Analisis Ipm Dan Ikk Kabupaten Kaur 2011

Katalog BPS : 52000.1704

AANNAALLIISSIISS IIPPMM DDAANN IIKKKK KKAABBUUPPAATTEENN KKAAUURR

22 00 11 11

Kerjasama

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR

Dengan BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KAUR

AANNAALLIISSIISS IIPPMM DDAANN IIKKKK

KKAABBUUPPAATTEENN KKAAUURR

22001111

No. Katalog / Catalogue Number : 52000.1704

ISSN/ISBN : XXXX-XXXX

No. Publikasi / Publication Number : 1704.004

Ukuran Buku / Book Size : 8.5 in x 11 in

Jumlah Halaman / Number of pages : 56 halaman/pages

Naskah / Manuscript :

Seksi Nerwilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Nerwilis BPS – Statistics of Kaur Regency

Penyunting / Editor :



Gambar / Figures :



Diterbitkan oleh / Published by :

BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Regional Development Planning Board and BPS – Statistics of Kaur

Regency

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

Analisis IPM & IKK Kabupaten Kaur 2011 i

S A M B U T A N

Saya menyambut gembira atas terbitnya publikasi ANALISIS IPM DAN IKK

KABUPATEN KAUR TAHUN 2011 ini, karena merupakan penerbitan yang keempat

setelah dimulai pada tiga tahun yang lalu. Publikasi ini menyediakan dua

indikator penting yang sangat berguna untuk menyusun suatu perencanaan

pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemahalan

Konstruksi (IKK). IPM berguna untuk melihat kinerja pembangunan manusia pada

suatu wilayah (kabupaten/kota), sedang IKK untuk melihat perkembangan harga

khususnya bahan konstruksi. Selain dipakai sebagai bahan perencanaan

pembangunan ekonomi, statistik ini juga dipakai sebagai indikator keberhasilan

pembangunan dimasa lampau. Oleh karena itu, publikasi ini saya minta untuk

tetap diupayakan dapat terbit setiap tahun.

Saya ucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Kaur yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam

hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menyusun

publikasi Analisis IPM dan IKK Kabupaten Kaur seperti yang disajikan dalam buku

ini.

Akhirnya, saya berharap agar data Indeks Pembangunan Manusia dan

Indeks Kemahalan Konstruksi ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak secara

maksimal, sehingga pembangunan dapat berhasil sesuai dengan yang kita

harapkan bersama.

Bintuhan, Agustus 2012

BUPATI KAUR

DR. Hermen Malik, M.Sc

Analisis IPM & IKK Kabupaten Kaur 2011 ii

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia merupakan proses agar mampu memiliki lebih

banyak pilihan khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara

keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup

umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi

umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup,

dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan

rata-rata lamanya sekolah, serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan

oleh indikator kemampuan daya beli, yang kesemuanya terangkum dalam satu

nilai tunggal yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Metode penghitungan IPM yang digunakan dalam publikasi ini mengacu

kepada metode yang digunakan oleh UNDP dalam penyusunan Human

Development Index (HDI) dan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang

disusun Badan Pusat Statistik.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan publikasi IPM ini mungkin masih

terdapat kelemahan dan kekurangan yang perlu mendapat penyempurnaan.

Kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan

penyusunan IPM dimasa yang akan datang. Semoga publikasi ini bermanfaat

bagi para pengguna data, khususnya bagi para pengambil kebijakan di tingkat

daerah.

Bintuhan, Agustus 2012

BPS KABUPATEN KAUR K e p a l a,

Ir. ARBI NIP. 19650424 199401 1 001

Analisis IPM & IKK Kabupaten Kaur 2011 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

i

ii

iii

v

vi BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Penulisan 1.3. Sistematika Penulisan 1.4. Sumber Data

2 4 5 5

BAB II METODE PENGHITUNGAN 6 2.1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1 a Dimensi Umur Panjang dan Sehat 2.1.b Dimensi Pengetahuan 2.1.c Dimensi Kehidupan yang Layak

2.2. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

7 7 8 9

11

BAB III CAPAIAN IPM KABUPATEN KAUR 14 3.1. Perkembangan Capaian IPM

3.2. Perkembangan Komponen IPM 3.2.1. Angka Harapan Hidup 3.2.2. Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah 3.2.3. Standar Hidup Layak

15 17 17 19 22

BAB IV DISPARITAS ANTAR WILAYAH 25 4.1. Capaian IPM Kabupaten/Kota

4.2. Status Pembangunan Kabupaten/Kota 4.3. Disparitas Pembangunan Manusia

26 30 31

Analisis IPM & IKK Kabupaten Kaur 2011 iv

BAB V INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 34 5.1. Gambaran Umum 35 5.2. Metodologi 36 5.2.1. Konsep dan Definisi 36 5.2.2. Ruang Lingkup 38 5.3. Pengumpulan Data 40 5.3.1. Formula Penghitungan 41 5.3.2. Metode Analisis 43 5.4. Pembahasan 43 5.4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kaur

5.4.2. Transportasi dan Infrastruktur Jalan 5.4.3. Diagram Timbang Umum IKK

43 44 46

5.4.4. IKK Kabupaten Kaur Tahun 2011 48 5.5. Kesimpulan 54 DAFTAR PUSTAKA 55

Analisis IPM & IKK Kabupaten Kaur 2011 v

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 5.1

Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP) Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007-2011 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007-2011 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007-2011 Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan (Daya Beli) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2011 IPM menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2007-2011 Reduksi Shortfall menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2007-2011 Peringkat Provinsi Capaian IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2007-2011 Kabupaten/Kota dengan Urutan IPM Tertinggi dan Terendah Selama Tahun 2010-2011 Perkembangan IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Tahun 2009 – 2011

10

12

18

20

21

24

27

27

28

31

52

Tabel 5.2 IKK Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011 53

Analisis IPM & IKK Kabupaten Kaur 2011 vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 4.1 Gambar 4.2

Diagram Penghitungan IPM Indeks Pembangunan Manusia dan Reduksi Shortfall Kabupaten Kaur Tahun 2007-2011 Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kaur, Tahun 2007-2011 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah dan IPM Kabupaten Kaur, Tahun 2007-2011 Perkembangan Pengeluaran Rill per Kapita Disesuaikan dan IPM Kabupaten Kaur, Tahun 2007-2011 Kisaran IPM Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu, Tahun 2007-2011 Kesenjangan Status Pembangunan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu, Tahun 2011

8

16

17

19

23

29

32

Gambar 5.1

Peta Lokasi Kabupaten Kaur

44

Gambar 5.2

Jenis Permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kaur Tahun 2011

45

Gambar 5.3

Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Kaur Tahun 2011

45

Gambar 5.4

Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk Bangunan Konstruksi Tahun 2009

47

Gambar 5.5

Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk Bangunan Konstruksi Tahun 2010

47

Gambar 5.6

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2011

50

Analisis IPM & IKK Kabupaten Kaur 2011 1

BAB

PENDAHULUAN 11


1.1. Latar Belakang

Secara parsial, keberhasilan kinerja pembangunan dapat dinilai dengan

melihat seberapa besar pencapaian pembangunan manusia dengan melihat

persoalan yang paling mendasar yang dapat diatasi, seperti kemiskinan,

pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi.

Namun, capaian pembangunan manusia secara parsial itu dapat bervariasi

antara beberapa aspek pembangunan. Pada satu sisi, suatu aspek pembangunan

tertentu berhasil tetapi pada sisi lain aspek pembangunan lainnya kurang

berhasil. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bagaimana menilai keberhasilan

pembangunan manusia secara keseluruhan.

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia menjadi

perhatian para penyelenggara pemerintah. Berbagai ukuran pembangunan

manusia dapat digunakan, namun karena ukuran tersebut tidak standar maka

tidak dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antar daerah atau negara.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yang disebut dengan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Indeks ini dibentuk dari empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek

huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (paritas daya beli).

Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan

sehat, indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan

dimensi pengetahuan. Sedangkan indikator paritas daya beli digunakan untuk

mengukur dimensi kehidupan yang layak.

Dengan luasnya cakupan dari pembangunan manusia, maka peningkatan

dari IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan

sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas

pilihan-pilihan (enlarging the choices of the people). Beberapa upaya dilakukan


pemerintah dalam upaya peningkatan IPM ini. Peningkatan IPM, tidak hanya

semata tergantung pada pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi

baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan

pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan

syarat cukup, yaitu pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan pemerataan,

pembangunan dapat menjamin bahwa semua penduduk akan menikmati hasil-

hasil pembangunan tersebut.

Selain pemerataan hasil-hasil pembangunan, dua faktor penting sebagai

hasil pembangunan yang sangat efektif bagi peningkatan pembangunan manusia

adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor ini merupakan kebutuhan dasar

yang perlu dimiliki untuk meningkatkan potensi sumberdaya manusia. Pada

umumnya, semakain tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin

tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Dengan demikian, di

tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar tersebut

semakin tinggi, jika tidak, maka bangsa itu akan kalah bersaing dengan bangsa-

bangsa lainnya.

Pengalaman pembangunan di berbagai negara memperlihatkan bahwa

percepatan pembangunan manusia dapat ditempuh melalui dua aspek, yaitu

distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai

untuk pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan Korea Selatan dalam

pembangunan manusia dicapai dengan melakukan dua aspek tersebut secara

konsisten. Sebaliknya, Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi

pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai

untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2001).


Pemerintah saat ini tampaknya sangat peduli dengan pembangunan

manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator1

dalam penghitungan dana alokasi umum (DAU) sebagai instrumen dalam

mengatasi kesenjangan keuangan daerah (fiscal gap). Daerah dengan IPM

rendah memperoleh alokasi dana lebih besar dengan harapan dana tersebut

dapat digunakan untuk melakukan upaya perbaikan dalam pembangunan

manusia sehingga dapat mengejar ketertinggalan pencapaian IPM.

