Warta Bea Cukai Edisi 396

of 97 /97
PROFIL TUTUNG BUDI KARYA DENGAN KEBERSAMAAN AKAN TIMBUL KOMUNIKASI YANG HARMONIS & SALING PERCAYA ANTARA BAWAHAN & ATASAN KITA INGIN AGAR MASYARAKAT BISA TRUST DAN CONFIDENCE PADA PEMERINTAH WAWANCARA PERMANA AGUNG NOPEMBER 2007 TAHUN XXXIX EDISI 396

Transcript of Warta Bea Cukai Edisi 396

Page 1: Warta Bea Cukai Edisi 396

MENUNGGU IMPLEMENTASIPROFILTUTUNG BUDI KARYADENGAN KEBERSAMAAN AKAN TIMBUL KOMUNIKASI YANGHARMONIS & SALING PERCAYA ANTARA BAWAHAN & ATASAN

KITA INGIN AGAR MASYARAKAT BISA TRUST DANCONFIDENCE PADA PEMERINTAH

WAWANCARAPERMANA AGUNG

NOPEMBER 2007TAHUN XXXIX EDISI 396

Page 2: Warta Bea Cukai Edisi 396

1WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

DARI REDAKSI

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

PELINDUNGDirektur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Drs. Anwar Suprijadi, MSc

PENASEHATDirektur Penerimaan & PeraturanKepabeanan dan Cukai:Drs. Hanafi UsmanDirektur Teknis KepabeananDrs. Teguh Indrayana, MADirektur Fasilitas KepabeananDrs. Kusdirman IskandarDirektur CukaiDrs. Frans RupangDirektur Penindakan & PenyidikanHeru Santoso, SHDirektur AuditDrs. Thomas Sugijata, Ak. MMDirektur Kepabeanan InternasionalDrs. M. Wahyu Purnomo, MScDirektur Informasi Kepabeanan & CukaiDr. Heri Kristiono, SH, MAKepala Pusat Pendidikan danPelatihan Bea dan CukaiDrs. Endang TataInspektur Bea dan CukaiEdy SetyoTenaga Pengkaji Bidang Pelayanan &Penerimaan KCDrs. Bambang PrasodjoTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan &Penegakan Hukum KCDrs. Erlangga Mantik, MATenaga Pengkaji Bidang PengembanganKapasitas & Kinerja Organisasi KCDrs. Joko Wiyono

KETUA DEWAN PENGARAHSekretaris Direktorat JenderalBea dan Cukai:Dr. Kamil Sjoeib, MA

WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Umum:Sonny Subagyo, S.Sos

DEWAN PENGARAHDrs. Nofrial, M.A., Drs. Patarai Pabottinggi,Dra. Cantyastuti Rahayu, Ariohadi, SH, MA.Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M.Hendi Budi Santosa,Ir. Azis Syamsu Arifin, Muhammad Zein, SH, MA.Maimun, Ir. Agus Hermawan, MA.

PEMIMPIN REDAKSILucky R. Tangkulung

REDAKTURAris Suryantini,Supriyadi Widjaya,Ifah Margaretta Siahaan,Zulfril Adha Putra

FOTOGRAFERAndy Tria Saputra

KORESPONDEN DAERAH` Hilman Simbolon (Medan), Abdul Rasyid (Medan)

Ian Hermawan (Pontianak)Donny Eriyanto (Makassar)

KOORDINATOR PRACETAKAsbial Nurdin

SEKRETARIS REDAKSIKitty Hutabarat

PIMPINAN USAHA/IKLANPiter Pasaribu

TATA USAHAMira Puspita Dewi S.Pt., M.S.M.,Untung Sugiarto

IKLANWirda Renata Pardede

SIRKULASIH. Hasyim, Amung Suryana

BAGIAN UMUMRony Wijaya

PERCETAKANPT. BDL Jakarta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHAKantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai,Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta TimurTelp. (021) 47865608, 47860504,4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353E-Mail : - [email protected]

- [email protected] GIRO a/n :

MIRA PUSPITA DEWIBANK BNI 1946 CABANG CIPINANGRAWAMANGUN, JAKARTA TIMURNomor Rekening : 131339374

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

64 Halamanda yang sedikit berbeda dengan majalah WBC edisi Novem-ber 2007. Kalau biasanya WBC muncul dengan isi 80halaman, maka di edisi November ini WBC hadir agakramping yaitu 64 halaman. Kenapa bisa begini ?

Seperti sudah diketahui, pertengahan Oktober lalu, pemerintahmenetapkan libur atau cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitridimulai hari Jumat 12 Oktober dan efektif kembali bekerja pada hariSenin 22 Oktober. Waktu libur yang cukup panjang ini ternyatamenimbulkan persoalan tersendiri buat Redaksi. Pasalnya, sekalipunjadwal deadline sudah kami majukan sangat awal, kondisinya ternyatatidak seperti yang diharapkan.

Artinya, Redaksi harus memilih apakah akan tetap muncul dengan80 halaman namun dengan konsekuensi jadwal terbit yang dipastikanterlambat, atau harus memangkas jumlah halaman namun bisa terbittepat pada waktunya, yaitu di kisaran akhir bulan tanggal 29-30Oktober, untuk kemudian siap diedarkan di awal bulan November.

Keputusan yang diambil, sekalipun berat hati adalah, memangkasjumlah halaman dengan maksud hadir tepat waktu. Kondisi ini membuatRedaksi terpaksa harus menunda beberapa artikel/berita yang telahselesai ditulis oleh redaktur WBC termasuk kiriman tulisan dari daerah,yang kemudian baru akan kami muat di WBC edisi Desember.

Ada alasan lain kenapa kami berusaha untuk tidak terlambat terbit.Beberapa bulan belakangan Redaksi menerima keluhan tentangmajalah WBC yang tiba sangat jauh dari tanggal terbit, khususnyaterjadi di daerah-daerah luar pulau Jawa. Kalau WBC terbit tanggal 30/31 akhir bulan atau paling lambat tanggal 1 awal bulan, maka majalahini baru bisa tiba di banyak tempat di luar pulau Jawa pada kisarantanggal 15 bahkan 20 setiap bulannya.

Perlu kami sampaikan kembali kepada para pembaca khususnya diluar pulau Jawa, bahwa pengiriman majalah WBC dilakukan denganmenggunakan jasa PT. POS. Ini dilakukan untuk menekan biayapengiriman yang jumlahnya tidak sedikit. Pengiriman melalui jasatitipan swasta baik lokal ataupun asing bisa saja dilakukan, tapi pastiakan berdampak pada harga jual majalah yang akan terkerek naik.

Untuk itu, apabila ada solusi yang bisa ditawarkan dalam halpengiriman majalah ke daerah-daerah di luar Jawa, Redaksi akanmenyambutnya dengan tangan terbuka. Kami sendiri merasa tidaknyaman dengan situasi yang ada, karena sebagai pelanggan tetap,Anda berhak mendapatkan yang terbaik, baik dari segi isi hinggamasalah delivery. Namun hingga saat ini, pilihan menggunakan jasapos adalah yang terbaik dengan mempertimbangkan berbagai kondisi.

Terimakasih kami sampaikan untuk kesetiaan Anda sebagaipembaca setia majalah WBC. Kritik dan saran tetap kami nantikanuntuk membuat majalah ini tampil lebih baik dari waktu ke waktu.

Lucky R. Tangkulung

A

1WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 3: Warta Bea Cukai Edisi 396

2 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Laporan Utama5-13

Wawancara14-17

Daerah ke Daerah19-31

Pengawasan38-45DJBC kembali berhasilmenegah barang-barang ilegal.Rubrik pengawasan kali ini akanmenurunkan keberhasilan DJBCdalam menegah masuknyabarang ilegal, diantaranya dariKPU Jakarta, KPPBC Soekarno-Hatta, Kanwil DJBC Jakarta,dan ulasan mengenai kondisipenyidik di DJBC saat ini.

Berbagai tanggapan akankinerja bea cukai hingga kiniterus disampaikan olehmasyarakat. Seperti halnyapendapat yang diutarakanoleh selebritis kita, OliviaZalianty dan GillbertMarciano, yang merekatuangkan dalam rubrik ApaKata Mereka kali ini.

64Apa Kata Mereka

Profil60-63Walaupu sejak kecil dirinyatinggal di lingkungan beacukai, namun dirinya tidaktertarik untuk masuk kejajaranbea cukai, bahkan dirinyabercita-cita ingin bekerja dikehutanan. Bagaimana dirinyabisa terpikat menjadi pegawaibea cukai? Simak perjalananhidup Tutung Budi Karya yangmerupakan tokoh profil kali ini.

Rubrik daerah ke daerahkali ini, akan menurunkanberita-berita dari daerah,diantaranya KPPBCTanjung Pinang, Ambon,Purwakarta, dansosialisasi Undang-Undang Cukai yangdilaksanakan oleh KanwilDJBC Sumatera Utara.

Dalam rangka pembenahanaparatur pemerintah, ditetapkanlahkedudukan, tugas pokok dan fungsiInspektorat Jenderal Departemen.Apa saja tugas dan fungsiinspektorat jenderal khususnya diDepartemen Keuangan, dan halapa saja yang diawasi olehlembaga ini? Ulasan lebih lanjutada di rubrik Laporan Utama.

Menurut Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan, PermanaAgung, agar seluruh jajaranDepartemen Keuangan dapatmelaksanakan peraturanperundang-undangan yang ada,Menteri Keuangan perluperpanjangan tangan, mata dantelinga. Apa makna pernyataannyaini? Penjelasannya dapat disimakpada rubrik Wawancara.

DAFTAR ISI

Page 4: Warta Bea Cukai Edisi 396

3WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

1 DARI REDAKSI3 SURAT

PEMBACA4 KARIKATUR18 INFO

PEGAWAIPegawai Pensiunper 1 Nopember2007

18 INFOPERATURAN

32 SEPUTARBEACUKAI

36 SIAPAMENGAPA- Heri Winarko- Cahyo Wibowo- Anwar Lubis

48 KOLOM- Kita Boleh Saja

Berencana, TapiHanya BossYang BolehMenentukan

- Customs Valua-tion : SekedarOtokritik (2)

49 OPINI- Bea Masuk,

Cukai dan PajakDalam RangkaImpor (PDRI),Suatu pajak AtasPajak ?

- PemeriksaanBarang

55 RUANGKESEHATANGusi SeringBengkak

56 RENUNGANROHANISilaturrahim

58 RUANGINTERAKSIPahlawan, SiapaPahlawan DiriKita ?

Surat PembacaKirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamatsurat, fax atau e-mail. Surat hendaknya dilengkapidengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

TENAGA HONORERSaya salah satu pegawai honorer mewakili teman-teman honorer yang bekerja di

lingkungan DJBC Jakarta, ingin menanyakan soal pengangkatan PNS bagi honorerdibawah lingkungan DJBC. Kami sudah lama bekerja sebagai honorer di lingkunganDJBC, kami merasa seperti permainan sepakbola di oper sana di oper sini tentang statuskepegawaian kami (tidak ada kejelasan). Sampai pada suatu ketika kami dimintai datayang katanya untuk pengangkatan menjadi PNS BC dan kami mendapat jawaban dariSekretariat Jenderal dengan Nomor Surat S-205/SJ/2006 tanggal 3 April 2006 tentangDaftar Nama Pegawai Honorer Departemen Keuangan Yang Memenuhi Syarat Pendataan(melalui website www.beacukai.go.id). Alhamdulilah, apakah kami akan tetap diangkatsebagai pegawai Bea dan Cukai, karena menurut informasi yang kami tahu pengangkatanpegawai honorer sampai dengan tahun 2009.

Terus terang kami kecewa sekali waktu ada pengangkatan pegawai tahun 2005, darinama-nama kami yang telah di data tidak ada satu pun yang masuk diangkat menjadipegawai. Setelah kami minta klarifikasi ke bagian kepegawaian ternyata honorer yang didaerah yang diangkat padahal dari mereka (honorer) ada yang baru saja menjadi honorer1 tahun bahkan 6 bulan padahal kami yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah adatindak lanjutnya. Memang saya pernah dengar selentingan kalau honorer di Jakartakhususnya untuk pengangkatan sering menjadi ajang penyalahgunaan jabatan “bapak-bapak” yang mempunyai jabatan sering memasukan nama honorer “gelap”.

Kami benar-benar kecewa yang sudah tidak dapat diungkapkan dengan kata-katakarena “pengabdian” kami, kerja keras kami selama ini tidak dihargai oleh DJBC, padahalkalau ditelaah kembali, secara tidak langsung kami telah membantu jalannya kerja(administrasi) Bea dan Cukai. Banyak di antara kami yang mengerjakan pekerjaan yangseharusnya dikerjakan oleh pegawai Bea dan Cukai. Terkadang kami yang “dikejar-kejar”untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut padahal sifatnya tugas kami hanya membantumemperlancar saja, bahkan terkadang kami lembur.

Kami minta maaf kalau surat kami ini kurang sopan tetapi inilah kenyataannya yangpada akhirnya harus kami ungkapkan kekecewaan kami saat ini karena banyak di antarakami yang akhirnya menganggur.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.S di KB

Tanggapan :

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara S, bersama ini kami sampaikan hal-halsebagai berikut :1. Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan nomor : S-205/

SJ/2006 tentang Daftar Tenaga Honorer Departemen Keuangan tanggal 3 April 2006dapat dijelaskan bahwa : Bagi yang namanya tercantum dalam Daftar Tenaga HonorerDepartemen Keuangan, tidak otomatis diangkat sebagai CPNS Departemen Keuangan.Proses pengangkatan akan dilaksanakan melalui prosedur sesuai peraturanperundangan yang berlaku apabila MENPAN telah menetapkan formasi untuk tenagahonorer di lingkungan Departemen Keuangan.

2. Bahwa Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor R-24/M.PAN/8/2006 tanggal 16 Agustus 2006, dan Kepala BKN dengan surat Nomor K- 26/30/V.72-9/99 tanggal 7 Mei 2007 telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan daftarnama tenaga honorer di lingkungan Departemen Keuangan yang diusulkan untukdiangkat sebagai CPNS untuk mengisi formasi tahun 2006.

3. Bahwa menanggapi hal tersebut dengan surat Nomor SR-112/MK.1/2007 tanggal Maret 2007yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan surat Nomor SR-313/MK.1/2007 tanggal 3 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal atasnama Menteri Keuangan telah memberitahukan bahwa untuk saat ini Departemen Keuanganbelum dapat mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS, mengingat Departemen Keuangansedang melaksanakan reformasi birokrasi dan penataan pegawai.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui.Kepala Bagian Kepegawaian

Azhar Rasyidi / NIP 060079946

Page 5: Warta Bea Cukai Edisi 396

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 20074 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

KARIKATUR

Page 6: Warta Bea Cukai Edisi 396

5WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

alam rangka pembenahan aparatur pemerintah pa-da awal berdirinya Orde Baru tahun 1966,berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet AmperaNomor 15/U/Kep/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966ditetapkan antara lain kedudukan, tugas pokok dan

fungsi Inspektorat Jenderal Departemen. PembentukanInstitusi Inspektorat Jenderal pada suatu Departemen padasaat itu dilakukan sesuai kebutuhan.

Dengan keluarnya Keputusan Presidium KabinetAmpera Nomor 38/U/Kep/9/1966 tanggal 21 September1966, dibentuk Inspektorat Jenderal pada delapandepartemen termasuk Departemen Keuangan. Masihdalam Kabinet Ampera, dengan ditetapkannya KeputusanMenteri Keuangan Nomor133/Men.Keu/1967 tanggal20 Juli 1967 (sambilmenunggu pengesahan dariPresidium Kabinet Ampera),dibentuk Badan Alat Pelak-sana Utama PengawasanDepartemen Keuangan yaituInspektorat Jenderal Depar-temen Keuangan.

Memasuki masa KabinetPembangunan dengan Ren-cana Pembangunan LimaTahun (Repelita), upaya pe-nyempurnaan aparatur pe-merintah baik tingkat pusatmaupun di tingkat daerahterus dilanjutkan.

Salah satu peristiwa pen-ting yang ikut mewarnaisejarah perkembangan Ins-pektorat Jenderal khususnyaInspektorat Jenderal Depar-temen Keuangan adalahdibentuknya Badan Penga-wasan Keuangan dan Pem-bangunan (BPKP) berdasar-kan Keputusan Presiden No-mor 31 tahun 1983. Perang-kat/aparat BPKP pada umum-nya berasal dari DirektoratJenderal Pengawasan Keua-ngan Negara (DJPKN) yangmerupakan salah satu unit/

aparat pengawasan fungsional pemerintah di bawah De-partemen Keuangan.

Dengan dileburnya DJPKN menjadi BPKP sebagai aparatpengawasan fungsional pemerintah di luar departemen,maka sebagaimana departemen lainnya DepartemenKeuangan hanya memiliki satu aparat pengawasanfungsional yaitu Inspektorat Jenderal. Mengingat beban tugassemakin berat, dirasakan perlu adanya peninjauan kembalisusunan organisasi Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan, dan berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNomor Kep-800/KMK.01/1985 tanggal 28 September 1985maka susunan organisasi Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan disempurnakan kembali menjadi sebagai berikut:

a. Sekretariat InspektoratJenderal;

b. Inspektur Kepegawaian;c. Inspektur Keuangan;d. Inspektur Perlengkapan;e. Inspektur Anggaran;f. Inspektur Pajak;g. Inspektur Bea dan Cukai;h. Inspektur Umum.

Selanjutnya, berdasarkanKeputusan Menteri KeuanganNomor 2/KMK.01/2001tanggal 3 Januari 2001tentang Organisasi dan TataKerja Departemen Keuangan,struktur organisasi Inspektoratkembali berubah secaramenyeluruh, yaitu menjadifungsi organisasi fungsional,dengan susunan sebagaiberikut:• Sekretariat Inspektorat

Jenderal;• Inspektorat Bidang I

sampai denganInspektorat Bidang VII.

Sejalan dengan adanyareorganisasi DepartemenKeuangan, berdasarkanKeputusan Menteri KeuanganNomor 302/KMK.01/2004tanggal 23 Juni 2004 tentang

LAPORAN UTAMA

InspektoratJenderal

Departemen KeuanganSesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengawasan internal bagi unsur-unsur atau eselon I yang berada dibawahDepartemen Keuangan, dilakukan oleh unit internal yang ada di Departemen Keuangan.

Unit ini dikenal dengan nama Inspektorat Jenderal.

D

GUIDING PRINCIPLESINSPECTORATE GENERAL

1. Always READ, Live in the the LEARNINGZONE, get out of the COMFORT ZONE

2. Set GOALS, hold your self ACCOUNT-ABLE

3. Be on time and prepared for meetings4. Do Not misuse confidental information5. Do Not WHINE6. LISTEN to people7. Give Back8. Do The Right Thing, develop your action

plan before you get into a CRISIS9. Do Not Just point out problems, proposed

SOLUTIONS10. Guard your INTEGRITY and TOGETHER-

NESS, UNITY like it is your most preciouspossession

11. Stay POSITIVE with PRIDE to be themember of the Inspectorate General

12. If you LIE to me, STEAL from thedepartement, STEAL from the customer, Iwill “FIRE” you

Page 7: Warta Bea Cukai Edisi 396

6 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Inspekto-rat Jenderal membentuk sebuah unit investigasi yang disebutsebagai Inspektorat Bidang Investigasi sebagai penggantiInspektorat Bidang VII. Sedangkan bidang tugas yangsemula dilaksanakan Inspektur Bidang VII dilaksanakan olehInspektur Bidang VI.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004,Inspektorat Jenderal terdiri dari:1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;2. Inspektorat Bidang I, dengan Obyek Pemeriksaan: DJP

(kecuali PBB) BPPK;3. Inspektorat Bidang II, dengan Obyek Pemeriksaan: DJP

(kecuali PBB) dan4. Inspektorat Bidang III, dengan Obyek Pemeriksaan: PBB

dan DJLK;5. Inspektorat Bidang IV, dengan Obyek Pemeriksaan: DJBC

dan Itjen; .6. Inspektorat Bidang V, dengan Obyek Pemeriksaan: Ditjen

Perbendaharaan, DJAPK dan Bapeksi;7. Inspektorat Bidang VI, dengan Obyek Pemeriksaan:

Ditjen Perbendaharaan, Sekjen dan DJPLN;8. Inspektorat Bidang Investigasi;

VISI DAN MISISesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

telah menyusun visi dan misi yang digunakan sebagaipedoman dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan.Visi Inspektorat Jenderal adalah menjadi pengawas internDepartemen Keuangan yang profesional dan bertarafinternasional atas pengelolaan keuangan dan kekayaannegara, yang hasil kerjanya diperlukan pimpinan untukpengambilan keputusan.

GEDUNG INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN. Spot checkjuga harus menjamah seluruh eselon I di Depkeu.

Untuk mencapai visi tersebut, Inspektorat Jenderal mem-punyai misi melakukan pengawasan untuk mengamankanpenerimaan, pengeluaran, kekayaan dan hutang negaradalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik(good governance) serta bebas dari praktik-praktik kolu-si, korupsi, dan nepotisme.

Tercatat dalam sejarah organisasi pemerintah, InspektoratJenderal Departemen Keuangan hadir pada tahun 1975dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor:405/MK/6/1975 tanggal 16 April 1975 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Setelahbeberapa kali diubah, maka menurut perubahan yang terakhiryaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 302/KMK.01/ 2004 tanggal 23 Juni 2004, Inspektorat Jenderal mempunyaitugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkunganDepartemen Keuangan terhadap pelaksanaan tugas semuaunsur Departemen Keuangan berdasarkan kebijakan yangditetapkan Menteri dan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jende-ral menyelenggarakan fungsi:l Perumusan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;l Pelaksanaan audit dan investigasi terhadap kebenaran

pelaksanaan tugas,pengaduan, penyimpangan, danpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur-unsur Departemen;

l Pelaksanaan analisis terhadap kebijakan, ketentuan,kinerja dan laporan, yang bersumber dari unsur-unsurDepartemen dan atau yang terkait dengan unsur-unsurDepartemen.

l Penyampaian hasil pengawasan, pemantauan, danpenilaian tindak lanjut hasil pengawasan.

l Pembinaan, pengembangan sistem dan prosedur, danteknis pelaksanaan pengawasan.

l Pelaksanaan koordinasi pengawasan;l Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan

kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas danfungsi Departemen;

l Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

MEKANISME PENGAWASAN YANG DILAKUKAN ITJENDitemui di ruang kerjanya, Permana Agung, Inspektur Jende-

ral Departemen Keuangan mengatakan, mekanisme pengawas-an yang dilakukan Itjen terbagi menjadi 4 (empat). Pertama,pengawasan yang sifatnya rutin atau audit kinerja. Pengawasanyang sifatnya rutin ini mengawasi performance kantor-kantor atauauditan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun demikian, lanjut Agung, pengawasan yang sifatnyarutin tersebut mempunyai kelemahan. “Karena objek yangdiperiksa sudah mengetahui bahwa itu pemeriksaan rutin bolehjadi mereka dalam tanda kutip “sudah mempersiapkan”, tapi tidakmasalah, karena itu kita harus berdayakan semua informasi.Mereka boleh saja sudah mempersiapkan terlebih dahulu, tapikalau kita dapat info dari pengaduan dan lainnya maka kita bisagunakan hal itu untuk menggali lebih dalam lagi,” jelasnya.

Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan yang tidak rutinatau yang dikenal dengan nama spot check. Sebelumnya spotcheck hanya berlaku untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC). Tetapi karena pengawasan terhadap pengelolaankeuangan negara tidak hanya dilakukan oleh Bea Cukai saja tapijuga oleh unsur lain, maka spot check juga harus menjamahseluruh eselon I di Depkeu.

Ketiga, audit tematik. Audit tematik merupakan pengawasanyang dilakukan berdasarkan tema atau current issue, yang bisadigali, didengar dan dirasakan dari media yang berkembang.“Jadi ada tema tertentu yang bisa kita jadikan dasar untuk mela-kukan audit,” tambah Permana.

Kemudian yang terakhir adalah pengawasan integrated.Permana mencontohkan, sebelumnya kalau berbicara misalnyamengenai penerimaan tentang cukai hasil tembakau maka yangdiperiksa oleh Inspektorat Bidang IV hanya DJBC saja. Padahal,penerimaan cukai juga menyangkut PPN yang dipungut oleh

LAPORAN UTAMAWBC/ATS

Page 8: Warta Bea Cukai Edisi 396

7WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

GEDUNG KEJAKSAAN. IBI bisa menyerahkan kasus pelanggaran tersebut padaaparat penegak hukum lain, termasuk KPK, Polisi, Kejaksaan dan sebagainya.

Ditjen Pajak dimana Ditjen Pajak diawasioleh Inspektorat Bidang I, II, dan III (tergan-tung regional kantornya-red). Kemudian,Ditjen Pajak juga harus menyetorkan pene-rimaan dari PPN tersebut ke Kas Negarayang juga merupkan unit eselon I Depkeuyang diperiksa oleh Inspektorat Bidang Vdan VI.

“Jadi sebelumnya, untuk satu temayang boleh jadi saling erat hubungannya,pengawasannya agak terpisah. Sehinggapada saat proses audit, agak sulit menjadi-kan satu, bisa saja timingnya beda atauformatnya beda dan sebagainya. Untuk itusekarang dicari jalan keluarnya. Kalautemanya satu, kita lakukan integrated. Jadiada satu tim yang terdiri dari unit-unitbidang yang terkait yang ada di Itjen lang-sung memeriksa ke Bea Cukai, DitjenPajak, Kantor Kas Negara dalam rangkasatu siklus tadi,” ujarnya.

Jika dijumpai adanya pelanggaranatas aturan perundangan dan atau kebi-jakan Menteri Keuangan (Menkeu) yangberdampak merugikan keuangan nega-ra, dimana ada bukti awal yang kuatadanya indikasi tindak pidana, makahasil temuan dari auditor atau pemeriksatadi, diangkat dan diserahkan padaInspektorat Bidang Investigasi atau IBI.

Sehingga, masalah yang berkaitan dengan penyeleweng-an, penyalahgunaan wewenang apalagi sampai merugikankeuangan negara, harus dilakukan investigasi. Dalam hal iniIBI bisa menyerahkan kasus pelanggaran tersebut padaaparat penegak hukum lain, termasuk KPK, Polisi, Kejaksaandan sebagainya.

Secara berkala IBI juga membuat laporan hasil investigasinyakepada Menteri Keuangan. Bahkan dikatakan Permana, Menkeusangat tertarik dengan hasil temuan yang diperolah Itjen sehinggakerap diminta untuk mempresentasikan hasil temuan tersebutkeseluruh eselon I di Depkeu. Tujuannya agar mereka (eselon I diDepkeu-red) menyadari masih adanya unsur-unsur mereka yangmelakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenangsehingga bisa segera diambil langkah-langkah perbaikan.

Lantas, siapa yang mengotrol IBI? Agung menjawab, pihak-nya menunjuk salah satu bidang yang ada di Itjen untuk melaku-kan kontrol terhadap IBI. “Jadi kita saling kontrol dan itu sudahbaku disini. Ada komisi-komisi yang selalu melakukan evalusi ba-

gaimana proses pengawasan ini diawali dengan perencanaan,implementasi, hingga sistem pelaporannya. Dan setahun 2 kali,tiap akhir semester, Itjen membuat laporan ke Menkeu mengenaiperformancenya,” jelas Agung.

Dengan demikian, tugas Itjen tidak hanya sebagai instrumenyang akan mengenakan sanksi pada setiap pelanggaran, tapibisa dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya penyelewengan.“Jadi, semua eselon I di Depkeu, baik Pajak, Bea Cukai,Anggaran dan lainnya mestinya sadar bahwa saya tidak mungkinbisa mengontrol anak buah saya, apakah mereka melaksanakantugas dengan benar atau tidak, iya kan?” tanya Agung.

Ia melanjutkan, seharusnya unsur-unsur eselon I yang ada diDepkeu mengatakan bahwa mereka membutuhkan Itjen agardapat memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas sesuaidengan ketentuan. Jika tidak, akibatnya akan terjadipenyalahgunaan wewenang, target tidak tercapai, penerimaandrop, penyelewengan, pungutan liar dan sebagainya

“Yang perlu saya sampaikan, Itjen sama sekali tidak punyakeinginan awal untuk mencari korban… tidak seperti itu. Kita lebihkepada melakukan peran prevention atau pencegahan, jangansampai anda melakukan penyalahgunaan dan kalau sampai ituterjadi yang rugi tidak hanya diri anda dan institusi anda tapi jugaDepkeu. Itu yang kita lakukan daripada melakukan enforcement,”tandasnya.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada masalah di Batammengenai pembongkaran kasus rokok merek Marlboro. “Percayaatau tidak itu juga hasil dari Itjen. Jadi, berdasarkan pengaduan,pengamatan, kita melakukan spot check, ternyata teman-temandi lapangan, baru saja melakukan pemeriksaan fisik ataskontainer-kontainer yang datang. Saat Itjen masuk danmemeriksa ulang kontainer tersebut, hasilnya didapat rokokMarlboro sebanyak 10.000 slop yang disembunyikan didalamkemasan alat pengeras suara,” kata Permana.

Berdasarkan temuan tersebut, ia kembali ingin mene-gaskan bahwa pihaknya hanya ingin menunjukkan bahwaItjen berkeinginan untuk mengawal objek yang diperiksa.Pihaknya hanya ingin menyadarkan objek pemeriksa bahwaItjen merupakan mitra yang sama-sama mengamankankeuangan negara, bahkan untuk menjaga integritas objekyang diperiksa. Untuk itu ia berharap agar unsur-unsur yangberada di bawah Departemen Keuangan harusmelaksanakan sesuai aturan dan harapan Menkeu.

MEDIA MASSA. Audit tematik merupakan pengawasan yang dilakukan berdasarkan tema ataucurrent issue, yang bisa digali, didengar dan dirasakan dari media yang berkembang.

DOK. WBC

DOK. WBC

ifa

Page 9: Warta Bea Cukai Edisi 396

8 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

erdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:131/KMK.01/2006, Inspektorat Jenderal Departe-men Keuangan terdiri dari 8 (delapan) InspektoratBidang dan Sekretariat. Salah satu dari delapan unitInspektorat Bidang tersebut adalah Inspektorat

Bidang IV, yang melaksanakan tugas pengawasan pelaksana-an tugas unsur Departemen Keuangan bidang pabean dancukai serta pengawasan untuk tujuan tertentu.

Inspektorat Bidang IV juga menyelenggarakan fungsisebagai berikut :(a) Penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan dan pengawas-

an, review dan audit pada pelaksanaan tugas unsur Departe-men Keuangan yang terkait dengan bidang tugas inspektoratserta kordinasi dan sosialisasi aspek pengawasan,

(b) Menyelenggarakan pelaksanaan audit terhadap kebenaran,eksistensi dan atau efektifitas pelaksanaan tugas, juga ataspengaduan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenangyang dilakukan oleh unsur departemen.

(c) Melakukan pelaksanaan analisis terhadap peraturanketentuan yang ada dan yang diusulkan,

(d) Melakukan pelaksanaan analisis terhadap kinerja dan laporanyang bersumber atau berkaitan dengan pelaksanaan tugasunsur departemen serta memberikan rekomendasi.

(e) Menyampaikan informasi hasil pengawasan dan tindaklanjut mengenai penyimpangan dan penyalahgunaanwewenang yang ditemukan serta rekomendasi yang telahdilakukan untuk mengatasinya,

(f) Pelaksanaan peran compliance office untuk good government

LAPORAN UTAMA

Tidak Mungkin

PeriksaSeluruh KPPBC yang Ada Di Indonesia

Ada atau tidak ada temuan, laporan harus disampaikan kepadaInspektur Jenderal, Departemen Keuangan (Itjen Depkeu), dan kepada objek yang

diperiksa (dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

B

PEMERIKSAAN FISIK BARANG. Demi terlaksananya pemeriksaan fisik barangyang akan dilakukan oleh Tim Itjen, seperti barang yang hendak diperiksa olehItjen, seyogyanya tidak dikeluarkan tanpa koordinasi dengan Tim.

dan risk management serta mendorong penerapan sistempengendalian intern unsur departemen yang terkait denganbidang atau tugas Inspektorat Bidang IV,

(g) Pencegahan dan pendeteksian penyimpangan danpenyalahgunaan wewenang pada semua pelaksanaan tugasunsur-unsur departemen yang terkait dengan bidang tugasBidang IV,

(h) Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasankejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas danfungsi departemen,

(i) Menyelenggarakan unsur ketatausahaan dankerumahtanggaaan Inspektorat Bidang IV.

Ditemui di kantornya, Edy Setyo, Inspektur Bidang IV, ItjenDepkeu mengatakan pada WBC bahwa objek pemeriksaan unitBidang IV adalah salah satu unsur Departemen Keuangan(eselon I) DJBC, mulai dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, KPUdan KPPBC.

Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh unit Bidang IVmencakup pertama, pemeriksaan reguler atau compliance audit(pemeriksaan menyeluruh terhadap objek pemeriksaan). Dalamhal ini dilakukan pada unit yang relatif beban kegiatannya rendahmisalnya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai (KPPBC).

Sedangkan untuk unit atau kantor yang mempunyai bebankegiatan yang relatif tinggi, seperti unit pada Kantor Pusat, KantorWilayah ataupun KPU (Kantor Pelayanan Utama) dan KPPBC,pemeriksaan yang dilakukan berupa audit tematik (dengan tematertentu) seperti pemeriksaan yang dilakukan pada unit audit diKantor Pusat dan Kantor Wilayah.

Disamping itu, dilakukan pula pemeriksaan untuk tujuan ter-tentu atau audit khusus yang ditugaskan dari Inspektur JenderalDepkeu untuk melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu.Misalnya, jika ada informasi tentang terjadinya kongesti, dalamhal ini Itjen melakukan penugasan pencarian fakta. Selain itu, jikaada pengaduan adanya penyimpangan, penyalahgunaan tugasmaka dilakukan audit berdasarkan tujuan tertentu tadi.

Dalam pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu terse-but, karena Itjen memiliki unit Inspektorat Bidang Investigasi (IBI),maka ada batasan dimana hasil pemeriksaan yang dilakukanInspektorat Bidang IV dilimpahkan kepada IBI. Namun demikian,Inspektur Jenderal yang memutuskan apakah pemeriksaan awalbisa dilakukan oleh unit Bidang IV atau langsung pemeriksaandiserahkan atau dilakukan oleh IBI.

Kemudian, ada pemeriksaan mendadak atau spot check.Pemeriksaan mendadak ditujukan untuk menilai kinerjapetugas DJBC dalam kaitan dengan pelaksanaanpemeriksaan pabean dan prosedur pengeluaran barang,serta mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangandalam importasi. Hasil pemeriksaan tersebut akan dilaporkanke KPPBC itu sendiri, Kanwil, KPU dan Kantor Pusat.

WBC/ATS

Page 10: Warta Bea Cukai Edisi 396

9WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

MEKANISME PEMERIKSAANBerbicara mengenai mekanisme pemeriksaan yang dilakukan

unit bidang IV, terlebih dahulu dibuat program audit dan atauproposal untuk pemeriksaan reguler maupun tematik. “Setelahitu, dilakukan evaluasi oleh pimpinan, apakah disetujui atau tidakatau perlu disempurnakan. Apabila disetujui pimpinan, barudilaksanakan audit atau pemeriksaan. Atas pelaksanaan tugas,dibuatkan laporan hasil pelaksanaan audit atau hasilpemeriksaan yang ditujukan kepada objek pemeriksaan dengantembusan pimpinan unit terkait,” jelas Edy.

Dalam pemeriksaan tersebut didapat temuan atau tidak,pelaporan yang dibuat merupakan bagian daripertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada objekpemeriksaan (pimpinan unit yang bersangkutan). Oleh sebab itu,sebelum dilakukan pelaporan, terlebih dahulu dilakukan closingconference antara tim pemeriksa Itjen dengan auditan yangmenjadi objek pemeriksaan dengan maksud untuk mendapatkantanggapan atas temuan tim audit Itjen.

Dalam hal pemeriksaan tertentu seperti pemeriksaan atasadanya pengaduan, pelaporan disampaikan kepada pimpinandari unit atau objek pemeriksaan. Edy mencontohkan adanyapengaduan dugaan penyalahgunaan barang bukti atas suatuperkara yang ditangani oleh aparat bea cukai. Pengaduantersebut menjadi kajian untuk diteliti lebih jauh kebenarannya,termasuk si pelapor itu sendiri (dengan cara melakukanwawancara untuk mengetahui kebenaran identitas si pelapor,relevansi pengaduan yang disampaikan, serta kemungkinanadanya kepentingan pengaduan tersebut).

Lantas bagaimana jika pelapor tidak beranimenampakkan wajahnya? Edy menjawab, seandainya hal ituterjadi maka terhadap materi pengaduan akan dilakukanpenelitian dan pendalaman. Jika materi pengaduan tersebutcukup mendasar maka dilakukan pemeriksaan, dalam hal initermasuk pemeriksaan tujuan tertentu.

Edy melanjutkan, apabila diduga kuat ada penyimpangan danatau penyalahgunaan wewenang, maka unit Bidang IV akanmengkoordinasikan dengan unit Inspektorat Bidang Investigasi(IBI) untuk ditindaklanjuti. Ia juga menegaskan bahwa pegawai diItjen Depkeu bukanlah PPNS (penyidik pegawai negeri sipil)melainkan unsur pengawas internal dalam jajaran Depkeu.

Lalu, apa perbedaan pemeriksaan yang dilakukan unit BidangIV dahulu dan sekarang? Edy menjelaskan bahwa sebenarnyatidak ada perbedaan dalam hal pemeriksaan. Sebab, dari duluhingga saat ini, pemeriksaan secara menyeluruh atau compliancemasih dilakukan. Hanya saja, perbedaannya terdapat padaperkembangan dan situasi yang saat ini berbeda dengan dahulu.Misalnya, untuk unit yang memiliki beban kerja tinggi seperti unitpada Kantor Pusat, tidak mungkin dilakukan pemeriksaan secaramenyeluruh dengan waktu dan tenaga yang ada. Untuk itu,dilakukan pemeriksaan atau audit tematik.

Namun demikian Edy mengaku, pemeriksaan secaramenyeluruh dalam jangka waktu satu tahun untuk semua KPPBCyang ada di Indonesia tidak mungkin dilakukan mengingat tenagapemeriksa yang terbatas. Oleh sebab itu, pemeriksaan secaramenyeluruh dilakukan berdasarkan risk management. Pasalnya,tidak semua KPPBC mempunyai resiko yang sama, ada KPPBCdi pelosok daerah yang mungkin tingkat resikonya lebih tinggidaripada KPPBC yang berada di kota besar. Sehingga, penilaianresiko tersebut digunakan untuk menentukan kantor mana yangmendapat skala prioritas untuk dilakukan pemeriksaan.

PROGRAM KERJA BIDANG IVSaat ini, Itjen Depkeu telah melewati semester I dan mengin-

jak triwulan ke IV atau semester II. Oleh sebab itu, program yangmasih tersisa yang harus dilaksanakan Inspektorat Bidang IV an-tara lain adalah pemeriksaan audit compliance yang disesuaikandengan tugas-tugas audit lainnya. Contohnya, pemeriksaan ataslayanan unggulan pada KPU dan pemeriksaan yang terkait denganimpor sementara pada Kantor Pusat, Kanwil, KPPBC terkait.

Program lain yang masih tersisa adalah melaksanakan tugasyang diberikan oleh Inspektur Jenderal, seperti melakukan peme-riksaan mendadak. Edy mencontohkan, dalam rangka pemerik-

saan mendadak yang dilakukan Itjen diperoleh data bahwa dalamproses penerbitan NHI untuk keperluan pemeriksaan mendadakmasih terdapat hal-hal yang sebenarnya perlu dilakukan.

“Demi terlaksananya pemeriksaan fisik barang yang akandilakukan oleh Tim Itjen, seperti barang yang hendak diperiksaoleh Itjen, seyogyanya tidak dikeluarkan tanpa koordinasi denganTim, tapi ternyata barang tersebut tetap dikeluarkan sebelumdilakukan pemeriksaan mendadak. Hal tersebut merupakan hasilyang tidak terukur yang perlu mendapat perhatian pimpinan unitDJBC,” kata Edy.

Sehingga, pemeriksaan dilakukan diluar atau ditempat impor-tir. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama terus menerusantara Itjen dan petugas bea cukai, terutama di lapangan.

Sementara itu, program kerja Inspektorat Bidang IV untuktahun 2008, Edy menjelaskan beberapa hal yang berkaitan de-ngan DJBC. Pertama, mengenai kebijakan-kebijakan yang ber-kaitan erat dengan program-program unggulan yang dicanang-kan DJBC. Kedua, pelaksanaan tugas dari unit penunjang sepertiPangkalan Sarana Operasi. Pasalnya, unit penunjang tersebutberperan penting dalam proses pelaksanaan tugas DJBC.

KOORDINASI DENGAN EKSTERNALDalam menjalankan tugas dan fungsinya, unit Bidang IV

berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal. Untukinternal, koordinasi dilakukan dengan unsur-unsur yang adadi Depkeu seperti DJBC, Sekretariat Itjen dan Biro HukumDepkeu. “Berkaitan dengan Biro Hukum DepartemenKeuangan, sudah beberapa kali Biro Hukum memintamasukan atau tanggapan pada kami atas draft yangdisampaikan oleh DJBC pada Sekretaris Depkeu,” jelas Edy.

Dengan demikian, sejak awal unit Bidang IV dapatmengetahui peraturan-peraturan atau produk perundang-undangan yang akan dikeluarkan oleh DJBC. Misalnya, terkaitdengan rancangan Peraturan Pemerintah tentang PengawasanPengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean danrancangan Peraturan Menkeu tentang Audit Kepabeanan.

Sedangkan koordinasi dengan pihak eksternal, Edymencontohkan dalam hal pemeriksaan mendadak, Itjen dapatmelakukan koordinasi dengan pihak Tempat PenimbunanSementara (TPS), pihak angkutan barang, pengurus barang danpihak luar lainnya yang terkait dengan pemeriksaan mendadak.

Di akhir wawancara Edy berharap kedepannya unit Bidang IVyang merupakan salah satu unsur Itjen Depkeu, dapat memenuhiharapan pimpinan. Disamping sebagai pengawas internal dariunsur yang ada di Depkeu, unit Bidang IV juga diharapkan dapatmenyelenggarakan fungsi compliance office untuk good govern-ment dan risk management.

TIDAK SAMA. Tidak semua KPPBC mempunyai tingkat resiko yang sama.

WBC/ATS

ifa

Page 11: Warta Bea Cukai Edisi 396

10 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

enanganan masalah yang ada di Direktorat JenderalBea dan Cukai (DJBC) juga bisa dilakukan ataspengaduan dari masyarakat. Demikian penjelasanEdy Setyo, Inspektur Bidang IV, Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan (Itjen Depkeu).

Ia menjelaskan, pada dasarnya pemeriksaan atau prog-ram kerja yang dilakukan oleh unit Bidang IV pada tahun2007, sudah disusun sejak tahun 2006 yang dalam perjalan-annya, terjadi beberapa penyesuaian dengan situasi dankondisi yang ada. Contohnya, program kerja Itjen untuk tahun2007 tidak mencantumkan pengawasan terhadap KPUkarena pada saat program kerja itu disusun (2006-red), KPUbelum ada. Ternyata dalam perjalanannya, tahun 2007 KPUdiresmikan.

