Warta Bea Cukai Edisi 405

of 97 /97
PROFIL BACHTIAR MENUNTUT ILMU TIDAK MENGENAL BATAS UMUR MASALAH PENYELUNDUPAN MERUPAKAN MASALAH BERSAMA... WAWANCARA JUSUF INDARTO AGUSTUS 2008 TAHUN XL EDISI 405 MAKSIMALKAN KEKUATAN TEKAN PENYELUNDUPAN Patroli Laut DJBC Patroli Laut DJBC

Transcript of Warta Bea Cukai Edisi 405

MENUNGGU IMPLEMENTASIPROFILBACHTIARMENUNTUT ILMU TIDAK MENGENALBATAS UMUR

MASALAH PENYELUNDUPAN MERUPAKANMASALAH BERSAMA...

WAWANCARAJUSUF INDARTO

AGUSTUS 2008TAHUN XL EDISI 405

MAKSIMALKAN KEKUATANTEKAN PENYELUNDUPAN

Patroli Laut DJBCPatroli Laut DJBC

1WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

PELINDUNGDirektur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Drs. Anwar Suprijadi, MSc

PENASEHATDirektur Penerimaan & PeraturanKepabeanan dan Cukai:Drs. Hanafi UsmanDirektur Teknis KepabeananIr. Agung Kuswandono, MADirektur Fasilitas KepabeananDrs. Kusdirman IskandarDirektur CukaiDrs. Frans RupangDirektur Penindakan & PenyidikanDrs. R.P. Jusuf IndartoDirektur AuditDrs. Thomas Sugijata, Ak. MMDirektur Kepabeanan InternasionalDrs. M. Wahyu Purnomo, MScDirektur Informasi Kepabeanan & CukaiDr. Heri Kristiono, SH, MAKepala Pusat Pendidikan danPelatihan Bea dan CukaiDrs. Endang TataInspektur Bea dan CukaiEdy SetyoTenaga Pengkaji Bidang Pelayanan &Penerimaan KCDrs. Bambang PrasodjoTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan &Penegakan Hukum KCDrs. Erlangga Mantik, MATenaga Pengkaji Bidang PengembanganKapasitas & Kinerja Organisasi KCSusiwijono, SE

KETUA DEWAN PENGARAHSekretaris Direktorat JenderalBea dan Cukai:Drs. Kamil Sjoeib, MA

WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Umum:Sonny Subagyo, S.Sos

DEWAN PENGARAHIr. Harry Mulya, MSi, Drs. Patarai Pabottinggi,Dra. Cantyastuti Rahayu, Muhamad Purwantoro.Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M.Hendi Budi Santosa,Ir. Azis Syamsu Arifin, Muhammad Zein, SH, MA.Maimun, Ir. Agus Hermawan, MA.

PEMIMPIN REDAKSILucky R. Tangkulung

REDAKTURAris Suryantini,Supriyadi Widjaya,Zulfril Adha Putra

FOTOGRAFERAndy Tria Saputra

KORESPONDEN DAERAH` Hulman Simbolon (Medan),

Ian Hermawan (Pontianak), DonnyEriyanto (Makassar), Bambang Wicaksono(Ambon), Muqsith Hamidi (Balikpapan)

KOORDINATOR PRACETAKAsbial Nurdin

SEKRETARIS REDAKSIKitty Hutabarat

PIMPINAN USAHA/IKLANPiter Pasaribu

TATA USAHAShinta Dewi AriniUntung Sugiarto

IKLANKitty Hutabarat

SIRKULASIH. Hasyim, Amung Suryana

BAGIAN UMUMRony Wijaya

PERCETAKANPT. BDL Jakarta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHAKantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai,Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta TimurTelp. (021) 478 65608, 478 60504,4890308 Psw. 154Fax. (021) [email protected]

REKENING GIRO a/n :PITER PASARIBUBANK BRI KANTOR KASDITJEN BEA DAN CUKAI JAKARTANomor Rekening : 1256.01.000001.30.5

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 12.500,-

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

D A R I R E D A K S I

1WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

Direktorat JenderalBea dan Cukai

danWarta Bea Cukai

mengucapkan :

DIRGAHAYUREPUBLIKINDONESIA

Ke-6317 Agustus 2008

2 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

Laporan Utama4-15

Wawancara16-18

Profil76-79

Daerah ke Daerah27-36

Hidup prihatin sejakkecil menjadikandirinya sebagai sosokyang tegar dan matangdalam menjalani hiduphingga mencapaikariernya sebagaiKakanwil DJBC Banten.Bagaimana kisahperjalanan hidup tokohprofil kita kali ini, simakpada rubrik Profil.

Untuk mengamankanwilayah Indonesia darikegiatanpenyelundupan,kegiatan patroli lautyang dilakukan olehDJBC menjadi suatukeharusan. Bagaimanaefektifitas patroli lauttersebut ? Dapatdisimak pada RubrikLaporan Utama kali ini.

1 DARI REDAKSI3 KARIKATUR31 PENGAWASAN

- Pelatihan Untuk TenagaOperator X-Ray Bea danCukai

- Shabu dan KetamineKembali Ditegah KPPBC SH

- KPPBC SH Sita AsetPerusahaan Malaysia

- Rakornas PengawasanDJBC 2008

37 SEPUTAR BEACUKAI45 KEPABEANAN

INTERNASIONAL- The 111th/112th Sessions

World Customs Organization- MoC DJBC Dengan Nothern

Territory of Australia49 INFO PEGAWAI

- Sosialisasi LKPP E-Procurement

- Pegawai Pensiun TMT 1Agustus 2008

- Pelantikan 87 PejabatEselon III Di LingkunganDJBC

56 PERISTIWAKoordinasi KPPBC Tipe A3Makassar Dengan KoperasiTNI AD Kodam VII Wirabuana

58 OPINI- Definisi “Orang” dan

Konskuensinya TerhadapPengawasan di BidangKepabeanan

- Quo Vadis: Esprit De Corps61 INFO PERATURAN62 KOLOM

DJBC dan PelaksanaanPerlindungan HaKI (bag II)

65 PPKCEvaluasi Semester I TargetPenerimaan Bea Masuk, BeaKeluar dan ukai Tahun 2008

68 SEKRETARIATTim Putra dan Putri DJBCJuara I Lomba Gerak JalanHUT Kota Jakarta

69 MITRASeminar Penerapan NSW diIndonesia

70 KEPABEANAN- Rakornas Bidang

Kepabeanan72 RENUNGAN ROHANI

Pemungut Cukai yangDiselamatkan

74 RUANG INTERAKSIMozaik Citra Organisasi

80 PUSDIKLATSeragam baru Bagi tarunaBea dan Cukai

NOMOR INI

Direktur P2, Jusuf Indartomengatakan patroli laut yangdilakukan oleh DJBC adalahdalam rangka menjalankanfungsi pengawasan untukmengamankan hak-haknegara. Selengkapnya isiwawancara dengan JusufIndarto mengenai patroli laut,dapat disimak pada RubrikWawancara.

Rubrik Daerah Ke Daerah kali ini,akan menurunkan berita-beritadari daerah, diantaranya KanwilDJBC Jawa Tengah, Kanwil JawaTimur I, KPU Batam, kunjunganpers ke Cirebon, penumpukankontainer di pelabuhan Belawan,implementasi KPPBC Tipe MadyaCukai Malang, dan persiapanimplementasi KPPBC Tipe MadyaCukai di Kediri dan Kudus.

2 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

DAFTAR ISI

3WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

KARIKATUR

3WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

L A P O R A N U T A M A

agi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meng-amankan negara dari serbuan barang-barang imporyang masuk tanpa prosedur kepabeanan yang legalbukanlah suatu hal mudah untuk dilaksanakan. Sepertidi wilayah Kepulauan Riau dan Riau Daratan, kegiatan

penyelundupan secara tradisional berjalan secara turuntemurun, karena masyarakat setempat sering berpikir bahwa

barang yang dibeli dari luar negeri dibayar dengan uang merekasendiri sehingga tidak perlu membayar Bea Masuk (BM) atau-pun pungutan lain.

Begitu pula dengan karakteristik wilayah yang unik dimanaketergantungan masyarakat terhadap produk dari negeri tetang-ga sangat tinggi karena pasokan produk serupa dari dalamnegeri khususnya dari Pulau Jawa lebih mahal karena faktor ja-rak yang jauh dan pendistribusiannya yang membutuhkan wak-tu lebih lama dan panjang, sehingga masyarakat lebih memilihuntuk mendatangkan produk yang dibutuhkan dari negaratetangga yang wilayahnya lebih dekat dan dengan harga yanglebih terjangkau

Tentunya hal ini menjadi dilema bagi petugas Bea dan Cu-kai, dimana instansi ini harus mengamankan negara dari serbu-an barang dari luar negeri yang tentunya didatangkan secarailegal, namun di satu sisi hal tersebut tidak dapat dihindari kare-na karakteristik wilayah yang unik tersebut.

Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Khusus Ke-pulauan Riau Nasar Salim, pihaknya bersama dengan KantorPelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) yangberada didalam wilayah kerja Kanwil yang dipimpinnya berupayasemaksimal mungkin untuk menyadarkan masyarakat, termasukpengusaha melalui berbagai sosialisasi peraturan kepabeanan,dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan bagi negara jika ke-giatan tersebut terus berlangsung.

Memang lanjutnya, hasil sosialisasi tersebut tidak dapat dira-sakan manfaatnya secara instan karena untuk merubah cara

berpikir masyarakat agar taat pada aturan memerlukan waktu,kerja keras dan dukungan semua pihak. “Secara perlahan ma-syarakat dan pengusaha kini sudah cukup melek hukumterutama hukum kepabeanan,dan perlu diingat untuk merubahpemikiran masyarakat tersebut membutuhkan kerja keras dandukungan semua pihak, “terang Nasar kembali. Namun pihak-nya menyadari bahwa aturan tersebut tidak dapat diterapkansecara secara kaku karena dikhawatirkan akan menggangguperekonomian khususnya di Kepualaun Riau.

TREN BERGESERJika dulu perdagangan lintas negara dilakukan untuk meme-

nuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, namun kini, se-

PATROLI LAUT Upaya Maksimal Tekan Penyelundupan

Patroli di wilayah perbatasanterutama di wilayah laut menjadi

salah satu solusi untuk menangani masalah penyelundupan.

B

SELAT MALAKA. Rawan dengan kegiatan penyelundupan karena dekatdengan negara tetangga

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

5WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

iring dengan perkembangan jaman, perdagangan lintas negaraini “di-dompleng” dengan berbagai kepentingan yang intinyaadalah untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankankepentingan negara dan juga masyarakat luas.

Barang-barang yang didatangkan dari luar negeri tersebutmasuk ke wilayah Indonesia dengan cara tidak mengindahkanperaturan kepabeanan, yang kemudian di perdagangkan lagi didalam negeri dalam jumlah besar. Tentu saja kegiatan tersebutakan merugikan industri dalam negeri dan juga perekonomianIndonesia. Untuk itu DJBC menjalankan tugasnya untuk menga-mankan masyarakat dari serbuan barang impor ilegal.

Patroli di wilayah perbatasan terutama di wilayah laut menja-di salah satu solusi untukmenangani masalah terse-but.Guna mendukung haltersebut, serangkaian pera-turan yang mendukung pe-tugas untuk melakukanpatroli diatur dalam berbagaiperangkat hukum mulai dariUndang-Undang nomor 17tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun1995 tentang Kepabeanan,Undang-Undang Nomor 39tahun 2007 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun1995 tentang Cukai, Pera-turan Pemerintah Nomor 21tahun 1996 tentang Penin-dakan di bidang Kepabean-an,Peraturan PemerintahNomor 23 tahun 1996 ten-tang Penindakan di bidangCukai, Peraturan Pemerin-

tah Nomor 56 tahun 1996 tentang Senjata Api dinas DJBC, Ke-putusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-08/BC/1997 tentang Penghentian Pemeriksaan dan PenegahanSarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta PenghentianPembongkaran dan Penegahan Barang, dan Keputusan Direk-tur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-58/BC/1997 tentangPatroli Bea dan Cukai.

Perangkat hukum tadi menurut Nasar sudah cukup mendu-kung pihaknya dalam melakukan patroli di laut, walaupunpihaknya masih berharap ada penyempurnaan lainnya terutamaperaturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata apidinas karena hingga saat ini masih belum ada peraturan pelak-sanaannya. Disamping peraturan-peraturan yang ada, menurutNasar Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepualaun Riau jugamengeluarkan kebijakan terutama yang berkaitan dengan patroliberupa keputusan yang mengatur tentang sistem dan prosedurmaupun juga petunjuk pelaksanaan patroli. Selain itu juga pem-bekalan peraturan terkini kepada para petugas yang menjalan-kan patroli juga terus dilakukan oleh pihaknya agar patroli yangdilakukan menjadi lebih efektif

“Kebijakan ini harus diberikan karena para petugas adalahujung tombak DJBC dalam pengawasan di laut, jika ujung tom-bak kita tumpul maka sudah pasti patroli tersebut tidak efektif,”papar Nasar.

Untuk menanggulangi masalah penyelundupan, KanwilDJBC Khusus Kepulauan Riau telah mengidentifikasi beberapawilayah yang rawan dengan kegiatan tersebut dan membaginyakedalam beberapa sektor. Sektor AI,BI dan BIII yang meliputiPerairan Hiu Kecil, Perairan Pulau Nipah sampai denganMantras, Karimun Anak Perairan Selatan sampai dengan PulauKateman, merupakan daerah yang rawan penyelundupankomoditi ekspor seperti kayu yang berasal dari Selat Akar, KualaTungkal, yang akan diselundupkan ke Port Klang dan KuantanMalaysia. Sementara untuk komoditi impor pada umumnya be-rupa sembako, yang berasal dari Port Klang, Malaysia danBallpress dari Singapura dengan tujuan Batam, Kuala Tungkaldan Tanjung Pinang.

Selain itu sektor lainnya seperti sektor AII dan AIII yang meli-puti Perairan Tanjung Sempayan sampai dengan Tanjung ParitPerairan, dan Tanjung Parit sampai dengan Tanjung Jering,merupakan daerah yang rawan dengan penyelundupan komoditiekspor berupa kayu yang berasal dari Selat Panjang, Dedap,Bengkalis dengan tujuan Port Klang dan Kuantan Malaysia.

BEA DAN CUKAI

TEGAHAN BARANG SELUNDUPAN. Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riauselama bulan Januari hingga Juni 2008 menahan 40 kapal yang mengangkutbarang selundupan dengan berbagai macam komoditi yang diangkut

NASAR SALIM. Berupaya samaksimalmungkin untuk menyadarkan masya-rakat termasuk pengusaha melalui ber-bagai sosialisasi peraturan kepabeanan

KESIAPAN SARANA DAN SDM. Menjadi penentu keberhasilan DJBCdalam menegah masuknya barang ilegal melalui jalur laut.

5WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

6 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

L A P O R A N U T A M A

Selain kedua sektor tadi, Kanwil DJBC Khusus KepualaunRiau juga mengidentifikasi wilayah lain yang masuk sektor AIVdan AV yang meliputi Perairan Selat Morong sampai denganReleigh, Perairan Releigh sampai dengan Pulau Jemur yangrawan terhadap penyelundupan komoditi impor berupa sembakoyang berasal dari Malaysia dengan tujuan Dumai. Sedangkanuntuk komoditi ekspor pada umumnya berupa kayu dari berba-gai jenis yang didatangkan dari Bagan Siapi-api dan TanjungMedang dengan tujuan Port Klang Malaysia.

Tidak hanya beberapa wilayah yang masuk ke dalam sektorA, beberapa wilayah di Kepulauan Riau juga masuk kategori Byaitu Sektor B IV,B V dan B VI yang meliputi Perairan Pualu Ro-kan sampai Tanjung Dato, Perairan Tanjung Dato hinggaTanjung Pinang dan Perairan Selat Philips hingga Lobam. Dae-rah tersebut rawan terhadap penyelundupan komoditi ekspordiantaranya minyak, yang paling banyak terjadi di perairanInternasional Batam dengan tujuan Singapura, kayu dari daerahTanjung Pinang, Pulau Panjang dengan tujuan Kuantan,Malaysia. Sedangkan komoditi lainnya berupa pasir timah asalTanjung Pinang dengan tujuan Kuantan yang di gagalkan diPerairan Tanjung Sau.

Daerah yang masuk kedalam Sektor B tersebut juga rawandengan kegiatan penyelundupan dari negara tetangga sepertiSingapura dan juga Malaysia dengan komoditi berupa sembakoyang berasal dari Malaysia, mobil dan ballpress dari Singapuradengan tujuan Tanjung Pinang, Kuala Tungkal untuk komoditisembako, sedangkan untuk komoditi ballpress dari Singapuradengan tujuan Tembilahan dan Kuala Tungkal.

Tidak hanya itu sektor B VII dan D yang meliputi PerairanPulau Mapur, Tanjung Berakit Laut China dan Natuna juga tidaklepas dari pengawasan Kanwil DJBC Kepulauan Riau dimanapada sektor ini rawan dengan penyelundupan komoditi eksporberupa pasir timah dari Pulau Bangka dengan tujuan Kuantan,Malaysia.

POLA PATROLI SUDAH IDEALLuasnya wilayah yang harus diawasi oleh Kanwil DJBC Khu-

sus Kepulauan Riau lanjut Nasar bisa dikatakan menjadi salahsatu ciri khas Kanwil yang dipimpinnya. Sedangkan pola peng-awasan yang ada saat ini yang tengah dijalankannya sudahideal walaupun tidak dapat dipungkiri masih ada kebutuhan lainyang harus diperbaiki atau bahkan juga ditingkatkan.

Nasar menyebutkan, kapal patroli ukuran 38 meter yang bisamenjangkau Laut Natuna, senjata api dinas, peralatan penga-manan diri serta peralatan komunikasi yang lebih modern menja-di suatu hal yang diperlukan oleh instansi yang dipimpinnya un-

tuk meningkatkan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.Begitu pula dengan sumber daya manusia untuk menjalan-

kan tugas dan fungsinya tersebut yang menurut Nasar perluditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun juga kuantitas. SDMyang menjalankan tugas pengawasan (pada bidang P2) saatini di Kanwil DJBC Kepulauan Riau berjumlah 60 orang yangjuga di dukung 400 orang lainnya dari Pangkalan Sarana Opera-si dimana 75 persen diantaraya adalah petugas yang telahberumur diatas 40 tahun. Sementara dari segi pendidikan parapersonil tersebut 80 persen diantaranya memiliki latar belakangpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau dibawahnya.

Dengan beban kerja yang tinggi, Nasar mengatakan, diperlu-kan tambahan SDM yang masuk dalam kategori usia produktifuntuk menunjang kegiatan patroli, walaupun untuk saat ini apayang telah dan tengah dijalankan oleh para pegawainya tersebutmampu memberikan kontribusi yang sangat baik dalam upayamenegah masuknya barang ilegal dari luar negeri.

Begitu juga dengan tenaga Penyidik Pegawai negeri Sipil(PPNS) yang dimiliki oleh Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riauyang dirasa juga perlu penambahan. Keberadaan PPNS diKanwil tersebut sangat penting, karena berdasarkan KeputusanDirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 tentang PatroliBea dan Cukai, disebutkan pada setiap kapal patroli yangsedang menjalankan tugas patroli harus disertai dengan PPNS.Mengenai hal tersebut Nasar berharap, para pegawaidilingkungan Kanwil Kepulauan Riau dapat prioritas untuk me-ngikuti Pendidikan dan Latihan (diklat) PPNS serta diklat pendu-kung lainnya seperti diklat pemeriksaan sarana pengangkut danintelejen.

Selain itu Nasar juga mengatakan bahwa ukuran keberhasil-an unit patroli laut yang ada dalam wilayah kerjanya adalahdengan semakin tertibnya masyarakat usaha atau stakeholderterhadap peraturan kepabeanan. Kegiatan penyelundupan yangterjadi ditengah masyarakat adalah dampak dari tidak tertibnyamasyarakat usaha, sehingga dengan semakin pahamnya parapengusaha terhadap peraturan kepabeanan, makapenyelundupan baik untuk komoditi ekspor maupun ekspor akanmenurun,bahkan bisa dikatakan dapat hilang dengan sendirinya.

Sampai saat ini diakuinya pelanggaran penyelundupanekspor maupun impor masih tinggi, dan hal ini menggambarkanbahwa DJBC masih harus kerja keras dalam mensosialisasikanperaturan kepabeanan. Selain itu dalam kegiatan patroli yangdilakukan oleh pihaknya, kegiatan evaluasi menjadi suatu halyang penting, dimana dalam kegiatan evaluasi pihaknya sekali-gus mengidentifikasi mengenai arah datangnya kapal muat de-ngan tujuan bongkar, jalur yang akan dilewati oleh target operasisehingga nantinya akan berkembang menjadi bahan masukanbagi penempatan kapal patroli di masa yang akan datang.

Mengenai efektifitas patroli di wilayah kepulauan Riau menu-rut Kepala Bidang Pangkalan Sarana Operasi Kanwil DJBCKhusus Kepulauan Riau Saipullah Nasution masih cukup efektifuntuk menangkal barang-barang yang diselundupkan darinegeri tetangga. Ia menyebutkan selama bulan Januari hinggaJuni 2008 sebanyak 40 kapal yang mengangkut barangselundupan berhasil ditegah dengan berbagai macam komoditiyang diangkut.

Dikatakannya lagi, ada beberapa hal yang mendukungpihaknya berhasil menggagalkan kegiatan ilegal tersebut sepertisarana pengangkut barang selundupan yang terbuat dari kayuyang masih sederhana dengan kecepatan enam hingga delapanmil per jam yang masih relatif rendah jika dibandingkan dengankecepatan kapal patroli milik DJBC yang rata-rata memilikikecepatan 17 mil per jam. Sedangkan untuk penyelundupanbarang tertentu yang diangkut dengan speed boat masih dapatdiimbangi dengan kecepatan kapal speed boat milik DJBC.

“Hal lain yang memudahkan kami melakukan penegahanadalah kegiatan bongkar barang masih dalam kawasan yangmasih mudah untuk di deteksi atau dipetakan, selainadanya dukungan informasi awal yang diperoleh dari berba-gai pihak mengenai adanya rencana suatu kegiatan penye-lundupan, ”papar Saipul kembali.

SOSIALISASI. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan parapengusaha terhadap peraturan kepabeanan

6 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

zap

7WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008 7WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

alah satu Komandan Patroli (Kopat) yang menjalan-kan tugasnya di wilayah Kepulauan Riau, Asep Rus-wandi mengatakan, ia bersama dengan tim pernahmengalami kejadian yang berkesan. Ketika itu ia me-lakukan penegahan terhadap barang larangan berupa

pakaian bekas, satu minggu setelah terjadi penodongan terha-dap rekannya sesama kopat dan nakhoda oleh penyeludup yangberakhir dengan penembakan terhadap kapal penyelundup.

Agar kejadian yang sama tidak menimpanya, maka Asepberusaha menekan potensi kontak senjata melalui cara pende-katan persuasif. Upaya tersebut berhasil dilakukan sehinggaseluruh awak kapal tadi diangkut ke kepal patroli yang dipimpin-nya dan diawasi dengan pengawalan ketat sehingga kapal bisaditarik ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau tanpa perlawanan.

Kejadian lain yang dialami adalah ketika kapal yang ditang-kap Asep dan timnya terbakar. Saat itu kapal penyelundup yangtelah berhasil dikuasai oleh timnya, dalam perjalanan kurang le-bih 5 jam untuk ditarik ke Kantor Wilayah Kepulauan Riau (Tan-jung Balai Karimun) dan hampir tiba, dikejutkan dengan teriakananggota patroli lainnya untuk meminta pertolongan karena kapaltangkapan terbakar . “Dalam keadaan panik kita mencobamengevakuasi anggota kita dan berhasil,namun kapal tangkap-an tersebut ludes terbakar dan akhirnya tenggelam tidak tersisasedikit pun,”terangnya kembali.

Pengalaman lain diceritakan Raja Zulkarnain, Mualim I Ka-pal Patroli, yang bertugas di Pangkalan Sarana Operasi TanjungBalai Karimun, saat ditugaskan sebagaimualim pada kapal patroli BC 7006. Ketika itukapal yang diawakinya bersama dengan petu-gas lainnya mendapat perintah untuk menang-kap sebuah kapal yang akan menyelundupkanpasir timah di Laut China Selatan. Sebenarnyakapal yang diawakinya bersama rekan-rekantidak mendapat perintah untuk melakukanpengejaran, melainkan kapal BC 3002. Namunkarena kapal tersebut belum siap melaut, Ko-pat BC 3002 pindah ke kapal BC 7006 untukmelakukan pengejaran.

Pada waktu itu sambungnya, kapal yangdiawakinya tidak menemukan kapal yangmenjadi Target Operasi (TO) walaupun sudahdilakukan penghitungan BC 7006 akanbertemu dengan kapal penyelundup pada pu-kul 07.00. Tidak mau kehilangan TO, Kopat ke-mudian memerintahkan untuk melakukanpengamatan, pengawasan, penginderaan danpenyisiran terhadap kapal-kapal yang ditemui

dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua kapal yang di-temui, termasuk kapal nelayan. Di luar dugaan, kapal yang men-jadi TO tersebut ditemui dua hari setelah BC 7002 berangkatdari PSO Tanjung Balai Karimun, diantara Pulau Damar danPulau Aur pada pukul 06.00. Mengetahui kapal yang menjadi TOberhasil diidentifikasi, seluruh ABK bersiap untuk mendekati dansandar pada kapal yang dimaksud.

Sebelum sandar, TO tidak mau berhenti dan terus memba-wa kapal tersebut untuk melarikan diri, namun dengan berbagaiupaya kapal tersebut dapat dihentikan, dan ia bersama seorang

ABK masuk ruang kemudi dan mengambil alihkemudi. “Ketika itu tidak ada yang maumengaku siapa yang menjadi nahkoda, namundengan berbagai cara yang kami lakukanakhirnya ada yang mengaku, dan kapal TOkami tarik ke kanwil,”ujar Raja.

Keberhasilan awak kapal patroli BC 7006menggagalkan penyelundupan pasir timahseberat 300 ton mendapat penghargaan daripemerintah, sehingga Raja bersama denganseluruh awak kapal patroli tersebut mendapatpenghargaan dari Dirjen Bea dan Cukai.

Tidak hanya itu, petugas patroli pun terka-dang juga mengalami intimidasi dari para ABKkapal penyelundup atau juga dari pihak lainyang melindungi kegiatan penyelundupan. Se-bagai kopat, Asep berusaha untuk meningkat-kan kemampuannya terutama dibidang pera-turan kepabeanan dan cukai dan perundang-undangan lainnya sehingga apa yang dilaku-kan olehnya bersama dengan ABK lainnya

TANTANGANDI LAUT

BUKAN PENGHALANG UNTUK JALANI TUGASMengamankan wilayah laut Indonesiadari praktek-praktek ilegal tentunya

bukan suatu perkara yang mudah untukdijalankan. Ketika berbagai

keterbatasan dihadapi, petugas patrolilaut masih harus berhadapan

dengan ancaman pihak-pihak yangkepentingannya terusik.

S

KAPAL TEGAHAN TERBAKAR. Pada saat akan ditarik ke Kantor KanwilDJBC Khusus Kepulauan Riau

ASEP RIDWAN. Perlu ada perbaikansarana dan prasarana pada kapal patroli

DOK KANWIL DJBC KHUSUS KEPRI

DOK. PRIBADI

8 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

L A P O R A N U T A M A

selalu berlandaskan pada hukum. Namun apa-bila bertemu dengan penyelundup yangmelakukan perlawanan, maka ia sebagai kopatmemerintahkan agar semua petugas di kapalpatroli siap sedia dengan perlengkapan terma-suk senjata.

“Selanjutnya setelah semua siap, seorangKopat harus mampu membaca potensi resikokontak fisik yang mungkin timbul pada saat kitamelakukan penegahan. Kopat harus melaku-kan tindakan-tindakan yang bersifat preventifseperti mengarahkan ABK penyelundup kearah haluan untuk kemudian diperintahkan un-tuk mengambil posisi yang memungkinkan kitadapat meyakini bahwa penyelundup tadi sudahtidak berisiko”.

Sebagai seorang Kopat menurut Asep, si-kap tegas dan mampu membaca situasi dalamkapal yang dipimpinnya menjadi suatu halyang mutlak dimilikinya. Ia mencontohkan jikadalam kapal yang dipimpinnya terjadi suatu ke-tidak harmonisan diantara ABK maka ia akanmelakukan pendekatan kepada ABK agar sua-sana menjadi lebih harmonis lagi. Disini sikap tegas lanjutnya,harus dimiliki oleh seorang Kopat agar patroli dapat berjalan tan-pa mengorbankan kepentingan negara.

MEMBIASAKAN JAUH DARI KELUARGAAda suka dan duka ketika harus melaut untuk menjalankan

tugas. Menurut Asep, kegiatan melaut yang dilakukan selama inimemperkaya dirinya dengan pengalaman terutama mengenaimodus operandi penyelundupan, selain menjadi tempat menem-pa diri untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Sedangkanduka yang dialaminya adalah ketika harus jauh dari keluarga,dan ketika harus menghadapi lautan yang tidak bersahabatseperti di wilayah Laut China Selatan dimana ketinggian ombakbisa mencapai empat meter.

“Disini kekuatan fisik dan mental menjadi hal yang paling uta-ma dalam melaksanakan patroli agar kuat menghadapi tekanandari berbagai sisi,”terangnya lagi.

Pada saat-saat pertama memang terasa berat harus me-ninggalkan keluarga. Tapi setelah diberikan pengertian akhirnyakeluarga bisa memaklumi dengan kondisi tugasnya sebagaipegawai Bea dan Cukai yang ditempatkan di Pangkalan SaranaOperasi untuk melaksanakan patroli dan harus selalu siap ka-pan saja ditugaskan.

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Sujana, salah satuABK yang bertugas di Kepualauan Riau.Baginya pengalaman melaut selama 18 tahunsebagai ABK telah menempanya menjadi seo-rang yang tegar dan keras terhadap peraturanterutama peraturan kepabeanan dan cukai,sehingga tidak hanya peraturan kepabeanandan cukai yang ia kuasai tapi juga aturan-atur-an lainnya yang mengatur mengenai perdaga-ngan lintas negara.

Ia menambahkan, sikap keras di lapanganakan berubah ketika ia harus kembali pada ke-luarga, ia menjadi seorang ayah dari satuorang anak yang mengayomi keluarganya.Walaupun sudah terbiasa melaut untuk waktuyang cukup lama, namun keluarga tetap be-rat untuk melepasnya melakukan patroli.Namun dengan berbagai pengertian yang di-sampailkan akhirnya keluarga memahamiprofesinya sekaligus membuat ia dan keluargabangga dengan pekerjaannya sebagai abdinegara.

Begitu juga dengan Trilabali, ABK padaPSO Pantoloan. Menurutnya di laut ia bisamemperoleh banyak pengalaman terutama

ketika harus berhadapan dengan kapal penye-lundup dan melihat bagaimana para petugasmempertahankan argumen yang mengacupada undang-undang kepabeanan dan cukai.Sama seperti rekan-rekannya yang lain,orangtua Trilabali selalu mengkhawatirkan kesela-matan maupun kesehatannya ketika berpatrolidengan kondisi laut yang tidak bisa ditebak.Namun sekali lagi, kebanggan sebagai seorangabdi negara mampu meyakinkan keluarganya.

Ia juga mengatakan,dalam kegiatan melautketika kondisi cuaca atau ombak yang tidakbersahabat, kekuatan mental dan fisik menjadisuatu hal yang mutlak diperlukan.Ia pernahmelihat ada rekan-rekannya sesama ABK yangmengalami sakit, mabuk laut atau juga marah-marah hanya karena rasa rindu dengan keluar-ga. Dari berbagai kejadian yang dialaminya, iamencoba untuk bisa mengambil hikmah agardirinya bisa lebih siap fisik dan mental dalammenjalankan tugas di laut.

Dalam suatu kegiatan patroli, Trilabali ber-sama dengan rekan-rekannya berhasil

menggagalkan penyelundupan pakaian bekas sebanyak 4200ball dengan taksiran harga sebesar Rp.4,2 milyar dari Tawaodengan tujuan Pare-pare. Atas keberhasilan tersebut, ia bersa-ma dengan rekan lainnya mendapat penghargaan dari KepalaKanwil DJBC Sulawesi ketika itu Jusuf Indarto.

PERLU PENINGKATAN KESEJAHTERAANUntuk melakukan patroli di laut tentunya petugas harus men-

dapatkan bekal yang cukup untuk dapat menjalankan tugasnya.Menurut Asep, selain keperluan bahan bakar bagi kapal untukmelakukan patroli, petugas juga mendapatkan ransum makananyang jumlahnya Rp.30.000 per hari untuk setiap orang . Jumlahtersebut menurutnya masih kurang mengingat saat ini berbagaiharga kebutuhan pokok sudah meningkat dan tidak sesuaidengan keadaan saat ini. Untuk itu ia menyiasatinya denganmenyesuaikan menu makanan selama melaut dengan jumlahuang ransum yang diperolehnya.

Sementara itu menurut Raja Zulkarnain, peningkatan remu-nerasi berupa kenaikan TKPKN bisa dikatakan mencukupi.Namun ia mengatakan, jumlah tersebut tidak mencukupi ketikaharus berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya insidentil sepertiberobat ke rumah sakit, membiayai sekolah anaknya atau ke-butuhan lainnya.Mengenai perlindungan khusus berupa asuran-si, saat ini masih ditanggung oleh PT. Askes.

Sedangkan mengenai insentif bagi ABK,menurutnya masih belum mengalamiperubahan sejak tahun 1989. Besarnya insentifyang diterima untuk jabatan Mualim I misalnya,sebesar Rp. 4000 per hari jika berlayar. Untukitu Raja berharap agar insentif tersebut dapatdisesuaikan dengan keadaan harga kebutuhanbahan pokok saat ini.

Sedangkan bagi Trilabali, tugas sebagaiABK yang penuh dengan risiko masih dapatditanggulangi dengan adanya asuransi dari As-kes. Namun terkadang Askes tersebut tidak da-pat digunakan dengan maksimal karena Askestidak dapat dilayani di seluruh rumah sakitpemerintah tanpa adanya surat rujukan daripuskesmas terdekat dengan kantor, sementarakebutuhannya sangat mendesak.

Direktur P2 Jusuf Indarto mengatakan, ti-dak dapat dipungkiri kegiatan patroli yang dila-kukan oleh petugas DJBC di laut penuhdengan risiko besar. Oleh karena itu DJBCmembuat suatu kebijakan pemberian insentifyaitu melalui pemberian premi kepada petugasdi lapangan berdasarkan hasil tangkapan yang

SUJANA. Pengalaman melaut selama18 tahun sebagai ABK telahmenempanya menjadi seorang yangtegar dan keras terhadap peraturan

TRILABALI. di laut memperoleh banyakpengalaman terutama ketika harusberhadapan dengan kapal penyelundup

8 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

9WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

diperoleh. Hal ini diharapkandapat memberikan semangatbagi petugas di lapanganuntuk lebih meningkatkan ki-nerja selama melakukan pat-roli.

Mengenai pengadaanasuransi kesehatan jiwa baikkepada petugas maupunkeluarganya sampai saat inibelum dapat dipenuhi karenabelum ada mata anggaranpada DIPA.

PENINGKATAN KEMAMPUANMELALUI PENDIDIKAN

Sebagai kopat yang ber-tanggung jawab terhadap ke-giatan patroli dilaut, Asep ha-rus berhadapan dengan ber-bagai kendala yang dihadapibaik berupa cuaca yang tidakmenentu dan sarana maupunprasarana yang belummaksimal pada kapal patroliyang dikomandoinya.

Sarana dan prasana pat-roli sebenarnya sudah cukupmemadai, namun perlu adaperbaikan.Diantaranya per-lengkapan persenjataan, ka-rena senjata yang digunakan saat ini masih senjata lama yangterkadang macet, terutama pada senjata jenis SMB Browningkaliber 12,7 sehingga senjata harus segera diganti dengan yangbaru, mengingat senjata sebagai sarana penegakan hukumyang efektif ketika menghadapi penyelundup yang memberikanperlawanan berupa kontak fisik yang mungkin saja membahaya-kan jiwa ABK.

Selain itu ia menyebutkan kelengkapan personil yang menu-rutnya masih harus dilengkapi seperti pakaian yang digunakanuntuk patroli masih berupa Pakaian Dinas Harian (PDH), yangseharusnya digunakan adalah pakaian dinas lapangan (PDL)serta kaos seragam yang memiliki tanda-tanda kedinasan Direk-torat Jenderal Bea dan Cukai beserta kelengkapan lain sepertisepatu anti slip untuk mencegah kecelakaan pemeriksaan diatas kapal karena licin.

Untuk petugas di kamar mesin lanjut Asep, hendaknya dipi-kirkan pula mengenai pakaian yang memang selayaknya digu-nakan di kamar mesin, seperti wearpack. Kelengkapan pakaianlainnya berupa jaket hangat yang anti basah, ini menurutnyaperlu mengingat dalam kondisi cuaca yang tidak menentu.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan disiplinsumber daya manusia dalam arti luas seperti disiplin dalam ber-sikap dan juga disiplin terhadap diri sendiri dengan caramembekali diri dengan kemampuan dan ketangkasan yang me-nunjang dalam pelaksanaan tugas. Ia mencontohkan kebugaranjasmani, kemampuan bela diri, kemampuan penggunaan senja-ta, ketangkasan lain seperti berenang, menyelam, dan teknik-teknik penyergapan penyelundupan di laut seperti menekanrisiko yang mungkin timbul dari kapal yang akan ditangkap, hing-ga teknis menentukan komando jika jumlah armada yang terlibatpatroli lebih dari satu. Dengan cara ini maka pelaksanaan tugaspatroli berjalan dengan baik dan lancar.

Selain itu lanjutnya, petugas juga perlu mendapat teknik-teknik pemeriksaan barang dan kapal di laut, bagaimana caramelakukan penyegelan dan lain-lain. Yang tidak kalah pentingadalah mengenai kemampuan petugas patroli dalam mengha-dapi keadaan bahaya misalnya kebakaran. Konkritnya adalahbagaimana kesiap siagaan petugas apabila kapal tangkapandibakar oleh penyelundup atau terbakar.

Asep menambahkan,mengingat semakin beratnya tugas

RUANG ABK. Di ruang ini ABK melepas penat sambil tetap siaga menjalankan tugas selama patroli

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di masa yang akan datang,perlu kiranya pimpinan direktorat jenderal memikirkan hal inisehingga ia berharap di masa yang akan datang armada patrolilaut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki integritas danbekerja secara profesional yang dapat dibanggakan, serta dapatmemberikan kontribusi kepada negara dan bangsa dalamrangka penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

Untuk meningkatkan kemampuan pribadi terutama dalambidang pelayaran, Raja Zulkarnain membekali dirinya dengankursus Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) menggunakan biayapribadi yang dilakukannya tahun 1991 setelah mendapatkan ijindari kantor. Untuk saat ini pendidikan dan latihan untuk menun-jang tugas ABK di kapal bisa dikatakan tidak ada, padahal me-nurutnya hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kelancarantugas dalam pelaksanaan patroli laut.

“Walaupun saat ini sudah ada penerimaan pegawai denganlatar belakang pendidikan pelayaran, namun demikian penye-garan tetap diperlukan. Apalagi bagi penerimaan pegawai dariumum yang ditempatkan di Pangkalan Sarana Operasi, pastipendidikan dan pelatihan semacam ini sangat diperlukan, ”te-rangnya.

Selain itu, ia pernah mendapat kesempatan untuk mengem-bangkan diri dengan mengikuti Diklat Teknis Substantif Spesiali-sasi (DTSS) tahun 2006, sehingga dengan modal ilmu tersebutia lebih memahami mengenai tugas, fungsi dan kewenangannyasebagai pegawai Bea dan Cukai khususnya di bidang penegak-an hukum Keabeanan dan Cukai di laut dengan melaksanakanpatroli.

Masalah pendidikan terutama yang berkaitan dengan tekniskepabeanan menjadi hal yang didamba pula oleh para ABK lain-nya yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti pendi-dikan tersebut. Bagi para ABK, pendidikan teknis kepabenananmaupun diklat lain yang berhubungan dengan kegiatan patrolibukan hanya menjadi sarana bagi awak kapal untuk dapat dipin-dah ke tempat tugas lainnya, namun berguna juga ketika mere-ka harus menghadapi situasi dimana pengetahuan kepabeanandan cukai harus mereka gunakan dilapangan.

Semoga harapan yang mereka dambakan untuk meningkatkankemampuan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakanoleh DJBC dapat terwujud guna menunjang kinerja mereka. zap

9WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

10 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

L A P O R A N U T A M A

ntuk menjaga agar kapal-kapal patroli tersebut dalamkondisi laik laut dan selalu siap setiap saat digunakanoleh Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC yang mempunyaitugas untuk melakukan kegiatan patroli laut, maka ke-beradaan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) menjadi

suat hal yang sangat penting. Keberadaan PSO dalam strukturorganisasi DJBC diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RInomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata KerjaPangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dimana PSO mem-punyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasiansarana operasi Bea dan Cukai dalam menunjang patroli danoperasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dancukai berdasarkan aturan yang berlaku.

Begitu juga dengan fungsinya, dimana PSO melakukan pe-nyusunan rencana strategis dan program, penyiapan dan peng-

operasian sarana operasi,pemeliharaaan danperawatan sarana operasidan sarana penunjang, pe-layanan pengiriman dan pe-nerimaan berita sertapemantauan hubungan an-tar stasiun radio dan melak-sanakan administrasi sara-na operasi bea dan Cukai.

Menurut Kepala BagianOrganisasi dan Tata Laksa-na DJBC Harry Mulya, saatini organisasi DJBC masihmenempatkan PSO sebagaiUPT yang memiliki peransebagai unit penunjang pat-roli dan operasi pencegahandan penindakan di bidangkepabeanan dan cukai, dankeberadaan PSO sebagaiUPT seperti yang saat initengah dijalankan masih

dapat mengakomodir beban kerja patroli dan operasi yang ada.Begitu juga dengan pertanggung jawaban PSO, dimana

Kepala PSO langsung mempertanggung jawabkan PSO yangdipimpinnya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sedang-kan tugas dan fungsi patroli dan operasi dalam rangkapencegahan dan penindakan terhadap ketentuan Undang-Un-dang Kepabeanan dan Cukai merupakan kerwenangan KanwilDJBC serta unit lain yang memiliki fungsi operasional di bidangpengawasan. Sehingga PSO tidak dapat melakukan operasitersendiri tanpa adanya pernitah dari Kanwil atau KPPBC yangberwenang melakukan pengawasan dan patroli.

Dalam PMK Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasidan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, PSOpada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terbagi dalam dua tipeyaitu PSO tipe A dan PSO tipe B. Pada PSO tipe A dikepalai olehseorang Kepala PSO yang membawahi Sub Bagian Umum,Seksi Nautika, Seksi Teknik dan Pemelihartaan kapal, Seksi Te-lekomonikasi, Seksi Penginderaan dan Kelompok JabatanFungsional. Susunan serupa juga terdapat pada PSO tipe B, ha-nya saja pada PSO tipe ini tidak memasukan Seksi pengindera-an dalam susunan PSO.

Struktur tersebut lanjut Harry, telah cukup memadai untukmemenuhi tugas pokok dan fungsi PSO sebagai UPT yang me-nunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan dibi-dang kepabeanan dan cukai. Namun demikian lanjutnya, tidaktertutup kemungkinan struktur tersebut diatur kembali denganmenyesuaikan kompleksitas tugas dan dinamika organisasi di-samping untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas. Tidak hanyaitu luasnya wilayah perairan Indonesia yang harus diawasi danmodus-modus penyelundupan yang senantiasa berkembangjuga menjadi pertimbangan dilakukannya pengaturan kembaliorganisasi PSO.

Ditambahkannya lagi, secara umum fungsi-fungsi yang adadalam struktur PSO DJBC saat ini sudah cukup menunjang tu-gas pokok dan fungsi DJBCdi bidang pengawasan. Na-mun demikian guna efisiensidan efektifitas tugas opera-sional maka dipandang per-lu untuk melakukan pena-jaman fungsi-fungsi tertentudi dalam struktur organisasiPSO yang saat ini ada.

Ketika ditanya mengenaiadanya kemunginan dilaku-kannya reorganisasi terha-dap PSO, Harry mengata-kan hal itu bisa saja dilaku-kan, dan bergantung padasejauh mana fleksibilitasstruktur organisasi menga-dopsi tuntutan perubahanyang terjadi pada lingkung-annya dan kompleksitastugas yang diemban PSO.“DJBC tentu akan melaku-kan reorganisasi PSO jika

PANGKALANSARANA OPERASI

UJUNG TOMBAK AMANKANWILAYAH DARI PERDAGANGAN ILEGAL

U

Untuk mengamankan wilayah Indonesiadari kegiatan perdagangan ilegal

yang terjadi di perairan yang berbatasanlangsung dengan negara tetangga,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

diperkuat dengan keberadaan kapalpatroli dari berbagai jenis seperti FastPatrol Boat (FPB), Very Slender Vessel

(VSV) maupun kapal jenis lainnya.Sampai saat ini kapal-kapal tersebutmenjadi andalan dalam melakukan

pengejaran dan penegahan terhadapkapal-kapal yang membawa barang

selundupan dari luar negeri kewilayah Indonesia atau sebaliknya.

HARRY MULYA. F F F F Fungsi-fungsi yang adadalam struktur PSO DJBC saat ini sudahcukup menunjang tugas pokok danfungsi DJBC di bidang pengawasan

NASARUDDIN. Tantangan dalam jumlahdan kemampuan Sumber Daya Manusia(SDM) di bidang teknis perkapalan yangmenurutnya masih perlu ditingkatkan

10 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

11WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

hal tersebut dapat mendorong kinerjanya menjadi lebih efektifdan efisien,”tuturnya lagi.

Masih menurutnya lagi, dengan kekuatan sarana patroli yangdimiliki oleh DJBC saat ini, maka unit-unit operasional yang me-miliki tanggung jawab di bidang pengawasan yang merupakanuser dari PSO harus jeli dalam membuat perencanaan dan pe-ngelolaan pola patroli dan operasi, termasuk memperbaikikoordinasi pengawasan antar unit terkait untuk dapat menjawabtantangan pengawasan.

TANTANGAN OPERASIONALSaat ini DJBC memiliki tiga PSO yang tersebar di tiga wila-

yah yaitu PSO Tipe A Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riaudengan Kantor Wilayah Atasan yaitu Kanwil DJBC KhususKepulauan Riau, yang memiliki wilayah operasi meliputi KanwilDJBC DJBC Nangroe Aceh Darussalam, Kanwil DJBC Sumate-ra Utara, Kanwil DJBC Riau dan SumateraBarat, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau,Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan, Kan-wil DJBC Kalimantan Bagian Barat dan KantorPelayanan Utama Tipe B Batam.