Dengan demikian, untuk melakukan evaluasi terhadap proses

pembangunan khususnya pembangunan manusia perlu dilakukan analisis

terhadap capaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini,

khususnya pada lima tahun terakhir. Untuk dapat menganalisis capaian IPM

secara lebih mendalam, maka perlu juga dilakukan analisis terhadap

perkembangan masing-masing komponen yang memberikan kontribusi terhadap

peningkatan IPM. Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan,

perlu pula dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antar wilayah,

khususnya pada level provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

1.2. Tujuan Penulisan

Meskipun secara umum, publikasi ini menyajikan data dan analisa IPM

selama 2008-2009, namun analisis dilakukan pula untuk melihat perkembangan

IPM selama tahun 2005-2009. Selain itu, publikasi ini juga menganalisis

perkembangan masing-masing komponen IPM. Untuk melihat posisi Kabupaten

Kaur terhadap kabupaten/kota lainnya se-Provinsi Bengkulu digunakan analisis

disparitas antar daerah. Secara khusus, publikasi ini bertujuan

a. Menyajikan perkembangan IPM dan komponen-komponen yang

membentuknya

1 Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).


b. Menyajikan analisis pembandingan antar kabupaten/kota perihal IPM dan

komponen pembentuknya.

1.3. Sistematika penulisan

Publikasi ini ditulis dalam lima bab. Bab I, menyajikan latar belakang

penulisan. Bab ini menguraikan pentingnya IPM sebagai ukuran untuk melihat

kemajuan dalam pembangunan manusia. Metodologi penghitungan IPM

disajikan pada Bab II yang menguraikan tentang metode penghitungan masing-

masing komponen sampai terbentuknya IPM. Selanjutnya pada Bab III disajikan

hasil-hasil analisis IPM dan perkembangan komponennya. Kemudian Bab IV

menguraikan disparitas IPM antar wilayah se-Provinsi Bengkulu. Terakhir, pada

Bab V disajikan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

1.4. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data Susenas Kor dan Susenas

Modul Konsumsi. Sementara sebagai penunjang digunakan data Supas, Proyeksi

Penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas Kor digunakan untuk

menghitung tiga indikator pembentuk IPM yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan

Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Sementara Angka Harapan Hidup (eo) dihitung

menggunakan data Susenas yang dikoreksi dengan data Supas dan Proyeksi

Penduduk. Sedangkan indikator paritas daya beli atau PPP (purchasing power

parity) dihitung dengan menggunakan data Susenas Modul Konsumsi yang

didasarkan pada 27 komoditi dan Susenas Kor untuk mendapatkan pengeluaran

perkapita. Untuk mendapatkan data pengeluaran perkapita riil digunakan Indeks

Harga Konsumen sebagai deflator.


BAB

METODE PENGHITUNGAN 22


2.1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang

digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis pada

sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM

dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu panjang umur dan sehat,

pengetahuan dan kehidupan yang layak (lihat Gambar 2.1). Ketiga dimensi

tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk

mengukur dimensi kesehatan, digunakan indikator angka harapan hidup,

selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan antara

indikator angka melek huruf dan indikator rata-rata lama sekolah. Sedangkan

untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak digunakan indikator paritas daya

beli (Purchasing Power Parity).

Dalam melakukan analisis terhadap capaian IPM, disajikan pula indikator

lain untuk mengukur kecepatan peningkatan IPM dan indikator ini dikenal

sebagai Reduksi Shortfall. Nilai reduksi Shortfall dihitung dengan melihat jarak

antara capaian IPM dengan kondisi ideal (IPM=100). Semakin besar nilai reduksi

shortfall, semakin cepat capaian IPM.

2.1.a Dimensi Umur Panjang dan Sehat

Pada dimensi umur panjang dan sehat digunakan indikator berupa angka

harapan hidup (AHH). Indikator ini adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang

dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung

dengan menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation)

berdasarkan dua jenis data, yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup

(AMH). Penghitungan angka harapan hidup menggunakan paket program

Mortpack dengan input data ALH dan AMH dengan menggunakan metode


Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan

kondisi masing-masing wilayah.

Gambar 2.1 Diagram Penghitungan IPM

Dimensi

Kehidupan yang Layak

PengetetahuanUmur Panjang dan Sehar

Komponen/Indikator

Angka harapan hidup

Angka melek huruf

Rata-rata lama sekolah

Paritas daya beli (PPP Rp)

Indeks

Indeks Lamanya Hidup

Indeks melek huruf

Indeks lama sekolah

Indeks daya beli

Indeks Pengetahuan

Indeks Pembangunan Manusia(IPM)

2.1.b Dimensi Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua

indikator yaitu rata-rata lama sekolah (mean years schooling) dan angka melek

huruf. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh

penduduk 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan

angka melek huruf adalah persentase penduduk 15 tahun keatas yang dapat

membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.


2.1.c Dimensi Kehidupan yang Layak

Selanjutnya dimensi ketiga ukuran kualitas hidup manusia adalah

kehidupan yang layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak

menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai

dampak semakin membaiknya ekonomi. United Nations Development

Programme (UNDP) mengukur standar kehidupan yang layak menggunakan

Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung

standar kehidupan yang layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil

yang disesuaikan.

Rata-rata pengeluaran per kapita riil diperoleh dengan men-deflate rata-

rata pengeluaran per kapita dengan indeks harga konsumen (IHK). Selanjutnya

rata-rata pengeluaran per kapita riil perlu disesuaikan mengingat nilai rupiah

berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Dalam hal ini, penyesuaian

dilakukan dengan menggunakan konsep Purchasing Power Parity (PPP) atau

paritas daya beli dimana harga pada suatu wilayah dibandingkan dengan harga

pada satu wilayah yang dijadikan acuan, yaitu Jakarta Selatan. Perhitungan

paritas daya beli ini dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok

seperti terlihat pada Tabl 2.1 dan menggunakan rumus berikut

jj)(i,j)(9,

jj)(i,

QP

Eppp ........................................................ (2.1)

dengan

E(i,j) = Pengeluaran untuk komoditi j di Provinsi/Kabupaten i

P(9,j) = Harga komoditi j di Jakarta Selatan

Q(i,j) = Volume komoditi j yang dikonsumsi di Provinsi/Kabupaten i

j = 1, 2, 3 ... 27


Tabel 2.1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP)

Komoditi Unit Proporsi dari

total konsumsi (%)

(1) (2) (3)

1. Beras Lokal

2. Tepung terigu

3. Singkong

4. Tuna/cakalang

5. Teri

6. Daging sapi

7. Ayam

8. Telur

9. Susu kental manis

10. Bayam

11. Kacang panjang

12. Kacang tanah

15. Pepaya

16. Kelapa

17. Gula

18. Kopi

19. Garam

20. Merica

21. Mie instan

22. Rokok kretek

23. Listrik

24. Air minum

25. Bensin

26. Minyak tanah

27. Sewa rumah

Kg

Kg

Kg

Kg

Ons

Kg

Kg

Butir

397 Gram

Kg

Kg

Kg

Kg

Butir

Ons

Ons

Ons

Ons

80 Gram

10 batang

Kwh

M3

Liter

Liter

Unit

7,25

0,10

0,22

0,50

0,32

0,78

0,65

1,48

0,48

0,30

0,32

0,22

0,18

0,56

1,61

0,60

0,15

0,13

0,79

2,86

2,06

0,46

1,02

1,74

11,56

Total 37,52


Rata-rata pengeluaran per kapita riil ini selanjutnya di-deflate kembali

dengan PPP dan selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan menggunakan

formula Atkinson berikut ini.

Y = C(i) Jika C(i) < Z

= Z + 2(C(i) – Z)1/2 Jika Z < C(i) < 2Z

= Z + 2(Z)1/2 + 3(C(i) – 2Z)1/3 Jika 2Z < C(i) < 3Z

= Z + 2(Z)1/2 + 3(Z)1/3 + 4(C(i) – 3Z)1/4 Jika 3Z < C(i) < 4Z

dengan

Y = Paritas daya beli

C(i) = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar

Rp549.500,- per kapita per tahun atau Rp1.500,- per kapita per

hari.

2.2 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan indikator-indikator yang digunakan pada setiap dimensi,

selanjutnya dihitung indeks untuk masing-masing indikator. Penghitungan

indeks tersebut menggunakan formula berikut

min)(imaks)(i

min)(ij)(i,

j)(i,XX

XXXIndeks

........................................ (2.2)

dengan

X(i,j) = Komponen ke-i dari Provinsi/Kabupaten j

X(i-maks) = Nilai maksimum dari komponen ke-i

X(i-min) = Nilai minimum dari komponen ke-i

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing

komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara

(175 negara di dunia). Menurut standar UNDP, komponen angka harapan hidup,


angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun

dan terendah adalah 25 tahun. Sedangkan batas maksimum untuk angka melek

huruf adalah 100 dengan batas minimum adalah 0 (nol). Hal ini menggambarkan

kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan

nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15

tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun

mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus program Diploma III.

Sedangkan batas maksimum dan minimum penghitungan daya beli digunakan

Rp732.720,- dan Rp300.000,- untuk tahun 1996. Sejak tahun 1999, batas

minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp360.000,-.

Besarnya batas minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen IPM

disajikan kembali pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM

Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1. Angka harapan Hidup

2. Angka melek Huruf

3. Rata2 Lama Sekolah

4. Daya Beli

85

100

15

732.720a)

25

0

0

300.000 (1966)

360.000b)

(1999)

Standar UNDP

Standar UNDP

UNDP menggunakan combined gross enrolment ratio

UNDP menggunakan PDB Riil disesuaikan

Keterangan : a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018 b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru


Tahap selanjutnya adalah menghitung indeks pengetahuan berdasarkan

indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Perhitungan indeks

pengetahuan ini menggunakan rata-rata tertimbang dimana indeks melek huruf

diberi bobot dua per tiga sedangkan indeks rata-rata lama sekolah diberi bobot

sepertiga.

Dengan tersusunnya tiga indikator untuk ketiga dimensi penyusunan IPM,

maka nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut.

3

i

j)(i,j XIndeks3

1IPM .......................................... (2.3)

dengan

Indeks X(i,j) = Indeks dimensi IPM ke-i untuk Provinsi/Kabupaten j

i = 1, 2, 3

j = 1, 2, ... , k Provinsi/Kabupaten

Selanjutnya, dalam membandingkan capaian IPM, dihitung reduksi

shortfall yang menggambarkan kecepatan IPM suatu wilayah dalam mengejar

ketertinggalannya menuju kondisi IPM ideal. Reduksi shortfall dihitung dengan

menggunakan formula berikut.