“Sehingga, ada program kerja yang seharusnya kamilakukan pada tahun 2007 tidak kami lakukan, dan kamimelihat bahwa KPU menjadi prioritas atau unggulan DJBCsehingga dalam mengawal KPU, kami perlu pertimbangkanuntuk pemeriksaan pada KPU dengan mempertimbangkansituasi dan kondisi yang ada,” urai Edy.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah memper-siapkan pembuatan suatu data base mengenai petakerawanan yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC) dan pihak luar yang berkaitan dengan DJBC. Edymengaku, meskipun pihaknya tidak langsung berhubungandengan pihak luar tersebut, tetapi karena masih adahubungannya dengan DJBC maka hal itu bisa menjadi bahanpertimbangan.

Ia mencontohkan peta kerawanan yang ada di DJBC salahsatunya berada di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai(KPU) Tanjung Priok. Sejak KPU diresmikan hingga saat ini, ItjenDepkeu terus mengikuti perkembangan pelak-sanaan KPU tersebut. Namun demikian Edymengaku bahwa pihaknya belum melakukanpemeriksaan ke KPU. Hal itu disebabkan be-lum adanya timing yang tepat untuk melaku-kan pemeriksaan.

Selama ini unit Bidang IV memperolehmasukan mengenai KPU dari beberapa sum-ber, seperti dari internal DJBC, masyarakatdunia usaha dan media massa. Masukan-ma-sukan tersebut dikelola, yang kemudiandilakukan pencarian fakta di lapangan atauinformasi terkait mengenai KPU, seperti dariTPS, importir, eksportir, PPJK dan DJBC itusendiri.

Sebagai contoh, dengan adanya perganti-an hampir seluruh pegawai KPU dengan pe-gawai yang baru, yang dipilih melalui seleksi,hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan,apakah pergantian tersebut berdampaknegatif atau positif dalam rangka melakukanpelayanan dan pengawasan?

Ada beberapa hal yang perlu mendapatperhatian dari KPU Tanjung Priok seperti, pe-nanganan barang yang tidak dikuasai, barang

dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, sesudahadanya KPU.

Demikian pula masalah SPKPBM, juga perlu mendapatperhatian. Hal itu terkait dengan pengelolaan SPKPBM yangsebelumnya dilakukan oleh KPPBC Priok I, II, III dan kinidilakukan oleh KPU.

Selain concern dengan KPU, unit Bidang IV juga menyo-roti peraturan atau ketentuan petunjuk pelaksanaan tentangpenetapan nilai pabean. Berdasarkan hasil pengamatan yangdilakukan dalam rangka mengawal KPU, ada beberapa halyang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalahimplementasi nilai pabean di lapangan. Apakah telah sesuaidengan peraturan perundangan yang ada.

MENINGKATNYA PENGAWASAN DI KPPBCDari hasil pemeriksaan mendadak yang dilakukan Itjen,

berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan fisik barang yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang (PFPB),juga diperoleh data bahwa volume impor kegiatan pada KPPBCyang secara geografis relatif dekat dengan KPU (seperti Merak,Bandung-Gede Bage), relatif meningkat sejak 1-2 bulan sebelumKPU diresmikan.

“Peningkatan ini merupakan suatu indikator risiko yang perludiantisipasi dengan peningkatan pengawasan terhadap kantor-kantor tersebut,” imbuh Edy.

Untuk itu Edy berharap agar dengan diresmikannya KPU, as-pek pelayanan khususnya kelancaran arus barang menjadi sesu-atu yang sangat vital untuk diperhatikan. Hal tersebut dikarenakankelancaran arus barang, baik impor maupun ekspor merupakansalah satu tolak ukur keberhasilan KPU tanpa mengurangi aspekpengawasan. Dengan demikian, KPU bisa berjalan sesuai

dengan yang diharapkan oleh DJBC.Tidak hanya KPU, saat ini DJBC sedang

giat-giatnya merampungkan rencana ujicobaNational Single Window (NSW) di TanjungPriok, akhir 2007. Edy menguraikan bahwadalam pengamatannya, harus diperjelasdimana percepatan waktu pelayanan itu terjadidengan adanya NSW, apakah saat imporclearance atau customs clearance.

Kedepannya, Edy berharap agar apa yangsudah dicapai DJBC perlu ditingkatkandengan memperhatikan situasi dam kondisi dilapangan yang terus bergerak dinamis. Olehsebab itu DJBC harus bisa mengantisipasi ke-mungkinan hambatan yang bisa terjadi dalampelaksanaan tugasnya.

Selain itu juga kedepannya agar terciptapersamaan persepsi diantara personil beacukai, seperti persamaan persepsi dalam halpenetapan nilai pabean, begitu pula koordinasiantara unit yang satu dengan yang lainnya da-lam menangani suatu masalah yang berkaitan.

“Saya rasa kepastian pelayanan danpengawasan merupakan sesuatu yang menja-di harapan bagi dunia usaha. Misalnya dalam

LAPORAN UTAMA

DJBC Sebagai Unit

yang DiperiksaUntuk mengetahui masalah yang ada di unit yang akan diperiksa (DJBC),

salah satu cara yang dilakukan Itjen Depkeu adalah dengan menggali informasi yangdapat menjadi prioritas penentuan atau rencana pemeriksaan.

EDY SETYO. Kepastian pelayanan danpengawasan merupakan sesuatu yangmenjadi harapan bagi dunia usaha.

P

WBC/ATS

Page 12: Warta Bea Cukai Edisi 396

11WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

menangani suatu permasalahan, seyogyanya ditangani denganbenar hingga tuntas, jangan sampai ada kesan bahwa penangan-an permasalahan itu terkatung-katung atau tidak ada kejelasan,”kata Edy yang juga berharap agar DJBC bisa lebih bekerjasamadengan unit-unit internal di Depkeu maupun eksternal (seperti de-ngan aparat penegak hukum lainnya).

WAJIB MEMBANTUSaat ditemui di ruang kerjanya, Kamil Sjoeib, Sekretaris

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan, tugas pokokdan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (ItjenDepkeu) adalah sebagai pengawas. Jadi, kalau Itjen Depkeumendatangi semua objek pemeriksaannya, hal itu merupakanbagian dari tugas.

“Kita wajib membantu karena menurut saya inti dari pemerik-saan itu adalah bisa meluruskan apa yang tidak benar dan harusada penindakan kalau memang ada pelanggaran,” tambahnya.

Menurut Kamil, efektif atau tidaknya tugas Itjen Depkeutergantung pada individu atau orang yang melakukan peme-riksaan itu sendiri. Ia, yang pernah menjabat sebagaiInspektur Bidang Bea dan Cukai di Itjen Depkeu sekitar tahun1993-1994, menjelaskan bahwa untuk melakukan pemeriksa-an sebaiknya si pemeriksa harus memiliki pengetahuan dangambaran yang cukup untuk melakukan pemeriksaan. Iamencontohkan, seseorang yang ingin melakukanpemeriksaan keuangan berarti orang tersebut minimal harusmengetahui cara pengelolaan keuangan, konsep darikeuangan itu sendiri, apa yang diinginkan dan sebagainya.

Kamil sendiri tidak mengetahui bagaimana mekanisme yangdilakukan Itjen Depkeu dalam melakukan pemeriksaan padaDJBC. “Mungkin ada penekanan-penekanan tertentu yang dilaku-kan. Yang jelas mereka datang dengan surat tugas beberapa harisebelum pemeriksaan. Setelah itu nanti ada laporan yang harusmereka buat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, pemeriksaan yang dilakukan Itjen terha-dap DJBC merupakan hal biasa yang rutin dilakukan tiap tahun.Tak hanya itu, pada dasarnya DJBC juga kerap diperiksa olehpemeriksa fungsional, entah itu dari Itjen Depkeu, BPKP (BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Peme-riksa Keuangan) dan sebagainya.

Sejauh ini, lanjut Kamil, tidak ada keluhan atas pemeriksaanyang dilakukan Itjen pada DJBC karena hal itu merupakan peme-riksaan rutin dengan berganti-ganti objek pemeriksaan. Namundemikian, ia menghimbau harus ada koordinasi antar instansipemeriksa agar tidak terjadi bentrok jika melakukan pemeriksaandi suatu objek yang sama dalam waktu yang bersamaan.

“Tapi begini, dulu waktu saya masih bertugas di Itjen, ada ke-sepakatan konsensiantara BPKP dan Itjen,supaya mengatur waktuagar tidak bertabrakandalam melakukaknpemeriksaan. Tapi sayatidak tahu kalau sekarangbagaimana. Sedangkanuntuk BPK, yang merupa-kan lembaga di luareksekutif, yang merupakanlembaga tinggi negarayang notabene mengatursendiri, itu saya tidak tahubagaimana pemeriksaan-nya, tapi saya kira tidaksesering BPKP atau Itjendalam melakukanpemeriksaan,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, sete-lah unit Bidang IV Itjenmelakukan pemeriksaanpada DJBC maka pihakyang diperiksa dimintaitanggapannya terhadap

DOK. WBC

hasil temuan yang ada. “Bisa saja ada perbedaan pendapat da-lam menanggapi temuan Itjen tersebut, tetapi hal itu selalu adatitik temunya, karena acuannya kan selalu sama. Kalau bisameyakinkan si pemeriksa alasan kita menolak atau tidak setujuterhadap temuannya, selesai sudah,” katanya.

Tetapi jika Itjen merasa tidak puas atas tanggapan atau alasandari objek yang diperiksa, maka Itjen akan meminta tanggapanatau tindakan lebih lanjut. Hal tersebut menurut Kamilmerupakan hak dan tugas dari Itjen sebagai pihak yang menilai.Namun, apabila DJBC menerima hasil temuan tersebut makaDJBC harus menindaklanjuti hasil temuan tersebut untukkemudian hasil tindaklanjut itu dilaporkan kembali pada Itjen.

Saat ditanya apakah Itjen sudah melakukan pemeriksaandi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kamil menjawab, Itjentidak melakukan pemeriksaan seperti pada umumnya. Saatini Itjen lebih banyak melakukan pemantauan dan mengikutiperkembangan KPU.

Kedepannya Kamil menyarankan agar institusi pemeriksa,dalam hal ini Itjen Depkeu, minimal harus mempunyaipengetahuan yang sama dengan objek yang diperiksa. Ia kembalimencontohkan, apabila Itjen memeriksa masalah-masalah yangbersifat teknis di Bea dan Cukai artinya Itjen juga harus memilikipengetahuan dan pemahaman yang sama antara si pemeriksadan objek yang diperiksa. Bukan hanya memahami teori tapi jugapelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, bisa diketahuiapakah objek yang diperiksa sudah memenuhi ketentuan/aturanyang ada atau tidak.

KAMIL SJOEIB. Bisa saja ada perbedaan pen-dapat dalam menanggapi temuan Itjen ter-sebut, tetapi hal itu selalu ada titik temunya.

KPU BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK. Saat ini Itjen lebih banyakmelakukan pemantauan dan mengikuti perkembangan KPU.

WBC/ATS

ifa

Page 13: Warta Bea Cukai Edisi 396

12 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

atar belakang pembentukan Inspektorat BidangInvestigasi pada awalnya bersamaan denganreformasi pada Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukaitahun 2003. Pada saat itu, Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan (Itjen Depkeu) juga

mengalami reformasi dengan melaksanakan dua tugas.Pertama, Inspektorat Bidang IV (yang menangani Bea danCukai) diberikan kewenangan untuk melakukan spot check.

Kedua, Inspektorat Bidang VII direformasi menjadiInspektorat Bidang Investigasi karena mempunyai tugasuntuk mengawal reformasi di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea danCukai, berkenaan dengan komitmen pemerintah mengenaigood governance dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN). Berdasarkan SK Menkeu 302/KMK.01/2004 IBIdibentuk. Demikian penjelasan Hadi Rudjito, InspekturBidang Investigasi, Departemen Keuangan, saat ditemuiWBC di kantornya.

Sesuai PMK No. 131/PMK.01/2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Keuangan Pasal 1444, IBImempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusankebijakan kegiatan pengawasan, melaksanakan kegiataninvestigasi berdasarkan kebijakan dan aturan hukum yangberlaku, atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaanwewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsurdepartemen, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Untuk mendukung tugas tersebut, IBI memiliki fungsisebagai:(a) Penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan dan

pengawasan review dan investigasi pada pelaksanaantugas unsur departemen, serta koordinasi dan sosialisasiaspek pengawasan.

(b) Pelaksanaan investigasi terhadap kebenaran, efisiensi,dan/atau efektifitas pelaksanaan tugas, pengaduan,penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yangdilakukan oleh unsur departemen.

(c) Pelaksanaan analisis pengaduan, penyimpangan danpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan unsurdepartemen, serta menindaklanjuti hasil audit InspektoratBidang yang diterima Inspektorat Bidang Investigasi.

(d) Pelaksanaan peran compliance office untuk goodgovernance dan risk management serta mendorongpenerapan sistem pengendalian intern unsur departemen.

(e) Penyampaian kegiatan intelijen dalam rangka kegiatanaudit investigasi.

(f) Pemberian keterangan ahli dipersidangan.(g) Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan

kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas danfungsi departemen.

(h) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dankerumahtanggaan Inspektorat.

Semua eselon I yang berada di bawah DepartemenKeuangan (Depkeu) merupakan objek pemeriksaan IBI. “Saatini tim saya sedang memeriksa beberapa eselon I yang adadi Departemen Keuangan, diantaranya Bea dan Cukai, Pajak,

Perbendaharaan dan Biro Umum Sekjen, serta satu kasuslama yang berhubungan dengan penerimaan suap dariKomisi Pemilihan Umum,” terang Hadi.

Ia menambahkan, sumber IBI dalam melakukan investiga-si terhadap penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewe-nang pegawai Departemen Keuangan (dalam melaksanakantugas dan fungsinya-red), diperoleh dari berbagai sumberseperti berdasarkan pengaduan dari masyarakat, perintahpimpinan, pengembangan hasil audit Inspektorat Bidang,current issue, dan sebagainya. Sumber-sumber tersebut ke-mudian diteliti dan apabila terdapat penyimpangan maka timinvestigasi akan diterjunkan ke lapangan untuk melakukaninvestigasi.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, pengaduan yang datangke IBI ada yang menyebutkan identitas ada pula yang tidak,bahkan ada yang menggunakan alamat dan nama palsu.Menghadapi hal tersebut, hal pertama yang dilakukan IBIadalah mempelajari materi pengaduan. Jika terdapat indikasiyang kuat dan benar tapi tidak lengkap, maka IBI akan me-minta dan mencari tambahan informasi yang bisa diperolehdari unit dimana pelapor tersebut mengadu, atau dari infor-

LAPORAN UTAMA

Bidang InvestigasiKawal Reformasi

Sejalan dengan adanya reorganisasi Departemen Keuangan,berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderalmembentuk sebuah unit investigasi yang disebut sebagai Inspektorat Bidang Investigasi.

L

PPATK. Kerjasama IBI dengan institusi pemeriksa lainnya, sepertiPPATK, berjalan dengan baik.

WBC/ATS

Page 14: Warta Bea Cukai Edisi 396

13WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Tabel. Pelaksanaan Tugas IBI 2007 (Semester I)Telah dilakukan audit hingga semester I sebanyak 20 penugasan.l Penjatuhan hukuman sanksi.Rekomendasi penjatuhan sanksi kepegawaian sesuai dengan PP30 tahun 1980 dilakukan terhadap 23 orang pegawai denganrincian :hukuman ringan : 9 oranghukuman sedang : 3 oranghukuman berat : 11 orangjumlah : 23 orang

Tabel. Rincian Penjatuhan Hukuman Sanksi danKerugian Negara Tahun 2007 (Semester I)

No. Eselon I Hukuman Disiplin Pegawai TotalRingan Sedang Berat

1 DJP 7 2 7 162 DJBC 2 0 2 43 DJPb 0 1 1 24 DJKN 0 0 1 15 Setjen 0 0 0 06 BPPK 0 0 0 07 DJLK 0 0 0 0

Total 9 3 11 23

No. Uraian Tahun 20071 Kerugian negara 8.159.391.2912 Dikembalikan 211.000.000

Tabel. Pelaksanaan Tugas IBI Tahun 2006Telah dilakukan audit sebanyak 36 penugasan.· Penjatuhanhukuman sanksi.Rekomendasi penjatuhan sanksi kepegawaiansesuai dengan PP 30 tahun 1980 dilakukan terhadap 104 orangpegawai dengan rincian :- Hukuman ringan : 31 orang- Hukuman sedang : 34 orang- Hukuman berat : 39 orang- Jumlah : 104 orang

Tabel.Rincian Penjatuhan Hukuman Sanksi danKerugian Negara Tahun 2006

No. Eselon I Hukuman Disiplin Pegawai TotalRingan Sedang Berat

1 DJP 21 26 29 762 DJBC 6 1 2 13 DJPb 0 1 1 24 DJPLN 4 3 4 115 Setjen 0 0 1 16 BPPK 0 2 0 27 DJLK 0 0 1 18 ITJEN 0 1 1 2

Total 31 34 39 104

No. Uraian Tahun 20061 Kerugian negara 204.887.928.2612 Dikembalikan 5.084.191.640

masi lain yang dimiliki para auditorItjen. Terhadap pelapor yang tidakingin identitasnya diketahui, IBIpun akan melindunginya dan tidakmenyebarluaskan identitas sipelapor untuk menjaga keamanansi pelapor itu sendiri.

Dalam satu tahun, IBI bisamenerima hingga 200 pengaduan.Sebagai perbandingan, tahun2005 IBI menerima 200pengaduan, 55 diantaranya telahdilakukan audit. Pada 2006, IBImenerima 223 pengaduan, 36diantaranya telah dilakukan audit,dan semester I tahun 2007,sebanyak 84 pengaduan diterimaoleh IBI (20 diantaranya telahdilakukan audit). Bentukpengaduan tersebut bermacam-macam, bisa berupa suratpengaduan, email, serta melaluitelepon. Semua pengaduan ituditanggapi oleh IBI.

Dari 200 pengaduan tersebut,paling banyak pengaduan yangditujukan pada Ditjen Pajak.Sedangkan untuk Ditjen Bea danCukai jumlahnya relatif kecil,

sekitar 5-7 persen dari 200 pengaduan yang diterima dalamsatu tahun. Masalah yang diadukan pun mayoritas mengenaimasalah penyelundupan.

Selanjutnya, setelah IBI selesai melakukan pemeriksaan atauinvestigasi, IBI akan menyusun laporan hasil investigasi. Laporanitu kemudian diserahkan pada Menteri Keuangan (Menkeu) daneselon I unit yang diperiksa. Isi laporan tersebut antara lainmengemukakan fakta dan data yang diperoleh di lapangan.Setelah itu, IBI memberikan rekomendasi pada unit eselon I yangdiperiksa, hal-hal apa yang harus diperbaiki, termasuk menyam-paikan pemberian sanksi disiplin bagi pegawai yang terbukti me-lakukan pelanggaran.

Dalam melakukan pekerjaannya, terkadang IBI mengalamipenolakan dari pihak yang akan diperiksa. “Kalau seudah begitukita minta eselon I-nya untuk menyadarkan yang bersangkutan.Seperti misalnya pernah terjadi di Bea Cukai. Waktu itu ada sa-lah satu personilnya yang melakukan tindak kekerasan saat me-lakukan pemeriksaan pada importir. Importir tersebut mengadu-kan kekerasan yang diterimanya pada kami dan pada saat kamimelakukan pemeriksaan pada personil bea cukai tersebut, iamenolak untuk kami periksa. Akhirnya kami meminta bantuan dariDirektur Jenderal Bea Cukai untuk membantu kami,” paparnya.

BUKAN PPNSHadi menambahkan, IBI bukan PPNS (Penyidik Pegawai

Negeri Sipil) karena Inspektorat Jenderal tidak memilikiUndang-Undang. “Padahal, sebagian besar staf saya sudahpernah mengikuti pendidikan PPNS, tetapi karena tidak adalandasan hukumnya maka mereka tidak bisa mendapatkansertifikat, jadi kita hanya memperoleh ilmunya saja. Jadi,disini kami bekerja karena dedikasi ditambah nekat, sebabkami juga melakukan pengintaian,” imbuhnya.

Saat melakukan investigasi ke lapangan, IBI tidak menggan-deng unit Inspektorat Bidang lainnya. IBI bergerak sendiri. “Kare-na tugas kita khusus, yakni memeriksa pegawai di DepartemenKeuangan bukan memeriksa kinerja kantor,” lanjut Hadi.

Namun demikian, tim-tim dari Inspektorat Bidang lainkerap meminta bantuan pada IBI untuk melakukan pemerik-saan suatu kasus jika ada indikasi terjadi penyimpanganyang sifatnya harus dilakukan investigasi.

Berbicara mengenai sumber daya manusia (SDM) IBI,Hadi mengatakan bahwa para investigator yang bertugas diIBI merupakan rekrutmen dari pegawai Inspektorat Bidang I-

HADI RUDJITO. Sebagian besarstaf saya sudah pernahmengikuti pendidikan PPNS,tetapi karena tidak adalandasan hukumnya makamereka tidak bisamendapatkan sertifikat PPNS.

VII. Untuk menjadi seorang investigator ada beberapa per-syaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya memiliki integritastinggi, serta berkomitmen penuh untuk membantu pemerintahdalam rangka good governance. Para investigator juga harusmelewati beberapa ujian, seperti tes psikologi dan teskebohongan (bekerjasama dengan pihak Kepolisian-red).

Saat ini jumlah investigator yang ada di IBI sebanyak 26orang. Jumlah tersebut menurut Hadi dirasakan kurangcukup. Dengan banyaknya persoalan yang berkembangyang harus ditangani IBI, maka idealnya IBI memiliki sekitar35 orang investigator.

Kerjasama IBI dengan institusi pemeriksa lainnya punberjalan dengan baik. Misalnya saja dengan Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan AnalisaTransaksi Keuangan (PPATK), IBI telah menandatangani

WBC/ATS

Page 15: Warta Bea Cukai Edisi 396

14 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Bisa dijelaskan visi Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan (Itjen Depkeu) sebagai pengawas internDepkeu atas pengelolaan keuangan atas kekayaannegara?

Saya mulai dulu dari pengelolaan keuangan negara.Sesuai dengan UU yang ada, yang dimaksud denganpengelolaan keuangan negara adalah seluruh kegiatan yangdilakukan oleh pengelola keuangan negara. Yang ingin sayagaris bawahi, ada 4 tingkat kegiatan pengelolaan keuangannegara, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan danpertanggungjawaban.

Tugas atau peran pengelola keuangan negara tersebutpada dasarnya dilakukan oleh semua unsur di Depkeu yakni12 unit eselon I. Dalam hal ini saya ingin menggarisbawahikegiatan pengawasan. Selama ini kita melihat danmerasakan bahwa instrumen pengawasan dianggap sebagaisesuatu yang dalam tanda kutip “mengganggu”.

Sesuai dengan visinya,Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

(Itjen Depkeu) menjadi pengawas internDepartemen Keuangan atas pengelolaan

keuangan atas kekayaan negara yang hasilkerjanya diperlukan untuk pengambilan

keputusan. Untuk itu, peran Itjen Depkeusangat dibutuhkan untuk menertibkan

kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadipada tingkat eselon I di Departemen

Keuangan. Untuk mengetahui bagaimanakerja Itjen Depkeu, Redaktur WBC IfahMargaretta dan Fotographer Andy Tria

Saputra, menyambangi Permana Agung,Inspektur Jenderal Departemen Keuangan, di

kantornya. Berikut hasil liputannya.

“JadikanInspektorat

JenderalSebagai

Partner UntukMenertibkanKebocoran”

Permana AgungInspektur Jenderal Departemen Keuangan

WAWANCARA

MoU dalam rangka penelusuran pegawai DepartemenKeuangan yang diduga melakukan penyelewengan.

Hadi mengaku hingga saat ini pihaknya belum pernahsecara bersamaan dengan instansi pemeriksa lainnyamelakukan investigasi ke lapangan. “Karena sebelum kitaterjun kita selalu mencari informasi terlebih dahulu,seandainya bertemu dengan instansi pemeriksa lainnyapun biasanya pemeriksaannya beda. Karena kita kanmemeriksa orang yang diduga melakukanpenyelewengan, bukan kinerja kantor,” tandasnya.

Ia juga mengatakan bahwa selama ini pihaknya belumpernah mendapat laporan secara langsungpenyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yangdilakukan oleh pegawai IBI atau investigator. Hal tersebutkemungkinan besar dikarenakan IBI merupakan satu-satunya unit di Departemen Keuangan yang menerimatunjangan kegiatan tambahan (TKT) sejak Januari 2005.

“Tapi kalau laporan dari luar yang sifatnya emosional, me-rasa tidak puas, tidak senang pada IBI, itu banyak,” tambahHadi yang menambahkan secara struktural Inspektur Jende-ral yang langsung mengawasi IBI. Namun demikian, BadanPemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat memeriksa IBI.

Lalu, apakah benar anggaran IBI untuk melakukaninvestigasi tidak terbatas? Hadi menolak anggapantersebut. Tetapi, ia mengaku jika berbicara mengenaikelonggaran, IBI memang diberikan kelonggaran dalampenggunaan anggaran, dalam arti seberapa besarkebutuhan IBI akan dipenuhi. “Tapi dalam menggunakananggaran tersebut kami selalu ada pertanggungjawaban-nya,” papar Hadi.

Sebagai perbandingan, lanjut Hadi, antara tahun2005-2006, anggaran yang dipergunakan oleh IBI lebihkecil dari hasil yang diperoleh. Bahkan untuk tahun 2005,bukan hanya jumlah kerugian negara saja yang bisadiungkap oleh IBI tapi juga uang yang dikembalikan kenegara juga lebih besar dari anggaran yang digunakan.

Namun demikian, ia mengaku bahwa jumlah yangdicapai IBI tetap tidak lebih besar dari temuan yangdiperoleh Inspektorat Bidang lainnya karena objekpemeriksaan IBI adalah personil Departemen Keuanganyang melakukan pelanggaran.

PROGRAM KEDEPANNYAKedepannya, program kerja IBI adalah tetap melakukan

pengawalan pada unsur-unsur yang ada di Depkeu agar tidakmelakukan tindakan yang merugikan seperti KKN. SesekaliIBI juga melakukan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi IBIke unit-unit eselon I yang ada di Depkeu.

“Tapi kedepannya saya berharap IBI ini akan bubar.Maksudnya, kalau Inspektur Bidang telah melakukan auditterhadap kinerja kantor dengan baik serta pelaksanaantupoksi di masing-masing unit eselon I di DepartemenKeuangan juga telah melaksanakan tugasnya dengan baikdan benar, nantinya tidak akan terjadi penyimpangan.Kalaupun ada paling hanya satu-dua, itu pun bisa diredamoleh Inspektorat Bidang terkait. Dengan demikian fungsi IBIsemakin berkurang,” paparnya.

Di akhir wawancara Hadi berharap agar kedepannyaItjen, terutama para auditor bisa optimal dalam melaksa-nakan tugasnya. Ia juga berharap agar peran Itjen lebihpasti dan menonjol dibandingkan tahun sebelumnya sertamendapat kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Iamencontohkan, pasal 34 UU Perpajakan, menyulitkaninvestigator untuk memperoleh data perpajakan, karenaharus meminta ijin dari Menteri Keuangan. Padahal,sebagai pengawas internal, seharusnya IBI tidak perlumengalami kesulitan seperti itu.

Untuk pegawai Ditjen Bea dan Cukai, Hadimenyarankan agar pegawai dapat bekerja lebih baiklagi dan mengabdi pada negara. Apalagi denganadanya remunerasi, diharapkan pekerjaan yangdilakukan dapat lebih optimal. ifa

LAPORAN UTAMA

Page 16: Warta Bea Cukai Edisi 396

15WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007 15WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 17: Warta Bea Cukai Edisi 396

16 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Mengganggu kepentingan mereka, mengganggu keberadaanmereka.

Mereka katakan kalau Itjen datang, KPK juga datang, itutumpang tindih waktunya, dan sebagainya. Boleh jadi itubenar…dan karena itu kita sebagai aparat pengawas, harusmengukur jangan sampai kegiatan kita melakukan pengawa-san berdampak sebagai beban. Padahal, pengawasan difungsi manajemen manapun ada yang namanya kontrol, apa-lagi Inspektorat Jenderal.

Untuk apa pengawasan tersebut dilakukan?Seorang Menteri Keuangan sebagai pimpinan tertinggi

dari Depkeu sekaligus sebagai Bendaharawan Umum Nega-ra juga harus menjadi pimpinan tertinggi mengelolakeuangan negara. Pertanyaannya, bagaimana seorangMenkeu bisa yakin bahwa 12 unit eselon I nya sampai padajajaran paling bawah di seluruh Indonesia yang jumlahpegawainya 62.000 orang, melaksanakan aturan perundang-undangan yang ada? Jadi, Menkeu perlu perpanjangantangan, perlu mata telinga, untuk meyakinkan dia dan itu ada-lah Inspektorat Jenderal.

Jadi, kalau dilihat dari struktur organisasi, InspektoratJenderal mendampingi Menkeu dan Sekretaris Menkeu, yangberfungsi membantu, memfasilitasi bagaimana agar rumahtangga Depkeu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, nuansa iniyang membuat Itjen punya mata telinga dengan sanksi yangberbeda. Ini yang banyak tidak diketahui oleh jajaran yanglainnya. Kadang kita dibilang terlalu kejamlah,ini kan karena kita beda.

Jadi, kedatangan kita itu adalah atas namaMenkeu. Untuk itu, salah satu tantangan Itjenadalah bagaimana meletakkan fungsi penga-wasan dari 4 kegiatan pengelolaan tadi, agarmenjadi cukup proporsional, jangan hanyaheavy kepada salah satunya saja. Bahkansekarang, masyarakat sudah menginginkantransparansi. Kita ingin agar masyarakat bisatrust dan confidence kepada pemerintah.

Lalu, yang mengawasi Itjen sendiri siapa?Harus ada semacam rasa ownership,

merasa dimiliki oleh masyarakat. Masyarakatjuga harus punya perasaan bahwa masyarakatyang memiliki Itjen. Masyarakat bisa menilaiItjen, disamping kita secara internal juga punyaKPKA (komisi pengawas kualitas audit-red)karena sebagian besar tulang punggung kitaterdiri dari auditor.

Komisi ini bertugas untuk mengawasi setiapauditor dalam melaksanakan tugas pengawasan tadi apakahsudah sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkanatau SOP (standard operation procedur-red). Kita harus presskuat pada pengaduan apapun dari masyarakat. Begitu kitaterima pengaduan kita akan katakan bahwa kita sudah teri-ma pengaduan anda dan akan kita lakukan langkah-langkahmenindaklanjutinya. Hasilnya pun akan kita sampaikan.

Apa hot isue yang saat ini sedang berkembang,terutama mengenai Bea Cukai?

Sebetulnya ini relatif. Yang jelas, konsentrasi teman-teman itu sekarang adalah KPU. Ada janji-janji mereka yangdituangkan dalam SOP berupa layanan unggulan. KarenaItjen harus mengawal reformasi kepatuhan internal, termasukdidalamnya Bea Cukai, maka butir-butir yang ada di dalamlayanan ini merupakan janji kepada masyarakat. Jadi tolongsupaya janji itu bisa diwujudkan. Untuk itu Itjen memasangmata telinga, lebih peka terhadap janji-janji itu.

Kemudian, untuk tahun 2008 seharusnya kita punyapemahaman bahwa anggaran kita hingga saat ini masih terusberjalan. Pertanyaannya, kalau anggaran yang adamengalami defisit maka harus ada sumber dana dari badaninternasional. Sebagai lembaga donor, saya yakin, mereka

tidak akan mudah memberikan kucuran dana kalau merekatidak yakin apakah bantuan yang mereka berikan dapatmeningkatkan kinerja, kan gitu? Dipihak lain, yakni Depkeu,supaya yakin bahwa kinerjanya itu terbukti maka Depkeumemasang janji-janji layanan unggulan tadi sebagai alatuntuk mentrigger agar lembaga donor tadi mau memberikanbantuannya.

Jadi, Itjen melihat layanan unggulan tidak saja sebagaiwujud keberhasilan melakukan reformasi di Depkeu atautidak, tapi sekaligus juga ada kaitannya bagaimanakesediaan lembaga donor memberikan bantuannya dalamrangka pembiayaan kita.

Apakah KPU sudah memenuhi standar dari yangdiharapkan Itjen, sejak diresmikan bulan Juli lalu?

Kalau saya lihat, Inspektorat Bidang IV itu rajin sekalimemantau perjalanan KPU, tiap minggu saya diberikanlaporan tentang KPU entah itu sumbernya dari media atauapa saja. Terus terang saat ini saya terlalu dini untukmenyampaikan penilaian pada KPU karena ini kan baru tigabulan, masih banyak yang harus dilakukan KPU, entah itumencari bentuk dan sebagainya, yang jelas masih dalamproses.

Berikan kesempatan pada mereka untuk mendevelop. Initantangannya tidak main-main. Apalagi ujicobanya dilakukandi Tanjung Priok, yang 75 persen volume impor ada disana.Kalau ini gagal, tidak saja proses itu yang gagal tapi pasti ada

implikasi ekonomi yang juga sangatsubstansial. Jadi, yang ada sekarang Itjenjustru mengawal KPU, sebagai mitra. Mudah-mudahan bisa berhasil karena ini tidak main-main.

Saya punya pengalaman empiris di Amerikadalam hal mengganti suatu undang-undangdemi melakukan reformasi pelayanan publik.Dari situ timbul pernyataan bahwa apa yangsudah digantikan tadi, entah itu peraturannya,perundangannya, sistemnya, prosesdurnya,ternyata tidak terlalu memberikan banyakmanfaat. Karena menurut mereka, the realregulation is not the one mention in the law oris not the one return in the law. The realregulation is in the name of the people.

Jadi, regulasi yang riil yang menentukanbukan pasal sekian, bukan aturan, sistem atautata laksana prosedur. Tapi pikiran orang-orangyang melaksanakan tugas, sebagai ujungtombak, itu yang merupakan regulasi yangpaling riil yang langsung dirasakan oleh para

eksportir, importir dan yang lain, bukan pasal-pasal tadi.Kalau orang-orang itu tidak berubah, masih melaksanakanbisnisnya atau tugasnya dengan menggunakan passion atausemangat yang lama, menggunakan standar yang lama,akan gimana? Itu tantangan untuk semua untuk melakukanperubahan mindset.

Bagaimana anda melihat rencana ujicoba NSW diTanjung Priok pada Desember nanti?

Ini sebetulnya program yang relatif sudah lama, pada saatpresiden melakukan diskusi antar negara wacana ini timbul,bagaimana caranya menghilangkan hambatan perdaganganantar negara terutama yang berada dalam satu region.

Karena begini, mereka yang memahami kiprah BeaCukai, mau tidak mau akan mengatakan bahwa Bea cukai ituhambatan. Karena seseorang yang ingin mengimpor barangharus membuat dokumen, memberitahukan fisik barang, har-ganya, ijin dari instansi dan sebagainya, semua itu ditujukanke Bea Cukai. Jadi memang kiprahnya untuk menghambat,tapi yang dihambat itu harus yang illegal, bukan yang legal.

Makanya sekarang bergeser, peran customs sebagaitrade facilitation yang pro pada bisnis tapi tetap harus was-pada jangan sampai ada penyelundupan. Kaitannya dengan

SELAMA INI KITAMELIHAT DANMERASAKAN

BAHWA INSTRUMENPENGAWASAN

DIANGGAP SEBAGAISESUATU YANGDALAM TANDA

KUTIP“MENGGANGGU”.

WAWANCARA

Page 18: Warta Bea Cukai Edisi 396

17WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

NSW adalah menghilangkan hambatan tadi. NSW itu kannantinya dokumen ekspor satu negara itu menjadi dokumenimpor di negara tujuan atau negara lain. Sehingga tidak adahambatan yang berarti yang diciptakan oleh Bea Cukai.NSW merupakan langkah terobosan supaya proses adminis-tratif jadi lebih cepat, ada yang di by pass dengan melakukankemampuan teknologi sehingga ada langkah-langkahtertentu yang bisa dipotong.

Masalahnya yang harus kita cermati, apakah NSW inimemotong proses kepelabuhanan atau juga memotongproses atau prosedur kebeacukaian. Ini harus dilihat juga.Jadi yang di breakthrough tadi proses yang dimana?Karena proses kepabeanan itu hanya sebagian dari pro-ses transaksi ekspor dan impor. Jadi NSW itu berada di-proses impor clerance atau customs clearance?

Untuk program kerja Itjen kedepannya apa?Ada gagasan dan inovasi-inovasi baru, diantaranya agar

Itjen punya undang-undang sendiri tentang pengawasan in-ternal. Itu kita belum ada. Selama ini kita bekerja hanya ber-dasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Yang ideal ituharusnya ada undang-undang sendiri.

Saat ini tahapan rancangan undang-undang itu masihdalam tingkat akademik review. Saya mengundangUniversitas Pajajaran yang sudah mempelajari undang-undang ke-Itjenan di berbagai negara. Kita juga sudahmelakukan diskusi, seminar dan sudah mulaimemasukkan unsur-unsur data yang menjadiitem didalam rancangan undang-undang itu.Kita juga sudah mulai melakukan diskusidengan penegak hukum lainnya, seperti KPKdan sebagainya.

Bahkan saya sudah membuat guidingprinciple Itjen. Itu saya lakukan karena yangnamanya misi visi merupakan prinsip-prinsipyang harus mendasari semua aktifitas Itjendalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi-nya. Pesan saya, tolong misi visi itu jangandijadikan sebagai hiasan saja karena kega-galan dari semua eselon I banyak berkaitandengan belum adanya rasa memiliki terha-dap visi misi.

Jadi, keinginan membuat undang-undangadalah agar kita memiliki komitmen yang le-bih kuat. Masyarakat mengharapkan merekabisa trust dan confidence kepada Departe-men Keuangan. Kita sendiri berharap agarmasyarakat entah itu importir, eksportir untukpatuh pada aturan yang ada.

Pertanyaannya sekarang, bisakah kita membuat importir,eksportir kita taat kepada aturan-aturan yang ada? Melihat-nya begini, kalau kita bicara soal Bea Cukai, masyarakat ituhanya mau taat kepada aturan-aturan kepabeanan kalautergantung kepada dua hal. Pertama, public perseption padaBea Cukai. Sekarang kalau kita tanya secara jujur padapengguna saja, siapa saja… kalau berhubungan dengan BeaCukai kesannya bagaimana?

Banyak yang mengeluh?Memang benar, itu tidak salah. Umumnya banyak

yang mengeluh, diantaranya kalau berhubungan denganBea Cukai pasti lama, ekonomi biaya tinggi, Bea Cukaitidak pro pada bisnis, merasa diintimidasi, Bea Cukaitidak profesional dan sebagainya. Itu umumnya publicperseption. Kalau persepsinya masih demikian, bisakahkita harapkan mereka comply atau taat kepada aturan-aturan yang ada?

Kedua, public assessment. Bagaimana publik bisamengassess kalau terjadi pelanggaran yang dilakukanpegawai Bea Cukai, apakah bisa didetect atau tidak?Dipenalti atau tidak? Bisa dikenakan sanksi atau tidak?Nah, kedua hal ini ada hubungannya dengan Itjen

walaupun di Bea Cukai sendiri ada Bagian Penindakandan Penyidikan atau P2.

Bagaimana hubungan Itjen dengan Bidang P2 di BeaCukai?

Sebetulnya saya bicara ini bukan hanya untuk BeaCukai tapi juga Pajak yang juga memiliki instrumenpengawas internal. Begini, pertama kita harus bisamembedakan underperform dan abuse of power.

Underperform berarti tugas dari pada unsur di Depkeutidak sesuai dengan performance yang diekspektasikanoleh masyarakat bahkan oleh pimpinan departemen.Misalnya saja layanan unggulan di KPU harus adastandarnya, yang dulu satu hari sekarang bisa 1 jammisalnya. Itu kan janji yang sekaligus menimbulkanekspektasi masyarakat. Contoh lain underperform, kalausaya datang terlambat, terus baca koran, tidak langsungbekerja, itu berarti performance saya turun tanpa sayamelakukan pelanggaran. Sehingga, tugas masing-masingeselon I untuk melakukan deteksi karena mereka punyaunit kepatuhan internal atau unit P2.

Tapi kalau unit kepatuhan internal atau unit P2 tersebutdalam melaksanakan tugasnya menemukan underperforman-ce, kemudian mereka melakukan penelitian dan ternyata didalam penelitian tersebut ditemukan ada aparat yang mela-kukan abuse of power atau penyalahgunaan/penyelewengankekuasaan maka harus dilaporkan pada Itjen. Sebab, sulit

bagi mereka untuk memeriksa teman merekasendiri. Jadi, harus ada penanganan dari luartapi masih di internal Depkeu, itulah Itjen.Karena domain abuse of power itu tugasnyaItjen, bukan unit internal mereka.

Tapi dipihak lain, kaitannya dengan BeaCukai, Itjen tidak bisa melakukan pemeriksa-an kepada importir, eksportir, karena domainkita adalah melakukan pengawasan padaaparat internal Depkeu. Yang kita periksaaparat bea cukai, jadi Direktorat P2 yangpunya kewenangan untuk menyelidiki,menyidik sampai menuntut importir maupuneksportir karena mereka punya PPNS (penyi-dik pegawai negeri sipil-red).

Harapan anda terhadap Bea Cukai dan Itjensendiri?

Secara perlahan tapi pasti Bea Cukai harusbisa menghandle dua hal tadi, public perseptiondan public assessment, untuk mengubah kesanpara pengguna jasa. Berikan contoh suri taula-

dan yang baik, hanya dengan itu saja, kita bisa mengharap-kan eksportir maupun importir taat pada peraturan.

Kedua, kerjasama dengan Itjen, jadikan Itjen partneruntuk menertibkan semua yang sifatnya kebocoran, karenakalau kita berdua gagal, maka masyarakat masih belum mautaat pada peraturan kepabeanan. Jaga kewibawaan baju biruDJBC, DJBC harus menjadi aparat yang dibanggakanbetul oleh masyarakatnya. Masyarakat juga bisa trust danconfidence pada mereka, dengan begitu kita aman di sektoryang berkaitan dengan ekspor impor.

Selain itu harapan saya, untuk membuat sisdur layananunggulan juga harus berani menunjukkan area mana yangmasih rawan terhadap terjadinya penyelewengan. Itu kalaukita mau transparansi. Dengan begitu Itjen bisa melakukanlebih banyak peran prevention dan education daripadaenforcement, karena itu lebih mulia.

Untuk Itjen, harapan kita adalah suatu saat kita dapatmendudukkan fungsi pengawasan secara proporsionalsejajar dengan bobot perencanaan, pelaksanaan danpertanggungjawaban secara transparansi karena itu jugayang diminta oleh masyarakat. Saya ingin melaksanakantugas tidak hanya untuk bangsa dan DepartemenKeuangan, tapi juga untuk mendapatkan ridho Allah...

