Warta Bea Cukai Edisi 394

of 97 /97
SEPTEMBER 2007 TAHUN XXXIX EDISI 394 Reorganisasi Vertikal Reorganisasi Vertikal UPAYA OPTIMALISASI KINERJA DJBC UPAYA OPTIMALISASI KINERJA DJBC

Transcript of Warta Bea Cukai Edisi 394

Page 1: Warta Bea Cukai Edisi 394

SEPTEMBER 2007TAHUN XXXIX EDISI 394

ReorganisasiVertikal

ReorganisasiVertikal

UPAYA OPTIMALISASIKINERJA DJBC

UPAYA OPTIMALISASIKINERJA DJBC

Page 2: Warta Bea Cukai Edisi 394

1WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

DARI REDAKSI

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

PELINDUNGDirektur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Drs. Anwar Suprijadi, MSc

PENASEHATDirektur Penerimaan & PeraturanKepabeanan dan Cukai:Drs. Hanafi UsmanDirektur Teknis KepabeananDrs. Teguh Indrayana, MADirektur Fasilitas KepabeananDrs. Kusdirman IskandarDirektur CukaiDrs. Frans RupangDirektur Penindakan & PenyidikanHeru Santoso, SHDirektur AuditDrs. Thomas Sugijata, Ak. MMDirektur Kepabeanan InternasionalDrs. M. Wahyu Purnomo, MScDirektur Informasi Kepabeanan & CukaiDr. Heri Kristiono, SH, MAKepala Pusat Pendidikan danPelatihan Bea dan CukaiDrs. Endang TataInspektur Bea dan CukaiEdy SetyoTenaga Pengkaji Bidang Pelayanan &Penerimaan KCDrs. Bambang PrasodjoTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan &Penegakan Hukum KCDrs. Erlangga Mantik, MATenaga Pengkaji Bidang PengembanganKapasitas & Kinerja Organisasi KCDrs. Joko Wiyono

KETUA DEWAN PENGARAHSekretaris Direktorat JenderalBea dan Cukai:Dr. Kamil Sjoeib, MA

WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Umum:Sonny Subagyo, S.Sos

DEWAN PENGARAHDrs. Nofrial, M.A.,Drs. Patarai Pabottinggi,Dra. Cantyastuti Rahayu,Ariohadi, SH, MA.Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M.Hendi Budi SantosaIr. Azis Syamsu Arifin,Muhammad Zein, SH, MA.

PEMIMPIN REDAKSILucky R. Tangkulung

REDAKTURAris Suryantini,Supriyadi Widjaya,Ifah Margaretta Siahaan,Zulfril Adha Putra

FOTOGRAFERAndy Tria Saputra

KORESPONDEN DAERAH` Bambang Wicaksono (Surabaya)

Ian Hermawan (Pontianak)Donny Eriyanto (Makassar)

KOORDINATOR PRACETAKAsbial Nurdin

SEKRETARIS REDAKSIKitty Hutabarat

PIMPINAN USAHA/IKLANPiter Pasaribu

TATA USAHAMira Puspita Dewi S.Pt., M.S.M.,Untung Sugiarto

IKLANWirda Renata Pardede

SIRKULASIH. Hasyim, Amung Suryana

BAGIAN UMUMRony Wijaya

PERCETAKANPT. BDL Jakarta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHAKantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai,Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta TimurTelp. (021) 47865608, 47860504,4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353E-Mail : - [email protected]

- [email protected] GIRO WARTA BEA CUKAI

BANK BNI CABANG JATINEGARA JAKARTANomor Rekening : 8910841

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

PENGAWASANDAN PELAYANAN

aporan utama edisi bulan September ini WBC membahas soalreorganisasi yang kembali dilakukan DJBC. Ada beberapaperubahan dalam reorganisasi kali ini. Selain pembentukan KantorPelayanan Utama (KPU), juga dimunculkan Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang tidak lain perubahan

nama dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC). Sesuai namanya,‘jualan’ utama KPU ada pada pelayanan yang prima, tentu saja tanpabermaksud mengabaikan pengawasan. Sebaliknya, munculnya KPPBCadalah karena fokus kantor yang dimaksud ada pada bidang pengawasan,juga tanpa bermaksud menomor duakan bidang pelayanan.

Apabila rencananya KPU hanya akan terdiri dari beberapa kantor saja,itu berarti selebihnya adalah Kanwil dan KPPBC yang banyak tersebar diseluruh negeri ini. Kantor-kantor bea cukai inilah, terutama yang terletak diperbatasan, memainkan peranan teramat penting dalam hal pengawasan.

Senin 20 Agustus 2007, WBC meliput pembukaan Patkor KastimaBorneo ke-6 yang berlangsung di KPPBC Tarakan. Acara ini merupakankerjasama Kanwil DJBC Kalimantan Timur dengan Kastam Diraja MalaysiaNegeri Sabah dalam upaya mengawasi dan mengamankan jalurperdagangan di wilayah masing-masing dari kegiatan illegal sepertipenyelundupan. Di hampir seluruh dunia, yang namanya perbatasan antardua atau lebih negara, bisa dipastikan rawan penyelundupan. Narkoba,senjata, permata, hingga manusia sering keluar masuk perbatasan negarasecara gelap.

Di Indonesia, kekayaan alam negeri ini menarik minat banyak pihakuntuk membawanya secara illegal. Bulan Mei lalu saat WBC berkunjung keKPPBC Tarakan, di bagian belakang kantor terhampar kayu-kayutangkapan hasil operasi BKO di wilayah Tarakan (WBC edisi 391, Juni2007). Sewaktu kami kembali pada bulan Agustus, kayu selundupan yangberhasil ditegah semakin banyak menumpuk di bagian belakang, bahkanmeluber hingga ke bagian samping kantor.

Kayu memang menjadi komoditas yang sangat penting buat negara-negara yang tidak atau sedikit memiliki hutan tropis yang melimpah sepertidi Indonesia. Seorang sumber mengatakan kepada kami, kayu yang diIndonesia dibeli dengan ukuran kubik, setelah masuk ke Tawau Malaysiamisalnya, dijual per kilogram !

Ketika terbang di atas wilayah Kalimantan, saya berkenalan denganseorang bapak yang bekerja sebagai konsultan telekomunikasi. Tanggungjawab pekerjaannya adalah mengawasi pembangunan infrastrukur jaringanmilik operator telekomunikasi swasta dan pemerintah. Pekerjaannyamembuat ia telah berkeliling ke hampir seluruh wilayah Kalimantan, tidakhanya di kota, tapi juga masuk hingga ke wilayah hutan pedalaman.Dengan begitu ia mengaku menjadi salah satu saksi yang melihatkerusakan hutan Kalimantan secara langsung tidak hanya dari udara tapijuga dari dekat. Dalam percakapan dengannya, ia sempat berkata begini,“Kalau pemerintah tidak berbuat sesuatu, habis hutan kita !”.

Menjaga kelestarian alam Indonesia seperti hutan bukanlah tugasDJBC. Tapi instansi ini punya peran untuk membuat para penyelundupberpikir dua kali bila mau membawa kayu haram atau komoditas lainnya keluar negeri.

Tidaklah salah apabila reorganisasi kali ini disebut sebagai upayamempertajam fungsi dari sebuah kantor bea cukai. KPPBC, sesuainamanya punya tanggung jawab besar untuk fokus pada pelaksanaanpengawasan, sekalipun harus berhadapan dengan begitu luasnya areayang harus diawasi, ditambah dengan masalah klasik bangsa ini yaitu,minimnya dana, sarana dan sumber daya.

Selamat menjalankan ibadah puasa.

Lucky R. Tangkulung

L

1WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

Page 3: Warta Bea Cukai Edisi 394

2 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

Laporan Utama5-18

32-43

Info Pegawai28-31Pelantikan para pejabateselon II, III dan IV di tubuhDJBC dan dan juga evaluasipenerimaan Negara darisektor Bea Masuk dan Cukaisemester I dapat disimakpada rubrik Info Pegawai.

Wartawan DepartemenKeuangan mendapatkesempatan untuk melihat daridekat kegiatan pada KPPBCKudus serta proses pembuatanhologram pada pita cukai.Kegiatan tersebut dapat disimakpada rubrik daerah disampingkegiatan Raker Kanwil DJBCKalimantan Timur dan kegiatanPatkor Kastima Borneo Ke-6.

DJBC kembali mengalamireorganisasi. Hal tersebutdilakukan denganmempertimbangkan hasilkajian tim percepatanreformasi. Selengkapnyamengenai reorganisasi diDJBC, dapat disimakpada rubrik Laporan Utamakali ini.

DAFTAR ISI

Daerah ke Daerah

Page 4: Warta Bea Cukai Edisi 394

3WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

1 DARI REDAKSI3 SURAT PEMBACA4 KARIKATUR22 KOPERASI

Strategi Koperasi SebagaiSoko Guru PerekonomianNasional Dalam MeningkatkanKesejahteraan Anggota

25 INFO PERATURAN44 SIAPA MENGAPA

- Dewi Diana- Adrin Syahbana- Sukatno

50 KEPABEANANINTERNASIONALKastam Diraja malaysiaKunjungi Kantor Pusat DJBC

51 KEPABEANAN- Rencana Uji Sistem

National Single Window- DJBC Mulai

SosialisasikanJalur Mitra Utama

- Pemerintah berlakukanRegistrasi PPJK

58 KOLOM- Manfaat KITE (Studi Empiris

KITE Jawa Timur)- Peluang Penerimaan Dari

Pelayanan PemeriksaanKapal dan PerlindunganLingkungan

62 OPINI- Reformasi Bea Cukai- Menjaga Komitmen `

Perubahan DJBC68 KONSULTASI

KEPABEANAN & CUKAIPermintaan TenagaPengajar

69 RUANG KESEHATANBeberapa kelainan Wardadan Bentuk Gigi

70 RUANG INTERAKSIMerdeka

72 RENUNGAN ROHANIHamba Tuhan vs HambaHantu

74 PERISTIWACCC Tour De Kintamani

75 SEPUTAR BEACUKAI80 APA KATA MEREKA

- Denny Malik- Anwar Fuadi

Surat PembacaKirimkan surat anda ke Redaksi WBCmelalui alamat surat, fax atau e-mail. Surathendaknya dilengkapi dengan identitas diriyang benar dan masih berlaku.

Wawancara19-21

Kegiatan pelatihan pengguna-an senjata api dan PenyusunanAudit Insidentil dan DROA padaKanwil DJBC Maluku, Papua &Irja Barat dapat disimak padarubrik Pengawasan.

Pengawasan46-48

TANGGAPANATAS

PERTANYAANDKP

Sehubungan dengan suratpertanyaan mengenai DKP yangditujukan kepada Kepala BagianKeuangan dan menindaklanjutinota dinas Kepala BagianKeuangan nomor ND-269/BC.13/2007 tanggal 7 Agustus 2007,perihal Pertanyaan tentang DanaKesejahteraan Pegawai (DKP)yang telah dimuat pada WBCedisi 394 Agustus 2007 hal 3,bersama ini disampaikan bahwapemotongan TKPKN untuk DanaKesejahteraan Pegawai (DKP)akan dibahas lebih lanjutapakah masih diperlukan atautidak, mengingat :1. Apabila rencana remunerasi

telah terlaksana, diharapkanTKPKN yang diterima olehpegawai semakin besarsehingga dapat meningkatkankesejahteraan pegawai,sehingga akan dikaji apakahpemotongan DKP masihdiperlukan.

2. Apabila masih adapemotongan DKPsebagaimana usul Saudarauntuk penyesuaian danabantuan akan menjadi bahankajian.

Demikian disampaikan, atasperhatian dan kerjasamanyadiucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Umum KP DJBC

SONNY SUBAGYONIP. 060062080

Menurut Deputi Menteri Nega-ra Pendayagunaan AparaturNegara Bidang KelembagaanIsmadi Ananda, penyusunanorganisasi seharusnyadidasari pada visi dan misiyang akan dicapai.Selengkapnya mengenai tang-gapannya mengenai organi-sasi pada suatu lembagapemerintah, dapat disimakpada rubrik wawancara.

Page 5: Warta Bea Cukai Edisi 394

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 20074 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

KARIKATUR

Page 6: Warta Bea Cukai Edisi 394

5WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

eorganisasi instansi vertikal yang dalam kurun wak-tu 7 bulan telah dua kali dilakukan itu, antara lain;pertama pada Januari 2007 melalui PeraturanMenteri Keuangan Nomor 133/PMK/01/2006 danyang baru-baru ini tepatnya pada Juli 2007, melalui

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 telahditetapkan kembali organisasi dan tata kerja instansi vertikalDJBC, sehingga secara prinsip merubah peraturan MenteriKeuangan Nomor 133/PMK.01/2006.

Perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBCtersebut, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) Beadan Cukai, Drs. Kamil Sjoeib MA, dilakukan dengan mempertim-bangkan hasil kajian Tim Percepatan Reformasi DJBC, yaitu ada-nya perubahan pada sistim dan prosedur pelayanan, perubahankebijakan di bidang pengawasan, serta adanya perubahankebijakan di bidang sumber daya manusia, dimana pada akhirnyamenuntut perubahan pada beberapa infrastruktur pelayanan danpengawasan yang belum dapat ditampung pada struktur organi-sasi dan tata kerja instansi vertikal DJBC sebagaimana sebelum-nya telah ditetapkan dalam PMK Nomor 133/PMK.01/2006.

Mengenai latar belakang dilakukan kembali reorganisasiinstansi vertikal belum lama ini, Kamil menegaskan, bahwa padadasarnya reorganisasi instansi vertikal ini merupakan bagian dariprogram dan kebijakan DJBC dalam upaya mempercepatterwujudnya reformasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Salah satu pertimbangan perlu dilakukannya reorganisa-si instansi vertikal di DJBC, lanjutnya,adalah karena terdapat fakta empirik pelak-sanaan operasional pelayanan dan peng-awasan di instansi vertikal DJBC yang me-nunjukkan karakteristik yang berbeda, mi-salnya :l Adanya beberapa Kantor Pelayanan

yang secara operasional lebih fokus pa-da pelaksanaan pelayanan kepabeanandan cukai.

l Adanya beberapa Kantor Pelayananyang secara operasional lebih fokus pa-da pelaksanaan pengawasan kepabean-an dan cukai

l Adanya beberapa Kantor Pelayananyang secara operasional melaksanakanpelayanan dan pengawasan secaraberimbang

Dengan adanya perbedaan karakteristiktersebut, maka salah satu hal pokok yangmenjadi latar belakang dilakukan reorganisasiinstansi vertikal di DJBC ini adalah untukmempertajam fungsi unit kerja instansi vertikalberdasarkan beban kerja, dengan prinsip,pertama, pembagian tugas dan kewenangan

yang jelas dan tegas antara Kantor Pusat dan Instansi Vertikal .Kedua, perluasan desentralisasi kewenangan operasional.

Sebagai contoh, reorganisasi instansi vertikal DJBC padaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007, antaralain meliputi beberapa perubahan prinsip pelaksanaan tugassebagai berikut :1. Pembentukan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

(KPU) yang lebih dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dibidang pelayanan, dimana untuk tugas yang bersifatpengawasan dilaksanakan secara sistemik (built-in system)pada sistim aplikasi pelayanan, sehingga dapat mengurangihambatan dalam proses pelayanan kepabeanan dan cukai.

2. Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai (KPPBC) yang secara operasional lebih dititikberatkanpada pelaksanaan tugas di bidang pengawasan.

3. Pelayanan Kepabeanan Cukai di KPU dan KPPBC dilaksana-kan dengan proporsi yang berbeda dimana:a. Untuk pelayanan di KPU dimulai sejak pelayanan atas

Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sampaidengan proses penyelesaian keberatan

b. Sedangkan pelayanan di KPPBC dimulai sejak pela-yanan atas Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutsampai dengan proses SPPB (Surat PemberitahuanPengeluaran Barang).

Menurut Kamil, dalam reorgansiasi di DJBC ada pertim-bangan-pertimbangan yang diambil, antara lain; pertimbang-an yang paling utama adalah adanya perubahan kebijakanpemerintah, baik kebijakan umum pemerintahan di bidangorganisasi maupun kebijakan pemerintahan di bidang tugas

pokok dan fungsi organisasi.Kedua, adanya perkembangan dalam

praktik perdagangan internasional dan per-kembangan teknologi informasi yang me-nuntut perubahan paradigma terkait dengantugas pokok dan fungsi DJBC di bidangpelayanan dan pengawasan kepabeanan.

Ketiga, adanya tuntutan masyarakatterhadap peningkatan kinerja DJBC di bidangpelayanan dan pengawasan kepabeanan dancukai, dimana strategi untuk memenuhituntutan tersebut adalah dengan melakukanperubahan pada sistim dan prosedur kepa-beanan yang pada akhirnya juga berpengaruhpada struktur organisasi dan tata kerja DJBC.

PERAN SEKRETARIS JENDERAL BEA DANCUKAI

Berdasarkan tugas dan fungsi DJBC,Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukaisecara prinsip bertanggung jawab terhadappeningkatan kapasitas DJBC. Dalam kaitan-nya dengan reorganisasi instansi vertikalDJBC, menurut Kamil, Sekditjen DJBCmenjalankan fungsinya sebagai unit yangbertanggung jawab dalam proses penyusunan

ReorganisasiUntuk Mempertajam

Fungsi Unit Kerja Instansi VertikalDalam kurun waktu tujuh bulan, DJBC telah

melakukan dua kali reorganisasi.

R

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DJBC,Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukaisecara prinsip bertanggung jawab terhadappeningkatan kapasitas DJBC.

LAPORAN UTAMA

DOK. WBC

Page 7: Warta Bea Cukai Edisi 394

6 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

rumusan organisasi dan tata kerja DJBC sampai dengan pro-ses penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam merumuskan reorgansisasi instansi vertikal terse-but, Sekditjen meminta masukan dan tanggapan dari semuaunit kerja terkait termasuk dengan para Tenaga Pengkaji dilingkungan DJBC, yang dalam mekanismenya dilakukan se-cara koordinatif dan komunikatif agar terwujud struktur orga-nisasi dengan tata kerja yang ideal sesuai dengan yang diha-rapkan.

Ketika ditanyakan pendapatnya mengenai struktur orga-nisasi vertikal di DJBC apakah saat ini sudah cukupmendukung kinerja DJBC, Kamil pun mengungkapkan bahwaperubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBCberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 ditujukan untuk mengakomodasi tuntutan optimalisasikinerja DJBC yang berkembang dalam masyarakat.

Struktur organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJBCyang telah dibangun saat ini dinilainya sudah cukup untukmendukung kinerja DJBC tersebut, namun demikian masihbersifat relatif karena baru mulai dilaksanakan dan masihmemerlukan peran aktif dari semua unit kerja terkait agardapat dievaluasi bersama dalam rangka mengantisipasisetiap celah dan kelemahannya terutama hal-hal yang dapatmempengaruhi kinerja DJBC.

Karena itu dalam melakukan suatu reorgansiasi pertim-bangan yang paling utama adalah terkait dengan beban kerja,yang meliputi wilayah pengawasan, jumlah dokumen pelayan-an serta persepsi . Kemudian perkembangan sistim danprosedur pelayanan dan tugas pokok dibidang pengawasankepabeanan dan cukai sebagai konsekuensi adanya perkem-bangan dalam praktik-praktik perdagangan internasional danperkembangan dibidang tekonologi infromasi. Pertimbanganselanjutnya adalah efisiensi dan efektifitas organisasi dan tatakerja, terutama untuk menghindari terjadinya duplikasi pelak-sanaan tugas.

Kamil menegaskan bahwa perlu diketahui, organisasi bu-kanlah tujuan, tetapi merupakan salah satu “instrument” yangpaling utama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu strukturorgansiasi yang ideal seharusnya sesuai dengan kebutuhantujuan organisasi.

“Sepanjang saya ketahui, tidak ada standar baku organi-sasi kepabeanan yang direkomendasikan WCO, namundemikian ciri khas dari organisasi administrasi kepabeananyang berlaku di semua negara umumnya mempunyai struk-tur yang hampir sama terutama terlihat pada fungsi tekniskepabeanan, enforcement, post clearance audit, teknologidan informasi dan beberapa fungsi kepabeanan lainnya,”jawab Kamil ketika ditanyakan mengenai standar baku dariWCO untuk organisasi Kepabeanan.

ugas Departemen Kuangan tersebut semakinbertambah kompleks dan berat, antara lainadalah bidang optimalisasi pendapatan Negara,efisiensi dan efektivitas belanja negara,optimalisasi pengelolaan pembiayaan anggaran

dan optimalisasi pengelolaan dan penilaian kekayaannegara, serta harus didukung oleh sistim penganggaran,kesinambungan fiskal, sistim pelaksanaan anggaranberjalan baik dan sistim penyusunan laporan keuanganyang memadai.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Depar-temen Keuangan yang semakin kompleks dan bertambahberat, diperlukan organisasi yang efektif, efisien, tepat,akuntabel, independen, dan dapat merefleksikan danmentransformasikan tugas-tugas yang diembannya. Olehkarena itu, menurut Kepala Biro Organisasi dan Ketatala-ksanaan (Organta) Departemen Keuangan (Depkeu), Drs.Sudihardjo MA, penataan organisasi Depkeu harus selaludilakukan guna menjawab dan mengikuti tuntutankebutuhan penyelenggaraan tugas dan perkembangankebijakan pemerintah dibidang keuangan. Penataanorganisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas danefisiensi organisasi, sehingga dapat memberikanpelayanan secara cepat, tepat, berhasil guna, berdayaguna dan dapat memberikan pelayanan yang terbaikkepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan misi Depkeu di bidangorganisasi/ kelembagaan yaitu “senantiasamemperbaharui diri (self reinventing) sesuai denganaspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhirteknologi keuangan serta administrasi publik, dengandidukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyaiintegritas yang tinggi.