Sedangkan PSO Tanjung Priok Tipe B Ja-karta dengan kantor atasan Kanwil DJBCJakarta,memiliki wilayah operasi meliputi Kan-wil DJBC Banten, Kanwil DJBC Jakarta, KanwilDJBC Jawa Barat, Kanwil DJBC Jawa Tengahdan Daerah Istimewa Yogyakarta, KanwilDJBC Jawa Timur I, Kanwil DJBC Jawa TimurII, Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT,sertaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai TipeA Tanjung Priok.

Sementara PSO Pantoloan Tipe B, Sula-wesi Tengah dengan kantor wilayah atasanKanwil DJBC Sulawesi, memiliki wilayah ope-rasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur,Kanwil DJBC Sulawesi dan Kanwil DJBC Ma-luku, Papua dan Irian Barat.

Kepala PSO Tipe B Pantoloan Nasaruddinmengatakan, pihaknya saat ini menangani 8

(delapan) armada kapal patroli, dimana enam unit diantaranyamerupakan kapal FPB 28 meter dari bahan dasar berupa kayudan dua kapal VSV 15 meter yang masing-masing memiliki ke-cepatan kurang lebih mencapai 50 Knot. Menurutnyapengelolaan sarana operasi memiliki suatu tantangan tersendiriyang harus di siasati. Ia menyebutkan tantangan dalam jumlahdan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknisperkapalan yang menurutnya masih perlu ditingkatkan, karenaPSO yang dipimpinnya harus mengkondisikan agar kapal selalulaik laut apabila ada permintaan untuk melakukan patroli olehuser. Untuk itu pihaknya mengoptimalkan semaksimal mungkinpegawai yang ada pada Seksi Teknik Pemeliharaan Kapal danSeksi Telekomunikasi dan Elektronika untuk melakukan perbaik-an ringan, namun apabila tidak memungkinkan, maka teknisi da-ri luar PSO menjadi pilihan selanjutnya.

Tantangan serupa juga dialami oleh PSO Tanjung Balai Kari-mun terutama di bidang teknik perkapalantermasuk sarana dan prasaranya. Menurut Ke-pala PSO Tanjung Balai Karimun IstadiPrahastanto, pihaknya dihadapkan dengantantangan berupa sudah tuanya kapal patroli,dan dermaga yang sudah sangat kurang untukmenyandarkan kapal-kapal yang sedangberlabuh, dengan dok-dok yang masih belumoptimal, sehingga perlu direvitalisasi.

Istadi mengusulkan pengembangan prasa-rana seperti penambahan dermaga, revitalisasidok,peremajaan peralatan perbengkelan danpembenahan lay out bangunan, disamping te-tap melakukan koordinasi dengan Kanwil DJBCyang menjadi user PSO Tanjung Balai Karimunagar pelaksanaan patroli laut terlaksana seopti-mal mungkin.

Selain tantangan yang sifatnya teknis, PSOTanjung Balai Karimun yang memiliki 13 kapalpatroli juga dihadapi dengan tantangan dalamhal SDM. Sama halnya dengan PSOPantoloan, pihaknya memanfaatkan potensiyang dimiliki dengan menumbuhkan semangat

RM. NADJIB. Berusaha memaksimalkanarmada yang ada dengan melakukanperawatan yang baik dan rutin sesuaidengan standar.

PSO PANTOLOAN. Bersama dengan user dari Kanwil DJBC tahun 2008 ini berhasil menagah 33 kasus penyelundupan kayu yang akan dikirim ke luar negeri.

11WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

12 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

L A P O R A N U T A M A

kerja dan komitmen yang tinggi pada pegawai PSO dalam rang-ka melaksanakan tugas dengan segala keterbatasan yang adadengan tetap berkoordinasi dengan Kantor Pusat DJBC dalammengatasi kendala keterbatasan sumber daya manusia.

Di PSO Tanjung Priok yang dipimpin oleh RM Nadjib, jugamemiliki tantangan yang kurang lebih sama dalampengoperasiannya. Tantangan yang sifatnya teknis yang jugasering dihadapi seperti dua buah speed boat yang sudah tuadan tidak laik untuk melaut. Namun demikian menurut Najib,PSO yang dipimpinnya berusaha memaksimalkan armada yangada dengan melakukan perawatan yang baik dan rutin sesuaidengan standar dan siap untuk melakukan patroli setiap saatdibutuhkan. Jumlah armada kapal yang dimilik PSO TanjungPriok yaitu jenis FPB sebanyak 2 (dua) buah dan 3 (tiga ) buahspeedboat siap digunakan kapan saja untuk kepentingan patroli

Bagi ketiga Kepala PSO tadi, jumlah armada yang dimiliki-nya dinilai sudah cukup memadai untuk melakukan operasi ataupatroli yang dilakukan oleh Kanwil DJBC. PSO Tanjung BalaiKarimun misalnya, jumlah armada yang dimilikinya bisa mendu-kung operasi atau patroli yang dilakukan oleh user, walaupun adabeberapa kapal yang tidak mendukung untuk operasi karenafaktor usia kapal. Begitu juga dengan armada kapal yang dimilikioleh PSO Pantoloan juga dirasa cukup memadai untukkebutuhan user, namun menurut Nasaruddin, untuk menyesuai-kan dengan frekwensi patroli maka pihaknya mengusulkan agararmada yang ada ditambah jumlahnya.

Dengan tuntutan untuk dapat melakukan pengejaran dengankecepatan maksimal, kapal-kapal patroli yang dimiliki PSO tidakdiperkenankan untuk dimodifikasi pada bagian mesin. MenurutNadjib, jika modifikasi dilakukan maka spesifikasi kapal yangstandar tersebut akan mengalami perubahan yang bisa beraki-bat fatal pada keselamatan petugas maupun juga kerusakanpada kapal tersebut. Lebih lanjut dikatakannya, dengan perawat-an rutin, kapal-kapal patroli yang dimilikinya bisa melakukan pe-ngejaran maksimal dan menggagalkan penyelundupan diperairan.

“Yang kami perlukan adalah optimalisasi pengoperasiankapal patroli dengan jadwal patroli oleh user lebih ditingkatkanlagi, mengingat sampai akhir semester I tahun anggaran 2008baru dilaksanakan enam kali patroli “urai Nadjib

PENTINGNYA SDM YANG HANDALKetiga PSO tadi setidaknya harus diperkuat dengan SDM

yang handal di bidang teknik perkapalan maupun juga dalampengoperasiannya. Maka kegiatan pelatihan yang berkaitandengan teknik perkapalan sering diikuti oleh SDM yang ada ditiga PSO tersebut. Pelatihan tersebut misalnya, dilakukan olehPT .PAL sebagai perusahaan milik negara yang membuat kapal

patroli milik DJBC. Kegiatan pelatihan bisa dilakukan pada saatpengambilan kapal setelah selesai direhabilitasi, maupun padapelatihan singkat lainnya.

“Pelatihan tersebut tidak hanya pada teknis perkapalan saja,tapi juga pada sarana lain seperti radio dan peralatan penunjanglainnya,”urai Nadjib.

Menurut Nasaruddin, pelatihan yang diikuti oleh sumber da-ya manusia di PSO, sebaiknya juga disertai juga dengan pelatih-an untuk bidang perbaikan kapal, karena pelatihan tersebutsangat penting agar pihaknya bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sekiranya bisa ditangani dengan cepat ketikasedang melakukan operasi atau patroli.

Masih menurutnya SDM PSO yang dipimpinnya saat inimencapai 60 orang yang menurutnya lagi masih memerlukantambahan terutama dengan keahlian atau ijasah laut untukditempatkan sebagai ABK untuk kapal yang akan melaksanakanpatroli. Selain itu pegawai bidang teknik juga dipandang perlumendapat tambahan untuk ditempatkan sebagai teknisi bengkelmesin, teknisi untuk perbaikan badan kapal,perbaikan peralatankomukasi dan elektronika lainnya.

Istadi juga mengatakan mengenai pentingnya berbagai pela-tihan bagi para ABK dan teknisi kapal bagi PSO yang ada diIndonesia. Untuk itu ia mengusulkan agar Kantor Pusat DJBCdapat memfasilitasi berbagai pelatihan baik bagi ABK maupunjuga pelatihan untuk hal yang sifatnya teknis perkapalan untukmenunjang kinerja kapal patroli yang dimiliki oleh DJBC.

Dukungan terhadap kualitas dan kuantitas SDM menjadikunci utama bagi suatu PSO dalam menjalankan tugasnya. Me-nurut Kepala PSO Tanjung Priok RM Nadjib kualitas dankuantitas SDM yang dimiliki harus sejalan untuk bisa menjadikansuatu PSO tersebut maksimal Saat ini PSO yang dipimpinnyadiperkuat oleh sekitar 60 pegawai yang menurutnya sudah cukupmemadai. Untuk memaksimalkan kemampuan SDM yang dimi-likinya, maka beberapa pegawainya ada yang mengikuti berba-gai pelatihan teknik perkapalan yang dilakukan oleh PT PAL.

Selain pengetahuan dibidang perkapalan yang didapat dariberbagai pendidikan, maka pendidikan terpenting lainnya adalahdengan mengikutsertakan SDM di PSO yang ada di Indonesiapada diklat teknis kepabeanan, agar tugas dalam melaksanakanpatroli bisa berjalan dengan efektif sekaligus juga untukmencegah terjadinya perbedaan persepsi antara ABK denganpetugas lainnya dari bidang pengawasan.

Kepala PSO Tanjung Balai Karimun mengatakan, secara ku-antitas jumlah pegawai bisa dikatakan sangat memadai, dimanajumlahnya mencapai 400 orang. Namun di satu sisi jumlah ABKyang dimilikinya tidak sebanding dengan kapal patroli yang laiklaut.Sementara itu, secara kualitas ada diantara ABK yang su-dah tidak bisa masuk dalam kategori melaut. Namun untukbidang teknis perkapalan sumber daya manusia yang dimilikisudah mencukupi dan masih memerlukan peningkatan keteram-pilan dan keahlian.

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh PSO rupanya tidakmenghalangi prestasi PSO tadi dalam mengamankan negaradari sebuan barang selundupan baik baik yang akan masuk keIndonesia maupun yang akan dibawa ke luar negeri. PSOPantoloan misalnya, pada tahun 2007 berhasil mengagalkanpenyelundupan sebanyak 33 kasus dengan komoditi terbanyakberupa kayu yang akan dibawa keluar negeri danmenggagalkan penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia.Sedangkan untuk tahun 2008 yang sedang berjalan ini lanjutNasaruddin, PSO Pantoloan bersama dengan beberapa KanwilDJBC sebagai user, berhasil menegah 13 kayu kasus penyelun-dupan kayu yang akan dibawa ke luara negeri.

Begitu juga dengan PSO Tanjung Priok bersama denganuser yang tahun ini berhasil menggagalkan 10 kasus penyelun-dupan baik impor maupun ekspor berbagai macam komoditidiantaraya penyelundupan BBM ke luar negeri. sedangkan PSOTanjung Balai Karimun menurut Istadi selama ini memberikanandil bagi atas keberhasilan pemberantasan penyelundupanyang dilakukan Kanwil-Kanwil DJBC yang menjadi user-nyadalam bidang pengawasan.

RUANG KEMUDI. Petugas patroli mengamati wilayah patroli dari ruangkemudi.

zap

12 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

13WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

ntuk menanggulangi masalah tersebut Direktorat Jen-deral Bea dan Cukai (DJBC) menjadi penjuru untukmengamankan negara dari kegiatan ilegal tersebut.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan(PMK) Nomor 68/PMK. 01/2007 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC secara jelas menyebutkan,bahwa salah satu tugas Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC KhususKepulauan Riau adalah melakukan pengawasan dengankegiatan patroli di laut yang masuk dalam wilayah kerja KanwilDJBC Khsusus Kepulauan Riau dan wilayah lainnya, maupundiluar wilayah kerjanya sesuai dengan instruksi dalam suratDirektur P2.

Menurut Kepala Bidang Pangkalan Sarana Operasi KanwilDJBC Khsusus Kepulauan Riau Saipullah Nasution, denganadanya PMK dan Instruksi dari Direktur P2 tersebut, pihaknyadapat mengatur penempatan, penugasan dan pergerakan se-jumlah kapal patroli di beberapa sektor untuk melakukan peng-awasan terhadap lalu lintas kapal dari dan keluar daerahpabean. Sedangkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai (KPPBC) Tanjung Balai Karimun juga melaksanakanpatroli disekitar Tanjung Balai Karimun seperti Perairan KarimunBesar, Karimun Anak, Moro dan Tanjung Batu.

Saipul membagi patroli ke dalam dua hal yaitu patroli yangdilakukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan yang telah dibagi dalam kegiatan bulanan, dan patroli yang dilakukanberdasarkan informasi yang diperoleh, sehingga target operasidan juga sektor yang diawasi jadi jelas

TREN PENYELUNDUPAN TIDAK DAPAT DITENTUKANKegiataan penyelundupan diwilayah Kanwil DJBC Khusus

Kepulauan Riau lanjut Saipul, trennya tidak dapat ditentukansecara pasti, namun biasanya dipengaruhi pada suatu regulasipengaturan barang impor. Jika pemerintah mengeluarkankebijakan tata niaga impor gula, maka akibatnya kegiatan imporgula menjadi sulit, sementara stok gula dalam negeri berkurangdan di satu sisi kebutuhan gula meningkat. Hal ini menjadi faktorkegiatan penyelundupan gula meningkat

Hal lain yang menjadi penyebab maraknya kegiatan pe-nyelundupan adalah ketika menjelang hari raya Idul Fitriatau Natal dan Tahun Baru. Sedangkan meningkatnya penye-lundupan ekspor lanjutnya terjadi karena perubahan nilaitukar rupiah terhadap dollar yang melemah. Jika di Indone-sia harga 1 kubik kayu gergajian berharga Rp. 3 juta, makajika komoditi tersebut di jual ke Malaysia, nilainya bisa men-capai Rp.9 juta. Hal ini yang menjadi penyebab penyelun-dupan meningkat disebabkan permintan dari Malaysia danSingapura terhadap kayu asal Indonesia yang juga meningkat.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka kegiatan pat-roli lanjut Saipul dilakukan selama satu bulan yang rata-ratadilakukan sebanyak 40 kali. Dan dalam setiap SPB (Surat Pe-ritah Berlayar) biasanya jangka waktu patroli dilakukan selamadelapan hari dengan sektor yang telah ditentukan. Sarana patroliseperti kapal patroli dari berbagai jenis yang berada di KanwilDJBC Khusus Kepulauan Riau masih cukup memadai walaupunmemang diharapkan kedepannya perlu adanya penambahanarmada yang sesuai dengan situasi dan wilayah pengawasan dikanwil yang berada di Kepulauan Riau.

Kegiatan patroli yang berlangsung di laut lanjut Saipul, di-arahkan untuk selalu mengedepankan tindakan persuasifkepada pihak yang ketahuan melakukan kegiatan ilegal sambilmenjelaskan bahwa tindakannya tersebut melanggar peraturankepabeanan sehingga kapal harus dibawa ke ke Kanwil DJBCKhusus Kepulauan Riau untuk proses selanjutnya.Tindakan per-suasif ini lajutnya biasa dilakukan jika yang melakukan pelang-garan ini adalah masyarakat biasa

Namun petugas, bisa melakukan tindakan represif jika carapersuasif tidak dapat dilakukan, dan biasanya dilakukan olehmasyarakat yang berprofesi sebagai penyelundup atau pihaklain yang menungganginya. Sebagai tindakan antsipasi apabilatindakan persuasif tidak mempan dilakukan, petugas akanmemberikan tembakan peringatan dan tindakan pengamananlain yang diperlukan.

Saipul juga menceritakan, tindakan represif pernah dilakukanoleh petugas Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau ketikaberhadapan dengan penyelundup yang berusaha menghalangipetugas yang akan memeriksa bawaan pada kapal penyelundupberupa ballpress sehingga petugas patroli terjatuh ke laut.Akibatnya ketika itu senjata api yang dibawa petugas terjatuh kelaut dan hilang yang kemudian berujung dengan adu tembakantara petugas dengan penyelundup. Bahkan ada pula penye-

PERLU KERJASAMA UNTUK

PERANGI KEGIATANPENYELUNDUPAN

Wilayah kepulauan Riau yangberbatasan dengan Malaysia dan

Singapura menjadi wilayah yang rawandengan kegiatan penyelundupan.

Banyak komoditas dari dua negaratetangga tersebut masuk dengan cara

yang tidak sah, namun banyakjuga beberapa komoditi dari Indonesia

masuk ke negara tersebut dengancara yang illegal pula .

SAIPULLAH NASUTION. memberikan perintah sewaktu-waktu kepadakapal patroli untuk segera bergerak ke suatu wilayah dengan koordinatyang ditetapkan

U

13WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

14 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

L A P O R A N U T A M A

lundup yang tidak mau ditangkap dan memilih untuk membakarkapalnya sendiri.

Dari pemaparannya tadi jelas sekali bahwa tindakan represifyang dilakukan oleh petugas patroli dilapangan merupakan upa-ya yang dilakukan oleh petugas untuk melumpuhkan sasaransehingga penegahan dapat dilaksanakan untuk menegakkanUndang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan,Undang-Undang Nomor Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukaimaupun juga undang-undang lainnya.

PATROLI DI WILAYAH KALIMANTAN TIMURHal serupa juga diterapkan oleh Bidang P2 pada Kanwil

DJBC Kalimantan Timur dimana patroli laut menjadi instrumenpengawasan yang vital. Ketika diwawancarai WBC pada 4 Juli2008 Kepala Bidang P2 Kanwil DJBC Kalimantan TimurAmbang Priyonggo,mengatakan (berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 463/KM.1/UP.11/2008 tentang MutasiPara Pejabat Eselon III di Lingkungan Departemen Keuangan,Ambang Priyonggo kini menjabat sebagai Kepala BidangPenindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa tengahdan Daerah Istimewa Yogyakarta) patroliKanwil DJBC Kalimantan Timur diprioritaskanuntuk melakukan pengawasan pabean diperairan laut dan Selat Makassar bagian atashingga Laut Sulawesi yang berbatasan lang-sung dengan Malaysia dan Filipina.

Untuk mengamankan wilayah tadi makapihaknya menggunakan kapal patroli jenisFPB 28 meter yang merupakan Bawah Kenda-li Operasi (BKO) dari Pangkalan Sarana Ope-rasi Pantoloan. Sementara Kantor Pengawas-an dan Pelayanan Bea dan Cukai Balikpapanmelakukan operasi di wilayah kerjanyamasing-masing dengan kapal jenis speedboatdengan back-up dari patroli kanwil bila diper-lukan.

Untuk melakukan patroli laut Kanwil DJBCKalimantan Timur, harus mengajukan permin-tan kepada Kepala PSO Pantoloan berupakapal patroli beserta dengan ABK untuk diBKO pada Kanwil. Dalam sistem BKO tersebutKanwil DJBC Kalimantan Timur menunjukKomandan Patroli (Kopat) dan wakilnya yangberasal dari pegawai pada Bidang P2 Kanwil

atau pegawai KPPBC yang dianggap mampu atau berpengala-man. Selanjutnya patroli dilaksanakan di sektor-sektor rawanpenyelundupan yang dipimpin oleh kopat yang ditunjuk dan da-lam monitoring bidang P2 Kanwil.

Komoditas impor yang rawan diselundupkan dari luar negerike wilayah Kalimantan Timur menurut Ambang berupa cakar(pakaian bekas) bahan makanan dan kebutuhan rumah tanggayang kini modusnya bergeser, masuk bersama penumpangkapal. Untuk hal ini Bidang P2 Kanwil DJBC Kalimantan Timurmenekankan pada KPPBC khususnya Tarakan dan Nunukanuntuk memberi atensi atas barang-barang tersebut.

“Mungkin saja mereka berpikir walau jumlahnya sedikit akanlebih aman jika barang selundupan dibawa dengan kapalpenumpang dari pada kapal sendiri,”ujar Ambang menerangkanmodus penyelundupan di wilayah kerjanya.

Begitu pula dengan penyelundupan ekspor ke luar negeri,kayu masih menjadi tegahan yang paling sering digagalkan olehpihaknya. Dengan semakin ketatnya pengawasan di darat olehaparat kepolisian dan kerjasama yang solid antara Kanwil DJBCKalimantan Timur dengan Kanwil DJBC Sulawesi aktifitas

penyelundupan kayu skalanya menjadi kecildan frekwensinya menurun. Walau demikiandiakuinya masih ada kegiatan penyelundupanyang lolos ke Malaysia. Selain kayu, komoditaslain tercatat potensial diselundupkan danmenjadi atensi pihaknya seperti Crude Palm Oil(CPO), BBM dan pupuk.

Ambang juga mengatakan bahwa patroliyang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepasdari berbagai hambatan yang dialami. Untukkeberadaan kopat dari kanwil, pihaknya hanyamemiliki dua orang pegawai teknis sehinggaterkadang pihaknya harus “ngerepotin” pihakKPPBC untuk merelakan salah satu pegawai-nya untuk ditunjuk sebagai kopat. Tantanganlainnya adalah menjaga agar misi patroli tidakterkontaminasi dengan berbagai kepentingan.Seelain itu dalam berbagai kesempatanpihaknya memberi semangat kepada kopat danABK dan menekankan mengenai tugas yangdiemban sangat mulia.

Selain tantangan tersebut, petugas patrolidalam wilayah kerja Kanwil DJBC KalimantanTimur juga harus berhadapan dengan tantang-

PATKOR KASTIMA, bentuk kerjasama antara DJBC dengan KDRM dalam menanggulangi kegiatab penyelundupan di sekitar Selat Malaka danwilayah perbatasan di Kalimantan

AMBANG PRIYONGGO. Untuk mengeta-hui tindak tanduk kapal patroli diwilayah kerja Kanwil DJBC KalimantanTimur maka informasi dari berbagaipihak menjadi salah satu masukkan

DOK PRIBADI

14 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

15WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

an dari alam berupa cuaca yang tidak menentu. Wilayah penga-wasan perbatasan di laut Sulawesi menurutnya nyaris tidakmemiliki pulau yang dapat digunakan untuk berlindung ketikaharus menghadapi ombak dan badai. Untuk itu faktor resikomenjadi pertimbangan utama dalam melakukan patroli. “Jikamengalami kejadian tersebut, maka radar patroli kapal menjadisangat peka gangguan cuaca sehingga sulit mengidentifikasiobjek di laut, untuk itu juga kami serahkan kepada petugas yangahli di kapal untuk mengolah kemampuan dan feeling,”terangAmbang.

KEGIATAN PATROLI JUGA DIAWASIUntuk memastikan suatu kegiatan patroli yang dilakukan

oleh petugas dilapangan berjalan dengan efektif, maka penga-wasan internal juga dilakukan oleh pihak Kanwil yang memba-wahi wilayah pengawasan. Menurut Saipullah Nasution, penga-wasan internal yang dilakukan oleh pihaknya untuk memastikanpatroli benar-benar efektif. Untuk itu secara formal pihaknyamemberikan pembekalan dan pengarahan tentang pemahamantugas dan tanggung jawab yang diberikan negara dalam hal iniDJBC kepada kopat dan juga ABK dalam melakukan patrolidengan menggunakan kapal patroli sebagai asset negara.

Untuk mengawasi patroli tersebut berjalan atau tidak, KepalaSeksi P2 mewajibkan kopat agar setiap dua jam sekali melapor-kan posisi atau daerah patroli melalui sarana komunikasi yangdimiliki baik melalui handphone atau radio, sehingga dapat dike-tahui secara pasti posisi masing-masing kapal patroli setiap waktu.

Metode pengawasan lainnya menurut Saipul adalah selalumemberikan target khusus kepada kopat di sektor operasi se-hingga petugas patroli tidak bisa meninggalkan sektor pengawa-san . Jika kapal patroli yang mendapat tugas pengawasan disektor A III sampai sektor AIV yang meliputi perairan TanjungParit, Tanjung Jati, Tanjung Jering Selat Morong, TanjungMedang sampai Tanjung Ketam dekat Pulau Rupat, maka kapalpatroli dalam melakukan pengawasan diberikan target berupakapal-kapal yang akan keluar dari Batu Pahat, Malaka dan PortKlang Malaysia yang akan masuk ke Riau daratan, sehinggakapal patroli selalu ada pada sektor tersebut.

Begitu juga sebaliknya, Kabid PSO akan memberi targetberupa kapal-kapal penyelundup ekspor yang akan lewat padasektor tersebut, dengan demikian lanjutnya tidak ada kesempat-an bagi awak kapal untuk “bermain-main”.Cara lain yangdigunakan sebagai mekanisme kontrol terhadap kapal patroliadalah memberikan perintah sewaktu-waktu kepada kapal pat-

roli untuk segera bergerak ke suatu wilayah dengan koordinatyang ditetapkan, dimana Bidang P2 mengetahui bahwa jaraktempuh kapal patroli dari suatu sektor atau posisi awal ke titiktersebut adalah 30 menit.

Apabila dalam waktu 30 menit kapal tersebut tidak sampaipada sektor yang telah ditentukan tadi, lanjut Saipul,maka kapaltadi tidak melakukan kegiatan patroli. Cara-cara tersebutlanjutnya bisa dikatakan cukup efektif sehingga para awak kapalpatroli merasa terus diawasi dan berusaha untuk melakukanpatroli sebaik-baiknya.Selain itu, terangnya, juga ada mekanis-me check and re check dari laporan hasil patroli, dengan jurnalperjalanan kapal, dan jurnal mesin kapal.

Pengawasan terhadap kapal patroli yang melakukan patrolimutlak diperlukan untuk memastikan efektifitas dari kegiatanpatroli yang dilakukan. Seperti dikemukakan Ambang Priyonggo,ketika akan melakukan patroli lanjutnya, maka ditetapkan garistegas pada jajaran P2 Kanwil DJBC Kalimantan Timur untuktidak melakukan hal-hal diluar kewajaran dalam patroli. Untukmengetahui tindak tanduk kapal patroli di wilayah kerja KanwilDJBC Kalimantan Timur maka informasi dari berbagai pihakmenjadi salah satu masukkan, baik mengenai aktifitas dan peri-laku awak kapal dan juga manganalisa “perilaku”kapal sertalaporan patroli termasuk jurnal kapal, dan pemakaian BBM.

Ambang mengatakan pihaknya tidak segan-segan menindakpetugas yang ketahuan melakukan penyimpangan ketika mela-kukan kegiatan patroli.

PENTINGNYA KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAKDalam kegiatan patroli laut yang dilakukan oleh petugas

DJBC, tidak jarang petugas harus melakukan pengejaran tidakterputus atau hot pursuit yang mengharuskan petugas masukkedalam wilayah perairan negara tetangga. Mengenai masalahini Ambang mengatakan, dalam berbagai kesempatan pihaknyamendiskusikan masalah ini dengan para kopat dan kaptenkapal. Ia juga menyampaikan agar para awak kapal patroli tidakragu-ragu melakukan pengejaran tidak terputus yang harusdiimbangi dengan alasan yang argumentatif.

Proses pengejaran tersebut lanjutnya adalah ketika kapalpatroli DJBC mengetahui target operasi ada pada saat akanmenyeberang ke perairan negara tetangga yang disertai denganperkiraan di posisi mana target dapat terkejar di perairan tetangga

“Kalau diperhitungkan tertangkapnya sudah jauh ke dalam(wilayah perairan negara tetangga) apalagi dekat pelabuhan

HOT PURSUIT. Terkadang terjadi ketika mengejar kapal penyelunduphingga memasuki wilayah perairan negara tetangga

KAPAL PENUMPANG. Bahan makanan dan kebutuhan rumah tanggayangdiselundupkan ke wilayah Kalimantan Timur kini modusnya bergeser,masuk bersama penumpang kapa

FOTO-FOTO DOK. WBC

15WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

16 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

Bisa diceritakan mengenai efektifitas patroli laut yangdilakukan DJBC sampai dalam meredam kegiatanpenyelundupan di wilayah laut ?

Patroli, sebagaimana diatur dalam Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor-58/BC/1997 tanggal 3 Juni1997 tentang Patoli Bea dan Cukai merupakan kegiatan yangdilakukan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai di laut, di daratdan di udara untuk pencegahan, penindakan dan penyidikanterhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepa-beanan dan Cukai serta tujuan lain berdasarkan ketentuanyang berlaku dalam rangka upaya pengamanan hak-hakNegara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Sampai hari ini, dan disebabkan oleh keterbatasan saranadan prasarana patroli yang dimiliki, DJBC masih masihmenitikberatkan kegiatan patroli pada kegiatan patroli laut.Terkait dengan fungsi pelaksanaan patroli khususnyakegiatan patroli laut, DJBC memiliki unit teknis khusus yaituPangkalan Sarana Operasi yang memiliki tugas pokok danfungsi pengelolaan termasuk penggunaan Sarana OperasiBea dan Cukai (dalam hal ini Kapal Patroli Bea dan Cukai).

Patroli, baik patroli laut, darat maupunudara merupakan salah satu elemen

yang digunakan oleh Direktorat JenderalBea dan Cukai (DJBC) dalam rangka

menjalankan fungsi pengawasan untukpengamanan hak-hak negara, dan agar

dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang

kepabeanan dan cukai serta peraturantitipan dari instansi teknis terkait yang

pelaksanaannya dibebankan kepadaDJBC, hal tersebut disampaikan DirekturPenindakan dan Penyidikan DJBC, JJJJJusufusufusufusufusuf

IndarIndarIndarIndarIndarto to to to to ketika diwawancarai WBC.Lebih jauh pendapatnya tentang patroli

laut yang dilakukan DJBC dapat disimakdari hasil wawancara dengan Redaktur

WBC, Zulfril Adha Putra.

JUSUF INDARTODIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DJBC

“...yang palingperlu

ditingkatkansaat ini adalah

saranadan prasarana

penunjangkegiatan patroli

laut...”

W A W A N C A R A

mereka (negara tetangga) ya gak usah dikejar. Kalau masihdeket-deket situ juga (mendekati wilayah perbatasan), ambilsaja,”terang Ambang

Hal senada juga disampaikan Saipul ketika ditanya me-ngenai pengejaran tidak terputus tersebut. Menurutnya Jikadalam melakukan kegiatan patroli mengharuskan pihaknyamelakukan pengejaran sampai memasuki wilayah negaratetangga seperti Malaysia, maka dengan hubungan yang baikdengan pejabat pencegahan di Malaysia hal ini masih bisadimaklumi dan jika menjadi suatu permasalahan maka dapatdiselesaikan antar pejabat, karena selama ini Indonesia telahsering melakukan kerjasama dengan Malaysia dalam bentukPatroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia maupunjuga dalam kegitan informal lainnya.

Kerjasama baik dengan instansi terkait di Indonesia me-nurut Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan RiauNasar Salim sudah berjalan dengan baik dan saling berkoor-dinasi. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kerjasama patrolibersama dengan pihak TNI AL dalam Patroli Koordinasi Kea-manan Laut (Patkor Kamla). Begitu juga ketika adanya kegiat-an patroli bersama dengan instansi lainnya,dimana Bea danCukai turut berperan sebagai wakil dari Departemen Keuangan.

Pun ketika menghadapi suatu kondisi seperti TNI AL me-nangkap penyelundup yang melanggar perundang-undangankepabeanan dan cukai, sudah pasti tangkapan tersebut dise-rahkan kepada pihak Kanwil DJBC Khusus Kepualan Riauuntuk diproses lebih lanjut. “Sebaliknya, kalau Kami (PatroliDJBC.red) menangkap kapal yang melanggar peraturan diluar kewenangan Bea Cukai, maka akan kami serahkan ke-pada instansi terkait,”papar Nasar kembali.

Koordinasi secara formal maupun informal lanjutnya, jugadilakukan melalui berbagai pertemuan rutin guna membahaspengamanan Selat Malaka dari upaya pencegahan tindakpenyelundupan dan masalah lain yang berkaitan denganpengawasan di laut. Begitu juga kerjasama dengan negaratetangga yang menurut Nasar selalu terjalin dengan baikdimana DJBC dan Kastam Diraja Malaysia (KDRM) bekerjasama dalam mengamankan Selat Malaka, melalui PatkorKastima dan Patkor Optima Malindo.

Ketika ditanya efektifitas Patkor Kastima dalam menanga-ni masalah penyelundupan, Nasar menjawab kegitan tersebutsangat efektif mengingat dalam patkor tersebut pihak-pihakterkait saling memberi informasi kegiatan ilegal maupun yanglegal sehingga dapat dipetakan jalur-jalur yang bisa diguna-kan oleh penyelundup.

Menurut Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koor-dinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya TNIDjoko Sumaryono, luasnya wilayah perairan Indonesia harustetap dijaga dari berbagai hal dengan melibatkan berbagaiinstansi yang juga melakukan kegiatan patroli di laut. “Kebe-radaan Bakorkamla merupakan bentuk kerjasama antar ins-tansi terkait yang berada dalam bentuk penanganan keaman-an laut di Indonesia, “

Djoko menyebutkan dua hal yang diemban Bakorkamladalam mejalankan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyu-sunan kebijakan dalam konteks kemanan laut danmelaksanakan kegiatan operasi keaman laut secara terpadu.Ia meyadari koordinasi bukanlah suatu hal yang mudah untukdilakukan. Untuk memudahkan koordinasi tersebut makapihaknya lanjut Djoko merasa perlu untuk membangun transbuilding sehingga ada saling percaya diantara instansi.

Dalam upaya mengamankan laut misalnya, Bakorkamlamelakukan beberapa hal yang meliputi aspek pengawasan,pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sertakeselamatan pelayaran. “Kami juga sudah pernah berbicaradengan pak Dirjen Bea dan Cukai bagaimana kontribusi atauatensi dari masing-masing instansi di Bakorkamla terhadapsuatu permasalahan di wilayah perairan,”terang Djoko

Untuk itu lanjutnya Bakorkamla bisa menjadi ideal dalammenjalankan tugas dan fungsinya dengan dukungan daninformasi seperti dari DJBC maupun instansi terkait lainnyabaik yang sifatnya teknologi informasi, atau informasi. zap

17WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

Hingga saat ini DJBC memiliki 3 pangkalan sarana operasiyaitu :l Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop) Tanjung Balai

Karimun, Kepulauan Riau untuk wilayah pengawasan Ke-pulauan Riau dan Selat Malaka.

l Pangsarop Tanjung Priok, Jakarta untuk wilayah penga-wasan Laut Jawa dan sekitarnya.

l Pangsarop Pantoloan, Sulawesi Tengah, untuk wilayahpengawasan Kalimantan, Sulawesi serta Indonesia Bagi-an Timur.

Mengenai pertanyaan tentang efektifitas pelaksanaanpatroli laut, sebenarnya agak sulit untuk menentukan secarajelas apakah pelaksanaan patroli laut efektif dalam meredamkegiatan penyelundupan di laut, sebab menurut pendapatkami, penyelundupan di laut merupakan suatu hal yang tidakdapat diukur dengan pasti. Sementara itu, pelaksanaan patro-li laut juga merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk diten-tukan tingkat keberhasilannya. Satu-satunya hal yang dapatterukur secara pasti adalah jumlah tangkapan dari kegiatanpatroli laut, namun pada kesempatan ini kami menjelaskanbahwa tingkat keberhasilan kegiatan patroli laut tidak semata-mata diukur dari jumlah tangkapan yang diperoleh. Karena,selain untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran dibidang kepabeanan dan cukai, kegiatan patroli laut jugamemiliki fungsi pencegahan terhadap terjadinya pelanggarandi bidang kepabeanan dan cukai, misalnya dengan melaku-kan penyegelan terhadap sarana pengangkut yang memuatbarang impor yang diduga akan melakukan pelanggaran nonpidana (misalnya jumlah barang dalam kapal lebih, terdapatbarang larangan dan pembatalan dan lain-lain).

Selain itu data tangkapan hasil pelaksanaan patroli lautdapat dijelaskan sebagai berikut, data tangkapan (sampaiperiode Juni 2008) sebanyak 38 kasus, khusus di TanjungBalai Karimun. Serta data penyegelan (sampai periode Juni2008) sebanyak 424 kasus, khusus di Tanjung Balai Karimun.

Bagaimana kualitas dan kuantitas SDM dengan kualifika-si khusus (nakhoda, kopat, PPNS dan ABK). Apakah hal

tersebut sudah memadai ?Dari segi kuantitas SDM yang ada,

saat ini memang sudah dirasa cukupmemadai terutama bila dibanding-kan dengan jumlah sarana peng-awasan yaitu kapal patroliyang dimiliki, meskipundemikian apabila

dilakukan pe-nambah-

an akanlebih baikmengingatluasnyawilayah yangharus diawasiserta terkaitdengan rencanaDJBC untukmenambah sejumlaharmada patroli.

Dari segi kualitas, DJBC senantiasa mela-kukan peningkatan kualitas SDM untuk parapegawai yang melaksanakan tugas patrolibaik melalui pendidikan dan pelatihan for-mal seperti mengadakan Diklat DTSD,DTSS maupun PPNS untuk awaksarana kapal patroli, maupun me-lalui pelatihan secara non formalseperti pelaksanaan penyegaran,baik untuk pengetahuan di bi-dang kelautan dan perkapalanmaupun mengenai teknis

kepabeanan. Namun dari semuanya itu, kami berpendapatbahwa yang paling perlu untuk ditingkatkan untuk saat iniadalah sarana dan prasarana penunjang kegiatan patroli lautseperti penambahan kapal patroli, sarana komunikasi maupunpengadaan radar pantai.

Untuk tahun ini apakah ada penambahan armada kapalpatroli beserta dengan kelengkapannya ?

Adapun data kapal patroli yang selama ini digunakan olehDJBC untuk kegiatan patroli laut dapat dijelaskan sebagaiberikut : Kapal patroli cepat jenis FPB 28 (kayu 27 unit, alu-munium 5 unit), kapal patroli lokal (fiber glass 10 unit, kevlar(VSV-15) 10 unit), speed boat (155 unit).

Sebagaimana telah dijelaskan di sebelumnya, saranadan prasarana yang dimiliki saat ini memang dirasa belumcukup mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi,namun hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk mela-kukan kegiatan patroli laut. Adapun cara yang digunakanuntuk mengatasi persoalan keterbatasan sarana dan prasar-ana adalah dengan cara memberdayakan sarana danprasarana kegiatan patroli secara optimal, antara lain denganmemetakan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawananyang tinggi dan memfokuskan kegiatan patroli di wilayahyang rawan tersebut.

Memang , DJBC telah memiliki rencana untukmelakukan penambahan sarana dan prasa-rana patroli antara lain untuk tahun iniDJBC te- lah mengadakan perjanjiand e n g a n PT.PAL untuk pengadaans e j u m - lah kapal patroli cepat( F P B ukuran 38 meter).Kapa l FPB 38 meter tersebut

memiliki daya jelajahdan waktu berlayaryang lebih baik dariFPB ukuran 28meter yang selamaini dimiliki sehing-ga dengan adanya

kapal baru terse-but akan meningkat-

kan kualitas dan kuan-t i tas kegiatan patro-

li laut di DJBC.

17WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

18 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

Selain pengadaan kapal patroli cepat FPB 38 meter,DJBC juga akan melaksanakan pengadaan sejumlahkapalpatroli speed boat ukuran 10 maupun 15 meter yang akandiserahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan yangmembutuhkan untuk menunjang pelaksanaan patroli lokal diwilayah kerja kantor masing-masing.

Untuk kegiatan patroli, tentunya akan berhubungan de-ngan instansi lain seperti TNI AL, Kepolisian dan lainsebagainya, sampai sejauh mana kerjasama dengan ins-tansi terkait tersebut dalam melakukan patroli terutamadalam menangani masalah penyelundupan ?

Masalah penyelundupan tentu saja merupakan masalahbersama dan oleh karena itu para penegak hukum yangberkompeten selalu bekerja sama dalam menanggulanginya.Hal ini terbukti dengan adanya koordinasi yang baik antaraDJBC, TNI AL dan Kepolisian serta instansi terkait lainnyadalam wadah BAKORKAMLA (Badan Koordinasi KeamananLaut). Adapun kegiatan nyata dari Bakorkamla adalah bahwatelah beberapa kali dilakukan operasi GURITA di perairanSelat Malaka dan perairan wilayah Indonesia Timur. Selainmengadakan operasi bersama, Bakorkamla juga secara peri-odik mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan salingtukar informasi dan perencanaan kegiatan operasi-operasiguna mengatasi masalah penyelundupan, kejahatan ZEE dankejahatan-kejahatan laut lainnya.

Bagaimana kerjasama Indonesia (dalam hal ini DJBC)dengan negara berbatasan? Kerjasama seperti apa yangdilakukan ? Apakah kerjasama tersebut efektif ?

Sebagaimana kerjasama yang dilakukan dengan instansiteknis terkait yang ada di negara kita, DJBC juga melakukankerjasama dengan institusi kepabeanan negara tetanggaseperti Malaysia dan mengadakan operasi bersama yangdikenal dengan PATKORKASTIMA (Patroli KoordinasiCustoms Indonesia Malaysia). Memang hasil langsung beru-pa tangkapan selama ini belum terlalu nampak dengan nyata,namun sebagaimana telah dijelaskan selain dari jumlah tang-kapan harus pula diperhitungkan dampak psikologis yangdihasilkan dari patroli bersama tersebut yaitu untuk mencipta-kan efek “jera” dan rasa “takut” untuk melakukan tindak pida-na penyelundupan.

Apakah patroli laut yang dilakukan oleh DJBC sudahdapat dikatakan ideal ?

DJBC selalu senantiasa melakukan optimalisasikegiatan patroli laut dengan cara memberdayakan secaraoptimal sarana dan prasarana serta SDM patroli laut,memetakan wilayah rawan sehingga dapat lebihterkonsentrasi dan terfokus pada wilayah yang rawantersebut. Intinya DJBC telah melakukan patroli lautsecara optimal, memang hasil yang dicapai oleh sejumlahpihak masih dirasa kurang namun DJBC selalu senantias-a mengoptimalkan dan melakukan penyempurnaan taktikdan teknis patroli untuk menekan angka penyelundupansampai serendah-rendahnya.

Mengingat luasnya wilayah laut Indonesia yang diawasiapakah keberadaan tiga pangkalan sarana operasi dimili-ki oleh DJBC sudah cukup memadai untuk mendukungkegiatan patroli laut oleh DJBC ?

Untuk kondisi saat ini, ditengah keterbatasan sarana danprasarana yang dimiliki oleh DJBC, ketiga pangkalan saranaoperasi yang ada dirasa sudah cukup memadai. Memanguntuk kondisi ideal menurut kami perlu ditambah pangsaropbaru di wilayah Indonesia timur khususnya di wilayah timurSulawesi sehingga pengawasan di wilayah tersebut dapatlebih ditingkatkan lagi. Namun untuk kondisi saat ini kebera-daan tiga pangsarop masih dirasakan cukup memadai.

Apakah luasnya wilayah laut juga senantiasa menjadikendala dalam melakukan pengawasan ?

Memang kondisi wilayah Republik Indonesia (RI) yang se-bagian besar merupakan wilayah laut menjadi suatutantangan tersendiri untuk mengamankan wilayah RI dari tin-dak pidana penyelundupan. Luasnya wilayah perairanIndonesia juga memang merupakan kendala terbesar dalammelakukan pengawasan. Namun DJBC telah melakukanlangkah-langkah strategis untuk menyiasati luasnya wilayahpengawasan. Antara lain dengan menempatkan pangsaropyang pada wilayah yang strategis sehingga diharapkan de-ngan keberadaan ketiga pangsarop tersebut dapat memper-mudah pengawasan. Selain itu, DJBC juga memetakanwilayah-wilayah yang dianggap cukup rawan penyelundupandan oleh karenanya dapat lebih memfokuskan pada titik-titikrawan tersebut.

Apakah kebijakan teknis Kantor Pusat (Dit. P2) untukmelakukan patroli laut diserahkan kepada Kanwil ataudibuat oleh DJBC ?

Mengenai kebijakan teknis pelaksanaan patroli laut , ter-masuk didalamnya taktik dan teknis pelaksanaan patroli dise-rahkan kepada Pangsarop dan Kantor Wilayah pelaksanapatroli.

Apakah ada suatu target kepada daerah dalam melaku-kan kegiatan patroli seperti jumlah tangkapan yang harusdidapat ?

Sebagaimana telah dijelaskan, kegiatan patroli laut tidakdapat diukur semata-mata dari jumlah tangkapan yangdidapatkan/ yang harus didapatkan. Namun bukan berartikegiatan patroli laut dapat dilaksanakan sesukanya. Adapunhal yang diatur adalah berapa kali harus dilaksanakankegiatan patroli laut oleh suatu Kanwil dan Pangsarop dalamsatu tahun. Mengenai jumlah patroli dalam satu tahun telahdiatur dalam Rencana Strategis (Renstra) dan RencanaKerja Tahunan (RKT) dengan menyesuaikan jumlah anggar-an yang tersedia dalam DIPA.

Untuk memastikan suatu kegiatan patroli tersebut berja-lan dengan efektif, apakah ada suatu metode pengawas-an internal ?

Mekanisme pengawasan internal yang selama ini dilaku-kan adalah melalui pengawasan yang dilakukan oleh pejabatyang mengeluarkan surat perintah patroli/surat perintahberlayar yaitu Kabid Operasi atau Kabid P2 di Kanwil danKepala Pangsarop. Bentuk nyata dari pengawasan tersebutadalah adanya kewajiban untuk melaporkan baik secaraperiodik maupun pada saat terjadi hal-hal tertentu kepadapejabat yang mengeluarkan surat perintah patroli/ suratperintah berlayar melalui sarana komunikasi yang ada sepertimelalui radio komunikasi/teleks/telepon satelit dan saranakomunikasi lainnya yang ada di kapal.

Selain itu di kapal patroli sendiri sudah ada jurnal/ logkegiatan kapal yang merangkum semua kegiatan termasukposisi kapal sehingga setiap pergerakan dan kegiatan yangdilakukan oleh kapal patroli dapat dimonitor dan oleh karena-nya dapat dilakukan pengawasan terhadapnya.

Khusus untuk kegiatan patroli laut, apakah Dit.P2 me-ngeluarkan program yang direncanakan untuk tahun2009 ?

Secara khusus program yang akan dilakukan oleh Dit. P2adalah melakukan optimalisasi sarana dan prasarana sertaSDM yang terkait dengan kegiatan patroli laut sepertipenambahan jumlah kapal patroli, peningkatan kualitas dankuantitas SDM pelaksana kegiatan patroli melalui pendidikandan latihan maupun perekrutan pegawai baru.

Selain kegiatan tersebut, secara rutin juga Dit. P2 juga secaralangsung melakukan kegiatan patroli laut pada waktu-waktutertentu maupun secara insidentil pada saat dibutuhkan. Hal inidilakukan baik dalam rangka kegiatan patroli laut itu sendiri seca-ra langsung juga dalam rangka pengawasan terhadap pelaksana-an patroli oleh Kantor Wilayah/ Pangkalan Sarana Operasi.