MEREKA TIDAKAKAN MUDAHMEMBERIKAN

KUCURAN DANAKALAU TIDAK YAKINAPAKAH BANTUANYANG DIBERIKAN

DAPATMENINGKATKAN

KINERJA.

ifa

Page 19: Warta Bea Cukai Edisi 396

18 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

NO

1

234

5

678

9

10

1112

13

14

15

16

N A M A

Anwar Dahlan

Sumardiono Tulus RahardjoSri RahayuDarjati Dadi Putri Pandansari

Arjuna Karo Karo

AmbjahAbidinSuherman

A. Nasrel Fachriyana

Zaimin Herman

Saborang PardedeHeroni Mediyanto, SM.HK

Mardilis

Sudarno, SH

Siti Widosari

Hary Mutono, SH

N I P

060040533

060052219060049500060040044

060049227

060040697060052787060058613

060049473

060047078

060050561060045483

060045301

060035320

060040374

060048013

GOL

III/d

III/aIII/aIII/b

III/b

III/aII/dII/a

III/a

II/d

III/aIII/c

III/c

IV/b

III/c

III/b

J A B A T A N

Kepala Seksi Keberatan danBanding IIPelaksanaPelaksanaKorlak Adm. TempatPenimbunan BerikatKorlak Adm. TempatPenimbunan BerikatPelaksanaPelaksanaPelaksana

Korlak Adm. Keuangan danRumah TanggaPelaksana

PelaksanaKepala Seksi TempatPenimbunan IKepala Seksi Kepabeanandan Cukai IIKepala Sub BagianKeuanganKepala SeksiPerbendaharaanPelaksana

K E D U D U K A N

Kantor Wilayah DJBC Banten

KPPBC Tipe A2 PurwakartaKPPBC Tipe A4 YogyakartaKPPBC Tipe A2 Bekasi

KPPBC Tipe A2 Bekasi

Sekretariat KP DJBCKPPBC Tipe A2 JakartaPangkalan Sarana OperasiTipe A Tg Balai KarimunKPPBC Tipe A3 Pekanbaru

KPPBC Tipe A1 SoekarnoHattaKPPBC Tipe A2 JakartaKPPBC Tipe A3 Surakarta

KPPBC Tipe A3 TanjungPinangKantor Wilayah DJBC JawaTengah dan DIYKPPBC Tipe A4 Yogyakarta

Kantor Wilayah DJBC Jakarta

PEGAWAI PENSIUN T.M.T 01 NOPEMBER 2007

PERATURAN MENTERI KEUANGANPer Oktober 2007

No. Peraturan P E R I H A LNomor Tanggal

1. 89/PMK.04/2007 30-08-07 Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, PelintasBatas Dan Barang Kiriman.

2. 90/PMK.04/2007 30-08-07 Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan PabeanUntuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran BarangImpor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat PenimbunanSementara Di Kawasan Lainnya.

3. 93/PMK.011/2007 31-08-07 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras.4. 94/PMK.011/2007 31-08-07 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/

PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu DanBesaran Tarif Pungutan Ekspor.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Oktober 2007

PERATURANNo. Nomor Tanggal P E R I H A L1. P-27/BC/2007 26-09-07 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 24/PMK.01/2007 Tanggal 1 Maret 2007 Tentang Tata LaksanaImpor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah PabeanIndonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera.

2. P-28/BC/2007 27-09-07 Standar Audit Di Bidang Kepabeanan.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Oktober 2007

PERATURANNo. Nomor Tanggal P E R I H A L1. SE-18/BC/2007 17-09-07 Petunjuk Pelaksanaan Program Audit Dan Evaluasi Laporan Hasil Audit

INFO PERATURAN

INFO PEGAWAI

Page 20: Warta Bea Cukai Edisi 396

19WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

epulauan Maluku adalah sekelompok pulau di Indo-nesia yang merupakan bagian dari wilayahnusantara. Kepulauan Maluku terletak di lempengAustralia. Ia berbatasan dengan Pulau Sulawesi disebelah barat, Papua di timur, dan Timor di sebelah

selatan. Pada zaman dahulu, bangsa Eropa menamakannya“Kepulauan Rempah-Rempah” istilah ini juga merujukkepada sekelompok pulau di Afrika. Menurut sejarah banyakbangsa Asing yang singgah dan ingin menguasai hasilalamnya seperti Belanda, Portugis, dan Jepang.

Kepulauan Maluku secara administratif merupakan bagiandari Provinsi Maluku yang beribukota propinsi di Ambon.Dengan adanya pemekaran wilayah pemerintahan daerah,Kabupaten Maluku Utara kemudian ditetapkan sebagai

provinsi tersendiri oleh pemerintah pusat sejak 4 Oktober1999 berdasar UU No. 46/1999 dengan ibu kotanya Ternate.

Provinsi Maluku kini terdiri dari wilayah kabupaten/kota :Ambon kota, kepulauan Aru, Buru, Maluku Tengah, MalukuTenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, danSeram Bagian Timur

Lokasi wisata dan peninggalan sejarah banyak terdapatdi sini antara lain : Patung Pattimura di pusat kota Ambon,Patung Martha Christina Tiahahu di Karang Panjang, Monu-men Dolan di Kudamati, Tugu Trikora di Urimesing, TamanMakam Pahlawan PD II-Australia di Tantui, Monumen Austra-lia di Laha ,Monumen Jepang di Tawiri,Patung FranciscusXaverius di Batumeja ,Fort Victoria di Belakang Kota, Monu-men Rumphius di Batu Meja, Museum Siwalima di Taman

FOTO BERSAMA, Kepala Kantor dan Staff KPPBC Ambon.

KPPBC AmbonDiharapkan dengan membaiknya kondisi Ambon dapat merangsang tumbuhnya investasi

di segala bidang untuk membangun kembali kota Ambon. Dengan banyaknyakegiatan investasi tersebut tentunya dapat mendorong kegiatan perekonomian.

Dan pada akhirnya terjadi peningkatan kegiatan impor ekspor sehingga penerimaan darisektor Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor akan lebih meningkat.

K

FOTO : BW/AMBON

DAERAH KE DAERAH

Page 21: Warta Bea Cukai Edisi 396

20 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Makmur , Pantai Namalatu di Latuhalat,Pantai Natsepa Indah di Natsepa, PantaiSantai di Latuhalat, Tanjung di TanjungNusaniwe, Pintu Kota di Airlow.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai (KPPBC) Tipe A4 Ambon terletak diarea pelabuhan Yos Sudarso Ambon.Perjalanan dapat ditempuh dari Bandara Pati-mura lewat jalan darat yang halus, berkelok,dan terbentang pemandangan laut yang in-dah dengan jarak kurang lebih 50 km. Apabilaingin mempersingkat jarak dan waktu dapatmenyeberangi Teluk Ambon dengan kapal fer-ry antara Poka sampai Galala. Nantinya diren-canakan oleh pemerintah daerah akan diba-ngun jembatan yang menghubungkan keduatempat tersebut sehingga perjalanan lebih lan-car dan cepat.

KPPBC Ambon selaku unsur pelaksana didaerah yang berada di bawah dan bertang-gung jawab langsung kepada Kantor WilayahMaluku, Papua, dan Irian Barat, mempunyaitugas melaksanakan kegiatan operasional pe-layanan kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan kebijakan teknis yangditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta peraturan-peraturan dari instansi lain yang pelaksanaannya diserahkan ke-pada bea dan cukai.

Dalam tugas tersebut terkandung peran yang saling terkaitantara lain mengamankan penerimaan negara dari sektor impor,ekspor dan cukai, melancarkan arus barang, membantu mencip-takan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri daninvestasi melalui pemberian fasilitas dan pencegahan unfairtrading, serta menjamin perlindungan masyarakat terhadap eksesnegatif masuknya barang pembatasan dan larangan.

Konsekuensi dari tugas utama tersebut adalah karakteristikpelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)mempunyai 2 (dua) dimensi yang simultan, yaitu pelayanan danpengawasan. Di bidang pelayanan Direktorat Jenderal Bea danCukai berusaha menciptakan dan memberdayakan sumber dayayang ada sehingga dapat melancarkan arus barang, mengurangiekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusifbagi pertumbuhan industri dan investasi.

Dilain pihak, melalui pelaksanaan tugas yang sama, Direkto-rat Jenderal Bea dan Cukai berusaha mengamankan penerimaannegara, melindungi masyarakat, serta menegakkan law enforce-ment untuk mencegah impor atau ekspor secara illegal danmasuknya barang larangan serta beredarnya barang kena cukaitanpa pembayaran cukai.

Sebelum ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik

KEPALA KPPBC AMBON, Munady Radiani.

Indonesia nomor : 444/KMK.01/2001 tanggal23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea danCukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukaiwilayah kerja Kantor Pelayanandan Penga-wasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Ambondulu lebih luas dari yang ditetapkan sekarangyaitu Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiridari Pulau Tual, Pulau Benjina, Pulau Dobo,Kepulauan Saumlaki telah diserahterimakankepada KPPBC Tual, dan Pulau Mangole telahdiserahterimakan kepada KPPBC Ternate.

Sejalan dengan perkembangan organisasiDJBC maka ditetapkan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia nomor : 68/PMK.01/2007 yang menggantikan KMK no444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan TataKerja instansi vertikal Bea dan Cukai makawilayah kerja Kantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe B Ambon yang berganti nama menjadiKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai (KPPBC) Ambon terdiri dariKabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru

dan Kotamadya Ambon yang dibagi dalam 1 (satu) KantorPengawasan Pelayanan Bea dan Cukai, 2 (dua) Kantor Bantu,dan 10 (sepuluh) pos sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJBC dapatdilaksanakan secara optimal, faktor organisasi dan tata kerja yangada saat ini seperti Kantor Bantu dan Pos perlu dilaksanakanevaluasi berkesinambungan sehingga dapat lebih akomodatifterhadap perubahan khususnya yang berkaitan dengan adanyapemekaran wilayah di Propinsi Maluku.

SUMBER DAYA MANUSIAKondisi saat ini yang penuh persaingan serta perubahan ling-

kungan global, menuntut peran KPPBC Ambon yang lebih kom-pleks sebagai penghimpun penerimaan negara, fasilitator dalamperdagangan global, pengawas lalu lintas perdaganganinternasional serta penegak hukum di bidang kepabeanan dancukai, maka perlu dukungan SDM yang tangguh dengan men-talitas bertanggung jawab dan moralitas yang tinggi, mengingatSDM merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidak-nya misi organisasi

Sepenuhnya disadari bahwa komposisi sumber dayamanusia KPPBC Ambon belum menunjukan komposisi yangideal untuk optimalisasi pencapaian tugas pokok dan fungsiapalagi dengan telah dilaksanakannya reorganisasi dilingkungan Kantor Wilayah DJBC dan Kantor PelayananDJBC yang memerlukan pegawai yang mempunyaipendidikan teknis dalam bidang kepabeanan dan cukai.

Tabel 1JUMLAH KANTOR BANTU DAN POS

No

12

KantorPelayanan

Ambon,meliputi :- PelabuhanAmbon

- Kantor PosLalu BeaAmboina

KantorBantuPelayanan

Waisarisa (PL)BandaraPattimura

No

1234

5678910

Pos

Banda (PL)Namlea (PL)Geser (PL)Wainibe/P.BuruMasohi (PL)Ambon (PL)Galala (PL)Tulehu (PL)Hitu (PL)Opin/Pasa-hari (PL)

No

1

Ket : PL : Pelabuhan LautPEMANDANGAN PANTAI NATSEPA, salah satu obyek wisata alamAmbon yang indah.

FOTO : BW/AMBON

FOTO : BW/AMBON

DAERAH KE DAERAH

Page 22: Warta Bea Cukai Edisi 396

21WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

“Hingga saat ini jumlahpegawai KPPBC Ambonsebanyak 32 orang terma-suk kepala kantor, idealnyasecara kuantitas jumlah pe-gawai 45 orang dan secarakualitas perlu adanya tena-ga pelaksana pemeriksayang lulus dari D3,” tuturMunady Radiani selakuKepala KPPBC Ambon.

“Dalam kondisi keter-batasan jumlah pegawaidan wilayah kerja yangsecara geografis terdiri daripulau-pulau yang letaknyasaling berjauhan, pelayan-an kepada pengguna jasa(market forces) tetap diupa-yakan seoptimal mungkinsehingga arus barang im-por dan ekspor tetap lan-car,” jelas Munady.

“Menjaga hubunganyang baik secara kekelu-argaan dan keterbukaanantar pegawai sertahubungan pegawai danstakeholder merupakanfaktor pendukung dalammenciptakan kinerjaprima,”tutur Munady ketika ditanya lebih lanjut mengenai kiat-kiatnya memipin KPPBC Ambon.

SARANA DAN PRASARANASarana dan prasarana yang dimiliki KPPBC Ambon berupa

inventaris tanah, bangunan gedung atau rumah, alat angkutan,alat kantor, rumah tangga serta alat persenjataan, dan sebuahkapal patroli BC 1511. Sarana dan prasarana yang ada sudahberumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun bahkan terdapat barangtidak bergerak yang berwujud bangunan tempat bekerja yangtelah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Demikian pulahalnya dengan barang bergerak yang menunjukan umur lebihdari 10 (sepuluh) tahun.

Mengingat perkembangan organisasi DJBC yang pesat, sara-na dan prasarana yang ada dirasakan belum memenuhipersyaratan untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan baik,yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja DJBC. Untukitu peremajaan dan pengembangan sarana dan prasarana sa-ngat diperlukan, karena menentukan keberhasilan DJBC dalam

melaksanakan tugas.” Usulan pengadaan barang inventaris kan-tor telah diusulkan ke Kantor Pusat DJBC, tinggal menunggu re-alisasinya,” kata Munady

DUNIA USAHA DAN INDUSTRIPerkembangan perekonomian di Kawasan Timur Indone-

sia, berimplikasi langsung terhadap tumbuh dan berkem-bangnya dunia usaha industri dalam negeri pada umumnyadan wilayah Maluku pada khususnya. Hal ini dijabarkandalam kebijaksanaan perekonomian yang menekankankepada pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan industridan perdagangan yang berorientasi ekspor.

Sebagian besar dunia usaha di Maluku bergerak di bidangusaha perikanan laut dan sisanya bergerak di industri kayu danpertambangan. Kondisi kerusuhan beberapa tahun silammengakibatkan dunia usaha mengalihkan kegiatan usahanya dariAmbon ke wilayah lain, bahkan ada juga yang memberhentikankegiatan usahanya . Saat ini kegiatan dunia usaha dan industriyang berada di wilayah kerja KPPBC Ambon berupa usahapertambakan udang, kegiatan pengeboran minyak dan usahaperikanan laut.

Dengan cepat pulihnya kondisi keamanan di Ambon diharap-kan akan memacu perkembangan industri serta investasi untukpemulihan kondisi kota Ambon. Sehingga pada akhirnya akanmembuka peluang bagi pemerintah untuk mendapatkanpenerimaan perpajakan dari sektor bea masuk dan pajak dalamrangka impor.

Sehubungan dengan itu, dalam mendukung upaya pengem-bangan dunia usaha dan industri di Maluku dan Ambon padakhususnya, dituntut pengurangan distorsi yang diakibatkan olehterlalu banyaknya intervensi birokrasi di dalam aktivitas usahadan industri. Hal ini menimbulkan tantangan, khususnya bagiDJBC yang memiliki karakteristik pelaksanaan tugas dalam 2(dua) dimensi yang simultan yaitu pelayanan dan pengawasan.Di bidang pelayanan DJBC haruslah mampu memberdayakansumber daya yang ada untuk memenuhi tuntutan tinggi danmenciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun disisi lain, DJBCharus mampu melakukan pengawasan dalam rangka menga-mankan penerimaan negara, melindungi masyarakat, serta me-negakkan hukum untuk mencegah masuk dan keluarnya barangsecara illegal termasuk barang larangan dan pembatasan.

PENGAWASAN DENGAN patroli laut di sekitar Teluk Ambon dengankapal patroli BC 1511.

KUNJUNGAN DIRJEN BEA DAN CUKAI, Anwar Suprijadi Ke KPPBC Ambon didampingi Kakanwil Maluku, Papua, danIrian Barat, Nazar Salim.

FOTO : BW/AMBON

FOTO : BW/AMBON

Page 23: Warta Bea Cukai Edisi 396

22 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

ertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat JenderalBea dan Cukai Sumatera Utara,telah dilaksanakansosialisasi Undang-undang No.39 Tahun 2007 TentangPerubahan Atas Undang-undang Nomor : 11 Tahun1995 Tentang Cukai oleh Tim Sosialisasi Kantor Pusat

DJBC.Sosialisasi dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 18dan 19 September 2007.Hari pertama dilaksanakan terhadapPengguna Jasa Barang Kena Cukai dan instansi terkait.Padahari kedua diikuti oleh Pejabat/Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan serta para pegawai yang mewakili setiap unit kantordi lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

Acara sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala KantorWilayah (Kakanwil),Heryanto Budi Santoso dan dilanjutkandengan penjelasan singkat oleh Direktur Cukai,FransRupang. Dalam penjelasan pembukaan,Direktur Cukaimengatakan bahwa perubahan Undang-Undang Cukai No.39Tahun 2007 dimulai dengan melakukan inventarisasi yangperlu diamandemen kepihak-pihak yang berkompetenantara lain melalui para stakeholder,Asosiasi,PerguruanTinggi, Ahli Bahasa dan Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia sampai kepada pengesahan undang-undang olehPresiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2007.

Buku Undang-undang No.39 Tahun 2007,hanya berisi pasal-pasal yang berubah.Mengapa Undang-undang cukai dirubah?.Direktur Cukai memberikan penjelasan alasan perubahan yangterdapat dalam undang-undang baru yaitu : Agar lebihjelas,adanya kepastian hukum, kepastian berusaha dan lain-lain.

SosialisasiUndang-Undang

CukaiDi Kanwil DJBC Sumatera Utara

Sosialisasi dilanjutkan oleh Tim SosialisasiKP DJBC dengan menampilkan

visualisasi dan penjelasan pasal demi pasalUndang-undang Nomor 39 Tahun 2007

Tentang Cukai oleh Tim Sosialisasi KP DJBC.

SUASANA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG CUKAI. Yang melibatkanpengusaha Barang Kena Cukai di wilayah Sumatera Utara

B

DOK. HULMAN & ABD RASYID

RUANG LINGKUP PELAYANAN DAN TARGET PENERIMAANDalam bidang pelayanan KPPBC Ambon menunjukan

kinerja yang baik dilihat dari segi tercapainya pencapaianpeningkatan pelayanan serta kesadaran pengguna jasa untukmenyelesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk yangharus dibayar. Kondisi ini merupakan refleksi dari kepuasanpelayanan yang diberikan aparat DJBC, sehingga hal tersebutdirasakan sebagai suatu hal yang mendorong terciptanyaiklim usaha yang kondusif.

Target penerimaan yang ditetapkan untuk KPPBC Ambonpada Tahun Anggaran 2006 dari sektor bea masuk adalahsebesar Rp. 880.680.000 sedangkan dari sektor cukaiditetapkan nihil karena tidak ada aktivitas pengusaha hasiltembakau maupun minuman ethyl alkhohol. Hasilnya,realisasi target penerimaan dalam TA. 2006 adalah sebesarRp. 6.653.245.255,84 artinya jika dibandingkan dengan targetpenerimaan yang ditetapkan maka realisasi penerimaanmencapai 755,46 persen. “ Sumbangan bea masuk terbesaradalah impotasi beras oleh BULOG . Lebih lanjut targetpenerimaan bea masuk tahun 2007 pun telah tercapai bulanSeptember ini dan diharapkan masih ada peningkatan hinggaakhir tahun,” ungkap Munady

Sebagai perbandingan target dan realisasi penerimaanbea masuk selama tiga tahun terakhir ini dapat dilihat daritabel di bawah ini

Jumlah ekspotir/importir yang terdaftar di KPPBC Ambonterdapat 24 buah. Impornya berupa pakan udang,perlengkapan penangkap ikan, dan beras. Sedangkan eksporberupa ikan, udang, dan minyak. “ Pada awal November inipun akan ada ekspor perdana tambang nikel di PiruKabupaten Seram Barat yang diekspor oleh PT UsindoSentosa, produksi sekitar 200.000 ton per tahun. Untukekspor perdana akan dikirim 30.000 ton dengan negaratujuan China,” kata Munady.

KUNJUNGAN SEHARI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIDI AMBON

Pada tanggal 1 Agustus 2007 Dirjen Bea dan Cukai AnwarSuprijadi berkenan mengunjungi KPPBC Ambon dalamrangkaian kunjungan ke Kanwil Maluku, Papua, dan IrianBarat. Dirjen berkenan berkeliling ruangan, beramah tamahdengan pegawai, dan mengunjungi Pelabuhan Ambon YosSudarso. Dirjenberpesan kepada pegawai KPPBC Ambonagar tetap bekerja secara profesional dan sesuai peraturanyang berlaku.

Bertitik tolak dari tugas-tugas yang diemban tersebut,KPPBC Ambon bertekad dengan sumber daya yang adauntuk lebih menyukseskan kebijakan maupun program-program nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintahuntuk membawa bangsa dan negara Republik Indonesiakeluar dari krisis ekonomi untuk menuju masyarakat adil danmakmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD1945 dengan mencanangkan suatu visi, misi, dan strategisebagai pedoman rencana pengembangan KPPBC Ambondimasa yang akan datang.

(Bambang Wicaksono,Koresponden WBC Wilayah Maluku, Papua, dan Irian Barat)

DAERAH KE DAERAH

Page 24: Warta Bea Cukai Edisi 396

23WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Kriteria barang yang menjadi obyek cukai dalamUndang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukaiperlu dipertegas dasar hukumnya dalam menetapkanBKC baru.Dalam undang-undang yang baru,kriteria BKCtelah disusun dengan memperhatikan sifat kekhususanyang dimiliki oleh cukai yang menjadi faktor pembedaantara cukai dengan pajak.Beberapa prinsip dasarpenegasan cukai yang menjadi acuan sifat dankarakteristik yang dimiliki cukai adalah :1. Pemilihan cakupan ( selectivity in coverage ) dimana Cukai

hanya dikenakan terhadap beberapa jenis barang tertentu.2. Mempunyai sifat memilih sesuai dengan maksud atau

tujuan pengenaan ( discrimination in intent)

3. Penegakan pemenuhan ketentuan ( aspek yuridis )Dalam pandangan umum, Tenaga Pengkaji Bidang

Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai BambangPrasojo yang juga anggota tim sosialisasi memberikan motivasikepada seluruh peserta sosialisasi untuk memahami undang-undang cukai yang baru dengan baik.Undang-undang cukaiNo.11 Tahun 1995 terdiri dari 72 pasal, sedangkan Undang-undang No.39 Tahun 2007 terdiri dari 82 pasal.Adapun lingkupperubahan meliputi :1. Penegasan batasan obyek cukai2. Tarif cukai paling tinggi3. Pencetakan pita cukai4. Peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan5. Pengawasan dan peningkatan kepatuhan6. Pemberatan sanksi di bidang cukai7. Pembinaan pegawai dalam rangka kesetaraan8. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau9. lain-lain

Sosialisasi dilanjutkan dengan menampilkan visualisasi danpenjelasan pasal demi pasal Undang-undang Nomor 39 Tahun2007 Tentang Cukai oleh Tim Sosialisasi KP DJBC.

Pada sesi terakhir sosialisasi dilakukan tanya jawabantara peserta dengan Tim Sosialisasi.Pada haripertama,tanya jawab dimulai dari mitra kerja dan pada harikedua dimulai pertanyaan dari Kepala Kantor Wilayah DJBCSumatera Utara,Heryanto Budi Santoso serta pertanyaandari dari para pejabat/pegawai yang hadir.Seluruhpertanyaan dijawab oleh Tim Sosialisasi Kantor Pusat yangdipimpin oleh Direktur Cukai Frans Rupang.Direktur Cukai,dalam acara tanya jawab mengatakan bahwa bahanpertanyaan akan dipergunakan sebagai bahan masukandalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Undang-undang Cukai yang baru.

Tampak dalam gambar,Kepala Kantor Wilayah DJBCSumatera Utara ,Heryanto Budi Santoso sedang mengajukanpertanyaan ke Tim Sosialisasi KP DJBC.

Hulman Simbolon dan Abd. RasyidKoresponden WBC Kanwil DJBC Sumatera Utara

TIM SOSIALISASI KP-DJBC. Didampingi Kakanwil pada acara pembukaan acara sosialisasi. Tampak sebelah kiri Bambang Prasojo, Heryanto BudiSantoso dan Direktur Cukai Frans Rupang

KAKANWIL DJBC SUMATERA UTARA. Mengajukan pertanyaan kepada timsosialisasi dari KP-DJBC

DOK. HULMAN & ABD RASYID

DOK. HULMAN & ABD RASYID

Page 25: Warta Bea Cukai Edisi 396

24 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

ada tanggal 5 September 2007 bertempat dihalaman Kantor Pengawasan dan PelayananDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A4, JalanBesar Pelabuhan Teluk Nibung, Kepala KantorWilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai Sumatera Utara, Heryanto Budi Santoso,meresmikan pemakaian gedung baru KPPBC TelukNibung yang ditandai dengan penandatanganan prasastidan pengguntingan pita. Proses pembangunan gedungtersebut dimulai sejak Desember 2006 sampai denganbulan Mei 2007,mempunyai luas bangunan sekitar 1000m2 terdiri dari 3 lantai,menggunakan anggaran DIPAtahun 2006 sekitar Rp.4.02 miliar.

Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannyamengatakan bahwa, kebersamaan dalam prosespembangunan KPPBC Tipe A4 Teluk Nibung,SumateraUtara adalah sangat baik, diharapkan dengan adanyakantor yang baru dapat menjawab tuntutan parapengguna jasa kepabean semakin baik. Padakesempatan yang sama, Kakanwil mengatakan bahwapenerimaan Cukai KPPBC Teluk Nibung hingga Agustus2007 mencapai sekitar 86 % sedangkan penerimaan BeaMasuk masih jauh dari target yang ditetapkan.

Target penerimaan Bea Masuk KPPBC Teluk Nibungdianggap terlalu berat karena pencapaian targettergantung kepada volume kegiatan impor yangkondisinya jauh menurun jika dibandingkan dengan tahunsebelumnya.Selanjutnya,dukungan dari seluruh instansi

KEPALA KANTOR WILAYAH, HERYANTO BUDI SANTOSO sedangmenandatangani prasasti gedung baru dan selanjutnya dilaksanakanpengguntingan pita yang disaksikan oleh Kepala Kantor DJBC Tipe A4Teluk Nibung Beatus Hasibuan dan para tamu undangan lainnya.

PeresmianGedung Baru

KPPBC Teluk Nibung

terkait dengan adanya kantor baru dapat mengoptimalkanperformance dalam menunjang kebijakan-kebijakanpemerintah daerah.Dengan semangat profesionalismedalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanandiharapkan target cukai terlampaui dan target Bea Masuktercapai. Hulman Simbolon Koresponden WBC Kanwil Sumatera Utara

PProses pembangunan gedung tersebut

dimulai sejak Desember 2006

SAMBUTAN KAKANWIL DJBC SUMATERA UTARA. Pada saat peresmianKPPBC Tipe A4 Teluk Nibung.....

GEDUNG BARU KPPBC TIPE A4 TELUK NIBUNG

FOTO : HULMAN SIMBOLON FOTO : HULMAN SIMBOLON

FOTO : HULMAN SIMBOLON

DAERAH KE DAERAH

Page 26: Warta Bea Cukai Edisi 396

25WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

ebagai pulau terbesar di kepulauaun Riau, TanjungPinang sejak dulu hingga sekarang tetap dijadikanmotor perekonomian kepulauan Riau, selain PulauBatam yang kini menjadi sentra industri dalam danluar negeri. Perkembangan pesat Tanjung Pinang

memang dapat dilihat dari berkembangnya kota TanjungPinang yang kini menjadi salah satu tujuan investor asing.

Dengan letak geografis yang cukup strategis, yaitu berbatas-an dengan dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura.Tanjung Pinang juga terkenal dengan sebutan “Kota Gurindam”karena tempat lahirnya sastra melayu dan kerajaan Melayu terbe-sar. Dengan potensi yang ada tersebut, maka seiring dengandiberlakukannya otonomi daerah, Tanjung Pinang pun kini menja-di Ibu Kota Propinsi dari Kepulauan Riau.

Sebagai Ibu Kota Propinsi, Tanjung Pinang kian hari kianmenunjukkan potensinya, mulai dari promosi sebagai daerah

yang cukup potensial untuk investasi, hingga promosi pariwi-sata yang memang tak kalah hebatnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, semua dilakukan demi berkembangdan majunya Tanjung Pinang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dalamhal ini dijalankan oleh Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 Tanjung Pinang, juga turutserta dalam meningkatkan perekonomian Tanjung Pinangdengan memberikan perlayanan ekspor impor yang hinggakini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hampirtiap hari ada komoditi unggulan Tanjung Pinang yang di eks-por, begitu juga dengan impor, hampir tiap minggu ada barangkebutuhan Tanjung Pinang yang diimpor dari luar negeri.

KEGIATAN KEPABEANAN PALING DOMINANMenurut Kepala KPPBC Tipe A3 Tanjung Pinang, Henry

Saut Siahaan, kegiatan di KPPBC Tanjung Pinang meliputikegiatan kepabeanan dan cukai, akan tetapi yang dominanadalah kegiatan kepabeanan. Dari kegiatan kepabeanan inidiantaranya adalah kegiatan impor dan ekspor olehperusahaan umum, produsen, dan kawasan berikat.

“Sektor perekonomian Tanjung Pinang lebih pada bidangperikanan, untuk itu ekspor ikan dari Tanjung Pinang dilaku-kan tiap hari sebanyak 20 ton dengan tujuan Singapura.Selain ikan, komoditi lain yang juga diekspor dari Tanjung

KPPBC TIPE A3 TANJUNG PINANG. Dengan sarana dan prasarana yang ada, berusaha untuk tetap memberikan pelayanan dan pengawasan yangprima kepada masyarakat usaha.

KPPBC Tipe A3Tanjung Pinang

Dengan terus melakukan pengawasanyang ekstra ketat dan memberikan pelayanan

yang prima kepada masyarakat usaha,diharapkan trade mark Tanjung Pinang

sebagai sarang penyelundup dapat terkikissecara perlahan-lahan.

S

DO

K.

KP

PB

C T

AN

JUN

G P

INA

NG

Page 27: Warta Bea Cukai Edisi 396

26 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Pinang adalah, karet, granit, boksit, dan mulai bulan Februarikemarin Tanjung Pinang juga sudah mulai mengekspor sayurmayur tujuan Singapura dan Malaysia,” ujar Henry.

Lebih lanjut Henry menjelaskan, untuk ekspor jumlah PEBdalam satu bulan mencapai 150 PEB, sedangkan untukimpor dalam satu bulan mencapai 30 PIB. Jumlah tersebutbelum digabungkan dengan jumlah PIB dan PEB yangberasal dari kawasan berikat, karena di Tanjung Pinang jugamemiliki delapan perusahaan yang menerima fasilitaskawasan berikat dan masih aktif, dengan komoditi tekstil,crumb rubber, tiang pancang dan komponen badan kapal,kapal laut, komponen badan kapal, perawatan kapal, danbeton bertulang. Sementara itu ada satu perusahaanpenerima fasilitas kawasan berikat yang sudah non aktif.

TIGA PELABUHAN DENGAN KENDALA PENGAWASANSelain kegiatan kepabeanan tersebut, KPPBC Tanjung Pi-

nang juga melayani kegiatan cukai. Untuk cukai, TanjungPinang memiliki tiga perusahaan MMEA yang masing-masingmemproduksi arak obat dan arak putih. Namun demikian keti-ga perusahaan ini bukan termasuk skala besar hanya industrirumahan, yang produksinya tidak untuk luar Tanjung Pinang.

“Dari kedua kegiatan tersebut, KPPBC Tanjung Pinangmemiliki batasan wilayah pengawasan dan pelayanan yangcukup luas. Untuk pelayanan, wilayahnya mencakup kotaTanjung Pinang dan sebagian wilayah kabupaten Bintan.Sedangkan untuk pengawasan meliputi, pelabuhan laut Tan-jung Pinang, pelabuhan laut Kijang, pelabuhan udara Kijang,dan kantor pos lalu bea Tanjung Pinang,” kata Henry.

Khusus untuk pelabuhan udara Kijang, berdasarkanperaturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.01/2007 tentangorganisasi dan tatalaksana instansi vertikal DJBC, makapelabuhan udara kijang masuk dalam wilayah kerja KPPBCTipe A3 Tanjung Pinang. Pada 24 September 2007 telahdilakukan penerbangan perdana yang melayani rute TanjungPinang-Jakarta PP. Sebelumnya pelabuhan udara ini hanyamelayani rute Pekanbaru-Tanjung Pinang-Natuna PP denganpesawat Riau Air Lines. Dengan masuknya pelabuhan udaraKijang menjadi wilayah pengawasan KPPBC Tanjung Pinang,kini telah ditempatkan pos di lokasi pelabuhan udara Kijang,hal ini juga dirasakan penting dalam rangka pengawasan

arus barang dan persiapan apabila diberlakukannya free tra-de zone di Batam, Bintan, dan Karimun.

Untuk pelabuhan laut, Tanjung Pinang memiliki tiga pelabuh-an yang cukup ramai, namun kondisinya kurang memadai.Pertama, pelabuhan internasional Sri Bintan Pura, merupakanpelabuhan penumpang dari Singapura dan Malaysia, termasukdomestik, kondisi pelabuhan ini masih cukup baik. Kedua,pelabuhan Sri Payung Batu VI, merupakan pelabuhan untukkegiatan bongkar muat barang impor, ekspor dan antar pulau.Kondisi pelabuhan ini sangat tidak layak karena kadenya sudahlapuk, crane hanya satu, sandar kapal terpaksa harusberminggu-minggu. Selain itu tidak ada pemisah yang jelasantara kade pelabuhan antar pulau dengan yang untuk eksporimpor, dan TPS di pelabuhan sudah tidak layak.

Pelabuhan ketiga adalah, pelabuhan laut Kijang (SriBayintan), merupakan pelabuhan untuk kapal PELNI danuntuk bongkar muat kapal ekspor. Kondisi pelabuhan inimasih baik, namun tidak memiliki crane dan tidak ada TPS dikawasan pelabuhannya. Dengan ketiga pelabuhan ini,KPPBC Tanjung Pinang harus mengawasi dengan ekstraketat, karena Tanjung Pinang merupakan salah satu tujuanmasuknya barang-barang ilegal.

Untuk barang-barang ilegal ini, Tanjung Pinang memang su-dah mendapat trade mark sebagai sarang penyelundup. Ini takdapat dipungkiri dari sekian luasnya pulau Pinang, jalur masukmelalui tangkahan-tangkahan juga banyak dan sangat sulit untukdiawasi.”Dengan luas wilayah pengawasan yang harus kami awasiini, kami juga memiliki kendala-kendala yang menjadikan TanjungPinang disebut sebagai sarang penyelundup,” kata Henry.

Kendala tersebut adalah, patroli rutin dengan kapal patrolibelum efektif karena hanya cukup untuk satu hari perjalanan,akibat bahan bakar premium yang sulit tersedia apabila diper-lukan secara mendadak. Para pegawai yang melaksanakanpengawasan patroli darat umumnya menggunakan kendara-an pribadi, karena tidak ada kendaraan khusus patroli dantidak sebanding dengan luasnya daerah pengawasan. Selainitu kendala lainnya, tidak ada X-Ray di pelabuhan keberang-katan internasional. Dan, luas pengawasan KPBC TanjungPinang didominasi wilayah lautan yang merupakan daerahrawan untuk dilalui kapal penyelundup, seperti perairan PulauMapor, Merapas, Selat Dompak, Selat Dempo, dan Pulau Karas.

PELABUHAN LAUT INTERNASIONAL SRI BINGTANG PURA. Pintu gerbang bangsa yang perlu pengawasan lebih efektif dan ketat.

DAERAH KE DAERAHWBC/KY

Page 28: Warta Bea Cukai Edisi 396

27WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

SARANG PENYELUNDUPSelain hal tersebut, di Tanjung Pinang juga banyak memi-

liki pelabuhan rakyat atau tangkahan yang memungkinkanterjadinya pelanggaran peraturan kepabeanan dancukai.”Dengan kendala tersebut, kami berupaya semaksimalmungkin untuk tetap melakukan pengawasan dengan carameningkatkan kegiatan intelijen, dan menjalin kerjasamadengan aparat teknis terkait termasuk pemerintah daerah.Selain itu kepada Kantor Pusat DJBC kami juga telahmengajukan permohonan untuk meminta tambahan danaguna kegiatan patroli laut,” ungkap Henry.

Dengan upaya yang semaksimal mungkin, maka KPPBCTanjung Pinang pun dapat membuktikannya melalui hasil tegahanyang belum lama ini didapat, yaitu pada 30 Juni 2007, KPPBCTanjung Pinang berhasil menegah ekspor Cites atau satwa yangdilindungi. Keberhasilan itu berawal dari patroli rutin yang dilaku-kan KPPBC Tanjung Pinang mendapati tiga kardus barang yangtergeletak di atas ponton pelabuhan internasional Sri BintangPura tanpa ada pemiliknya. Atas temuan tersebut petugas lang-sung melakukan pemeriksaan, dan kedapatan ketiga dustersebut berisi 57 ekor burung kakak tua jambul kuning, 10 ekorburung nuri kecil, dan 42 ekor burung nuri besar yang keseluruh-annya dalam keadaan hidup, yang rencananya akan dikirimbersama kapal ferry Marina Syahputra dengan tujuan Malaysia.

Dengan didominasi oleh wilayah lautan, Tanjung Pinangpun sejak dulu hingga sekarang memiliki trade mark sebagaisarang penyelundup. Dengan begitu banyaknya tangkahanyang sulit diawasi menyebabkan Tanjung Pinang sebagaisalah satu pintu tujuan masuknya barang ilegal.Menanggapai hal tersebut Henry menyatakan, KPPBCTanjung Pinang telah berupaya semaksimal mungkin untukmenekan masuknya barang ilegal, termasuk mengadakanpendekatan atau sosialisasi baik kepada instansi terkait,masyarakat usaha, maupun masyarakat umum.

Kepada masyarakat usaha, KPPBC Tanjung Pinang tidakhenti-hentinya mengadakan sosialisasi agar mereka dalammenjalankan usahanya selulu jujur dan mentaati segalaperaturan yang ada. Sedangkan kepada masyarakat umum,KPPBC Tanjung Pinang juga melakukan pendekatanwalaupun secara informal, yaitu melalui dialog dengan tokohyang berpengaruh di Tanjung Pinang agar turut mengawasimasyarakat sekitar sehingga mereka tidak lagi memasukanatau menerima barang ilegal dari luar negeri.

Sementara itu pendekatan yang dilakukan KPPBC TanjungPinang kepada instansi terkait termasuk pemda setempat, di-lakukan melalui acara rutin seperti coffee morning yang dila-kukan seminggu sekali, yang tujuannya mau mengubah citraTanjung Pinang sebagai sarang penyelundup menjadi citrabaik yang sebenarnya juga diharapkan oleh semua pihak.

“Bisa diakui kalau perbandingan harga barang legal punsangat jauh perbedaannya di Tanjung Pinang, misalnyabarang dari Jakarta dengan harga yang sama di Singapuraatau Malaysia yang juga mutunya lebih baik, akan lebihmahal harganya dari Jakarta jika sudah sampai di TanjungPinang. Hal ini tak lain barang dari Jakarta membutuhkanbiaya pengiriman yang jauh lebih mahal ketimbang dariMalaysia maupun dari Singapura yang jaraknya memanglebih dekat,” ujar Henry.

Dengan disparitas harga dan jarak yang lebih dekatditambah banyaknya tangkahan yang sulit diawasi tersebut,menyebabkan masyarakat Tanjung Pinang lebih memilihbarang dari Singapura atau Malaysia yang menurut merekalebih terjangkau dengan mutu yang lebih baik.”Dengansosialisasi yang rutin kita lakukan, saat ini masyarakatTanjung Pinang sudah mulai meninggalkan barang ilegal danmereka sudah mau menerima barang legal atau dalam negeriwalaupun dengan harga yang sedikit lebih mahal ketimbangbarang luar negeri”

Trade mark sebagai sarang penyelundup memang sangatmenyakitkan, namun sebenarnya tidak semua barang ilegal

POS PENGAWASAN/HANGGAR SRI PAYUNG. Dengan kondisi yangseadanya pos pengawasan Sri Payung memerlukan perhatian lebihkarena memiliki peran yang cukup vital bagi Tanjung Pinang.

BANDAR UDARA KIJANG. Untuk menghadapi diberlakukannya FTZ Batam,Bintan, dan Karimun KPPBC Tanjung Pinang telah menempatkan pospengawasan lalu lintas barang pada pelabuhan udara Kijang.

KAPAL PATROLI. Sulitnya mencari bahan bakar jika diperlukan secaramendadak, membuat patroli laut kurang efektif. Sementara kondisi kapalpun juga memerlukan perhatian khusus.

WBC/KY WBC/KY

WBC/KY

Page 29: Warta Bea Cukai Edisi 396

28 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

yang beredar di Indonesia berasal dari Tanjung Pinang, seba-gai contoh, beberapa kapal antar pulau yang berhasil ditegahselama ini seluruhnya bukan berasal dari Tanjung Pinang,namun karena kapal yang digunakan milik Tanjung Pinang,pandangan masyarakat langsung memvonisnya barang ter-sebut dari Tanjung Pinang. Hal ini lah yang kini akan diubahbaik oleh KPPBC Tanjung Pinang, masyarakat usaha,instansi terkait, dan masyarakat Tanjung Pinang umumnya,karena mereka pun merasa sakit jika dikatakan daerahnyasebagai sarang penyelundup.

Mampukan KPPBC Tanjung Pinang mengubah trade markyang ada tersebut? Menurut Henry, KPPBC Tanjung Pinang akanberusaha semaksimal mungkin mengubah trade mark tersebut,karena dengan dukungan 91 pegawai yang ada saat ini, kemam-puan mereka pun dinyatakan telah cukup untuk menjalankan tu-gas kepabeanan maupun cukai dengan maksimal.

Selain itu, untuk lebih meningkatkan kemampuan pegawaiKPPBC Tanjung Pinang selalu mengadakan P2KP yang diada-kan setiap dua minggu sekali dengan materi tentang peraturanbaru atau melakukan diskusi terhadap suatu kasus/permasalahanyang sedang terjadi. Sementara untuk masyarakat usaha,pelayanan yang prima, cepat dan efisien pun kini terus digalakansehingga masyarakat benar-benar terbantu dalam bisnis merekatanpa harus menyimpang dari peraturan.

BEBAN TARGET PENERIMAAN MENINGKATDengan mulai meningkatnya perekonomian Tanjung

Pinang, penerimaan negara dari bea masuk dan cukai kiantahun juga mengalami peningkatan, bahkan untuk tahun2005 yang saat itu target bea masuk dan cukai ditentukanhanya Rp. 3 milyar, untuk tahun 2007 target penerimaan beamasuk dan cukai ditetapkan sebesar Rp. 39 milyar. Initentunya suatu peningkatan yang sangat signifikan. Perlahannamun pasti Tanjung Pinang sudah dikategorikan sebagaidaerah potensial untuk investasi.

Menurut Henry, penerimaan kali ini memang dirasakancukup berat, karena peningkatan penerimaan dari tahun 2005hingga 2007 bukan dikarenakan meningkatnya produksiimpor. Hal ini lebih dikarenakan salah satu perusahaanpemeliharaan alat-alat pertambangan menerima kontrak kerjayang cukup banyak sehingga penerimaan bea masuk punmenjadi meningkat.