Lebih lanjut disampaikan Sudihardjo, berdasarkanPMK 131/PMK.01/2006, Biro Organisasi danKetatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakanpembinaan dan penataan organisasi dan tata laksanapada semua satuan organisasi di lingkunganDepartemen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BiroOrganta menyelenggarakan fungsi:l Pembinaan dan koordinasi pengembangan

kelembagaan Departemen

TERDAPAT FAKTA EMPIRIK pelaksanaan operasional pelayanan danpengawasan di instansi vertikal DJBC yang menunjukkankarakteristik yang berbeda.

PeranBiro Organta

DalamReorganisasi

Departemen Keuangan mempunyai tugasmembantu Presiden dalam menyelenggarakan

sebagian urusan pemerintah di bidangkeuangan dan kekayaan negara.

Pelaksanaan tugas di bidang keuangan dankekayaan negara meliputi kegiatan danupaya menghimpun, mengalokasikan,

mengarahkan dan mengerahkan dana sertamembina kekayaan negara.

T

LAPORAN UTAMA

risDOK. WBC

Page 8: Warta Bea Cukai Edisi 394

7WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

l Pembinaan dan koordinasipengembangan sistim dan prosedurkerja

l Pembinaan dan koordinasi pelaksa-naan sistim administrasi umum

l Pembinaan dan koordinasipelaksanaan tata laksana pelayananpublik

l Pembinaan dan koordinasi pengem-bangan analisis jabatan dan jabatanfungsional

l Pembinaan dan koordinasi pengem-bangan kinerja organisasi pada se-mua satuan organisasi di lingkunganDepartemen

l Koordinasi penyusunan laporan akun-tabilitas kinerja

l Pelaksanaan urusan tata usaha danrumah tangga Biro.

Sedangkan visi Biro Organtaadalah “terwujudnya organisasi dantata laksana yang efektif dan efisienpada setiap satuan organisasi dilingkungan Depkeu.

PERAN BIRO ORGANTAMengenai peran dari biro Organta dalam proses reor-

ganisasi instansi vertikal yang baru-baru ini dilakukanDJBC, menurut Sudihardjo, perlu diketahui, bahwa BiroOrganta bersama-sama Setditjen Bea dan Cukai dan TimModernisasi DJBC membahas dan menyusun konsepreorganisasi instansi vertikal DJBC, memberi masukankepada Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan (Men-keu) mengenai reorganisasi instansi vertikal DJBC untukdiusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega-ra (Menpan). Disamping itu juga, memberikan argumen-tasi, latar belakang dan tujuan serta membahas konsepreorganisasi dengan pejabat Kementerian PAN danSekretariat Kabinet dan memproses penetapan PMK-nya.

Mengenai pertimbangan ditetapkannya reorganisasiinstansi vertikal DJBC sesuai denganPMK Nomor 68, lebih lanjut Sudihardjomenjelaskan, secara garis besar reorga-nisasi instansi vertikal DJBC tersebutadalah pembentukan Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai (KPU) yang ditu-jukan untuk;

Pertama, mengoptimalkan fungsi uta-ma Direktorat Jenderal Bea dan Cukaisebagai fasilitator perdagangan (TradeFacilitator), dukungan industri (IndustrialAssistance), pelindung masyarakat(Community Protector), penghimpun pe-nerimaan (Revenue Collector), mening-katkan hubungan kemitraan dan kepatuh-an mitra kerja DJBC serta meminimal-kan biaya pemenuhan kewajiban kepa-beanan dan cukai (Compliance Cost).

Kedua, meningkatkan pelayanankepada pengguna jasa kepabeanan dancukai dengan mengimplementasikancara kerja yang cepat, efisien, transpa-ran dan responsive terhadap penggunajasa.

Ketiga, untuk meningkatkan efektivi-tas dan citra organisasi serta dalam upa-ya mewujudkan Good Governance danClean Government di lingkungan DJBC.

Keempat, pembentukan KPU terse-but dalam rangka mengemban amanatUndang-undang Kepabeanan yang baru.

Menurut Sudihardjo, pada prinsipnyaKPU Bea dan Cukai tersebut melaksa-nakan pelayanan terpadu pada satu atap(one stop service) dan tetap mengindah-kan serta menjaga asas-asas indepen-densi, akuntabel dan transparansi, yaituantara mewujudkan hubungan kemitraandengan pengguna jasa melalui pemben-tukan unit yang melaksanakan pembina-an, konsultasi, penyuluhan, dan pelayan-an informasi. Kemudian menerapkansistim pengendalian/ kepatuhan internalagar pelaksanaan tugas dan kinerja padasetiap unit dan pegawai dapat mening-kat, lebih efektif dan efisien serta sesuaidengan peraturan perundangan yangberlaku, dan memberikan rekomendasiperbaikan sistim kepada Kantor Pusatsesuai dengan perkembangan.

Selain pembentukan KPU Bea danCukai, dalam reorganisasi instansi verti-kal DJBC dilakukan perubahan nomen-klatur Kantor Pelayanan Bea dan Cukaimenjadi Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), halini dilakukan mengingat tugas dan fung-si pengawasan pada Kantor Pelayanan

yang tidak menjadi KPU merupakan tugas yang lebihdominan. Selain itu juga, dilakukan penataan lokasi danwilayah kerja Kanwil dan KPPBC, hal ini dilakukan untuklebih menyesuaikan dengan perkembangan perekonomi-an dan tata perkotaan/pemerintahan yang terjadi, sehing-ga organisasi akan lebih efektif.

SUDAH MENDUKUNG KINERJAKetika ditanyakan mengenai struktur organisasi verti-

kal DJBC, apakah sudah mendukung kinerja, Sudihardjomengungkapkan, secara umum organisasi instansivertikal DJBC saat ini sudah mendukung kinerja DJBC.Namun demikian secara berkala harus tetap dilakukan mo-nitoring dan evaluasi organisasi untuk menjamin bahwa

BIRO ORGANTA bersama-sama SetditjenBea dan Cukai dan Tim Modernisasi DJBCmembahas dan menyusun konsep reorga-nisasi instansi vertikal DJBC, memberimasukan kepada Sekretaris Jenderal danMenteri Keuangan.

UNTUK MENDUKUNG pelaksanaan tugas Departemen Keuangan yang semakin kompleks danbertambah berat, diperlukan organisasi yang efektif, efisien, tepat, akuntabel, independen, dandapat merefleksikan dan mentransformasikan tugas-tugas yang diembannya.

DOK. ZAP

DOK. WBC

Page 9: Warta Bea Cukai Edisi 394

8 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

organisasi instansi vertikal DJBC dalam melaksanakantugas dan fungsinya dapat berjalan dengan efektif.

Selain untuk menyesuaikan dengan perkembanganyang terjadi, evaluasi yang dilakukan antara lain dapatdigunakan sebagai bahan masukan bagi modernisasiinstansi vertikal DJBC yang menurut rencana akanditerapkan secara bertahap hingga 2012, sehingga dapatdiketahui KPPBC yang layak dapat dijadika KPU Bea danCukai dan KPPBC yang secara “nature” tidak layak untukdijadikan KPU Bea dan Cukai.

“Untuk saat ini, organisasi DJBC sudah ideal, hal iniantara lain dapat dilihat dari tidak adanya tugas danfungsi yang saling tumpang tindih, serta adanya garisperbedaan yang cukup jelas antara Kantor Pusat yangmelakukan perumusan kebijakan dan instansi verticalyang melaksanakan kebijakan”, ujar Sudihardjo.

Selain itu menurutnya, tipologi KPPBC yang saat initerdiri dari 5 tipe lebih fokus dan menunjukkankarakteristik jenis pelayanan yang diberikan, KPPBC yangjenis pelayanannya lebih besar pada sektor kepabeanansusunan organisasinya dititikberatkan pula pada sektorpabean, untuk kantor pelayanan yang jenis pelayanannyalebih besar pada sektor cukai susunan organisasinyadititikberatkan pula pada sektor cukai.

Dalam setiap melakukan reorganisasi harus memper-hatikan prinsip-prinsip pengorganisasian, baik yang ber-laku secara umum (dalam ilmu administrasi dan manaje-men) maupun yang digariskan oelh Kementerian PANyang meliputi asas Pembagian Tugas, Fungsionalisasi,Koordinasi, Kesinambungan, Akordion, PendelegasianWewenang, Keluwesan, Rentang Pengendalian Jalur danStaf dan Kejelasan dalam Pembaganan.

Dalam hal ini, penataan organsiasi antara lain harusmemperhatikan:l Pengelompokan tugas dan fungsi yang sejenis/ terkait

dalam rangka menciptakan institusi yang sistimatis dansatu atap(institutional coherence dan one stop service)

l Keseimbangan beban, kualitas dan hasil kerja sehing-

ga dapat diminimalisir adanya satuan organisasi yang“super body” yang memungkinkan terrciptanya kondi-sikerja yang kurang kondusif dan menurunkan sharevalue (nilai kebersamaan) sehingga akan menurunkankinerja organisasi secara keseluruhan

l Kesesuaian dengan kebutuhan, peraturan perundan-gan dan tuntutan stakeholders serta perkembanganyang terjadi (di bidang ekonomi, keuangan dan lain-lain)

l Kejelasan tugas dan fungsi sehingga dapat dihindarikemungkinan tumpang tindih tugas dan adanya greyarea (antara lain adanya garis perbedaan yang cukupjelas antara Kantor Pusat yang melakukan perumusankebijakan dan instansi vertikal yang melaksanakankebijakan), dan lain-lain.

Dalam hal ini Biro Organta sebagai perwakilan dariDepkeu, menurut Sudihardjo, melakukan kerjasama danmembina hubungan yang sudah berjalan baik denganinstansi terkait antara lain dengan Kementerian PAN,Sekretariat Kabinet, Lembaga Administrasi Negagara,Badan Kepegawaian Negara dan lain-lain.

“Instansi-instansi tersebut merupakan mitra kerja BiroOrganta dalam memproses penyempurnaan organisasi.Pada saat pembahasan penyempurnaan organisasi,pendapat dan masukan dari Biro Organta selalumendapat perhatian dari Kementerian PAN,” ungkapSudihardjo yang menurutnya, bagi Kementerian PAN, BiroOrganta merupakan mitra kerjasama dan pintu gerbangutama dalam melakukan penataan organisasi dilingkungan Depkeu. Kementerian PAN tidak akanmemproses usulan penataan organsiasi dari DirektoratJenderal/ Badan yang tidak melalui Sekretariat Jenderalc.q Biro Organta.

Ketika disinggung mengenai hubungan antara penyem-purnaan organisasi instansi vertikal DJBC dengan Refor-masi birokrasi di Depkeu, Sudihardjo menegaskan bahwaReformasi Birokrasi Departemen Keuangan meliputi re-

formasi di bidang kelembagaan ketata-laksanaan (bussines process) dan kepe-gawaian, penyempurnaan organisasiinstansi vertikal DJBC merupakan salahsatu bagian dalam reformasi birokrasiDepkeu di bidang kelembagaan.Reformasi birokrasi di bidang kelemba-gaan (yang merupakan tahap awalreformasi birokrasi secara keseluruhan)harus dilakukan secara hati-hati.

Sebab, apabila susunan organisasi,tugas dan fungsi tidak tepat, tidak rightsizing, beban kerja yang tidakseimbang, menimbulkan friksi, terdapatsatuan organisasi yang bersifat eksklu-sif dan super body, terdapat tugas danfungsi yang saling tumpang tindih, sertaterdapat satuan organisasi yang padakurun waktu tertentu mempunyai bebanyang sangat besar namun pada kurunwaktu berikutnya mempunya bebankerja yang sangat kecil, maka hasil re-formasi birokrasi di bidang ketatalaksa-naan dan kepegawaian juga tidak akanoptimal dan efektif. Karena itu, penata-an organisasi harus selalu dilakukanuntuk meningkatkan efektitifitas danefisiensi organisasi.

“Untuk itu, masukan saya, agar setiapreorganisasi yang dilakukan DirektoratJenderal senantiasa memperhatikanprinsip-prinsip pengorganisasiansebagaimana yang telah disebutkan tadi,”tandas Sudihardjo.

SECARA UMUM organisasi instansi vertikal DJBC saat ini sudah mendukung kinerja DJBC.Namun demikian secara berkala harus tetap dilakukan monitoring dan evaluasi organisasi untukmenjamin bahwa organisasi instansi vertical DJBC dalam melaksanakan tugas dan fungsinyadapat berjalan dengan efektif.

LAPORAN UTAMA

ris

DOK. WBC

Page 10: Warta Bea Cukai Edisi 394

9WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

engenai karakteristik masing-ma-sing kantor di tingkat vertikalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC) kini terdiri dari Kantor Wi-layah (Kanwil) DJBC, Kanwil Khu-

sus DJBC, Kantor Pelayanan Utama (KPU)Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Dalam penyempurnaan organisasi vertikalkali ini terdapat istilah baru yaitu Kantor Peng-awasan dan Pelayanan menggantikan istilahKantor Pelayanan Bea dan Cukai. MenurutKepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana(OTL) Kantor Pusat DJBC, Drs Nofrial M.A,bahwa dalam pelaksanaan tugas kepabeanandan cukai pada organisasi vertikal DJBC,terdapat beberapa Kantor Pelayanan yangmempunyai karakteristik tertentu dan sangatspesifik, antara lain contohnya;1. Kantor-kantor besar seperti Tanjung Priok,

Soekarno-Hatta, Batam, Tanjung Emas,Tanjung Perak, Kudus, Kediri dan Malangserta kantor-kantor besar lainnya yanglebih berorientasi pada tugas pelayanankepabeanan dan cukai, jika dibandingkandengan pelaksanaan tugas di bidangpengawasan.

2. Sebaliknya, kantor-kantor lainnya se-perti Tajung Balai Karimun, Pontianak, Makassar yang se-kalipun juga melaksanakan tugas pelayanan namun pro-porsinya relatif kecil jika dibandingkan dengan tugasnyadi bidang pengawasan.

“Untuk kantor yang titik berat pelaksanaan tugasnya adalahbenar-benar pelayanan atau lebih besar porsinya untuk bidangpelayanan, dibandingkan dengan bidang pengawasan, makapengawasannya di-built in di dalam sistim pelayanan. Jadi me-mang betul-betul murni pelayanan bagi masyarakat . Sedangkantugas lalu lintas pengawasan barang di-built in dengan pelayan-an. Sehingga masyarakat jadi mengetahui bahwa itu merupakanpelayanan yang dilakukan bea dan cukai, walaupun pengawasanyang dilakukan bea cukai melalui sistim pelayanan,” ujar Nofrial.

Survey yang dilakukan oleh Bidang OTL Kantor Pusat DJBC,terdapat 11 kantor yang beban kerja di bidang pelayanan sekitar89 persen, sisanya 11 persen adalah tugas yang kedua, yaituborder control (pengawasan wilayah perbatasan).

Lalu, bagaimana dengan kantor yang berada di Pontianak,Makassar, dan kantor lainnya ? Di perbatasan, lanjut Nofrial, darisegi kepabeanan tidak hanya meliputi perbatasan laut dan daratsaja., ambil contoh seperti di Soekarno Hatta, bisa juga disebutwilayah perbatasan karena pesawat turun langsung ke wilayahIndonesia, sehingga tugas border control-nya juga berlaku.Begitu juga di Tanjung Priok, walaupun pada hakekatnya kapaldatang dari luar sampai di Tanjung Priok, setelah melapor makaberlakulah ketentuan batas atau berlaku border control.

Beberapa kantor ada juga yang titik berat tu-gasnya lebih banyak ke masalah border con-trol dibandingkan dengan pengawasan yangbuilt in di pelayanan.

“Ini merupakan hasil analisis pak dirjen,makanya hasil analisis itu kemudian kita dis-kusikan. Jadi karakteristik inilah yang selamaini dalam menentukan tipe kantor pelayanantidak pernah kita masukkan. Untuk itu kitacoba rancang sebuah kantor yang sesuaidengan karakteristik masing-masing wilayahtadi,” ujar Nofrial.

KPU DAN KPPBCSesuai karakteristiknya, lanjut Nofrial, un-

tuk kantor-kantor yang lebih berorientasi padatugas di bidang pelayanan, secara bertahapakan dijadikan Kantor Pelayanan Utama Beadan Cukai sebagaimana telah mulaidilakukan di Tanjung Priok dan Batam padatanggal 1 Juli 2007.

Menurut Nofrial, salah satu dari hasil ana-lisis yang dilakukan, dari sekian kantor yangtitik pelayanannya lebih menonjol, ada bebe-rapa yang sangat menjanjikan seperti TanjungPriok, Soekarno-Hatta, Tanjung Perak dansebagainya. Untuk kantor-kantor dalam kate-gori ini maka menyebutnya dengan istilah

Kantor Pelayanan Utama, artinya pelayanan yang diutamakankarena tugas utamanya adalah pelayanan.

Sedangkan untuk kantor-kantor yang lebih berorientasi padatugas di bidang pengawasan ditetapkan menjadi KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Dengan demikian,tujuan utama yang menjadi latar belakang dibentuknya KPU danKPPBC adalah untuk menempatkan dan mengelompokkanorganisasi instansi vertikal DJBC secara tegas, jelas danproporsional sesuai dengan beban dan volume tugasnya dalampelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai.

Sebagai pembanding KPU adalah KPPBC, artinya unsurpengawasan lebih dikedepankan, sebab itu disebut KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Sementara kantor-kantor yang benar-benar besar disebut sebagai KantorPelayanan Utama. Namun, bukan semata-mata karena kantor itubesar, tetapi dari sisi filosofi diharapkan sisi pelayanannyadiutamakan bukan sekedar melayani dalam arti pelayan, karenatugas Bea dan Cukai yang sebenarnya adalah mengawasi lalulintas barang,” imbuh Nofrial.

“Dengan dibentuknya KPPBC ini merupakan suatu konseku-ensi tersendiri bagi DJBC untuk lebih mengoptimalkan kinerja pe-ngawasan di bidang kepabeanan dan cukai,” ujar Nofrial kembali.

Mengenai perbedaan antara KPPBC dengan Kantor Pelayan-an yang ada sebelumnya, yaitu KPBC (Kantor Pelayanan Beadan Cukai), Nofrial menegaskan, berdasarkan struktur organisasidan tata kerja, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antaraKPBC dengan KPPBC. Namun demikian berdasarkan subtansi

KarakteristikOrganisasi Vertikal DJBC

Terdapat fakta empirik pelaksanaan operasional pelayanan dan pengawasan di instansivertikal DJBC yang menunjukkan karakteristik yang berbeda. Ada beberapa kantor pelayanan

yang fokus pada pelayanan kepabeanan dan cukai, sebaliknya ada yang fokus padapengawasan kepabeanan dan cukai. Ada juga kantor pelayanan yang secara operasional

melaksanakan pelayanan dan pengawasan secara berimbang

M

Drs. NOFRIAL, M.A. Berdasarkan strukturorganisasi dan tata kerja, tidak terdapatperbedaan yang signifikan antara KPBCdengan KPPBC. Namun demikian berdasar-kan subtansi tugas pokok dan fungsiterdapat perbedaan yang sangat mendasar.

DOK. WBC

Page 11: Warta Bea Cukai Edisi 394

10 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

tugas pokok dan fungsi terdapat perbedaan yang sangat menda-sar, dimana dengan adanya perubahan KPBC menjadi KPPBCmaka suatu kantor yang semula melaksanakan tugas pelayanandan pengawasan secara berimbang, menjadi lebih berorientasipada tugas di bidang pengawasan.

Sementara mengenai pengawasan di KPU adalah bagaima-na melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang seefisiendan seefektif mungkin sehingga tidak menimbulkan cost bagi ma-syarakat. “Sebaiknya KPU bertanggung jawab langsung kepadaDirektur Jenderal supaya jalur pengawasan tidak terlalu panjangantara pimpinan dengan yang dioperasionalkan oleh unit vertikalini. Makanya di semua KPU kita usulkan pada waktu itu kepadaPresiden untuk jadi eselon II. Nah dengan adanya usulan itu,berarti instansi vertikal Bea dan Cukai menjadi Kanwil, KPU danKPPBC. Sedangkan KPPBC berada dibawah Kanwil dan Kanwildibawah Dirjen, termasuk juga KPU yang langsung dibawahdirjen,” jelas Nofrial.

Khusus mengenai KPU, lanjut Nofrial, masih banyak orangawam berpikiran bahwa jika sudah ada KPU maka kantor lainyang sebelumnya berada di wilayahnya maka akan dihapus. Jikamisalnya KPU terdiri dari Kantor Pelayanan maka akan digabungmenjadi satu sehingga tidak ada lagi Kantor Pelayanan yang lain,misalnya di Tanjung Priok, sebelumnya ada Priok I, II dan III,maka digabung menjadi satu dan Kanwilnya yang dibubarkandiganti dengan KPU. Dan perlu dicatat, dengan adanya KPU diTanjung Priok telah dibentuk satu Kantor Pelayanan barunamanya KPPBC Tipe A4 Sunda Kelapa untuk menampung ataumem-back up pekerjaan diluar KPU Tanjung Priok.

“Ada yang mengatakan Soekarno-Hatta nanti di KPU-kan laluKanwil Banten dibubarin, itu sama sekali tidak benar, karena kitaingin semua KPU yang kita buat mempunyai fokus sehingga kitabenar-benar lebih mudah mengukurnya, kalau ada yang bilangKanwil Banten dibubarin lantas yang Merak dan Tangerangbagaimana ? Jadi KPU itu terdiri dari seluruh kantor pelayananyang ada dibawah Kanwil itu, jadi Kanwilnya kita bubarin dan kitabuat KPU. Tetapi kalau hanya sebagian saja yang diambilKanwilnya itu akan tetap, hanya saja wilayah kerjanya di kurangi,misalnya KPU Batam, maka yang Batam, Muka Kuning danTanjung Uban kita jadikan KPU, Kanwil yang dipimpin Pak Yosi(Yusuf Indarto, Kakanwil Khusus Kepulauan Riau-Tanjung BalaiKarimun.red) yang kurang wilayah kerjanya, tetapi tetap adaKanwil Tanjung Balai Karimun, hanya wilayah kerjanya yangdikurangi,” jelas Nofrial.