1t

1tt

IPM100

IPMIPMReduksi

Shortfall ......................... (2.4)


BAB

Capaian IPM

kabupaten kaur 33


3.1. Perkembangan Capaian IPM

Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Kaur selama periode

2007-2011 mengalami peningkatan, seperti ditunjukkan oleh indikator IPM

sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia sebesar 67,99 pada tahun

2007 dan terus meningkat hingga pada tahun 2011, IPM mencapai 70,43.

Namun, peningkatan IPM ini tidak diikuti oleh perkembangan reduksi shortfall

sebagai indikator kecepatan pencapaian IPM ideal. Selama periode yang sama

reduksi shortfall terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 1,26 dan tertinggi

pada tahun 2010 sebesar 2,53 sedangkan pada tahun 2011, capaian IPM

Kabupaten Kaur mengalami perlambatan seperti terlihat pada besaran reduksi

shortfall yang hanya mencapai 1,45 (Gambar 3.1).

Peningkatan perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Kaur

tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang terus menunjukkan peningkatan dari

waktu ke waktu dan perkembangan IPM itu sendiri dapat terjadi karena adanya

perubahan pada satu atau lebih kombinasi komponen IPM. Perubahan yang

dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran persentase dari

komponen IPM seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama

sekolah dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Adapun perubahan dari

masing-masing komponen ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor.

Selama periode 2007-2011, peningkatan IPM ini didorong oleh

peningkatan yang terjadi pada semua komponen pembentuknya, seperti

indikator harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran

riil per kapita. Peningkatan komponen IPM secara berurutan dari yang tertinggi

ialah rata-rata lama sekolah sebesar 1,16 persen per tahun dan; angka harapan

hidup sebesar 0,55 persen per tahun; berikutnya pengeluaran riil perkapita yang

disesuaikan sebesar 0,53 persen per tahun; angka melek huruf yang meningkat

sebesar 0,43 persen per tahun.


Gambar 3.1 Indeks Pembangungan Manusia dan Reduksi Shortfall Kabupaten Kaur

Tahun 2007-2011

Disadari, memang tidak mudah untuk meningkatkan komponen IPM

seperti angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah karena harapan hidup

sangat tergantung dari angka kematian dalam periode tertentu. Dalam jangka

waktu satu tahun angka harapan hidup kenaikannya tidak lebih dari 1 poin,

itupun jika tidak ada kematian. Sementara rata-rata lama sekolah tergantung

dari partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Jadi, yang paling

memungkinkan untuk mempercepat laju IPM adalah dengan meningkatkan

kemampuan daya beli penduduk (Razali, 2006). Analisis lebih rinci dari

komponen-komponen pembentuk IPM akan dibahas pada bagian berikut ini.

67.99

68.63

69.21 69.99

70.43

1.26

1.99

1.87

2.53

1.45

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

66.50

67.00

67.50

68.00

68.50

69.00

69.50

70.00

70.50

71.00

2007 2008 2009 2010 2011*

Re

du

ksi S

ho

rtfa

ll

IPM

IPM Reduksi Shortfall


3.2. Perkembangan Komponen IPM

3.2.1. Angka harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat

ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini sering

digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Gambar 3.2

memperlihatakan perkembangan AHH di Kabupaten Kaur selama kurun waktu

lima tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat, selama periode 2007-2011

perkembangan AHH menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2007 AHH penduduk

telah mencapai 66,36 tahun dan terus meningkat hingga pada tahun 2011 AHH

mencapai 67,54 tahun. Dengan perkataan lain AHH Kabupaten Kaur meningkat

sebesar 1,18 persen poin selama empat tahun terakhir dan ini setara dengan

kenaikan sebesar 0,55 persen per tahunnya.

Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangungan Manusia

Kabupaten Kaur Tahun 2007-2011

Meski mengalami peningkatan, namun AHH Kabupaten Kaur masih

dibawah AHH Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2011 mencapai 70,16.

Berdasarkan kabupaten/kota, AHH Kabupaten Kaur menempati posisi ketujuh

67.99

68.63

69.21

69.9970.43

66.36 66.61

66.92 67.23

67.54

65.00

66.00

67.00

68.00

69.00

70.00

71.00

2007 2008 2009 2010 2011*

IPM Angka Harapan Hidup


dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan capaian AHH ini masih lebih

baik dibandingkan capaian AHH di Kabupaten Lebong, Seluma, dan Kepahiang.

Kabupaten/kota yang meraih AHH tertinggi adalah Kota Bengkulu, Kabupaten

Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Secara umum, angka harapan hidup tahun 2011 di tingkat

kabupaten/kota bervariasi antara 64,57 tahun - 70,66 tahun dengan capaian

tertinggi terjadi di Kota Bengkulu dan terendah terjadi di Kabupaten Kepahiang.

Capaian tertinggi kedua dan ketiga masing-masing dicapai oleh Kabupaten

Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara dengan besaran masing masing sebesar

70,19 tahun dan 69,75 tahun. Relatif tingginya capaian AHH Kabupaten Bengkulu

Tengah, yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran, disebabkan dekatnya

kabupaten tersebut dengan pusat pemerintahan provinsi. Sedangkan capaian

terendah lainnya terjadi di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Lebong dengan

capaian masing-masing sebesar 65,98 tahun dan 67,04 tahun.

Tabel 3.1 Angka Harapan Hidup menurut

Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu, Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1700 Provinsi Bengkulu 69,20 69,40 69,65 69,90 70.16

1701 Bengkulu Selatan 67,00 67,10 67,25 67,41 67.59

1702 Rejang Lebong 66,22 66,52 66,89 67,25 67.62

1703 Bengkulu Utara 69,03 69,17 69,35 69,54 69.75

1704 Kaur 66,36 66,61 66,92 67,23 67.54

1705 Seluma 65,00 65,20 65,45 65,70 65.98

1706 Mukomuko 67,40 67,50 67,65 67,81 67.99

1707 Lebong 65,55 65,87 66,26 66,65 67.04

1708 Kepahiang 63,37 63,63 63,95 64,26 64.57

1709 Bengkulu Tengah

70,02 70,07 70,12 70.19

1771 Kota Bengkulu 70,09 70,19 70,34 70,49 70.66

*angka sementara


3.2.2. Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan

dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua

indikator ini juga dapat dimaknai sebagai ukuran sumber daya manusia.

Indikator angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15

tahun keatas yang mampu baca tulis sedangkan indikator rata-rata lama sekolah

menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15

tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Gambar 3.3 Perkembangan Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kaur Tahun 2007-2011

94.30 95.00 95.03 96.06 96.36

67.99 68.63 69.21 69.99 70.43

7.50 7.50 7.56

7.91 7.94

7.20

7.30

7.40

7.50

7.60

7.70

7.80

7.90

8.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

2007 2008 2009 2010 2011*

Tah

un

Per

sen

Angka Melek Huruf IPM Rata-Rata Lama Sekolah


Tabel 3.2 Angka Melek Huruf (AMH)

menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1700 BENGKULU 94,69 94,87 94,90 95,30 95.40


1702 Rejang Lebong 94,80 94,80 94,83 95,58 95.65

1703 Bengkulu Utara 91,60 91,02 91,10 92,42 92.90

1704 Kaur 94,30 95,00 95,03 96,06 96.36

1705 Seluma 93,80 93,80 93,81 93,90 93.96

1706 Mukomuko 93,43 93,43 93,45 94,06 94.08

1707 Lebong 94,49 95,19 95,20 95,41 95.54

1708 Kepahiang 95,35 95,84 95,88 95,89 95.91

1709 Bengkulu Tengah - 91,80 91,81 91,86 91.89

1771 Kota Bengkulu 99,06 99,06 99,07 99,25 99.28

*angka sementara

Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Kaur selama periode 2007-2008

menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,70 persen poin, pada tahun 2009,

2010 dan 2011 terjadi peningkatan masing-masing 0,03 persen poin, 1,03 persen

poin dan 0,3 persen poin sehingga AMH tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-

masing sebesar 95,03 , 96,06 , 96,36. Perkembangan AMH pada tahun 2010

merupakan merupakan peningkatan yang paling besar selama periode 2007-

2011. Sedangkan peningkatan yang terjadi pada tahun 2009 merupakan

peningkatan ketiga tertinggi setelah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten

Kepahiang yang masing-masing tumbuh sebesar 0,08 persen poin dan 0,04

persen poin. Capaian AMH Kabupaten Kaur ini masih lebih tinggi dari capaian

AMH Provinsi Bengkulu.


Tabel 3.3 Rata-Rata Lama Sekolah

menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1700 BENGKULU 8,00 8,00 8,23 8,25 8.33


1702 Rejang Lebong 7,60 7,60 7,87 7,87 7.97

1703 Bengkulu Utara 7,10 7,18 7,47 7,47 7.67

1704 Kaur 7,50 7,50 7,56 7,91 7.94

1705 Seluma 7,30 7,30 7,37 7,41 7.43

1706 Mukomuko 7,00 7,00 7,32 7,41 7.69

1707 Lebong 7,47 7,47 7,78 7,79 7.92

1708 Kepahiang 7,16 7,16 7,44 7,63 7.78

1709 Bengkulu Tengah - 6,64 6,88 7,06 7.25

1771 Kota Bengkulu 10,73 10,73 10,91 10,99 11.03

*angka sementara Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah

rata-rata lama sekolah (RLS). Selama periode 2007-2009, rata-rata lama sekolah

penduduk Kabupaten Kaur bisa dikatakan tidak mengalami peningkatan yang

berarti. Selama tahun 2005-2008, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten

Kaur tidak mengalami perubahan dan RLS Kabupaten Kaur masih sebesar 7,5

tahun. Memasuki tahun 2009, RLS Kabupaten Kaur mengalami peningkatan

sebesar 0,06 persen poin hingga menjadi 7,56 tahun yang setara dengan kelas

satu sekolah tingkat menegah pertama. Dan pada tahun 2011 RLS Kabupaten

Kaur meningkat menjadi 7,94 tahun atau hampir sama dengan kelas dua sekolah

tingkat menengah pertama.