W A W A N C A R A

18 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

19WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

etelah melakukan persiapanbeberapa bulan lamanya,akhirnya DJBC mengimple-mentasikan KPPBC Malangmenjadi KPPBC Tipe Madya

Cukai. Bukan hanya bentuk bangun-an yang mengalami perubahan,namun juga dari segi pelayanan danpengawasan juga banyak mengala-mi perubahan. Bahkan, untukstruktur organisasi pun KPPBC TipeMadya Cukai Malang mengalamiperubahan yang cukup signifikan.

KPPBC Tipe Madya CukaiMalang, yang kini menjadi barom-eter pelayanan dan pengawasancukai, secara resmi implementasitahap awalnya dilaksanakan pada 1Juli 2008. Dengan mengundangpengguna jasa yang ada di wilayahkerja KPPBC Malang, pelaksanaanimplementasi ini berjalan denganbaik dan lancar.

Acara implementasi awal KPPBCTipe Madya Cukai Malang yangberlangsung secara sederhana ini,dihadiri oleh Kepala Kantor WilayahJawa Timur II C.F. Sidjabat, KetuaTim Percepatan Reformasi (TPR),Thomas Sugijata, beserta tim, Ke-pala KPPBC Malang, Barid Effendi,Kepala KPPBC Kediri, IyanRubiyanto dan Kepala KPPBC Tan-jung Perak, Agus Sudarmaji.

Pada kesempatan itu KakanwilJawa Timur II C.F. Sidjabatmenjelaskan, ada tiga hal yang ingindisampaikan kepada pengguna jasapada implementasi tahap awalKPPBC Malang menjadi KPPBC TipeMadya Cukai, yaitu pertama, refor-masi memerlukan perubahan organi-sasi dan strukturnya dengan tujuandapat memberikan pelayanan yangefektif kepada pengguna jasa. Untukitu perlu saran dari pengguna jasauntuk lebih meningkatkan pelayan-an, karena KPPBC Madya Cukaiingin memberikan pelayanan yangbaik dan pengawasan yang efektif.

Kedua, perubahan sistem danprosedur dari manual ke IT sangatpenting agar pelayanan yang diberi-kan dapat lebih transparan sehinggapengawasan pun menjadi lebihoptimal. Ketiga, adanya perubahanSDM, karena KPPBC Tipe MadyaCukai ini tidak akan berjalan tanpaadanya perubahan sikap danperilaku dari SDM yang ada, karenasaat ini KPPBC Tipe Madya Cukaiharus benar-benar melayani bukandilayani.

Sementara itu Ketua TPRThomas Sugijata pada kata sambut-annya menjelaskan, saat ini eranyasudah berbeda. Oleh sebab itu, marisecara bersungguh-sungguh dankonsisten melakukan perbaikan,perbaikan disiplin dan kode etik,serta peningkatan kinerja, integritas,dan profesionalisme. Karena, DJBC

S

IMPLEMENTASI TAHAP AWAL. Ketua Tim Percepatan Reformasi, Thomas Sugijata didampingi KakanwilJawa Timur II, C.F. Sidjabat dan Kepala KPPBC Malang Barid Effendi, memberikan penjelasan kepadapengguna jasa bahwa tepat 1 Juli 2008 KPPBC Malang telah mengimplementasikan tahap awal KPPBCTipe Madya Cukai Malang.

PELANTIKAN. Sebanyak 9 pejabat eselon IV dan 22 pejabat eselon V dilantik Kakanwil Jawa Timur IIguna implementasi tahap awal KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

Mulai 1 Juli 2008, Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang resmi

berjalan. Pelayanan modern dan pengawasan efektifyang menjadi ciri khas dari KPPBC ini diwujudkan guna

menjawab segala tantangan yang ada saat inikhususnya dalam hal pelayanan dan pengawasan cukai.

IMPLEMENTASI TAHAP AWALKPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG

FOTO-FOTO WBC/ATS

DAERAH KE DAERAH

20 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

Penangkapan terhadap tersangka “SRY” dilakukan pada Kamis, 29 Mei 2008 diSurabaya setelah berdasarkan informasi dan pengembangan pola dan modustransaksi pita cukai palsu yang terjadi di Jawa Timur sejak tiga bulan terakhir.

Dari keterangan tersangka, pita cukai tersebut diperoleh dari Jakarta dan yangbersangkutan bertransaksi di Yogayakarta untuk selanjutnya akan dijual pada salahsatu pabrik rokok di Jawa Timur. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas PTPura Nusapersada pada 30 Mei 2008, pita cukai hasil penangkapan tersebut adalahpalsu.

Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan melakukan pembuatan ataupencetakan pita cukai palsu yang dijual atau diedarkan secara sembunyi-sembunyi olehdan untuk pabrikan atau orang yang tidak berhak.

Dalam kasus ini ketentuan yang dilanggar adalah pasal 55 (b) UU No.11 Tahun 1995tentang Cukai yang telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2007 dimana disebutkansetiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan,menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tandapelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat satu tahun dan paling lama delapan tahun dan pidana dendan palingsedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kasusnya saat ini masih dalam proses penyidikan dengan perkiraan kerugiannegara sebesar Rp. 216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk cukai danPPN atas barang.

PENEGAHAN BARANG FASILITAS KAWASAN BERIKATSementara itu berdasarkan pengaduan dan laporan dari masyarakat tentang adanya

harus mampu menjawabberbagai masalah, pan-dangan negatif, dan ha-rapan dunia usaha ter-hadap institusi bea cukaiyang bersih, memberikanpelayanan yang cepat,murah, responsif, trans-paran, dan akuntabel.

Diakhir acaraimplementasi tahap awalKPPBC Tipe Madya Cu-kai Malang, tim perce-patan reformasi jugamemberikan gambarantentang KPPBC MadyaCukai kepada parapengguna jasa, baik me-ngenai struktur organi-sasi maupun peranstruktur baru yang adadi KPPBC Madya Cukai.

PELANTIKAN ESELON IVDAN V

Pada pagi harinyasebelum dilakukan acaraimplementasi tahap awalKPPBC Tipe MadyaCukai Malang, KakanwilJawa Timur II melantik 9pejabat eselon IV dan 22pejabat eselon V. Pelan-tikan yang berlangsungdi aula KPPBC Malangini juga dihadiri oleh Ke-tua TPR, ThomasSugijata, Pejabat eselonIII dilingkungan KanwilJawa Timur II dan Kepa-la KPPBC Malang.

Pada kesempatan itu,Kakanwil meminta agarpejabat yang dilantikyang juga merupakan pe-gawai pilihan, harusmampu menjalankan tu-gasnya dengan baik,karena KPPBC Tipe Ma-dya Cukai Malang meru-pakan barometer pela-yanan cukai di Indonesiasebelum beberapaKPPBC lainnya juga men-jadi KPPBC Tipe MadyaCukai.

Seusai acara pelan-tikan, Kakanwil bersertaketua TPR dan KepalaKPPBC Malang,mengadakan briefingkepada seluruh pegawaiKPPBC Tipe Madya Cu-kai Malang, yang intinyaagar pelayanan danpengawasan yang kinitelah berubah kearahyang lebih sempurnadapat berjalan denganbaik tanpa adahambatan dari masing-masing pegawai.

GELAR TEGAHANKANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I

MESIN PEMBUAT ROKOK ILEGAL yang berhasil diamankan aparat Bea dan Cukai Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur I.

Bidang P2 Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur I, bekerjasamadengan Polwiltabes Surabaya, telah berhasil menangkap

tangan seorang bernama “SRY” yang akan bertransaksipenjualan pita cukai palsu. Jumlah pita cukai yang dibawa

“SRY” adalah sebanyak 10 rim senilai sekitar Rp. 240 jutayang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 170 juta.

FOTO-FOTO DOK. KANWIL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I

adi

DAERAH KE DAERAH

21WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

indikasi pelanggaran atas fasilitas ka-wasan berikat, petugas Kanwil Beadan Cukai Jatim I berhasilmelakukan penegahan atas barangfasilitas kawasan berikat, tepatnyapada 26 Mei 2008, setelahsebelumnya dilakukan kegiatan pe-mantauan secara berkesinambung-an selama dua bulan.

Penegahan atas 6.540 Kg alu-munium extrusion dan alumuniumbillet yang dikeluarkan dari Kawas-an Berikat Ngoro Indsutri Persada,oleh PT H ini dilakukan tanpamelengkapi atau dilindungi dengandokumen kepabeanan (BC 2.3),dan 2.760 Kg alumunium extrusiondari dalam daerah pabean/ lokalyang dimasukkan ke Kawasan Be-rikat Ngoro Industri Industri Persa-da tanpa dilakukan pencatatan ataudilindungi dokumen kepabeanan(BC 4.0).

Dalam hal ini modus operandiyang dipergunakan pelaku adalahupaya melarikan atau menggelapkanpungutan impor dengan caramengeluarkan barang impor yangmasih terhutang kewajiban kepabean-annya ke DPIL tanpa dilengkapidokumen kepabeanan. Serta pela-ku memasukkan barang dari dalamdaerah pabean/ dalam negeri ke kawasan berikat tanpadilindungi dengan dokumen kepabeanan dan tidak dilaku-kan pencatatan atas pemasukan barang local ke dalamkawasan berikat.

Disamping itu juga, pelaku mengekspor barang denganbahan baku dari dalam daerah pabean atau lokal seolah-olah bahan baku ekspor tersebut adalah hasil impor se-

hingga terjadi kesesuaian jumlah antara yang diimpor de-ngan yang diekspor dengan tujuan penggelapan pajak.

Ketentuan yang telah dilanggar adalah pasal 102 hu-ruf f UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang te-lah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 denganancaman pidana penjara paling singkat satu tahun danpidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 5 miliar.Kasusnya kini dalam proses penyelidikan.

TEGAHAN HASIL TEMBAKAU SELAMA MEI 2008Selama bulan Mei 2008, aparat Kanwil Bea dan Cukai

Jawa Timur I telah berhasil menegah sebanyak 103karton yang berisi 73.917 bungkus rokok yang terdiri dari; 33 karton (21.007 bungkus) rokok polos tanpa dilekatipita cukai, 35 karton (23.910 bungkus) rokok yang salahpersonalisasi dan 35 karton (29.000 bungkus) rokok yangdilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya.

Rokok yang berhasil ditegah itu terdiri dari berbagaimerek antara lain; Pakumas Alalami, Isso Light, Tri SSS,West Mild, Zeroo Lights, Pisang, Kayu Djati, C-16, J-19,Eka Surya, Sawah Garam, King Mas dan All Star.

Modus operandi yang dilakukan adalah melakukan jual belirokok tanpa pita cukai dan pita cukai bukan peruntukkannyadan personalisasi dengan tujuan menghindari pungutan cukairokok, serta penjualan rokok dengan kemasan tidak mencan-tumkan nama pabrik rokok yang memproduksi.

Rokok-rokok ilegal yang berhasil diamankan itu berasaldari Pabrik Rokok (PR) di Malang, PR di Sidoarjo, PR diPasuruan dan beberapa produk rokok dari PR yang tidakdiketahui nama pabriknya.

Pada kasus ini ketentuan yang telah dilanggar adalah,untuk pita cukai yang bukan peruntukkannya, tanpa pitacukai dan pita cukai yang tidak sesuai denganpersonalisasinya telah melanggar ketentuan dalam pasal29 UU dan pasal 58 No.11 Tahun 1995 tentang Cukaiyang telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2007, wajibmelunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasiberupa denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan palingbanyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

PITA CUKAI PALSU yang berhasil diamankan aparat Bea dan Cukai.

KABID P2 KANWIL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I, HARRY BUDIWICAKSONO sedang memberikan keterangan pada pers dalam gelarhasil tegahan Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur I. ris

22 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

KPPBCKEDIRI

DANKUDUS

MENJELANG KPPBCTIPE MADYA CUKAISetelah pelaksanaan implementasi

tahap awal Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

Tipe Madya Cukai di Malang, kiniKPPBC Kediri dan Kudus telah bersiap

menerapkan hal yang sama.

SDM KPPBC KEDIRI. Sejak ujicoba hingga kini, peningkatan pelayanan dan pengawasan telah menunjukan perubahan dan tingkat profesionalismepegawai yang tinggi.

elain Malang, KPPBC Kediri dan KPPBC Kudusyang merupakan sentra penerimaan negara daricukai, memang sejak awal telah dipilih untukmenjadi kantor utama dengan tipe madya cukai,kedua KPPBC ini secara bertahap telah melaku-

kan berbagai persiapan baik sarana dan prasarana mau-

pun persiapan SDM yang siap melakukan pelayanan pri-ma dan pengawasan yang lebih optimal.

Untuk sarana dan prasarana yang saat ini masih dalampersiapan tidak semata-mata menjadi ukuran dari sebuahkantor utama dalam memberikan pelayanan danpengawasan. Persiapan SDM yang profesional dan lebihmengutamakan kepuasan pengguna jasa serta mengikishabis praktek KKN, menjadi tolak ukur dari apa yangselama ini dicita-citakan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai (DJBC).

PERSIAPAN KPPBC KEDIRISeperti yang telah dilakukan oleh KPPBC Kediri menje-

lang soft launching pada akhir Agustus 2008, persiapan

UJICOBA CC. Pegawai KPPBC Kediri saat menerima pengguna jasa untukberkonsultasi yang juga sebagai ujicoba pelayanan CC nantinya.

S

DAERAH KE DAERAH

FOTO-FOTO WBC/ADI

23WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

PERCEPAT PROSES PENEMPATAN. Satu harapan yang kini masih mengganjal pada SDM KPPBC Kudus adalah masih belum adanya ketetapanpenempatan untuk menjadi pegawai tetap pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.

beberapa bulan belakangan ini memang sudah menuju kearah terwujudnya KPPBC Tipe Madya Cukai. Dilengkapisarana gedung kantor yang baru dengan disain modern,diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelayanan danmenambah rasa kenyamanan pengguna jasa dalam peng-urusan dokumen cukai.

Selain itu, untuk persiapan lainnya seperti SDM,KPPBC Kediri juga telah melakukan training bukan hanyakepada pegawai tetapi juga kepada seluruh SDM pendu-kung di KPPBC tersebut, seperti Satpam dan petugas ke-bersihan.

Menurut Kepala KPPBC Kediri, Iyan Rubianto, wilayahkerja KPPBC Kediri memang cukup luas, meliputi KotaKediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, dan Kabu-

paten Nganjuk. Dengan wilayah kerja yang luas tersebut,maka perlu dilakukan berbagai persiapan, mulai dariadministrasi, sarana dan prasarana, sistem dan prosedur,dan lain sebagainya.

“Dalam persiapan ini kami telah melakukan berbagaihal, seperti penyusunan program yang terdiri daripersiapan, anggaran, sarana dan prasarana, SDM, dansistem dan prosedur. Untuk SDM, hal yang telah kami la-kukan adalah melakukan proses rekrutmen pegawaimelalui assessment test dan training motivasi, survei mo-tivasi pegawai, pengusulan kebutuhan pegawai, mutasipegawai pelaksana (10 orang keluar dan 27 orang masuk),penyusunan job description, dan sosialisasi KPPBCMadya Cukai Kediri,” papar Iyan Rubianto.

Selain hal tersebut Iyan menambahkan, untuk SDMkhususnya untuk pegawai baru dilakukan P2KP intensiftentang cukai, yang dilaksanakan tiap 2 minggu sekalihingga menjelang soft opening, serta melaksanakan trai-ning dan retraining.

“Untuk sistem dan prosedur kami juga sudah membuatlembar kontrol untuk CK-1, CK-5, CK-8, HJE, NPPBKC,Penundaan, dan PBCK-4. Selain itu kami juga telah mela-kukan uji coba registrasi, percobaan sistem pelayanan,seperti CID dan loket, percobaan CC, Seksi Penyuluhandan Layanan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, SeksiIntelijen dan Penindakan, Seksi Penyidikan dan BarangHasil Penindakan, Seksi Perbendaharaan. Dan, penyusun-an SOP,” ungkapnya.

MENCIPTAKAN BUDAYA KERJASatu hal penting yang telah dilakukan oleh KPPBC Ke-

diri adalah, menciptakan budaya kerja baik internal mau-pun eksternal. Budaya kerja yang dimaksud adalah, untukinternal melaksanakan pelayanan tanpa biaya, absensielektronik, P2KP rutin 2 minggu sekali untuk umum dankeagamaan, dan forum diskusi.

Sedangkan untuk eksternal melaksanakan kursuspencatatan/pengisian dokumen, pemeriksaan pencatatan

PELAYANAN MODERN. Walaupun sarana gedung belum dapat terealisasikan, namunpelayanan dan pengawasan modern sudah dapat diterapkan di KPPBC Kudus.....

WBC/ATS

24 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

di pabrik, sosialisasi KPPBC Madya Cukai, sosialisasi be-bas KKN, dan coffee morning.

“Persiapan lainnya yang saat ini sedang kami jalaniadalah, pembuatan homepage www.beacukai-kediri.com,pembuatan brosur KPPBC Madya Kediri, pembuatan bukusaku pegawai, penyusunan profil KPPBC Madya CukaiKediri, dan pembuatan multi media,” kata Iyan.

Apa yang telah dipersiapkan oleh KPPBC Kediri men-jelang KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri memang patutdidukung oleh semua pihak agar pelaksanaan KPPBCMadya Cukai dapat berjalan dengan baik dan sempurna.Memang, untuk saat ini 80 persen persiapan yang dilaku-kan sudah berjalan, namun semua itu tidak akan terwujudjika masih ada sikap skeptis dari pegawai bahwa KPPBCKediri mampu menjadi KPPBC Madya Tipe Cukai.

Soft launching KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri kinitinggal menunggu waktu saja, untuk itu kita berharap agarcita-cita mulia DJBC memberikan pelayanan dan pengawas-an yang bebas KKN dapat terwujud dengan baik dan citraDJBC pun akan menjadi lebih sempurna di mata masya-rakat.

PERSIAPAN KPPBC KUDUSBerbagai persiapan menjelang implementasi KPPBC

Tipe Madya Cukai juga tengah dilakukan oleh KPPBCKudus menjelang soft launching pada bulan Oktober2008. Adapun persiapan yang dilakukan tak jauh berbedadengan KPPBC Kediri, mulai dari sarana dan prasarana,SDM hingga sistem dan prosedur.

Menurut Kepala KPPBC Kudus, Wijayanta, persiapanyang dilakukan mulai membentuk tim persiapan hinggamembuat laporan dari masing-masing tim akan persiapanyang telah dilakukannya. Seperti, updating data yaitumengupdate database pabrikan rokok (PR), updatingprofil pengusaha hasil tembakau (HT) atau profil lokal, re-gistrasi ulang pengusaha HT, pengenaan sanksi terhadapPR yang tidak menyampaikan pembukuan dan laporanproduksi (CK-4), dan sosialisasi.

“Persiapan lain yang kita lakukan adalah sosialisasi dankoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan (tentangpenyidikan), POM TNI (tentang pengamanan lingkunganintern dan ekstern/pengamanan operasi penindakan intern danekstern), Kejaksaan (teknik penyidikan dan pemberkasan),Pengadilan (penyitaan), dan PEMDA,” ujar Wijayanta.

Selain hal tersebut, persiapan yang dilakukan adalahsedang diupayakan peningkatan kemampuan petugas P2,seperti latihan menembak dan prosedur pengamanan,mengenal jenis senjata dan perawatannya, dan trainingintelijen. Sedangkan persiapan yang tak kalah pentingnyaadalah pemberantasan barang kena culai ilegal, denganoperasi pasar dan penertiban perijinan.

PENERTIBAN NPPBKCTerkait dengan penertiban perijinan, hingga kini KPPBC

Kudus telah mencabut sebanyak 1.082 NPPBKC danmembekukan sebanyak 231 NPPBKC. Sehingga dari total2.228 NPPBKC yang terdaftar di KPPBC Kudus, kini ting-gal 1146 NPPBKC, namun yang masih aktif melakukanpemesanan pita cukai sebanyak 435 sisanya sebanyak711 dibekukan, dan dari data tersebut KPPBC memilahnyamenjadi tiga bagian.

“Dari 435 PR yang aktif, 230 kita masukan ke jalur hi-jau, 64 PR jalur kuning, dan 141 PR masuk ke jalur me-rah, sedangkan 711 PR sedang dalam proses pemblokir-an dan penelitian. Ini semua kami lakukan denganmaksud agar kami dapat lebih jelas memantau perjalananPR-PR tersebut sehingga jika terjadi penyimpangan, kamidengan mudah dapat mendeteksinya,” ungkapnya.

Masih terkait dengan persiapan implementasi KPPBCTipe Madya Cukai Kudus, untuk persiapan pelayanan dansisdur juga terus dilakukan, seperti pengkajian otomasiCK-1, CK-5, dan CK-8 secara online, ujicoba pembentuk-

an CC dan KI, evaluasi kinerja pelayanan (standar waktu),penataan ruang pelayanan, dan survei kepuasan pelang-gan.

Untuk penyuluhan dan layanan informasi, persiapan yangkini terus dilaksanakan KPPBC Kudus adalah, melakukansosialisasi konsep paper KPPBC Madya kepada pengusahaHT, sosialisasi konsep paper kepada masyarakat, pembuatandan pemasangan leaflet/stiker tentang sanksi pidana bagipelanggaran di bidang cukai, pembuatan multimedia/mediasosialisasi, pembuatan videotron tentang peraturan cukai,pembuatan web KPPBC Kudus, penggunaan dan pemasang-an pin/banner, pemasangan spanduk, dan pembuatan com-pany profil sebagai sarana penyuluhan.

Persiapan yang kini terus dilakukan oleh KPPBC Kuduskhususnya untuk SDM, juga melibatkan instansi lain,yaitu PT. PURA dengan maksud dapat lebih optimal, kare-na instansi tersebut lebih berpengalaman dalam menge-lola SDM dan paham akan apa saja yang dibutuhkan da-lam training manajemen pengelolaan SDM.

Dalam training tersebut diajarkan persiapan internali-sasi budaya kerja dan kepemimpinan, seperti kajianusulan kebutuhan SDM, training dan retraining pegawai,manajemen perubahan, pelayanan prima, body language,negosiation, character building, super visi, decision maker,komunikasi, dam bimbingan jiwa.

“P2KP kami lakukan baik internal maupun eksternal,untuk internal kami menekankan pada pendalamanprosedur pelayanan dan pengawasan yang disampaikanoleh Seksi atau unit pelayanan terkait, serta cara identifi-kasi pita cukai yang disampaikan oleh Kantor PusatDJBC. Sedangkan untuk eksternal yang kami lakukan,cara melakukan identifikasi pita cukai oleh PT. PURA, danpengenalan IT,” kata Wijayanta.

Masih menurut Wijayanta, khusus untuk teknologiinformasi (IT) KPPBC Kudus telah mengirimkan duapegawainya ke KPPBC Kediri khusus untuk mempelajaripembuatan web, sedangkan untuk CC dan KI, KPPBCKudus pun telah mengirimkan pegawainya untukmengikuti diklat di Pusdiklat bea cukai, bahkan untuk saatini peran KI dan CC sudah mulai diterapkan dan terbuktibanyak membuahkan hasil.

Dengan persiapan yang terus dilakukan oleh KPPBCKudus, para pengguna jasa pun merasa sangat terlayani,bahkan mereka tak menyangka kalau pelayanan KPPBCKudus saat ini jauh lebih baik dan lebih profesional. Halini tentunya tak lepas dari upaya seluruh pegawai KPPBCKudus. Untuk itu KPPBC Kudus berharap agar penempat-an pegawai di KPPBC Kudus dapat cepat terlealisasi,karena selain memberikan rasa kepastian kepada pega-wai yang ada saat ini, proses sosialisasi pun akan dapatcepat dilaksanakan bagi pegawai yang baru.

Sementara itu, pihak instansi terkait lainnya yang ada diwilayah kerja KPPBC Kudus pun sangat mendukung tercip-tanya KPPBC Kudus menjadi KPPBC Tipe Madya Cukai, ka-rena hal ini akan lebih memberikan kepastian kepada peng-guna jasa dan dapat menekan seminimal mungkin pelang-garan cukai yang saat ini masih marak terjadi.

“Kendati sarana gedung kami belum siap, bukan ber-arti pelayanan kami tidak siap, pelayanan dan pengawas-an sebagaimana yang telah ditentukan di KPPBC MadyaCukai akan tetap kami terapkan, karena yang lebih utamaadalah pelayanan yang modern bukan gedung yang mo-dern,” tandas Wijayanta.

KPPBC Kediri dan KPPBC Kudus kini sudah bersiap men-jadi KPPBC Tipe Madya Cukai dalam hitungan bulan kede-pan. KPPBC penyumbang cukai terbesar akan menjadi kan-tor dengan pelayanan dan pengawasan yang modern. Momen-tum ini tentunya sangat dinanti-nanti oleh berbagai pihak,karena dengan terciptanya KPPBC Tipe Madya Cukai, makapandangan buruk akan pelayanan dan pengawasan DJBCselama ini akan terkikis dan masyarakat negeri ini pun akanbangga mempunya institusi yang bebas dari KKN.

DAERAH KE DAERAH

adi

25WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

elain Tanjung Priok dan Tanjung Perak, pelabuhan Tan-jung Mas Semarang sejak dulu telah dikenal sebagaisalah satu sentra kegiatan ekspor-impor. Banyaknyaindustri berskala besar termasuk industri hasiltembakau, menjadikan wilayah Jawa Tengah sebagai

salah satu lumbung penerimaan negara baik dari bea masukmaupun cukai.

Dengan ramainya kegiatan ekspor-impor dan produksi cukaiyang ada di bawah Kanwil DJBC Jawa Tengah, kegiatan penga-wasan yang dilakukan pun telah dijalankan seoptimal mungkinoleh seluruh KPPBC yang ada di bawah Kanwil DJBC JawaTengah. Ketatnya pengawasan dan penerapan manajemen risikoyang efektif ternyata membuahkan hasil yang optimal denganmenegah beberapa komoditas ekspor, impor, maupun cukai.

TEGAHAN KAYUKanwil DJBC Jawa Tengah dan KPPBC Tanjung Mas misal-

nya, berhasil menegah ekspor dua kontainer potongan-potongankayu/serpihan kayu cendana. Ekspor ilegal ini terungkap pada 19Mei 2008, dimana PT.SP selaku pengirim barang dalamdokumennya menyebutkan barang yang akan diekspor adalahwooden jodang dan nampan.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas,kedapatan jenis barang berupa potongan kayu berbagaiukuran sebanyak 1.130 bag, serpihan/tatal kayu sebanyak 48bag, dan kayu dengan diameter 8 sampai dengan 10 cm danpanjang antara 75 sampai dengan 210 cm sebanyak 20 bag,

yang rencannya akan dieks-por ke Taiwan.

Menurut Kakanwil DJBCJawa Tengah, Ismartono,upaya penegahan tersebutberawal dari kecurigaan petu-gas pada unit pengawasanyang kemudian ditindaklanjutidengan penerbitan nota hasilintelijen (NHI) terhadap eks-portasi tersebut.”Setelah dila-kukan pemeriksaan fisik, ke-dapatan antara pemberita-huan ekspor barang (PEB)tidak sesuai dengan isikontainer, maka pada 26 Mei2008 terhadap dua kontainerukuran 40 feet kami lakukanpenegahan,” ujar Ismartono.

Untuk kasus tegahan ka-yu tersebut, kini dilakukanproses penyidikan lebih lanjutguna mengetahui tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka.

TEGAHAN HANDPHONEMasih di wilayah Semarang, KPPBC Tanjung Mas pada 10

Mei 2008 di bandara internasional Ahmad Yani Semarang,berhasil menggagalkan upaya penyelundupan handphone (HP)sebanyak tiga kopor yang dibawa oleh warga negara Korea,dengan menggunakan pesawat Garuda dari Korea via Singapuramenuju Semarang.

Tegahan ini berawal ketika petugas P2 KPPBC Tanjung Masyang bertugas di bandara Ahmad Yani memperhatikan passengerlist atas tiga warga negara Korea dengan status connecting inbound. Dari informasi yang ada petugas langsung melakukanatensi terhadap ketiga penumpang tersebut.

Saat dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga warga negaraKorea, mereka menyatakan sebelumnya telah menyerahkanCustoms Declaration (CD) yang menyebutkan seluruh barangbawaannya termasuk tiga kopor berisikan hp, dengan perincianhp batangan (tanpa battery, charger dan kardus) model CDMA8910 sebanyak 500 pcs, hp batangan (tanpa battery, charger dankardus) model S1 sebanyak 99 pcs, hp batangan tanpa merk/model sebanyak 40 pcs, sehingga total keseluruhan 639 pcs.

Selain itu juga dalam kopor terdapat 20 pcs battery handphonedan 1 unit handphone merk Curitel. Kendati ketiga warga negaraKorea telah memberitahukan barang bawannya dalam CD,namun karena untuk pemasukan hp harus menggunakan ijin dari

HASILTEGAHAN

DI WILAYAH KANWIL DJBCJAWA TENGAH

Beberapa modus baru berhasildiungkap oleh Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)yang berada di wilayah Kantor Wilayah(Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai (DJBC) Jawa Tengah.

DITEGAH. Tiga kopor berisikan handphone batangan tanpa merk berhasil ditegah.

ESKPOR KAYU ILEGAL. Sebanyak dua kontainer ukuran 40 feet yangberisikan serpihan/potongan kayu untuk di ekspor ke Taiwan, berhasildigagalkan petugas KPPBC Tanjung Mas.....

ISMARTONO. Wilayah Jawa Tengahtidak akan lenggah dalam melakukanpengawasan baik di pelabuhan laut,pelabuhan udara, maupun terhadapperusahaan yang menerima fasilitas.

S

WBC/ATS

DOK KANWIL JAWA TENGAHDOK. KPPBC TANJUNG MAS

26 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

instansi terkait, maka untuk ketiga kopor tersebut dilakukanpenegahan oleh petugas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

TEGAHAN VIAGRADari wilayah Solo, KPPBC Surakarta berhasil menggaga-

lkan upaya penyelundupan barang larangan dan pembatasandi bandara internasional Adi Sumarmo, yang dibawa dariKuala Lumpur tujuan Surakarta (Solo).

Tegahan berawal pada 7 Juli 2008 ketika petugas KPPBCSurakarta merasa curiga terhadap kopor yang dibawa oleh pe-numpang pesawat Air Asia dari Kuala Lumpur. Dari pemerik-saan melalui X-Ray diketahui kalau dalam kopor penumpangtersebut terdapat benda yang mencurigakan yang diletakan didalam karton handphone dan sebagian lainnya disembunyi-kan dalam pakaian dan barang-barang lain di dalam kopor.

Setelah dilakukan pemeriksan fisik, kedapatan barangyang dicurigai tersebut adalah 800 kaplet dan 80 kapsul obatkuat (Viagra eks Cina). Mengingat barang-barang tersebuttermasuk barang yang dilarang peredarannya di Indonesia,karena harus ada ijin Badan Pengawas Obat dan Makanan,maka keseluruhan obat tersebut dilakukan penegahan.

TEGAHAN ROKOKSementara itu, KPPBC Tegal berhasil mengagalkan upa-

ya penyelundupan 13 koli rokok tanpa pita cukai dan menggu-nakan pita cukai bukan miliknya, yang dikirim melalui KantorPos Lalu Bea dengan tujuan wilayah Sumatera.

“Ini merupakan modus baru untuk pelangaran atau upayapenyelundupan cukai, karena upaya penyelundupan cukaimelalui Kantor Pos lalu bea baru pertama kali ini terjadi, danini merupakan prestasi yang luar biasa karena di KPPBC ke-cil, namun upaya pengawasannya sangat optimal dijalankan,”ujar Ismartono.

Tegahan cukai ini berawal pada 2 Juli 2008 ketika petugasKPPBC Tegal yang bertugas di Kantor Pos Lalu Bea merasacuriga dengan kiriman sebanyak 13 koli rokok dengahpengirim Martinus yang beralamat di Purwokerto.

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik maka diketahui bah-wa rokok-rokok tersebut akan dikirim kepada beberapapenerima, yang pertama kepada Arif dengan alamat Loket PUJembatan Kerinci, Kabupaten Palalawang Pekanbaru seba-nyak tiga koli (doz) isi 399 slop rokok, yang setiap slop berisi10 bungkus rokok merk Daun Djati isi 12 batang, produksiAman Jaya Family Probolinggo tanpa dilekati pita cukai.

Kedua, ditujukan kepada Parlin Manalu dengan alamatMedan sebanyak lima koli isi 200 slop yang masing-masingslop berisi 20 bungkus rokok merk Garuda Cerutu tanpanama pabrik rokok isi 6 batang asal Probolinggo yang dilekatipita cukai milik pabrik rokok AMAJAFAO dengan HJERp.2.800. Tiga, 1 koli isi 800 bungkus merk Daun Djati yangdilekati pita cukai personalisasi milik pabrik rokok AMAJAFAO.Empat, 3 koli isi 240 slop yang masing-masing slop berisi 10bungkus rokok merk Daun Djati yang dilekati pita cukai milikpabrik rokok AMAJAFAO, yang akan dikirim kepada Sofyandengan alamat Jln Bola Kaki Nemot 1/A/29 pemantangSiantar. Dan lima, 1 koli isi 80 slop yang masing-masing slopberisi 10 bungkus rokok merk Daun Jati yang dilekati pitacukai milik pabrik rokok AMAJAFAO, yang akan dikirm kepadaParwin Manalu Jln. Jati nomor 6 Pemantang Siantar.

Dari hasil tegahan tersebut, seluruh rokok tanpa pita cukaidan yang dilekati pita cukai yang bukan miliknya, kini dalampenyelidikan petugas KPPBC Tegal dan Kanwil Jawa Tengahuntuk ditindaklanjuti lebih lanjut guna mengetahui modusselanjutnya dari tersangka dan kemungkinan adanyaketerlibatan dari pabrik rokok di luar wilayah Jawa Tengah.

“Wilayah Jawa Tengah memang tidak selalu dijadikan tu-juan untuk upaya penyelundupan, namun bukan berarti kamilengah dan tidak ketat dalam pengawasan, secara keseluruh-an wilayah Jawa Tengah telah melaksanakan seoptimalmungkin upaya pengawasan, baik pelabuhan laut maupunpelabuhan udara. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa te-gahan yang berhasil kami dapatkan,” tandas Ismartono.

DAERAH KE DAERAH

adi

eberapa waktu lalumuncul pemberita-an dari salah satutelevisi swasta yangmenyoroti banyak-

nya kontainer yang menumpukdi pelabuhan Belawan Medan.Muncul kemudian anggapanbahwa bea cukai sedang me-ngalami shock akibat peme-riksaan KPK, sehingga pela-yanan menjadi terhambat.

Di pelabuhan Belawan sa-at ini memang tengah terjadipenumpukan, namun haltersebut bukan dikarenakanlambatnya pemeriksaan baikdokumen maupun fisik yangdilakukan oleh KantorPengawasan dan PelayananBea dan Cukai (KPPBC)Belawan. Pelayanan maupunpengawasan yang dilakukan KPPBC Belawan saat ini masih ber-jalan baik bahkan tidak mengalami hambatan apapun.

Penumpukan kontainer yang terjadi lebih dikarenakan pihakPelindo sedang mengadakan perbaikan dan memperluas saranapenumpukan kontainer, sehingga lahan yang memang tidak luastersebut membuat kontainer menumpuk. Terhadap pemberitaantersebut, KPPBC Belawan kemudian mengundang media massa(termasuk stasiun TV sawasta) untuk menyampaikan kondisiyang sebenarnya terjadi sehingga bisa dilakukan koreksi pembe-ritaan. Upaya itu dilakukan agar tidak tercipta salah persepsi dimasyarakat.

Seperti yang diutarakan oleh Kepala Seksi Penindakan danPenyidikan (P2) KPPBC Belawan, Agustinus Djoko P, lokasipenumpukan kontainer di pelabuhan Belawan saat ini sudah tidakmemadai lagi, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan ekspordan impor, maupun kontainer kosong. Untuk itu, pihak Pelindobersama GAFEKSI melalui rapat koordinasinya mengangkat per-masalahan mengenai penumpukan kontainer di pelabuhan Bela-wan khususnya di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) I Gabion.

“Ada empat penyebab utama mengapa terjadinya penumpuk-an di pelabuhan Belawan, dan keempat penyebabnya kini sedangdalam tahap perbaikan. Satu hal yang penting disini adalahkeempat penyebab terjadinya penumpukan kontainer tersebutbukan karena proses pelayanan dan pengawasan yang dilakukanKPPBC Belawan tidak berjalan dengan baik,” ungkap Agustinus.

Lebih lanjut Agustinus menjelaskan, keempat penyebab terja-dinya penumpukan itu adalah pertama, aktifitas bongkar muatkhususnya di dermaga internasional memiliki kecenderungan me-

PENUMPUKANKONTAINER

DI PELABUHAN BELAWANPemberitaan yang menyebutkan terjadipenumpukan kontainer di pelabuhan

Belawan oleh televisi swasta, telahmembuat kinerja Direktorat JenderalBea dan Cukai (DJBC) dipertanyakan.

Apa yang dikatakan penumpukan terse-but sebenarnya akibat adanya pem-

bangunan sarana pelabuhan oleh pihakPelindo yang menyebabkan terjadinyapenimbunan kontainer di satu lahan.

AGUSTINUS DJOKO. P. Akibatpemberitaan Kontainer menumpuk,dapat terjadi salah persepsi dimasyarakat terhadap bea cukai.

BWBC/ATS

27WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

ningkat akhir-akhir ini, disebabkan terjadinya peningkatan keluardan masuknya barang impor, ekspor dan kontainer kosong. Selainitu, di pelabuhan Belawan juga banyak ditemui depo yang diper-untukan sebagai tempat penitipan kontainer kosong yang bela-kangan ini penumpukannya terlihat lebih padat dari sebelumnya.

Hal ini terjadi karena biaya sewa lahan yang digunakan untukpenumpukan kontainer kosong di sekitar wilayah Belawan masihrelatif lebih murah dibandingkan sewa di Singapura maupunPenang Malaysia. Dengan meningkatnya aktifitas keluar masukkontainer tersebut juga mengakibatkan peningkatan penumpukandi UTPK Gabion.

Kedua, meningkatnya kedatangan sarana pengangkut bah-kan mencapai lima kali dalam sehari juga mengakibatkan pe-ningkatan penumpukan kontainer, hal ini juga berakibat terjadinyaketerlambatan dalam proses bongkar muat, dimana pihak UTPKharus melayani sarana pengangkut satu per satu dengan peralat-an yang sangat terbatas.

Ketiga, perluasan tempat penumpukan kontainer di UTPK Ga-boin saat ini masih dalam proses pelaksanaan, sehingga lahanyang tersedia belum dapat digunakan secara optimal, sedangkanjumlah kontainer impor maupun ekspor yang melalui pelabuhanBelawan dalam hal ini UPTK Gabion meningkat sangat signifikan.

Keempat, sarana dan prasarana juga fasilitas yang tersedia diUPTK Gabion pada saat ini dinilai masih kurang memadai.Disamping itu, terdapat beberapa sarana dan prasarana yangsudah tidak dapat bekerja secara optimal. Kendala tersebut telahdikeluhkan oleh sejumlah pengguna jasa karena berdampak ter-jadinya keterlambatan dalam proses bongkar muat serta pe-ningkatan kontainer.

“Untuk kedepannya manajemen Pelindo mengungkapkan,pengembangan sarana dan prasarana tersebut sedang dalamtahap peningkatan dan diharapkan dapat terealisasi dalam waktu

yang tidak terlalu lama, dengan cara melakukan percepatanpelaksanaan program-program yang telah disetujui untuk tahun2008,” papar Agustinus.

PERSIAPAN MENJADI KPPBC TIPE MADYA KEPABEANANPenumpukan kontainer karena sarana dan prasarana di pela-

buhan yang terbatas tentu akan berpengaruh pada kinerja KPPBCBelawan yang dalam waktu dekat ini akan dijadikan sebagaiKPPBC Tipe Madya Kepabeanan. Padahal, KPPBC Belawan sa-at ini telah mempersiapkan diri dengan melakukan berbagai hal.

Persiapan yang dilakukan adalah, melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan di bidang pengawasan danpelayanan yang bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugaspengawasan dan pelayanan yang berimbang, efektif dan efisien.Seperti, melakukan standarisasi di bidang pelayanan publik,melakukan simplikasi prosedur yang bertujuan untuk mengurangihubungan langsung antara pengguna jasa dengan petugas, sertaupaya perbaikan diri untuk mencegah terjadinya praktek KKN dangratifikasi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas.

“Dengan upaya tersebut, kami juga telah membentuk tim sa-tuan tugas kepatuhan internal yang beranggotakan 10 pegawai,termasuk lima pegawai yang telah dididik dalam diklat kepatuhaninternal yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea Cukai,” kataAgustinus.

Upaya-upaya perbaikan tersebut memang membuahkanhasil yang cukup bagus, hal ini dapat dilihat dari pencapaiantarget penerimaan tiap bulannya dimana KPPBC Belawandalam target bulanannya selalu mencapai 100 hingga 150persen. Pencapaian ini menurut Agustinus didominasi oleh 9komoditas utama yang umumnya dari sektor pertanian sepertipupuk, kacang kedelai, kacang tanah, tepung terigu, berasketan, pakan ternak, biji plastik, aspal, dan plat baja.

Berita penumpukan kon-tainer memang cukup mem-buat KPPBC Belawan men-jadi sorotan. Sebagai calonKPPBC Tipe Madya Kepa-beanan, tentunya hal terse-but akan berpenguruh padaupaya-upaya perbaikanyang tengah dijalankan.Namun, dengan kerja kerasdari seluruh pegawai KPPBCBelawan yang ditunjukkandengan pencapaian targetbulannya yang bisa menca-pai 100 persen lebih, mem-buktikan kalau pelayanandan pengawasan yang dija-lankan saat ini sudah optimaldan memberikan kepastianbagi pengguna jasa.

MENUMPUK. Meningkatnya frekuensi keluar masuk barang ekspor, impor dan kontainer kosong, menimbulkan terjadinya penumpukan kontainer di UTPK Gabion.

SARANA DAN PRASARANA. Minimnya sarana dan prasarana, serta sempitnya lahan penumpukan kontainer, menjadiperhatian utama pihak Pelindo Belawan untuk segera dilakukan pembenahan.....

FOTO-FOTO DOK. KPPBC BELAWAN

adi

28 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

epedulian terhadap masyarakat ekonomi lemahmemang sangat dibutuhkan saat ini. Meningkat-nya harga-harga kebutuhan pokok yangmenyebabkan semakin rendahnya daya beli ma-syarakat, menjadi pemicu bertambahnya jumlah

masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan,baik bantuan sosial maupun bantuan pendidikan.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Kantor PelayananUtama (KPU) Batam merasa terpanggil untuk membantumeringankan kebutuhan masyarakat ekonomi lemah yangada di sekitar KPU Batam, yang dituangkan ke dalamsurat edaran no. SE-305/KPU.02/2008 tanggal 31 Maret2008 tentang program kepedulian sosial KPU Tipe BBatam, yang diberi nama “KPU Tipe B Batam Peduli” ataudisingkat “Bea Cukai Peduli”

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan KPU Ba-tam, yang juga sebagai pengurus program bea cukaipeduli, Aris Sudarminto, ide pembentukan program beacukai peduli diilhami oleh kegiatan sosial yang selalu dila-

kukan Masjid Baitut Takwa Kantor Pusat, untuk itu parapegawai pun merasa perlu mencontoh kegiatan sosial ter-sebut, dengan melakukan kegiatan sosial di sekitar KPUBatam.

“Dengan ide ini maka kami melakukan survei kepadaseluruh pegawai, apakah mereka mau membantu prog-ram bea cukai peduli yang dananya berasal dari potongangaji pegawai. Hasilnya seluruh pegawai sangat antusiasmemberikan bantuan dan dengan keikhlasan hati pega-wai rela gaji mereka dipotong untk membantu programini,” papar Aris.

Lebih lanjut Aris menjelaskan, program kepedulian so-sial ditujukan untuk kegiatan bakti sosial bagi masyarakatkurang mampu di bidang pendidikan berupa bea siswa,pemberian sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-la-in. Untuk bidang kesehatan berupa pemeriksaan kesehat-

KPU BATAMLAUNCHINGPROGRAMBEA CUKAI

PEDULIProgram bea cukai peduli dilaksanakan

untuk membantu masyarakatsekitar Batam, baik berupa bantuansosial maupun bantuan pendidikan.

BANTUAN PENDIDIKAN. Pegawai KPU Batam secara simbolis memberikanbantuan pendidikan berupa paket sekolah untuk 150 siswa baru.

FOTO BERSAMA. Pegawai KPU Batam foto bersama dengan anak-anak yang telah mengikuti khitanan masal.

K

FOTO-FOTO DOK. KPU BATAM

DAERAH KE DAERAH

29WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

ersama staf Biro Humas, kunjungan kerja ini membawa rombongan wartawanmedia ibukota yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ekonomi dan Moneter.Rombongan yang berjumlah kurang lebih 50 orang ini berangkat dari KantorDepartemen Keuangan (Lapangan Banteng) pada 10 Juli 2008.

Setibanya di Cirebon berbagai acara sudah menanti. Untuk acara pertamadiisi dengan presentasi dan diskusi dengan pembicara masing-masing, DjokoKusmartoto dari Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Pendapat Negara,perwakilan PT. British American Tobacco Indonesia (BATI), Lukir Daud, Kepala KantorPelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A 4 Cirebon, Kukuh Basukidan Walikota Cirebon, Subadri.

Pada sesi pertama presentasinya, Djoko Kusmartoto menyampaikan materi tentangarah kebijakan cukai hasil tembakau 2009. Disebutkannya bahwa, prioritaspemerintah terhadap kebijakan cukai adalah untuk penerimaan cukai, tenaga kerja dankesehatan. Untuk tahun 2009 tidak ada tambahan beban total bagi Industri HasilTembakau (IHT). Dan diperkirakan pertumbuhan produksi 5 persen hingga maksimal260 milyar batang/ tahun pada tahun 2015.

Sedangkan dalam rangka perbaikan administrasi Cukai Hasil Tembakau (CHT), lan-jut Djoko, langkah yang diambil pemerintah adalah pelaksanaan Undang-Undang Cu-kai, pemberantasan rokok atau cukai illegal, pengembangan industri, Dana Bagi HasilCukai 2 persen, kebijakan tarif cukai untuk mendorong ekspor hasil tembakau, dan re-gistrasi mesin pembuat rokok.

Untuk kebijakan cukai hasil tembakau, pemerintah mentargetkan penerimaan APBNnaik yaitu target CHT APBN 2009 sekitar Rp. 47 Triliun. Sementara itu tarif spesifik

an gratis, khitanan masal,bantuan biaya pengobat-an, dan lain-lain.Sedangkan untuk bantu-an di bidang ekonomiberupa sumbangan sem-bako, pinjaman lunakuntuk usaha modal kecil,dan lain-lain.

Sebagai launchingprogram bea cukai pedu-li KPU Batam melaksa-nakan dua kegiatan so-sial yang dilaksanakanpada bulan Juli 2008,yaitu, khitanan bersamauntuk 30 anak yang ber-domisili di sekitar KPUBatam dan komplek pe-rumahan bea cukai,yang dilaksanakan pada7 Juli 2008 di Aula KPUBatam. Dan, sumbanganpaket sekolah berupatas, buku dan alat tulisuntuk 150 siswa baruSekolah Dasar di sekitarKPU Batam.