Dan dalam reorganisasi ini terdapat hal baru yaitu berdasar-kan karakteristik yang spesifik, di wilayah kerja Kepulauan Riaudibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khu-

sus Kepulauan Riau (berlokasi di Tanjung Balai Karimun) yangselanjutnya disebut Kantor Wilayah Khusus. Karakteristik yangspesifik sebagaimana dimaksud adalah adanya pemisahanpelaksanaan fungsi penindakan dan penyidikan.

POKOK-POKOK PENYEMPURNAANPokok-pokok penyempurnaan instansi vertikal Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) , menyebutkan bahwa ins-tansi vertikal DJBC meliputi Kantor Wilayah (Kanwil) , KantorPelayanan Utama (KPU) dan Kantor PengawasanPelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Kini, organisasi vertikalDJBC terdiri dari 16 Kanwil 114 KPPBC, 89 Kantor Bantu dan592 Pos Pengawasan. Sedangkan untuk KPU terdiri dari 2KPU, 2 Kantor Bantu dan 51 Pos Pengawasan.

Yang masing-masing akan dijabarkan sebagai berikut:

Kantor WilayahPada Kantor Wilayah, pokok-pokok yang disempurnakan

adalah meliputi;l penghapusan nomor Kanwill Tupoksi (tugas pokok organisasi) pengawasan internall Likuidasi Kanwil VII Jakarta Il Kanwil Khusus Kepulauan Riaul Pengurangan wilayah kerja Kanwil Kepulauan Riau.

Kantor Pelayanan Utamal Pembentukan KPU Tanjung Priok dan Bataml KPU terdiri dari Tipe A dan Tipe B

Kantor Pengawasan dan Pelayananl KPPBC terdiri dari Tipe A1, A2, A3, A4 dan Bl KPPBC kecuali yang dilakukan perubahan dan dijadikan

KPU, tipe tetap sama dengan yang ditetapkan denganKMK 133/PMK.01/2006

l Penghapusan KPBC Tanjung Priok I,II,III, KPBC Batam,KPBC Muka Kuning, KPBC Tanjung Uban

l Penggantian Nomenklaturl Pembentukan KPPBC Tipe A4 Sunda Kelapal Tupoksi Pengawasan Internall Penggantian Tipe KPBC

- KPBC Jakarta Tipe A3 menjadi A2- KPBC Bandung Tipe A3 menjadi A2- KPBC Kudus, Malang, Kediri Tipe A2 menjadi A3- KPBC Tipe A3 Juanda menjadi A2

l Penggabungan KPBC Tipe B Iskandar Muda dan KPBC TipeB Uleelheue menjadi KPBC Tipe A4 Banda Aceh.

SESUAI KARAKTERISTIKNYA, untuk kantor-kantor yang lebihberorientasi pada tugas di bidang pelayanan, secara bertahapakan dijadikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

UNTUK KANTOR-KANTOR yang lebih berorientasi padatugas di bidang pengawasan ditetapkan menjadi KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

LAPORAN UTAMADOK. WBC DOK. WBC

ris

Page 12: Warta Bea Cukai Edisi 394

11WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

ada dasarnya, pelaksanaan tugas pengawasan internalatau kepatuhan internal telah ada sejak berlakunyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor. 131/PMK.01/2006,tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuang-an, dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

DJBC, pelaksanaan pengawasan internal tersebut dilakukan olehSekretariat DJBC terhadap seluruh unit di lingkungan DJBC.

Fungsi pengawasan internal atau kepatuhan internal ini bertu-juan untuk membantu Direktur Jenderal dalam melakukan peng-awasan, evaluasi dan mengambil kebijakan tentang performanceindividual unit kerja maupun pegawai di lingkungan DJBC.

“Jadi Kepatuhan Internal yang ada di Kantor Wilayah danKPPBC secara umum sama dengan yang ada di KPU”, demi-kian menurut Kepala Bagian Organisasi dan Tata LaksanaDrs. Nofrial MA.

Menurutnya, sesuai dengan organisasi dan tata kerja instansivertikal DJBC, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor68/PMK.01/2007, pelaksanaan Kepatuhan Internal dilakukansecara hirarkis sesuai dengan struktur organisasi serta tanggungjawab dan kewenangannya. Dan berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tersebut, KPU adalah unitDJBC setingkat eselon II, dimana unit yangmembidangi Kepatuhan Internal di KPU danKantor Wilayah adalah sama yaitu KepalaBagian Umum (setingkat eselon III) sedang-kan di KPPBC dilaksanakan oleh KepalaSubbagian Umum (setingkat Eselon IV).

Mengenai keberadaan Kepatuhan Internalapakah dapat menjamin meningkatnyakepatuhan pegawai terhadap pelaksanaantugas-tugasnya, Nofrial menegaskan,peningkatan integritas termasuk dalam hal inikepatuhan pegawai, merupakan salah satukomitmen Departemen Keuangan untuk me-wujudkan reformasi birokrasi yang merupakanjanji kepada masyarakat untuk memberikankualitas pelayanan yang baik, dari segi waktu,biaya, transparansi mengenai prosedur danpersyaratan administrasi.

Upaya untuk mewujudkan reformasi bi-rokrasi di lingkungan Departemen Keuang-an, khususnya DJBC dilakukan denganmenerapkan strategi dan kebijakan seba-gai berikut: menerapkan fungsi pengawas-an internal pada setiap level birokrasi, me-nerapkan key performance indicator setiapindividu dan unit kerja serta, menerapkan sistim remunerasiberbasis kinerja

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi tersebut,DJBC menerapkan formula untuk mencapai suatu programpelayanan unggulan dimana keberhasilannya sangat tergantungpada komitmen dari seluruh pegawai untuk senantiasameningkatkan integritasnya di dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan kepabeanan dan cukai.

Hal tersebut, menurut Nofrial tentunya merupakan pertaruhan

DJBC, sekaligus dapat menjadi motivator pegawai untuk mening-katkan kepatuhannya terhadap pelaksanaan tugas. Namun perlujuga diperhatikan bahwa jaminan meningkatnya kepatuhanpegawai tersebut tentunya juga sangat dipengaruhi oleh penerap-an punishment yang konsisten dan konsekuen serta penerapanrewards berupa kebijakan pemberian remunerasi yang cukupuntuk kesejahteraan pegawai.

Secara umum, menurut Nofrial, unit kerja yang memberikanpelayanan diwajibkan menyusun Standard Operating Proceduredan Standar Pelayanan Publik yang berisi janji pelayanan kepadamasyarakat dimana secara periodik akan dievaluasipelaksanaannya oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan unityang membidangi pengawasan internal pada organisasi instansivertical DJBC.

Adapun unit kerja di bidang pengawasan internal tersebutmelaksanakan tugasnya melalui mekanisme sebagai berikut ;melakukan tugas monitoring terhadap pelaksanaan tugasindividu, melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugasindividu dan membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan tugas individu.Untuk mengetahui bahwaunit ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka

evaluasi atau review terhadap efektivitas danefisiensi organisasi akan selalu dilakukan,dimana hasilnya nanti akan menjadi bahanmasukan untuk menyempurnakan organisasidan tata kerja DJBC baik di tingkat pusatmaupun instansi vertikal.

Sekretaris Direktorat Jenderal yang dalamhal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasidan Tata Laksana, sesuai fungsinya akanmelakukan evaluasi terhadap kinerja organisa-si. Disamping itu, Tenaga Pengkaji BidangPeningkatan Kapasitas Organisasi, sesuaidengan bidangnya akan melakukan monitor-ing dan pengkajian terhadap efektivitas danefisiensi organisasi.

KEPATUHAN INTERNAL DI KPUMekanisme pengawasan bagi SDM di KPU

dilakukan sepenuhnya oleh Bidang KepatuhanInternal (Bidang KI. Red) dimana pimpinan bi-dang ini melakukan penilaian terhadap setiapunsur satuan kerja dan pelaku organisasi me-lalui suatu mekanisme yang sistimatik untukmengevaluasi dan meningkatkan efektifitiasdari risk management, kontrol dan proses

bisnis dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut KepalaBidang KI KPU Tipe A Tanjung Priok, Oza Olavia, Ssi, Apt, M.Si,Bidang KI mempunyai tugas melaksanakan pengawasanpelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan KantorPelayanan Utama. Mengenai uraian tugas dari Bidang KI adalah:1. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang

pelayanan kepabeanan dan cukai, melaksanakanpengawasan pelaksanaan tugas di bidang intelijen,penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

Kepatuhan InternalDJBC

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, fungsi pengawasan internal atau kepatuhan

internal didesentralisasikan pelaksanaannya kepada instansi vertikal DJBCbaik di Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU) dan

Kantor Pelayanan dan Pengawasan DJBC (KPPBC).

BIDANG KI sudah melakukan tindakansesuai tupoksinya. Untuk tindak lanjuttergantung permasalahannya. Ada yanglangsung pada bidang/bagian terkait diKPU, atau melalui Kepala KPU.

P

DOK. WBC

Page 13: Warta Bea Cukai Edisi 394

12 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

LAPORAN UTAMA

2. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas di bidangaudit.

3. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas di bidangadministrasi.

4. melaksanakan evaluasi kinerja di bidang pelayanan,pengawasan dan administrasi kepabeanan dan cukai.

5. melaksanakan pemberian rekomendasi peningkatanpelaksanaan tugas.

6. melaksanakan pelaporan dan pemantauan tindak lanjuthasil pemeriksaan kepatuhan internal dan hasilpemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Sebagai suatu bidang baru perlu adanya koordinasi atas tu-gas dan kewenangan dari bidang ini. “Saya mencoba menindak-lanjuti dari tupoksi bidang ini dan terutama yang keterkaitannyadengan seluruh bidang/bagian di KPU. Bersama-sama denganseluruh anggota bidang ini, kita coba laksanakan berbagaikegiatan yang pada awalnya lebih mendukung seluruh kegiatanKPU dalam rangka memberikan pelayanan kepabeanan dengantetap memastikan sistim KPU berjalan sesuai dengan prosedurdan tatanan yang telah ditetapkan,” lanjut Oza.

“Disisi lain dengan dukungan dan bantuan dari Tim Perce-patan Reformasi yang di pimpin Bapak Thomas Sugijata danKepala KPU, berupaya untuk menetapkan standar operasiprosedur untuk Bidang KI dan keseluruhan bidang di KPUguna penentuan standar penilaian kinerja keseluruhan pega-wai di KPU,” tambah Oza.

Mengenai action atau pelaksanaan di lapangan oleh BidangKI, dijelaskan Oza, awalnya anggota KI langsung turun kesemuabidang untuk membantu kelancaran pelayanan di KPU. Bidang inilangsung menyelesaikan permasalahan di lapangan yang terkaitlangsung dengan prosedur dan pelayanan kepada pengguna ja-sa, mengingat pada saat awal memang masih ada beberapa ken-dala dalam pelaksanaan tugas KPU. Dalam hal ada pengaduanatau komplain dari pengguna jasa, maka bidang ini langsungmenindaklanjuti pengaduan dari pengguna jasa tersebut.

Setiap informasi yang ada dianalisa. Dalam hal pengaduanmenyangkut tugas bidang lainnya, maka langsung diinformasikanpada bidang yang bersangkutan untuk segera menyelesaikanpermasalahan tersebut dan Bidang KI memantau hasil tindaklanjut dari bidang tersebut, apabila terkait dengan masing-masingpersonil di KPU akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut olehBidang KI. Bidang ini juga melakukan evaluasi atas keseluruhankegiatan bagian/bidang di KPU dan menilai kinerja personil KPU,lanjut Oza.

Mengenai tindakan yang telah diambil oleh bidang initerutama berkaitan dengan KI, Oza mengungkapkan, padaprinsipnya bidang ini sudah melakukan tindakan sesuai dengantupoksinya dan untuk tindak lanjut tergantung padapermasalahannya. Ada yang langsung pada bidang/bagian terkait

di KPU, atau melalui Kepala KPU. Misalnya sampai akhir Juli telah menangani dan menindaklanjuti 144 keluhan penggunajasa mengenai kinerja PFPD, Pemeriksa Barang, Penerimaandokumen, Pabean, Manifest, Hanggar, Gate, Ekspor,Perbendaharaan, HICO, Fasilitas, P2, Konsul, Rumahtangga danSDM. Bidang KI juga telah melakukan analisa kinerja personilseperti Bidang Kepabeanan, Perbendaharaan, Fasilitas,Pemeriksa Barang dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

STANDAR TERUKUR DAN APPLICABLE Yang menjadi tolok ukur bagi bidang ini dalam menjalankan

tugasnya, menurut Oza adalah standar yang terukur danapplicable (measures), meliputi: Key Performance Indicator (KPI)dan Nilai Dasar dan Kode Etik Jabatan Pegawai KPU, hasilKinerja Pegawai (performance), penilaian / pengukuran (perfor-mance measurement), laporan dan tindak lanjut hasil penilaian(measurement reporting) serta evaluasi dan monitoring hasiltindak lanjut (evaluation & monitoring)

Mengenai SDM Bidang KI , menurut Oza, bidang yang dipim-pinnya ini mempunyai tiga seksi yaitu : Seksi Kepatuhan Pelak-sanaan Tugas Pelayanan, Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan, dan Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Adminis-trasi. Sedangkan pelaksana Bidang KI sebanyak 28 orang yangterdiri dari pelaksana administrasi dan pelaksana pemeriksa.

“Untuk saat ini jumlah SDM untuk KI sudah sesuai denganyang diinginkan dan pegawai di Bidang KI harus mempunyaikarakteristik objective, integrity, confidentiality dan competencyyang saat ini hal tersebut sudah terpenuhi , namun perlu tetapmotivasi dan pengembangan diri,” ujar Oza.

Sebagai suatu bidang baru di suatu kantor yang juga barutentu ada permasalahan. Menurut Oza, suatu perubahan tentuperlu proses dan pemahaman dari seluruh pegawai KPU, bahwatugas Bidang KI adalah melakukan pengawasan dan mengeva-luasi kerja semua pegawai KPU. Pada awalnya mungkin adapegawai yang merasa “aneh” apabila aktifitas mereka diawasiatau “takut” dengan personil kepatuhan internal. Namun denganprinsip bahwa tugas KI bukan untuk menakut-nakuti pegawai tapidalam arti menjamin semua proses berjalan sesuai prosedur danketentuan, maka Bidang KI mencoba memberikan pemahamantersebut, dan pada akhirnya dapat dipahami oleh personil KPU.

Permasalahan lainnya yang dihadapi bidang ini, mengingatsemua penilaian yang ada berbasis kinerja, maka penentuan suatu acuan/ standar penilaian yang tepat untuk masing-masingpegawai dalam melakukan penilaian kinerja pegawai masih perlukoordinasi berkelanjutan dengan bidang/bagian lain di KPU untukmenjamin semua pegawai mengerti apa yang akan dinilai daripelaksanaan kegiatan KPU.

Dengan adanya Bidang KI di KPU pada khususnya dan diDJBC pada umumnya, Oza menyampaikan suatu masukan,menurutnya, semoga dengan adanya Bidang KI, mampumenjamin terlaksananya good governance. Keberhasilan KI yangberfungsi sebagai pengaman dan penjaga tingkat kinerja primadari setiap bidang/bagian KPU akan mendukung tercapainyatujuan dan misi KPU.

“Pada gilirannya keberhasilan KPU dapat menjadi ujungtombak pembaharuan sekaligus menjadi pilot project reformasikepabeanan DJBC yang pada akhirnya diharapkan mampumengembalikan kepercayaan masyarakat, investor, dunia usahadan pemerintah. Dan kami mohon doa dan dukungan dari semuajajaran Bea dan Cukai agar Bidang ini tetap amanah dalammenjalankan tugas serta mampu melakukan kerja secara objektifdan transparan,” ungkap Oza.

“Saya setuju adanya bidang seperti ini di DJBC, kalau kitamengacu pada sistim administrasi yang baik dan benar untuksetiap bidang kerja, maka perlu adanya suatu kontrol atas hasilkerja apakah sudah sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkanatau belum. Jadi Bidang KI tidak hanya harus di KPU. Mungkinyang perlu diperhatikan adalah prosedur, sarana dan SDM untukpelaksanaan tugas tersebut agar tujuan organisasi untukmenciptakan sistim pengawasan internal dapat terselenggaradengan tepat dan benar,” demikian tanggapannya ketika ditanyamengenai KI di Kanwil dan KPPBC.

UNIT KERJA yang memberikan pelayanan diwajibkan menyusun StandardOperating Procedure dan Standar Pelayanan Publik yang berisi janji pela-yanan kepada masyarakat.

DOK. WBC

ris

Page 14: Warta Bea Cukai Edisi 394

13WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

Nama Kanwil dan Tipe KPPBC Seluruh IndonesiaBerikut ini adalah Nama, Tipe Lokasi dan Wilayah Kerja

Kanwil DJBC, KPPBC dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai,sebagai berikut ;

I. Kanwil DJBC Nangroe Aceh DarussalamLokasi : Banda Aceh (Aceh Darussalam). Terdiri dari 5

KPPBC, 7 Kantor Bantu dan 8 Pos Pengawasan, yaitu1. KPPBC Tipe A4 Sabang2. KPPBC Tipe A4 Banda Aceh (lokasi Banda Aceh), meliputi :

pelabuhan laut Malahayati, pelabuhan udara IskandarMuda, Kantor Pos Lalu Bea Banda Aceh. Kantor Bantu:Lhok Nga (Pelabuhan Laut/PL), Malahayati (PL), IskandarMuda (Pelabuhan Udara/PU) . Pos Pengawasan: LamPulo (PL), Sigli (PL), Cot Bau (PL)

3. KPPBC Tipe B Meulaboh (lokasi Meulaboh), terdiri dari :Kantor Bantu; Sinabang, Tapak Tuan, Singkel. PosPengawasan : Susoh

4. KPPBC Tipe A4 Lhok Seumawe, meliputi : pelabuhanlaut Blang Lancang, PL Krueng Geukeuh, Kantor Pos LaluBea Lhok Seumawe. Pos Pengawasan : Blang Lancang(PL) Krueng Geukeuh (PL)

5. KPPBC Tipe B Kuala Kangsa, meliputiPos Pengawasan : Sarang Jaya, Kuala Langsa.

II. Kanwil DJBC Sumatera UtaraLokasi : Medan (Sumatera Utara). Terdiri dari 7 KPPBC, 3

Kantor Bantu dan 32 Pos Pengawasan:1. KPBC Tipe A1 Belawan, meliputi: pelabuhan laut Belawan.

Pos Pengawasan: Percut Sei Tuan (PL), Pantai Cermin (PL),Pantai Labu (PL), Lubuk Pakam, Binjai, Ujung Baru (PL),Gudang Merah (PL), Gabion (PL), Rantau Panjang (PL)

2. KPBC Tipe A 3 Medan, meliputi; Pelabuhan UdaraPolonia, Kantor Pos Lalu Bea Medan. Pos Pengawasan:Bandara I, Bandara II, Bandara III

3. KPPBC Tipe B Pangkalan Susu, meliputi: PelabuhanLaut, Pangkalan Susu (Lokasi Pangkalan Susu). KantorBantu: Pangkalan Brandan. Pos Pengawasan: TanjungPura (PL), Pangkalan Susu (PL)

4. KPPBC Tipe B Pematang Siantar, meliputi : Kantor PosLalu Bea Pematang Siantar. Pos Pengawasan; Porsea,Kabanjahe, Sidikalang

5. KPPBC Tipe B Sibolga meliputi; Pelabuhan Laut Sibolga.Kantor Bantu; Gunung Sitolo (PL). Pos Pengawasan: Barus(PL), Natal (PL), Teluk Dalam (PL), Pulau Tello (PL), Sibolga (PL).

6. KPPBC Tipe A4 Teluk Nibung, meliputi : PelabuhanTeluk Nibung dan Bagan AsahanPos Pengawasan: Tanjung Tiram (PL), Tanjung Leidong(PL), Labuhan Bilik (PL), Rantau Prapat, Teluk Nibung (PL)

7. KPPBC Tipe B Kuala Tanjung, meliputi; Pelabuhan LautKuala Tanjung. Kantor Bantu : Tebing Tinggi. Pos Penga-wasan ; Bandar Khalifah (PL), Teluk Mengkudu (PL), TanjungBeringin (PL), Pangkalan Dodek (PL), Kuala Tanjung (PL)

III. Kanwil DJBC Riau dan Sumatera BaratLokasi Pekanbaru (Provinsi Riau). Terdiri dari 8 KPPBC,12 Kantor Bantu dan 50 Pos Pengawasan :

1. KPPBC Tipe A3 Pekanbaru, meliputi; Pelabuhan udaraSultan Syarif Kasim II, Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru,Pelabuhan Laut Pekanbaru, Pelabuhan Peti Kemas TelukLembu. Kantor Bantu: meliputi Perawang (PL), Rumbai(PL), Rantau Panjang. Pos Pengawasan; Bandara I,Bandara II, Buatan (PL)

2. KPPBC Tipe A 3 Dumai, meliputi : Pelabuhan LautDumai.Kantor Bantu; Tanjung Medang. PosPengawasan: Selat Morong (PL), Tanah Putih (PL),Dumai (PL), Tanjung Medang (PL)

3. KPPBC Tipe A4 Tembilahan, meliputi Pelabuhan lautTembilahan. Kantor Bantu: Sungai Guntung (PL),Rengat, Kuala Enok. Pos Pengawasan; Perigi Raja (PL),Concong Luar (PL), Sei Buluh Indragiri (PL) Pulau Kijang(PL), Kuala Gadung (PL), Kuala Blaras (PL), Kuala Enok(PL), Kualacinaku (PL), Japura (PU), Pulau Cawan (PL),Kuala Bayas (PL), Pulau Burung (PL)

4. KPPBC Tipe B Selat Panjang, meliputi; pelabuhan lautSelat Panjang. Pos Pengawasan; Tanjung Samak (PL),Teluk Belitung (PL), Terus (PL), Tanjung Kedabu (PL),Selat Panjang (PL), Penyalai (PL), Tanjung Motong (PL),Serapung (PL)

5. KPPBC Tipe B Bengkalis, meliputi; Pelabuhan lautBengkalis.Kantor Bantu; Sungai Pakning (PL), BantanTengah (PL).. Pos Pengawasan: Siak Kecil (PL), SeiKembung (PL), Bandul (PL), Bukit Batu (PL), PrapatTunggal (PL), Bengkalis (PL)

6. KPPBC Tipe B Bagan Siapiapi, meliputi; PelabuhanBagan Siapiapi.Kantor Bantu; Panipahan. PosPengawasan; Sinaboi (PL), Lumba-Lumba (PL), PulauHalang (PL), Bagan Siapiapi (PL).

