Bea Dan Cukai

27
PEMAHAMAN TENTANG BEA DAN CUKAI IMPOR Tata laksana di bidang Impor Dasar Hukum UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006; Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003; Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Impor Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat- tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan laut,Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk

description

ghqfdhgqwfdh

Transcript of Bea Dan Cukai

Page 1: Bea Dan Cukai

PEMAHAMAN TENTANG BEA DAN CUKAI

IMPORTata laksana di bidang Impor

Dasar Hukum

UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;

Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;

Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.

 Kepabeanan

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Impor

Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean

 Daerah Pabean

adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk

 Kawasan Pabean

adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan laut,Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 Impor untuk di pakai :

Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang

yang berdomisili di Indonesia.

 

Page 2: Bea Dan Cukai

Syarat Pengeluaran barang Impor untuk dipakai setelah diserahkan :

Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuk dan PDRI; Pemberitahuan pabean dan Jaminan; atau

Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

 

Penjaluran

JALUR MERAH, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

JALUR HIJAU, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

JALUR KUNING, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB;

JALUR MITA Non-Prioritas;

JALUR MITA Prioritas.

 

Kriteria jalur Merah :

Importir baru; Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir);

Barang impor sementara;

Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;

Barang re-impor;

Terkena pemeriksaan acak;

Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

 

Kriteria jalur Hijau :

Page 3: Bea Dan Cukai

Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah

 

Kriteria jalur Prioritas :

Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas

 

Pemeriksaan Pabean :

Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang; Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen;

Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.

 

Pemeriksaan Fisik :

Pemeriksaan Biasa o P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray

o KEP 97/BC/2003

Penegasan DJBC (terlampir)

Pemeriksaan di lapangan/gudang  importir

o P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

 

Pemeriksaan Fisik Barang

terdapat 4 tingkatan pemeriksaan fisik : o Mendalam – barang diperiksa 100%

o Sedang – barang diperiksa 30 %

o Rendah – barang diperiksa 10%

o Sangat rendah – barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas)

Page 4: Bea Dan Cukai

pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeiksa barang secara merata  sesuai dengan % pemeriksaan terhadap keseluruhan barang.  

 

Pembayaran

 

Pembayaran Biasa :

semua pembayaran dilakukan di Bank  Devisa Persepsi Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal

o Tidak terdapat bank devisa persepsi

o Untuk barang impor  awak sarana  pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang.

 

Pemberitahuan Pabean

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :

o Invoice

o Packing List

o Bill of Lading/ Airway bill

o Polis asuransi

o Bukti Bayar BM dan PDRI  (SSPCP)

o Surat Kuasa , Jika Pemberitahu PPJK

 

Perijinan / Tata Niaga

Jenis o Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK

o Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin ML (makanan luar) dari BPOM

Page 5: Bea Dan Cukai

Prinsip umum : Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB

Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi.

EKSPORPemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik

Dasar Hukum

Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 jo. P-06/BC/2009 jo. P-30/BC/2009 jo. P-27/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008  tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor

 

Pengertian Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.

Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

Page 6: Bea Dan Cukai

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

Prosedur Kepabeanan Ekspor

Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB disertai Dokumen Pelengkap Pabean.

PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean

Dokumen PelengkapPabean:

o Invoice dan Packing List

o Bukti Bayar PNBP

o Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar)

o < Dokumen dari intansi teknis terkait (dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan)

 

Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan

 

Sanksi

Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah paling banyak lima miliar rupiah.

Menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu atau dipalsukan dipidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah paling banyak lima miliar rupiah.

Tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan pembatalan ekspornya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar lima juta rupiah.

Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak1.000% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

Page 7: Bea Dan Cukai

KETERANGAN:

1. Eksportir/PPJK menyampaikan PEB disertai dokumen pelengkap pabean ke Kantor Pabean di pelabuhan muat ekspor.

2. Pengecekan dokumen meliputi:

o Ada atau tidak blokir eksportir/PPJK

o Dokumen pelengkap pabean

o Kesesuaian PEB dengan dokumen pelengkap, bukti bayar PNBP, bukti bayar Bea Keluar (dalam hal terkena Bea Keluar)

-        Jika lengkap dan sesuai dilanjutkan pengecekan pemenuhan persyaratan (lartas)

-        Jika tidak lengkap dan tidak sesuai diterbitkan Nota Pemberiathuan Penolakan (NPP)

3. Penelitian dokumen selesai dilanjutkan dengan pengecekan pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan (lartas):

-        Jika sudah dipenuhi diterbitkan NPE

-        Jika belum dipenuhi diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)

4. Penelitian dokumen dan ketentuan lartas selesai dilanjutkan dengan pengecekan perlu/tidak dilakukan pemeriksaan fisik:

-        Jika tidak dilakukan pemeriksaan fisik diterbitkan NPE

-        Jika dilakukan pemeriksaan fisik diterbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)

5. Pemeriksaan fisik barang ekspor:

-        Jika sesuai diterbitkan NPE

-        Jika tidak sesuai, barang disegel dan diteliti lebih lanjut oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE)

 

*NB:Untuk kegiatan no.3 yaitu pengecekan pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan (lartas) pada Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem INSW (Indonesia

Page 8: Bea Dan Cukai

National Single Window) Ekspor, pengecekan pemenuhan persyaratan lartas dilakukan melalui portal INSW pada saat PEB akan disampaikan ke Kantor Pabean.

KIRIMAN DAN PAKETBarang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Ketentuan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor

Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;

Dalam hal pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk. 

 

Tatacara Pengeluaran Barang Kiriman POS dan PJT

Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;

Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;

Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;

Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunas;

Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;

Penetapan tarif didasarkan pada tarif bea masuk dari jenis barang yang bersangkutan, apabila barang impor lebih dari 3 jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.

  BARANG PENUMPANG

Page 9: Bea Dan Cukai

Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.

Pengertian

Barang pribadi penumpang  adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.

Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang, dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan.

Barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat dan pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.

Customs Declaration (CD) adalah pemberitahuan pabean atas barang impor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut.

 

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta Pembebasan Cukai diberikan terhadap :

Barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 250.00 untuk setiap orang atau FOB USD 1.000.00 untuk setiap keluarga.

Barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan barang kena cukai paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Barang awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 50.00 untuk setiap kedatangan.

Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai dengan jumlah paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol.

 

Tatacara Pengeluaran Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Atas nama barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang  wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan  CD.

Page 10: Bea Dan Cukai

CD  wajib diisi dengan lengkap dan benar dan pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan pada tempat-tempat  tertentu yang ditentukan Direktur  Jenderal Bea dan Cukai.

 

Penumpang atau awak sarana pengangkut dapat memilih mengeluarkan barang impor melalui :

a.     Jalur MERAH, dalam hal Penumpang Membawa Barang Impor :

Dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan / atau barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai.

Berupa hewan, ikan , dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan.

Berupa narkotika, psikotropika, obat -  obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam , amunisi, bahan peledak, benda / publikasi pornografi.

Berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam.

Berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.

 

b.     Jalur HIJAU, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut Tidak Membawa Barang Impor sebagaimana dimaksud pada huruf (a), setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai :

Memberikan persetujuan pengeluaran barang dalam hal penumpang melalui jalur hijau, atau Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal penumpang melalui jalur merah.

Dalam hal terdapat kecurigaan, pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan.

Pemeriksaan terdapat barang bawaan penumpang atau barang bawaan awak sarana pengangkut yang dikeluarkan melalui jalur hijau.

CUKAITata laksana di bidang cukai

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun 1995 tentang Cukai  sebagai mana telah diubah  dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Page 11: Bea Dan Cukai

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun 1995 tentang Cukai;

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

Cukai    Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Barang Kena Cukai    Barang kena cukai adalag barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang :

1. konsumsinya perlu dikendalikan,2. peredarannya perlu diawasi,

3. pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,

4. atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

    Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai

Page 12: Bea Dan Cukai

Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis Barang Kena Cukai.

