Warta Bea Cukai Edisi 392

of 97 /97
PROFIL RISTOLA S.I. NAINGGOLAN “DJBC TELAH BANYAK MEMBERIKAN SAYA KESEMPATAN” “HUKUM ITU ADA ATAU EKSIS KARENA DITEGAKKAN” WAWANCARA CYRUS FIDELIS SIDJABAT JULI 2007 TAHUN XXXIX EDISI 392 Pengawasan DJBC Dalam UU No.17/2006 Pengawasan DJBC Dalam UU No.17/2006

Transcript of Warta Bea Cukai Edisi 392

Page 1: Warta Bea Cukai Edisi 392

MENUNGGU IMPLEMENTASIPROFILRISTOLA S.I. NAINGGOLAN“DJBC TELAH BANYAK MEMBERIKAN SAYAKESEMPATAN”

“HUKUM ITU ADA ATAU EKSIS KARENADITEGAKKAN”

WAWANCARACYRUS FIDELIS SIDJABAT

JULI 2007TAHUN XXXIX EDISI 392

Pengawasan DJBCDalam UU No.17/2006Pengawasan DJBC

Dalam UU No.17/2006

Page 2: Warta Bea Cukai Edisi 392

1WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

DARI REDAKSI

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

PELINDUNGDirektur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Drs. Anwar Suprijadi, MSc

PENASEHATDirektur Penerimaan & PeraturanKepabeanan dan Cukai:Drs. Hanafi UsmanDirektur Teknis KepabeananDrs. Teguh Indrayana, MADirektur Fasilitas KepabeananDrs. Kusdirman IskandarDirektur CukaiDrs. Frans RupangDirektur Penindakan & PenyidikanHeru Santoso, SHDirektur AuditDrs. Thomas Sugijata, Ak. MMDirektur Kepabeanan InternasionalDrs. M. Wahyu Purnomo, MScDirektur Informasi Kepabeanan & CukaiDr. Heri Kristiono, SH, MAKepala Pusat Pendidikan danPelatihan Bea dan CukaiDrs. Endang TataInspektur Bea dan CukaiEdy SetyoTenaga Pengkaji Bidang Pelayanan &Penerimaan KCDrs. Bambang PrasodjoTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan &Penegakan Hukum KCDrs. Erlangga Mantik, MATenaga Pengkaji Bidang PengembanganKapasitas & Kinerja Organisasi KCDrs. Joko Wiyono

KETUA DEWAN PENGARAHSekretaris Direktorat JenderalBea dan Cukai:Dr. Kamil Sjoeib, MA

WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Umum:Sonny Subagyo, S.Sos

DEWAN PENGARAHDrs. Nofrial, M.A.,Drs. Patarai Pabottinggi,Dra. Cantyastuti Rahayu,Ariohadi, SH, MA.Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M.Drs. Martediansyah M.P.M,J. Didit Krisnady, SHIr. Sucipto, M.M, Ir. Azis Syamsu Arifin,Muhammad Zein, SH, MA.

PEMIMPIN REDAKSILucky R. Tangkulung

REDAKTURAris Suryantini,Supriyadi Widjaya,Ifah Margaretta Siahaan,Zulfril Adha Putra

FOTOGRAFERAndy Tria Saputra

KORESPONDEN DAERAH` Bambang Wicaksono (Surabaya)

Ian Hermawan (Pontianak)KOORDINATOR PRACETAK

Asbial NurdinSEKRETARIS REDAKSI

Kitty HutabaratPIMPINAN USAHA/IKLAN

Piter PasaribuTATA USAHA

Mira Puspita Dewi S.Pt., M.S.M.,Untung Sugiarto

IKLANWirda Renata Pardede

SIRKULASIH. Hasyim, Amung Suryana

BAGIAN UMUMRony Wijaya

PERCETAKANPT. BDL Jakarta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHAKantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai,Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta TimurTelp. (021) 47865608, 47860504,4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353E-Mail : - [email protected]

- [email protected] GIRO WARTA BEA CUKAI

BANK BNI CABANG JATINEGARA JAKARTANomor Rekening : 8910841

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

Dari Daerahke Daerah

“Om wartawan ya.. ?”“Kok tahu”“Papa kan suka bawa Warta Bea Cukai ke rumah””Kamu baca ?””Iya,” sambil mengangguk perlahan

uplikan percakapan di atas terjadi antara WBC denganseorang anak laki-laki berumur sekitar 11 tahun, ketika kamisedang berada di Tanjung Pinang pada pertengahan bulanJuni lalu. Menarik mengetahui bahwa WBC juga ikut ‘dibaca’anggota keluarga pegawai, bahkan yang termuda sekalipun.

Dari awal redaksi menyadari bahwa sebagai majalah internal DJBC,majalah WBC pastinya akan terasa “berat” buat orang awam karenamuatannya yang bersifat teknis. Namun kami berusaha agar majalahini tetap bisa diikuti oleh masyarakat luas. Beberapa waktu lalu redaksimenerima permohonan dari sebuah universitas di Jawa Tengah yangmeminta agar WBC bisa dikirimkan secara reguler untuk ditempatkandi perpustakaan universitas tersebut, sehingga bisa menjadi sumberinformasi mengenai masalah kepabeanan dan cukai bagi paramahasiswa dan mahasiswinya.

Di edisi bulan Juli ini, kami harap bisa memberikan banyak informa-si untuk anda. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atasundangan dan sambutan selama kunjungan WBC ke KPBC TanjungPinang dan KPBC Batam. Persinggahan kami di Batam utamanyakarena ingin melihat KPBC Batam yang dipersiapkan menjadi KantorPelayanan Utama (KPU) per 1 Juli, bersamaan dengan KPBC TanjungPriok.

Namun, dalam perkembangan terakhir, Menteri Keuangan, SriMulyani, ketika melakukan kunjungan ke pelabuhan Tanjung Priok (22/6) untuk melihat persiapan penerapan KPU di Tanjung Priok mengata-kan, launching KPU di Batam tidak akan dilakukan secara bersamaandengan Tanjung Priok pada tanggal 1 Juli. Dirjen Bea Cukai AnwarSuprijadi ketika diwawancarai WBC lebih lanjut menjelaskan, diharap-kan KPU di Batam akan segera dimulai paling lambat bulan Oktobermendatang.

Dari Bandung, WBC meliput acara pertemuan Direktur JenderalBea dan Cukai se-ASEAN, dimana DJBC bertindak sebagai tuanrumah. Event internasional ini tentunya diharapkan tidak sekedarmenjadi seremoni belaka, namun ada semangat untuk berdiskusibersama masalah kepabeanan di kawasan regional. Salah satu topikyang dibicarakan mengenai Asean Single Window (ASW) misalnya,sangat erat kaitannya dengan implementasi National Single Window(NSW) di Indonesia, yang pelaksanaannya direncanakan dimulai diTanjung Priok pada bulan Desember 2007 mendatang.

Ada cukup banyak liputan dari berbagai daerah yang bisa andabaca di edisi ini, misalnya dari Bogor, Dumai, Tembilahan, Makasar,hingga Malang sehubungan dengan peristiwa dibekukannya ijin usaha20 pabrik rokok skala kecil di wilayah tersebut. Sementara dari internalDJBC, mutasi dan promosi yang dilakukan terhadap pejabat eselon IIdiharapkan mampu menghadirkan pelayanan dan pengawasan yangprima dan utama, tidak hanya di KPU, tapi juga di seluruh kantor-kantor bea cukai. Mengutip sambutan dari Menteri Keuangan, bahwabetapapun besar semangat Menkeu dan Dirjen untuk memperbaikiinstitusi bea cukai, pada akhirnya yang banyak menentukan terutamaadalah pada jajaran eselon II.

Selamat bertugas, selamat membaca.

Lucky R. Tangkulung

C

1WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Page 3: Warta Bea Cukai Edisi 392

2 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Laporan Utama5-15

Wawancara16-18

Daerah ke Daerah22-38

Pengawasan55-58Rubrik pengawasan kali ini akanmenurunkan keberhasilan DJBCdalam menegah masuknya barangilegal, diantaranya dari Kanwil IXDJBC Bandung yang menegah 11kontainer berisi tekstil, KPBCSoekarno-Hatta memusnahkanribuan keping VCD, DVD, telponselular, dan senjata mainan. Sertapelatihan Seaport Interdiction yangdilakukan oleh Kanwil VII Jakarta I.

Antara cita-cita dankeinginan orang tuanyasangat bertentangan, namundemi kecintaannya kepadaorang tua, semua itu dapatdijalani dengan sukses.Bagaimana Ristola yangmerupakan tokoh profil kaliini menjalani pertentanganbatinnya? Dapat disimakpada rubrik Profil.

76-79Profil

KepabeananInternasional

39-45

Untuk meningkatkan kerjasamakepabeanan di antara negara-negara Asean, berbagaipertemuan dilakukan, salahsatunya adalah pertemuan paraDirjen Bea dan Cukai se-Aseanke-16 yang diselenggarakan diBandung. Liputannya dapatdilihat pada rubrik KepabeananInternasional kali ini.

Rubrik dearah-kedaerah kali ini, akanmenurunkan berita-berita dari daerah,diantaranya KPBCMalang, Tembilahan,Dumai, Bogor, TanjungPinang, Batam, Merak,Kanwil XVI Sulawesi,dan BPIB Jakarta.

Dengan diterbitkannyaUndang-Undang Nomor 17tahun 2006 tentangKepabeanan, ada banyak halbaru yang diatur didalamnya,diantaranya masalahpengawasan. Hal baru apasaja yang ada di pengawasan?Ulasan lebih lanjut ada di rubrikLaporan Utama.

Menurut Cyrus Fidelis Sidjabat,berbicara soal pengawasan, adakendala-kendala yang dihadapioleh DJBC, seperti pengawasanorang dan pengawasan barang.Apa saja kendala tersebut, danbagaimana upaya yang dilakukanuntuk DJBC untuk menghadapikendala tersebut? Akanpenjelasannya ini dapat disimakpada rubrik Wawancara.

DAFTAR ISI

Page 4: Warta Bea Cukai Edisi 392

3WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

1 DARI REDAKSI3 SURAT PEMBACA4 KARIKATUR19 CUKAI

Cegah Pelanggaran Melalui

Operasi Cukai

46 PERISTIWA- Inkado Korda DKI Juara Umum

Kejuaraan Gubernur DKI Cup

- Marching Band Bina Caraka

Buka Pendaftaran Anggota baru

- Oxford Bussines Group

Luncurkan The report : Emerging

Indonesia 2007

51 INFO PEGAWAI- Pegawai Pensiun per 1 Juli

2007

- Mutasi dan Promosi Eselon II di

Lingkungan DJBC

53 INFO PERATURAN54 PUSDIKLAT

Diklat PFPD KPU : Kemampuan

dan Integritas Harus Sejalan

59 SEPUTAR BEACUKAI63 KOLOM

Bukti Audit (Audit Evidence) vs

Bukti Hukum (Legal Evidence)

65 OPINI- Sanksi Hukum terhadap PFPD

yang salah Dalam Menghitung

Bea Masuk/Bea Keluar

(Tinjauan Yuridis Pasal 113B)

- Customs Valuation : Sekedar

Otokritik (Bukan Otokratik)

Kontributif

71 RENUNGAN ROHANITawakal dan Takdir

72 RUANG INTERAKSISelamat datang tahun Ajaran baru

74 RUANG KESEHATANKiat Menjadi Pria Sejati Untuk

Keharmonisan Rumah Tangga

80 APA KATA MEREKA- Boy Tirajoh

- Yana Julio

Surat PembacaKirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamatsurat, fax atau e-mail. Surat hendaknya dilengkapidengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

RALATPada Rubrik Peristiwa hal. 66, pada tulisan berjudul Kejurnas

Terjun Payung, terdapat kesalahan penulisan yaitu di kolom kedua,

alinea ke empat dari atas, di baris ke empat tertulis,

Untuk ketepatan mendarat, Propinsi Kepulauan Riau mendapat

peringkat I sedangkan untuk propinsi Jawa Barat mendapat

peringkat ke III.

Seharusnya ditulis,

Untuk kelas kerjasama di udara, Propinsi Jawa Barat mendapat

peringkat III, sedangkan Propinsi Kepulauan Riau tidak mendapat

peringkat atas”.

Dengan demikian, pada hal. 67, kolom pertama alinea kedua dari

atas, di baris keempat yang tertulis,

Namun dengan semangat yang ada mereka mendapat peringkat

pertama, dianggap tidak berlaku.

Demikian kesalahan kami perbaiki, atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

Redaksi

NOMOR TELEPONSetiap tulisan, artikel, foto, dan lain sebagainya untuk kepentingan

pemberitaan yang dikirimkan ke redaksi WBC baik secara langsung,

melalui alamat pos, maupun e-mail, mohon dicantumkan nomor telepon

langsung penulis/pengirim (kantor ataupun HP), sehingga memudahkan

redaksi untuk menghubungi apabila sewaktu-waktu diperlukan. Terima

kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Redaksi

Page 5: Warta Bea Cukai Edisi 392

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 20074 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

KARIKATUR

Page 6: Warta Bea Cukai Edisi 392

5WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

elama ini, pengawasan yang dilakukan oleh DJBCditujukan baik kepada pemakai jasa kepabeananmaupun pihak lainnya yang dalam melakukankegiatan bisnis maupun tindakannya berhubungandengan aparat atau instansi DJBC. Tak hanya itu,

pengawasan juga dilakukan terhadap para pegawai DJBCagar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidakmelakukan penyimpangan atau sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sutardi, Mantan Kasubdit Tempat Penimbunan,Direktorat Teknis Kepabeanan, yang kini menjabat sebagaiInspektur bidang VII, Departemen Keuangan, yangmengawasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan(DJPK) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN),secara segmental bentuk pengawasan yang dilakukan olehDJBC dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu pre clearancecontrol (dilakukan sebelum kedatangan barang impor/saranapengangkut), in process clearance control (pengawasan olehpejabat bea cukai pada waktu melakukan pelayanankepabeanan) dan post clearance control (dilakukan setelahkegiatan kepabeanan impor dan/atau ekspor telah selesaidilakukan dan barang sudah di release ke peredaran bebas).

Lantas, apa yang melatar belakangi keluarnya pasal 102,UU No.17/2006 tentang kategori orang yang melakukanpenyelundupan? Menurut tuturan Sutardi, yang jugamerupakan Anggota Tim RUU Kepabeanan, kelahiran pasal102 tersebut dimulai dari diserahkannya suatu draftPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)Tentang Penyelundupan oleh Menteri Perdagangan danIndustri (pada waktu itu dijabat Rini Suwandi) ke SekretarisNegara untuk ditanda tangani oleh Presiden Megawati.

Sesuai aturan dan tata tertib pembuatan peraturanperundangan, maka inisiatif pembuatan suatu peraturanperundangan harus diajukan oleh manajemen authority-nya.Karena masalah kepabeanan atau yang berkaitan dengankeluar masuknya barang impor maupun ekspor ke dan dari

daerah pabean merupakan domain dari DJBC maka yangbertindak sebagai manajemen authority adalah DepartemenKeuangan atau tepatnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC).

Kemudian, oleh Sekneg, Draft Perpu tersebut dikirim keDJBC untuk ditanggapi dan disempurnakan. Dalampembahasan di internal DJBC disimpulkan bahwa tidak tepatapabila masalah penyelundupan itu dibuatkan suatu produkhukum berupa Perpu yang kekuatan hukumnya sama denganUndang-Undang. Sebab, masalah penyelundupan merupa-kan suatu sub sistem dari masalah kepabeanan, yangnantinya dapat menyulitkan dalam mengimplementasikannyakarena banyak pasal-pasal yang elastis.

Disamping itu, penerapan Perpu tersebut juga lebih me-nitikberatkan pada pengenaan sanksi pidana kepada hampirseluruh pelanggaran terhadap formalitas pabean tanpa mem-pertimbangkan aspek-aspek pelayanan. Dengan demikian,hal tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup duniausaha karena berakibat sangat kontra produktif bagi kegiatanusaha mereka. Pasalnya, karena kesalahan sekecil apapun,yang memang biasa dimungkinkan terjadi karena asas selfassessment, sanksi hukuman badan dan dendanya sangattinggi, tidak sebanding antara kesalahan yang diperbuat danhukuman yang dijatuhkan.

“Demikian juga sanksi terhadap petugas bea cukai, bah-kan apabila pejabat bea cukai patut menduga adanyapenyelundupan tapi membiarkannya juga dikenai sanksi yangcukup berat,” tandas Sutardi.

Kemudian, momentum tersebut dipergunakan oleh DJBCuntuk melakukan beberapa perubahan pasal dalam Undang-undang No.10/ 1995 tentang Kepabeanan yang dalam 10 ta-hun perjalananannya dinilai terdapat banyak kekurangan dankelemahan. Sehingga, disusunlah suatu Draft RancanganPerubahan UU No. 10/1995, sekaligus merevisi ketentuanpasal 102 tentang penyelundupan dengan mengacu pada ke-tentuan tentang penyelundupan yang tercantum dalam Perpu

PeningkatanPengawasan

DALAM AMANDEMEN UU KEPABEANANWaktu terus berjalan. Seiring dengan waktu, peraturan kepabeanan pun mengalami

perubahan. Dimulai sejak tahun 1873 pada jaman berlakunya Ordonansi Bea, Tahun 1995Ordonansi Bea dinyatakan tidak berlaku lagi seiring dengan terbitnya UU No. 10/1995 tentang

Kepabeanan. Sekitar 10 tahun kemudian, keluarlah UU No. 17/2006 tentangPerubahan Atas UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan.

Ada banyak hal baru yang diatur dalam UU No. 17/2006 tersebut, diantaranya mengenaipeningkatan pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Oleh sebab itu, dalam edisi kali ini, WBC hendak mengulas lebih jauh beberapa pasal mengenaipengawasan yang terkandung dalam UU No. 17/2006 tersebut. Berikut ulasannya.

S

Page 7: Warta Bea Cukai Edisi 392

6 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

yang diajukan oleh Menperindag (setelah sebelumnya diba-has dengan pihak perguruan tinggi, pengguna jasakepabeanan, asosiasi, Kadin dan pihak-pihak lain yangberkepentingan dengan masalah penyelundupan tersebut).Sehingga, lahirlah suatu rumusan pasal yang kemudiandisetujui oleh DPR sebagaimana pasal 102 sekarang ini.

Sutardi menegaskan, dalam UU No.17/2006 maupun UUNo.10/1995 kata penyelundupan itu tidak didefinisikan,melainkan dirumuskan deliknya. Jadi, ada beberapa rumusandelik yang dikategorikan kedalam penyelundupan.

Lalu, apa perbedaan antara definisi penyelundupan yangterdapat dalam UU No. 10/1995 dengan UU No. 17/2006?Menurut Sutardi, dalam UU No. 10/1995 suatu tindakanpelanggaran kepabeanan dikategorikan kedalam tindakpidana penyelundupan apabila tindakan tersebut sama sekalitidak mengindahkan ketentuan UU No.10/1995.

“Apabila yang bersangkutan dalam melakukan importasimelakukan pelanggaran akan tetapi tetap mengindahkanketentuan UU meskipun hanya sebagian saja dari ketentuantersebut maka yang bersangkutan tidak bo-leh dikategorikan masuk kedalam tindak pi-dana penyelundupan,” tambahnya.

Jadi, secara teoritis semua pelanggaranyang dilakukan di pelabuhan tidak dapatdikategorikan kedalam tindak pidana penye-lundupan, karena semua barang impor atauekspor yang melewati pelabuhan dianggaptelah mengindahkan ketentuan dalam UUNo. 10/1995, walaupun hanya sebagian.

Sementara dalam UU No.17/2006, tin-dak pelanggaran yang dikategorikan keda-lam tindak pidana penyelundupan secaralimitatif dirumuskan dalam pasal 102 yangbaru tersebut.

TERGANGGUNYA SENDI-SENDIPEREKONOMIAN NEGARA

Menurut Sutardi, secara teori hukum,tindak pidana penyelundupan sebagaimanadiatur dalam pasal 102 ini dibagi menjadi 2(dua). Pertama tindak pidana atau delikformil yaitu sebagaimana diatur dalam pa-

sal 102 dan 102A dan yang kedua adalah tindak pidana ataudelik materil yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 102B.

Untuk kategori yang kedua (tindak pidana materil), tindakpidana penyelundupan tersebut dapat dikategorikan kedalamkegiatan pidana berat. Karena untuk hukuman pasal 102Bsanksinya berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliarrupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliarrupiah).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kriteria yang dipakai agarsuatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai tindakpidana berat adalah besar kecilnya sanksi hukuman. “Suatutindak pidana dapat digolongkan kedalam pidana beratapabila sanksinya memang berat. Sanksi pidana yang berattersebut bertujuan untuk memberikan suatu efek jera(deterrent effect) agar orang tidak melanggar atau mencobamelanggar pasal tersebut,” tandasnya.

Berbicara mengenai pasal 102B, UU No.17/2006 tentangpelanggaran yang mengakibatkan tergang-gunya sendi-sendi perekonomian negara,Sutardi menjelaskan bahwa frasa“terganggunya sendi-sendi perekonomiannegara” merupakan delik yang abstrak,sehingga sulit untuk diimplementasikan.

Sesuai teori perundang-undangan,suatu pasal dalam undang-undang harusjelas (konkrit) sehingga mudah dipahamiseperti dikatakan dalam suatu adagium LexEpsa Loquitur yang artinya biarlah undang-undang menjelaskan dirinya sendiri. Kare-na Pasal 102B ini dikategorikan sebagaidelik materil, maka si pelaku baru dihukumapabila perbuatannya telah terbukti menga-kibatkan terganggunya sendi-sendi pereko-nomian negara, yang hingga saat ini belumada batasannya sejauhmana sendi-sendiperekonomian negara tersebut terganggu.

Dalam delik materil ini, beban pembuk-tian (burden of proof) bahwa telah tergang-gunya sendi-sendi perekonomian negaraadalah pada penyidik. Karena penjelasan

KAPAL PATROLI. Permasalahan yang kerap di hadapi petugas bea cukai dalam melakukan pengawasan di lapangan merupakan masalah yang umum.Diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana.

SUTARDI. Sanksi pidana yang berat tersebutbertujuan untuk memberikan suatu efek jera(deterrent effect) agar orang tidak melanggaratau mencoba melanggar pasal tersebut.

LAPORAN UTAMADOK. WBC

WBC/IFA

Page 8: Warta Bea Cukai Edisi 392

7WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

undang-undang (memorie van toelichting) maupun peraturanpelaksanaannya tidak secara tegas memberikan definisi/ba-tasan tentang terganggunya sendi-sendi perekonomian nega-ra tersebut, maka interpretasi tersebut diserahkan kepada ha-kim yang mengadili perkaranya, sejauhmana telah tergang-gunya sendi-sendi perekonomian negara telah terbukti.

“Jadi, pelanggaran yang menyebabkan terganggunyasendi-sendi perekonomian negara sebagaimana diatur dalampasal 102B adalah merupakan delik materil. Artinya bahwadelik tersebut dianggap selesai dilakukan apabila akibat yangdilarang oleh undang-undang tersebut muncul,” ujarnya.

SANKSI BAGI OKNUM PEGAWAIBerbicara mengenai sanksi bagi oknum pejabat bea cukai

yang membantu atau turut serta dalam melakukanpenyelundupan, Sutardi menjelaskan bahwa dalam UUNo.17/2006 secara eksplisit tidak dinyatakan adanya sanksiterhadap oknum pejabat bea cukai yang membantu atau turutserta dalam melakukan penyelundupan.

Tetapi, dalam pasal 103 KUHP dinyatakan apabilaketentuan pidana tidak diatur khusus oleh undang-undangdiluar KUHP maka diberlakukanlah ketentuan dalam Bab IKUHP atau apabila tidak diatur secara khusus maka yangberlaku adalah ketentuan umumnya (Generalia SuntPraeponenda Singularibus) artinya General things are toprecede particular things, general law are to precede particu-lar laws atau Undang-Undang dan peraturan yang bersifatumum dapat diadopsi dan diterapkan pada undang-undangyang bersifat khusus apabila dalam undang-undang yangbersifat khusus tersebut tidak diatur tersendiri.

Karena dalam UU No.17/2007 tidak diatur masalah turut me-lakukan dan membantu melakukan tindak pidana, maka sesuaipasal 55 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa dipidana sebagai pela-ku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau yang turut melakukan tindak pidana.

“Apabila ada oknum pejabat bea cukai yang membantuatau turut serta dalam melakukan penyelundupan makakepadanya diberi sanksi pemberat sebagaimana diaturdalam pasal 102C yaitu berupa tambahan sepertiga dariancaman hukuman,” lanjutnya. Pasal ini sendiri diadop daripasal 52 KUHP dengan substansi yang sama. Jadi, apabilatidak ada pasal 102C UU No. 17/2006, maka pasal 52 KUHPjuga dapat diterapkan untuk kasus yang demikian. Namun,karena pasal ini merupakan usulan dari anggota DPR,pemerintah pun menyetujuinya.

Menurut Sutardi, permasalahan yang kerap di hadapi pe-tugas bea cukai dalam melakukan peng-awasan di lapangan merupakan masa-lah yang umum. Diantaranya adalahkurangnya sarana dan prasarana, minim-nya anggaran, luasnya area yangdiawasi, tidak sebandingnya rasio petu-gas pengawas dan objek pengawasan-nya dan juga kapabilitas atau kompeten-si dari petugas pengawas itu sendiri.

Namun, yang tak kalah pentingnyaadalah integritas dari pejabat pengawasyang perlu selalu dibina mengingat ba-nyaknya godaan yang dihadapi para pe-tugas pengawas. Selain itu, intervensi da-ri oknum pihak-pihak tertentu yang mem-punyai kekuasaan terhadap petugas beacukai dilapangan (walaupun ti-dak seba-nyak beberapa tahun yang lalu).

Di akhir wawancara Sutardi mengung-kapkan harapannya dengan terbitnya UUNo.17/2006 ini. “Sebagaimana yang dike-mukakan oleh Roscoe Pound dalam kon-sepsinya law as a tool of social engineeringbahwa hukum merupakan alat pembaharu-an dalam kehidupan bermasyarakat, demi-kian juga UU No.17/2006 ini,” katanya.

Untuk itu ia berharap dengan adanya UU No. 17/2006ada perubahan dalam perilaku dan sikap, baik pejabatpabean itu sendiri maupun para pemakai jasa kepabeanan.Selain itu juga UU No.17/2006 ini diharapkan akan memper-mudah jajaran DJBC dalam menyongsong pembentukan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), sehinggacitra dan kinerja DJBC semakin baik.

TEKSTIL HASIL TEGAHAN petugas bea cukai.

PENGAWASAN DI PELABUHAN. Kegiatan pengawasan yang dilakukan dipelabuhan.

DOK. WBC

DOK. WBC

ifa

Page 9: Warta Bea Cukai Edisi 392

8 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

enurut UU No. 10/1995, kepabeanan adalah segalasesuatu yang berhubungan dengan pengawasanatas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerahpabean dan pemungutan bea masuk. Sedangkanberdasarkan UU No. 17/2006, kepabeanan adalah

segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean sertapemungutan bea masuk dan bea keluar.

Dalam UU No. 17/2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan, pengawasan yang dilakukan olehDJBC bertambah, diantaranya melakukan pengawasan lalu lintasbarang tertentu di dalam daerah pabean. Berdasarkan pasal 1butir 19, UU No. 17/2006, barang tertentu ada-lah barang yang ditetapkan oleh instansi tek-nis terkait sebagai barang yang pengangkut-annya di dalam daerah pabean diawasi.

Saat ditemui WBC dikantornya di bilanganpisangan baru, Jakarta Timur, Ketua Tim Pe-nyusunan Peraturan Pelaksanaan di BidangKepabeanan, Ibrahim Karim mengatakan, ke-luarnya pasal mengenai pengawasan peng-angkutan barang tertentu dikarenakan peme-rintah menyadari bahwa selama ini sering ter-jadi penyelundupan ekspor terhadap barang-barang tertentu, seperti kayu, rotan danbarang-barang bersubsidi seperti BBM danpupuk.

Tak hanya itu, tuntutan masyarakat dansaran dari anggota DPR yang melihat adanyakelemahan dalam pengawasan pengangkutanbarang tertentu di wilayah pabean, serta ba-nyaknya penyelundup dengan modus operan-di antar pulau yang dibebaskan oleh pengadil-an karena bukti yang ada dianggap tidak cu-kup kuat, juga menjadi salah satu alasan kelu-arnya pengawasan terhadap barang tertentu.

“Jika terhadap barang-barang tertentutersebut dijadikan objek pengawasan oleh

DJBC maka diharapkan, paling tidak, mampu menahan hinggake limit yang rendah untuk mengurangi penyelundupan eksporbarang tersebut,” katanya.

Lebih lanjut Karim menjelaskan, sebelum UU No. 10/1995terbit, DJBC mengenal pengawasan terhadap pengangkutanbarang antar pulau. Pada saat itu (1873) peraturan yangdigunakan adalah UU Tarif Indonesia atau Indische Tarief WetStaatsblad. Saat menggunakan Indische Tarief tersebut dan UUpelaksanaannya (Ordonansi bea atau Rechten OrdonnantieStaatsblad) yang terbit tahun 1882, semua pengangkutan barangdalam daerah pabean melalui laut, diawasi oleh Bea dan Cukai.Untuk itu, semua barang niaga yang diangkut melalui laut dalamdaerah pabean harus menggunakan dokumen AVI (Angivte VanInlading) atau pemberitahuan muat barang (PMB).

Dalam UU Indishe Tarief tersebut dikatakan, jika penggunajasa mengangkut barang misalnya kayu dari Makasar keSurabaya melalui laut, harus memiliki dokumen AVI. Sehingga,petugas bea cukai bisa mengontrol lalu lintas pengangkutan antarpulau tersebut. Jadi, dokumen bernama AVI tadi dibawa didalamkapal yang mengangkut kayu tadi hingga tiba di pelabuhantujuannya di Surabaya.

Jika kayu tersebut telah sampai di Surabaya, maka KantorBea Cukai di Surabaya wajib mengirimkan kembali dokumen AVItadi ke Kantor Bea Cukai tempat kayu tersebut dimuat, ditambahpemberitahuan bahwa kayu tersebut sudah sampai ke tujuannya.

“Sehingga, kontrol yang dilakukan walaupunmanual tapi sangat rijit,” kata Karim.

Lantas, kenapa pengawasan pengangkut-an barang antar pulau hilang setelah terbitnyaUU No. 10/1995? Karim menjelaskan bahwasaat ini Indonesia sudah menganut wawasannusantara, dimana seluruh daerah pabean In-donesia telah menjadi satu. “Dulu pada jamanBelanda, beberapa daerah di luar pulau Jawa,bukan merupakan daerah pabean Indoensiasehingga pengangkutannya dari satu tempatke tempat lain harus menggunakan dukumenAVI,” jelas Karim.

Karena konsep wawasan nusantara itulah,begitu UU No. 10/1995 diundangkan, makatidak layak lagi Bea dan Cukai mengontrolpengangkutan barang dalam daerah pabeanIndonesia. Tetapi, dengan terbitnya UU No. 17/2006, pengawasan terhadap pengangkutanbarang dianggap masih efektif untuk melindu-ngi, menghalangi dan mencegah penyelun-dupan ekspor tadi. Sehingga, dibuatlahperaturan mengenai pengawasan terhadappengangkutan barang tertentu.

Menurut pasal 4A, UU No. 17/2006, ayat(1) terhadap barang tertentu dilakukan penga-

PengawasanPENGANGKUTAN

BARANG TERTENTU

PENGAWASANTERHADAP BARANG

TERTENTU INI BUKANMERUPAKAN SUATU

BEBAN BAGIPEGAWAI BEA CUKAI

“”

UU No. 17/2006 tentang Perubahan Atas UUNo. 10/1995 tentang Kepabeanan

mengamanatkan pada Bea dan Cukai untukmelakukan pengawasan terhadap barang

tertentu. Setelah sebelumnya Bea dan Cukaipernah mengawasi pengangkutan barang antar

pulau, kini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC) mendapat tugas baru untuk melakukan

pengawasan terhadap barang tertentu.

IBRAHIM KARIM. Jika barang tertentudijadikan objek pengawasan oleh DJBCdiharapkan mampu menahan hingga kelimit yang rendah untuk mengurangipenyelundupan ekspor barang tersebut.

M

LAPORAN UTAMA

DOK. WBC

Page 10: Warta Bea Cukai Edisi 392

9WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

wasan pengangkutannya dalam daerah pabean. Ayat (2) instansiteknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan,memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barangtertentu kepada Menteri Keuangan.

“Jadi, kalau Menteri Kehutanan menganggap bahwa kayudan rotan merupakan barang yang sering diselundupkan, makaMenteri Kehutanan bisa meminta pada pemerintah supaya keduajenis barang tadi ditetapkan sebagai barang tertentu,” jelas Karim.

Kemudian, Menteri Kehutanan dapat mengirim surat padaMenteri yang membidangi perdagangan, agar barang beruparotan dan kayu tadi, ditetapkan sebagai barang tertentu. Setelahitu Menteri yang membidangi perdagangan akan meneruskanpermintaan tersebut kepada Menteri Keuangan. Lalu, Menteri Ke-uangan akan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai, misalnya terhitung mulai saat ini atau bulan depan, rotandan kayu merupakan barang tertentu sehingga pergerakkannyaperlu di awasi di dalam daerah pabean. Dalam hal ini, Menteriyang membidangi perdagangan bertindak sebagai mediator.

“Rencananya, orang yang mengangkut rotan dankayu wajib menggunakan dokumen pabean yangnamanya, ini baru rencana ya… pemberitahuanpengangkutan barang tertentu atau PPBT,” ujarnya.Mekanismenya, lanjut Karim, dokumen PPBT ikutmenyertai barang di atas kapal, mirip seperti doku-men AVI dulu.

Ia menerangkan, nantinya, terhadap barang-barangtertentu (misalnya kayu) yang dimuat di kantor pemuat-an (misalnya Kantor Bea Cukai di Papua), maka kayutersebut harus menggunakan dokumen PPBT denganmemberitahukan tujuan pengangkutannya (misalnyaSurabaya). Sebelum kapal berangkat, kantor pemuatansudah mengirim dokumen PPBT tersebut misalnyalewat fax ke kantor tujuan. Ketika kayu tersebut tiba ditempat tujuannya, maka harus melapor kembali ke kan-tor tujuan (misalnya Kantor Bea Cukai Surabaya). Kalaukayu tersebut tidak sampai ke tujuan (Surabaya), makapengirim barang yang berada di Papua, harusbertanggung jawab.

Selanjutnya, jika barang tertentu tersebut tiba dituju-an tapi setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyatajumlah barang berkurang, maka akan terkena sanksiadminstrasi sesuai pasal 8C, UU No. 17/2006, minimaldenda Rp. 5 juta dan maksimal Rp. 50 juta.

Bagaimana jika pengirimnya merupakan perusaha-an fiktif? Karim menjelaskan bahwa ada yang namanya

operasi intelijen. Jadi, saat pengirim barang tertentumenyerahkan dokumen PPBT, maka perusahaan sipengirim barang tersebut langsung di teliti, apakahmemiliki alamat yang jelas atau tidak.

Pengawasan tidak hanya dilakukan di kantorpemuatan dan pembongkaran tetapi juga di saat kapalberada diperairan. Jika petugas patroli bea cukaimeminta agar dokumen PPBT ditunjukkan tapi ternyatanakhoda kapal tidak bisa menunjukkan dokumentersebut, maka barang tertentu yang diangkut dalamkapal tersebut bisa ditegah petugas.

“Lalu, kalau ada kapal yang memiliki dokumenPPBT tapi coba-coba melenceng, misalnya arah kapalmalah menuju perbatasan negara, walaupun tidak bisakita tangkap, paling tidak kita bisa arahkan kapalnyauntuk kembali ke tujuannya,” terang Karim.

Menurutnya, pengawasan terhadap barang tertentuini bukan merupakan suatu beban bagi pegawai beacukai. Melainkan kewajiban dan tanggung jawabinstitusi Bea dan Cukai pada negara dan masyarakat,untuk mengawasi hasil hutan atau sumber daya alamlainnya, jangan sampai terkuras karena ulah manusiayang tidak bertanggung jawab. Apalagi selama inimereka dibiarkan bebas karena tidak ada mekanismeuntuk melakukan pencekalan.

Karim menjelaskan bahwa saat ini sudahdisiapkan rancangan peraturan pemerintah

mengenai barang tertentu dan rancangan peraturan MenteriKeuangannya. Ia juga menerangkan bahwa untuk merancangperaturan tersebut, harus melibatkan instansi teknis terkait,seperti Departemen Perdagangan, Perindustrian, Kehutanan,Pertanian, Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara.

Diperkirakan, pada bulan November 2007, kedua rancanganperaturan tersebut sudah selesai. Sebab, DPR memberikantugas pada pemerintah, agar seluruh peraturan pelaksana UUNo. 17/2006 harus selesai satu tahun setelah UU tersebutdiundangkan, tepatnya 15 November 2007.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada instansi terkaityang meminta pada Bea dan Cukai untuk menetapkan suatubarang menjadi barang tertentu karena peraturan pemerintah danperaturan Menteri Keuangannya belum keluar. “Karena belumada mekanismenya, sehingga mereka belum tahu bagaimanacaranya? Jadi, kalau PP dan Permenkeunya sudah keluar,barulah instansi terkait bisa meminta suatu barang ditetapkanmenjadi barang tertentu,” jelasnya.

KAYU SELUNDUPAN yang berhasil ditegah petugas bea cukai.

PENGANGKUTAN BARANG melalui pelabuhan.

ifa

DOK. WBC

DOK. WBC

Page 11: Warta Bea Cukai Edisi 392

10 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

asal 113B, UU No. 17/2006 merupakan pasal yangdiadop dari pasal 36A, UU No. 16/2000 tentangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Bunyidari pasal 113B adalah Apabila pejabat bea dan cu-kai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk

atau bea keluar tidak sesuai dengan undang-undang ini se-hingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara,pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentu-an peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pelanggaran pasal 113B yang berindikasi tindakpidana kepabeanan yang menyangkut pegawai DirektoratJenderal Bea dan Cukai, Menteri Keuangan dapat menugasi

unit pemeriksa internaldi lingkungan Departe-men Keuangan (Inspek-torat Jenderal), sehing-ga apabila setelah pe-meriksaan dinyatakansebagai suatu tindak pi-dana kepabeanan, ma-ka penyelesaian ataspelanggaran pasal ter-sebut secara otomatismelalui proses penyidik-an sebagaimana diaturdalam pasal 112 ayat(1) yang dilakukan olehPenyidik Pegawai Ne-geri Sipil (PPNS) Beadan Cukai.

Menurut Sutardi,Inspektur Bidang VII,Departemen Keuangan,untuk menguji apakahperhitungan atau pene-tapan pejabat tersebutterbukti mengakibatkan

belum terpenuhinya pungutan negara, maka harus dimintasuatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde). Apabila dikaji secara seksama,untuk dituntut berdasarkan pasal 113B, harus ada 2 (dua)akumulasi unsur delik. Pertama, pejabat bea dan cukai dalammenghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluarterbukti tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17/2006. Kedua, atas perhitungan atau penetapan pejabattersebut, terbukti mengakibatkan belum terpenuhinyapungutan negara.

Dengan demikian secara gramatical, apabila pejabat beadan cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masukatau bea keluar terbukti tidak sesuai dengan ketentuan dalamUU No. 17/2006, tetapi atas perhitungan atau penetapanpejabat tersebut tidak terbukti mengakibatkan belum terpe-nuhinya pungutan negara (dengan kata lain bahwa pungutannegara telah terpenuhi) maka terhadap pegawai tersebuttidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 113B.

APA KATA PFPD?Saat ditanya komentarnya mengenai pasal 113B, UU No.

17/2006 tentang sanksi bagi pejabat bea cukai yang salahdalam menetapkan dan menghitung nilai pabean, BudiKristanto, Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD)Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok mengatakanbahwa pasal tersebut bukan merupakan beban, bukan pulatantangan, tetapi meru-pakan suatu kewajibanyang harus dilaksana-kan. “Jadi, semua doku-men harus kita kerjakandengan benar dan se-suai dengan aturan ka-rena konsekuensi yangada sangat memberat-kan kita,” katanya.

Namun ia mengaku,dengan adanya pasal113B tersebut, sebagaiPFPD dirinya sepertiberdiri di dua sisi yangsulit. Pertama, PFPDmerupakan tempat ter-akhir untuk menentukanapakah barang yang diimpor bisa direleaseatau tidak. Sehingga,PFPD dituntut oleh mar-ket forces untuk bekerjadengan cepat untukmenghindari high cost.

TOOLSYANG

DISEDIAKANUNTUK

PFPD MASIHKURANG

“”

LAPORAN UTAMA

PengawasanPENETAPAN DAN

PENGHITUNGAN NILAI PABEAN

AGUS SJAFIIN PANE. Tools yangdisediakan untuk PFPD masih kurang.

TOTO DIRGANTORO. Kalau pun harusdilakukan cek harga pasar, pasar yangbagaimana yang menjadi patokan.

UU No.17/2006 masih menyisakan beberapapertanyaan, diantaranya seputar pasal 113B.Pasal ini terbilang cukup kontroversi karenapasal tersebut berisi sanksi bagi pejabat bea

cukai yang salah dalam menetapkan danmenghitung nilai pabean. Mungkin ada pegawai

yang mengurungkan niatnya untuk menjadiPFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen)karena khawatir dengan terbitnya pasal ini, tapi

tak sedikit yang terus maju.

PWBC/ATS DOK. WBC

Page 12: Warta Bea Cukai Edisi 392

11WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Kedua, PFPD harus mengamankan keua-ngan negara dengan keakuratan penetapannilai pabean yang dilakukan.

Agus Sjafiin Pane, PFPD KPU TanjungPriok menambahkan, pasal 113B tidak ha-nya terikat pada PFPD tapi juga pada peja-bat-pejabat bea cukai yang terkait denganproses penghitungan atau penetapan nilaipabean. Ia berharap, ada petunjuk pelaksa-naan yang lebih tegas lagi dari penerapanpasal 113B.

“Masalahnya, kalau kami salah menghi-tung atau menetapkan, apakah langsung divonis bersalah dan langsung kena pasal113B? Atau ada mekanisme lain? Mekanis-me lain ini yang kita harapkan merupakanjuklak dari pasal 113B ini. Maksudnya, kitamemiliki unit Audit dan P2. Kita semuaadalah satu unit. Sehingga, kalau PFPDmelakukan kesalahan dalam penetapan ni-lai pabean, apakah itu salah kami semua?Jadi, kalau kita salah harus bagaimana?Jangan sampai nanti kalau kita salah,langsung larinya kepada KPK dan lainnya,padahal kita sudah bekerja secara benardisini,” tandas Agus.

Ia mengaku, secara psikologis pasal 113B merupakanbeban bagi PFPD. Tapi kalau dalam pelaksanaanya didukungoleh tools tadi, beban psikologis itu bisa diminimalisir. “Tapikalau toolsnya sendiri tidak disiapkan sementara kita terusberjalan, terus terang pasti nanti akan ada PFPD yang stress.Itu yang kita khawatirkan,” katanya.

Saat ditanya apakah sanksi yang ditetapkan itu setelahdilakukannya audit atau pada saat kapan? Agus mengatakanbahwa untuk hal itu belum ada petunjuk pelaksanaan yangjelas. Menurutnya, perlu ada sharing jobs description, sehing-ga perlu adanya pemisahan siapa yang berbuat dan siapabertanggung jawab dalam penerapan pasal 113B tersebut.Sebab, proses importasi barang tidak hanya melibatkanPFPD, tetapi dimulai dari pemberitahuan pemasukan, gudang,pemeriksaan barang, penetapan nilai pabean, keluarnyaSPPB dan terakhir, audit.

DATA BASE HARGAAgar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, PFPD

harus ditunjang dengan data base harga yang lengkap. Budimenjelaskan, data base harga yang dimiliki Bea dan Cukaiterkadang tidak bisa menampung seluruhdata barang impor yang masuk. Kalau su-dah begitu PFPD menggunakan metode 6atau fleksibilitas metode 4 (deduksi) dalammenentukan nilai pabean.

“Jadi, untuk tahu harganya wajar atautidak, kita harus cek pasar dan hal itu me-makan waktu. Harga di pasar pun berbeda-beda. Itu salah satu kesulitan kami. Tapikita sudah punya standar sendiri yangdisebut dengan sistem multiplicator, dimanadengan rumus-rumus yang sudah ditentu-kan maka akan keluar nilai impor dalammata uang yang digunakan. Namun demiki-an, rumusan yang sudah baku ini perludisesuaikan lagi dengan berbagai macamtingkat pasar,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam melaksanakantugasnya, PFPD memiliki beberapa kendalayang terkait dengan penetapan atau peng-hitungan bea masuk/keluar. Pertama, ke-terbatasan data base harga. Kedua, keter-batasan waktu untuk melakukan survei ataucek pasar. Ketiga, keterbatasan biaya kare-na selama ini untuk melakukan cek pasar

pegawai harus mengeluarkan biaya sendiriuntuk transportasi, bahkan terkadang harusmerogoh kocek sendiri untuk membeli ba-rang tersebut sebagai bukti bahwa barangitu harganya sekian.

Ia menyadari bahwa selama melaksa-nakan tugas sesuai ketentuan, ia tidakperlu merasa takut. “Tapi, sejalan denganwaktu kami merasa bahwa tools yang di-sediakan untuk PFPD dalam hal ini, masihkurang. Misalnya, kendala untuk menerap-kan P-01/BC/2007, adalah masih belumlengkapnya komoditi yang masuk dalamdata base harga,” tandas Agus.

Budi menjelaskan, dalam satu hari rata-rata dokumen yang singgah ke meja satuorang PFPD sekitar 8 dokumen. Idealnya,satu orang PFPD memegang 5 – 6 doku-men sebab, terkadang dokumen belumdapat diputuskan nilai pabeannya pada hariitu juga karena harus melakukan cek kelapangan dan sebagainya. Untuk KPUTanjung Priok, saat ini PFPD yang bertugasmasih gabungan antara PFPD yang lama(sekitar 70 orang) dan PFPD KPU (17orang).

Menurut Agus, jumlah importir high risk (biasanya importirumum, tapi ada beberapa juga yang merupakan importirproduser dan terdaftar) mencapai 30 persen dari seluruh PIByang masuk. Untuk itu ia berharap perlu banyaknyasosialisasi ke market forces dalam rangka pelaksanaan UUNo. 17/2006. “Sehingga, pada saat market forcesmenyerahkan dokumen atau berinteraksi dengan kita, kitabisa nyambung,” tambah Agus.

NILAI TRANSAKSISaat ditanya adanya keluhan dari importir umum yang

nilai transaksinya ditolak dan PFPD langsung menetapkandengan metode ke 6, Agus menjelaskan, dalam P-01terdapat beberapa komoditi yang harganya tercantum dalamdata base harga dengan selisih harga sebesar 5 persen.Kalau nilai transaksi importir tidak masuk atau tidak terdaftardalam data base harga, maka metode 1 (nilai transaksi)langsung gugur dan PFPD harus menggunakan metodeberikutnya, begitu seterusnya. Demikian pula jika importirtersebut termasuk high risk, metode 1 pun langsung gugur.

Masalahnya, lanjut Agus, seringkali metode 2 hingga 5(barang identik, barang serupa, deduksi,komputasi-red) tidak ada. Sehingga,terpaksa metode yang digunakan adalahharga pasar atau metode 6 atau fleksibilitasmetode 4 (deduksi). Dengan sendirinya,harga pemberitahuan importir akan naikkalau menggunakan harga pasar.

