DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no...
Transcript of DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no...
DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAHDIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU 23 / 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Psl 69 dan & 70)
PP No 13 Tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP No 2 Tahun 2018
Tentang Standar Pelayanan Minimal
LPPD memuat LaporanPenerapan SPM dan Lakip
SE Mendagri Nomor 120.04/6976/OTDA (Gubernur) dan 120.04/6977/OTDA (Bupati/Walikota)
tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019
GUBERNUR
TERDAPAT 8 TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT PADA TAHUN ANGGARAN 2020,
SALAH SATUNYA TENTANG ASISTENSI, SUPERVISI, DAN EVALUASI LPPD KAB/KOTA
ASISTENSI DAN
SUPERVISI LPPD KAB
/KOTA
EVALUASI LPPD
KAB/KOTA
MEKANISME DEKONSENTRASI
AMANAT PP NO 33 TAHUN 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Gubernur Sebagai WPP (psl 1 ayat 2 huruf b) dan PP NO 13 TAHUN 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (psl 11 ayat 2 dan
psl 25 ayat 2)
1. Monitoring Kinerja Bupati/Walikota;
2. Deteksi Kelebihan/Kekurangan Kinerja Bupati/Walikota
1. Evaluasi/Penilaian Kinerja Bupati/Walikota;
2. Pembinaan Lebih Lanjut Terhadap Kinerja Bupati/Walikota
KEPALA DAERAH
MEMBAGI TUGAS PENYUSUNAN
MELAKUKAN SELF ASSEMENT
MELEGALISASI
1. Tim yang Menyusun LPPD;
2.Tim yang Menyusun Muatan Laporan SPM;
3. Tim yang Menyusun Muatan Lakip
1. Mendeteksi Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;
2. Melakukan Reviu Kinerja dibantu oleh Inspektorat
1. Mendatangani LPPD;
2.Menyampaikan LPPD secara Tepat Waktu
Perangkat Daerah
Menyiapkan: •ElemenData•DokumenPendukung(Hardcopy dan atauSoftcopy)
Inspektorat
Melakukan : •Verifikasi danPenilaianDokumen•Reviu melaluimekanismeAPIP menjadidasarPenyusunanRancanganLPPD
• Data tidak Memilikisumber yang dapat di pertanggungjawabkan
• Metode dan Teknik Pengumpulan Data tidak dapat dijelaskan
PerangkatDaerah
Menyusun danmengkompilasi: •Elemen Data Hasil Reviu•DokumenPendukung(Hardcopy dan atauSoftcopy) hasil Reviu
Kepala Daerah
•Legalitas(Penandatanganan LPPD)•PenyampaianLPPD
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MUATAN LPPD MUATAN LAPORAN PENERAPAN SPM
MUATAN LAKIP
1. Mengukur Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
2. Bahan pertimbangan dalam menyusunan Program dan Anggaran.
1. Mengukur keberhasilan atas Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat;
2. Bahan Menyusun Program yang Dapat Mengakselerasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
1. Mengukur Konsistensi dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Daerah;
2. Mengukur Realisasi Visi dan Misi Kepala Daerah.
RENCANA SKEMA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LPPD DALAM RAPERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PP 13/2019
BAB : I. PENDAHULUAN
A.Dasar Hukum
B.Gambaran Umum Daerah
C.Kondisi Geografis Daerah
D.Gambaran Umum Demografis
E.Kondisi Ekonomi
F.Indikator Kinerja Makro
1) Indeks Pembangunan Manusia
2) Angka Kemiskinan
3) Angka Pengangguran
4) Pertumbuhan Ekonomi
5) Pendapatan Per Kapita
6) Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)
BAB : II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
A.Visi dan Misi
B.Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
C.Prioritas daerah
BAB : III. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
A.Urusan Konkuren
a. Ringkasan Urusan Wajib
b. Ringkasan Urusan Pilihan
B.Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pengawasan, Pendidikan dan
Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang
lainnya)
C.Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
D.Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB : IV. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2019
Penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun
2019
BAB : V. TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
BAB : VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
D. Pembinaan Batas Wilayah
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
BAB : VII. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM (Berdasarkan PP No 2 Tahun
2018)
A. Jenis Pelayanan Dasar
B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah (Termaktub dalam Dokumen
Perencanaan Daerah baik RPJMD Maupun RKPD)
C. Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan
D.Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan
E. Dukungan Personil
F. Permasalahan dan Solusi
BAB : VIII. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Berdasarkan PP 13/2019)
A.Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja;
B.Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target
perjanjian kinerja;
C.Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun
Sebelumnya;
D.Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target
Dalam Pembangunan Jangka Menengah;
E.Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan
Dengan Hasil (kinerja) Yang Telah dicapai; dan
F.Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung
Pencapaian Target Kinerja.