“Untuk khitanan ma-sal, KPU Batambekerjasama dengan po-liklinik KPU Batam dima-na setiap peserta selaintidak dipungut biayakhitan dan obat-obatan,juga diberikan hadiahberupa baju koko, sarung,peci, paket sekolah, danuang. Sementara untukbantuan pendidikan,KPU Batam bekerjasa-ma dengan Badan AmilZakat Kota Batam,” ujarAris.

Untuk kedepannya,KPU Batam juga beren-cana mengadakankegiatan sosial dibidangkesehatan yang diberi-kan cuma-cuma untukwarga disekitar KPU Ba-tam. Kegiatan tersebutbertujuan agar bea cukaimenjadi lebih dekatdengan masyarakat, danmampu memberikancontoh kepada instansipemerintah lainnya.

Karena, tidak hanyaperusahaan swasta sajayang mampu membuatprogram corporate socialresponsibility, tapiinstansi pemerintah punbisa melaksanakantanpa menyalagunakanjabatan atau kedudukandalam pengumpulandananya, karena berasaldari dana resmi yang sa-ngat bisa dipertanggung-jawabkan.

KUNJUNGAN KERJAPERS KE CIREBONBiro Hubungan Masyarakat (Humas) Departemen

Keuangan, pada 11 Juli 2008 menyelenggarakan kunjungankerja pers ke pabrik rokok dan pelabuhan di Cirebon,

Jawa Barat yang dimaksudkan untuk menyampaikan visidan arah kebijakan Departemen Keuangan terutama

kebijakan pengelolaan keuangan mengenai penerimaancukai dan pelayanan kepabeanan.

SALAH SATU KUNJUNGAN ke pabrik rokok kecil Pabrik Rokok Panamas dan Samijaya.

B

FOTO-FOTO WBC/RIS

adi

30 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

dilanjutkan secara gradual menggantikan tariff advalore-um dan penerapan simplikasi HJE dalam satu kelompok.

Sesi kedua presentasi disampaikan pihak BATI yangdiwakili oleh Lukir Daud yang memaparkan tentang PT.BAT produsen rokok nomor dua di dunia dan beroperasidi 180 negara yang memproduksi melalui 47 pabrik di 40negara. Sebagai market leader di lebih dari 50 negaradengan volume penjualan grup tahun 2007 sebanyak 684miliar batang. BAT mempekerjakan lebih dari 53.000karyawan dan telah menyumbang £ 17 miliar lewat pajakdan cukai.

Sementara itu, lanjut Lukir, di Indonesia PT BAT (PT.BATI) telah menjalankan produksinys sejak 90 tahun yanglalu dan merupakan salah satu penanam modal asingyang pertama di Indonesia dan menjadi perusahaan ter-buka sejak tahun 1979. Saat ini merupakan satu-satunyaperusahaan yang fokus pada segmen rokok putih untukpasar domestik dan memprakarsai program kemitraandengan petani tembakau di Lombok melalui kerjasamadengan lebih dari 1900 petani yang menyumbang sekitarUS$ 20 juta dari ekspor daun tembakau pada tahun 2007dan memiliki total investasi sekitar USD 36.5 juta di Indo-nesia.

Kepada pemerintah Indonesia, lanjut Lukir, BAT men-dukung adanya Roadmap Industri Tembakau 2007-2020

yang telah disetujui antara Depar-temen Keuangan dan DepartemenPerindustrian. Dalam hal inipemerintah hendaknya memberi-kan kepastian usaha kepadaindustri dengan membuat elabora-si mengenai Roadmap KebijakanCukai IHT yang sesuai denganRoadmap IHT 2007-2020.

Di sesi ketiga, Kepala KPPBCCirebon, Kukuh Basuki menerang-kan tentang tugas dan fungsiKPPBC dalam mengumpulkan tar-get penerimaan negara yang telahditetapkan pemerintah. Dalammenjalankan tugasnyan, KPPBCmemiliki fungsi antara lain mem-berikan pelayanan teknis,memberikan perijinan dan fasilitasdi bidang Kepabeanan dan Cukai,melaksanakan pemungutan danpengadministrasian Bea Masuk,Cukai dan pungutan negara lain-nya yang dipungut oleh DirektoratJenderal, melaksanakan intelijen,patroli, penindakan danpenyidikan dibidang kepabeanandan cukai dan lain sebagainya.

Karena itu dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsinya, lanjutKukuh, KPPBC ini dibagi menjaditiga aspek, yaitu aspek pelayan-an, aspek pengawasan dan aspekpendukung.

Dunia usaha dan industri yangada di Cirebon yang berkaitandengan pelayanan kepabeanandan cukai adalah sebanyak 222obyek, meliputi importir produsen2 buah, Eksportir fasilitas KITE 4buah, eksportir umum 1 buah,kawasan berikat 5 buah, pabrikHT besar 3 buah, pabrik HT kecilsekali 205 dan pabrik etil alkohol2 buah.

Realisasi penerimaan BeaMasuk dan Cukai KPPBC Tipe A4

Cirebon pada semester pertama tahun anggaran 2008adalah sebesar Rp. 502.964.681.272, dengan demikianpencapaian target sebesar 51,82 persen. Namundemikian ditegaskan Kukuh, hasil pencapaian nilai kiner-ja tersebut membutuhkan perbaikan untuk masa menda-tang dan diharapkan hasil tersebut menjadi pendorongbagi pegawai di lingkungan KPPBC Cirebon untuk lebihmeningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakatusaha.

Setelah dilakukan presentasi, rombongan staf humasDepkeu dan wartawan melihat lebih dekat tentang prosespembuatan rokok di pabrik BATI yang diproduksi denganmenggunakan mesin moderen, selesai makan siang,rombongan meninjau salah satu pabrik rokok golongankecil, Pabrik Rokok Panamas dan Pabrik Rokok Samijayayang terletak di Astana Langgar Kecamatan LosariKabupaten Cirebon,setelah sebelumnya meninjau pela-buhan laut Cirebon. Berbeda dengan yang sebelumnya,pengerjaan pembuatan rokok ini dilakukan secara manualdengan cara dilinting dengan tangan oleh 100 tenagapelinting yang per-orangnya mendapat upah sebesarRp.15.000 perhari. Keesokan harinya, Sabtu, pukul 9.00rombongan bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta.Rombongan dilepas oleh perwakilan dari PT. BAT Indone-sia, tepat pukul 10.30 WIB.

SELESAI MENYAMPAIKAN PRESENTASI, Kepala KPPBC Tipe A4 Cirebon memberikan kenang-kenangankepada para perwakilan dari PT.BATI dan Badan Kebijakan Fiskal.

ris

DAERAH KE DAERAH

31WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaluiDirektorat Penindakan dan Penyidikan (P2)menyelenggarakan pelatihan operator X-Ray tahun2008. Pelatihan yang diikuti oleh 32 peserta siswaini dibuka secara langsung oleh Direktur P2, Jusuf

Indarto dan berlangsung selama dua hari, yaitu 15-16 Juli2008. Bertempat di Aula Gedung B Kantor Pusat DJBC.

Dalam sambutan pembukaan pelatihan, Jusuf Indartomengatakan bahwa Bidang P2 menjadi tolok ukur kinerja pe-ngawasan karena itu diperlukan aparat-aparat pengawasanyang handal dan terampil terutama dalam mengoperasikansarana dan peralatan pengawasan.

Mesin X-ray, lanjut Jusuf Indarto, merupakan peralatanpengawasan yang digunakan untuk melakukan verifikasibarang-barang impor maupun ekspor terhadap barang yangdilarang dan dibatasi penggunaannya. Untuk itu diperlukantenaga operator yang memadai untuk mengoperasikan alattersebut.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tenaga ope-rator adalah melalui pelatihan. Ke-32 peserta pelatihandiajarkan mengenai materi-materi pengoperasian mesin X-ray yang dibagi menjadi dua bagian. Materi yang diberikandalam pelatihan hari pertama meliputi; Dasar-dasar X-ray,Pengenalan Komponen X-ray, Modus Operandi dan TehnikPenyembunyian Narkotika dan Psikotropika.

Para peserta terdiri dari para pelaksana, baik pelaksanaadministrasi maupun pelaksana pemeriksa dari beberapaKantor Pelayanan dan Pengawasan (KPPBC) di beberapawilayah di Indonesia antara lain dari KPU Batam, KPPBCTanjung Balai Karimun, Belawan, Medan, Dumai, Pekanbaru,

PELATIHAN UNTUK TENAGA

OPERATORX-RAY

Untuk memenuhi kebutuhantenaga operator X-ray di pelabuhan

laut maupun bandar udara.

Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandung, Juanda, Tanjung Emas,Yogyakarta, Surakarta, Ngurah Rai, Manado dan Nunukan.

Dalam pelatihan ini ada lima orang pengajar yang berasaldari Hemanz dan L3 Comunication (sebagai pihak penyediamesin X-ray) dan satu orang trainer dari Direktorat P2, KantorPusat DJBC.

Sedangkan materi pada hari kedua, 16 Juli 2008 sekali-gus sebagai acara penutupan meliputi; lanjutan ModusOperandi dan Tehnik Penyembunyian Narkotika dan Psikotro-pika, Program X-ray dan Pencitraan X-ray, serta Praktek X-ray.

Sebelum acara pelatihan dimulai terlebih dulu dilakukanpenyematan tanda peserta pelatihan operator X-ray kepadakomandan pasukan dilakukan oleh Kasubdit Sarana Operasi,Ahmad Budiyanto. Hadir juga dalam pembukaan pelatihantersebut, Kepala Seksi Penindakan IV, Duki Rusnadi selakuKetua Panitia, Kasubdit Intelijen, Maman Anurachman.

PENYEMATAN TANDA PESERTA pelatihan sebagai dimulainya PelatihanOperator X-ray 2008.

D

FOTO BERSAMA para peserta pelatihan dan trainer.

PENGAWASAN

FOTO-FOTO WBC/ATS

ris

32 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

ntuk yang ke-10kalinya di tahun2008 ini, KantorPengawasan danPelayanan Bea

dan Cukai (KPPBC) TipeA1 Soekarno-Hatta (SH)berhasil menggagalkanupaya penyelundupan psi-kotropika jenis ketaminedan shabu-shabu. Tersang-ka yang mengaku telah tigakali ke Indonesia dan satukali dapat lolos menyelun-dupan ketamine dan shabu-shabu ini, dalam menjalan-kan aksinya menggunakanmodus lama dan mampupengecohkan pengawasanyang dilakukan petugas.

Menurut Kepala SeksiPenindakan dan Penyidikan

(P2) KPPBC SH, Eko Dharmanto, tegahan ini diawali denganadanya informasi pada 11 Juli 2008, yang menyebutkan padaSabtu 12 Juli 2008 akan ada tiga orang warga negara Taiwanyang datang ke Indonesia dengan menggunakan pesawatViva Macau. Atas informasi tersebut, petugas langsung mem-berikan atensi terhadap ketiga warga negara Taiwan tersebut.

“Setelah ditunggu-tunggu, kami tidak menemukan ketigawarga negara Taiwan tersebut, rupanya mereka ini datangsecara terpisah untuk mengecohkan kami. Namun, salah sa-tu petugas kami merasa curiga terhadap salah satu penum-pang yang waktu itu sedang memperbaiki sesuatu yang adadi dalam tubuhnya. Dengan kecurigaan tersebut petugaslangsung menghampirinya dengan menepuk badan dari ter-sangka,” ungkap Eko.

Dari kecurigaan tersebut, petugas langsung memeriksatersangka dan kedapatan dalam tubuh tersangka terdapatketamine dan shabu-shabu yang disimpan dalam lekukantubuh hingga ke celana dalamnya. Karena informasi yangdidapat adalah tiga orang, petugas meminta tersangka untukmenunjukan kedua temannya yang lain. Rupanya kedua ter-sangka lainnya telah lolos lebih dulu namun masih disekitarbandara sambil menunggu.

Berkat kejelian petugas, akhirnya ketiga warga negaraTaiwan yaitu Wang Pei Ta, Yeh Yu Tshu, dan Tseng Kuo En,berhasil diamankan oleh petugas dan dari pemeriksaanterhadap ketiga tersangka ditemukan dalam tubuh mereka5,2 kg ketamine dan 200 gram shabu-shabu.

“Ini merupakan modus lama, dan kami hampir terkecohdengan modus tersebut. Ketiga tersangka ini dapat kamisimpulkan berkaitan dengan tersangka lainnya, karena daritanda tato yang ada di tubuh mereka sama dengan tersangkasebelumnya. Sehingga mereka ini merupakan jaringanpsikotropika lintas negara yang dikoorodinir secara baik diMacau,” ujar Eko.

Masih menurut Eko, warga negara Taiwan ini menda-pat upah sebesar 10 juta untuk membawa shabu-shabu,dan 35 juta untuk membawa ketamine ke Indonesia. Jikanegara lain menerapkan hukuman mati untuk yang mem-bawa psikotropika jenis ini, di Indonesia mereka hanyadikenakan undang-undang kesehatan yang hukumannyarelatif ringan dibandingkan dengan negara lain.

SHABU DANKETAMINE

KEMBALI DITEGAH KPPBC SHWalaupun modus yang digunakantergolong lama, tersangka mampu

mengecoh petugas sehingga dapat kelu-ar dari bandara dengan tenang. Namun,

berkat kejelian petugas yang curigaterhadap salah satu tersangka, akhirnya

ketiga tersangka bisa diamankan.

BARANG BUKTI. Para tersangka menyimpan barang bukti ketamine dan shabu-shabu dalam lekukan tubuh hingga ke bagian celana dalam.

EKO DHARMANTO. Ini merupakanmodus lama dan kami hampirterkecoh dengan modus tersebut.

U

PENGAWASAN

DOK. KPPBC SH

WBC/ATS

adi

33WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

enegakan hukum bagi pengemplang pajak bea ma-suk dan PDRI kini terus dilakukan oleh jajaranDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal initentunya selain untuk menegakan hukum, juga seba-gai penertiban administrasi yang kadang dianggap

remeh oleh para pengguna jasa dalam hal pembayaran pajak.Seperti yang dilakukan oleh KPPBC SH pada 10 Juli

2007, yang menyita aset gedung dan lahan milik PT.JBMA sebagai perusahaan penanam modal asing (PMA)asal Malaysia yang bergerak di bidang otomotif, karenatelah menunggak pembayaran bea masuk sebesar Rp. 3milyar dan menungak PDRI sebesar Rp.800 juta.

Dalam jangka waktu 14 hari, tunggakanpajak bea masuk dan pajak dalam rang-ka impor (PDRI) harus segera dilunasi

oleh PT. JRD Bright Motor Assemblers(JBMA). Jika dalam jangka waktu terse-

but tidak juga dilunasi, Kantor Peng-awasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

(KPPBC) Soekarno-Hatta (SH) akansegera melimpahkan aset perusahaan

tersebut ke Kantor Lelang Negara untuksegera dilakukan pelelangan.

Perusahaan PMA yang terletak di jalan Danau Sunter Ba-rat A-3/4 Rt 001 Rw 10 Kelurahan Sunter Agung JakartaUtara dan jalan Raya Cikande Rangkas Bitung Km.5 Desakareo, Jawilan Kabupaten Serang ini, berdasarkan temuanhasil audit yang dilakukan pada tahun 2006, diketahui masihmemiliki tagihan bea masuk dan PDRI. Dari temuan tersebut,pihak KPPBC SH telah melakukan beberapa kali penagihan,namun perusahaan tersebut tidak segera melunasinya.

Menurut Kepala KPPBC SH, Rahmat Subagio, yang da-tang langsung ke lokasi penyitaan, berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak de-ngan surat paksa dan peraturan Pemerintah RepublikIndonesia nomor 135 tahun 2000 tentang tatacara penyitaandalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, KPPBCSH melakukan penyitaan ini karena pihak perusahaan dinilaitidak memiliki itikad baik saat dilakukan penagihan yang dila-kukan beberapa kali melalui surat.

“Kita sudah peringatkan sejak 2006 lalu sebanyak tiga kali,namun mereka tidak ada keseriusan. Selain itu, kita jugasudah mencoba secara informal melalui jalur persuasif, tetapitetap gagal. Untuk itu, apabila dalam waktu dua minggu setelahmenyitaan ini mereka tetap tidak membayar, aset ini akan di-lelang di kantor Pelelangan Negara,” papar Rahmat Subagio.

Lebih lanjut Rahmat menambahkan, jumlah aset denganlahan kantor seluas dua ribu meter persegi ini diperkirakanmencapai Rp.9 milyar, namun karena hutang perusahaantersebut hanya Rp. 3 milyar maka sisa hasil pelangan akandiserahkan kembali ke perusahaan tersebut.

Proses penyitaan dalam bentuk aset yang pertama kalinyadilakukan oleh KPPBC SH ini, sebelumnya juga telahberkoordinasi dengan KPPBC Jakarta dan Kantor PelayananUtama (KPU) Tanjung Priok. Selain itu, proses penyitaan ter-sebut dalam mempersiapkannya memakan waktu dua ming-gu dengan melibatkan dua tim yang terdiri dari 30 personil,yaitu tim Seksi Perbendaharaan dan tim P2.

Proses pelaksanaan penagihan dengan surat paksamelalui upaya penyitaan ini, dilakukan KPPBC SH seba-gai upaya dalam pendefinitifan piutang negara sehinggahak-hak keuangan negara tetap terpenuhi.

KPPBC SHSITA ASET

PERUSAHAANMALAYSIA

P

DISITA. Setelah dilakukan upaya persuasif dan penagihan sebanyak tiga kali namun tidak juga dilunasi, KPPBC SH akhirnya menyita aset gedung dantanah milik perusahaan PMA asal Malaysia.

WBC/ATS

adi

34 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

engenai latar belakang dilakukannya RakornasPengawasan di lingkungan DJBC, diutarakanDirektur P2 DJBC, Jusuf Indarto. Rakor peng-awasan dilaksanakan setelah melihat adanyabeberapa masukan dari pusat maupun daerah

dimana perlu dilakukan pembahasan secara komprehen-sif mengenai permasalahan-permasalahan yangberkaitan dengan bidang pengawasan dan penegakanketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. Termasuk ju-ga hubungan dengan instansi lain dan kebutuhan dariunit-unit pengawasan di daerah serta bagaimana solusidari permasalahan yang ada.

Disamping itu yang melatarbelakangi rakornas penga-wasan, saat ini banyak sekali peraturan-peraturan dibidang kepabeanan dan cukai yang dirasa harus segera

disesuaikan, baik karena adanya perubahan terhadap un-dang-undang kepabeanan maupun cukai. Juga terdapatbeberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan saat ini.

“Selain itu tadi ada beberapa hal yang menurut kamisebenarnya (Dit.P2) telah diberi kewenangan yang luastetapi karena belum diatur tersendiri dalam suatu peraturanpelaksanaan sehingga penerapan wewenang pengawas-an menyulitkan petugas di lapangan,” ujar Jusuf Indarto.

Mengenai tujuan dilakukannya rakornas, ditegaskanJusuf Indarto, hal ini sudah sesuai dengan pelaksanaantugas pokok dan fungsi Direktorat P2 dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2006 tentang Tu-gas Pokok dan Fungsi DJBC, yaitu Direktorat Penindakandan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan :a. Perumusan dan standarisasi serta bimbingan teknis

evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang in-telejen, intelejen dan penyidikan

b. Perumusan dan standarisasi serta bimbingan teknisdalam rangka penindakan pelanggaran ketentuan dibidang kepabeanan dan cukai

c. Perumusan dan standarisasi serta bimbingan teknispelaksanaan patroli

d. Perumusan dan standarisasi serta bimbingan teknispelaksanaan kegiatan penyidikan dan ;

e. Perumusan dan standarisasi serta bimbingan teknispelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan saranaoperasi.

Pada dasarnya dalam rakornas ini ditegaskan kembalibahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dida-sarkan pada Permenkeu Nomor 131 tahun 2006 tentangTugas Pokok dan Fungsi DJBC dimana fungsi utama dariDirektorat P2 adalah menyiapkan perumusan danstandarisasi serta bimbingan teknis, evaluasi pelaksana-an di bidang intelijen, pelaksanaan penindakan pelanggar-an peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindakpidana kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan

RAKORNAS PENGAWASAN. Dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan berbagai hal.

RAKORNASPENGAWASAN

DJBC 2008Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC) menyelenggarakan rapatkoordinasi nasional (rakornas)

pengawasan di lingkungan DJBC yangdiselenggarakan oleh DirektoratPenindakan dan Penyidikan (P2).

Rakor yang telah dilaksanakan sebanyakdua kali yaitu pada awal dan

pertengahan tahun 2008 ini membahasbeberapa hal yang telah yang disepakati

dan akan segera ditindaklanjuti.

M

PENGAWASAN

35WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran atas per-undang-undangan kepabeanan dan cukai. Dan diberikanpenekanan pada koordinasi antara semua unit P2 baik ditingkat daerah maupun di pusat sehingga dapatmenghasilkan sebuah sinergi yang harmonis dalam upayapenegakan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukaiterutama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tindak pidana yang melibatkan beberapawilayah kerja seperti pada kasus cukai di Makassar tahun2007 yang melibatkan beberapa Kantor PelayanandanPengawasan ( KPPBC) dan Kantor Wilayah (Kanwil).

SINERGI LAKSANAKAN TUGAS PENGAWASANBentuk sinergi antara unit kerja Direktorat P2 dengan

unit kerja di daerah seperti yang diharapkan bisa disam-paikan dalam sebuah gambaran seperti berikut. Dalampelaksanaan kegiatan pengawasan, fungsi pengendalian,

evaluasi, koordinasi dan analisa berada di Kanwil, sedang-kan KPPBC melaksanakan fungsi yang lebih teknislapangan seperti pemeriksaan sarana pengangkut, peng-awasan pembongkaran, penghitungan bea masuk, cukai,pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terha-dap kekurangan atau kelebihan bongkar, serta denda ad-ministrasi atas pelanggaran lainnya.

Dengan demikian di Kantor Pengawasan dan Pelayan-an Bea dan Cukai dalam pelaksanaannya harus berkoor-dinasi dengan Kantor Wilayah. Dalam hal ini fungsi peng-awasan pun tetap melekat di tiap Kantor Pengawasan danPelayanan dan tidak hanya dimiliki oleh Kantor Wilayah.

Fungsi Direktorat P2 Kantor Pusat DJBC adalah seba-gai perumus kebijakan dan melaksanakan standarisasidan bimbingan teknis, sehingga jika berpegang pada de-finisi pengawasan adalah kegiatan untuk mencegahpenyimpangan yang terjadi, maka dikirimkannya petugasKantor Wilayah atau Kantor Pusat untuk memeriksabarang di KPPBC, itu merupakan konsekuensi logis bagiatasan yang wajib mengawasi bawahan karena KPPBCitu dianggap tidak optimal dalam melakukan tugas penga-wasan.

Tugas dan peranan tim yang dikirim ke KPPBC samasaja dengan aparat pengawasan fungsional seperti Ins-pektorat Jenderal atau BPKP (Badan Pengawas Keuang-an dan Pembangunan) yang memeriksa kegiatan suatukantor. Perbedaannya di sini adalah tim yang dikirim olehKanwil atau Kantor Pusat mencakup aspek pencegahanmisalnya pada saat patroli laut tim yang dikirm bisa men-cegat kapal yang sedang dalam perjalanan, sedangkantim pengawasan fungsional Inspektorat Jenderal atauBPKP biasanya memeriksa kegiatan pengawasan yangsudah lewat.

Dalam pelaksanaan, tugas-tugas pengawasan maupunpenindakan yang dilakukan oleh Direktorat P2 di daerahberkoordinasi dengan unit P2 di daerah, baik dalamkegiatan penindakan maupun tindak lanjut dari kegiatanpenindakan. Dan sebaliknya dalam kegiatan-kegiatan unitdi daerah yang memerlukan bantuan bimbingan teknismaupun bantuan lain, Direktorat P2 selalu siap memberi-kan bantuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Dapat kami berikan contoh seperti dalam kasus penindak-an cukai di daerah Jawa Tengah dimana kami pernah mela-kukan operasi bersama antara Direktorat P2 dengan KanwilJawa Tengah dan DIY, serta KPPBC Kudus. Atau dalam ke-giatan patroli bersama di Tanjung Balai Karimun yang setiaptahun kami laksanakan bersama,” imbuh Jusuf Indarto.

SINERGI PENGAWASAN. Diharapkan kedepannya koordinasi antar unit pengawasan makin baik.

BEBERAPA PERMASALAHAN yang dibahas salah satunya yaitu belumdiaturnya tentang penindakan terhadap barang tertentu yang pengawasanpengangkutannya dalam daerah pabean dilakukan oleh DJBC

FOTO-FOTO DOK. WBC

36 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

KESEPAKATAN, USULAN DAN RENCANA KEDEPANBeberapa hal dibahas dalam rakor tersebut dan meng-

hasilkan kesepakatan, usulan dan rencana untuk kedepan-nya, yaitu :a. Disepakati perlunya dilakukan pembahasan lebih lanjut

terhadap 12 permasalahan yang terkait tata laksana/peraturan kepabeanan dan cukai yang memerlukanpengkajian dan penjabaran lebih lanjut untuk penyem-purnaan Standard Operating Procedure (SOP) penga-wasan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mem-bentuk sebuah tim pengkajian permasalahan ketentu-an di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai.

b. Usulan penambahan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), baik dengan penambahanpegawai dengan kualifikasi khusus (nakhoda,komandan patroli, PPNS (Penyidik Pegawai NegeriSipil), ABK (Anak Buah Kapal) kapal patroli, ataudengan mengadakan diklat-diklat seperti diklatnavigasi, intelijen, Customs Narcotic Team, IdentifikasiCPO, PPNS, Ship Search, pawang anjing pelacaknarkotik, menembak untuk ABK kapal patroli

c. Rencana biaya operasi masing-masing KPPBC,Kanwil dan Kantor Pelayanan Utama (KPU).

d. Usulan penambahan dan perbaikan sarana operasi

Sebagai hasil dari rakornas tersebut maka disepakatiuntuk membentuk sebuah tim pengkajian permasalahanketentuan di bidang pengawasan kepabeanan dan cukaiyang membahas 12 permasalahan yang ada, dimana timini dibagi lagi menjadi 12 sub-tim sesuai denganpermasalahan yang ada. Ke-12 tim tersebut adalah:a. Penyempurnaan peraturan mengenai premi dan

insentif kinerja (cukai)b. Peraturan tentang penindakanc. Revisi ketentuan mengenai penarikan kapal dan

pemeriksaan kapald. Perijinan dan pemakaian senjata Ship to Shipe. Kajian komprehensif mengenaif. Kajian komprehensif mengenai KITEg. Peraturan tentang pengawasan barang-barang yang

belum diselesaikan kewajiban pabeannya di daerahpabean

h. Surat Direktur P2 kepada Direktur Jenderal tentang pe-netapan Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop)sebagai UPT (Unit Pelaksana Tugas) Kanwil Jakartadengan wilayah kerja patroli laut meliputi wilayah ker-ja melengkapi SE No.20/BC/2007

i. Revisi mengenai ketentuan TokoBebas Bea (TBB)j. Revisi mengenai ketentuan BC 2.3 antar Kanwilk. Peraturan mengenai B.C 2.3 penumpangl. Peraturan mengenai sanksi pelanggaran barang

penumpang.

Beberapa permasalahan yang lainnya adalah belum di-aturnya tentang penindakan terhadap barang tertentuyang pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabe-an dilakukan oleh DJBC. Atas hal-hal tersebut maka dila-kukan penyempurnaan ketentuan mengenai tindak lanjutpenindakan sehingga tidak membingungkan petu gas dilapangan.

PENYEMPURNAAN PERATURAN PREMI DAN INSENTIFKINERJA

Terdapat hal-hal baru dalam bidang pengawasan yangdihasilkan dari rakornas pengawasan, baik dari segimekanisme maupun aturannya, antara lain :

Pertama, penyempurnaan peraturan mengenai premidan insentif kinerja (cukai). Hal ini sebagai pelaksanaandari pasal 64 huruf e UU No.39 Tahun 2007 tentang Peru-bahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dimanadalam pasal tersebut disebutkan bahwa DJBC diberikaninsentif atas dasar pencapaian kinerja di bidang cukai.

Selama ini penerimaan cukai hampir selalu melebihi tar-get yang ditetapkan dalam APBN sehingga amatlah wajarprestasi tersebut diberikan reward kepada DJBC dimanareward tersebut dimanfaatkan dalam bentuk :l Imbalan prestasi untuk pegawai yang melaksanakan

kegiatan pelayanan, pengawasan dan penerimaan dibidang cukai

l Dana penunjang untuk pengadaan/ pemeliharaan sara-na dan prasarana dalam pelayanan, pengawasan danpenerimaan di bidang cukai

l Dana operasional untuk pelaksanaan tugas pokok danfungsi DJBC lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen.

Kedua, perijinan dan pemakaian senjata api. Hal inisebagai tanggapan atas berbagai permasalahan dalampenggunaan senjata api dinas dalam DJBC dimana dalamUU mengenai Kepabeanan maupun Cukai diatur bahwapetugas DJBC dalam pelaksanaan tugasnya dapatdibekali dengan senjata api yang kemudian dipertegasdalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1996tentang Penggunaan Senjata Api Dinas DJBC. Akantetapi tidak ada peraturan dibawahnya yang menjelaskantentang tata cara penggunaan senjata api sebagaimanadiamanahkan dalam peraturan pemerintah tersebut.Sehingga dalam pelaksanaannya mengakibatkanterjadinya berbagai hambatan serta kerancuan sepertidalam masalah pengeluaran ijin penguasaan pinjampakai. Dalam PP Nomor 56 tahun 1996 disebutkan bahwaijin penguasaan pinjam pakai diberikan oleh DirekturJenderal atas kuasa Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya hinggasaat ini masih menggunakan ijin penguasaan pinjampakai yang dikeluarkan oleh Kepolisian dalam beberapakeadaan menimbulkan berbagai permasalahan sepertibiaya yang tinggi dan terbatasnya wilayah berlakunya ijintersebut hanya pada daerah kewenangan kepolisiandaerah yang mengeluarkan ijin.

Ketiga, penetapan Pangsarops Tanjung Priok sebagaiUnit Pelaksana Tugas di bawah Kanwil Jakarta.

Keempat, revisi ketentuan tentang penarikan dan pe-meriksaan sarana pengangkut. Dibahas mengenai tujuanpelaksanaan patroli laut, wilayah patroli (seluruh wilayahIndonesia, zona tambahan, ZEE, landas kontinen teruta-ma pada pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunanlainnya dan selat yang digunakan untuk pelayaran interna-sional), hal-hal dalam persiapan patroli laut, pelaksanaanpatroli, penyelesaian patroli dan ketentuan-ketentuan laiseperti larangan dalam kegiatan patroli, kebocoran dankebakaran sarana pengangkut, kapal patroli tugas perban-tuan.

Kelima, Toko Bebas Bea (TBB), BC 2.3 antar Kanwil, BC2.3 penumpang dan sanksi pelanggaran barang penumpang.

Mengenai kelanjutan dari pelaksanaan rakornasselanjutnya, ditegaskan Jusuf Indarto bahwa kegiatan iniakan dilaksanakan secara berkesinambungan denganmempertimbangkan berbagai hal sehingga nantinya tiapunit pengawasan pada tiap tingkatan mampu memahamitugas pokok dan fungsinya masing-masing sertapermasalahan-permasalahan di bidang pengawasan da-pat diselesaikan dan dikoordinasikan dengan baik.

“Diharapkan kedepannya koordinasi antar unit penga-wasan makin baik sehingga pada saat Direktorat P2 ha-rus melakukan operasi kepabeanan dan cukai ke Kanwilatau KPPBC tidak lagi dianggap sebagai sebuah arogansikekuasaan yang terjadi, tetapi justru menjadi mitra kerjadan pembimbing bila ditemukan permasalahan. Harapanlain adalah Direktorat P2 dapat menerima masukan baikkritik maupun saran untuk perbaikan kinerja di bidangpengawasan secara khusus dan kinerja dan citra DJBCsecara umum,sehingga tugas pokok dan fungsi yang di-amanahkan kepada Direktorat P2 dapat dijalankan denganpenuh tanggung jawab,” ujar Jusuf Indarto.

PENGAWASAN

ris

JAKARTA. Panitia Masjid Baitut Taqwa KP-DJBC, bidang zakat dan infak pada11 Juli 2008 melakukan Bakti Sosial Bea dan Cukai Peduli Pendidikan denganmenyerahkan bantuan 290 paket berupa tas dan buku-buku serta perlengkapanlainnya sejumlah Rp 28 juta. Penyerahan secara simbolis kepada 10 anakkurang mampu di lingkungan masjid Al-quroba terminal Rawamangun, dilakukanpertama oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, menyusulkemudian Sekretaris DJBC Kamil Sjoeib, Direktur P2 Jusuf Indarto, DirekturKepabeanan Internasional Wahyu Purnomo, Kepala Kanwil DJBC Jakarta HeruSantoso, Kepala Kanwil DJBC Banten Bachtiar, Tenaga Pengkaji BidangPengembangan dan Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai Susiwiyono, danKetua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitut Taqwa Aziz Syamsu Arifin.

JAKARTA. Departeman Keuangan (Depkeu) RI menyelenggarakan acaraSilahturrahmi dan Siraman Rohani pada 15 Juli 2008 di Auditorium KP-DJBC.Acara ini dihadiri pejabat eselon I, II, III dan IV dilingkungan DepertemenKeuangan dengan menampilkan trainer Konsultan SDM Bambang S. Wibowo,dari Lembaga Manajemen Terapan Trusctco dengan tema Perubahan PerilakuDalam Mendukung Reformasi Birokrasi di Lingkungan Depkeu. Hadir dalamacara tersebut diantaranya Sekretaris Departemen Keuangan Mulia P. Nasutiondan Kepala Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Permana Agung.

JAKARTA. Pengurus Kopesat DJBC dalam rangka Hari Koperasi ke-61, melaksanakan beberapa kegiatan bakti sosial. Kegiatan pertama yakni pembagian voucher belanjakepada PKD, cleaning service dan pegawai masjid Baitut Taqwa masing-masing sebesar Rp. 50.000 serta pembagian voucher belanja kepada pegawai yang mengikuti senam.Pembagian ini dilakukan pada 11 Juli 2008 usai melakukan senam kesegaran jasmani. Sementara pada tanggal 18 Juli 2008 dilaksanakan kegiatan donor darah di AuditoriumGedung B KP-DJBC yang dalam acara tersebut darah yang berhasil dikumpulkan dari pegawai sebanyak 87 Tampak pada gambar kiri, Ketua Kopesat KP-DJBC Aziz SyamsuArifin menyerahkan voucher belanja kepada pegawai yang mengikuti senam, dan gambar kanan Dirjen Bea dan Cukai yang sedang mendonorkan darahnya.

JAKARTA. Dalam rangka Hari Koperasi ke-61, Kopesat KP-DJBC menyelenggarakan bazaar pada 18 Juli 2008 yang diikuti kurang lebih 60 stand yang menjualberbagai variasi seperti makanan, tanaman, batik, baju muslim, assesoris, jasa kesehatan, buku-buku islam, dan lain sebagainya. Bazar satu hari ini diselenggarakandi belakang gedung utama KP-DJBC dan dibuka Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi didampingi staf inti dengan melakukan pemotongan pita (gambar kiri). Didalamacara pembukaan bazaar ini Anwar Suprijadi di dampingi Kepala Kantor Wilayah Bank BRI juga meresmikan penggunaan ATM dan penerimaan pelayanan tabunganBank BRI di gedung baru yang terletak disamping gedung Kopesat. Dalam peresmian pemakaian gedung ini juga dilakukan penyerahan cindera mata kedua belahpihak. Usai sambutan, dilakukan pengundian nomor rekening pegawai di BRI yang grand prize berupa satu unit sepeda motor kepada pemegang rekening BRI yangjatuh kepada nomor rekening atas nama Ekowati (pelaksana Dit. Fasilitas).

SEPUTAR BEACUKAI

37WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

38 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

JAKARTA. Pada 17 Juni 2008 Ketua BAPOR Ditjen Bea dan Cukai Sonny Subagyo membuka acara pertandingan olahraga dalam rangka memperingati HUT RI ke-63 tahun 2008. Pembukaan ini dihadiri ketua panitia pelaksana Evi Suhartantyo dan perwakilan dari masing-masing Direktorat, Kanwil Jakarta dan dari Kanwil Banten.Acara tersebut diisi dengan penyerahan piala bergilir Bapor yang pada tahun 2007 Direktorat P2 menjadi juara umum. Untuk tahun ini lomba yang dipertandingkanadalah Bulutangkis, Bola Voli, Basket dan Sepak Bola. Kiriman Dit. P2

JAKARTA. Di sela-sela kesibukan yang luar biasa, Dewan Kemakmuran Masjid(DKM) KPU Tanjung Priok meluncurkan program Baca Tartil Al-Quran (BTA)pada hari Kamis (24/4) di Masjid Baitut Taubah Gedung Induk Lantai 5 KPU BeaCukai Tanjung Priok. Menurut Ketua DKM M. Hakim Satria, BTA dilaunchingsebagai solusi bagi para pegawai untuk mampu membaca Al-Quran. BTA dapatdigelar di ruang masing-masing bidang atau di masjid terdekat. Sampai saat ini,sudah 100 orang terdaftar sebagai peserta, tampak, suasana pengajaran setelahlaunching. Kiriman Arie Julianto - KPU Tanjung Priok

LAMPUNG. Dharma Wanita Persatuan KPPBC Bandar Lampungmenyelenggarakan pertemuan rutin sekaligus silahturahmi pengurus dan anggotaDharma Wanita Persatuan pada bulan Juni lalu. Pertemuan rutin yang dipimpin KetuaDWP KPPBC Bandar Lampung, Ny. Hj. Halimah Grace Surendro, dihadiri seluruhibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan. Acara ini diisi denganperkenalan pengurus dan anggota, serta dilakukan diskusi guna membicarakan hal-hal ke depan yang akan dilaksanakan. Usai pertemuan para pengurus dan anggotamelakukan foto bersama dengan Ketua DWP KPPBC Bandar Lampung, Ny. Hj.Halimah Grace Surendro. Kiriman DWP KPPBC Bandar Lampung.

JAKARTA. Pada 30 Juni 2008 usai melakukan sholah zhuhur bersama di MusholahBaitut Salam Kantor Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Priok diadakan ceramah rutinbagi para pegawai. Ceramah ini dibawakan oleh Ustadz Taufiqurahman, dihadiri KepalaPangsarop Tanjung Priok R.M. Nadjib dan seluruh pegawai Pangsarop. Usai ceramahacara dilanjutkan dengan berdiskusi dan tanya jawab.

TARAKAN. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe A4 Tarakanmelakukan kegiatan pemeriksaan penumpang dari luar daerah pabean,bertepatan dengan hari anti narkoba sedunia pada 27 juni 2008. Tampak petugasketika memeriksa barang bawaan penumpang. Kiriman KPPBC Tarakan

SEPUTAR BEACUKAI

39WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

TARAKAN. Pada 29 Juni 2008 Kastam DirajaMalaysia Cawangan Lahad Datu, Sabah melakukanlawatan hari mesra dan setia 2008 ke KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe A4Tarakan guna meningkatkan kerja sama antar negaradan antar kantor Bea dan Cukai. Kiriman KPPBCTarakan

BATAM. KPU Bea dan Cukai Batammenyelenggarakan Lokakarya Pengawasan Peredarandan Penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol(Minuman Beralkohol) pada 24 Juni 2008 denganpeserta dari pelaku usaha MMEA yaitu Importir,Penyalur, Toko Bebas Bea dan Tempat penjualanEceran MMEA di wilayah kerja KPU Bea dan CukaiBatam. Tampil sebagai pembicara dalam loka karyatersebut, Ahmad Hijazi, (Kepala Dinas Indag ESDMKota Batam) Aris Sudarminto, (Kasi BimbinganKepatuhan KPU Batam) dan Kompol Ade Sapari (KasatII Dit Narkoba Polda Kepri). Kegiatan ini menjadirangkaian upaya KPU Bea Cukai Tipe B Batam dalammewujudkan Batam bebas pelanggaran sebelumimplementasi Free Trade Zone. Kiriman ArisSudarminto, Kasi Bimbingan Kepatuhan KPU BCBatam

KUPANG. Kakanwil Bali, NTB dan NTT Faried Syibli Barchia memimpin langsung upacara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPPBC Tipe A4 Kupangdan KPPBC Tipe B Maumere yang berlangsung di aula KPPBC Tipe A4 Kupang, dan disaksikan oleh Kepala KPPBC Tipe A4 Kupang, Kabid P2 Kanwil NTB dan NTT danKPPBC Tipe B Maumere serta pejabat Eselon IV (gambar kiri). Tampak pada gambar kanan, penandatanganan berita acara sumpah PNS oleh Kakanwil Faried SyibliBarchia dengan saksi Kepala KPPBC Tipe A4 Kupang. Budiarto, dan Kabid P2 Kanwil NTB dan NTT Nurkiswar Eddy. Kiriman Basuki Destan R, KPPBC Kupang

DirgahayuSegenap Relasi dan Mitra Kerja DJBCMengucapkan:

Republik InRepublik In17 AGUSTUS 2008

Desa Mororejo, Kaliwungu - JAWA TENGAHTelp: (024) 8662980, Fax: (024) 8662974

pt Bhinneka Dirgantara LokaSUPLIER - OFFSET PRINTING

Ke-63Indonesiandonesia

HEAD OFFICE : JALAN PALATEHAN NO. 4 BLOK K-V, KEBAYORAN BARU JAKARTA 12160. PHONES : (021) 7395000 – 7225822 – 7225827 – FAX : 7221567BRANCH OFFICE : DESA PARUNG MULYA, KEC. CIAMPEL, KAB. KARAWANG, JAWA BARAT. PHONES : (0267) 401994 – 405640BANKER : BNI 1946 KEBAYORAN BARU BRANCH; BANK MANDIRI JAKARTA MELAWAI BRANCHE-mail : [email protected]; [email protected] : http://www.peruri.go.id

KUPANG. Setelah melakukan perjalanan 10 jam dari Kupang ke KPPBC Tipe B Atapupu, Kakanwil Bali, NTB dan NTT Faried Syibli Barchia serta rombongan didampingiKepala KPPBC Tipe A4 Kupang Budiarto,.dan Kepala KPPBC Tipe B Atapupu tiba di KPPBC Tipe B Atapupu dan menyempatkan foto bersama didepan kantor. Dalamkunjungan kerjanya, Kakanwil dan rombongan juga mengunjungi Kantor Bantu Motaain di bawah Pengawasan KPPBC Tipe B Atapupu yang merupakan pintu keluar dariIndonesia menuju Timor Leste. Tampak rombongan Kakanwil saat berpose didepan Kantor Bantu Motaain, Atapupu. Kiriman Basuki, KPPBC Kupang

JAKARTA. Pada 20 Juni 2008 dilakukan penutupan pendidikan DTSD Kepabeanan dan Cukai angkatan II tahun anggaran 2008 di Pusdiklat Bea dan Cukai, diisidengan kegiatan orientasi fisik yaitu Peraturan Baris Berbaris (PBB), Tata Upacara Militer (TUM) dan Peraturan Umum Dinas Dalam (PUDD). Dalam acara penutupanseperti tampak pada gambar kiri, dilakukan demo ketangkasan bela diri yakni memecahkan genteng dengan menggunakan tangan. Sedangkan pada gambar kanan,Kepala Bidang Perencanaan dan Program Pusdiklat Bea dan Cukai Agus Hermawan sedang memberikan arahan kepada peserta DTSD dan diakhiri dengan pemberianucapan selamat dari para pejabat dilingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai kepada peserta diklat.

JAKARTA. Untuk memenuhi kebutuhan PFPD di beberapa kantor Bea dan Cukai, KP-DJBC melakukan test saringan untuk mengikuti pendidikan PFPD diPusdiklat Bea dan Cukai. Ujian saringan berlangsung pada 18 Juni 2008 di aula gedung B KP-DJBC yang diikuti oleh 60 peserta seperti tampak pada gambar kiri.Sedangkan pada gambar kanan, Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kamil Sjoeib pada 23 Juni 2008 membuka diklat PFPD di Aula Pusdiklat Bea dan Cukaidengan ditandai penyematan tanda peserta diklat.

CENGKARENG. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno Hatta mengadakan latihan menembak pada 12 Juli 2008. Latihan yang dilakukan khusus untukmengetahui cara penggunaan dan perawatan senjata di kalangan pegawai P2 KPPBC Soekarno Hatta,merupakan latihan rutin yang dilaksanakan dalam rangka mendukungkinerja pegawai P2 yang mempunyai tugas berat dilapangan. Dalamlatihan tersebut, para pegawai selain menggunakan senjata laras pendek, juga diperkenalkan penggunaansenjata laras panjang yang kini sudah menjadi senjata resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kiriman P2 KPPBC Soekarno-Hatta

SEPUTAR BEACUKAI

42 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

JAKARTA. Pada 11 Juni 2008 dengan bertempat di Sekretariat Dharma WanitaPersatuan (DWP) KP-DJBC diadakan pertemuan pertama DWP TeknisKepabeanan dengan ketua yang baru yakni Ny. Agung Kuswandono. Pertemuanyang berlangsung cukup meriah itu diisi dengan presentasi tentang kecantikankulit ditinjau dari segi medis yang dibawakan oleh dr. Liliek Nurlimnda. Tampakdalam gambar kiri, Ny. Agung Kuswandono dengan serius mendengarkanpresentasi tersebut. Acara diakhiri dengan foto bersama Ketua DWP DirektoratTeknis Kepabeanan beserta seluruh pengurus dan anggota (gambar kanan).Kiriman DWP Dit. Teknis Kepabeanan

JAKARTA. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, Bambang Prasodjo, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam apel rutinpada 17 Juli 2008 di lapangan KP-DJBC, yang diikuti seluruh pegawai dilingkungan Kantor Pusat, Kanwil DJBC Jakarta dan kanwil DJBC Banten. Upacara jugadihadiri Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi beserta Staf Inti. Dalam apel pagi ini juga dilakukan penyerahan piala kepada pemenang lomba kantorpercontohan dilingkungan DJBC tahun 2008 yang diserahkan oleh Bambang Prasodjo kepada Juara I KPPBC Tipe A2 Purwakarta,dan juara II KPPBC Tipe A2 Jakarta.