Agus menolak jika dibilang tidak fairdalam menetapkan nilai pabean. Pasalnya,fair atau unfair, tergantung dari dokumenyang diajukan importir. “Kalau memangbenar ia membeli dan membayarnyadengan benar dan dokumennya tidak dibuat-buat, saya yakin pasti hargapemberitahuannya diterima,” tandas Agus.

Budi menambahkan, untuk importir jalurhijau, kebanyakan mengimpor barang yangsama dan core bisnisnya jelas. Sedangkanimportir umum, biasanya mengimpor ba-rang yang berbeda-beda. Hampir sebagianbesar importir umum menggunakan hargaborongan. Oleh sebab itu, Bea dan Cukaiharus memberikan sosialisasi pada importiragar tidak lagi menggunakan hargaborongan dan mendeclare harga sesuai

BUDI KRISTANTO. Pasal 113B bukanmerupakan beban, bukan pula tantangan,tetapi merupakan suatu kewajiban yangharus dilaksanakan.

WIDIJANTO. Umumnya, pejabat bea cukaimenetapakan nilai pabean denganmenggunakan metode 6 (harga pasar)karena metode 2 - 5 sulit dilakukan jika nilaitransaksi importir diragukan.

WBC/IFA

WBC/ATS

Page 13: Warta Bea Cukai Edisi 392

12 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

dengan harga sebenarnya.Lebih lanjut Budi

menjelaskan, untuk barangyang sama, penetapanyang dilakukan PFPD tidakmungkin berbeda-beda.Karena, disamping meng-gunakan data base harga 1(data base yang ditetapkanoleh Kantor Pusat) untukuji kewajaran, PFPD jugamenggunakan data baseharga 2 (harga yang per-nah di tetapkan sebelum-nya oleh kantor pelayanan)untuk tes value. Kedua-du-anya memberikan dispen-sasi 5 persen untuk meng-atasi jika ada gejolak dipasar. “Jadi, kalau atas ba-rang yang sama tidak ter-dapat notul, maka peneta-pan tersebut akan menjadiacuan bagi penetapan se-lanjutnya. Data base hargaitu sendiri secara otomatisterus di up date,” katanya.

Kalau memang ternyataharus dilakukan tes pasar,lanjut Budi, ia berharapagar dibentuk suatu tim yang khusus melakukan tes pasar.Tes pasar ini pun tidak hanya dilakukan di satu tempat tapi dibanyak tempat. “Jadi, bukan PFPD yang harus keluarmengecek pasar. Sehingga hal itu bisa menghemat waktu,”kata Budi.

Selain melalui pasar, mengecek harga juga bisa dilakukanlewat internet untuk menghemat waktu. Hanya saja, tambahAgus, saat ini komputer yang digunakan di KPU TanjungPriok langsung link pada hub atau konsul utama data basePDE. Sehingga, komputer yang ada di KPU hanya bisamengakses atau diakses melalui hub. “Jadi, kalau inginmenggunakan internet, berarti kita harus mengambil salurandari luar. Kalau mau modal sendiri, kita beli laptop sendiri, itukan high cost,” tandas Agus.

Budi yang kerap melakukan browsing di internet untukmencari harga pasar suatu barang mengatakan bahwainternet biasanya hanya menampilkan profil barang saja,tidak mencantumkan harga. Selain itu, prosedur untukmengetahui harga barang berbelit-belit, diantaranya harusmemasukkan nomor account terlebih dahulu. Tentu saja haltersebut kembali memakan waktu.

Agus menambahkan, sebelumnya DJBC pernah linkdengan konsul Bea dan Cukai di luar negeri. Tetapi hal itudilakukan hanya untuk menguji kewajaran saja. “Sekarang,dengan P-01 kita sudah diberi guidance, apa yang harusdilakukan untuk uji kewajaran? yakni 5 persen dari data baseharga,” tambahnya.

Lantas, apakah antar world customs bisa dijalinkerjasama untuk mengetahui data harga suatu barang? Budimenjelaskan, hal itu bisa saja terjadi. Namun, biasanya harusmelewati birokrasi yang panjang, sementara pegawai hanyapunya waktu 3 hari untuk menetapkan nilai pabean. Untuk ituBudi berharap, dengan berjalannya KPU, PFPD dapatbekerja lebih nyaman, dengan remunerasi yang cukup danaturan yang lebih diperjelas.

PASAL ABU-ABUSaat ditemui WBC di kantornya, Toto Dirgantoro, Ketua

Kepelabuhanan dan Kepabeanan, Dewan Pemakai JasaAngkutan Laut Indonesia (Depalindo) mengatakan, ketika UUNo. 10/1995 masih berlaku, nilai pabean adalah nilaitransaksi, sepanjang transaksi itu benar dan dapat dibuktikan

dengan dokumen dan didukung dengan invoice yang sebe-narnya. Tetapi kenyataannya, pejabat bea cukai kerapmenetapkan nilai pabean tersebut dengan menggunakanmetode lain, bukan berdasarkan nilai transaksi.

Toto menyarankan agar customs jangan langsung menge-nakan notul tanpa melakukan cek terlebih dahulu apakahbarang tersebut nilai transaksinya benar. Kalau pun harusdilakukan cek harga pasar, pasar yang bagaimana yang men-jadi patokannya? Sebab, harga barang di suatu pasar belumtentu sama di pasar lainnya. “Jadi, kalau bea cukai sudahpunya daftar barang dengan bea masuk yang harus dibayarsekian, maka nilai pabean sudah tidak berlaku lagi dan kalaumemang nilai pabean sudah tidak berlaku lagi maka tidakusah lagi kami disuruh bikin invoice,” tandas Toto.

Untuk itu ia berharap agar Bea dan Cukai dapatmemanfaatkan petugas bea cukai yang ada di negara lain tempatbarang tersebut berasal, untuk melakukan pengecekankebenaran harga barang tersebut. Melalui bea cukai di negaraasal barang tersebut, DJBC bisa bertanya pada produsen barangtersebut berapa harga barang itu melalui email. Dengandemikian, DJBC memiliki estimasi harga yang diberikan olehmasing-masing perwakilan customs di luar negeri.

Saat ditanya mengenai UU No. 17/2006 dimana terdapatpasal pengenaan sanksi bagi pegawai yang salah dalammenetapkan dan memutuskan nilai pabean, Toto mengatakanbahwa pasal tersebut merupakan pasal abu-abu karenapembuktian nilai pabean tidak mudah. Ia berharap, denganadanya sanksi tersebut pejabat bea cukai tetap berani dalammengambil keputusan.

“Tetapi, pasal 113B merupakan sanksi bagi pejabat beacukai yang salah dalam melakukan penetapan hinggamengakibatkan kerugian pada negara. Lantas, bagaimanajika mengakibatkan kerugian pada pengusaha, apakahpejabat tersebut juga dikenakan sanksi ?” tanya Toto.

Menurut Toto, kalau berbicara tentang kesetaraan, tentupejabat bea cukai yang merugikan pengusaha harus dikena-kan sanksi. Tetapi sanksi tersebut nantinya dapat menimbul-kan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pejabat akanberhati-hati dalam menetapkan nilai pabean. Kemungkinankedua, pejabat tidak berani melakukan pekerjaannya karenanilai pabean merupakan kondisi yang sangat rawan.

Oleh sebab itu Toto menyarankan agar setiap kebijakan

DATA BASE HARGA. Kendala untuk menerapkan P-01/BC/2007, adalah masih belum lengkapnya komoditi yangmasuk dalam data base harga.

DOK. WBC

LAPORAN UTAMA

Page 14: Warta Bea Cukai Edisi 392

13WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

engawasan di bidang audit adalah salah satubentuk pengawasan terhadap kegiatankepabeanan yang dilakukan setelahdiselesaikannya formalitas pabeanannya ataudikenal dengan post clearance audit.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan bea dancukai dalam hal audit adalah dengan cara melaksanakanaudit terhadap buku, catatan, dokumen dan surat sertaketersediaan barang. Menurut Direktur Audit, ThomasSugijata, memang dalam undang-undang yang lama,pengertian audit kepabeanan belum ada. Hanya saja,dalam penjelasan pasal 86 secara ringkas telahdijelaskan apa itu audit di bidang kepabeanan. Seiringperjalanan waktu, customs audit (audit kepabeanan) initelah menjadi salah satu terminologi sebagaimana halnyatax audit (audit perpajakan).

“Jadi, di undang-undang yang baru ini kita hanyamemasukkan terminologi customs audit (auditkepabeanan) dan mempertegas kembali pengertiannyasehingga menjadi jelas apa itu audit kepabeanan,”imbuhnya.

Ia melanjutkan, pada dasarnya, latar belakang auditkepabeanan ini merupakan konsekuensi daridiberlakukannya, sistem self assessment, ketentuan nilaipabean berdasarkan nilai transaksi serta pemberianfasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan,pengembalian, atau penangguhan bea masuk yang hanyadapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluardari kawasan pabean.

yang dikeluarkan Bea dan Cukai, dipikirkan secaramendalam dan matang, untuk kemudian disosialisasikanke seluruh pegawai bea cukai. Setelah itu kebijakantersebut disosialisasikan pada masyarakat dan penggunajasa. Hal itu untuk menghindari terjadinya benturan antarapetugas dan pengguna jasa di lapangan.

NILAI TRANSAKSI YANG BAGAIMANA YANG DITERIMA?Ditemui di Sekretariat GAFEKSI (Gabungan Forwarder

dan Ekspedisi Indonesia), M. Nur Said, Wakil Ketua Wila-yah Koordinator Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanandan Bidang Perdagangan GAFEKSI mengatakan, sanksibagi pejabat bea cukai yang menghitung dan menetapkannilai pabean yang tertuang dalam amandemen UUKepabeanan itu berkaitan dengan dokumen BCF 2.7.

BCF 2.7 merupakan risalah yang harus dibuat olehpejabat bea cukai yang menghitung dan menetapkan nilaipabean. Sehingga, pada saat pejabat tersebutmenetapkan nilai pabean, apakah itu terkena notul atautidak, maka pejabat tersebut harus membuat risalah.Pembuatan risalah tersebut sangat penting sebagaipertanggungjawaban pejabat yang menetapkan danmenghitung nilai pabean. “Dulu, risalah itu tidak ada, tapisejak ada P-01/BC/2007 yang berlaku mulai 1 Maret2007, semua PFPD harus membuat risalah. Gunanyaapa? Untuk naik banding kalau ada importir yangkeberatan,” kata Nur Said.

Prinsipnya, lanjut Nur Said, Kalau pejabat bea cukaimengakibatkan kerugian pada negara saat menetapkandan menghitung nilai pabean, dapat dikenakan sanksi.Tetapi, jika pejabat tersebut merugikan pengusaha dalammenghitung dan menetapkan nilai pabean, apakahpejabat tersebut terkena sanksi?

Widijanto, Ketua Bidang Kepabeanan GAFEKSImenambahkan, sebenarnya peraturan mengenai nilaipabean tidak memberikan kepastian hukum padapengusaha. “Kalau pengusaha merasa keberatan denganpenetapan yang dilakukan pejabat bea cukai danmelakukan banding, kemudian oleh pengadilan pajakpengusaha tadi menang, apa sanksi bagi pejabat yangmenetapkan nilai pabeannya? Sementara pemilik barangsudah dirugikan karena harus mengeluarkan cost yangbesar dan waktu yang panjang hingga ke pengadilanpajak?” tanya Widijanto.

Untuk itu, lanjut Widijanto, harus ada sanksi bagi peja-bat yang menyebabkan kerugian pada pengusaha jika sa-lah dalam menghitung dan menetapkan nilai pabean.Sanksinya bukan hanya administrasi, tetapi juga bisa be-rupa ganti rugi dan lainnya. Hal itu bertujuan agar pejabatbea cukai tidak seenaknya dalam menetapkan nilai pabean.

Ia menambahkan, pada umumnya pejabat bea cukaimenetapakan nilai pabean dengan menggunakan metode6 (harga pasar) karena metode 2 - 5 sulit dilakukan jikanilai transaksi importir diragukan. Dalam peraturan yangada, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa nilaitransaksi dapat diterima apabila terpenuhinya persyaratannilai transaksi. “Tapi kenapa Bea Cukai tidak mengguna-kan persyaratan itu? Kenapa harus ada metode 1 - 6?Kalau Bea Cukai menganggap persyaratan nilai transaksi-nya itu kurang berbobot, tambahkan saja supaya bisaditerima nilai transaksinya. Jadi sebenarnya nilai transaksiyang bagaimana yang bisa diterima?” tanya Widijanto.

Nursaid menambahkan, dengan situasi jaman yangsemakin modern, saat ini pengecekan harga barang kesupplier di luar negeri (metode komputasi) sudah bisadilakukan melalui email. Tetapi kendalanya, kalau pejabatbea cukai sering melakukan metode komputasi tersebut,maka eksportir/supplier di luar negeri bisa ‘bekerjasama’dengan importir di Indonesia. “Jadi, bagaimanapunbagusnya peraturan, itu tergantung dengan orang yangmelaksanakan peraturan tersebut, the man behind thegun,” tandasnya. ifa

PengawasanDI BIDANG

AUDITDalam UU yang lama (UU No. 10/1995),

pengertian audit kepabeanan belum ada, hanyasaja dalam penjelasan pasal 86 secara ringkas

telah dijelaskan apa itu audit di bidangkepabeanan. Namun seiring dengan waktu,

customs audit (audit kepabeanan) telahmenjadi salah satu terminologi sebagaimanahalnya tax audit (audit perpajakan). Sehingga,

UU No. 17/2006 hanya memasukkanterminologi customs audit dan mempertegas

kembali pengertiannya.

P

PENGENAANSANKSI DALAM

PASAL 86A,DIMAKSUDKAN

UNTUKMENIMBULKAN

EFEK JERA

“”

Page 15: Warta Bea Cukai Edisi 392

14 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Ada tiga tahap dalam melaksanakanaudit kepabeanan, yang pertama adalahtahap perencanaan. Tahap perencanaandilakukan dengan cara menganalisisdata untuk menentukan objek audit yangakan di audit. Penentuan objek audit inidilakukan secara terencana dan dilaku-kan setiap 6 bulan sekali yang tertuangdalam Daftar Rencana Objek Audit(DROA). Selain penentuan audit dilaku-kan dalam DROA, penentuan audit jugadilakukan berdasarkan rekomendasi dariunit lain seperti unit P2 atau masyarakat.

Tahap kedua adalah pelaksanaan.Tahap pelaksanaan dimulai dengan pener-bitan surat tugas atau surat perintah danaudit lapangan. Audit lapangan (field audit)dilakukan diperusahaan yang diaudit yangdimulai dengan tahap perkenalan,mempelajari struktur pengendalian intern,pengumpulan data yang diperlukan, sertamelakukan stock opname jika diperlukan.Hasil audit lapangan ini di-tuangkan keda-lam Kertas Kerja Audit (KKA) yang selanjut-nya sebagai dasar penerbitan daftar temu-an sementara (DTS).

Daftar temuan sementara tersebutdiajukan ke perusahaan untuk dimintatanggapannya. Atas DTS tersebut, perusahaan dapatmenyetujui seluruh DTS dengan menandatangani lembarpersetujuan DTS, dapat menyetujui sebagian, atau dapatmenolak seluruh DTS. Atas DTS yang tidak disetujui olehperusahaan selanjutnya akan dilakukan pembahasanakhir (closing conference).

Tahap ketiga adalah pelaporan. Setiap audit kepabeananselalu diakhiri dengan penerbitan Laporan Hasil Audit (LHA).

LHA disusun berdasarkan lembar persetu-juan DTS atau hasil pembahasan akhir.LHA berisi rekomendasi-rekomendasi timaudit seperti rekomendasi penagihan ataskekurangan pembayaran pungutan nega-ra, rekomendasi kelebihan pembayaran pu-ngutan negara, atau juga berupa rekomen-dasi perbaikan sistem perusahaan.

Penyusunan objek audit kepabeanantersebut dilakukan secara terencana danperiodik, yakni setiap 6 bulan sekaliyang tertuang dalam DROA. Adapunpelaksanaan auditnya disesuaikandengan rencana yang terdapat dalamDROA karena setiap DROA terdapattarget waktu pelaksanaan audit.

Sedangkan untuk pelaksanaan auditterhadap suatu perusahaan, belum tentudilakukan secara periodik. Hal inidikarenakan keterbatasan dana dansumber daya manusia (auditor).Sementara objek audit yang harusdiaudit sangat banyak sehingga auditterhadap suatu perusahaan belum dapatdilaksanakan secara periodik.

TIDAK ADA PERBEDAANSaat dikonfirmasi mengenai perbeda-

an antara UU No. 10/1995 dan UU No. 17/2006 mengenaikewajiban pembukuan dan penyimpanan buku, catatan,dokumen dan surat yang bertalian dengan impor danekspor, Thomas mengatakan bahwa tidak ada perbedaan.Yang ada hanya terjadi rekonstruksi pasal.

Kalau dalam pasal 49 UU No. 10/1995 kewajiban pem-bukuan dan penyimpanan tercantum dalam satu pasal,sedangkan dalam UU No. 17/2006 dipecah menjadi dua

pasal yakni pasal 49,khusus mengenaikewajiban menye-lenggarakan pembu-kuan. Sedangkankewajiban penyimpa-nan buku, catatan,dokumen dan suratyang bertalian de-ngan impor dan eks-por dimasukkan da-lam pasal 51 ayat 3.

Thomas mengakupada awalnya memangbanyak dijumpai pe-ngusaha yang meno-lak atau mempersulituntuk menyerahkanlaporan keuangan,buku, catatan, doku-men, surat, termasukdata elektronik dalampelaksanaan audit.Namun, seiringdengan perkembang-annya, saat inihampir tidak dijumpailagi pengusaha yangberbuat demikian.

“Mereka menyada-ri bahwa audit kepa-beanan merupakankewenangan petugasbea cukai. Justru ter-kadang dijumpai ter-jadinya penyimpang-

THOMAS SUGIJATA. Adanya pengenaansanksi atas kesalahan pemberitahuan jumlahdan/atau jenis (pasal 86A), dimaksudkanuntuk menimbulkan efek jera bagi perusahan.

AUDITOR. Bentuk pengawasan yang dilakukan bea dan cukai dalam hal audit adalah dengan cara melaksanakan auditterhadap buku, catatan, dokumen dan surat serta ketersediaan barang.

DOK. WBC

DOK. WBC

LAPORAN UTAMA

Page 16: Warta Bea Cukai Edisi 392

15WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

an di internal perusahaan setelah adanya audit yangdilakukan oleh auditor bea dan cukai,” imbuhnya.

Dalam prakteknya, sejak UU No. 10/1995 diterapkan,masih banyak perusahaan yang tidak menyelenggarakanpembukuan. Hal ini sangat menyulitkan DJBC dalammelaksanakan audit kepabeanan terhadap perusahaantersebut. Salah satu penyebab banyaknya perusahaanyang tidak menyelenggarakan pembukuan ini adalahkarena terlalu ringannya sanksi bagi perusahaan yangtidak menyelenggarakan pembukuan.

Oleh sebab itu, lanjut Thomas, pada UU No. 17/2006,sanksi akibat tidak menyelenggarakan pembukuan inidiperberat dari Rp 5 juta menjadi Rp 50 juta. Hal inidimaksudkan agar dapat menjadi efek jera bagiperusahaan.

Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya tidak adaperbedaan kewenangan tim audit bea dan cukai dalamUU No. 10/1995 dan UU No. 17/2006. Dalam UU No. 17/2006, kewenangan tersebut hanya diperjelas. Bukanuntuk memperluas kewenangan tapi justru untukmembatasi dan memperjelas mengenai kewenangan timaudit bea dan cukai.

Dalam prakteknya, kesalahan jumlah/atau jenis seringdijumpai dalam audit kepabeanan namun tidak dikenakansanksi administrasi. “Adanya pengenaan sanksi ataskesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenissebagaimana dimaksud dalam pasal 86A, dimaksudkanuntuk menimbulkan efek jera sehingga perusahan tidakmengulangi kesalahan tersebut,” imbuh Thomas.

Pada dasarnya, audit kepabeanan bertujuan untukmenilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuanperundang-undangan di bidang kepabeanan. Dalam haltim audit menemukan adanya kekurangan pembayaranbea masuk, jika audit tersebut dilakukan oleh Direktorat

Audit, maka tim audit merekomendasikan ke KantorWilayah DJBC untuk memerintahkan Kantor PelayananBea dan Cukai di bawah pengawasannya untuk melaku-kan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk.

Sedangkan jika audit dilakukan oleh Kantor Wilayahmaka tim audit merekomendasikan ke Kantor PelayananBea dan cukai dibawah pengawasannya untuk melakukanpenagihan kekurangan pembayaran bea masuk.

Dengan demikian, audit kepabeanan tidak mengaturtersendiri mengenai tata cara penagihan kekuranganpembayaran bea masuk. “Mengenai kekurangan pemba-yaran bea masuk, tim audit mengikuti tata cara penagihankekurangan pembayaran bea masuk,” ujar Thomas.

Lantas, apa perbedaan antara audit investigasidengan audit kepabeanan? Thomas menjelaskan bahwaaudit investigasi sebenarnya merupakan bagian dari auditkepabeanan. Audit investigasi adalah audit kepabeananyang dilakukan secara investigasi untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakpidana kepabeanan yang diatur dalam undang-undang.

“Jadi, audit investigasi ini dilakukan untuk mendukungkegiatan penyidikan yang dilakukan unit penindakan danpenyidikan (P2),” tambahnya.

Ia mencontohkan pada saat unit P2 melakukanpenangkapan atas kontainer perusahaan penerimafasilitas kawasan berikat. Untuk mendukung penyidikanatas tangkapan P2 tersebut, maka unit audit melakukanaudit investigasi atas perusahaan tersebut untuk mencaribukti-bukti pendukung atas tindak pidana kepabeanan.

Di akhir wawancara Thomas berharap, dengan diter-bitkannya UU No. 17/2006, khususnya untuk pengawasanaudit kepabeanan kedepan, agar audit kepabeanan dapatberjalan dengan efektif dan efisien serta berdaya gunadan berhasil guna.

KAWASAN BERIKAT. Salah satu penyebab banyaknya perusahaan yang tidak menyelenggarakan pembukuan karena terlalu ringannya sanksi bagiperusahaan yang tidak menyelenggarakan pembukuan.

DOK. WBC

ifa

Page 17: Warta Bea Cukai Edisi 392

16 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Salah satu tugas DJBC adalah melakukan pengawasan.Apa yang dimaksud dengan pengawasan tersebut?

Pengawasan merupakan salah satu fungsi Bea dan Cukaidisamping pelayanan. Pengawasan merupakan bentukkontrol yang dilakukan oleh salah satu fungsi/bagian di Beadan Cukai untuk meneliti apakah pelayanan itu telah dilaku-kan sebagaimana mestinya. Artinya, apakah pekerjaan yangdilakukan di front line, termasuk di lapis berikutnya, sudah se-suai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga orangbekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagaimana pandangan Bapak tentang fungsipengawasan yang dilaksanakan oleh DJBC?

Berbicara mengenai pengawasan, ada kendala-kendala yangkita hadapi. Untuk mengawasi orang misalnya importir, pejabatbea cukai dan sebagainya, itu sudah jelas ada aturannya. Tetapikalau kita berbicara mengenai area, misalnya kawasan pabean,akan timbul pertanyaan, apakah bea cukai sekarang masihkonsisten dengan best practices international yang mengatakanbahwa kawasan pabean itu steril. Steril dalam pengertianterminologi bea cukai adalah orang tidak boleh sembaranganmasuk ke dalam kawasan pabean karena di tempat itu adabarang yang belum membayar bea masuk atau pungutan lainnyadan berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai.

Seperti contoh, pelabuhan Tanjung Priok, kondisinya saat inimembuat pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai menjadisulit. Semua orang tumpah ruah di pelabuhan Tanjung Priok,pelabuhan penumpang dan barang pun menyatu, ditambah lagidengan padatnya lalu lintas barang. Itu tantangan yang harusdijawab oleh Bea dan Cukai. Kalau pelabuhannya tertib, kita bisamelaksanakan tugas pabean dengan baik.

Kemudian dalam melakukan pemeriksaan barang,bagaimana pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai? Apayang diawasi? Siapa yang mengawasi? Sekarang ini tidakjelas. Untuk itu perlu diatur ulang batasan-batasan tentangdimana kewenangan Bea dan Cukai dalam melakukanpengawasan. Terutama pada kawasan pabean yang agakruwet, karena areanya sudah terlalu ruwet.

Kalau kita berbicara mengenai penyelundupan, apakahdefinisi penyelundup dalam UU No. 17/2006 merupakankategori tindak pidana berat?

Penyelundupan memang termasuk tindak pidana yangancaman hukumannya berat karena ada batas minimum sanksi.Jadi, pada waktu itu kita mohon ke DPR untuk dibuat suatu

terminologi hukuman paling tinggi/lama. Tapi DPR keberatan danmengajukan sanksi minimum 2 tahun pidana. Namun, setelahkita memberitahukan kondisi di lapangan maka hukumannyaditambah. Sehingga timbul pasal 102B yang menyatakan sanksiminimum 5 tahun dan maksimal 20 tahun pidana.

Jadi, pada waktu itu Pansus DPR meminta dibuatkanpasal khusus. Kalau penyelundupan itu menyebabkanrusaknya sendi-sendi perekonomian negara maka sanksinyaminimum 5 tahun. Jadi, masalah penetapan sanksi minimalini dibuat sangat singkat sekali di DPR, mungkin beberapasaat saja dalam merumuskan pasal ini.

Menurut saya, pasal ini merupakan pesan dari pimpinansidang Pansus di DPR, agar kita melakukan pengawasandengan hati-hati. Tapi ini merupakan pasal yang sulit dibukti-kan karena memerlukan pembuktian materil. Siapa yang me-nentukan bahwa perbuatan importasi barang atau penyelun-dupan itu sudah mengakibatkan rusaknya sendi-sendiperekonomian negara? Apakah institusi? Tenaga ahli? Atauapa? Dan bagaimana menghitungnya? Kan harus spesifik.Ketika itu kesepakatan tidak sampai pada tahap itu. Tapikemungkinan pengadilan yang akan memutuskan hal itu.

Mengenai penetapan sanksi minimal, apakah hal itutidak melampaui kewenangan hakim?

Dalam perdebatan di sidang, memang kita sudah ungkapkanagar law making process itu jangan dikaitkan dengan lawenforcement, apakah orang itu akan dihukum atau dibebaskan,itu merupakan hak hakim. Tetapi pendapat yang muncul waktu itu,pembatasan ini merupakan suatu bagian dari law making itusendiri. Jadi mereka punya kewenangan dengan pembatasantersebut. Hal ini bukan hanya terdapat pada UU Kepabeanan sajatapi juga di undang-undang lainnya, seperti pada UU Tipikor jugaterdapat batasan minimal sanksi.

Jadi, hakim itu punya kewenangan sendiri, apakah iamembebaskan atau menghukum, itu kan tergantung pembuktiandi sidang. Kalau terbukti bersalah maka akan dihukum. Kalauternyata dihukumnya dibawah sanksi minimal, itu saya tidaktahu… tapi saya kira kalau terbukti bersalah maka langsungdikenakan sanksi, paling rendah sanksi minimal.

Dalam pasal 102 butir h, UU No. 17/2006, salah satukategori melakukan penyelundupan adalah jika dengansengaja memberitahukan jenis/jumlah barang imporsecara salah. Apa yang terjadi jika kasusnya terhadapbarang penumpang, dimana karena ketidaktahuannya

Cyrus Fidelis SidjabatKEPALA KANTOR WILAYAH XII DJBC JAWA TIMUR II, MALANG

Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selainmelakukan pelayanan. Dalam UU No. 17/2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10/1995

tentang Kepabeanan, terdapat beberapa pasal yang berisi upaya Direktorat JenderalBea dan Cukai (DJBC) dalam meningkatkan fungsi pengawasannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan DJBC yang terdapatdalam amandemen UU Kepabeanan, berikut wawancara redaktur WBC, Ifah Margaretta dan

Fotografer, Andy Tria Saputra, dengan Cyrus Fidelis Sidjabat, Kakanwil XII DJBC Jawa Timur II yangjuga merupakan Anggota Tim Penyusun Peraturan Pelaksanaan di Bidang Kepabeanan.

“Pengawasan yang Bagaimanayang Harus Dilakukan DJBC?”

WAWANCARA

Page 18: Warta Bea Cukai Edisi 392

17WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

penumpang tidak mendeclare barangbawaannya sehingga dikenakandenda minimal Rp 50 juta.Apakah itu adil?

Jadi, sebenarnya ada 2 hal didalam pasal 102 yang memerlukanpembuktian materil antara lain butire dan h. Kalau untuk butir yanglainnya lebih mudahpembuktiannya. Di dalam hukum,ada asas dimana orang bukandihukum karena kebodohannya,tapi karena kesalahannya. Jadi,kalau dia tidak tahu dan tidak adaunsur sengaja, maka wajib bagikita untuk memberitahukan.Perbuatan tersebut masih dapatdikategorikan pelanggaran.

Apakah pembuktian materiltersebut nantinya di atur dalamjuklak tertentu?

Pembuktian itu sendiri sebenarnyatidak bisa diatur walaupun bisadibuatkan semacam guidance, tetapitidak bisa diatur karena penyidikan ituberhubungan dengan seni, jadi kalaudibikin aturannya justru akan kaku. Jadi,semuanya tergantung pada kemampuanpenyidik. Penyidik perlu pengalaman,membaca teori, sehingga ia bisamempunyai pengetahuan yang tepat dandapat mengetahui apakah penumpang itumemang benar-benar memang tidak tahu atausengaja pura-pura tidak tahu.

Berbicara mengenai barang tertentu, apayang melatarbelakangi keluarnyapengawasan yang dilakukan Bea danCukai terhadap barang tertentu?

Ada kondisi tertentu dimana banyak orang yangmengaku hendak mengirim barang antar pulau, tetapiketika tiba di perbatasan, barang tersebutternyata dibawa keluar negeri. Jadi,tidak bisa dilakukan kontrol,apakah barang itu antarpulau atau untuk diekspor. Sehingga,beberapa institusimeminta agarhal ini diatur,mereka memin-ta Bea dan Cu-kai menga-wasi ba-rang ter-tentuterse-but.

17WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Page 19: Warta Bea Cukai Edisi 392

18 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Namun demikian, masalahnya adalah Kantor Bea danCukai yang ada di seluruh Indonesia jumlahnya hanya sekitar150 kantor. Sementara titik pengawasan tidak terhitungbanyaknya. Itu kesulitan kita, makanya kita akan menyusunperaturan perundangannya dalam hal pengawasan itu sepertiapa. Yang perlu ditekankan disini adalah, Bea dan Cukaihanya melakukan pengawasan pengangkutan. Jadi, apakahbarang itu ditentukan sebagai barang yang diawasi ataubarang tertentu itu bukan urusannya Bea dan Cukai.

Jadi, nanti akan kita spesifikasi, apakah Bea dan Cukaibertugas mengawasi pengangkutan melalui pelabuhan keciljuga atau hanya dari tempat-tempat tertentu. Tetapi, yangmendapat perhatian lebih dari kita adalah pengiriman daritempat-tempat tertentu yang dekat dengan perbatasannegara, misalnya dari Belawan mau dikirim ke Kalimantan, itukan melewati batas laut negara.

Lantas, apakah peraturan pelaksana perundang-undangan mengenai barang tertentu sudah selesai?

Belum, tapi tahun ini harus selesai, maksimal bulanNovember 2007 harus selesai, setahun setelah amandemenUU Kepabeanan terbit.

Apakah pengawasan terhadap barang tertentu inimerupakan tambahan kerja bagi Bea dan Cukai?

Itu jelas, sebenarnya sejak Inpres No. 4 tahun 1985, peng-awasan antar pulau sudah bukan merupakan bagian tugasdari Bea dan Cukai. Tapi sekarang kita harus mengawasibagian negara kita yang berbatasan dengan luar negeri danitu sangat sulit. Sarana yang kita miliki pun terbatas.

Berbicara mengenai pasal 113B UU No. 17/2006tentang sanksi bagai pejabat bea cukai yang salahdalam menetapkan nilai pabean. Apa yang mendasarikeluarnya pasal tersebut?

Ini sebenarnya suatu aturan yang memaksa agar petugasmenetapkan dengan benar. Tetapi dalam satu sisi, sebenarnyaberbenturan dengan pasal lainnya. Dari awal sebetulnya sayaberbeda pendapat dengan pasal 113B. Karena disitu disebutkankalau pajabat salah menghitung atau menetapkan bea masukakan dikenakan sanksi. Menurut saya ini tidak sinkron denganpasal 16 dan 17. Di kedua pasal itu, ada istilah penetapan danpenetapan kembali yang merupakan tugas atau kewajiban daripegawai yang melakukan penetapan.

Di dalam implementasi pasal 16 dan 17 sebenarnya hukummemberikan perlindungan yang setara kepada pejabat bea cukaiyang salah dalam melakukan penetapan dan pada importir yangdirugikan. Misalnya, kalau ada importir yang merasa dirugikanoleh penetapan yang dilakukan pejabat bea cukai maka importirtersebut masih diberikan hak untuk mengajukan keberatan sesuaiyang tercantum pada pasal 93, UU No. 17/2006.

Jadi, ada equal treatment disini. Undang-undangmemungkinkan pejabat bisa salah dalam melakukanpenetapan. Karena pada pasal 93 disebutkan ‘orang yangberkeberatan terhadap penetapan pejabat bea cukai…’berarti kemungkinan penetapan itu salah kan ada. Sehinggaimportir bisa mengajukan keberatan.

Menurut saya, seharusnya implementasi pasal itu masih adapendahulunya yaitu ketentuan mengenai code of conduct. Jadi,perlu dipertimbangkan juga bahwa sebelum orang dipidana, adakondisi code of conduct yang perlu penelitian terlebih dahulu,apakah kesalahannya patut dikenakan pasal 113B? Ataukah iamelakukah hal itu karena kewenangannya? Atau karenakesengajaannya? Atau karena kelalaiannya?

Kalau karena kewenangannya, itu berarti hukum itu sen-diri memakan anak buahnya, tapi kalau itu karena kelalaian-nya menurut saya bisa kena PP 30, tapi kalau karena kese-ngajaannya, silahkan di pidana. Tapi menurut saya, seyogya-nya dilakukan pemeriksaan code of conduct terlebih dahulu.

Apakah nanti di dalam peraturan pelaksanaannya akandijelaskan, kapan seorang PFPD bisa dikenakan sanksi?

Saya belum sampai sana. Itu nanti akan berkembangsesuai dengan implementasinya. Kalau kita bikin duluanmaka seolah-olah kita seperti memagari, kan tidak baik kalaukita buat aturan yang memagari pegawai kita, juga tidak baikuntuk hukum di negeri ini. Biarkan hukum itu berkembang,tinggal lihat implementasinya, kalau para pegawai memangmelaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan maka kitaakan melakukan pembelaan-pembelaan.

Jika seorang importir mengajukan keberatan bandingke BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak), danternyata oleh BPSP diterima, apakah itu berarti PFPDyang menetapkan nilai pabean importir tersebutmelakukan kesalahan dan dikenakan pasal 113B?

Jadi begini, itu bisa diketahui melalui audit, misalnyapejabat menetapkan nilai pabeannya dengan jumlah tambahbayar Rp 3.000 tapi setelah di audit ternyata tambahbayarnya menjadi Rp 6.000 sehingga masih kurang bayar Rp3.000. Begitu harus tambah bayar maka PFPD dinyatakanbersalah karena dalam melakukan penetapan ia tidak benarsehingga, ada keuangan negara yang tidak terbayar.

Lantas, nilai transaksi yang bagaimana yang diterimaoleh pejabat bea cukai?

Pertanyaan saya, importirnya yang bagaimana dulu? Nilaitransaksi itu kan yang bikin mereka (importir-red). Nilaitransaksi itu hanya 3 yang tahu, penjual, pembeli dan Tuhan.Sebenarnya importir itu yang tahu persis apakah ia sudahmelakukan nilai transaksi dengan benar sesuai dengan asas-asas perdagangan internasional yang normal atau normaltrade.

Sekarang saya tanya, apakah importir itu sudahmemahami transaksi yang dilakukan normal trade atau tidak?Jadi kalau importir itu merasa benar, kalau ia disalahkanseharusnya ia menggunakan pasal 93 tadi. Ia bisamembuktikan bahwa ia sudah melakukan transaksi dengannormal trade, jadi buktikan saja… importir berhakmengajukan keberatan, berhak mengajukan banding, berhakmengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Lalu, apa saran Bapak untuk pejabat yang menetapkandan memutuskan nilai pabean?

Tidak ada yang perlu ditakutkan, tetapkanlah sesuaiaturan. Tugas PNS adalah melakukan pekerjaannya denganitikad baik, dengan prinsip kehati-hatian. Jadi kita harus teliti,ada dasar pertimbangannya, ada sarana untuk memutuskansehingga hasil putusan itu jelas. Kalau suatu putusan sudahvalid dilakukan dengan asas good governance, saya kiratidak gampang menyatakan seorang pejabat itu bersalah.Karena dalam hukum ada istilah Presumptio Justae Causayang berarti kira-kira ‘keputusan seseorang itu dianggapbenar sepanjang belum dibuktikan bahwa itu adalah salah’.

Saya kira, kita perlu peninjauan kembali secara holistikbagaimana kualitas pegawai kita harus ditingkatkan.Terutama integritas pegawai. Saya merasa pasal 113B initidak perlu ditakuti oleh pegawai asal melakukanpekerjaannya dengan benar dan dengan itikad baik

Harapan Bapak dengan terbitnya UU No. 17/2006 ini?Bahwa hukum itu ada atau eksis karena ditegakkan. Jadi

bagaimana kita menegakkan hukum itu. Kalau tidakditegakkan kan susah, nanti akan dibuat lagi yang lebihkeras. Jadi, mumpung orang belum berpendapat baru lagitentang undang-undang kita yang baru ini, kita tegakkan dulu.Kalau sudah kita tegakkan, nanti kita akan tahu apakelemahannya, apa keuntungannya.

Kalau kita lihat sejarahnya, ordonansi bea itu eksis dari tahun1872 sampai 1995. Tetapi mengapa UU No. 10/1995 hanyabertahan 10 tahun? Kalau bisa, saya berharap UU No. 17/2006bertahan lama. Saya berharap semua pegawai mengerti undang-undang, mampu mengimplementasikan dan mampumenjelaskan atau menyosialisasikannya pada masyarakat.

WAWANCARA

Page 20: Warta Bea Cukai Edisi 392

19WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

CegahPelanggaran

MELALUI OPERASI CUKAI

BARANG BUKTI, atas pelanggaran pita cukai yang ditemukan di KanwilXVI DJBC Sulawesi.

GUDANG DISTRIBUTOR cukai HT berupa rokok yang disegel aparat KPBCMakasar.

Selama tahun 2007, Direktorat Jenderal Beadan Cukai (DJBC) melalui Direktorat

Penindakan dan Penyidikan (P2) pada SubditPenindakan telah menerbitkan tiga buah Surat

Perintah untuk melakukan operasi Barang KenaCukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan

wilayah operasi meliputi wilayah Jawa Tengah,Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

eperti disampaikan Kasi Penindakan III,Direktorat P2 DJBC, Agus Yulianto, sebelumnyapada tahun 2006, operasi cukai yang telahdilakukan menemukan lima jenis pelanggarandengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp.

652.168.140 dengan jenis pelanggaran antara lain; tanpadilekati pita cukai (rokok polos), penggunaan pita cukaisalah, penggunaan pita cukai palsu, produksi rokok tanpaizin dan pelanggaran administrasi. Mengenai prosespenyelesaian kasus berupa pelanggaran administrasisebanyak 136 kasus dikenakan denda, sedangkan 31kasus untuk pidana dengan jenis pelanggaran antara lain;rokok polos, penggunaan pita cukai salah, penggunaanpita cukai palsu dan produksi rokok tanpa izin.

Lebih lanjut disampaikan Agus, pelanggaran tanpa di-lekati pita cukai (rokok polos) sebanyak 12 kasus denganperkiraan kerugian negara Rp. 38.875.200. Penggunaanpita cukai salah sebanyak 8 kasus, perkiraan kerugiannegara Rp. 9.771.600. Penggunaan pita cukai palsusebanyak 2 kasus, perkiraan kerugian negara Rp.21.507.200. Produk rokok tanpa izin sebanyak 9 kasus,tidak ada kerugian negara dan pelanggaran administrasisebanyak 136 kasus dengan kerugian negara sebesarRp. 582.014.140. Sehingga total perkiraan negara sebe-sar Rp. 652.168.140.

Mengenai mekanisme pelaksanaan operasi cukai,seperti dikemukakan Agus, antara lain dilakukan denganbeberapa cara sebagai berikut :l Melakukan surveillance dan membuat jaringan untuk

memperoleh informasi mengenai peredaran pita cukaipalsu dan atau BKC yang dilekati pita cukai palsu atautidak sesuai ketentuan yang berlaku;

l Melakukan penindakan di tempat-tempat yang didugadigunakan untuk membuat,menyimpan,mendistribusikan, menjual pita cukai palsudan atau BKC yang dilekati pita cukai palsu atau tidaksesuai ketentuan yang berlaku;

l Menegah dan memeriksa sarana pengangkut yang didu-ga memuat pita cukai palsu dan atau BKC yang dilekatipita cukai palsu atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

S

DOK. WBC DOK. WBC

CUKAI

Page 21: Warta Bea Cukai Edisi 392

20 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Dengan adanya pelaksanaan operasi cukai, padadasarnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinyapelanggaran di bidang cukai, sehingga diharapkandengan adanya operasi cukai akan berdampak padameningkatknya kepatuhan para pengusaha Pabrik Rokok(PR )dalam mematuhi ketentuan di bidang cukai. Haltersebut akan berpotensi pada peningkatan penerimaankeuangan negara dari sektor cukai.

PEMBEKUAN IJIN PRODUKSI 20 PRBerawal dari Operasi Pemantauan dan Pengawasan

Bidang Cukai oleh Direktorat P2 Kantor Pusat DJBCdengan target operasi di kota Makassar, antara laindilakukan penindakan dibidang cukai berupa penyegelanatas dua buah gudang distributor tempat penimbunanBKC HT berupa rokok, yang pada saat penindakankedapatan (secara keseluruhan dalam dua gudangdimaksud) ditemukan 2.743 karton rokok terdiri daribermacam-macam merk (hasil produksi 10 PR berbeda)yang dilekati pita cukai milik PR lain (salahpersonalisasi), dan rokok sigaret kretek mesin yangseharusnya terkena tarif cukai 22 persen dengan hargajual eceran (HJE) yang lebih tinggi namun dilekati pitacukai untuk sigaret kretek tangan yang tarif cukainyahanya 8 persen dengan HJE yang lebih rendah (dilekatipita cukai bukan peruntukkannya). Pita cukai yang salahpersonalisasi atau bukan peruntukkannya tersebutdiketahui milik 82 PR.

Menurut Agus, 10 PR yang merk rokoknya ditemukandalam kedua gudang yang terkena penindakan berupa

penyegelan tersebut sesuaihasil penyelidikan diketahuiberlokasi di beberapa kotadi Pulau Jawa dan 6 PRdiantaranya berlokasi diMalang.

Barang bukti berupaBKC HT, lanjut Agus, beru-pa rokok dengan dilekatipita cukai yang salah per-sonalisasi dan atau bukanperuntukkannya yang ditim-bun dalam gudang distribu-tor, merupakan bukti awalyang cukup tentang terjadi-nya tindak pidana cukaipasal 54 UU 11/1995 ten-tang cukai yang menyebut-kan bahwa barang siapamenawarkan, menyerah-kan, menjual atau menyedi-akan untuk dijual BKC yangtidak dikemas untuk penju-alan eceran atau tidak dile-kati pita cukai sebagaimanadimaksud dalam pasal 29ayat (1), dipidana denganpidana denda paling banyak10 kali nilai cukai yang se-harusnya dibayar, sehinggaterhadap pemilik keduagudang penimbunan terse-but telah dilakukan prosespenyidikan.

Lebih lanjut, barangbukti berupa BKC HT rokokyang ditimbun dalamgudang yang dilekati pitacukai yang salah personali-sasi dan atau bukan perun-tukkannya tersebut jugamenjadi dasar penindakan

dan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pelanggaranketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukaiyang dilakukan baik oleh para pemilik 10 PR yangmemproduksi maupun 82 PR yang pita cukai personalisa-si miliknya secara tidak benar/ bukan peruntukkannya di-lekatkan pada rokok-rokok yang terkena penindakan ter-sebut.

Terkait dugaan terjadinya pelanggaran di bidang cukaitersebut serta berpedoman pada ketentuan pasal 9Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.04/2006tanggal 31 Agustus 2006 yang pada pokoknyamenyebutkan terhadap PR yang melakukan pelanggarandapat dibekukan Nomor Pokok Pengusaha Barang KenaCukai (NPPBKC) nya, maka Direktur P2 telah memintakepada masing-masing Kantor Wilayah DJBC yangmengawasi PR dimaksud untuk membekukan NPPBKC,termasuk 20 PR di Malang .

PERKIRAAN KERUGIAN NEGARA RP.2,2 MILYARKeberhasilan ini menurut Agus, merupakan hasil ope-

rasi pemantauan dan pengawasan di bidang cukai yangdilakukan oleh Direktorat P2 pada wilayah pengawasanKanwil XVI DJBC Sulawesi periode 4 sampai 10 Februari2007.

Terhadap PR yang melakukan pelanggaran telah di-minta kepada masing-masing Kanwil di DJBC yang meng-awasi PR yang kemudian diteruskan kepada masing-masing KPBC yang mengawasi PR termasuk diantaranyaKPBC Tipe A2 Malang untuk melakukan proses penyeli-dikan/penyidikan, berkoordinasi dengan Kanwil XVI DJBC

BERAWAL DARI OPERASI pemantauan dan pengawasan bidang cukai oleh Dit.P2 KP DJBC dengan target operasidi kota Makasar, DJBC membekukan izin produksi 20 PR.

DOK. WBC

CUKAI

Page 22: Warta Bea Cukai Edisi 392

21WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Sulawesi untuk penyisihan barang bukti dan membekukanNPPBKC dari PR yang melakukan pelanggaran cukai.

Dijelaskan Agus, secara umum ke-20 pabrik rokoktersebut diduga telah melakukan

tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksudpada pasal 58 UU No. 11/1995 tentang cukai, yaitu;pabrik rokok diduga menggunakan pita cukai yang bukanhaknya atau bukan peruntukkannya. Dan pabrik rokokdiduga menjual atau menyerahkan pita cukainya kepadayang tidak berhak atau pabrik rokok lain.

Perkiraan kerugian negara yang dapat timbul sebagaiakibat penindakan BKC HT di Makassar sebesar Rp.2,2milyar (belum termasuk PPN) yang mana sebagiandiantaranya merupakan BKC HT hasil produksi danmenggunakan pita cukai PR di Malang. Namun perkiraankerugian negara khusus untuk PR di wilayah pengawasanKPBC Tipe A2 Malang masih dalam tahap penelitian lebihlanjut.

Mengenai ke-20 pabrik rokok yang telah dibekukanNPPBKC-nya di Malang, menurut Agus, memang adabeberapa PR yang mengajukan keberatan karena merasapita cukai yang dilekatkan pada BKC HT milik PR lainmerupakan pita cukai bekas yang dapat diambil secarautuh dari bekas kemasan rokok produksi mereka yangsudah terpakai dan hal tersebut tanpa sepengetahuanatau di luar kontrol mereka.