RLS Kabupaten Kaur tahun 2010 mengalami peningkatan, besaran

peningkatan ini merupakan peningkatan tertinggi kedua diantara

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu setelah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dampak dari kondisi ini menyebabkan capaian RLS Kabupaten Kaur pada tahun

2010 menempati urutan ketiga setelah Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu

Selatan. Akan tetapi Capaian RLS kabupaten Kaur ini masih berada dibawah rata-

rata capaian RLS Provinsi Bengkulu. Akan tetapi pada tahun 2011 RLS Kabupaten

Kaur mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010.


Secara keseluruhan, pada tahun 2011 Kota Bengkulu memiliki rata-rata

lama sekolah tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 11,03

tahun. Berikutnya Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong dan Kaur masing-

masing 8,60 tahun, 7,97 tahun dan 7,94 tahun. Kabupaten Bengkulu Tengah yang

merupakan kabupaten baru, Mukomuko dan Seluma berada masing-masing

diurutan terendah pertama, kedua dan ketiga dengan rata-rata lama sekolah

masing-masing sebesar 7,25 tahun, 7,41 tahun dan 7,41 tahun.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa kenaikan rata-rata lama sekolah

secara umum berjalan relatif lambat. Selama periode 2007-2011 kenaikan rata-

rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tidak lebih dari

0,9 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah baik

kabupaten maupun kota untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk.

Menurut UNDP, batas minimal rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun

atau setara dengan Diploma III. Melihat batasan tersebut, capaian RLS di Provinsi

Bengkulu masih berada pada posisi rendah atau dapat dikatakan tertinggal. Oleh

karena itu, perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalan sampai batas

minimal pendidikan yang diusulan UNDP tersebut. Komitmen dan kesadaran

semua pihak akan pentingnya bersekolah, perlu terus disosialisasikan agar dalam

jangka panjang terwujud SDM yang berkualitas.

3.2.3. Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per

kapita riil yang disesuaikan (daya beli) merupakan ukuran kemampuan

masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan

ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang

digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian

kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain


berbeda sehingga kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah belum dapat

dibandingkan secara langsung dan oleh karena itu perlu dibuat standarisasi.

Sebagai contoh, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang belum tentu

sama dengan daya beli satu rupiah di wilayah lain. Dengan stadarisasi ini, maka

perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Gambar 3.4. Perkembangan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan

dan IPM Kabupaten Kaur Tahun 2007-2011

Sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 3.4, kemampuan daya beli

masyarakat di Kabupaten Kaur selama periode tahun 2007-2011 terus

mengalami peningkatan, meski dari kenaikan nominalnya tidak besar. Pada

tahun 2011, kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Kaur sebesar 613,14

ribu rupiah per kapita per tahun atau naik sekitar 0,38 persen dari tahun

sebelumnya yang mencapai 610,84 ribu rupiah.

Meski masih dibawah rata-rata daya beli Provinsi Bengkulu yang sebesar

631,86 ribu rupiah, namun daya beli masyarakat di Kabupaten Kaur masih diatas

daya beli masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, Seluma dan Kepahiang.

67.99

68.63

69.21

69.99

70.43

600.18

604.60

609.29 610.84

613.14

590.00

595.00

600.00

605.00

610.00

615.00

67.00

67.50

68.00

68.50

69.00

69.50

70.00

70.50

71.00

2007 2008 2009 2010 2011*

000

Rp

Ind

eks

IPM Pengeluaran Per Kapita


Tabel 3.4 Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan (Daya Beli) menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007-2011 (Ribu)

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1700 BENGKULU 620,29 625,66 626,82 628.51 631.86

1701 Bengkulu Selatan 622,64 627,52 631,35 632.79 636.57

1702 Rejang Lebong 616,50 621,12 623,32 626.66 630.72

1703 Bengkulu Utara 620,78 626,76 626,94 628.50 632.59

1704 Kaur 600,18 604,60 609,29 610.84 613.14

1705 Seluma 583,07 587,45 589,81 592.17 595.40

1706 Mukomuko 615,67 620,42 622,56 624.59 627.72

1707 Lebong 610,88 615,56 616,86 618.78 622.36

1708 Kepahiang 600,78 605,81 608,38 610.59 614.02

1709 Bengkulu Tengah - 587,55 588,95 591.13 595.19

1771 Kota Bengkulu 640,43 644,89 645,86 647.59 650.68

*angka sementara


BAB

DISPARITAS ANTAR WILAYAH 44


4.1. Capaian IPM Kabupaten/Kota

Secara umum, ukuran keberhasilan pembangunan manusia pada suatu

wilayah dan pada suatu periode tertentu dapat dilihat dari besaran indikator

Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai oleh wilayah tersebut. Selanjutnya

ukuran IPM tersebut dibandingkan dengan ukuran yang sama yang dicapai oleh

wilayah lain untuk dapat melihat posisi keberhasilan pencapaian pembangunan

manusia. Namun, pembandingan keberhasilan pembangunan manusia tidak saja

dilakukan terhadap besaran IPM secara nominal, tetapi juga membandingkan

kecepatan peningkatan capaian IPM pada periode tersebut. Kecepatan yang

dimaksud adalah reduksi shortfall yang merupakan kecepatan peningkatan

capaian IPM menuju kondisi IPM yang ideal, yaitu 100.

Selama lima tahun terakhir IPM kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Seperti pada tahun-tahun

sebelumnya, pada tahun 2011 Kota Bengkulu tercatat sebagai kabupaten/kota

dengan IPM tertinggi yang mencapai 77,99 diikuti dengan Kabupaten Bengkulu

Selatan di posisi kedua dengan capaian IPM sebesar 72,78 dan posisi capaian IPM

tertinggi ketiga dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Utara dengan IPM sebesar

72,19. Berdasarkan historinya ketiga kabupaten/kota ini selalu tercatat sebagai

kabupaten/kota yang terbaik dalam pembangunan manusia. Sedangkan

Kabupaten Seluma, Kepahiang dan Bengkulu Tengah merrupakan tiga kabupaten

dengan capaian IPM terendah di Provinsi Bengkulu dengan capaian IPM masing-

masing sebesar 67,29, 68,63 dan 69,01.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, perbandingan capaian IPM tidak

hanya terbatas pada capaian IPM secara nominal tetapi juga capaian reduksi

shortfall. Selama tahun 2010-2011, capaian reduksi shortfall kabupaten/kota se

Provinsi Bengkulu cukup beragam. Namun secara umum, capaian IPM

kabupaten/kota mengalami percepatan kecepatan yang ditandai dengan naiknya


capaian reduksi shortfall pada periode sebelumnya. Hanya tiga kabupaten, yaitu

Kaur, Bengkulu Selatan, dan Rejang Lebong yang mengalami perlambatan

capaian IPM. Capaian reduksi shortfall Kabupaten Kaur sebesar 1,45.

Tabel 4.1 IPM menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu

Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1700 BENGKULU 71,57 72,14 72,55 72.92 73.40


1702 Rejang Lebong 69,35 69,88 70,46 71.09 71.70

1703 Bengkulu Utara 70,16 70,63 70,98 71.50 72.19

1704 Kaur 67,99 68,63 69,21 69.99 70.43

1705 Seluma 65,66 66,11 66,48 66.86 67.29

1706 Mukomuko 69,19 69,62 70,11 70.55 71.11

1707 Lebong 68,38 69,08 69,63 70.05 70.66

1708 Kepahiang 66,36 67,00 67,59 68.08 68.63

1709 Bengkulu Tengah - 67,86 68,18 68.51 69.01

1771 Kota Bengkulu 76,61 77,01 77,31 77.62 77.99

*angka sementara

Tabel 4.2 Reduksi Shorfall menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu

Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1700 BENGKULU 1,03 1,99 1,46 1.36 1.78


1702 Rejang Lebong 1,93 1,72 1,93 2.12 2.11

1703 Bengkulu Utara 0,98 1,56 1,20 1.78 2.41

1704 Kaur 1,26 1,99 1,87 2.53 1.45

1705 Seluma 1,96 1,31 1,11 1.12 1.30

1706 Mukomuko 2,02 1,38 1,61 1.48 1.88

1707 Lebong 2,45 2,20 1,78 1.38 2.06

1708 Kepahiang 2,99 1,91 1,79 1.50 1.73

1709 Bengkulu Tengah

0,99 1.06 1.58

1771 Kota Bengkulu 0,82 1,71 1,29 1.36 1.66

*angka sementara


Kecepatan peningkatan IPM ini sangat tergantung dari tinggi rendahnya

angka IPM yang telah dicapai. Sebagai ilustrasi, kabupaten atau kota dengan

angka IPM yang tergolong tinggi (hardrock) mengalami kesulitan dalam

meningkatkan kecepatan peningkatan IPM-nya. Sebaliknya, kabupaten atau kota

yang memiliki IPM tergolong rendah (softrock) sangat mudah untuk

meningkatkan kecepatan peningkatan IPM-nya. Sebagaimana yang terlihat pada

Tabel 4.2 periode tahun 2007-2011, semua kabupaten/kota yang tergolong tiga

besar IPM tertinggi memiliki reduksi shortfall relatif kecil kecuali Kabupaten

Bengkulu Utara. Hal ini terkait dengan angka IPM yang tergolong tinggi sudah

diatas 70-an.

Tabel 4.3

Peringkat Provinsi Capaian IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota Peringkat Provinsi

2007 2008 2009 2010 2011*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1700 BENGKULU

1701 Bengkulu Selatan 2 2 2 2 2

1702 Rejang Lebong 4 4 4 4 4

1703 Bengkulu Utara 3 3 3 3 3

1704 Kaur 7 7 7 7 7

1705 Seluma 9 10 10 10 10

1706 Mukomuko 5 5 5 5 5

1707 Lebong 6 6 6 6 6

1708 Kepahiang 8 9 9 9 9

1709 Bengkulu Tengah 10 8 8 8 8

1771 Kota Bengkulu 1 1 1 1 1

*angka sementara

Rata-rata nilai IPM untuk Provinsi Bengkulu pada pada tahun 2011

sebesar 72,06. Angka ini menutupi variasi nilai IPM antara kabupaten/kota,

padahal terdapat perbedaan pencapaian IPM. Perbedaan pencapaian IPM

tertinggi dengan IPM terendah sekitar 10,70 poin dengan rentang 77,99 untuk

Kota Bengkulu dan 67,29 untuk Kabupaten Seluma. Dibandingkan dengan tahun


2010 perbedaan pencapaian ini relatif sedikit lebih rendah (10,76 poin). Dengan

demikian selama periode 2010-2011, kisaran capaian IPM kabupaten/kota se

Provinsi Bengkulu semakin membaik dan hal ini menunjukkan ada kemajuan

dalam pencapaian IPM dari kabupaten/kota.