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pertanyaan :

 

Apakah dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

 

Jawaban :

 

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

  SOP Layanan Unggulan DJBC

Apa saja Layanan Unggulan beserta SOP nya yang ada di bidang kepabeanan dan Cukai?

SOP Layanan Unggulan di bidang kepabeanan dan cukai meliputi :

1. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan

2. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi

3. Pelayanan Pemberian Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

4. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)

5. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara Manual

6. Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dan Pengembalian Jaminan dalam rangka KITE

Page 13: Bea Dan Cukai

7. Pelayanan Penerbitan SK Pembebasan dalam rangka KITE dengan Menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik

8. Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara Manual

9. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan

10. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan

11. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok

12. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag) Pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok

13. Pelayanan Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification) Pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok

14. Pelayanan Penyelesaian Barang Awak Sarana Pengangkut

15. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Tiba Bersama Penumpang

16. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Tidak Tiba Bersama Penumpang dengan Menggunakan Customs Declaration

17. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal DJBC

18. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC

19. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik

20. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik

21. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik

 

Pengertian Bea MasukPengertian Bea Masuk

Pertanyaan :

 

Page 14: Bea Dan Cukai

Apakah yang dimaksud dengan Bea Masuk?

 

Jawaban :

 

Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor,

 Pengertian PNBP

Pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan PNBP?

 

Jawaban :

 

PNBP singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan

 

Pengertian Impor

pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan impor?

 

Jawaban :

 

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean,

 

Page 15: Bea Dan Cukai

 Pengertian Ekspor

Pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan ekspor?

 

jawaban :

 

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean,

  Pengertian Daerah Pabean

pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan Daerah Pabean?

 

jawaban :

 

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan

Pengertian Kawasan Pabean

Pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan Kawasan Pabean?

 

Page 16: Bea Dan Cukai

Jawaban :

 

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Pengertian Cukai

pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan Cukai?

 

Jawaban :

 

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai.

Pengertian Barang Kena Cukai

Pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai (BKC)?

 

Jawaban :

 

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai

Barang Kena Cukai

Pertanyaan :

 

Page 17: Bea Dan Cukai

Terdiri dari apa sajakah Barang Kena Cukai (BKC) itu ?

 

Jawaban :

 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2007,  BKC terdiri dari :

1. etil alkohol (EA) atau etanol2. minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA)

3. hasil tembakau

4. Pengertian Fasilitas Kepabeanan5. Pertanyaan :

6.  

7. Apakah yang dimaksud dengan Fasilitas Kepabeanan?

8.  

9. Jawaban :

10.  

11. Fasilitas Kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah/DJBC berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor yang akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional

Pengertian Tempat Penimbunan Pabean

Pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Pabean?

 

Jawaban :

 

Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang

Page 18: Bea Dan Cukai

dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan

 Pengertian Tempat Penimbunan Berikat

Pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Berikat?

 

Jawaban :

 

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Pengertian Tempat Penimbunan Sementara

Pertanyaan :

 

Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Sementara?

 

Jawaban :

 

Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

Manfaat Fasilitas Kepabeanan

Pertanyaan :

 

Manfaat apa yang didapatkan dari Fasilitas Kepabeanan?

Page 19: Bea Dan Cukai

 

Jawaban :

 

Manfaat yang diperoleh bisa dalam bentuk,  kecepatan waktu pemrosesan barang, kemudahan prosedur pemrosesan barang, pengurangan biaya

Perijinan saat membawa binatang ke Indonesia

Pertanyaan :

 

Apakah Saya Diperbolehkan membawa binatang ,seperti kucing,anjing,burung  atau ikan ke Indonesia ?