JAKARTA. Ditengah kesibukan pekerjaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)masih berkesempatan menggelar Pelatihan Penceramah pada 12 Juli 2008 diRuang Meeting Gedung Induk. Menurut ketua panitia Eko Tjahyono, pelatihan inibertujuan merekrut tenaga dai KPU Bea dan Cukai Tanjung Priuk. Sebagaipelatih Ahmad Yani dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah(LPPD) Khoiru Ummah. Acara ini diikuti oleh 37 peserta dimana Kepala KPUBea dan Cukai Tanjung Priok Kushari Suprianto memberikan sambutan danmenjadi salah seorang peserta. Di akhir pelatihan, Andri Irawan dan ShiddiqGandhi salah satu peserta mendapat doorprize sebagai peserta paling aktifbertanya dan paling aktif praktik ceramah. Kiriman. Andry, KPU Bea dan CukaiTanjung Priok

43WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

JAYAPURA. Kepala Kantor Wilayah Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat,. Ariohadi yang didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga KanwilDJBC Maluku, Papua Dan Irian Jaya Barat, Benyamin Lilipaly, pada hari Selasa 24 Juni 2008, melakukan kunjungan kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai (KPPBC) Tipe A4 Jayapura. Tampak pada gambar kiri Kakanwil dan Kepala KPPBC Tipe A4 Jayapura foto bersama dengan para pejabat dan pegawai.Sedangkan pada gambar kanan Kakanwil dan Kepala Kantor foto bersama dengan salah seorang pegawai Bea dan Cukai Papua New Guinea, di pos perbatasanSkow – Wutung. Kiriman Kanwil Maluku, Papua dan Irian Jaya

JAYAPURA. Dalam rangka mensosialisasikan perundang-undangan danperaturan pelaksana di bidang cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe A4 Jayapura mengadakan “Sosialisasi Peraturan Di Bidang CukaiTentang Penyalur/Tempat Penjualan Eceran (TPE) Minuman Mengandung EtilAlkohol” yang bertempat di aula KPPBC Tipe A4 Jayapura pada tanggal 23 Juni2008, dan diikuti oleh para pegawai serta Stakeholder. Sosialisasi dipaparkan olehKasi DTDD Wasis Jatmika, dan Kasi P2 P. Dwi Jogyatara. Tampak pada gambar,Kepala KPPBC Tipe A4 Jayapura Bpk.Totok Purwanto sedang membuka acarasosialisasi tersebut. Kiriman Kanwil Maluku, Papua dan Irian Jaya

NUNUKAN. Kepala KPPBC Tipe A4 Nunukan (Sudirman Mamma)didampingi oleh Kasi Kepabeanan dan Cukai, Kepala Seksi Pabean, danKepala Seksi Perbendaharaan serta Kadis Prindakop dan Ketua KadinKabupaten Nunukan memberikan penjelasan mengenai Peraturan MenteriKeuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang ImporBarang Pelintas Batas. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai Nunukan pada 8 Juli 2008. Tampak padagambar para pejabat yang memberi penjelasan kepada pegawai danpedagang pelintas batas. Kiriman KPPBC Nunukan

SEPUTAR BEACUKAI

44 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

CENGKARENG.Dalam rangkamenyambut tahunajaran baru 2008/2009, DharmaWanita PersatuanKPPBC Soekarno-Hatta pada 24 Juni2008 mengadakankegiatan sosial,“Sillaturahmi dengananak-anak yatimdisekitar PerumahanBea dan CukaiAngkasa Pura IICengkareng”. Acaradiisi ceramah agamaoleh UstadzSyamsuri dandilanjutkan denganpemberian bantuanberupa perlengkapanuntuk sekolahkepada anak-anakyatim. Acara diakhiridengan ramah tamahdan foto bersamaseperti tampak padagambar. KirimanDWP KPPBCSoekarno-Hatta

45WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

ouncil (Dewan) dalam struktur organisasi WCO me-miliki kekuasaan tertinggi. Dalam Konvensi tentangpendirian Customs Cooperation Council (yangsekarang lebih dikenal dengan World Customs Or-ganization), diatur bahwa Dewan sedikitnya menye-

lenggarakan sidang dua kali setahun. Pada perkembangan-nya lebih lanjut, penyelenggaraan kedua sidang digabungkandalam satu kesempatan pertemuan sehingga penyebutanSidang Dewan untuk setiap tahunnya merujuk pada dua ma-sa Sidang Dewan.

Untuk tahun 2008, Sidang Dewan sudah menginjak kepertemuan ke 111/112 yang diselenggarakan dari tanggal 26 -28 Juni 2008 di Kantor Pusat WCO, Brussels, Belgia. Acaradihadiri oleh para Direktur Jenderal administrasi pabeannegara anggota, yang sekarang jumlahnya sudah mencapai173 negara, serta sejumlah delegasi pemantau dari berbagaibadan dunia yang tidak memiliki hak suara di WCO, sepertiWTO, Worldbank dan Interpol.

Sidang tersebut juga dihadiri oleh asosiasi pengusahasektoral seperti The International Air Cargo Association-TIACA dan Fedex. Direktur Jenderal, Anwar Suprijadi, yangbertindak sebagai ketua Delegasi RI, didampingi DirekturKepabeanan Internasional, M. Wahyu Purnomo, dan AtaseKeuangan pada KBRI Brussels, Marjanto Danuraharjo, ber-kesempatan menghadiri Sidang Dewan tahun ini.

Secara umum, Sidang Dewan diselenggarakan untuk me-nentukan arah kebijakan dan prioritas kerja yang akandilaksanakan oleh WCO dan negara-negara anggota untuksatu tahun ke depan serta mengesahkan kesepakatan dariberbagai isu yang telah dicapai yang dibahas pada pertemu-an Komisi Kebijakan; Komisi Teknis (yang terdiri dari KomisiRules of Origin (RoO), Valuation, Nomenklatur/ Klasifikasi,dan Penegakan Hukum) dan Komisi Keuangan.

Mengingat kesepakatan yang dicapai terbentuk setelahmelalui negosiasi dan perdebatan saat dibahas pada masing-masing Komisi, serta merupakan kompilasi dari rekomendasi-rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh WCO dalammengatasi permasalahan yang diajukan negara-negara ang-gota, maka sudah sewajarnya kesepakatan – kesepakatantersebut menjadi acuan bagi negara-negara anggota dalammengatur mekanisme dan arah kebijakan kepabeanan yangberkaitan dengan perdagangan internasional.

AGENDA PERTEMUANSidang Dewan WCO ke-111/112 yang berlangsung sela-

ma tiga hari tersebut, dipimpin oleh Mr. T. Erling dariFinlandia, yang dipilih sebagai hasil kesepakatan dari SidangDewan ke 109/110 tahun 2007. Sesuai agenda yang dijad-

walkan Sekretariat WCO, hari pertama sidang diisi denganlaporan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal WCO,Mr. Michel Danet, tentang perkembangan dan isu-isupembahasan sesuai dengan strategic plan yang disepakatiSidang Dewan tahun sebelumnya.

Pengembangan tingkat pengamanan (security) serta fa-silitasi international trade supply chain, merupakan salah satustrategic plan yang disampaikan Sekjen WCO. Garis besarisu pokok bahasan ini menyangkut antara lain: tantangan uta-ma dalam implementasi SAFE Framework of Standards(SAFE), yakni berkenaan dengan penerapan pengawasanpabean atas mutual recognition dan penerapan otorisasi /pengesahan Authorized Economic Operators (AEO);keterlibatan pengusaha kecil dan menengah dalam programAEO nasional; mekanisme amandemen SAFE secaraperiodik, termasuk penyesuaian atas elemen data keamananyang diperlukan, serta inisiatif anggota untuk mengadakanproyek perintis secara bilateral atau multilateral.

Strategic plan berikutnya yang dipaparkan adalah tentangpromosi, pengembangan dan perbaikan instrumen dan alatfasilitasi perdagangan yang telah disepakati bersama dalamkerangka kerja WCO. Instrumen-instrumen dalam WCO(antara lain berupa kesepakatan terhadap konvensi, reko-mendasi dan resolusi) merupakan sarana untuk mensinkroni-sasi kerja sama dalam bidang perdagangan internasionalantara negara-negara anggota, baik yang tingkat ekonominyasudah maju maupun yang ekonominya relatif masih terbela-kang.

Isu penting yang disoroti Dewan terkait konvensi interna-sional dalam kerangka kerja WCO adalah implementasiKonvensi Kyoto (harmonisasi prosedur kepabeanan) dalamaspek legalitas hukum negara-negara anggota sebagaibentuk komitmen mereka terhadap pengembangan fasilitasiperdagangan internasional. Untuk itu, Dewan mengharapkanbagi negara-negara anggota yang peraturan perundangannasional mereka telah sesuai dengan standar yang diaturdalam konvensi ini agar segera menyampaikan notifikasiaksesi.

Setelah adanya revisi pada tahun 1999, Konvensi Kyotomengalami perkembangan lebih lanjut berupa pengadopsianamandemen pedoman konvensi yang mengakomodir ele-men-elemen yang tercakup dalam SAFE.

Tentang strategi capacity building, WCO meluncurkanprogram Colombus untuk mendukung upaya negara-negaraanggota mengimplementasikan SAFE Framework of Stan-dards (SAFE). Terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan prog-ram ini.

Tahap pertama, negara anggota yang berkeinginan men-dapatkan bantuan teknik dari WCO diminta mengirimkanWCO Self assessment checklist. Pada tahap ini, team diag-nostic mission dari WCO akan dilibatkan untuk mengukurkeberadaan tingkat kapasitas negara tersebut, selanjutnyamenyandingkan hasil penilaian yang diperoleh dengan ele-men-elemen standar yang tercakup dalam SAFE.

Tahap berikutnya adalah implementasi action plans yangdikembangkan dari hasil diagnostic mission reports. Tahapterakhir adalah monitoring program, dimana peningkatan

The 111th/112th

Sessions World CustomsOrganization“PEMAHAMAN TERHADAP

INTERNATIONAL TRADE SUPPLY CHAIN”Dalam pemilihan Sekretaris Jenderal WorldCustoms Organization (WCO), dari 9 orang

kandidat yang berasal dari beberapanegara anggota, Dewan sepakat memilihMr. Kunio Mikurya, yang sebelumnya men-jabat Deputy Secretary General WCO, se-bagai Sekretaris Jenderal WCO yang baru

C

KEPABEANAN INTERNASIONAL

46 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

kemapuan/ kapasitas negara anggota akan di-update dandimonitor. Sekjen WCO dalam laporannya menginformasikanbahwa sampai saat ini 153 dari 173 anggota telah menyata-kan komitmen mereka melaksanakan SAFE; 110 diantaranyatelah mengajukan permintaan bantuan WCO dan 105 negaramengkonfirmasikan kesediaanya untuk menerima team diag-nostic mission.

Disamping isu-isu diatas, Sekjen WCO juga memaparkanisu strategis WCO lain yang tak kalah pentingnya untuk me-nyeragamkan interpretasi terhadap isu-isu kepabeanan yangtimbul serta untuk menyelaraskan visi negara-negara anggo-ta terhadap persepsi kerjasama dalam WCO.

Adapun isu-isu lain yang dipresentasikan Sekjen WCOadalah: (i) peran WCO dalam strategi informasi global, dalamhal ini terkait dengan prosedur pertukaran informasi untukmendukung penggunaan risk assessment; (ii) aplikasi WTOValuation Agreement, khususnya menyangkut permasalahanpembayaran royalty dan license serta masalah transferpricing; (iii) juga pembahasan tentang promosi dan pengem-bangan Harmonized System, dimana isu yang mengemukabertalian dengan penerapan subheadings untuk barang-barang yang diawasi berdasarkan Konvensi Senjata Kimia.

Berkenaan dengan isu aplikasi Rules of Origin (RoO),dilaporkan bahwa belum dicapai kesepakatan dalam Aneks IIIWTO Agreement on Rules of Origin dimana untukimplementasinya diperlukan kesesuaian penggunaan denganHS versi 2007. Oleh karena itu, WTO Committee on Rules ofOrigin masih menggunakan HS versi 1996, sambil menungguhasil dari detailed comparative study yang sedang dilaksana-kan.

Pada pertemuan hari kedua, diagendakan pertemuan ter-pisah antara Ketua delegasi dan anggota delegasi. Ketuadelegasi menghadiri pertemuan yang membahas kesepakat-an yang dicapai Komisi Kebijakan; sedangkan anggota dele-gasi menghadiri pertemuan yang membahas hasil kesepakat-

an dari pertemuan-pertemuan tingkat teknis selama tahun2007-2008 yang disampaikan oleh masing-masing KomisiTeknis, yaitu RoO, Valuation, Nomenclature and Classifica-tion, Facilitation/Procedures, dan Compliance/Enforcement.

Komisi Kebijakan bertugas membahas kinerja seluruh ko-misi WCO baik secara teknis maupun strategis. Dalamagenda pertemuan ini, Komisi Kebijakan melaporkan reko-mendasi dan resolusi sesuai hasil pertemuan Komisi Kebijak-an ke-58 dan ke-59 kepada Sidang Dewan untuk mendapatpersetujuan. Pada kesempatan tersebut, Dewan telahmengadopsi semua rancangan rekomendasi dan resolusiyang diajukan diantaranya: Draft Resolution on The Role ofCustoms in the 21st Century; Draft Resolution on 100%scanning; Draft Amendment of The Convention Establishing ACustoms Co-operation Council.

Dewan juga menyepakati rekomendasi dari Komisi Kebi-jakan bahwa rancangan dokumen Standard Employed byCustoms for Uniform Rights Enforcement (SECURE) dikem-balikan kepada Kelompok Kerja untuk dibahas lebih lanjut.

Pada pertemuan hari terakhir, diagendakan penyampaianlaporan finansial audit oleh Komisi Keuangan untuk tahunanggaran 2007/2008 serta diagendakan pemilihan danpengangkatan Sekretaris Jenderal WCO yang akan bertugasmulai tanggal 1 Januari 2009 untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Selain itu juga diagendakan pemilihan Ketua danwakil ketua Dewan, Komisi Kebijakan, Komisi Keuangan danKomisi Audit selama kurun waktu sampai Sidang Dewanberikutnya bulan Juni tahun 2009. Untuk ketua Dewan, dise-pakati untuk memilih Mr M. Dunne dari New Zealand untukmemimpin Sidang Dewan ke 113/114 tahun 2009.

Dalam pemilihan Sekretaris Jenderal WCO, dari 9 orangkandidat yang berasal dari beberapa negara anggota, Dewansepakat memilih Mr. Kunio Mikurya, yang sebelumnya men-jabat Deputy Secretary General WCO, sebagai SekretarisJenderal WCO yang baru. Pertemuan diakhiri dengan penen-

SIDANG DEWAN. Direktur Jenderal Bea Cukai, Anwar Suprijadi, yang bertindak sebagai ketua Delegasi RI, didampingi Direktur KepabeananInternasional, M. Wahyu Purnomo, hadir dalam Sidang Dewan WCO yang berlangsung Kantor Pusat WCO, Brussels, Belgia.

DOK. DIT. KI

KEPABEANAN INTERNASIONAL

47WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

MoC

Pejabat dari Northern Territory yang melakukan pe-nandatanganan MoC adalah Executive DirectorNorthern Territory Government of Australia Depar-temen of The Chief Minister, Mr. Brian O’Galaghersedangkan dari DJBC, Sekretaris DJBC, Kamil

Sjoeib. Hadir pula dalam penandatanganan tersebut, Se-nior Project Officer, Departement of the Chief MinisterNorthern Territory Government of Australia, Mr. John McCue dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi.

Dalam sambutannya, Anwar Surpijadi mengatakan,pihaknya menyambut baik MoC yang dilakukan saat inimengingat MoC bisa menjadi jembatan bagi hubungankedua negara menjadi lebih baik yaitu Indonesia-Austra-lia, khususnya dengan pemerintah Northern Territory (NT)dalam hal kerjasama di bidang kepabeanan.

Dalam kesempatan wawancara dengan WBC,Brian O’Gallagher mengemukakan bahwa tujuan dari

tuan agenda tanggal dan tempat untuk Sidang Dewan ke113/ 114, yang disepakati akan diselenggarakan tanggal26 – 28 Juni 2009 di Kantor Pusat WCO di Brussels, Bel-gia.

PENGAMATANSidang Dewan WCO yang ke 111/112 sejauh ini telah

berjalan dengan lancar dan efektif yang ditandai dengandiadopsinya sejumlah rancangan rekomendasi danresolusi yang diajukan Komisi Kebijakan. Rancangan rek-omendasi dan resolusi tersebut pada dasarnya merupa-kan hasil pembahasan dan negosiasi atas isu-isu terkiniyang muncul dalam lingkungan perdaganganinternasional yang berdampak pada kinerja dan lebih jauhlagi berdampak pada perubahan peran administrasi pa-bean di masa mendatang.

Di samping itu perlu dicermati bahwa upaya pemberi-an fasilitas perdagangan sekaligus mengamankan rantaisupply chain commodity, pada dasarnya berfokus pada“trade border management”, yang implementasinyamemerlukan upaya kordinasi yang komprehensif danefektif antar instansi yang mempunyai otorisasikewenangan dalam penanganan lalu lintas perdaganganinternasional.

Dari perspektif DJBC, kaitannya dengan implementasiSAFE dan tantangan peran DJBC di abad 21, kelanjutanproses capacity building perlu difokuskan pada elemenSingle Window, Risk Management serta dukungan terha-dap compliance traders.

TINDAK LANJUTMengingat DJBC merupakan salah satu instansi

yang banyak telibat dalam aplikasi kebijakan perdagang-an, peran fasilitator perdagangan juga melekat dalamtugas dan fungsi DJBC. Dalam hal perwujudankomitmen DJBC untuk memfasilatasi perdagangan in-ternasional, DJBC perlu memperhatikan hal-hal seba-gai berikut:

a. melanjutkan upaya proses aksesi Konvensi Kyototentang harmonisasi prosedur pabean sebagai sa-rana untuk menjalin kerjasama ekonomi yang lebihmendorong investasi asing. Dengan menjadicontracting party dari konvensi ini, DJBC dapat le-bih menggiatkan promosi yang efektif serta menun-jukkan jenis-jenis fasilitasi perdagangan tertentuyang disediakan di Indonesia kepada contractingparties lainnya dalam rangka mendorong investasidan perdagangan;

b. menunjukkan konsistensi DJBC terhadapimplementasi SAFE yang juga berarti menunjangupaya fasilitasi perdangan dan mendorong tradesecurity;

c. melanjutkan upaya modernisasi dan reformasikepabeanan yang telah berjalan selama ini denganmelakukan evaluasi dan penyempurnaan secarasimultan, mengingat modernisasi dan reformasimerupakan salah satu langkah untuk mempercepatproses layanan pabean disamping memberikanjaminan keamanan atas pengiriman danpengangkutan kargo sepanjang international tradesupply chain.

Meskipun dengan menjadi contracting parties konven-si-konvensi serta kesepakatan-kesepakatan dalam WCO,negara anggota akan memperoleh banyak manfaat karenaadanya harmonisasi dan keseragaman penerapan sistemdan prosedur, namun untuk pengambilan keputusanproses aksesi lebih lanjut perlu diperhatikan apakah pera-turan perundangan nasional sudah compliant dengan apayang diatur dalam konvensi-konvensi serta kesepakat-an-kesepakatan dimaksud. Subdit Kerjasama Internasional I

DJBC denganNorthern Territory

of AustraliaSelasa, 15 Juli 2008, bertempat di RuangLoka Utama Gedung Utama Kantor Pusat

DJBC, berlangsung penandatangananMemorandum of Cooperation (MoC)

antara Direktorat Jenderal Bea danCukai (DJBC), dengan Departement of

the Chief Minister of the NorthernTerritory of Australia on A Customs Pre-Inspection Facility in Darwin Australia.

PENANDATANGANAN MOC antara DJBC dengan Northern Territory ofAustralia.

FOTO-FOTO WBC ATS

48 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

MoC ini adalah untuk melanjutkan preshipment inspectionyang dilakukan oleh DJBC yang melibatkan petugasDJBC di Darwin. “Hal ini sangat penting karena bisa mem-perkokoh kerjasama yang telah ada antara DJBC denganAustralia terutama dengan kami.”

Mengenai keuntungan yang didapat diantara keduapihak, Brian menegaskan bahwa hal ini merupakankesempatan bagi petugas DJBC untuk menambah peng-alaman. “Bagi NT, ini bisa dijadikan ajang pertukaranpengalaman dan MoC ini hanya dilakukan dengan Indo-nesia karena faktor kedekatan wilayah dan perdaganganyang ada saat ini,” ujar Brian.

Menurut Brian, kerjasama yang dilakukan selama inisangat baik dan cenderung meningkat. Keaktifan petugasBea dan Cukai di Darwin dinilainya sangat membantuproses Pre Shipment Inspection dan pihaknya sekali lagiberharap kerjasama ini akan terus meningkat dan mem-beri nilai tambah bagi kedua instansi.

Menurut Kepala Seksi Australia dan Pasifik DirektoratKepabeanan Internasional DJBC, kerjasama antaraDJBC dan pemerintah NT diawali denganditandatanganinya sebuah MoC pada tanggal 4 Desember1998 di Jakarta, antara Direktur Jenderal Bea dan Cukaisaat itu Martiono Hadianto, dan Secretary of Departemenof Asian Relations Trade and Industry, Northern TerritoryGovernment-Australia, Lyal Mackintosh

Sebagai tindak lanjutnya pada April 1999 dimulai ma-sa uji coba (trial implementation) dengan menempatkan duaorang pejabat DJBC di Darwin yang bertugas selama 6bulan. Tetapi masa uji coba ini terputus karena perkem-bangan politis yang kurang baik antara kedua negara se-hubungan situasi saat itu di Timor Timur.

Pada 8 Juni 2001 ditandatangani kembali sebuah MoCdi Denpasar, Bali antara Dirjen Bea dan Cukai, DrPermana Agung dengan Minister for Asian Relations andTrade, NT of Australia, Hon Daryl Manzie. MoC tersebutmenyepakati untuk melaksanakan pembentukan fasilitas

kepabeanan di Darwin atas barang-barang yang dikapal-kan ke pelabuhan Indonesia selain pulau Jawa danSumatera. MoC tersebut berlaku selama jangka waktu 5tahun sejak tanggal penandatanganan.

MoC yang ditandatangani pada Desemeber 2006merupakan perpanjangan dari MoC 2001. Perbedaandengan MoC lama adalah pada peningkatan fasilitas yangditerima oleh pejabat perwakilan DJBC di Darwin, baikdari segi daily allowance maupun kesempatan cuti yangbisa diambil dua kali secara bergantian.

Dan yang baru ini, MoC yang ditandatangani pada 15Juli 2008 merupakan perpanjangan dari MoC 2006.Pemerintah NT telah berkomitmen untuk meningkatkandukungan terhadap fasilitas ini baik dari segi pemasaran,promosi serta penjelasan kepada para stakeholders.Secara subtansial tidak ada perbedaan isi antara MoC2006 dengan MoC 2008.

Kasi Australia dan Pasifik Direktorat KepabeananInternasional mengatakan, fasilitas ini merupakan penda-huluan yang dilakukan DJBC terhadap barang-barangyang dikirim dari Darwin ke wilayah Indonesia selainPulau Jawa dan Sumatera. Terhadap barang-barang ter-sebut, apabila diperlukan antara lain ada indikasipelanggaran atau informasi intelijen tetap dapat dilakukanpemeriksaan fisik.

Sejak Agustus 2002 sampai dengan Juni 2008 DJBCtelah menempatkan 20 orang personil sebagai pejabatperwakilan DJBC di Darwin. Pemerintah NT menanggungbiaya hidup para personil dan biaya operasional fasilitasterkait dengan tugas, serta memberikan cuti masing-masing dua minggu secara bergantian kepada parapersonil DJBC yang ditempatkan di Darwin. Untuk periodeselanjutnya telah dipilih dua orang pegawai yang akanditempatkan di Darwin, sedangkan keberangkatan merekamenunggu MoC selesai ditandatangani sertadikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan sebagai juk-lak MoC yang baru.

FOTO BERSAMA sesaat setelah penandantanganan MoC.

KEPABEANAN INTERNASIONAL

ris

49WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

anyaknya kasus yang menyeret beberapa pejabat dalampengadaan barang dan jasa akhir-akhir ini, membuat Lem-baga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(LKPP) menciptakan suatu mekanisme yang transparan danmengandalkan keungulan teknologi infomasi sehingga proseslelang dan tender pengadaan barang dapat berjalan baik, tanpaharus melanggar ketentuan yang telah ada.

Untuk mekanisme tersebut, LKPP beberapa waktu lalu meng-adakan sosialisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)yang dalam waktu dekat ini akan melakukan lelang pengadaanpita cukai untuk tahun 2008. Acara yang berlangsung di Loka Mu-da Gedung B Kantor Pusat DJBC ini, dihadiri oleh Direktur Cukai,Frans Rupang, Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanandan Cukai (PPKC), Hanafi Usman, Sekretaris Utama LKPP, DR.Agus Raharjo, Deputy Bidang Monev & Pengembangan SistemInformasi, Prof. Himawan, tim LKPP, dan beberapa pejabateselon III dan IV di KP. DJBC.

Dalam kata sambutannya Frans Rupang menjelaskan, ter-kait dengan rencana pelaksanaan seleksi calon pencetak pitacukai tahun 2008 oleh panitia seleksi, untuk itu perlu penjelasandan bimbingan LKPP dalam proses seleksi. Sehingga, panitiadapat bekerja secara optimal dan memenuhi asas keadilan.

“Pita cukai merupakan salah satu dokumen sekuriti negarayang digunakan sebagai alat bukti pelunasan cukai sekaligussebagai alat pengawasan BKC, sehingga pengadaan pita cukaidiperlukan pengamanan khusus dalam rangka mengamankanpenerimaan negara. Proses seleksi inilah yang kini harus dijalan-kan dengan hati-hati, karena jika salah maka negara akan meng-alami kerugian yang sangat besar,” ujar Frans Rupang.

Sementara itu Prof. Himawan dalam pemaparannya menje-laskan, saat ini masih banyak pejabat publik dan masyarakatyang belum memiliki mutu pengetahuan dan keterampilan di bi-dang pengadaan barang dan jasa, sehingga seringkali mengabai-kan aturan yang berlaku.

“Untuk itu LKPP telah membuatu suatu mekanisme yangdisebut dengan e-procurement, dimana sistem ini telahbanyak digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.Dengan e-procurement, maka proses lelang maun tenderakan lebih transparan, lebih efektif dan efisien, lebih kompe-titif, dan lebih mudah memonitoring dan mengevaluasinya,”papar Himawan.

Lebih lanjut Himawan menjelaskan, untuk menerapan e-pro-curement diperlukan sumber daya yang baik, memiliki komitmenterhadap transparansi dan akuntable, kesiapan para vendor,penyediaan infrastruktur seperti internet, dan kejelasan regulasiuntuk membuat sistem dan proses penyelesaiannya.

Sementara itu Sekretaris Utama LKPP, DR. Agus Raharjo da-lam pemaparannya lebih menggambarkan proses pelelangan dantender, dimana instansi pemerintah terlebih dahulu harus mem-persiapkan infrastruktur untuk melakukan proses lelang denganmenunjuk SDM yang kredibel dan telah mengikuti pelatihan sebe-lumnya yang diadakan oleh LKPP.

Acara sosialisasi LKPP akhirnya ditutup dengan simulasi prosespelelangan melalui sistem e-procurement yang dilanjutkan dengansesi tanya jawab oleh pegawai, dimana umumnya pertanyaan yangdilontarkan adalah, bagaimana proses pelelangan atau tenderdengan dana yang ada namun tetap mendapatkan barang yangbaik tanpa harus mengulur waktu dan menyalahi aturan.

Proses lelang maupun tender pengadaanbarang dan jasa saat ini masih terbilang

rawan akan praktek KKN, untuk ituperlu suatu mekanisme yang optimal dan

trasnparan dalam melakukan lelangmaupun tender tersebut.

SOSIALISASI LKPPE-PROCUREMENT

B

PROSES LELANG. Tim LKPP saat mensimulasikan proses lelang dengan menggunakan sistem e-procurement agar sesuai dengan aturan yang adatanpa harus menyalahi ketentuan.

adi

WBC/ATS

INFO PEGAWAI

50 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

PEGAWAI PENSIUN T.M.T 01 AGUSTUS 2008

BERITA DUKA CITATelah meninggal dunia, PENNING SIANIPAR, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Soekarno-Hatta,pada hari Selasa, 8 Juli 2008, pukul 05.00 WIB di R.S. Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan duka yang sedalam-dalamnya. Bagi keluargayang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang maha Esa. Amin.

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

N A M A

Maryanto, Drs . , M.M

Julius Johny Da Costa, Drs., M.A.

Sjamsul Ar i f in , S . IP. , M.M.

Budiar to , Drs . , M.M.

Dwi Purwandono

Sur janto

Djudju Djunaedi

Endang Kart in ingrum

Sakimin, Drs .

Rosjani M.Noor

Maskandar

Bambang Rochmansjaf

Sudarto

Mardiyah

Sunu Purwadi

Ibnu Wardojo

Reny Matheus

Andar Manalu

Sut j ihat i

Sutantojo

Sahudi

Sutarwo

Jaeni

Syar i fuddin

Rabun

Ernawat i

Muh. S jaf r i

Muh. Thahir

N I P

060041376

060044384

060035494

060049225

060035498

060041367

060040534

060049148

060040302

060040298

060044032

060040036

060051397

060048080

060050903

060050990

060059719

060048920

060059899

060057766

060056663

060056654

060056627

060045256

060032058

060071043

060057713

060058445

GOL

IV/c

IV/c

IV/b

IV/b

IV/b

IV/a

IV/a

IV/a

IV/a

III/c

III/c

III/c

III/b

III/b

III/b

III/b

III/b

III/b

III/b

II/d

II/d

II/d

II/d

II/d

II/d

II/d

II/c

II/b

J A B A T A N

A t a s e K e u a n g a n

Kepala Subdit Kerjasama Internasional

Kepala Bagian Keuangan

Kepala Kantor

Kepala Seksi Keberatan dan Banding

Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II

Kepala Seksi Perbendaharaan

Kepala Subbagian Umum

Korlak Adm. Pemeriksaan Dokumen

Pe laksana

Pe laksana

Pe laksana

Korlak Adm. Penerimaan dan Jaminan

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

P e l a k s a n a

K E D U D U K A N

D P B K e d u b e s R I - B r u s s e l

Dit. Kepabeanan Internasional

S e k r e ta r i a t D J B C

K P P B C Ti p e A 4 K u pa n g

K a n w i l D J B C B a n t e n

KPPBC Tipe A1 Soekarno-Hatta

K P P B C Ti p e A 2 P u r w a k a r ta

K P P B C Ti p e A 3 G r e s i k

KPPBC Tipe A1 Tanjung Perak

K P P B C Ti p e A 2 B e k a s i

K P P B C Ti p e A 3 P e k a n b a r u

KPPBC Tipe A1 Tanjung Perak

K P P B C Ti p e A 4 C i r e b o n

K P P B C Ti p e A 2 J u a n d a

K a n w i l D J B C J a k a r t a

K P P B C Ti p e A 4 P u r w a k a r ta

Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT

K P P B C Ti p e A 3 M e r a k

K P P B C Ti p e B B a n y u w a n g i

KPPBC Tipe A1 Tanjung Emas

K P P B C Ti p e A 4 C i l a c a p

K P P B C Ti p e A 4 C i l a c a p

K P P B C Ti p e A 2 B e k a s i

Pangsarop BC Tipe A Tg. Balai Karimun

K a n w i l D J B C J a w a B a r a t

K P P B C Ti p e A 1 B e l a w a n

K P P B C Ti p e A 3 M a k a s s a r

K P P B C Ti p e A 3 M a k a s s a r

INFO PEGAWAI

51WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

emikian sambutan Direktur Jenderal Bea danCukai, Anwar Suprijadi, saat pelantikan 87 pe-jabat eselon III dilingkungan DJBC. Acara pelan-tikan yang juga dihadiri oleh pejabat eselon II,III, dan IV dilingkungan Kantor Pusat DJBC,

berlangsung di aula gedung B KP DJBC, dan bertindakselaku saksi pejabat pada pelantikan kali ini adalah Di-rektur PPKC dan Direktur IKC.

Kepada 87 pejabat eselon III yang baru dilantik, selainmenekankan pentingnya sistem mutasi di DJBC sehinggamutasi menjadi suatu hal yang wajar dan biasa dilakukan,Dirjen juga menegaskan bahwa mutasi sebagaipendukung kinerja organisasi untuk menuju kearah yanglebih baik dan modern.

“Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor:463/KM.1/UP.11/2008, ada tiga hal mengapa DJBC kem-bali melakukan mutasi kepada para pejabat eselon III.Pertama, karena adanya perubahan dan penyempurnaanorganisasi DJBC, dimana Peraturan Menteri Keuangannomor 87 tahun 2008 tentang mekanisme Client Coordi-nator di DJBC,” ujar Dirjen.

Alasan kedua menurut Dirjen adalah, karena adanyabeberapa jabatan eselon III yang kosong dimana pejabatsebelumnya telah memasuki masa pensiun, maka perludilakukan promosi untuk mengisi jabatan yang kosongtersebut. Satu hal yang juga penting dalam promosijabatan kali ini, adalah dengan pendekatan kompetensidan kapabilitas, penilaian kinerja, juga integritas parapegawai yang dipromosikan.

“Alasan ketiga mengapa dilakukan mutasi adalah, saat

ini sudah ada beberapa pejabat yang telah lama mendu-duki jabatannya, sehingga perlu dilakukan penyegarandengan memberikan kepercayaan kepada pejabat terse-but di bidang yang baru,” kata Dirjen.

Khusus kepada yang mendapat promosi kali ini, Dirjenjuga berharap agar dapat bersaing secara sehat dengangenerasi sebelumnya dalam mengejar prestasi, sedang-kan untuk generasi muda yang belum mendapatkanpromosi, Dirjen juga berharap mereka mampu menunjuk-kan kinerjanya dengan baik, dengan begitu pimpinan pas-tinya akan melihat dan menilai untuk selanjutnya dipro-mosikan.

Untuk itu, Dirjen pun berpesan kepada yang barudilantik untuk dapat menjalankan tugas ini sebagaiamanah, karena dengan kondisi transparansi dan bebasKKN yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah,tidak menutup kemungkinan godaan pasti akan datang.Jika pejabat tersebut dapat tergoda, maka tidak menutupkemungkinan pejabat tersebut akan dicabut darijabatannya.

“Hingga saat ini saya masih prihatin karena masih adarekan kita yang harus berurusan dengan hukum, sepertiterjadi di KPU Tanjung Priok dan KPPBC Juanda. Untukitu, mari kita renungi kejadian ini, karena kejadiantersebut umumnya masih ada rasa ewuh pakewuh antarakita dengan pengguna jasa. Satu hal juga kepada parakepala kantor untuk tidak ikut ewuh pakewuh jika melihatpegawainya ada yang melanggar ketentuan, cobalahuntuk konsisten dan berani menindak sebelum ditindakoleh atasannya,” imbuh Dirjen.

D

Sebagai organisasi yang modern, mutasi para pejabat dilingkunganDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan suatu hal yang biasa

dilakukan. Dengan mutasi menunjukan DJBC sebagaiorganisasi yang dinamis dan selalu berusaha akomodatif untuk kemajuan.

PELANTIKAN 87 PEJABAT ESELON IIIDI LINGKUNGAN DJBC

DILANTIK. Sebanyak 87 pejabat eselon III dilantik oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi. Dari 87 pejabat tersebut, sebagianmerupakan pejabat eselon IV yang mendapat promosi menjadi eselon III.

WB

C/A

TS

adi

52 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

B A R U

Pj. Kepala Bagian Keuangan

Pj. Kepala Subdirektorat Nilai Pabean

Pj. Kepala Subdirektorat FasilitasPertambangan

Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea danCukai Tipe B Pantoloan

Pj. Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit

Kepala Subdirektorat KerjasamaInternasional I

Kepala Subdirektorat KerjasamaInternasional II

Pj. Kepala Subdirektorat KerjasamaInternasional III

Kepala Subdirektorat ManajemenRisiko

Pj. Kepala Subdirektorat Otomasi Sistemdan Prosedur

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Pj. Kepala Bidang Audit

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Sabang

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya PabeanBelawan

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Medan

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

N A M A / N I P

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI :SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL :

Untung Basuki, S.E.060079038

DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN :R. Fadjar Donny Tjahjadi, S.E., M.Si.060077603

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANANDr. Robert Leonard Marbun, S.IP., M.P.A.060089789

DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN :Andri Waskito, S.T.060089914

DIREKTORAT AUDIT :Lupi Hartono, S.E.060079027

DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL :Drs. R. Syarif Hidayat, M.Sc.060079967

Ir. Dwi Restu Nugroho, M.A.060079941

Heru Pambudi, S.E., L.L.M.060078154

DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI :YFR. Hermiyana, S.E., M.Si.060078061

Kukuh Sudardono Basuki, S.E., M.Sc.060077636

KANTOR WILAYAH DJBC NAGGROE ACEH DARUSSALAM :Safuadi, S.T., M.Sc.060089910

Arif, S.E., M.Si.060078605

Abien Prastowidodo, S.Si.060089679

KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA :Sudirman S., S.H., M.H.060051058

Budiman Karo Karo, S.E., M.M.060056416

Ir. Karuna, M.E.060079869

Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.060079938

Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat :Ir. Juli Puhadi060079972

PANGKAT

GOLONGAN/RUANG

Penata TK.IIII/d

Penata TK.IIII/d

Penata TK.IIII/d

Penata TK.IIII/d

Penata TK.IIII/d

PembinaIV/a

PembinaIV/a

Penata TK.IIII/d

PembinaIV/a

Pembina TK.IIII/d

PembinaIV/a

Penata TK.IIII/a

Penata TK.IIII/d

Pembina TK.IIV/b

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

L A M A

Pj. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidik-an Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, Makassar

Pj. Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Jakarta

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Yogyakarta

Kepala Seksi Penginderaan PangkalanSarana Operasi Bea dan Cukai Tipa ATanjung Balai Karimun

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Bontang

Kepala Subdirektorat Nilai pabean DirektoratTeknis Kepabeanan

Kepala Subdirektorat KerjasamaInternasional III Direktorat KepabeananInternasional

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Sunda Kelapa

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan KantorWilayah DJBC Maluku, Papua, dan IrianJaya Barat, Ambon

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Cirebon

Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJBCNanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh

Kepala Seksi Pelaksanaan Audit I KantorWilayah DJBC Sumatera Utara, Medan

Kepala Subbagian Umum KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe A3 Pekanbaru

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan KantorWilayah DJBC Sumatera Utara, Medan

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Tanjung BalaiKarimun

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A1 Belawan

Kepala Subdirektorat KerjasamaInternasional II Direktorat KepabeananInternasional

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Bengkulu

JABATAN DANTEMPAT KEDUDUKAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 463/KM.1/UP.11/2008TENTANG MUTASI PASA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN

INFO PEGAWAI

53WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Ir. Amin Tri Sobri, M.A.060079889

Ir. Isja Bewirman060079880

KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU :Buhari Sirait, S.E., M.A.060079061

Iwan Hermawan, S.H., L.L.M.060089672

Drs. Gatot Priyo Waspodo, M.Si.060079964

Zul Achir Siregar, S.H., M.M.060040581

Parjiya, S.H.060077448

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM :Rusman Hadi, S.Sos.060078151

KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN SELATAN :Drs. Putut Tedjo Ismojo Djati, M.M.060041337

Sugeng Harianto, S.E., M.M.060076089

Ir. Cecep Rustandi, M.M.060079980

Cerah Bangun, S.H., M.IH.060081916

KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN :Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.060079963

Dra. Cantyastuti Rahayu060044456

Drs. Rambang Firstyadi, M.Si.060079879

Ir. Rahmat Subagio060079871

Chairul Saleh, S.H., M.Si.060076057

Ir. Aziz Syamsu Arifin060079907

KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA :Drs. Wellington, M.M.060079907

Mohammad Aflah Farobi, S.Sos., M.M.060076059

Ir. Tutung Budi Karya, M.A.060079894

Henry Saut Siahaan, S.H.060050211

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK :Gatot Hartono, S.Sos., M.M.060076090

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

Penata TK.IIII/a

Pembina TK.IIV/b

PembinaIV/a

Penata TK.IIII/d

Penata TK.IIII/d

PembinaIV/a

Penata TK.IIII/d

PembinaIV/a

PenataIII/c

Pembina TK.IIV/b

Pembina TK.IIV/b

Pembina TK.IIV/b

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

Penata Tk.IIII/d

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Dumai

Kepala Bidang Penindakan dan PenyidikanKantor Wilayah DJBC Kalimantan BagianBarat, Pontianak

Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Khusus Kepulauan Riau, TanjungBalai Karimun

Pj. Kepala Bidang Penyidikan dan BarangBukti Kantor Wilayah DJBC KhususKepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun

Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah DJBCMaluku, Papua, dan Irian Jaya barat,Ambon

Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Sumatera Utara, Medan

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Sorong

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Sabang

Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah DJBCSumatera Bagian Selatan, Palembang

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Entikong

Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Kalimantan Bagian Barat, Pontianak

Kepala Seksi Bantuan Hukum Kepabeanandan Cukai Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah DJBCKalimantan Bagian Barat, Pontianak

Kepala Subdirektorat Fasilitas Pertambang-an Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah DJBCKhusus Kepulauan Riau, Tanjung BalaiKarimun

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A1 Soekarno-Hatta

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Merak

Kepala Subdirektorat Perencanaan AuditDirektorat Audit

Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Jakarta

Kepala Bidang Penindakan dan PenyidikanKantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang

Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Sulawesi, Makassar

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Tanjung Pinang

Pj. Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat,Ambon

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Dumai

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Pj. Kepala Bidang Penyidikan dan BarangHasil Penindakan

Kepala Bidang Audit

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Tanjung BalaiKarimuan

Pj. Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 TanjungPinang

Pj. Kepala Bidang Penindakan danPenyidikan

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Pj. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan

Kepala Bidang Audit

Pj. Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Bengkulu

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kepala Bidang Audit

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya PabeanSoekarno-Hatta

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A2 Merak

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A2 Tangerang

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A2 Jakarta

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Sunda Kelapa

Pj. Kepala Bidang Perbendaharaan danKeberatan

54 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

Oza Olavia, S.Si., Apt., M.Si.060089902

Ir. Rulijanto, M.Sc.060079933

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT :Ir. Oentarto Wibowo, M.P.A.060079882

Drs. Eddy Kusuma, M.M.060071334

Ir. Weko Loekitardjo060079876

Kabul Yulianto060076054

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :Ir. Iwan Riswanto, M.Si.060079936

Ir. Yusmariza, M.A.060079901

Ambang Priyonggo, S.IP., M.P.A.060089685

Kustejo Iwanto Saksono, S.E.060079958

Ir. Bahaduri Wijayanta BektiMukarta, M.A.060079949

Drs. Arwansjah060040027

Ir. Sucipto, M.M.060079891

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I :Drs. Siswa Murwono060066144

Ir. Agus Sudarmadi, M.Sc.060079885

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II :Joseph Didit Krisnadi, S.H.060035376

Drs. Amin Shofwan060044464

Drs. Supraptono060062025

Ir. Barid Effendi060079947

Ir. Iyan Rubiyanto, M.A.060079873

KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB, DAN NTT :Drs. Efratha Simanjuntak060044476

Endang Retnowaty, S.IP., M.Sc.060090131

Ir. Purwidi, M.M.060079875

PembinaIV/a

PembinaIV/a

Pembina Tk. IIV/b

Pembina Tk. IIV/b

PembinaIV/a

Penata Tk. IIII/d

Pembina Tk. IIV/b

PembinaIV/a

Penata Tk. IIII/d

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

Pembina Tk. IIV/b

Pembina Tk. IIV/b

Pembina Tk. IIV/b

Pembina Tk. IIV/b

Pembina Tk. IIV/b

Pembina Tk. IIV/b

Pembina Tk. IIV/a

PembinaIV/b

Penata Tk. IIII/d

PembinaIV/a

Kepala Bidang Kepatuhan Internal KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok

Kepala Bidang Penindakan dan PenyidikanKantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe B Batam

Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Jawa Barat, Bandung

Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Banten, Serang

Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah DJBCBanten, Serang

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Amamapare

Kepala Bidang Kepabeanan dan CukaiKantor Wilayah DJBC Jawa Tengah danDaerah Istimewa Yogyakarta, Semarang

Kepala Bidang Pelayanan Pabean danCukai IV Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta

Pj. Kepala Bidang Penindakan danPenyidikan Kantor Wilayah DJBCKalimantan Bagian Timur, Balikpapan

Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah DJBCNanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Kudus

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan KantorWilayah DJBC Jawa Timur II, Malang

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan KantorWilayah DJBC Jakarta

Kepala Bidang Penindakan dan PenyidikanKantor Wilayah DJBC Jawa Tengah danDaerah Istimewa Yogyakarta, Semarang

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Perak

Kepala Bidang Kepabeanan dan CukaiKantor Wilayah DJBC Banten, Serang

Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Jawa Timur II, Malang

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Medan

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Malang

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Kediri

Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Bali, NTB, dan NTT, Denpasar

Pj. Kepala Bidang Audit Kantor WilayahDJBC Bali, NTB, dan NTT, Denpasar

Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah DJBCJawa Tengah dan Daerah IstimewaYogyakarta, Semarang

Kepala Bidang Pelayanan Pabean danCukai IV

Kepala Bidang Kepatuhan Internal

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan

Kepala Bidang Audit

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Cirebon

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

Pj. Kepala Bidang Penindakan danPenyidikan

Kepala Bidang Audit

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Surakarta

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Yogyakarta

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Pj. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kepala Bidang Audit

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

INFO PEGAWAI

55WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

Drs. Bambang Wahyudi060057707

KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT :Setijono, S.H.060034348

Drs. Koento Wijanarko, M.Si.060079887

Drs. Totok Purwanto060079872

Hendrianus Langen Projo, S.H.060059621

KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR :Drs. Sunarto, M.M060040351

Drs. Imron, M.Si.060079945

Djanurindro Wibowo, S.T., M.T.060097675

KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI :Bambang Prijo Koesoemo, S.H., M.H.060051197

Sjamsul Arifin, S.IP., M.M.060035494

Dr. Djafar Albram, S.H.,S.E., M.M., M.Hum.060041444

Eisenhower060051278

Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.060050733

Nasaruddin, S.Pd.060050121

KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU, PAPUA, DAN PAPUA BARAT :Widi Kurnianto, S.Sos.060076096

Yudi Hendrawan, S.Hut.060090132

Ircham Habib, S.Si., M.Si.060090046

Drs. Cece Kuswandi, M.Si.060040671

Abdul Wahid, S.H.060076099

Drs. Hilman Satria, M.A.060089906

Budy Setiawan, S.E., M.Si.060089779

Erwin Situmorang, S.Sos., M.M.060082321

DIPERBANTUKAN PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI :Anita Iskandar, S.S., M.P.P060089682

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan KantorWilayah DJBC Jawa Barat, Bandung

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan KantorWilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan,Palembang

Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah DJBCSulawesi, Makassar

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Jayapura

Kepala Seksi Penyidikan danBarang Bukti I Kantor Wilayah DJBCKalimantan Bagian Barat,Pontianak

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Ngurah Rai

Kepala Bagian Umum Kantor WilayahDJBC Riau dan Sumatera Barat, Pekanbaru

Kepala Seksi Fasilitas Minyak dan GasBumi Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Kepala Bidang Kepabeanan dan CukaiKantor Wilayah DJBC Sulawesi, Makassar

Kepala Bagian Keuangan SekretariatDirektorat Jenderal

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Makassar

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan KantorWilayah DJBC Sulawesi, Makassar

Kepala Seksi Keberatan dan Banding IIKantor Wilayah DJBC Jakarta

Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea danCukai Tipe B Pantoloan

Kepala Seksi Perbendaharaan KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe A3 Kudus

Pj. Kepala Bidang Kepabeanan dan CukaiKantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, danIrian Jaya Barat, Ambon

Kepala Seksi Penangguhan Bea MasukDirektorat Teknis Kepabeanan

Kepala Bidang Penindakan dan PenyidikanKantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, danIrian Jaya Barat, Ambon

Kepala Seksi Pelaksanaan Audit III KantorWilayah DJBC Jawa Barat, Bandung

Kepala Seksi Keberatan II KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok

Kepala Seksi Pelaksanaan Audit I KantorWilayah DJBC Sulawesi, Makassar

Kepala Seksi Peraturan KepabeananDirektorat Penerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai

Pj. Kepala Bidang Perbendaharaan danKeberatan Kantor Pelayanan Utama Beadan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A3 Ngurah Rai

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

Kepala Bidang Audit

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Entikong

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Bontang

Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

Kepala Bidang Audit

Pj. Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe A3Makassar

Pj. Kepala Bagian Umum dan KepatuhanInternal

Pj. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

Pj. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

Pj. Kepala Bidang Audit

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Sorong

Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A4 Jayapura

Pj. Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe A4Amamapare

Pj. Kepala Bidang Keuangan/AtaseKeuangan pada KBRI Brussel

PembinaIV/a

Pembina Tk. IIV/b

PembinaIV/a

PembinaIV/a

Penata Tk. IIII/d

PembinaIV/a

PembinaIV/a

Penata Tk. IIII/d

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

PembinaIV/a

Penata Tk. IIII/d

Penata Tk. IIII/d

Penata Tk. IIII/d

Penata Tk. IIII/d

PembinaIV/a

Penata Tk. IIII/d

Penata Tk. IIII/d

Penata Tk.IIII/d

PenataIII/c

Penata Tk. IIII/d

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

56 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

uatu terobosan baru di-buat oleh Kepala KantorPengawasan danPelayanan Bea dan Cukai(KPPBC) Tipe A 3

Makassar, yang ketika itu dijabatoleh Djafar Al Bram ( yangberdasarkan Kepmenkeu No. 463/KM.1/UP.11/2008 saat inimenjabat sebagai Kabid FasilitasKepabeanan Kanwil DJBCSulawesi) yaitu berkoordinasidengan Panglima Kodam VIIWirabuana, Mayjen TNI DjokoSusilo Utomo dalam meresponsadanya permin taan perizinanPabrik Rokok Pusat KoperasiTentara Nasional IndonesiaAngkatan Darat Komando DaerahMiliter VII Wirabuana yang diberinama PUSKOPAD “A” DAM VII/WRB yang berlokasi di jalanRajawali No.6 Kecamatan Mariso,Makassar-Sulawesi Selatan.

