DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no...

22
DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Transcript of DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no...

Page 1: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAHDIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 2: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

UU 23 / 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Psl 69 dan & 70)

PP No 13 Tahun 2019

Tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PP No 2 Tahun 2018

Tentang Standar Pelayanan Minimal

LPPD memuat LaporanPenerapan SPM dan Lakip

SE Mendagri Nomor 120.04/6976/OTDA (Gubernur) dan 120.04/6977/OTDA (Bupati/Walikota)

tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019

Page 3: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

GUBERNUR

TERDAPAT 8 TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT PADA TAHUN ANGGARAN 2020,

SALAH SATUNYA TENTANG ASISTENSI, SUPERVISI, DAN EVALUASI LPPD KAB/KOTA

ASISTENSI DAN

SUPERVISI LPPD KAB

/KOTA

EVALUASI LPPD

KAB/KOTA

MEKANISME DEKONSENTRASI

AMANAT PP NO 33 TAHUN 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Gubernur Sebagai WPP (psl 1 ayat 2 huruf b) dan PP NO 13 TAHUN 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (psl 11 ayat 2 dan

psl 25 ayat 2)

1. Monitoring Kinerja Bupati/Walikota;

2. Deteksi Kelebihan/Kekurangan Kinerja Bupati/Walikota

1. Evaluasi/Penilaian Kinerja Bupati/Walikota;

2. Pembinaan Lebih Lanjut Terhadap Kinerja Bupati/Walikota

Page 4: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

KEPALA DAERAH

MEMBAGI TUGAS PENYUSUNAN

MELAKUKAN SELF ASSEMENT

MELEGALISASI

1. Tim yang Menyusun LPPD;

2.Tim yang Menyusun Muatan Laporan SPM;

3. Tim yang Menyusun Muatan Lakip

1. Mendeteksi Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;

2. Melakukan Reviu Kinerja dibantu oleh Inspektorat

1. Mendatangani LPPD;

2.Menyampaikan LPPD secara Tepat Waktu

Page 5: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

Perangkat Daerah

Menyiapkan: •ElemenData•DokumenPendukung(Hardcopy dan atauSoftcopy)

Inspektorat

Melakukan : •Verifikasi danPenilaianDokumen•Reviu melaluimekanismeAPIP menjadidasarPenyusunanRancanganLPPD

• Data tidak Memilikisumber yang dapat di pertanggungjawabkan

• Metode dan Teknik Pengumpulan Data tidak dapat dijelaskan

PerangkatDaerah

Menyusun danmengkompilasi: •Elemen Data Hasil Reviu•DokumenPendukung(Hardcopy dan atauSoftcopy) hasil Reviu

Kepala Daerah

•Legalitas(Penandatanganan LPPD)•PenyampaianLPPD

Page 6: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

MUATAN LPPD MUATAN LAPORAN PENERAPAN SPM

MUATAN LAKIP

1. Mengukur Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

2. Bahan pertimbangan dalam menyusunan Program dan Anggaran.

1. Mengukur keberhasilan atas Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat;

2. Bahan Menyusun Program yang Dapat Mengakselerasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1. Mengukur Konsistensi dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Daerah;

2. Mengukur Realisasi Visi dan Misi Kepala Daerah.

Page 7: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

RENCANA SKEMA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LPPD DALAM RAPERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PP 13/2019

Page 8: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

BAB : I. PENDAHULUAN

A.Dasar Hukum

B.Gambaran Umum Daerah

C.Kondisi Geografis Daerah

D.Gambaran Umum Demografis

E.Kondisi Ekonomi

F.Indikator Kinerja Makro

1) Indeks Pembangunan Manusia

2) Angka Kemiskinan

3) Angka Pengangguran

4) Pertumbuhan Ekonomi

5) Pendapatan Per Kapita

6) Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

BAB : II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A.Visi dan Misi

B.Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

C.Prioritas daerah

Page 9: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

BAB : III. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A.Urusan Konkuren

a. Ringkasan Urusan Wajib

b. Ringkasan Urusan Pilihan

B.Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pengawasan, Pendidikan dan

Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang

lainnya)

C.Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

D.Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB : IV. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

TAHUN 2019

Penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun

2019

BAB : V. TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Page 10: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

BAB : VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

D. Pembinaan Batas Wilayah

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

BAB : VII. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM (Berdasarkan PP No 2 Tahun

2018)

A. Jenis Pelayanan Dasar

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah (Termaktub dalam Dokumen

Perencanaan Daerah baik RPJMD Maupun RKPD)

C. Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

D.Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

E. Dukungan Personil

F. Permasalahan dan Solusi

Page 11: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

BAB : VIII. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Berdasarkan PP 13/2019)

A.Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja;

B.Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target

perjanjian kinerja;

C.Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun

Sebelumnya;

D.Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target

Dalam Pembangunan Jangka Menengah;

E.Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan

Dengan Hasil (kinerja) Yang Telah dicapai; dan

F.Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung

Pencapaian Target Kinerja.