Penelitian dan penyelidikan/ penyidikan yangdilakukan, disamping dimaksudkan untuk mendapatkanbukti ada atau tidaknya tindak pidanayang terjadi dalam kasus tersebut, jugauntuk mengetahui kebenaran penggu-naan pita cukai bekas yang disampai-kan oleh beberapa PR.

Penindakan yang dilakukan DJBCtermasuk berupa pembekuan NPPBKCmerupakan usaha penegakan hukumdi bidang cukai yang dilaksanakankarena memang terdapat cukup buktibahwa pabrik rokok-pabrik rokok (peng-usaha) tersebut melakukan pelanggar-an ketentuan peraturan perundang-un-dangan yang berlaku di bidang cukai,yang semestinya sudah disadari olehpara pengusaha bersangkutan bahwapelanggaran yang dilakukan akan ber-konsekuensi adanya penindakan dariinstitusi penegak hukum yang dapatberdampak pada terhentinya prosesproduksi dan pada akhirnya dapat ber-akibat pada nasib para pekerja/ buruh-nya.

“Dengan demikian jelaslah, bahwahal tersebut juga merupakan tanggungjawab pengusaha PR yang bersangkut-an sebagai bentuk konsekuensi ataspelanggaran yang dilakukannya,” de-mikian ujar Agus.

BUKAN PENUTUPAN, MELAINKANPEMBEKUAN

Selain berlokasi di Kota Malang, PRyang dibekukan NPPBKC-nyasehubungan dengan hasil penindakanBKC HT berupa rokok di Makassartersebut, antara lain juga berlokasi diGresik, Panarukan, Blitar, Kediri,Tulung Agung, Madiun, Kudus danCirebon.

Menurut Agus, satu hal yang perludiluruskan berkaitan denganpembekuan produksi PR tersebut,bahwa yang dilakukan KPBC Malang

terhadap 20 PR tersebut bukanlah penutupan pabrikkarena memang DJBC tidak punya kewenangan menutuppabrik melainkan pembekuan NPPBKC yang berartiterhadap PR bersangkutan tidak dapat dilayanipemesanan pita cukainya.

“Namun, kami perkirakan karena pihak-pihak yangberkepentingan atas pembekuan NPPBKC tersebut belummemahami ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku tentang cukai, maka pembekuan NPPBKCyang menyebabkan PR yang bersangkutan tidak bisamelakukan pemesanan pita cukai oleh banyak pihakdiartikan sebagai ‘penutupan’ pabrik,” ujar Agus.

Kini penanganan secara hukum, sedang dilakukanoleh KPBC Malang maupun KPBC lainnya, yakni dalamtahap penelitian lebih lanjut/penyidikan yang apabilamemang didapat bukti yang cukup telah terjadinya tindakpidana akan dilanjutkan ke tahap penyidikan serta tahapselanjutnya.

“Pembekuan NPPBKC PR bersangkutan dilakukanuntuk mempermudah proses penelitian lebih lanjut danmerupakan bagian upaya penegakan hukum yaitumencegah terulangnya pelanggaran tindak pidana cukaidimaksud,” demikan kata Agus.

Pencabutan atas pembekuan NPPBKC dapat dilakukanjika syarat-syarat pada pasal 13 huruf b atau c PeraturanMenteri Keuangan dimaksud telah dipenuhi, yaitu tidak cukupbukti untuk dilakukan penyidikan atau telah adanya putusanhakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

PEMBEKUAN PRODUKSI. Bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan PR

DOK. WBC

ris

Page 23: Warta Bea Cukai Edisi 392

22 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

ulau Batam yang merupakan pulau tujuan investasiasing karena letak geografisnya yang dekat dengannegara tetangga Singapura dan Malaysia, sejak dulumemang telah dipersiapkan untuk menjadipenopang industri-industri baik dalam maupun luar

negeri. Berbagai bentuk fasilitas yang diberikan untuk inves-tasi di Pulau Batam pun, pada umumnya berbeda denganpulau lain di Indonesia, lebih dari itu Pulau Batam juga kerapmenjadi pilot project bagi kebijakan nasional maupuninternasional.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam hal iniKPBC Batam, juga telah berupaya agar Batam dapat menjadidaerah industri yang benar-benar murni sebagai pusat perda-gangan bisnis dan usaha. Adapun langkah konkrit yang dila-kukan KPBC Batam adalah pada pelayanan dan pengawasan

kawasan berikat menjadi lebih disederhanakan, ini disebabkanindustri yang ada di Pulau Batam didominasi oleh kawasanberikat, sehingga untuk kawasan industri tertentu tidak lagiditempatkan petugas bea cukai untuk mengawasinya.

Dengan perkembangan industri yang pesat di Pulau Batam,direncanakan 1 Juli 2007, KPBC Tipe A3 Batam menjadi sa-lah satu KPBC yang dipersiapkan menjadi Kantor PelayananUtama (KPU). Sebagai KPU, KPBC Batam dimasa transisitelah melakukan berbagai kegiatan untuk menyambut disah-kannya sebagai KPU.

TIGA HAL YANG DIKERJAKAN PADA MASA TRANSISIKepala KPBC Tipe A3 Batam, Iskandar, ketika ditemui

WBC (19/6) di ruang kerjanya mengatakan, ada tiga hal yangtelah dilakukan pada masa transisi KPU, yaitu melakukanpemeriksaan barang dengan lebih baik dan cermat lagi, baikterhadap jumlah maupun jenisnya. Karena 80 persen industriyang ada adalah kawasan berikat yang dalam hal inipembayaran bea masuknya tertunda, maka pengawasannyajuga semakin diperketat, sehingga pengawasan akan lebihdifokuskan pada tahap audit.

GEDUNG BARU. Menyambut KPU, KPBC Batam memiliki gedung baru yang lokasinya berada disebelah kiri gedung lama.

KPBC BatamMENJELANG KANTOR PELAYANAN UTAMA

Ada tiga hal yang telah dijalankan olehKantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) TipeA3 Batam pada masa transisi menjadi Kantor

Pelayanan Utama (KPU).

P

WBC/KY

DAERAH KE DAERAH

Page 24: Warta Bea Cukai Edisi 392

23WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Hal yang kedua adalah, meminta kepada seluruh importirumum untuk memiliki registrasi impor atau registrasi pabean.Hal ini tidak lain agar data-data yang disampaikan importirtersebut dapat terkoneksi dengan baik dengan sistem yangada di KPBC Batam. Dan hal ketiga adalah, melakukanseleksi terhadap pegawai.

Untuk seleksi ini, dari sekitar 140 pegawai yang ada diKPBC Batam saat ini, untuk yang tetap tinggal dan menjadipegawai KPU Batam hanya sekitar 60 pegawai. Hal ini taklain karena setelah dua kali dilakukan seleksi jumlah terse-butlah yang dinyatakan lulus sebagai pegawai KPU Batam,sedangkan untuk idealnya nanti KPBC Batam diharapkandapat memiliki 450 hingga 500 pegawai.

“Untuk sarana dan prasarana juga sedang dijajaki, dansetelah kami memiliki gedung baru yang kini hampir jadi, ituakan kita gunakan untuk KPBC modern karena nanti akan fullotomasi termasuk perubahan struktur organisasi polapelayanan. Satu hal juga, kita saat ini sudah bekerja kerasuntuk memenuhi standar operasional prosedur dan menghin-dari terjadinya mal praktek di bidang pelayanan,” jelasIskandar.

Lebih lanjut Iskandar menjelaskan, secara efektif terhitungsejak 1 Mei hingga 30 Juni, KPBC Batam telah melaksanakanketiga unsur tersebut, termasuk menanggapi keluhanmasyarakat pengguna jasa dan komplian kepada petugasyang terhadap hal tersebut, akan langsung dilakukanwawancara kepada pegawai yang kemudian akan ditentukanapakah dilakukan tindakan tegas baik hukuman disiplinringan, menengah, atau berat.

Dengan dijadikannya KPBC Batam sebagai KPU, tangga-pan masyarakat usaha di Pulau Batam sangat antusias, ka-rena pola kedepan yang akan dilaksanakan oleh KPU Batamyaitu, “Kita akan melayani pelanggan yang baik dengan lebihbaik, tapi kita juga akan melayani pelanggan yang nakaldengan lebih nakal”. Hal ini dimaksudkan agar ada efek jerakepada yang nakal untuk cenderung menjadi baik.

“Dengan kita bertekad menjadi clean governance danclean government yang pasti masyarakat usaha akanmenjadi lebih responsif terhadap pelayanan kita, kecuali adaimportir yang aji mumpung atau kick and run, kalau itu pastimereka akan mengeluh, dan itu sudah dibuktikan selama duabulan ini, yang dapat bertahan untuk tetap melakukan impor-tasi adalah perusahaan-perusahaan yang selama ini kitakenal memiliki reputasi baik, sedangkan yang reputasinya ajimumpung perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan Ba-

tam,” ungkap Iskandar.Secara garis besar,

industri di Batam me-mang lebih didominasioleh industri kawasanberikat, namun untukpenyumbang beamasuk terbesar tetapdidominasi oleh importirumum. Hal ini tak lainkarena importir umumlebih sering melakukanimportasi berupabarang-barang kebutuh-an masyarakat Batamdan importasi yangsering dilakukan adalahempat komoditi yangjustru wajib dikenai beamasuk, yaitu otomotif,elektronik, cukai hasiltembakau, dan MMEA.

HAMBATAN MASATRANSISI

Di masa transisiyang berjalan, KPBC

Batam memikili hambatan yang cukup krusial, yaitu belumdapat mewujudkan suatu konsep pelayanan yang paperless,untuk dokumen masih tetap menggunakan soft copy danhard copy. Hal ini disebabkan sistem yang ada belumberjalan dengan baik. Satu contoh, pengguna jasamengirimkan dokumen ke bea cukai melalui elektroniksehinga tidak perlu datang ke bea cukai, namun ternyatarespon yang masuk tidak diterima karena jaringan yang adasekarang belum sempurna.

Iskandar mengutarakan, kondisi ini juga tidak murnikarena kurang siapnya bea cukai, namun pihak penggunajasa juga saat ini masih enggan untuk menginvestasikansistem mereka untuk dapat link dengan sistem yang ada dibea cukai. Untuk itu Iskandar pun optimis jika KPBC Batamtelah full menjadi KPU, hambatan tersebut akan teratasi, halini karena untuk sistem tidak ada kaitannya dengan KPU,namun sistem yang telah berjalan lama ini juga sudahmemasuki beberapa tahap seperti lelang sehingga jaminankelancaran dokumen secara elektronik akan dapat terwujud.

“Cita-cita KPU sebenarnya jauh lebih luhur dari itu semua,cita-cita KPU adalah meningkatkan kesejahteraan pegawaisehingga mereka dapat bekerja dan melayani dengan baiktanpa harus merusak mekanisme pelayanan denganmelakukan hal-hal yang sekiranya tidak patut dilakukanpegawai negeri sipil dalam kode etik yang baik. Jikasistemnya sedikit terlambat mungkin kita dapat menyikapidengan sistem manual atau sistem yang lain yang secaragaris besar masih tetap bisa mengedepankan kepuasan

ISKANDAR. Ada tiga hal yang telahdilakukan KPBC Batam menjelang KPU.

PELABUHAN KABIL. Letaknya berhadapan langsung dengan kawasan berikat.

WBC/KY

WBC/KY

Page 25: Warta Bea Cukai Edisi 392

24 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

pelanggan walaupun itu sedikit lebih lambat atau lebih repotdibandingkan jauh dengan on line,” ujar Iskandar.

Terkait dengan kesejahteraan pegawai, Iskandar menyatakanpertaruhan yang paling berat adalah apakah pada tanggal 1 Julinanti gaji pegawai KPU sudah disesuaikan atau tidak, karena jikahal itu tidak terwujud maka apa yang diusung selama ini akangagal. Karena DJBC sudah mengharapkan pegawai dapat benar-benar baik dalam bekerja, dan pegawai pun sudahmenyanggupinya dengan harapan gaji mereka sudah sesuaidengan yang direncanakan. Namun kembali lagi, jika hal tersebuttidak terlaksana maka hal ini akan menjadi pukulan berat bagipegawai bahkan bagi tim KPU Kantor Pusat DJBC.

SAD DAN NSW NILAI LEBIH BATAMJika KPBC Batam sistemnya masih belum selancar

Tanjung Priok, namun demikian KPBC Batam memilikikelebihan lain dibandingkan KPBC yang akan menjadi KPUlainnya, yaitu importasi dan eksportasi yang dilakukan dipulau Batam kini tidak lagi menggunakan banyak dokumen,karena saat ini Batam telah menerapkan Single Administra-tion Document (SAD) dan National Single Windows (NSW).

Penerapan dua sistem yang lebih simpel dan sederhanaini membuat KPBC Batam menjadi lebih efisien baik dalam

merespon dokumen maupun dalam melaksanakan pengawas-an barang impor maupun eskpor. Namun hal ini juga masihsedikit terhambat karena keterkaitan instansi lain yang belumsiap menerapakan sistem SAD maupun NSW, seperti Karan-tina, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan,dan instansi lainnya.

Untuk masalah pengawasan, KPBC Batam yang memangjuga harus mengawasi daerah perbatasan antara Indonesiadengan Singapura dan Malaysia, hingga saat ini masih cukupterkendala dengan sarana yang ada. Kini unit pengawasanKPBC Batam harus bertugas 1 x 24 jam sehari dan tujuh haridalam seminggu, dan ini terus dilakukan dengan kemampuanyang seadanya.

Kondisi ini menyebabkan KPBC Batam harus berdamaidengan suasana yang tidak sempurna, artinya saat ini KPBCBatam memiliki empat kapal patroli dan itupun yang layakuntuk melaksanakan patroli hanya satu kapal, sedangkan tigakapal lainnya sudah tidak memungkinkan untuk patroli. Me-nurut Iskandar, dengan kondisi pengawasan yang cukup sulitsaat ini, KPBC Batam idealnya memiliki dua kapal patroli.

“Kenapa dua? Karena supaya ada proses shift, ini jugadidasarkan atas seseorang mampu mengerjakanpekerjaannya dengan baik dalam kurun waktu delapan jam,lebih dari itu mungkin emosinya dan staminanya sudah tidakstabil, sedangkan petugas yang di satu kapal ini terpaksatidak bisa efektif kadang-kadang mereka berlayar sianghinggga malam bisa juga hingga pagi, sehingga ada waktujeda yang kita tidak bisa mengawasinya, namun sekali lagi inikarena siatuasi yang terpaksa,” kata Iskandar.

Dengan tujuh pelabuhan resmi dan 43 pelabuhan rakyatatau tangkahan, sementara jumlah petugas pengawasanhanya 23 personil, tentunya ini memerlukan jumlah SDMyang sangat besar untuk melakukan pekerjaan pengawasantermasuk sarana dan prasarana. Untuk itu KPBC Batam puntelah meminta kepada kantor pusat agar sarana yang adasekarang lebih dilengkapi lagi, seperti tempat penimbunanpabean, mobil untuk patroli darat termasuk personil khususuntuk bidang pengawasan sebanyak 60 personil.

“Kami menilai dengan jumlah 60 personil, maka konsepbekerja delapan jam akan terwujud sehingga 20 orangmelakukan pengawasan di shift pagi, 20 orang melakukanpengawasan sore hingga tengah malam, dan 20 orang lagimelakukan pengawasan tengah malam hingga pagi. Dengandemikian tidak ada kondisi yang terlepas dari pengawasankita dan ini juga yang saya mohonkan untuk konsep KPUnanti,” tandas Iskandar.

PELABUHAN BATU AMPAR, BATAM

HANGGAR BEA CUKAI. Salah satu kawasan berikat yang masih diawasioleh petugas bea cukai, adalah kawasan berikat yang berada di kawasanindustri Kabil Semblog. adi

WBC/KY

WBC/KY

DAERAH KE DAERAH

Page 26: Warta Bea Cukai Edisi 392

25WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

alam keterangannya sebelum acara pemusnahan,Kepala KPBC Tipe A3 Merak, Agus Sudarmadimengatakan, salah satu aturan pembatasan yangditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perda-gangan Nomor : KEP-406/MPP/KEP/6/2004 tanggal

24 Juni 2004, tentang Tataniaga impor MMEA, disebutkanbahwa impor MMEA diatur tata niaganya dan hanya boleh di-impor oleh importir terdaftar antara lain PT (persero) Perusa-haan Perdagangan Indonesia dan PT (Persero) Sarinah.

Sedangkan mengenai miras yang terdiri dari 32 merekyang berasal dari Singapura dan diimpor oleh PT SaranaNiaga Perdana itu, meski telah menyerahkan dokumenPemberitahuan Impor Barang (PIB), tetapi ternyata PT.Sarana Niaga Perdana tidak memiliki ijin sebagai importirterdaftar. Atas dasar itulah, Bea dan Cukai KPBC Merakmenyita dan menetapkan barang telah dikuasai negara.

Penyitaan ini, lanjut Agus Sudarmadi, berdasarkan hasilanalisa intelijen KPBC Merak pada bulan Agustus 2006. Darihasil pengawasan atas impor MMEA asal Singapura diPelabuhan Merak Mas diduga MMEA itu tidak mempunyai ijindari Deperdag. Dan berdasarkan ketentuan Deperdag,barang yang tidak mempunyai ijin dari instansi ini dinyatakansebagai barang dikuasai negara dan segera dimusnahkan.

“Jika ribuan MMEA ini tidak dimusnahkan diperkirakan

negara akan mengalami kerugian hingga Rp.25 miliar akibatpenjualan minuman keras ilegal Sedangkan potensi kerugianatas bea masuk sendiri diperkirakan mencapai Rp. 18,5miliar,” Agus Sudarmadi menjelaskan.

Menurutnya, tiga kontainer minuman keras itu disitasekitar bulan Agustus 2006. Miras berjumlah 32.028 botol itudiangkut dengan kapal Uni Crown V 205S yang sandar diPelabuhan Merak pada bulan Juli 2006. Diperkirakan totalharga miras itu mencapai Rp. 6,5 miliar. Melihat harga rata-rata di pasaran untuk ke-32 jenis miras itu berkisar antaraRp.500.000 hingga Rp. 5,6 juta perbotol.

PT Sarana Niaga Perdana dikenai sanksi berupa penin-dakan terhadap MMEA yang diimpor dan selanjutnya atasbarang tersebut dilakukan pemusnahan. “Sebetulnya saatMMEA itu kami sita, perusahaan importir diminta untuk me-menuhi standar persyaratan ijin importir terdaftar paling lam-bat selama 60 hari. Namun karena tidak kunjung melengkapipersyaratan impor minuman beralkohol, oleh karena itulah,KPBC Merak memutuskan untuk memusnahkan miras asalSingapura ini,” ujar Agus Sudarmadi.

Peristiwa pemusnahan MMEA ini selain dihadiri para pe-gawai KPBC Merak dan jajaran inti DJBC antara lain DirekturPenindakan dan Penyidikan DJBC, Erlangga Mantik danKakanwil VI DJBC Banten, Iswan Ramdana, juga dihadirioleh Gubernur Banten, Ratu Atut Choisyah dan jajaranPemda Banten dan unsur Muspida, serta Kepolisian dan TNI.

Dalam keterangannya, Ratu Atut Chosyah mengatakan,berdasarkan keterangan dari Bea dan Cukai, pemusnahan inimerupakan pemusnahan yang pertama dan terbesar di ProvinsiBanten. Berdasarkan tujuannya, pemusnahan ini adalah untukmengamankan tata niaga impor sesuai dengan aturan yangtelah ditetapkan dan tujuan lainnya adalah untuk mencegahperedaran MMEA ilegal di Banten khususnya di Kota Cilegondan membatasi serta mengawasi pemakaian MMEA.

Ribuan MMEADIMUSNAHKAN KPBC MERAK

Bertempat di Depo Krakatau Steel, Cilegon,Banten, pada 19 Juni 2007, aparat KPBC

Merak memusnahkan Minuman MengandungEtil Alkohol (MMEA) milik PT Sarana Niaga

Perdana. MMEA ini dimusnahkan karena PTSarana Niaga Perdana tidak memiliki ijin

sebagai importir terdaftar.

D

MIRAS BERJUMLAH 32.028 BOTOL itu diangkut dengan kapal Uni Crown V205S yang sandar di Pelabuhan Merak pada bulan Juli 2006. Diperkirakantotal harga miras itu mencapai Rp. 6,5 miliar

DIMUSNAHKAN. MMEA ilegal inidimusnahkan dengan cara dihancurkandengan mesin penggiling.

risWBC/RIS WBC/RIS

Page 27: Warta Bea Cukai Edisi 392

26 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

im patroli laut Kanwil XVI Sulawesi berhasil mengukirprestasi gemilang. Tidak tanggung-tanggung sebanyaksembilan kali upaya penyelundupan berhasil ditegah.Berbagai komoditi barang seperti kayu hitam (ebony),kayu meranti, pakaian bekas (cakar), dan ammonium

nitrate dicoba diselundupkan tanpa dilindungi dokumen yang sah.Keberhasilan petugas patroli laut ini tidak terlepas dari upaya

pengawasan ekstra ketat dari petugas. Operasi pun digelarsecara rutin dengan rute Pantoloan, Mamuju, Selat Makassar,Pare-Pare, Makassar, Toli-Toli, dan Perairan Laut Sulawesi.

KAYU HITAM, KAYU MERANTI, DAN KAYU CAMPURANPenegahan pertama kali dilakukan Kapal Patroli BC 7001

yang dikomandani oleh Semtje Takasihaeng pada tanggal 13Pebruari 2007 pada pukul 14.00 Wita. Dengan NakhodaA.Anshar Pandita, Kapal BC 7001 memergoki sebuah kapaldengan nama KLM Amanah.

“Kami menghentikan kapal tersebut dan memerintahkannakhoda untuk ke kapal patroli beserta dokumen yang ada.Setelah kami periksa dokumen dan muatan kapal tersebut,ternyata KLM Amanah Indah memuat kurang lebih 35m3 kayucampuran yang kurang lebih 20m3 diantaranya adalah kayu ulinolahan berasal dari Biduk-biduk Kalimantan tujuan Majene,

Sulawesi Barat. KLM Amanah Indah GT 25 yang dinakhodai olehHusain dengan 6 orang ABK tersebut akhirnya kami tarik keMamuju untuk seterusnya diserahkan ke Dinas Perkebunan danKehutanan Mamuju,” jelas Kopat Semtje dalam laporan patroli-nya. Nilai barang yang disita diperkirakan mencapai Rp.140 juta.

Perjalanan menuju Mamuju memakan waktu sekitar 26 jam,sehingga baru keesokan harinya (tanggal 14 Pebruari 2007) ka-pal KLM Amanah Indah dan para tersangka diserahkan ke DinasPerkebunan dan Kehutanan Mamuju guna dilakukan penyelidik-an/penyidikan lebih lanjut. Penyerahan tersebut disaksikan pulaoleh Syahbandar dan petugas Bea dan Cukai Pare-Pare.

Seminggu kemudian, tepatnya 20 Pebruari 2007, KapalPatroli BC 7001 dalam patroli ini juga sekaligus berhasil menegahkapal KLM Sinar Pelita yang memuat sekitar 5m3 atau 120 batangsenilai Rp. 50 juta di sekitar Tanjung Mangkaliat. Kapal dengannakhoda Arman N dan ABK sebanyak 3 orang ini berasal dariMamuju dengan tujuan Tawao, Malaysia. Selanjutnya kapaltersebut ditarik menuju Pantoloan untuk diserahterimakan keKPBC Pantoloan sebagai KPBC terdekat dari TKP (TempatKejadian Perkara ) guna proses penyelidikannya. Sekarang iniproses penyidikan kasus ini sudah lengkap atau P21.

Operasi patroli berikutnya, tanggal 6 Maret 2007 Kapal PatroliBC 9005 dengan Komandan Patroli Aswad dan Nakhoda Luk-man Haris juga berhasil menegah kapal motor KLM. Lisnawati.Kapal yang berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat tujuan Tawao,Malaysia ini ditangkap di sekitar Selat Makassar (GPS 000-05’-30”Utara / 1190-57’-06” Timur) setelah kedapatan memuat kayu hitamsebanyak kurang lebih 57m3 tanpa dilindungi dokumen yang sah.

Nilai barang yang ditegah ini diperkirakan sejumlah Rp. 855

Kanwil XVI DJBC SulawesiBERHASIL MENGGAGALKAN

BERBAGAI UPAYA PENYELUNDUPAN

PRESS RELEASE hasil tangkapan Kanwil XVI DJBC Sulawesi.

Sejak kurun waktu Pebruari - Mei 2007 telahberhasil ditegah sembilan kali upaya

penyelundupan dengan nilai barang kuranglebih Rp. 6.076.000.000.

T

DAERAH KE DAERAH

Page 28: Warta Bea Cukai Edisi 392

27WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

juta. Selanjutnya kapal, tersangkaNakhoda M.Fitri dan 11 orangABK diserahkan pada PPNS Beadan Cukai di KPBC Pantoloan.Saat ini semua tersangka ditahandi Rumah Tahanan Negara diPalu dan status penyidikan kasusini telah P21.

Komoditi yang diselundupkanternyata tidak hanya kayu hitamsaja tetapi juga kayu meranti. Halini terbukti dengan ditegahnyakapal KM. Nur yang bermuatankayu meranti sebanyak 189m3

tanggal 28 Maret 2007. Kapal BC5003 dengan Kopat Semtje Tdan Nakhoda Prasetyo C.Nmenegah KM Nur yang berasaldari Tg. Manumbar, KalimantanTimur tujuan Tawao, Malaysia disekitar perairan Selat Makassarposisi 01’49”85 LS dan 118’51”97BT. Nilai barang yang hendakdiselundupkan ini sekitar Rp. 756juta.

Untuk penyelidikan/penyidik-an lebih lanjut, kapal dan muatankapal serta tersangka NakhodaBakhtiar berikut 12 ABK-nya di-serahkan pada PPNS KPBCPantoloan. Sekarang ini penyidik-an sudah dalam tahap P21 ataudinyatakan lengkap oleh Kejak-saan.

Keberhasilan tim patroli lautKanwil XVI Sulawesi tidakberhenti disini saja, berikutnyapada tanggal 27 Mei 2007 kapalpatroli BC 5001 berhasil mene-gah 2 kapal sekaligus, KLMTanpa Nama dan KLM CahayaBulan 08. Kopat Aswad danNakhoda Lukman Haris sertapara ABK menegah kedua kapaldengan muatan kayu hitammasing-masing sebanyak 8m3

tanpa dilindungi dokumen yangsah. Nilai barang yang dimuatkedua kapal dari Tambu dan Pa-sang Kayu tujuan Tawao, Malay-sia ini diperkirakan mencapaiRp.160 juta.

Akan tetapi, keesokan hari-nya tanggal 28 Mei 2007, KLMTanpa Nama tenggelam akibatmengalami kebocoran dan patahkemudi setelah dihantam ombaksetinggi 1-2 meter. ABK kapal itusendiri berhasil diselamatkan danbarang bukti diangkut ke kapalpatroli BC 5001. Dengan alasankeamanan, barang bukti kemu-dian ditarik ke KPBC terdekat,yakni KPBC Tarakan.

Keberhasilan tim patroli lautKanwil XVI Sulawesi dalam me-negah kapal-kapal yang memuatkayu illegal ini merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden No-mor 4 Tahun 2005 tentang Pem-berantasan Penebangan KayuSecara Ilegal di Kawasan Hutan

Page 29: Warta Bea Cukai Edisi 392

28 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, danSurat Dirjen Bea dan Cukai Nomor : SR-29/BC/2005 tentangPeningkatan Pengawasan terhadap Lalu Lintas PengangkutanKayu Ilegal sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 4Tahun 2005.

PAKAIAN BEKAS (CAKAR) DAN AMMONIUM NITRATESelain komoditi kayu, tim patroli laut Kanwil XVI Sulawesi juga

berhasil menangkap komoditi lainnya, seperti pakaian bekas(Cakar) dan ammonium nitrate. Khusus untuk pakaian bekas,komoditi ini ditegah karena merupakan barang larangan.Pasalnya, selain kapal tersebut tidak dilengkapi manifest dan SIB(Surat Izin Berlayar), impor pakaian bekas juga terkena aturanlarangan impor berdasarkan Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan No. 642/MPP/KEP/7/2002 tentang PerubahanLampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNo. 230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang yang diatur tata niagaimpornya, dan Surat Dirjen Daglu Nomor : 71/DJPLN/V/2000tentang larangan impor pakaian bekas.

Kronologis penegahan kapal cakar ini, menurut ZakyFirmansyah, Kasi Pencegahan Kanwil XVI Sulawesi, tanggal 8Maret 2007 Kapal Patroli BC 9001 yang dikomandani Semtje Tdan Nakhoda Sulaiman N berhasil menangkap kapal KM.Anugerah yang bermuatan cakar sebanyak kurang lebih 200balls. KM. Anugerah dengan Nahkoda Haruna dan 6 orang ABKditegah di Selat Makassar dengan posisi GPS 000-30’-00” Utara /1180-40’-00” Timur. Sebelumnya kapal tersebut berangkat dariTawao, Malaysia dengan tujuan Bontang, Kalimantan Timur.Perkiraan nilai barang yang berhasil ditegah mencapai sekitarRp.200 juta.

Penegahan lebih besar lagi terjadi 10 hari kemudian, tepatnya18 Maret 2007. Kopat Arief Setiawan beserta para ABK Kapal BC7001 melakukan penegahan atas kapal KLM. Harapan Maju yangbermuatan kurang lebih 4200 balls pakaian bekas. Menurut AriefSetiawan dalam laporan patrolinya menyebutkan bahwa KLMHarapan Maju berhasil ia tegah di Selat Makassar di posisi03.58.00 S / 119.29.00 T.

“Informasi (yang kami dapat) mengarah pada sektor bawahSelat Makassar dengan target sebuah kapal kayu dengan muatanlebih dari 4000 balls pakaian bekas eks-impor. Kami memergokidan menghentikan kapal tersebut (KLM Harapan Maju). Setelahkami periksa dokumen dan muatan kapal tersebut, ternyata KLM

Harapan Maju, sesuai pengakuan Nakhoda Zainuddin aliasRusdi, memuat pakaian bekas yang berasal dari Tawao, Malaysiadengan tujuan Pare-Pare, Sulawesi Selatan,” papar Kopat BC7001 itu dalam laporannya. Nilai barang yang disita itu sendirimencapai Rp. 4,2 Milyar (dengan asumsi Rp.1 juta per ball).

Untuk proses penyidikan selanjutnya, para tersangka(nahkoda dan 11 ABK) berikut kapal dan muatannya diserahkanpada PPNS Kanwil XVI Sulawesi. Atas perbuatan mereka ini,para tersangka dari kapal KM. Anugerah dan KLM. Harapan Majukini mendekam di Rumah Tahanan Negara di Palu dan Makassar.Dan status penyidikan telah P-21.

SANKSI PIDANAMenurut Zaky Firmansyah, atas perbuatan para tersangka

dari berbagai upaya penyelundupan diatas, nakhoda beserta paraABK masing-masing kapal motor tersebut diancam melakukantindak pidana penyelundupan impor yang melanggar Pasal 102huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentangPerubahan atas UU No.10 tahun 1995. Sedangkan untuk upayapenyelundupan ekspor tanpa dokumen yang sah, merekadinyatakan melanggar UU No.17 tahun 2006 Pasal 102A huruf (a)“Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuanpabean” dan huruf (e) “ Mengangkut barang ekspor tanpa dilin-dungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuanpabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1”.

Ancaman pidana penjara atas pelanggaran diatas palingsingkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Dalam kesempatan lain, Kakanwil XVI Sulawesi, JusufIndarto (saat ini menjabat sebagai Kakanwil IV DJBC KepulauanRiau –red), menyampaikan harapannya bahwa dalam upayapenegahan dan pemberantasan penyelundupan ini untukkedepannya perlu dipikirkan masalah kesulitan penyimpananbarang bukti. “(Hal ini) mengganggu kinerja kantor sehari-harikarena (barang bukti) dimasukkan ke dalam kantor sehinggapegawai harus pindah-pindah dan halaman belakang penuhdengan cakar. Itu keluhan saya,” kata Kakanwil dengan tegas.

Kakanwil menambahkan, seandainya kita ingin terus melaku-kan penegahan-penegahan ini konsekuensinya memang harusdipikirkan masalah tempat penyimpanan barang bukti mengingat(keberadaan) cakar yang sangat mengganggu.

CAKAR (Pakaian Bekas) yang disita oleh petugas. Tampak Kakanwil XVIDJBC Jusuf Indarto (sekarang menjabat sebagai Kakanwil IV DJBCKepulauan Riau) ketika diwawancarai oleh pers BARANG BUKTI yang disimpan di Kanwil

donny eriyanto

DAERAH KE DAERAH

DOK. KANWIL XVI DJBC DOK. KANWIL XVI DJBC

Page 30: Warta Bea Cukai Edisi 392

29WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

ndonesia sebagai negara kepulauan memang kerap dijadi-kan lokasi masuknya barang-barang ilegal asal luar nege-ri. Salah satu wilayah yang cukup rawan akan masuknyabarang-barang ilegal ini adalah kepulauan Riau tepatnyadi daerah Tanjung Pinang. Dengan lokasi yang cukup ber-

dekatan dengan negara Malaysia dan Singapura, ditambahlagi banyaknya tangkahan-tangkahan yang sulit untuk diawa-si, menjadikan Tanjung Pinang sebagai salah satu daerahtujuan masuknya barang ilegal.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A3 TanjungPinang, telah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan

masuknya barang-barang ilegal tersebut, hal ini dibuktikandengan selalu rutin melakukan patroli laut terhadap kapal-kapal yang memasuki Tanjung Pinang maupun patroli daratuntuk mencegah masuknya barang ilegal yang dibawa olehpenumpang asal Malayasia maupun Singapura.

Pertengahan Maret lalu KPBC Tanjung Pinang berhasilmenegah ratusan handphone asal Singapura yang dibawamelalui penyeberangan internasional pelabuhan Sri BintanPura dengan modus barang bawaan penumpang.

Menurut Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPBCTipe A3 Tanjung Pinang, Bier Budy Kismulyanto,keberhasilan tegahan ini berawal dari adanya informasi pada20 Maret 2007, yang menyebutkan akan datang pada tanggaltersebut seorang warga negara Indonesia dari Singapuradengan ciri-ciri yang juga telah spesifik dengan membawasembilan dus handphone dan asesorisnya dengan kapal MVPenguin 9.

“Dengan informasi tersebut kami dari P2 langgungbergerak dan menunggu kedatangan kapal tersebut. Setelahkapal datang dan kami menemukan ciri-ciri orang yangdimaksud kami langsung mengikuti dan di pos P2 orangtersebut kami geledah. Namun karena tidak cukup buktiorang tersebut membawa barang yang diinformasikan, makaorang tersebut kami lepaskan,” jelas Bier.

Lebih lanjut Bier menjelaskan, setelah melepas orangtersebut karena tidak cukup bukti, petugas langsungmenggeledah kapal dan setelah barang penumpang turunsemua, tertinggal sembilan dus tanpa pemilik. Dus tersebutakhirnya disita oleh petugas dan dari manifes kapal juga telahdisebutkan secara spesifik kalau barang yang dimaksudadalah handphone dan asesorisnya.

Setelah barang tersebut disita dan dicacah kedapatanberisi 900 handphone merek Nokia, 21 PDA merek Alcatel,dan beberapa ratus asesoris handphone. Pihak KPBCTanjung Pinang pun mengeluarkan pengumuman kepadamasyarakat, bagi pemilik barang tersebut untuk segeramenghubungi pihak KPBC, namun setelah mengungguselama lebih dari 30 hari tidak ada yang merasa memiliki,pihak KPBC Tanjung Pinang akhirnya memutuskan menjadibarang milik negara.

“Untuk kerugian negara kami masih menunggu prosespenghitungan lebih lanjut, dan barang tersebut kini jugamenunggu tahap lelang yang sebelumnya sudah kita ajukankepada Kantor Wilayah dan Kantor Pusat, dan kinimenunggu keputusan Menteri Keuangan untuk kapanpelaksanaan lelangnya,” tandas Bier.

CONTOH. Kepala Seksi P2 KPBC Tipe A3 Tanjung Pinang, Bier BudyKismulyanto, menunjukan contoh HP dan PDA yang berhasil ditegah.

Dengan modus barang bawaanpenumpang, sebanyak 900 unit handphonemerek Nokia dan 21 unit PDA Alcatel asal

Singapura, berusaha dimasukkan keIndonesia melalu pelabuhan internasional

Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang.

KPBC TANJUNG PINANGBerhasil Tegah

Ratusan HP Ilegal

IBARANG BUKTI. Barang bukti yang disimpan di dalam gudang KPBCTanjung Pinang.

WBC/KY

WBC/KY

adi

Page 31: Warta Bea Cukai Edisi 392

30 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

eperti disampaikan Kepala KPBC Tipe A2 Bogor,Karlan Lubis, volume dan kegiatan kerja yangselama ini ada di KPBC Bogor memang sudahmemenuhi syarat untuk naik tipe menjadi A2.Otomatis, karena tipenya berubah maka terjadi

penambahan dibeberapa sektor, baik penambahan jumlahpejabat, pelaksana dan sarana prasarana untuk mendu-kung kegiatan kerja.

“Intinya KPBC Bogor melakukan pengawasan khusus-nya pengawasan di bidang kepabeanan, yaitu kegiatanproduksi di Kawasan Berikat (KB) yang jumlahnya kuranglebih dari 102 KB,” ujar Karlan.

Di KPBC Bogor, ada 156 obyek pelayanan yang men-jadi wilayah kerja KPBC ini, meliputi, Kemudahan ImporTujuan Ekspor (KITE) sebanyak 24 perusahaan, KB 102perusahaan, Gudang Berikat 7 perusahaan, Tempat Pe-

nyimpanan Etil Alkohol (TPE) 3 perusahaan, pabrik hasiltembakau 12 perusahaan, pabrik MMEA 1 perusahaandan tempat penjualan eceran MMEA 7 perusahaan.

Dari hasil pengawasan KPBC Bogor periode Januarisampai Mei 2007, telah diketahui 6 pelanggaran yangdilakukan oleh pengusaha KB dan 1 kasus penindakanterhadap MMEA berpita cukai palsu/ tidak berpita cukai diTPE di daerah Bogor, Puncak dan Sukabumi.

PERLU TAMBAHAN PEGAWAIMengenai jumlah SDM untuk melakukan tugas pelaya-

nan dan pengawasan, diakui Karlan kondisinya saat inimasih banyak yang merangkap tugas. Misalnya satuorang hanggar mengawasi lebih dari satu KB padahalidealnya satu orang hanggar mengawasi satu KB.

Namun begitu satu orang hanggar mengawasi lebih

KPBC Tipe A2 BogorBIDANG KERJANYA FOKUS PADA PENGAWASAN

Sesuai dengan beban kerjanya yang dari waktu ke waktu terus meningkat,Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Bogor telah lama diusulkan untuk dinaikkan status tipe

kantornya. Dan pada reorganisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)belum lama ini, KPBC Bogor yang semula bertipe B, naik tingkat menjadi Tipe A2.

S

WBC/ATS

DAERAH KE DAERAH

Page 32: Warta Bea Cukai Edisi 392

31WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

dari satu KB masih dianggap wajar yaituantara 1 sampai 3 KB. Tapi kondisinya,di KPBC Bogor satu orang hanggar bisamerangkap antara 4 sampai 5 KB.

Saat ini jumlah personil di KPBC Bo-gor terdiri dari 112 orang dan menurutKarlan jumlah itu kurang ideal mengingatperlu tambahan personil untuk ditempat-kan di KB. Mengenai pola pembinaanpada pegawai, KPBC Bogor melakukan-nya melalui P2KP yang dilakukan sebu-lan sekali. Selain itu pembinaan jugadilakukan dengan melakukan evaluasikepada petugas di lapangan. “Evaluasiyang dilakukan antara lain mengenaikepatuhan jam kerja, bahkan untuk wak-tu-waktu tertentu saya mendatangi parahanggar di KB.”

Mengenai sarana pendukung kerjayang ada saat ini menurutnya dirasa su-dah cukup memadai, namun yang kurangmemadai adalah untuk kendaraanoperasional roda dua dan roda empatdikarenakan jumlahnya kurang. Namunbegitu, meski jumlahnya masih kurangtidak menjadi kendala KPBC ini untukmenjalankan tugasnya. Perawatan yang baik pun dilaku-kan untuk mempertahankan kendaraan supaya tahan la-ma dipakai.

Wilayah kerja KPBC Bogor bisa dikatakan cukup luas,meliputi mulai dari Kotamadya Bogor, Kabupaten Bogor,Kabupaten Sukabumi sampai ke perbatasan Cianjur.Karena wilayahnya yang cukup luas inilah, kepada parapegawainya terutama yang melakukan pengawasan,agar lebih mengefektifkan lagi tugas para hanggar,begitu juga dengan patroli pengawasan yang dilakukanpada malam hari.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor,Karlan berpedoman, bahwa semua beban kerja yang adadi wilayah kerjanya, ia bagikan secara merata kepadapara pegawainya sesuai dengan bidang-bidangnya dan iapun siap membantu setiap kesulitan yang dihadapi paraanak buahnya. “Saya membagi habis pekerjaan yangada, setelah itu saya siap membantu mana yang perlusaya bantu,” ujar Karlan.

PENERIMAANKPBC Bogor memang tidak ditarget-

kan dalam hal penerimaan, karenabidang kerjanya mengarah kepada peng-awasan. Namun begitu, pada tahun 2006realisasi penerimaan KPBC ini dari bidangpabean dan cukai sebesar Rp.356.006.946.870. Dan untuk tahun 2007ini, tercatat hingga Mei 2007 jumlahpenerimaan dari cukai sebesar Rp.39.199.569.280 sedangkan dari penerima-an pabean sebesar Rp. 119.038.279.895sehingga total penerimaan cukai danpabean hingga bulan Mei mencapai Rp.158.237.849.175.

“Sebetulnya kami bukan ditargetkanuntuk mengumpulkan penerimaan tetapilebih mengarah kepada pengawasan,namun karena kita juga punya gudangberikat sebanyak 7 gudang(1 cukupbesar) maka kita ada target penerimaanlebih dari Rp.300 miliar. Seiring berjalan-nya bulan alhamdulilah masih bisatercapai. Tahun kemarin (2006) targetpenerimaan cukai tercapai bahkanmelebihi karena terbantu dengan adanya

kenaikan tarif cukai dimana wilayah kerja kami ada 3tempat penimbunan. Sedangkan untuk tahun ini targetcukai ditetapkan Rp. 31 miliar dan kini sudah melebihidari target yang sudah mencapai angka Rp. 40 miliarankarena tarif etil alkohol naik dari Rp. 2500 menjadi Rp.10.000,” ungkap Karlan.

Ketika ditanyakan kendala yang ditemui dalam hal pe-menuhan target, Karlan mengemukakan, pihaknya tidakmenemukan kendala. Kalaupun sampai tidak terpenuhitarget, itu tergantung pada aktifitas gudang berikat, sebabpenerimaan KPBC Bogor terbatas oleh kegiatan danaktifitas di gudang berikat, dikarenakan di KPBC ini tidakmemiliki bandara maupun pelabuhan.

PENGAWASAN KAWASAN BERIKATPengusaha di KB, lanjut Karlan, memang bervariasi

dan tidak semuanya bisa dikatakan bereputasi baik, makaitu perlu dibuat profil perusahaan di KB, tujuannya untukbisa memilah dan mengetahui antara pengusaha yang

KARLAN LUBIS. “Kami bukan ditargetkanuntuk penerimaan tetapi mengarah kepadapengawasan...”

WBC/ATS

NO Perusahaan

1 PT. BW

2 PT.BW

3 PT.DPPI

4 PT.NI

5 PT.MK

6 PT.NS

7 TPE (Bogor,PuncakSukabumi)

Jenis Pelanggaran

Pengeluaran barang sebelum diberikan persetujuankeluar oleh pejabat bea cukai (9-1-2007)

Pengeluaran Shirt kaos sebanyak 1.153 pcs ke DPILsebelum mendapat persetujuan dari korlak administrasiImpor Ekspor.

Pengeluaran barang sebelum diberikan persetujuankeluar oleh pejabat bea cukai (17-1-2007)

Pembongkaran barang tujuan ekspor ditempat selainyang telah ditentukan (24-1-2007)

Pengeluaran barang sebelum diberikan persetujuankeluar dari pejabat bea cukai (27-2-2007)

Pelanggaran kepabeanan pasal 103 a jo pasal 102huruf d UU No.10 tahun 1995 sebagaimana yang diubahdan ditambah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2006

Penindakan terhadap MMEA berpita cukai palsu/tidakberpita cukai di TPE did aerah Bogor, Puncak danSukabumi.

Penyelesaian

Sanksi administrasidenda Rp.5000.000 dan telah diusulkanke Kanwil IX DJBC Jabar untuk dilakukan audit investigasi

Telah diusulkan ke kanwil IX DJBC Jabar untuk dilakukanaudit investigasi

Sanksi administrasi denda Rp.5000.000, telah diusulkan keKanwil IX DJBC Jabar untuk dilakukan audit investigasi

Penyelidikan dan penyidikan selanjutnya ditangani KantorPusat DJBC

Sanksi administrasi denda Rp.5000.000.

Saat ini penyelesaian atas masalah tersebut masihmenunggu petunjuk dari Kakanwil IX DJBC Jabar

Masih dilaksanakan pengumpulan bahan keterangan ataskasus ini

DATA PELANGGARAN YANG BERADA DI DALAM PENGAWASAN KPBC BOGORPERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN MEI 2007

Page 33: Warta Bea Cukai Edisi 392

32 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

berisiko tinggi dan berisiko rendah dan memang pembu-atan profil ini sudah mulai dilakukan. Dari profil itu sudahdiketahui, ada beberapa perusahaan yang beresiko ting-gi, tetapi ada juga yang memenuhi syarat.

Misalnya ada perusahaan KB yang memproduksipakaian dalam wanita yang diekspor ke Amerika. “Karenaproduksinya adalah ukuran orang Amerika, jadi itu tidak

mungkin di lempar ke dalam negeri, dari ukurannya tidakcocok untuk orang Asia, itu yang low risk. Sedangkan yangtidak bisa dibedakan misalnya produk garmen yang tidakspesifik, misalnya blus dengan ukuran yang cocok untukorang Asia, bisa saja barang dilempar ke pasar dalam negeri,ini masuk kategori high risk,” ujar Karlan.

Ia juga menambahkan beberapa langkah atisipasi dila-kukan pihaknya diantaranya dengan melakukan penem-patan petugas di kawasan-kawan berikat, mulai denganmenempatkan kepala hanggar hingga pelaksana.”Bagimereka yang ditempatkan di KB, mereka harus sudahtahu konsekuensinya diantaranya harus bersedia bertu-gas diluar jam kerja, harus pasang mata dan telinga agartidak ada rembesan,”ujarnya menjelaskan tugas parastafnya yang berada di KB untuk mencegah terjadinyahal-hal yang merugikan pendapatan negara.

Untuk Seksi P2 yang berada di KPBC Bogor hal seru-pa juga ditekankannya mengingat Seksi P2 mempunyaitugas untuk mengefektifkan pengawasan, maka merekamendapat tugas ekstra untuk melakukan pengawasan diluar hari kerja dan juga diluar jam kerja, mengingat diwaktu-waktu tersebut sering terjadi pelanggaran.

“Kalau ada perusahaan yang melakukan kegiatan dilu-ar jam kerja dan hari kerja, maka mereka harus ijin kepa-da kita. Hanggar yang bertugas harus tetap waspada jikaterjadi suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada waktu–waktu tersebut,”terang Karlan kembali.