“Tahun 2005 target bea masuk kita sebesar Rp.3,565,320,000milyar, dan terealisasi sebesar Rp.3.312,623, 502 milyar atauhanya 98,77 persen. Untuk cukai target Rp.12,000,000 juta,terealisasikan Rp.15,522,840 juta atau 129,36 persen. Sementara

untuk target bea masuk tahun 2006 ditetapkan sebesar Rp.5,600,000,000 milyar, setelah ada revisi menjadi Rp.25.000,000,000 milyar, ini terealisasikan Rp. 27,051,037,147milyar atau 108,44 persen. Sedangkan cukai ditetapkan Rp. 31,650,000 juta, setelah direvisi menjadi Rp. 70,000,000 juta, danterealisasikan hanya Rp. 41, 606,500 juta atau 59,44 persen,”ungkap Henry.

Lebih lanjut Henry menjelaskan, mengapa peningkatantarget penerimaan tahun 2006 dari 5,6 milyar menjadi 25milyar dan itu dapat tercapai, tidak lain karena KPPBCTanjung Pinang bagaikan menerima durian runtuh. Pasalnyasebelum ada revisi target penerimaan, salah satuperusahaan importir di Tanjung Pinang, yaitu PT. IndojayaPipe mendapat kontrak kerja pengerjaan cutting pipa untukpengoboran minyak sangat besar, bahkan 1 PIB mencapaiRp.19 milyar dan total keseluruhan mencapai Rp.20 milyar,dengan satu perusahaan tersebut saja terget penerimaansaat itu sudah dapat terealisasikan, dan saat itu target direvisimenjadi Rp.25 milyar maka hal tersebut tidak menjadipersoalan bagi KPBC Tanjung Pinang.

Bagaimana dengan target penerimaan tahun 2007 iniyang mencapai Rp.39,205,000,000 milyar atau mengalamikenaikan 56,82 persen dari tahun 2006 dan cukai ditetapkanRp. 75.000.000 juta atau naik 7,14 persen dari tahun 2006,apakah dapat terpenuhi? Menurut Henry, kemungkinan besarsangat berat sekali, apalagi untuk tahun 2007 ini PT. IndojayaPipe tidak menerima kontrak kerja yang besar, dan kalau punmenerima tarif bea masuk pipa yang dikenakan saat ini telahberubah menjadi nol persen. Namun demikian KPPBCTanjung Pinang akan tetap berusaha secara maksimal agartarget yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sebagai gambaran, hingga semester II ini, tepatnyaAgustus 2007, penerimaan bea masuk yang baru mencapaiRp. 4.593.211,253 atau 12,11 persen dari keseluruhan targetbea masuk yang ditetapkan. Sementara itu untuk cukai,hingga Agustus 2007 telah mencapai Rp. 49.744.500 atau66,33 persen dari keseluruhan target cukai tahun 2007.

Satu hal yang diharapkan KPPBC Tanjung Pinang saat iniadalah, pelabuhan yang ada di Tanjung Pinang seluruhnyadapat menjadi pelabuhan yang memadai, sehingga semuabarang bisa sandar, dengan demikian akan dapat memudah-kan dalam melakukan pengawasan. Selain itu komunikasiantar KPPBC juga dapat meningkat, karena beberapa hasiltegahan yang berhasil didapat beberapa waktu lalu adalahhasil komunikasi yang baik antara KPPBC Tanjung Pinangdengan KPPBC yang berada disekitarnya.

FOTO BERSAMA. Seluruh pegawai KPPBC Tanjung Pinang berfoto bersama. Dengan SDM yang cukup handal di bidangnya, membuat KPPBC TanjungPinang selalu menjadi ujung tombak untuk pengawasan perbatasan negara.

DAERAH KE DAERAHDOK. KPPBC TANJUNG PINANG

adi

Page 30: Warta Bea Cukai Edisi 396

29WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

enempuh perjalanan kurang lebih satu jam dariJakarta untuk mencapai Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A 2Purwakarta. Begitu pula dari Ibukota Purwakarta,perlu waktu yang sama kurang lebih satu jam

untuk mencapai KPPBC yang mulai beroperasi sejak 1 Mei1998 ini.

Lokasinya yang berada di kawasan industri Bukit Indahdinilai sangat sentral dan strategis untuk mempermudah danmemperlancar pelayanan kepada pengguna jasa yang mela-kukan kegiatan kepabeanan di sekitar wilayah Purwakarta.Wilayah kerja yang masuk dalam lingkup pelayanan danpengawasan KPPBC Purwakarta meliputi Subang, Karawangdan Purwakarta serta sebagian Cikarang yang merupakanwilayah-wilayah yang penuh dengan kawasan berikat. Karenaitu selain Bekasi, Purwakarta merupakan penyangga Jakartadalam mendukung perekonomian Indonesia.

Mengenai tugas aparat Bea dan Cukai di KPPBC yangdipimpin, Drs Martediansyah, MPM, memang lebih fokuspada pengawasan kegiatan perusahaan-perusahaan yangberada di dalam kawasan berikat di wilayah KabupatenPurwakarta, Karawang, Subang dan sebagian wilayahCikarang. Tercatat saat ini terdapat 228 obyek pengawasan,meliputi 56 Gudang Berikat (GB) dan 149 Kawasan berikat(KB) dan 3 Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

“Kita juga melayani penjualan dari KB ke DPIL (DaerahPabean Indonesia Lainnya) dengan menggunakanPemberitahuan Impor Barang (PIB), termasuk juga dari GB,seperti misalnya Honda Motor yang melakukan prosesperakitan yang bahan bakunya terlebih dahulu masuk ke GB,kemudian dengan menggunakan PIB untuk membayar bahanbaku dari gudang berikat,” ujar Martediansyah.

Untuk menselaraskan tugas pelayanan dengan pihakyang dilayani dalam hal ini para pengusaha di KB dan GBbukanlah suatu hal yang mudah. Perlu ada kerjasama danketerbukaan diantara kedua belah pihak. Untuk itu sebelummelakukan pembinaan keluar, pembinaan kedalam jugaperlu dilakukan.

Dalam rangka upaya tadi, langkah-langkah atau strategiyang dilakukan Martediansyah saat baru menjabat sebagaiKepala Kantor antara lain melakukan pembinaan kepadapegawai supaya pengusaha bisa comply mengikuti aturankepabeanan yang berlaku, maka itu yang harus dibenahi dandiperhatikan terlebih dahulu adalah unsur dari para aparatBea dan Cukai, agar pegawai KPPBC Purwakarta mengikutiketentuan yang ada.

“Pertama-tama saya melakukan pembinaan pada pega-wai agar dalam melaksanakan tugas harus sesuai ketentuan,misalnya untuk pencatatan BC 2.3 dikarenakan wilayah kamilebih fokus mengawasi barang-barang yang terutang, BeaMasuk dan pajak. Peningkatan pembinaan pegawaidilakukan karena saya yakin masih banyak pegawai yangbekerja di KB belum mengetahui secara detil ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya mengenai pembukuan, itu yangpaling penting, karena mengawasi barang-barang yangterutang bea harus benar catatannya,” ujar Martediansyah.

Lebih lanjut menurutnya, banyak perusahaan di KB diwilayah KPPBC Purwakarta tidak hanya menggunakandokumen BC 2.3 impor tetapi BC.2.3 antar KB yangsubkontrak untuk selanjutnya ke DPIL, sehingga variasipergerakannya sangat banyak. Karena itu diperlukan suatupembukuan yang sangat baik, ditambah lagi hingga saat iniKPPBC Purwakarta dalam melakukan pelayanan masih se-cara manual dan belum elektronik, sehingga sangat mengan-

Otomasi SistimPerlu Segera Direalisasikan

di KPPBC PurwakartaKekurangan SDM semestinya bisa diantisipasi dengan adanya otomasi

sistim pelayanan dan pengawasan di KPPBC Purwakarta

M

Page 31: Warta Bea Cukai Edisi 396

30 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

dalkan kemampuan, kreativitas dan inovatifdari para pegawai.

“Kalau dia malas mencatat, membuku-kan dan segala macam yang berhubungandengan administratifnya wah bisaamburadul. Jadi bagaimana caranya sayadan staf saya supaya bisa melakukan pe-kerjaan untuk menghasilkan yang terbaik,”imbuhnya.

Kepada para Kepala Seksi Penimbun-an (di KPPBC Purwakarta terdapat 8 KasiPenimbunan) ia menghimbau agar berpe-ran aktif, karena merekalah yangmembawahi para hanggar atau korlak yangberjumlah sekitar 30 orang Tidak adaistilah bagi Kasi Penimbunan hanya dudukdan menunggu laporan. Karena ujungtombaknya pembinaan berada di Kasisedangkan pelaksananya adalah hanggar.

“Jika hanggarnya saja tidak mengertiketentuan, bisa-bisa pekerjaannya beran-takan dan sekali lagi saya tekankan karenasistimnya masih manual maka diperlukanpenataan administrasi yang baik,” ujar Mar-tediansyah yang juga sedang lebih mening-katkan komunikasi dan koordinasi diantara para pegawainya.

Mengenai masih digunakannya sistim pelayanan secaramanual di KPPBC Purwakarta, sebenarnya sejak kepalakantor sebelumnya telah diusulkan ke Kantor Pusat untuksegera dilakukan otomatisasi sistim secara elektronik.Apalagi sejak tahun 2005 di KPPBC Purwakarta telah memi-liki pegawai lulusan Prodip yang paham sistim secaraelektronik. Mungkin saja, menurut Martediansyah, kebijakanKantor Pusat saat ini adalah memprioritaskan dulu KantorPelayanan Utama, PDE Manifest dan lain-lainnya. Tetapi iaberharap Kantor Pusat bisa segera merealisasikan tentangotomasi sistim di KPPBC Purwakarta. KB merupakan potensidan prospek yang harus diperhatikan, sebab fasilitas KBmenjadi daya tarik investasi.

Selain melakukan pembinaan ke dalam yaitu kepada parapegawai, pembinaan keluar kepada para pengusaha jugadilakukan. Para Kepala Seksi dan Hanggar diamanatkanuntuk meneruskan kembali kebijakan-kebijakan dan harapanyang diinginkan bagi berhasilnya pelaksanaan tugas KPPBCPurwakarta. Pembinaan pada para pengguna jasa bisadilakukan sambil memberikan pelayanan, misalnya kawasanberikat adalah daerah yang restrict area, tugas para hanggarsambil menghimbau pengusaha agat tidak sembarang menge-luarkan atau memasukkan barang, sebab ada prosedurnya.

“Tidak ada alasan mendesak sehinggabarang harus keluar segera lantas doku-men bisa belakangan, kalau begitu caranyaresiko besar jadi kita yang tanggung. Kitaberikan fasilitas untuk menunda pembayar-an BM merupakan sesuatu yang berartibuat pengusaha, maka itu jangan memintalagi hal yang macam-macam seperti yangsaya sebutkan tadi. Semua harus melaluiprosedur dan ada dokumennya yangmerupakan alat untuk pengawasan. Riskansekali barang keluar tanpa dokumen, maka-nya kita jelaskan pada mereka. Sedangkansosialisasi dengan pengusaha dilakukansecara insidentil atau pada saat kita mintamasukan pendapat dari para pengusaha,”imbuh Martediansyah.

Sedangkan pembenahan terhadap ling-kungan kantor, hal yang akan segera dila-kukannya salah satunya adalah penataandan pembenahan kembali ruang pelayanandikarenakan volume pelayanan di KPPBCPurwakarta jumlahnya terus bertambahdari waktu ke waktu. Hal ini dilakukannyasemata-mata untuk lebih memberikan ke-

pastian waktu dan kepastian hukum bagi para pengguna jasayang sebelumnya sudah berjalan dengan baik di KPPBCPurwakarta.

PENAMBAHAN DAN PEREMAJAAN PERSONILSaat ini terdapat 139 personil di KPPBC Purwakarta,

dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan, personilsejumlah itu dirasa masih kurang memadai hal itu menurutMartediansyah dikarenakan jumlah KB terus mengalamipenambahan. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapiKPPBC Purwakarta agar bagaimana caranya mengambilopportunity dari kekurangan tersebut.

Misalnya, salah satunya dengan terus melakukanpembinaan dan peningkatan kemampuan dan keterampilanpegawai dalam rangka menjalankan tugas pelayanan sertamembuat jejaring intelijen yang baik dalam rangkamenjalankan tugas pengawasan. Karena keterbatasan SDM,tidak heran jika di KPPBC Purwakarta satu orang hanggarbisa mengawasi 10 KB. Padahal idealnya satu perusahaanberdiri satu pos bea cukai.

“Jadi memang ada kemungkinan perusahaan-perusahaanKB walau memiliki pos bea cukai tetapi petugasnya tidak ada,karena dia di pos perusahaan yang lain. Pada saat barangmasuk atau ada pelayanan dokumen barulah petugas masukdisitu. Nah itu yang saya bilang tadi, sangat dibutuhkanpengetahuan yang baik dan administrasi yang rapi.Mengenai jumlah SDM yang kurang mestinya bisaditingkatkan dari segi otomasi sistim. Kalau itu bisa balance,kita bisa mengatasi kekurangan tadi,” demikian imbuhnya.

Lebih lanjut mengenai SDM di KPPBC Purwakarta darijumlah 139 tadi, 80 persen berusia diatas 40-55 tahun, usiadimana tingkat produktivitasnya mulai menurun. Sedangkan20 persen lagi berusia 20 tahun ke atas. Secara keseluruh-an, dari jumlah 139 tersebut 79 orang diantaranya telah beru-sia antara 51-55 tahun. Dan para hanggar yang bertugassaat ini rata-rata berusia antara 40-55 tahun. MenurutMartediansyah, ini menjadi salah satu kendala, padahal lebihbanyak tugas yang harus dilaksanakan di lapangan yangmembutuhkan kreativitas. “Tugas kita tidak hanya melayanitetapi juga sangat membutuhkan kreativitas, inovasi dandaya pikir para personil yang banyak berasal dari usia yangmasih produktif terutama dalam hal pembukuan untuk alatpengawasan. Maka itu, ujung tombaknya berada di hanggar,karenanya sangat perlu dilakukan penambahan danperemajaan.”

Lebih lanjut menurutnya, untuk mencapai sasaranyang optimal, selain harus didukung dengan SDM juga

DRS. MARTEDIANSYAH MPM. Karenasistim manual sehingga masih sangatmengandalkan kemampuan, kreativitasdan inovatif dari para pegawai.

RUANG PELAYANAN. Tampak petugas melayani para pengguna jasadalam pengurusan dokumen kepabeanan.

DAERAH KE DAERAHWBC/ATS

WBC/ATS

Page 32: Warta Bea Cukai Edisi 396

31WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

diperlukan dukungan sarana prasarana operasional.Untuk melakukan tugas pengawasan, KPPBC inidilengkapi dengan satu unit kendaraan dinas pick upuntuk kegiatan surveillance. Dikarenakan mobilisasipetugas yang sangat tinggi sampai saat ini masih banyakpegawai melaksanakan tugas di lapangan denganmenggunakan kendaraan pribadi, padahal, minimaldiperlukan kendaraan roda dua supaya kegiatanpengawasan di lingkungan KB dan sekitarnya bisa lebihefektif dan efisien. Namun begitu selama ini tingkatpelanggaran di wilayah kerja KPPBC Purwakarta sangatkecil bahkan belum ada. Ini dikarenakan perusahaan diKB lebih banyak yang high tech yang memproduksielektronik, otomotif maupun yang bersifat mekanikal.

PENERIMAAN.Untuk Tahun Anggaran (TA) 2007, sampai dengan September

2007 di wilayah kerja KPPBC Purwakarta tercatat terdapat 149Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) atau Pengusaha DalamKawasan Berikat (PDKB), 56 Pengusaha Gudang Berikat (PGB)atau Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) dan 3 TempatPenimbunan Sementara (TPS) Dan tercatat telah mengeluarkansebanyak 42.794 dokumen B.C 2.3 impor dan 10.229 dokumen PIB.

Mengenai target penerimaan dari Bea Masuk untuk tahun ini,Martediansyah berharap dapat terpenuhi, karena hingga Septem-ber 2007, targetnya sudah mencapai 80 persen lebih. Untuk pe-nerimaan di KPPBC Purwakarta diperoleh dari Bea Masuk yanguntuk TA 2007 ditargetkan sebesar Rp. 188.484.224.000, hingga30 September 2007 terealisasi sebesar Rp. 169.316.481.869,atau pencapaian targetnya sudah sebesar 89,83 persen.Sedangkan dari sector cukai ditargetkan sebesar Rp. 984.000sudah tercapai Rp. 1.036.800, atau target tercapai 105,37 persen.

Menurutnya, karena Kawasan Berikat merupakan suatusarana investasi yang berkembang, dan bertambah terusjumlahnya, maka sudah waktunya di KPPBC Purwakarta

didukung dengan sistim yang sudah otomasi untuk mendu-kung pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan.

“Karena kita tidak bisa menambah pegawai maka sa-lah satu caranya adalah harus ditingkatkan dengan sistimotomasi untuk BC 2.3. Saya harapkan ini bisa segeradirealisasikan, karena di KB tidak hanya impor tetapijuga ekspor dan banyak sekali pergerakannya, misalnyaantara KB pinjam meminjam mesin lalu dikerjakan diDPIL, banyak sekali kegiatan seperti itu,” demikian harapMartediansyah yang dalam memimpin anak buahnyamenerapkan prinsip, “Dalam memberikan pelayanan danmenjalankan pengawasan harus tertib dan disiplin.”

PERUSAHAAN yang terdapat di Kawasan Berikat di wilayah kerja KPPBCPurwakarta.

KEPALA KANTOR beserta para staf pegawai KPPBC Tipe A2 Purwakarta.

WBC/ATS

WBC/ATS

ris

Page 33: Warta Bea Cukai Edisi 396

32 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

JAKARTA. Pada 27 September 2007 Panitia Gema Ramadhan Masjid Baitut Taqwa KP-DJBC melaksanakan buka puasa bersama Dirjen Bea dan Cukai di Auditoriumgedung utama KP-DJBC. Acara buka puasa ini diawali dengan pembacaan ayat suci Alqur’an dengan dilanjutkan sambutan dari Ketua Umum DKM Heri Kristiono. Acarabuka puasa bersama ini diisi juga dengan penyerahan santunan dari Direktur Jenderal Anwar Suprijadi kepada sejumlah anak yatim piatu yang berada dilingkungan KP-DJBC. Acara selanjutnya mendengarkan siraman rohani yang dibawakan oleh Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid dengan diakhiri buka puasa bersama. Hadir dalam acarabuka puasa ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kamil Sjoeib, Direktur P2 Heru Santoso, Direktur Audit Thomas Sugijata, Direktur Cukai Frans Rupang,Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman, Direktur PPKC Hanafi Usman serta para pejabat eselon III, IV dan para pegawai dilingkungan KP-DJBC.

JAKARTA. Kurang lebih 50 stand yang menjual berbagai variasi seperti makanan, tanaman baju muslim, pernik-pernik, bunga dan buku-buku islam, mengikutibazaar yang diselenggarakan oleh Koperasi Pegawai Kantor Pusat DJBC. Bazar Ramadhan ini diselenggarakan satu hari yaitupada 4 Oktober 2007 di belakanggedung utama KP-DJBC. Bazaar dibuka oleh Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi didampingi Ny. Anwar Suprijadi dengan disaksikan beberapa staf inti (gambarKiri). Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan meninjau tempat bazaar yang berada di belakang gedung utama KP-DJBC. Dalam kunjungan tersebut Dirjen AnwarSuprijadi membeli kue dan kain batik di stand Dharmawanita Persatuan KP-DJBC (gambar kanan).

JAKARTA. Panitia Gema Ramadhan Masjid Baitut Taqwa Kantor Pusat (KP) DJBC pada 13 Oktober 2007 menyelenggarakan Sholat Ied di halaman Kantor PusatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai. Sholat Ied tahun ini yang dipimpin oleh Ust Irhamsyah Putra, LC, MA, dihadiri umat islam yang berada dilingkungan KP-DJBCserta para pegawai dan para bea cukai (gambar kanan). Hadir dalam sholat ied mantan Direktur Fasilitas Kepabeanan Ibrahim A. Karim, Direktur Fasilitas KepabeananKusdirman Iskandar, Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok, Agung Kuswandono dan beberapa pejabat eselon III lainnya. Gambar kiri, usai Sholat Ied diAuditorium gedung B diselenggarakan halal bilhalal Dirjen Bea Dan Cukai Anwar Suprijadi dengan keluarga besar DJBC.

WBC/ATS

WBC/ATS

WBC/ATS

SEPUTAR BEACUKAI

Page 34: Warta Bea Cukai Edisi 396

33WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

MAKASAR. Bertempat di Aula Kanwil DJBC Sulawesi, pada tanggal 6 September 2007 dilangsungkan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabateselon IV yang bertugas di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi. Acara yang dipimpin langsung oleh Kakanwil DJBC Sulawesi Bachtiar, dihadiri oleh beberapapejabat eselon III di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi. Dalam kesempatan itu, setelah upacara selesai Kakanwil berkesempatan memberikan briefing kepada parapejabat yang baru dilantik tersebut dan dilanjutkan dengan foto bersama. Don’s, Makassar (Foto : Donny Eriyanto)

BALIKPAPAN. Pada 19 September 2007 atau 8 Ramadhan 1428 H, bertempat di Aula KPPBC Tipe A3 Balikpapan diadakan acara buka puasa dan tarawaih bersamauntuk menyambut bulan Ramadhan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Acara yang diselenggarakan dengan penuh kesederhanaan ini bertujuan untukmemupuk rasa tali persaudaraan antar pegawai khususnya di Kantor Pelayanan sendiri juga antar pegawai yang ada di Kantor Wilayah. Tampak dalam gambarceramah yang diisi oleh Ustadz Ahmad Khan, serta Kepala KPBC Tipe A3 Balikpapan, Taryono Ekso Wardoyo tengah memberikan cinderamata kenang-kenangankepada pegawai yang mutasi. Acara buka puasa bersama yang dilaksanakan di Aula KPPBC Tipe A3 Balikpapan mengundang Kepala Kanwil DJBC Kalimantan BagianTimur, Ismartono dan pegawai yang ada di Kanwil. Dalam acara ini juga sekaligus dilangsungkan acara perpisahan dengan 5 orang pegawai yang mutasi yakni AdeWismiyati, Dwi Yogo Hardianto, Wahyudi, Agus Dwi Wahyono dan Rudy Rullyanto. Muqsith Hamidi, Balikpapan.

MEDAN. Pada 19 Agustus 2007 dilingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara diadakan pelantikan pejabat eselon III bertempat di Auditorium Kantor Wilayah DJBCSumatera Utara.Upacara pelantikan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Heryanto Budi Santoso yang melantik 6 pejabat eselon III. Acara diawali denganpembacaan sumpah jabatan oleh Kanwil dan selanjutnya dilakukan dengan penandatanganan naskah sumpah jabatan. Hulman Simbolon, Sumatera Utara

FOTO : DONNY ERIYANTO

FOTO : MUQSITH HAMIDI

FOTO : HULMAN SIMBOLON

Page 35: Warta Bea Cukai Edisi 396

34 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

MEDAN. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-62, Kanwil DJBC Sumatera Utara mengadakan kegiatan olah raga yang diikuti para pegawaiKantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A1 Belawan , Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Medan dan KPPBCTipe A3 Medan.Cabang olah raga yang dipertandingkan adalah Bola Volley, Tennis Meja dan Catur.Kegiatan oleh raga dimulai sejak 3 Agustus 2007 - 16 Agustus2007. Penyerahan hadiah kepada para juara diberikan seusai acara senam kesegaran jasmani pada tanggal 24 Agustus 2007 bertempat di halaman Kanwil DJBCSumatera Utara. Ketua Panitia Perayaan Hari Kemerdekaan RI,Yudiarto, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan olah raga berjalan dengan baik dalam suasanakekeluargaan dalam rangka memupuk tali silaturahmi diantara pegawai. Selanjutnya KaKanwil Heryanto Budi Santoso dalam sambutan singkatnya mengatakanbahwa pelaksanaan kegiatan olah raga sudah menunjukkan adanya kerja sama yang baik. Tampak pada gambar, Heryanto memberikan piala juara umum kepadaKepala KPPBC Tipe A1 Belawan. Hulman Simbolon, Sumatera Utara

TANGERANG. Bertempat di aula gedung A Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Soekarno-Hatta pada tanggal 26 September 2007 dilaksanakankegiatan buka puasa bersama dengan para karyawan-karyawati dan ibu-ibu Dharmawanita KPPBC Soekarno- Hatta. Acara buka puasa ini diisi dengan ceramah agama oleh K.H.Ahya Al-Ansori. Selain itu acara diisi pula dengan pemberian santunan dan bingkisan untuk anak-anak Yatim Piatu dari panti asuhan yayasan “Darul Hiqmah” Tangerang. Tampakpada gambar Kepala KPPBC Soekarno Hatta Rahmat Subagio sedang menyerahkan santunan. Kiriman KPPBC Soekarno Hatta

SEMARANG. Bertempat di aula Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY diselenggarakan Sosialisasi UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UUnomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, untuk lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah danDIY, Z. A. Likumahwa dan dengan menampilkan pembicara dari Tim Sosialisasi Kantor Pusat DJBC yang terdiri dari Direktur Cukai Frans Rupang, Tenaga PengkajiBidang Pengawasan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Erlangga Mantik dan beberapa tim sossialisasi lainnya. Sosialisasi dilaksanakan selama dua harimulai tanggal 4 September 2007 dihadiri oleh pengusaha barang kena cukai, instansi pemerintah (Pemda, Kepolisian dan Kejaksaan) serta para pegawai diwilayahkerja kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY. Kiriman Sudardjo, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY

JAKARTA. Panitia Ramadhan 1428 H Dewan KemakmuranMasjid (DKM) Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priokmenggelar acara buka puasa bersama mitra pendukung pada 3Oktober 2007 di Aula Lantai 5 Gedung Induk (gambar kiri).Ustadz Ade Purnama Hadi, Lc. dari MUI Jakarta Utara hadirmemberikan tausyiah menjelang waktu berbuka puasa. Acaradihadiri oleh Kepala KPU Agung Kuswandono, pejabat strukturaleselon IV ke atas, dan mitra pendukung seperti cleaning service,PKD, sopir, petugas parkir, dan pengurus masjid. Kepala KPUAgung Kuswandono, dalam sambutannya, mengajak mitrapendukung untuk membantu Bea Cukai mencegah KKN dengantidak menjadi kurir dokumen maupun kurir uang suap. “Janganmau jika disuruh memasukkan uang suap ke dalam mobil,” ajakAgung. Sebelumnya, juga dilakukan taklim Ramadhan setelahshalat Zuhur di Mesjid Baituttaubah dengan tema memperhatikanmakanan yang dimakan, yang disampaikan Oggy Febri Adha,staf pada Bidang Kepatuhan Internal. Sementara keesokannya,4 Oktober 2007 Taklim Ramadhan diisi dengan topik pedihnyasiksa kubur yang disampaikan oleh Untung SM dari Bidangkepatuhan Internal KPU (gambar kanan). Arie Julianto, KPU

FOTO : HULMAN SIMBOLON

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

FOTO : ARIE JULIANTO

SEPUTAR BEACUKAI

Page 36: Warta Bea Cukai Edisi 396

35WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

BANDA ACEH. Sebanyak 28 pejabat eselon IV dilingkungan Kanwil DJBCNAD dilantik oleh Kakanwil DJBC NAD Ahmad Riyadi pada tanggal 5 September2007. Gambar berdiri dibelakang para pejabat eselon IV, duduk di depanKakanwil dan para pejabat eselon III. Amir Hasan A, Kanwil NAD

MEDAN. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-62, Kanwil DJBCSumatera Utara mengadakan upacara bendera pada 17 Agustus 2007 bertempat dihalaman Kanwil DJBC Sumatera Utara. Bersamaan dengan acara tersebut, KaKanwilDJBC Sumatera Utara, Heryanto Budi Santoso memberikan penghargaan kepada 20orang pegawai yang berdisiplin, berintegritas dan berdedikasi terbaik (teladan) dilingkungan Kanwil DJBC Sumatera Utara. Dalam sambutan singkat, Heryanto BudiSantoso selalu mengingatkan seluruh pegawai agar tetap mempertahankanperformance dan meminta kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerjayang sudah berjalan baik selama ini. Kepada para pegawai yang mendapatpengahargaan harus berbangga karena dari sekian jumlah pegawai yang terpilihmenjadi pegawai teladan terbatas jumlahnya Pada prinsipnya semua pegawaimempunyai kinerja yang sudah baik hanya para pegawai yang berprestasi mempunyainilai lebih dan para pegawai yang belum mendapat penghargaan agar memperbaikikinerjanya. Hulman Simbolon, Sumatera Utara

MAKASAR. Dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW danmenyambut bulan suci Ramadhan 1428 H serta untuk meningkatkan keimanan danketaqwaan, Kanwil DJBC Sulawesi menyelenggarakan bimbingan mental denganpengajian bersama Ust. Syaibani Mujiono. Acara ini diadakan pada tanggal 22Agustus 2007 dengan mengambil tempat di Aula Kanwil DJBC Sulawesi. KakanwilDJBC Sulawesi, Bachtiar, berkenan menghadiri acara tersebut sekaligusmemberikan sambutan. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh para pejabat eselonIII dan IV serta para pegawai Kanwil DJBC Sulawesi. Don’s, Makassar

BALIKPAPAN. Dalam rangka memasuki bulan Ramadhan 1428 H, Dharma WanitaPersatuan (DWP) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPPBC Tipe A3Balikpapan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain memberikan bantuan berupasembako kepada para korban banjir di Desa Giri Rejo, Karang Joang km.14 kotaBalikpapan yang langsung diserahkan oleh Ny. Taryono Ekso Wardoyo sebagai wakilketua DWP beserta pengurusnya. Selain itu DWP gabungan ini juga ambil bagianmengikuti Bazar di depan Kantor Pemerintah Kota Balikpapan yang dilaksanakanselama 4 hari dari tanggal 24 – 27 Agustus. Tampak pada gambar, secara simbolispenyerahan bantuan oleh pengurus DWP kepada para korban banjir serta kegiatanDWP di Stan Bea Cukai selama pelaksanaan Bazar. Muqsith Hamidi, Balikpapan.

JAKARTA. Beberapa pegawai dilingkungan Kantor Pusat DJBC, diantaranyadari Dit. Audit, Cukai, Fasilitas, P2,Kepegawaian, Perlengkapan danKeuangan, pada bulan ramadhan lalumengadakan acara Sahur on the Road.Acara ini adalah kegiatan membagikansantap sahur untuk anak-anak jalanan dankaum dhuafa yang tinggal di pinggir jalanatau perempatan jalan. Dana yangdibutuhkan untuk pembelian bahankonsumsi dikumpulkan secara swadanaserta sumbangan dari para donatur. Tepatpada hari Minggu, 7 Oktober 2007 pukul00.00, rombongan berjumlah 50 orangbergerak dari kantor pusat menuju arahCawang, UKI hingga menuju Cakung, sam-bil membagikan santapan sahur besertasusu siap minum kepada anak jalanan dankaum dhaufa di sepanjang perjalanan yangditemui. Acara berjalan dengan lancar danberakhir hingga pukul 03.00. Rasa lelahmemang hinggap ditubuh, namun rasabahagia menyelimuti hati rombongan.Terima kasih atas dukungan dari berbagaipihak yang turut serta membantu suksesnyaacara ini. Debby

FOTO : AMIR HASAN FOTO : MUQSITH HAMIDI

FOTO : HULMAN SIMBOLON

FOTO : DONNY ERIYANTO

DOK. PANITIA STR

Page 37: Warta Bea Cukai Edisi 396

36 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

A N W A R L U B I SMungkin 29 tahun telah cukup menggambarkan bagaimana pengalaman pria

kelahiran 8 Nopember 1951 di Tapanuli Selatan ini selama berkarir di Bea Cukai.manis, asam, garam telah dirasakan bapak dua orang anak ini selamamenjalankan tugasnya. Pembawaannya yang kalem dengan logat Medannyayang khas membuatnya disegani oleh rekan seprofesinya. Anwar Lubis, begitunama sosok pria yang telah mengabdikan dirinya untuk Bea Cukai selamabertahun-tahun.

Karirnya dimulai menjadi honorer di KPBC Panjang Lampung (sekarangKPPBC Lampung) pada tahun 1973 ketika dia lulus SMUO (SMU Olahraga red.)di Tapanuli Selatan. Lubis begitu ia disapa, jago dalam hal olahraga khususnyaatletik dan volly karena bersekolah disana. Cita-cita menjadi Guru Olahragadiurungkannya ketika Rahmat Effendy (Kasi P2 KPBC Panjang Lampung waktuitu) memasukkannya menjadi honorer setelah melihat permainan volly pria satuini. Kurang lebih setelah 5 tahun menjadi honorer akhirnya datang pulakesempatan menjadi pegawai.

Dengan bermodal tekad dan keinginan yang kuat, Lubis menjalani testpenerimaan pegawai hingga akhirnya diterima dan ditempatkan di Kanwil XCakung (sekarang Kanwil Jakarta I). Pasukan Bodrex begitu nama familiarangkatan lubis pada tahun 1977-1978 di Kanwil X Cakung tersebut. Cukup 10tahun di Kanwil X Cakung akhirnya ia dimutasi ke KPBC Kemayoran (sekarangsudah tidak ada). Kurang lebih 1,5 tahun disini kemudian mutasi ke KPBCTanjung Priok I sebagai penjaga pintu.

Karirnya belum padam sampai disitu karena pertengahan September1994 untuk pertama kalinya Lubis mutasi ke Pulau Kalimantan tepatnya diKPPBC Tarakan dibidang P2. Disini ia mendapatkan banyak pengalamanmengenai situasi dan kondisi dilapangan khususnya wilayah perbatasanKalimantan-Malaysia ketika patroli laut. Ia bercerita, pernah rekan setimnyatertembak sewaktu melaksanakan patroli sehingga waktu itu kegiatan patrolirutin sempat vakum karena tidak ada yang berani berpatroli. Patroli lautkembali berjalan lubis menjadi Komandan Patroli (Kopat) atas perintah Ke-pala Kantor dan dengan semangat juang beliau menjalankan tugas negaratersebut.

Sebagai Kopat dijalani kurang lebih 4 tahun hingga akhirnya mutasi lagi keKanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang kemungkinan menjadi pelabuhanterakhir pria ini karena awal Desember menjadi akhir karirnya di DJBC sebagai

H E R I W I N A R K O“Harus ada ide,” itulah yang terbersit dalam benak pegawai yang satu ini kala

membuat suatu tulisan atau makalah. “Tanpa ide, saya tidak bisa menuangkantulisan dalam secarik kertas,” ujar Heri Winarko yang menjadi juara I lomba karyatulis yang diselenggarakan oleh Koperasi pegawai KP-DJBC dalam rangkamemperingati HUT Koperasi ke-60 yang jatuh pada tanggal 12 Juli 2007.

Karya Tulis yang dibuatnya untuk pertama kali ini berjudul MeningkatkanPartisipasi Anggota : Tantangan Koperasi Pegawai Negeri. Heri mengaku, temadari karya tulisnya tersebut berdasarkan pada keinginannya untuk memajukankoperasi agar bisa menarik bagi anggotanya. Dengan demikian, anggota-anggota koperasi bisa lebih berpartisipasi.

“Selama ini para anggota koperasi enggan untuk berpartisipasi, karenaKoperasi DJBC belum bisa memenuhi keinginan anggotanya. Hal itu disebabkanpelayanan koperasi masih kurang, ditambah lagi dengan harga barang yangdijual masih sangat mahal,” kata pegawai yang menikahi Novana pada tahun2004 ini.

Lantas, kenapa barnag-barang yang dijual di koperasi mahal? Heriberasumsi bahwa hal tersebut disebabkan koperasi memiliki jaringan yangjumlahnya sedikit, jika dibandingkan dengan supermarket atau pasar swalayanyang memiliki jaringan besar, hingga ke pelosok-pelosok kota dan daerah. Takheran kalau harganya menjadi lebih murah, karena barang-barang yang dibeliuntuk dijual kembali akan mendapatkan diskon eceran maupun diskon grosirandari penjual.

Heri sendiri memaklumi keadaan tersebut. Menurutnya, hal itu merupa-kan suatu problematik yang selama ini terus menerus diemban oleh koperasi.Saat ditanya perasaannya menjadi juara I dalam lomba karya tulis, ia me-ngaku senang dan bangga. Sejak duduk dibangku sekolah dasar, hobi me-nulis memang sudah melekat pada dirinya. Ia juga kerap membaca berbagaimacam buku dan majalah yang setiap hari dibelikan oleh orang tuanya.

“Saya itu bukan penulis produktif. Sebagai perbandingan, ada orang yang

SIAPA MENGAPA

C A H Y O W I B O W ODitemui di sela-sela kesibukannya sebagai seorang administrasi penyidikan

Cahyo Wibowo bersedia diwawancarai seputar aktivitasnya. Akhir Juli 2007pegawai yang satu ini harus meninggalkan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur Iuntuk mengemban tugas di Kantor Pelayanan Utama Batam..

Cahyo mulai meniti karir di Bea Cukai sejak tahun 1999. Menjadipegawai negeri sipil bukan merupakan cita-citanya. Sejak kecil sebenar-nya ia ingin menjadi dokter. “Cita-cita saya waktu SMA menjadi dokter tetapipada waktu ujian masuk peguruan tinggi negeri yang diterima malah pilihankedua yaitu MIPA Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu saya juga coba-coba mendaftar di Departemen Keuangan karena ikut-ikutan teman danditerima di Prodip I spesialisasi Bea dan Cukai. Dengan pertimbangankepastian kerja akhirnya saya memilih Prodip I spesialisasi Bea dan Cukai,” kenang pria kelahiran 15 Maret 1981

Setelah menempa pendidikan selama satu tahun di BPLK Malang pada 2000kemudian ia ditempatkan di KPBC Tanjung Perak. Selama di KPBC TanjungPerak ia telah beberapa kali pindah bagian dari bagian penerimaan dokumen,petugas dinas luar, dan penyidikan.

Ketika ditanya mengenai suka duka selama bertugas di Bea dan Cukai iamenuturkan suka dalam tugas penyidikan dan duka ketika tugas dinas luar.“Sebagai tim penyidik sangat puas rasanya bila kasus yang disidik telah sele- saiwalaupun dikerjakan secara maraton/lembur sebagaimana kasus yang pernahterjadi tahun 2005 mengenai penyelundupan motor,” tutur Cahyo

“Sedangkan duka dalam tugas pernah saya alami ketika bertugas menjagapintu gate in/gate out di terminal peti kemas pada saat bulan puasa ramadhan,apabila hendak makan sahur sangat sulit sekali karena jauh dari tempat penjualmakanan, terkadang terpaksa tidak makan sahur,” ceritanya

36 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 38: Warta Bea Cukai Edisi 396

37WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

bisa membuat tulisan sebanyak 30 judul yang dimuatcuma dua, dan saya menulis hanya 10 dan yang dimuatjuga cuma dua,” ucapnya.

Jadi, tambahnya, orang yang pintar ngomong belumtentu bisa menulis. “Kenapa masyarakat kita susah untukmembuat tulisan? Karena masyarakat kita melewati bebe-rapa lompatan budaya. Seharusnya, dari budaya lisan kitamenuju budaya baca, baru ke budaya elektronik, televisidan lain-lain. Tetapi kita tidak begitu, baru senang ngobrollangsung datang budaya elektronik,” paparnya.

Heri yang bercita-cita ingin jadi wartawan ini mulaimeniti karir di Bea dan Cukai sejak tahun 2002 dariseleksi penerimaan Sarjana. Pertama kali bertugas, iaditempatkan di Direktorat PPKC bagian penyuluhan. Dibagian penyuluhan ini Heri mempunyai pengalamanyang berkesan karena ia kerap melakukan penyuluhanke berbagai daerah. Hampir semua pulau sudah pernahdisambangi, kecuali Papua dan Nusa Tenggara. Saat iniHeri Winarko masih tetap bertugas Direktorat PPKCbagian Subdit Penyuluhan dan Publikasi.

Sejak diterima menjadi pegawai, ia hampir tidak mem-punyai aktifitas di luar kantor. Padahal, ketika ia masih du-duk di bangku SMA, ia sering melakukan berbagai pekerja-an, seperti loper koran, salesman majalah, reporter majalahTiras, bahkan ia juga pernah bekerja di LSM (lembagaswadaya masyarakat. Ia juga suka menulis cerpen, resensibuku, kolom, artikel dan mengirimkannya ke suratkabaratau majalah. Beberapa diantara tulisannya ada yangdimuat di Kompas, Republika, Bernas, Suara Karya, JawaPos, Adil, Hai, Kawanku, Aneka, dan lain-lain.

info buku

CATATAN:Ongkos kirim buku wilayah Jabotabek Rp. 25.000

Rp. 120.000

MAJALAH WARTA BEA CUKAIKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur 13230Telp.Telp.Telp.Telp.Telp. (021) 47860504, 4890308 ex. 154Fax.Fax.Fax.Fax.Fax. (021) 4892353 / E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: wbc.cbn.net.iddengan Hasim / Kitty

MAJALAH WARTA BEA CUKAI MENYEDIAKANBUKU SEBAGAI BERIKUT:

BILA ANDA BERMINAT,

LANGGANAN MAJALAHWARTA BEA CUKAI

No Lama Diskon Harga Harga luarBerlangganan Jabotabek Jabotabek

1 3 Bulan (3 edisi) 0% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 40 40 40 40 40.....555550000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 43 43 43 43 43.....5555500000000002 6 Bulan (6 edisi) 5% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 78 78 78 78 78.....000000000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 84 84 84 84 84.....0000000000000003 1 Tahun (12 edisi) 10% Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 15050505050.000.000.000.000.000 Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 16262626262.000.000.000.000.000

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sudah Termasuk Ongkos Kirim

BUNDEL WBC 2006Bundel Majalah Warta Bea Cukai Tahun 2005 (EdisiJanuari - Desember)

ats

bambang w. (sby)

Selanjutnya ia juga punya kesan mendalam ketikamenjalankan tugas pengawasan pendistribusian barangbantuan eks impor ke Yogyakarta pada 2006. “Denganketerlibatan langsung dalam pendistribusian kepada korbangempa, benar-benar terasa sekali peranan Bea dan Cukaikepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sebagaisalah satu fungsi sosial,” tutur Cahyo

Selain aktivitas pekerjaan Cahyo memiliki beberapaprestasi di dunia olah raga yang sempat dipersembahkanpada Kantor Wilayah DJBC Surabaya waktu itu antara lainjuara I Senam beregu Kesegaran Jasmani pada 2001, juaraIII senam beregu Poco-poco pada 2002, dan juara I Senamberegu Poco-poco pada 2003. Semua kegiatan lombatersebut dilaksanakan di Jakarta dalam rangka hari ulangtahun pusat kebugaran Kantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai

Ketika ditanya mengenai prinsip hidup ia mengatakanbahwasanya hidup harus dipenuhi dengan segala kebaikan.Kebaikan itu dimulai dari hal yang kecil, dimulai darisekarang, dan dimulai dari diri sendiri.

Di akhir wawancara Cahyo menyampaikan suatu ha-rapan kepada institusi DJBC yang sangat ia cintai ini.”Semoga dengan adanya Kantor Pelayanan Utama yangada sekarang mampu meningkatkan citra Bea Cukai dimata masyarakat terutama stakeholder dan sekaligusmampu meningkatkan kesejahteraan pegawai juga,” ha-rap pria yang hobby bulutangkis ini.

Wakil Komandan Patroli. Ditanya mengenai pengalamanyang paling mengesankan selama berpatroli maka tanparagu ia bercerita ketika berhasil k yang akanmenyelundupkan kayu log sebanyak 3 ponton di perairanLigitan (yang sekarang menjadi wilayah Malaysia).