Koordinasi KPPBCTipe A3 Makassar dengan

Koperasi TNI ADKodam VII Wirabuana

Bea Cukai Makassarsenantiasa selalu men-cari peluang potensi-potensi baru dibidang

cukai di Makassar gunameningkatkan

penerimaan negara.

PENYERAHAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) oleh Kepala KPPBC MakassarDr. Djafar Al Bram, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.AP. kepada Panglima KODAM VII Wirabuana MayorJenderal (Mayjen) TNI Djoko Susilo Utomo.

S

DOK KPPBC MAKASSAR

PERISTIWA

57WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

Respon yang diberikan oleh Kepala KPPBC Makassardisambut positif oleh Panglima, dimana dalam percaka-pannya Panglima mengucapkan terima kasih atas koordi-nasi bantuan dari pihak Bea Cukai sehingga izin penerbit-an Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)yang diperuntukkan kepada Koperasi Angkatan Daratdapat terselesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama.

Lebih lanjut Djoko Susilomenjelaskan bahwa pembe-rian izin ini merupakanmomentum yang sangat te-pat sekali, paling tidakdengan izin ini dapat meng-isyaratkan kepada parapengusaha minuman kerasdan rokok yang menjalan-kan usahanya di hotel-hotel,supermarket, dan tempatlain yang berada di Sulawe-si untuk dapat memperolehizin guna memenuhi keten-tuan di dalam perundang-undangan Cukai yangditentukan oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai.Hal ini dikarenakan esensidari pemenuhan perizinansemata-mata dapat membe-rikan kontribusi penerimaancukai kepada pembangun-an nasional secara keseluruhan, sedangkan disisi lain Pang-lima menyatakan bila dalam operasi cukai ilegal di lapangan,ditemui hambatan maka sepenuhnya dapat di-back up olehPanglima.

Pada kesempatan pertemuan di ruang kerja Panglimadijelaskan bahwa tujuan didirikan koperasi AngkatanDarat adalah untuk:1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional;3. Membantu pimpinan Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Darat untuk mewujudkan dan meningkatkankesejahteraan anggota beserta keluarganya denganmemperdulikan lingkungan masyarakat mencapaimasyarakat adil dan makmur.

Penjelasan Panglima tersebut disambut baik olehDjafar Al Bram dan dijelaskan bahwa pada prinsipnya Bea

Cukai Makassar senantiasa selalu mencari peluang poten-si-potensi baru dibidang cukai di Makassar gunameningkatkan penerimaan negara oleh sebab itu dalamkoordinasi dengan koperasi TNI AD Wirabuana Bea Cukaisenantiasa koperatif berusaha semaksimal mungkinmemberikan pelayanan yang terbaik agar produksi rokokdapat berkembang yang tentunya berdampak kepadakepentingan penerimaan negara sekaligus memberikankesejahteraan kepada prajurit TNI Wirabuana yangberjumlah ± 27.000 orang.

Di wilayah kerja KPPBC Makassar saat ini terdapat 45Pengusaha Barang Kena Cukai yang telah diberikanNPPBKC yang terdiri dari Pabrik, Distributor dan TPEMMEA dengan gambaran potensi penerimaan cukai ber-turut-turut selama 3 tahun di wilayah kerja KPPBCMakassar dapat disajikan pada tabel I, tabel II dan tabel III.

Semua perolehan penerimaan Cukai di wilayah kerjaKPPBC Makassar tidak terlepas dari arahan danbimbingan secara komprehensif dari Kepala KantorWilayah DJBC Sulawesi Drs. Teguh Indrayana, M.A.kepada seluruh jajaran Pejabat/Pegawai KPPBCMakassar dengan arahan agar bekerja dengan baiksesuai peraturan yang berlaku dan menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan kredibilitas nama baik institusi.Disamping itu, dituntut bekerja secara optimal dalammeraih pencapaian target penerimaan Bea Masuk danCukai Tahun Anggaran 2008, sementara itu, targetpenerimaan tahun 2008 yang telah dihimpun oleh KPPBCMakassar dapat terlihat pada tabel IV di bawah ini.

Dengan melihat segmen pasar yang ada terdiri dari ±27.000 Personil TNI AD Wirabuana dan 150 Karyawan Sipil(Karsip) AD serta masyarakat se-wilayah Sulawesi, Djafar AlBram optimis untuk penerimaan cukai ke depan akan berhasillebih baik lagi. “Semuanya ini Insya Allah dapat tercapaitarget yang diharapkan atas koordinasi yang harmonis,persuasif serta personal approach yang terstruktur diberikansetiap saat tatap muka bahkan sosialisasi secara berkalabukan hanya kepada pengguna jasa kepabeanan di bidangcukai namun kepada institusi pemerintahan bahkan lebihdaripada itu bantuan terhadap TNI AD, Koperasi TNI lainnyadan POLRI di Makassar dalam rangka meningkatkanpenerimaan negara dari sektor cukai,” ujar Djafar.

Dengan demikian walaupun target penerimaan cukaiyang diperoleh KPPBC Makassar tidak sebesar kantorBea Cukai lainnya namun Kantor Bea Cukai Makassarpaling tidak, dapat memberikan andil atau kontribusi yangmemadai sesuai dengan ruang lingkup kerja kepadabangsa dan negara. Kiriman KPPBC Makassar

58 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

DEFINISI “ORANG”ebih kurang terdapat 51 kata “orang” di dalam batangtubuh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan (UU No.17/2006). Untukmenjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang” ini,

UU No.17/2006 mendefinisikannya sebagai, “orangperseorangan atau badan hukum” (UU No.17/2006 Bab I ten-tang Ketentuan Umum Pasal 1 butir 12). Dengan demikianterdapat dua “oknum” dalam definisi tentang “orang” tersebut,yaitu orang perseorangan yang merupakan orang dalam artisesungguhnya secara kodrati/diciptakan oleh Tuhan, danbadan hukum yang merupakan orang dalam artibukan yang sesungguhnya yang diciptakan olehhukum.

Kata “orang” di dalam UU No.17/2006 umumnyadigunakan sebagai kata ganti untuk importir, eks-portir, pengusaha tempat penimbunan sementara,pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusa-ha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusa-ha pengangkutan.

Dengan demikian berarti terdapat limitasi bah-wa importir, eksportir, pengusaha tempatpenimbunan sementara, pengusaha tempat pe-nimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasakepabeanan, atau pengusaha pengangkutanharus merupakan orang perorangan atau badanhukum. Selain orang perorangan atau badan hu-kum tidak dapat menjadi importir, eksportir, peng-usaha tempat penimbunan sementara, pengusa-ha tempat penimbunan berikat, pengusaha peng-urusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan.

Menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah ada selainorang perorangan atau badan hukum yang juga dapat digo-longkan sebagai “orang”? Menurut ilmu hukum, orang dalamarti sesungguhnya secara kodrati/diciptakan oleh Tuhandisebut sebagai “pribadi kodrati”, sedangkan orang dalam artibukan yang sesungguhnya yang diciptakan oleh hukumdisebut sebagai “pribadi hukum”.

Pribadi kodrati adalah seorang manusia sebagai pemba-wa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saatia meninggal. Untuk kepentingan tertentu penghitungannyadapat dilakukan secara surut yaitu mulai seorang manusia ituberada di dalam kandungan. Pribadi hukum adalah manusiabuatan yang diciptakan oleh hukum yang juga dianggapsebagai pembawa hak. Pribadi kodrati jelas hanya ada satuyaitu manusia yang diciptakan oleh Tuhan, sedangkan pribadihukum apakah hanya sebatas pada badan hukumsebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 12?

PRIBADI HUKUM VERSUS BADAN HUKUMTelah diungkapkan sebelumnya bahwa yang dimaksud

dengan pribadi hukum adalah manusia buatan yang dicipta-kan oleh hukum. Hukum manakah yang menciptakannya?Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Ketigatentang Perikatan Bab Kedelapan tentang PersekutuanPerdata dan Bab Kesembilan tentang Perkumpulan Perdatatelah memberikan kesempatan kepada setiap orang untukmenciptakan “orang” yang berbentuk persekutuan perdataatau perkumpulan perdata. Persekutuan Perdata adalahsuatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih untukmengikatkan diri memasukkan sesuatu (modal/imbreng) kedalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan

yang terjadi/dihasilkan karena persekutuan itu(Pasal 1618 KUHPer).

Sedangkan Perkumpulan Perdata adalah per-himpunan orang sebagai perkumpulan yangdiadakan atau diakui oleh kekuasaan umum atauperkumpulan yang diterima sebagai sesuatu yangdiperbolehkan atau yang didirikan untuk maksudtertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (Pasal 1653 KUHPer).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disim-pulkan bahwa terdapat dua jenis pribadi hukum,yaitu pribadi hukum yang mencari keuntunganyang biasa dikenal dengan istilah perusahaan(bedrijf), dan pribadi hukum yang tidak memilikimotif untuk mencari keuntungan. Pribadi hukumyang tidak memiliki motif untuk mencari keuntung-an, secara kasat mata, sedikit sekali yangbersentuhan dengan dunia kepabeanan. Olehkarena itu pribadi hukum yang tidak memiliki motif

untuk mencari keuntungan ini tidak dibahas dalam tulisan ini.Perusahaan dapat diciptakan dalam suatu bentuk

tertentu. Bentuk-bentuk tertentu dari perusahaan biasadikenal dengan istilah bentuk usaha atau badan usaha. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atauWetboek van Koophandel (WvK) bentuk usaha atau badanusaha itu hanya dikenal tiga macam, yaitu :1. Persekutuan dengan Firma atau biasa disingkat Firma

(Fa),2. Persekutuan dengan sekutu pelepas uang atau biasa di-

sebut sebagai Persekutuan Komanditer (CV), dan3. Perseroan Terbatas (PT).

Ada satu lagi bentuk usaha yang tidak diatur di dalamKUHD yaitu Koperasi yang diatur secara tersendiri di dalamUndang-Undang Nomor 79 Tahun 1958.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai PT didalam KUHD dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-UndangNomor 1 ini kemudian diganti dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga

O P I N I

Oleh :Muhamad Rafik

DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PENGAWASANDI BIDANG KEPABEANAN

LUCUNYALAGI

SEKARANG INISETIAP KPS

SUDAHMENDAPATKAN

ANGKAPENGENALIMPORTIR

L

58 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

59WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

menjadi satu-satunya ketentuan khusus yang mengatur ten-tang PT sampai saat ini. Ada juga bentuk-bentuk usaha yangtidak mengambil bentuk sebagaimana dimaksud dalamKUHD, PT, dan Koperasi. Bentuk-bentuk usaha ini hanya di-ciptakan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KitabUndang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Ketiga ten-tang Perikatan Bab Kedelapan tentang Persekutuan Perdata.

Bentuk-bentuk usaha tersebut ada yang dinyatakansebagai badan hukum (rechtpersoon) dan ada yang tidakdinyatakan sebagai badan hukum. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan didalam Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa “Perusahaanadalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatansecara tetap dan terus menerus dengan tujuan memper-oleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggara-kan oleh orang perorangan maupun badan usaha yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yangdidirikan dan berkedudukan dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia”.

Telah dinyatakan secara jelas di dalam UU Nomor 40/2007 dan UU Nomor 79/1958 bahwa PT dan Koperasimerupakan suatu Badan Hukum (Rechtpersoon). Di dalamilmu hukum, satu ciri yang membedakan suatupersekutuan perdata masuk sebagai badan hukum ataubukan badan hukum adalah ada pada pemisahankekayaan antara kekayaan para sekutu dengan kekayaanpersekutuan perdata. Akibat hukum dari pemisahan keka-yaan ini adalah pada konsekuensi tanggung jawab parasekutu terhadap tuntutan pihak ketiga.

Para sekutu di dalam badan hukum hanya bertanggungjawab sebesar jumlah andil/modal/imbreng yangdimasukkan ke dalam badan hukum apabila ada tuntutanpihak ketiga atas pelunasan piutangnya kepa-da badan hukum. Sedangkan di dalam perse-kutuan perdata yang bukan berbentuk badanhukum, tanggung jawab para sekututerhadap tuntutan pihak ketiga tidak terbataspada andil/modal/imbreng yang telah merekamasukkan ke dalam persekutuan, tetapi jugasampai dengan harta kekayaan pribadinya.Di dalam KUHD, Fa dan CV tidak dinyatakansebagai badan hukum.

Ciri lain dari badan hukum adalah bahwapersekutuan perdata yang berbentuk badanhukum tidak bubar dengan pengunduran dirisalah seorang atau beberapa sekutu ataupendiri, sedangkan persekutuan perdata yangtidak berbentuk badan hukum menurut pera-turan perundang-undangan bubar dengansendirinya ketika salah seorang atau bebera-pa sekutunya mengundurkan diri.

Dengan penjelasan ini, telah menjadi cukup terang bahwatidak semua bentuk usaha atau badan usaha berbentukbadan hukum. Dan bukan hanya monopoli badan hukum un-tuk dapat disebut sebagai “orang”.

DAMPAK PENGGUNAAN ISTILAH BADAN HUKUM TERHADAPPENGAWASAN DI BIDANG KEPABEANAN

Dari sudut ilmu hukum, rumusan Pasal 1 butir 12 yangmenggunakan istilah badan hukum untuk melimitasidefinisi tentang “orang” ternyata membawa permasalahanyang cukup mendasar, yaitu bagaimana perlakuan penga-wasan di bidang kepabeanan terhadap “orang” yang bu-kan merupakan badan hukum?

Salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan ada-lah audit kepabeanan. Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 17/2006 sebagai landasan hukum dalam melaksanakan auditkepabeanan telah dengan tegas menggunakan kata“orang” sebagai objek dalam audit kepabeanan tersebut.Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tentang badanhukum dan bukan badan hukum di atas, audit kepabean-an hanya dapat dilakukan terhadap orang perorangan dan

badan hukum saja. Selain orang-perorangan dan badanhukum tidak bisa dilakukan audit kepabeanan. Dengandemikian bentuk usaha atau badan usaha yang bukanberbentuk badan hukum seperti Firma dan CV tidak dapatdiaudit.

Padahal kenyataan di lapangan tidak sedikit importir,eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara,pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha peng-urusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutanyang berbentuk Firma atau CV. Alhasil, jika mereka me-mahami ilmu hukum, mereka dapat mengelak dari kewa-jiban untuk diaudit oleh DJBC.

Pengalaman hampir membuktikan hal itu. Ketika TimAudit DJBC berhadapan dengan Bidang Hukum darisuatu perusahaan Kontraktor Product Sharing (KPS) yangberbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), mereka memper-masalahkan kewenangan DJBC mengaudit perusahaanmereka. Pertanyaan pertama yang mereka lontarkanadalah apakah importir itu? Apakah kami (KPS tersebut)merupakan importir? Pertanyaan ini sepintas lalu sepertipertanyaan “anak SD”, tetapi jika dicermati secara men-dalam sebenarnya ada agenda besar untuk menjatuhkanargumentasi DJBC atas kewenangannya mengaudit peru-sahaan semacam ini.

Tetapi berhubung waktu pertemuan telah habis, perta-nyaan tersebut hanya dijawab sebatas pernyataan yangsesuai dengan Penjelasan Pasal 8A ayat (2) UU Nomor17/2006, dan karenanya KPS yang bersangkutantermasuk ke dalam pengertian importir. Penjelasan Pasal8A ayat (2) UU Nomor 17/2006 menyatakan bahwa “Yangdimaksud dengan importir yaitu orang yang mengimpor”.Tampaknya pihak yang mewakili Bidang Hukum salah

satu KPS ini jeli, bahwa sesungguhnya KPS-nya tidak termasuk ke dalam definisi “orang”.

Mengapa demikian? Karena BUT bukanmerupakan badan hukum, melainkan bentukusaha/badan usaha yang tidak berbentukbadan hukum. Dengan demikian KPS mere-ka tidak dapat dianggap sebagai importir dankarenanya bukan menjadi objek audit.Lucunya lagi sekarang ini setiap KPS sudahmendapatkan Angka Pengenal Importir (API).Suatu hal yang blunder.

SOLUSIKendala yang dihadapi audit kepabeanan

terhadap bentuk usaha/badan usaha yang tidakberbentuk badan hukum tersebut dapat juga di-alami oleh bidang pengawasan lainnya di DJBCdan juga dapat dialami oleh bidang pelayanankepabeanan. Kendala ini harus secepatnya

ditangani dengan cara mengubah definisi tentang “orang”tersebut, jangan lagi hanya membatasi pribadi hukum padabadan hukum, tetapi harus lebih luas dari itu.

Pengubahan tersebut hanya bisa dilakukan melaluiperaturan perundang-undangan yang setingkat karenaIndonesia menganut teori Stuffenbau atau teori Hirarkhidalam peraturan perundang-undangannya, dengan katalain UU Nomor 17/2006 harus diubah untuk menyesuai-kannya.

Daftar PustakaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Ed. 4, cet. 3,

(Yogyakarta, Penerbit Liberty Yogyakarta: 2002).Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29, (Jakarta, PT Intermasa: 2001).

Penulis adalah Kasi Evaluasi Audit I KWBC Jawa Barat

KENDALA INIHARUS

SECEPATNYADITANGANI

DENGAN CARAMENGUBAH

DEFINISI TENTANG“ORANG”

TERSEBUT …

59WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

60 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

ari Jumat tanggal 30 Mei 2008, mungkin merupa-kan hari yang kelabu bagi Direktorat JenderalBea Dan Cukai (saya lebih senang menyebutnyasebagai “shocking Friday”). Walaupun tidak se-kelam tahun 1985, saat kewenangan bea cukai

dicabut dengan Kepres IV/1985, namun “musibah” ini takpelak memberikan goncangan bagi aparat bea cukai, ter-masuk kerabat-kerabatnya.

Tim KPK yang didampingi pejabat Kepatuhan InternalKPU Tanjung Priok melakukan inspeksi mendadak keKantor Pelayanan Utama DJBC Tanjung Priok. Target ope-rasinya adalah kaum Pejabat Fungsional Pe-meriksa Dokumen (PFPD), yang selama ini“dianggap” independen dalam melakukan pe-netapan klasifikasi barang dan penetapanharga pabean. Tindakan tersebut untuk mem-buktikan apakah gunjingan di masyarakatyang didengar selama ini benar, dan kenyata-annya sebagian memang benar.

PEMICU PERSOALANSemenjak KPU dibentuk dan beroperasi, te-

lah dicitrakan bahwa kantor ini merupakankantor “utama” atau kantor percontohan yangakan dijadikan sebagai barometer pelayanankepabeanan di seantero nusantara. Para pe-gawainya merupakan pegawai-pegawai “pilih-an”. Para “kong-cu” PFPD “dikesankan” inde-penden dan anti-suap. Namun demikian, wa-laupun ada perbaikan, pada kenyataannya ti-dak jauh berbeda dengan pelayanan pra-KPU. Penerima-an negara dari sektor bea masuk memang meningkat, te-tapi harap diingat bahwa peningkatan ini bukan satu-satu-nya indikator kinerja. Kenaikan tersebut dapat diakibatkanmeningkatnya volume importasi, perubahan nilai tukar,dan yang paling menonjol adalah akibat notul (tambahbayar) yang diterapkan secara semena-mena oleh oknumPFPD, tanpa pilih bulu.

Dengan bersenjatakan P-01/2007, yang ternyata mis-leading, terkadang nilai rupiah dari tambah bayarnya(SPKPBM) tidak masuk akal sehat. Semua ini membuat“bargaining power” oknum PFPD semakin meningkat.Para kong-cu ini tidak pernah berempati dengan mem”po-sisi”kan dirinya sebagai business community yang sangatmendambakan kecepatan, cash-flow dan efisiensi. Mere-ka sangat menikmati posisinya sebagai penentu keputus-an alias penguasa.

Karena tingkah lakunya dianggap sudah kelewatan dantidak bisa lagi diberikan toleransi inilah, yang membuatgregetan/gemas pimpinan bea cukai dan memicu datang-nya “bantuan asing”. “Nawaitu”nya benar, tetapi caranya

yang oleh beberapa orang dianggap kurang memberikankenyamanan bagi esprit de corps bea cukai. Sebenarnya,kalau mau jujur sudah banyak perubahan yang terjadi diinternal bea cukai, perubahan dalam arti menuju ke arahyang lebih baik. Ini dapat dilihat dari beberapa komentarpositif masyarakat selama ini. Tetapi, hal tersebut tampak-nya dianggap masih kurang, sehingga perlu mengundang“gai-jin”.

Perubahan instansi bea cukai secara radikal tidak ter-lalu dapat diharapkan. Dengan kultur yang ada di beacukai saat ini, perubahan hanya dimungkinkan terjadi se-

cara gradual atau bertahap.Untuk itu, Mahatma Gandhi pernah

mengatakan bahwa kepuasan bukan padahasil, tetapi pada usaha. Menurutnya,berusaha dengan keras adalah kemenanganyang hakiki. Kaitannya dengan masalahdiatas adalah bahwa seyogyanya reformasidifokuskan kepada upaya atau usaha(menuju perbaikan), jangan terobsesi denganhasil semata.

TINDAKAN TERAPI KEJUT ? (SHOCK THERAPYMEASURE)

Konon kabarnya, di satu pihak, menurut se-kelompok orang/pegawai yang tugasnyamemberikan pelayanan (bisa pegawai bea cu-kai, bisa pegawai cleaning service, bisa petu-gas security, dsb), bahwa pada kantor-kantorpelayanan bea cukai tertentu, hari Jumat

merupakan “hari keuangan”. Dilain pihak, konon bagi ke-lompok pengguna atau penerima jasa pelayanan, hariJumat merupakan “pay-day” dan bagi perusahaan Jepang,sebelumnya merupakan “desperate Friday”.

Dengan kata lain, disatu pihak merasa senang,sedangkan dilain pihak merasa susah/putus asa. Rahasiaumum ini memang sulit terbantahkan setelah tim “giam-lo-ong” KPK bersama Kepatuhan Internal Kantor Pelayan-an Umum Tanjung Priok melakukan inspeksi mendadakpada tanggal 30 Mei yang lalu.

Walaupun dalam pasal 6 dan 11 Undang-Undang no-mor 30 tahun 2002 Tentang KPK memungkinkan “giam-lo-ong” ini masuk ke instansi-instansi pelayanan publik,namun tindakan mengundang “tangan asing” untuk mela-kukan pemeriksaan internal bea cukai, oleh sebagianorang dianggap agak terlalu pagi atau cepat. Kenapa, ka-rena jika dilihat dari modus operasi yang dilakukan untukmemberikan efek jera (deterrent effect) kepada parapegawai yang “naughty” ini, sebenarnya tidak terlalurumit-rumit amat.

Datang mendadak, lantai 1 dan lantai IV diblokir, para

O P I N I

Oleh :Nasir Adenan

QUO VADIS :

ESPRIT DE CORPS

DENGAN KULTURYANG ADA DI BEACUKAI SAAT INI,

PERUBAHANHANYA

DIMUNGKINKANTERJADI SECARAGRADUAL ATAU

BERTAHAP

H

60 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

61WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

pegawai (PFPD) jalur hijau dan jalur merah disuruh ke-luar tanpa boleh membawa barang-barang milikpribadinya, jadi semua barang dan dokumen yang adadidalam ruang harus tetap berada di tempat. Barukemudian kedua ruangan diperiksa oleh anggota Tim.Sederhana, tapi memang dampaknya atau gaungnyaluar biasa, seluruh pegawai bea cukai bertanya-tanyaada apa gerangan?

Diluar, bea cukai dan keturunannya dihujat dan di-perolok. Sebagian besar malu mengenakan seragambea cukai dan dampak negatif lainnya. Sementara adajuga yang tersenyum penuh kemenangan. Semogatindakan yang rada-rada “self-disgrace” ini dapat mem-berikan efek jera yang permanen.

Sebenarnya, kalau memang sungguh diniatkan,masih ada cara yang lebih wise dan elegant untuk mem-berikan terapi kejut sesuai dengan hirarki organisasi.Tetapi memang syaratnya memerlukan ketegasanpimpinan terutama kepala kantornya. Operasi serupadapat diawali oleh Kepatuhan Internal didampingi P2KPU, kalau tidak mempan, dapat dilakukan oleh P2KP DJBC didampingi Bagian Kepegawaian. Masihtidak mempan juga, dapat dilakukan oleh InspektoratJenderal Departemen Keuangan.

Kalau bener-bener kebangetan, sebagai pilihanterakhir, atau sebagai langkah putus asa ? Baru men-datangkan “bantuan asing”.

PENUTUPTingkah laku oknum PFPD yang kurang terpuji be-

lakangan ini berbuah “malapetaka” bagi instansi beacukai. Dikatakan malapetaka, karena hanya akibat

“nila setitik rusak susu sebela-nga”. Kita memang tidakpernah belajar dari sejarah, di-mana tahun 1985 merupakanmasa-masa yang palingkelam bagi instansi bea cukai.Akibat arogansi beberapaoknum bea cukai yang selalubertindak “ over (show offorce)”, kewenangan sebagianbesar bea cukai dicabut, danfungsinya digantikan olehSGS (Surveilance GeneralSociete - perusahaan Swiss).Dan yang juga menyedihkanadalah dicabutnya kewenang-an bea cukai untuk melakukanpemeriksaan dan pengawasanperdagangan antar-pulau (in-

ter-insuler), yang belakangan marak dijadikan moduspenyelundupan bagi golongan “hek-to”. Kewenanganpengawasan antar-pulau ini tidak pernah kembali se-cara utuh ke tangan bea cukai (terakhir hanya diberi-kan untuk beberapa komoditi saja).

Shocking Friday, memang merupakan tindakan ra-dikal yang diharapkan dapat memberi efek jera,namun karena pelaksanaannya dilakukan oleh instan-si yang memiliki kewenangan melebihi instansi beacukai, maka urutan kisahnya seperti domba mengun-dang serigala untuk memberi pelajaran kepada anakdomba.

Ending-nya sudah dapat ditebak, bahwa anak dom-ba tersebut akan dilumat habis, bahkan kemungkinan“orang tua” domba juga akan terkena imbasnya. Mu-dah-mudahan “nightmare” ini dapat berakhir denganbaik dan merupakan peringatan bagi instansi beacukai untuk memperkokoh esprit de corps-nya. Kataorang sono “ngono yo ngono ning ojo ngono”.

Penulis adalahKepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

SEMOGATINDAKAN YANG

RADA-RADA“SELF-DIS-GRACE” INI

DAPATMEMBERIKAN

EFEK JERA YANGPERMANEN

PERATURANMENTERI KEUANGAN

Per Juli 2008

No. P e r a t u r a n P E R I H A L

Nomor Tanggal

Penggunaan DanaBagi Hasil CukaiHasil Tembakau Dan

1. 84/PMK.07/2008 02-06-08 Sanksi AtasPenyalahgunaanAlokasi Dana BagiHasil Cukai HasilTembakau

. Kode Etik Pegawai2 01/PM.4/2008 13-06-08 Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai

PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Per Juli 2008

P E R A T U R A N

No. Nomor Tanggal P E R I H A L

Pembentukan,susunan, Dan Tata

1. P-08/BC/2008 13-06-08 Kerja Komisi KodeEtik DirektoratJenderal Bea danCukai

Pendelegasiansebagai wewenang

2 KEP-41/BC/2008 13-06-08 kepada para pejabateselon II Dilingkungan DirektoratJenderal Bea danCukai

SURAT EDARANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Per Juli 2008

P E R A T U R A N P E R I H A L

No. Nomor Tanggal

PeningkatanPenelitian DanPengawasan AtasPenyediaan/Pemesanan PitaCukai HasilTembakau,Penetapan Harga

1 SE-25/BC/2008 13-06-08 Jual Eceran HasilTembakau,PemberianPenundaanPembayaran Cukai,Buku PersediaanHasil Tembakau DanPelaporanPersediaan PitaCukai

INFO PERATURAN

62 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

ada tulisan bulan lalu kita membahas beberapa as-pek dasar dalam menegakkan hukum bagi yangdiindikasikan pelanggaran terhadap Hak atas Ke-kayaan Intelektual (HaKI), dimana di dalamUndang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006, Pejabat Bea dan Cukaimempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu, sehing-ga terlaksananya penegakan hukum tersebut.

KETENTUAN DAN PRINSIP HAKI TERHADAP UU NOMOR: 10TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN, SEBAGAI-MANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR : 17TAHUN 2006 :

Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun1995; Sebagaimana telah diubah dengan Un-dang-Undang Nomor : 17 tahun 2006 :

Yang dapat dimintakan penangguhan olehBea dan Cukai hanya meliputi : Merek dan HakCipta dan atas permintaan pemilik ataupemegang hak atas merek, Ketua PengadilanNiaga dapat memerintahkan secara tertuliskepada Bea dan Cukai untuk menangguhkan se-mentara waktu pengeluaran/pemasukanbarang.l Merek : Merek yang dipalsukan adalah barang,

termasuk pengemasannya, yang memuattanpa ijin Merek yang sama dengan Merekyang sah terdaftar untuk barang yangbersangkutan, atau memuat Merek yang bagian-bagi-an pentingnya tidak berbeda dengan Merek yang sahtersebut, dan karenanya melanggar hak dari pemilikMerek yang bersangkutan sesuai hukum dari negaraimportir.

l Hak Cipta : adalah hasil pembajakan Hak Cipta yangmerupakan salinan yang dimuat tanpa ijin pemeganghak atau pihak yang diberikan ijin dari pemegang hakdi negara tempat kegiatan produksi dilakukan dandibuat, baik langsung atau tidak langsung, dari bahandimana pembuatan salinannya merupakanpelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sesuai hukumdari negara importir.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995;Sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor : 17 tahun 2006 :

Permintaan pemegang hak atas Merek atau Hak Ciptadisertai dengan :l Bukti yang cukup untuk pelanggaran tersebut;l Bukti kepemilikan Merek atau Hak Cipta;

l Perincian barang Ekspor/Impor yang dimaksud seba-gai pelanggaran HaKI; dan

l Sejumlah Jaminan (dari si penggugat).

Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995; Se-bagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor : 17 tahun 2006 :

Tindakan Bea dan Cukai, sesuai dengan yang dimak-sud Pasal 54 :l Memberitahukan kepada Eksportir/Importir, bahwa

barangnya ditangguhkan untuk pemasukan/pengeluarannya, dilakukan secara tertulis;

l Terhitung sejak tanggal diterimanya PerintahTertulis dari Pengadilan Niaga.

“Pasal 54 s/d 56 : mengatur tentang, atas permin-taan pemilik atau pemegang hak atas Merek danHak Cipta kepada Bea dan Cukai melalui KetuaPengadilan Niaga secara tertulis untuk me-nangguhkan pengeluaran barang untuk sementa-ra proses pembuktian di pengadilan”

Pasal 57 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun1995; Sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor : 17 tahun 2006 :(1) Penangguhan paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja;(2) Dapat diperpanjang 1 (satu) kali, paling lama

10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah seca-ra tertulis oleh Ketua Pengadilan Niaga;

(3) Sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan Per-panjangan Jaminan.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995;Sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor : 17 tahun 2006 :(1) Atas permintaan pemegang Hak/Pemilik, Ketua Peng-

adilan Niaga dapat memberi ijin melakukan pemerik-saan barang;

(2) Pemberian ijin dimaksud ayat (1), Ketua PengadilanNiaga mendengarkan dan mempertimbangkanpenjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilikbarang Ekspor/Impor yang dimintakan penangguhanpengeluarannya.

“Pasal 57 s/d 58 : Mengatur tentang jangka waktu pe-nangguhan pengeluaran sementara (paling lama 10 harikerja) dan perpanjangan satu kali perpanjangan palinglama 10 hari kerja disertai dengan perpanjangan jaminan”

Pasal 59 Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995; Se-

KELEMAHANPENEGAKANHUKUM HAKI

SEBAGAICERMIN DARI

LEMAHNYAPENEGAKAN

HUKUMNASIONAL

K O L O M

Oleh :Redy Bambang, SG, SH, MH.

PERLINDUNGAN HaKI (Bagian II)

DJBC & PELAKSANAAN

P

62 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

63WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No-mor : 17 tahun 2006 :(1) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Bea dan

Cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yangmeminta penangguhan sebagaimana dimaksud pasal57 ayat (1), maka Bea dan Cukai dapatmenyelesaikan formalitas kepabeanan sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal tindakan hukum telah dimulai dan dilakukandalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka pihak yangmeminta penangguhan wajib memberitahukan kepadaPejabat Bea dan Cukai.

(3) Dalam hal tindakan hukum telah dimulai dan masa 10(sepuluh) hari kerja telah berlalu dan Ketua Pengadil-an Niaga tidak memerintahkan untuk memperpanjangPenangguhan Pengeluaran/Pemasukan Barang, makaPejabat Bea dan Cukai dapat menyelesaikan formali-tas kepabeanannya berdasarkan undang-undang yangberlaku.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995;Sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor : 17 tahun 2006 :

Dalam keadaan tertentu Eksportir/Importir/Pemilik ba-rang dapat mengajukan permintaan kepada KetuaPengadilan Niaga untuk memerintahkan secara tertuliskepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiriPenangguhan Pengeluaran Barang disertai dengan Jamin-an.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995; Se-bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No-mor : 17 tahun 2006 :(1) Didalam proses pengadilan tidak terbukti

barang tersebut terjadi pelanggaran HaKI,maka pemilik barang dapat meminta gantirugi kepada pemegang hak yang meminta-kan penangguhan barang untukdikeluarkan/dimasukan.

(2) Pengadilan Niaga dapat memerintahkanJaminan (yang dijaminkan oleh penggugat)dapat dicairkan untuk pembayaran gantirugi kepada pemilik barang.

“Pasal 59 s/d 61 : Mengatur bagaimana tindak-an Pejabat Bea dan Cukai setelah pengakhir-an masa penangguhan pengeluaran barang,apakah terbukti atau tidak dalam pelanggaranHaKI, atau adanya ganti rugi terhadap pemilik/pemegang Hak, dan lain-lain”

Pasal 62 Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995; Se-bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No-mor : 17 tahun 2006 :

Karena Jabatan (Ex-Officio) Pejabat Bea dan Cukaidapat melakukan penangguhan pengeluaran barang, jikaterdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut berasaldari pelanggaran Merek atau Hak Cipta.

Pasal 63 Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995;Sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor : 17 tahun 2006 :

Ketentuan Penangguhan Pengeluaran Barang tidakberlaku untuk kategori :l Barang bawaan penumpang; penumpang kapal laut/

udara;l Awak sarana pengangkut (ABK);l Pelintas batas;l Barang kiriman melalui Pos dan Giro, atau Jasa

Titipan; danl Yang kesemuanya itu tidak dimaksudkan untuk

komersial.

Pasal 64 Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995;Sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor : 17 tahun 2006 :(1) Pengendalian Ekspor/Impor barang yang diduga mela-

kukan pelanggaran HaKI selain Merek dan Hak Cipta,ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

(2) Pelaksanaan dari pasal 54 hingga pasal 63 diatur olehPeraturan Pemerintah.

“Pasal 62 s/d 64 : Pertama mengatur tentang Hak danWewenang Pejabat Bea dan Cukai dalam menjalankantugas untuk menangguhkan pengeluaran barangsementara karena jabatan (Ex-Officio) : Kedua mengaturtentang pengecualian penangguhan pengeluaranbarang yang melanggar hak merek atau hak cipta yang dibawa/diimpor oleh penumpang, awak saranapengangkut (ABK), pelintas batas, kiriman pos atau JasaTitipan Pos”

EFEKTIFITAS PENANGGUHAN PENGELUARAN BARANGOLEH BEA DAN CUKAI

Tindakan Pejabat Bea dan Cukai sangat terbatashanya sepanjang Penangguhan Pengeluaran Barangyaitu :

“Penangguhan Sementara Waktu Pengeluaran BarangImpor atau Ekspor” (pasal 54 UU Nomor : 10/1995;sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun2006) atau didalam TRIP’s pada article 51 : “Suspensionof Release by Customs”.

Meskipun tindakan tersebut sangat terbatas, namuntindakan ini dianggap cukup efektif untuk pencegahan

tindak pelanggaran HaKI. Tindakpenangguhan yang dilaksanakan pada “Exitatau Entry point” di dalam Kawasan Pabeandapat mencegah barang-barang yang didugaterindikasi pelanggaran Hak atas KekayaanIntelektual (HaKI), sebelum barang tersebutmasuk kedalam distribusi komersial dipasaran masyarakat, maka pencegahan danpenanganannya akan lebih rumit, sangatkompleks dan membutuhkan dana yang tidaksedikit.

Di beberapa negara lainnya, sepertiAustralia prosedur permintaan penangguhanpengeluaran barang ekspor/impor yangdiduga terindikasi adanya pelanggaran Hakatas Kekayaan Intelektual (HaKI), pemegangMerek dan Hak Cipta dapat langsungmengajukan kepada Customs/Bea dan Cukaisetempat, tanpa birokrasi melalui Pengadilan

Niaga, setelah cukup bukti yang kuat maka persoalantersebut akan dibawa ke Pengadilan guna keputusan le-bih lanjut.

PERAN MASING-MASINGPada prinsipnya :1. pemilik atau Pemegang Hak (right owner; atau right

holder) harus berperan aktif untuk mempertahankanhak-haknya;

2. institusi Bea dan Cukai, membantu terlaksananyaperlindungan HaKI, oleh sebab itu di dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor : 10 Tahun 1995;sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor : 17 tahun 2006, di dalam Pasal 54; Pemilikatau Pemegang Hak harus berperan aktif untukmengumpulkan bukti-bukti; menyiapkan persyaratanyang diperlukan; dan mengajukan permintaanpenangguhan pengeluaran barang kepada KetuaPengadilan Niaga yang kemudian ditindak lanjuti keKantor Bea dan Cukai;

3. pemilik barang, berupaya untuk mempertahankan dan

PERAN SERTADJBC DALAM

PERLINDUNGANHAKI MASIHSANGATLAH

BARU SEHINGGAPERLU ADANYA

BANYAKPERBAIKAN …

63WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

64 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

dapat membuktikan bahwa barang tersebut tidak terja-di pelanggaran HaKI, tentunya dengan bukti-buktiyang akurat dan dapat dibuktikan di depan pengadilan,boleh dikatakan sebagai pembuktian terbalik.

Bukti-bukti yang dapat diajukan sebagai PenangguhanPengeluaran Barang :l Nama eksportir/importir atau penerima/pengirim barang

yang diduga melanggar HaKI;l Negara asal barang;l Negara pembuat barang;l Nama dan alamat orang/atau badan hukum yang terli-

bat dalam melakukan pembuatan dan pendistribusianbarang;

l Cara pengangkutan dan identitas sarana pengangkut;l Pelabuhan yang diduga untuk pemasukan/atau penge-

luaran; danl Nomor HS yang diduga adanya pelanggaran HaKI.

Peran serta secara aktif didalam melaksanakan pene-gakan hukum dan melindungi Hak atas Kekayaan Intelek-tual (HaKI) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat me-laksanakan yang diatur di dalam pasal 62 dengan menggu-nakan hak dan wewenang Tindakan Karena Jabatan (Ex-Officio)

Kesulitan sebagai Pejabat Bea dan Cukai untuk melak-sanakan wewenangnya dalam Jabatan (Ex-Officio) untuk Penangguhan Pengeluaranbarang, di dalam penjelasan Pasal 62 Un-dang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995, (pasalyang tidak diubah) tidak dirinci secara jelasdan tegas ruang lingkup dan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan olehPejabat Bea dan Cukai yang sedangmelaksanakan tugas hak dan wewenangnyasecara Ex-Officio. Didalam penjelasan terse-but hanya tertulis :

“bahwa dalam hal diambil tindakanpenangguhan karena jabatan, makaberlaku sepenuhnya tatacarasebagaimana di atur didalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta”

KESIMPULAN :1. SDM merupakan unsur yang sangat penting dalam

melaksanakan pembangunan nasional; tanpa itupengembangan SDA semata-mata tergantung daripihak luar, dan posisi berunding kita di forum interna-sional sangatlah lemah. Dengan demikianpengembangan SDA yang ideal adalah dengan ber-sandar pada kekuatan dan kemampuan SDM sendiri.Sementara ini, pengembangan SDA dalam polasekarang, yang sangat tergantung pada investasiasing, harus dilihat sebagai langkah praktis semata-mata;

2. HaKI pada saat ini memegang peran yang sangat pen-ting: Pertama, dalam arti strategis, karena iaberurusan dengan produk atau proses sebagai hasilolah pikir manusia. Kedua, dalam rangka memfasilitasikepentingan investasi asing, bahwa memang adakepastian perlindungan bagi karya intelektual mereka.

3. HaKI jelas telah mengambil tempat sebagai elemenpendukung menopang pembangunan nasional. Meng-ingat kondisi Indonesia yang sangat potensial,memerlukan teknologi dan pengembangannya. Sistemalih teknologi merupakan salah satu media untukmendukung konsep itu. Secara strategis diperlukankajian untuk menilai apakah konsep alih teknologiuntuk menilai manfaat keberadaan konsep itu selamaini. Seperti diketahui hampir semua perjanjian bisnisinter-nasional mengandung ketentuan tentang alihteknologi.

4. Perlunya tindakan dari yang berkaitan dan berwenanguntuk melaksanakan secara konsisten dan konsekuendalam hal melaksanakan perlindungan terhadappelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI),sebab dampak dari pelanggaran tersebut sangatlah lu-as, meliputi : Pertama perlindungan pemilik hak/peme-gang hak; Kedua, masyarakat usaha; Ketiga,masyarakat umum; Keempat, pemerintah dalam segistabilitas ekonomi dan iklim usaha investasi.

5. Peran serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalamperlindungan HaKI masih sangatlah baru sehinggaperlu adanya banyak perbaikan, penyempurnaan per-aturan, pembenahan baik itu dari segi SDM maupunSistem, Prosedur, Aturan sebagai faktor pendukungpelaksanaan di lapangan, dan yang paling pentingsekali adalah sosialisasi terhadap masyarakat usaha/umum yang bersentuhan dengan peraturan HaKI.

6. Hal yang paling penting adalah diharapkan adanyasuatu Peraturan Pemerintah yang mengatur Pelaksa-naan UU Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;sebagaimana telah diubah melalui Amandemen UUNomor: 17 tahun 2006 pada Pasal 54 s/d Pasal 64.

7. Pengalihan proses hukum dari Pengadilan Negeri kePengadilan Niaga, adalah hal baru suatu trobosan dariperubahan Amandemen UU Nomor: 10 tahun 1995 keUU Nomor: 17 tahun 2006, untuk lebih menjangkau

sifat privat dengan adanya perubahanHaKI dari Delik biasa/umum menjadi DelikAduan.

8. Ex-Officio (tindakan karena jabatan),alternatif yang efektif dilaksanakan olehPejabat Bea dan Cukai, selain adanyaSurat Perintah Penangguhan dari KetuaPengadilan Niaga, untuk lebih efisien danpraktis didalam melaksanakanperlindungan HaKI, namun demikian ha-ruslah ekstra hati-hati dan status akuratdalam informasinya (dapat juga sebagaidasar produk Intelijen).

9. Pada akhirnya langkah penegakanhukum sangatlah tergantung pada kerjasama

positif antara sesama aparat yang tertata baik daritingkat penyidikan, penuntutan sampai pemutusanperkara. Hukum tidak ada artinya kalau tidak ditegak-kan, hal inipun menjadi pegangan pihak luar negeriuntuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistemHaKI nasional, disamping upaya yang telah banyak di-lakukan di bidang legislasi. Sebab telah disinggungpada awal tulisan ini Investasi Asing tergantung padaPenegakan Hukum di bidang HaKI disamping Kepasti-an Hukum di bidang usaha di Indonesia. Kelemahanpenegakan hukum HaKI sebagai cermin dari lemahnyapenegakan hukum nasional secara keseluruhan.