BAB : IX. PENUTUP
Lampiran IPengambil Kebijakan
Lampiran IIPelaksana Kebijakan
Lampiran IIIUrusan Pemerintahan
• 13 Aspek• 28 Fokus• 39 IKK
• 8 Aspek• 17 Fokus• 21 IKK
• 122 IKK pada 24 Urusan Wajib
• 34 IKK pada 8 UrusanPilihan
• 17 IKK pada FungsiPenunjuang Urusan
• 2 IKK pada UrusanPemerintahan Umum
TERMASUK INDIKATOR
PENERAPAN SPM
5 IKK BARU/DIRUBAH
3 IKK BARU/DIRUBAH
Lampiran IPengambil Kebijakan
Lampiran IIPelaksana Kebijakan
Lampiran IIIUrusan Pemerintahan
• 13 Aspek• 28 Fokus• 39 IKK
• 8 Aspek• 17 Fokus• 21 IKK
• 127 IKK pada 24 Urusan Wajib
• 21 IKK pada 8 UrusanPilihan
• 17 IKK pada FungsiPenunjuang Urusan
• 2 IKK pada UrusanPemerintahan Umum
TERMASUK INDIKATOR
PENERAPAN SPM
5 IKK BARU/DIRUBAH
3 IKK BARU/DIRUBAH
Lampiran IPengambil Kebijakan
Lampiran IIPelaksana Kebijakan
Lampiran IIIUrusan Pemerintahan
• 13 Aspek• 28 Fokus• 39 IKK
• 8 Aspek• 17 Fokus• 21 IKK
• 126 IKK pada 24 Urusan Wajib
• 21 IKK pada 8 UrusanPilihan
• 17 IKK pada FungsiPenunjuang Urusan
• 2 IKK pada UrusanPemerintahan Umum
TERMASUK INDIKATOR
PENERAPAN SPM
5 IKK BARU/DIRUBAH
3 IKK BARU/DIRUBAH
IKK pada Lampiran III (Provinsi)
IKK LAMAIKK SESUAI DENGAN SPM
IKK BARU
IKK AGREGASI53 IKK (21 Urusan)
GABUNGAN KINERJA KAB/KOTA
BERDASARKAN ELEMEN DATA
IKK pada Lampiran III
PROVINSI175 IKK
IKK Kabupaten167 IKK
IKK Kota166 Kota
Indikator SPM14 IKK
Indikator SPM29 IKK
Indikator SPM29 IKK
Indikator Baru135 IKK
Indikator Baru137 IKK
Indikator Baru136 IKK
Perubahan IKK pada Lampiran I (Provinsi)No
IKKIKK LAMA IKK BARU (Pengganti) KETERANGAN
2 PERDA TENTANG KEPENDUDUKAN (KTP GRATIS)
PERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM
6 PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAKSANAKAN SPM
PMERINTAH DAERAH YANG MEMILIKI PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PENERAPAN SPM
AGREGASI
16 KEBERADAAN SISTEM KEPEGAWAIAN
PERSENTASE PNS MEMILIKI KUALIFKASI PENDIDIKAN TINGGI MINIMAL DIII(PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)
Perubahan IKK pada Lampiran I (Kab/Kota)
No IKK
IKK LAMA IKK BARU (Pengganti) KETERANGAN
3 PERDA TENTANG RTRW PERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM
5 PERDA KTP GRATIS PROSENTASE ANAK YANG SUDAH MEMILIKI KIA
6 PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAKSANAKAN SPM
PERATURAN YANG MEMILIKI PERATURAN TENTANG PENERAPAN SPM
16 KEBERADAAN SISTEM KEPEGAWAIAN
PERSENTASE PNS MEMILIKI KUALIFKASI PENDIDIKAN TINGGI MINIMAL DIII(PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)
Perubahan IKK pada Lampiran II (Provinsi/Kab/Kota)
No IKK
IKK LAMA IKK BARU (Pengganti) KETERANGAN
1Jumlah Program Nasional ygdilaksanakan oleh Perangkat Daerah(Normalisasi)
Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)
3Jumlah PERDA pelaksanaan yang adaterhadap PERDA yang harusdilaksanakan menurut PERMEN
Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan
14Belanja modal terhadap total belanjaPerangkat Daerah
Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD
15Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah
16Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah
Total Belanja Tidak Langsung daritotal belanja Perangkat Daerah
Penambahan IKK pada Lampiran III (Kab/Kota)
No IKK Urusan IKK Kab/Kota Keterangan
3 PendidikanPersentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi
11 PendidikanPersentase SD dan SMP
Terakreditasi
18 KesehatanRasio Tenaga Kesehatan
terhadap Jumlah PendudukKota
27 KesehatanPersentase penderita DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
SPM
40 Pekerjaan UmumPersentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan
air limbah domestikSPM
48 Perumahan Penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
SPM
Contoh IKK pada Lampiran III (Agregasi Elemen Data)
No Urusan IKK Provinsi IKK Kab/Kota
1Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
2
Tenaga Kerja
Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja
3Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Persentase Tenaga Kerja
Bersertifikat Kompetensi
4 PPARasio kekerasan terhadap anakper 10.000 anak
Rasio kekerasan terhadap anakper 10.000 anak
5 LHIndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi
Indeks Kualitas LingkunganHidup (IKLH) Kab/Kota
Terima kasih