Juga membanggakan karena Dirjen BC waktu it,Permana Agung waktu itu datang langsung melihat hasiltangkapan kayu log tersebut. Entah berapa banyaksudah penyelundupan yang berhasil digagalkan olehlubis bersama tim selama patroli laut karenamenurutnya semua jenis barang selundupan sudahpernah ditegahnya. Karena prestasinya ini pula ia telah2 kali mendapatkan penghargaan luar biasa pada tahun2001 dan 2005.

Ketika disinggung mengenai Patkor Kastima Borneoyang telah enam kali dilaksanakan kurun waktu 2000-2007, maka tidak tanggung-tanggung cuma lubisseorang yang tidak pernah absen mengikuti Patroliterkoordinasi dengan Kastam Diraja Malaysia tersebut.

Menurut pendapat rekan kerjanya, Anwar Lubissebagai pegawai senior yang patut menjadi panutanpegawai lainnya karena selain memiliki integritas dandisiplin tinggi, beliau juga suka membimbing para junioryang haus akan pengalaman. Diakhir wawancara, iamenyampaikan harapannya untuk Bea Cukai agarkedepannya menjadi lebih baik dengan ReformasiBirokrasi di tubuh DJBC yang sekarang ini sedangberjalan. Mendukung kebijakan dari yang di atas danmelaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawablanjutnya. Secara pribadi beliau mendukung perubahanyang ada seperti adanya KPU, dengan adanya KPU iaoptimis bahwa disiplin dan Integritas pegawai dapatditingkatkan lanjut pria yang memiliki motto “Cintailahpekerjaan yang kita jalani sehingga kita akan menikmatihasil dari apa yang telah kita kerjakan”.

Muqsith Hamidi, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Page 39: Warta Bea Cukai Edisi 396

38 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Guna Menjawab Tantangan ReformasiKepabeanan dan Cukai

Diklat PPNSJumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

saat ini 751 orang, atau kurang lebihtujuh persen dari seluruh jumlah pegawai yang

ada. Sementara itu, minimnya jumlahpelaksana penyidik disebabkan karena proses

regenerasi PPNS yang lamban.

ada 21 September 2007 lalu Direktur Jenderal Bea danCukai, Anwar Suprijadi, menutup secara resmi Pendi-dikan dan Latihan (Diklat) Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) pola 400 jam pelajaran (JP) yang diikuti oleh 30pegawai DJBC di Pusat Pendidikan dan Latihan

Resimen Kriminal (Pusdik Reskrim) Kepolisian Republik Indone-sia (Polri), Mega Mendung Bogor Jawa Barat.

Diklat yang berlangsung selama dua bulan ini, berlang-sung sejak 24 Juli 2007 hingga 21 September 2007, denganmateri pelatihan meliputi, Pengantar (14 JP), Pengetahuandan Keterampilan (252 JP) yang meliputi: hukum danundang-undang (56 JP), taktis teknik penyidikan (102 JP),pelengkap (92 JP), serta Pembulatan (130 JP) yang meliputi:latihan (120 JP) dan ditambah karya (10 JP).

Adapun tenaga pengajar pada Diklat ini melibatkan 22 tenaga

pengajar, yang terdiri dari Pusdikteknik 16 pengajar, Biro PsikologiMabes Polri 1 pengajar, Pusdik Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia (DephumHam) RI 1 pengajar, dan DJBCsebanyak 4 pengajar. Dari 30 pengawai yang mengikuti diklat, se-luruhnya dinyatakan lulus dengan hasil kualifikasi baik, dan dinya-takan telah mampu memahami serta melaksanakan penyidikantindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Dirjen pada acara penutupan diklat PPNS ini juga didampingioleh Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2), Heru Santoso,Kasubdit Penyidikan, Sugeng Apriyanto, Kabag Kepegawaian,Azhar Rasyidi, dan Kasi Penyidikan I, Sonny Surachman Ramli.Sementara itu dari Pusdik Reskrim Polri, turut hadir langsungKepala Pusdik Reskrim Polri, Kombes Abdul Kholik, yang jugadidampingi oleh para pengajar dan pembimbing diklat.

Dalam kata sambutannya Dirjen menyatakan customs reformyang saat ini dilakukan adalah sebagai jawaban akan tuntutanmasyarakat , untuk itu customs reform tidak mungkin dijalankantanpa SDM yang memadai, khususnya PPNS yang handal dalammenjalankan tugasnya.

“Kita melihat modus operandi dari beberapa pihak yang inginmelakukan pelanggaran undang-undang kepabeanan dan cukaisemakin canggih, untuk ini saya berpesan bahwa diklat PPNSadalah langkah awal dari saudara-saudara sekalian, di lapangananda harus mulai belajar sendiri kemudian juga mengembangkandiri karena 400 jam pelajaran tidak cukup, untuk ini banyak ilmu

yang harus kita tempuhkhususnya di dalam kepa-beanan dan cukai,” pesanDirjen.

Lebih lanjut Dirjen me-nyatakan, kedepan DJBCmencoba untuk mengura-ngi kontak person denganmemanfaatkan teknologiinformasi (IT), untuk ituPPNS juga harus memaha-mi IT dan kecenderunganpenyalagunaan IT untuktindakan-tindakan yangmenyimpang dari undang-undang kepabeanan dancukai.

“Untuk ini saya mohonkepada Direktur P2, KabagKepegawaian, danKasubdit Penyidikan, untukmenempatkan para lulusandengan konsisten dan me-melihara, menjaga lulusanini. Biasanya, di Pusdikmereka berdisiplin baik danberprestasi, tetapi begitu dilapangan banyak godaanyang harus kitatanggulangi,” ujar Dirjen.

PETA PENYIDIK DJBCSAAT INI

Sementara itu menurutKasubdit Penyidikan,

DIKLAT PPNS. Perlu pengembangan diri lebih banyak dari lulusan diklat PPNS agar dapat menjadi seorang penyidikyang handal dalam menjalankan tugasnya.

P

WBC/ATS

PENGAWASAN

Page 40: Warta Bea Cukai Edisi 396

39WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Sugeng Apriyanto, jum-lah PPNS DJBC saat ini751 orang (27 orangdiantaranya wanita), ataukurang lebih tujuh persendari jumlah pegawai, de-ngan komposisi berda-sarkan struktur jabatan :eselon II 17 orang, eselonIII 90 orang, eselon IV342 orang (4 orang dian-taranya wanita), kelom-pok fungsional 29 orang(3 diantaranya wanita),dan pelaksana 196 orang(20 orang diantaranyawanita).

“Pada umumnya di se-tiap KWBC dan KPPBCsudah terdapat PPNS,namun umumnya sudahberstatus sebagai pejabateselon III dan IV, jadi sa-ngat sedikit bahkan tidakada sama sekali PPNS

berstatus pelaksana. Misalnya di KPPBC Tulung Agung, tidak adasama sekali pelaksana penyidikannya, adapun pelaksana yangada saat ini sudah memiliki golongan kepangkatan cukup tinggi,bahkan banyak yang sudah promosi eselon IV,” ujar Sugeng.

Masih menurut Sugeng, saat ini banyak juga pegawai pelak-sana berstatus PPNS tetapi tidak ditempatkan pada unit yang me-laksanakan tugas penyidikan. Tidak mudah pula untuk memerin-tahkan PPNS yang ditempatkan di luar bidang penyidikan untukmelakukan penyidikan, karena mereka pun memiliki kesibukandan beban kerja pada unitnya masing-masing.

Dengan kendala tersebut, maka tak heran kalau DJBC mera-sa selalu kekurangan jumlah penyidik, selain itu kendala tersebutjuga dikarenakan proses regenerasi PPNS yang lambat sehinggaminimnya jumlah pelaksana penyidik. Seperti saat ini, diklat barudiadakan pada September 2007 dimana 30 orang dinyatakanlulus, namun mereka masih menunggu proses pengesahan untukmendapat “licence” menyidik (surat keputusan sebagai PPNS)dari MenhukHam. Sementara itu diklat yang lalu diadakan tahun2003, sebelumnya lagi bahkan tahun 1997.

Dari sejumlah PPNS tersebut, tidak sedikit PPNS yang belumpernah melakukan tugas penyidikan, hingga memberkas perkarasiap dilimpahkan ke Kejaksaan. Hal ini juga bukan dikarenakantidak adanya pelanggaran kepabeanan dan cukai, namun umum-nya yang melakukan tugas penyidikan PPNS-nya itu-itu saja.

Sehingga saat ini DJBC memandang per-lu segera dilaksanakan regenerasi PPNS, jikapada September 2007 telah 30 pegawai yanglulus diklat PPNS, maka pada 2 Oktober2007, DJBC kembali mengirim 120 pegawaiuntuk mengikuti diklat PPNS dengan pola 400jam pelajaran, dan direncanakan akan disusulsebanyak 60 pegawai/pejabat eselon untukmengikuti diklat PPNS dengan pola 100 jampelajaran.

“Idealnya jumlah PPNS sebanyak 10 per-sen dari jumlah pegawai. Saat ini apabila dili-hat dari penyebarannya berdasarkan strukturjabatan eselon IV unit yang menangani bidangpenyidikan (Kasi P2 di KPPBC dan Kasi Pe-nyidikan di KWBC), 64 persen sudah bersta-tus PPNS. Namun apabila penyebarannyadilihat dari aspek kewilayahan, dirasakan be-lum ideal. Ada beberapa KWBC dan KPPBCyang kegiatan penyidikannya relatif banyak,tapi jumlah PPNS sangat minim, begitupunsebaliknya,” kata Sugeng.

Untuk itu Sugeng menambahkan, jumlah

ideal banyaknya PPNS dimasing-masing KWBCdan KPPBC paling sedikitlima orang, terdiri darisatu orang kepala kantor,satu orang kepala bidang,satu orang kepala seksi,dan dua orang pelaksanapenyidik. Selain hal terse-but, pada saat ini perekrut-an PPNS baru diutama-kan pelaksana dari golo-ngan IIB ke atas, yangmasih memiliki masakerja cukup lama sebagaipelaksana penyidik dilevel operasional.

Namun, saat ini jugaterdapat pejabat eselon IIIdan IV dan korlak padaunit P2, maupun kepalaKPPBC yang belumberstatus PPNS. StatusPPNS bagi pejabat eselon/kepala KPPBC juga penting, mengingatpara pejabat tersebutlah yang akan membuat surat perintah pe-nyidikan bagi PPNS bawahannya.

Dengan kondisi demikian, maka DJBC dalam waktu dekatakan melakukan pemetaan penyebaran PPNS diseluruh KPPBC,bahkan jika diperlukan mereposisi PPNS yang ada. Pemetaan inisalah satunya didasarkan pada faktor daerah-daerah yangmempunyai potensi tinggi munculnya pelanggaran kepabeanandan cukai.

“Tentunya, nanti PPNS yang baru yang belum pernah melaku-kan atau belum pernah membantu melakukan penyidikan, akandilatih/ditandem dengan PPNS yang sudah biasa melakukanpenyidikan sehingga akan berbagi pengalaman dan ilmunya. Kitaberharap kepada PPNS senior untuk selalu membimbing, mem-berikan masukan dan pengalamannya,” jelas Sugeng.

MUTU DAN KUALITAS PENYIDIK DJBCLalu bagaimana dengan mutu dan kualitas dari PPNS DJBC

tersebut, apakah sudah cukup handal dalam menjalankan tugas-nya ? Menurut Kepala Seksi Penyidikan I yang juga merupakanpengajar pada diklat PPNS, Sonny Surachman Ramli, seorangPPNS dapat dikatakan handal, apabila tidak hanya dapat mengu-asai materi hukumnya, tetapi yang lebih utama adalah seringnyaPPNS tersebut melakukan proses penyidikan, sehingga dirinyamenjadi terbiasa, terampil dan terasah.

Selain itu, tentunya dalam setiap proses penyidikan seorangPPNS akan selalu berhadapan dengan situasidan kondisi yang berbeda-beda, hal inilahyang akan memperkaya pengalaman seorangPPNS sehingga dapat menguasai materihukumnya, juga trik dan tekniknya. Untuk itu,seorang PPNS diperlukan menguasai materihukum dan pengalamannya, mengingat setiaptindakan PPNS dapat dipraperadilankan.Proses penyidikan dapat berupa pelanggaranHAM yang dilegalkan dan diatur menurutundang-undang.

“Terkait dengan diklat PPNS, maka jikamelihat silabus materi teori pendidikanPPNS, dapat dikatakan cukup untuk menja-di PPNS namun belum dapat dikatakan be-nar-benar menjadi seorang penyidik, kare-na setelah mengikuti diklat PPNS pegawaiakan mendapat pengesahan dariMenhukHam sebagai pegawai yang berkua-lifikasi PPNS, namun hanya menguasaimateri dan teori saja,” ungkap Sonny.

Sementara itu Sugeng menambahkan, se-orang PPNS dapat dikatakan sebagai benar-

SONNY SURACHMAN RAMLI. Kepercayaandiri akan timbul apabila PPNS dapatmemahami modus dan motif kejahatan ataskasus yang sedang disidiknya.

SUGENG APRIYANTO. Idealnya jumlah PPNSsebanyak 10 persen dari jumlah pegawai.

CERAH BANGUN. Pendidikan saja tidakcukup untuk menjadi seorang penyidik.

WBC/ATS WBC/ATS

WBC/ATS

Page 41: Warta Bea Cukai Edisi 396

40 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

benar seorang penyidik, apabila dirinya sering terjun langsungmelakukan proses penyidikan dari awal sampai akhir proses, se-hingga dirinya terbiasa, terbentuk, terampil dan terasah. Jika perlumengantarkan surat panggilan sendiri, karena kemungkinan sajasewaktu mengantarkan surat pangilan ke lokasi seseorang yangdipanggil, seorang penyidik mendapat petunjuk baru yang dapatmenjadi bahan informasi tambahan dalam proses pemeriksaannya.

Karena saat ini ada anekdot, seorang PPNS enggan diperin-tahkan untuk menyidik dengan alasan dirinya sejak lulus diklatbelum pernah melakukan proses penyidikan, atau dirinya tidakditempatkan pada unit yang tugasnya melakukan penyidikan.

Salah seorang lulusan terbaik pada diklat PPNS yang barusaja dilaksanakan, Cerah Bangun, yang juga merupakan KepalaSeksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan

Peraturan Kepabean-an dan Cukai (PPKC)mengatakan, sangatrelatif dikatakanpegawai telah siapmenjadi PPNS hanyaberdasarkan kepadamateri dan subtansiyang diperolehselama diklat PPNS.

“Dalam imple-mentasi penyidikan,masih diperlukan ke-mampuan-kemam-puan atau keteram-pilan yang tidak di-peroleh di diklatPPNS, seperti bagai-mana melakukan un-der cover, observasi,interview, dan survel-lance untuk meng-ungkap suatu kasus.Keterampilantersebut bisa dipero-leh dari pengalamandi lapangan, olehkarena itu kemampu-an tersebut harus di-cari dan dikembang-kan oleh penyidik,”ujar Cerah Bangun.

Sementara itu menurut Sonny, kepercayaan diri seo-rang PPNS akan timbul apabila memahami modus danmotif kejahatan atas kasus yang sedang disidiknya, danmemang sudah terbiasa melakukan tugas penyidikan.Oleh karena itu, seorang PPNS dituntut untuk memahamisetiap perkembangan peraturan dan proses kepabeanandan cukai.

“PPNS juga dituntut untuk memiliki motivasi dan komitmentinggi sehingga kurangnya kemauan dapat teratasi, hal ini dapatdilakukan dengan kerjasama tim penyidik yang solid, salingmembantu, melengkapi kekurangan, bertukar pikiran memberi-kan masukan, informasi dan pengalaman, serta didukung ke-tersediaan dana operasional yang memadai. Koordinasi denganpihak terkait juga perlu dilakukan terus menerus,” kata Sonny.

PENYIDIKAN. Memiliki effort yang sangat besar, sehingga membutuhkanpengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dana, dan keluarga.

RUMAH TAHANAN. DJBC hanya memiliki dua rumah tahanan, yaitu diKantor Pusat dan Kanwil Tanjung Balai Karimun

WBC/ATS WBC/ATS

PENGAWASAN

Page 42: Warta Bea Cukai Edisi 396

41WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

PPBC Tipe A1 Soekarno-Hatta kini menemukanmodus baru dalam upaya penyelundupantelepon selular. Temuan modus didasari atastegahan yang berhasil dilakukan terhadap 3.238pcs atau sebelas temuan kasus penyelundupan

telepon selular, selama periode 20 Agustus 2007 hingga24 September 2007, dengan setimasi nilai keseluruhansebesar Rp.2,3 milyar. Tegahan ini terungkap berkat kerjakeras dan ketelitian petugas dalam menilai penampilanpenumpang.

Menurut Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2)KPPBC Tipe A1 Soekarno-Hatta, Eko Dharminto, pada salahsatu kasus telepon selular ilegal, tersangka telah menyiapkanpakaian khusus agar dapat memasukan telepon selularnyasecara ilegal ke Indonesia, dan dengan terlebih dahulu mem-pelajari situasi yang ada, sehingga tersangka mensiasatinyadengan menyiapkan pakaian khusus.

“Ini merupakan modus baru yang kita temukan khususuntuk upaya pemasuk-an telepon selularilegal yang biasanyahanya melalui kopor.Dengan pakaian khu-susnya ini, tersangkaberusaha memasukan100 psc teleponselular tanpa diberita-hukan dengan benarkepada petugas,” jelasEko.

Lebih lanjut Ekomenjelaskan, selaintegahan teleponselular tersebut, padaperiode 20 Agustus2007 hingga 24 Sep-tember 2007, KPPBCTipe A1 Soekarno-Hatta juga berhasilmenegah barangimpor kategori baranglarangan dan pemba-tasan, baik yang masuk

KENDALAJika diklat telah dilaksanakan, lalu pemetaan juga te-

lah dijalankan. Lalu apakah kendala yang krusial bagitugas penyidikan di DJBC saat ini. Menurut Sugeng, ken-dala terberat yang dihadapi umumnya datang dari dalamdiri PPNS sendiri, yaitu kurangnya kemauan dan keperca-yaan diri dalam melaksanakan tugasnya.

Seorang PPNS harus bisa mengungkap fakta yang didu-kung oleh bukti dan alat bukti yang cukup, bahwa seseorangmemang “pantas” diduga telah melakukan perbuatan pidana.Proses pengungkapan fakta inilah yang menguras energi,pikiran, tenaga, biaya, dan waktu. Tidak jarang PPNS harusbekerja diluar jam kantor yang dapat mengorbankan pikirandan waktu buat keluarganya.

Selain faktor diri PPNS itu sendiri, kendala lain yang diha-dapi oleh penyidikan saat ini adalah, faktor sarana pendu-kung. Pada umumnya KPPBC tidak memiliki sarana/tempatuntuk menahan orang (cabang rumah tahanan), sehinggaharus menitipkan tersangka untuk dilakukan penahanan diRumah Tahanan Negara (Rutan). Namun kondisi tersebutmasih menguntungkan jika lokasi Rutan berada pada satulokasi dengan KPPBC, jika tidak, maka memerlukan effort lagiuntuk membawa ke Rutan terdekat.

“Umumnya pihak Rutan hanya mau ketitipan tahananpada hari dan jam kerja, apabila seseorang dikenakanstatus tahanan pada Jum’at malam, otomatis PPNS nyadan tersangka yang ditahan harus bermalam bersama-sama di KPPBC sampai dengan Senin pagi, untukdititipkan di Rutan. Potensi masalah tersebut adalah,keamanan tersangka bahkan PPNS itu sendiri. Bahkanpernah dilaporkan kepada kami, ada pihak Rutan yangbelum memahami jika DJBC mempunyai PPNS yangdapat menitipkan tahanan di Rutan,” ungkap Sugeng.

Kini, DJBC baru saja mendapatkan keputusanMenhukHam nomor: M.10-PR.07.03 tahun 2007 tanggal11 Juli 2007 tentang tempat tahanan pada Kantor PusatDJBC Departemen Keuangan sebagai Cabang RumahTahanan Negara (Cabang Rutan). Tempat tahanan di KPDJBC telah ditetapkan sebagai Cabang Rumah Tahanandari Rumah Tahanan Negara kelas I Jakarta Pusat. Danhal ini, masih dalam proses pembahasan penyelarasanmenuju tahap operasionalnya, mengingat ketentuan tugasdan fungsi rutan harus mengacu pada keputusan MenteriKehakiman no. 04.UM.07.03 tahun 1985 tentangorganisasi dan tata kerja rutan dan Rupbasan (Rumahpenyimpatan benda sitaan negara).

“Kendala lainnya saat ini adalah, KPPBC tidak memilikitempat khusus untuk menyimpan barang bukti penyidikan.Tidak jarang pula Rupbasan dalam kondisi sudah penuh, me-nolak menerima barang lagi untuk disimpan,” papar Sugeng.

Bahkan dalam proses penyerahan tahap II (penyerah-an tersangka dan barang bukti) ke Kejaksaan, pihak Ke-jaksaan malah menitipkan kembali barang bukti kepadaPPNS mengingat Rupbasan sudah penuh dan tempatpenyimpanan barang bukti di kantor Kejaksaan pun tidakmemadai. Tentunya dalam kedua kondisi tersebut, diper-lukan lagi pengawasan dan perawatan dari PPNS-nya.

Penyidikan memang suatu tugas mulia yang penuhdengan tantangan, namun tugas penyidikan juga memilikieffort yang sangat besar, sehingga mengakibatkanbanyak pegawai yang enggan untuk menggelutinya. Akanhal tersebut, DJBC akan berupaya semaksimal mungkinagar effort yang sangat besar menjadi tantangan yangmenarik, sehingga DJBC memiliki jumlah ideal dari PPNSsekaligus pemetaan yang merata.

Selain itu, DJBC juga akan mengeluarkan bukupanduan tentang penyidikan yang berisikan teknik-teknikpenyidikan beserta contoh kasus yang telah ada, danbuku ini lebih dikenal dengan julukan “Buku Hitam”.Dengan buku hitam diharapkan dapat menjadi guidancebagi para penyidik dalam menjalankan tugasnya sehinggaapa yang diharapkan dapat terwujud dengan benar.

BarangIlegal

Dalam Satu BulanKPPBC Soekarno-Hatta

Tegah 23 Kasus

Dalam kurun waktu satu bulan, KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(KPPBC) Tipe A1 Soekarno-Hatta, berhasil

menegah lima kasus replika senjata api (Senpi),11 kasus telepon selular, dan delapan kasus

kosmetik dan obat-obatan ilegal.

K

EKO DHARMINTO. Selama satu bulanada 23 kasus yang berhasil ditegah olehpetugas KPPBC Soekarno-Hatta.....

WBC/ATS

adi

Page 43: Warta Bea Cukai Edisi 396

42 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

melalui terminal kedatangan penumpang, maupun melaluikantor pos tukar udara dengan menggunakan paket kirim-an pos.

Adapun hasil tegahan tersebut adalah, kosmetik danobat-obatan asal Cina sebanyak delapan kasus denganjumlah 105,94 kg, yang keseluruhannya dilakukandengan modus tidak diberitahukan dengan benar danbelum mendapat ijin dari Badan POM. Selain itu ada jugategahan replika senjata api (Senpi)/airsoftgun dan spare-part, sebanyak lima kasus atau sebanyak delapan koliyang keseluruhannya diberitahukan dengan tidak benardan belum mendapat ijin dari POLRI.

“Untuk replika senpi dan obat-obatan kita tidak meng-hitung berapa nilainya karena barang-barang tersebutmasuk kedalam kategori larangan dan pembatasan,sehingga barangnya langsung kita tegah. Sedangkan un-tuk telepon selular karena memiliki nilai ekonomis makakita hitung kerugian negaranya, yang kemudian peruntuk-annya menunggu keputusan Menteri Keuangan,” paparEko.

Selain beberapa tegahan tersebut, Eko juga menjelas-kan kalau petugas pada 8 September 2007 berhasilmenegah masuknya alat penyadap yang dibawa olehpenumpang asal Malaysia dengan pesawat MH-723, yangrencanannya akan ditujukan ke Kedutaan Malaysia.

“Alat penyadap yang bernama Universal MonitoringSystem (UMS), merupakan alat untuk menyadappercakapan baik melalui telepon selular maupun teleponbiasa, dan barang tersebut adalah barang yang dapatmasuk melalui jalur diplomatik sehingga dapat bebas beamasuk dan pajak lainnya, namun kali ini alat tersebutdibawa oleh seorang yang non diplomatik,” ujar Eko.

TEGAH REPTIL DALAM SPEAKER AKTIFTidak lama setelah press realease mengenai tegahan

barang illegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai selama satu bulan, Pada 5Oktober 2007, petugas Bea dan Cukai BandaraSoekarno-Hatta kembali melakukan penegahan, kali initerhadap masuknya hewan reptil dari berbagai jenis asalMalaysia. Reptil dari jenis Baby tarantula, ular, tarantula

dewasa dan kadal yangseluruhnya berjumlah80 ekor, dibawa olehpenumpang berkewar-gakenegaraan Indone-sia yang datang dariKuala Lumpur Malasiadengan menumpangpesawat KLM ruteAmsterdam-Kuala Lum-pur-Jakarta.

Menurut Kasi P2KPPBC Bandara Soe-karno-Hatta Eko Dar-minto, keberhasilanpihaknya menegahmasuknya ke-80 ekorreptil dari Kuala Lum-pur yang kesemuanyadalam keadaan hiduptersebut bermula padapemerikaan X-ray ter-hadap sebuah kardusyang berisi seperti duabuah speaker aktif.Pada pemeriksaan X-ray lanjut Eko, pihak-nya melihat adanyasebuah benda yangmencurigakan sehing-ga memaksa petugas

untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap kardus yangberisi dua buah speaker aktif tersebut.

Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan pada speakeraktif tersebut, didalamnya terdapat kotak-kotak plastikdan beberapa karung kecil yang berisi reptil-reptil terse-but. Guna pemeriksaan lebih lanjut, petugas Bea danCukai Bandara Soekarno-Hatta menyerahkan tersangkabeserta barang bukti kepada pihak Balai Karantina Banda-ra Soekarno-Hatta.

Penyerahan kasus tersebut beserta dengan tersangkadan barang bukti kepada pihak karantina lanjut Eko, dika-renakan tindakan yang dilakukan tersangka melanggarUndang-Undang Karantina dan bukan melanggarUndang-Undang Kepabeanan. Sementara 80 jenis reptiltersebut diteliti oleh pihak Karantina dari kemungkinanadanya penyakit yang membahayakan satwa di Indonesia.

MOBILE X-RAY. Kembali beroperasi dengan target khusus barang penumpang domestik yang penerbangannya high risk.

PENGAWASAN

SPEAKER AKTIF. Tampak petugas membuka speaker aktif yangdigunakan untuk menyembunyikan reptil asal Malaysia

WBC/ATS

DOK. KPPBC SH

Page 44: Warta Bea Cukai Edisi 396

43WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

MODUS BARU. Pakaian khusus menjadi modus baru untuk upaya penyelundupan telepon selular.

Berdasarkan pengaku-an tersangka lanjut Eko,barang-barang yang adapada tersangka bukanmiliknya. Tersangka lanjutEko mengaku hanya diti-tipkan saja oleh seseo-rang yang identitasnyakini sudah diketahui olehpihak Karantina.

MOBILE X-RAYSelain memiliki petu-

gas yang cukup handaldalam tugasnya, belumlama ini KPPBC Soekar-no-Hatta juga mendapattambahan fasilitas peng-awasan yang bertujuanagar fungsi pengawasanmenjadi lebih efektif danefisien lagi. Menurut Eko,tambahan fasilitas terse-but berupa Mobile X-Ray,yang fungsinya dapatmendukung kinerja petu-gas di lapangan dalammengidentifikasi barangyang masuk melalui ban-dara domestik ke Soekar-no-Hatta.

“Sebenarnya Mobile X-Ray ini bukan barang baru bagiDJBC, bahkan untuk KPPBC Soekarno-Hatta sendirisebenarnya telah menggunakan fasilitas ini sejak tahun1993 hingga 1999. Namun sejak tahun 2000 fasilitastersebut tidak dipergunakan lagi karena biaya perawatanyang cukup tinggi dan saat itu fasilitas tersebut memangkurang men- dapat perhatian,” kata Eko.

Lebih lanjut Eko menjelaskan, Di tahun 2007 inikendaraan tersebut kembali dioperasikan karena cukuppotensial sebagai sarana untuk melakukan pengawasanterutama berkaitan dengan barang penumpang ataukargo eks domestik yang merupakan eks impor.Sebagaimana diketahui untuk barang domestik, DJBCtidak memiliki alat untuk melakukan X-Ray baik diterminalpenumpang maupun kargo, maka dengan adanya alat inidiharapkan DJBC khususnya KPPBC Soekarno-Hatta

dapat melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasanbarang eks impor yang masuk ke Soekarno-Hatta.

Adapun penggunaan Mobile X-Ray pada barangpenumpang dan kargo domestik, juga telah disahkan olehUndang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentangKepabeanan, yang mana disebutkan untuk barang-barangtertentu diberikan kewenangan kepada DJBC untukmelakukan pengawasan antar pulau. Dengan demikian,KPPBC Soekarno-Hatta berusaha untuk berperan aktifdengan target utama pengawasan adalah barang-barangyang membahayakan masyarakat, seperti narkoba.

“Selain telah diatur oleh undang-undang mengenaipengawasan antar pulau, penggunaan fasilitas Mobile X-Ray ini juga karena kita menginginkan suatu kondisi yanglebih baik, sementara itu kendala di lapangan yang cukuppelik sehingga kita memerlukan lebih baik lagi perangkatpendukung, nah karena sebelumnya kita telah memilikifasilitas ini, sekarang tinggal memperbaikinya lagi danmengganti perangkat yang rusak dengan yang baru,” kataEko.

Masih menurut Eko, dengan memperbaiki fasilitas yangada, maka menjadi lebih efektif ketimbang mengadakanbarang yang baru, karena selain membutuhkan biayayang tinggi, waktu pengadaannya pun tentunya cukup la-ma. Untuk itu Mobile X-Ray yang ada sejak dulu kini lebihpada perbaikan kembali dan mengganti perangkat yangrusak dengan yang lebih baik dan canggih.

Dengan kembali berfungsinya Mobile X-Ray tersebut,maka pengawasan yang dilakukan oleh KPPBCSoekarno-Hatta menjadi lebih terfokus, khususnya padapenerbangan yang high risk domestik, seperti Batam,Pekanbaru, dan Padang yang menjadi daerah resapanbarang eks impor sehingga rawan terhadap masuknyanarkoba.

“Sejak tahun 1993 hingga 1999 tentunya Mobile X-Rayini juga telah memiliki report hasil tegahan yang cukupbanyak, sementara untuk saat ini masih belum karenabaru saja penggunaannya. Sementara untuk jumlahnyatentunya masih sangat kurang namun kita tetap mencobasemaksimal mungkin untuk jumlah yang ada ini menjadiefektif,” tandas Eko.

REPTIL. Sejumlah kotak yang berisi reptil yang berhasil diamankanpetugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta adi/zap

DOK. KPPBC SH

WBC/ATS

Page 45: Warta Bea Cukai Edisi 396

44 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

EKSPORTASI KAYU ILLEGAL. Kepala KPU Agung Kuswandono, menerangkan kronologis eksportasi kayu illegalyang diduga jenis ebony kepada pers.

WBC/ATS

PENGAWASAN

KPU Tipe A Tanjung PriokGagalkan Ekspor Kayu

Gelondongan IlegalPT. PUR diduga mencoba memanfaatkan waktu

menjelang hari raya yang diperkirakan pengawasan terhadapbarang impor dan ekspor akan melonggar.

etugas Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama TipeA (KPU) Tanjung Priok Jakarta, berhasil menggagal-kan eksportasi 10 kontainer berisi kayu gelondonganillegal yang diduga jenis Ebony menuju China.Penggagalan tersebut menurut Kepala KPU Agung

Kuswandono dilakukan ber-dasarkan hasil kegiatan inte-lejen yang dilakukan petugasBidang Penindakan dan Pe-nyidikan KPU Tipe A TanjungPriok.

Kesepuluh kontainer yangdiduga kayu ebony illegal ter-sebut terbagi dalam dua do-kumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB) yangkesemuanya dilakukan olehPT PUR dengan penerimaShanghai Jia Dian Int’l Tra-ding Co Ltd dengan tujuanChina. Pengiriman lima kon-tainer pertama kayu tersebutberhasil digagalkan pada 2Oktober 2007 dan limakontainer kedua digagalkanpada 4 Oktober 2007.

Kayu-kayu tersebut lanjutAgung, berasal dari Sulawesiyang dikirimkan melalui Sura-baya dengan tujuan akhir pe-labuhan Tanjung Priok untukselanjutnya dikirim ke China.Kecurigaan petugas terhadapeksportasi ilegal tersebut,berawal dari keganjilan padapencantuman nomor Harmo-nized System (HS) Gold andSilver Ore atau bijih emasdan bijih perak yang tidak te-pat pada kontainer-kontainertersebut guna menghindariaturan larangan dan pemba-tasan dari pemerintah.

Atas kecurigaan tersebut,maka dikeluarkan Nota Hasil

Intelejen (NHI) atas partai barang ekspor dimaksud yangdilanjutkan dengan penerbitan instruksi pemeriksaan fisikbarang dan akan dilakukan koordinasi dengan BadanRevitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) dalam pelaksanaanpemeriksaan untuk menentukan jenis kayu tersebut.

PT. PUR lanjut Agung,diduga mencoba memanfa-atkan waktu menjelang hariraya, yang diperkirakanpengawasan terhadap ba-rang impor dan ekspor akanmelonggar. Sepuluhkontainer yang berisi 150M3 kayu ilegal tersebut,hingga berita ini diturunkanmasih berada dikawasanTerminal Kontainer Pelabuh-an Tanjung Priok Jakartauntuk proses penyelidikandan penyidikan.

Eksportasi ilegal terse-but merugikan negara sebe-sar Rp.7,5 Miliar, sementaraaturan yang dilanggar ada-lah pasal 102A huruf (b) Jopasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 tahun2006 tentang Kepabeanan,dimana tersangka dikenaisanksi penjara maksimal 10tahun dan denda maksimalRp.5 Miliar.

P

BARANG BUKTI. Dua dari 10 kontainer yang berisi kayu eboni ilegal yang gagal dikirim ke China

WBC/ATS

zap

Page 46: Warta Bea Cukai Edisi 396

45WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

DIAMANKAN. Kakanwil DJBC Jakarta, Nasir Adenan saat memperlihatkan 16 rim pita cukaipalsu siap edar yang berhasil diamankan tim P2 Kanwil DJBC Jakarta.

Pita Cukai PalsuSenilai Rp 4,5 MilyarDitegah Kanwil DJBC Jakarta

Kanwil DJBC Jakarta kembali menunjukan prestasi yangcukup gemilang, dengan berhasil menegah mesin cetak

pita cukai palsu dan puluhan rim pita cukai palsu.Dengan prestasi ini, maka negara berhasil diselamatkan

dari kerugian sekitar Rp.4,5 milyar.

egahan yang berawal dari adanya informasi masyara-kat akan tindak pidana di bidang cukai dan ditindaklan-juti dengan kegiatan surveillance oleh tim P2, akhirnyaberhasil mengamankan tujuh orang tersangka denganbarang bukti berupa tiga mesin cetak dan puluhan rim

pita cukai palsu siap edar.Menurut Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Nasir Adenan, dari

informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut, tim P2langsung bergerak ke alamat yang dituju, yaitu daerah TelukGong Jakarta Barat. Di daerah ini tim P2 Kanwil Jakarta, berhasilmengamankan tersangka Sdr. EM dan UD, dengan barang buktiberupa dua rim (120.000 keping) pita cukai palsu dengan HJEsenilai Rp. 4.650/keping dengan nilai keseluruhan mencapai Rp.558.000.000.

“Dari penyidikan kedua tersangka tersebut, berhasil ditangkaplima pelaku lainnya, dan dari hasl penyidikan, para tersangkadiketahui tidak bekerja sendiri namun mempunyai jaringan pitacukai palsu yang berujung pada tempat percetakan pita cukai pal-su, yaitu CV. SA, dengan alamat di Kali Baru Jakarta Pusat. Dan,dari CV tersebut kita berhasil mengamankan pelaku lainnya, yaituSdr. W, Sdr. EA, dan Sdr. R,” ungkap Nasir Adenan. Saat ini daritujuh tersangka, enam orang diantaranya telah dititipkan di Rutansalemba.

Lebih lanjut Nasir Adenan menjelaskan, dari CV. SA ini berha-sil diamankan juga antara lain, 18 negatif film, untuk mencetakpita cukai palsu (HJE senilai Rp.4.650 dan Rp.3.550 per keping),tiga unit mesin cetak merk Oliver made in German, 10 rim (1 rim =500 lembar yang masing-masing lembarnya berisi 120 kepingpita cukai palsu), HJE senilai Rp.4.650 per keping dengan nilai

keseluruhan Rp. 2.790.000.000, 5 rim @ 500 lem-bar @ 120 keping pita cukai palsu, HJE senilai Rp.3.550 dengan nilai keseluruhan Rp. 1.065.000.000.

Selain itu juga diamankan, 212 lembar @120keping pita cukai palsu HJE Rp.3.550 dengan nilaikeseluruhan Rp.90.312.000. Dan, 172 lembar @120 keping pita cukai palsu HJE Rp.4.650 dengannilai keseluruhan Rp. 95.976.000. Termasukperalatan pendukung percetakan (pelat pelapis,tinta dan lain-lain).

“Dari semua barang bukti tersebut, nilai pitacukai yang dipalsukan mencapai lebih dari Rp. 4,5milyar. Dan berdasarkan pengakuan tersangka,mereka baru beroperasi selama satu tahun, denganpesanan seminggu rata-rata diperkirakan lima rim(300.000 keping). Sehingga, diperkirakan nilai pitacukai palsu dari tindak pidana ini, rata-rata dalamseminggi mencapai Rp.1,06 milyar hingga Rp.1,4milyar,” ujar Nasir Adenan . Namun, kalau melihatkapasitas produksi mesin cetak tersebut, yang bisamemproduksi 60 rim (30.000 ribu lembar/3,6 jutakeping) setiap 8 jam per hari per mesin, maka nilaipita cukai yang dipalsukan tersebut dalam satuminggu bisa mencapai antara Rp.89 sampai de-ngan Rp.117 milyar (tergantung HJE-nya). Selainitu, dari seluruh kasus yang ditangani Kanwil DJBCJakarta yang sudah P21 sebanyak 5 kasus.

Sementara itu Direktur Jenderal Bea dan Cu-kai, Anwar Suprijadi pada gelar acara press rele-ase di Kanwil DJBC Jakarta menyatakan, prestasiyang cukup gemilang dari Kanwil DJBC Jakartaini, merupakan kerja keras dari seluruh jajaranKanwil Jakarta dalam memberantas pemalsuanpita cukai, karena dengan keberhasilan ini, penda-patan negara dari cukai akan bertambah karenayang melanggar menjadi semakin sedikit.

“Kedepan DJBC akan melaksanakan operasibersama dengan Kepolisian, dan ini sudah kamisepakati antara DJBC dan Kapolri. Sedangkan dae-rah yang cukup rawan untuk peredaran pita cukaipalsu ini adalah Jawa Tengah mulai dari Tegal hing-ga Jepara, dan daerah sekitar Jawa Timur. Sementa-ra, untuk Pulau Sumatera itu di daerah Palembang

dan untuk Pulau Sulawesi itu di daerah Makassar,” papar Dirjen. Dengan berhasil ditegahnya para tersangka pembuat

pita cukai palsu ini, maka para tersangka dinyatakan telahmelanggar pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 tahun2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun1995 tentang Cukai, dengan ancaman hukuman pidanapenjara antara 1 hingga 8 tahun, dan pidana denda antara 10hingga 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

T

MESIN CETAK PITA CUKAI PALSU. Dalam waktu 8 jam, mesin ini dapatmembuat 60 rim pita cukai palsu.

WBC/ATS

WBC/ATS

adi

Page 47: Warta Bea Cukai Edisi 396

46 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

ewan banyak bengong dan tidurnya sehabis makankenyang, besok urusan besok, masa bodoh, nggakusah dipikir. Tuhan Maha Pemurah, ada hari adamangsa, ada makanan. Ono dino ono upo, kataMbah Ronggo dari Kediri.

Bagi manusia tidak demikian. Sehabis makan enak, iaberpikir, apa makanan enak untuk besok ? Siapa yang enakdimakan ? Siapa yang bayar ? Apa-siapa...

Nah untuk memenuhi rasa kepuasan dan keinginannyaitu, jadilah ia, bersiasat membuat perencanaan, mengaturstrategi. Mau makan enak, lihat dulu kondisi yang ada, baikintern maupun ekstern :

Kondisi Intern, seperti seberapa kuat sih duit, perut, dantenaga kita untuk makan enak besok ? Apa ada ijin keluarkantor, berapa banyak anggota geng yang mau dibawa,adakah sarana yang bisa dipakai untuk mencapai warungyang dituju, atau prasarana barang kali, seperti dapur maupunbahan-bahan yang dibutuhkan bila kita mau masak sendiri.

Kondisi Ekstern, seperti apa ada geng lain yang juga punyamaksud makan enak di luar kantor atau mau masak di dapurdalam waktu yang bersamaan ? Amankah jalan yang dilewati,tidak macet, banjir. Tersediakah sarana, mobil, sepeda motor,ojek, atau omprengan. Amankah warung yang dituju, adakahcopet atau premannya, bagaimana kalau ketemu anak-bini,adakah famili yang bakal ketemu di warung ?

Jadi untuk berencana mau makan enak saja, kita harusmempertimbangkan berbagai kondisi yang ada. Yah,istilahnya sewot gitu lah !! Kalau menurut bukunya, sewot itudapat digambarkan sebagai berikut:

S, kata bukunya Strength atau kuat, sakti. Apa saja sih daftarsemua kesaktian geng yang dapat kita pamerkan kepada orangdi luar geng, seperti ilmu pencak silat, ilmu kebal, ilmu totok, ilmungathok, kantong tebal, bahkan kalau perlu muka tebal pun dapatkita pamerkan. Nggak apa-apa, semua itu akan dapat kita manfa-atkan dalam beberapa situasi tertentu. Jangan ilmu wedhus

kacangan yang kita pamerkan, akan ditertawain !! Geng lainpunya ilmu macan nggereng, kok dipamerin ilmu segitu, lha rakdiemplok malang tenan sampeyan !!

W, kata bukunya Weakness atau kelemahan. Apa sajasih semua kelemahan geng, seperti jumlah anggota yangminim, terlalu necis dan tidak pantas untuk duduk di warungkaki lima swalayan, maunya diladeni dan ditemani nona-nonaberambut bule, maunya dikudhang, baru dibelai semenitsaja langsung pulas, belum pengalaman nyopir di ibu kota,gaptek, dan lain-lain. Biar jelek, ndesoni, malu-maluin, nggakapa-apa, tulis saja. Nggak usah sampeyan sembunyiin, tutup-tutupin, bahaya Mas !! Sekali kena elusan Mak Reot, maunyaperkasa, malah kelenger geng sampeyan !!

Toh ini rahasia geng sendiri dan tidak mungkin akan kitabocorkan ke geng lain, bisa bubar kita !! Mari kita permalukan dirisendiri, sebelum dipermalukan orang lain.