7. KPPBC Tipe B Siak Indrapura, meliputi; Pelabuhan LautSiak Sri Indrapura. Pos Pengawasan; Sungai Apit (PL),Tanjung Buton (PL), Siak Sri Indrapura (PL)

Provinsi Sumatera Barat8. KPPBC Tipe A3 Teluk Bayur, meliputi; Pelabuhan Laut

Teluk Bayur, Pelabuhan udara Mingkabau, Kantor PosLalu Bea Padang Kantor Bantu; Sikakap (PL), Tua Pejat(PL). Pos Pengawasan; Muara Padang (PL), SiberutMentawai, Pariaman (PL), Painan (PL), Muara (PL),Cubadak (PL), Teluk Bayur (PL), Tabing (PU), Air Bangis(PL), Bungus (PL).

IV. Kanwil DJBC Kepulauan RiauLokasi : Tanjung Balai Karimun (Provinsi Riau). Terdiri

dari : 5 KPPBC, 4 Kantor Bantu dan 24 Pos Pengawasan :1. KPPBC Tipe A3 Tanjung Balai Karimun, meliputi :

Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan LautPasir Panjang. Kantor Bantu : Moro Sulit (PL), TanjungBatu (PL), Teluk Paku (PL). Pos Pengawasan: Sawang(PL), Urung (PL), Tanjung Balai Karimun (PL), PasirPanjang (PL).

2. KPPBC Tipe A3 Tanjung Pinang, meliputi; pelabuhanLaut Tanjung Pinang, Pelabuhan Laut Kijang, PelabuhanUdara Kijang, Kantor Pos Lalu Bea Tanjung Pinang. PosPengawasan; Tanjung Pinang (PL), Kijang (PL), Kijang (PU)

Organisasi Vertikal DJBCYang Telah Disempurnakan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/ PMK.01/2007tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

berikut adalah susunan organisasi Vertikal DJBC.

Page 15: Warta Bea Cukai Edisi 394

14 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

3. KPPBC Tipe B Sambu Belakang Padang, meliputi;Pelabuhan Laut Sambu Belakang Padang. PosPengawasan; Pulau Layang (PL), Pulau Pelambung(PL), Sambu Belakang Padang (PL)

4. KPPBC Tipe B Dabo Singkep, meliputi:Pelabuhan LautDabo Singkep. Pos Pengawasan; Penuba (PL), SungaiBuluh (PL), Senayang (PL), Daik (PL), Dabo (PU), DaboSingkep (PL)

5. KPPBC Tipe B Tarempa. Kantor Bantu; Ranai. PosPengawasan; udang natuna, matak, serasan, midai,tambelan, jemaja, bunguran barat, bunguran timur

V. Kanwil DJBC Sumatera Bagian SelatanLokasi : Palembang (Provinsi Sumatera Selatan). Terdiri

dari : 6 KPPBC, 7 Kantor Bantu, 44 Pos Pengawasan :1. KPPBC Tipe A3 Palembang, meliputi Pelabuhan Laut

Boom Baru Palembang, Pelabuhan Laut Plaju, PelabuhanLaut Sungai Gerong, Pelabuhan Laut Pusri, PelabuhanUdara Sultan Mahmud Badarudin II, Kantor Pos Lalu BeaPalembang.Pos Pengawasan : Tanjung Buyut (PL),Muaraenim, Sekayu, Lubuklinggau, Baturaja, Palembang(PL), Plaju (PL), Sungai Gerong (PL), Pusri (PL), SMBadarudin II (PU).

2. KPPBC Tipe A3 Jambi, meliputi; Pelabuhan Laut TalangDuku, Pelabuhan Udara Sultan Thana, Kantor Pos LaluBea Jambi. Kantor Bantu: Kuala Tungkal (PL), MuaraSabak (PL). Pos Pengawasan : Pangkal Duri (PL),Simbur Nair (PL), Kuala Mendara (PL), Kampung Laut(PL), Nipah Panjang (PL), Jambi, Kuala Tungkal (PL)

3. KPPBC Tipe A4 Bengkulu, meliputi; Pelabuhan laut P.Baai, Pelabuhan Udara padang Kemiling, Kantor Pos LaluBea Bengkulu Pos Pengawasan; Linau (PL), Muko-muko(PL), Pulau Enggano (PL), P. Baai (PL), Padang Kemiling(PU).

4. KPPBC Tipe A3 Bandar Lampung, meliputi; PelabuhanLaut Panjang, Pelabuhan Udara Branti, Kantor Pos LaluBea Tanjung Karang. Kantor Bantu : Kota Agung,Bratasena/Dipasena Pos Pengawasan : Bakauheni (PL),Pos Kantor Pos, Bandar Lampung, Dipasena, Way Sepu-tih (PL), Bratesena, Raden Inten (PU), Seputih Mataran.

5. KPPBC Tipe A4 Pangkal Pinang, meliputi; PelabuhanLaut Pangkal Balam, Kantor Pos Lalu Bea PangkalPinang, Pelabuhan Udara Depati Amir. Kantor Bantu :Belinyu (PL), Muntok Pos Pengawasan : Kurau ( PL), AirItam (PL), Toboali (PL), Sungai Liat (PL), Lubuk Besar(PL), Sungai Selan (PL), Depati Amir Bangka (PU),Pangkal Balam (PL), Jebus (PL), Kayu Arang (PL),Tempilang (PL), Muntok (PL).

6. KPPBC Tipe B Tanjung Pandan, meliputi; PelabuhanTanjung Pandan, Kantor Pos Lalu Bea Tanjung Pandan.Kantor Bantu : Manggar (PL). Pos Pengawasan :Kampit, H.As Hanandjoeddin, Belitung (PU), TanjungPandan (PL).

VI. Kantor Wilayah DJBC BantenLokasi : Serang (Provinsi Banten). Terdiri dari 3 KPPBC

dan 9 Pos Pengawasan, yaitu :1. KPPBC Tipe A1 Soekarno-Hatta, meliputi; Pelabuhan

Udara Soekarno-Hatta, Kantor Tukar Pos Udara JakartaSoekarno-Hatta. Pos Pengawasan : Bandara I, BandaraII, Bandara III

2. KPPBC Tipe A3 Merak, meliputi; Pelabuhan Laut Merak,Pelabuhan Tanjung Leneng, Pelabuhan Laut Cigading.Pos Pengawasan : Chandra Asri, Merak (PL), Cigading(PL), Tanjung Leneng (PL), Ciwandan (PL).

3. KPPBC Tipe A2 Tangerang. Pos Pengawasan :Tangerang

VII.Kanwil DJBC JakartaLokasi Jakarta (Provinsi DKI Jakarta). Terdiri dari ; 3

KPPBC dan 15 Pos Pengawasan:1. KPPBC Tipe A2 Jakarta, meliputi; Halim Perdana

Kusuma. Pos Pengawasan : Halim Perdana Kusuma (PU)

2. KPPBC Tipe A4 Sunda Kelapa, meliputi; Sunda Kelapa(PL), Muara Baru (PL)Pos Pengawasan : Sunda Kelapa (PL), Marina Ancol,Muara Baru (PL), Widuri (PL), Arjuna (PL), Sinta, CintaNatomas, Cilincing, Pertamina, Bogasari, Marunda,Dharma Karya Perdana (PLK), Kalibaru, Ujung Kerawang.

3. KPPBC Tipe B Kantor Pos Pasar Baru, meliputi; KantorPos Lalu Bea Jakarta

VIII.Kanwil DJBC Jawa BaratLokasi : Bandung (Provinsi Jawa Barat). Terdiri dari : 6

KPPBC, 1 Kantor Bantu dan 19 Pos Pengawasan:1. KPPBC Tipe A2 Bekasi, meliputi; Kawasan Industri MM

2100 Cibitung, Kawasan Industri MM Jababeka ICikarang, Kawasan Industri Jababeka II Cikarang

2. KPPBC Tipe A2 Bogor. Pos Pengawasan : Sukabumi,Pelabuhan Ratu (PL), Depok, Cianjur, Cibinong.

3. KPPBC Tipe A2 Purwakarta, meliputi; Terminal PetiKemas Kota Bukit Indah, Kawasan Industri Kota BukitIndah, Kawasan Industri EJIP. Pos Pengawasan :Purwakarta, Subang, Cilamaya (PL)

4. KPPBC Tipe A2 Bandung, meliputi : Dry Port GedeBage, Pelabuhan Udara Husein Sastranegara, KantorPos Lalu Bea Bandung. Pos Pengawasan : Sumedang,Gede Bage, Bandara I, Bandara II

5. KPPBC Tipe A4 Cirebon, meliputi; Pelabuhan LautCirebon, Kantor Pos Lalu Bea Cirebon.Kantor Bantu : Balongan. Pos Pengawasan :Palimanan, Cirebon, Nasasari

6. KPPBC Tipe B Tasikmalaya. Pos Pengawasan: Garut,Ciamis, Pengandaran (PL), Tasikmalaya

IX. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI YogyakartaLokasi : Semarang (Provinsi Jawa Tengah). Terdiri dari : 8

KPPBC, 4 Kantor Bantu dan 48 Pos Pengawasan :1. KPPBC Tipe A1 Tanjung Emas, meliputi; Pelabuhan Tanjung

Emas, Pelabuhan Udara Ahmad Yani, Kantor Pos Lalu BeaSemarang. Pos Pengawasan : LIK Semarang, Demak,Purwodadi, Salatiga, Tanjung Emas I (PL), Tanjung Emas II(PL), Tanjung Emas III (PL), Bandara I, Bandara II, Kaliwungu.

2. KPPBC Tipe A3 Kudus. Kantor Bantu : Juwono (PL),Jepara (PL). Pos Pengawasan : Banyutowo, Rembang,Cepu, Blora, Karimun Jawa (PL).

3. KPPBC Tipe A3 Surakarta, meliputi; Dry Port Jebres,Pelabuhan Udara Adi Sumarmo, Kantor Pos Lalu BeaSolo. Pos Pengawasan : Kebak Kramat, Klaten,Karanganyar, Sragen, Sukohardjo, Wonogiri, Boyolali,Jebres, Bandara I, Bandara II

4. KPPBC Tipe A4 Cilacap, meliputi; Pelabuhan Laut TanjungIntan, Pelabuhan Udara Tunggul Wulung. Pos Pengawasan :Tunggul Wulung (PU), Tanjung Intan (PL), Majenang, KantorBantu Kebumen

5. KPPBC Tipe B Pekalongan. Pos Pengawasan: Batang(PL), Pekalongan (PL).

6. KPPBC Tipe B Purwokerto, meliputi; Kantor Pos LaluBea Purwokerto. Pos Pengawasan : Purbalingga,Banjarnegara

7. KPPBC Tipe B Tegal, meliputi; Pelabuhan Laut Tegal, KantorPos Lalu Bea Tegal. Pos Pengawasan : Brebes, Pemalang,Slawi, Comal (PL), Surodadi, Tegal (PL), Sugih Waras

Daerah Istimewa Yogyakarta8. Daerah Istimewa Yogyakarta. KPPBC Tipe A4

Yogyakarta, meliputi; Pelabuhan Udara Adi Sutjipto, Kan-tor Pos Lalu Bea Yogyakarta, Kantor Pos Lalu Bea Magelang.Kantor Bantu: Magelang. Pos Pengawasan: Sleman,Wates, Bantul, Wonosari, Bandara I, Bandara II,Temanggung, Wonosobo, Purworejo

X. Kanwil DJBC Jawa Timur ILokasi : Surabaya (Provinsi Jawa Timur). Terdiri dari : 6

KPPBC dan 44 Pos Pengawasan;

LAPORAN UTAMA

Page 16: Warta Bea Cukai Edisi 394

15WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

1. KPPBC Tipe A1 Tanjung Perak, meliputi; PelabuhanTanjung Perak. Pos Pengawasan Bea dan Cukai : ICT I(PL), ICT II (PL), ICT III (PL), ICT IV (PL), Nilam I (PL),Nilam II (PL), Berlian I (PL), Berlian II (PL), Mirah I (PL),Mirah II (PL), Jamrud I (PL), Jamrud II (PL), Kamal (PL),Bangkalan (PL), Kalimas, Sepulu.

2. KPPBC Tipe A2 Pasuruan, meliputi; Pelabuhan LautPasuruan, Kawasan Industri PIER.Pos Pengawasan : Pasuruan (PL), Lekok (PL)

3. KPPBC Tipe A2 Juanda, meliputi ; Pelabuhan UdaraJuanda, Kantor Tukar Pos Udara Juanda, Kantor Pos LaluBea Surabaya. Pos Pengawasan Bea dan Cukai; Ban-dara I, Bandara II, Bandara III, Mojokerto, Sidoarjo, Wates

4. KPPBC Tipe A3 Gresik, meliputi; Pelabuhan Laut Gresik,Pelabuhan Laut Poleng, Dermaga Khusus Petrokimia,Dermaga Khusus PLTGU, Dermaga Khusus SemenGresik, Dermaga Khusus Maspion, Dermaga KhususSmeiting Co. Pos Pengawasan : Tambak (PL), SedayuLawas (PL), Lamongan, Gresik (PL), Poleng (PL),Ngimboh (PL), Sangka Pura (PL).

5. KPPBC Tipe B Kalianget, meliputi; Pelabuhan LautKalianget. Pos Pengawasan : Pasean (PL), Sampang,Dongkek (PL), Sapudi (PL), Kangean (PL), Branta (PL),Trunojoyo (PL), Kalianget (PL), Telaga Biru (PL),Pagerungan (PL).

6. KPPBC Tipe B Bojonegoro, meliputi; Pelabuhan LautTuban dan Kantor Pos Lalu Bea Bojonegoro. PosPengawasan : Glondong, Socorejo-Jenu (PL), Tuban (PL)

XI. Kanwil DJBC Jawa Timur IILokasi : Malang (Jawa Timur). Terdiri dari :8 KPPBC dan

29 Pos Pengawasan:1. KPPBC Tipe A3 Malang, meliputi; Kantor Pos Lalu Bea

Malang. Pos Pengawasan : Sendang Biru (PL),Abdulrachman Saleh (PU).

2. KPPBC Tipe A3 Kediri, meliputi; Kantor Pos Lalu BeaKediri. Pos Pengawasan : Nganjuk, Kertosono, Cukir,Jombang.

3. KPPBC Tipe B Tulung Agung, meliputi: Kantor Pos LaluBea Tulung Agung. Pos Pengawasan : Popoh (PL)

4. KPPBC Tipe B Blitar,meliputi: Kantor Pos Lalu Bea Blitar5. KPPBC Tipe B Madiun,meliputi; Kantor Pos Lalu Bea

Madiun. Pos Pengawasan : Magetan, Ngawi, Ponorogo,Caruban, Pacitan (PL).

6. KPPBC Tipe B Panarukan, meliputi; Pelabuhan LautPanarukan, Kantor Pos LaluBea Jember, Dry Port Rambipuji..Pos Pengawasan;Situbondo, Besuki (PL), Kalbut (PL), Jangkar (PL), Bon-dowoso, Puger (PL), Panarukan (PL), Jember, Rambipuji

7. KPPBC Tipe B Banyuwangi, meliputi: Pelabuhan LautMeneng. Pos Pengawasan; Tanjung Wangi (PL), Muncar(PL), Grajagan (PL), Ketapang (PL).

8. KPPBC Tipe B Probolinggo, meliputi: Pelabuhan LautProbolinggo. Pos Pengawasan ; Pejarakan, Lumajang,Paiton (PL), Probolinggo (PL).

XII. Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTTLokasi Denpasar (Bali). Terdiri dari 8 KPPBC, 11 Kantor

Bantu dan 49 Pos Pengawasan:1. KPPBC Tipe A3 Ngurah Rai, meliputi; Pelabuhan Udara

Ngurah Rai, Kantor Pos Lalu Bea Tuban Badung. PosPengawasan ; Bandara I, Bandara II, Bandara III,Karangasem, Bangli, Klungkung, Gianyar, Tabanan, PintuUtama Padang Bai (PL), Dermaga Padang (PL),Pertamina Amuk (PL)

2. KPPBC Tipe B Benoa, meliputi; Pelabuhan Laut Benoa.Kantor Bantu; Celukan Bawang. Pos Pengawasan:Nusa Penida (PL), Dermaga Cargo I (PL), DermagaCargo II (PL), Dermaga Kapal Ikan (PL), Dermaga KapalTuris (PL), Buleleng (PL), Negara, Gilimanuk

3. KPPBC Tipe A4 Mataram, meliputi; Pelabuhan LautLembar, Kantor Pos Lalu Bea Mataram, Pelabuhan Udara

Selaparang. Pos Pengawasan ; Labuhan Haji (PL),Labuhan Lombok (PL), Selaparang (PU), Lembar (PL),Pemenang (PL)

4. KPPBC Tipe B Bima, meliputi; Pelabuhan Laut Bima.Kantor Bantu : Badas Sumbawa (PL), Benete (PL). PosPengawasan: Sape (PL), Labuhan Alas (PL), Brang Biji(PU), Palibelo (PU), Pototano (PL), Kempu, Taliwang,Calabai Dompu, Mata Plampang Sumbawa, LabuanBurung, Bima (PL).

5. KPPBC Tipe A4 Kupang, meliputi; Pelabuhan LautTenau, Pelabuhan Udara El Tari, Kantor Pos Lalu BeaKupang. Kantor Bantu; Waingapu (PL). PosPengawasan : Tenau, Mauhai (PU), Tamboloka (PU), Rua(PL), Baa/P. Rote (PL)

6. KPPBC Tipe B Atapupu.Kantor Bantu : Mota Ain (LBD), Meta Mauk (LBD), Napan(LBD), Wini (LBD). Pos Pengawasan ; Haliwen (PU),Tusikain , Mali (PU).

7. KPPBC Tipe B Kalabahi8. KPPBC Tipe B Maumere, meliputi; Pelabuhan laut

Maumere, Kantor Pos Lalu Bea Maumere.Kantor Bantu :Kedindi Reo (PL), Ende (PL dan Pos Lalu Bea), Larantuka(PL). Pos Pengawasan: Labuan Bajo dan Komodo (PL),Satartacik (PU), Gewayangtama (PU), Wajoti (PU), H.Aroeboesman (PU), Padha Maleda (PU), Maumere (PL),Ende Ipi (PL), Labuan Bajo (PU)

XIII.Kanwil Kalimantan Bagian BaratLokasi : Pontianak. Terdiri dari; 8 KPPBC, 10 Kantor

Bantu dan 46 Pos Pengawasan:1. KPPBC Tipe A3 Pontianak, meliputi; Pelabuhan Laut

Pontianak, Kantor Pos Lalu Bea Pontianak.Kantor Bantu: Supadio (PU), Teluk Air (PL). Pos Pengawasan; Jungkat(PL), Pontianak (PL), Sungai Kakap (PL), Kubu (PL),Teluk Air (PL), Padang Tikar (PL).

2. KPPBC Tipe A4 Entikong, meliputi; Pos PemeriksaanLintas Batas Entikong. Kantor Bantu: Nanga Badau. PosPengawasan : Marakai Panjang, Simpang Tiga LubukSabuk, Bantan, Nanga Bayan, Segumon.

3. KPPBC Tipe A4 Sintete,meliputi ; Pelabuhan LautSintete. Kantor Bantu: Sambas, Singkawang, Aruk,Paloh. Pos Pengawasan: Aruk, Sajingan, Saparan,Temajuk (PL), Tebas (PL), Singkawang (PL), Teluk Suak(PL), Sidding, Pemangkat (PL),Penjajab (PL), Jawai,Sebangkau, Tg Batu, Sungai Raya, Sungai Duri, Merbau,Sekura

4. KPPBC Tipe B Ketapang, meliputi; Pelabuhan LautKetapang. Kantor Bantu : Kendawangan (PL). PosPengawasan: Teluk Batang (PL), Teluk Melano (PL),Ketapang (PL), Rahadi Usman (PU).

5. KPPBC Tipe B Jagoi Babang

Kalimantan Tengah6. KPPBC Tipe A4 Sampit,meliputi; Pelabuhan Laut Sam-

pit. Pos Pengawasan : Samudra (PL), Kuala Pembuang(PL), Pegatan Mendawai (PL), H. Asan (PU), Sampit (PL).

7. KPPBC Tipe Tipe B Pangkalan Buun, meliputi;Pelabuhan Laut Pangkalan Buun.Kantor Bantu : Kumai (PL), Pos Pengawasan : MuaraSungai Arut (PL),Kuala Jelai (PL), Iskandar (PU),Pangkalan Buun (PL).