Daftar Bacaan :1. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan ; Jakarta

1995.2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor : 10 tahun 19953. Undang-Undang Merek Nomor : 15/Tahun 2001 Tentang Merek ; 20014. Undang-Undang Hak Cipta Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;

20025. Sejarah, Teori Hak Milik Intelektual; Drs. Muhamad Djumhana & R.

Djubaedillah, SH.; Bandung 2003.6. Literatur HaKI oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pusdiklat Jakarta,

Pusat Pendidikan dan Latihal Bea dan Cukai; Jakarta; 2000.7. Literatur dan Hasil Seminar HaKI di Banjarmasin. Departemen Kehakiman

dan HAM.RI. ; Maret 2006.8. Koplikasi Undang-Undang Hak Cipta; Paten; Merek dan Terjemahan

Konvensi-Konvensi di Bidang HaKI; Insan Budhi Mulia; Bandung; 1999.Yayasan Klinik HaKI (IP-Clinic); 1999.

9. Literatur dari Masmedia/Koran sebagai bahan bacaan.10. Persetujuan Akhir Yang Memuat Hasil-Hasil Putaran Uruguay dari

Perundingan -Perundingan ; Komite Perundingan-PerundinganPerdagangan. Perdagangan Multirateral ; Marrakesh, 15 April 1994.

Penulis adalah Kasi Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tipe A4 Kotabaru

PEMILIK ATAUPEMEGANG HAK

HARUS BERPERANAKTIF UNTUK

MEMPERTAHANKANHAK-HAKNYA

“”

K O L O M

64 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

65WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

esuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun2008 tentang perubahan Undang-Undang nomor45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN), telah dibebankankepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(DJBC) berupa target penerimaan bea masuk, bea keluardan cukai sebesar Rp. 74.696.700 triliun, yang terdiri daribea masuk Rp.17.820.900 triliun, bea keluarRp.11.158.300 triliun, dan cukai sebesar Rp.45.717.500triliun.

Untuk semester I (Januari-Juni) tahun 2008, dari totalpenerimaan yang ditargetkan tersebut hingga kini sudahtercapai sebesar 56,71 persen dengan perincian, beamasuk tercapai Rp.10.085.585 triliun (56,59 persen), beakeluar tercapai Rp.8.669.382 triliun (77,69 persen), dancukai tercapai Rp.23.604.850 triliun (51,63 persen).Sehingga total pada semester I tahun 2008 ini sudahtercapai Rp.42.359.817 triliun atau 56,71 persen. (lihattabel-I).

Menurut Direktur Penerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai (PPKC), Hanafi Usman, untukpencapaian target penerimaan semester I tahun 2008 inimengalami peningkatan yang cukup signifikan jika diban-dingkan dengan semester I tahun 2007. Peningkatan ter-sebut mencapai 25,55 persen. (lihat tabel-II)

“Kenaikan tersebut terjadi karena target bea masukmengalami kenaikan sebesar Rp.3.403.300 triliun atau23,61 persen, dimana dalam jumlah tersebut termasuktarget penerimaan bea masuk yang ditanggung pemerin-tah sebesar Rp. 2 triliun. Target bea keluar mengalamikenaikan cukup signifikan sebesar Rp.8.115.957 triliunatau 226,77 persen, dan kenaikan target penerimaancukai meningkat sebesar Rp.3.862.800 triliun atau 8,76persen,” papar Hanafi Usman.

Lebih lanjut Hanafi Usman menjelaskan, meningkat-nya penerimaan bea masuk periode semester I 2008 an-tara lain disebabkan nilai impor barang sebesarUSD23.487,34 juta atau 81,78 persen. Hal ini disebabkan

meningkatnya harga komoditi dipasar internasional, demi-kian juga nilai kurs USD meningkat 228,79 point dari Rp.9.035,87 menjadi Rp.9.264,66 per 1 USD.

Sementara itu, untuk peningkatan penerimaan cukaipada periode semester I tahun 2008, antara lain karenaterjadinya peningkatan produksi hasil tembakau dari113.352 juta batang pada semester I tahun 2007 menjadi120.784 juta batang di semester I ini. Faktor lain yangjuga mempengaruhi peningkatan realisasi penerimaancukai, adalah adanya upaya dan langkah-langkahpenyempurnaan administrasi yang terus menerus dilaku-kan, terutama dalam rangka menangulangi peredaranrokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

“Kendati demikian, untuk semester I tahun 2008 masihada beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) yang bebantargetnya masih belum tercapai, seperti untuk bea masukmasih ada enam Kanwil yang belum tercapai, untuk beakeluar ada satu Kanwil yang belum tercapai, dan untukcukai ada tiga Kanwil yang belum tercapai,” ungkapnya.(lihat tabel III, IV dan V).

Sekalipun pada semester I tahun 2008 penerimaan te-lah mencapai 56,71 persen, namun, tidak berarti penca-paian tersebut tanpa halangan atau hambatan. Beberapafaktor yang mempengaruhi penerimaan targetpenerimaan pada semester I tahun 2008 adalah, faktortarif, faktor devisa bayar, dan faktor kurs.

Untuk faktor tarif, hal ini dikarenakan adanya berbagaiperjanjian di bidang perdagangan internasional, sehinggaterjadi kecenderungan penurunan tarif efektif rata-rata.Perjanjian perdagangan internasional tersebut antara lainpertama, harmonisasi tarif untuk mengurangi hambatanperdagangan antar negara karena masalah tarif (tariffbarrier). Kedua, perjanjian free trade area, seperti AFTA,

EVALUASI SEMESTER ITARGET PENERIMAAN

BEA MASUK,BEA KELUARDAN CUKAITAHUN 2008

Tabel - II

Tabel - I

Salah satu faktor meningkatnyapenerimaan bea masuk adalah

meningkatnya nilai kurs USD dariRp.9.035,87 menjadi Rp.9.264,66 per 1

USD. Sementara untuk peningkatanpenerimaan cukai semester I salah satu

faktornya adalah adanya peningkatanproduksi hasil tembakau dari sebesar113.352 juta batang pada semester I

tahun 2007, menjadi 120.784 jutabatang pada semester I tahun 2008

atau meningkat sebesar 6,29 persen.

S

PPKC

66 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

FTA ASEAN-China, EPA Indonesia-Jepang, FTA Indone-sia-Korea Selatan, dan FTA ASEAN-India.

Sementara untuk faktor devisa bayar, dibandingkandevisa bayar pada periode Januari-Juni 2007, devisabayar periode Januari-Juni 2008 meningkat 67,52 persen.Devisa bayar periode Januari-Juni 2008 adalah USD53.108 juta, sedangkan periode yang sama di tahun 2007sebesar USD 31.702 juta.

Sedangkan untuk faktor kurs, nilai tukar rupiah rata-rata pada bulan Januari hingga Juni 2008 sebesar

Rp.9.264,66 melemah 2,5 persen dibandingkan dengankurs rata-rata periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp.9.035,87.

PREDIKSI PENERIMAAN SEMESTER IIUntuk semester II (Juli-Desember) tahun 2008, predik-

si penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sudahdapat digambarkan akan melampaui target APBNP yangtelah ditentukan. (lihat tabel VI)

“Berdasarkan pola kontribusi penerimaan bea masuk

Tabel - III

Tabel - IV

PPKC

67WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

bulanan dari tahun 2003 sampai dengan 2007 serta mem-perhitungkan realisasi penerimaan bea masuk selamasemester I 2008, maka untuk periode Juli-Desember 2008diprediksi akan menghasilkan penerimaan bea masuksebesar Rp.9.414,31 triliun, sehingga sampai akhir 2008diprediksi penerimaan bea masuk akan mencapai nilaiRp.19.499,90 triliun atau 109,24 persen,” jelas Hanafi.

Sementara untuk prediksi penerimaan bea keluar pa-da semester II 2008, diprediksi akan mencapaiRp.6.752,16 triliun atau 60,51 persen dari target, sehing-ga sampai akhir tahun 2008 penerimaan bea keluar akanmencapai Rp.15.421,54 triliun atau 38,21 persen.

“Penerimaan bea keluar ditentukan oleh beberapaparameter yaitu, HS komoditi CPO, tingkat tarif, hargapatokan ekspor (HPE) CPO, dan volume ekspor.Mengingat komoditi ekspor penyumbang penerimaan beakeluar yang dominan adalah komoditi kelapa sawit, CPO,dan turunannya, maka apabila tahun 2008 volume ekspor

Tabel - V

komoditi di maksud relatif sama seperti realisasi eksportahun 2007, penerimaan bea keluar untuk semester II2008 akan mencapai Rp.15.421,54 triliun dari targetpenerimaan bea keluar sebesar Rp.11.158,30 triliun, yangberarti tingkat penerimaan bea keluar diharapkan akantercapai,” papar Hanafi.

Sedangkan untuk prediksi penerimaan cukai pada se-mester II tahun 2008, diprediksi akan mencapaiRp.23.112,65 trilun atau 50,56 persen dari target, sehing-ga sampai akhir tahun 2008 penerimaan cukai akanmencapai Rp.46.717,50 triliun atau 102,19 persen daritarget penerimaan cukai sebesar Rp.45.717,50 triliun,yang berarti tingkat penerimaan cukai diharapkan akantercapai.

Pencapaian target tahun 2008 memang cukup beratwalaupun dalam prediksinya sudah dapat digambarkanakan terlampaui. Pencapaian ini tentunya perlu kerjakeras dari seluruh jajaran DJBC agar prediksi tersebutdapat terealisasikan. Penertiban administrasi dan meng-optimalkan pengawasan adalah salah satu hal pentingyang wajib dijalani DJBC agar kebocoran-kebocoran pe-nerimaan negara dapat diselamatkan.

Tabel - VI

KELAPA SAWIT. Komoditas kelapa sawit adalah penyumbang penerimaanbea keluar yang dominan. Untuk tahun 2008 bea keluar yang ditargetkanmemberikan pemasukan Rp.11.158,30 triliun.

WBC/ATS

adi

68 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

im gerak jalan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Beadan Cukai (DJBC) meraih juara I lomba gerak jalanyang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DKIJakarta dalam rangka memperingati HUT Kota Jakartake 481. Pada kegiatan tersebut DJBC menurunkan tiga

tim yaitu dua tim putra dan satu tim putri yang masing-masingterdiri dari 11 peserta. Dari tiga tim tersebut, satu tim putra dansatu tim putri yang berhasil menjadi juara I lomba gerak jalan

Menurut Ketua Badan Pembina Olahraga (Bapor) DJBCSonny Subagyo, yang juga Kepala Bagian Umum Kantor PusatDJBC peminat lomba gerak jalan dari lingkungan Kantor PusatDJBC ini cukup banyak yang jumlahnya mencapai 100 orang.“Dari seratus orang peminat kita seleksi sehingga jumlahnyamenjadi 40 orang termasuk cadangan,”kata Sonny. Lomba gerakjalan tersebut diikuti oleh segala lapisan masyarakat sepertipelajar dan mahasiswa, instansi pemerintah, swasta hingga TNI,yang terbagi kedalam beberapa kategori. Dan tim DJBC masukdalam kategori instansi pemerintah.

Lomba yang diselenggarakan pada 22 Juni 2008 tersebutmenempuh jarak tujuh kilometer dengan titik start dari masing-masing wilayah di Jakarta dan Finish di silang Monas JakartaPusat. Tim DJBC bersama dengan peserta lainnya yang beradadalam wilayah Jakarta Timur melakukan Start di bilanganMatraman Jakarta Timur, yang kemudian meraih juara pertamauntuk tim putra dan putri.

Untuk mengikuti lomba tersebut menurut ketua koordina-tor gerak jalan Kantor Pusat DJBC, Imik Eko, berbagai per-siapan baik latihan dan penentuan peserta dilakukan selamasatu bulan hingga mendekati waktu pelaksanaan lomba.Untuk latihan dilakukan dilingkungan Kantor Pusat denganjarak yang sama dengan yang diperlombakan, termasuk

mencoba jalur yang akan dilombakan untuk beradaptasi.Para peserta untuk lomba kali ini, berbeda dengan peserta

yang pernah mengikuti lomba gerak jalan Bogor-Jakartabeberapa waktu lalu, sehingga regenerasinya tetap terjaga, hal inimenjadi faktor keberhasilan tim gerak jalan DJBC meraih juarapada lomba tersebut.

Untuk kedepannya lanjut Imik, tim gerak jalan DJBC akanmengikuti lomba gerak jalan Bogor-Jakarta yang akan diseleng-garakan pada Nopember 2008 dengan mengikutkan tim putradan putri. Rencana akan diiikutsertakannya tim putri DJBC padalomba yang akan dilaksanakan tersebut karena melihat potensitim putri yang baik pada lomba gerak jalan HUT Kota Jakarta.

PENGEMBANGAN OLAHRAGA OLEH BAPORSelain gerak jalan, Bapor saat ini lanjut Sonny, juga terus ber-

upaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahra-ga dilingkungan Kantor Pusat DJBC. Saat ini beberapa cabangolahraga seperti bola voli, basket, sepak bola dan bulu tangkis,mengalami perkembangan dengan pesat. Untuk medapatkanbibit unggul yang baik pada cabang-cabang olahraga tersebut,maka dalam rangka HUT RI ke 63, cabang-cabang olahraga tadidiperlombakan dilingkungan kantor DJBC.

Tidak hanya itu, klubBasket DJBC yang jugaberkembang di lingkunganKantor Pusat DJBC telahbeberapa kali mengikutikejuaraan antar klub danmeraih prestasi, sehinggabidang olahraga ini akanterus ditingkatkan pembina-annya, seperti dengan men-datangkan pelatih profes-sional untuk melatih parapemain tersebut.

Sonny juga mengatakan,dengan adanya perkembang-an beberapa cabang olah-raga di Kantor Pusat DJBCdan kegiatan olahraga yanglebih mengedepankansemangat sportifitas, makadiharapkan setidaknya jiwasportifitas terbawa ke dalamlingkungan kerja sehinggabisa menjadi salah satu fak-tor untuk meningkatkan per-forma kerja dan dalam kehi-dupan sehari-hari.

Tim Putra danPutri DJBC Juara I

LOMBA GERAK JALAN HUTKOTA JAKARTA

Semangat sportifitas dalam olahragadiharapkan terbawa ke dalam duniakerja untuk meningkatkan performa.

LOMBA GERAK JALAN. Perwakilan Tim Putra (ketiga dari kiri) DJBC meraihjuara Pertama pada lomba gerak jalan dalam rangka HUT Kota Jakarta.

TIM GERAK JALAN. Berfoto bersama

T

DOK BAPOR

zap

SEKRETARIAT

69WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

sosiasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan In-donesia (ASAKINDO), mengadakan seminarpembangunan, pengembangan, dan penerapan NSWdi Indonesia, yang digelar di Hotel Borobudur pada 19Juni 2008 lalu. Acara yang diadakan Forum Bersama

antara ASAKINDO dengan forum jurnalis pabean, membahasmengenai penerapan sistem NSW yang telah berjalan selama inidan rencana implementasi tahap kedua yang rencananya akan di-implementasikan pada akhir tahun 2008.

Seminar yang bertemakan “INSW Sebuah Kepastian dan Ha-rapan Baru Importasi di Indonesia” dibuka oleh Mulyo Rahardjo,sebagai ketua umum ASAKINDO. Pada pemaparannya MulyoRahardjo menjelaskan, ASAKINDO yang didirikan pada 1999 dansampai saat ini sudah dikenal oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai (DJBC) sebagai Customs Broker, dalam perjalanannyahingga kini sudah banyak membantu DJBC khususnya dalam halpengadaan diklat kepabeanan.

“ASAKINDO juga telah dipercaya oleh DJBC untuk mendam-pingi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur TeknisKepabeanan pada seminar Customs Broker yang berlangsung di

Jepang. Selain itu, ASAKINDO juga aktif memberikan masukankepada DJBC mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayan-an ekspor-impor,” papar Mulyo Rahardjo.

Lebih lanjut Mulyo Rahardjo menjelaskan, masih banyak per-masalahan yang timbul pada implementasi tahap I NSW,khususnya dalam hal penyampaian dokumen dan pemeriksaandokumen, untuk itu asosiasinya memandang perlu mengadakanseminar mengenai penerapan NSW.

Sementara itu bertindak selaku keynote Speaker pada semi-nar penerapan INSW, Edy Putra Irawady sebagai ketua timpersiapan INWS pada penjelasannya mengatakan, NSW lahirkarena adanya kesepakatan di negara-negara ASEAN yang akanmembentuk masyarakat ekonomi ASEAN yang implementasinyaakan dilaksanakan pada tahun 2015 nanti.

“Dengan adanya perdagangan tunggal di negara-negaraASEAN maka perlu diadakannya NSW, untuk itu DJBC sejak2006 telah mempersiapkannya dan terbukti di akhir tahun 2007implementasi tahap I dengan melibatkan lima instansi terkait su-dah dapat berjalan,” ujar Irawady.

Masih menurut Irawady, dengan penerapan lima instansi ter-kait tersebut, memang hingga kini masih ditemukan kendala-ken-dala bagi pihak eksportir dan importir baik dalam penyampaiandokumen maupun dalam hal pemeriksaan dokumen. Untuk itutim NSW akan terus melakukan perbaikan yang tentunya denganberkoordinasi antar lima instansi tersebut, guna mengatasi per-masalahan yang ada.

“Saat ini perbaikan terus dilakukan, sementara kami melaku-kan perbaikan, kami juga telah mempersiapkan lima instansilainnya guna mendukung penerapan NSW implementasi tahap II,yaitu dengan Departemen Perdagangan, Lingkungan Hidup,ESDM, Kesehatan, dan Pos,” ungkapnya.

PROGRAM NSW YANG TELAH BERJALANSementara itu, untuk sesi pertama seminar NSW bertindak

selaku pembicara adalah Susiwijono Mugiharso yang jugasebagai Tenaga Pengkaji bidang SDM DJBC, dan tim persiapanNSW. Pada pemaparannya Susiwijono menjelaskan, NSW meru-pakan suatu jaringan sistem yang mengintegrasikan dan meng-hubungkan seluruh sistem NSW dari masing-masing negaraASEAN, dimana seluruh proses dan transaksi perdagangan inter-nasional atau ekspor-impor dapat terintegrasi sehingga memung-

Setelah diterapkan pada 17 Desember2007 dengan melibatkan lima

instansi terkait untuk pelayanan ekspor-impor, diakhir 2008 ini National Single

Window (NSW) rencananya akanmenambah lima instansi lain, sehingga

total melibatkan 10 instansi terkait gunalebih menjamin kepastian bagi pelaku

ekonomi dalam pelayanan ekspor-impor.

SeminarPenerapan NSW

di Indonesia

SEMINAR SEHARI. ASAKINDO bekerjasama dengan forum jurnlistik pabean, mengadakan seminar sehari NSW yang berlangsung di Hotel Borobudur.

A

MITRA

70 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

kinkan untuk dilakukan pertukaran data elektronik dan akses ber-sama terhadap data-data seluruh negara ASEAN.

Dengan ketentuan tersebut, maka hingga kini tim NSW telahmelakukan beberapa hal, diantaranya membuat standarisasi da-ta/informasi dan penyelarasan dengan proses customs clearancedan kargo release, membuat simplikasi dan harmonisasi alurbisnis proses yang berkaitan dengan customs clearance dan kar-go release, dan menyepakati tingkat pelayanannya.

Juga menyediakan legal framework terkait dengan, securitypolicy issues, standardization issues, audit policy issues, provid-ers issues, government roles, dan sistem prosedur. Menyediakansistem yang memenuhi criteria open systems, multi standard,interconnection, interoperability, dan technology.

“Untuk penerapan NSW hingga kini alokasi dana yang ada ti-dak banyak dikeluarkan, karena sebenarnya hanya membutuh-kan pengembangan sistem yang sudah ada, dan pemberdayaanSDM untuk melaksanakan penerapan sistem tersebut,” kata Susi-wijono.

Sementara itu terkait masih adanya kendala yang dihadapipara pengguna jasa, Susiwijono menjelaskan, penerapan sistemini tidak terlepas dari kebijakan yang ada di tiap-tiap instansi,untuk itu demi kelancara arus barang ekspor-impor perlu adanyakesamaan visi dalam hal kebijakan yang saat ini masih terus dila-kukan guna kelancaran arus barang tersebut.

Selain itu Susiwijino juga menjelaskan, untuk arah pengemba-ngan sistem NSW di tahun 2008 ini, ada dua hal yang cukuppenting dimana pada Juni 2008 merupakan implementasi tahapke II dan Desember 2008 dijadikan implementasi tahap nasional.

Untuk sesi pertama ini, banyak para pengguna jasa yang ber-tanya tentang kepastian akan penerapan NSW dan penambahanimportir dan eksportir untuk melakukan ujicoba yang hingga kinimasih didominasi oleh importir jalur prioritas saja. Akan hal terse-but Susiwijono menjelaskan, kepastian NSW sudah dapat digam-barkan pada implementasi tahap I, sedangkan implementasitahap II akan lebih memberikan kepastian lebih banyak denganmelibatkan instansi terkait guna mendukung penerapan NSW.

Sementara untuk peserta ujicoba, di tahap II ini akan diikutkanimportir umum sehingga dapat lebih memberikan gambaran akankendala dan dapat dengan langsung mencari solusi pada kendalatersebut.

Sementara itu, untuk sesi ke II pembahasan dilanjutkan de-ngan kesiapan BPOM dalam penerapan NSW dengan pembicaraDr. Husniah Rubiana H. Di sesi ini juga banyak sekali pertanyaanterkait dengan pelayanan BPOM akan dokumen dan pemeriksaandokumen, yang pada akhirnya dapat disimpulkan masih memerlu-kan penyesuai- an kebijakan untuk kelancaran arus barang.

Akhirnya seminar sehari tentang penerapan NSW di Indone-sia ini, ditutup oleh Ketua ASAKINDO, sekaligus membacakanresume jalannya seminar baik masukan yang disampaikanpengguna jasa kepada tim NSW mau-pun kendala-kendala yangbelum dapat terjawab pada seminar tersebut.

LIMA INSTANSI BARU. Untuk kelancaran arus barang ekspor-impor, NSWtahap II akan menambah lima instansi terkait lainnya sehingga jumlahinstansi yang tergabung dalam NSW menjadi 10 instansi.

MITRAWBC/ATS

ertempat diruang LokaMuda GedungB Kantor PusatDJBC, pada

16 Juni 2008 berlang-sung Rapat KoordinasiNasional (Rakornas)bidang Kepabeanan.Seperti disampaikan Di-rektur Teknis Kepabean-an, Agung Kuswando-no, RakornasKepabeanan untuk mem-bangun koordinasiantara DJBC pusat dandaerah dalam kaitannyadengan pelaksanaanperaturan kepabeanan.Rakornas itu diadakansetelah sebelumnyaDirektorat Teknis Kepa-beanan mengirimkansurat permintaan masukan tentang berbagai permasalah-an kepabeanan khususnya yang berkaitan dengan bidangtugas Direktorat Teknis Kepabeanan.

“Ternyata respon dari teman-teman di daerah sangatbaik. Berbagai masukan disampaikan kepada kami dandapat kami simpulkan masih banyak ketentuankepabeanan yang perlu dibuat, disempurnakan atau dica-but. Untuk itulah akhirnya kami berpikir sebaiknya wakilmasing-masing Kanwil DJBC dapat berkumpul bersamauntuk saling tukar pikiran dan pengalaman mengenaimasalah-masalah teknis kepabeanan di daerahnya ma-sing-masing,” imbuh Agung.

Mengenai tujuan rakornas ini diadakan menurutAgung, agar fungsi koordinasi bidang kepabeanan di ma-sing-masing wilayah lebih optimal. Kalau fungsi ini dapatberjalan dengan baik, maka proses pelayanan dan peng-awasan akan lebih efektif dan efisien. Persoalan-persoal-an yang memerlukan penyelesaian mendesak dapat se-gera diatasi.

“Apabila persoalan belum dapat diselesaikan karenaperaturan yang memang belum ada atau belum memadai,paling tidak situasinya sudah dapat diketahui dengan rincisehingga penyelesaiannya pun dapat lebih cepat dantepat,” ujar Agung.

Dengan adanya Rakornas Kepabenan ini, harapandisampaikan Agung, agar masalah-masalah yang se-ring terjadi di lapangan bisa menjadi bahan yangdapat segera dimanfaatkan untuk menyempurnakanperaturan-peraturan yang sudah ada. “Tentunya kamiberharap kabid-kabid kepabeanan di Kantor Wilayahdapat lebih maksimal dalam memberikan supervisiatas persoalan-persoalan yang muncul di kantor-kan-tor pelayanan yag berada di wilayah kerjanya.”

RAKORNASBIDANG

KEPABEANAN

adi

Rakornas diselenggarakan untukmembangun koordinasi antara

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC) ditingkat Pusat dan daerah.

B

AGUNG KUSWANDONO. Tujuan rakornasini diadakan agar fungsi koordinasibidang kepabeanan di masing-masingwilayah lebih optimal.

KEPABEANAN

71WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

“ Kami di Direktorat Teknis Kepabeanan adalah satu tim.Kami bekerja bersama-sama untuk merumuskan apa yangkami sebut Roadmap Direktorat Teknis Kepabeanan. Perte-muan dengan para Kabid Kepabeanan dan Cukai merupakansalah satu upaya kami untuk memperjelas arah pelaksanaantugas kami di Direktorat Teknis Kepabeanan sehingga kedepan akan lebih mudah dipilah mana pekerjaan yangsifatnya priority list (harus dikerjakan secepatnya), manayang jangka menengah dan jangka panjang,” ungkap Agung.

HASIL PEMBAHASANRakornas yang dibuka langsung oleh Sekretaris Direkto-

rat Jenderal Bea dan Cukai, Kamil Sjoeib ini diawali denganmemberikan pengarahan kepada peserta rakornaskepabeanan. Para peserta yang hadir terdiri dari KepalaBidang (Kabid) Pabean dan Cukai seluruh Kanwil DJBC danKabid Pelayanan Pabean dan Cukai Kantor Pelayanan Uta-ma Bea dan Cukai. Rakornas dipimpin langsung oleh DirekturTeknis Kepabeanan.

Menurut Kasubdit Impor dan Ekspor Dit. Teknis Kepa-beanan, M. Purwantoro, dari rapat konsolidasi ini makinmenyadarkan bahwa banyak sekali peraturan-peraturanyang kurang sesuai dengan perkembangan situasi di la-pangan dan perlu segera diperbaiki. Karena itu diharap-kan peran bidang kepabeanan di Kanwil agar lebih maksi-mal dalam melihat perkembangan atau situasi dilapangan dan memberikan masukan langsung sehinggadi pusat dapat merespons kebutuhan peraturan-peraturanyang ada dengan tepat sasaran.

Mengenai masalah menarik yang dibahas di dalam rakor-nas menurut Purwantoro ada tiga poin :

Pertama, sering terjadi kantor pelayanan menanyakanatau meminta penjelasan mengenai hal-hal tertentusecara langsung ke kantor pusat meskipun sebenarnyaKanwil dalam hal ini Kabid Pabean, bisa menyelesaikanatau menjelaskan persoalan yang ditanyakan oleh kantorpelayanan yang bersangkutan dengan lebih cepat.

Kedua, kantor-kantorpelayanan sering merasabahwa peraturan yang adaatau bahkan yang baru sajaselesai disusun sudah di-anggap perlu untukdilakukan perubahan danpenyempurnaan. Baik kare-na kesulitan praktek-prak-tek di lapangan atau adasituasi-situasi tertentu yangbelum dipertimbangkan sa-at aturan dibuat.

Ketiga, agar proses pe-nyempurnaan aturan-atur-an yang sedang dilakukanoleh Direktorat TeknisKepabeanan lebih cepatdan baik, sangat diperlukanmasukan Kantor Pelayanansebagai unit pelaksana dilapangan. Agar masukan-masukan dari kantor-kantorpelayanan tersebut lebih

terarah maka peran para Kepala Bidang Kepabeanan di Kan-wil menjadi sangat penting.

“Bentuk sinergi unit kerja kepabeanan antara pusat de-ngan daerah sebenarnya sudah jelas, sesuai dengantupoksinya masing-masing. Kantor Pusat sebagai unit yangbergerak dalam tataran kebijakan, Kanwil selaku koordinatoratas kebijakan yang sudah diambil oleh Kantor Pusat, danKantor Pelayanan sebagai unit pelaksana di lapangan.Namun dalam menyusun rancangan kebijakan di pusat, kamiingin agar apa yang ditetapkan di pusat benar-benar appli-cable di lapangan. Untuk itulah kami memerlukan bantuandan dukungan teman-teman di wilayah, khususnya para Ka-bid Kepabeanan dan Cukai,” ujar Purwantoro.

PURWANTORO. Bentuk sinergi unit kerjakepabeanan antara pusat dengan daerahsebenarnya sudah jelas, sesuai dengantupoksinya masing-masing

BANYAK SEKALI peraturan-peraturan yang kurang sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan dan perlu segera diperbaiki. Dok. WBC.

risFOTO-FOTO DOK WBC

72 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

esus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasikota itu. Disitu ada seorang bernama Zakheus, kepalapemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusahauntuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidakberhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.

Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohonara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ. Ketika Yesussampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata: “Zakheus,segeralah turun. Sebab hari ini Aku harus menumpang di rumah-mu”. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengansukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya: “Ia menumpang di rumah orang berdosa”. TetapiZakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: “Tuhan, setengah darimilikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya adasesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empatkali lipat”. Kata Yesus kepadanya: “Hari ini telah terjadikeselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anakAbraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari danmenyelamatkan yang hilang.” ( Lukas 19 : 1 – 10 )

Kerinduan manusia yang terdalam adalah kerinduan akanAllah. Allah itu menarik. Ia baik, benar, dan indah. Allah adalahkeindahan yang selalu baru. Harta, jabatan, ketenaran hanyamemuaskan manusia untuk sementara saja. Sete-lah itu hatinya akan mencari-cari lagi. Segala yangada di dunia ini tidak dapat membuat manusiapuas untuk selamanya, seperti digambarkan MickJagger dalam lagunya “ I can get no satisfaction “.Tetapi orang yang menginginkan persekutuandengan Allah dalam hidupnya akan dipuaskan untukselama-lamanya seperti tertulis dalam Injil Matius 5 :6 “Berbahagialah orang yang lapar dan haus akankebenaran karena mereka akan dipuaskan.”

Zakheus adalah seorang kepala pemungut cu-kai yang kaya. Tetapi hartanya yang banyak itu tidak membuathatinya puas. Ada kekosongan dalam hatinya yang rindu untuk diisioleh Allah. Tentang hal ini seorang penyanyi dangdut terkenal danberbadan seksi pernah bersaksi pada acara kebaktian di salahsatu Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Ia selalu pulang dari showdengan membawa uang yang sangat banyak. Tetapi lamakelamaan hatinya gelisah. Uang itu tidak membuatnya bahagia. Iamenemukan kebahagiaan setelah mengenal Injil (kabar gembira)yang diberitakan oleh Yesus.

Zakheus telah sering mendengar tentang Yesus yang “berjalankeliling sambil berbuat baik”. Yesus adalah tokoh yang banyakdibicarakan karena mujizat yang dibuatnya di berbagai kota. Iamengubah air menjadi anggur, memperbanyak roti, menyembuh-kan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkanorang tuli, mengusir roh-roh jahat, berjalan di atas air, meredakanbadai, membangkitkan orang mati. Oleh karena itu Zakheus inginmelihat “orang seperti apakah Yesus itu”.

Yesus membuat mujizat terhadap fisik maupun roh manusia. Iamengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis. Artinya,kehidupan yang hambar atau hati yang tawar diubahNya menjadipenuh suka cita dengan cara bersyukur atas segala sesuatu dandalam segala keadaan. Seorang pendeta memberikan contohbahwa ia tetap bersyukur pada waktu uangnya dicuri. Ia bersyukurkarena hanya uangnya yang dicuri tanpa diganggu keluarga-nya, ia bersyukur bahwa ia bukan si pencuri dan ia bersyukurbahwa ia masih mempunyai uang untuk membeli makanan.

Yesus memperbanyak roti. Artinya, kita dapat mengalami hidupyang berkelimpahan dan diberkati dengan cara terlebih dahulumemberikan milik Allah, yaitu memberikan sepersepuluh dari peng-hasilan kita kepada Gereja (persekutuan umat Allah) tempat kitamendapatkan makanan untuk roh kita yang berupa firman Allah.Yesus mengajarkan dalam perjamuan kudus untuk memecah-me-cahkan roti dan membagikannya kepada murid-muridNya. Kitaakan mengalami kelimpahan dengan terlebih dahulu memberi. Ti-dak akan ada kemiskinan apabila semua orang mau membagikanmiliknya kepada orang yang membutuhkan.

Ia menyembuhkan orang buta baik fisiknya maupun orangyang buta rohani. Saat ini banyak orang yang buta secara rohani.Mereka tidak bisa melihat adanya ketidakadilan, kebohongan, ke-serakahan, kekejaman, maupun ketakutan dalam diri mereka mau-pun yang terjadi di sekitar mereka.

Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh baik fisik maupunrohani. Lumpuh jasmani bisa berarti benar-benar sakit dan tidakbisa berjalan atau sekedar malas dan suka menunda-nunda.Lumpuh rohani ditandai dengan kemalasan untuk membaca firmanAllah, malas berdoa, dan malas bersekutu dengan umat Allah.

Yesus menyembuhkan orang tuli baik fisik maupun rohani.Orang yang tuli rohani seperti kata pepatah “masuk telinga kanankeluar telinga kiri”. Apa yang didengarnya tidak masuk ke dalam

hatinya sehingga ia sama saja dengan orang yangtidak mendengar dan ia tidak berubah menjadiorang yang lebih baik. Yesus berkata, “Perhatikanlahcaramu mendengar”.

Yesus mengusir roh-roh jahat yang berupa ke-marahan, keserakahan, ketakutan, kesedihan, irihati, kesombongan, kebohongan. Roh-roh jahat itudapat diusir berkat darah Yesus yang tercurah dikayu salib sebagai korban penebusan atas dosa-dosa kita. Apabila roh jahat itu telah diusir kita harusrajin membaca firman Allah supaya kita dikarunia

dengan roh keadilan, kebenaran, suka cita, damai sejahtera,kebaikan, kemurahan hati, kelemahlembutan, dan pengendaliandiri. Karena bila kita lengah roh-roh jahat itu dapat kembali lagimenguasai diri kita dan membuat kita jatuh ke dalam dosa.

Yesus berjalan di atas air. Sifat air adalah selalu berubahmengikuti tempatnya, tidak tetap. Artinya kita harus tetap per-caya dan berharap pada pertolongan Allah pada saat segalasesuatu tampak membingungkan, tidak ada kepastian dan ti-dak ada harapan.

Yesus meredakan angin ribut dan badai. Pada saat hidupkita tampak kacau, banyak masalah dan membuat kita terte-kan dan ketakutan, tetaplah tenang, berserah dan berharaplahpada Yesus karena Ia akan mengangkat beban kita danmengusir masalah kita.

Yesus membangkitkan orang mati. Manusia terdiri tubuh, rohdan jiwa (pikiran). Kita dapat mengalami kematian tubuh, roh ataujiwa. Bila kita tidak taat melakukan semua perintah Allah maka rohkita mati. Kita menjadi jauh dari Allah dan ini berpengaruh pulapada orang-orang yang di sekitar kita, baik di rumah atau di tempatkerja. Pikiran kita juga akan mati bila kita mengikuti iblis. Orangyang semula pandai bisa menjadi bodoh bila ia menjauh dari Allah.Kebosanan dan patah semangat adalah tanda-tanda hubunganyang jauh dari Allah. Orang yang percaya pada Yesusmengharapkan adanya kehidupan kekal setelah jasmani kita mati.Bahkan dalam Kitab Suci disebutkan bahwa Henokh dan Eliatidak pernah mengalami kematian badan, melainkan langsung

PEMUNGUT CUKAIYANG DISELAMATKAN

Setelah disentuh oleh Allah, Zakheus berubah menjadi manusia dengan hatiyang baru dan murni seperti seorang anak yang baru dilahirkan.

YESUS BERKATA,“PERHATIKANLAH

CARAMUMENDENGAR”

“”

Y

RENUNGAN ROHANI

72 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

73WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

diangkat ke surga karena eratnya hubungan mereka dengan Allah.Saat ini kita bisa membaca, melihat atau mendengar

banyak kesaksian orang-orang pilihan Allah yang dikaruniakesempatan untuk “melihat” atau “merasakan” surga danatau neraka selagi mereka masih hidup di dunia ini. TujuanAllah memberikan pewahyuan itu adalah agar kita berbalikseratus delapan puluh derajat dari perbuatan kita yangjahat karena saat ini dunia makin menuju kehancuran dankekacauan yang disebabkan oleh perbuatan manusia itusendiri.

Korupsi, banjir, tanah longsor, kelaparan, kemacetan yangparah, kebakaran hutan, illegal logging, semua itu disebabkansebagian besar manusia yang tidak dapat mengendalikannafsunya untuk cepat kaya dan menikmati kemewahan duniatanpa memikirkan penderitaan orang-orang yang tidak punyakesempatan bahkan untuk sekedar makan atau mendapat pen-didikan yang layak.

Yesus memberitakan kabar gembira (Injil) tentang adanya “Ke-rajaan Allah” yaitu kebangkitan badan dan kehidupan kekal untukorang-orang yang percaya kepadaNya, setia dan taat melakukansemua perintahNya.

Kerinduan mempunyai kekuatan dahsyat yang memampu-kan orang untuk bertahan dalam jalan pencarian. Zakheusyang karena rindu melihat Yesus maka ia berlari mendahu-lui orang banyak dan mengejar ketempat dimana Yesus berada. Bahkania yang seorang pejabat - karenabadannya yang pendek - tidak mera-sa malu memanjat pohon dengan di-lihat orang banyak agar ia dapat meli-hat Yesus.

Semua pengorbanan Zakheus men-dapat upah yang manis karena Zakheusbukan hanya bertemu dengan Yesus,bahkan Yesus berkenan menumpang dirumahnya. Bayangkan kalau superstaratau idola kita datang ke rumah kita. Hatikita akan dibuat melonjak kegirangandan penuh dengan suka cita. Zakheussegera bertobat dan berubah menjadiorang yang sangat murah hati dan tidakmementingkan dirinya sendiri. Setelahdisentuh oleh Allah, Zakheus berubahmenjadi manusia dengan hati yang barudan murni seperti seorang anak yangbaru dilahirkan.

Pertobatan Zakheus dibuktikan de-ngan niatnya untuk memberikan sete-ngah dari miliknya kepada orang miskindan sekiranya ada sesuatu yang dipe-rasnya dari seseorang akan dikembalikan empat kali lipat. Sejak itukehidupan Zakheus menjadi penuh dan kerinduannya telah terobatidan dipuaskan. Semoga kita pun mau mengejar Allah dengan se-genap hati agar kita diselamatkan seperti Zakheus.Kisah Para Rasul 13 : 39Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pem-bebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu perolehdari hukum Musa.Yohanes 1 : 16 - 17Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih ka-runia demi kasih karunia; sebab hukum Taurat diberikan oleh Mu-sa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.Yohanes 3 : 3Yesus menjawab, kata-Nya : “Aku berkata kepadamu, sesungguh-nya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihatKerajaan Allah.”Yohanes 3 : 5 - 6Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorangtidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam

Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging,dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh.”Yohanes 3 : 16Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telahmengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yangpercaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yangkekal.

Yohanes 3 : 17Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untukmenghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.

Yohanes 3 : 18Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barang-siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab iatidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.

Yohanes 5 : 14Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkatakepadanya: “Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi,supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.”

Yohanes 8 : 58Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesung-guhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.”

Mazmur 51 : 19Korban sembelihan kepada Allah ialahjiwa yang hancur; hati yang patah danremuk tidak akan Kaupandang hina, yaAllah.

Mazmur 51 : 13 - 14Janganlah membuang aku dari ha-dapan-Mu, dan janganlah mengambilroh-Mu yang kudus dari padaku!Bangkitkanlah kembali padaku kegi-rangan karena selamat yang dari pa-da-Mu, dan lengkapilah aku denganroh yang rela !

Wahyu 3 : 19Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor danKuhajar; sebab itu relakanlah hatimudan bertobatlah !

Yehezkiel 36 : 27Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalambatinmu dan Aku akan membuat kamuhidup menurut segala ketetapan-Ku dantetap berpegang pada peraturan-per-aturan-Ku dan melakukannya.

Mazmur 78 : 34Apabila Ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia, me-reka berbalik dan mengingini Allah.Lukas 18 : 7 - 8Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nyayang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Iamengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkatakepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akantetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapatiiman di bumi?Lukas 7 : 47Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itutelah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih.Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuatkasih.Daftar Pustaka :Siriakus Maria Ndolu O. Carm, “Hati yang Mendamba”, Penerbit Dioma,Malang, 2004.

Petrus Titus Reawarau, Spd. MhumPengajar Agama Kristen dan Rohaniawan di GSJA Surabaya

73WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

74 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

etiap institusi membangun, menumbuhkan danmempertahankan citra. Citra organisasimenggambarkan bagaimana institusi itu diterimaoleh publik. Publik telah membangunpersepsinya atas Bea dan Cukai, yang pada be-

berapa media cetak di Jakarta terpampang jelas selamaawal Juni 2008, antara lain dikatakan, “Suap menyuap dilingkungan Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagaimanadiungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum-at 30/5 diduga sudah berlangsung lama…”(Media Indone-sia, Selasa 3 Juni 2008, halaman 3) .

CITRA ORGANISASISarah Hathorn dalam First Impressions - Why it is

Important to Always Make a Good One mengatakan, citraorganisasi mempunyai dasar utama yang terdiri atasidentitas organisasi, komunikasi organisasi, dan umpanbalik. Identitas organisasi merupakan gambaran nyataorganisasi - keunikan, kekhususan pegawainya,kepribadian organisasi yang berbeda dari organisasilainnya. Komunikasi organisasi merupakan kristalisasisegala sumber, pesan, dan media yang disajikannyakepada beragam orang dan masyarakat. Citra organisasiadalah persepsi pemangku kepentingan yang beragamatas organisasi.

Tujuan pengelolaan citra organisasi adalah mengko-munikasikan identitas organisasi kepada publik dansemua pemangku kepentingannya, artinya melakukanpengembangan persepsi ke arah yang nyaman bagisetiap pemangku kepentingannya. Proses ini melibatkanpembentukan identitas positif, melakukan komunikasiidentitas positif kepada setiap orang yang berkepenting-an dan mengharapkan umpan balik untuk memastikanapakah persepsi mereka sudah diterima dan positif.Bilamana citra organisasi tak nyaman dipersepsi merekamaka perlu dilakukan modifikasi komunikasi dan mem-bentuk ulang identitas organisasi.

PENTINGNYA CITRA ORGANISASIDalam beberapa tahun belakangan ini, terlihat banyak

faktor yang menyumbangkan peningkatan citra organisa-

RUANG INTERAKSI

Oleh: Ratna Sugeng

Organisasi perlu memperbaiki citrautamanya dengan sekuat tenaganya

sesuai harapan pemangku kepentingansampai kinerja selaras dengan citra

S

MOZAIK

CitraOrganisasi

DO

K. W

BC

DJBC. Citraorganisasisukses adalahorganisasi yangmendapatkepercayaanpublik dan dapatdipercaya.

75WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

si. Dengan berubahnya iklim perdagangan, jejaring global,kemudahan akses informasi - barang dan jasa, demokrati-sasi, berubah pula sikap pelanggan kepada organisasitempatnya meminta pelayanan. Dalam layanan yang takada kompetitornya mungkin tidak terasa adanya perubah-an yang hampir total dalam bentuk pelayanan pelanggan-nya. Hampir semua organisasi layanan membuat strategiulang menghadapi persaingan agar organisasi mampubertahan hidup.

Pada layanan pajak misalnya, banyak kemudahanyang sudah dapat dirasakan, disamping gencarnya iklandi media elektronik maupun cetak. Akselerasi penerimaanpajak bukan tidak mungkin salah satunya karenakemudahan ini. Citra organisasi juga dipengaruhi olehharapan masyarakat yang dilayaninya dan lingkungannya.Situasi sekarang terlihat banyak organisasi yang membe-rikan perhatian pada pembangunan masyarakat sekitar-nya, pada perusahaan besar kita kenal CSR (CorporateSocial Responsibility).

DARIMANA PUBLIK MENDAPATKAN IMPRESI CITRAORGANISASI ?

Citra organisasi tidak hanya dibangun oleh institusi,banyak kontributornya termasuk media, wartawan,pegawai, korps pegawai, organisasi lain yang terkait kerjadengannya, dan pelanggan luarnya. Sikap perilaku parapegawai, relasi antar mereka, yang kemudianjuga berdampak pada sikap perilaku pegawaipada pelanggan, ketika melakukan transaksi se-suai profesi ketika menyelesaikan tugas, sopansantun dan etika. Apa yang terjadi akansenantiasa merupakan lingkaran yang berputardan senantiasa memutar baik makin cepat ataumakin lambat.

BAGAIMANA MENGETAHUI KINERJA KITA SUDAHSEALUR DENGAN CITA-CITA CITRA ORGANISASIKITA?

Bila impresi atau citra organisasi tidak sesuaidengan tugas-fungsi dan visi-misi organisasi, ma-ka ini berarti ada kesenjangan, baik kesenjanganpositif maupun negatif. Misalnya syarat penyele-saian masalah pelanggan tidak memenuhi, tetapipermohonannya tetap dikabulkan, atau semuaprasyarat pemohon telah sesuai dan lengkap, na-mun oleh petugas diulur pemrosesannya karena berbagaialasan.

Gejala dari ketidak serasian ini akan dikeluhkan olehpelanggan baik langsung maupun tidak langsung, lambatatau cepat, atau petugas menjadi tidak loyal pada institusiatau menurunkan kinerja atau angka ketidak hadiran ditempat kerja meningkat.

Berikut ini Rebecca Ganzel pelatih “Customer Serviceis Getting Worse” memberi paparannya;

Jika kinerja baik, tetapi citra burukKetika organisasi secara nyata kinerjanya baik, namun

pemangku kepentingan mempersepsikan citra yangburuk, maka persoalannya terletak pada “branding”. Or-ganisasi perlu memperbaiki citra utamanya dengan seku-at tenaganya sesuai harapan pemangku kepentingansampai kinerja selaras dengan citra. Perhatian kita pusat-kan pada perbaikan branding atau reputasi bisnis yaknipada empat hal pemasaran, public relations, iklan eduka-si, dan cara melayani.

Jika citra baik, kinerja burukKetika organisasi tidak mencapai nilai standar persep-

si pemangku kepentingan, maka cara terbaik adalahmembuat kinerja lain selain kinerja yang telah dicapai.Kinerja yang belum sesuai standar ditingkatkan melaluireputasi. Misalnya jika pekerjaan diselesaikan telah de-

ngan baik, maka waktunya dipercepat dari waktu prosessebelumnya.

Mengapa kita memilih berkonsentrasi pada satu area?Dalam citra organisasi, terdapat dua area masalah

utama dan penyelesaiannya yakni: branding dan kinerjapuncak. Kedua area ini sangat kuat mempengaruhikegiatan organisasi, yang keduanya harus diseimbangkandan bersifat enterpreuner. Kebiasaan kerja sebagai orga-nisasi satu-satunya dan hampir tanpa pesaing membuatpara pegawai menjadi mempunyai kekuasaan seperti takberbatas. Atasi dua area tersebut membuat kita memutardiri bukan sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan un-tuk mendapat manfaat yang lebih baik.