Gambar 4.1 Kisaran IPM Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu

Tahun 2007-2011

Dilihat dari sebaran IPM menurut kabupaten/kota, seperti yang

ditunjukkan oleh Gambar 4.1, terlihat bahwa sebaran IPM hampir di semua

kabupaten/kota relatif homogen, kecuali untuk beberapa kabupaten seperti

Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Lebong dan Kaur yang memiliki kisaran capaian

IPM cukup lebar selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan pencapaian

IPM dalam kabupaten/kota bersangkutan sebarannya sangat beragam.

60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00

Ben

gku

lu S

elat

an

Rej

ang

Leb

on

g

Ben

gku

lu U

tara

Kau

r

Selu

ma

Mu

kom

uko

Leb

on

g

Kep

ahia

ng

Ben

gku

lu T

enga

h

Ko

ta B

engk

ulu

Min

Max

Med


4.2. Status Pembangunan Kabupaten/Kota

Selama periode 2010-2011, IPM kabupaten/kota mengalami kenaikan

dengan kecepatan yang bervariasi. Ada sejumlah kabupaten/kota mengalami

peningkatan IPM secara cepat, dan sebaliknya ada pula kabupaten/kota dengan

peningkatan IPM relatif kurang cepat. Namun demikian, dari 10 kabupaten/kota

yang dihitung tidak satupun kabupaten/kota termasuk dalam kategori tinggi, jika

diukur menurut skala internasional.

Berdasarkan skala internasional capaian IPM dapat dikategorikan menjadi

empat; kategori tinggi (IPM > 80), kategori menengah atas (66 < IPM < 80),

kategori menengah bawah (50 < IPM < 66), dan kategori rendah (IPM < 50).

Berdasarkan skala internasional tersebut, dari 10 kabupaten/kota di Provinsi

Bengkulu seluruhnya masuk dalam kategori IPM menengah atas. Kondisi ini

tidak berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan

kualitas hidup penduduk di Provinsi Bengkulu tidak mengalami banyak

peningkatan.

Hal lain yang perlu diungkapkan dari perkembangan IPM adalah terdapat

beberapa kabupaten/kota yang mengalami kemajuan cukup pesat selama 2010-

2011. Kemajuan ini terlihat dari angka shorfall yang telah dicapai oleh

kabupaten/kota yang mengalami kemajuan. Rentang shortfall kabupaten/kota

yang mengalami kemajuan berkisar antara 1,30-2,41. Bengkulu Utara, Lebong,

dan Rejang Lebong tercatat sebagai kabupaten yang mengalami kemajuan

tercepat. Artinya dalam waktu satu tahun ketiga kabupaten tersebut mampu

mengurangi jarak dari IPM yang dicapai dengan nilai idealnya. Kabupaten

Bengkulu Utara memiliki reduksi shortfall sebesar 2,41 dan ini dapat dimaknai

dengan cateris paribus dibutuhkan waktu sekitar 42 tahun untuk mencapai

kondisi IPM ideal.


Apabila dilihat dari kabupaten/kota yang mengalami kemajuan

sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.4, maka tampak kabupaten/kota yang

memiliki IPM tinggi, shortfall yang dicapai cenderung rendah. Tetapi sebaliknya

kabupaten/kota yang memiliki IPM rendah shortfall yang dicapai cenderung

tinggi. Hal ini karena, apabila suatu kabupaten/kota sudah memiliki IPM tinggi,

sulit untuk memaksimalkan capaian IPM pada tahun berikutnya. Jadi,

sebenarnya yang membuat tingginya capaian shortfall terletak pada selisih

antara IPM tahun sebelumnya dan IPM yang dicapai pada tahun berjalan.

Sebagai ilustrasi capaian IPM Kota Bengkulu yakni 77,62 pada tahun 2010 sedang

pada tahun 2011 sebesar 77,99 namun shortfall yang diperoleh hanya sekitar

1,66. Sementara itu Kabupaten Kaur dengan capaian IPM sekitar 69,99 pada

tahun 2010 dan 70,43 pada tahun 2011 memiliki reduksi shortfall sebesar 1,45.

Tabel 4.4 Kabupaten/Kota dengan Urutan IPM Tertinggi dan Terendah

Selama Tahun 2010-2011

Kabupaten/Kota IPM Reduksi Shortfall

2009-2010 2010 2011

1 2 3 4

TERTINGGI 71. Kota Bengkulu 01. Bengkulu Selatan 03. Bengkulu Utara TERENDAH 05. Seluma 08. Kapahiang

77,62 72,32 71,50

66,86 68,08

77,99 72,78 72,19

67,29 68,63

1,66 1.66 2,41

1.30 1,73

4.3. Disparitas Pembangunan Manusia

Variasi pencapaian pembangunan antar kabupaten/kota memberikan

gambaran adanya ketidakmerataan pembangunan di berbagai sektor

pembangunan. Ketidakmerataan dapat dilihat dengan menggunakan berbagai

indikator sosial dan ekonomi. Keseluruhan indikator sosial dan ekonomi telah


terangkum dalam IPM merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan

khususnya di bidang pembangunan manusia.

Gambar 4.2 memperlihatkan pencapaian pembangunan manusia

ditingkat kabupaten/kota. Meski pencapaian pembangunan manusia di tingkat

kabupaten/kota telah seluruhnya mencapai kategori menengah atas (66 < IPM <

80), namun pada gambar tersebut terlihat kesenjangan pencapaian

pembangunan manusia antara kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota

pemekaran. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kabupaten/kota hampir

seluruhnya mempunyai IPM diatas 70, sedang kabupaten/kota IPM sekitar 67-71

ada 3 yaitu: Kabupaten Seluma, Kepahiang, dan Bengkulu Tengah.

Gambar 4.2 Kesenjangan Status Pembangunan Kabupaten/Kota

Di Provinsi Bengkulu, Tahun 2011

Sebenarnya pembangunan manusia di kabupaten/kota pemekaran telah

menunjukkan peningkatan selama periode 2007-2011. Namun peningkatan

pembangunan manusia di kabupaten/kota tersebut lebih lambat dibandingkan

dengan kabupaten/kota induk. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah

daerah meningkatkan kapasitas dasar penduduk untuk mempercepat

60.0062.0064.0066.0068.0070.0072.0074.0076.0078.00

72.6371.58 72.16

70.49

67.20

71.02 70.57

68.53 68.83

77.85


peningkatan capaian IPM sehingga dapat mengejar ketertinggalannya. Dengan

demikian, kesenjangan antara kabupaten/kota pemekaran dan kabupaten/kota

induk dapat dikurangi.

Disparitas pencapaian IPM di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota

pemekaran masih relatif cukup besar. Hal ini memberikan gambaran bahwa

pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota induk dan pemekaran masih

timpang. Di tingkat kabupaten/kota, pencapaian IPM tertinggi adalah Kota

Bengkulu yaitu sebesar 77,99. Sedangkan pencapaian IPM terendah adalah

Kabupaten Seluma sebesar 67,29, sehingga disparitas pembangunan manusia

antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma sekitar 10,70 poin. Meski

demikian, jika dibandingkan dengan disparitas pencapaian IPM tahun 2010 masih

ada peningkatan walaupun relatif rendah. Artinya disparitas IPM tahun 2011

berkembang ke arah kesetaraan antara kabupaten/kota induk dan pemekaran.

Hal ini juga dapat diartikan bahwa ketimpangan pembangunan sudah semakin

mengecil.


BAB

INDEKS KEMAHALAN

KONSTRUKSI 55


5.1. Gambaran Umum

Pembangunan yang adil dan merata perlu dilakukan secara nasional dan

mencakup seluruh daerah di Indonesia. Harapan kebijakan otonomi daerah

adalah dapat mendorong percepatan pembangunan daerah secara merata dan

adil agar tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah mempunyai

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dengan besarnya kewenangan

tersebut maka Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan

daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat

dan daerah yang berupa: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 sampai

sekarang, salah satu sumber pendapatan utama daerah adalah DAU. Agar

pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata maka perlu

adanya dukungan data yang valid, akurat dan terkini sebagai data dasar dalam

penghitungan DAU yang didasarkan pada azas kesenjangan fiskal (fiscal gap).

Sehubungan dengan adanya keperluan penghitungan DAU, maka BPS

diminta menyediakan data untuk penghitungan DAU, hal ini sesuai dengan tugas

dan fungsi BPS dalam UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Data yang

harus disediakan BPS terkait keperluan tersebut adalah jumlah penduduk, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita dan

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tingkat kabupaten/kota dan provinsi seluruh

Indonesia.

IKK sebagai salah variabel yang digunakan untuk menghitung DAU

didasarkan pada perbandingan harga antar wilayah pada waktu yang sama. IKK

tahun 2011 digunakan untuk penghitungan DAU tahun anggaran 2012. Untuk itu

diperlukan adanya pengumpulan data dari lapangan yang terdiri dari beberapa

komponen antara lain data harga konstruksi yang meliputi harga bahan


bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi, upah jasa

konstruksi, dan data bobot/diagram timbangan umum IKK kabupaten/kota

dengan tujuan untuk melengkapi dan memperbaharui data sebelumnya. Dalam

hal ini peranan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sangat besar khususnya

dalam proses pengumpulan data lapangan yang lengkap dan terkini.