 

Jawaban :

 

Pada dasarnya, diperbolehkan untuk membawa binatang dan tumbuhan masuk ke wilayah Indonesia, selama Saudara mendapatkan ijin dari instansi terkait seperti Karantina dan Kementerian Pertanian.

kewajiban saat berkunjung ke Indonesia

Pertanyaan :

 

Ini adalah kunjungan pertama Saya ke Indonesia, kewajiban2 apa saja yang harus saya penuhi pada saat di bandara?

 

Jawaban :

 

Semua orang yang datang dari luar negeri diharapkan mengisi Customs Declaration ( biasanya dibagikan diatas pesawat). Jika anda membawa barang dan atau uang dalam jumlah tertentu, diharapkan memberitahukannya.

Page 20: Bea Dan Cukai

Ketentuan dan kewajiban bea masuk impor

Pertanyaan :

 

Haruskah Saya membayar Bea Masuk untuk setiap barang yang saya bawa ke Indonesia ?

 

Jawaban :

 

Barang Barang Penumpang dibebaskan dari Kewajiban Pabean serta Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya, jika nilai barang yang dibawa kurang dari FOB USD 250 untuk setiap orang atau nilainya kurang dari FOB USD 1.000 untuk setiap keluarga. Jika nilai barang tersebut melebihi jumlah yang telah disebutkan sebelumnya, penumpang tersebut di wajibkan membayar Kewajiban Pabean dan Pungutan Pajak lainnya dari selisihnya. Barang Penumpang Asing seperti kamera,Video kamera, Radio kaset, Teropong,laptop atau telepon genggam yang akan dipergunakan selama mereka tinggal di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat mereka meninggalkan Indonesia juga mendapat fasilitas pembebasan.

  Ketentuan Jumlah uang tunai yang dibawa ke Indonesia

Pertanyaan :

 

Apakah saya diharuskan memberitahukan jumlah uang tunai yang saya bawa ke Indonesia ?

 

Jawaban :

 

Kewajiban memberitahukan jumlah uang kepada Petugas Pabean Indonesia hanya ditekankan bagi individu ketika mereka membawa masuk atau uang rupiah senilai Rp.100.000.000 atau lebih , atau mata uang asing lainnya bernilai sama.

Ketentuan Membawa rokok dan Minuman Beralkohol

Pertanyaan :

Page 21: Bea Dan Cukai

 

Apakah Saya Diperbolehkan membawa Rokok dan Minuman Beralkohol ke Indonesia ?

 

Jawaban :

 

Setiap orang diperbolehkan membawa rokok dan minuman beralkohol ke Indonesia dalam jumlah terbatas sebagai berikut : Maksimum 200 batang rokok atau 50 batang cerutu atau 200 gram tembakau iris; Maksimum 1 liter minuman beralkohol dan parfum dalam jumlah yang wajar atau batasan jumlah yang telah disebutkan sebelumnya tidak diwajibkan untuk membayar Kewajiban Pabean dan Cukai dan Pungutan Pajak lainnya.

 Penjelasan mengenai waktu importasi barang ke Indonesia

Pertanyaan :

 

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan formalitas kepabeanan jika Saya ingin mengimpor barang ke Indonesia ?

 

Jawaban :

 

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dokumen impor untuk dipakai dari menerima Pemberitahuan Pabean sampai penentuan jalur tidak lebih dari 4 jam kerja. Dalam Hal barang tersebut mendapatkan jalur merah, pemeriksaan fisik harus dilaksanakan dalam 12 jam kerja sejak menerima Pemberitahuan Pabean dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang harus diterbitkan dalam 48 jam kerja sejak Penerimaan Pemberitahuan Pabean, diluar kejadian yang tak biasa.

Untuk mendapatkan Modul BC 2.0 atau persetujuan Pertukaran Data Elektronik,

pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Kepala KPPBC TMP Juanda dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Akte pendirian perusahaan2. SIUP / TDP

3. Fotokopi NPWP

Page 22: Bea Dan Cukai

4. Angka Pengenal Importir

5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

6. Spesimen tanda tangan pimpinan perusahaan

7. Kode aktivasi Electronic Data Interchange (EDI), Jika sudah ada