Sebagai mitra para pengusaha, KPBC Bogor selaluaktif melakukan sosialisasi kepada pengusaha baikmengenai aturan maupun juga undang-undang, hal inilanjut Karlan untuk menghindari terjadinya pelanggarankepabeanan. Begitu juga dengan kinerja para pegawai,Karlan menetapkan agar para pegawai selalu mematuhiaturan yang ada dan juga menjalankan prosedur yangtelah ditentukan seperti halnya membuat laporan. Hal iniditekankannya agar KPBC Bogor melalui para stafnyamampu memberikan yang terbaik kepada pengusaha.

“Begitu juga kepada para pengusaha, administrasiperusahaan di masing-masing KB ditertibkan dantatacaranya diseragamkan. Sepanjang dia membuatlaporan sesuai dan tidak melanggar aturan, maka kitatidak lakukan teguran,” tandas Karlan.

FOTO BERSAMA. Kepala Kantor dan para pegawai KPBC Tipe A2 Bogor.

PENGUSAHA DI KB, bervariasi dan tidak semuanya bisa dikatakanbereputasi baik.

WBC/ATS

WBC/ATS

ris

DAERAH KE DAERAH

Page 34: Warta Bea Cukai Edisi 392

33WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

elain menyerahkan bantuan alat, juga dikirim dua orangtenaga ahli dari Central Custom Laboratory (CCL)Ministery of Finance, yaitu Yukari Ikehara (Chief ThirdAnalisys Section CCL Ministery of Finance) dan Yoshi-aki Sekihawa (Deputi Director General CCL Ministery of

Finance) untuk memberikan training selamaempat hari, yang berlangsung pada 12 hingga15 Mei 2007.

Dijelaskan Kepala BPIB DJBC Jakarta,Aminuddin Budiarjo, bantuan alat-alat yangdiberikan kepada BPIB berjumlah 14 item.Namun ada 4 unit alat yang paling utamasedangkan sisanya adalah tambahan untukkelengkapan instrumen alat-alat laboratorium.

Keempat alat tersebut adalah, fullautomatic surface tension meter CBVP-Z (alatpengukur tekanan permukaan), Fouriertransform infra red (FtiR) spectrum 100, Setaoil content of wax apparatus (pengukur kadarair pada lilin) dan GX 51-233 v2 invertedmetallurgical microscope(Mikroskop untukmelihat jenis batuan).

Bantuan dari CCL Jepang selama ini,selain memberikan bantuan alat, jugasangat berperan dalam membantu mening-katkan kualitas dan kinerja, baik saranadan prasarana laboratorium maupunSDM-nya.

“Peran mereka memang sangat mem-bantu, boleh dikatakan apa yang menjadikeluhan kita selalu ditanggapi secara posi-tif dan kebetulan kita ada perwakilan JICA

di DJBC jadi bisa langsung diteruskan ke Jepang. Rasanyaapapun yang kita minta sepanjang budget mereka ada kemu-dian alat itu juga tersedia, kita mudah sekali mendapatnya,”ujar Aminuddin.

Mengenai lamanya pengajuan barang kepada pemerintahJepang, menurut Aminuddin itu tergantung jenis barang yangdiminta. Jika yang diminta instrumennya mahal terkadangagak lama, sebaliknya jika harga instrumennya tidak terlalumahal biasanya cepat sekali.

“Kita memang komunikasi dengan JICA sering sekali baik le-wat email maupun perwakilan JICA, jadi memang kerjasamanya

dengan JICA sangat baik. Hanya saja, trainingrutin yang biasanya setahun sekali diadakanoleh CCL di Jepang sudah cukup lama DJBCtidak diberitahukan untuk mengirimkan peser-tanya mengikuti training ke Jepang. Mungkinini yang perlu ditanyakan kembali mengapakita tidak diundang lagi, sedangkan kerjasamamasih terus kita dilakukan,” ujarnya.

Materi training yang dilakukan oleh keduatenaga ahli kepada para analis di BPIBmerupakan permasalahan yang disampaikankepada pihak CCL Jepang sebelum datang keIndonesia. Biasanya, sebelum datang keIndonesia ,ditanyakan terlebih pemasalahanmaupun kebutuhan yang diperlukan, sehinggapada saat para tenaga ahli CCL datanglangsung memberikan materi yangdisampaikan ke CCL sebelumnya, misalnyamengenai standar atau metode untukkemudian diajarkan ke para analis di BPIB.

“Jadi hampir semua permasalahansepanjang hal itu ada solusinya pasti akanmereka terangkan, termasuk kebutuhanalat laboratorium yang diperlukan.Diharapkan dengan adanya tambahan alat-alat ini akan lebih menunjang pelaksanaantugas BPIB Jakarta,” ujar Aminuddin.

AMINUDDIN BUDIARJO. Peran merekamemang sangat membantu, bolehdikatakan apa yang menjadi keluhan kitaselalu ditanggapi secara positif dankebetulan kita ada perwakilan JICA.

Balai Penelitian Impor Barang (BPIB) DirektoratJenderal Bea dan Cukai Jakarta, menerima

bantuan dari pemerintah Jepang melalui JICAberupa hibah peralatan laboratorium.

S

Bantuan Alat LaboratoriumUntuk BPIB Jakarta

FOTO BERSAMA. Kepala BPIB, trainer dari Jepang dan seluruh pegawaiBPIB DJBC Jakarta.

KEGIATAN TRAINING yang langsung diberikan para trainer kepada parapegawai BPIB di laboratorium.

DOK. BPIB DOK. BPIB

WBC/RIS

ris

Page 35: Warta Bea Cukai Edisi 392

34 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

an pada 6 Juni 2007, KPBC Tembilahan diresmi-kan pembukaan kantornya oleh Kepala KantorWilayah III DJBC Riau dan Sumbar, Drs. JokoSutoyo Riyadi, dengan mengambil tempat di ge-dung KPBC Tipe A4 Tembilahan di Jalan Jende-

ral Sudirman No.48 Tembilahan.Menurut Kepala KPBC Tembilahan, Efrizal, SE,MM,

pendirian KPBC Tembilahan berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 133/PMK.01/2006 tanggal 22Desember 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja KantorWilayah DJBC dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

KPBC Tembilahan yang ada sekarang dulunya dikenaldengan nama KPBC Tipe C Kuala Enok yang diturunkan

Pada reorganisasi yang dilakukan belum lamaini oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(DJBC), KPBC Kuala Enok yang dulustatusnya tipe C kini statusnya dinaikkan

menjadi Tipe A4 dan lokasinya dipindahkanke Tembilahan, otomatis namanya kini

menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai(KPBC) Tipe A4 Tembilahan.

GEDUNG KPBC Tembilahan.

Gedung KPBC Tipe A4 TembilahanPERESMIAN PEMBUKAAN

PEMOTONGAN PITA oleh Kakanwil III DJBC Riau dan Sumatera Barat,Drs. Joko Sutoyo Riyadi.

D

DOK. KPBC TEMBILAHAN

DAERAH KE DAERAH

DOK. KPBC TEMBILAHAN

Page 36: Warta Bea Cukai Edisi 392

35WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

statusnya menjadiKantor Bantu Beadan Cukai. Lokasikantorpun dipin-dahkan dari Keca-matan Kuala Enokke Kota Tembilahandi KabupatenIndragiri. “DipilhnyaTembilahan, kare-na memang disitusudah ada fasilitas,baik gedung kantormaupun perumah-an dinas,” ujar Efri-zal.

Efrizal mengha-rapkan denganberdirinya KPBCTembilahan, akanlebih mempermu-dah akses sertamutu pelayanankepada penggunajasa di Kabupaten

Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu karena letak kantoryang mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna ja-sa serta tersedianya sarana dan prasarana pendukungyang cukup memadai.

Yang banyak dilayani KPBC Tembilahan adalahkegiatan ekspor untuk pengolahan minyak kelapasawit dan minyak kelapa. Untuk minyak kelapa sawitdiekspor ke Malaysia. Selain dari pajak eskpor,penerimaan dari bea masuk dari beberapa KawasanBerikat (KB).

Sehubungan dengan adanya KB tersebut, lanjutEfrizal, saat ini KPBC Tembilahan mengalamikekurangan SDM, terutama untuk para hanggar yangditugaskan di KB, dikarenakan letaknya yang berjauh-an maka sulit bagi pegawai untuk merangkap tugashanggar sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

“Idealnya yang dibutuhkan 50 orang sedangkanyang ada saat ini baru 27 pegawai termasuk kamijuga kekurangan sarana operasi mengingat saat iniTembilahan mengalami perkembangan ekonomi yangcukup pesat dengan terus bertambahnya lahan kelapasawit,” tandas Efrizal.

erdasarkan hasil informasi yang didapat, makadistribusi informasi dilakukan pada tim analis, timpatroli laut maupun patroli darat, untuk melakukantindak lanjut sesuai surat perintah dan lokasi tugasyang diemban oleh masing-masing tim.

Tim analis intelijen melakukan pengumpulan informasibaik berasal dari sumber internal (dokumen) maupunsumber eksternal, informan yang dipasang pada lokasi-lokasi rawan pelanggaran, yang selanjutnya dianalisasecepat dan tepat mungkin tentang akurasi dankemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Tim patroli laut, melakukan ‘random patrol’ atau patrolisecara acak di lokasi perairan pelabuhan dan sungaiDumai, untuk menghindari deteksi dari pihak yangmencoba melakukan pelanggaran atau penyelundupan.Di samping itu tim patroli laut, yang terdiri dari tigaarmada (BC 1509, BC 15016, BC 15019), juga bekerjaberdasarkan informasi yang didapatkan dari tim analisintelijen, untuk menindaklanjuti informasi untukmelakukan patroli pencarian target informasi. Dan apabilatarget informasi berhasil ditangkap maka selanjutnyapenanganan tersangka dan barang bukti diserahkanprosesnya pada tim penyidik dan administrasi barangbukti.

Tim penyidik dan barang bukti selanjutnya melakukanproses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan hinggacukup bukti dan fakta untuk dilimpahkan pada prosespenuntutan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanandan KUHAP.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SeksiPenindakan dan Penyidikan KPBC Tipe A Dumai, adalahproses penangkapan kayu yang diduga sebagai kayumerah dan meranti yang akan dicoba untukdiselundupkan ke Malaysia melalui perairan Selat Malaka,dari Pulau Rupat bagian barat di kawasan PerairanDumai.

Pada hari Kamis menjelang sore, pada tanggal 07 Juni2007, berdasarkan informasi intelijen, didapatkaninformasi yang akurat dari informan luar bahwa adausaha untuk menyelundupkan kayu balok/asalan tanpadilengkapi dokumen yang sah dari intansi terkait, disekitar perairan Dumai yang berjarak 1,5 jam perjalanandari dermaga Dumai di sekitar perairan Pulau Babi danPulau Rupat. Kapal yang mengangkut kayu akanbergerak keluar pada saat air pasang setelah matahariterbenam, dengan jumlah muatan sekitar 60 ton.

PenggagalanPenyelundupan

Kayu BalakKPBC TIPE A3 DUMAI

Kegiatan pengawasan yang diterapkan seksipenindakan dan penyidikan diawali dari siklus

informasi intelijen dan analisa dokumen(RKSP dan Manifes), dilanjutkan dengandistribusi informasi maupun tindak lanjut

informasi baik yang merupakan hasil pengo-lahan internal, maupun informasi instant

eksternal dengan tingkat akurasi yang tinggi.

B

EFRIZAL. Diharapkan dengan berdirinyaKPBC Tembilahan, akan lebihmempermudah akses serta mutu pelayanankepada pengguna jasa di KabupatenIndragiri Hilir dan Indragiri Hulu

SERAH TERIMA KANTOR, oleh Kakanwil kepada Kepala KPBCTembilahan, Efrozal.

DOK. KPBC TEMBILAHAN

DOK. KPBC TEMBILAHAN

ris

Page 37: Warta Bea Cukai Edisi 392

36 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Berdasarkan informasi yang diolah tersebut, Kasi P2yang baru dijabat oleh Arie Papiano langsung melakukanpersiapan patroli dan operasi penangkapan,mengumpulkan anggota tim patroli laut untuk melakukanbriefing pra-operasi, selesai briefing, sekitar pukul 18.30,maka bergeraklah tim patroli laut dengan dilengkapisenjata dengan mengunakan armada kapal patroli BC15016 menuju sasaran informasi.

Kurang lebih 3 jam setelah keberangkatan atau sekitarpukul 21.30, dan setelah mengapung diperairan dengankondisi pengintaian tanpa lampu, berdasarkan gelagatserta suara mesin yang terdengar dari jauh oleh seluruhanggota kapal patroli, maka diduga adanya targetinformasi tersebut, sebuah kapal yang diduga memuatkayu ilegal, maka kopat (komandan patroli)memerintahkan seluruh crew kapal patroli untukmengarahkan sasaran dan kapal patroli ke arah target.

Lima belas menit kemudian kapal patroli mulaimerapatkan badannya ke kapal yang diduga memuatkayu tersebut. Berdasarkan pemeriksaan sementara,maka dipastikan bahwa kapal tersebut memuat kayuasalan / balak tim. Berdasarkan temuan sementaratersebut maka mulai dilakukan pemeriksaan sementarakapal, dokumen dan awak kapal tersebut di tengah laut.

Setelah didapatkan bukti permulaan yang cukup,maka kapal bermuatan kayu beserta awak kapalnyaditangkap dan diarahkan untuk menepi di dermagapelabuhan dumai, untuk dilakukan proses pemeriksaandan penyidikan lebih lanjut.

Beberapa aspek ketentuan yang tidak diindahkan oleh

pelaku penyelundupan kayu adalah aspek kepabeanandan aspek ketentuan dari instansi terkait, dalam hal iniDepartemen Kehutanan. Dari aspek kepabeanan,pemuatan kayu untuk tujuan ekspor sebagaimana diaturdalam UU no 17 th 2006 tentang kepabeanan bahwaekspor harus dilengkapi dengan dokumen kepabeananyang selanjutnya diatur dalam Kep-151/BC/2003 tentangTatalaksanan Kepabeanan di bidang ekspor.

Sedangkan dari aspek instansi terkait, ekspor kayu disamping harus menggunakan PEB (PemberitahuanEkspor Barang) juga harus memenuhi ketentuan MenteriKehutanan No 32/MPP/Kep/1/2003, bahwa ekspor kayutidak dilarang sepanjang telah dikerjakan pada keduaatau keempat sisinya, dilengkapi dengan SKSHH (SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan), Outward Manifes.Apabila proses ekspor dilakukan tanpa mengindahkanketentuan kepabeanan maka dapat dijerat dengan pasal102A Undang-Undang No. 17/2006 tentang Kepabeanan.

Selanjutnya kasus tersebut dalam penanganan KPBCTipe A3 Dumai untuk penyelidikan dan penyidikan lebihlanjut oleh unit penyidikan, guna diproses secara hukumsesuai peraturan perundang-undangan terkait.

Demikianlah salah satu bagian tugas pengawasan yangdilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan dibawahkendali Kepala KPBC Tipe A3 Dumai, secara sinergi bersamajajaran anggotanya dengan berbagai keterbatasan saranadan prasarana yang dimiliki, namun KPBC Dumai tetapmencoba untuk mendukung penuh upaya Direktorat JenderalBea dan Cukai untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

KAPAL yang diduga memuat kayu illegal kini diamankan aparat KPBC Dumai.

DOK. WBC

DAERAH KE DAERAHD

OK

. KP

BC

TIPE A

3 DU

MA

I

tzm

Page 38: Warta Bea Cukai Edisi 392

37WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

antor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A2Malang membekukan ijin usaha 20 pabrik rokok (PR)skala kecil yang beroperasi di wilayah Malang dengancara membekukan NPPBKC terhitung sejak 24 April2007. Pembekuan dilakukan karena ke-20 PR dinilai

telah menyalahgunakan pita cukai dengan sengaja menempel diproduk rokok lain dan adanya kesalahan penempelan pita cukairokok yang diproduksi dalam satu pabrik .

Ke-20 PR skala kecil yang dibekukan operasinya antara lain;Adi Bungsu, Akhas, Jagung Putra, Jagung Padi, dan Elite JatiMassal. Perusahaan itu berada di wilayah Kota Malang.Sedangkan 15 pabrik lain berasal dari Kabupaten Malang, yakniBintang Mas Wijaya, HE Prima, Jati Putra Mandiri, Samudra,Welas asih Jaya, Sonora Putra Jaya, Tiga Roda, Sinar Berlian,M39, Tiga Roda, Sidorejo, Sinar Bukit Mas, Bola Dunia Jaya,Permata Dunia, Putra Sinar Mandiri.

Menurut Kepala Kanwil XII DJBC Jawa Timur II, Nasar Salim(dalam mutasi baru-baru ini menjabat sebagai Kepala Kanwil XVII

Maluku dan Papua),kasus ini terungkap atashasil operasi cukai dariTim P2 Pusat DJBC diMakassar. Ke-20 PRyang dibekukan ituyang barada di bawahKanwil XII Jawa Timur IIada 20 PR, selain itu diKPBC Kediri ada 10 PR,KPBC Madiun dan KPBCTulungagung masing-masing ada 2 PR sertaKPBC Panarukan danKPBC Blitar masing-masing ada 1 PR.

“Apabila cukup buktimelakukan pelanggaranakan dilanjutkandengan penyidikan,namun apabila tidakcukup bukti maka akandicabut pembekuanNPPBKC-nya. Di KanwilJawa Timur II saat initerdapat 6 PR yang

sedang disidik dan segera akan dilimpahkan ke pengadilan,”ungkap Nasar Salim.

Ketika ditayakan apakah sanksi denda selama ini belummembuat efek jera terhadap PR yang melanggar, sehinggadilakukan pembekuan ijin, dengan tegas Nasar menjawab, sanksidenda selama ini belum membuat pengusaha menjadi jera untuktidak melakukan pelanggaran, karena nilai denda terlalu kecil, halini terlihat dengan masih banyaknya pelanggaran di bidang cukai.“Pembekuan yang dilakukan bukan pembekuan ijin usahanyatetapi pembekuan NPPBKC-nya sehingga PR tidak dapat dilayanipemesanan pita cukainya (CK-1) tetapi pabrik rokok tersebutmasih boleh beroperasi.”

Sampai sejauh ini, lanjut Nasar, di Kanwil Jawa Timur IIada 5 PR yang telah dicabut pembekuan NPPBKC-nyakarena tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan, 6 PRsedang dalam proses penyidikan dan sisanya masihdilakukan penyelidikan.

KRONOLOGIS PENGUNGKAPANSeperti disampaikan oleh Kepala KPBC Malang, Barid

Effendi, pembekuan terhadap 20 PR ini dilakukan sebagaitindak lanjut dari temuan aparat bea cukai di Kantor WilayahXVI DJBC Sulawesi.

Bermula pada 21 dan22 Februari, Tim P2 Kan-tor Pusat DJBC bersamapertugas P2 Kanwil XVIDJBC Sulawesi melaku-kan penindakan BarangKena Cukai (BKC) di Ma-kasar. Selanjutnya pada,6 Maret 2007, Direktur P2per Surat Nomor : 217/BC.5/2007 tanggal 6Maret 2007 memerintah-kan melakukan penyeli-dikan dan pembekuanNPPBKC terhadap pab-rikan yang terlibat. Ber-dasarkan lampiran terse-but, jumlah pabrikandibawah pengawasanKPBC Malang yang di-duga terlibat kasus seba-nyak 20 perusahaan.

Pada 20 Maret 2007,Kepala Kanwil XII DJBCJawa Timur II per surat

SAAT INI SEBAGIANBKC HASIL

PENEGAHAN DIKANWIL SULAWESI

BERADA DI GUDANGKPBC MALANG

“”

DidugaMelanggar,

20 PR Kecil Dibekukan

NASAR SALIM. Sanksi denda selama inibelum membuat pengusaha menjadi jerauntuk tidak melakukan pelanggaran,karena nilai denda terlalu kecil.

BARID EFFENDI, pembekuan terhadap 20PR dilakukan sebagai tindak lanjut daritemuan aparat bea cukai di KantorWilayah XVI DJBC Sulawesi.

Kasus ini terungkap atas hasil operasi cukai dariTim P2 Pusat DJBC di Makassar.

K

DOK. WBC DOK. WBC

Page 39: Warta Bea Cukai Edisi 392

38 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Nomor : S-11/WBC.12/2007 tanggal 20 Maret 2007 memerintah-kan (meneruskan perintah Direktur P2) Kepala KPBC Malangmelakukan penyelidikan terhadap pabrikan yang terlibat pelang-garan cukai di Makasar dan membekukan NPPBKC terhadap 20PR yang diduga terlibat tersebut.

Kemudian pada 2 April 2007, KPBC Malang melakukanpenyelidikan terhadap 20 pabrikan yang diduga terlibatpelanggaran cukai di Makasar dengan hasil : 10 masih aktif dan10 tidak aktif. Lebih lanjut disampaikan Barid, terhadap 10 PRyang tidak aktif direkomendasikan untuk dibekukan danpembekuannya telah dilaksanakan terhadap 5 PR dengan dasarsudah tidak produksi. Sedangkan terhadap 10 PR yang masihaktif dimintakan alat bukti dari KWBC XVI Sulawesi untuk prosesselanjutnya (pabrik masih belum dibekukan).

Pada 17 April 2007, Kepala Kanwil XII DJBC JawaTimur II per surat Nomor : S-53/WBC.12/2007 tanggal 17April 2007 memerintahkan kembali kepada Kepala KPBCMalang untuk membekukan NPPBKC atas semua pabrikyang diduga terlibat pelanggaran cukai di Makasar. Mei2007, terhadap 20 pabrik tersebut di atas saat ini masihdalam proses penyelidikan dan penyidikan KPBC Malang.

UPAYA PENEGAKAN HUKUMMenanggapi adanya pendapat yang mengata-

kan bahwa penutupan terhadap ke-20 PR kare-na adanya intervensi dari PR skala besar, sebabselama ini PR kecil kerap dituding merusakpasaran karena dijual tanpa cukai tembakau,Barid menegaskan, pembekuan terhadap 20 PRtidak berdasarkan intervensi dari PR besar.Tindakan yang diambil murni sebagai upayapenegakan hukum (law enforcement) dari DJBC,sesuai prosedur yang ada.

“Memang ada pelanggaran cukai dilakukan PRkecil khususnya menyangkut pita cukai. Namunbukan berarti PR kecil identik dengan pelanggaranpita cukai, karena masih banyak PR kecil yang baikdan tidak menutup kemungkinan pelanggaran inidilakukan PR besar,” ujar Barid.

Mengenai pembinaan bagi pengusaha PR keciluntuk menjalankan usahanya sesuai dengan aturan,menurut Barid, hal itu terus dilakukan dengan caramelakukan kunjungan rutin ke pabrik untuk meme-riksa pembukuan dan sekaligus melakukan peratur-an. Disamping itu petugas dari Seksi P2 melakukanpengawasan secara intensif.

“Dalam kasus ini, pelanggaran yang didugadilakukan oleh PR tersebut antara lain, menjual pitacukai kepada yang tidak berhak, menggunakan pitacukai yang bukan haknya, menggunakan pita cukaibukan peruntukkannya,” ungkap Barid.

Atas keputusan pembekuan itu, DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dan KotaMalang meminta KPBC Malang mencabut pembekuan 20 PR.Permintaan itu disampaikan untuk menghindari PHK pada PRtersebut. Karena ada sekitar 15 ribu pekerja terancam mengang-gur jika pembekuan tak dicabut. Meski DPRD mendukungpenindakan yang dilakukan Kantor Bea dan Cukai, tapi sanksihukumnya diharapkan jangan berupa pembekuan, mungkin bisadilakukan dengan sanksi denda.

Mengenai hal itu, Barid memberikan tanggapannya. Menurut-nya, dari sudut pandang Pemkab Malang, memang dampak so-sialnya yang menjadi titik perhatiannya, dimana dengan mengang-gurnya ribuan pekerja akan menimbulkan dampak sosial yangluar biasa di Kabupaten/ Kota Malang seperti faktor keamanandan seterusnya. Namun diharapkan jangan sampai gejolak sosialini justru yang mencuat dan mengesampingkan tujuan awal yaitupenegakan hukum, dan sejauh ini belum ada upaya dari PR me-lakukan gugatan.

“Saat ini sebagian BKC hasil penegahan Kanwil XVI DJBCSulawesi berada di gudang KPBC Malang. Kemudian dilakukanpenggabungan data dengan hasil penyelidikan KPBC Malang.Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup maka ditindaklanjutidengan penyidikan dan jika tidak ada bukti permulaan yangcukup maka tidak dilanjutkan penyidikan,” ujar Barid.

Menurutnya, dari 20 PR yang diduga melakukan pelanggarantersebut, 5 PR telah dibuka pembekuan ijinnya karena tidakcukup bukti untuk dilakukan penyidikan, 4 pabrik telah memasukitahap penyidikan dan sisanya masih terus diselidiki.

Disinggung mengenai operasi pita cukai yang dilakukanKPBC Malang, Barid menyatakan, operasi yang dijalankanselama ini tidak dikhususkan hanya untuk pelanggaran pitacukai, tetapi juga terhadap pelanggaran-pelanggaran cukailainnya. Dan dalam pelaksanaan operasi, tidak ada jadwaloperasi rutin dalam setahun. Operasi dilakukan sesuaiurgensinya berdasarkan pengolahan informasi intelijen yangada dan penerapan manajemen resiko.

Sebagai informasi, KPBC Malang untuk tahun anggaran2006 penerimaan cukai dari pabrikan dengan golongan kecil(Gol III A dan Gol III B), sebesar Rp.308.128.992.156 (3.258dokumen CK-1), sedangkan untuk tahun anggaran 2007 (1Januari 2007-6 Juni 2007) realisasi penerimaan cukai daripabrikan dengan golongan kecil (gol III A dan III B) mencapaiRp. 132.441.449.760 (1.264 dokumen CK-1).

KPBC TIPE A2 MALANG membekukan ijin usaha 20 pabrik rokok (PR) skala kecil yangberoperasi di wilayah di Malang.

PEMBINAAN bagi pengusaha PR kecil untuk menjalankan usahanyasesuai dengan aturan, terus dilakukan.

DOK. WBC

DOK. WBC

ris

DAERAH KE DAERAH

Page 40: Warta Bea Cukai Edisi 392

39WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

ertemuan tahunan para Direktur Jenderal Bea danCukai seluruh Asia Tenggara kembali dilaksanakan, kaliini Departemen Keuangan RI melalui Direktorat JenderalBea dan Cukai bertindak sebagai tuan rumahpenyelenggara acara Sixteenth Meeting of the ASEAN

Director General of Custom.Acara diikuti oleh 10 dirjen dari 10 negara anggota ASEAN

membahas berbagai agenda yang telah dipersiapkansebelumnya oleh Sekretariat ASEAN guna pengembangankerjasama kepabeanan di kawasan Asia Tenggara.

Acara yang berlangsung pada 12-14 Juni 2007 di BandungJawa Barat tersebut dibuka langsung oleh Menteri Keuangan RISri Mulyani Indrawati. Dalam sambutannya Menteri Keuangan SriMulyani Indrawati mengatakan, seiring dengan perkembangan

dunia yang pesat, peran institusi kepabeanan pun mengalamipeningkatan.

Semenjak terjadinya peristiwa 11 September 2001 lalu, peraninstitusi kepabeanan sudah tidak hanya sebatas pada fungsipenerimaan negara, namun kini sudah meningkat menjadi salahsatu institusi yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanannegara, mengingat instansi kepabeanan merupakan ujungtombak untuk mencegah masuknya barang illegal yangmempunyai potensi merugikan negara.

Mengenai perkembangan kerjasama kepabeananASEAN, Sri Mulyani mengatakan banyak manfaat yang bisadiperoleh dengan adanya kerjasama tersebut. Iamencontohkan dengan adanya kerjasama tersebut, makainvestasi dan juga perkembangan ekonomi di kawasanASEAN akan meningkat. Untuk itu kerjasama antar instansikepabeanan harus semakin ditingkatkan mengingatkepabeanan mempunyai peran yang cukup besar dalamkegiatan perekonomian di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN DIRECTOR GENERAL OF CUSTOMS. Berupaya terus meningkatkan kerjasama di bidang kepabeanan untuk kemajuan ASEAN.

Sixteenth Meeting of the ASEANDirector General of Customs

Sepakat untuk lebih meningkatkan kerjasama dibidang kepabeanan diantara anggota ASEAN

P

KEPABEANAN INTERNASIONAL

Page 41: Warta Bea Cukai Edisi 392

40 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

“Salah satu institusi yang memegang peranan penting dalamproses perekonomian di kawasan Asia Tenggara adalahkepabeanan, dan melalui kerjasama ini maka diharapkan visiASEAN pada 2020 yaitu menuju ASEAN Economic Integrity bisaterwujud,”ujarnya dihadapan para delegasi.

TERUS TINGKATKAN KERJASAMA.Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi dalam

sambutannya mengatakan, untuk menuju ASEAN Customs vision2020 maka institusi kepabeanan harus memberikan pelayananyang prima kepada masyarakat ASEAN untuk bisa mencapaiefisiensi dalam proses kepabeanan, yang diikuti denganpeningkatan integritas SDM, transparansi dan lain sebagainya.

“Sebagai instansi kepabeanan di kawasan Asia Tenggarakami sudah sepakat untuk lebih meningkatkan kerjasamakepabeanan diantara anggota ASEAN, meningkatkan kelancaranalur lalu lintas barang melalui perbatasan di kawasan ASEAN,menekan biaya transaksi ekonomi di kawasan ASEAN, danmemastikan perkembangan tersebut berjalan sesuai dengan apayang diinginkan,”terang Anwar kembali.

Dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Bali (Oktober2003), para pemimpin ASEAN sepakat untuk menciptakanperdagangan di kawasan ASEAN yang berbasis pada singlemarket dan berbasis pada produksi untuk menciptakan dayasaing yang tinggi sesuai dengan perkembangan jaman. Itusebabnya instansi kepabeanan memegang peran yang cukupbesar dan harus tetap di tingkatkan kualitasnya melalui berbagaikerjasama baik regional diantara anggota ASEAN maupun jugadengan mitra dialog lainnya seperti China, Jepang, KoreaAmerika Serikat dan lain sebagainya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kamboja Pen Siman ketikaditemui WBC mengatakan, berbagai hasil dari berbagaipertemuan yang telah dilakukan merupakan suatu upaya seriusdari ASEAN menuju kawasan ASEAN yang mempunyai potensiperekonomian yang tinggi.

“Salah satunya dapat kita lihat dengan adanya ASEAN SingleWindow (ASW), dengan adanya program ini maka negara-negara di kawasan ASEAN harus semakin meningkatkankerjasamanya agar tujuan ASW dapat terwujud. Banyak manfaatyang diperoleh dengan adanya ASW tersebut dimana nantinyasegala proses perdagangan termasuk didalamnya berbagai biayadapat ditekan sehingga ASEAN menjadi wilayah yangmempunyai nilai kompetitif yang tinggi dan meningkatkanperekonomian negara-negara anggota ASEAN,”ujarnya kembali.

Menanggapi kerjasama antar negara anggotaASEAN, Pen Siman mengatakan, secara umum dapatdikatakan kerjasama antar negara ASEAN sudahcukup baik. Namun akan lebih baik lagi jika ASEAN 6(negara pendiri ASEAN.red) yang lebih memilikipengalaman dan juga sumber daya yang cukupmemadai, menyediakan bantuan kepada ASEAN 4(Negara baru anggota ASEAN-red) yang memilikipengalaman dan sumber daya yang terbatas,”

Selain itu ia juga mengatakan, pada pertemuanserupa pada tahun lalu di Kamboja, telah dibentukkelompok kerja yaitu Coordinating committee oncustoms (CCC) Customs Procedures and TradeFacilitation Working Group (CPTFWG), ASEAN SingleWindow Steering committee, Customs procedures andTrade facilitation Working Group (CPTFWG) danCustoms Enforcement and Compliance WorkingGroup (CECWG).

“Kelompok kerja ini bekerja keras dalam halmenjaga hasil yang pernah dihasilkan oleh panitiabeserta dengan kelompok kerja terdahulu, sertamenjalankan kerjasama baru dan program integrasiyang tertuang dalam the Strategic Plan of CustomsDevelompent.

AGENDA PERTEMUANSixteenth Meeting of the ASEAN Director General

of Customs yang berlangsung selama tiga hari terse-but penuh dengan berbagai agenda. Pada hari pertama pertemu-an diisi dengan laporan mengenai perkembangan dan keputusanyang berhubungan dengan ASEAN Economic Integration danjuga laporan singkat mengenai kesimpulan hasil pertemuanMenteri Keuangan ASEAN yang berlangsung di Chiang May,Thailand 5 April 2007 yang disampaikan oleh delegasi Thailand.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan laporan dari komisi dankelompok kerja mengenai perkembangan dan pelaksanaanprogram kerja masing-masing negara.Laporan tersebutdisampaikan oleh Kamboja selaku ketua Coordinating Committeeon Customs (CCC), Singapura selaku ketua Customs proceduresand Trade facilitation dan Malaysia selaku Customs Enforcementand Compliance Working Group (CECWG).

Selanjutnya Thailand selaku ketua customs capacity buildingworkshop group (CPBWG) memaparkan perkembangan capacitybuilding dan perkembangan ASEAN Single Window (ASW)disampaikan oleh ASEAN Single Window Steering Committeeyang diketuai oleh Filipina.

Pertemuan pada hari kedua, para delegasi membahasmengenai rencana program kerja sama kepabeanan ASEANuntuk periode Juli 2007 hingga Juni 2008 yang dilanjutkandengan endorsement (pengesahan) berbagai kegiatan workinggroup tadi untuk satu tahun kedepan.

Pada pertemuan hari ketiga atau hari terakhir,mengagendakan pertemuan konsultasi antara ASEAN denganmitra dialog yaitu dengan negara Jepang, China, Korea, US-ASEAN Business dan WCO untuk memaparkan berbagaiperkembangan yang berhubungan dengan perdagangan danjuga kepabeanan. Pertemuan diakhiri dengan penetapan tanggaldan tempat pertemuan selanjutnya yang dilanjutkan denganpenyempurnaan redaksional hasil pertemuan

Sebelum dimulainya acara pada hari ketiga, delegasi US-ASEAN Business Council Inc yang merupakan mitra dialogASEAN dari Amerika Serikat melangsungkan pertemuan denganDirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi beserta dengan pejabateselon II DJBC. Dalam perbincangan dengan WBC SaanjayKumar Shamdasani US-ASEAN Business Council Inc CountryManager Indonesia mengatakan, pihaknya merupakan mitradialog ASEAN, dan melalui kerjasama ASEAN dengan US-ASEAN Business Council Inc diharapkan terjalin kerjasamastrategis antar dua organisasi tersebut, mengingat US-ASEANBusiness Council Inc yang terdiri dari berbagai pengusahaAmerika mempunyai peran penting dalam kegiatan usaha dikawasan ASEAN.

SRI MULYANI INDRAWATI. Peran institusi kepabeanan mengalami peningkatan.

KEPABEANAN INTERNASIONAL

zap

WBC/ATS

Page 42: Warta Bea Cukai Edisi 392

41WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Anwar Suprijadi(DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI)

Bagaimana anda melihat instansi kepabeanan ASEANsaat ini ?

Seperti yang kita ketahui, instansi kepabeanan ASEANmerupakan salah satu institusi yang dinamis dan berkembangdalam konteks ASEAN integration. Sesuai dengan ASEANcustoms vision 2015, saya yakin kedepannya institusikepabeanan di kawasan ASEAN bisa menyediakan pelayananbeserta kualitasnya yang baik kepada komunitas ASEAN.

Dari berbagai pertemuan yang pernah dilakukan baik ituASEAN Directorate General of Customs Meeting dan jugapertemuan lainnya, apa yang dapat diperoleh Indonesiadalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ?

Tentunya banyak yang diperoleh oleh Indonesia dalam perte-muan-pertemuan yang pernah dilakasanakan termasuk pertemu-an Sixteenth ASEAN DG Meeting di Bandung, tidak hanya Indo-nesia tapi negara ASEAN lainnya juga mendapatkan manfaat.Pertama, melalui pertemuan tersebut sudah pasti tentunya akanmeningkatkan kerjasama antar customs di kawasan ASEAN.

Karena kita (DJBC) punya program mengenai capacitybuilding, national single window, kemudian mengenaifasilitasi dan pentarifan, maka melalui pertemuan tersebut,kita bisa ambil manfaat yang telah dilaksanakan oleh rekankita dari negara ASEAN lainnya mengenai hal tersebut.

Yang kedua kita melakukan branch marking antar negara-negara anggota ASEAN lainnya. Atau kalau kita lebih maju darimereka dalam satu bidang bisa jadi apa yng kita miliki bisamenjadi manfaat bagi negara-negara ASEAN lainnya dan jugasebaliknya dengan Indonesia. Jadi kegiatan ini bisa dikatakansebagai sarana tukar menukar informasi diantara kita.

Lalu bagaimana dengan implementasi dari pertemuantersebut dan juga pertemuan-pertemuan sebelumnya?

Mengenai implementasi, selalu mengikuti dulu perkebanganreport dari mereka (working Group) melalui berbagai committeedan kelompok kerja. Ada beberapa country coordinator yang di-tunjuk untuk membahas berbagai perkembangan seperti Coordi-nating Committee on Customs (CCC) yang dipimpin Kamboja,kemudian mengenai ASEAN Single Window (ASW) dengan Fili-pina sebagai ketua Steering Committee-nya.

Selain itu ada juga Customs Enforcement and Compli-ance Working Group (CECWG) yang diketuai oleh Malaysia.Mengenai Capacity Building Thailand memimpin CustomsCapacity Building Working Group (CCBWG), dan Singapuramemimpin Customs Procedures and Trade FacilitationWorking Group (CPTFWG)

Lalu apakah ada isu menarik dari pertemuan tersebutyang berhubungan dengan kepabeanan Indonesia?

Kalau itu kita mengantisipasi isu global, mengantisipasiharmonisasi tariff, kita juga mencoba mengantisipasi ASEANEconomic Community.

Apa harapan anda dengan berlangsungnya pertemuantersebut?

Harapannya adalah agar kepentingan nasional kita bisaditonjolkan untuk kepentingan bersama ASEAN. Jadi hal ituyang kita perlukan supaya memudahkan pelayanan danpengawasan kita di bidang kepabeanan.

Lalu bagaimana dengan kerjasama DJBC dengan mitrakerja dari kepabeanan di negara ASEAN lainnya?

Kerjasama kita saat ini lebih mengarah pada kerjasama bila-

teral dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesiaseperti dengan Malaysia dan Singapura. Kerjasama tersebut ter-jalin dengan baik dan diharapkan akan lebih meningkat lagi kerja-sama antara DJBC Dengan customs dari kedua negara tadi.

WBC/ATS

Page 43: Warta Bea Cukai Edisi 392

42 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Sundram Pushpanatran(PRINCIPAL DIRECTOR BUREAU FOR ECONOMIC INTEGRATION AND FINANCE, ASEAN SECRETARIAT)

Bisa diceritakan tujuan dari adanya pertemuanASEAN DG Meeting Kali ini ?

Tujuan yang ingin dicapai adalah untukmengimplementasikan ASEAN Customs strategic plan,

dimana rencana strategis tersebut terdiri dari 15 tujuanyang dimulai dari pelaksanaannya, fasilitasi dan lainsebagainya. Sebelumnya kerjasama hanya sebataskerjasama kepabeanan saja tanpa adanya pemikiranuntuk menuju ASEAN Economic Community

Lalu manfaat apa yang bisa diambil dengan adanyapertemuan ini ?

Pada dasarnya pertemuan ini bermanfaat, dimanamelalui pertemuan ini kita bisa membahas berbagaipermasalahan yang timbul termasuk mengenaipermasalahan biaya yang cukup tinggi pada transaksibisnis, sehingga upaya untuk dapat menekanpermasalahan tersebut dapat dilaksanakan. Pada saatyang sama instansi kepabeanan tidak lagi hanyasebatas pada pemungutan bagi penerimaan negara, tapisudah meluas hingga pada masalah keselamatan,keamanan negara dan lain sebagainya. Dan menurutsaya customs merupakan ujung tombak bagi hal-haltersebut. Keuntungan keseluruhan adalah bisa menekanbisnis cost yang besar dan meningkatkan mutu dariinstansi kepabeanan ASEAN, bukan hanya sebagai alatuntuk mendapatkan penerimaan negara tapi juga meluasdalam rangka menjaga keamanan negara.

ASEAN yang terdiri dari negara dengan berbagailatar belakang berbeda, apakah ada kesulitan untukmenyatukan visi dan misi ASEAN melalui berbagaipertemuan yang telah dilakukan termasuk dalampertemuan kali ini di Bandung?

Melalui pertemuan ini, baik yang saat ini tengahberlangsung maupun yang telah dilakukan sebelumnya,maka akan terjalin kerjasama yang erat diantara anggota.Dan menurut saya DG Meeting yang sudah berlangsungke-16 kalinya mestinya harus lebih baik atau dengan katalain tidak ada suatu permasalahan yang sulit, mengingatberbagai pertemuan serupa sering dilakukan.

Dan tentunya melalui pertemuan ini setidaknyasesama anggota ASEAN dapat membicarakan suatupermasalahan yang timbul, seperti membicarakanmengenai ASEAN Single Window (ASW) dan lainsebagainya, mengingat ASW merupakan suatu icon yangpenting untuk ASEAN economic integration. Dan instansikepabeanan ASEAN merupakan institusi yang bisadiandalkan untuk ASW, dan kita semakin dekat dengankemajuan customs dunia.

Bisa diceritakan sampai sejauhmana perkembanganuntuk menjalankan program (ASW) ?

Tentunya untuk bisa menjalankan, maka negara-negara anggota ASEAN harus mempersiapkan NationalSingle Window-nya sehingga jika semua negara sudahsiap NSW-nya maka baru bisa dijalankan ASW-nya. Danuntuk bisa menuju ASW, kita tidak bisa melihatkebelakang dan untuk bisa menjalankan program ASEANsalah satunya melalui ASW, maka kerjasama antaranggota sangat berarti agar program tersebut dapatberjalan. Bagi negara anggota yang mempunyaikelebihan dalam menjalankan NSW, maka bisaditranformasikan kepada negara anggota lainnya. Sayayakin jika semua ini bisa berjalan, maka apa yangdiinginkan dalam ASEAN vision 2015 dapat dijalankandengan baik

KEPABEANAN INTERNASIONAL

WBC/ATS

Page 44: Warta Bea Cukai Edisi 392

43WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Apa keuntungan bagi Kastam Diraja Malaysiadengan mengikuti DG Meeting kali ini di Indonesia ?

Bagi kami keuntungan yang diperoleh adalahkeuntungan bagi anggota ASEAN, dimana melaluipertemuan ini, anggota ASEAN semakin solid dengantujuannya yaitu ASEAN Customs vision 2015, sepertilayaknya Uni Eropa dan untuk mencapai tujuan ASEANtahun 2015 tentunya juga harus didukung denganpertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN lebih baik.

Apakah ASEAN bisa menjalankan program, tahun2015 ?

Saya optimis ASEAN bisa menjalankannya. Menurutpendapat pribadi saya, untuk bisa menjalankan programASEAN Vision 2015, maka kita harus memegang padaprinsip 3D. D yang pertama adalah determination, dimanakomitmen kita harus terjaga untuk bisa menjalankanprogram tersebut. Untuk itu kita mempunyai komitmenuntuk terus bergerak maju ke depan dalam arti kita harusbisa mencapai tujuan kita yaitu ASEAN Vision 2015.

D yang kedua adalah dedikasi, disini semua usul yangtelah dibuat dalam benuk blue print dan lain sebagainyaharus kita jalankan dan didedikasikan pada kemajuanASEAN itu sendiri dengan cara menjalankan programyang telah dibuat tersebut.

Kemudian D yang ketiga, adalah disiplin, proseduruntuk mencapai ASEAN Vision 2015 sudah ada dan kitaharus menerapkannya secara disiplin, baik dari segiaturan maupun prosedurnya. Kalau kita tidak disiplin,maka berbagai program tersebut tidak akan tercapai.

Bisa diceritakan permasalahan yang menarik dalampertemuan Customs DG Meeting kali ini ?

Hal yang menarik menurut saya adalah ketika kitamengadakan dialog dengan mitra dialog dari negara yangbukan anggota ASEAN.seperti Jepang, Korea, China danjuga Amerika Serikat. Kita menjalin hubungan denganmereka mengingat negara-negara tersebut mempunyaivolume perdagangan yang cukup besar dengan negaraASEAN, dan kita meminta masukan mereka untukmeningkatkan kinerja dari instansi kepabeanan dikawasan ASEAN.

Sementara melalui dialog dengan World CustomsOrganisation(WCO), kita dapat mengetahui perkembangankepabeanan dunia saat ini karena instansi kepabeanan inidipimpin oleh negara maju, maka kita sebagai anggotaWCO yang berada di ASEAN bisa mendapatkan informasimengenai perkembangan kepabeanan dunia terkini danmencoba untuk mempelajari perkembangan tersebut untukkemajuan kepabeanan di ASEAN sehingga kita tidakketinggalan pada tingkat global.

Selanjutnya mengenai Customs Portal, kita sepakatASEAN akan memberlakukan Customs Portal (ASEANSingle Window.red). Namun dalam perkembangannyaada masalah teknis. Nah masalah teknis yang coba untukdibahas agar dalam pelaksanaannya dapat berjalansesuai dengan apa yang diinginkan. Beberapa negarasudah ada yang siap, sementara waktu pemberlakuannyapun berbeda antara negara yang satu dengan negarayang lain. Untuk itu kerjasama antar instansi kepabeanandi kawasan ASEAN harus terjalin dengan baik agarprogram tersebut dapat terlaksana karena saat ini adanegara yang sudah siap dan ada juga yang belum siap.

Customs Portal itu sendiri bisa mempersingkat proseskepabeanan dan untuk itu tentunya harus melibatkaninstansi lain selain instansi kepabeanan ASEAN.Sementara salah satu manfaat yang diperoleh dengan

Dato’ Sri Haji Abd Rahman Bin Abd Hamid(KETUA PENGARAH KASTAM DIRAJA MALAYSIA)

WBC/ATS

Page 45: Warta Bea Cukai Edisi 392

44 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

ustoms to Customs Talk merupakan pertemuan bilateral antara DJBCdengan Australia Customs Service (ACS). Di dalam pertemuantersebut dibahas tentang isu-isu bilateral serta regional yangmenyangkut customs procedures dan customs performance sertaapabila dibutuhkan, dibicarakan pula technical assistance yang

ditawarkan ACS terhadap DJBC. Pertemuan bilateral tersebut diupayakan untukdiselenggarakan tiap tahun dengan tuan rumah bergantian.

Customs to Customs Talk ke-9 tahun 2007 dilaksanakan di Sydney Australiapada tanggal 15-16 Mei 2007, setelah sebelumnya tertunda di tahun 2006 karenamasalah politik RI – Australia. Delegasi Indonesia terdiri dari Anwar Suprijadi,Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kamil Sjoeib, Direktur KepabeananInternasional (saat ini menjabat sebagai Sekretaris DJBC -red), Erlangga Mantik,Direktur P2 (ssat ini menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bid. Pengawasan &Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai -red), Heri Kristiono, Direktur IKC danAmelia Rose, Kasi Australia dan Pasifik Direktorat Kepabeanan Internasional.Sedangkan delegasi Australia terdiri dari CEO ACS Michael Carmody sebagaiChairman of the Talks dan tujuh orang anggota yang merupakan National Directordari berbagai disiplin pekerjaan.