8. KPPBC Tipe B Pulang Pisau, meliputi; Pelabuhan LautPulau Pisang.Kantor Bantu : Kuala Kapusa (PL). PosPengawasan : Bahaur (PL), Cilik Riwut (PU), PulangPisau (PL), Beringin (PU), Mangkahoi

XIV.Kanwil DJBC Kalimantan Bagian TimurLokasi : Balikpapan. Terdiri dari : 8 KPPBC, 7 Kantor

Bantu dan 41 Pos Pengawasan1. KPPBC Tipe A3 Balikpapan, meliputi; Pelabuhan Laut

Balikpapan, Pelabuhan Laut Tanjung Batu, PelabuhanLaut Penajam, Pelabuhan Laut Kampung Baru,Pelabuhan Udara Sepinggan, Kantor Pos Lalu Bea

Page 17: Warta Bea Cukai Edisi 394

16 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

Balikpapan Kantor Bantu : Tanah Grogot (PL).Pos Pengawasan : Balikpapan (PL), Tanjung Batu (PL),Penajam (PL), Kampung Baru (PL), Kariangau(PL).

2. KPPBC Tipe A3 Samarinda, meliputi; Pelabuhan LautSamarinda, Kantor Pos Lalu Bea Samarinda, PelabuhanLaut Tanjung Santan. Kantor Bantu: Senipah (PL),Tanjung Santan. Pos Pengawasan : Handil II (PL), MuaraSanga-sanga (PL), Muara Badak (PL), Tenggarong (PL),Temindung (PU), Samarinda (PL).

3. KPPBC Tipe A4 Bontang, meliputi; Pelabuhan LautBontang, Lhok Tuan (PL). Pos Pengawasan : Lhok Tuan(PL), Bontang (PL), Nyerangkat Sekambing (PL).

4. KPPBC Tipe A4 Tarakan, meliputi: Pelabuhan UdaraJuata Tarakan, Kantor Pos Lalu Bea Tarakan, PelabuhanLaut Lingkas Tarakan. Kantor Bantu : Bunyu (PL),Tanjung Redep. Pos Pengawasan : Bunyu (PL), TanjungSelor (PL), Tarakan (PU), Tanjung Redep (PU), Tarakan(PL), Long Nawang, Long Bawan, Malino.

5. KPPBC Tipe A4 Nunukan. Meliputi; Pelabuhan LautNunukan Kantor Bantu:Sei Nyamuk (PL). PosPengawasan : Lamijung (PL), Nunukan (PL), SungaiPancang, Aji Kuning (PL).

6. KPPBC Tipe B Sangata, meliputi; Pelabuhan Laut SangataLama, Pelabuhan Laut Sangata Baru. Pos Pengawasan :Sangkurilang (PL), Tanjung Bara Sangata (PL)

Kalimantan Selatan7. KPPBC Tipe A3 Banjarmasin, meliputi; Pelabuhan Laut

Banjarmasin, Kantor Pos Lalu Bea Banjarmasin PosPengawasan : Samsudin Noor (PU), Warukin (PU),Banjarmasin (PL), Jorong (PL), asam/Kintap (PL)

8. KPPBC Tipe A4 Kota Baru, meliputi; Pelabuhan LautKotabaru. Kantor Bantu: Batu Licin (PL). Pos Pengawasan :Pegatan (PL), Tg. Pemancingan (PL), Mekar Putih (PL), Sta-gen (PL), Kotabaru (PL), Tarjun (PL), Satui (PL), Stagen (PU).

XV. Kanwil DJBC SulawesiLokasi : Makassar (Sulawesi Selatan). Terdiri dari : 12

KPPBC, 12 Kantor Bantu dan 66 Pos Pengawasan :1. KPPBC Tipe A3 Makassar, meliputi; Pelabuhan Laut

Soekarno, Pelabuhan Laut Hatta, Kantor Pos Lalu BeaMakassar, Pelabuhan Udara Hasanuddin. Kantor Bantu:Bantaeng/ Pulau Selayar (PL), Biringkassi (PL). Pos Peng-awasan : Bantaeng (PL), Bulukumba (PL), Paotere (PL),Sukarno I (PL), Soekarno II (PL), Hatta I (PL), Hatta II (PL).

2. KPPBC Tipe B Pare-pare, meliputi: Pelabuhan LautPare-Pare. Pos Pengawasan : Watansoppeng,Mamuju(PL), Barru (PL), Pare-pare.

3. KPPBC Tipe B Malili, meliputi; Pelabuhan LautBalantang. Kantor Bantu : Palopo. Pos Pengawasan :Siwa (PL), Balantang (PL), Soroako (PU),

4. KPPBC Tipe B Bajo’e, meliputi: Pelabuhan Laut Bajo’e.Pos Pengawasan : Bajo’e (PL), Areso’e (PL), Sinjai (PL),Uloe (PL), Pattiro.

Sulawesi Tenggara5. KPPBC Tipe A4 Kendari, meliputi : Pelabuhan Laut

Kendari. Kantor Bantu : Bau-bau (PL), PosPengawasan : Wawoni (P), Lasolo (PL), Wanci (PL),Raha (PL), Sikeli (PL), Banabuni (PL), Wolter Mongonsidi(PU), Kendari (PL), Ereke (PL).

6. KPPBC Tipe B Pomalaa, meliputi; Pelabuhan LautPomalaa. Pos Pengawasan : Kolaka (PL), Pomalaa (PL),Boepinang.

Sulawesi Tengah7. KPPBC Tipe B Pantoloan, meliputi; Pelabuhan Laut

Pantoloan. Kantor Bantu : Toli-toli (PL). PosPengawasan : Wani (PL), Sabang (PL), Parigi (PL), Mu-tiara (PU), Loli (PL), Ogotua (PL), Leok, Palele (PL), Pan-toloan (PL), Pasang Kayu (PL), Moutong, Donggala (PL).

8. KPPBC Tipe B Poso, meliputi : Pelbauhan Laut Poso.

Pos Pengawasan Bea dan Cukai : Ampana (PL),Kasiguncu (PU), Moahino/Bohumbelu (PL), Poso (PL),Kolonedale (PL), Wakai.

9. KPPBC Tipe B Luwuk, meliputi ; Pelabuhan laut Luwuk.Pos Pengawasan : Pagimana (PL), Banggai (PL), Toili(PL), Bunta (PL), Bubung (PU), Luwuk (PL).

Sulawesi Utara10. KPPBC Tipe A4 Bitung, meliputi: Pelabuhan Laut Bitung.

Pos Pengawasan : Kema (PL), Belang (PL), Kotabunan(PL), Likupang (PL), Bitung (PL), Ratatotok.

11. KPPBC tipe B Manado, meliputi; Pelabuhan Laut Manado,Pelabuhan Udara Sam Ratulangi, Kantor Pos Lalu BeaManado. Kantor Bantu : Labuhan Uki (PL), Tahuna (PL),Hulu Siau (PL), Marore (PL), Miangas (PL), Amurang (PL),Lirung (PL). Pos Pengawasan : Inobonto (PL), Tagulandang(PL), Manado (PL), Sam Ratulangi(PU), Molibagu (PL).

12. KPPBC tipe A4 Gorontalo, meliputi; Pelabuhan LautGorontalo. Pos Pengawasan: Kuandang (PL), Paguat(PL), Papayato (PL), Jalaluddin, Gorontalo (PL).

XVI.Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Irian JayaBarat.Lokasi : Ambon (Provinsi Maluku). Terdiri dari : 13

KPPBC, 11 Kantor Bantu dan 63 Pos Pengawasan :1. KPPBC Tipe A4 Ambon, meliputi: Pelabuhan laut Ambon,

Kantor Pos Lalu Bea Ambon. Kantor Bantu : Waisarisa (PL),Pattimura (PU). Pos Pengawasan : Banda (PL), Namlea(PL), Masohi (PL), Geser (PL), Wainibe/ P. Buru (PL), Galala(PL), Tulehu (PL), Hitu (PL), Opini/Pasahari (PL), Ambon (PL).

2. KPPBC Tipe B Tual, meliputi; Pelabuhan Laut Tual. PosPengawasan : Dabo (PL), Benjina/ P. Kei (PL), Saurnlaki(PL), Ngadi, Elat, Larat, Wonreli/Kisar, D. Dumatubun Langgur(PU), Serwaru, Ilwaki/Wetar.

Maluku Utara3. KPPBC Tipe A4 Ternate , meliputi; Pelabuhan Laut Ternate,

Kantor Pos Lalu Bea Ternate. Kantor Bantu; Pulau Gebe(PL), Galela/Tobelo (PL), P. Mangole (PL). PosPengawasan : Labuha (PL), Bullah (PU), Bastiong (PL),Tanjung Barnabas (PL), Ternate (PL), Sanana (PL)

Irian Jaya Barat4. KPPBC Tipe A4 Sorong, meliputi; Pelabuhan Laut Sorong,

Kantor Pos Lalu Bea Sorong. Kantor Bantu : Teluk Kasim(PL). Pos Pengawasan : Jefman (PU), Pulau Gak (PL),Dermaga Khusus Usaha Mina (PL), Arar (PL), Sorong (PL).

5. KPPBC Tipe B Manokwari, meliputi; Pelabuhan lautManokwari, Kantor Pos Lalu Bea Manokwari. PosPengawasan : Rendani (PU), Wimro, Manokwari (PL).

6. KPPBC Tipe B Bintuni.7. KPPBC Tipe B Fak-Fak, meliputi; Pelabuhan Laut Fak-

fak, Kantor Pos Lalu Bea Fak-Fak. Pos Pengawasan:Kokas (PL), Pulau Adi (PL), Fak-fak (PU), Fak-fak (PL).

8. KPPBC Tipe B Kaimana9. KPPBC Tipe A4 Jayapura, meliputi; Pelabuhan Laut

Jayapura, Kantor Pos Lalu Bea Jayapura. Kantor Bantu;Sentani (PU), Skouw (LBD). Pos Pengawasan : Sarmi(PL), Kiwirok (PL), Sengai (PL), Waris (PL), Wembi (PL),Demta (PL), Wamena, Jayapura (PL).

10. KPPBC Tipe A4 Amamapare, meliputi; Pelabuhan LautAmapare. Kantor Bantu : Timika (PU), Kuala Kencana/ KotaBaru. Pos Pengawasan; Corgodock, Pad XI, Teluk Etna,Tembagapura, Pomako I, Amamapare (PL).

11. KPPBC Tipe B Biak, meliputi ; Pelabuhan Laut Biak,Pelabuhan Udara Frans Kaisiepo, Kantor Pos Lalu Bea Biak.Pos Pengawasan : Serui (PL), Dawai (PL), Biak (PL)

12. KPPBC Tipe B Nabire13. KPPBC Tipe B Merauke, meliputi: Pelabuhan Merauke,

Kantor Pos Lalu Bea Merauke. Pos Pengawasan : Sorta(LBD), Bupul (LBD), Mindiptana (LBD), Agats (PL), Bade(PL), Mopah (PU), Merauke (PL), Wanam (PL).

LAPORAN UTAMA

Page 18: Warta Bea Cukai Edisi 394

17WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

(PL), Tanjung Piay (PL), Batu Besar Pantai (PL), Sei Jo-doh (PL), Momoi (PL), Tanjung Sau (PL), Pulau Ngenang(PL), Janda Berhias (PL), Tanjung Kasem (PL), TelagaPunggur (PL), Nongsa (PL), Sagulung (PL), Batu Ampar I(PL), Batu Ampar II (PL), Bandara I, Bandara II, Macobar(PL), Kabil (PL), Sekupang (PL), Tanjung Rempang,Tanjung Sipatung, Tanjung Karepa, Pokob Barat,TanjungCakang, Tanjung Uban (PL), Lagoi (PL), Lobam (PL).

BAGAN ORGANISASIDari hasil penyempurnaan organisasi vertikal DJBC,

menghasilkan 9 struktur organsiasi, yaitu : OrganisasiKanwil DJBC, Organisasi Kanwil DJBC KhususKepulauan Riau, Organisasi KPU Bea dan Cukai Tipe A,Organisasi KPU Bea dan Cukai Tipe B, OrganisasiKPPBC Tipe A1, Organisasi KPPBC Tipe A2, OrganisasiKPPBC Tipe A3, Organisasi KPPBC Tipe A4, OrganisasiKPPBC Tipe B. Berikut struktur Organisasinya :

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, KantorBantu dan Pos Pengawasan1. Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok.

Lokasi : Tanjung Priok, Jakarta Utara, (DKI Jakarta).Terdiri dari 22 Pos Pengawasan. Pos Pengawasan :KBN, Nusantara I (002) (PL), Nusantara II (005) (PL),009 X, Arsa, Utama E (PL), Pelabuhan Pelni Barat(Pos 104), Terminal Penumpang, Pos Lapangan 207X, Pos Bantu KD 301/302, Pos KD 209/210, Pos UTPKII, UTPK I (eskpor) (PL), UTPK I (impor) (PL), BitungUtama A (PL), Bitung Utama B (PL), Pos Bea Cukai305, UTPK Koja I (PL), Dwipa I (PL), Dwipa II (PL),Agung Raya, Banda

.2. Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam.Lokasi : Batam (kepulauan Riau). Terdiri dari : 2 KantorBantu dan 29 Pos Pengawasan. Kantor Bantu : PulauRempang (PL), Pulau Galang (PL). Pos Pengawasan:Pulau Buluh (PL), Tanjung Riau (PL), Tanjung Uncang

Page 19: Warta Bea Cukai Edisi 394

18 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

LAPORAN UTAMA

Page 20: Warta Bea Cukai Edisi 394

19WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

“Reorganisasi Dapat Dilakukan Apabila Terdapat PerubahanSignifikan Dalam Strategi Pencapaian Tujuan...”

Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Bidang KelembagaanDrs. ISMADI ANANDA, M.Si.Drs. ISMADI ANANDA, M.Si.

WAWANCARA

19WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

Page 21: Warta Bea Cukai Edisi 394

20 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

Apa peran lembaga yang Bapak pimpin dalam prosesreorganisasi di suatu instansi pemerintah ?

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor.9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi danTata Kerja Kementerian Negara RI khususnya pasal 100 danpasal 101, Kementerian Negara Pendayagunaan AparaturNegara (PAN) mempunyai tugas membantu Presiden dalammerumuskan kebijakan dan koordinasi di bidangpendayagunaan aparatur negara dan pengawasan yangtermasuk didalamnya proses reorgansiasi di suatu instansipemerintah.

Selain Peraturan Presiden tersebut, dalam hal penataankelembagaan, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002tentang Pedoman Pelaksanaan APBN khususnya pasal 36menyatakan bahwa setiap perubahan atau penyempurnaanorganisasi dan atau pembentukan kantor/ satuan kerja dalamlingkungan departemen/lembaga harus terlebih dahulumendapat persetujuan tertulis menteri yang berwenang dibidang pendayagunaan aparatur Negara.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwaKementerian Negara PAN mempunyai peranan penting danmenentukan dalam pengendalian perkembangan organisasipemerintah.

Bagaimana tipe organisasi yang ideal pada umumnya ?Penyusunan organisasi seharusnya didasarkan pada visi

dan misi yang akan dicapai di masa mendatang. Apabila visidan misi tersebut telah diidentifikasikan secara jelas dalamstrategi pencapaian tujuan, maka kemungkinan adanyapemborosan dalam pembentukan organisasi dapat dielimina-si sekecil mungkin. Hal ini juga akan membantu dalamproses perubahan dalam organisasi pemerintah, misalnyaperubahan terhadap struktur organisasi yang mengikutitahap-tahap pencapaian tujuan.

Berkaitan dengan besaran organisasi yang akandibangun, idealnya diterapkan prinsip “rightsizing” yaituukuran struktur organisasi sejalan dengan penjabaran visidan misinya berupa fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan.Hal ini juga sesuai dengan prinsip “structure follows strategy”,artinya, penyusunan struktur organisasi harus selalumengikuti strategi yang telah ditetapkan.

Selain kedua prinsip pengorganisasian di atas, dalampenyusunan organisasi perlu diperhatikan pula hal-halsebagai berikut : pembagian habis tugas, koordinasi,keberlangsungan tugas, proporsionalitas, kejelasankewenangan, rentang kendali, kejelasan dan pembaganan

Lantas bagaimana tipe organisasi yang paling idealbagi suatu instansi pemerintah yang mempunyai volumekerja tinggi dan berorientasi pada penerimaan ?

Kementerian Negara PAN menyadari bahwa adaperbedaan yang signifikan dalam penataan kelembagaanpemerintah yang antara lain didasarkan pada kewenangan,

ruang lingkup, dan volume/beban kerja. Sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan fiskal nasionalmerupakan urusan Pemerintah (Pusat), maka kelembagaanDepartemen Keuangan berbeda dengan departemen lainnya.

Hal tersebut antara lain terlihat dari besaran organisasi,baik di tingkat pusat maupun unit organisasi vertikal di tingkatdaerah. Di pusat, unit-unit organisasi yang mempunyai tugasdan fungsi di bidang penerimaan negara mempunyaitantangan yang berat, di satu sisi terdapat tuntutan kinerjayang tinggi untuk sebesar-sebesarnya memperolehpenerimaan negara. Di sisi lain, struktur organisasipemerintah dituntut untuk lebih efisien dan efektif. Di tingkatdaerah, instansi vertikal Departemen Keuangan selain harus“in line” dengan alur pekerjaan dari unit-unit organisasi kantorpusat, disamping itu juga harus dapat beradaptasi denganpemerintah daerah setempat dan unit-unit organisasi Pusatyang berada di daerah.

Maka, untuk mengakomodasikan hal tersebut, terdapatpengecualian kelembagaan bagi Departemen Keuangan,khususnya unit-unit organisasi yang melaksanakan tugas danfungsi di bidang penerimaan seperti Ditjen Pajak dan DitjenBea dan Cukai sebagaimana tercantum dalam PeraturanPresiden Nomor 9 Tahun 2005 dan Peraturan PresidenNomor 10 Tahun 2005 beserta perubahannya. Hal demikianjuga berlaku bagi penataan organisasi instansi vertikalDepartemen Keuangan yang bersifat “holding company” yaituDirektorat Jenderal tertentu memiliki Kantor Wilayah danKantor Pelayanan masing-masing di daerah. Bentuk instansivertikal semacam ini hanya berlaku bagi DepartemenKeuangan saja.

Dalam melakukan suatu reorganisasi, faktor-faktor apasaja yang menjadi pertimbangan ?

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya acuan utamapenataan organisasi adalah visi dan misi lembaga yangbersangkutan. Reorganisasi dapat dilakukan apabila terdapatperubahan signifikan dalam strategi pencapaian tujuan danatau yang disertai dengan adanya kewenangan, tugas danfungsi baru bagi organisasi tersebut.

Dalam melakukan reorganisasi perlu diperhatikan pulaadanya pergeseran-pergeseran fungsi di antara unit-unitorganisasi yang ditata ulang. Pemetaan organisasi perludilakukan terlebih dahulu agar tidak ada fungsi yang hilangatau fungsi yang tidak ditangani oleh unit organisasi apapun.

Untuk reorganisasi di DJBC yang baru-baru inidilaksanakan, apa peran instansi Bapak dalam hal ini ?

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KeputusanPresiden Nomor 42 Tahun 2002, Peraturan Presiden Nomor 9Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005),Menteri Negara PAN mempunyai tugas dan fungsi untukmemberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap unit

Kementerian Negara PAN menyadari adanya perbedaan yang signifikan dalam penataankelembagaan pemerintah yang antara lain didasarkan pada kewenangan, ruang lingkup, dan

volume/beban kerja. Untuk mengakomodasi hal itu maka terdapat pengecualian kelembagaanbagi Departemen Keuangan, khususnya unit-unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi

di bidang penerimaan seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Pengecualian tersebutberlaku bagi penataan organisasi instansi vertikal Departemen Keuangan yang bersifat “holding

company” yaitu Direktorat Jenderal tertentu memiliki Kantor Wilayah dan Kantor Pelayananmasing-masing di daerah, termasuk pembentukan KPU Bea dan Cukai yang dinilai sebagai

‘breaktrough” (terobosan) dalam pelayanan kepabeanan dan cukai pada masyarakat yang diyakiniakan memberikan perubahan citra pelayanan yang lebih baik di bidang bea dan cukai. Untukmengetahui lebih jelas mengenai penataan organisasi, berikut wawancara yang dilakukanRedaktur WBC, Aris Suryantini dengannya Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara (PAN) Bidang Kelembagaan, Drs. Ismadi Ananda, M.SiDrs. Ismadi Ananda, M.SiDrs. Ismadi Ananda, M.SiDrs. Ismadi Ananda, M.SiDrs. Ismadi Ananda, M.Si.

WAWANCARA

Page 22: Warta Bea Cukai Edisi 394

21WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

organisasi eselon I DJBC dan ketentuan organisasi instansivertikal di daerah, serta memberikan persetujuan terhadaporganisasi dan tata kerja eselon II ke bawah DJBC.

Dalam pembahasan usulan perubahan organisasi instansivertikal DJBC yang lalu, telah disepakati pembentukanKantor Pelayanan Utama (KPU) sebagai ‘breaktrough”(terobosan.red) dalam pelayanan kepabeanan dan cukaikepada masyarakat. Unit organisasi ini (KPU.red) diyakiniakan memberikan perubahan citra pelayanan yang lebih baikdi bidang bea dan cukai. Upaya tersebut perlu terus dimonitorperkembangannya. Untuk itu, evaluasi kelembagaan secaraberkala akan dilakukan, baik terhadap unit organisasi ini(KPU.red) maupun unit organisasi lainnya di lingkunganDJBC.

Salah satu kebijakan dan implementasi kebijakan dibidang organisasi adalah adanya “job grading”. Apatujuan dibuatnya “job grading” ?

“Job grading” atau peringkatan jabatan bukan hanyaimplementasi kebijakan di bidang organisasi saja, tetapi jugadilakukan untuk penyusunan gaji ke dalam kinerja dan sistimmerit. “Job grading” adalah tindak lanjut dari hasil evaluasijabatan. Evaluasi jabatan didisain berdasarkan nilai relatifjabatan dalam kuantitas skor/poin. Nilai jabatan didapatdengan cara melakukan evaluasi jabatan terhadap setiapjabatan yang ada. Penilaian setiap jabatan didasarkan padafaktor-faktor nilai jabatan (compensable factor) yang berperandalam melaksanakan tugas. Berdasarkan atas faktor-faktoritulah dan seberapa jauh kedalaman derajat tiap faktor, nilairelatif tiap kompetensi jabatan dikuantifikasi.