BAB : IX. PENUTUP

Page 12: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

Lampiran IPengambil Kebijakan

Lampiran IIPelaksana Kebijakan

Lampiran IIIUrusan Pemerintahan

• 13 Aspek• 28 Fokus• 39 IKK

• 8 Aspek• 17 Fokus• 21 IKK

• 122 IKK pada 24 Urusan Wajib

• 34 IKK pada 8 UrusanPilihan

• 17 IKK pada FungsiPenunjuang Urusan

• 2 IKK pada UrusanPemerintahan Umum

TERMASUK INDIKATOR

PENERAPAN SPM

5 IKK BARU/DIRUBAH

3 IKK BARU/DIRUBAH

Page 13: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

Lampiran IPengambil Kebijakan

Lampiran IIPelaksana Kebijakan

Lampiran IIIUrusan Pemerintahan

• 13 Aspek• 28 Fokus• 39 IKK

• 8 Aspek• 17 Fokus• 21 IKK

• 127 IKK pada 24 Urusan Wajib

• 21 IKK pada 8 UrusanPilihan

• 17 IKK pada FungsiPenunjuang Urusan

• 2 IKK pada UrusanPemerintahan Umum

TERMASUK INDIKATOR

PENERAPAN SPM

5 IKK BARU/DIRUBAH

3 IKK BARU/DIRUBAH

Page 14: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

Lampiran IPengambil Kebijakan

Lampiran IIPelaksana Kebijakan

Lampiran IIIUrusan Pemerintahan

• 13 Aspek• 28 Fokus• 39 IKK

• 8 Aspek• 17 Fokus• 21 IKK

• 126 IKK pada 24 Urusan Wajib

• 21 IKK pada 8 UrusanPilihan

• 17 IKK pada FungsiPenunjuang Urusan

• 2 IKK pada UrusanPemerintahan Umum

TERMASUK INDIKATOR

PENERAPAN SPM

5 IKK BARU/DIRUBAH

3 IKK BARU/DIRUBAH

Page 15: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

IKK pada Lampiran III (Provinsi)

IKK LAMAIKK SESUAI DENGAN SPM

IKK BARU

IKK AGREGASI53 IKK (21 Urusan)

GABUNGAN KINERJA KAB/KOTA

BERDASARKAN ELEMEN DATA

Page 16: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

IKK pada Lampiran III

PROVINSI175 IKK

IKK Kabupaten167 IKK

IKK Kota166 Kota

Indikator SPM14 IKK

Indikator SPM29 IKK

Indikator SPM29 IKK

Indikator Baru135 IKK

Indikator Baru137 IKK

Indikator Baru136 IKK

Page 17: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

Perubahan IKK pada Lampiran I (Provinsi)No

IKKIKK LAMA IKK BARU (Pengganti) KETERANGAN

2 PERDA TENTANG KEPENDUDUKAN (KTP GRATIS)

PERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM

6 PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAKSANAKAN SPM

PMERINTAH DAERAH YANG MEMILIKI PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PENERAPAN SPM

AGREGASI

16 KEBERADAAN SISTEM KEPEGAWAIAN

PERSENTASE PNS MEMILIKI KUALIFKASI PENDIDIKAN TINGGI MINIMAL DIII(PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)

Page 18: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

Perubahan IKK pada Lampiran I (Kab/Kota)

No IKK

IKK LAMA IKK BARU (Pengganti) KETERANGAN

3 PERDA TENTANG RTRW PERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM

5 PERDA KTP GRATIS PROSENTASE ANAK YANG SUDAH MEMILIKI KIA

6 PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAKSANAKAN SPM

PERATURAN YANG MEMILIKI PERATURAN TENTANG PENERAPAN SPM

16 KEBERADAAN SISTEM KEPEGAWAIAN

PERSENTASE PNS MEMILIKI KUALIFKASI PENDIDIKAN TINGGI MINIMAL DIII(PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)

Page 19: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

Perubahan IKK pada Lampiran II (Provinsi/Kab/Kota)

No IKK

IKK LAMA IKK BARU (Pengganti) KETERANGAN

1Jumlah Program Nasional ygdilaksanakan oleh Perangkat Daerah(Normalisasi)

Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)

3Jumlah PERDA pelaksanaan yang adaterhadap PERDA yang harusdilaksanakan menurut PERMEN

Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan

14Belanja modal terhadap total belanjaPerangkat Daerah

Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD

15Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah

16Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah

Total Belanja Tidak Langsung daritotal belanja Perangkat Daerah

Page 20: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

Penambahan IKK pada Lampiran III (Kab/Kota)

No IKK Urusan IKK Kab/Kota Keterangan

3 PendidikanPersentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi

11 PendidikanPersentase SD dan SMP

Terakreditasi

18 KesehatanRasio Tenaga Kesehatan

terhadap Jumlah PendudukKota

27 KesehatanPersentase penderita DM yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

SPM

40 Pekerjaan UmumPersentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan

air limbah domestikSPM

48 Perumahan Penyediaan dan rehabilitasi

rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

SPM

Page 21: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

Contoh IKK pada Lampiran III (Agregasi Elemen Data)

No Urusan IKK Provinsi IKK Kab/Kota

1Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

2

Tenaga Kerja

Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja

3Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase Tenaga Kerja

Bersertifikat Kompetensi

4 PPARasio kekerasan terhadap anakper 10.000 anak

Rasio kekerasan terhadap anakper 10.000 anak

5 LHIndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

Indeks Kualitas LingkunganHidup (IKLH) Kab/Kota

Page 22: DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN ... - …...perubahan ikk pada lampiran i (kab/kota) no ikk ikk lama ikk baru (pengganti) keterangan 3 perda tentang rtrw perda tentang

Terima kasih