Agenda yang dibicarakan pada pertemuan ke-9 ini antara lain adalahmengenai program reformasi di tubuh ACS dan DJBC. Pihak DJBCmenyampaikan tentang pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan

adanya customs portal adalah bisameningkatkan investasi di kawasanASEAN, karena jalur birokrasi yangpanjang menjadi singkat denganadanya customs portal ini.

Kemudian mengenai AHTN, kitahampir memberlakukannya di levelASEAN. Dengan adanya AHTNmaka semua barang yang masukke ASEAN tidak mempunyai suatumasalah dengan code numberini akan membantu daripeningkatan hasil. Hampir semuasektor akan menggunakan codenumber yang tidak kena cukai(Pajak.red) jika masih berada dikawasan ASEAN. Namun luarASEAN akan menggunakan codenumber yang benar.

Mengenai capacity building,Malaysia sudah lebih jauhberkembang dalam bidang SDM.Salah satu cara meningkatkanSDM melalui e-learning dimanauntuk mempelajari masalahcustoms tidak perlu menghadirikelas yang diadakan oleh akademi,dan dapat dilakukan dengan e-learning. Dan kami bersedia untukmembagi pengalaman kamidengan negara ASEAN lainnya.

Bagaimana menjalankan hasildari pertemuan serupa padatahun lalu ?

Masalahnya mengenaipergantian pucuk pimpinan.Dimana dengan adanya pergantianmaka akan ganti kebijakan danpejabat yang baru harusmembutuhkan waktu yang cukupuntuk menjabarkan pertemuanyang telah dilakukan pada masalalalu. Dan melalui hasil pertemuanyang telah dilaksanakan beberapawaktu lalu tersebut merupakanacuan bagi kami untuk kemajuanASEAN ke depannya.

Bisa diceritakan perkembangankerjasama ASEAN ?

Saya melihat, kita bekerjasamakalau ada meeting saja . Tapimenurut saya kerjasama yanginformal baik bilateral maupunregional dan lain sebagainyamemang sangat diperlukan yangpada akhirnya bermanfaat padapeningkatan perdagangan dikawasan ASEAN. Kalau Indonesiadengan Malaysia kita sudahmenjalin kerjasama baik yangformal dan informal.

Harapan dengan adanya meet-ing ini di Bandung ?

Kita berharap kerjasama iniakan berjalan sesuai dengan apayang telah dirancang melalui ASEANVision 2015 dan semakin mening-katkan kinerja dengan instansi ke-pabeanan ASEAN lainnya.

PERTEMUAN BILATERAL TAHUNAN KE-9

Customs to Customs TalkDJBC dan ACS

Agenda yang dibicarakan pada pertemuan ke-9 ini antara lainadalah mengenai program reformasi di tubuh ACS dan DJBC.

C

DIRJEN BEA DAN CUKAI Anwar Suprijadi dan CEO ACS Michael Carmody berjabat tangan seusaipenandatangan MoU.

KEPABEANAN INTERNASIONALDOK. DIT. KI

Page 46: Warta Bea Cukai Edisi 392

45WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

pemberlakuan Amandemen Undang-Undang Kepabeanan No17 tahun 2006. Isu lain yang dibicarakan adalah kelanjutanprogram Special Travel Security Fund yang meliputi trainingAnalisis Intelijen, Ship Search, dan CCTV connectivity.

ACS menyampaikan perkembangan terakhir dalamreformasi di tubuh ACS, dimana pada saat ini ACS sedangberfokus pada border enforcement and security, sertapassenger and cargo processing. Pada bidang bordersecurity and enforcement, ACS berfokus pada masalah-masalah trans-national crime, termasuk illegal fishing. Dibidang passenger and cargo processing, dalam mengaturdan mengidentifikasi kedatangan penumpang serta barangyang sangat besar, Australian Customs menerapkan sistemrisk management serta menerapkan teknologi mutakhir.

Teknologi yang dikembangkan antara lain adalah inte-grated chip untuk cargo processing dalam sistem yangdinamakan Smartgate. Selain itu, dalam menjalankantugasnya Australian Customs berkoordinasi dan bekerjasama dengan banyak instansi pemerintah Australia lain.Fokus utama mereka adalah meningkatkan capability dibidang sumber daya manusia, sistem serta teknologi agardapat berkembang sekomprehensif mungkin.

Pada agenda berikutnya kedua pihak membicarakantentang kelanjutan kerjasama program Special TravelSecurity Fund (STSF) yang sudah berlangsung sejak tahun2004. Pada dasarnya, program STSF tahap pertama dapatdikatakan sudah berakhir karena ACS sudahmenyelenggarakan training of trainers (TOT) di beberapabidang yang menyangkut maritime security sertamenyerahkan peralatan CCTV dan radiator detector.

Kedua belah pihak masih perlu menyelenggarakantraining analisis intelijen tahap kedua di Indonesia agarprogram STSF tahap pertama dapat dianggap selesaisepenuhnya. Training Analisis Intelijen baik tahap pertamaatau kedua merupakan kelanjutan dari TOT yangdiselenggarakan di Australia. Training tahap keduadiharapkan memberi tanggung jawab lebih besar kepada

pengajar dari DJBC, dan pihak ACS akan bertindak sebagaifasilitator.

Isu lain yang juga penting adalah program Single Window.Australia sebagai ketua (chair) tahun 2007 dari Asia PacificEconomic Cooperation Sub-Committee on Customs Proce-dures (APEC SCCP) sekaligus anggota Single WindowWorking Group (SWWG) dalam APEC SCCP mengharapkanketerlibatan DJBC yang juga tengah berencanamengimplementasikan Indonesian National Single Window(INSW). DJBC sendiri berkesempatan memaparkan progressdari implementasi INSW tersebut.

Selanjutnya dibahas juga kemungkinan kedua pihak melaksa-nakan program Computer Forensics dan Chemical Awareness diIndonesia. Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan semuaprogram tersebut sebagai technical assistance dari ACS dalamperiode jangka pendek dengan melibatkan expert yang mengua-sai masing-masing bidang pada program-program tersebut

Agenda terakhir dari pertemuan hari pertama adalahpenandatanganan Memorandum of Understanding BetweenThe Directorate General of Customs and Excise Ministry ofFinance of The Republic of Indonesia and The AustralianCustoms Service of The Commonwealth of Australia onCustoms Co-Operation and Mutual Administrative Assistancein Customs Matters (MoU). Penandatanganan ini diharapkanmenjadi payung hukum yang akan melandasi kerjasamaselanjutnya antara DJBC dan ACS.

Sebenarnya pada tahun 2003, MoU sejenis sudah pernahditandatangani pada Customs to Customs Talk ke-6 diJakarta, namun untuk mengikuti perkembangan terakhir, MoUtersebut direview dan diamandemen, dan akhirnya dapatditandatangani pada Customs to Customs Talk ke-9.

Pada hari kedua (tanggal 16 Mei 2007) kegiatandilanjutkan dengan mengadakan kunjungan ke fasilitas petikemas, passenger processing environment di SydneyInternational Airport dan sarana pelatihan bagi pegawaibagian penindakan ACS.

(Kepala Seksi Australia dan Pasifik, Direktorat Kepabeanan Internasional)

DELEGASI DJBC dan ACS berfoto bersama

DOK. DIT. KI

Page 47: Warta Bea Cukai Edisi 392

46 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

rganisasi penerbitan, riset dan layanan konsultasiberbasis di Inggris, Oxford Business Group (OBG)meluncurkan laporan tahunan yang diberi judul TheReport: Emerging Indonesia 2007 di Jakarta 6 Juni2007 lalu. Laporan yang disusun dalam bentuk

hampir menyerupai buku tersebut berisi mengenai beragamaspek tentang Indonesia termasuk mengenai makro ekonomi,infrastruktur,perbankan,pasar modal dan lain sebagainya.Laporan yang dibuat oleh OBG tersebut merupakan hasilkerjasama antara OBG dengan Badan Penanaman KoodinasiPenanaman Modal (BKPM) yang bertindak sebagai fasilitatordalam pembuatan laporan tersebut.

Dalam peluncuran tersebut OBG Chairman.Michael BensonColpi mengatakan, pihaknya mempunyai peranan penting untukmenginformasikan riset mengenai keadaan ekonomi, politik danbisnis suatu negara kepada halayak ramai. Selain itu pihaknyajuga menawarkan pemahaman yang mendalam mengenainegara dan masyarakat yang ada didalamnya.

Lebih lanjut Colpi mengatakan, pihaknya menurunkan timyang terdiri dari para analis dan juga penulis yang selamahampir satu tahun melakukan tiga ratus wawancara yangmencakup seluruh aspek yang ada di Indonesia, termasukdidalamnya keadaan masyarakatnya beserta dengankeadaan eknominya. “Ini merupakan suatu pendekatan yangtelah dikembangkan melalui rekan utama kami dalam proyekini yaitu BKPM. Ketua BKPM yang hadir pada acara tersebut

Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya hanya sebatassebagai fasilitator dan tidak turut serta secara langsungmaupun tidak langsung, sehingga objektifitas dari laporantersebut terjaga.

Sementara itu editor in chief OBG Andrew Jeffreysmengatakan, buku setebal 236 halaman tersebut menghadirkansuatu riset independen yang paling lengkap, netral dan akurat,termasuk didalamnya melakukan wawancara dengan PresidenRepublik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, MenteriKeuangan Sri Mulyani Indrawati termasuk didalamnyawawancara dengan GroupChairman dari Standard CharteredMervyn Davies, Presiden Asian Development Bank HaruhikoKuroda dan perwakilan Kantor Dagang Amerika Serikat untukwilayah Asia Tenggara dan Pasifik David Kartz.

Indonesia lanjut Jeffreys, harus bisa mengatasi beberapafaktor penghalang peningkatan ekonomi. Beberapa faktor itudiantaranya adalah kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia di berbagai sektor tidak seimbang, dimana ada yangmengalami pertumbuhan yang cepat dan ada yang lambat.

“Jika seluruh halangan dapat teratasi, maka Indonesia bisaberpeluang meningkatkan peran ekonomi yang lebih luas, yaitumencapai pasar Asia bahkan Amerika Serikat.

Mengenai perkembangan investasi di Indonesia, Lutfilebih lanjut mengatakan, Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) periode Januari hingga Mei 2007 mengalamipeningkatan yang cukup tajam yaitu mencapai 46,08 persen.Dan hal ini berbeda dengan periode yang sama tahun 2006lalu. Peningkatan tersebut lanjutnya terjadi sebelum adaUndang-Undang Penanaman Modal dan Undang-UndangPajak yang berarti Indonesia belum memberikan insentifpajak.”Dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modalkondisinya akan lebih baik,”ujarnya kembali.

Oxford Bussines Group LuncurkanThe Report : Emerging Indonesia 2007

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)periode Januari hingga Mei 2007 mengalami

peningkatan yang cukup tajam yaitumencapai 46,08 persen

O

PELUNCURAN THE REPORT: EMERGING INDONESIA 2007. Ketua BKPM Muhammad Lutfi bersama dengan tim yang terlibat dalam penyusunan TheReport: Emerging Indonesia 2007

zap

WBC/ATS

PERISTIWA

Page 48: Warta Bea Cukai Edisi 392

47WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

ntuk yang kelima kalinya Gubernur DKI Jakartamenyelenggarakan kejuaraan karate untuk seluruhperguruan karate yang ada di DKI. Pada kejuaranyang berlangsung di Gedung Olah Raga (GOR)Jakarta Timur ini, diikuti kurang lebih 1200 atlet dari

54 perguruan karate maupun sekolah. Kejuaraan yangberlangsung selama tiga hari sejak 1 hingga 3 Juni 2007,berlangsung cukup ketat karena masing-masing perguruanmenurunkan atlet-atlet terbaiknya untuk merebut gelar juara.

Inkado DKI Jaya yang dipimpin oleh MamanAnurachman yang juga merupakan Kasubdit Intelijen padaDirektorat P2 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai (DJBC), juga tidak ketinggalan ikut serta dalam eventyang cukup bergengsi ini. Turun dengan full team atau sekitar151 atlet, Inkado DKI Jaya berjuang untuk mempertahankangelar juara umum yang diraihnya pada tahun lalu.

Kejuaraan yang mengalami dua kali penundaanpelaksanaan yang dikarenakan berbarengan dengan ujiansekolah ini, akhirnya dapat terselenggara dengan sukses danberakhir dengan hasil yang sangat memuaskan. UntukInkado DKI Jaya, kejuaraan yang mereka tunggu-tunggu iniadalah ajang seleksi mereka dalam menghadapi kejuaraanpiala Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendatang yang akan

FULL TEAM. Dengan turun full team, akhirnya Inkado Korda DKI jaya berhasil meraih 13 emas, 9 perak dan 15 perunggu.

Inkado Korda DKIJUARA UMUM KEJUARAAN

GUBERNUR DKI CUP

Untuk yang ketiga kalinya dari lima eventGubernur DKI Cup, Indonesia Karate-Do

(Inkado) Koordinator Daerah (Korda) DKI Jayaberhasil meraih gelar juara umum. Turun

dengan full team, akhirnya Inkado DKI berhasilmeraih 13 Emas, 9 perak dan 15 perunggu,dan berhak atas piala Gubernur DKI Jakarta.

U

PIALA GUBERNUR DKI JAKARTA. Ketua Inkado Korda DKI Jaya, MamanAnurachman menerima piala tetap Gubernur DkI Jakarta setelah berhasilmeraih gelar juara umum.

WB

C/A

TS

WBC/ATS

Page 49: Warta Bea Cukai Edisi 392

48 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

arching Band Bina Caraka (MBBC) yang berada di bawah asuhan DirektoratJenderal Bea dan Cukai, membuka pendaftaran untuk anggota baru.Pendaftaran itu sendiri dibuka mulai 9 – 29 Juli 2007. Bagi pegawai bea cukaiyang berminat atau memiliki putra-putri yang tertarik di bidang seni, khususnyamusik, dapat mendaftarkan anak-anaknya untuk menjadi anggota MBBC.

Banyak hal yang bisa diperoleh dengan menjadi anggota MBBC. Diantaranya, belajarberorganisasi, belajar menggunakan alat musik, belajar disiplin, belajar team work,mendapatkan pengalaman baru, serta memperluas pergaulan.

MBBC sendiri kerap meraih prestasi, diantaranya juara III Nasional Marching Band padaKejurnas Drumband ke II (1982), mendapat penghargaan Field Commander di tempat ke 3pada Grand Prix Marching Band ke XV (Desember 1997), Parade Terbaik Remaja padaFestival Marching Band (Juni 1998), Peringkat II Bandung Open Marching Band 1998,Peringkat III Bandung Open Marching Band (Oktober 1999), Finalis Grandprix MarchingBand ke XVI (November 2000), Peringkat VIII pada Babak Final Grandprix Marching BandXVII (November 2001) dan masih banyak lagi. Yang terakhir, MBBC berhasil meraihperingkat 7 GrandPrix Marching Band Nasional (Januari 2007).

diselenggarakan di kota Pa-lembang pada awal bulanJuli.

Menurut MamanAnurachman, dikejuaraankali ini walaupun untukmempertahankan gelarjuara umum, namunpersiapan yang mereka la-kukan sangat minim sekali,bahkan untuk pemusatanlatihan tidak dilakukansama sekali. Sehinggaatlet-atlet yang diturunkankali ini diserahkansepenuhnya kepada rantingmasing-masing untukmelatih sekaligusmempersiapkan segalasesuatunya kepada atlet.

Selain hal tersebut, timInkado DKI juga diperkuatoleh ranting tim Inkado Beadan Cukai Tanjung Priok,pimpinan Devid yangmerupakan pelaksana padaSekretariat DJBC, yangmana pada kejuaraan iniranting Inkado Bea cukaiTanjung Priok menurunkan15 atletnya untukmendukung tercapainyagelar juara umum yangketiga kalinya.

Dengan kuatnya timInkado DKI Jaya ini, makapada lima kelas komiteyang dipertandingkan,empat kelas berhasildirebut oleh Inkado DKI,sedangkan satu kelasdiraih oleh tim Inkai.Sementara itu untuk timputri, atlet Inkado DKIjuga tidak kalah hebatnyadengan tim lain, walaupunmasih banyak kekurangannamun beberapa kelasjuga berhasil diraihnya.

“Dua tahun lalu kamihanya mendapatkan gelarrunner up, namun sekarangdua kali berturut-turut kamimeraih gelar juara umum,ini semua berkat kemauanatlet-atlet kami yang mauberlatih dengan sungguh-sungguh yang tentunyajuga didukung sepenuhnyaoleh pelatih masing-masing,” ujar MamanAnurachman.

Setelah berjuang sela-ma tiga hari berturut-turut,akhirnya Inkado DKI Jayaberhasil meraih 13 medaliemas, 9 perak dan 15perunggu. Dengan hasil inimaka Inkado Korda DKI Ja-ya berhak atas gelar juaraumum dan piala tetap dariGubernur DKI Jakarta.

Marching Band Bina CarakaBUKA PENDAFTARAN ANGGOTA BARU

M

Formulir Pendaftaran Marching Band Bina CarakaYang bertanda tangan dibawah iniNama : (L/P)Tempat/tanggal lahir :Alamat :

Nama orangtua/wali (untuk pegawai DJBC tidak perlu diisi) :Orangtua/wali berdinas di DJBC pada unit organisasi :(hanya diisi oleh anak yang orangtuanya pegawai DJBC)Nomor telepon/Hp :

Jakarta, …......................……….

Mengetahui PemohonOrangtua/wali/pimpinan unit kerja

(…………………………………….) (…………………………………….)

l Formulir pendaftaran bisa digunting atau di photo copy, dikirim langsung ke sanggar MBBC diKantor Pusat DJBC Jakarta.

l Biaya pendaftaran Rp 10.000;adi

ifa

DOK. WBC

PERISTIWA

Page 50: Warta Bea Cukai Edisi 392

49WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

ubungan ker-jasama anta-ra DJBC de-ngan KastamDiraja Malay-

sia memang sudah ter-jalin sejak lama, selainkerjasama melalui pat-roli bersama atau Pat-korkastima tiap tahun-nya, kerjasama lainjuga diwujudkan melaluitraining kepegawaianbaik yang dilakukan diIndonesia maupun diMalaysia.

Selain kerjasamaformal tersebut,hubungan kerja ini jugadiwujudkan dalambentuk informal. Salahsatu kegiatan informalyang dilakukannya ada-lah berolahraga sepeda

bersama yang dilaksa-nakan belum lama ini.

Kegiatan ini,berawal dari keinginanKelab Basikal KastamDiraja Malaysia (KDRM)Negeri Johorberkunjung ke Indone-sia untuk berolahragasepeda bersama yangdisambut baik olehDJBC dalam hal inimelalui Kantor WilayahIV DJBC KepulauanRiau Tanjung BalaiKarimun. DJBC yangjuga memiliki wadaholah raga bersepedayang tergabung dalamCustoms Cycling Club(CCC), akhirnyamenyambut keinginanKastam Diraja Malaysiaini, dan memutuskan

START. Dengan ditandai pengibaran bendera start oleh Pjs. Kepala KPBC Tanjung Pinang, Armijn acara sepeda bersama antara DJBC dengan KastamMalaysia pun dimulai.....

DJBC dan Kastam Diraja Malaysia

Tour De Bintan IslandUntuk mempererat hubungan kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kastam

Diraja Malaysia yang telah terjalin sejak lama melalui kegiatan formal patroli bersama, kegiatan informal punjuga dijalin melalui olahraga bersepeda bersama yang diwujudkan dalam bentuk tour de Bintan island.

DJASMAN SUTEDJO. Dengan kegiatanbersepeda bersama, diharapkankerjasama DJBC dengan Kastam DirajaMalaysia menjadi semakin baik.

WAN NOR BIN WAN MAMAT. Kegiatan initidak berhenti sampai disini, acara berikut-nya Kastam Malaysia akan mengundang DJBCbersepeda bersama di Negeri Johor Malaysia.

H

PERISTIWA

WBC/KY WBC/KY

Page 51: Warta Bea Cukai Edisi 392

50 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

kegiatan dilakukan di Tanjung Pinang Kepulauan Riau padabulan Februari, dengan alasan Johor - Tanjung Pinangjaraknya berdekatan.

Menurut Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC)Tipe A3, Arwansjah, akhirnya setelah mengalami penundaan be-berapa kali, diputuskan olah raga sepeda bersama pada 17 Juni2007 dengan tuan rumah KPBC Tanjung Pinang. Sebagai tuanRumah, telah melaporkan kegiatan tersebut ke pemerintah dae-rah (Pemda) setempat, yang ternyata disambut dengan antusias.

Sambutan antusias ini rupanya bukan hanya dari pemdasetempat, pemerintah kota, DPRD bahkan dinas pariwisataTanjung Pinang turut mendukung acara bersepeda bersama,yang menurut mereka dapat dijadikan sebagai ajang promosipariwisata di pulau Tanjung Pinang. Lebih dari itu kegiatan ini jugadidukung oleh TNI Angkatan Laut wilayah Tanjung Pinang,termasuk media cetak dan elektronik baik dari Tanjung Pinangmaupun dari luar Tanjung Pinang.

Acara bersepeda bersama antara DJBC dengan KastamDiraja Malaysia ini, diawali dengan malam ramah-tamah sebagaimalam sambutan bagi Kastam Malaysia yang berkunjung keIndonesia yang juga ditandai dengan pertukaran cindera mataantara kedua belah pihak. Dan puncak acara dilaksanakan padaesok harinya pada pukul 08.00 wib.

Pada pukul 07.00 wib (17/6) seluruh peserta bersepedabersama yang berjumlah 120 orang, terdiri dari 20 peserta asalMalaysia, 90 peserta asal DJBC yang juga mewakili beberapaKPBC diantaranya, KPBC Tanjung Pinang, Batam, Dumai,Tanjung Balai Karimun, Tanjung Uban, Jakarta, Bandung, dan

Surabaya, ditambah beberapa peserta dari instansi lain sepertiTNI AL serta pihak swasta untuk berkumpul di Melayu squaremelaksanakan senam pagi sebagai pemanasan sebelumdilaksanakannya acara bersepeda.

Tepat pukul 08.00 acarapun dimulai yang ditandai denganpengibaran bendera start oleh Pjs. Kepala KPBC Tanjung PinangArmijn Renaldi. Adapun rute maupun medan yang dilalui sepedabersama ini terbilang cukup berat, yaitu dengan jarak tempuhseluruhnya 57 kilometer, dengan melalui dua pos untuk rehat dansatu pos finish.

Untuk 14 kilometer pertama, para peserta dapat melaluinyadengan santai, namun setelah pos pertama di Klenteng kilometer14, seluruh peserta mulai menunjukkan kepiawaian dankekuatannya bersepeda dengan medan yang lebih berat lagi. Halini mereka tunjukan dengan tidak berhenti di pos dua tepatnya diKawal kilometer 30, yang umumnya para peserta terus melajudan tidak berhenti untuk rehat.

Lepas pos dua, para peserta disuguhi dengan rute yangcukup menantang namun pemandangan sekitar cukup indahkarena melewati tepi pantai yang pasirnya putih sehinggamemberikan kesejukan dan semangat para peserta. Akhirnyapeserta pun finish di lokasi pariwisata Pantai Trikora.

Menurut Kepala Kantor Wilayah IV DJBC Kepulauan RiauTanjung Balai Karimun, Djasman Sutedjo (kini sebagai KepalaKantor Wikayah XI DJBC Jawa Timur I Surabaya), acarainformal bersepeda bersama ini, memang akan digalakkan terusdan terbukti pada bulan September mendatang pihak KastamDiraja Malaysia akan mengundang DJBC bersepeda bersamatepatnya di daerah Batu Pahat negeri Johor Malaysia.

“Dengan kegiatan ini kami mengharapkan hubungan kerjaantara DJBC dengan Kastam Diraja Malaysia akan lebih baik lagi,walaupun saat ini sudah ada hubungan kerja secara formal me-lalui Patkorkastima, namun kegiatan informal ini akan menambahrasa persaudaraan di kedua pihak,” ujar Djasman Sutedjo.

Sementara itu menurut Wan Nor Bin Wan Mamat yang jugamerupakan Ketua Kastam Batu Pahat, kegiatan ini memberikaninspirasi bagi hubungan kerja kedua negara khususnya DJBCdengan Kastam untuk menjadi lebih baik lagi.”Kami sangatsenang dengan kegiatan bersama ini dan kami merasa DJBCadalah partner kerja yang sangat mendukung untuk kerjasamabilateral kami,” katanya.

Akhirnya acara sepeda bersama ini pun diakhiri denganhiburan yang cukup sederhana namun penuh dengan nuansakekeluargaan, dan sebagai pemenang pada sepeda bersama inidiraih seluruhnya oleh peserta dari Tanjung Balai Karimun atasnama M.Isa dengan waktu 1 jam 9 menit 35 detik, Hermandengan waktu 1 jam 9 menit 36 detik, dan Andre dengan waktu 1jam 10 menit 10 detik.

PANORAMA PANTAI. Dengan medan yang cukup berat, namun pesertadapat melaluinya dengan nyaman karena sepanjang jalur yang dilaluiadalah panorama pantai.

FOTO BERSAMA. Diakhir acara seluruh peserta berfoto bersama denganKakanwil IV DJBC TBK, Djasman Sutedjo dan Kabag Umum Kanwil IVDJBC TBk, Ruslan.

CINDERAMATA. Delegasi Kastam Diraja Malaysia menyerahkancinderamata kepada DJBC yang diwakili oleh, Kabag Umum Kanwil IVTBK, Ruslan, Pjs. Kepala KPBC Tanjung Pinang, Armijn Renaldy, KepalaSeksi Keberatan dan Banding Kanwil IX DJBC Bandung, Darsim, danKepala Seksi Intelijen I Direktorat P2 KP DJBC, Nugroho

PERISTIWA

adi

WBC/KY WBC/KY

WBC/KY

Page 52: Warta Bea Cukai Edisi 392

51WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NAMA

Nasrul Fadjar

Suhirman

Sujatin

Suprahatmono

Wimprit

Sudiro

Djuarno

Supriyadi

Tolosang Junias Korneles

Edy Sutrisno.II

Hamid M

Maryono

Siswanto

Abd. Rauf S.

Inswihardjo

NIP

060034209

060035991

060041378

060040193

060071569

060040335

060052604

060044094

060071523

060058137

060045249

060070998

060056524

060059447

060059751

GOL

IV/a

IV/a

IV/a

IV/a

III/c

III/b

III/b

III/b

III/b

II/d

II/d

II/d

II/d

II/c

II/c

JABATAN

Kepala Seksi Kepabeanandan Cukai IIKepala Seksi Kepabeanandan Cukai IKepala Seksi TempatPenimbunan IKepala SeksiPerbendaharaanKepala SubBagian UmumPelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

KEDUDUKAN

Kantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A1 Tanjung Priok IIKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A3 DumaiKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A1 Tanjung Priok IIIKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A2 KudusPangsarop Bea dan Cukai Tipe ATanjung Balai KarimunKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A1 Tanjung Priok IIKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A1 Soekarno HattaKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A1 BelawanKantor Wilayah IX DJBC Tipe A3PontianakKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A1 Tanjung PerakKantor Wilayah IV DJBCKepulauan RiauKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A2 PurwakartaKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A3 SurakartaKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A3 BatamKantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A4 Yogyakarta

BERITA DUKA CITATelah meninggal dunia, Bachrun Tjahja, Pelaksana Administrasi pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1

Soekarno-Hatta, pada hari Kamis, 22 Maret 2007, pukul 08.00 WIB. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis,22 Maret 2007, pukul 13.00 WIB.

Telah meninggal dunia, Sukasa, Pelaksana Administrasi pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Soekarno Hatta,pada hari Senin, 02 April 2007, Pukul 13.30 WIB di RS. Sentra Medika Bandara Soekarno Hatta.

Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa, 03 April 2007, Pukul 09.30 WIB di Cirebon Jawa Barat.

Telah meninggal dunia, Jaha Soritua Situmorang, Pelaksana Administrasi pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Soekarno-Hatta, pada hari Senin, 07 Mei 2007, pukul 23.30 WIB.

Segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan duka yang sedalam-dalamnya. Bagi keluarga yangditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang maha Esa. Amin.

PEGAWAI PENSIUNT.M.T 01 JULI 2007

INFO PEGAWAI

Page 53: Warta Bea Cukai Edisi 392

52 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

utasi dan promosi adalah suatu hal yang sudahlazim dilaksanakan di jajaran departemen manapun, selain sebagai sarana untuk penyegaranpengetahuan dan pengalaman, mutasi jugadilaksanakan sebagai wujud dari penataan

organisasi untuk mencapai yang lebih baik lagi.Departemen Keuangan (Depkeu) pada 8 Juni 2007 lalu,

kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan 22 pejabateselon II yang mendapatkan mutasi dan promosi. Bertempatdi gedung Graha Shawala Depkeu.

Pada mutasi dan promosi kali ini, jajaran DJBC adalahyang paling banyak mendapatkan mutasi, sebanyak 14pejabat eselon II yang mendapatkan mutasi dan satu pejabateselon III mendapatkan promosi menjadi eselon II.

Dalam sambutannya Menteri Keuangan (Menkeu) SriMulyani Indrawati, menyatakan, di satu sisi jajaran DJBCtelah berhasil menyelesaikan Undang-Undang Kepabeananbersama dengan DPR, dengan demikian RUU Cukai adalahtugas yang masih harus diselesaikan.

“Saya juga memperhatikan kalau sebentar lagi DJBCakan menyeluarkan Kantor Pelayanan Utama (KPU) yangdiharapkan akan menjadi jawaban bagi tuntutan publik, bagikinerja bea cukai yang transparan, efisien, dan berlandaskangood governance. Saya berharap untuk KPU dalam hal inibagi pejabat baru yang akan mengemban tugas jelas,

membutuhkan kualifikasi kepemimpinan yang lebih dari rata-rata,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu menyatakan, dirinya paham untukbertugas di bea cukai tidak hanya membutuhkan kejujuran.Kejujuran hanya basis dasar saja, orang jujur yang tidakberani juga kurang berguna di bea cukai, sehinggadibutuhkan kombinasi kejujuran dan keberanian, kelenturanyang tidak kompromistis, karena sangat disadari tekanan dibidang bea cukai begitu sangat besar dan sangat tidakmudah untuk dihadapi.

Dengan demikian Menkeu akan sangat mendukung bagiseluruh aparat bea cukai yang ingin memperbaiki institusinya,“betapapun besar semangat kami maupun Dirjen Bea Cukaiuntuk memperbaiki institusi bea cukai, pada akhirnya yangbanyak menentukan terutama adalah ada pada jajaraneselon II nya”.

Sementara itu Agung Kuswandono yang diwawancaraiWBC seusai acara pelantikan promosinya menjabat sebagaieselon II mengatakan, sama ketika dirinya pertama kalimenjabat di KPBC Soekarno-Hatta, di Tanjung Priok, dirinyamasih belum tahu untuk itu dirinya akan mengidentifikasikeadaan dan permasalahan yang ada termasuk mengenaldulu orang-orang yang ada disekitarnya.

“Alhamdulillah, dari Soekarno-Hatta saya sudah punyabekal untuk di Tanjung Priok, Namun sebenarnya polanyatidak berbeda karena menurut saya benar apa yangdikatakan ibu menteri tadi kalau peraturanlah yang akandipakai nanti. Untuk Soekarno-Hatta, the best placeactually. Saya bangga dengan teman-teman disanasemua bekerja keras luar biasa mendukung saya. Marketforces-nya juga sangat luar biasa, karena kami membukauntuk dikritik dan saran untuk perbaikan diri kita danDJBC,” ujar Agung Kuswandono.

M

DILANTIK. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi pejabat eselon II di jajaran bea cukai baik yangmendapatkan mutasi mapun yang mendapatkan promosi.

Sebanyak 14 pejabat eselon II dijajaranDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

mendapat mutasi untuk yang kesekian kalinya,dan satu orang pejabat eselon III mendapat

promosi menjadi eselon II.

Mutasi danPromosi Eselon II

DILINGKUNGAN DJBC

WBC/ATS

INFO PEGAWAI

adi

Page 54: Warta Bea Cukai Edisi 392

53WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nama

Drs. Kamil Sjoeib,M.A.

Drs. KusdirmanIskandar

Heru Santoso,S.H.

Drs. MuhammadWahyu Purnomo,M.Sc.

Drs. HanafiUsman

Drs. BambangPrasodjo

Drs. ErlanggaMantik, M.A.

Drs. AchmadRiyadi

Drs. R.P. JusufIndarto

Dr. DjuneidyDjusan

Ir. AgungKuswandono,M.A.

Drs. DjasmanSutedjo

Cyrus FidelisSidjabat, S.H.,MPA

Drs. Bachtiar,M.Si.

Drs. Nasar Salim,M.Si.

Kedudukan Baru

Diangkat sebagai SekretarisDirektorat Jenderal Bea danCukai;

Diangkat sebagai Pj. DirekturFasilitas Kepabeanan;

Diangkat sebagai DirekturPenindakan dan Penyidikan;

Diangkat sebagai DirekturKepabeanan Internasional;

Diangkat sebagai Pj. DirekturPenerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai;

Diangkat sebagai TenagaPengkaji Bidang Pelayanan danPenerimaan Kepabeanan danCukai;

Diangkat sebagai TenagaPengkaji Bidang Pengawasandan Penegakan HukumKepabeanan dan Cukai;

Diangkat sebagai Pj. KepalaKantor Wilayah I DJBC NanggroeAceh Darussalam, Banda Aceh;

Diangkat sebagai Kepala KantorWilayah IV DJBC KepulauanRiau, Tanjung Balai Karimun;

Diangkat sebagai Kepala KantorWilayah V DJBC SumateraBagian Selatan, Palembang;

Diangkat sebagai Pj. KepalaKantor Wilayah VII DJBCJakarta I;

Diangkat sebagai Kepala KantorWilayah XI DJBC Jawa Timur I,Surabaya;

Diangkat sebagai Pj. KepalaKantor Wilayah XII DJBC JawaTimur II, Malang;

Diangkat sebagai Pj. KepalaKantor Wilayah XVI DJBCSulawesi, Makassar;

Diangkat sebagai Pj. KepalaKantor Wilayah XVII DJBCMaluku, Papua, dan Irian JayaBarat, Ambon;

RingkasanLampiran Keputusan Menteri Keuangan

Republik IndonesiaNomor 252/KMK.01/UP.11/2007,

Tanggal 7 Juni 2007Tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Eselon II

Dijajaran Departemen Keuangan

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGANPer Juni 2007

No. Peraturan PERIHAL

Nomor Tanggal

1. 45/PMK.04/2007 25-04-07 Perjalanan Dinas Jabatan DalamNegeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, Dan Pegawai TidakTetap

2. 47/PMK.04/2007 1-05-07 Pembebasan Cukai3. 48/PMK.04/2007 1-05-07 Nomor Pokok Pengusaha Barang

Kena Cukai Untuk Pengusaha PabrikEtil Alkohol Dan Pengusaha TempatPenyimpanan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Juni 2007

PERATURAN

No. Nomor Tanggal PERIHAL

1. P-10/BC/2007 11-05-07 Petunjuk Pelaksanaan PenyelesaianKewajiban Pabean Atas SepedaMotor Dan Kapal Pesiar TermasukYacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam DaerahPabean Indonesia BelumDiselesaikan Kewajiban Pabeannya

2. P-11/BC/2007 31-05-07 Tata Cara Pemberian, Perubahan,Dan Pencabutan Nomor PokokPengusaha Barang Kena CukaiUntuk Pengusaha Pabrik Etil AlkoholDan Pengusaha TempatPenyimpanan

3. P-12/BC/2007 31-05-07 Tata Cara Pemberian, Perubahan,Dan Pencabutan Nomor PokokPengusaha Barang Kena CukaiUntuk Pengusaha Pabrik DanImportir Minuman Mengandung EtilAlkohol

4. P-13/BC/2007 31-05-07 Tata Cara Pemberian PembebasanCukai Etil Alkohol

5. P-14/BC/2007 31-05-07 Tata Cara Pencampuran DanPerusakan Etil Alkohol YangMendapat Pembebasan Cukai

6. P-17/BC/2007 06-06-07 Penyediaan Dan Pemesanan PitaCukai Hasil Tembakau

7. Kep-55/BC/2007 31-05-07 Pelimpahan Wewenang KepadaKepala Kantor Pelayanan Bea danCukai Untuk Dan Atas Nama MenteriKeuangan Untuk MenandatanganiKeputusan Dan Atau Surat DalamRangka Pelaksanaan PeraturanMenteri Keuangan Tentang NomorPokok Pengusaha Barang KenaCukai Untuk Pengusaha Pabrik DanImportir Minuman Mengandung EtilAlkohol, Pengusaha Pabrik EtilAlkohol Dan Pengusaha TempatPenyimpanan

8. Kep-55/BC/2007 31-05-07 Pelimpahan Wewenang KepadaDirektur Cukai Untuk Dan Atas NamaMenteri Keuangan UntukMenandatangani Keputusan DanAtau Surat Dalam RangkaPelaksanaan Peraturan MenteriKeuangan Tentang PembebasanCukai

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Juni 2007

PERATURAN

No. Nomor Tanggal PERIHAL

1. SE-08/BC/2007 23-05-07 Peningkatan PengawasanPengusaha Hasil Tembakau

2. SE-10/BC/2007 06-06-07 Petunjuk Pelaksanaan PenyediaanDan Pemesanan Pita Cukai HasilTembakau

INFO PERATURAN

Page 55: Warta Bea Cukai Edisi 392

54 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

ebanyak 57 pegawai golonganIII dari berbagai kantor Bea danCukai di Indonesia yang nanti-

nya akan ditempatkan pada KantorPelayanan Utama Bea Cukai (KPU),mengikuti Pendidikan dan PelatihanPejabat Fungsional PemeriksaDokumen (PFPD) yang diselengga-rakan atas kerjasama Kantor PusatDJBC dengan Pusat Pendidikan danLatihan (Pusdiklat) Bea Cukai, yangdimulai 3 Mei hingga 30 Mei 2007dengan jumlah jam latihan sebanyak280 jam latihan. Menurut KepalaPusdiklat Endang Tata, pendidikandan latihan (Diklat) ini merupakansuatu hal yang istimewa mengingatdiklat tersebut tidak terjadwal padaPusdiklat.

“Untuk meningkatkan kemampu-an para petugas yang nantinya akanmenjadi PFPD di KPU, maka DJBCbekerjasama dengan pusdiklatmenyelenggarakan diklat ini,”ujarTata ketika menyampaikan sambutanpada acara penutupan diklat pada 30Mei 2007 lalu.

Menurutnya para PFPD yangnantinya akan ditempatkan di KPUharus bisa menjalankan tugas danfungsinya dengan baik, mengingatKPU merupakan unggulan yangdimiliki oleh DJBC untuk meningkat-kan citra di masyarakat. Tantanganyang dihadapi oleh para PFPD punkini semakin meningkat, sehinggamelalui diklat tersebut diharapkanpada PFPD dapat menghadapi tan-

Tingkah laku dan juga hati nurani harus menjadi filter bagipara PFPD dalam menjalankan tugas, selain kemampuan yang

diperoleh dari berbagai pendidikan dan latihan.

S

Diklat PFPD KPUKEMAMPUAN DAN INTEGRITAS

HARUS SEJALAN

PESERTA DIKLAT. Diharapkan mampu meningkatkan citra DJBC melalui tempat tugasnya nanti KPU

WBC/ATS

PUSDIKLAT

PELEPASAN TANDA SISWA. Menandakan usainya pelatihan dan kesiapan untuk ditempatkan di KPU.

WBC/ATS

Page 56: Warta Bea Cukai Edisi 392

55WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

SOUVENIR LISTYANTO. Selain pelatihan teknis,pelatihan integritas masih diperlukan untuktetap menjaga integritas petugas dilapangan

WBC/ATS

tangan yang sema-kin pesat tersebut.

Lebih lanjut iamengatakan, selainkemampuan danketerampilan yangdiperoleh daridiklat dan juga dariberbagai pendidik-an yang pernahdiikuti para peser-ta, masalah tingkahlaku dan juga hatinurani harusmenjadi filter bagipara PFPD dalammenjalankantugas.”Jadi selainmenerapkan prose-dur dan menerap-kan hasil dari pela-tihan, hati nuranipun harus jugaterasah, tanyakanpada hati nuraniapakah benar saya

sebagai seorang PFPD telah menerapkan prosedur de-ngan baik apa belum?”ujar Tata.

Ia pun mengatakan, sekali saja para PFPD tidak dapatmenjalankan tugas dengan baik atau melanggarketentuan dalam menjalankan tugasnya di KPU nanti,maka andalan DJBC yaitu KPU tidak akanberhasil,”Begitu KPU gagal, maka akan berimbas pulapada DJBC, jangan sampai hal ini terjadi,”tegas Tata.

Souvenir Yustianto, Kepala Seksi Klasifikasi IDirektorat Teknis Kepabeanan DJBC yang juga salah satupeserta diklat tersebut mengatakan, yang terpenting daripelaksanaan diklat tersebut adalah peningkatan integritaspara PFPD, mengingat para PFPD yang ditempatkan diKPU adalah PFPD terpilih.

“Para peserta diklat secara teknis mempunyaikemampuan yang sama dan yang membedakan adalahintegritasnya,”ujarnya.

Ketika ditanya apakah ada perbedaan antara PFPDKPU dengan non KPU, Souvenir mengatakan, haltersebut tidak dapat dibedakan. Menurutnya tuntutan yangharus dihadapi PFPD saat ini selain harus memilikikualitas teknis yang memadai, maka kualitas integritasPFPD pun sangat diperlukan.“Selain kualitas teknis, paraPFPD harus mendapat dukungan dari pimpinan BeaCukai untuk selalu menjaga integritas, dengan caramemberikan motivasi kepada PFPD dengan tidak henti-hentinya baik dari sisi integritas maupun teknis,”paparSouvenir.

Ia pun menambahkan tantangan yang akan dihadapi diKPU nantinya adalah adanya tuntutan masyarakat yangmakin tinggi, baik dari sisi pelayanan maupun jugaketerampilan petugas. Tuntutan yang tinggi tersebut lanjutnyatidak selalu dipikul oleh para PFPD. Souvenir mengibaratkanPFPD sebagai ujung tombak di KPU, yang harus diasah baikdari segi teknis maupun integritasnya agar tetap tajam untuk“menombak” atau dalam menjalankan tugas.

”Agar “tombak” PFPD tetap runcing dan kuat, makapelatihan teknis dan pelatihan integritas seperti EmotionalSpiritual Quotient (ESQ) dan lain sebagainya sangatpenting agar kemampuan dan integritas kita tetaptajam,”ujarnya kembali.

Peserta lain Maulidyah Kepala Sub Bagian UmumKPBC Merak meyampaikan hal senada, menurutnyapelatihan tersebut menambah wawasan danpengetahuannya terutama yang berkaitan dengan fungsidan tugas PFPD yang akan ditempatkan di KPU. zap

araknya kegiatan terorisme dan juga peredarannarkoba di suatu negara sudah pasti memerlu-kan suatu penanganan khusus. Terlebih lagijika hal tersebut sifatnya sudah lintas negara.Instansi pemerintah yang berada di kawasan

perbatasan darat, pelabuhan laut dan juga bandar udaramempunyai peran penting untuk mempersempit ruang ge-rak masuknya narkoba dari luar negeri maupun juga kegi-atan terorisme.

Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pe-tugas di pelabuhan laut terutama untuk mencegah masuknyanarkoba dan pencegahan tindak terorisme di Indonesia,United States Department of Homeland Security dalam hal iniUS Customs and Border Protection, bekerja sama denganKedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menyelengga-rakan pelatihan International Seaport Interdiction Trainingyang berlangsung selama lima hari di Jakarta sejak tanggal21 hingga 25 Mei 2007. Pelatihan ini diikuti oleh 12 pesertadari Bea Cukai dan instansi lain yang ada di pelabuhan, me-ngingat berbagai instansi tersebut mempunyai kewenangandi pelabuhan dan terlibat dalam satgas Seaport Interdiction.

Jack Ramzey salah satu pelatih yang juga petugaspada US Customs and Border Protection mengatakan, ke-

beradaan Seaport In-terdiction di pelabuhaninternasional sangatefektif untuk menang-kal masuknya barang-barang illegal sepertinarkoba dan lain seba-gainya, bahkan tindakterorisme pun dapatdigagalkan dengan ber-fungsinya lembagayang terdiri dari berba-gai instansi ini. SeaportInterdiction yang terdi-ri dari berbagai instan-si di pelabuhan bertu-juan untuk memudah-kan koordinasi danpengambilan keputus-an jika ditemukan sua-tu hal yang mencuriga-kan atau ditemukan-nya suatu kegiatan pe-ngiriman barang illegal.

MEMERANGI PENYELUNDUPANBARANG ILLEGAL MELALUI

SeaportInterdiction

TrainingInternational Seaport Interdiction Training

merupakan suatu upaya untuk meningkatkankemampuan personil untuk mencegahmasuknya barang illegal yang dilakukan

melalui jalur laut.

M

JACK RAMZEY. Seaport interdiction dipelabuhan internasional sangat efektif untukmenangkal masuknya barang-barang illegal

WBC/ATS

PENGAWASAN

Page 57: Warta Bea Cukai Edisi 392

56 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Ketika ditanya pendapatnya mengenaipelaksanaan Seaport Interdiction diIndonesia khususnya di PelabuhanTanjung Priok, Jack mengatakan SeportInterdiction di Tanjung Priok sudah baik,begitu pula dengan kemampuan parapersonilnya. Namun ia mengingatkanagar para petugas yang beradadilapangan senantiasa membekali diridengan berbagai pengetahuan baikmelalui pelatihan maupun juga dariberbagai media yang ada, mengingatkegiatan-kegiatan illegal tersebut selalumengalami peningkatan.

Jack mengatakan, Pelabuhan TanjungPriok khususnya Jakarta InternationalContainer Terminal (JICT) sudah idealmenjadi suatu pelabuhan international,sehingga masalah koordinasi antarinstansi di pelabuhan seharusnya sudahbaik. Mengenai keberadaan Kantor BeaCukai di JICT Jack pun menilai sudahbaik terutama dengan penempatanfasilitas yang dimiliki oleh bea Cukaiseperti x-ray container yang tempatnya sudah baik dan sudahmemadai untuk melakukan pemeriksaan.

Pelatihan Seaport Interdiction yang diselenggarakan olehKedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menurut Jackmerupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuandan kemampuan petugas, dimana diharapkan dari materiyang telah diperoleh para peserta tadi, dapat dilaksanakandalam kegiatan sehari-hari para petugas di lapangan.“Terorisme dan narkoba dan kegiatan pengiriman barangillegal dari luar negeri kedalam negeri atau sebaliknya meru-

pakan musuh bersama, sehingga kita mera-sa perlu untuk membagi pengalaman dalambidang seaport interdiction agar kegiatanillegal dapat ditegah sejak dini,”ujarnya

Ketika ditanya lebih lanjut apakahseaport interdiction lebih menitikberatkanpada pencegahan masalah terorisme,Jack mengatakan kegiatan tersebutbukan hanya pada masalah terorismesaja, tapi juga narkoba dan juga hal-hallain yang bisa merugikan suatu negarayang dilakukan dengan carapenyelundupan.”Disini kemampuan SDMyang handal sangat diperlukan mengingatpara sindikat narkoba dan pelakuterorisme dan lain sebagainya semakincanggih untuk menyelundupkan barangillegal, khususnya yang dilakukan melaluijalur laut,”terangnya kembali.

PRAKTEKPada pelatihan tersebut, para peserta

juga terjun kelapangan untuk mendapatkanpengarahan bagaimana cara melakukan

pemeriksaan kapal yang datang dari luar negeri di PelabuhanTanjung Priok. Pada praktek lapangan tersebut, para pesertamendapat arahan langsung dari para pelatih mengenai caramelakukan suatu pemeriksaan kapal. Pelatih menunjukanbagian-bagian kapal yang tersebunyi yang mungkin sajadapat digunakan untuk menyimpan barang-barang illegal dansemuanya hampir dilakukan secara detail seperti pemeriksa-an rutin.