O, kata bukunya Opportunity atau peluang, kesempatan,mumpung... Di luar kantor ada apa sih ? Mari kita data, semuayang masih mumpung, belum terlanjur bawa mobil, hari Kamisbiasa ada famili yang andhok di warung itu, hari Jumat biasanyaboss ke luar kota, jam segini jalanan belum macet, belum banyakpelanggan di warung, dan lain-lainnya. Pokoknya semua yangmumpung-mumpung ditampung, semakin banyak semakinuntung, karena akan semakin banyak pilihan keputusan nantinyayang dapat digantung. Maksudnya untuk dipilih mas, bukan untukdipelototi atau divideokan, bisa heboh !!

T, kata bukunya Threats atau ancaman, hambatan. Di luarada kemungkinan ancaman atau hambatan nggak sih, kalau kitake warung ? Seperti teror bom, copet, preman, tempat parkirsempit dan tidak aman, banyak anak kecil dan besar yang sukamain gores mobil, razia kendaraan, hujan dan becek, ada genglain yang lebih sakti, kantong tebal, belum pesan makanan, dansebanyak mungkin ancaman yang mungkin terjadi. Biar kecilancaman itu, datain saja. Nggak rugi kok, ingat, biar kecil sebesarpasir, kalau masuk mata, ya merah dan pedih juga matasampeyan. Nggak enak makan, suasana jadi penuh haru dankasihan, pesta makan jadi nggak karuan.

Nah, setelah semua sewot tadi kita data habis, baru kitaaturlah rencanakan strategi menuju warung, untuk makan enak.

Pertama, strategi untuk memanfaatkan O, peluang ataukesempatan yang ada, dengan memobilisasi aji mumpung:2 S atau kekuatan.

Mumpung belum terlanjur bawa mobil, lihat dulu berapajumlah anggota geng yang mau makan enak. Lima orang adaAvanza, 7 orang ada APV, 10 orang bawa 2 Avanza. OK,sarana tidak masalah. Cek kondisi mobil, laik jalan, syukur.Ragu-ragu, manfaatkan montir dinas, cek dan servis mobil,gratis biaya dinas.Mumpung hari Kamis, ajak anggota yang punya famili, biarbisa nego, dan alhamdulillah makan enak gratis.Mumpung hari Jumat, ngabur aja, nggak perlu izin Boss, yangpenting dalam jam istirahat.. Bila Boss ada, ya baik-baik sajaminta izin beliau.Mumpung jalanan belum macet, warung belum banyakpelanggan, ada persiapan dini, kesepakatan anggota. Begitusirene istirahat, langsung naik mobil dan tancap gas.Tapi, ada anggota yang masih sibuk dengan game-nya, banturame-rame menyelesaikannya, gotong royong-lah !!Tapi, anggota alergi warung kaki lima swalayan, yaaa.... dariawal dong rencana warung tujuan ditetapkan, janganberdebat sekarang. Habis dah waktu istirahat dan akal sehatmakan enak.... nikmat..

2 W atau kelemahan.Tapi, siapa yang bayar? Biar pelit, kalau patungan bayarsendiri-sendiri mau kan?Tapi, kalau bayar sendiri-sendiri, nggak asyik dong, nggakbisa merasakan nikmatnya semua masakan yang dipesan? Ya pesan makanan bermacam-macam, makan rame-rame, bon dibagi rata gitu dong !! Ini baru namanya kerjasama, sinergi...,

H

POKOKNYA SEMUAYANG MUMPUNG-

MUMPUNGDITAMPUNG,

SEMAKIN BANYAKSEMAKINUNTUNG...

”Oleh :

Fauzan

Kita Boleh Saja Berencana,Tapi Hanya

Yang Boleh MemutuskanBOSS

KOLOM

Page 48: Warta Bea Cukai Edisi 396

47WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Tapi, bagaimana jika ada ang-gota yang pulas di warung ?Ya bangunin, atau sebelumke warung, latih fisik dulu,suruh push up 1000 kali, larikeliling kampung, gebukinbadannya paling tidakselama sebulan, sehinggajadi kebal dan tidak akanmempan belaian. Bila masihmempan juga, kasih bajutebal orang Eskimo ataupinjemin baju dari NASA.Lho, kok masih mempanjuga ? Kalo begitu, ndablegnamanya, ya tendang sajadari keanggotaan geng !!

Kedua, strategi menghadapi T,ancaman atau hambatan yangmungkin terjadi, dengan:2 S atau kekuatan.

Bagaimana kalau ada bomteroris ? Ya manfaatkan ahlimiliter, elektronik, dan kimiakita, kerja sama menjinak-kan bom. Bagaimana jikaada preman apa copet ? Yaanggota yang punya ilmubela diri suruh maju mengha-dapinya. Bagaimana jikamobil tidak aman dari gores-an ? Ya ambil posisi makandekat mobil dong !! Mauaman mobil, ya mestinyacari posisi tempat duduk didekatnya, jangan dari keja-uhan, Cuma bisa melototidan ngegerundel saja.Bagaimana jika ada raziakendaraan ? Ya pakai ken-daraan dinas yang masihkomplit surat-suratnya, sopiranggota yang punya SIMdan seterusnya. Bagaimanakalau hujan dan becek ? Yapakai jas hujan pembagiandinas, lepas sepatu, jinjing,dan pakai lagi di warung.Bagaimana kalau waktunyamepet ? Ya pesan makanansebelumnya, gunakanfasilitas yang ada, teleponkantor, HP, faksimili, cleningservice, jangan cuma lingak-linguk, ah gampang itu nanti..., sambil jalan saja..., bisanggak makan sampeyan !!

2 W atau kelemahan.Bagaimana jika anggota lemah, tidak mampu menghadapiancaman bom, preman, atau copet ? Ya sebelum berangkat,latih dulu kemampuan anggota, panggil Jet Lee untuk melatihkungfu Shao Lin, Rambo untuk menjinakkan bom, NenekLampir untuk ilmu mantera, Gatutkaca untuk ilmu kebal, Pen-deta Durna untuk bersiasat, Henry Kissinger untuk bernegosi-asi, dan masih banyak pakar yang dapat kita panggil.Bagaimana jika ternyata harga naik dan uang nggak cukup ?Ya kalau maunya menu ikan bawal bakar, ganti dengan ikanbandeng bakar. Menu iga bakar, ganti dengan tempe bakar.Masih sama-sama bakaran, bumbu sama, Cuma beda rasasedikit kok !! Yang penting kita nikmati bersama.Bagaimana jika..., bagaimana jika..., bagaimana jika..., dan

seterusnya ... ? Ya sebelumnya kita harus cari strategi untukmenghadapinya...

Nah setelah semua yang kita rencanakan denganberbagai strategi, yakin tidak ada yang luput dari segalapengamatan, maka dengan bertegap dada, langkah pasti,menyongsong hari H.

Tepat jam 11.00, sejam sebelum jam istirahat, hari H, terde-ngar anouncer mengumumkan: “Bahwa sehubungan dengan.....yang dilanjutkan dengan acara makan siang bersama, makaseluruh anggota geng diwajibkan hadir dan tidak diperkenankanmeninggalkan kantor sampai acara selesai. Tertanda Boss”.

(Ya..., nasi kotak lagi...).

Penulis adalah Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai,Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat

Page 49: Warta Bea Cukai Edisi 396

48 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 50: Warta Bea Cukai Edisi 396

49WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 51: Warta Bea Cukai Edisi 396

50 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 52: Warta Bea Cukai Edisi 396

51WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 53: Warta Bea Cukai Edisi 396

52 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 54: Warta Bea Cukai Edisi 396

53WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 55: Warta Bea Cukai Edisi 396

54 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 56: Warta Bea Cukai Edisi 396

55WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 57: Warta Bea Cukai Edisi 396

56 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 58: Warta Bea Cukai Edisi 396

57WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 59: Warta Bea Cukai Edisi 396

58 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 60: Warta Bea Cukai Edisi 396

59WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 61: Warta Bea Cukai Edisi 396

60 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 62: Warta Bea Cukai Edisi 396

61WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 63: Warta Bea Cukai Edisi 396

62 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 64: Warta Bea Cukai Edisi 396

63WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 65: Warta Bea Cukai Edisi 396

ilai pabean memang merupakan sumber perdebatanyang tak ada hentinya, dan memang asyik untuk diper-debatkan sepanjang itu mencari kebenaran. Mengutipperibahasa dari Thomas Huxley yang mengatakan bah-wa masalahnya, bukan pada siapa yang benar, melain-

kan apa yang benar. Karena itu, menyambung tulisan mengenaimasalah nilai pabean beberapa waktu yang lalu,dipandang perlu untuk menambahkan atau ber-bagi (sharing) pendapat mengenai pemahamanyang mengatakan bahwa keputusan (penetapannilai pabean) lembaga yang lebih tinggi ataskeberatan/banding yang diajukan oleh importir/pengguna jasa kepabeanan hanya berlaku un-tuk PIB bersangkutan.

KEBERATAN NILAI PABEAN DANAPLIKASINYA

Hasil putusan terhadap keberatan nilaipabean yang diajukan oleh pengguna jasakepabeanan kepada lembaga yang lebihtinggi (keberatan/banding) prinsipnya ada 2 jenis kepu-tusan : keberatan diterima atau keberatan ditolak. Untukkeberatan yang diterima, berarti pemberitahuan nilai pa-bean/harga oleh pengguna jasa adalah benar, sedangkanuntuk keberatan yang ditolak mempunyai hasil keputusan,pertama, ditolak dan menerima penetapan nilai pabeanPFPD, atau kedua, ditolak dan ditetapkan kembali (lebihrendah atau lebih tinggi dari penetapan PFPD).

Keputusan-keputusan oleh lembaga yang lebih tinggi,selama ini melekat (embedded) atau ditambah embel-embel “hanya berlaku untuk PIB bersangkutan”, artinya,keputusan lembaga keberatan/banding hanya berlakuuntuk importasi barang-barang yang dipermasalahkannilai pabeannya pada PIB yang diajukan tersebut.Dengan kata lain, tidak berlaku untuk importasibarang-barang identik/serupa (yang diimpor olehimportir/pengguna jasa yang sama, dan dibeli daripenjual yang sama), yang diajukan setelah itu dengan

PIB berbeda.Alasan dan maksud apa yang mendasari kata-kata

“hanya berlaku untuk PIB bersangkutan” tidak perludibahas atau diperdebatkan lebih jauh. Namun, jikamenggunakan “logical thinking”, akan tampak hal-halyang tidak lazim atau ekstrimnya agak menyimpang darialur pikir logis/normal.

Misalnya, pengguna jasa mengajukan keberatanterhadap penetapan nilai pabean oleh PFPD ke lembagayang lebih tinggi. Kemudian, keberatan tersebutdiproses, dan diputuskan untuk diterima oleh lembagayang lebih tinggi (KP-DJBC). Artinya, lembaga keberatanmenerima bahwa pemberitahuan nilai pabean si importir/pengguna jasa memang merupakan nilai transaksi yangsebenarnya (actually paid or payable). Jadi, adapengakuan dari lembaga keberatan/banding bahwa hargayang diberitahukan adalah benar (sebagai hargatransaksi).

Oleh karena itu, diluar kelaziman bila dikatakan bahwapenetapan tersebut hanya berlaku untuk PIBbersangkutan. Sebaliknya bahkan, si importir seharusnyaberhak memberitahukan harga yang sama pada importasiberikutnya untuk barang identik/serupa yang diperolehdari penjual yang sama. Besar kemungkinannya, untukimportasi pada 2-3 bulan berikutnya harganya akan lebihrendah dari harga pada saat pertama kali diimpormisalnya; adanya pergantian musim yang mengakibatkanterjadi obral, barang reject, cuci gudang, atau modelnyasudah out of date (kecuali ada kenaikan harga globalakibat memburuknya perekonomian dunia; resesi, inflasi,stagflasi dll). Yang tidak lazim lainnya adalah untuk apalembaga keberatan/banding dibentuk jika penetapannyahanya bersifat insidentil/temporer.

Di negara hukum manapun di dunia, penetapanlembaga yang lebih tinggi berkekuatan hukum tetap,kecuali jika yang dirugikan mengajukan banding kelembaga tertinggi. Sayangnya lagi, keputusan/penetapanditerimanya keberatan itu tidak pernah dimasukkan dalamdatabase harga nasional (up-dating harga), sehinggaberulang-ulang “notul” selalu terjadi untuk importasi

barang identik/serupa oleh importir yangsama dari penjual yang sama. Lucumemang, kalau dikaitkan denganperibahasa yang mengatakan “takkan duakali orang tua kehilangan tongkat” artinya,jangan sampai melakukan kesalahan yangsama, atau keledai tidak akan terperosokpada lubang yang sama.

Seyogyanya, penetapan kembali olehlembaga keberatan dapat di up-date dalamdatabase nasional, baik itu menerimakeberatan bersangkutan ataupunpenetapan kembali, dan benar-benardifungsikan sebagai “risk assessment tool”

(bukan sebagai pembanding, salah kaprah yangselamanya dipahami. Untuk diketahui bahwa berdasarkanMetode 1, data yang hanya dapat digunakan sebagaipembanding adalah data yang ada pada PIB importasisebelumnya dan, ini yang paling penting, atas inisiatif siimportir bukan bea cukai) dimana PFPD mempunyaibanyak alternatif rujukan harga. Sehingga PFPD dapatmenetapkan harga terendah ( metode 2 dan metode 3 )dari berbagai alternatif yang ada dalam database harganasional.

MALFUNCTION DAN AKIBATNYAMalfunction (gagal fungsi) penetapan harga ini adalah

berawal dari adanya instruksi yang juga gagal fungsi,artinya, ada pimpinan yang memberi instruksi bahwapenetapan harga harus mengacu (baca: sesuai) dengandatabase harga dengan toleransi 5% lebih rendah. Inikemudian diterjemahkan oleh PFPD, yang mencari aman,

N

SEYOGYANYA,PENETAPAN KEMBALI

OLEH LEMBAGAKEBERATAN DAPAT DI

UP-DATE DALAMDATABASE

NASIONAL …

”Oleh :Nasir

Adenan

UNTUK MASALAH NILAIPABEAN, INDONESIA

ADALAH NEGARA YANGDITUNJUK SEBAGAI

COORDINATING COUN-TRY DI ASEAN

“”

CustomsValuation :

SekedarOtokritik 2

KOLOM

48 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 66: Warta Bea Cukai Edisi 396

embaca salah satu rubrik dalam Warta Bea Cukaiedisi April 2007 mengenai pengenalan Bea danCukai bagi Mahasiswa Pascasarjana UniversitasAirlangga, Surabaya, Program Magister Akuntansiyang salah satu mata kuliahnya adalah

Kepabeanan dan Cukai mengingatkan penulis pada saatmenyelesaikan tugas akhir. Umumnya di program pascasarjana perguruan tinggi lain dengan minat studi perpajakan,‘ilmu’ Kepabeanan dan Cukai bukanlah merupakan matakuliah tersendiri tetapi hanya merupakan bagian silabus darimata kuliah perpajakan.

Pendapat umum ‘orang awam’ perpajakan bahwa Bea Masukdan Cukai tidak lain adalah pajak juga, maka tidak heran bilasang pembimbing dengan semangatnya mengajukan pertanyaanyang harus penulis jawab dan uraikan mengenai apakahsebenarnya Bea Masuk dan Cukai itu, bukankah Bea Masuk danCukai tidak lain merupakan bagian dari pajak itu sendiri atau da-lam kata lain bila terdapat pajak atas barang impor (PDRI) dapatdikatakan terjadi pajak atas pajak?

‘Pajak atas pajak’ yang dimaksud si penanya yang nota-bene pengajar sekaligus praktisi perpajakan bukanlah doubletaxation sebagaimana dikenal dalam hukum pajak internasio-nal khususnya kesepakatan mengenai penghindaran pajakberganda (P2B) melainkan persepsi pajak dalam negeri.

Nampaknya tidak sulit untuk membedakan definisi beamasuk, cukai dan pajak pada umumnya namun ternyata me-merlukan pemahaman yang mendalam untuk menjelaskan-nya secara sistematis. Tulisan ini bukan dimaksudkan seba-gai sesuatu yang pasti benar tetapi lebih merupakan pema-haman penulis yang masih jauh dari memiliki pengalamandan pengetahuan yang luas, namun paling tidak telahmemberikan jawaban yang cukup memuaskan bagi penanyadalam memenuhi rasa ingin tahu kerangka sistematisnya.Apalagi seiring dengan berjalannya waktu, semakin tidakmudah untuk mendefinisikan makna pajak dengan baiktanpa terlebih dahulu berbekal pengetahuan tentang hukum,ekonomi, politik, sosiologi, filsafat dan sebagainya yangmelatarbelakangi dasar hukum terbentuknya pajak.

PENDAPAT UMUM‘ORANG AWAM’PERPAJAKAN

BAHWA BEA MASUKDAN CUKAI TIDAK

LAIN ADALAHPAJAK JUGA ...

”Oleh:Agus

Cahyono,S.E., Ak.,

M.Si

M

OPINI

Bea Masuk, Cukai dan PajakDalam Rangka Impor (PDRI),

Suatu PajakAtas Pajak ?

bahwa nilai pabean ditetapkan berdasarkan databaseharga nasional. Dengan kata lain, digunakan sebagaimekanisme untuk menetapkan harga minimum (yangjelas dilarang oleh undang-undang).

Disamping itu, terkadang adanya intervensi-intervensi yang menambah beban psikologis bagiPFPD. Ini menyimpang dari sasaran GATT ValuationAgreement yang menginginkan sistim nilai pabeanyang adil, seragam dan netral. Sehinggaprofesionalisme PFPD selaku petugas yangberwenang menetapkan nilai pabean menjadi mandul,ironis memang !

Akibatnya, penerapan nilai pabean menjadi tidakpandang bulu, tidak melihat apakah barang tersebutdiimpor oleh importir produsen, perorangan, pedagangataupun perusahaan PMA, PMDN dan lain-lain,sepanjang harga/nilai pabeannya lebih rendah daridatabase harga, maka akan dikenakan “notul”(parahnya, notul tersebut seringkali tidak sama antaraPFPD yang satu dengan PFPD yang lain, walaupunbarangnya sama, dengan importir yang sama, danpenjual yang sama). Tidak perlu meneliti atauberkomunikasi dengan importirnya ( yang sebenarnyadimandatkan pasal 1 Agreement on Implementationof Article VII of GATT) untuk mengetahui apakahharga pada PIB benar-benar merupakan hargatransaksi atau tidak.

Sebetulnya, masih ada mekanisme yang dapatdilakukan baik oleh bea cukai maupun pengguna jasa(inipun kalau pintu komunikasi masih terbuka), yakni,kepala kantor dapat membatalkan “notul”(SPKPBM)tersebut jika pengguna jasa dapat membuktikanbahwa harganya merupakan harga transaksi. Jadi,importir/pengguna jasa tidak perlu mengajukankeberatan ke lembaga yang lebih tinggi, sehinggadapat menghemat waktu, biaya dan tenaga.

PENUTUPSebagaimana disinggung di atas, otokritik ini tidak

dimaksudkan untuk mencari siapa yang benar/salah,melainkan apa yang benar/salah. Jadi anggap saja sebagaikritik membangun, karena adaperibahasa yang mengatakanbahwa orang mulia menyalahkandirinya, orang bodohmenyalahkan orang lain.

Dalam hal nilai pabean, katakunci untuk menyelesaikanperselisihan antara penggunajasa kepabeanan dan bea cukai,adalah komunikasi (dalam artipositif) antara kedua belahpihak. Artinya, bukan menutup

pintu untuk berkomunikasi guna penyelesaianmasalah.

Yang perlu diingat dan digarisbawahi, bahwa untukmasalah nilai pabean, Indonesia adalah negara yangditunjuk sebagai coordinating country di ASEAN.Semua perubahan mengenai nilai pabean sebaiknyadilaporkan ke WCO, sebagaimana yang pernahdilakukan pada waktu lalu. Karena itu, jika adapenerapan nilai pabean yang menyimpang dari GATTValuation Agreement, tentunya dapat mencorengkompetensi dan kapabilitas Indonesia.

Seandainya banyak pendapat yang mengatakanbahwa suatu ketentuan menabrak ketentuan yanglebih tinggi, seyogyanya ketentuan tersebutdievaluasi. Karena kalau tidak, dengan menggunakanhirarki hukum, maka ketentuan yang lebih rendahakan batal demi hukum.

Penulis adalah Kepala Kanwil DJBC Jakarta

… AKIBATNYA,PENERAPAN

NILAI PABEANMENJADI TIDAK

PANDANGBULU …

“”

49WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 67: Warta Bea Cukai Edisi 396

Sebagaimana menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.bahwa pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalammasyarakat hukum yaitu masyarakat yang mempunyai hubungantimbal balik antara individu dan masyarakat dengan melekat hakdan kewajibannya (2004:1), oleh sebab itu maka pemungutanpajak yang dilakukan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalamrangka memenuhi aspek yuridisnya.

Definisi pajak menurutnya sebagaimana dikutip oleh SantosoBrotodihardjo, S.H. (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton,2004:4) “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasar-kan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiadamendapat jasa-imbal (kontra-prestasi), yang langsung dapatditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaranumum.” Definisi tersebut telah diperbaharui menjadi, “Pajakadalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negarauntuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakanuntuk public saving yang merupakan sumber utama untukmembiayai public investment.” (Mohammad Zain, 2005:11).

Ditinjau dari jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak dapatdigolongkan dalam tiga golongan yaitu menurut sifat, sasaran/objek, dan lembaga pemungutnya:a. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitupajak langsung yaitu adalah pajak-pajakyang bebannya harus dipikul sendiri olehWajib Pajak; dan pajak tidak langsungyaitu pajak yang bebannya dapat dilimpah-kan kepada orang lain dan hanya dikena-kan pada hal–hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Per-tambahan Nilai.

b. Menurut Sasaran/ObjekMenurut sasarannya, jenis-jenis pajak da-pat dibagi dua yaitu pajak subjektif yaitujenis pajak yang dikenakan dengan perta-ma-tama memperhatikan keadaan pribadiWajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahuikeadaan subjeknya barulah diperhatikankeadaan objektifnya sesuai daya pikul apa-kah dapat dikenakan pajak atau tidak,misalnya pajak penghasilan; dan pajak objektif yaitu jenispajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atauperistiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayarpajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknyayang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telahdiketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menurut Lembaga PemungutMenurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagidua jenis yaitu Pajak Pusat yang dipungut oleh pemerintahpusat yang dalam pelaksanannya dikelola oleh DirektoratJenderal Pajak (DJP) seperti Pajak Penghasilan, Pajak Per-tambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak/Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan dan Bea Materai; dan yang dikelolaoleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) seperti BeaMasuk, Bea Keluar dan Cukai.Sedangkan Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipu-ngut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaansehari-hari dilakukan oleh Dispenda (Dinas PendapatanDaerah), seperti Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Dae-rah Tingkat II.

Berkaitan dengan lembaga perpajakan, dengan memaha-mi lembaga-lembaga perpajakan yang ada maka akan lebihmudah memahami arti dan fungsi pajak dalam masyarakat.Istilah “lembaga” yang dimaksud adalah sebagai permulaanatau asal mula perpajakan, atau juga acuan (cetakan) atautitisan (asal) yang sudah melembaga, menjadi suatukesatuan yang mempunyai bentuk tertentu yang mempunyai

arti dan fungsi tersendiri yang berkesinambungan dalam ter-jadinya utang pajak (Rochmat Soemitro, 2004:139).

Dalam merealisasikan pajak-pajak negara, di Indonesiadikenal lembaga pelaksanaan pajak yang lazimnya disebutlembaga administrasi pajak yang terdiri dari DirektoratJenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukaisebagai bagian dari Departemen Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan pemungutanpajak berdasarkan hukum pajak formal yang pokok-pokoknyadiatur dalam Undang-undang Nomor: 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2000.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pe-mungutan pajak berdasarkan hukum pajak formal tersendiriyang masing-masing diatur dalam Undang-undang Nomor:17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undangNomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor: 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Un-dang-undang Nomor: 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Menurut Mohammad Zain (2005:12), jenis pungutan beadan cukai dikategorikan sebagai pajak tidak langsung.Adapun pengertian bea adalah, “Pungutan yang dikenakanatas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalulintas

barang dan perbuatan lainnya berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan,bea dapat berupa bea masuk yang dipu-ngut atas barang–barang yang dimasukkanke dalam daerah pabean berdasarkanharga atau nilai barang tersebut (tarif advalorum) atau berdasarkan tarif yang sudahditentukan.”

Sedangkan cukai ialah, “Pungutan yangdikenakan atas barang-barang tertentu,berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biasanya barang konsumsi.Cukai dapat berupa cukai tembakau, cukairokok, cukai gula, cukai alkohol, cukai minum-an keras dan lain-lainnya”.

Secara yuridis, definisi bea masukdalam Undang-undang Nomor: 17 tahun

2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 10tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah, “pungutan negaraberdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadapbarang yang diimpor.” Sedangkan bea keluar adalah,“pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yangdikenakan terhadap barang ekspor.” Kepabeanan sendiridalam undang-undang tersebut disebutkan sebagai, “segalasesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean sertapemungutan bea masuk dan bea keluar”.

Mengenai cukai, dalam Undang-undang Nomor: 39 tahun2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 11tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa “Cukai adalahpungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barangtertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yangditetapkan dalam undang-undang ini.”

Sebagai salah satu peserta dalam acara sosialisasi Undang-undang tentang Cukai belum lama ini, penulis sempat mendapatpertanyaan dari peserta lain mengenai definisi Cukai yangmerupakan ’pungutan negara’, padahal istilah itu sudah ada sejakUndang-undang Nomor: 11 tahun 1995 diundangkan bahkan ka-lau tidak salah jauh sebelum itu di dalam Ordonansi Cukai. Kalaukita perhatikan definisi bea masuk, bea keluar, dan cukaimemang tidak menggunakan terminologi ’pajak’ atau ’pajak nega-ra’ melainkan ’pungutan’ atau ’pungutan negara’.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 (Hasil Amandeman)khususnya pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutanlain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diaturdengan undang-undang” (Redaksi Sinar Grafika,2002: 16).Maka secara eksplisit definisi bea masuk, bea keluar, dan cu-

OPINI

“PAJAK DAN PUNGUTANLAIN YANG BERSIFAT

MEMAKSA UNTUKKEPERLUAN NEGARA

DIATUR DENGANUNDANG-UNDANG”

(AMANDEMEN UU DASAR1945, PASAL 23A)

50 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 68: Warta Bea Cukai Edisi 396

kai bukanlah termasuk pajak walaupun secara implisit adalahjenis pajak juga karena menurut penafsiran penulis bahwa’pungutan lain yang bersifat memaksa’ dalam pasal tersebutdimaksudkan untuk penerimaan negara dari sektor bukanpajak (PNBP). Mungkin ’pungutan negara’ yang dimaksud da-lam Undang-undang Kepabeanan dan Cukai adalah pungut-an ’duties’ sebagaimana diuraikan di bawah ini.

HUBUNGAN ANTARA PAJAK, BEA DAN CUKAIHubungan antara pajak negara yang dipungut oleh Direktorat

Jenderal Pajak dan “kewajiban” bea masuk/bea keluar dan cukaiyang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai salingberkaitan erat dapat kita lihat melalui pemahaman istilah“kewajiban” dan pemahaman ketentuan perundangan yang ada.

Dalam praktek perdagangan internasional lazim dikenaladanya istilah customs duties atau diterjemahkan sebagai’kewajiban pabean’ yang di Indonesia saat ini dikenal adanya beamasuk dan bea keluar dan istilah excise duties yangditerjemahkan sebagai ’kewajiban cukai’ atau ’cukai’. Istilah’duty’ atau jamaknya ’duties’ dalam literatur disebutkan sebagai :

Duty, asal mulanya, ialah suatu pembayaran yangdiwajibkan, terutama suatu pembayaran yang harus dilunasikepada pemerintah. Seperti yang sekarang dipakai, ialahsuatu pembayaran pajak yang dipungut atas barang-barangimport atau export. Pada hakekatnya, suatu duty adalah pajakyang sebenarnya dipungut, sedang suatuTARIFF itu adalah daftar atau tabel, dasar,atau tingkat pajak itu, Jadi dalam teks ini,pelbagai penggolongan-penggolongan danjenis tariffs atau duties dimasukkan dandidefinisikan di bawah TARIFF (Abdurrach-man, 1991:359).

Dalam TheFreeDictionary, istilah dutydalam ilmu ekonomi sebagai berikut :

“In economics, a duty is a kind of tax,often associated with customs, apayment due to the revenue of a state,levied by force of law. Properly, a dutydiffers from a tax in being levied onspecific commodities, financial transac-tions, estates, etc, and not on individu-als; thus it is right to talk of import duties, excise duties,death or succession duties, etc, but of income tax asbeing levied on a person in proportion to his income.(Farlex, Inc, www.thefreedictionary.com:2006).

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa duty lebih ditekankankepada hal yang berhubungan dengan kepabeanan atau aktifitasimpor/ekspor yaitu memasukkan/mengeluarkan barang dari/keluar negeri yang dikenakan terhadap barang tertentu atautransaksi keuangan tertentu yang tidak bersifat individual (subjek-tif). Sehingga atas impor barang tertentu yang termasuk dalambarang kena cukai dari luar negeri selain dikenakan bea masukjuga dikenakan cukai. Sebaliknya, terhadap produk dalam negeriyang dikenakan cukai, apabila diekspor atau dikirim ke luar negeridapat dimintakan pengembalian cukainya.

Hubungannya dengan Undang-undang Pajak, sebagaipajak objektif yang berkaitan dengan Barang Kena Pajakyaitu PPN dan PPnBM, sebagaimana diatur dalamUndang-undang nomor 8/1983 jo nomor 11/1994 jo 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkandalam ketentuan umum bahwa, “Dasar Pengenaan Pajakadalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, NilaiEkspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan denganKeputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasaruntuk menghitung pajak yang terutang”. Sedangkan NilaiImpor adalah, “nilai berupa uang yang menjadi dasarpenghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnyayang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam per-aturan perundang-undangan Pabean untuk impor barang

Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yangdipungut menurut Undang-undang ini”.

Pada pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor: 17 tahun2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 10 tahun1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa, “nilai pabeanuntuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barangyang bersangkutan”. Sedangkan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor: 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 11 tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan bahwa,“Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas ba-rang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah beamasuk atau harga jual eceran”, artinya harga dasar yang diguna-kan adalah nilai impor, yaitu nilai pabean ditambah bea masukatau dapat juga harga jual eceran (biasanya harga jual ecerantelah memperhitungkan nilai pabean, bea masuk dan biaya-biayalain yang timbul dalam pengimporan serta margin keuntungan).

Dengan demikian dalam perhitungan suatu barang impor,hubungan antara Dasar Pengenaan Pajak (UU Pajak) danNilai Pabean (UU Kepabeanan) adalah bahwa Dasar Penge-naan Pajak untuk penghitungan PPN, PPnBM dan PPh 22adalah jumlah Nilai Impor yaitu nilai pabean (biasanya kon-disi term cif) ditambah dengan bea masuk dan cukai. JadiPajak dalam Rangka Impor berupa PPN, PPnBM dan PPhatas impor (Pasal 22) yang dipungut oleh Ditjen Bea dan Cu-kai dikenakan dengan dasar nilai pabean ditambah duties

yang dibebankan atas barang tersebut.Bagaimana kedudukan pajak, bea

masuk dan cukai dalam APBN? DalamUndang-undang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara yang ditetapkan setiaptahun bermacam jenis pajak dan pungutannegara secara skematis dikelompokkandalam beberapa golongan. Jenis pungutanbea dan cukai masing-masingdikelompokkan tersendiri, kedudukan cukaiadalah sebagai bagian dari pajak dalamnegeri yaitu semua penerimaan negarayang berasal dari pajak penghasilan, pajakpertambahan nilai barang dan jasa, pajakpenjualan atas barang mewah, pajak bumidan bangunan, bea perolehan hak atas ta-nah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

Sedangkan bea masuk merupakan bagian dari pajakperdagangan internasional yaitu semua penerimaan negarayang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Kesimpulan penulis dari uraian di atas adalah : (1) bahwasecara hukum fiskal sesungguhnya bea masuk/bea keluardan cukai merupakan pajak negara namun secara hukumformal telah menjadi lembaga perpajakan yang berdiri sendiri;(2) Sementara orang ada yang berpendapat terjadinya ‘pajakatas pajak’ terhadap Pajak dalam Rangka Impor (PDRI)kiranya dapat dijelaskan dengan penggunaan istilah ‘pajakatas duties’. Kedua hal tersebut sesungguhnya telahdidukung oleh aturan perundang-undangan yang memadai.

Demikian sekedar opini dari penulis mengenai kaitan BeaMasuk, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor sebagai suatuterminologi ibarat dua sisi keping mata uang yang tak dapatdipisahkan. Kiranya masukan, kritik atau tanggapan dapatdisampaikan melalui e-mail: [email protected] akan menerima dengan senang hati, terima kasih.

DAFTAR PUSTAKAAbdurrachman A.1991. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan.Jakarta: Pradnya Paramita.Farlex. 2006. www.thefreedictionary.com. New York : Farlex, IncIlyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2004:Edisi Revisi. Hukum Pajak.Jakarta: Salemba Empat.Redaksi Sinar Grafika. 2002. UUD 1945 Hasil Amandemen & ProsesAmandemen UUD 1945 Secara Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika.Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. Asas dan DasarPerpajakan I, Edisi Kedua (Revisi). Bandung: Refika Aditama.Zain, Muhammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Penulis adalah Kepala Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen,KPPBC Tipe A4 Bontang

DALAM PRAKTEKPERDAGANGAN

INTERNASIONAL LAZIMDIKENAL ADANYA ISTILAHCUSTOMS DUTIES ATAU

DITERJEMAHKANSEBAGAI ’KEWAJIBAN

PABEAN’ ...

51WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 69: Warta Bea Cukai Edisi 396

ewaktu bertugas saya sering terlibat diskusi denganrekan-rekan sekerja tentang peranan unit P2(Penindakan dan Penyidikan). Ada beberapa rekanberpendapat telah terjadi overlapping atau bahkanduplikasi dalam tugas unit P2 karena dalam praktek

pemeriksaan barang impor, petugas P2 ikut memeriksabarang padahal sudah ada petugas pemeriksa dari SeksiPabean yang khusus ditunjuk untuk itu. Di lapangan selaluada petugas P2 Kantor Pelayanan yang ikut memeriksamendampingi petugas pemeriksa. Malah kadang-kadang adajuga petugas dari Bidang P2 Kantor Wilayah dan petugasDirektorat P2 Kantor Pusat. Jadi ada empat orang sekaligusmemeriksa barang. Ada yang berpendapat hal ini tidakefisien, terlalu banyak orang dikerahkan jadi ada tenagamubazir.

Uraian tugas P2 adalah melakukan kegiatan intelejen,pencegahan, penindakan, penegahan dan penyidikan, jadiseharusnya tidak dilibatkan dalam pemeriksaan barang.Pemeriksaan barang yang bersifat rutin ditangani seksipabean. Berdasarkan peraturan yang berlaku petugas P2bisa melakukan pemeriksaan barang berdasarkan notaintelejen yang dibuatnya sendiri dan melakukan pemeriksaansendiri tanpa melibatkan petugas seksi pabean. Hasilnyajuga harus dipertanggungjawabkan sendiri. Tetapikewenangan ini jarang dilakukan oleh petugas P2 dilapangan.

Terlibatnya P2 dalam pemeriksaan fisik kemungkinankarena tidak jelasnya direktorat apa yang bertanggungjawabmembina dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan fisik.Direktorat Teknis Kepabeanan tidak secara eksplisitmenyebutkan adanya tugas ini, demikian juga Direktorat P2.Uraian tugas Direktorat Teknis Kepabeanan adalahmenyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi danbimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impordan ekspor, identifikasi dan klasifikasi barang, tarif beamasuk dan nilai pabean.

Sedangkan tugas Direktorat P2 adalah menyiapkanperumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis,dan evaluasi pelaksanaan di bidang intelejen, penindakanpelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikantindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaanintelejen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturanperundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Dari uraian tugas dua direktorat itu tidak ada yang tegasmenyebutkan adanya tugas pembinaan atau pemberianbimbingan dalam pemeriksaan barang. Namun dalampraktek Direktur Jenderal selalu menanyakan dan menegurDirektur P2 jika dirasakan pemeriksaan fisik di lapangan tidakberjalan semestinya sehingga sering P2 ikut turun tangandalam pemeriksaan barang.

Disamping itu, mungkin ikut sertanya petugas P2memeriksa barang karena situasi di lapangan dimana tidakada yang mengkoordinasikan para pemeriksa. Memang ada

Korlak disitu tetapi ia tidak diberikan wewenang apa-apa.Penunjukkan petugas pemeriksa saja dilakukan olehkomputer. Jadi tidak punya wewenang untuk mengatur ataumemimpin disitu. Ia tidak bisa misalnya memerintahkan duaatau tiga orang pemeriksa bersama-sama memeriksa satukontainer yang berisi 30 jenis barang karena siapapemeriksa yang bertugas sudah ditunjuk langsung olehkomputer. Jadi barang yang mudah dan yang sulitmemeriksanya, yang berisiko tinggi dan yang berisiko rendahsama-sama diperiksa satu orang petugas saja. Tentu saja inimenimbulkan kerawanan di lapangan.

PEMERIKSAAN BERSAMASejak saya masuk Bea Cukai tahun 1973 saya lihat pola

pemeriksaan barang disini sudah dilakukan secara individual.Kepala Hanggar (sekarang Korlak) menunjuk siapa yangbertugas memeriksa barang apa dan yang ditunjuk untukmemeriksa suatu party barang hanya seorang saja setiapparty. Apakah jumlah barang seratus peti atau satu peti samasaja diperiksa oleh seorang pemeriksa.

Setelah ada gebrakan pemberantasan penyelundupanOperasi 902 pada tahun 1976 hampir semua barang impordiperiksa bersama-sama unit P2. Kepala Hanggar dalampenunjukan pemeriksa selalu menambahkan klausuldiperiksa bersama-sama P2. Akhirnya terjadi hambatandalam pemeriksaan barang karena jumlah petugas P2terbatas sehingga seringkali petugas pemeriksa dari SeksiPabean sudah siap memeriksa barang harus menunggupetugas P2 yang pontang panting harus lari kesana kemarikarena banyaknya barang yang harus diperiksa. Maklumwaktu itu belum ada jalur hijau, jadi semua barang diperiksatanpa kecuali termasuk milik importir yang berisiko rendah.Waktu itu petugas pemeriksa dan petugas P2 sama-samamenandatangani nota pemeriksaan jadi kalau ada kesalahandalam pemeriksaan mereka berdua yang harusbertanggungjawab.

Pemeriksaan bersama ini tentu saja menimbulkankeluhan dari kalangan importir karena pelaksanaannyamenyeluruh untuk semua barang. Karena adanya keluhanakhirnya hanya diberlakukan untuk 9 jenis barang yangberisiko tinggi saja. Malah kemudian dihapuskan oleh Inpres4 Tahun 1985 yang memangkas kewenangan Bea Cukaidalam memeriksa barang. Jiwa Inpres itu adalahpenyederhanaan prosedur dan pemeriksaan bersama itudianggap hambatan yang menyulitkan importir dalammengurus barangnya sehingga harus dihilangkan. Tetapiperan P2 sebagai unit pengawasan di lapangan itu tetap adawalaupun secara resmi tidak ikut memeriksa barang dantidak ikut tandatangan di nota pemeriksaan.

Karena disini tidak ada mekanisme pemeriksaan olehbeberapa orang dibawah Seksi Pabean maka yang munculadalah pemeriksaan oleh unit kerja pabean bersama-samadengan unit P2. Bahkan sekarang bersama-sama juga

UNTUK IMPORTASIYANG BERISIKOTINGGI TIDAK

MUNGKIN KALAUHANYA DISERAHKANKEPADA SEORANGPEMERIKSA SAJA

”Oleh :

WirawanSahli

PemeriksaanBarang

S

OPINI

52 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 70: Warta Bea Cukai Edisi 396

dengan petugas Inspektorat Jenderal jika melakukan spot-check. Spot-check yang seharusnya dilakukan setelahbarang keluar dari pelabuhan ternyata dalam prakteknyadilakukan bersama-sama dengan pemeriksaan barang olehseksi pabean didalam pelabuhan.

Keterlibatan petugas P2 dalam pemeriksaan barang disiniterjadi secara alamiah saja, tidak ada peraturan yangmendasari. Bahkan kalau kita lihat tatalaksana pabean dibidang impor disebutkan kalau pemeriksaan barang imporoleh satu orang pemeriksa yang ditunjuk dan namanyatercetak secara otomatis dalam instruksi pemeriksaan.Terlibatnya petugas P2 memeriksa barang mungkin karenakebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan juga karenakondisi mengharuskan. Kondisi dimana banyak barang tidakdiberitahukan seluruhnya dalam dokumen dan sering tidakterliput oleh seorang pemeriksa karena jumlah dan jenisbarang yang sangat banyak dalam satu kontainer. Situasi iniyang menyebabkan turut sertanya petugas P2 memeriksabarang meskipun sudah ada pemeriksa yang ditunjuk dalamsistem.

Seperti telah disinggung didepan biasanya DirekturJenderal menegur dan memerintahkan Direktur P2 untukturun ke lapangan jika dirasakan pemeriksaan barang terlalulonggar. Hal ini menyebabkan P2 ikut menanganipemeriksaan fisik. Uraian tugas dan fungsi Direktorat P2yang membidangi intelejen, pencegahan dan penindakanpelanggaran undang-undang pabean dan cukai danpenyidikan dianggap lebih sesuai untuk mengatasi masalahpemeriksaan barang dilapangan dibandingkan uraian tugasdan fungsi Direktorat Teknis Kepabeanan.

Selama ini Direktorat Teknis Kepabeanan hanya dianggapsebagai unit kerja yang menyiapkan dan membuat peraturandi bidang impor dan ekspor saja. Memang tidak ada uraiantugas yang tegas menyebutkan adanya wewenang membinadan mengawasi pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dikantor pelayanan menjadi tugas seksi pabean tetapi di kantorpusat tidak jelas direktorat apa yang menangani dan bertugasjika ada suatu masalah dalam pemeriksaan fisik di lapangan.

Dengan adanya pemeriksaan bersama seksipabean dan seksi P2 memang menimbulkan masalah bebantanggungjawab kalau ada kesalahan dalam pemeriksaankarena mereka berada dalam unit kerja yang berbeda. P2yang seharusnya memeriksa barang sendiri berdasarkannota intelejen ternyata malah tidak pernah melakukan hal itu.Mereka malah lebih memilih memeriksa bersama petugasseksi pabean.

Dalam Undang-Undang Kepabeanan dikenal adanyapemeriksaan barang setelah diajukan pemberitahuan imporyang diatur dalam Pasal 82, dan ada pemeriksaan karenajabatan (ex officio) yang diatur dalam Pasal 74 dan 77. Pasal74 mengatur wewenang Bea Cukai untuk melakukanpenindakan sedangkan Pasal 77 mengatur wewenang untukmelakukan penegahan. Wewenang Bea Cukai memeriksajabatan dipertegas lagi dalam perubahan Undang-undangKepabeanan dan disisipkan dalam Pasal 82 A. Penindakandan penegahan merupakan tugas dan fungsi unit P2.Pemeriksaan setelah diajukannya pemberitahuan impordilakukan oleh pemeriksa seksi pabean sedangkanpemeriksaan karena jabatan dilakukan oleh seksi P2.Seharusnya memang masing-masing berdiri sendiri danterpisah karena menggunakan dasar yang berbeda danwewenang yang berbeda. Namun ini tidak pernahdilaksanakan dan yang nampak adalah pemeriksaanbersama.