Peranan BPS kabupaten/kota dalam hal ini BPS Kabupaten Kaur selain

dalam pengumpulan data lapangan juga berperan untuk mensosialisasikan IKK

kepada Pemerintah Kabupaten Kaur sehingga data tersebut dapat memberi

manfaat yang optimal bagi Pemerintah Kabupaten Kaur khususnya dalam

penetapan nilai/biaya suatu bangunan konstruksi. Dalam upaya optimalisasi

manfaat IKK bagi Pemerintah Kabupaten Kaur upaya yang dapat dilakukan adalah

dengan melakukan analisis IKK Kabupaten Kaur untuk melihat berbagai aspek

tentang IKK seperti :

a. Gambaran umum Kabupaten Kaur yang meliputi letak geografis, sarana dan

prasarana yang tersedia, dan alokasi APBD;

b. Perbandingan IKK Kabupaten Kaur tahun 2011 dengan IKK kabupaten/kota

di Provinsi Bengkulu, serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan

tersebut; dan

c. Perkembangan IKK kabupaten Kaur tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

dan perbandingannya dengan perkembangan IKK Provinsi.

5.2. Metodologi

5.2.1. Konsep dan Definisi

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari nilai suatu

bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu)

unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi.

TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan

bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil

cukup besar dalam pendirian bangunan tersebut.


Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang

menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi

terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai dengan pengertiannya,

IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang

menggambarkan perbandingan harga untuk daerah/wilayah yang berbeda pada

periode waktu tertentu. Berbeda dengan indeks periodikal yang selama ini

dikenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga

Konsumen (IHK), kedua indeks tersebut menggambarkan perkembangan harga di

suatu daerah/wilayah pada periode waktu tertentu terhadap periode tahun

dasar.

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, IKK disajikan dengan

memperhitungkan perkembangan harga periode tertentu terhadap harga

periode dasar (Februari 2004, harga yang digunakan dalam penghitungan IKK

2004), yaitu mengalikan nilai IKK standar (IKK nasional=100) dengan inflator.

Angka yang digunakan sebagai inflator IKK tersebut adalah perkembangan IHPB

konstruksi point to point periode Februari 2004 sampai dengan survei serentak

khusus paket komoditas IKK dilaksanakan. Dengan adanya inflator tersebut, rata-

rata nasional tidak lagi 100 melainkan disesuaikan dengan perkembangan IHPB

konstruksi tersebut. Pada tahun 2010, terdapat perbedaan model penyajian IKK

2010 dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan angka-angka

tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung atau diperlukan langkah-

langkah untuk membandingkannya. Kota Balikpapan adalah salah satu kota di

Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki angka IKK sebesar 100,08 yaitu angka

yang paling dekat dengan rata-rata IKK 491 Kabupaten/kota sama dengan 100,

sehingga Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi akan diipilih sebagai kota

acuan. Inflator yang mencerminkan kenaikan IHBP barang-barang konstruksi

periode 2010-2011 kembali digunakan pada tahun 2011, dan Kota Samarinda

tetap sebagai kota acuan. Inflator pada tahun 2011 adalah sebesar 1,0357

sehingga IKK Kota Samarinda menjadi 103,57. Pertimbangan penggunaan salah

satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan


flexibilitas dalam penghitungan IKK jika ada penambahan jumlah kabupaten/kota

yang akan dihitung IKKnya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya

mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar.

Paket komoditas yang digunakan dalam survei serentak penghitungan IKK

tahun 2011 terdiri dari harga 17 jenis bahan bangunan/konstruksi, tarif 4 jenis

sewa alat berat. 17 jenis bahan bangunan/konstruksi meliputi : pasir, batu

pondasi, batu bata, batu split, kayu papan, kayu balok, semen abu-abu, pipa PVC,

seng plat, seng gelombang, besi beton, keramik polos, kayu lapis, cat tembok

putih, cat kayu/besi, kaca polos bening, dan aspal. Sewa alat berat meliputi :

excavator, bulldozer, three wheel roller (mesin gilas), dan dumptruck. Pemilihan

jenis barang dan sewa alat didasarkan pada nilai dan andil yang cukup besar

dalam pembuatan bangunan/konstruksi serta harga barang-barang tersebut

mempunyai keterbandingan (comparable) antar kabupaten/kota di seluruh

Indonesia.

5.2.2. Ruang Lingkup

Mengingat bahwa IKK merupakan salah satu indikator yang menentukan

besaran Dana Alokasi Umum, maka IKK disusun berdasarkan jumlah

kabupaten/kota yang definitif. IKK kabupaten/kota tahun 2011 dihitung dalam

versi IKK 491 kabupaten/kota, sedangkan untuk IKK provinsi tetap dihitung di 33

provinsi.

Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK kabupaten/kota

adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa

alat berat yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh

kabupaten/kota. Untuk penghitungan IKK provinsi menggunakan data harga rata-

rata dari seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Harga bahan

bangunan / konstruksi yang dikumpulkan meliputi barang-barang natural hasil

pertambangan/penggalian dan barang-barang hasil industri serta jasa sewa alat

berat.


Selain data harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan

harga sewa alat berat, data lain yang digunakan dalam penghitungan IKK adalah

diagram timbang yang terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan

dan diagram timbang umum masing-masing kabupaten/kota.

Diagram timbang kelompok jenis bangunan digunakan untuk menghitung

tingkat kemahalan konstruksi kabupaten/kota menurut kelompok jenis

bangunan dan disusun berdasarkan besarnya volume masing-masing jenis bahan

bangunan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas.

Pengelompokkan ini didasarkan atas azas keterbandingan penghitungan IKK,

bahwa untuk setiap daerah harus mempunyai bobot nilai di setiap jenis

bangunan. Jenis bangunan terdiri dari 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu :

1) Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;

2) Bangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan; dan

3) Bangunan lainnya.

Sementara itu diagram timbang umum digunakan untuk menghitung IKK

umum, disusun berdasarkan perkiraan persentase pengeluaran untuk

pembangunan fisik yang ada di masing-masing kabupaten/kota dan dirinci

menurut 5 (lima) kelompok jenis bangunan/konstruksi. yaitu:

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, meliputi bangunan

perumahan, perkantoran, rumah sakit, tempat hiburan, tempat ibadah,

terminal, stasiun, dan lain-lain;

2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian, meliputi bangunan waduk,

bendungan, embung, jaringan irigasi, pintu air, drainase irigasi, talang,

check dam, tanggul, pengendali banjir, tanggul laut, dan sebagainya;

3. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, meliputi

pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar / tembok,

drainase jalan, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, bangunan jalan,

jembatan kereta api, bangunan dermaga / pelabuhan, sarana pelabuhan

dan penahan gelombang;


4. Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi, meliputi

pembangkit tenaga listrik, tranmisi dan, transmisi tegangan tinggi,

bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, instalasi air bersih dan air

limbah, pemasangan instalasi gas pada gedung, instalasi jalan raya, jaringan

pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak;

5. Bangunan Lainnya meliputi bangunan lapangan olahraga, lapangan parkir

dan sarana lingkungan dan pemukiman.

5.3. Pengumpulan Data

Data dasar penghitungan IKK adalah harga bahan bangunan/konstruksi

dan sewa alat berat yang diperoleh dari survei HPB-K2 yang dilakukan secara

bulanan di beberapa kabupaten/kota. Harga tersebut meliputi harga 145 kualitas

barang yang berasal dari 60 jenis barang dan harga sewa 4 macam alat berat.

Selanjutnya dari barang tersebut dipilih komoditas yang mempunyai nilai atau

andil yang cukup besar dalam membuat masing-masing kelompok jenis

bangunan/konstruksi. Kemudian dilakukan Survei Khusus Paket Komoditas IKK

untuk mendapatkan harga barang-barang dari berbagai kualitas untuk dapat

menentukan kualitas terpilih yaitu kualitas yang pada umumnya mempunyai

keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kualitas yang terpilih

pada penghitungan IKK periode berjalan tidak harus selalu sama dengan tahun

sebelumnya. Untuk klarifikasi data, dilakukan Survei Identitas Kualitas Barang

dan kegiatan rekonsiliasi data seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Untuk keperluan penghitungan IKK 2011, selain survei HPB-K2, dilakukan

pula survei serentak khusus untuk barang-barang konstruksi yang menjadi paket

komoditas IKK. Survei serentak tersebut dilakukan pada tanggal 9-13 Mei 2011 di

seluruh kabupaten/kota se Indonesia.

Pengumpulan data kuantitas atau volume barang konstruksi dan sewa

alat berat diperoleh melalui kegiatan yang disebut Studi Tingkat Kemahalan

Konstruksi yang pada awalnya dilakukan di 20 (dua puluh) kabupaten/kota

terpilih yang tersebar di 10 (sepuluh) provinsi. Kegiatan ini telah dilaksanakan


pada bulan April tahun 2003 dan 2004. Guna penyempurnaan penimbang,

kegiatan serupa juga dilakukan pada tahun 2009 di beberapa provinsi yang

mewakili seluruh wilayah Indonesia.

Dalam menyusun diagram timbang kelompok jenis bangunan, selain

menggunakan data hasil studi ditunjang pula dengan data dari Tabel Input-

Output dan data yang diperoleh dari dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum

atau Dinas Kimpraswil. Data diagram timbang kelompok jenis bangunan selalu

di-update setiap tahun berdasarkan perkembangan data penunjang.

Dengan asumsi bahwa penggunaan (kuantitas/volume) barang untuk

membangun satu unit bangunan per satuan luas adalah sama di setiap

kabupaten/kota, maka diagram timbang kelompok jenis bangunan yang

digunakan pun sama untuk seluruh kabupaten/kota. Selain itu juga digunakan

data perkiraan persentase pengeluaran kegiatan pembangunan fisik

gedung/konstruksi masing-masing kelompok jenis bangunan terhadap total nilai

pengeluaran kegiatan pembangunan tersebut. Data ini diperoleh dari masing-

masing Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan APBD (Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah).

5.3.1. Formula Penghitungan

a. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota

(TKKKab)j

21

TKKKabj = ∑ Pi . Qij

i = 1

i = jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat j = kelompok jenis bangunan (j=1,2,3)

Pi = harga jenis barang/bahan bangunan i

Qij = kuantitas/volume bahan bangunan i dan kelompok jenis bangunan j


b. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Rata-rata nasional

(TKKNas)j

491

∑ TKKKabj TKKNasj =

k=1 491

c. Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota

(IKKKabj)

TKKKabj IKKKabj = x 100

TKKNasj

4. Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/Kota (IKKUmumKab)

3

IKKUmumKab = ∑ IKKKabj . Qj X I J=1

Qj = diagram timbang IKK umum kabupaten/kota kelompok bangunan j

I = suatu konstanta yang menggambarkan perkembangan harga

barang-barang yang digunakan di sektor konstruksi di

Indonesia (IHPB sektor konstruksi nasional). Tahun 2010

sebagai tahun dasar inflator sebesar 1, sedangkan tahun

2011, inflator sebesar 1,0357.