Salah satu peserta training Suwinarno Kepala Seksi Pe-nindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Bea Cukai

(KPBC) Tarakan mengatakan, pelatihan inimerupakan suatu kesempatan bagi dirinyadan juga bagi para peserta lainnya untuklebih meningkatkan kemapuan dalam bidangSeaport Interdiction. Pelaksanaan SeaportInterdiction antara Indonesia dengan AmerikaSerikat menurut Winarno tidak ada perbeda-an, namun ia mengatakan di Indonesiamungkin masalah koordinasi dengan instansilain di pelabuhan harus lebih ditingkatkanagar pelaksanaan di lapangan dapat diterap-kan dengan maksimal.

Begitu pula dengan prosedur untuk mela-kukan pemeriksaan kapal yang menurutnyatidak ada perbedaan antara Indonesiadengan Amerika. Menurutnya koordinasiyang ada saat ini sudah baik dan harusditingkatkan agar hal-hal yang merugikandapat ditanggulangi sedini mungkin, dapatdicegah dengan kecepatan pengembilankeputusan. “Semakin baik koordinasi makasemakin baik proses pelaksanaan danpengambilan keputusan,” ujarnya.

Lebih lanjut Winarno mengatakan, padapelatihan tersebut ia mengetahui di bagianmana saja dari kapal yang bisa digunakanuntuk menyimpan barang illegal dengan ber-bagai cara yang canggih. Ia mengatakan, da-lam perkembangan penyelundupan di Ameri-ka Serikat, segel kontainer bisa dimodifikasioleh pelaku penyelundupan, sehingga adamodus dimana suatu kontainer yang belumdisegel bisa terlihat seperti telah disegel.Dansegel tersebut sangat mirip dengan segelresmi. “Ini merupakan suatu pengetahuan ba-ru bagi kami dan kami mendapatkan cara ba-gaimana cara membedakan mana segel aslidan yang sudah dimodifikasi,”ujarnya.

SUWINARNO. Tidak ada perbedaan antaraIndonesia dengan Amerika Serikat dalamprosedur pelaksanan Seaport Interdiction.

PRAKTEK LAPANGAN. Peserta menyimak para pelatih yang menerangkan bagian kapal yangdapat digunakan untuk menyimpan barang illegal. zap

WBC/ATS

WBC/ATS

PENGAWASAN

Page 58: Warta Bea Cukai Edisi 392

57WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

PRESS RELEASE. Selain memusnahkan ribuan keeping VCD, pihak Beadan Cukai KPBC Soekarno-Hatta juga mengumumkan telah menyita 30pucuk senjata api mainan (air soft gun) dan perlengkapannya yangdikirim lewat kargo udara.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1Soekarno-Hatta yang kini berada dibawah

Kanwil VI DJBC Banten, memusnahkan ribuankeping VCD dan DVD bajakan seberat 5,379

kg yang merupakan barang-barang yang tidakdikuasai, barang dikuasai negara dan barangmilik negara yang berada dalam pengawasan

KPBC ini. Pemusnahan dilakukan di PT.Milenium Plastik, Jalan Peternakan, Kapuk

Jakarta Utara dengan cara dilebur.

B

RIBUAN KEEPING VCD DAN DVD bajakan seberat 5,379 kg dimusnahkandengan cara dilebur.

SEBELUM DIMUSNAHKAN, dihitung kembali barang sitaan sesuai dengandokumen.

Ribuan Kilo VCD dan DVDBajakan Dimusnahkan

arang-barang itu adalah barang impor yang masukdalam kategori barang larangan dan pembatasanyang disita aparat bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta dari gudang terminal. Barang-barang tersebutmerupakan barang kiriman dan bawaan penumpang

pesawat udara periode tahun 2005-2006, baik melaluiterminal Kedatangan Internasional Bandara Soekar- no-Hatta maupun paket kiriman pos (EMS) yang melalui KantorTukar Pos Udara Soekarno-Hatta.

Ke-5.379 kg atau 167 koli barang berupa VCD dan DVDyang dimusnahkan itu terdiri dari 85 koli atau 2.814 Kg yangmelalui Gudang Ekspor JAS. 33 Koli atau 1.048 Kg yangmelalui Gudang Ekspor Garuda dan 49 kolli atau 1.517 kgyang melalui terminal kedatangan internasional.

Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPBC Soekar-no-Hatta, Eko Darmanto dalam jumpa persnya di MediaCenter Gedung A KPBC Soekarno-Hatta, Jumat 15 Juni 2007menjelaskan, dipilihnya pemusnahan dengan cara dilebur ditempat pemusnahan milik PT. Milenium Plastik berdasarkanpertimbangan yaitu, selain biaya pemusnahan lebih rendahdibandingkan dibakar, lebih dari itu karena kaset DVD danVCD dibuat dari polikarbonat, jika dibakar malah akan mence-mari lingkungan. “Makanya. lebih aman jika dilebur menjadibiji plastik,” Eko Darmanto menjelaskan.

TELEPON SELULAR, PISTOL MAINAN DAN OBATPada kesempatan itu juga, pihak Bea dan Cukai KPBC

Soekarno-Hatta juga mengumumkan telah menyita 30 pucuksenjata api mainan (air soft gun) dan perlengkapannya.Barang-barang terlarang itu dikirim lewat kargo udara dengantujuan Jakarta. Ke-30 pucuk senjata api mainan itumerupakan hasil tegahan sebanyak sembilan kali dariperiode 23 April hingga 8 Juni 2007.

Menurut Eko, sesuai dengan peraturan, 30 pucuk pistolberagam ukuran dengan warna hitam dan putih akan dise-rahkan ke Mabes Kepolisian RI dalam waktu dekat. Meskimerupakan senjata mainan, namun pistol yang sangat miripdengan aslinya itu memang merupakan barang terlarang.

Sementara itu, sebelumnya, yakni pada periode 12 Meihingga 30 Mei 2007, KPBC Soekarno-Hatta telah menyitabarang impor berupa telepon selular yang melalui KantorPos Udara Soekarno-Hatta. Barang sitaan yang dilaporkandalam surat pemberitahuan isi barang berupa onderdil, obat,peralatan, aksesori dan perlengkapan telepon genggam sam-pai mainan, sebenarnya berisi telepon genggam sebanyak2.240 buah. Benda-benda tersebut ditaksir bernilai Rp.750juta. Kini penanganannya masih dalam proses penyidikan.

Disamping tegahan tersebut, selama peride tahun 2007,aparat KPBC Soekarno-Hatta telah melakukan tindakanpenegahan terhadap brang impor berupa obat-obatan yangmasuk melalui Terminal Bandara Soekarno-Hatta sebanyak27 kali penegahan. Diantara ke-27 penegahan itu, 6penegahan telah diselesaikan karena pemiliknya sudahmelengkapi persyaratan sesuai dengan aturan. Sedangkan21 penegahan belum diselesaikan. ris

Page 59: Warta Bea Cukai Edisi 392

58 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

erjasama Kantor Wilayah IX (Kanwil) DJBC JawaBarat, Kanwil VI DJBC Banten dan KantorPelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Bogor berhasilmelakukan penegahan dan penyegelan terhadap 11unit truk jenis wingbox ukuran 35 feet yang berisi

bahan baku tekstil dan asesorisnya yang akan dikeluarkandari perusahaan atas nama PT NS di kawasan CikupaTangerang, Banten untuk dijual ke peredaran bebas.

Dalam acara press release yang dilaksanakan di KantorPusat DJBC 19 Juni lalu Kakanwil IX DJBC Jawa Barat JodyKusmendro mengatakan, penegahan tersebut berawal daripelaksanaan tugas rutin pengawasan di bidang kepabeanandan cukai di wilayah kerja Kantor Wilayah IX DJBC JawaBarat. Dalam penjelasannya kepada pers Jodi mengatakanPT NS selaku perusahaan penerima fasilitas kepabeananberupa Kawasan Berikat (KB) yang juga merangkapPerusahaan Dalam Kawasan Berikat (PDKB)memberitahukan pengeluaran barang bahan baku berupatekstil dengan maksud untuk proses lebih lanjut pada

perusahaan sub kontrakPT. DMI.

Pada kenyataannyalanjut Jody, barang yangdikeluarkan tersebut akandijual di peredaran bebas.Setelah dilakukanpengecekan denganperusahaan sub kontrakPT DMI tersebut, diperolehketerangan bahwaperusahaan tersebut tidakpernah melakukan kontrakdengan PT NS.

Sebagai perusahaanpenerima fasilitas KB, PTNS lanjut Jody, harustunduk pada aturantentang KB dimanaperusahaan dalam KBtidak diperkenankan untukmenjual ataumemindahtangankanbahan baku eks impor kepasar dalamnegeri.”Kenyataannya PTNS melanggar ketentuantersebut denganmengeluarkan barang-barang tadi ke pasarandalam negeri,”ujarnya lagi.

Proses penyelidikanlebih lanjut akan dilakukanoleh Kanwil VI DJBCBanten mengingat tempatkejadian perkara berada diBanten tepatnya diCikupa, sedangkanpenegahan dilakukan diwilayah Bogor olehpetugas gabungan KanwilIX Jawa Barat, KPBCBogor dan unit P2 KanwilVI DJBC Banten.

Ketika ditanya potensipendapatan negara yanghilang dari kejadian terse-but Jody mengatakan, BeaCukai masih melakukanpenghitungan karena ma-sih belum selesainya pro-ses penyelidikan terhadapkasus yang berhasil dite-

gah pada 24 Mei 2007 lalu. Dijelaskan maraknya penyalah-gunaan fasilitas kepabeanan berupa KB lebih mengarahpada motif mencari keuntungan, dimana perusahaan dalamKB diberi keringanan untuk tidak membayar Bea Masuk (BM)dan penundaan kewajiban lainnya.

“Karena ada keringanan maka perusahaan tersebutberusaha menjual barang yang diimpornya di pasaran bebassecara ilegal,”ujarnya lagi.

Tindakan PT NS tersebut diancam dengan sanksi yangterdapat pada pasal 103 huruf a Undang-Undang nomor 17tahun 2006 tentang Kepabeanan berupa pidana penjarapaling singkat dua tahun dan pidana penjara paling lamadelapan tahun, dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000dan paling banyak banyak lima miliar rupiah.

Tidak hanya itu PT NS juga dikenakan pasal berlapis lain-nya yaitu pasal 102 huruf d Undang-Undang nomor 17 tahun2006 dengan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahundan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikitRp. 50.000.000, paling banyak lima miliar rupiah.

11 KONTAINER TEGAHAN. Berisi berbagai macam barang impor yang seharusnya diserahkan pada subkon untukdiolah dan di ekspor kembali, tapi kenyataannya di jual di pasaran bebas

Maraknya penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat lebih mengarahpada motif mencari keuntungan.

Bea Cukai UngkapPenyalahgunaan

Fasilitas Kepabeanan

K

PENGAWASAN

zap

Page 60: Warta Bea Cukai Edisi 392

5WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

JAKARTA. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi menerimakunjungan kepala Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan DepartemenKeuangan di Loka Utama KP-DJCB pada 15 Juni 2007. Pada pertemuantersebut dilakukan penandatanganan kerjasama antara DJBC denganBPPK dalam rangka peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan danpelatihan bagi SDM di DJBC. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh KepalaPusdiklat Bea dan Cukai Endang Tata, Direktur STAN dan juga parapejabat dilingkungan KP-DJBC.

BANDUNG. Salah satu rangkaian acara Sixteenth Customs DG Meetingyang berlangsung pada 12 - 14 Juni 2007 di Bandung, adalah para pesertapertemuan yang terdiri dari para Dirjen Bea dan Cukai negara anggotaASEAN mengikuti acara makan malam bersama yang diselenggarakan olehKanwil IX DJBC Jawa Barat. Disela acara tersebut tampak para anggotadelegasi saling memberikan cendera mata kepada para peserta lainnyatermasuk kepada Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi. Acara berlangsungpada 13 Juni 2007 di salah satu restauran di Bandung Jawa Barat.

PEKAN BARU. Upacara pengambilan sumpah jabatandan pelantikan pejabat eselon IV dilingkungan kerjaKanwil III DJBC Riau dan Sumatera Barat (Sumbar) pada22 Mei 2007 berlangsung di Aula Kanwil III DJBC Riaudan Sumatera Barat Jln. Jenderal Sudirman 467Pekanbaru – Riau. Bertindak selaku Inspektur UpacaraKepala Kanwil III DJBC Riau dan Sumbar Djoko SoetojoRiyadi, sebagai Perwira Upacara Kabid P2 Mulyadi dankomandan upacara Kepala KPBC Tipe A4 Tembilahan,Efrizal. Tampak pada gambar kiri, Djoko Soetojo Riyadimembacakan sumpah jabatan dihadapan 46 orangpejabat eselon IV yang mengangkat sumpah dan gambarkanan, salah seorang perwakilan pejabat yang diangkatsumpahnya, Bachtarudin Nur sedang menandatanganinaskah berita acara pengambilan sumpah jabatandisaksikan oleh pejabat/pihak terkait. Fauzan (Kanwil IIIDJBC Riau dan Sumatera Barat)

PEKAN BARU. Usai pengambilan sumpah jabataneselon IV pada 22 Mei 2006 Kepala Kantor Wilayah IIIDJBC Riau dan Sumbar Djoko Soetojo Riyadimeresmikan penggunaan papan nama Kanwil III DJBCRiau dan Sumbar disaksikan oleh para pejabat eselon IVdilingkungan Kanwil dan pejabat lainnya. Fauzan (KanwilIII DJBC Riau dan Sumatera Barat)

WBC/ZAP WBC/ATS

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

SEPUTAR BEACUKAI

59WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Page 61: Warta Bea Cukai Edisi 392

6 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

BALIKPAPAN. Pada 12 Mei 2007, Dharma Wanita (DW) Persatuan Kanwil XVDJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPBC Tipe A3 Balikpapan yang dipimpinketuanya Ibu Kuswidiani (berdiri no.2 dari kiri mengenakan jilbab hitam),bersama pengurus dan semua anggotanya mengadakan “Family Gathering”dalam rangka meningkatkan hubungan silaturahmi antar sesama dengan ref-reshing jalan-jalan ke tempat wisata di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartane-gara. Tampak dalam gambar keakraban yang terjalin antar anggota DharmaWanita saat foto bersama. Kanwil XV DJBC Kalimantan Bagian Timur

BOGOR. Pada 4 Mei 2007 didepan KPBC Tipe A2 Bogor dilaksanakan pertandingan persahabatan bola voli antara tim voli Kantor Pusat DJBC melawan tim voliKPBC Tipe A2 Bogor. Dari hasil pertandingan, tim Putri KP-DJBC menang 2 : 0 atas tim putri KPBC Tipe A2 Bogor, dan tim putra KP-DJBC juga menang 2 : 1 atasKPBC Tipe A2 Bogor. Tampak pada gambar kiri, kedua tim voli putri foto bersama dengan Kepala Subbagian Umum KPBC Tipe A2 Bogor, Sri Soegiarti dan gambarkanan, kedua tim voli putra juga melakukan foto bersama dengan Kepala KPBC Tipe A2 Bogor Karlan S. Lubis. Kiriman KPBC Tipe A2 Bogor

MAKASSAR. Bertempat di Aula Kanwil XVI DJBC Sulawesi, pada tanggal 8 Mei 2007 dilangsungkan upacara pelantikan dan pengambilan sumpahjabatan pejabat eselon IV yang akan bertugas di lingkungan Kanwil XVI Makassar. Acara yang dipimpin langsung oleh Kakanwil XVI DJBC Makassar,Jusuf Indarto (sekarang Kepala Kanwil IV DJBC Kepulauan Riau) ini dihadiri oleh beberapa pejabat eselon III di lingkungan Kanwil XVI Sulawesi. Tampakdalam gambar, Kakanwil menandatangani naskah sumpah jabatan dan suasana acara pelantikan tersebut Don’s, Makassar

JAKARTA. Bertempat di Auditorium Gedung Utama KP DJBC pada 12 Juni2007 berlangsung Sosialisasi Pita Cukai 2007. Acara dibuka oleh DirekturPPKC, Wahyu Purnomo (sekarang Direktur Kepabeanan Internasional) didam-pingi Direktur Cukai, Frans Rupang. Para peserta adalah seluruh Seksi Cukaidan P2 yang di KPBC-nya ada kegiatan cukai serta seluruh perwakilan kanwil diseluruh Indonesia.. Acara tersebut terbagi dalam tiga sesi. Sesi pertama, PTKertas Padalarang tentang fitur-fitur Security pada Kertas Bandrol. Sesi kedua,PT Pura, tentang Spesifikasi Hologram Pita Cukai HT 2007, dan Sesi ketiga :PT Peruri tentang ciri-ciri dan security fitur pada pita cukai HT dan MMEA, tera-khir tanya jawab serta peragaan untuk mendeteksi pita cukai oleh para peserta.

WBC/RIS FOTO : MUQSITH

FOTO : DONNY

FOTO : KIRIMAN

SEPUTAR BEACUKAI

60 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Page 62: Warta Bea Cukai Edisi 392

7WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

SURABAYA. Bertindak sebagai inspektur upacara pada pelantikanpejabat eselon IV Kanwil XI Jawa Timur I dipimpin langsung oleh KakanwilBambang Prasodjo (sekarang Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan danPenerimaan Kepabeanan dan Cukai) di Aula Kanwil XI pada 15 Mei 2007yang dihadiri beberapa pejabat di lingkungan Kanwil XI. Tampak padagambar, Kepala Kanwil XI DJBC Jawa Timur I sedang menyaksikanpenandatangan naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan dariperwakilan pejabat yang dilantik. Bambang Wicaksono, Surabaya

JAKARTA. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang KepalaKanwil V DJBC Sumatera Bag. Selatan - Palembang), Djunaedy Jusan pada31 Mei 2007 membuka acara Sosialisasi Sistem Akuntansi Institusi di Aula LokaMuda Lantai 5 Gedung B. Sosialisasi dihadiri oleh pejabat eselon IV dari seluruhIndonesia ini menghadirkan dua pembicara dari Departemen Keuangan. Tampakpada gambar, Djunaedy Djusan didampingi Kepala Bagian Umum SonnySubagyo, Kepala Bagian Perlengkapan M. Sadiatmo sedang memberikansambutan kepada peserta sosialisasi.

JAKARTA. Untuk meningkatkan kemampuan dan juga mutu anjing pelacak dan juga para dog handler, KP-DJBC menyelenggarakan pelatihan anjing pelacak pada18 Juni 2007 hingga 18 September. Pelatihan tersebut berlangsung dalam dua gelombang yang melibatkan 16 dog handler beserta dengan anjing pelacaknya.Pelatihan ini melibatkan para pelatih dari KP-DJBC. Tampak pada gambar Direktur P2 ketika itu Erlangga Mantik (Sekarang Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasandan Penegakan Hukum KC) membuka secara resmi acara pembukaan pelatihan tersebut yang dihadiri oleh oleh beberapa pejabat dari Dit P2 dan juga sekretariat.

MANADO. Pada 30 Mei – 8 Juni 2007, bertempat di Manado, Sulawesi Utara diselenggarakan Second International Open Parachuting Championship. Dalam ajangtersebut, Ken Indarto, yang merupakan pegawai bea cukai, menjadi salah satu wasit untuk kategori ketepatan mendarat. Kejuaraan tersebut diikuti oleh tim terjunpayung dari Australia, Inggris, Belanda, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Untuk kategori kerjasama di udara, Tim PTP AU Riau, dimana salah satu atlitnyamerupakan pegawai bea cukai, Baharudin, berhasil mengantongi juara dua. Juara pertama diraih oleh Tim Australia. Sedangkan untuk kategori ketepatan mendarat,juara pertama putra diraih oleh Tim Kopasus dan juara pertama putri diraih oleh Tim Sulawesi Utara. (PTP BC)

FOTO : BAMBANG WICAKSONO WBC/ATS

WBC/ATS

FOTO : KIRIMAN

61WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Page 63: Warta Bea Cukai Edisi 392

8 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

GORONTALO. Pada 12 Juni 2007, bertempat di rumah dinas Gubernur Gorontalo, Kepala KPBC Gorontalo, Dwi Kuswiyanto, didampingi oleh Achmad Fatoni(Kasi Kepabeanan dan Cukai) dan Arief Ferdiansyah (Korlak Penyidikan dan Administrasi Barang Bukti) memenuhi undangan Gubernur Gorontalo, FadelMuhammad dalam rangka koordinasi penyiapan ekspor komoditas/produk-produk unggulan Gorontalo seperti jagung dan sapi. Pada kesempatan tersebut jugadilakukan pemaparan visi dan misi propinsi Gorontalo terutama dalam peningkatan ekspor agropolitan (hasil perkebunan, peternakan). KPBC GORONTALO

JAKARTA. Pada 13 Juni 2007, delegasi Jepang yang terdiri dari Direktur Jenderal Japan Customs and Tariff Bureau, Mr. Yukiyasu Aoyama, Deputi sekjen WCO 3,Mr. Kunio Mikuriya, Customs Attche Embassy of Japan, Mr. Tetsuaki Yaneyama, dan Deputy Director/Office of Economic Partnership, Mr. Okamoto, berkunjung keKantor Wilayah VII DJBC Jakarta I. Pada kunjungan itu seluruh delegasi yang juga didampingi oleh perwakilan dari Direktorat Kepabeanan Internasional DJBC,selain mengunjungi Kantor Wilayah juga mengunjungi Kantor Pelayanan Tanjung Priok I untuk melihat lebih jauh kegiatan pelayanan khususnya penentuan beamasuk yang dilakukan oleh PFPD. Setelah itu kunjungan juga dilakukan di X-Ray kontainer untuk melihat bagaimana pengoperasian dan efektifitas dari X-raytersebut. Dan kunjungan akhirnya diakhiri dengan melihat sekeliling pelabuhan Tanjung Priok.

FOTO : KIRIMAN

WBC/ADI

SEPUTAR BEACUKAI

JAKARTA. Disela-selakunjungan resminya keIndonesia, DirekturJenderal Customs TariffBureau Jepang, Mr.Yukiyasu Aoyama danDeputi Sekretaris JenderalWorld Customs Organiza-tion, Mr. Kunio Mikuriyamenyempatkan dirimengunjungi kolegalamanya Kepala KanwilVIII DJBC Jakarta II, NasirAdenan pada 13 Juni2007. Tampak dalamgambar saat jamuanmakan siang bersama,dari kiri ke kanan MeidiKasim, Mr. Okamoto, Mr.Aoyama, Nasir Adenan,Mr. Mikuriya, Mr.Yoneyama, Oyong Mardiasdan A. Rudi Kembuan.Kiriman Kanwil VIII DJBCJakarta II

FOTO : KIRIMAN

62 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Page 64: Warta Bea Cukai Edisi 392

63WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

alam pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dancukai, beberapa kali auditor dihadapkan padabeberapa istilah yang kadangkala tampak sebagaisesuatu yang sepele tetapi pada hakikatnyamerupakan permasalahan yang cukup rumit, salah

satunya adalah mengenai bukti audit dan bukti hukum.Permasalahan yang mungkin muncul adalah, apakah auditordan/atau pihak-pihak lain yang memiliki latar belakangpendidikan dan pengalaman di luar auditing dapatmembedakan mana yang menjadi bukti audit dan mana yangmenjadi bukti hukum? Apakah bukti audit sama dengan buktihukum? Atau dapatkah bukti audit menjadi bukti hukum?

BUKTI HUKUMDalam ilmu hukum, bukti hukum pada dasarnya terbagi dua

yaitu barang bukti dan alat bukti. Banyak pihak yangmenganggap bahwa apa yang dimaksud dengan barang buktiadalah sama dengan apa yang dimaksud dengan alat bukti dantidak sedikit pula di antara para sarjana hukum yang belummampu membedakannya. Umumnya mereka menyamakanpengertian barang bukti dengan alat bukti atau sebaliknya.

Istilah barang bukti umumnya hanya ditemukan dalamhukum pidana. Dalam perspektif hukum pidana, yangdimaksud dengan barang bukti di antaranya adalah:1. barang yang merupakan alat/benda hasil tindak pidana,

misalnya perhiasan hasil pencurian,2. barang yang merupakan alat/benda yang digunakan

untuk melakukan tindak pidana, misalnya pisau yangdigunakan untuk membunuh,

3. barang yang merupakan alat bantu yang digunakan untukmelakukan tindak pidana, misalnya sepeda motor yangdigunakan oleh penjambret.

Sedangkan tentang alat bukti hampir dapat dijumpai padasetiap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan KitabUndang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Keempat BabKesatu Pasal 1866, alat bukti adalah terdiri atas bukti tulisan, buktidengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dansumpah. Jenis-jenis alat bukti ini hampir sama dengan yangdimaksud pada setiap peraturan perundang-undangan.

Dengan membandingkan pengertian barang bukti danalat bukti, dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti bukanmerupakan alat bukti dan begitu juga sebaliknya.

Peraturan perundang-undangan sangat membatasi apa

saja yang dapat menjadi bukti hukum, sehingga tidak semuasesuatu hal dapat menjadi bukti hukum. Selain itu pula diba-tasi oleh keyakinan hakim atas kekuatan bukti hukum terse-but dalam hal pembuktian.

BUKTI AUDITDalam auditing, bukti merupakan data/informasi yang diguna-

kan auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif(quantifiable information) yang sedang diaudit disajikan sesuaidengan kriteria yang ditetapkan. Data/informasi yang digunakanauditor tersebut dapat berasal dari beberapa jenis bukti, yaitu:bukti pemeriksaan fisik (physical examination), bukti konfirmasi(confirmation), dokumentasi (documentation), bukti pengamatan(observation), tanya jawab dengan klien (inquiry/questionnaire),hasil pelaksanaan ulang (reperformance), dan hasil proseduranalitis (analytical procedures). Jadi dengan demikian bukti audittidak hanya sebatas bukti dalam bentuk dokumen sepertiLaporan Keuangan, Buku Besar, Buku Pembantu, dan dokumen-dokumen transaksi yang menjadi dasar dalam proses akuntansi.

Batasan tentang apa itu bukti hukum dan yang bagaimanayang dapat disebut sebagai bukti hukum telah diatur denganperaturan perundang-undangan, sedangkan bukti audit dibatasioleh beberapa hal, diantaranya adalah bukti audit tersebut harusrelevan, kompeten, cukup, dan tepat waktu.

Bukti audit yang relevan adalah bukti-bukti yang berkaitandengan tujuan pengujian yang dilakukan oleh auditor. Misalnyajika auditor bea cukai hendak menguji kebenaran nilai pabean,maka bukti-bukti yang dikumpulkan haruslah bukti-bukti yangterkait dengan pengujian tersebut. Sangat tidak relevan apabilaauditor meminta General Ledger Accounts Receivable (Piutang)untuk mencapai tujuan pengujian kebenaran nilai pabean.

Kompeten tidaknya suatu bukti ditentukan oleh keyakinanauditor atas keandalan bukti tersebut yang sepenuhnyadisandarkan pada beberapa kriteria, yaitu: independensipenyedia data, efektifitas struktur pengendalian intern,pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor, kualifikasiorang yang menyediakan informasi, dan tingkat objektivitas.Atas dasar inilah setiap auditor bea cukai diwajibkan untukterlebih dahulu mempelajari dan memahami strukturpengendalian intern (SPI) auditee. Berdasarkan pemahamanatas SPI ini diharapkan auditor dapat meyakini atau tidakdapat meyakini efektitivitas SPI, independensi penyedia data,kualifikasi penyedia informasi, dan tingkat objektivitasnya.

Bukti audit yang cukup dikaitkan dengan luasnya pengujian

BUKTI AUDITYANG RELEVANADALAH BUKTI-

BUKTI YANGBERKAITAN

DENGAN TUJUANPENGUJIAN YANG

DILAKUKANOLEH AUDITOR

”Oleh:

MuhamadRafik

D

Bukti Audit(Audit Evidence)

vs

Bukti Hukum(Legal Evidence)

KOLOM

Page 65: Warta Bea Cukai Edisi 392

64 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

dan jumlah bukti yang harus dikumpulkan dan dianalisis. Selainitu pula dikaitkan dengan ketersediaan waktu untukmengumpulkan dan menganalisisnya. Jika cakupan pengujiancukup atau terlalu luas dan waktu yang tersedia menurutkeyakinan auditor tidak cukup untuk meng-cover-nya, auditordapat melakukan pengumpulan dan analisis bukti audit secarasampling. Ada beberapa teknik dalam menentukan besaransampling/sample, auditor bebas menentukan teknik mana yangmau dipakainya sesuai dengan keyakinannya.

Bukti audit yang tepat waktu adalah terkait dengan tanggalbukti audit dengan periode audit. Bukti audit yang dikumpulkandan yang dianalisis harus bertanggal sesuai dengan periode auditatau berdekatan dengan periode audit, kecuali bukti yang terkaitdengan bukti audit tersebut. Misalnya periode audit adalah 1Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, salah satubukti yang dapat auditor kumpulkan adalah invoice bertanggal 1Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, kecuali buktiyang mendukungnya seperti purchase order dan sales contract.

BUKTI AUDIT DALAM AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DANCUKAI

Dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan dancukai, belum dijumpai satu pun yang menyebutkan secarajelas dan tegas tentang apa yang dimaksud dengan buktiaudit dan apa saja yang dapat menjadi bukti audit. Selama iniauditor beranggapan bahwa bukti audit di bidangkepabeanan dan cukai terdiri dari buku, catatan, dandokumen serta hasil pengujian fisik sediaan barang yangterkait dengan kegiatan kepabeanan dan cukai.

Anggapan ini disandarkan pada interpretasi Pasal 1Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-12/BC/2000 tentang Tata Laksana Audit di Bidang Kepabeanan danCukai yang menyatakan bahwa Audit di bidang kepabeanan dancukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan buku, catatandan dokumen serta sediaan barang Perusahaan dalam rangkapengawasan terhadap pemenuhan ketentuan di bidangkepabeanan dan cukai serta ketentuan lain yang pelaksanaannyadibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selanjutnya cakupan bukti audit kepabeanan dan cukaidiperluas lagi berdasarkan Pasal 86 ayat (1a) Undang-UndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 menjadi:1. Laporan Keuangan, Buku, Catatan, Dokumen, Surat, dan

Data Elektronik,2. Keterangan Lisan dan/atau Tertulis dari pihak terkait, dan3. Petunjuk

Namun yang patut disayangkan dari redaksional pasal-pasalyang berkenaan dengan audit kepabeanan tersebut, tidak adayang menyinggung tentang pengujian atas sediaan barangsebagaimana dimaksud dalam Kep-12 tersebut di atas. Tetapi halini bisa saja diatur lebih lanjut dengan peraturan menterisebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Coba bandingkan pengertian audit menurut beberapa literaturauditing, menurut Arens & Loebbecke, Audit adalah prosespengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti atas informasi yangdapat diukur (quantifiable) mengenai suatu entitas ekonomi untukmenentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yangdimaksud dengan kriteria - kriteria yang ada yang dilakukan olehseorang yang kompeten dan independen.

Jika jenis-jenis bukti audit kepabeanan dan cukai tersebut diatas dikaitkan dengan bukti audit dalam pengertian auditing,maka jenis bukti yang belum ada menurut audit di bidangkepabeanan dan cukai adalah hasil reperformance dan hasilprosedur analitis. Reperformance atau pelaksanaan ulang miripdengan kegiatan simulasi dimana auditor mengerjakan kembaliapa yang telah dikerjakan oleh auditee, misalnya melakukanpenjurnalan kembali transaksi yang pernah dijurnal sehinggadapat diketahui konsekuensi penjurnalan tersebut terhadap posisiaset, kewajiban, dan ekuitas auditee serta posisi rugi-labanya.

Sedangkan prosedur analitis adalah evaluasi atas informasikeuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis

antara data keuangan dan non keuangan termasuk perbandinganjumlah-jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Misalnyadengan cara membandingkan data klien dengan industri sejenis,membandingkan data klien dengan data yang serupa padaperiode sebelumnya (seperti membandingkan saldo tahunberjalan dengan saldo tahun lalu, membandingkan rincian totalsaldo dengan rincian serupa pada tahun sebelumnya, danmembandingkan rasio dan hubungan persentase dengan tahunsebelumnya), membandingkan data klien dengan data yangdiperkirakan oleh klien, membandingkan data klien dengan datayang diperkirakan oleh auditor, membandingkan data kliendengan hasil perkiraan yang menggunakan data non keuangan.

Berdasarkan hasil prosedur analitis ini diharapkan auditorbea dan cukai mampu mempertimbangkan reliable atau tidakreliable informasi yang diberitahukan, misalnya logis tidaknyanilai pabean yang diberitahukan di dalam PIB jika nilai pabe-an auditee dibandingkan dengan nilai pabean dari importirdalam industri sejenis.

Beberapa perbedaan di atas antara bukti audit di bidangkepabeanan dan cukai dengan bukti audit dalam pengertianauditing tidak serta merta menutup hak dan kewenanganauditor bea dan cukai untuk mendapatkan bukti auditmenurut pengertian auditing tersebut, karena pada dasarnyaaudit di bidang kepabeanan dan cukai merupakan bagian dariauditing. Oleh karena itu sebenarnya teknik audit, proseduraudit, dan begitu pula halnya dengan bukti audit dalampengertian auditing dapat digunakan oleh auditor bea dancukai dalam melaksanakan audit di bidang kepabeanan dancukai.

BUKTI AUDIT VERSUS BUKTI HUKUMSegala data atau informasi yang telah dikumpulkan dan

dievaluasi oleh auditor sepanjang telah memenuhi kriteriarelevan, kompeten, cukup, dan tepat waktu, sudah dapatdinyatakan sebagai bukti yang selanjutnya dikenal denganistilah bukti audit. Bukti-bukti yang dikumpulkan tidak harusselalu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peraturanperundang-undangan karena yang dicari, dikumpulkan, dandievaluasi oleh auditor bukanlah semata-mata bukti hukum.Mengapa demikian?

Karena sebagian besar data atau informasi yang dicari,dikumpulkan, dan dievaluasi oleh auditor bea dan cukaiadalah data atau informasi yang terkait dengan transaksikeuangan yang tercatat dan disajikan di dalam laporankeuangan (financial statement). Transaksi keuangan danperistiwa yang dicatat dan disajikan di dalam laporankeuangan merupakan transaksi dan peristiwa yang dicatatdan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomidan bukan hanya bentuk hukumnya, yang selanjutnya dikenaldengan istilah substansi (economic substance) mendahuluibentuk (legal form).

Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam Stan-dar Akuntansi Keuangan (SAK), Kerangka Dasar Penyusun-an dan Penyajian Laporan Keuangan, Paragraf 35. Selamabukti-bukti yang dicari, dikumpulkan, dan dievaluasi tersebutberkaitan dengan keperluan untuk mencapai tujuan audit,maka bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai buktiaudit. Bisa jadi di dalam bukti audit yang dicari, dikumpulkan,dan dievaluasi tersebut terdapat bukti hukum juga.

Selanjutnya, apakah bukti audit dapat menjadi buktihukum. Jika bukti audit yang ada merupakan bukti yangsesuai dengan kriteria tentang bukti dalam peraturanperundang-undangan, bukti audit ini bisa juga menjadi buktihukum. Tetapi bagaimana jika tidak sesuai dengan kriteriadalam peraturan perundang-undangan? Pada dasarnyakeyakinan hakimlah yang dapat menentukan apakah buktiaudit tersebut dapat diterima sebagai bukti atau tidak.

Oleh karena itu argumentasi di atas dapat digunakan untukmeyakinkan hakim bahwa bukti audit merupakan bukti yang ber-sifat spesifik yang digunakan untuk mencapai tujuan audit.

Penulis adalah Kepala Seksi Evaluasi Audit I pada Kanwil XV DJBCKalimantan Bagian Timur

KOLOM

Page 66: Warta Bea Cukai Edisi 392

65WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Catatan :Substansi dari tulisan ini pernah penulis jelaskan kepadaanggota kelompok Tim penyuluhan Undang-Undangnomor17 tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undangnomor 10 tahun 1995 terutama pada waktumempersiapkan bahan sosialisasi yang menyangkutpasal 113B ini.

alah satu alasan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 adalah adanyaperkembangan nilai-nilai yang tumbuh dan berkem-bang di masyarakat, terutama dalam menyikapimasalah maraknya pelanggaran kepabeanan,

serta perlu dilakukan empowering bagi Direktorat Jende-ral Bea dan Cukai (DJBC) untuk menanggulangi berbagaimodus operandi penyelundupan di bidang impor maupunekspor, termasuk illegal logging dengan kedok sebagaipengangkutan antar pulau yang dilakukan olehpelaku kejahatan yang semuanya itu merupa-kan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJBC, se-hingga beberapa pasal yang diatur dalamUndang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tersebutperlu direvisi.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dike-mukakan oleh Roscoe Pound dalam konsepsi-nya “law as a tool of social engineering”, yangmaksudnya bahwa hukum merupakan alatpembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat,yang dalam kaitannya dengan tulisan ini adalahmasyarakat kepabeanan, baik perilaku dansikap tindak pejabat pabean itu sendiri maupunpara pemakai jasa kepabeanan yang perludibangun/ diperbaharui sesuai dengan perkem-bangan tata nilai di masyarakat terutama sekalilagi dalam menyikapi maraknya pelanggaran kepabeananyang berdampak pada perkembangan industri dalamnegeri, bertambahnya pengangguran, serta perekonomiannasional kita.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor10 tahun 1995, didalamnya telah dimasukkan sanksiterhadap pejabat Bea Cukai dalam hal seorang pejabatbea cukai melakukan perbuatan yang mengakibatkan be-lum terpenuhinya pungutan negara, dan untuk itu pejabat

bea dan cukai tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ke-tentuan yang berlaku. Ketentuan ini merupakanimplementasi dari asas keseimbangan yang dianut olehUndang-Undang Kepabeanan, mengingat sanksi selamaini secara eksplisit hanya ditujukan kepada para pemakaijasa kepabeanan dalam hal ini importir dan eksportir.

Paling tidak itulah yang merupakan penilaian darimasyarakat, seolah-olah tidak ada sanksi bagi pejabatbea cukai apabila melakukan pelanggaran. Padahaldalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995tentang kepabeanan, bahwa kata “setiap orang” dalamketentuan pidana (Bab XIV) tersebut juga berlaku bagipejabat bea dan cukai, namun karena secara eksplisittidak disebutkan pejabat bea cukai, maka kesanmasyarakat pasal tersebut hanya ditujukan kepada parapemakai jasa kepabeanan.

Memang dalam Undang-Undang Kepabeanan tidakdiketemukan kata PFPD, kata PFPDsebagaimana tersebut dalam judul inimerupakan pengganti/ identik dengan frasapejabat bea dan cukai yang bertugasmenghitung atau menetapkan bea masuk ataubea keluar, mengingat dalam teori tulis menulisjudul harus dibuat sedemikian rupa sehinggamenarik pembaca untuk membacanya, makapenulis sengaja memunculkan kata PFPD, yangmemang tugasnya adalah menetapkan nilaipabean dan klasifikasi HS sebagaimanadimaksud dalam pasal 113B Undang-UndangNomor 17 tahun 2006 sebagai perubahanUndang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentangKepabeanan.

Dari awal pembahasan proses kelahiranpasal 113B ini memang sangat alot terutama

dalam pembahasan-pembahasan intern anggota timperundang-undangan itu sendiri. Sesungguhnya pasal inidiadopt dari pasal 36A Undang-Undang Nomor 16 Tahun2000 yang ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2000, yangmerupakan Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan TataCara Perpajakan yang intinya memberikan sanksi kepadapejabat Direktorat Jenderal Pajak apabila dalammenetapkan pajak terjadi kerugian negara. Adapun bunyilengkap pasal 36A tersebut sebagai berikut :

DARI AWALPEMBAHASAN PROSESKELAHIRAN PASAL 113B

INI MEMANG SANGATALOT TERUTAMA DALAM

PEMBAHASAN-PEMBAHASAN INTERN

ANGGOTA TIMPERUNDANG-UNDANGAN

ITU SENDIRI

”SanksiHukumTERHADAP PFPD YANG SALAH

DALAM MENGHITUNGBEA MASUK/ BEA KELUAR

(Tinjauan Yuridis Pasal 113B)(Bagian I)

SDALAM PASAL113B INI JELAS

BAHWA SUBJEKHUKUMNYA

ADALAHPEJABAT BEADAN CUKAI

Oleh:Sutardi

OPINI

Page 67: Warta Bea Cukai Edisi 392

66 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

“Apabila petugas pajak dalam menghitung ataumenetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikannegara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapatdikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperUndang-Undangan yang berlaku.”

Mengingat Undang-Undang Kepabeanan adalahmerupakan bagian dari hukum fiskal maka berdasarkanasas konkor dan ketentuan dalam Undang-UndangPerpajakan tersebut kemudian diserap/diterapkan dalamUndang-Undang Kepabeanan, meskipun banyak yang prodan kontra pada waktu itu akhirnya jadilah substansipasal tersebut sebagai peraturan yang wajib ditaati, ataudengan kata lain bahwa pasal itu akhirnya lahir jugasebagai hukum positif kita, dan dengan telah disetujuinyaoleh DPR dan telah diundangkan dalam LembaranNegara, maka pasal tersebut sudah merupakan aturanyang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memang apabila dilihat secara sekilas, nampaknyapasal tersebut merupakan momok yang sangatmenakutkan bagi pejabat bea cukai dalam menjalankantugasnya, terutama bagi PFPD yang merupakan pejabatdi front line yang tugas sehari-harinya harus melakukanpenetapan terhadap pengklasifikasian tarif (nomor HS)dan penetapan nilai pabean secaracepat, sebagaimana tercantum dalamjudul tulisan ini. Akankah kesalahanpegawai tersebut berakibat yang ber-sangkutan dikenai sanksi sesuai bu-nyi pasal 113B tersebut?

ASAS SELF ASSESSMENTPada prinsipnya, bahwa Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1995 seba-gaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 meng-anut asas self assessment. Ini berartibahwa dalam menghitung atau mene-tapkan bea masuk atau bea keluarUndang-Undang menyerahkannya ke-pada si pemberitahu, dalam hal iniimportir maupun eksportir yang ber-sangkutan. Namun demikian ada be-berapa hal yang masih diperlukan berkenaan dengan asasofficial assessment, misalnya terhadap barang-barangyang dikirim melalui pos maupun barang-barang yangdikirim melalui perusahaan jasa titipan, serta barang-barang penumpang dan pelintas batas, bahkan Undang-Undang juga secara eksplisit menyatakan bahwa imporsementara dapat memakai official assessment (lihatpenjelasan pasal 16 ayat (1) dan (2)).

Apabila dalam Undang-Undang Kepabeanan berlakuasas self assessment, kenapa pasal 113B masihdiperlukan? Apakah pasal tersebut hanya diberlakukanterhadap barang-barang yang dikirim melalui posmaupun barang-barang yang dikirim melalui perusahaanjasa titipan, barang-barang penumpang, barang imporsementara, dan pelintas batas?

Untuk melakukan pembahasan lebih lanjut marilah kitabaca pasal 16 ayat (1) dan (2) bagian ketiga tentangPenetapan Tarif dan Nilai Pabean yang berbunyi :

(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarifterhadap barang impor sebelum penyerahanpemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(2) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabeanbarang impor untuk penghitungan bea masuk sebelumpenyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Jelas bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 10tahun 1995 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menganut asas selfassessment, ternyata undang-undang masih menganggapperlu dilakukannya penetapan oleh pegawai (officialassessment) yang dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal pemberitahuan pabean, hal inidimaksudkan sebagai kontrol (preventive check) terhadapdiberlakukannya asas self assessment tersebut, yangdilakukan oleh pejabat bea cukai sembari melakukanpelayanan kepabeanan.

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan terhadapkedua ayat tersebut bahwa, Penetapan tarif dan nilaipabean atas pemberitahuan pabean secara selfassesment hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilaipabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yangada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnyasehingga:

a. Terdapat kekurangan pembayaran bea masuk apabilapejabat bea cukai menetapkan tarif dan/atau nilaipabean lebih tinggi dari yang diberitahukan; atau

b. Terdapat kelebihan pembayaran bea masuk apabilapejabat bea cukai menetapkan tarif dan/atau nilaipabean lebih rendah dari yang diberitahukan.

Penjelasan pasal 16 ayat (1) dan(2) yang secara eksplisit menjelaskanmasih adanya official assessmentadalah berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)Yang dimaksud dengan penetapantarif sebelum penyerahanpemberitahuan pabean yaitupenetapan tarif yang dilakukanterhadap importasi tertentu secaraofficial assesment.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan penetapannilai pabean sebelum penyerahanpemberitahuan pabean yaitupenetapan nilai pabean yangdilakukan terhadap importasi tertentu

seperti impor sementara, barang penumpang, ataubarang kiriman secara official assesment.

Karena Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17tahun 2006 juga menganut asas keadilan oleh karenanyaapabila atas penetapan pejabat bea cukai tersebut dirasakurang memenuhi rasa keadilan, maka si pemberitahu(importir), diberikan kesempatan untuk mengajukankeberatan, hal ini diatur pada ayat (3)-nya sebagaiberikut:

“Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekuranganpembayaran bea masuk kecuali importirmengajukan keberatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi beamasuk yang kurang dibayar sesuai denganpenetapan”.

Demikian pula halnya apabila penetapan pejabat beacukai mengakibatkan kelebihan pembayaran, ataskelebihan pembayaran tersebut dapat dilakukanpengembalian, hal ini diatur pada ayat (5) yang berbunyisebagai berikut:

“ Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihanpembayaran bea masuk, pengembalian bea masukdibayar sebesar kelebihannya”.

MEMANG DALAM UNDANG-UNDANG KEPABEANAN TIDAK

DIKETEMUKAN KATA PFPD, KATAPFPD ... IDENTIK DENGAN

FRASA PEJABAT BEA DAN CUKAIYANG BERTUGAS MENGHITUNGATAU MENETAPKAN BEA MASUK

ATAU BEA KELUAR

OPINI

Page 68: Warta Bea Cukai Edisi 392

67WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Maksud penulis mencantumkan bunyi pasal 16 ayat(3) adalah agar dipahami bahwa keputusan pejabat difront line yang oleh undang-undang diberi waktu palinglama 30 hari adalah tidak selalu merupakan suatukeputusan yang bersifat final artinya, bahwa putusan pe-jabat tersebut apabila dirasakan kurang adil/ merugikanpihak importir atau eksportir, maka hal tersebut dapatdiajukan keberatan sesuai ketentuan. Perihal keputusanyang bersifat final ini penting untuk dipahami karenaapabila suatu kasus yang menyangkut masalahkepabeanan karena satu dan lain hal digeser menjadipermasalahan yang masuk ke ranah Hukum AdministrasiNegara, maupun Hukum Pidana, maka yang dipakaisebagai pedoman adalah suatu keputusan yang sudahpunya kekuatan hukum yang tetap (in kracht vangewijsde).

Apabila perselisihan (dispute) mengenai masalahpenetapan tarif dan/atau nilai pabean tersebut karenasatu dan lain hal menjadi permasalahan yangmenyangkut ranah Hukum Administrasi Negara, makatetap akan diperlukan adanya suatu Keputusan PejabatAdministrasi Negara yang bersifat konkrit, individual danfinal yang menjadi prasyarat adanya gugatan keperadilan Administrasi Negara. Dan apabila menyangkutHukum Pidana maka akan diperlukan adanya suatukebenaran yang hakiki (kebenaran materiel)oleh karenanya perlu dikenal adanya suatukeputusan mengenai penetapan nilai pabeandan penetapan klasifikasi (HS) yang telahmempunyai keputusan hukum yang tetap.