Dengan demikian, setiap jabatan dalam suatu instansiatau keseluruhan birokrasi memiliki nilai relatif satu samalain. Dengan adanya nilai relatif tiap jabatan dalamorganisasi ditentukan berdasarkan besaran gaji jabatan,maka dapat diyakini bahwa jabatan-jabatan dalam organisasidigaji secara adil. Besar gaji jabatan dalam skala gaji pokok,ditentukan sepadan dengan nilai tugas tanggung jawabjabatan itu tidak lebih dan tidak kurang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuandibuatnya “job grading” adalah untuk menentukan tingkatjabatan berdasarkan nilai bobot suatu jabatan yang diambildari nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhitinggi rendahnya jenjang jabatan, antara lain: pendidikan,pengalaman, upaya fisik dan mental yang dperlukan untukmelakukan kegiatan dalam suatu jabatan.

Apakah pembuatan “job grading” bisa menjadi tolokukur kinerja bagi suatu unit ?

Pembuatan “job grading” tidak bisa menjadi tolok ukurkinerja bagi suatu unit, karena penentuan nilai setiap jabatanadalah berdasarkan penjumlahan dari hasil perkalian antarasetiap nilai faktor dengan nilai tuntutan jabatan. Hasil “jobgrading” setiap jabatan akan berbeda-beda nilainyatergantung dari klasifikasi jabatan yang didudukinya. Tolokukur kinerja tidak hanya ditentukan dari “job grading”, tolokukur kinerja dihasilkan dari “out put (out comes)” dari masing-masing jabatan. Namun “job grading” bisa menuju kepadapeningkatan profesionalisme dan kinerja PNS (pegawainegeri sipil.red) guna mendorong terciptanya pemerintahyang bersih.

Salah satu tujuan dilakukannya penataan organisasiadalah untuk meningkatkan kualitas pelayanansehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaikkepada publik atau masyarakat. Bagaimana standarpelayanan publik aparat pemerintah saat ini ? Apakahsudah pernah ada pengukuran mengenai standarpelayanan publik oleh Kementerian Negara PAN ?

Secara umum dapat digambarkan bahwa standarpelayanan publik yang sifatnya sangat mendasar, yaitubiaya, persyaratan dan waktu pelayanan pada dasarnyasudah diterapkan pada semua unit penyelenggara pelayanan

publik, baik pusat maupun daerah. Penerapan standarpelayanan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.Penerapan tersebut dalam pelaksanaannya di lapanganantara satu unit penyelenggara pelayanan publik yang satudengan yang lainnya adalah pada bentuk mengumumkanmengenai standar pelayanan yang tidak hanya terbatasterpampang di depan kantornya, tetapi sudah menggunakanwebsite dan leaflet yang tersebar luas. Ada juga yang hanyamengumumkan terbatas di tempat pelayanannya saja.

Kementerian Negara PAN senantiasa melakukanpengukuran dalam arti melakukan monitoring dan evaluasiterhadap penerapan standar pelayanan, dalam berbagaicara, diantaranya :

Pertama, monitoring dan evaluasi yang dilakukanberdasarkan pelaporan instansi pembina pelayanan publikkepada Kementerian Negara PAN.

Kedua, monitoring dan evaluasi di lapangan melalui ujipetik terhadap beberapa instansi terpilih.

Ketiga, penilaian kinerja pelayanan publik dalam rangkapenghargaan citra pelayanan prima

Keempat, kompetisi antar daerah kabupaten/kota untukmenilai kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota

Seperti apa sebenarnya standar pelayanan publiksesuai dengan yang dikeluarkan Kementerian NegaraPAN ?

Kementerian Negara PAN mengharapkan penerapanstandar ini diperluas dan diarahkan untuk mendapatkanpengakuan internasional dengan menerapkan sistimmanajemen ISO 9001 : 2000. Oleh karena itu, Menteri PANtelah menerbitkan Permen. PAN Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar PelayananPublik. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikanacuan bagi unit pelayanan untuk menyusun standarpelayanan, yang diharapkan menjadi jembatan menujupenerapan sistim manajemen mutu ISO 9000:2001.

Untuk mendukung agar standar pelayanan publikberjalan sesuai yang diharapkan, apa saja yang harusdipersiapkan ?

Untuk mendukung agar standar pelayanan publik berjalansesuai dengan yang diharapkan, maka standar pelayanantersebut harus ditetapkan secara formal oleh Pimpinan UnitPenyelenggara Pelayanan Publik. Selanjutnya standarpelayanan tersebut harus diumumkan secara luas agardiketahui oleh seluruh pengguna layanan dan prosespelayanan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka menjaga konsistensi penerapan standar,unit penyelenggara pelayanan publik harus membuka aksesseluas-luasnya kepada semua pihak agar dapat mengawasipenerapan standar pelayanan publik. Oleh karena itu agarstandar pelayanan tersebut berada dalam sistim yang baikyang diaudit secara berkala, sangat diharapkan penerapansistim manajemen mutu ISO 9000 : 2001 dapat segeradiadopsi oleh para penyelenggara pelayanan publik.

Apa harapan yang ingin dicapai Kementerian NegaraPAN dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan,salah satunya dengan adanya standar pelayanan publikdi instansi pemerintah ?

Harapan Kementerian Negara PAN dengan adanya pene-rapan standar pelayanan publik, unit penyelenggara pelayan-an publik, baik di pusat maupun daerah dapat memberikanpelayanan yang prima, yaitu pelayanan yang benar-benarmemenuhi harapan masyarakat. Dengan memberikanpelayanan yang prima diharapkan akan mendorong kegiatanekonomi masyarakat dan semakin berkembangnya duniausaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat danmenciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga dapatmengurangi angka pengangguran dan kemiskinan danterciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Page 23: Warta Bea Cukai Edisi 394

22 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

erekonomian Indonesia disusun sebagai usaha ber-sama atas asas kekeluargaan, sebagaimana tercan-tum dalam UUD ’45 Pasal 33 ayat 1, dan bagianperusahaan yang sesuai dengan asas tersebut ada-lah koperasi. UUD ’45 menempatkan koperasi pada

kedudukannya sebagai sokoguru perekonomian nasional,mengingat bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyatyang dalam konsepnya bukan hanya sebagai organisasiekonomi dan sosial, tetapi secara komprehensif mencermin-kan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku bagi bang-sa Indonesia. Menurut Hendar Kusnadi (2005), hal tersebuttercermin dari fungsi dan peranan koperasi, antara lain:a. Sebagai alat untuk membangun dan mengembangkan

potensi dan kemajuan ekonomi anggota pada khususnyadan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkankesejahteraan ekonomi dan sosial.

b. Sebagai alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat seba-gai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Dalam hal ini, koperasi menempatkan posisi anggota sebagaipemilik dan sekaligus pelanggan, sehingga selain bertujuan untukprofit motive, juga melakukan pelayanan kepada anggotanya. Halinilah yang membedakan dan merupakan keunggulan koperasidibandingkan dengan unit ekonomi lainnya.

Peran sentral anggota dalam berpartisipasi aktif untukmemajukan koperasi, sangat tergantung atas nilai manfaatyang dirasakan oleh anggotanya, dan harapan-harapannya dimasa mendatang. Untuk itu selain anggota, peranmanajemen koperasi sebagai pengelola bisnis koperasisangat strategis dalam rangka meningkatkan keunggulankomparatif koperasi dari organisasi ekonomi lainnya.

Agar memiliki keunggulan, koperasi harus memiliki strategidengan melihat potensi kekuatan, kelemahan, peluang, danancaman yang selama ini dihadapinya. Melalui analisis SWOT(Strenghts, Weaknesses, Opportunites, dan Threats) akan diulassecara mendetail mengenai faktor-faktor tersebut di atas.

PEMBAHASAN

Menurut Pearce dan Robinson (1997), analisis SWOTpada dasarnya merupakan suatu cara sistematis untukmengidentifikasi faktor-faktor terkait, guna menentukanstrategi yang paling baik untuk diterapkan. Analisis inididasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akanmemaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkankelemahan dan ancaman. Adapun faktor-faktor yang terkaitdengan koperasi dapat diuraikan sebagai berikut :

KEKUATAN KOPERASIFaktor kekuatan koperasi harus selalu dioptimalkan,

untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalamkoperasi. Adapun yang menjadi kekuatan koperasi, antaralain sebagai berikut:1. Kemampuan dalam menghadapi masa krisis dan

ketidakpastian perekonomian nasional, karena ditunjangoleh kekuatan ekonomi para anggotanya dalammelakukan transaksi di unit-unit usaha koperasi.

2. Kemampuan daya tawar yang kuat di pasar, apabila paraprodusen suatu produk bergabung dalam sebuahkoperasi, sehingga memiliki kekuatan dalam menetapkanharga untuk kepentingan para anggotanya.

3. Kegiatan koperasi bukan semata-mata sebagai profitmotive, melainkan juga non profit motive, sehinggakoperasi dapat lebih efisien dalam hal menurunkan biayatransaksi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untukmendapatkan output, misalnya pembelian dalam jumlahbanyak dengan harga yang lebih murah (economic ofscale), dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjualoutput tersebut menjadi lebih rendah, karena hanyasedikit biaya promosi yang dikeluarkan.

4. Koperasi dapat membantu unit usaha anggotanya denganmemberikan pinjaman lunak, sehingga unit usahaanggotanya lebih berkembang dan pengembalianpinjaman menjadi lebih lancar. Hasilnya dapat digunakanuntuk menumbuhkembangkan usaha-usaha anggotalainnya dengan social control dan management controldari para anggota koperasi sendiri. Secara umum, usahaini dapat membantu pemerintah untuk menggerakkansektor riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhanekonomi nasional.

5. Secara prinsip, cita-cita koperasi adalah semata-matauntuk kepentingan para anggotanya, bukan hanyakepentingan individual pemilik modal. Prinsip ini apabiladiterapkan secara luas dapat mengurangi dampakkesenjangan sosial yang lebih jauh antara yang kuat danyang lemah.

KELEMAHAN KOPERASISecara umum, kelemahan klasik koperasi adalah dari sisi

sumberdayanya, baik berupa sumberdaya manusia (SDM)atau sumberdaya permodalan dan sumberdaya lainnya.Adapun alasannya, antara lain sebagai berikut :

JUARA II LOMBA KARYA TULIS DALAM RANGKA HARI KOPERASI

Strategi KoperasiSebagai Sokoguru Perekonomian Nasional

Dalam meningkatkan

Kesejahteraan AnggotaOleh : Beni Novri

P

GAMBAR 1. DIAGRAM ANALISIS SWOT

KOPERASI

Page 24: Warta Bea Cukai Edisi 394

23WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

1. Manajemen koperasi pada umumnya hanya sedikit yangmemiliki pengurus koperasi dengan tingkat kualitas SDMyang memadai, dalam hal ini yang ditunjang dengankemampuan wirausaha koperasi dengan berbagai inovasiyang dilakukan.

2. Pada umumnya, permodalan koperasi didapat dari iuranatau partisipasi dari para anggotanya, hanya beberapakoperasi yang telah maju modalnya didapat juga dariinvestasi di sektor keuangan, berupa investasi saham,reksadana, perbankan dan unit keuangan lainnya.

3. Partisipasi aktif dari para anggotanya yang belum optimal,umumnya koperasi terdiri dari banyak anggota, ada yangaktif dan banyak pula yang pasif. Sedangkan majumundurnya koperasi, selain peran manajemen koperasi,juga peran aktif dari para anggotanya. Apabila banyakanggotanya, tetapi kurang peduli terhadap kemajuankoperasinya, maka kegiatan koperasi akan berjalan ditempat dan sulit untuk berkembang.

PELUANG KOPERASIPeluang koperasi yang ada harus dimanfaatkan secara

efektif, guna meningkatkan pertumbuhan koperasi yang ber-sangkutan. Adapun peluang yang ada, antara lain sebagaiberikut:1. Mengingat koperasi terdiri dari kumpulan anggota-anggo-

ta yang memiliki kepentingan yang sama guna memajukankoperasi, maka peluang berupa ide atau gagasan daripara anggotanya akan lebih banyak di dapat. Dari ideatau gagasan tersebut, secara mufakat paraanggota dapat merealisasikannya dengan te-lah mempertimbangkan untung dan ruginya.

2. Dalam hal koperasi yang berdiri dalam suatuorganisasi yang terdiri dari para anggota yangbanyak, dengan ditunjang oleh aset yangpotensial, maka peranan koperasi dalam me-ngelola aset organisasi yang ada untuk tuju-an peningkatan kesejahteraan para anggota-nya, dapat lebih diberdayakan. Misalnya,organisasi memiliki aset tanah yang strategisdekat dengan kantor, sementara banyak parapegawainya yang belum memiliki tempat ting-gal, maka koperasi dalam hal ini dapatmengusulkan pendirian rumah susun denganbiaya yang terjangkau bagi para anggota-nya, sehingga dapat mengurangi biaya operasional pa-ra anggotanya yang belum memiliki tempat tinggal.

3. Peranan koperasi dalam meningkatkan Usaha Kecil danMenengah (UKM) sangat berpeluang, mengingat jaringan(network) usaha koperasi yang banyak bersentuhan de-ngan produsen kecil dan menengah di pedesaan maupundi kota. Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)melalui peranan koperasi merupakan faktor terpentingbagi kontribusi Gross Domestic Product (GDP) negara.Pada tahun 2003 saja, konstribusi Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah (UMKM) dalam GDP mencapai 56,7%(terdiri dari 41,1% Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan15,6% Usaha Skala Menengah). Dalam hal ini hubunganantara koperasi dan UKM sangatlah erat, karenakemajuan koperasi banyak di tunjang oleh kegiatan UKMdan bisnis UKM banyak ditopang oleh kekuatan koperasi.

ANCAMAN KOPERASIBeberapa kelemahan koperasi apabila tidak segera

diatasi, maka dapat menjadi ancaman di kemudian hari.Beberapa ancaman bagi koperasi adalah sebagai berikut:1. Hengkangnya atau keluarnya anggota koperasi, karena

kurangnya manfaat yang di dapat dengan menjadianggota koperasi. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh unitusaha lainnya dengan merekrut anggota koperasi yangpotensial dan bergabung menjadi unit pesaing bagikoperasi yang bersangkutan.

2. Pada umumnya, koperasi yang tergolong masih baru,

hanya memiliki beberapa unit usaha inti (core business),dan lambat laun seiring dengan perkembangansumberdaya koperasi memiliki lebih banyak unit usahadengan konsentrasi yang lebih luas. Dengan unit usahayang banyak, maka konsentrasi menjadi terpecah dantidak menutup kemungkinan pelayanan kepada paraanggotanya menjadi berkurang. Bahkan kalau ada unitusaha tertentu yang merugi, akan menjadi beban bagipara anggotanya, sehingga hal ini dapat menurunkanpartisipasi para anggotanya. Kendala seperti ini memangsering dihadapi oleh struktur organisasi yang makinmembesar dengan unit usaha yang tumbuh berkembang.Namun hal ini menjadi tantangan tersendiri bagimanajemen koperasi dalam mengelola ancaman tersebutmenjadi kekuatan di masa yang akan datang.

KESIMPULANBerdasarkan analisis SWOT tersebut, eksistensi koperasi

untuk tetap sebagai sokoguru perekonomian nasional masihdapat diandalkan. Paling tidak peranan faktor kekuatan danpeluang koperasi masih lebih dominan dibandingkan denganfaktor kelemahan dan ancamannya, sehingga berdasarkangambar 1, strategi yang memungkinkan untuk diterapkanadalah strategi agresif atau strategi diversifikasi.

Secara garis besar, benang merah yang dapat diambildari analisis SWOT di atas, bahwa nilai-nilai luhur koperasiyang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaliguspelanggan utama, banyak diadopsi oleh unit ekonomi

lainnya dalam rangka mengingkatkankesejahteraan para pegawainya, yang sedikitmembedakan hanya di prosentase kepemilikansahamnya. Hal ini dimaksudkan agar parapegawai ikut merasa memiliki perusahaan(rumosohandarbeni), walaupun benefit utamapaling banyak diperoleh oleh pemilik modalnya.

Koperasi dalam hal ini melihat, bahwawalaupun kontribusi para anggotanya berbeda-beda dalam memberikan iuran sukarela, namununtuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)diupayakan tidak terlalu jauh berbeda, meng-ingat prinsip-prinsip perkoperasian tersebut,sehingga bagi semua anggota koperasi dapatmerasakan manfaat dari kemajuan koperasinya.Kemajuan dan pertumbuhan koperasi dalam

rangka meningkatkan manfaat bagi para anggotanya, dapatdilakukan melalui :1. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan manajemen

koperasi, agar tercipta wirausaha koperasi yang memilikidaya inovasi yang mampu untuk direalisasikan.

2. Fokus terhadap usaha inti (core business), terlebih dahuludengan mengoptimalkan kinerja unit usahanya yang telahada, baik sebagai koperasi konsumen atau sebagaikoperasi simpan pinjam.

3. Dalam rangka upaya meningkatkan daya saing usaha,koperasi dituntut untuk lebih efisien dalam hal menekanbiaya (total cost), sehingga mampu untuk hasilkan profit.Profit diperoleh dari selisih antara Total Revenue (TR)dengan Total Cost (TC). Walaupun semata-mata bukantujuan profit market, namun laba tersebut akandikembalikan pula untuk kesejahteraan anggotanya,selain untuk pengembangan usaha koperasi.

4. Pengembangan usaha koperasi lebih diarahkan gunamemenuhi kebutuhan dasar para anggotanya. Misalnyakebutuhan perumahan, kesehatan, sandang, pangan danlain-lainnya. Bagi para anggota yang tingkat ekonominyalebih baik, maka motivasinya lebih diarahkan kepadaaktualisasi diri dan penghargaan, dalam hal ini tujuan nonprofit market koperasi dalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan denganmelakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dimotori olehpara anggota koperasi itu sendiri.

5. Sejalan dengan upaya koperasi dalam meningkatkan citra

Faktorkekuatan

koperasi harusselalu

dioptimalkan

Page 25: Warta Bea Cukai Edisi 394

24 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

dan kepercayaan para anggotanya, manajemen koperasidapat melakukan hal-hal internal sebagai berikut:a. Meningkatkan pelayanan dari sisi kecepatan

pelayanan dan harga yang bersaing.b. Menerapkan sistem door to door (pelayanan antar

barang sampai di tempat) dengan menyediakanbrosur/pamflet secara sederhana.

c. Dalam menerapkan kebijakan harga yang ditujukanuntuk peningkatan kesejahteraan anggota, maka padakondisi pasar persaingan sempurna, keseimbanganantara supply dan demand akan terjadi pada saatMarginal Revenue (MR) sama dengan Marginal Cost(MC). Pada situasi ini (gambar 2) koperasi dapatmenjual output sebanyak Q1 dan menetapkan hargaP1 sebagai harga jual produknya.Pada kondisi tersebut, koperasi akan memperoleh profityang lebih rendah daripada kondisi profit maksimum yangmenjadi sasaran usaha non koperasi. Namun koperasimasih mendapatkan profit sepanjang harga yangditetapkan berada di atas biaya rata-rata (AC). Dalam halini koperasi akan menjual produknya sampai tambahanbiaya per unit produknya (MC) sama dengan Price (P)yang sanggup dibayar oleh para anggotanya.

Secara umum, di satu sisi koperasi masih mendapatkan pro-fit. Namun di sisi lain, anggotanya diuntungkan karena dapatmembeli produk yang lebih murah dibandingkan di tempatlain, sehingga daya beli para anggotanya (disposible income)menjadi lebih besar. Keuntungan lainnya adalah daya saving(S) para anggotanya akan lebih kuat. Berdasarkan fungsi: S= (Yd - C - Tax), maka apabila penghasilan tetap dan Tax tetap,namun konsumsi (C) dapat lebih hemat, karena harga yangbersaing, maka saving akan lebih besar dan kesejahteraananggota akan lebih meningkat.

Pada akhirnya anggota koperasi dan pengurus koperasi yangmemiliki wirausaha koperasi, diharapkan mampu membawakeunggulan koperasi dari para pesaingnya, sehingga akan sang-gup meningkatkan kesejahteraan para anggotanya disampingmeningkatkan pertumbuhan koperasi itu sendiri.DAFTAR PUSTAKAKusnedi, Hendar, Ekonomi Koperasi (edisi kedua), Jakarta: LPFEUI,2005Pearce, robinson, Manajemen Strategik (terjemahan), Jakarta: BinarupaAksara,1997.Kadarisman, Hoedhiono, Memperkuat Ekonomi Nasional Berbasis Usaha Kecildan Menengah, Jakarta: Lembaga Humaniora dan KII, 2007.

Data PenulisNama : Beni NovriNIP : 060097691Unit Kerja : Direktorat Cukai KP-DJBC

GAMBAR 2

KOPERASI

Mulai edisi Juni 2007, Majalah Warta Bea Cukai

menyediakan halaman untuk mempublikasikan

Iklan Keluarga khusus bagi keluarga besar,

kerabat atau pensiunan pegawai DJBC di

seluruh Indonesia tentang :

u PERNIKAHANu KELAHIRAN ANAKu UCAPAN TERIMA KASIHu UCAPAN DUKA CITAu INFORMASI LAINNYA

Dengan memasang iklan keluarga di majalahWarta Bea Cukai ini, apapun informasi andatentang keluarga bisa sampai kepada kerabatanda, dengan harga yang cukup terjangkauseperta tabel berikut :

Keluarga

UKURAN HARGA

Halaman Cm Hitam/Putih Berwarna

1 21x28 2.000.000 3.000.000

1/2 14x21 1.000.000 1.500.000

1/4 10x14 500.000 750.000

1/8 7x10 300.000 500.000

Iklan

1 Halaman21 x 28

1/2 Halaman14 x 21

1/4Halaman10 x 14

1/8Halaman

7 x 10

Materi iklan disediakan dan diserahkan pemasang paling lambattanggal 15 untuk penerbitan bulan berikutnya ke alamat redaksidan pembayaran bisa ditransfer ke rekening Warta Bea Cukaisesuai pada kolom redaksi.