5.3.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah

analisis deskriptif tentang :

a. Gambaran umum Kabupaten Kaur yang meliputi letak geografis, sarana dan

prasarana yang tersedia, dan alokasi APBD;

b. Perbandingan IKK Kabupaten Kaur tahun 2011 dengan IKK kabupaten/kota

di Provinsi Bengkulu, serta faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan

tersebut; dan

c. Perkembangan IKK kabupaten Kaur tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

dan perbandingannya dengan perkembangan IKK Provinsi

5.4. Pembahasan

5.4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan,

bagian selatan wilayah Provinsi Bengkulu, terbentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang merupakan pemecahan dari wilayah

Kabupaten Bengkulu Selatan. Luas wilayahnya mencapai 236.500 Ha. Letak

astronomis Kabupaten Kaur berada pada posisi 102023’50” hingga 103018’30”

Bujur Timur dan 4008’40” hingga 4044’40” Lintang Selatan. Bintuhan merupakan

ibukota Kabupaten Kaur yang berjarak sekitar 225 km dari kota Bengkulu.

Posisi kabupaten Kaur memanjang di sebelah pantai barat Sumatera

dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi

Sumatera Selatan;

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung;

c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.


Gambar 5.1 Peta Lokasi Kabupaten Kaur

5.4.2. Transportasi dan Infrastruktur Jalan

Transportasi yang tersedia di Kabupaten Kaur berupa transportasi darat.

Sedangkan transportasi laut yang dalam hal ini sudah terdapat Pelabuhan Linau

masih terbatas penggunaannya untuk pengangkutan hasil tambang, khususnya

pasir besi.

Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa di

Kabupaten Kaur, infrastruktur jalan yang menghubungkan antar wilayah di

kabupaten ini telah terbentang sepanjang 650,66 km (keadaan tahun 2011)

dengan status jalan negara sepanjang 87,60 km (13,46 persen), jalan provinsi

sepanjang 115,12 km (17,69 persen), dan jalan kabupaten sepanjang 447,94 km

(68,84 persen).

Muko Muko

Bengkulu

Utara

Lebong

Rejang Lebong

Kepahiang Kota

Bengkulu

Seluma

KAUR

P. Enggano

Bengkulu

Selatan


Gambar 5.2 Jenis Permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kaur Tahun 2011

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

Jenis permukaan jalan kabupaten sepanjang 447,94 km terdiri dari : aspal

sepanjang 105,75 km (23,61 persen), kerikil/pasir batu sepanjang 130, 25 km

(29,08 persen), dan jenis permukaan tanah sepanjang 211,94 km (47,31 persen).

Jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 112,11 km, kondisi sedang

sepanjang 89,59 km, kondisi rusak sepanjang 103,50 km, dan terbanyak dalam

kondisi rusak berat sepanjang 142,74 km.

Gambar 5.3

Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Kaur Tahun 2011

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

23.61%

29.08%

47.31%

Aspal

Kerikil

Tanah

Baik25.03%

Sedang20.00%

Rusak23.11%

Rusak berat31.87%


Keberadaan infrastruktur jalan tersebut memiliki peran yang penting

dalam kelancaran arus distribusi barang dan jasa di Kabupaten Kaur. Kondisi jalan

yang lebih baik mendukung roda perekonomian tumbuh dengan lebih cepat.

Meningkatnya kondisi jalan yang dikategorikan baik menunjukkan bahwa Pemda

Kabupaten Kaur lebih mengalokasikan anggarannya untuk membuka jalan baru

serta pemeliharaan jalan lama.

5.4.3. Diagram Timbang Umum IKK

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur mengalokasikan sebagian anggaran

pendapatannya guna melakukan pembangunan fisik/konstruksi. Proporsi kelima

kelompok jenis bangunan yang dilihat dari Realisasi APBD 2009 dan Perkiraan

Realisasi APBD 2010 dipertimbangkan dalam penghitungan IKK 2011.

Berdasarkan realisasi APBD Kabupaten Kaur tahun 2009, dari total belanja kelima

kelompok jenis bangunan dimaksud sebesar 88,14 milyar rupiah, proporsi

bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal adalah yang terbesar yaitu

45,60 persen, diikuti pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan

sebesar 37,97 persen, dan yang terendah adalah bangunan lainnya sebesar 1,37

persen. Sedangkan pada tahun 2010 dari perkiraan total belanja modal kelima

kelompok jenis bangunan sebesar 51,64 milyar rupiah, proporsi kelompok jenis

bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan adalah yang

terbesar yaitu 45,14 persen, diikuti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat

tinggal sebesar 38,47 persen, dan yang terendah adalah bangunan lainnya

sebesar 1,24 persen.

Pada tahun 2009 pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kabupaten

Kaur lebih berfokus pada pembangunan bangunan tempat tinggal dan bukan

tempat tinggal. Sedangkan pada tahun 2010, pembangunan fisik lebih difokuskan

pada bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan. Hal

tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 5.4 dan 5.5 di bawah.


Gambar 5.4 Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk Bangunan Konstruksi Tahun 2009

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kaur

Gambar 5.5

Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk Bangunan Konstruksi Tahun 2010

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kaur

Bangunan Tempat Tinggal

dan Bukan Tempat Tinggal

45.60%

Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian

9.76%

Pekerjaan Umum untuk

Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan

37.97%

Bangunan dan Instalasi

Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi

5.29%

Bangunan Lainnya1.37%

2009

Bangunan Tempat Tinggal

dan Bukan Tempat Tinggal

38.47%

Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian

7.21%

Pekerjaan Umum untuk

Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan

45.14%

Bangunan dan Instalasi

Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi

7.93%

Bangunan Lainnya1.24%

2010


Anggaran Pendapatan Kabupaten Kaur masih bertumpu pada dana

perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Sebagai gambaran, dari 365,41

milyar rupiah realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Kaur pada tahun 2011,

hanya 6,81 milyar rupiah (1,9 persen) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sedangkan Dana Perimbangan mencapai 309,87 milyar rupiah (84,8

persen), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 48,73 milyar

rupiah (13,3 persen). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan

Bukan Pajak sebesar 24,71 milyar rupaih, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai

248,74 milyar rupiah dan Dana Alokasi Khusus sebesar 36,42 milyar rupiah.

Besaran IKK 2011 berpengaruh terhadap besarnya DAU yang diterima

pada tahun 2012. Pada tahun 2012, DAU yang diterima mencapai 301,08 milyar

rupiah atau meningkat 21,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Dana

Alokasi Umum tersebut mencapai 72 persen dari total Anggaran Pendapatan

Daerah Kabupaten Kaur tahun 2012 sebesar 417,996 milyar rupiah

Besarnya proporsi DAU dalam anggaran pendapatan daerah,

menunjukkan DAU menjadi sangat penting bagi kelangsungan roda

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kaur. DAU

merupakan mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antara kapasitas fiskal dengan

kebutuhan fiskal suatu daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun

2004, kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan lima

variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Kemahalan

Konstruksi (IKK).

5.4.4. IKK Kabupaten Kaur Tahun 2011

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang

menggambarkan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) suatu kabupaten/ kota

atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. Sedangkan Tingkat

Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai


bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu)

unit bangunan per satuan ukuran luas (meter persegi) di suatu kabupaten/kota

atau provinsi.

Sebagai variabel fiskal, penghitungan IKK dilakukan pada setiap

kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia dengan menggunakan metode jenis

barang dan jasa, serta saat pencacahan yang sama sehingga hasilnya comparable

untuk menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah se Indonesia

dalam kurun waktu yang sama. Besaran IKK tahun 2011 merupakan salah satu

variabel dalam penghitungan DAU tahun anggaran 2012.

IKK tahun 2010 dan 2011 disajikan dengan model yang berbeda

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga perlu diadakan intrapolasi

untuk menentukan angka IKK tahun 2009 dan sebelumnya agar mengikuti model

IKK tahun 2010 dan 2011. Jika pada tahun 2009 dan sebelumnya angka IKK

disajikan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang kemudian

dikalikan dengan suatu bilangan/inflator, maka pada tahun 2010 dan selanjutnya

IKK disajikan dengan menentukan salah satu salah satu ibukota provinsi yang

dalam provinsi tersebut terdapat kabupaten/kota yang memiliki IKK mendekati

angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan. Pada tahun 2010, Kota

Balikpapan adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki

angka IKK sebesar 100,08 yaitu angka yang paling dekat dengan rata-rata IKK 491

Kabupaten/kota sama dengan 100, sehingga Kota Samarinda sebagai ibukota

provinsi dipilih sebagai kota acuan. Kota Samarinda juga akan digunakan sebagai

kota acuan untuk penghitungan IKK tahun berikutnya termasuk IKK tahun 2011.

Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam

menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila

ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKKnya dan literatur

tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu

sebagai dasar.

Gambar 5.6 di bawah memperlihatkan bahwa Indeks Kemahalan

Konstruksi (IKK) di Kabupaten Kaur menempati posisi tertinggi sebesar 99,13,


diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 97,85, dan Kabupaten

Kepahiang sebesar 94,35, sedangkan yang terendah adalah IKK Kota Bengkulu

yaitu sebesar 86,86 (Rata-rata Kota Samarinda pada tahun 2011 sama dengan

100 dan Inflator sebesar 1,0357).