Keputusan hukum yang tetap tersebutakan dipakai sebagai sarana penguji apakahsuatu keputusan pejabat bea dan cukai yangbertugas menghitung atau menetapkan beamasuk atau bea keluar telah sesuai/ tidaksesuai dengan undang-undang ini sehinggamengakibatkan belum/ sudah terpenuhinyapungutan negara, sebagaimana disyaratkandalam ketentuan pasal 113B.

PELANGGARAN MACAM APA YANG DAPATDITUNTUT BERDASARKAN PASAL 113BTERSEBUT ?

Pasal 113B itu sendiri berbunyi sebagai berikut :“Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitungatau menetapkan bea masuk atau bea keluar tidaksesuai dengan Undang-Undang ini sehinggamengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara,pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai denganketentuan peraturan perUndang-Undangan yangberlaku.”

Dalam pasal 113B ini jelas bahwa subjek hukumnyaadalah pejabat bea dan cukai, tindakan yang dilarangadalah menghitung atau menetapkan bea masuk atau beakeluar tidak sesuai dengan Undang-Undang ini, danberakibat belum terpenuhinya pungutan negara,sedangkan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggarantersebut adalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,jadi tergantung dari hasil penyidikannya, bisa saja dalamkasus tersebut diterapkan ketentuan dalam undang-undang lain selain Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995Tentang Kepabeanan sebagaimana dirubah denganUndang-Undang Nomor 17 tahun 2006.

Dalam teori hukum, delik pasal 113B merupakan delikhukum yang materiel atau disebut delik materil, yangartinya bahwa unsur delik tersebut baru dapat diterapkanatau suatu delik materiel baru dianggap selesai apabilatelah menimbulkan suatu akibat yang dilarang olehUndang-Undang. Dalam pasal ini akibat yang dilarangtersebut adalah belum terpenuhinya pungutan negara.

Apabila dikaji secara seksama tersurat bahwa untukdituntut berdasarkan pasal ini, harus ada 2 (dua)akumulasi unsur delik yaitu :

1. pejabat bea dan cukai dalam menghitung ataumenetapkan bea masuk atau bea keluar terbuktitidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

2. atas perhitungan atau penetapan pejabat tersebutbutir 1 terbukti mengakibatkan belum terpenuhinyapungutan negara

Dengan demikian secara gramatical interpretasiapabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung ataumenetapkan bea masuk atau bea keluar terbukti tidaksesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;akan tetapi atas perhitungan atau penetapan pejabattersebut butir 1 tidak terbukti mengakibatkan belumterpenuhinya pungutan negara, atau dengan kata lainbahwa pungutan negara telah terpenuhi, maka tehadappegawai tersebut tidak dapat dikenai sanksi berdasarkanpasal ini.

Demikian pula halnya apabila pejabat bea dan cukaidalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau beakeluar telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini; akan tetapi atas perhitungan ataupenetapan pejabat tersebut butir 1 terbuktimengakibatkan belum terpenuhinyapungutan negara, maka tehadap pegawaitersebut juga tidak dapat dikenai sanksiberdasarkan pasal ini, akan tetapi dalam haldemikian pejabat tersebutlah yang harusmembuktikan bahwa penghitungan dan/ataupenetapan yang dilakukan tersebut telahbenar-benar sesuai dengan ketentuandalam Undang-Undang Kepabeanan sertaperaturan pelaksanaannya. Jadi bebanpembuktiannya (burden of proof) ada padapejabat bea cukai tersebut apabila iamendalilkan bahwa dalam menetapkan beamasuk atau bea keluar telah dilakukansesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Namun apabila dalam kasus yang samapenyidik menuduh bahwa pejabat tersebut dalammenetapkan bea masuk atau bea keluar dilakukan tidaksesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini,maka penyidik harus membuktikan hal tersebut sehinggabeban pembuktiannya (burden of proof) ada padapenyidik. Dalam persidangan, hakim setelahmendengarkan keterangan dari saksi ahli akanmenetapkan pihak mana yang benar dan pihak manayang salah.

Untuk dituntut telah melanggar ketentuan pasal 113BUndang-Undang Nomor 17 tahun 2006 sebagaiperubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995sebagaimana telah kami terangkan diatas, seorangpejabat bea cukai harus memenuhi kedua unsur deliktersebut secara akumulatif, artinya bahwa kedua unsurdelik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 113Btersebut harus terpenuhi. Kata “dan” merupakan katakunci (key word) bahwa delik tersebut bersifat kumulatif.Lain halnya dengan delik yang bersifat alternatif, yangperumusannya ditandai dengan kata “atau” yangmerupakan key word bahwa suatu delik bersifatalternatif. Dalam delik alternatif, apabila suatu delikpidana terdiri dari beberapa unsur delik yang dipisahkanoleh kata “atau”, maka apabila salah satu unsur dari deliktersebut dipenuhi maka delik tersebut sudah dianggaprampung. (Bersambung)

Penulis adalah pengamat masalah bea cukai,sekarang menjabat sebagai Inspektur Bidang VII pada Itjen Depkeu

APABILA DALAMUNDANG-UNDANG

KEPABEANANBERLAKU ASAS

SELF ASSESSMENT,KENAPA PASAL

113B MASIHDIPERLUKAN?

Page 69: Warta Bea Cukai Edisi 392

68 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

erbedaan pendapat mengenai nilai pabean,sebagai sebuah masalah klasik, akan selalumengemuka dan akan selalu menjadi perdebatanpanjang diantara para “ahli” nilai pabean. Nilaipabean, secara umum, juga dapat digunakan

sebagai hambatan bagi perdagangan lintas negara.Tahun 1923, konvensi internasional mengenai simplifikasiformalitas kepabeanan, untuk pertama kalinya sepakatmembuat peraturan mengenai transaksi-transaksi antarnegara yang terjadi.

Pada tahun 1948, setahun setelah GATT terbentuk, 13negara Eropa mengadakan konferensi untuk membahasberbagai masalah, termasuk nilai pabean. Sa-lah satu hasil penting yang disepakati dalampertemuan tersebut adalah membuat draft TheBrussels Convention on Valuation, yangkemudian menghasilkan Brussels Definition ofValue (BDV). Lebih kurang dua dekade ke-mudian terbentuk kesepakatan GATT ValuationAgreement (GVA) sebagai penerapan alterna-tif nilai pabean.

Sistim nilai pabean, baik BDV maupun GVA,hanya diterapkan untuk barang impor denganmelakukan pungutan bea masuk berdasarkanbea advalorem, tidak berlaku untuk bea spesi-fik (karena untuk bea spesifik, nilai pabeannyatidak perlu ditetapkan). Namun, GVA harusditerapkan secara hirarki berdasarkantahapan-tahapannya. GVA akan menjadi rumitjika penerapannya dikondisikan dengan penambahan ber-bagai persyaratan.

PASAL VII GATTPasal VII The General Agreement on Tariffs and Trade

meletakkan prinsip-prinsip umum bagi sistim nilai pabeaninternasional. Pasal ini menjelaskan bahwa nilai pabeanbarang impor harus didasarkan pada nilai aktual/hargasebenarnya dari barang impor bersangkutan, bukan berda-sarkan harga barang dalam negeri atau bukan ditetapkansecara fiktif maupun sewenang-wenang. MeskipunPasal VII memberikan definisi mengenai “nilai aktual/harga sebenarnya”, namun pasal ini juga memungkinkanpenggunaan metode yang berbeda untuk menetapkannilai pabean barang impor.

BRUSSELS DEFINITION OF VALUE (BDV)Sejak tahun 1950-an, beberapa negara menetapkan

bea masuk berdasarkan The Brussels Definition of Value(BDV). Dalam metode ini, nilai pabean barang imporditetapkan berdasarkan harga (pasar) normal, yangdidefinisikan sebagai “the price that a good would fetchin an open market between a buyer and seller indepen-dent of each other (harga yang terjadi/dicapai di pasarantara pembeli dan penjual yang tidak saling mengenal)”.Penyimpangan-penyimpangan harga akan diterima/dipertimbangkan jika harga yang diberitahukan lebihtinggi dari harga yang ada dalam daftar (daftar harga/

listed value).Sedangkan, variasi harga-harga yang lebih

rendah dari daftar harga hanyadipertimbangkan/diterima jika lebih rendahmaksimum 10% dari daftar harga. Metode inimenimbulkan ketidak puasan bagi parapedagang dan pengusaha jasa, karenaperubahan harga dan competitive advantageperusahaannya tidak tercermin dalam daftarharga tersebut. Harga produk-produk baru danlangka sering tidak muncul dalam daftarharga, sehingga menimbulkan kesulitan untukmenetapkan harga normal-nya.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metodenilai pabean yang lebih fleksibel, adil, netraldan seragam untuk mengharmoniskan semuasistem yang ada, yang disesuaikan dengan

realita perdagangan.

AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VII OFTHE GATT (TOKYO ROUND VALUATION CODE)

The Agreement on Implementation of Article VII of theGATT, dulu lebih dikenal dengan The Tokyo RoundValuation Code, disepakati pada tahun 1979.Kesepakatan ini menentukan suatu sistim yang positif(positive concept) bagi penetapan nilai pabean, yakniberdasarkan “harga transaksi”, yaitu “the price actuallypaid or payable (harga sebenarnya dibayar atau dapatdibayar)” bagi barang impor. Ini yang membedakan dari“notional concept” yang digunakan dalam the BrusselsDefinition of Value (BDV).

Dengan usainya Putaran Uruguay, pada tahun 1994,

KONSEKUENSIDARI PADA

PENERAPAN GVA,SEPANJANG BISA

DIBUKTIKAN,SEMUA HARGA

TRANSAKSIHARUS DITERIMA,

BERAPAPUNNILAINYA

”CustomsValuation :

SEKEDAR OTOKRITIK(BUKAN OTOKRATIK) KONTRIBUTIF

P

PELANGGARANNILAI PABEAN ITU

BUKAN HANYAUNDERINVOICING,MELAINKAN JUGAOVERINVOICING

“”

Oleh:Nasir

Adenan

OPINI

Page 70: Warta Bea Cukai Edisi 392

69WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

The Tokyo Round Code diganti dengan the WTO Agree-ment on Implementation of Article VII of the GATT 1994.Karena kesepakatan-kesepakatan dalam Putaran tersebutdiadopsi secara “single undertaking”, maka padaprinsipnya, kandungan WTO Agreement adalah samadengan Tokyo Round Valuation Code, yang hanya berlakuuntuk barang impor.

NILAI TRANSAKSIKesepakatan diatas menjelaskan bahwa penetapan

nilai pabean, kecuali dalam kondisi tertentu, harusberdasarkan “actual price/harga sebenarnya” dari barangimpor, yang umumnya tercantum dalam invoice. Actualprice/harga sebenarnya ini, setelah disesuaikan denganpersyaratan dalam pasal 8 GVA, adalah sama dengannilai transaksi, yang merupakan metode pertama danyang paling penting didalam Kesepakatan PenerapanPasal VII GATT 1994 dimaksud. Penggunaan metodeberikutnya hanya digunakan jika tidak ada transaksi jual-beli (no sale available).

HARGA PATOKAN = MINIMUM CUSTOMS VALUE ?Sejak lama ada beberapa pertanyaan yang muncul,

salah satunya mempertanyakan apakah harga minimumsama dengan harga patokan atau apa yangdimaksud dengan harga patokan ataupunharga minimum (minimum customs value),karena pengertiannya tidak dijelaskansecara rinci baik dalam BDV maupun da-lam GVA. Secara umum, harga patokanlebih sering dikaitkan dengan BDVsedangkan harga minimum merupakan sa-lah satu dari “7 dosa” dalam metode fall-back (metode ke-6) GVA yang tidak bolehdigunakan.

Pengertian patok (peg), didalam kamusbahasa, adalah alat untuk memberikanbatas, sehingga tidak dapat melebihi batasataupun mengurangi batas yang ditentu-kan. Sebagai contoh, harga barang “X” dipatok sebesar “P” rupiah, sehingga tidakbisa menjadi “P minus” ataupun “P plus”rupiah (dengan kata lain disebut sebagaiharga patokan). Kecuali ada toleransiyang ditetapkan. Namun, manakala tole-ransi diberikan, misal : harga barang “X”adalah sebesar “P” rupiah, dan harga ter-sebut masih dianggap wajar jika diberikan toleransi mak-simum 10% lebih rendah, sehingga harganya menjadi ”Pminus 10%”, maka harga toleransi ini berubah menjadiharga minimum. Artinya, harga tersebut akan diterimakarena lebih rendah tidak melebihi toleransi 10%.

Dengan kata lain harga minimum tidak sama denganharga patokan. Sejak menganut sistim BDV, pengertianminimum price/minimum customs value yang dipahamiselama ini adalah sama dengan harga patokan (sebagai-mana tercantum dalam pasal 15 UU No.10/1995).

Dalam ketentuan nilai pabean yang kita terapkan saat ini,nilai pabean dikategorikan wajar jika nilai pabean yangdiberitahukan adalah sama, lebih rendah maksimal 5% ataulebih besar dari harga barang identik pada DBH I (baca:daftar harga). Dengan kata lain, menurut pemahaman di atas,untuk yang lebih rendah maksimal 5% adalah sama denganharga minimum (minimum customs value).

TOLERANSIPemberian toleransi sebesar maksimum 5% dibawah

daftar harga (DBH), juga perlu ditinjau kembali, karenatidak mempertimbangkan barang-barang yang diimpordari negara-negara yang mempunyai empat musim (fourseasons) dan faktor lainnya. Kebiasaan pedagang adalahmemanfaatkan modal yang ada untuk mencari keuntung-

an maksimal, yaitu biasanya dengan membeli barang-ba-rang diskon pada akhir musim, barang-barang “cucigudang” atau “reject”.

Barang-barang produksi China, kadang-kadang dijualdengan harga luar biasa murah, tidak rasional, tapi itulahyang dimaksud dengan realita perdagangan internasional(karena berfluktuasinya harga merupakan bagian dariperdagangan internasional). Produk-produk empat musimpun akan dijual dengan harga diskon berkisar 30 – 50% padaakhir musim (harga barang yang sama akan lebih mahalpada awal musim dibandingkan harganya pada akhir musim).Barang-barang “cuci gudang” pun akan dijual dengan hargadiskon yang tinggi, apalagi barang-barang “reject.”

Karena seluruh produk yang diproduksi bersamaan, -hanya karena beberapa unit di reject-, maka seluruh produkakan dijual dengan potongan harga yang tinggi, misalnyakeramik dari China. Selain itu, alasan pemberian fleksibilitasselama “90 hari (ninety days)” untuk penerapan metode “fall-back” kemungkinan mempertimbangkan jangka waktu musimyang berlaku ( setiap musim/season, normalnya, berlangsungselama tiga bulan), wallahualam.

OVERINVOICINGPerlu diketahui juga bahwa pelanggaran nilai pabean

itu bukan hanya underinvoicing,melainkan juga overinvoicing. Selama iniketentuan yang dibuat hanya terfokusuntuk mengatasi underinvoicing,sedangkan untuk overinvoicing belumada rambu-rambu yang menganggapbahwa suatu nilai transaksi merupakanoverinvoicing.

Overinvoicing memberikan peluangbagi perusahaan-perusahaanmultinasional (umumnya perusahaan-perusahaan bonafide) untuk menghindaripajak (penghasilan), yakni denganmelakukan transfer pricing atau transferkeuntungan. Caranya, dengan ilustrasisederhana berikut ini, perusahaan indukdi luar negeri menjual bahan bakukepada anak perusahaan di Indonesiadengan harga yang lebih tinggi (misal :biasanya dengan harga “P + 10”,sedangkan harga normal adalah “P”).Kemudian setelah bahan baku tersebutdiproses di Indonesia, diekspor kembali

dengan harga (biasanya underinvoicing) ke negarapengimpor, misalnya dengan harga “P+12” (dimana hargadi negara pengimpor adalah “P+15”). Dengan demikianpajak penghasilannya akan dipungut berdasarkan profitsebesar “2”, dimana seharusnya dipungut berdasarkanprofit sebesar “12”.

Disamping itu, perusahaan ini juga mendapatkankeuntungan dari penjualan underinvoicing-nya. Tidakheran jika instansi pajak selama ini mengeluhkan bahwamereka “babak belur” karena tidak adanya ketentuanyang membantu mendeteksi dini overinvoicing pada saatimportasi.

PEDOMAN PENERAPAN DATABASE HARGA NASIONAL WCODidalam pedoman penerapan database harga

nasional yang dikeluarkan WCO sangat jelasmengharamkan (melarang) :

- penggunaan database harga untuk menetapkan nilaibarang impor sebagai nilai pengganti/substitusibarang impor atau sebagai mekanisme untukmenentukan nilai minimum,

- menolak harga yang diberitaukan semata-mataberdasarkan adanya perbedaan antara harga yangdiberitahukan dengan harga pada database,

DIBUTUHKAN SUATUMETODE NILAI PABEANYANG LEBIH FLEKSIBEL,

ADIL, NETRAL DANSERAGAM UNTUK

MENGHARMONISKANSEMUA SISTEM YANG

ADA, YANG DISESUAIKANDENGAN REALITAPERDAGANGAN.

Page 71: Warta Bea Cukai Edisi 392

70 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

- penggunaan database harga sebagai penggantimekanisme tehnis lain, seperti audit, dengan tujuanuntuk menilai kebenaran atau akurasi harga yangdiberitahukan

Selain itu dijelaskan bahwa database harga hanyaboleh digunakan sebagai “a risk assessment tool”.

PENUTUPKetentuan nilai pabean dalam UU No.10/1995

seyogyanya dibaca bersama-sama dengan UU No.7/1994, karena UU No.7/1994 ini mengadopsi secara utuhseluruh kesepakatan dalam GATT/1994 dan kesepakatanlainnya.

Dalam pasal 15 UU No.10/1995, pengertian minimumcustoms value dalam The Agreement on Implementationof Article VII of GATT, diterjemahkan sebagai hargapatokan, yang menurut pemahaman diatas dijelaskanbahwa harga minimum bukan harga patokan. Pasal inijuga melarang penetapan nilai pabean berdasarkan hargapatokan (baca : minimum customs value).

Berbeda dengan BDV yang menerapkan harga normaldan menghalalkan harga minimum (lebih rendah tidakmelebihi 10% dari daftar harga) dan menerima semuaharga yang melebihi daftar harga, maka GVA menetapkannilai pabean berdasarkan harga transaksi danmengharamkan penggunaan harga minimum.

Sebenarnya, penerapan GVA adalah untukmemberikan suatu metode nilai pabean yang lebihfleksibel, adil, netral dan seragam untukmengharmoniskan semua sistem yang ada, sesuaidengan realita perdagangan (internasional).

Konsekuensi dari pada penerapan GVA, sepanjangbisa dibuktikan, semua harga transaksi harus diterima,berapapun nilainya. Disamping itu, penerapan metodepenetapan harga, baik dalam UU Kepabeanan maupundalam GVA, harus dilakukan secara hirarki (kecuali untukmetode IV dan metode V, yang bisa dipertukarkanpenerapannya). Dengan kata lain, tidak bolehmenerapkan metode lain sebelum menerapkan metode Iterlebih dahulu, apapun alasannya. Artinya, merupakanpenyimpangan jika terhadap barang impor langsungditerapkan metode II dan seterusnya.

Pemberian toleransi dibawah dan diatas data harga(DBH, baca: daftar harga) membuat penerapan nilaipabean dalam GVA tak ubahnya serupa denganpenerapan nilai pabean dalam BDV, yakni penerapanharga minimum yang sebenarnya dalam KesepakatanMengimplementasikan Pasal VII GATT merupakan “dosa”yang tidak boleh diterapkan. Kalaupun harus berbuat“dosa”, toleransi harga seharusnya diberikan bukanhanya sebesar 5%, sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor seperti antara lain; empat musim, potongan harga”cuci gudang”, dan obral barang reject (hot-stuff) yangada di negara pemasok /pengekspor.

Pemberian instruksi penerapan database harga jugaharus jelas, sehingga petugas di lapangan tidakmenyalahartikan DBH I sebagai harga minimum, yangdibuat rujukan oleh petugas untuk menetapkan hargasubstitusi atau harga minimum.

Untuk mengatasi overinvoicing, yang juga berartimembantu instansi pajak, pemberian toleransi diatasharga sebaiknya ditetapkan toleransi maksimumnya,yang besarannya dapat dikoordinasikan dengan instansipajak. Untuk itu perlu memberikan perhatian lebih kepadaperusahaan multinasional (biasanya perusahaan jalurprioritas/hijau) akan kemungkinan adanya overinvoicingyang dilakukan. Overinvoicing memang dapatmeningkatkan penerimaan negara dari bea masuk. Tetapisebaliknya, secara signifikan dapat mengurangipenerimaan negara dari pajak.

Penulis adalah Kepala Kantor Wilayah VIII DJBC Jakarta II

Mulai edisi Juni 2007, Majalah Warta Bea Cukai

menyediakan halaman untuk mempublikasikan

Iklan Keluarga khusus bagi keluarga besar,

kerabat atau pensiunan pegawai DJBC di

seluruh Indonesia tentang :

u PERNIKAHANu KELAHIRAN ANAKu UCAPAN TERIMA KASIHu UCAPAN DUKA CITAu INFORMASI LAINNYA

Dengan memasang iklan keluarga di majalahWarta Bea Cukai ini, apapun informasi andatentang keluarga bisa sampai kepada kerabatanda, dengan harga yang cukup terjangkauseperta tabel berikut :

Keluarga

UKURAN HARGA

Halaman Cm Hitam/Putih Berwarna

1 21x28 2.000.000 3.000.000

1/2 14x21 1.000.000 1.500.000

1/4 10x14 500.000 750.000

1/8 7x10 300.000 500.000

Iklan

1 Halaman21 x 28

1/2 Halaman14 x 21

1/4Halaman10 x 14

1/8Halaman

7 x 10

Materi iklan disediakan dan diserahkan pemasang paling lambattanggal 15 untuk penerbitan bulan berikutnya ke alamat redaksidan pembayaran bisa ditransfer ke rekening Warta Bea Cukaisesuai pada kolom redaksi.

Informasi hubungi :Wirda, telp (021) 47865608, 47860504 fax (021) 4892353

OPINI

Page 72: Warta Bea Cukai Edisi 392

71WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

awakal berarti menyerahkan diri secara pasrah kepadaAllah SWT, baik dalam sikap dan perilaku, maupunsituasi dan kondisi. Penyerahan diri seorang muslimsering diikrarkan terutama ketika shalat, yakni denganmengucapkan “sesungguhnya shalatku, ibadahku,

hidup dan matiku itu diserahkan kepada Allah SWT”.Sedangkan takdir adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu

ada yang berbentuk permanen dan ada yang tidak permanen.Dalam ilmu tauhid, ketentuan yang berbentuk permanen disebuttaqdir ittirariyah, yaitu suatu ketetapan yang tidak ada sedikitpundipengaruhi oleh makhluk. Contoh takdir model ini diperlihatkanoleh SWT dalam QS. Yasin (36), “Matahari itu berjalan di tempatperedarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagiMaha Mengetahui” (QS. Yasin (36):38). Pada tubuh manusiapun,ada taqdir ittirariyah, misalnya rambut di atas kepala itu bisapanjang sementara rambut di atas mata (alis mata) tidak bisapanjang. Itu adalah ketetapan Allah, sehingga jika diberi obatapapun, alis itutidak akan panjang seperti halnya rambut di ataskepala.

Takdir yang kedua, takdir yang tidak permanen, disebut takdirikhtiyariyah, yakni sebuah ketentuan yang memungkinkan kitabisa menghindar atau menerimanya, dengan cara diusahakan.Kita bisa mendapatkan kebaikan atau tidak, itu tergantung padausaha yang dilakukan. Contoh takdir ini adalah beberapa firmanAllah SWT berikut. “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamuberbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat,maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”, (QS. Al-Isra (17):7).“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yangmengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akanmelihat (balasan)nya pula”, (QS. Al-Zalzalah (99):7-8).“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaumsehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri merekasendiri”, (QS.al-Ra’d (13):11).

MANUSIA ITU TERBATASDengan memahami takdir, orang Islam sesungguhnya tidak

boleh pasif, tetapi harus aktif dalam berbuat. Sesungguhpundemikian, perlu diingat bahwa perbuatan manusia itu terukur,mulai dari merencanakan sampai pelaksanaan. Bahkanperkataan manusiapun terukut. Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaumyang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baikdari mereka (yang mengolok-olokkan) wanita-wanita lain(karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebihbaik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamupanggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-

buruk panggilan ialah (panggilan0 yang buruk sesudah iman danbarang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim)”, (QS. Al-Hujarat (49):11).

Ayat ini membicarakan tentang tata cara bertutur kata. Didalam ayat itu, terdapat petunjuk Allah yang berbentuk larangan.Jika larangan itu dilanggar maka ada akibatnya, yakni sepertiyang terjadi di negara kita saat ini. Penyebab yangmengakibatkan kekacauan ini sesungguhnya adalah ucapan-ucapan yang tidak terkendali. Dengan demikian, hubungan antaraketidakpatuhan terhadap larangan Allah dengan akibat yangterjadi itu adalah takdir.

Firman Allah berikut membicarakan tentang metodedalam berbicara, “Maka disebabkan rahmat dan Allah-lah ka-mu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamubersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh-kan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlahdengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamutelah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakalkepada-Nya:. (QS. Ali Imran (3):159).

Al-Quran juga mengajarkan tentang makan. “Makan danminumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidakmenyukai orang-orang yang berlebihan”. (QS.al-A’raf(7):31). Ayatini berisi larangan, yakni larangan makan dengan berlebihan. Jikaitu dilanggar tentu ada akibatnya, yakni orang yang banyakmakan berpotensi menyimpan penyakit. Begitupun sebaliknya,jika tidak cukup makan, maka badan menjadi kurus kering danberpotensi mengidap penyakit TBC.

Dengan memahami ayat-ayat di atas, kehidupan orangberagama sejatinya tidak boleh lepas dari ajaran Allah danrasul. Jika itu sudah dilakukan maka kita hendaknyabertawakal kepada Allah.

Tawakal memang gampang diucapkan akan tetapi,prakteknya tidak mudah. Umpamanya, seorang ibu keluar rumahdengan membaca “bismillahi tawakaltu alallah la hawla walaquwwata illa billah. Namun, sang ibu itu berpakaian sepertiperaga busana, dengan pakaian yang mewah dan tipis sertamenggunakan perhiasan mas yang mencolok. Bahkan iamenggunakan kendaraan metro mini. Contoh ini mengindikasikanbahwa antara kenyataan dan doanya itu bertolak belakang,sehingga dimungkinkan doanya itu tidak dikabulkan.

Di masa akhir hidupnya, Rasulallah SAW pernah bersabdadengan suara terbata-bata, “Aku tinggalkan kalian, dua hartapusaka. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kalianberpegang pada yang dua itu, yaitu al-Quran dan sunnahku.”Merujuk hadits ini, sebagai penawar duka atas situasi dan kondisiyang dihadapi bangsa saat ini, kita semua secara keseluruhandari rakyat paling bawah hingga paling atas, harus membaca danmengamalkan al-Quran dan Hadits.

DENGAN MEMAHAMITAKDIR, ORANG ISLAM

SESUNGGUHNYATIDAK BOLEH PASIF,TETAPI HARUS AKTIFDALAM BERBUAT…

“”

Tawakaldan TakdirTerminologi tawakal dan takdir merupakan duaistilah yang sering dijumpai dalam ilmu akidah.

T

Drs. H. Marsimin Manan/Titian Dak`wah

RENUNGAN ROHANI

Page 73: Warta Bea Cukai Edisi 392

72 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

erakhirnya tahun ajaran 2005/2006, bermulanyatahun ajaran 2006/2007, membuat kesibukan luarbiasa bagi keluarga dilihat dari sisi ekonomi,psikologi dan sosial. Masa ajaran baru bagianggota keluarga merupakan masa perubahan

besar, terutama bagi mereka yang meninggalkan sekolahlama dan mengharuskan mereka berada dalam tempatbelajar baru, mempunyai status baru dari pelajar menjadimahasiswa. Tulisan dibawah ini hasil komunikasi denganDra. Riza Sarasvita, MSi, MHS, seorang psikolog yangaktif bekerja dengan remaja dan dewasa muda,tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pe-milihan tempat menimba ilmu.

Orangtua dan anak sebaiknya berkolaborasidan berdiskusi untuk mempertimbangkan banyakfaktor dari kedua belah pihak sebelum sampaipada pemilihan. Persiapan dimulai saat anak la-hir, tumbuh dan berkembang. Amati secaraseksama ciri kepribadian anak, bakat, minat, ke-mampuan adaptasi terhadap lingkungan. Persiap-an lainnya adalah dukungan ekonomi dan mentalemosional orangtua menghadapi perubahangaya hidup anak yang diimbas oleh gaya hiduplingkungannya.

CERITA DHANADhana, laki-laki, anak kedua dari dua

bersaudara. Ibunya seorang doktor dalam bidanghukum, ayahnya seorang auditor. Dhana tumbuhmenjadi anak yang mudah bergaul, pernah terpi-lih sebagai anggota pengibar bendera pusaka diIstana Merdeka, hobi fotografi, berminat dalam bidang ko-munikasi massa. Mengingat abangnya telah bersekolah diluar kota, ketika lulus SMA ia tak diijinkan ibunya untuksekolah di kota lain.

Ibunya beralasan, mengingat kemudahannya bergaul,Dhana lebih sering terlihat bersama-sama teman sebayadalam berbagai kegiatan sosial, tempat curhat teman-temannya yang membutuhkan, melibatkan diri dalamkesulitan teman-temannya. Atas dasar ini ibunyaberpendapat Dhana tak pernah dapat menolak memberiwaktunya bagi kawan-kawannya, atau dengan kata lain iadimanfaatkan kawan sehingga sebagian besar waktunyauntuk kawan. Ini membuat waktu untuk dirinya sendiri

tidak banyak, termasuk keterbatasan waktu belajar danberada di rumah.

Ia dipilihkan ibunya jurusan ilmu komunikasi di sebuahperguruan tinggi swasta di Jakarta. Dua semester belajardi perguruan tingghi ini, ia dipindahkan ibunya keperguruan tinggi dimana ibunya bekerja. Harapan ibunya ,ia akan lebih dapat mengelola waktu untuk dirinya belajarilmu komunikasi, berkembang dengan hobi fotografinya,dan tetap dekat dengan ibunya yang senantiasamemantaunya. Ibunya juga memerlukan Dhanamenemaninya dalam berbagai aktivitas yang mobilitasnyatinggi.

Dari cerita Dhana, Riza membentangkan faktor yangmempengaruhi pemilihan jurusan studi, tempat studi,bahkan pengelolaan diri selama studi. Faktor tersebutmeliputi :

1. Finansial2. Keterpantauan3. Spesifikasi jurusan/bidang studi4. Peminatan5. Fokus pada kebutuhan atau fokus pada

pengendalian

FINANSIALPerhitungan finansial meliputi biaya masuk

studi, biaya tiap semester, lamanya studi, biayahidup. Lamanya studi menjadi bahanpertimbangan penting, selain menyangkutkeuangan untuk biaya hidup serta studi, jugabatas waktu investasi sejak anak sekolahsampai ia mengambil alih roda bisnis ataupenanggung jawab kelangsungan hidupkeluarga.

Bagi cerita Dhana diatas, ibunyamemperhitungkan masa kerja ayahnya yangpensiun, ibu yang tinggi mobilitasnya sehinggamemerlukan dampingan Dhana

mengantarkannya ke setiap tempat ia beraktivitas. Jikaibu tetap dekat dengan Dhana maka keuntungannyaadalah ia tak perlu mencari asisten untuk mendampingi dibanyak aktifitasnya, menghemat uang pondokan,mengurangi waktu berkumpul dengan teman sehinggalebih ada waktu untuk belajar agar masa studi tepatwaktu. Dan last but not least menyiapkan Dhana menjadiasisten kantor aktivitas ibunya.

KETERPANTAUANOrangtua akan sangat risau bilamana anak lepas dari

pantauan, mengingat tanggung jawabnya sebagaipemantau keselamatan dan kesejahteraan anak. Bila

RUANG INTERAKSI

BEBERAPAORANGTUA

MASIH SULITDIGOYAHKAN

GUNAMENYETUJUI

ANAKBERSEKOLAHBERBAU SENI

B

Pilihan bidang dapat ditelusuri pada informasidi website, pengalaman anak atau orangtua

lainnya, atau telah disiapkan sejak dini.

SELAMAT DATANG

Oleh: Ratna Sugeng

Tahun AjaranBaru

Page 74: Warta Bea Cukai Edisi 392

73WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

anak tak dipantau, kekuatiran akan bahaya kebebasanmenghantui orangtua.

Pemantauan dapat dilakukan oleh diri orangtuasendiri, menitipkannya pada keluarga yang dapatdipercaya, bila tak ada keluarga /kawan yang dapatdipercaya maka orangtua (dan anak) mempertimbangkankeamanan diri dari situasi kondisi sosial budaya tempattinggal selama studinya. Dari cerita Dhana diatas,orangtuanya tak dapat menitipkan Dhana studi di luarkota pada pemantau lainnya karena merekamemperhitungkan keterbatasan daya tarik pemantaumengingat Dhana yang mudah bergaul dan banyakberpihak kepada kawan.

Bagi keluarga yang menyekolahkan anak di luarnegeri atau wilayah, pemantauan sulitdilakukan, maka dasar memilih negeri,kota, universitas, fakultas,menjadi rumit. Orangtua dananak perlu menyiapkandiri atas perubahangaya hidup.Gaya hidupdipengaruhioleh budayasetempat,bilamanagaya hidup inisangatberbeda darikultur dan tatanilai asal,makabersiaplahuntukmenerima’kepribadian’baru anakketika kembaliataumempersiapkanmental bahwamungkin anaktak akankembali, ataubahkanmemilihjodoh yangberbeda darikulturbudaya asal.

SPESIFIKASIJURUSAN / BIDANGSTUDI

Sebelum melangkah, setiap anak bersama orangtuatelah memutuskan ruang gerak pilihannya. Pilihantergantung kepada bidang studi yang diminati, kemudiandicocokkan dimana tempat sekolah yang mengusungbidang studi dimaksud. Pada umumnya bidang studitertentu kuat di universitas tertentu, di kota tertentu.

Pilihan bidang dapat ditelusuri pada informasi diwebsite, pengalaman anak atau orangtua lainnya, atautelah disiapkan sejak dini. Persiapan sejak dini, semisalbila anak ingin jadi dokter, maka kenalkanlah apa tugasdan kewajiban dokter, kesibukannya, ketersediaan waktudan sosialisasinya. Juga akan bermanfaat jikadiperkenalkan pada tokoh profesi yang diminati.

PEMINATANPeminatan berkembang dari keinginan diri yang sangat

dipengaruhi paparan lingkungan. Menjamurnya industri sinet-ron dan gemerlapnya panggung hiburan, membuat banyak

anak bercita untuk hidup dari seni. Beberapa orangtua masihsulit digoyahkan guna menyetujui anak bersekolah berbauseni. Seringkali orangtua mendorong anak untuk sekolahformal sebelum anak memenuhi peminatan diri di bidangseni, karena menganggap seni tak dapat menghidupi.

Banyak anak memilih bidang peminatan sesuaidengan lingkungan tempat ia dibesarkan, misalnya anakdokter akan lebih mudah memilih peminatan kedokteran,berlaku juga untuk peminatan teknik, ekonomi, hukum,seni, sastra. Peminatan memang dapat ditumbuhkan darikehidupan sehari-hari, yang dalam ilmu perilakudikatakan sebagai pembiasaan.

FOKUS PADA KEBUTUHAN ANAK ATAUPENGENDALIAN

Ketika Dhanamempunyai

perminatandalam bi-dang komu-nikasi mas-sa, sederetfakultas il-mu komuni-kasi ditulis-kan dalamdaftar bahandiskusi.Daftar uni-versitas luarJakarta se-gera dicoret,mengingatkesulitanorangtua me-mantaunya.Maka dipilih-lah universi-tas yang me-nonjol fakul-tas ilmu ko-munikasinya.Beberapawaktu kuliahditempat ter-sebut, orang-tua meng-

amati danmengum-pulkaninformasi,

kemudianmemutuskan

untuk menarikDhana kuliah di perguruantinggi yang dapat dipantau ibunya.

Gina lain lagi. Ia memilih jurusan kedokteran, dipilihnyaUniversitas Gajah Mada Yogyakarta. Ia memang inginmemenuhi peminatannya dalam bidang kedokteran, orangtuaberpikir dapat memantaunya melalui saudara sepupunya,dan kebudayaan Jawa diperkirakan akan membuat Ginalebih matang dalam menimbang setiap pengaruh lingkungan.

SIMPULANPertimbangan di atas menurut Riza Sarasvita sangat

perlu ditilik satu per satu bersama anak, berbicara darihati ke hati, agar menunjang keberhasilan studi,kematangan kepribadian, kesesuaian tata nilai budayakeluarga, dan keunggulan diri untuk berkompetisi di duniakerja. Siap melepaskan anak berarti orangtua siap jugamenata diri bila anak akan jauh dari dirinya, sementaraatau dalam jangka waktu seterusnya.

Page 75: Warta Bea Cukai Edisi 392

74 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

erkawinan adalah penyatuan laki-laki dan perempuanyang dipengaruhi oleh faktor kebutuhan seks, nonseksdan anak.

Faktor seks bisa berupa :- Penampilan menarik bagi pasangan- Sikap yang saling menghormati- Kepuasan dalam berhubungan intim- Normal- Frekwensi berhubungan intim yang sesuai dengan

kebutuhan pasangan- Teknis yang digunakan dapat dibicarakan secara terbuka- Kecocokan dalam hubungan- Afterplay menyudahi berhubungan intim dengan penuh kasih.

Faktor non seks bisa berupa :- Pendidikan dalam pembicaraan dapat saling mengerti

dengan baik, wawasan yang kurang lebih sama,- Karir menjadi salah satu daya tarik bagi lawan jenis- Keuangan yang cukup dapat memenuhi kebutuhan- Komunikasi : interpersonal berjalan lancar, dapat

membicarakan masalah dengan terbuka.- Sifat seseorang, hal ini tidak selalu tampak sebelum

pernikahan

Siklus seks normal dimulai dari :1. Libido : ialah nafsu atau keinginan yang timbul dalam otak

untuk melakukan aktifitas seksual. Pada laki-laki timbulsetelah melihat wanita cantik, penampilan seksi dll. Bagiperempuan factor non seks lebih banyak melatarbelakangi meningkatnya libido.

2. Foreplay : cumbuan antara pasangan seperti rabaan,pijatan, ciuman dan lain-lain.

3. Terangsang : pada laki-laki ditandai dengan penis yangereksi (berdiri) dan perempuan ditandai denganmeningkatnya cairan di vagina.

4. Senggama : terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina.5. Orgasme : puncak dari hubungan seks yang ditandai

dengan disemprotnya sperma keluar (ejakulasi) pada laki-laki dan pada perempuan ditandai denganmengencangnya otot bawah panggul, vagina.

6. Istirahat/afterplay.

Puncak dan hasil hubungan seks yang baik adalah :- Klimaks/orgasme ditandai dengan suara, gerakan, nafas,

yang cepat, lemas- Suami isteri senang dan bahagia- Semangat untuk apa saja

Namun keharmonisan rumah tangga dapat terancamkarena adanya gangguan dalam hubungan seks.

Pada perempuan gangguan seks berupa :- Libido rendah : dalam keadaan normal isteri/perempuan

pada umumnya suka diraba-raba oleh suami. Bila isteridigoda atau diajak oleh suami dan keinginan nya tidakbangkit walaupun sudah cukup lama, berarti adakemungkinan isteri mengalami gangguan libido.

- Terangsang susah : libido cukup tapi saat bercumbu tidakkunjung terangsang, rasa nikmat tidak ada atau hanyasedikit sekali.

- Orgasme susah : biasanya libido normal, terangsang jugamudah saat bercumbu semuanya serba enak. Tetapi padasaat senggama rasa enak tidak bertambah bahkanmenurun sehingga tidak kunjung orgasme.

Hal ini di sebabkan oleh :- Faktor kejiwaan

- Sejak muda : pengalaman atau trauma keteganganjiwa dulu melekat dalam jiwanya dan susah melepas-kan dari ketegangan. Akibatnya setiap ada tantangantermasuk senggama akan timbul ketegangan.

- Sesudah kawin : adanya perselingkuhan.- Faktor hubungan suami isteri :

- Jiwa : tidak cocok misalnya sama-sama keras,tuntutan yang berbeda dalam kehidupan sehari.

- Seks : yang tidak cocok misalnya frekwensi hubunganseks yang diharapkan pasangan tidak sama, teknikyang digunakan tidak disukai dll.

- Faktor fisik : adanya penyakit yang sedang berlangsung

Pada laki-laki gangguan seks berupa :- Libido rendah : testosteron adalah hormone pendukung

utama yang menghasilkan libido. Menurunnya testosterondalam darah akan menyebabkan menurunnya libido.Menurunnya libido karena testosteron menurun,menyebabkan menurunnya ereksi.

- Disfungsi ereksi : yaitu keadaan dimana penis tidak bisamencapai ereksi yang cukup keras pada saat melakukanaktifitas seksual sendiri atau bersama pasangan.- Gangguan fisik : adanya penyakit yang sedang dialami

misalnya : diabetes, hipertensi, ginjal, stroke, lever(hati), kegemukan, penyakit sendi dan tumor.

- Gangguan psikologis : depresi, stress pekerjaan,khawatir, ketegangan jiwa dll. Dalam keadaandemikian biasanya ereksi menurun.

- Gangguan seksual :

Kiat MenjadiPria Sejati

UNTUK KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

DIASUH OLEHPARA DOKTER

DI KLINIK KANTORPUSAT DJBC

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

DARI SEMINAR YANG DISAMPAIKAN DR. NAEK L. TOBING

P

RUANG KESEHATAN

Page 76: Warta Bea Cukai Edisi 392

75WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

- Sendiri : homoseksual, biseksual,pedofilia

- Pasangan :- Gangguan ejakulasi :- Ejakulasi premature yaitu

terjadinya ejakulasi terlalu cepatatau singkat misalnya ketikakepala penis baru menyentuhbibir vagina cairan spermalangsung keluar. Istri menjaditidak puas dan timbul rasatakut tidak dapat memuas-kan istri. Akibat-nya terjadidisfungsi ereksi.

- Ejakulasi lama(retarded)

Gangguan seks karenaproblema psikologisemosional banyak dise-babkan oleh :- Perbedaan sifat dan

kebiasaan pasangan.- Konflik keuangan sering

terjadi pada keluargayang tidak terpenuhikebutuhannya.

- Perselingkuhan timbulperasaan dikhianati, tidakdicintai, tersakiti dll

- Masalah anak- Family/keluarga : konflik dengan

mertua, ipar atau keluarga dekat.- Mengkonsumsi rokok dalam jumlah

besar. Contoh kasus 1 ½ s/d 2 bungkusper hari menyebabkan disfungsi ereksi.

- Hobi yang berbeda dengan pasangan atauhobi yang dijalani berlebihan

- Dan sebagainya

Gangguan seks pada pasangan suami isteri bila dibiarkanberkepanjangan, tidak cepat bertindak dan berobat kepada ahli-nya dapat mengakibatkan kehancuran hidup perkawinannya.

Pengobatan atau terapi disfungsi ereksi :1. Secara kausal, diobati penyakit yang diderita seperti penyakit gula,

hipertensi dll.2. Secara simptometik, dengan petunjuk dokter diobati gejalanya dengan

metode :- Injeksi intrakavernosa- Alar ereksi vakum- Penile prosthesis- Oral erektogenik yaitu obat yang dapat meningkatkan kemampuan ereksi.

KIAT HIDUP SEHAT, BAHAGIA DAN HARMONIS1. Fisik

- Suami dan isteri jaga kesehatan, hindari kegemukan- Istri jaga kecantikan dan penampilan

2. PsikoemosionalKecocokan dipelihara, ketidak cocokan diterima

3. SeksPelihara fungsi libido, rangsangan dan orgasme- Teknik dan romantisme bervariasi- Frekwensi berhubungan seks sering dan teratur. Minimal 1x seminggu

4. Olah ragaUntuk menjaga stamina

5. Konsultasi dokterBila ada problem yang sulit di atasi selama >1 bulan segera konsultasi kedokter

Buku “Seks Tuntunan Bagi Pria” oleh dr Naek L Tobing tersedia di Koperasi Bea danCukai dan Poliklinik KP DJBC. Call center : 0-800-1-910-910

75WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Page 77: Warta Bea Cukai Edisi 392

76 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

etiap orang tua pasti menginginkan anaknya dapatsukses dalam kehidupan kelak, walaupun dengansedikit memaksakan kehendaknya kepada sanganak, namun semua itu diharapkan dapatmenjadikan sang anak sukses baik dalam berkarier

maupun dalam perjalanan hidupnya.Kenyataan hidup seperti di atas rupanya dialami oleh tokoh

profil kita bulan ini, dengan berat hati namun demi kecintaankepada orang tua, semua yang diinginkan orang tuanya dijalani.Dan kini, dirinya dapat memetik hikmah dari apa yang telah terjadipada dirinya dan cita-cita orang tuanya.

Ristola S.I Nainggolan, merupakan putra ketiga dari limabersaudara (pandawa lima) pasangan Alm. Drs. D. Nainggolan(ayah) dan S. Tambunan (ibu), yang mudanya masing-masingstudi di Malang dan Bandung. Menjalani masa kecil hinggaremajanya di kota Medan dengan penuh lika-liku yangmenuntutnya untuk dapat belajar dari apa yang diperbuat dan apayang akan diperbuatnya dimasa itu. Ayahnya yang seorangpegawai negeri pada Departemen Dalam Negeri dan ibunya yangjuga pegawai pemerintah pada Departemen Kesehatan, telahmendidiknya untuk tetap disiplin agar dapat meraih prestasisehingga dapat bersaing didalam kariernya nanti.

Di masa kanak-kanak, Ristola sudah menunjukkan keinginandan bakatnya pada dunia perang-perangan, hal ini dapat dilihatdengan gemarnya ia terhadap berbagai permainan yang berbauoutdoor atau di lapangan terbuka. Maka tak heran jika sejak ka-nak-kanak Ristola sudah memiliki cita-cita menjadi tentara. Ayah-nya yang juga mantan tentara pelajar, sebenarnya sudah melihatbakat dan keinginan Ristola, namun pada masa itu Ristola tetapdiberikan kebebasan untuk memilih apa yang diinginkannya.

SERING BERKELAHIMemasuki masa SD, Ristola tergolong anak yang pandai, de-

ngan rangking rata-rata menengah keatas dirinya berusaha untukmenjadi yang terbaik sesuai dengan pesan orang tuanya.Kegemarannya akan mata pelajaran matematika, ilmu bumi danbahasa sejak duduk di bangku SD, ternyata membuahkan hasilyang membuat dirinya dapat bersaing dikancah pendidikan.

Satu hal yang juga sering terjadi sejak SD hingga SMA adalahberkelahi, hal ini diakui Ristola karena dirinya paling tidak sukamelihat orang yang lemah ditindas apalagi dirinya.”Walaupunrangking di sekolah saya rata-rata menengah keatas, tapi untukurusan berkelahi saya juga rangking satu, dan saya benar-benarkapok berkelahi itu ketika SMA saya sempat dibawa ke kantorKodim karena kasus perkelahian,” cerita Ristola.