Informasi hubungi :Wirda, telp (021) 47865608, 47860504 fax (021) 4892353

Page 26: Warta Bea Cukai Edisi 394

25WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

PERATURAN MENTERI KEUANGANPer Agustus 2007

No. P E R A T U R A N P E R I H A L

Nomor Tanggal

1. 103/PMK.010/2005 23-03-07 Ralat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2005 Tentang PengenaanBea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Paracetamol.

2. 64/PMK.04/2007 20-06-07 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman HadiahUntuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Agustus 2007

P E R A T U R A N P E R I H A L

No. Nomor Tanggal

1. P-16/BC/2007 04-06-07 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2007 Tanggal 19 April 2007 Tentang Pemberian Pembebasan Bea MasukAtas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-alatBesar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-alat Besar Oleh Industri Alat-alatBesar.

2. P-18/BC/2007 15-06-07 Pakta Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. P-19/BC/2007 27-07-07 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.011/2007 Tanggal 3 April 2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas ImporBahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor.

4. P-21/BC/2007 29-06-07 Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada KantorPelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok

5. P-23/BC/2007 05-07-07 Label Tanda Pengawasan Cukai Untuk Barang Kena Cukai Yang Dijual Di TokoBebas Bea.

6. P-24/BC/2007 09-08-07 Mitra Utama

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Agustus 2007

P E R A T U R A N P E R I H A L

No. Nomor Tanggal

1. SE-07/BC/2007 24-04-07 Petunjuk Penyelesaian Pengalihan Tanggung Jawab Atas Barang-Barang OperasiPerminyakan Dari Satu Kontraktor Perminyakan Kepada Kontraktor Perminyakanyang lain.

2. SE-09/BC/2007 05-06-07 Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Dengan Penangguhan Pembayaran BeaMasuk, Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Akan Memperoleh FasilitasPembebasan Atau Keringanan.

3. SE-12/BC/2007 06-07-07 Penyalahgunaan Nama Direktur Jenderal Untuk Kemudahan Dalam Pelayanan DiBidang Pabean dan Cukai.

4. SE-13/BC/2007 18-07-07 Pedoman Pelaksanaan Jangka Waktu Dan Biaya Pelayanan Di BidangKepabeanan.

5. SE-14/BC/2007 18-07-07 Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Lapangan Pengelolaan Jaminan PengusahaPengurusan Jasa Kepabeanan.

INFO PERATURAN

Page 27: Warta Bea Cukai Edisi 394

26 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

esuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.314/KMK.01/UP.11/2007 dan No. 330/KMK.01/UP.11/2007, pada 27 Juli 2007, bertempat di ge-dung Graha Sawala, Departemen Keuangan,Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik

18 orang pejabat eselon II di lingkungan DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam sambutannya Menteri Keuangan (Menkeu) menga-takan, dalam acara pelantikan kali ini yang berubah hanyanomenclatur dari jabatan, seperti perubahan nomenclaturKantor Wilayah di lingkungan DJBC. Menurutnya, perubahannomenclatur tersebut bukan hanya sekedar mengganti namatetapi memberikan kefokusan serta mempertajam unit yangbersangkutan.

“Pada prinsipnya, kita mengedepankan pelayanan yangterbaik bagi masyarakat. Pelayanan yang dilakukandiharapkan tidak menjadi beban bagi masyarakat tetapi bisamenjadi salah satu secure bagi masyarakat untuk mendapat-kan pelayanan yang baik. Masyarakat bisa dan berhakmemahami prosedur yang harus dan akan dilakukan dalammengurus barang-barang dan dalam menghadapi atau ber-urusan dengan Ditjen Bea dan Cukai,” tambah Sri Mulyani.

Ia juga berharap agar praktek-praktek pungutan liar dapatdihapuskan dan pelayanan di Bea dan Cukai dapatditingkatkan hingga lebih transparan. Untuk memperbaikikinerja Ditjen Bea dan Cukai, kini telah dibentuk KantorPelayanan Utama (KPU) sebagai bagian dari reformasi dilingkungan DJBC. Tugas dan fungsi KPU adalah memberikanpelayanan prima dan pengawasan yang efektif kepadapengguna jasa. Dengan demikian, proses pembentukan KPUdilakukan atas dasar manajemen risiko dimana tingkatpelayanan dan pengawasan berdasarkan pada kategoristakeholder yang memiliki resiko rendah, sedang dan tinggi.

Selain itu, lanjut Menkeu, telah dibentuk suatu unitkepatuhan dan layanan informasi dengan prinsip know your

customers untuk memberikan bimbingan pada para stake-holders sesuai kategori risiko agar dapat mencapai levelkepuasan yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkanagar para stakeholder yang memiliki risiko tinggi akanberkurang dan berangsur-angsur memiliki motivasi untukdapat masuk ke kategori risiko rendah. “Semua itumerupakan proses reformasi yang telah, sedang dan terusdilakukan oleh Departemen Keuangan,” tandas Sri Mulyani.

Ditemui WBC usai pelantikan, Agung Kuswandono,Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai TanjungPriok mengakui bahwa pada dua minggu pertamaberjalannya KPU, terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat.Hal itu terjadi karena masa itu merupakan masa transisidimana orang-orang yang duduk di KPU merupakan orangbaru dengan sistem yang baru dan masyarakat pun belumbanyak yang tahu akan hal itu.

“Tetapi pada minggu ketiga, keluhan-keluhan tersebutsudah dibereskan, sehingga sebagian besar pekerjaan sudahlancar. Jadi masa transisinya tersebut yang membuatterjadinya kelambatan. Tapi sekarang sudah mulai beranjaknormal,” tambah Agung.

SEBANYAK 13 ORANG PEJABAT ESELON III DILANTIKSementara itu, selasa, 24 Juli 2007, bertempat di aula

gedung B, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,diselenggarakan acara pelantikan pegawai eselon III dan IVdi lingkungan DJBC. Sebanyak 16 orang pegawai eselon IIIdan sejumlah 13 orang pegawai eselon IV, dilantik dandiambil sumpahnya. Acara yang dimulai sekitar pukul 09.00WIB tersebut, dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Beadan Cukai, Anwar Suprijadi.

Dalam sambutannya, Anwar berpesan pada pejabat yangbaru dilantik bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Bea danCukai antara lain dengan terbentuknya KPU di Tanjung Priok.Sejak uji coba KPU Tanjung Priok dilakukan, mulai 1 April -

SPerubahan nomenclatur bukan hanya sekedar mengganti nama, tetapi memberikan

kefokusan serta mempertajam unit yang bersangkutan.

PELANTIKAN. Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat membacakan sumpah jabatan pada para pejabat yang dilantik.

Mutasi dan Promosi PegawaiEselon II, III dan IVdi lingkungan DJBC

INFO PEGAWAI

Page 28: Warta Bea Cukai Edisi 394

27WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

Daftar Nama Pejabat Eselon Idi Lingkungan Departemen Keuangan yang baru dilantik

No. N a m a / N I P J a b a t a n B a r u

1. Drs. Achmad Riyadi / 060060032 Kepala Kanwil DJBC Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh2. Heryanto Budi Santoso, S.H.,M.M / 060034937 Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara, Medan3. Drs. Djoko Sutojo Riyadi / 060044386 Kepala Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat, Pekanbaru4. Drs. R.P. Jusuf Indarto / 060061439 Kepala Kanwil DJBC Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun5. Drs. Kushari Suprianto, Ak. / 060079942 Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam6. dr. Djuneidy Djusan / 060041333 Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan, Palembang7. Drs. Iswan Ramdana, M.Si / 060044391 Kepala Kanwil DJBC Banten, Serang8. Drs. Nasir Adenan, M.M / 060062022 Pj. Kepala Kanwil DJBC Jakarta9. Ir. Agung Kuswandono, M.A / 060079971 Pj. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung

Priok, Jakarta10. Drs. Jody Koesmendro / 060054087 Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Bandung11. Drs. Zeth Abraham Likumahwa / 060027823 Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Semarang12. Drs. Djasman Sutedjo / 060044457 Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I, Surabaya13. Cyrus Fidelis Sidjabat, S.H.,M.P.A / 060034127 Pj. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II, Malang14. Drs. Faried Syibli Barchia, M.A / 060044379 Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, Denpasar15. Drs. Muhammad Chariri / 060044383 Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Pontianak16. Drs. Ismartono / 060044469 Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Balikpapan17. Drs. Bachtiar, M.Si / 060034182 Kepala Kanwil DJBC Sulawesi, Makassar18. Drs. Nasar Salim, M.Si / 060062027 Kepala Kanwil DJBC Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat, Ambon

Daftar pejabat eselon IIIdi lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yang Baru Dilantik

No. N a m a / N I P J a b a t a n B a r u

1. Sugeng Apriyanto / 060078253 Pj. Kepala Subdirektorat Penyidikan, Direktorat Penindakan danPenyidikan

2. Effendy Saleh / 060035755 Kepala Subdirektorat Manajemen Resiko, Direktorat InformasiKepabeanan dan Cukai

3. Maimun / 060040158 Kepala Subdirektorat Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi,Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

4. Julius Johny Da Costa / 060044384 Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional I, DirektoratKepabeanan Internasional

5. Hendi Budi Santosa / 060079938 Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional II, DirektoratKepabeanan Internasional

6. Dwi Restu Nugroho / 060079941 Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional III, DirektoratKepabeanan Internasional

7. Efrizal / 060079935 Kepala Subdirektorat Penerimaan, Direktorat PPKC8. Murjady / 060044466 Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Publikasi, Direktorat PPKC9. Rahmat Subagio / 060079871 Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

A1 Soekarno Hatta10. Iskandar / 060079965 Kepala KPPBC Tipe A3 Merak11. Joseph Didit Krisnadi / 060035376 Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Banten12. R. Fajar Donny Tjahjadi / 060077603 Pj. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

A2 Jakarta13. Sucipto / 060079891 Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jakarta14. Heru Pambudi / 060078154 Pj. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe A4 Sunda Kelapa15. Guntur Cahyo Purnomo / 060076049 Pj. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jawa

Barat16. Martediansyah / 060079904 Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2

Purwakarta

31 Juni 2007, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok menunjukkanhasil yang positif. Diantaranya, penerimaan negaramengalami kenaikan cukup signifikan dari bea masukmaupun pajak dalam rangka impor.

Saat ditemui WBC usai pelantikan, Martediansjah yangkini menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea danCukai Purwakarta mengatakan, program jangka pendek danjangka panjang yang akan dilakukannya harus sesuai amanatpimpinan, yakni melaksanakan reformasi birokrasi. Untukinternal, ia akan melakukan pembenahan terhadap SDMyang ada. Sedangkan untuk eksternal, ia juga akan

melakukan pembinaan keluar agar para stakeholder dapatmelaksanakan semua ketentuan dengan lebih baik.

Sementara itu, saat diwawancara WBC, Rahmat Suba-gio yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor PelayananBea dan Cukai Soekarno Hatta mengatakan, untukprogram jangka pendek yang akan ia laksanakan adalahmelanjutkan kebijakan sebelumnya. “Jangka menengah-nya juga sama dengan jangka pendek karena SoekarnoHatta tahun depan sudah jadi KPU. Dalam menyiapkanKPU nanti, kita tinggal lihat blue printnya dari pusat dankita akan melaksanakannya,” tandas Rahmat. ifa

Page 29: Warta Bea Cukai Edisi 394

28 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

arget penerimaan baik bea masukmaupun cukai yang dibebankankepada DJBC tiap tahunnya sela-lu mengalami kenaikan. Hal inidapat dilihat dari peningkatan ke-

naikan beban target sejak tahun 2000 hing-ga saat ini yang menunjukan angka yangcukup signifikan.

Untuk tahun 2007, DJBC kembali me-nerima target bea masuk dan cukai yanglebih tinggi dari tahun 2006, dan untuk pro-sentase kenaikannya juga dirasakan cukuptinggi khususnya untuk target yang dibe-bankan kepada cukai. Sebagai perbanding-an, tahun 2006 target bea masuk sesuaidengan APBN-P, adalah sebesar Rp.13.583.300.000.000, dan cukai dibebankansebesar Rp. 38. 522.600.000.000. Di tahun2007, penerimaan dari bea masuk ditarget-kan menjadi Rp. 14. 417.600.000.000,sedangkan cukai menjadi Rp. 42. 034.700.000.000. (Lihat Tabel-I).

Dengan penetapan beban tersebut,maka di tahun 2007, untuk bea masuk mengalami kenaikansebesar Rp. 834.300.000.000, sementara cukai mengalamikenaikan Rp. 3. 512. 100.000.000. Menurut DirekturPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC),Hanafi Usman, sampai dengan berakhirnya semester I tahunanggaran 2007 pada 29 Juni 2007, penerimaan negara yangbersumber dari pendapatan bea masuk telah mencapai Rp.7,75 triliun atau mencapai 53,77 persen dari target yang telahditetapkan sebesar Rp. 14.417.600.000.000. Sehinggasecara nominal, penerimaan bea masukmeningkat sebesar Rp. 2,060 triliun atausekitar 36,20 persen dibandingkan denganpenerimaan bea masuk untuk periode yangsama pada tahun anggaran 2006.

“Untuk cukai, sampai dengan semesterI tahun anggaran 2007 telah mencapaiRp.20,09 triliun atau mencapai 49,82persen dari target yang ditetapkan sebesarRp. 42.034.700.000.000. Dengan demikiansecara nominal penerimaan cukai mening-kat sebesar Rp. 2,86 triliun atau sekitar15,84 persen dibandingkan dengan periodeyang sama pada tahun anggaran 2006 (Li-hat Tabel-II),” ujar Hanafi.

Masih menurut Hanafi, hingga semesterI 2007, total penerimaan bea masuk dancukai telah mencapai Rp.28,69 triliun atau50,83 persen dari target yang ditetapkansebesar Rp. 56.452.300.000.000. Dengandemikian penerimaan bea masuk dan cukaimeningkat sebesar Rp.4,92 triliun atau20,71 persen dibandingkan dengan peneri-

maan periode yang sama pada tahun ang-garan 2006.

Lalu faktor apakah yang menyebabkankedua penerimaan ini dapat terpenuhi?Menurut Hanafi, meningkatnya penerimaanbea masuk periode Januari hingga Juni2007 dibanding periode yang sama tahun2006, disebabkan oleh beberapa faktor,antara lain karena kondisi perekonomianyang lebih kondusif, menguatnya nilairupiah terhadap dolar Amerika,peningkatan peran analis intelijen,peningkatan efektifitas verifikasi dan audit,pengefektifan penagihan tunggakan, sertadengan adanya komitmen perbaikankinerja DJBC antara lain melalui uji cobaprogram Kantor Pelayanan Utama (KPU).

“Dengan program KPU, DJBC dituntutuntuk lebih meningkatkan akurasipenelitian nilai pabean dan klasifikasisehingga diharapkan lebih mengoptimalkanpenerimaan bea masuk. Disisi lain denganadanya komitmen perbaikan kerja DJBC,

pelaku dunia usaha mendapatkan pelayanan prima sehinggamendorong pelaku dunia usaha untuk meningkatkan volumeimportasinya, dan terbukti dengan meningkatkan devisabayar, yang berdampak dengan meningkatnya penerimaanbea masuk,” jelas Hanafi.

Namun demikian Hanafi menambahkan, pada duaminggu pertama masa transisi KPU di Tanjung Priok,penerimaan justru menurun, namun pada minggu ketiga danke empat sudah berjalan normal kembali. Hal ini disebabkan

karena penerapan suatu peraturan barumemang akan mengalami kendala. Secarainternal di KPU masih banyak pegawaiyang baru serta pertama kali ditempatkandi Tanjung Priok sehingga harusmenyesuaikan dengan frekuensi pekerjaanyang lebih banyak. Disamping itu, adanyaperaturan-peraturan baru yang diterapkandi KPU juga menjadi kendala internal.

Sedangkan untuk eksternal, pada duaminggu pertama penerapan KPU parapelaku usaha ingin melihat perkembangandari KPU tersebut, karena mereka yangsifat bisnisnya profit oriented tentunya tidakingin pelayanannya terhambat, sehinggamenunggu KPU berjalan dengan lancarbaru kemudian kembali melakukan aktifitasimportasinya.

“Dua minggu pertama KPU di TanjungPriok memang tidak ada peningkatanmalah cenderung turun, karena untuk Priokitu kita targetkan average-nya Rp.700 sam-pai 800 milyar, tapi dua minggu pertama

Target Bea Masuk dan CukaiSemester I DJBC

TerpenuhiMasa transisi Kantor Pelayanan Utama (KPU) memberi warna lain dalam beban target

penerimaan semester I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

FRANS RUPANG. Kebijakan kenaikanHJE mempengaruhi penerimaan cukaitahun 2007.

HANAFI USMAN. Optimis, optimis targetpenerimaan bea masuk dan cukai tahun2007 dapat tercapai.

T

INFO PEGAWAI

WBC/ATS

WBC/ATS

Page 30: Warta Bea Cukai Edisi 394

29WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

hanya Rp.200 milyar, namun di minggu kedua hingga keem-pat dan akhir Juni sudah bisa mencapai ke angka normalnyalagi. Demikian juga untuk Batam, dimasa transisi dariaverage-nya Rp.2 milyar sekarang sudah dapat mencapaiangka Rp.4 milyar,” kata Hanafi.

Selain peningkatan penerimaan dari KPU, pencapaiantarget pada semester I tahun 2007 juga dipengaruhi oleh 20komoditi impor terbesar yang mencapai nilai impor sebesarUSD 5.86 milyar yang menghasilkan bea masuk sebesar Rp.946 milyar. Sedangkan importasi untuk 20 komoditi imporpenyumbang bea masuk terbesar mencapai nilai imporsebesar USD 1.88 milyar, dengan menghasilkan bea masuksebesar Rp. 1,80 triliun. (Lihat Tabel-III).

Dengan pencapaian ini, DJBC memang tidak mengalamihambatan dalam penerimaannya, namun ada beberapafaktor yang mempengaruhi penerimaan bea masuk, antaralain, faktor tarif, faktor devisa bayar, dan faktor kurs. Untukfaktor tarif, dengan adanya berbagai perjanjian dibidang per-dagangan internasional, maka terjadi kecenderungan penu-runan tarif efektif rata-rata. Diantaranya, harmonisasi tarif un-tuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara karenamasalah tariff (tariff barier), perjanjian Free Trade Area,seperti AFTA, FTA ASEAN-China, EPA Indonesia-Jepang,FTA Indonesia-Korea Selatan, dan FTA Indonesia-India.

Pada faktor devisa bayar, dibanding devisa bayar periodeJanuari-Juni 2006, devisa bayar periode Januari-Juni 2007naik 33,60 persen. Devisa bayar periode Januari-Juni 2007mencapai nilai USD 28.721.804.650, sedangkan periodeyang sama tahun 2006 hanya mencapai USD 21.498.696.760. Sedangkan untuk faktor kurs, nilai tukar rupiah rata-ratadari bulan Januari-Juni 2007 sebesar Rp.9.035,87 menguat 2persen dibandingkan dengan kurs rata-rata tahun 2006 se-besar Rp.9.225,03.

CUKAISama halnya dengan penerimaan bea masuk, untuk pe-

nerimaan target cukai pada semester I tahun 2007, jugamengalami peningkatan, artinya dari beban yang ditargetkanhingga saat ini sudah mencapai 49,82 persen. Menurut Di-rektur Cukai, Frans Rupang, kekurangan 0,5 persen tersebutlebih dikarenakan oleh masa penundaan yang cukup lamaoleh pemesanan pita.”Kalau penundaannya tidak terlalu lamasemustinya target tersebut bisa terlewati, tapi karena kitamenghitungnya pada saat jatuh tempo, harusnya cukai yangdipesan pada Mei sudah terlihat cukainya pada April, tapikarena adanya ketentuan bisa mundur sampai tiga bulan yaakhirnya bayarnya baru Juli nanti, sehingga angka tersebuttidak masuk,” jelas Frans Rupang.

Lebih lanjut Frans Rupang menjelaskan, kenaikan penerima-an ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan kenaikan cukai dibulan Maret dan awal Juni 2007, dengan adanya kenaikan tariftersebut maka beban target yang ditentukan kepada DJBC dapattercapai, namun jika tidak ada kebijakan kenaikan tarif maka be-ban target yang ditentukan akan sangat berat sekali untuk dapattercapai (lihat tabel- IV dan V)

Ketika ditanyakan mengenai prediksi semester II, HanafiUsman menjelaskan, untuk periode semester II, diprediksipenerimaan bea masuk akan mencapai Rp. 7,32 triliun atau50,75 persen dari target, sehingga sampai akhir tahun 2007penerimaan bea masuk diperkirakan akan mencapai Rp.15,07triliun atau 104,52 persen dari target yang dibebankan.Sedangkan untuk cukai pada semester II tahun 2007 diprediksiakan mencapai 21,33 triliun atau 50,75 persen dari target, se-hingga sampai akhir tahun 2007 penerimaan cukai diperkira-kan akan mencapai Rp. 42,27 triliun atau 100,57 persen.

Dengan demikian secara keseluruhan penerimaan beamasuk dan cukai pada akhir tahun 2007 diperkirakan akanmencapai Rp.57, 34 triliun atau 101,58 persen dari targetyang ditetapkan sebesar Rp. 56,45 triliun, yang berarti targetyang dibebankan diharapkan akan terpenuhi.

Dan, untuk dapat tercapainya itu semua DJBC pun telahmelakukan langkah-langkah konkrit, diantaranya peningkatan

komitmen dengan market forces melalui registrasi importir,pelayanan jalur hijau, pelayanan jalur prioritas, dan pemberi-an fasilitas lainnya. Sementara untuk komitmen denganpegawai dilakukan melalui pembinaan mental dan keterampil-an, program peningkatan integritas, dan pemberian rewardand punishment.