Pemeriksaan fisik barang impor di negara lain tidak selaludilakukan oleh satu orang. Ada pemeriksaan yang dilakukanoleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, tetapimereka berasal dari satu unit kerja yang sama. Di KobeJepang saya pernah melihat satu kontainer furniture dariThailand diperiksa oleh lima orang petugas bersama-sama.Di perbatasan Hongkong-Shenzen saya juga pernah melihatsatu kontainer barang impor dari Shenzen, Cina yang

diperiksa oleh empat orang. Memang disana ada juga yangdiperiksa oleh satu orang saja dalam hal barang yangdiperiksa satu macam atau untuk parsel yang ukuran kecilseperti di kantor pos.

Jadi berapa banyak pemeriksa yang dikerahkantergantung tingkat kesulitan dan tingginya risiko atasimportasinya. Hal ini diatur oleh petugas setingkat Korlak dilapangan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan barang.Tugas pemeriksaan barang disana merupakantanggungjawab bersama satu kelompok yang dipimpin olehseorang Korlak.

Kalau kita disini menyamakan semua pemeriksaanbarang, besar kecil, mudah atau sukar, kontainer atau parselkecil diperiksa satu orang dan dianggap sebagai tugas dantanggungjawab individual. Kalau terjadi kesalahan dalammenjalankan tugas menjadi tanggungjawab satu orang itusaja.

Mekanisme untuk mengerahkan lebih dari satu pemeriksauntuk memeriksa satu party barang itu memang diperlukan.Untuk importasi yang berisiko tinggi tidak mungkin kalauhanya diserahkan kepada seorang pemeriksa saja. Di negaramanapun untuk barang berisiko tinggi pasti akan dikerahkanlebih dari satu orang dan pejabat setingkat korlak yangmenentukan berapa banyak pemeriksa yang harusdikerahkan untuk memeriksa barang.

Peraturan yang ada sampai saat ini adalah satupemeriksa untuk satu PIB (Pemberitahuan Impor Barang).Menurut hemat saya kita mesti meninjau ulang konsep kitatentang pemeriksaan fisik yang dilakukan hanya oleh satuorang saja tanpa memperhatikan tingkat kesulitan atau tinggirendahnya risiko. Sistem pemeriksaan kita yang sudah kitaterapkan sejak bertahun-tahun yang lalu sudah seharusnyadiperbaharui.

Harus ada panduan dan sistem yang memungkinkan satuPIB diperiksa oleh beberapa pemeriksa bersama-samaberdasarkan penunjukkan Korlak. Kelompok-kelompok kerjapada tingkat korlak ini harus dibangun yang solid danmenjadikan tugas pemeriksaan barang ini menjadi tugaskolektif bukan dianggap tugas individual seperti sekarang ini.

KEPEMIMPINAN PADA LEVEL BAWAH Dahulu waktu Kepala Hanggar masih diberi wewenang

menunjuk pemeriksa seringkali di lapangan ada praktek yangtidak sehat misalnya pembagian pekerjaan yang tidakmerata. Ada pemeriksa yang mendapat satu kali tugaspemeriksaan ada yang sudah dapat tiga kali pemeriksaan.Ada yang mendapat tugas memeriksa partai yang besar-besar dan ada yang mendapat tugas memeriksa yang kecil-kecil saja. Jaman dulu sudah ada like and dislike. Kalaudisenangi kepala hangar dapat bagian yang besar-besar,kalau tidak disenangi dapat bagian yang kecil saja.

Tetapi juga ada pemeriksa yang nakal. Mereka mencegatdulu PIB sebelum didisposisi oleh kepala hangar danlangsung saja memeriksa barangnya. Bisa saja pemeriksa inijengkel karena kepala hanggarnya tidak adil, bisa jugakarena ia punya kedekatan dengan Kepala Seksi ataubahkan Kepala Bidang sehingga tidak takut kepada kepalahangar.

Sepengetahuan saya hal ini jaman itu tidak pernahdibicarakan oleh pimpinan, jadi dianggap biasa dan tidak adamasalah apa-apa. Jadi kalau terjadi rebutan pekerjaan antarpemeriksa atau ada kepala hangar yang tidak adi, kepalaseksi atau kepala bidang atau kepala kantor wilayahsekalipun tidak pernah memanggil mereka untuk dinasihatiatau diberi petunjuk bagaimana mestinya menjalankan tugas,apa tugas dan tanggungjawab masing-masing, bagaimanamembagi tugas secara adil dan sebagainya. Tidak pernahada pembinaan kepada kepala hangar dan pemeriksa agarorganisasi pada level bawah itu menjadi solid. Sepertinyakepemimpinan pada level ini dibiarkan saja hancur.

Malah yang lebih parah lagi ada kepala hangar yangberebut kapal. Istilahnya waktu itu tarik menarik kapal dan ini

53WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 71: Warta Bea Cukai Edisi 396

bisa terjadi karena melibatkan petugas pelabuhan. Kapalyang menurut jadwal seharusnya sandar di gudang 007 tahu-tahu pindah sandar di gudang 008. Untuk hal-hal demikianjuga tidak pernah ada perhatian dari pimpinan setempat yangkemudian memanggil dan menasihati bahwa ini tidak baik,merusak citra Bea Cukai atau memberikan tegoran supayahal ini tidak terjadi lagi. Kepala Hanggar yang sebenarnyabisa dibina sebagai manajer pada level bawah untuk memim-pin para pemeriksa pada akhirnya tugas dan fungsinyamenjadi terpinggirkan (istilah sekarang: termarjinalisasi).

Situasi dan kondisi yang tidak kondusif untukmenjalankan tugas ini tidak diatasi dengan memberikanpembinaan dan pendidikan kepada perangkat hangar danbawahannya agar organisasi pada tingkat itu menjadi kuattetapi malah makin mengurangi tugas dan fungsinyasehingga peranannya semakin kecil.

Sepertinya kepemimpinan pada level itu dianggap tidakperlu dan dianggap sebagai benalu saja yang harusdiamputasi. Akhirnya memang sekarang ini fungsi danperanan kepala hangar tidak ada karena sudah digantikanoleh komputer. Pada jaman itu memang tidak nampakkepemimpinan para kepala hangar kepada bawahannya. Halini barangkali terjadi karena rotasi pegawai yang terlalucepat. Biasanya di pelabuhan-pelabuhan besar tiappemeriksa dirotasi setiap minggu dan kepala hangar dirotasitiap tiga bulan sehingga atasan dan bawahan tidak pernahmerasa satu unit kerja. Masing-masing sepertinya hidupsendiri-sendiri.

Bahkan kalau ada yang rebutan pekerjaan antarapemeriksa itu juga dianggap sebagai masalah pribadi, bukandianggap sebagai masalah organisasi. Karena perankepemimpinan kepala hangar yang makin tidak nampakakhirnya yang kelihatan hanya tugas membagi-bagipekerjaan, menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaanatas party barang. Malah akhirnya kegiatan membagi tugasinipun juga dianggap sebagai hambatan birokrasi danmemperbanyak meja yang harus dilalui. Pada gilirannyadalam rangka penyederhanaan prosedur fungsi kepalahangar membagi pekerjaan ini dipangkas dan penunjukanpemeriksa dilakukan oleh komputer secara otomatis.

Alih-alih bisa menjadi manajer pada level bawah seperti dinegara lain, fungsi kepala hangar di negara kita malahtereliminasi karena dianggap sumber masalah. Kebijakan kitayang terlalu bertumpu pada komputer akhirnya kurangmemperhatikan manusia sebagai sumber daya yangseharusnya memimpin. Ada satu hal yang tidak bisadilakukan oleh komputer yaitu menjalankan kepemimpinan(leadership). Kepemimpinan ini seharusnya ada pada levelbawah. Waktu itu memang kepemimpinan pada level bawahini tidak nampak atau tidak berjalan efektif, yang seharusnyaitu harus diefektifkan bukan malah dieliminasi. Seharusnyakita membina korlak agar bisa memimpin bukanmembiarkannya mandul dan tidak berfungsi sama sekali.

Negara tetangga kita Malaysia bisa menjalankankepemimpinan pada tingkat korlak ini. Disana pejabatsetingkat korlak benar-benar bisa berfungsi dalam membagitugas bawahannya. Mana yang harus diperiksa satu orangdan mana yang harus diperiksa lebih dari satu orang diaturoleh korlak tadi dan semua anak buahnya menurut dan patuhpada perintahnya. Mereka berhasil mengembangkanmanajemen pada level bawah. Mungkin ini juga pengaruhmutu pendidikan mereka yang lebih tinggi daripada kita disini.Jadi yang namanya kerjasama dan bersinergi itu bisaterlaksana disana. Tentu saja ini terjadi karena adakepemimpinan yang kuat pada level diatasnya.

Pemeriksaan barang bisa menjadi tugas kolektif yangbisa dilaksanakan dengan efektif. Kalau ada barang diperiksaoleh lebih dari satu orang, ini semua adalah bawahan korlakyang berada dibawah seksi pabean. Jadi merupakantanggungjawab dari unit tersebut tanpa campur tangan unitP2. Memang unit P2 mereka juga kadang-kadang memeriksabarang tetapi unit P2 itu sendiri yang menentukan dan yang

harus bertanggungjawab akan hasilnya. Sama dengan P2disini juga berwenang memeriksa barang denganmenerbitkan nota intelejen. Biasanya P2 disana mempunyaitempat khusus untuk melakukan pemeriksaan barang.

Masalahnya kita disini tidak ada kepercayaan kepadapejabat setingkat korlak untuk memimpin pemeriksaanbarang impor. Pejabat setingkat korlak dari dulu dianggaptidak mampu dan tidak bisa dipercaya sehingga peran danfungsinya dieliminasi. Bahkan tugas menunjuk pemeriksasaja sudah digantikan oleh komputer karena korlak dinilaitidak adil, pilih kasih dalam membagi tugas pemeriksaanbarang. Malah korlak dianggap akan menghambat prosedur,mempersulit dan memeras orang saja. Jika pejabat setingkatkorlak ini bisa dipercaya dan mampu memimpin seperti dinegara lain tentu kita bisa menyerahkan tanggungjawabpemeriksaan barang kepada mereka.

Memang bukan hal yang mudah menciptakankepemimpinan pada tingkat korlak kalau tidak ada KepalaSeksi yang juga mampu memimpin. Jadi juga harus adaKepala Seksi yang bisa memimpin dan juga harus adaKepala Bidang atau Kepala Kantor yang bisa memimpin.Kalau tidak ada atasan korlak yang mampu memimpin, tentuorganisasi setingkat korlak yang solid tidak dapat diwujudkan.Masalah tidak tersedianya sumber daya manusia yangmampu inilah yang merupakan kendala disini dalam rangkamemperkuat kepemimpinan pada tingkat bawah.

Yang perlu dibangun adalah kepemimpinan pada tingkatKorlak. Selama ini kalau ada jabatan eselon V (dahulu KasubsiHanggar) yang diutamakan adalah pengisian jabatan tersebutsecara formal tetapi tugas dan fungsi eselon V untuk memimpinitu kurang diperhatikan. Jadi formasi yang tersedia diisi olehpegawai tetapi tidak diperhatikan bagaimana kepemimpinannyadan tidak ada pembinaan dari atasannya. Kalau ada yang kurangbisa memimpin tidak dicoba untuk diperbaiki oleh atasannya.Akhirnya mutu pekerjaannya makin lama makin merosot danakhirnya jabatan eselon V dianggap tidak ada manfaatnyasehingga kemudian ditiadakan.

Sekarang muncul rencana untuk menghidupkan kembalijabatan eselon V. Rencana ini sangat baik untuk memperkuatkepemimpinan pada level bawah namun jangan sampaiterulang kembali kejadian yang lalu dimana jabatan itu tidakpernah dibina dan ditumbuhkan kepemimpinannya olehpimpinan diatasnya. Kalau kepemimpinan pada tingkateselon V bisa terwujud dan mereka bisa memimpin danbertanggungjawab atas pemeriksaan barang tentuketerlibatan P2 dalam pemeriksaan bersama bisa dikurangidan P2 bisa menjalankan fungsi pemeriksaannya sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN1. Harus ada kejelasan dalam uraian tugas dan fungsi

direktorat di Kantor Pusat, direktorat apa yangbertanggungjawab membina dan mengawasipelaksanaan pemeriksaan fisik di lapangan, selama halini tidak ditegaskan maka unit P2 akan selalu ikutmengawasi pemeriksaan barang.

2. Jika pemeriksaan fisik di lapangan menjaditanggungjawab Seksi Pabean maka pada tingkat pusatseharusnya yang membina dan mengawasi adalahDirektorat Teknis Kepabeanan dan hal ini seyogyanyaditegaskan dalam uraian tugas dan fungsinya.

3. Petugas P2 jika memeriksa barang harus berdasar ataskewenangannya sendiri berdasarkan nota intelejen dandilakukan terpisah dari pemeriksaan oleh Seksi Pabean.

4. Sistem pemeriksaan satu orang untuk satu PIB seyogya-nya ditinjau lagi, harus ada mekanisme yang memungkin-kan korlak mengerahkan lebih dari satu orang untukmemeriksa satu party barang yang dianggap berisiko.

5. Kepemimpinan pada tingkat Korlak harus dikembangkan dandiberi wewenang untuk memimpin bukannya malahdieliminasi dan pemeriksaan barang harusnya menjadi suatupekerjaan kolektif bukan individual seperti sekarang ini.

Penulis adalah pensiunan Bea dan Cukai

OPINI

54 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 72: Warta Bea Cukai Edisi 396

DIASUH OLEHPARA DOKTER

DI KLINIK KANTORPUSAT DJBC

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

RUANG KESEHATAN

aya seorang gadis berusia 25 tahun mempunyaikeluhan terutama pada mulut. Saya seringkalimengalami gusi bengkak dan bernanah, apalagi jikagusi saya terkena sikat gigi pada saat sayamenyikat gigi. Keluhan lainnya, mulut saya sering

timbul sariawan yang membuat saya menderita sekali jikasedang mengunyah makanan. Apakah saya ini kekuranganvitamini dok ? Bagaimana untuk mengatasinya ?

JAWABGusi adalah salah satu bagian dari mulut dimana antara

satu sama lain saling terkait dan berhubungan. Bila salahsatu bagian dari mulut mengalami kelainan atau gangguanmaka mulut tidak dapat berfungsi maksimal. Gangguan ataukelainan yang terjadi pada gusi menyebabkan beberapafungsi dari mulut dapat terganggu :l Fungsi mengunyah. Pada saat mengunyah, lidah atau

makanan kontak dengan gusi yang mengalami gangguanatau kelainan sehingga menimbulkan rasa sakit.

l Fungsi bicara, bila posisi gusi yang mengalami gangguanberada pada daerah yang kontak de-ngan lidah pada saat pengucapan be-berapa huruf maka akan menimbulkanrasa sakit dan pengucapan hurufmenjadi kurang sempurna

l Fungsi estetis, pada kasus yang sudahparah sehingga pembengkakan sudahtampak dari luar maka akanmempengaruhi estetis dari wajah.

Dalam penentuan tindakan ataupengobatan terlebih dahulu harus diketahuipenyebab dari timbulnya gusi bengkak danbernanah tersebut. Beberapa hal yangdapat menyebabkan gusi menjadi bengkakdan bernanah adalah :1. Gigi berlubang. Gigi pada lokasi di-

mana gusi tersebut bengkak menga-lami peradangan atau infeksi yangdisebabkan oleh gigi dengan lubangyang dalam dan sudah mengenaisyaraf gigi. Pada kasus ini terapidilakukan pada gigi yang mengalamiinfeksi dengan cara perawatan salur-an akar, bila sudah tidak dapat dilaku-kan perawatan saluran akar tindakanselanjutnya adalah melakukanpencabutan pada gigi tersebut. Selainitu dibutuhkan pengobatan peroral dengan pemberian an-tibiotik untuk mengatasi infeksinya.

2. Gigi patah atau fraktur. Gigi patah atau fraktur juga dapatmenjadi penyebab terjadinya infeksi yang menyebabkan gusibengkak. Dalam penegakan diagnosa dan penentuanperawatannya harus dilakukan rontgen pada gigi, dari hasilrontgen dapat ditentukan diagnosa serta tindakan yangharus dilakukan terhadap gigi faktur tersebut. Pemberianantibiotik peroral juga dibutuhkan pada kasus ini bila sudahada pembengkakan dan bernanah.

3. Periodontitis. Periodontitis adalah peradangan yang terjadipada jaringan penyangga gigi atau disebut juga jaringanperiodontal. Selain dapat menjadi penyebab daripembengkakan pada gusi bila tidak segera ditanganiperiodontitis dapat menyebabkan gigi menjadi goyang.

Periodontitis sendiri dapat terjadi karena beberapa penyebab,diantaranya adanya karang gigi, food impaksi (terjebaknyaatau tersangkutnya makanan diantara gigi dimana sisamakanan tersebut tidak dapat dibersihkan dengan sikat gigi).Terapinya adalah dengan menghilangkan penyebabterjadinya peradangan dan pemberian antibiotik bila sudahterjadi pembengkakan dan adanya nanah digusi.

4. Trauma pada gusi. Pada kasus ini pembengkakan terjadikarena adanya benturan atau gesekan yang menyebabkanmemar atau luka pada gusi. Pembengkakan dapat terjadikarena trauma di dalam mulut seperti benturan sikat gigi padasaat menyikat gigi, makanan yang keras sehingga melukaigusi, duri ikan atau tulang yang menusuk gusi. Dapat jugadisebabkan oleh trauma dari luar mulut seperti terbenturnyamulut pada benda keras atau gusi terkena benda lain sepertitusuk gigi yang menyebabkan gusi terluka. Terapi utama padakasus ini sama dengan kasus sebelumnya yaitu denganmenghilangkan penyebab terjadinya peradangan. Untuktrauma yang disebabkan oleh sikat gigi hendaknya dapatdilakukan penggantian jenis sikat gigi dengan bentuk yang

lebih kecil dan bulu sikat lebih halus danmenyikat gigi dilakukan dengan gerakanlebih pelan agar tidak membentur gusi. Bilasudah ada nanah pemberian antibiotik jugamembantu dalam proses penyembuhan.5. Adanya alergi. Alergi dapat disebabkanoleh makanan, obat-obatan yang dimakanatau juga oleh pasta gigi. Bila penyebabnyamakanan atau obat-obatan segeralahhubungi dokter untuk mendapat obat antialergi. Ada beberapa orang yang tidaktahan terhadap bahan yang terkandungdalam pasta gigi, misalnya adanya detergenyang terkandung dalam pasta gigi. Bila halini menjadi penyebab terjadinya pembeng-kakan atau sariawan maka segeralah gantipasta gigi dengan yang tidak mengandungdetergen.6. Hormonal. Pembengkakan gusidapat juga terjadi pada saat terjadinyaperubahan hormon, misalnya padawanita yang sedang hamil. Pada ibuhamil biasanya penggunaan obat-obatanharus lebih hati-hati. Sebagai pencegah-an dapat digunakan obat kumur yangdipakai setelah sikat gigi.7. Penyakit sistemik. Ada beberapapenyakit atau keadaan yang dapat me-

nyebabkan gusi menjadi bengkak, misalnya pada pende-rita diabetes militus atau kencing manis.

Kekurangan vitamin seperti vitamin C pada umumnyadapat menyebabkan gusi berwarna lebih merah dan mudahberdarah dan bila ada penyebab lain seperti penyebab-pe-nyebab yang telah disebutkan diatas, maka gusi akan menja-di lebih mudah meradang, sehingga terjadi pembengkakanyang berlanjut menjadi bernanah.

Sebagai anjuran bila dirasa ada kelainan atau kejanggal-an yang terjadi di dalam mulut segeralah ke dokter gigi untukmenanganinya. Sebaiknya kunjungan ke dokter gigi dilaku-kan setiap 6 bulan sekali untuk melakukan control dan pem-bersihan karang gigi, sehingga bila ada kelainan bisa diketa-hui sedini mungkin.

SGusi

Sering Bengkak

Drg. Etty M. Hustiowati, Poliklinik KP-DJBC

55WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 73: Warta Bea Cukai Edisi 396

alah seorang sahabat saya dalam satu organisa-si kemasyarakatan, sambil silaturrahim lebaran,mengeluhkan tentang hubungan yang tidakharmonis antara anggota dan pengurus organi-sasi itu. Hal ini terjadi karena kurangnya

silaturrahim antara anggota dengan pengurus dan antarapengurus dengan pengurus. Yang dimaksud silaturrahimdisini adalah betul-betul silaturrahim dari hati ke hati,bukan sekedar kumpul-kumpul mengadakan acara, danbukan sekedar bersalaman dan berpelukan. Yang palingpokok adalah bagaimana hati kita saling berkasih sayang.Dengan demikian, silaturrahim dapat menyelesaikanhubungan yang tidak harmonis di antara kita.

Pengalaman juga menunjukkan bahwa berbagai ma-salah dapat diselesaikan dengan silaturrahim. Pertikaiandan pertentangan di antara kita sesungguh-nya disebabkan oleh penyesatan-penyesataninformasi dari orang-orang yang kebetulansedang mengalami kebekuan komunikasi daninformasi dengan kita.

Penyesatan informasi itu dapat terjadi ka-rena si informan tadi sesungguhnya tidak me-ngetahui secara langsung informasi itu. Akantetapi, ia hanya menerima informasi dariorang lain yang kebenarannya belum terja-min. Karena itu, kita diperintahkan untuk me-ngecek kebenaran informasi itu dengan caramelakukan komunikasi yang baik denganpihak-pihak yang memberikan informasi itu.Tidak dengan cara menjauhi atau bahkanmemusuhi mereka. Hal ini akan menambahdan memperburuk hubungan di antara kita.Sesungguhnya silaturrahim dapat dijadikan media dalammencairkan kebekuan komunikasi dan penyesatan infor-masi di antara kita.

CIRI MUTTAQINSikap memaafkan dan lapang dada seharusnya kita

miliki agar dapat mencairkan kebekuan komunikasi danpenyesatan-penyesatan informasi tersebut. Oleh karenaitu, dalam ayat al-Qur’an disebutkan : (artinya)“bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surgayang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakanbagi orang-orang yang bertaqwa”.

Surga dalam ayat ini dgambarkan dengan luasnyaseluas langit dan bumi, Penggambaran ini memberi artibahwa luas surga itu tidaklah terbatas. Ayat ini jugamenyatakan bahwa surga itu disediakan bagi orang-orang

yang bertaqwa. Lalu bagaimanakah kriteria orang-orangyang bertaqwa yang akan mendapatkan surga,sebagaimana dimaksud dalam ayat ini. Ayat berikutnyamenjelaskan bahwa yang dimaksud muttaqin itu adalah“orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapangdan susah, orang-orang yang dapat mengendalikan hawanafsunya dan orang-orang yang memberikan maafkepada sesama manusia”.

Ciri pertama muttagin dalam ayat di atas adalah orangyang berinfaq, baik dalam keadaan lapang maupunsusah. Hal ini menunjukkan bahwa infaq adalah sesuatuyang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan muslim baikia dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan kurangberuntung. Infaq itu diperintahkan sesuai dengan tingkatkemampuan ekonominya.

Ciri kedua adalah orang yang dapatmengendalikan hawa nafsunya. Hal inimenunjukkan bahwa manajemen hati begitumendapat perhatian sehingga menjadi cirimuttagin. Hati inilah pangkal dari kebaikandan keburukan seseorang. Oleh karena itu,mengendalikannya menjadi sesuatu yangdiperintahkan dalam Islam. Orang yangbertaqwa harus dapat mengendalikan hati darihawa nafsu yang senantiasa menyesatkankita. Dengan demikian, hawa nafsu kita akansenantiasa dalam bimbingan dan terkontrololeh agama.

Ciri ketiga muttaqin adalah orang yangdapat memaafkan sesama manusia. Hal inimemberi pelajaran kepada kita bahwamuttaqin harus memiliki sifat lunak hati, tidak

keras hati, memberikan maaf kepada orang lain menjadisarana untuk berlatih melunakkan hati kita. Sikap penuhmemaafkan ini telah diajarkan dan dicontohkan olehRasulullah SAW. Tidak seorang pun yang terlepas darimaaf Rasulullah SAW, bahwa orang yang memusuhinyatetap dimaafkan. Sikap memaafkan itu adalah realisasidari ajaran silaturrahim.

Orang-orang yang bersilaturrahim harus memilikisikap memaafkan. Sikap memaafkan ini adalah inti darisilaturrahim. Dengan demikian, sesungguhnyasilaturrahim itu tidaklah bersifat fisik, formalitas danseremonialitas semata, tetapi harus berawal dari rasamaaf dalam hati kita. Dengan silaturrahim, pertikaian,pertentangan, kecurigaan dan ketidakharmonisan antarkeluarga, organisasi, kelompok dan masyarakat dalamkonteks kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat

RENUNGAN ROHANI

Silaturrahim

SEMAKINBANYAK

BERKUMPULDENGAN ORANG

MAKA AKANSEMAKIN BANYAK

RIZKI YANGDIRAIH

“Silaturrahim dan hubungan baik terhadap tetangga akan membuat tempattinggal kita makmur dan menambah umur.”

S

56 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 74: Warta Bea Cukai Edisi 396

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Rasulullahmengajarkan silaturrahim itu harus dari kalbu kita yangsuci. Rasulullah bersabda “”sesungguhnya silaturrahimitu dapat menimbulkan rasa kasih dan sayang dalamkeluarga dalam masyarakat dan dapat memperluas danmengembangkan rizki”.

KEUNTUNGAN SILATURRAHIMHadis nabi ini memberi pengertian bahwa cinta kasih

akan subur pada saat kita melakukan silaturrahim.Bahkan, silaturrahim akan menjadi daya dorong untukberkembangnya harta dan bertambahnya rizki kita.

Suksesnya bisnis kita, usaha kita dan seluruh aktifitasitu terkait dengan hubungan baik kita. Tanpa itu tidakakan tercapai. Hubungan baik itu sebenarnya adalahsilaturrahim. Suatu perusa-haan jika semakin banyakrelasi dan hubungandengan disertai silturrahimmaka akan semakinberkembang usahanya dansemakin mendapatkeuntungan yang banyak.Demikian juga sebaliknya,jika kita tidak melakukansilaturrahim maka rizki kitaakan menjadi sempit. Da-pat dibayangkan apa yangdiperoleh jika tidak adahubungan. Misalnya kitamenyendiri di hutan, nisca-ya kita tidak akan menda-pat rizki yang banyak. Riz-kinya mungkin hanya bu-ah-buahan dan hasil hutanyang tidak akan mencukupistandar kebutuhan mode-ren ini. Tanpa silaturrahimkita tidak akan meraih rizkidan lainnya. Akan tetapi,dengan silaturrahim kitaakan dapat meraih rizkidan kesuksesan. Bahkan,kalau kita perhatikan ketikakita berkumpul dengan ba-nyak orang maka disitulahkita akan mendapatkan ba-nyak rizki.

Semakin banyak ber-kumpul dengan orang ma-ka akan semakin banyakrizki yang diraih. Fakta me-nunjukkan bahwa Jakartaadalah kota terpadat diIndonesia. Orang banyakberkumpul di sini padaumumnya untuk meraihrizki yang lumayan. Datajuga menyatakan bahwa 85 persen uang beredar di Ja-karta. Hal ini tentunya disebabkan diantaranya olehbanyaknya orang yang berkumpul di Jakarta. Ini yangkita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dengan de-mikian, bertambahnya rizki dan keuntungan itu disebab-kan silaturrahim. Kesuksesan berdagang dan bekerja itutergantung pada silaturrahim.

Dulu, penulis sempat merenung lama kenapadinyatakan bahwa silaturrahim itu dapat memanjangkanumur. Ternyata, itu terdapat dua pemahaman. Pertama,misalnya orang itu umurnya tetap, tetapi dengansilaturrahim amal baiknya menjadi banyak sehinggaseakan-akan umurnya menjadi panjang. Sebab, biasanyaorang akan dapat meraih amal baik yang banyak jika

umurnya panjang. Kedua, betul-betul dipanjangkan umur-nya. Umur memang taqdir Allah SWT, dan yang dapatmengubahnya hanyalah Allah SWT. Kalau Allah SWTmenghendaki berubah maka tentu dapat berubah.

Penyakit yang ganas sekarang ini, seperti stress, jan-tung dan gagal ginjal, itu terjadi karena tidak ada silatur-rahim. Orang bekerja keras, tegang, kerjar target danlupa istirahat. Tetapi kalau dia tetap melakukan silaturra-him dengan melakukan hubungan baik dengan orang lain,tetap bercanda dan mengobrol secukupnya maka stressakan hilang dengan sendirinya. Dengan sendirinya jugaakan terhindar dari berbagai penyakit yang padagilirannya akan menjadikan panjang umur. Akan tetapi,jika hubungan yang dilakukannya tidak baik maka itubukan lagi disebut silaturrahim, tetapi disebut dengan

shilatul aduww (hubunganpermusuhan). Ini jelas akanmenambah stress. Stressmerupakan penyakit yangsangat berbahaya, olehkarenanya harus dinetralisirdengan silaturrahim.

Dalam hadist lain yangdiriwayatkan oleh ImamAhmad dinyatakan :“Silaturrahim dan hubunganbaik terhadap tetanggaakan membuat tempattinggal kita makmur danmenambah umur.” Hadis inimemberikan pengertianbahwa yang dimaksud de-ngan tetangga bukan hangatetangga rumah, tetapi jugatermasuk tetangga kerjadan lingkungan kita.Silaturrahim dan berbuatbaik dengan mereka akanmenjadikan kita makmurdalam rizki dan menjadikanumur kita panjang. Tidakdapat dibayangkan, bagai-mana tidak enaknya jikakita bermusuhan dengantetangga rumah, denganteman dan tetangga mejakerja di kantor, apalgi de-ngan orang-orang terdekatkita. Jadi kita harus mem-pertahankan sikap silatur-rahim kita kepada siapapundi lingkungan manapunjuga. Dengan melakukansilaturrahim, insya’allahsemua akan clear.

Dalam riwayat ImamBukhari dan Muslimdinyatakan : “siapa yang

menghendaki rizkinya luas dan kesannya baik dalammasyarakat maka sambunglah silaturrahim”. Dengankesan yang baik kita akan dapat doa dari orang banyak.Mungkin doanya tidak terucap, tetapi doa dalam hati.Kalau kita berbuat baik kepada orang lain maka kita akanmendapat doa dari orang lain. Akan tetapi, jika yangterjadi sebaliknya maka mungkin kita akan mendapatlaknat dari orang lain. Perbuatan-perbuatan buruk kitakepada orang lain akan membuat orang lain mendoakanyang buruk-buruk kepada kita, bahkan mendapat laknatpara malaikat. Inilah sesungguhnya di antara maknasilaturrahim. Mudah-mudahan kita dapat melakukansilaturrahim sehingga dapat menjaga hubungan baikantar sesama. Drs. H. A Zakky Mubarak, MA/ Titian Dakwah

FOTO : ISTIMEWA

57WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 75: Warta Bea Cukai Edisi 396

enghargai pahlawan senantiasa dilakukan, ter-utama pada tanggal 10 November bagi bangsaIndonesia. Saat itu kita menunduk mengingatkembali betapa besar jasa para pahlawanmenegakkan kemerdekaan Indonesia, merebut

kemerdekaan dari tangan penjajah. Kemerdekaan perludiperjuangkan, penjajahan perlu dienyahkan melalui per-juangan pahlawan. Maka setiap orang yang merasa ter-jajah, maju memerdekakan diri, melakukan perjuangan,seperti pahlawan memerdekakan negara. Siapakah pah-lawan itu bagi kemerdekaan individu ?

Pahlawan senantiasa eksis, artinya individu atau ke-lompok individu memerlukan seseorang atausesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiriuntuk memperjuangkan hak atas dirinya, ke-merdekaan. Kemerdekaan berkarya,berkreativitas dan membentuk kehidupannya.Sesuatu atau seseorang tersebut dapat sajafigur publik seperti tokoh kesenian, ilmuwan,pemimpin dan banyak lagi. Kita mencariseseorang yang lebih hebat, lebih baik, danlebih kuat dari diri kita sendiri dalam hal rasapercaya diri dan opininya.

APA ARTI PAHLAWAN ?Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kon-

temporer Drs Peter Salim dan Yenny Salim,pahlawan adalah orang yang gagah berani; orang yangberani dan berkorban membela kebenaran. Dalam kamusWebster, pahlawan adalah seorang yang besarkeberaniannya, berharga dan dikagumi hasil upayanya.Sementara masih di Webster, pahlawan (dapat laki-lakidan perempuan) yang memainkan peran utama atautokoh sentral dalam novel, lakon sandiwara atau pertun-jukan. Maka pahlawan yang akan kita bicarakan adalahtokoh sentral dalam kehidupan seseorang.

Mari kita lihat apa yang dikatakan Shakespeare dalam

“As You Like It”, seperti juga lagu “Panggung Sandiwara”-nya Achmad Albar: “Dunia adalah panggung sandiwara,Laki dan Perempuan para pemainnya. Mereka adagilirannya bermain, dan berakhir dalam lakon panggung,setiap satu waktu mereka melakonkan sesuatu. Dan satuorang memainkan banyak peran…”

Mensitir hal ini maka kita semua adalah pahlawandalam lakon hidup kita. Kita mau eksis, mau tampil, maumaju, mau undur, mau dihargai, mau dicintai, maudibenci, mau dihinakan adalah permainan peran kitasendiri, demikian Marie T. Russel dalam Hero Worship.Dan ketika kita memilih menjadi pahlawan, maka kitamasuk dalam situasinya, berjuang dan membuatperubahan. Kita akan dapat menyelamatkan jiwa kita dariketerkungkungan untuk mencapai hidup lebih baik,demikian Marie Russel mengatakannya.

CONTOH NYATA PAHLAWANDalam drama penculikan Raisha Ali, 5 tahun, orang-

tua Raisha sangat terpukul namun terus bekerjamenghubungi banyak pihak, merekampembicaraan dengan kelompok penculik,mengikuti berita setiap harinya denganinformasi yang beragam, bekerjasamadengan banyak pihak, sampai polisimembebaskan Raisha dari penculiknya disalah satu SPBU di Jakarta. Siapakahpahlawan disini bagi Raisha ? Ayahnya ataupolisi ? Ayah bekerja dengan naluri dankecerdikannya sebagai seorang ayah, polisibekerja sesuai dengan ilmu yang dimilikinyadan intuisi kepolisiannya. Keduanya hebat,berjalan dan bekerja tanpa henti sampaikeberhasilan diraih.

Mulanya jalan tak jelas, pada akhirnyaberhasil. Artinya menjadi pahlawan adalah berjalan danberjuang sebaik apa yang bisa dilakukan, terus menerus,meski hasilnya tak dapat diduga, sampai titik akhirkenyataan berada didalam genggaman. Kata MarieRussel, ambil kesempatan, terima perjalanan perjuangan,besarkan niat dan minat, maka pengalaman akanmembuktikan.

Dengan cara yang sama, dalam hidup kita, yangpertama dilakukan adalah yakin ada kemungkinan untukmenjadi pahlawan atau jadi orang istimewa.Sebelum

RUANG INTERAKSI

Oleh: Ratna Sugeng

Menjadi pahlawan adalah berjalandan berjuang sebaik apa yang bisa dilakukan,

terus menerus, meski hasilnya takdapat diduga, sampai titik akhir kenyataan

berada didalam genggaman.

PahlawanSiapa Pahlawan Diri Kita ?

SIAPASESUNGGUHNYA

PAHLAWANDALAM

HIDUP KITA ?

“”

M

58 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 76: Warta Bea Cukai Edisi 396

kesempatan itu nyata datang, Marie Russel mengatakan-nya seperti Cinderella, pertamakali yang dicamkan dalamhatinya adalah kemauan untuk berada di aula menjumpaiPangeran Gagah. Jadi kita ambil langkah pertamadengan berani melangkah melawan pikiran negatif dirisendiri dan berharap mewujudkan mimpi. Kata RepublikMimpi: “Jangan hanya bisa mimpi. Melangkahlah danjumpai mimpi yang kita bangun untuk menjadi nyata.”

SIAPA PAHLAWAN KITA ?Mari kita berpikir siapa sesungguhnya pahlawan

dalam hidup kita? Diri kita sendiri atau kitamemerlukan seseorang diluar diri kita? Jika pahlawankita berada diluar diri kita, maka kekuatan diri kita di-salurkan pada orang luar tersebut. Jika kita menungguseseorang untuk mengubah hidup kita (menyelamatkandiri, mengubah nasib, membuat kedudukan lebih baik),maka kita menyia-nyiakan waktu. Hanya kita sendiriyang dapat mewujudkan mimpi kita.

Melihat contoh nyata pahlawan pembebasan daripenculikan diatas, bagaimana seseorang tahu kalauayah Raisha dan polisi akan mempunyai kekuatanbesar menemukan kembali Raisha? Jawabannyabaru diketahui saat Raisha sudah bebas daridrama penculikan. Artinya jawaban diperolehsetelah mencoba berupaya dengan segalakekuatan yang sangat besar dan menyedothampir semua energi. Sukses meraihmimpi hanya dapat diwujudkan bila kitamencoba, berupaya, mengerahkansegala daya tanpa kenal lelah. Adakahdisana perasaan nyeri, pilu, duka,sedih ? Lihat ayah Raisha. Ia sedih,pilu, kuatir, kecewa berulangkalitetapi terus mencoba menghu-bungi berbagai pihak tanpa ke-nal lelah, kecewa telpon putussambung dengan penculik.Jauh didalam hatinya iapun mungkin takut gagal,tetapi terus dicobanyatanpa pamrih tanpamengharapkan oranglain memujinya.

Sebelum men-capai sukses, am-bil langkah perta-ma. Kegagalan me-mang momok me-nakutkan. Langkahpertama adalahkeberanian. AyahRaisha melihat se-suatu masih gelap,tetapi ia beranimelangkah. Tidakada hal yang tidakmungkin, setelah di-coba baru ada jawab-an untuk melangkah kelangkah selanjutnya.Hanya jika kita berani me-nempuh perjuangan danluka batin, dengan menggu-nakan pengetahuan danketerampilan yang kuat, kitadapat meraih mimpi dan menja-di pahlawan.

Seberapa sering kita tercenungragu melangkah ke kehidupanselanjutnya? Seberapa sering kita dilan-da kerisauan akan kegagalan? Kita se-

ringkali nyaman dalam selimut ketenangan, kenyamanandan keselamatan diri, situasi stabil tanpa kemajuan.Cobalah melangkah, percayalah masa depan akan men-jadi realita dengan bekal pengetahuan dan keterampilan.

Mengeluh tanpa mengambil tindakan, tidak membuatdunia kita berubah. Pahlawan tak pernah mengeluh.Kitalah pahlawan bagi diri kita, yang menempatkan hidupdalam kebebasan berinovasi, berkreasi dan berekreasi,

Terimakasih saya pada keuletan keluarga Ali dalammemperjuangkan Raisha sampai kembali. Ia sumberinspirasi tulisan ini.

Ratna Sugeng adalah seorang Psikiater,pertanyaan ataupun konsultasi bisamelalui [email protected]

59WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 77: Warta Bea Cukai Edisi 396

agi tokoh profil WBC kali ini, Ir. Tutung Budi Karya,MA, kebersamaan dalam menjalankan tugasmemang hal yang mutlak baginya dalammenjalankan tugas. Dengan kebersamaan akantimbul komunikasi yang harmonis dan saling

percaya antara bawahan dan atasan. Dengan demikian,selama bertugas dimanapun ia merasa semuanya terasaenjoy dan tidak ada beban baginya.

Tutung sendiri tidak kaget dengan penempatan tugas ataumutasi yang selalu berpindah-pindah tempat. Pasalnya, sejakkecil ia telah hidup berpindah-pindah mengikuti kedua orangtuanya. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri diDepartemen Perdagangan yang selalu mengalami mutasikerja ke luar daerah.

Lahir di Pekanbaru pada 1 Agustus 1965, anak ketiga dariempat bersaudara dari pasangan (Alm) Achjar Sukandardan Alisjah ini sangat merasakan hasil didikan dari orangtuanya sejak masih kecil. Bagi orang tuanya, pendidikanadalah faktor yang memegang peranan penting dalammendidik anak-anaknya. “Orangtua saya sangat menekankanpada pendidikan karena merupakan suatu investasi yangsangat berharga bagi anak-anaknya,” ujar Tutung BKmengawali ceritanya.

ANAK PENURUTBisa dibilang pada masa kanak-kanak, Tutung adalah

tergolong anak yang selalu menurut akan perintah orang tua.Hampir bisa dikatakan apa yang diperintahkan orang tua, di-jalankannya dengan sepenuh hati. Hal inilah yang membuat-nya menjadi sosok anak yang dapat menjalani masasekolahnya dengan hasil yang baik. Masa sekolah dilaluinyadengan hampir selalu menduduki rangking sepuluh besar.

Masa kecil di Pekanbaru dijalani Tutung hanya sampaiduduk di bangku kelas 5 SD. Karena sejak tahun 1976, iaterpaksa meninggalkan sekolahnya SD Santa MariaPekanbaru untuk pindah ke SD Kartini Cirebon mengikutiorang tuanya pindah kerja. Di kota Cirebon ini secarakebetulan rumah yang ditempatinya berada di lingkunganrumah dinas Bea Cukai di jalan Wahidin. Jadi temansepermainannya dirumahpun dengan anak-anak pegawaiBea Cukai. Dari sini dia mulai mengetahui sedikit halmengenai Bea Cukai.

“Saya lihat waktu itu, tahun 1977 – 1981, (pegawai)Bea Cukai untuk ukuran kota Cirebon sudah enak. Kehi-dupannya diatas rata – rata PNS yang lain. Padahal ma-sih golongan biasa-biasa aja, lho,” kenang Tutung yangmengaku paling senang dengan kehidupan kota Cirebon.

Setelah lulus dari SMP Negeri 1 Cirebon, tahun 1981 iakembali harus pindah ke daerah lain. Kali ini ia mengikutiorang tuanya pindah ke Lampung. Disini ia mengenyampendidikan di SMA Negeri Telukbetung, Lampung.

Lulus SMA, pada tahun 1984, Tutung berhasil mendapat-kan program PMDK di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia ber-hak masuk IPB tanpa melalui tes masuk. Di IPB ini, Tutungmengambil jurusan Kehutanan. Banyak rekan seangkatannyadi Bea Cukai yang alumni dari Kehutanan IPB.

Walaupun pada waktu kanak-kanak tinggal di lingkunganBea Cukai, tapi Tutung mengaku belum tertarik untuk masukBea Cukai. Ia malah bercita – cita bekerja di sektorkehutanan. Ketika ditanyakan alasannya tertarik denganbidang kehutanan, Tutung mengaku karena faktor lingkunganmasa kecilnya yang tinggal di Pekanbaru dimana masihbanyak hutannya. “Saya orangnya senang jalan. Waktu sayakecil, Pekanbaru belum ramai seperti sekarang. Kalau(pergi) jalan ke Bukit Tinggi atau Padang, pasti melewatihutan alam yang indah,” katanya. Selain itu, alasan lainketertarikannya dibidang kehutanan adalah di kehutanan adabidang manajemen hutan, konservasi sumber daya alam danteknologi hasil hutan.