Bukan hanya di sekolah Ristola sering berkelahi, suatu ketikasaat Ristola pulang sekolah waktu di SMA, dirinya melihatseorang turis asing mabuk dan meludah sembarangan di hadap-

annya, dengan keberanian dan bisa berbahasa asing, Ristola punmenegur keras turis tersebut hingga terjadi perdebatan yangcukup seru, bahkan hampir terjadi adu fisik. Akhirnya turis asingyang setengah mabuk tersebut mengakui kesalahannya dan me-minta maaf kepada Ristola.

“Saat menjelang ujian di kelas 3 SMA itu saya juga telahmempersiapkan segala sesuatunya untuk mendaftar di AkademiAngkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), baik denganolahraga yang lebih intensif, hingga belajar yang lebih giat lagi.Sebelum lulus SMA saya mendaftar di AKABRI tanpasepengetahuan orang tua,” kata Ristola.

KONFLIK BATIN ANTARA CITA-CITA DAN KEINGINAN ORANG TUATidak sepengetahuan orang tuanya mendaftar di AKABRI,

Ristola punya alasan tersendiri, ketika Ristola lulus SMA, ayahnyasudah berpesan agar dirinya mencari sekolah yang jika lulusdapat langsung mandiri, dan ayahnya menyarankan agar Ristolamendaftar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Prodipjurusan Bea dan Cukai.

“Ayah saya waktu itu terkesan memaksa saya untuk mendaf-tar di STAN, setelah saya berbicara dengan orang tua ternyataayah saya dulu pernah bercita-cita bekerja di bea cukai, hinggasaya dimintanya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Tapi karenatekad saya sudah bulat untuk masuk AKABRI ya saya lanjutkansaja tes di AKABRI hingga tes terakhir,” ujar nya.

Dengan tekad yang kuat itu akhirnya orang tuanya merestui,walaupun dalam hati kecil mereka sangat keberatan denganharapan Ristola tersebut. Mengetahui apa yang dirasakan olehorang tuanya, Ristola pun melunak walaupun dalam hatinya terja-di gejolak untuk tetap meneruskan cita-citanya sejak kecil. Danmemang kenyataan berkata lain, ia dinyatakan tidak lulus padaujian akhir (pantukhir) di AKABRI dan dirinya pun menerimakenyataan tersebut dengan ikhlas.

Setelah dinyatakan tidak lulus AKABRI, Ristola pun mengikutiujian Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) dan STANProdip. Dari dua ujian ini Ristola dinyatakan lulus kedua-duanya,namun karena pengumuman STAN lebih dulu akhirnya STANyang dipilihnya.”Perang batin antara keinginan orang tua dan cita-cita kembali berkecamuk di hati saya, dan ini saya rasakanhingga tahun pertama kuliah. Bahkan pada tahun itu juga sayamasih meminta pendapat orang tua bagaimana jika mencobauntuk mengikuti ujian AKABRI kembali,” kenang nya.

Namun ibarat orang yang naik kereta api dan takut saat me-masuki terowongan, kereta api tersebut tetap melaju memasukiterowongan tanpa henti. Hal ini juga dialami Ristola, walaupundirinya menginginkan ke AKABRI tidak di STAN, namun kuliah diSTAN tetap dijalaninya dengan berat hati. Dengan apa yangdijalaninya itu Ristola pun mulai berpikir dan introspeksi diri, danjawaban semuanya ditemui saat memasuki tahun kedua kuliah diSTAN dan dirinya merasa yakin akan dapat tetap berkarierdengan baik melalui STAN Prodip Bea Cukai ini.

Setelah lulus dari STAN prodip III jurusan bea cukai tahun 1994,dengan dosen pembimbing Kamil Sjoeib (sekarang Sekditjen),Ristola sudah merasa lebih yakin dengan jalan pilihan orang tua-nya, diawali dengan mengikuti praktek lapangan di Kantor Wila-yah V DJBC Bandung (saat ini Kanwil IX DJBC Bandung-red) te-patnya di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Cirebon, lalu

RISTOLA S.I. NAINGGOLANKEPALA SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN KPBC TIPE A4 YOGYAKARTA

“Kalau Orang Lain Bisa Berhasildan Sukses Kenapa Kita Tidak...?”

Mewujudkan cita-cita orang tua, adalahsuatu kebahagiaan hidup yang tiada nilainya,

walau pada awalnya terjadi konflik batinuntuk menjalankan cita-cita tersebut, namun

pada akhirnya ditemukan juga jawabandari arti hidup yang sesungguhnya.

S

PROFIL

Page 78: Warta Bea Cukai Edisi 392

77WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007 77WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

Page 79: Warta Bea Cukai Edisi 392

78 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Bandung dan terakhir di Soekarno-Hatta. Ristola pun mulai melihatkalau bertugas di Direktorat Jendaral Bea dan Cukai (DJBC) jugatidak bedanya dengan abdi negara lainnya seperti TNI, karenaselain melaksanakan tugas berat memungut penerimaan negara,juga mengawasi akan masuknya barang larangan ke negeri ini.

PENEMPATAN PERTAMA KPBC SOEKARNO-HATTA IPenempatan Ristola pertama kali adalah pada KPBC Tipe A

Soekarno-Hatta I sebagai pemeriksa verifikasi tahun 1995 yangsaat itu dikepalai oleh Nisfu Chasbullah. Di penempatanpertamanya ini Ristola tidak terlalu lama, hanya sekitar dua bulansaja. Setelah dua bulan di verifikasi, Ristola ditempatkan dibidangcukai sebagai pemeriksa dan ditempatkan di pabrik bir.

“Di cukai ini saya benar-benar mendapat pengalaman yangcukup berharga, karena ternyata PT. Bir Bintang pada saat itumempunyai kontribusi penerimaan negara yang cukup besar tiapbulannya, yaitu cukai MMEA sekitar empat milyar rupiah dan sayadituntut untuk dapat mengawasinya dengan baik walaupun sistemyang ada telah berjalan dengan baik dan benar pula”.

Sama dengan saat di verifikasi, di cukai pun Ristola bertugashanya dalam hitungan bulan, dan selanjutnya dirinya dimutasimasih di KPBC Soekarno-Hatta I pada bidang Pabean. DisinilahRistola memiliki pengalaman pertama yang tak terlupakan hinggakini, pengalaman tersebut bermula pada saat dirinya bertugas diterminal kedatangan untuk memeriksa barang penumpang. Saatitu ketika memeriksa barang penumpang asal Singapura, Ristolamenemukan keganjilan pada beberapa bungkusan coklat yangdibawa oleh penumpang tersebut.

“Saat itu saya meminta penumpang membuka salah satubungkusan coklat tersebut. Dengan wajah yang pucat dan sedikitgugup, penumpang itu malah memaki saya sambil berkata, andapetugas apakah tidak pernah makan coklat? Walupun dia mema-ki namun saya tetap tegas untuk membuka bungkusan tersebut,dan ternyata kedapatan isinya psikotropika jenis ekstasi”.

Setelah penegahan tersebut, ternyata tidak berselang lamaberhasil ditegah juga psikotropika yang sama, yang ternyata me-reka itu adalah jaringan internasional. Namun ada hal lain yangcukup mengganggunya saat itu, yaitu ketika selesai menegahdan kembali ke kantor, ternyata Ristola bersama seorangrekannya bernama Suprapto dibuntuti oleh sekelompok orangyang diyakini jaringan dari tersangka yang berhasil ditegahnya.

Bukan hanya dibuntuti, Ristola ketika akan kembali kerumah,sempat dihadang oleh sekelompok orang tersebut, dan tanpa pi-kir panjang Ristola mengamankan diri dengan melarikan kenda-raannya sekencang-kencangnya dan sambil menghubungi Poskobea cukai di bandara dan saudara yang bertugas diTNI/Polri.”Hal

ini saya ceritakan kepada keluara dan secara manusiawi ada ra-sa takut, namun orang tua saya hanya berpesan agar saya tetapberhati-hati, tetap waspada dan jangan lupa berdoa agar dapatselamat dalam menjalankan tugas tersebut,” ungkap Ristola.

Pengalaman lain bagi Ristola yang cukup berkesan juga keti-ka bertugas di bidang pabean, adalah saat dirinya terpilih sebagailiasion officer untuk peserta dari Amerika pada Indonesia Air Showtahun 1996. Saat itu Ristola yang dianggap memiliki kemampuanberbahasa asing cukup baik ditunjuk untuk mewakili DJBC padakegiatan tersebut, dan dirinya pun menerima penghargaanIndonesia Air Show tahun 1996 dari Wakil Presiden RI Prof. DR.Ing. Bacharuddin Yusuf Habibie.

BERHASIL MENEGAH HEROINDengan prestasi yang dimilikinya itu maka pada akhir 1996

Ristola dimutasikan dari bidang pabean ke bidang pencegahandan penyidikan masih di KPBC Soekarno-Hatta I. Bertugas dibi-dang P2 tentunya membuat Ristola berpikir lebih kritis terhadappemeriksaan dokumen maupun terhadap pemeriksaanpenumpang. Satu prestasi juga yang ditunjukan Ristola saat ituadalah dapat menegah masuknya narkotika jenis heroin yangdibawa oleh penumpang dengan modus swallowed atau ditelan.

“Kami dari unit P2 saat ini memang selalu meng-up dateinformasi-informasi dari Customs negara lain tentang modus-modus yang trend saat itu, dan kebetulan suatu hari saya melihatseseorang dengan ciri-ciri yang sama. Melihat itu saya langsungmemeriksa orang tersebut, namun dengan tenang orang tersebutmenjelaskan kalau dirinya tidak membawa apa-apa, yang setelahkami geledah memang tidak terdapat barang yang terlarang,”cerita Ristola.

Namun, Ristola tetap merasa yakin kalau di diri orang tersebutada yang tidak benar (membawa barang yang terlarang),walaupun tim yang ada saat itu sudah tidak mendukungnya lagikarena tersangka tidak membawa barang yang dicurigai. Ristolapun akhirnya menemukan suatu keganjilan pada salah satu obatyang dibawa tersangka, yaitu obat Immodium yang merupakanobat sakit perut, namun ketika ditanya dua orang tersangkamengaku kalau obat tersebut adalah obat sakit tenggorokan.

“Saat itu kepala kantor kami adalah Pak Tony Sunanto danKasi P2 Pak Agus Sudarmadji (sekarang Kepala KPBC Merak),menanyakan kepada saya, ‘Apa yang menyebabkan kamu tidakmelepaskan orang tersebut? Saya menjawab tolong beri sayasatu kali kesempatan lagi karena saya curiga pada salah satuobat yang dibawa tersangka. Dan Pak Tony juga Pak Agus punakhirnya mem-back up saya,” kata Ristola.

Saat itu memang untuk melakukan rontgen masih belumdapat dilakukan di rumah sakit bandara, Ristola pun bersama timmembawanya ke rumah sakit Polri di Kramat Jati, dan setelah dirontgen akhirnya diketahui kalau tersangka memang benar

BERSAMA KELUARGA. Masih ada PR yang belum terselesaikan.

INWARD MANIFES. Ristola menyaksikan penandatanganan inward manifesoleh Kepala KPBC SH Achmad Rijadi. Acara berlangsung tahun 2006 lalu.

PROFILDOK. PRIBADI

DOK. PRIBADI

Page 80: Warta Bea Cukai Edisi 392

79WARTA BEA CUKAIEDISI 392 JULI 2007

membawa narkotika jenis heroin seberat hampir satu kilogramper orang dengan cara ditelan.

Prestasi demi prestasi diberikan Ristola saat bertugas di P2,dan Ristola mengakui kalau hasil tegahan yang didapatkannyatersebut selain berdasarkan informasi yang diterima, termasukdari para senior dan rekan kerja, juga kemauan untuk terusberlatih. Ristola juga menegaskan bakat juga dapatmempengaruhi kemampuan seseorang, namun tanpa latihanyang terus menerus bakat tersebut pun tentunya tidak akanmembuahkan suatu hasil yang maksimal.

BEBERAPA KALI TRAINING DI LUAR NEGERIDengan prestasi Ristola, ia mendapatkan promosi menjadi

koordinator pelaksana (korlak) intelijen masih tetap di KPBC tipeA khusus Soekarno-Hatta, yang saat itu dikepalai oleh JusufIndarto (sekarang Kakanwil TBK) dan Kasi P2-nya Ucok Marisi. S(sekarang Kasubdit Penindakan P2 pusat). Saat menjadi korlakini lah Ristola diberi kesempatan untuk mengikuti training dibeberapa negara, yaitu Training Enforcement and IntelligenceManagement tahun 2002 di Jepang. Dari training tersebut Ristoladapat melihat secara langsung bagaimana Customs Jepangbegitu selektifnya dalam memeriksa penumpang dan berhasilmengungkap kasus-kasus penyelundupan narkoba yang dibawabaik oleh penumpang, kargo, maupun bagasi. Selain itu dirinyapun berkesempatan melihat secara langsung bagaimanakehebatan K9 (tim anjing pelacak) Jepang dalam mendeteksipenumpang, bagasi kargo, dan paket POS.

Tahun 2003 Ristola juga mendapat kesempatan untuk mengi-kuti Training Effective Approach In Passenger Examination Servi-ce di Malaysia tepatnya di Royal Customs Academy Malaysia(Akmal). Disini Ristola mendapat pembelajaran bagaimanaPusdiklat Customs Malaysia menseleksi pegawai-pegawai yangakan bertugas di airport, karena bukan hanya keterampilan tapiperformence juga dilihat termasuk kemampuan berbahasa asing.

Dan tahun 2006, Ristola untuk yang ketiga kali mendapat ke-sempatan mengikuti Training Course on Precursors and Chemi-cals Control For Asean Narcotics Law Enforcement Officers diBangkok Thailand. Disini Ristola mendapatkan pengetahuan ten-tang bahan-bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuatbahan psikotropika. Namun karena precursors dapat juga diimporsecara legal oleh perusahaan-perusahaan farmasi, maka pesertadiajarkan untuk dapat memonitor importasi illegal yang bertopeng/berkedok legal. Ditambah lagi pengalaman training dari instrukturluar negeri namun pelatihan di dalam negeri.

“Saya sangat berterimkasih sekali kepada DJBC yang telahmemberikan banyak kesempatan kepada saya untuk belajar danmelihat secara langsung bagaimana bea cukai negara lain dalambertugas. Dan saya berharap DJBC juga mau memberikankesempatan kepada pegawai lainnya sehingga kemampuanpegawai untuk hal-hal tersebut dapat merata.”

Kini Ristola telah mendapatkan promosi ke tahap Kasi se-bagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPBC TipeA4 Yogyakarta, yang dikepalai oleh Robert Marbun. Sebagaikepala seksi, dirinya berusaha semaksimal mungkin untukdapat memberikan yang terbaik kepada direktorat, akan haltersebut telah dibuktikan oleh Ristola dan rekan tim di KPBCYogyakarta dengan beberapa hasil tegahan berupa VCD danmajalah porno juga buku ajaran komunis yang bergambarkanpalu arit, yang didapat melalui kantor pos lalu bea Yogyakartapada 17 April 2007.

Apa yang telah dijalankan oleh suami dari Vanina PriscaWaas yang dinikahinya enam tahun lalu ini, memang takpernah dibayangkan sebelumnya, walau pada awalnya terjadiperang batin untuk memilih apa yang sekarangdijalankannya, namun dengan melihat banyak sisi baiklainnya dari tugas sekarang, Ristola pun telah menemukanapa yang dimaksud dengan tugas abdi negara.

“Walaupun merasa di diri ini belum berbuat banyak di DJBC,namun saat ini sepertinya saya sudah menemukan apa yangdiharapkan oleh keluarga kepada saya, selain itu saya pun telahberhasil menyelesaikan kuliah hingga ke jenjang S2 di STIA LANJakarta,” ujar Ristola.

Namun demikian, Ristola hanya mengingat akan falsafahhidup yang diberikan orang tua kepada dirinya yaitu, “Kalauorang lain bisa berhasil dan sukses kenapa kita tidak”, iniyang terus dijalaninya untuk mencapai harapan dan jugaprestasi demi prestasi.

“Sebenarnya ada tiga hal yang selalu saya kenang dariorang tua saya untuk menjalani hidup ini, yaitu janganlahberharap mendapatkan sesuatu imbalan jika telah berbuatbaik kepada orang lain, berbahagialah jika kita dapat berbuatbaik kepada orang lain. Untuk itu saya paling tidak suka jikamelihat orang lemah yang dizalimi dan ditindas. Dan hallainnya adalah kalau orang lain bisa kenapa kita tidak? Hal initentunya dalam konteks yang positif, dan ini sangat memacusaya untuk berbuat yang terbaik bagi siapa pun,” ujar Ristola.

Kepada DJBC, Ristola berharap agar pelaksanaan KantorPelayanan Utama (KPU) dapat dengan segera direalisasikan di-seluruh KPBC, karena KPU merupakan suatu pemikiran yang sa-ngat modern dan ideal yang memang sudah saatnya. Dan de-ngan terlaksanannya KPU, maka terjawablah apa yang diinginkanDJBC, para pegawai dan masyarakat usaha ke depan nanti.

“Kepada petugas yang lebih muda di lingkungan KPBCSoekarno-Hatta, maupun KPBC Yogyakarta dan KPBC lainnya,saya berharap agar tetap mempertahankan prestasi yang sudahdi dapat saat ini, dan jangan sia-siakan kesempatan baik yang di-berikan direktorat kepada kita, karena sudah banyak hal yang di-berikan direktorat kepada kita, meskipun itu suatu kewajiban yangharus dijalankan, maka sudah sepatutnya kita berbuat yang lebihbaik lagi,” tandas Ristola dengan sikap merendah dan akrab.

TRAINING COURSE ON PRECURSORS. Ristola berdiripaling kiri saat mengikuti training course on Precursorsdi Bangkok Thailand

TRAINING ENFORCEMENT AND INTELLIGENCE MANAGEMENT. Ristola barisketiga dari kiri, saat mengikuti training enforcement and intelligencemanagement di Jepang.

DOK. PRIBADIDOK. PRIBADI

adi

Page 81: Warta Bea Cukai Edisi 392

80 WARTA BEA CUKAI EDISI 392 JULI 2007

Suara yang oke diiringi gerakan kaki dan tanganyang enerjik, mampu membius penonton yang hadirpada saat itu untuk ikut bergoyang. Yana Julio,bersama teman-temannya yang tergabung dalamElfa’s Singers, hari itu (4/4) tampil membawakanbeberapa lagu dalam suatu acara launching sebuahwarehouse cargo di Cengkareng.

Usai tampil menghibur audience-nya, WBClangsung menghampirinya dan memberondonginyadengan beberapa pertanyaan. Kepada WBC Yanamengaku selama ini ia tidak pernah berurusandengan petugas bea cukai di bandara internasioalseperti Bandara Soekarno Hatta, semuanya berjalanlancar dan biasa saja.

Ia sendiri tidak tahu, apakah karena petugas beacukai mengenal dirinya, sehingga setiap ia pulang dariluar negeri, terkadang petugas tidak memeriksanya.“Mungkin karena kebanyakan petugas kenal dengansaya jadi mereka ramah terhadap saya,” tambahnya.Namun ia sendiri memaklumi jika tampang parapetugas terlihat tidak mengenakkan. Pasalnya,pertugas tersebut mungkin kelelahan karena telahbekerja dari pagi hingga sore.

“Saya juga gak pernah bawa barang yang macem-macem dan gak bawa barang yang berlebihan juga.Memang saya ke luar negeri itu pasti belanja, memangkoper saya beranak tapi masih dalam tahap yangwajar,” ujarnya berseloroh.

Ia sendiri mengaku pergi ke luar negeri kebanyakandalam rangka diundang untuk menyanyi. “Saya ke luarnegeri biasanya gratisan, bahkan dibayar karenadiminta untuk nyanyi, hehehe…” tambahnya lagi.

Kedepannya, ia menyarankan agar petugas beacukai lebih terbuka terhadap peraturan yang ada karenabanyak orang yang tidak mengerti peraturan Bea danCukai. Ia berharap agar semua program maupun aturandi Bea dan Cukai terus disosialisasikan padamasyarakat agar masyarakat mengerti. Dengandemikian masyarakat tidak akan melanggar peraturanyang ditetapkan.

“Masyarakat itu banyak yang melanggar karenamereka tidak tahu aturannya, bukannya karena maumelanggar. Jadi kurang sosialisasi aja kayanya,” imbuhYana. Di akhir wawancara Yana mengatakan saat ini iasedang sibuk mempersiapkan rencana launching soloalbumnya dalam waktu dekat. Dalam launching albumyang berjudul Haruskah Ku Mencintaimu Lagi tersebut,sekaligus ia juga akan menyelenggarakan acarapameran fotografi dan lukisan.

Ditemui WBC saat syuting sebuah sinetron di bilangan Jagakarsa,Jakarta Selatan, Boy Tirajoh, mengaku sejauh ini, ia tidak pernah dipersulitoleh petugas bea cukai di bandara, semuanya berjalan biasa saja. “Kalau kitabaik sama orang, orang juga pasti akan baik sama kita,” katanya. Sehingga,saat turun dari pesawat, Om Boy begitu ia biasa di panggil, tidak pernahmemasang wajah cemberut.

Entah karena petugas mengenalinya sebagai salah satu artis Indonesiaatau tidak, terkadang Om Boy tidak diperiksa oleh petugas. Menurutnya hal ituwajar terjadi karena orang kerap memperlakukan artis secara istimewa,walaupun sebenarnya Om Boy tidak pernah merasa sebagai artis saat ia tidaksedang syuting.

“Menjadi artis itu kan pekerjaan saya, jadi saya merasa sebagai artis itusaat saya sedang syuting. Di luar itu saya sama seperti orang kebanyakan,”ujarnya merendah. Sehingga, kalau setibanya dari luar negeri ia diperiksaoleh petugas, hal itu sah-sah saja. Pernah suatu kali Om Boy membawa pisaulipat dalam tas jinjingnya saat akan berangkat keluar negeri, otomatis petugaspun melarangnya membawa pisau tersebut. Alhasil, ia harus relameninggalkan pisau tersebut di bandara.

Om Boy merasa bahwa petugas bea cukai yang bekerja di bandara, yangmemeriksa tas atau barang bawaan penumpang, merupakan suatu pekerjaanyang dapat menimbulkan kebosanan. “Sebab pekerjaannya hanya itu-itusaja… sementara petugas juga dituntut untuk benar-benar memeriksa agarjangan sampai ada barang terlarang yang lolos,” katanya.

Ia sendiri mengaku perjalanannya ke luar negeri biasanya dalam rangkaliburan. China, Afrika, Singapura, merupakan sebagian dari negara-negarayang pernah ia kunjungi. Dalam setahun tidak bisa dipastikan berapa kali iapergi ke luar negeri karena pekerjaannya sebagai artis kerap menyita waktu.Saat ini saja ia sedang sibuk menggarap tiga judul sinetron yakni penjaga hati,sorry gue sayang sama elo dan cinta remaja. Selain itu, ia juga membukasuatu agency dan Kelompok Paguyuban Sahabat yang bergerak di bidangsosial.

Pada dasarnya, Om Boy lebih menyukai traveling keliling Indonesiadaripada luar negeri. Ia lebih suka membawakeluarganya menyusuri pantai-pantai indahdi Lombok, Bali maupun menjelajahi ko-ta-kota yang ada di Indonesia. Om Boymemang menyukai suasana alam. Dirumahnya yang terletak di Ciledug,Tangerang, setiap pagi ia seringjalan-jalan naik sepeda bersa-maanak-anaknya meniti sawah danmelewati jembatan bambu yang takjauh berada di belakang rumahnya.

Saat ditanya tugas dan fungsiBea dan Cukai, Om Boy mengata-kan bahwa tugas Bea dan Cukaiadalah menjaga keluar masuknyaorang yang legal maupun yangtidak legal, mencegah barang-barang yang dilarang atau barang-barang yang dianggap rawan sepertinarkoba, emas dan senjata api. Jugabarang-barang yang tidak memakaicukai yang diperjual belikan dimanauangnya tidak masuk ke dalam kas negara.

Ketika diminta sarannya untuk petu-gas bea cukai, Om Boy tampak terdiamsejenak kemudian berkata, “Kita punyaagama, kita punya Tuhan, kalau kitapercaya segala sesuatu yang baikpasti ada imbalannya dan segalasesuatu yang tidak baik juga pas-ti ada balasannya. Janganberpikir dengan menge-ruk uang dengan ca-ra yang tidak jujurlantas kita akanbahagia. Jujursaja uang itutidak men-jamin ke-bahagiaanhidup,”tandas-nya.

ifaifa

Boy Tirajoh“Sama Seperti Orang Kebanyakan…”

Yana Julio“Gak pernah bawa barang

yang macem-macem…”

APA KATA MEREKA

Page 82: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR : P-10/BC/2007

TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS

SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADASAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM

DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :a. bahwa dalam rangka penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat luas, akan dilaksanakan penindakan secara tegas sesuai ketentuan yangberlaku terhadap barang dengan karakteristik yang mempunyai nilai ekonomi tinggiberupa sepeda motor dengan kapasitas silinder di atas 250cc dan Kapal Pesiartermasuk Yacht yang pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesiabelum diselesaikan kewajiban pabeannya;

b. bahwa upaya penindakan tersebut dimulai dengan pendekatan fiskal dengan memberikesempatan kepada para pemilik barang sebagaimana dimaksud huruf a untukmenyelesaikan kewajiban pabean dengan cara melunasi Bea Masuk dan Pajak dalamrangka impor;

c. bahwa berdasarkan persetujuan Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuanganmenginstruksikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menyiapkanpetunjuk pelaksanaan dalam rangka penyelesaian kewajiban pabean denganpendekatan fiskal dalam jangka waktu terbatas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c,perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang PetunjukPelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiartermasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean IndonesiaBelum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya;

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Nomor 4661);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang PemberitahuanPabean;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang TatalaksanaKepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2003;

4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.04/2007 tanggal 19 April 2007 perihalPelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean dengan Pendekatan Fiskal AtasBarang Berupa Kapal Pesiar termasuk Yacht, Motor Besar, Jam Tangan Mewah,Perhiasan dan Barang-barang Bermerek Terkenal Lainnya Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan KewajibanPabeannya;

Menetapkan :PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DANKAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAMDAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA.

1

Page 83: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Pasal 1(1) Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan Kapal

Pesiar temasuk Yacht yang pada saat pemasukannya ke dalam Daerah PabeanIndonesia belum diselesaikan kewajiban pabeannya, wajib diselesaikankewajiban pabeannya.

(2) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pasal 2(1) Pemilik Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan Kapal

Pesiar temasuk Yacht atau kuasanya mengajukan permohonan penyelesaiankewajiban pabean kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur TeknisKepabeanan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan mendapatkan tanda terima.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sepeda Motor dengankapasitas silinder melebihi 250cc dilampiri:a. fotokopi identitas pemilik (KTP);b. fotokopi NPWP;c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;d. surat pernyataan kepemilikan sesuai dengan contoh yang ditetapkan dalam

Lampiran II-a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; dane. surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal Pesiar temasukYacht dilampiri:a. identitas pemilik kapal (KTP / Paspor);b. fotokopi NPWP;c. identitas kapal antara lain nama kapal, builder certificate, dan bill of sale

yang telah dilegalisasi oleh notaris;d. perizinan yang telah diperoleh dari intansi terkait seperti surat izin berlayar

dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;e. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;f. surat pernyataan kepemilikan sesuai dengan contoh yang ditetapkan dalam

Lampiran II-b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; dang. surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 3(1) Sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1), pemilik Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250ccdan Kapal Pesiar temasuk Yacht atau kuasanya mengajukan permohonanpemeriksaan fisik barang kepada:a. Direktur Teknis Kepabeanan; ataub. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang terdekat dengan lokasi

barang.(2) Hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai contoh yang ditetapkan dalamLampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal 4(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diproses

sepanjang telah diterima pada tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember2007.

(2) Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan KapalPesiar termasuk Yacht yang tidak diajukan permohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dilakukanpenindakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

2

Page 84: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Pasal 5(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang pemberian izin penyelesaiankewajiban pabean yang ditandatangani oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas namaDirektur Jenderal Bea dan Cukai sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalamLampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(2) Dalam Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanklasifikasi, pembebanan impor, dan nilai pabean serta besarnya bea masuk dan pajakdalam rangka impor yang wajib dilunasi.

(3) Penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan database harga padaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai, nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkandalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, atau data harga lainnya yang dapatdipertanggungjawabkan.

(4) Klasifikasi dan pembebanan impor ditetapkan berdasarkan Buku Tarif Bea MasukIndonesia yang berlaku pada saat penetapan.

Pasal 6Pemilik atau kuasanya mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara manualdisertai bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor ke Kantor PelayananBea dan Cukai (KPBC) yang ditunjuk, yaitu:a. untuk Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc ke KPBC Medan, KPBC

Batam, KPBC Pekan Baru, KPBC Jakarta, KPBC Bandung, KPBC Tanjung Emas, KPBCTanjung Perak, KPBC Ngurah Rai, KPBC Balikpapan, atau KPBC Makassar; dan

b. untuk Kapal Pesiar termasuk Yacht ke KPBC Belawan, KPBC Batam, KPBC TanjungPriok I, KPBC Tanjung Emas, KPBC Tanjung Perak, KPBC Benoa, KPBC Balikpapan,KPBC Bitung, atau KPBC Makassar.

Pasal 7(1) Pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan melalui bank devisa

persepsi/pos persepsi.(2) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam

puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksudpada ayat (2), bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang belumdilunasi, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari bea masuk dan pajak dalamrangka impor setiap bulan, bagian bulan dihitung satu bulan, dengan pelunasan palinglambat pada tanggal 30 April 2008.

(4) Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan Kapal Pesiartemasuk Yacht yang telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak dilunasi sampai dengantanggal 30 April 2008, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yangbersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan penyelesaian lebih lanjut dilakukan denganpenindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8(1) Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc yang telah

diselesaikan kewajiban pabeannya, diterbitkan Formulir A oleh Kepala KPBC tempatpengajuan PIB atau pejabat yang ditunjuknya.

(2) Pendistribusian Formulir A dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9Tatacara penyelesaian kewajiban pabean atas Sepeda Motor dengan kapasitas silindermelebihi 250cc dan Kapal Pesiar temasuk Yacht adalah sebagaimana ditetapkan dalamLampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

3

Page 85: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Pasal 10Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc yang merupakan hasilrakitan dari beberapa spare part produsen yang berbeda (modifikasi/customize) harusmendapatkan rekomendasi dari Departemen Perindustrian tentang identifikasi sepedamotor yang bersangkutan.

Pasal 11(1) Kepala KPBC tempat penyelesaian kewajiban pabean melaporkan realisasi

penyelesaian kewajiban pabean kepada Direktur Teknis Kepabeanan setiap bulan.(2) Direktur Teknis Kepabeanan melaporkan realisasi penyelesaian kewajiban pabean

kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2007sampai dengan 30 April 2008.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 11 Mei 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

4

Page 86: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Lampiran I-aPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Permohonan Untuk Penyelesaian Sepeda Motor

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukaiu.p. Direktur Teknis KepabeananKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJalan Ahmad Yani, Jakarta Timur

Sehubungan dengan sepeda motor yang saya miliki belum memenuhi kewajiban pabeanpada saat pemasukannya, dengan ini saya mengajukan permohonan izin penyelesaiankewajiban pabean atas sepeda motor tersebut dengan data:

Merek dan Tipe :Tahun Pembuatan :Nomor Mesin :Nomor Rangka :Kapasitas Silinder :Negara Asal :Warna :

Sebagai bahan pemrosesan, bersama ini saya lampirkan:1. fotokopi identitas pemilik (KTP);2. fotokopi NPWP;3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);4. surat pernyataan kepemilikan; dan5. surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.

Untuk pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) akan saya lakukan di KantorPelayanan Bea dan Cukai (KPBC): *)1. KPBC Medan 4. KPBC Jakarta 8. KPBC Ngurah Rai2. KPBC Batam 5. KPBC Bandung 9. KPBC Balikpapan3. KPBC Pekan Baru 6. KPBC Tanjung Emas 10. KPBC Makassar

7. KPBC Tanjung Perak

Demikian permohonan ini saya buat dengan data yang sebenarnya dan saya akansegera menyelesaikan kewajiban pabean sesuai ketentuan yang berlaku.

................., ........................... 2007

Hormat saya,

..................*) Pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

5

Page 87: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Lampiran I-bPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban PabeannyaContoh Permohonan Untuk Penyelesaian Kapal Pesiar / Yacht

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukaiu.p. Direktur Teknis KepabeananKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJalan Ahmad Yani, Jakarta TimurSehubungan dengan kapal pesiar / yacht yang saya miliki belum memenuhi kewajibanpabean pada saat pemasukannya, dengan ini saya mengajukan permohonan izinpenyelesaian kewajiban pabean dengan data:1. Identitas Pemilik :

a. Nama :b. Alamat :c. Kewarganegaraan :d. Pekerjaan :e. Nomor KTP/Paspor :

2. Identitas Kapal :a. Nama Kapal :b. Bendera :c. Negara Asal :d. Tahun Pembuatan :e. Ukuran (panjang, lebar, dalam) :f. Gross Tonage/Net Tonage :g. Kapasitas Penumpang :h. Bukti kepemilikan : Akte jual-beli / Akte Hibah / Akte Waris *)i. Tempat Sandar / Dermaga :

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :1. fotokopi identitas pemilik (KTP / Paspor);2. fotokopi NPWP;3. fotokopi identitas kapal antara lain nama kapal, builder certificate, bill of sale;4. fotokopi perizinan yang telah diperoleh dari instansi terkait;5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);6. surat pernyataan kepemilikan;7. surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.Untuk pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) akan saya lakukan di KantorPelayanan Bea dan Cukai (KPBC): *)1. KPBC Belawan 4. KPBC Tanjung Emas 7. KPBC Balikpapan2. KPBC Batam 5. KPBC Tanjung Perak 8. KPBC Bitung3. KPBC Tanjung Priok I 6. KPBC Benoa 9. KPBC MakassarDemikian permohonan ini saya buat dengan data yang sebenarnya dan saya akan segeramenyelesaikan kewajiban pabean sesuai ketentuan yang berlaku.

................., ........................... 2007Hormat saya,

..................*) Pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,ttd.ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

6

Page 88: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Lampiran II-aPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Surat Pernyataan Untuk Sepeda Motor

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :Nama :Alamat :No. Identitas :dengan ini menyatakan :1. Sepeda Motor dengan data:

Merek dan Tipe :Tahun Pembuatan :Nomor Mesin :Nomor Rangka :Kapasitas silinder :Warna :

adalah benar dan sah milik saya.

2. Tidak akan melakukan perubahan merek/tipe dan tahun pembuatan atas kendaraanbermotor tersebut di atas.

3. Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersediabertanggung jawab di depan hukum atas pernyataan saya ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan.

.............., ............................. 2007Yang menyatakan,

meterai 6000

...........................

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

7

Page 89: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Lampiran II-bPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Surat Pernyataan Untuk Kapal Pesiar / Yacht

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No. Identitas :

dengan ini menyatakan :

1. Kapal Pesiar / Yacht dengan data :

Nama Kapal :Bendera :Negara Asal :Tahun Pembuatan :Ukuran :Tempat Sandar / Dermaga :

adalah benar dan sah milik saya.

2. Tidak akan melakukan perubahan data atas Kapal Pesiar / Yacht tersebut di atas.

3. Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersediabertanggung jawab di depan hukum atas pernyataan saya ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan.

..............., ............................. 2007Yang menyatakan,

meterai 6000

...........................

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

8

Page 90: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Lampiran III-aPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Berita Acara Pemeriksaan Untuk Sepeda Motor

KOP SURAT KPBC

BERITA ACARA PEMERIKSAANNOMOR:

Berdasarkan Surat Tugas ………… (diisi nama jabatan penanda tangan surat tugas)nomor : …...…… (diisi nomor surat tugas) tanggal …….… (diisi tanggal surat tugas), kamiyang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama / NIP :Pangkat / Gol. :Jabatan :

2. Nama/NIP :Pangkat / Gol. :Jabatan :

pada hari ini …… …. tanggal ……..… …..(dalam huruf), di lokasi ………………………(diisi lokasi pemeriksaan fisik barang secara detail), telah melaksanakan tugaspemeriksaan fisik atas Sepeda Motor dengan hasil sebagai berikut.

Merek :Tipe :Tahun Pembuatan :Nomor Rangka :Nomor Mesin :Kapasitas Silinder :Warna :

Hasil cek fisik :TEMPELKAN HASIL CEK FISIK NOMOR RANGKA DI SINI

TEMPELKAN HASIL CEK FISIK NOMOR MESIN DI SINI

Foto barang terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.................., ....................2007

Pemeriksa I, Pemeriksa II, Mengetahui,Nama : Nama : Pemilik/kuasanyaNIP : NIP : Nama :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,ttd.ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

9

Page 91: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Lampiran III-bPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Berita Acara Pemeriksaan Untuk Kapal Pesiar / Yacht

KOP SURAT KPBC

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Berdasarkan Surat Tugas …………(diisi nama jabatan penanda tangan surat tugas)nomor : ……diisi nomor surat tugas tanggal …………(diisi tanggal surat tugas), kami yangbertanda tangan di bawah ini:

1. Nama / NIP :Pangkat / Gol. :Jabatan :

2. Nama/NIP :Pangkat / Gol. :Jabatan :

pada hari ini …….......…. tanggal …….........…. (dalam huruf), di lokasi ….......……… (diisilokasi pemeriksaan fisik barang secara detail), telah melaksanakan tugas pemeriksaanfisik atas kapal pesiar / yacht dengan hasil sebagai berikut.

Jumlah barang : angka (huruf ) unit;Nama barang : diisi kapal pesiar (yacht)Merk : diisi merk / nama kapal pesiarTipe/Model : diisi tipe atau modelUkuran : diisi panjang, lebar dan tinggi;Hull Material : diisi fiberglass, kayu, aluminium atau lainnya;Kapasitas penumpang : diisi jumlah kapasitas penumpang;Tonage : diisi kapasitas gross weight / net weightMesin : diisi merk, tipe, kapasitas dan spesifikasi mesin lengkapTahun pembuatan : diisi angka dan hurufNegara asal : diisi nama negara pembuat barang;

Foto barang (dari beberapa sisi eksterior dan interior) terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.................., ....................2007

Pemeriksa I, Pemeriksa II, Mengetahui,

Nama : Nama : Pemilik/kuasanyaNIP : NIP : Nama :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,ttd.ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

10

Page 92: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Lampiran IV-aPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Keputusan Direktur Jenderal untuk Sepeda Motor

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : KEP- /BC.2/MB/200..TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDAMOTOR

KEPADA ......................

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Membaca :Surat permohonan Sdr. ....................... tanggal ...........

Menimbang :a. bahwa kendaraan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai ini belum diselesaikan kewajiban pabeannya pada saatdimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas status sepeda motor dimaksud,kewajiban pabean yang terutang wajib dipenuhi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlumenetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian IzinPenyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor Kepada ................;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Nomor 4661);

2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.04/2007 tanggal 19 April 2007;3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasukYacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia BelumDiselesaikan Kewajiban Pabeannya;

MEMUTUSKAN:Menetapkan :Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberitan Izin PenyelesaianKewajiban Pabean Atas Sepeda Motor Kepada ................

PERTAMA :Memberikan izin kepada Sdr. .................... untuk menyelesaikan kewajiban pabean atasSepeda Motor dengan data :Merek dan Tipe :Tahun Pembuatan :Nomor Mesin :Nomor Rangka :Kapasitas silinder :Warna :

11

Page 93: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

KEDUA :Izin Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud dalam DiktumPERTAMA diberikan dengan ketentuan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor dengan pos tarif ....... dan nilai pabean CIF Rp. .... (...... dalam huruf .....),yakni:a. bea masuk dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp. ...;b. Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif pembebanan 10%, sebesar Rp. ...;c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp.

...;d. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp. ....

KETIGA :(1) Yang berkepentingan diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban pabean dengan

mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai............ disertai bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor;

(2) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilakukanselambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai ini;

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud pada butir (2), bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutangbelum dibayar, maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari bea masukdan pajak dalam rangka impor setiap bulan, dihitung sejak tanggal jatuh temposampai dengan tanggal pembayarannya, dan bagian bulan dihitung satu bulan;

(4) Apabila sampai dengan tanggal 30 April 2008 tidak dilakukan pelunasan atas beamasuk dan pajak dalam rangka impor, maka Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT :Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

KELIMA :Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ……….

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:Sdr. ..........dengan alamat ………….

Ditetapkan di Jakartapada tanggal ………….

a.n. Direktur Jenderal Bea dan CukaiDirektur Teknis Kepabeanan

…………………

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,ttd.ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

12

Page 94: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Lampiran IV-bPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Keputusan Direktur Jenderal untuk Kapal Pesiar / Yacht

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR: /BC.2/KAPAL/200..TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS KAPALPESIAR / YACHT

KEPADA ......................

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Membaca :Surat permohonan Sdr. ....................... tanggal ...........

Menimbang :a. bahwa kapal pesiar atau yacht sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai ini belum diselesaikan kewajiban pabeannya pada saatdimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas status kapal pesiar / yacht, kewajibanpabean yang terutang wajib dipenuhi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlumenetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Izin PenyelesaianKewajiban Pabean Atas Kapal Pesiar / Yacht Kepada ................;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Nomor 4661);

2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.04/2007 tanggal 19 April 2007;3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasukYacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia BelumDiselesaikan Kewajiban Pabeannya;

MEMUTUSKAN:Menetapkan :Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Izin PenyelesaianKewajiban Pabean Atas Kapal Pesiar / Yacht Kepada ................

PERTAMA :Memberikan izin kepada Sdr. .................... untuk menyelesaikan kewajiban pabean atasKapal Pesiar / Yacht dengan data:Nama Kapal :Bendera :Negara Asal :Tahun Pembuatan :Ukuran :Tempat Sandar / Dermaga :

13

Page 95: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

KEDUA :Izin Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud dalam DiktumPERTAMA diberikan dengan ketentuan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor dengan pos tarif ....... dan nilai pabean CIF Rp. .... (...... dalam huruf .....),yakni:a. bea masuk dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp. ...;b. Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif pembebanan 10%, sebesar Rp. ...;c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp.

...;d. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp. ....

KETIGA :(1) Yang berkepentingan diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban pabean dengan

mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Kantor Pelayanan Bea danCukai ............ disertai bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor;

(2) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilakukanselambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai ini;

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud pada butir (2), bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutangbelum dibayar, maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari bea masukdan pajak dalam rangka impor setiap bulan, dihitung sejak tanggal jatuh temposampai dengan tanggal pembayarannya, dan bagian bulan dihitung satu bulan;

(4) Apabila sampai dengan tanggal 30 April 2008 tidak dilakukan pelunasan atas beamasuk dan pajak dalam rangka impor, maka Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT :Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

KELIMA :Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ……….

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:Sdr. ..........dengan alamat ………….

Ditetapkan di Jakartapada tanggal ………….

a.n. Direktur Jenderal Bea dan CukaiDirektur Teknis Kepabeanan

…………………

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,ttd.ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

14

Page 96: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Lampiran V-aPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

TATACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEANATAS SEPEDA MOTOR DENGAN KAPASITAS SILINDER MELEBIHI 250CC

1. Pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan pemeriksaan fisik barangkepada Direktur Teknis Kepabeanan atau Kepala KPBC dimana lokasi barangberada;

2. Direktur Teknis Kepabeanan atau Kepala KPBC dimana lokasi barang beradamenunjuk pegawai untuk melakukan pemeriksaan fisik;

3. Pegawai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan fisik barang dan membuat BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) sesuai contoh yang ditetapkan serta menyerahkanBAP kepada Pemilik atau kuasanya;

4. Pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan penyelesaian Sepeda motorkepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan sesuaicontoh yang ditetapkan dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan.

5. Pejabat yang menerima permohonan memberikan tanda terima kepadapemohon.

6. Direktur Teknis Kepabeanan melakukan penelitian atas kelengkapanpermohonan yang bersangkutan:a. Dalam hal permohonan telah lengkap menerbitkan Keputusan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Izin Penyelesaian KewajibanPabean Atas sepeda motor dengan mencantumkan penetapan klasifikasi,pembebanan impor, dan nilai pabean serta besarnya bea masuk dan pajakdalam rangka impor yang wajib dilunasi;

b. Dalam hal permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak denganmenyampaikan alasan penolakan.

7. Staf Tata Usaha Direktorat Teknis Kepabeanan mengadministrasikan KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai dimaksud dan mendistribusikannya kepadapemohon dan Kepala KPBC yang ditunjuk.

8. Pemilik atau kuasanya:a. membuat PIB dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai dalam kolom 19 (Skep fasilitas);b. melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui Bank Devisa

Persepsi/Pos Persepsi dengan menerima Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak dalam rangka impor (SSPCP);

c. mengajukan PIB secara manual disertai SSPCP ke KPBC yang ditunjuk.9. KPBC yang ditunjuk:

a. melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran pengisian PIBbesertaSSPCP;

b. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIB, dengan tidak:1) menetapkan jalur pengeluaran barang;2) melakukan penetapan tarif dan nilai pabean;3) menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

c. menerbitkan Formulir A dan mendistribusikannya sesuai ketentuan yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,ttd.ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

15

Page 97: Warta Bea Cukai Edisi 392

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 392 JULI 2007

Lampiran V-bPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada SaatPemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

TATACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEANATAS KAPAL PESIAR / YACHT

1. Pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan pemeriksaan fisik barang kepadaKepala KPBC dimana lokasi barang berada;

2. Kepala KPBC dimana lokasi barang berada menunjuk pegawai untuk melakukanpemeriksaan fisik;

3. Pegawai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan fisik barang dan membuat BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) sesuai contoh yang ditetapkan serta menyerahkan BAPkepada Pemilik atau kuasanya;

4. Pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan penyelesaian Kapal Pesiar / Yachtkepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan sesuaicontoh yang ditetapkan dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan.

5. Pejabat yang menerima permohonan memberikan tanda terima kepada pemohon.6. Direktur Teknis Kepabeanan melakukan penelitian atas kelengkapan permohonan

yang bersangkutan:a. dalam hal permohonan telah lengkap, menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal

Bea dan Cukai tentang Pemberian Izin Penyelesaian Kewajiban Pabean AtasKapal Pesiar / Yacht dengan mencantumkan penetapan klasifikasi, pembebananimpor, dan nilai pabean serta besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka imporyang wajib dilunasi;

b. dalam hal permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dengan menyampaikanalasan penolakan.

7. Staf Tata Usaha Direktorat Teknis Kepabeanan mengadministrasikan KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai dimaksud dan mendistribusikannya kepada pemohondan Kepala KPBC yang ditunjuk.

8. Pemilik atau kuasanya:a. membuat PIB dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai dalam kolom 19 (Skep fasilitas);b. melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui Bank Devisa Persepsi/

Pos Persepsi dengan menerima SSPCP;c. mengajukan PIB secara manual disertai SSPCP ke KPBC yang ditunjuk.

9. KPBC yang ditunjuk:a. melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran pengisian PIB beserta

SSPCP;b. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIB, dengan tidak:

1) menetapkan jalur pengeluaran barang;2) melakukan penetapan tarif dan nilai pabean;3) menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

c. menerbitkan Formulir A dan mendistribusikan sesuai peruntukannya.10. Berdasarkan PIB beserta SSPCP, KPBC yang mengawasi lokasi Kapal Pesiar / Yacht:

a. melakukan pembukaan segel terhadap Kapal Pesiar / Yacht yang masih dalamkeadaan disegel.

b. mengembalikan jaminan apabila pemilik menyerahkan jaminan sebelum dilakukanpenyelesaian kewajiban pabean.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,ttd.ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

16