Dorong mereka untuk berperilaku lebih baikMelayani publik bukan pekerjaan mudah, sebab mere-

ka tidak homogen. Latar belakang pendidikan, sosialekonomi dan kepentingan mempengaruhi tata sikap danpersepsi. Layanan pelanggan atau customer service da-pat dimotivasi untuk memberikan jawaban atas masalahdengan bahasa yang serupa dengan bahasa pelanggan.Studi membuktikan pegawai yang diberi kesempatan me-nyelesaikan masalah akan menghadapi pelanggan dankeluhannya dengan cara lebih baik, dan menyediakanpenyelia kemana pelanggan harus dirujuk ketika pegawai

tak lagi mampu mengatasi.Dalam setiap usaha, sangatlah vital bahwa

para manajer mengenal pentingnya membuatcitra kuat dan mempertahankannya, juga setiappegawai perlu menyadari hal tersebut. Citraorganisasi dimulai dari diri manajer, berdasarkanpengembangan kebijakan organisasi, lebihdaripada sekedar mengendalikan tindakan yangmerusak citra organisasi.

Young merekomendasikan bahwa setiap ma-najer memperbaiki citra organisasi melaluilangkah: fokus pada reputasi organisasi jangkapanjang, tindakan didasarkan atas kebijakan sub-stantive, tekankan kearifan dan kejujuran padasaat bertransaksi, dan jaga hak pemangku kepen-tingan. Dikatakannya pula bahwa citra organisasidibangun dalam bertahun-tahun dan hanyasekejap saja untuk merusaknya.

Mengingat begitu kentalnya pengaruh parakontributor, maka seyogyanya terjadi kerja sama eratguna meraih kualifikasi tinggi dalam profesionalitas kitadan responsif atas kebutuhan pelanggan.

Apa yang dilakukan untuk menyusun ulang mozaikcitra organisasi yang mengelupas?

Luka, baik hanya tergores maupun mengelupas,ringan atau parah, selalu meninggalkan bekas. Demikianjuga cidera citra organisasi. Pihak pimpinan telahmembuat strategi untuk mengobati luka. Contoh pelayan-an yang baik, di lain kota atau kantor layanan, bahkankantor pusat akan memberikan persepsi publik yang turutmembantu pemulihan.

Perbaikan citra memerlukan waktu dan orang yang te-pat. Orang-orang yang berkepribadian kuat untukmelayani, dengan efektivitas diri tinggi, profesional, ber-motivasi tinggi. Sementara perangkat dan sistem telahdisiapkan mendukung tampilan mereka. Tentu saja dibu-tuhkan pimpinan yang bijak guna menjawab tantanganlapangan dan manipulasi berbagai individu ketika melaku-kan transaksi pekerjaan.

Citra organisasi sukses adalah organisasi yang men-dapat kepercayaan publik dan dapat dipercaya. Citra inidibangun oleh orang-orang yang kredibilitas personaliti-nya sehari-harinya mendekati citra organisasi.

Ratna Sugeng adalah seorang Psikiater,pertanyaan ataupun konsultasi bisa melalui [email protected]

MELAYANIPUBLIKBUKAN

PEKERJAANMUDAH,SEBAB

MEREKATIDAK

HOMOGEN

76 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

achtiar dalam bahasa Parsi berarti orang yang berbahagiaatau bijaksana, maka itulah orang tuanya memberikan na-ma bagi putranya yang keempatnya ini yang tentunya selaludengan iringan doa, sebab pemberian nama juga merupa-kan doa orang tua buat anaknya. Demikian juga iringan doa

dari pasangan Udin dan Ganti Urai untuk keenam anak mereka.Tumbuh dan berkembang di desa yang religius, sejak Sekolah

Rakyat (SR) atau Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama(SMP) dilalui Bachtiar di Muaramahat. Ada satu pengalaman berkesansaat ia SMP, tepatnya ketika duduk di bangku kelas tiga Bachtiarsudah ditunjuk untuk menjadi khotib pada Hari Raya Idul Fitri. “Jujurada perasaan gamang dan jadi beban buat saya ketika itu, tetapientah apa alasan para pengurus masjid hingga memilih saya, yangpenting itu menjadi suatu kehormatan tersendiri buat saya, artinyasaya diberi kepercayaan dengan usia saya yang masih cukup mudaketika itu,” ujar Bachtiar.

Bachtiar merasa dirinya sebagai pemuda yang biasa-biasa saja.Mungkin para pengurus masjid telah memperhatikan jiwa kepemim-pinan dalam diri Bachtiar begitu juga dengan aktivitasnya ketika ituyang aktif mengikuti organisasi kepemudaan di kampungnya, terma-suk kegiatan rutinnya setiap sore hari mengaji dan sekolah agama,serta selalu menyempatkan diri untuk sholat berjamaah di masjid.

“Perasaan gamang memenuhi jiwa saya, apalagi di kampung na-manya khatib dikeramatkan. Jadi kalau khatib baru turun dari mimbardan berjabatan tangan dengan jamaah konon jabat tangannya bisadijadikan obat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Memangwaktu itu ada saja orang yang datang bersama anaknya yang sedangsakit, namun sewaktu saya turun dari mimbar oleh paman, tangansaya ditamengi dengan tangannya supaya saat orang bersalaman de-ngan saya jangan sampai bersentuhan langsung dengan tangan saya,alasannya saya masih terlalu muda ketika itu takut ada yang menya-lahgunakan (mengalirkan kekuatan magic),” ungkap Bachtiar yangketika itu juga diberi gelar Khotib Bungsu oleh para sesepuh pengurusmasjid di kampungnya.

HIDUP PRIHATIN BUKAN HALANGAN UNTUK BERPRESTASIBisa dikatakan Bachtiar merupakan murid yang pandai. Ini bisa di-

lihat dari nilai rapor yang diperolehnya selalu mencapai nilai yang me-muaskan. Ditingkat dasar tidak pernah Bachtiar merasakan duduk di ke-las VI SR karena ketika dibangku kelas V ia sudah diikutkan ujian akhirdan ternyata dirinya dinyatakan lulus dengan nilai yang memuaskan.

Ketika kelas II SMP ia sebenarnya didaftarkan untuk bisa meng-ikuti ujian akhir, namun terganjal karena Kepala Sekolah SMP indukmenolak untuk mengikutkan Bachtiar yang masih duduk di bangkukelas II SMP.

Dalam kondisi yang sangat prihatin karena ayahnya telah berpu-lang ke rahmatullah pada tahun 1963 saat Bachtiar masih duduk dibangku SMP kelas satu, ia pun melanjutkan pendidikannya di SekolahMenengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri Pekanbaru. Perjalananpulang-pergi dari tempat tinggal ke sekolah ditempuh dengan berjalankaki dengan jarak kurang lebih 3 km.

SMEA dilaluinya dengan “sangat prihatin” dan karena tekanan

ekonomi yang berat Bachtiar muda sedikit tertutup (introvert), emosio-nal dan juga agak egois. Tapi ia akhirnya dapat menyelesaikanpendidikan dengan baik bahkan sebagai pemuncak (sebutan untuklulusan terbaik) di SMEA se-daerah Riau.

“Kondisi saya sangat prihatin sekali ketika itu. Uang saku yang di-berikan orang tua bisa dikatakan kecil tapi harus cukup untuk satu bulan.Tidak ada istilah buat saya membelanjakan uang untuk jajan sekolah.Kalau teman sekelas istirahat ke kantin saya cukup di kelas saja cari-cari kesibukan membaca pelajaran. Pakaian untuk sekolah pun meru-pakan pakaian abang ipar saya yang di-vermak, untungnya belumada pakaian seragam sekolah. Kondisi ini mempengaruhi emosi dankepercayaan diri, Saya jadi cepat tersinggung dan merasa rendah diritetapi untungnya saya belajar agak kuat meski dalam kondisi ekonomiyang sangat sulit bahkan karena tidak pernah beli buku pelajaranmaka saya rajin mencatat dari buku pegangan siswa,” kenangnya.

Maksud hati ingin meringankan beban keluarga, setamat SMEABachtiar bermaksud mencari kerja, tetapi nasib menentukan lain, sa-ngat sulit mendapatkan pekerjaan saat itu. Sempat kuliah padaFakultas Ekonomi di Universitas Negeri Riau (UNRI) sampai denganTingkat II (waktu itu belum memakai semester dengan angka kredit),ia pun harus memupus keinginan untuk menjadi sarjana karena me-rasa sudah mulai kesulitan biaya. Akhirnya berhenti kuliah dan mengi-kuti test sebagai pegawai yang akan dididik sebagai Tenaga Ahli UkurTanah (Agraria c.q Kantor Pendaftaran dan Pengawasan PendaftaranTanah Pekanbaru/ P3T).

MENJADI PEGAWAI BEA DAN CUKAIBachtiar sempat magang di Kantor P3T Pekanbaru sejak Januari

sampai dengan Desember 1972. Sekitar bulan Februari 1972,Bachtiar mengikuti test penerimaan pegawai Departemen Keuanganyang ujiannya serentak di seluruh Indonesia. Setelah melalui seleksiadministratif, ujian tertulis, dan ujian psikotest ia dinyatakan lulus danditempatkan sebagai pegawai pada Kantor Inspeksi Bea dan CukaiPekanbaru pada tanggal 11 Desember 1972. Diangkat sebagai CalonPNS di Pekanbaru terhitung mulai tanggal 1 Maret 1973 dengan gajipokoknya waktu itu sebesar Rp. 1.080.

“Mengapa lantas saya lebih memilih mengikuti tes DepartemenKeuangan, karena waktu itu saya yang sudah lulus tes di Agraria masihmenunggu waktu dikirim ke Yogyakarta untuk mengikuti pendidikan danlatihan. Karena waktunya belum kunjung datang saya coba-coba ikut testdi Departemen Keuangan dan ternyata saya diterima,” ujar Bachtiar.

Ketika bertugas sebagai pegawai Bea dan Cukai di Pekanbaru,Bachtiar dikumandahkan ke Kantor Bea dan Cukai Tembilahan.Ditempat inilah ia menemukan jodohnya. Pada tanggal 21 April 1974Bachtiar menikah dengan seorang gadis manis yang diakuinya watakistrinya keras namun penuh kasih sayang, bernama Rosnadita, putrikelahiran Kuala Tungkal, Jambi 11 Nopember 1955 putri dari pasang-an M. Thaib Ismail dan Rasimah yang berasal dari Banjarmasin Kali-mantan Selatan.

Tahun 1975, tepat bulan Februari 1975, Bachtiar berangkat menu-ju Jakarta untuk mengikuti pendidikan di Pusdiklat Bea dan Cukai,Rawamangun. Dengan terpaksa ia harus meninggalkan istri danmenitipkannya pada mertuanya yang kala itu merupakan KepalaKecamatan Reteh Hulu dan Gangsal di Kotabaru Riau. PendidikanTeknis Kebeacukaian yang kala itu disebut PUSPLA dilalui selamasatu tahun lebih sejak Februari 1975 sampai dengan Mei 1976.

“Pahit getirnya dalam pendidikan serta peristiwa indah saya lalui,termasuk mendapatkan kabar gembira kelahiran puteri tersayangyang merupakan anak pertama kami yang tidak sempat saya lihatkarena masih dalam pendidikan. Semula saya mau menamakannyaPUSPLAWATI, tapi urung dan akhirnya diberilah nama Ratih Indriani.Ratih diambil dari nama Dewi Ratih dalam Kamajaya (dengan harapanmenjadi dewi dalam kehidupan keluarganya) dan juga agak sedikitmirip dengan tempat kelahirannya Reteh,” kenang Bachtiar.

Selesai menjalani pendidikan, Bachtiar ditempatkan sebagaiPemeriksa pada Kantor Inspeksi DJBC Dumai. Di Dumai, ia tinggal disebuah rumah petak kontrakan di gang becek tanpa lampu, dan disana pula pasangan ini memperoleh buah hatinya yang kedua, RikaAndayani yang artinya Rika adalah gabungan kata Riau Kampar danAndayani artinya anak dambaan yang disayangi.

“Masih segar dalam ingatan, ketika Rika lahir saya mengantar ibu-nya ke tempat bidan dengan naik becak malam hari, mana uang di kan-

Drs. BACHTIAR M.Si.KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN

Mengibaratkan DiriSebagai Parang yangHarus Terus DiasahBekerja harus di atas standar, begitu

yang coba ditekankan Bachtiar kepadaanak buahnya. Bachtiar, dilahirkan di

sebuah desa kecil yang asri di kaki bukitpedalaman Riau, bernama Muaramahatdari pasangan yang bersahaja Udin danGanti Urai di penghujung tahun 1951.

B

P R O F I L

76 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

77WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008 77WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

DOK. PRIBADI

78 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

tong hanya Rp. 500, setelah dipotong ongkos becak dan makan miekeliling, uang tinggal Rp. 400, sedangkan biaya persalinan untuk kelasI sekitar Rp. 2.100, “ ujar Bachtiar mengenang masa prihatin saat itu.

Pernah juga suatu ketika karena rajin mengisi Teka Teki Silang(TTS) di majalah, ia mendapat hadiah yang dikirim melalui wesel pos,yang kalau tidak salah ingat ia mendapatkan hadiah uang sebesarRp. 500. Pulang dari mengambil wesel di Kantor Pos langsung sajaBachtiar membeli beras dan susu untuk anaknya. Walaupun hidupkeras dan penuh tantangan, Alhamdulillah dengan ketabahan dankeikhlasan mereka bisa membina keluarga dengan baik, yang InsyaAllah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh Rahmah.

Menyusul kelahiran anak ketiga yang semula diperkirakan laki-lakiternyata masih harus ’membelikan anting’ lagi karena yang lahirsebagai anak ketiganya, bayi perempuan lagi dan diberi nama RiniFitrianti, yang lahir menjelang hari Fitri di penghujung bulan puasa.

Setelah mengabdikan diri pada Kinsp Dumai kurang lebih 6,5tahun, lalu Bachtiar dipindahkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Bea danCukai I di Belawan sebagai pemeriksa.

Sebagai pegawai baru atau pindahan, Bachtiar ditempatkan di TimPenyelesaian Pos Pemberitahuan Umum (PU) Terbuka. Berkat kerjasama dan kemauan kerja serta bimbingan dari seniornya, selamakurang lebih 4 bulan dapat menyelesaikan administrasi PU Terbukauntuk tahun 1976-1982, sampai ke proses lelang. Selama kurang lebih4 tahun Bachtiar bertugas di Seksi PU yang setiap harinya berkutatdengan permasalahan PU, menghimpun semua aturan-aturan sertamempelajarinya yang akhirnya menjadikan Bachtiar semacam “kon-sultan” tidak resmi.

“Pukulan telak kami rasakan pada waktu keluarnya INPRES IV/85,dimana DJBC dianggap sebagai institusi yang disfunction dan korup.Rasanya tidak tahu lagi muka mau ditaruh dimana,” imbuh Bachtiar.

Namun, lanjutnya, dalam kondisi seperti itu kita tidak boleh larutdalam kesedihan dan kegundahan. Kita harus bangkit dan kita harusbisa. Berkat kesungguhan seluruh pimpinan dan aparat Bea Cukai,akhirnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mampu meyakin-kan pemerintah, bahwa DJBC sudah berubah. Di era itu pulalah putra-putri terbaik DJBC mampu melahirkan UU tentang Kepabeanan danCukai yang merupakan titik balik kebangkitan kembali DJBC. Oleh ka-rena itu, kita jangan sampai terperosok dua kali pada lubang yang sama.

Sebagai akibat dari Inpres IV, maka struktur kantor berubah dengandibentuknya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan Kantor Wilayahtidak lagi sebagai kantor operasional. “Kebetulan saya diangkat seba-gai Kasubsi Hanggar pada KPBC Belawan. Nah, di Medan-lah tepat-nya tahun 1989 lahir seorang putra yang didambakan setelah usia ka-kaknya 8 tahun yang diberi nama Muhammad Rizki Nugraha dan saatini sudah duduk di semester II Fakultas Ekonomi Universitas NegeriJakarta,” imbuh Bachtiar yang selama bertugas di Belawan melanjut-kan pendidikan pada Fakultas Ekonomi UISU dan selesai tahun 1988.

Seiring bergulirnya waktu, tahun 1990 awal ia dimutasikan keKPBC Makassar pada jabatan yang sama. Terus terang, ia merasasedih sekali, karena selama masa kerja kurang lebih 17 tahun belumpernah bertugas di Pulau Jawa bahkan dari Sumatera langsung keSulawesi. Namun demikian, karena merupakan panggilan tugas, ia

laksanakan tugas itu dengan memboyong seluruh keluarga keMakassar (ketika itu bernama Ujung Pandang).

Nasib menentukan lain lagi, hanya setahun di Makassar, Bachtiarkemudian dimutasikan ke KPBC Tanjung Priok II sebagai PejabatFungsional Pemeriksa Barang (PFPB) yang ketika itu baru saja dimu-lai Customs Fast Release System (CFRS). Setelah bertugas tiga ta-hun di Tanjung Priok, kemudian dimutasikan sekaligus promosi seba-gai Kepala Seksi Aneka Tambang Direktorat Pabean (Kantor Pusat).Di sini ia tertempa lagi untuk meningkatkan kemampuan manajerial,koordinasi dan penyiapan rumusan kebijakan selama kurang lebihtujuh tahun yang akhirnya menghantarkannya untuk promosi eselon IIIsebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Balikpapan.

SEMANGAT BELAJAR TIDAK DITENTUKAN USIAKetika bertugas di Kantor Pusat DJBC, selain disibukkan dengan

tugas-tugas rutin, Bachtiar juga sering ditugaskan ke luar negeri,seperti Singapura, Jepang, Korea dan Kanada. Bahasa rupanya kunciutama untuk berkomunikasi. Mengingat kemampuan bahasaInggrisnya yang diakuinya sangat cetek, Bachtiar kembali mencobabelajar dengan mengambil kursus untuk meningkatkan kemampuanberbahasa Inggris.

“Kursus bahasa Inggris beberapa kali saya ikuti antara lain di LIA,BBC dan yang agak lama di ILP. Kebetulan waktu itu anak nomor duakursus di tempat yang sama, tapi sudah Level Intermediate 3,sedangkan saya pada Basic I tapi itu justru membuat saya semangatuntuk berusaha bisa berbahasa Inggris,” ujarnya.

Memang bisa dikatakan, Bachtiar adalah orang yang tidak pernahberhenti untuk mengasah ilmu baik ilmu umum maupun tentangagama yang dianutnya (Islam) serta filosofi kehidupan dari berbagaisumber. Itu semua ia jalankan karena dirinya banyak menerapkanfalsafah dan filosofi yang sekiranya memberikan kebaikan bagi dirinya.“Salah satu topik dalam Buku The Seven Habits adalah asah gergajiatau asah parang. Itulah salah satu pendorong saya untuk selalumenggunakan waktu luang untuk belajar dan belajar lagi,” ujar Bach-tiar yang menerapkan bermacam filosofi dalam hidupya.

Ia bercerita, tentang salah satu filosofinya yaitu asah gergaji atauasah parang. Suatu ketika dua orang pencari kayu pergi ke hutan.Pencari kayu yang kesatu terus menggergaji kayu dari pagi sampaisore tanpa beristirahat. Sebaliknya pencari kayu kedua setiap dua jamsekali berhenti menggergaji. Dan itu dilakukan berulang-ulang hinggahari menjelang sore. Setelah sore hari berhentilah dua orang tadimenggergaji kayu. Diluar dugaan ternyata hasil gergajian kayu lebihbanyak diperoleh pencari kayu kedua dibandingkan yang kesatu.

“ Jadi makna dibalik cerita itu, bila pencari kayu kedua yangsetiap dua jam sekali berhenti untuk beristirahat (recovery)karena memang kemampuan manusia untuk bekerja menggergajikayu selama dua jam adalah mencapai puncaknya, sudah lelahdan harus istirahat, nah disitulah ia sambil mengasah parangnyasupaya tajam kembali untuk menggergaji kayu. Sebaliknya pen-cari kayu ke satu karena tidak ada istirahatnya, akibatnyaparang menjadi majal (tumpul) karena dipakai terus menerusdan hasil yang dicapai pun hanya sedikit,” imbuh Bachtiar.

KELUARGA BESAR BACHTIAR. Dalam acara resepsi pernikahan putri ketiganya.

KETIKA MENJADI KAKANWIL XIII DJBC BANDA ACEH. Saat memperingati2 tahun bencana tsunami di Aceh.

P R O F I L

78 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

DOK. PRIBADI

79WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

Dalam kehidupan kita sehari-hari jika sedang sepi tidak adakerjaan dan ada waktu luang maka kita asah ’parang’ kita ini denganbelajar dan membaca peraturan, sehingga kapanpun kita mendapattugas atau pekerjaan, maka kita sudah siap. Karena petuah orang-orang tua bahwa kesempatan datang hanya satu kali, maka rebutlahkesempatan itu pada waktu dia datang dan anda sudah siap,”demikian Bachtiar menguraikan makna cerita tadi, disamping masihbanyak falsafah yang ia terapkan selama ini.

Hal itu pula, lanjut Bachtiar sejalan dengan Hadits RasulullahSAW, yakni : Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi yang artinya ‘Tuntutlahilmu, sejak dari ayunan sampai liang lahat”. Di dorong oleh haditstersebut, ia merasa tidak kenal istilah sudah tua dalam menuntutilmu, ini terbukti pada tahun 1998 dapat menyelesaikan S2 pada FISIPUI Bidang Kekhususan Kebijakan Publik.

SEBUTAN “BUYA” DIKALANGAN TEMAN DAN KELUARGANYAMemimpin kantor rupanya tidak hanya dibutuhkan kepintaran,

namun sebagaimana diungkapkan para ahli, bahwa memimpin suatuorganisasi merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Bagaimanamenggerakkan orang untuk mencapai tujuan yang sudah dicanang-kan. Itu pulalah yang selalu coba dilakukan Bachtiar dalam memimpinkantor. Hasilnya pun ternyata tidak mengecewakan. “Alhamdulillahpada tahun 2001 KPBC Balikpapan keluar sebagai juara I untukKantor Percontohan tingkat DJBC. Tidak bisa tujuan dan keinginansaya sebagai pimpinan bisa sukses kalau tanpa dukungan anak buah,karena itu kita juga harus memperhatikan anak buah.”

Dari sikap itu pulalah dikalangan anak buah, Bachtiar dikenalsangat dekat, peduli dan perhatian terhadap anak buah. “Paling tidakkita harus memberikan perhatian dan menyelami anak buah termasukkeluarganya. Menurut saya hal itu dirasa perlu. Kalau ada waktusenggang di hari libur kerja, saya main ke tempat mereka, ngobrol danmengenal keluarganya. Bahkan istri juga saya libatkan untuk melihatkondisi keluarga anak buah saya. Kalau kondisinya memang perlumendapat perhatian, dia akan lapor pada saya,” ungkap Bachtiar.

Menurut Bachtiar, jika anak buah sedang mengalami kesusahanmaka bisa terlihat dari raut mukanya atau bahkan dari menurunnyaprestasi kerja, maka itu sebagai pimpinan ia akan memanggil anak bu-ahnya dan menanyakan masalah yang sedang dialami, secara santaidari hati ke hati tanpa melihat bahwa dirinya adalah pimpinan di kan-tornya, sehingga anak buah bisa tenang menyampaikan keluhannya.

Sebaliknya, membina pegawai yang tidak baik tabiatnya biasa ialakukan dengan cara memberikan nasehat dan mendekati mereka,apa sebenarnya yang menyebabkan mereka bertabiat kurang baik.Tak sungkan-sungkan anak buahnya yang ingin menyampaikan cura-han hati (curhat) mendatangi ruang kerja Bachtiar, saking beratnyamemikul masalah bahkan tak jarang mereka sampai menangis diha-dapan Bachtiar yang notabene adalah Kepala Kantor mereka.

“Siapa yang saya kenal pasti akan merasa dekat dengan saya.Meski anak buah saya dulu ada yang lebih tua dari saya. Bahkandikalangan rekan-rekan, saya mendapat sebutan buya, yang artinyadituakan. Karena saya merasa dituakan jadi mau tidak mau saya ha-rus menempatkan diri sebagai pengayom bagi kawan-kawan. Se-mampu saya, selalu memberikan masukan dan nasehat dan bila perlubantuan kepada kawan yang sedang menemui masalah,” ujarnya.

Begitu juga dengan keempat anaknya yang sangat dekat denganayahnya. Jika anak-anaknya sedang mendapat masalah, selain curhatke ibunya, selalu Bachtiar menjadi tempat mencurahkan hati bagi ke-empat anaknya, bahkan seperti teman sendiri dan dijadikan idola olehputra-putrinya. Itu menjadi semacam ritual sejak keempat anaknyamasih kecil hingga dewasa. Begitupun sikap untuk saling memaafkanjuga ia tanamkan kepada keluarganya.

“ Orang yang paling mulia adalah orang yang pertama mintamaaf, begitu juga saya terhadap yang lebih muda, kalau sayayang bersalah maka saya akan minta maaf lebih dulu, tidak perlugengsi-gengsi,” ujarnya.

“Saya bangga anak saya mulai mentas sekolah lalu berkeluarga,rasanya sangat bahagia sekali. Artinya jerih payah saya selama inimembuahkan hasil, karena itu tidak habis-habisnya saya selalu men-syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada keluarga kami ini,seperti dalam ayat Al-Quran yang berbunyi Lain syakartum la azidan-nakum, wa lain kafartum inna adzabi la syadid. Artinya : “Jika kamupandai mensyukuri nikmat-Ku, maka akan Ku-tambah nikmat atasmu.Namun, jika kamu kufur (ingkar) maka tunggulah azab-Ku yang sa-ngat perih.” ujar kakek dari empat orang cucu ini.

Kedekatan itu pula yang ia jadikan modal dalam mendidik anak-anaknya. Selain menjalankan kewajiban sholat lima waktu, Bachtiarjuga menekankan mereka untuk belajar mengaji dan mempelajariagama, sehingga dengan bekal moral agama tersebut Insya Allahakan membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari.

“Hal lain yang sering saya sampaikan kepada lingkungan saya,baik di keluarga maupun di tempat kerja adalah sebuah ungkapan dariorang bijak yang mengatakan : No matter how small kindness we didrepayment shall emerge for sure, “ ungkap Bachtiar.

Rupanya jika sedang bertugas di daerah, lagu favorit yang seringdinyanyikan Bachtiar lagu yang berjudul “Ke Jakarta Ku Akan Kemba-li”, (dinyanyikan Kelompok Koes Plus) dan ia berkeyakinan karenasering menyanyikan lagu tersebut akhirnya ia dipindahkan ke KantorPusat DJBC sebagai Kasubdit Impor dan Ekspor. Hingga pada akhirtahun 2006 tepatnya di bulan November, Bachtiar mendapat promosieselon II sebagai Kepala Kantor Wilayah XIII DJBC Banda Aceh. Saatini jabatannya adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten yang dija-batnya sejak 21 Februari 2008, yang sebelumnya sempat menjabatsebagai Kakanwil DJBC Sulawesi selama kurang lebih 8 bulan.

Pada waktu bertugas di Balikpapan, anaknya yang sulung yangtelah menyelesaikan pendidikan dan berprofesi sebagai dokterdipersunting oleh pujaan hatinya, seorang putra Lampung yakni AznanWahyudi, jebolan FKG UI dan sekaligus Insinyur Sipil dari UPS, yangsaat ini berprofesi sebagai kontraktor. Menyusul putri kedua, yangtelah menyelesaikan pendidikan Architec dan Magister Teknik UI diper-sunting oleh putra Sunda, Rikzantara, jebolan Fakultas Ekonomi danMagister Manajemen, dan juga seorang usahawan di bidang supplierdan foto studio (BITSTUDIO).

Satu demi satu anak-anaknya memasuki kehidupan rumah tang-ganya. Terakhir putri ketiga yang sarjana perikanan IPB telah mene-mukan jodohnya dan dipersunting oleh Miskam SE, MM, Putra Medanyang kebetulan bertugas di Kantor Pusat DJBC. Tinggal si Bungsu M.Rizki Nugraha yang saat ini masih menapaki pendidikan pada FakultasEkonomi Jurusan Manajemen Universitas Negeri Jakarta.

SAAT MEMBERIKAN KETERANGAN PERS saat pengungkapan kasuspenegahan psikotropika di KPPBC Soearno-Hatta.

SALAH SATU BENTUK PERHATIAN KEPADA ANAK BUAH dengan memberikanpenghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

79WARTA BEA CUKAIEDISI 405 AGUSTUS 2008

ris

FOTO-FOTO DOK. WBC

80 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

ulai 11 Juli 2008 taruna mahasiswa Sekolah TinggiAkuntansi Negara (STAN) Program Diploma I dan IIISpesialisasi Kepabeanan dan Cukai atau yang popu-ler dengan panggilan taruna prodip Bea dan Cukai,resmi memiliki seragam baru. Penggunaan seragam

itu diresmikan secara langsung dalam suatu upacara di Lapang-an Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai,Kampus Frans Seda di Bojana Tirta, Rawamangun.

Peresmian secara simbolis kepada para perwakilan taruna di-lakukan secara langsung oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pe-latihan Keuangan (BPPK), I Made Gde Erata dengan menyemat-kan tanda siswa di seragam baru yang dikenakan oleh tarunaperwakilan siswa yang telah ditunjuk yaitu dari tingkat I, II dan III.

Acara ini dihadiri juga oleh para pejabat di lingkungan BPPKdan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kapusdiklat Beadan Cukai, Endang Tata, Sekretaris DJBC, Kamil Sjoeib danDirektur STAN, Kusmanadji.

Sebelum disematkan tanda siswa, terlebih dahulu disampai-kan laporan pertanggungjawaban pengadaan seragam harianoleh Ketua Korps Mahasiswa Bea dan Cukai, Darmadi. Ia meng-ungkapkan bahwa sehubungan dengan kepindahan tempat per-kuliahan mahasiswa STAN Prodip I dan III Spesialisasi Bea danCukai dari kampus Aliwardhana di Jurang Mangu, Tangerang keKampus Frans Seda di Rawamangu, maka pengurus KMBCmembuat usulan penggunaan seragam harian yang bertujuan un-tuk lebih menyatukan mahasiswa Prodip I dan III dengan suasanapendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Bea dan Cukai yang dididiksecara semimiliter yang kegiatan rutinnya antara lain;mengadakan apel pagi dan apel setiap hari, mengikuti pendidikan

dan pelatihan yang diantaranya baris berbaris, cara bersikap dankedisiplinan oleh kesatuan Kopassus.

Disamping itu, tujuan dari pengadaan seragam harian iniadalah meningkatkan kedisiplinan mahasiswa STAN Prodip Idan III Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai, terutama me-ningkatkan integritas dengan suasana pendidikan di Pusdik-lat Bea dan Cukai.

Lebih lanjut menurut Darmadi, selain menimba ilmu di Pusdik-lat Bea dan Cukai, siswa tidak hanya diberi materi pelajaran tetapijuga dilatih untuk meningkatkan kedisiplinan, ketangkasan danketaqwaan. Untuk melatih itu, pusdiklat menyelenggarakankegiatan apel pagi dan peraturan baris berbaris yang dilatih olehsatuan Kopassus, pelatihan karate yang dilatih oleh Sin Sei danSim Pei dari bidang P2 DJBC, serta kegiatan marching band,kuliah umum dan gerak jalan yang diselenggarakan atas kerjasama KMBC dan Kantor Pusat DJBC.

Berbagai prestasi pun telah diraih dalam mewakili DJBCdiberbagai kejuaraan antara lain juara pertama lomba gerak jalanTingkat DKI Jakarta wilayah Jakarta Timur yang memperebutkanPiala Gubernur DKI Jakarta pada 29 Juni 2008.Sedangkan untukmeningkatkan keimanan dan kualitas mental, Pusdiklat dan parasenior memfasilitasi mahasiswa sehingga terselenggara kegiatan-kegiatan keagamaan yang diorganisasi oleh Ikatan MahasiswaMuslim Bea dan Cukai (IMMBC).

Ditempat terpisah, Andhi Pramono, selaku Pembina KMBCmenuturkan bahwa ide penggunaan penggunaan seragam sudahberkembang sejak dulu. Ide tersebut disampaikan oleh parataruna karena selama ini seragam resmi yang digunakan paramahasiswa STAN dari berbagai jurusan adalah kemeja putih dancelana hitam.

Dalam suatu seminar kira-kira dua tahun yang lalu, salah se-orang siswa menanyakan kepada Direktur STAN mengenai ke-mungkinan pengadaan seragam dinas untuk para taruna. Ternya-ta pertanyaan itu disambut positif oleh Direktur STAN asalkandilaksanakan sesuai dengan prosedur. Menindaklanjuti haltersebut, senat mulai menyusun langkah, sementara pusdiklatsebagai penyelenggara pendidikan dan latihan ikut memfasilitasiantara senat prodip BC dengan STAN.

“Dalam hal ini pak Endang Tata yang membicarakan langsungkepada direktur STAN dan Kepala BPPK yang intinya merekasetuju dengan rencana ini karena tujuannya jauh lebih baik. Jadikami menangkap keinginan mereka (taruna) untuk memilikiseragam dinas taruna Bea dan Cukai, “ tutur Andhi Pramono.

Selanjutnya siswa Prodip Bea dan Cukai membuat proposalkepada Kepala Pusdiklat kemudian diteruskan kepada direkturSTAN dan Kepala BPPK. Akhirnya keluarlah surat edaran yangintinya memperbolehkan menggunakan seragam dinas yangsudah direncanakan sebelumnya.

Mengenai pemilihan disain, maka diadakan rapat oleh seluruhpengurus senat, perwakilan tingkat dan perwakilan kelas denganpenyelenggara di Pusdiklat Bea dan Cukai, akhirnya diputuskanuntuk celana berwarna coklat tua kehitaman dengan atribut topi,

ikat pinggang dan lambang-lambang, tanda tingkatansiswa, logo STAN dan tulisanBea dan Cukai. Sedangkanuntuk seragam baju berwar-na kuning kaki.

“Kami sampaikan jugakepada Kepala BagianUmum Kantor Pusat DJBCagar seragam ini tetapdipakai oleh calon-calon PNSsebelum mereka diangkatmenjadi pegawai,” ujar Andhiyang menurutnya denganpemakaian seragam ini akanmembuat diri para taruna le-bih familiar dengan lingkung-an kerja, disamping itukedisiplinan dan jiwa korsamenjadi lebih tinggi.

SERAGAMBARU

BAGI TARUNA BEA DAN CUKAI

Pengadaan seragam dilakukan secaraswadana dari para mahasiswa, Korps

Mahasiswa Bea dan Cukai (KMBC), sertabantuan dari para alumni.

ANDHI PRAMONO. menangkap keingin-an siswa untuk memiliki seragam dinastaruna Bea dan Cukai.

MPENYEMATAN TANDA SISWA sekaligus peresmian penggunaan seragamtaruna Bea dan Cukai.

DOK WBC

WBC/ATS

ris

80 WARTA BEA CUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

PUSDIKLAT

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 51/PMK.04/2008

TENTANGTATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN,

DAN SANKSI ADMINISTRASI,SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL

BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN, Menimbang :a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa

kepabeanan, perlu pengaturan mengenai tata cara penetapan tarif, nilaipabean, sanksi administrasi berupa denda, serta tata cara penetapanselain tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6), perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan DirekturJenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN

1

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.

(2) Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi menurutUndang-Undang Kepabeanan yang pengenaannya ditetapkan secaratertulis oleh pejabat bea dan cukai terhadap orang yang tidak sepenuhnyamemenuhi kewajiban pabean berupa sejumlah uang yang wajib dibayarkarena adanya pelanggaran di bidang kepabeanan.

(3) Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.(4) Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk.(5) Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuanUndang-Undang Kepabeanan.

(6) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.(7) Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentuberdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB IIPENETAPAN PEJABAT

Bagian PertamaPenetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean

Pasal 2(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor yang

diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor.

2

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakada penetapan, tarif yang diberitahukan diterima.

(4) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkankekurangan pembayaran bea masuk, importir wajib melunasi kekuranganpembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, tanpa dikenakansanksi administrasi berupa denda.

Pasal 3(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean atas barang impor

yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor.(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor.(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

ada penetapan, nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuanpabean impor dianggap diterima.

(4) Apabila penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, importir wajibmelunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor, serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan palingbanyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Pasal 4(1) Untuk kepentingan penetapan tarif dan/atau nilai pabean pejabat bea dan

cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor setelahpemberitahuan pabean impor disampaikan.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik terdapat perbedaan jenis dan/ataujumlah barang dengan pemberitahuan pabean impor, pejabat bea dancukai melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean sesuai dengan hasilpemeriksaan fisik.

(3) Dalam hal penetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagai akibat perbedaanjenis dan/atau jumlah barang yang mengakibatkan kekurangan

3

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

pembayaran bea masuk, importir wajib melunasi kekurangan pembayaranbea masuk, dan pajak dalam rangka impor, serta dikenakan sanksiadministrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari beamasuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) daribea masuk yang kurang dibayar.

Pasal 5(1) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan nilai

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalamSurat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

(2) SPTNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:a. penetapan pejabat bea dan cukai;b. pemberitahuan; danc. penagihan kepada importir.

Pasal 6(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean selain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SuratPenetapan Pabean (SPP).

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai :a. penetapan pejabat bea dan cukai;b. pemberitahuan; danc. penagihan kepada orang.

Pasal 7(1) Pejabat bea dan cukai menetapkan kewajiban membayar bea masuk, dan

pajak dalam rangka impor, serta pengenaan sanksi administrasi berupadenda, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat(4) Undang-Undang Kepabeanan.

4

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8(1) Pejabat bea dan cukai menetapkan pengenaan sanksi administrasi

berupa denda atas pelanggaran yang hanya mengakibatkan kewajibanmembayar sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 7A ayat (7),Pasal 7A ayat (8), Pasal 8A ayat (3), Pasal 8C ayat (3), Pasal 8C ayat(4), Pasal 9A ayat (3), Pasal 10A ayat (4), Pasal 10A ayat (8), Pasal10B ayat (6), Pasal 10D ayat (5), Pasal 10D ayat (6), Pasal 11A ayat(6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 81ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 82 ayat (6), Pasal 86 ayat (2),Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SuratPenetapan Sanksi Administrasi (SPSA).

(3) SPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:a. penetapan pejabat bea dan cukai;b. pemberitahuan; danc. penagihan kepada orang.

Bagian KeduaKeberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai

Pasal 9Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat(2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), dapat mengajukankeberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal.

BAB IIIPENETAPAN DIREKTUR JENDERAL

5

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

Pasal 10(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaranpemberitahuan pabean impor.

(2) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanapabila hasil dari penelitian ulang berbeda dengan penetapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(3) Dalam hal penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalamrangka impor sebagai akibat dari kesalahan nilai transaksi yangdiberitahukan, selain wajib membayar kekurangan bea masuk danpajak dalam rangka impor, orang yang dikenai penetapan kembalidikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100%(seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan palingbanyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkandalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).

(5) SPKTNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai :a. penetapan Direktur Jenderal;b. pemberitahuan; danc. penagihan kepada importir.

Pasal 11(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan selain penetapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

melaksanakan ketentuan:a. Pasal 8A ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat

(4), Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (4) Undang-UndangKepabeanan;

b. Pasal 7A ayat (7), Pasal 7A ayat (8), Pasal 8A ayat (3), Pasal 8C ayat(3), Pasal 8C ayat (4), Pasal 9A ayat (3), Pasal 10A ayat (4), Pasal 10Aayat (8), Pasal 10B ayat (6), Pasal 10D ayat (5), Pasal 10D ayat (6),

6

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat(2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 82 ayat (6),Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

(3) Atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang wajibmelunasi bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/ atau sanksiadministrasi berupa denda.

(4) Atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderalmenerbitkan Keputusan Direktur Jenderal.

(5) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)berfungsi sebagai :a. penetapan Direktur Jenderal;b. pemberitahuan; danc. penagihan kepada orang.

Pasal 12Atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderalmemutuskan keberatan tersebut dengan menerbitkan surat keputusan.

Pasal 13Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12, dapatmengajukan banding hanya kepada pengadilan pajak.

BAB IVPENYAMPAIAN SURAT PENETAPAN

Pasal 14(1) Surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal

6 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada orang yangbersangkutan melalui:a. media elektronik bagi kantor pabean yang menggunakan sistem

Pertukaran Data Elektronik (PDE) pada tanggal penetapan; atau

7

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

b. PT Pos Indonesia, jasa pengiriman lainnya, atau media lainnya, bagikantor pabean yang tidak memiliki sarana media elektronik dan/ataudalam hal pengiriman surat penetapan melalui media elektronik tidakmemungkinkan, paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggalpenerbitan surat penetapan.

(2) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(4) dan Pasal 11 ayat (4) dikirimkan kepada orang dan kepala kantorpabean paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan.

(3) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12dikirimkan kepada orang yang mengajukan keberatan dan kepala kantorpabean paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan.

(4) Surat penetapan yang disampaikan melalui media elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan alat bukti yang sah.

Pasal 15(1) Kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor,

dan/ atau sanksi administrasi berupa denda yang tercantum dalam suratpenetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat(3), dan Pasal 8 ayat (2) wajib dibayar paling lambat 60 (enam puluh) harisejak tanggal penetapan.

(2) Kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam Surat Keputusan DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat(4), dan Pasal 12, wajib dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejaktanggal keputusan.

BAB VPENAGIHAN

Pasal 16(1) Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat

penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalamjangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran

8

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak mengajukan keberatanatau tidak mengajukan banding, kepala kantor pabean menerbitkan suratteguran.

(2) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkanSurat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang berutangbelum melunasi kewajibannya, kepala kantor pabean pada hari kerjaberikutnya harus :a. menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai

dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepadaorang yang berutang; dan

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam RangkaImpor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan BarangMewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala KantorPelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang.

BAB VIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Surat Penetapan, SuratKeputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa yang diperlukan dalampelaksanaan peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan DirekturJenderal.

BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18(1) Formulir Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk

(SPKPBM), surat teguran, dan surat paksa yang menggunakan formatsesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan MenteriKeuangan Nomor 234/ KMK.05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang

9

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

Bea Masuk, Cukai, denda Administrasi, Bunga, Dan Pajak Dalam RangkaImpor, tetap berlaku sepanjang Surat Penetapan, Surat Keputusan, SuratTeguran, dan Surat Paksa yang diperlukan dalam pelaksanaan PeraturanMenteri Keuangan ini belum diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(2) Kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor,dan/ atau sanksi administrasi berupa denda yang tercantum dalam suratpenetapan berupa SPKPBM dan SPSA yang diterbitkan setelah tanggal 15Desember 2007 sampai dengan ditetapkannya Peraturan MenteriKeuangan ini dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 15.

Pasal 19Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 689/KMK.05/1996 tentang Tatacara

Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan; dan2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tatacara

Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, denda Administrasi, Bunga, DanPajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 22/ KMK.01 / 1999,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 20

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumanPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 11 April 2008MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

10

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 53/PMK.04/2008

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN

MENTERI KEUANGANNOMOR 13/PMK.04/2006 TENTANG

PENYELESAIAN TERHADAPBARANG YANG DINYATAKAN

TIDAK DIKUASAI, BARANG YANGDIKUASAI NEGARA,

DAN BARANG YANG MENJADIMILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :bahwa dalam rangka penyelarasan ketentuan mengenai pengelolaan barangyang menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian Terhadap BarangYang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, Dan BarangYang Menjadi Milik Negara dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan pemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sertauntuk lebih menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaanbarang milik negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentangPenyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang YangDikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran

11

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang

Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, BarangYang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara;

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.04/2006 TENTANGPENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAKDIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANGMENJADI MILIK NEGARA.

Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai,Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara diubahsebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2006.

12

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah :a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara

yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penimbunannya;

b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementarayang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak penimbunannya;

c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikatyang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak pencabutan izin; atau

d. Barang yang dikirim melalui Pos :1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak

dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar DaerahPabean;

2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembalikarena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamatyang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyaPemberitahuan dari Kantor Pos.

3. Barang yang Dikuasai Negara adalah : a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang

tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalamPemberitahuan Pabean;

b. barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Beadan Cukai; atau

c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di KawasanPabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

4. Barang yang Menjadi Milik Negara adalah: a. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang

dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksudditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku;

13

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

b. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barangyang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikanoleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitungsejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;

c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Beadan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidakdikenal;

d. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di KawasanPabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikandalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TempatPenimbunan Pabean;

e. Barang yang Dikuasai Negara yang merupakan barang yangdilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau

f. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusanhakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,dinyatakan dirampas untuk negara.

5. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum denganpenawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakinmeningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahuluidengan pengumuman lelang.

6. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektifdidasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan denganmenggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barangmilik negara/daerah.

7. Harga terendah adalah harga serendah-rendahnya yang harus dicapaidalam pelelangan umum.

8. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dansifat hakiki suatu barang.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

14

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

Pasal 16(1) Barang yang dinyatakan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara

merupakan kekayaan negara. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat

Penimbunan Pabean atau tempat lain yang ditunjuk oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai.

(3) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan kepada MenteriKeuangan daftar Barang Yang Menjadi Milik Negara beserta usulanuntuk dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dan/atau ditetapkan statuspenggunaannya.

(4) Menteri Keuangan atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menterimenetapkan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara denganmemperhatikan usulan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimanadimaksud pada ayat (3).

3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 16 A,

Pasal 16 B, dan Pasal 16 C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 A(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pencatatan Barang yang

Menjadi Milik Negara dalam Buku Catatan Pabean Barang yangMenjadi Milik Negara.

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan pencatatan Barangyang Menjadi Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal KekayaanNegara.

Pasal 16 B(1) Dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan

penetapan peruntukan terhadap Barang yang Menjadi MilikNegara, dilakukan penilaian terhadap Barang yang Menjadi MilikNegara.

15

KEPUTUSAN & KETETAPAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 405 AGUSTUS 2008

(2) Penilaian terhadap Barang yang Menjadi Milik Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai yang dapat melibatkan instansi terkaitatau penilai independen.

(3) Penilaian terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilaiwajar berdasarkan dokumen kepabeanan/dokumen pelengkappabean, harga pasar atau sumber informasi harga lainnya, denganmempertimbangkan kondisi barang pada soal penilaian.

Pasal 16 CBarang yang Menjadi Milik Negara yang telah ditetapkan peruntukannyaoleh Menteri Keuangan dan Telah dilaksanakan, dihapus dari Buku CatatanPabean Barang yang Menjadi Milik Negara.

4. Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang, pemusnahan, hibah, danpenetapan status penggunaan Barang yang Menjadi Milik Negara,dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidangpengelolaan barang milik negara.

Pasal IIPeraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumanPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 April 2008MENTERI KEUANGAN,ttd.SRI MULYANI INDRAWATI

16