Gambar 5.6

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2011

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemahalan

konstruksi di Kabupaten Kaur, diantaranya :

a. Letak geografis yang relatif jauh dalam jalur distribusi barang-barang

konstruksi. Kabupaten Kaur berada pada bagian paling selatan dalam

wilayah Provinsi Bengkulu. Jalur distribusi barang cenderung

berlangsung melalui Kota Bengkulu, sehingga harga barang-barang

konstruksi terutama yang berupa hasil industri memiliki harga yang

lebih mahal dibanding harga di Kota Bengkulu.

b. Keterbatasan supplier barang-barang konstruksi. Untuk keperluan

pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah daerah yang pada

umumnya membutuhkan barang dalam jumlah besar, pelaksana

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

Kab. Bengkulu Selatan

Kab. Rejang Lebong

Kab. Bengkulu Utara

Kab. Kaur

Kab. Seluma

Kab. Mukomuko

Kab. Lebong

Kab. Kepahiang

Kab. Bengkulu Tengah

Kota Bengkulu

97.85

92.84

92.49

99.13

92.95

93.61

91.52

94.35

90.94

86.86


kegiatan harus memperolehnya dari luar wilayah Kabupaten Kaur

sehingga harga yang ditawarkan menjadi lebih mahal.

c. Pemakaian produk luar Kabupaten Kaur yang lebih besar dibandingkan

komoditas lokal. Harga komoditas lokal tercatat relatif lebih murah

dibandingkan harga rata-rata produk sejenis di Provinsi Bengkulu,

namun karena share pemakaiannya dalam bangunan konstruksi relatif

kecil, pembentukan tingkat kemahalan konstruksi lebih didominasi oleh

produk luar yang harus didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Kaur.

Berdasarkan 17 jenis bahan bangunan yang tergabung dalam paket

komoditas penghitungan IKK, 6 jenis bahan bangunan merupakan komoditas

lokal yang berasal dari dalam wilayah Kabupaten Kaur, yaitu pasir, batu pondasi,

batu bata, batu split, kayu papan, dan kayu balok. Sedangkan 11 komoditas

diperoleh dari luar Kabupaten Kaur yang meliputi semen abu-abu, pipa PVC, seng

plat, seng gelombang, besi beton, keramik polos, kayu lapis, cat tembok putih,

cat kayu/besi, kaca polos bening, dan aspal.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2011 dibentuk berdasarkan tingkat

harga 17 bahan bangunan/konstruksi, tarif 4 jenis sewa alat berat. Komoditas

tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam

pembangunan kosntruksi serta harga dari barang dan jasa tersebut comparable

atau mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota se Indonesia. Sedangkan

sewa alat berat meliputi excavator, buldozer, three whell, dan dump truck.

Dalam tiga tahun terakhir, Indeks kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten

Kaur selalu meningkat. Bila pada tahun 2009 IKK Kabupaten Kaur tercatat

sebesar 91,90 maka pada tahun 2010 meningkat menjadi 94,07, dan pada tahun

2011 IKK kabupaten Kaur meningkat menjadi 99,13. Karena terdapat perbedaan

model penyajian IKK 2010 dan seterusnya dengan tahun-tahun sebelumnya,

menyebabkan angka-angka tersebut tidak dapat diperbandingkan secara

langsung atau diperlukan langkah-langkah untuk membandingkannya. IKK


kabupaten Kaur tahun 2009 sebesar 91,90 (angka dalam kurung) merupakan

hasil intrapolasi untuk mempermudah perbandingan dengan IKK tahun 2010.

Tabel 5.1 memperlihatkan dua hal. Pertama, bahwa IKK Kabupaten Kaur

senantiasa relatif lebih rendah dibandingkan IKK Nasional tahun 2009 dan IKK

Kota Samarinda (tahun 2010 dan 2011). Pada tahun 2011 IKK Kabupaten Kaur

sebesar 99,13 relatif lebih rendah dibandingkan IKK Kota Samarinda sebagai kota

acuan sebesar 103,57. Hal yang kedua bahwa besarnya IKK Kabupaten Kaur

senantiasa lebih tinggi dibandingkan IKK kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

lainnya. Relatif rendahnya IKK Kabupaten Kaur dibandingkan IKK Nasional

ataupun IKK Kota Samarinda, harus dilihat sebagai kondisi objektif bahwa harga

barang dan jasa konstruksi yang tergabung dalam paket penghitungan IKK di

Kabupaten Kaur relatif lebih rendah dibandingkan harga rata-rata Kota

Samarinda. Besaran IKK tersebut menunjukkan adanya daerah-daerah lain di

Indonesia yang memiliki tingkat harga barang dan jasa konstruksi yang lebih

mahal dibandingkan yang ada di Kabupaten Kaur, seperti misalnya

Kabupaten/Kota yang berada di kawasan timur Indonesia.

Tabel 5.1

Perkembangan IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2011

Kode Kabupaten/Kota 2009*) 2010 2011 **)

(1) (2) (4) (5) (6)

1701 Kab. Bengkulu Selatan 211,46 (91,30) 90,68 97,85

1702 Kab. Rejang Lebong 205,52 (88,74) 89,02 92,84

1703 Kab. Bengkulu Utara 206,27 (89,06) 89,61 92,49

1704 Kab. Kaur 212,85 (91,90) 94,07 99,13

1705 Kab. Seluma 206,28 (89,07) 89,47 92,95

1706 Kab. Mukomuko 209,46 (90,44) 91,70 93,61

1707 Kab. Lebong 206,60 (89,21) 90,72 91,52

1708 Kab. Kepahiang 212,10 (91,58) 91,07 94,35

1709 Kab. Bengkulu Tengah 206,14 (89,01) 88,46 90,94

1771 Kota Bengkulu 204,89 (88,47) 88,08 86,86

Provinsi Bengkulu 210,07 (90,70) 87,83 89,52

Nasional/Kota Samarinda 231,60 (100,00) 100,00 103,57

Sumber : BPS Kabupaten Kaur Keterangan : *) Angka dalam kurung hasil intrapolasi IKK nasional sebagai acuan **) Rata-rata Kota Samarinda=100 dan Inflator 1,0357


Tabel 5.2 berikut ini menunjukkan perbandingan IKK antar provinsi di

Indonesia pada tahun 2011.

Tabel 5.2 IKK Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011

No Kode Provinsi IKK *) Peringkat

(1) (2) (3) (4) (5)

1 11 NANGROE ACEH DARUSSALAM 92,56 15

2 12 SUMATERA UTARA 87,59 22

3 13 SUMATERA BARAT 83,84 29

4 14 R I A U 94,34 13

5 15 J A M B I 90,99 16

6 16 SUMATERA SELATAN 87,93 21

7 17 BENGKULU 89,52 20

8 18 LAMPUNG 86,74 24

9 19 KEP. BANGKA BELITUNG 100,90 7

10 21 KEPULAUAN RIAU 101,05 6

11 31 DKI JAKARTA 97,15 11

12 32 JAWA BARAT 85,62 25

13 33 JAWA TENGAH 83,79 30

14 34 DI YOGYAKARTA 79,48 33

15 35 JAWA TIMUR 81,72 32

16 36 B A N T E N 83,14 31

17 51 B A L I 84,82 27

18 52 NUSA TENGGARA BARAT 84,66 28

19 53 NUSA TENGGARA TIMUR 94,29 14

20 61 KALIMANTAN BARAT 98,63 9

21 62 KALIMANTAN TENGAH 100,79 8

22 63 KALIMANTAN SELATAN 89,83 19

23 64 KALIMANTAN TIMUR 103,57 5

24 71 SULAWESI UTARA 98,14 10

25 72 SULAWESI TENGAH 86,99 23

26 73 SULAWESI SELATAN 85,25 26

27 74 SULAWESI TENGGARA 96,98 12

28 75 GORONTALO 90,61 17

29 76 SULAWESI BARAT 90,06 18

30 81 M A L U K U 106,61 4

31 82 MALUKU UTARA 111,42 3

32 91 PAPUA BARAT 148,13 2

33 94 PAPUA 212,05 1

Sumber : BPS Kabupaten Kaur Keterangan : *) Rata-rata Provinsi Kalimantan Timur


Untuk nilai IKK Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 89,52 atau peringkat ke-

20 nasional berada dibawah rata-rata IKK provinsi yaitu IKK Provinsi Kalimantan

Timur. Hal ini menunjukkan kondisi objektif bahwa harga barang dan jasa

konstruksi yang tergabung dalam paket penghitungan IKK di Provinsi Bengkulu

relatif lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. IKK Provinsi

Kalimantan Timur merupakan rata-rata IKK tingkat provinsi yaitu sebesar 103,57.

Hal ini karena Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur

menjadi kota acuan penghitungan IKK kabupaten/kota.

5.5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan spatial index. Pertimbangan

penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK

adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada

penambahan jumlah kabupaten/kota.

2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)Kabupaten Kaur Tahun 2011 sebesar 99,13

merupakan yang tertinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu,

tetapi berada dibawah IKK Kota Samarinda sebesar 103,57 yang merupakan

kota acuan rata-rata IKK nasional tingkat kabupaten/kota.

3. IKK Kabupaten Kaur mengalami trend peningkatan dalam kurun waktu 2009-

2011 yang searah dibandingkan peningkatan IKK Provinsi Bengkulu.

4. Berdasarkan struktur harga barang dan jasa konstruksi, serta sewa alat berat

di Kabupaten Kaur tahun 2011, harga komoditas lokal relatif lebih murah

dibandingkan harga rata-rata Provinsi Bengkulu, sedangkan harga komoditas

luar dan sewa alat berat lebih mahal dibandingkan harga rata-rata Provinsi

Bengkulu.


DAFTAR PUSTAKA DDPP


DAFTAR PUSTAKA Hinde, Andrew, 1998. Demographic Method, Arnold, London. Human Development Report, 2005. New York. USA. Preston, Samuel, H., et.all, 2004, Demography; Measuring and Modelling

Population Processes, Blackwell, USA. Badan Pusat Statistik, 2008, Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006, BPS-

Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2009, Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik

Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2010, BPS-Jakarta. Ritonga, Razali, 2006, Indeks Pembangunan Manusia, Kompas 20 Desember

2006, halaman 4. Siegel, Jacob, 2002, Applied Demographic, Academic Press, USA. UNDP, BPS dan Bappenas, 2001, Laporan Pembangunan Manusia 2001;

Demokrasi dan pembangunan manusia di Indonesia, BPS-Indonesia.

Analisis Ipm Dan Ikk Kabupaten Kaur 2011

Documents

Transcript of Analisis Ipm Dan Ikk Kabupaten Kaur 2011