Setelah lulus dari IPB, Tutung langsung mengaplikasikanilmunya dengan bekerja di perusahaan HPH (Hak Pengusa-haan Hutan). Ia sempat berpindah-pindah ke beberapaperusahaan. Selama kurun waktu dua tahun lamanya, iatelah bekerja di perusahaan HPH dan konsultan kehutanan.

Bekerja di sektor kehutanan ternyata tidak seindah yangia bayangkan. Ia merasakan kehidupan di kehutanan sangatberat. Pertama kali kerja, Tutung langsung bekerja di tengahhutan belantara dan ditempatkan di basecamp yang terletaksejauh 60 Km dari desa Sarolangun Bangko (Jambi).“Bayangin aja, kalau musim hujan, udah terputus hubungan.Jalan-jalannya tanah liat yang licin. Kalau hujan nggak adakendaraan yang berani lewat,” cerita Tutung mengenangkisahnya dulu.

KELUAR HUTAN, MASUK BEA CUKAIMelihat kenyataan tersebut, Tutung mulai tidak betah

bekerja di sektor swasta kehutanan. Alamnya yang keras danjenjang karir yang tidak jelas membuatnya ingin pindahbekerja di sektor lainnya.

Pucuk dicinta ulam tiba, tanpa disangka suatu hari temannyamemberi kabar bahwa ada penerimaan pegawai negeri di Depar-temen Keuangan. Kebetulannya lagi, pegawai yang dibutuhkansalah satunya dari jurusan kehutanan. “Padahal jarang sekali lho,penerimaan pegawai negeri untuk jurusan Kehutanan...”

Ir. Tutung Budi Karya, MAKEPALA BAGIAN UMUM KANWIL DJBC SULAWESI

“Kebersamaan DalamMenjalankan Tugas

Membuat Tugas Seberat Apapun Terasa Ringan...”

Ungkapan di atas merupakan salah satu prinsip kerja yang dianutnyadalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara dimanapun ia bertugas. Baik kebersamaan

dengan atasan maupun dengan para bawahan, baginya merupakansuatu hal yang perlu diterapkan dalam menjalankan tugas yang dibebankan.

B

PROFIL

60 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 78: Warta Bea Cukai Edisi 396

61WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 79: Warta Bea Cukai Edisi 396

Tanpa berpikir panjang, Tutung langsung mendaftarkandiri. Dan Alhamdulillah, akhirnya ia dinyatakan lolos masukmenjadi pegawai negeri Departemen Keuangan danditempatkan di Bea Cukai. Maka sejak tahun 1991, resmilahia bergabung dalam instansi Bea Cukai.

Pertama kali bertugas, Tutung ditempatkan sebagai pelaksa-na P2 di Kantor Pusat pada tahun 1992. Kemudian ia ditunjukmenjadi anggota tim Verifikasi yang bertugas untuk memverifikasidokumen-dokumen di Tanjung Priok pada tahun 1993.

Tidak lama bertugas di Tanjung Priok, pada tahun 1994 iamendapat tawaran beasiswa S2 luar negeri dari BPPK dalamrangka program PPSDM. Tapi sebelum berangkat ke AmerikaSerikat, Tutung harus mengikuti terlebih dahulu diklat “In

Country Preparation” untuk memperdalam bahasa Inggrisnya.Setahun kemudian, tepatnya tahun 1995, ia baru berangkatke Amerika Serikat untuk menimba ilmu di University ofColorado at Boulder.

Dua tahun lamanya ia belajar di Amerika Serikat, banyaksuka duka yang dialaminya. “Faktor bahasa yang menjadi kenda-la bagi saya disana. Tapi saya terus berusaha untuk belajarkarena saya termotivasi dengan orang luar yang punya kemauanbelajar yang tinggi,” kata Tutung yang terpaksa harusmeninggalkan istri dan puterinya yang baru berusia 4 bulan.

Tahun 1997 ia kembali ke tanah air dengan meraih gelarMA. Tidak lama kemudian, pada bulan September di tahunyang sama, ia mendapat promosi menjadi Kepala SeksiImpor di Kanwil I Medan. Di Medan, tidak banyak kenanganyang dirasakan Tutung. Pasalnya, disana ia hanya 6 bulansaja. Itupun dipotong dengan mengikuti diklat spesialisIntelijen selama 1,5 bulan dan ADUM 1,5 bulan.

Maret 1998, ia pindah ke Kantor Pusat untuk menjabatsebagai Kasi Fasilitas Kemudahan Industri Hasil PertanianKehutanan. Disini ia tidak merasakan banyak hambatandalam bekerja. “Tidak terlalu banyak hambatan karena SuratKeputusan Fasilitas yang diberikan selalu mengacu padasyarat-syarat yang telah ditetapkan. Saya tinggal mengikutisaja,” kata Tutung yang selalu menyenangi hal-hal baru.

Dua tahun delapan bulan di kantor Pusat, ia kemudiandimutasikan menjadi PFPD di Tanjung Priok I. Citra negatifyang waktu itu menempel pada PFPD memberikan bebanmoral tersendiri bagi Tutung sebagai seorang PFPD. PFPDselalu dianggap salah. “Tapi saya prinsipnya mengikutiarahan pimpinan. Alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa,” kataTutung akan kiatnya menjadi seorang PFPD.

Walaupun begitu, tidak jarang Tutung mengalami kom-plain dari pengguna jasa. Para pengguna jasa ini kebanyak-an tidak sabar untuk menunggu selesainya dokumen mereka.Padahal dokumen mereka sedang diperiksa yang kadang-kadang butuh waktu untuk menyelesaikannya. “Saya butuhwaktu untuk ngecek barang. Untuk itu harus dilakukan cekpasar dimana butuh waktu sehari karena saya pulang kantorbaru bisa cek (harga barang) ke pasar. Saya,kan, punyaalasan untuk mencantumkan harga yang diberitahukan wajaratau tidak, apalagi saya tahu barang yang diimpor olehimportir high risk,” jelas Tutung .

KEBERSAMAAN DALAM MENJALANKAN TUGASTutung merasakan kenangan indah ketika bertugas di

Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat sebagai KasiNilai Pabean pada bulan Desember 2003. Memberikankenangan indah karena di tempat kerja ini kebersamaan yangmenjadi prinsip kerja dari Tutung benar-benar tercipta.Suasana kerja yang harmonis ini tidak hanya terjadi di dalamkantor tetapi juga di luar kantor. Kerap kali Tutung mengajakpara staff di seksi Nilai Pabean mengadakan kegiatan jalanbersama untuk sekedar refreshing.

“Kita sering ngadain jalan-jalan bareng, kumpul-kumpul,rafting atau rekreasi ke Puncak untuk sekedar refreshing darirutinitas kerja sehari-hari,” kenang Tutung yang memang hobitravelling.

Sebagai Kasi Nilai Pabean, tugas utama Tutung adalahdiantaranya menyusun data base harga. Disini ia merasakanbetapa beratnya dalam menyusun database harga. Hal inimenyangkut dengan data harga barang yang cepat berubah.Selain itu, merek dan tipe juga terus berubah. “Jadi waktusaya menjadi PFPD yang menggunakan database harga itu,kita sering komplain mengenai database ini. Begitu sayamengalami sendiri (sebagai penyusun data base) ternyatamemang tidak gampang. Jadi memang harus ada kesamaanpemahaman tentang fungsi Database Harga dengan PFPDsebagai user,” kata Tutung yang pernah berangkat ke Jepangmengikuti Regional Focussed on ASEAN Cutoms Valutiontahun 2004, dan ke Vietnam mengikuti ASEAN CustomsValuation Guide Workshop pada tahun 2005.

Perubahan mendasar yang dilakukannya sewaktu menyu-

BERSAMA KELUARGA. Keluarga merupakan salah satu motivator saya untukbekerja sebaik-baiknya dan menjadi teladan bagi anak-anak.

REGIONAL FOCUSSED ON ASEAN CUSTOMS VALUTION. Tutung BK barisketiga dari kiri, saat mengikuti Regional Focussed on ASEAN CustomsValution di Jepang.

DOK. PRIBADI

PROFIL

DOK. PRIBADI

62 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 80: Warta Bea Cukai Edisi 396

sun database harga adalah ketika ia bersama pimpinan danstaff berusaha semaksimal mungkin mencantumkan datayang lengkap pada database harga. Jadi bila ada data yangtidak jelas, maka tidak dicantumkan. Dengan demikian, yangtampil dalam database harga adalah betul-betul yang jelasspesifikasinya. Meskipun demikian, masih banyak pihak yangtidak puas dengan data base harga tersebut.

“Karena kita coba mencantumkan merk dan tipe yangreal. Jadi ada data harga yang mahal dan murah tergantungmerk dan tipe. Tapi entah dapat informasi dari mana dataharga yang diberitahukan importir high risk seringkalimengacu ke harga yang murah. Akhirnya tetap dikomplainjuga. Jadi karena sering jadi tempat dikomplain orang, kitahadapi bersama-sama. Kalau dikompalin, ya kita rasakanbareng-bareng,”cerita Tutung.

Setelah tiga tahun di Nilai Pabean, Tutung dipromosikanmenjadi Kepala Bagian Umum Kanwil DJBC Sulawesi.

“Saya termasuk promosi agak belakangan. Tapi waktu dapat(promosi) ke Makassar, saya senang karena kebetulan bersama-an dengan teman-teman seangkatan. Selain itu, saya punyapimpinan Pak Yosi (Jusuf Indarto, sekarang Kakanwil DJBCKepulauan Riau ) yang menyenangkan. Kalau ngajak kuliner danpergi juga sama-sama. Olahraga juga kita main bersama. Jadiwaktu tidak terasa berlalu. Kemudian pengganti Pak Yosi, PakBachtiar, juga hampir sama gaya kepemimpinannya,” kesanTutung selama bertugas di Makassar ini.

Menjadi seorang KBU merupakan tantangan tersendiribagi Tutung. Mengingat selama ini dia belum pernahbertugas di bagian Umum. “Terus terang saya selama ini(bertugas) di bidang Teknis. Saya sebelumnya tidak tahumasalah TU/RT, Kepegawaian atau Keuangan. Tapi sayayakin kalau saya percaya kepada staff, staff akan membantusaya. Ya, sambil jalan belajarnya,” kata Tutung yangdikalangan pegawai dikenal sebagai orang yang low profile.

KELUARGA SEBAGAI MOTIVATOR “Keluarga merupakan salah satu motivator saya untuk beker-

ja sebaik-baiknya dan menjadi teladan bagi anak-anak. Sayamerasa harus meneladani orang tua saya yang juga menjadiPNS dimana beliau bisa menyekolahkan anak-anaknya. Mudah-mudahan kalau tidak ada cacatnya (dalam bekerja) akan menjadikebanggaan bagi saya dan keluarga,” tegas Tutung.

Tutung yang menikah dengan Treesye Anom Sari pada tang-gal 22 Mei 1994 sekarang ini dikarunia 3 putra-putri. Putripertama, Prillia Kusuma Puteri (12) yang duduk di kelas 1 SMP139 Jakarta. Sedangkan dua adiknya kembar, yakni Muhammad

Dwi Ramadhani (9) dan Dwi Rachma Shinta (9) yang keduanyamasih duduk di bangku kelas 5 SD Cipinang Melayu.

Selama bertugas di Makassar Tutung terpaksa harus ber-pisah dengan keluarganya di Jakarta. Pasalnya, sang isterisehari-harinya masih bekerja sebagai PNS di Pemda JakartaTimur. Mau tidak mau Tutung harus mengalah dengan bolak-balik Makassar – Jakarta.

Selain harus membagi waktu dengan keluarga, Tutung masihmenyisakan waktu untuk hobinya berolahraga. Banyak jenis olah-raga yang ia sukai. Diantaranya bersepeda, tenis, bulutangkis,dan diving. Khusus untuk bersepeda, ia sudah menjelajahi bebe-rapa daerah, diantaranya Johor-Malaysia, Danau Toba, Bontangdan lainnya. Yang paling berat, menurutnya adalah di GunungBromo. Prestasi pun pernah dicapainya ketika menjadi juara 3beregu di Lembang. Untuk diving, Tutung sudah pernah mencobake Bali, Bunaken dan Kepulauan Seribu.

Kepada DJBC, Tutung hanya berharap agar koordinasi antarunit di DJBC bisa lebih ditingkatkan. “Kita punya potensi SDMyang baik dan apa yang telah dilakukan Bea Cukai sudah lebihbaik dari instansi lain. Tujuan kita kan sama, untuk memberikanpelayanan yang baik bagi masyarakat usaha dan industri tanpamengurangi pengawasan. Tapi kita masih kurang dalamkoordinasi,” tandas Tutung yang mewakili DJBC mengikutiprogram CIEMP (Customs International Executive ManagementPrograms) di Australia tahun 2007 ini.

KUNJUNGAN KERJA. Saat mengikuti kunjungan kerja bersama KakanwilDJBC Sulawesi, Jusuf IndartoJusuf IndartoJusuf IndartoJusuf IndartoJusuf Indarto (sekarang Kakanwil Kepulauan Riau ) diKPPBC tipe A4 Pare-Pare.

JALAN SEHAT. Bersama dengan Kakanwil DJBC Sulawesi, BachtiarBachtiarBachtiarBachtiarBachtiar ketikamengikuti jalan sehat dalam rangka HUT RI Ke-62.

BERSEPEDA. Menyalurkan hobi bersepedadi waktu senggang.

dons, makassar

DOK. PRIBADI

DOK. PRIBADI DOK. PRIBADI

63WARTA BEA CUKAIEDISI 396 NOPEMBER 2007

Page 81: Warta Bea Cukai Edisi 396

Gillbert Marciano“Mukanya Jutek…”

Ditemui di tempat yang sama dengan Oli-via Zalianty, salah satu artis muda Indonesia,Gillbert Marciano mengaku kehadirannyaditempat itu karena ingin berpartisipasi dalamrangka memperingati hari anti madat internasio-nal. Ia ingin turut serta memberitahukan padamasyarakat mengenai bahaya narkoba danturut berpartisipasi perang melawan narkoba.

Ketika disinggung pandangannya tentangnarkoba di Indonesia, Gilbert mengatakanbahwa tingkat penggunaan narkoba di Jakartamasih tinggi. “Kita bisa lihat… masih banyakbanget orang, baik itu anak-anak muda, paraABG (anak baru gede-red), bahkan orangtuapun ada yang menggunakan narkoba,” katanya.

Untuk menanggulanginya, seluruh masya-rakat harus lebih mengantisipasi peredaran nar-koba. Namun demikian, menurutnya antisipasisaja tidaklah cukup untuk meminimalisir peredar-an narkoba tetapi harus kembali pada kesadar-an diri masing-masing untuk say no to drugs.

“Sebab, akan percuma kalau hanya antisi-pasi tapi tidak kembali kepada diri masing-masing untuk menolak narkoba. Aku menghim-bau, untuk yang ingin mencoba memakai atauyang baru memakai narkoba, mendinganjangan diterusin deh,” saran cowok yangmenyukai olahraga billiard, sepakbola, basketdan musik ini.

Saat ditanya apakah cowok yang sedangsibuk syuting film horror untuk layar lebar ini,pernah punya pengalaman dengan petugas beacukai di bandara, khususnya Soekarno Hatta,Gilbert mengaku tidak pernah mengalamimasalah dengan petugas bea cukai. Selama inisemuanya berjalan dengan baik.

Sebagai seorang artis, ia juga mengakupetugas tidak pernah membeda-bedakannyadengan penumpang lain. Petugas selalumemeriksa barang bawaannya. “Tapi, walaupuntidak diskriminasi, petugas tetap saja mukanyajutek kalo lagi memeriksa,” ungkapnya serayatersenyum.

Untuk itu ia menyarankan agar petugastidak memasang wajah seram saat melakukanpemeriksaan. “Disiplin itu boleh, menegakkanhukum juga boleh, tapi jangan judes-judesdong mukanya, senyum dikit lah,” katanya lagiseraya terkekeh.

Ketika disinggung apakah ia tahu tugasdan fungsi Bea Cukai, Gilbert mengaku bahwasepanjang pengetahuannya tugas Bea Cukaiadalah mengawasi perdagangan antara satunegara dengan negara lain, termasukdidalamnya narkoba. Sehingga, barang-barangyang berasal dari negara lain yang ingin masukke dalam daerah Indonesia harus diawasi olehBea Cukai.

Pertengahan bulan Juni lalu (26/6), berbagai negara di belahan dunia memperingati hari anti madat in-ternasional, begitu pula Indonesia. Di Indonesia, hari anti narkoba internasional diperingati dengan berbagaicara, salah satunya yang dilakukan beberapa artis ibukota.- Mereka menggelar aksi simpatik mengkampa-nyekan hari anti madat internasional dengan membagi-bagikan bunga dan brosur yang berisi himbauan sayno to drugs.

Ditemui WBC di depan bundaran HI, Jakarta, Olivia Zalianty mengatakan bahwa acara tersebutmengambil tema love in action, yang salah satunya disponsori oleh Polda Metro Jaya. Ia sendiri terpilih untukmenjadi icon atau duta anti madat oleh Polda Metro Jaya. Untuk itu, ia sangat mendukung kegiatan yangberhubungan dengan pendidikan dan kesehatan.

Saat ditanya pandangannya tentang narkoba, Olivia menjelaskan bahwa saat ini narkoba sudah mulaimenguasai Indonesia, khususnya Jakarta. Oleh sebab itu, dalam kampanyenya kali ini, ia tidak inginmenggurui dan tidak bermaksud melarang penggunaan narkoba itu sendiri, tapi lebih kepada memberikanpilihan-pilihan yang lebih baik dalam menjalani hidup. “Aku sendiri suka olahraga, aku sehat dan tidakmenggunakan drugs,” tambahnya.

Saat ditanya tanggapannya terhadap petugas bea cukai yang bertugas di bandara internasional sepertiSoekarno Hatta, Olivia mengaku tidak pernah mengalami masalah yang berarti dengan petugas bea cukaisepulangnya dari luar negeri. Hanya saja, tas atau koper yang dibawanya kadangterlampau berat sehingga kerap ditandai oleh petugas bea cukai, untukkemudian diperiksa.

“Tapi aku gak pernah bawa yang macam-macam. Jadi sebe-narnya gak pernah ada masalah karena tiap barang yang aku ba-wa pasti legal,” kata cewek yang saat ini masih aktif syuting untukFTV. Ia sendiri yakin bahwa petugas yang mengenalnya pastitahu bahwa ia tidak pernah membawa barang ilegal, ia hanyamembawa barang belanjaan.

Olivia memang kerap mela- kukan traveling ke luarnegeri, selain untuk jalan-jalan, juga dalam rangka keper-luan syuting. Banyak negara telah disinggahinya,seperti Thailand, Singapura, Hongkong (yanghampir tiap tahun disamba- nginya-red),China, Jepang, Inggris, Belanda, Monaco, Paris,Australia, Amerika Serikat, negara-negaraTimur Tengah dan masih banyak lagi.

Saat ditanya apakah ia mengetahui tugas danfungsi Bea dan Cukai, Olivia mengaku tidak terlalumengetahui tugas dan fungsi Bea dan Cukai. “Aku gak bisabanyak komentar, karena aku gak begitu paham soal BeaCukai,” ucapnya. Ia juga mengatakan bahwa dirinyatermasuk orang yang taat pada peraturan.

Namun demikian, ia menyarankan agar petugas beacukai menggunakan nalurinya dalam melakukan pe-kerjaannya. Dengan menggunakan naluri, penyelundup-an obat-obatan terlarang bisa diminimalisir. Ia berha-

rap petugas jangan hanya mengikutiaturan-aturan saja saat melakukan pe-meriksaan tapi juga mengikuti naluri

karena modus operandi yang diguna-kan para penyelundup drugs saat

ini lebih bervariasi. “Jadi,bekerja dengan meng-

gunakan naluriuntuk mende-

teksi drugsitu penting

sekali,”papar-nya.

“Pasti Legal...”Olivia Zalianty“Pasti Legal...”

APA KATA MEREKA

ifa

ifa

64 WARTA BEA CUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

FOTO : ISTIMEWA

Page 82: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 83/PMK.02/2007

TENTANG

Perubahan KeenamAtas Peraturan Menteri KeuanganNomor 92/PMK.02/2005 Tentang

Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentudan Besaran Tarif Pungutan Ekspor

MENTERI KEUANGAN,Menimbang :a. bahwa sesuai kesepakatan dalam rapat koordinasi tingkat menteri menge-

nai masalah minyak goreng pada tanggal 15 Juni 2007 di KementerianKoordinator Bidang Perekonomian, dan dalam rangka efektifitas dankepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor61/PMK.011/2007, perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 3 ayat (2)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang PenetapanJenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Eksporsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 61/PMK.011/2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PerubahanKeenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentangPenetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif PungutanEkspor;

Mengingat :1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan

Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Eksporsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Men-teri Keuangan Nomor 61/PMK.011/2007;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATASPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANGPENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIFPUNGUTAN EKSPOR.

1

s

Page 83: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Pasal IKetentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif PungutanEkspor yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan :a. Nomor 130/PMK.010/2005;b. Nomor 30/PMK.02/2006;c. Nomor 51/PMK.02/2006;d. Nomor 88/PMK.010/2006;e. Nomor 61/PMK.011/2007;dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3(1) Jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif Pungutan Ekspor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam LampiranPeraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Dihapus.

Pasal IIPeraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan MenteriKeuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 Juli 2007

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

2 s

Page 84: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR : P-26/BC/2007

TENTANG

TatalaksanaPindah Lokasi Penimbunan

Barang Impor yang Belum DiselesaikanKewajiban Kepabeanannya Dari satu

Tempat Penimbunan Sementara Ke TempatPenimbunan Sementara Lainnya

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Menimbang :a. Bahwa pemindahan lokasi penimbunan barang-barang impor yang belum

diselesaikan kewajiban kepabeanannya karena tuntutan akan kelancaranarus barang di pelabuhan berpotensi risiko tidak terpenuhinya hak-haknegara;

b. Bahwa upaya peningkatan pelayanan guna memperlancar arus barang impordan ekspor perlu diimbangi dengan sistem pengawasan di bidang kepabeananyang efektif dan efisien guna mencegah pelanggaran perundang-undanganyang berlaku;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlumenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang TatalaksanaPindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan KewajibanKepabeanannya Dari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke TempatPenimbunan Sementara Lainnya.

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4661);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan DepartemenKeuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 22 Tahun 2007;

3

s

Page 85: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang TatalaksanaKepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang TatalaksanaKepabeanan di Bidang Ekspor;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 108/PMK.04/2006;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2006 tentang Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan pabeandan Tempat Penimbunan Sementara.

MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATALAKSANAPINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKANKEWAJIBAN KEPABEANANNYA DARI SATU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARAKE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA LAINNYA.

Pasal 1Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :1. Barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.2. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya

kewajiban pabean.3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,

Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yangsepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapanganatau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untukmenimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

5. Pejabat adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjukdalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkanUndang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

6. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (Pengusaha TPS) adalahpengusaha yang mengelola lapangan atau gudang penumpukan container ataubarang impor dalam suatu kawasan pabean yang berada di dalam areapelabuhan, yang memiliki ijin sebagai Pengusaha TPS dari Menteri Keuanganberdasarkan Undang-undang Kepabeanan.

4 s

Page 86: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

7. Yard Occupancy Ratio (YOR) atau tingkat penggunaan lapanganpenumpukan adalah perbandingan antara jumlah penggunaan lapanganpenumpukan dengan lapangan penumpukan yang tersedia (siap operasi)yang dihitung dalam satuan ton/hari atau m3/hari.

8. Shed Occupancy Ratio (SOR) atau tingkat penggunaan gudang adalahperbandingan antara jumlah penggunaan ruang penumpukan denganruang penumpukan yang tersedia yang dihitung dalam satuan ton/hari ataum3/hari.

9. Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) adalah pemindahan lokasi penimbunanbarang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya darisuatu gudang atau lapangan penumpukan Tempat Penimbunan Sementara(TPS) tertentu ke suatu gudang atau lapangan penumpukan tertentu atauTPS lainnya yang berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pabean.

10. Container Scanner Inspection System adalah sistem pemeriksaan fisikbarang impor dalam peti kemas dengan menggunakan alat ContainerScanner.

11. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 2(1) Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin

dari Pejabat yang menangani administrasi manifest atas nama Kepala KantorPabean, berdasarkan permohonan dari Pengusaha TPS yang mengelolagudang atau lapangan penumpukan asal.

(2) Dalam rangka pengambilan keputusan terhadap permohonan PLP, Pejabatyang menangani administrasi manifest dapat berkoordinasi dengan Pejabatyang menangani penindakan dan penyidikan.

Pasal 3(1) Izin PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam hal :

a. YOR atau SOR TPS bersangkutan telah melampaui batas 85% danberdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dapat terjadi stagnasi;atau

b. Barang impor konsolidasi, pengangkutan barang impor menggunakan satukontainer untuk lebih dari satu atau untuk banyak alamat consignee/penerima barang (Less than Container Load = LCL); atau penyimpananatau penumpukan yang khusus dan tidak tersedia di gudang ataulapangan penumpukan barang di tempat penimbunan sementara.

(2) Pengusaha TPS yang mengajukan permohonan PLP wajib mencantumkan:a. Keterangan yang menyatakan bahwa atas YOR atau SOR TPS yang

bersangkutan telah melampaui 85% dalam hal permohonan PLP diajukanberdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a);

5

s

Page 87: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

b. Rincian jumlah dan jenis barang, nama consignee, nomor koli atau nomorcontainer dan nomor segel pelayaran barang impor yang dimohonkanPLP-nya;

c. Surat pernyataan dari Pengusaha TPS tempat tujuan PLP akanketersediaan ruang atau tempat penimbunan bagi barang impor yangdimohonkan PLP-nya.

(3) Format surat permohonan PLP adalah sebagaimana dimaksud dalamLampiran I Peraturan ini.

Pasal 4(1) Pemberian keputusan atas permohonan PLP wajib diterbitkan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan PLP dandokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)diterima dengan lengkap.

(2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui,permohonan PLP dianggap disetujui dan tetap diterbitkan keputusanpersetujuan.

(3) Keputusan atas permohonan PLP diterakan pada surat permohonan PLPsebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.

(4) Surat permohonan PLP yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalamayat (3) dipergunakan sebagai pelindung pengangkut Barang impor padapelaksanaan PLP.

Pasal 5(1) Pemberian izin PLP berdasarkan pertimbangan YOR atau SOR TPS

bersangkutan telah melampaui batas 85%, sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) huruf a hanya terhadap Barang impor yang termasukdalam kategori komoditas berisiko rendah dan diimpor oleh importirberisiko rendah.

(2) Pejabat yang menangani penindakan dan penyidikan pada Kantor Pabeandapat melakukan pemeriksaan menggunakan Container Scanner Inspec-tion System terhadap Barang impor yang diberikan izin PLP.

(3) Dalam hal dari pemeriksaan dengan menggunakan Container ScannerInspection System menyimpulkan adanya dugaan pelanggarankepabeanan dan diperlukan pemeriksaan fisik lebih lanjut, maka KepalaKantor Pabean dapat memerintahkan kepada Pejabat yang menanganipenindakan dan penyidikan untuk segera melakukan pemeriksaan karenajabatan dan/atau penindakan lain yang diperlukan demi pengamanan hakkeuangan negara atas barang yang bersangkutan.

(4) Pemeriksaan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

6 s

Page 88: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Pasal 6(1) Pengangkutan Barang impor yang telah diberikan ijin PLP dari TPS asal ke

TPS tujuan wajib dilindungi dengan segel dan dapat dilakukan pengawalandalam hal dianggap perlu.

(2) Pemasangan segel dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasipengeluaran barang di TPS asal barang.

(3) Segel sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilepas oleh PejabatBea Cukai yang mengawasi pemasukan barang di TPS tujuan.

(4) Pengusaha TPS yang mengajukan permohonan PLP wajib menjamin agarsegel sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak rusak, lepas atau hilang.

(5) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 105 Undang-undang Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan.

Pasal 7(1) Pengusaha TPS asal wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap barang

impor yang telah diberikan izin PLP dan telah dikeluarkan dari TPS asal.(2) Pengusaha TPS tujuan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap barang

impor yang telah mendapat izin PLP dan telah selesai dibongkar di TPS tujuan.(3) Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan PLP, Pengusaha TPS Asal dan

TPS Tujuan wajib melaporkan Laporan Bulanan Rekapitulasi PLP Barang imporkepada Kepala Kantor Pabean u.p Pejabat yang menangani administrasimanifest.

(4) Format Laporan Bulanan Rekapitulasi PLP adalah sebagaimana dimaksuddalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8(1) Pengusaha TPS yang mengajukan permohonan PLP bertanggungjawab atas

Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam rangka Impor yang terutang atas barangImpor yang diberikan izin PLP sampai dengan Barang impor tersebut selesaidipindahkan ke TPS tujuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

(2) Segala biaya dan risiko terkait pelaksanaan PLP menjadi tanggung jawabpemohon PLP.

(3) Tata Kerja Pengajuan dan Pelaksanaan PLP adalah sebagaimana diatur dalamLampiran III Peraturan ini.

Pasal 9Penghitungan jangka waktu penimbunan barang impor yang belum diselesaikankewajiban pabeannya dihitung sejak ditimbun di TPS yang pertama.

7

s

Page 89: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Pasal 10(1) Pengeluaran Barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya

dengan tujuan TPS selain pelabuhan pada Kantor Pabean lainnyadilaksanakan dengan menggunakan mekanisme angkut lanjut (BC 1.2).

(2) Pengeluaran Barang impor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)dapat diberikan dalam hal :a. Barang impor yang akan dipindahkan penimbunannya adalah Barang

impor yang termasuk dalam kategori komoditas berisiko rendah dandiimpor oleh importir berisiko rendah; atau

b. Barang impor yang karena sifatnya membutuhkan sarana danprasarana penyimpanan atau penumpukan yang khusus dan tidaktersedia di gudang atau lapangan penumpukan barang di tempatpenimbunan sementara di Kantor Pabean asal.

Pasal 11Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku mulai tanggal 01 September2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman PeraturanDirektur Jenderal ini dengan menempatkan dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 Agustus 2007

DIREKTUR JENDERAL

ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

8 s

Page 90: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Nomor : ……/PLP/200..Tanggal :Lampiran :Hal : Permohonan Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor

FORMAT SURAT PERMOHONAN PLP

Yth. Kepala Seksi Administrasi Manifest

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang BelumDiselesaikan Kewajiban Kepabeanannya (PLP) atas party barang sebagai berikut:Nama Sarana Pengangkut : …………………………………………………....Voyage No : ………………………………………….…………TPS Asal : ……………………………………….……………TPS Tujuan : ……………………………………….……………

Alasan Pindah Lokasi :( ) YOR/SOR TPS telah melampaui batas 85%;( ) Barang impor konsolidasi, pengangkutan barang impor menggunakan satu container

untuk lebih dari satu atau untuk banyak alamat consignee/penerima barang (Less thanContainer Load = LCL);

( ) Barang impor yang karena sifatnya membutuhkan sarana dan prasarana penyimpanan ataupenumpukan yang khusus dan tidak tersedia di gudang atau lapangan penumpukanbarang di tempat penimbunan sementara.

No BCF 1.1:

No Pos No.Kontainer/ Consignee Jenis Jumlah No. Segel Disetujui/ No. Koli Barang Barang Pelayaran Ditolak

Demikian kami sampaikan untuk mendapat keputusan.

Hormat kamiPemohon

…………….

* Menyetujui/Tidak Menyetujui Permohonan PLP:a.n. Kepala Kantor,

Kepala Seksi Administrasi Manifest

………................……..NIP

Pejabat Bea dan Cukai Pejabat Bea dan CukaiYang mengawasi TPS Asal yang mengawasi TPS Tujuan

…………….......……. …………........……….NIP NIP

* Coret yang tidak perluDIREKTUR JENDERAL,ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

Lampiran IPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-26/BC/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Tatacara

Pelaksanaan Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor Yang Belum Diselesaikan Kewajiban KepabeanannyaDari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya Dalam Satu Wilayah

Pengawasan Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

9

s

Page 91: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Lam

pira

n II

Per

atur

an D

irekt

ur J

ende

ral B

ea d

an C

ukai

Nom

or: P

-26/

BC

/200

7 ta

ngga

l 30

Agu

stus

200

7 te

ntan

g Ta

taca

raP

elak

sana

an P

inda

h Lo

kasi

Pen

imbu

nan

Bar

ang

Impo

r Yan

g B

elum

Dis

eles

aika

n K

ewaj

iban

Kep

abea

nann

yaD

ari S

atu

Tem

pat P

enim

buna

n S

emen

tara

ke

Tem

pat P

enim

buna

n S

emen

tara

Lai

nnya

Dal

am S

atu

Wila

yah

Pen

gaw

asan

Kan

tor P

elay

anan

Uta

ma

atau

Kan

tor P

enga

was

an d

an P

elay

anan

Bea

dan

Cuk

ai

Yth

. Kep

ala

Kan

tor …

……

……

……

……

……

……

….

u.p

Kep

ala

Sek

si A

dmin

istra

si M

anife

st

DA

FTA

R R

EK

AP

ITU

LAS

I PIN

DA

H L

OK

AS

I PE

NIM

BU

NA

NTP

S …

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

PE

RIO

DE

BU

LAN

……

……

……

……

……

… T

AH

UN

……

……

……

..

No

Nom

or/T

angg

al Iz

inN

o. K

onta

iner

/Ju

mla

h da

n je

nis

Nam

a co

nsig

nee

Nom

or s

egel

Nam

a TP

S

P

LP

No.

Kol

i

b

aran

gA

sal/T

ujua

n*

*

core

t sal

ah s

atu

Pim

pina

n TP

S…

……

……

……

……

DIR

EK

TU

R J

EN

DE

RA

L,

AN

WA

R S

UP

RIJ

AD

IN

IP 1

20050332

10 s

Page 92: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

Lampiran IIIPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-26/BC/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Tatacara

Pelaksanaan Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor Yang Belum Diselesaikan Kewajiban KepabeanannyaDari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya Dalam Satu Wilayah

Pengawasan Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

TATA KERJA PENGAJUAN DANPELAKSANAAN PLP

A. Pemohon PLP/Pengusaha TPS Asal

1. Mengajukan surat permohonan PLP dengan disertai dokumen-dokumenpendukung kepada Pejabat yang menangani administrasi manifest

2. Dalam hal permohonan PLP disetujui menyiapkan barang impor yangakan dipindahlokasikan untuk disegel oleh Pejabat Bea dan Cukaiyang mengawasi TPS asal.

3. Menyimpan copy surat persetujuan PLP yang telah disetujui sebagai arsip.

4. Melakukan PLP sesuai dengan izin yang diberikan.

5. Menyelenggarakan pembukuan terhadap Barang impor yang telahdiberikan izin PLP dan telah dikeluarkan dari TPS.

6. Membuat dan mengirimkan Laporan Bulanan Rekapitulasi PLPBarang impor kepada Kepala Kantor Pabean u.p. Pejabat yangmenangani administrasi manifest.

B. Pengusaha TPS Tujuan

1. Menyelenggarakan pembukuan terhadap Barang impor yang telahdiberikan izin PLP dan telah ditimbun di TPS.

2. Membuat dan mengirimkan Laporan Bulanan Rekapitulasi PLPBarang impor kepada Kepala Kantor Pabean u.p. Pejabat yangmenangani administrasi manifest.

C. Pejabat yang menangani administrasi manifest

1. Menerima surat permohonan PLP dalam rangkap 3 (tiga) dandokumen pendukung secara lengkap dari pengusaha TPS.

11

s

Page 93: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

2. Membukukan dan memberikan nomor pendaftaran pada suratpermohonan PLP;

3. Meneliti permohonan PLP yang diajukan pengusaha TPS.

4. Dalam hal diperlukan penelitian terhadap profil komoditi dan profilimportir, berkoordinasi dengan Pejabat yang menangani penindakandan penyidikan untuk melakukan penelitian terhadap profil komoditidan profil importir atas permohonan PLP.

5. Menerima hasil penelitian terhadap profil komoditi dan profil importirdari Pejabat yang menangani penindakan dan penyidikan.

6. Mencocokkan surat permohonan PLP dengan pos BC 1.1:

a. apabila kedapatan sesuai:

i. menutup pos BC 1.1 yang bersangkutan;

ii. memberikan persetujuan atas permohonan PLP;

iii. mengirimkan surat permohonan PLP kepada Petugas yangmengawasi pengeluaran/pemuatan barang, untuk dilakukanpencocokkan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/petikemas dan peneraan segel pada kemasan/petikemas sertauntuk pengawasan pengeluaran/pemuatan barang;

b. apabila kedapatan tidak sesuai, permohonan PLP ditolak dandikembalikan kepada pemohon PLP.

7. Menyerahkan copy permohonan PLP yang telah disetujui lembarpertama kepada pengusaha TPS pemohon PLP.

8. Menyerahkan permohonan PLP yang telah disetujui lembar pertamakepada Pejabat yang mengawasi TPS asal untuk melindungipengangkutan barang sampai di TPS tujuan.

12 s

Page 94: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

9. Menyerahkan permohonan PLP yang telah disetujui lembar keduakepada Pejabat yang mengawasi TPS asal sebagai verkliker.

10. Memberikan keterangan mengenai lokasi penimbunan terakhir padapos manifest Barang Impor sebagaimana dimaksud dalam suratpersetujuan permohonan PLP.

11. Menerima copy Berita Acara Penyegelan dari pejabat yangmengawasi TPS asal.

12. Menerima surat permohonan PLP yang telah disetujui lembar pertamayang telah diberi catatan oleh pejabat yang mengawasi TPS asaldalam hal jumlah dan jenis barang, nama consignee, nomor koli ataunomor container dan nomor segel pelayaran sesuai.

13. Mencantumkan pada permohonan PLP yang telah disetujui jangkawaktu pengangkutan barang impor sampai di TPS tujuan (2 harikerja).

14. Menyimpan surat permohonan PLP yang telah disetujui lembar ketigauntuk monitoring.

15. Menerima surat permohonan PLP yang telah disetujui lembar keduayang telah diberi catatan selesai dibongkar oleh Pejabat Bea danCukai yang mengawasi TPS tujuan untuk diadministrasikan bersamaberkas PLP dimaksud.

16. Apabila surat permohonan PLP yang telah disetujui lembar keduatidak diterima kembali dalam jangka waktu 2 (dua) hari, memintakonfirmasi dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPS asal.

17. Apabila hasil konfirmasi yang diperoleh dari Pejabat Bea dan Cukaiyang mengawasi TPS tujuan, bahwa surat permohonan PLP yangtelah disetujui lembar pertama tidak diterima dari TPS asal; atau

13

s

Page 95: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

barang impor dimaksud tidak sampai di TPS tujuan, atau barangimpor dimaksud telah dibongkar/ditimbun kedapatan kurang:

a. Menyampaikan berkas surat permohonan PLP yang telahdisetujui namun kedapatan tidak sesuai kepada Pejabat yangmenangani penindakan dan penyidikan;

b. Menerbitkan Surat Penetapan kekurangan pembayaran BeaMasuk, Cukai, PDRI dan sanksi administrasi berupa denda;

c. Menyerahkan Surat Penetapan kekurangan pembayaran BeaMasuk, Cukai, PDRI dan sanksi administrasi kepada Pejabatyang mengelola penagihan/pengembalian untuk menerbitkanSurat Tagihan.

18. Menyampaikan berkas surat permohonan PLP yang telah disetujui yangkedapatan tidak sesuai kepada pejabat yang menangani penindakan danpenyidikan untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

19. Menerima dan mengadministrasikan Laporan Bulanan RekapitulasiPLP Barang Impor dari Pengusaha TPS.

D. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPS asal:

1. Menerima surat permohonan PLP yang telah disetujui lembar pertamadan lembar kedua dari Pejabat yang mengelola administrasi manifest.

2. Mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan suratkeputusan persetujuan PLP dengan jumlah dan jenis barang, namaconsignee, nomor koli atau nomor container dan nomor segelpelayaran Barang impor yang bersangkutan :

a. kedapatan sesuai, barang impor dapat dikeluarkan dengandisegel;

b. kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat dikeluarkan,memberikan catatan pada surat permohonan PLP yang telahdisetujui dan mengirimkannya kepada Pejabat yang menanganiadministrasi manifest untuk penyelesaian lebih lanjut;

14 s

Page 96: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

3. Memberikan catatan tentang pengeluaran/pemuatan barang danpeneraan segel pada permohonan PLP yang telah disetujui;

4. Mengirimkan copy surat persetujuan PLP lembar pertama yang telahdiberi catatan pengeluaran/pemuatan dan peneraan segel kepadaPejabat yang mengelola manifest sebagai monitoring.

5. Mengirimkan permohonan PLP yang telah disetujui lembar keduakepada Pejabat yang mengawasi TPS tujuan sebagai verkliker.

6. Apabila surat permohonan PLP lembar kedua tidak diterima kembalidalam jangka waktu 2 (dua) hari, meminta konfirmasi dari Pejabat Beadan Cukai yang mengawasi TPS tujuan dan menyampaikan haltersebut kepada Pejabat yang menangani administrasi manifest.

E. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPS tujuan

1. Menerima surat permohonan PLP yang telah disetujui lembar keduasebagai verkliker.

2. Menerima surat permohonan PLP yang telah disetujui lembar pertamadari TPS asal sebagai dokumen pelindung barang impor.

3. Mencocokkan surat permohonan PLP yang telah disetujui lembarpertama dan lembar kedua.

4. Meneliti kondisi segel serta mencocokkan surat permohonan PLPyang telah disetujui dengan jumlah dan jenis barang, nama con-signee, nomor koli atau nomor container dan nomor segel pelayaranbarang Impor yang bersangkutan:

a. kedapatan sesuai: membuka segel, membuat Berita AcaraPembukaan segel, memberikan keterangan telah dilakukanpembongkaran dan penimbunan di TPS tujuan pada suratpermohonan PLP yang telah disetujui lembar pertama;

b. kedapatan tidak sesuai: memberikan catatan pada suratpermohonan PLP yang telah disetujui dan mengirimkannyakepada Pejabat yang menangani administrasi manifest untukpenyelesaian lebih lanjut;

15

s

Page 97: Warta Bea Cukai Edisi 396

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 396 NOPEMBER 2007

5. Mencatat hasil pemeriksaan pada surat permohonan PLP lembarpertama ke dalam surat permohonan PLP lembar kedua.

6. Mengirimkan surat permohonan PLP lembar kedua yang telah dibericatatan pembongkaran kepada Petugas yang mengawasi TPS asal.

7. Mengirimkan kembali surat persetujuan permohonan PLP lembarkedua kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPS asaldalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari.

8. Menyimpan keputusan persetujuan PLP lembar pertama sebagaiarsip.

F. Pejabat yang menangani penindakan dan penyidikan

1. Menerima tembusan surat keputusan atas permohonan PLP dariPejabat yang menangani administrasi manifest.

2. Memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pembuatankeputusan atas permohonan PLP kepada Pejabat yang menanganiadministrasi manifest terkait penelitian terhadap profil komoditi danprofil importir.

3. Melakukan Analisa terhadap tembusan surat Keputusan ataspermohonan PLP.

4. Melakukan penindakan terhadap Barang impor yang akandipindahlokasikan yang berdasarkan analisa intelijen diduga kuatakan atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan.

5. Menerima berkas surat persetujuan PLP yang kedapatan tidak sesuaidari Pejabat yang menangani administrasi manifest dan melakukanpenyelidikan/penyidikan lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut.

DIREKTUR JENDERAL

ANWAR SUPRIJADINIP 120050332

16 s