Langkah lainnya yaitu, intensifikasi dalam bidang pabeandan cukai. Untuk bidang pabean, dilakukan melaluipeningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi,peningkatan efektifitas verifikasi dan audit (Lihat Tabel-VI),peningkatan akurasi intelijen dengan melakukan risk man-agement, targeting dan profiling, dan peningkatan operasipemberantasan penyelundupan dengan mengoptimalkanpenggunaan sarana operasi seperti, kapal patroli, X-Raymachine, dan operasi terbatas pada pelabuhan utama dandaerah rawan penyelundupan (daerah perbatasan dan guguskepulauan terluar).

Sementara itu untuk bidang cukai juga dilakukan langkahkonkrit, diantaranya operasi intelijen, operasi pemberantasan pitacukai palsu dan rokok tanpa pita cukai, peningkatan audit bidangcukai, personalisasi pita cukai, pembaharuan danpenyempurnaan design dan security pita cukai, kelancaranpenyediaan pita cukai tepat waktu, sosialisasi peraturan di bidangcukai, dan kebijakan kenaikan harga jual eceran dan tarif.

“Untuk tahun 2007, APBN-P tidak mengubah target yangditetapkan kepada DJBC, dan Alhamdulillah itu tidak terjadi,

TABEL 1

TABEL 2

TABEL 3

Page 31: Warta Bea Cukai Edisi 394

30 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

namun jika itu terjadi tentunya akan sangat berat DJBC dapatmemenuhi target yang sudah ditentukan tersebut,” ungkapHanafi.

Baik Hanafi maupun Frans Rupang, turut berharap agarseluruh pegawai DJBC dapat bekerja lebih optimal lagi,

sehingga baik dari pelayanan maupun pengawasan yangdilaksanakan dapat berjalan dengan lebih baik lagi dansemuanya dapat terwujud dengan tercapainya targetpenerimaan bea masuk dan cukai yang dibebankan kepadaDJBC pada tahun 2007.

TABEL 4

TABEL 5

TABEL 6

INFO PEGAWAI

adi

UNIT KERJA

Page 32: Warta Bea Cukai Edisi 394

31WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

BERITA DUKA CITATelah meninggal dunia, Supiandi, Pelaksana Administrasi pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1

Soekarno Hatta, pada hari Jumat, 10 Agustus 2007, pukul 04.00 WIB. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat,10 Agustus 2007, pukul 14.00 WIB.

Telah meninggal dunia, Suegino Wigno Sumarto (60), Ayahanda dari David Purwosusilo, Kasubbag Umum KPBCTipe A4 Gorontalo, pada hari Rabu, 01 Agustus 2007 pukul 01.00 dinihari di RS. Kasih Ibu Solo.

Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu, 01 Agustus 2007 pukul 14.00 WIB di Solo.

Segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan duka yang sedalam-dalamnya. Bagi keluarga yangditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang maha Esa. Amin.

K E D U D U K A N

Kantor Wilayah XI DJBCJawa Timur I

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A3 Surakarta

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A1 Soekarno Hatta

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A3 Bandung

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A2 Pasuruan

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A2 Tangerang

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A Khusus TanjungPriok

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A Bekasi

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A Palembang

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe C Manado

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A Purwakarta

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe C Fak-Fak

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe A Khusus TanjungPriok III

Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe B Sampit

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N A M A

Drs. A G U S W I D O D O

M. ANSJARI A.R, SM.HK

SALAMAH INDRA MEGA, Dra.

S U K A R N O

T U K I R A N

RACHJANA BIN R RACHMAT

S A Y U T I B A S R I

M A R W I J A H

A. O L O A N R A M B E

J O L A N D A L I A N D O

K U S B A N D I

S U P A R L A N D J O J O

N G A D I J A N T O

A G U S M A D E R

N I P

060035368

060035403

060061973

060040538

060041379

060032092

060032089

060041276

060045637

060052269

060047933

060058658

060052399

060057812

GOL

III/d

III/d

III/d

III/d

III/c

III/b

III/b

III/a

III/a

III/a

III/a

II/d

II/c

II/a

J A B A T A N

Kepala Seksi DukunganTeknis

Kepala Subbagian Umum

Kepala Seksi Kepabeanandan Cukai I

Kepala Seksi Kepabeanan I

Kepala Seksi Kepabeanandan Cukai II

Pelaksana

Koordinator PelaksanaAdministrasi TempatPenimbunan Berikat

Pelaksana

Koordinator PelaksanaAdministrasi Impor

Koordinator PelaksanaAdministrasi Umum

Pelaksana

Koordinator PelaksanaAdministrasi Kepabeanandan Cukai

Pelaksana

Pelaksana

DAFTAR PEGAWAI PENSIUNT.M.T 01 SEPTEMBER 2007

Page 33: Warta Bea Cukai Edisi 394

32 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

agi itu (28/6) sekitar pukul 08.00 WITA, Kantor Wila-yah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang terletakdipusat kota Balikpapan tepatnya di Jalan JenderalSudirman No.546 terlihat tidak seperti biasanya.Para pegawai terlihat begitu sibuk dengan persiapan

Rapat Kerja Kantor Wilayah (Rakerwil) DJBC KalimantanBagian Timur yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari yak-ni tanggal 28-29 Juni 2007, bertempat di gedung Aula Kanwil.Rakerwil diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala BagianUmum, Kabid Kepabeanan dan Cukai, Kabid P2, Kabid Audit,Kabid IKC, Kepala Kantor Pelayanan di lingkungan KantorWilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur beserta Kepala Sek-si & Korlak yang mewakili. Ada delapan kantor pelayananyang berada di bawah wilayah kerja Kanwil DJBC Kalimantanbagian Timur antara lain : KPBC Tipe A3 Balikpapan, KPBCTipe A3 Samarinda, KPBC A3 Banjarmasin, KPBC Tipe A4Bontang, KPBC Tipe A4 Sangatta, KPBC Tipe A4 Tarakan,KPBC Tipe A4 Nunukan dan KPBC Tipe A4 Kotabaru.

Mengusung tema, ”Dengan semangat reformasi Kepa-beanan dan Cukai melalui Profesionalisme, Integritas danAkuntabilitas kita tingkatkan Kinerja dan Citra Bea danCukai”, Rapat Kerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timuryang diadakan tahun ini bertujuan untuk menyatukanpersepsi dan pendapat dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan yang ada sertamelakukan koordinasi dankonsolidasi mendalam antarkantor pelayanan di lingkung-an Kanwil DJBC KalimantanBagian Timur, sekaligus seba-gai evaluasi semester pertamapada tahun ini seperti yang di-jelaskan Kepala Kanwil DJBCKalimantan Bagian Timur,Ismartono dalam sambutannya.Selain itu rapat kerja merupa-kan sarana komunikasi dianta-ra para pejabat dan pegawai dilingkungan Kanwil DJBCKalimantan Bagian Timur.

Tepat pukul 08.30 WITARakerwil dimulai dengan sam-butan dari Kepala BagianUmum, Hery Susanto sekali-gus yang menjadi ketua panitiaacara tersebut. Dilanjutkandengan sambutan oleh KepalaKanwil DJBC Kalimantan Bagi-an Timur Ismartono sekaligusmembuka Rakerwil.

Dalam sambutannya Ka-kanwil menjelaskan latar bela-kang dari Rakerwil antara lain :1. Untuk menyamakan

persepsi atau pandanganterhadap permasalahan-permasalahan yang ada di

lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur se-hingga menemukan solusi pemecahan dari permasalahantersebut.

2. Untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi internalKanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sehingga dapatmencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

3. Sebagai Evaluasi kinerja selama semester pertama yangtelah dilalui sehingga kinerja kedepan dapat lebihditingkatkan lagi dalam hal pelayanan Kepabeanan danCukai.

Berdasarkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran (TA)2006 yang sebesar Rp.250.980.595 juta (88,95%) dari targetyang ditentukan sebesar Rp.282.151.893 juta, maka pada TA2007 target penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan BagianTimur ke kas negara sebesar Rp.301.898.000 juta. MenurutKakanwil, Ismartono untuk semester I TA 2007 target tersebuttelah mencapai sebesar 53 persen. Target yang dibebankantersebut menurutnya merupakan amanah yang harusdijalankan sebagai bentuk kepercayaan pimpinan kepadaseluruh jajaran Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Oleh karena itu Ismartono bertutur agar segenap pegawaidi lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur untukbahu-membahu dan mengerahkan segala kemampuan untuk

Mendukung perubahan menjadi Bea Cukai Modern untuk mencetak Sumber DayaManusia (SDM) yang profesional dan berintegritas tinggi

Rapat KerjaKanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

RAPAT KERJA (RAKERWIL). Membahas permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungan Kantor Wilayah XVDJBC Kalimantan Bagian Timur untuk mencari solusinya.

P

FOTO : MUQSITH HAMIDI

DAERAH KE DAERAH

Page 34: Warta Bea Cukai Edisi 394

33WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

mewujudkan kepercayaan tersebut sehing-gat target yang diberikan dapat tercapai.

RAKERWIL, EVALUASI PENERIMAAN SERTAPENGAWASAN DAN PELAYANAN

Dari hasil evaluasi pada Rakerwil yangdiselenggarakan terlihat bahwa ada empatkantor pelayanan yang telah mencapai tar-get realisasi penerimaan selama semester Iini yaitu : KPBC Tipe A3 Balikpapan sebe-sar Rp. 99.807.020 juta (61,44%), KPBCTipe A4 Tarakan sebesar Rp. 1.504.027juta (49,82%), KPBC Tipe A3 Banjarmasinsebesar Rp. 21.931.502 juta (72,65%) danKPBC Tipe A4 Kotabaru yang secara me-ngejutkan telah melampaui target tahunan(over target) sebesar 21.848.762 juta(133,28%). Untuk itu, menurut Kakanwil per-lu adanya proyeksi target penerimaan darimasing-masing kantor pelayanan besertadengan dasar pertimbangannya, sehinggadapat ditentukan perlu tidaknya revisi bebanpenerimaan yang telah diberikan seiring de-ngan menurunnya volume impor dibebera-pa kantor pelayanan.

Ada beberapa upaya yang dapatdilakukan dalam rangka pencapaian targettersebut antara lain :1. Melakukan pemeriksaan fisik barang

dengan benar, yaitu dengan mencatat seluruh informasi /data yang ada meliputi kebenaran jumlah dan jenis ba-rang, spesifikasi teknis, kandungan bahan, ukuran, volu-me dan informasi lainnya yang memudahkan dalam pene-tapan klasifikasi, tarif dan nilai pabean.

2. Melakukan penetapan klasifikasi barang dengan benar,dengan memperlihatkan jenis barang, spesifikasi teknis(merk, tipe dll), bahan baku, catatan bagian, catatan bab,catatan pos dan catatan sub pos dll.

3. Melakukan penetapan nilai pabean berdasarkan mekanis-me yang diatur dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku.

4. Melakukan operasi untuk pencegahan penyelundupan danperdagangan ilegal.

5. Melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dengan benar,terutama kapal-kapal barang yang datang dari luar negerikhususnya daerah perbatasan Nunukan – Tawau (Malaysia).

6. Melakukan kegiatan verifikasi dan auditsecara efektif yang berorientasi untukpenerimaan.

7. Melakukan berbagai upaya untuk me-ningkatkan keterampilan, pengetahuandan integritas pegawai.

8. Melakukan koordinasi dengan instansiterkait dalam rangka pengawasan di bi-dang kepabeanan dan cukai, termasukpengawasan di wilayah perbatasan ne-gara.

9. Meningkatkan sarana dan prasarana da-lam rangka pelayanan dan pengawasandibidang kepabeanan dan cukai.

KEGIATAN IMPOR MAUPUN EKSPORKomoditi yang diimpor melalui Kantor-

kantor Pelayanan Bea dan Cukai di lingkung-an Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timurbegitu beragam, namun pada umumnya an-tara lain :a. Barang untuk keperluan operasional per-

usahaan pertambangan (PT Badak diBontang, PT Kaltim Prima Coal di Sa-ngatta, PT Arutmin di Kotabaru, PT Thiessdan PT Halliburton di Balikpapan).

b. Barang untuk keperluan operasional perusahaanpertambangan minyak yang diimpor oleh Pertamina danperusahaan kontraktornya seperti PT Total E&P Indonesiedan PT Chevron yang ada di Balikpapan.

c. Barang untuk keperluan operasional perusahaan industrikayu (plywood) seperti PT Basirih Industrial Corporation diBanjarmasin.

d. Barang kiriman luar negeri yang umumnya dikirim melaluiDHL (PT Birotika Semesta) di Balikpapan.

e. Barang Pelintas Batas, umumnya seperti bahan kebutuh-an pokok yang melalui perbatasan Nunukan - Tawau(Malaysia) dimana KPBC Tipe A4 Nunukan memiliki 3PPLB (Pos Pengawasan Lintas Batas) yakni di PelabuhanTunon Taka, Sungai Bolong serta Sungai Nyamuk yangada di Pulau Sebatik (Indonesia-Malaysia).

f. Barang kebutuhan pokok terutama beras dan gulayang diimpor oleh Bulog.

Sementara itu untuk pelayanan dibidang ekspor, jenis komoditi yang umumdiekspor melalui KPBC di lingkunganKanwil DJBC Kalimantan Bagian Timurantara lain :a. Kayu Olahan (Moulding dll), Plywood

(kayu lapis).b. Minyak Bumi maupun Batubara.c. Hasil laut (Ikan, kepiting, udang, cumi

dll).d. Hasil industri perkebunan seperti

minyak kelapa sawit, karet dlle. Industri semen yakni PT Indocement

Tunggal Prakarsa yang ada di Kotabaru.

Di Wilayah Kalimantan Bagian Timur inihanya memiliki lima perusahaan KITE dian-taranya PT Basirih Industrial Corporation,PT Ata Surya, PT Darma Kalimantan Jaya,PT Gany Mulia Sejahtera Industrie dan CVArray Utama, yang kesemuanya merupakanImportir Produsen bahan baku plywood.

PENGAWASAN DI BIDANG KEPABEANANDAN CUKAI

Dijelaskan Ismartono, bahwa pengawas-

ISMARTONO. Perlu kerjasama dari sege-nap jajarannya untuk mendukungperubahan dalam tubuh Direktorat Jende-ral Bea dan Cukai.

KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR. Memerlukan sarana dan prasarana yanglebih memadai untuk menunjang kinerja pelayanan dan pengawasan diwilayah ini.

FOTO : MUQSITH HAMIDI

FOTO : MUQSITH HAMIDI

Page 35: Warta Bea Cukai Edisi 394

34 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

an khususnya di laut sudah terkoordinasi dengan baik meski-pun dengan sarana dan prasarana yang dinilai masih minimnamun harus dimaksimalkan penggunaannya. ”Semua demimelaksanakan tugas dan amanah yang sudah diberikan kepa-da kita sebagai aparat bea cukai yakni melindungi pemasuk-an (bea masuk) yang merupakan hak negara kita” ujarnya.

Lebih lanjut, Ismartono menjelaskan bahwa dalampelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Bidang Penindakandan Penyidikan dan Bidang Audit. Dimana hasil-hasil yangdicapai dalam Bidang Pengawasan antara lain :

Penindakan dan PenyidikanPengawasan untuk di laut dan darat diperbatasan

Tarakan-Nunukan dengan Malaysia menggunakan kapalpatroli yang di-BKO-kan dari Pantoloan (Sulawesi).Pengawasan dengan kapal patroli ini sangat penting seiringdengan banyaknya aksi penyelundupan yang berhasildigagalkan oleh aparat bea cukai di wilayah perbatasandalam beberapa bulan terakhir. Barang-barang yang biasadiselundupkan berupa kayu, pakaian bekas (cakar) maupunpenyu yang sudah jelas dilindungi keberadaannya olehundang-undang.

Untuk itu, kegiatan di bidang ini yang harus ditingkatkanantara lain :a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terutama

guna mewujudkan kesepahaman terhadap laranganimportasi barang-barang tertentu (misal : cakar)

b. Meningkatkan pengawasan terhadap pemeriksaan saranapengangkut, terutama dikawasan perbatasan.

c. Pengawasan pemeriksaan fisik barang,d. Meningkatkan boatzoeking untuk operasi pencegahan

penyelundupan

AuditSelama semester pertama ini Bidang Audit Kanwil

DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menerbitkan Lapor-an Hasil Audit (LHA) sebanyak 23 LHA dengan berbagaitemuan diantaranya uraian barang yang tidak lengkap,dokumen pendukung yang tidak lengkap maupun nilaipabean yang diragukan. Dan telah dilakukan auditterhadap 20 perusahaaan sesuai Daftar Rencana ObyekAudit (DROA) yang ditetapkan pada semester I TA 2007ini, dengan total tagihan sebesar Rp.1.628.195.528.

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN RAPAT KERJA(RAKERWIL)

Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Ismartonomenjelaskan memang banyak permasalahan yang dievaluasienam bulan terakhir dalam Rapat Kerja (Rakerwil) ini, tapi perma-salahan-permasalahan tersebut tidak terlalu signifikan dalampelaksanaan tugas dan masih bisa diatasi oleh masing-masingKPBC sehingga pelayanan yang diberikan tetap dapat berjalan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kanwil DJBCKalimantan Bagian Timur dan dibahas dalam Rapat kerja(Rakerwil) antara lain :a. Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai

masih kurang, dimana tidak meratanya jumlah pegawai dimasing-masing KPBC. Selain itu masih kurangnya tenagateknis di bidang-bidang tertentu seperti tidak adanyaPPNS dimasing-masing KPBC, sehingga pelaksanaantugas menjadi kurang optimal.

b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai mengenaiotomatisasi komputer dibeberapa KPBC untuk kelancaranpelaksanaan tugas. Masih ada beberapa KPBC yangmanual dalam pengerjaan tugasnya, misalnya : PDEmanifest yang belum semua KPBC menggunakannya.Masalah lain yakni tidak adanya TPB / TPS di KPBC TipeA3 Banjarmasin, sehingga pengaturan barang impor /ekspor dan antar pulau tidak tertata sebagaimanamestinya. Masalah-masalah tersebut apabila tidak segeraditangani dapat mengganggu kinerja pegawai.

c. Permasalahan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaanketentuan dibidang kepabeanan dan cukai yangmemerlukan koordinasi sehingga ada kesamaan persepsidalam penyelesaiannya pada masing-masing KPBC.

d. Target penerimaan Bea Masuk (BM) terus meningkat,sedangkan volume kegiatan impor dibeberapa KPBCmengalami penurunan yang cukup drastis sehingga adaKPBC yang over target (KPBC Bontang) namun banyakyang under target karena penurunan volume tersebut.

e. Masih adanya masyarakat usaha (importir/eksportir) yangberitikad kurang baik dengan maksud menghindar daripungutan Negara (Bea Masuk, Bea Keluar dan PDRI lainnya).

Sehingga diperlukan langkah-langkah yang diambil untukmengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain :a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada

FOTO BERSAMA. Para peserta Rakerwil berfoto bersama di depan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

FOTO : MUQSITH HAMIDI

DAERAH KE DAERAH

Page 36: Warta Bea Cukai Edisi 394

35WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

iro Hubungan Media Departemen Keuangan, bersamawartawan Forum Komunikasi Ekonomi, Keuangan danMoneter (Forkem) melakukan kunjungan (press tour) keKudus, kota yang terkenal dengan industri rokokkreteknya.

Tujuan kunjungan itu adalah untuk mengetahui secara langsungproses yang terjadi dari hulu ke hilir mengenai penerimaan cukairokok sebagai salah satu kontribusi dalam penerimaan negara.Kunjungan diarahkan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC)Tipe A3 Kudus sebagai kantor pengumpul cukai hasil tembakau bagiindustri rokok di Kota Kudus, dan PT Pura Grup Indonesia selakupembuat hologram untuk pengamanan pita cukai, sebagai alat buktipembayaran cukai bagi para pengusaha pabrik rokok.

Jumat 20 Juli 2007, rombongan berangkat pukul 17.30 WIB darigedung Departemen Keuangan di Lapangan Banteng. Rombonganberjumlah kurang lebih 40 orang yang merupakan wartawanbeberapa surat kabar dan media elektronik ibu kota, melakukankunjungan kerja selama dua hari, yaitu mulai 21 sampai 22 Juli2007.

Tiba di Kudus tanggal 21 Juli 2007, pukul 5.30 WIB. Setelahistirahat melepas lelah sejenak dan mempersiapkan diri, pukul 9.00WIB, rombongan diterima Kepala KPBC Kudus, Amin Shofwan (di

dengan mengadakan diklat-diklat yang dapatmeningkatkan keterampilan pegawai, sehinggadapat mengoptimalkan jumlah pegawai yangtersedia. Selain menunggu tambahan pegawaidari Kantor Pusat DJBC juga dilakukanpemerataan jumlah pegawai di wilayah inidengan melaksanakan mutasi pegawai padamasing-masing KPBC (sistem tambal sulam).

b. Mengoptimalkan dana yang ada untuk meningkat-kan sarana dan prasarana dalam menunjang ke-lancaran tugas sambil menunggu dana kebutuhananggaran direalisasi oleh Kantor Pusat DJBCsesuai Daftar Usulan Proyek (DUK) tahun 2007yang telah diajukan. ”Namun selama ini pekerjaandari KPBC-KPBC yang ada di wilayah ini masihdapat berjalan optimal dengan memaksimalkanpenggunaan peralatan yang ada” ujar Ismartono.

c. Untuk permasalahan teknis dilakukannyakoordinasi antara masing-masing KPBC sehinggaada kesamaan persepsi dalam penyelesaiannyasesuai dengan prosedur yang berlaku dan jugaberkoordinasi dengan instansi-instansi terkaitsehingga menemukan solusi setiap masalah yangterjadi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

d. Perlu adanya proyeksi target penerimaan darimasing-masing kantor pelayanan dengan dasarpertimbangan yang jelas sehingga dapatditentukan besarnya beban penerimaan yangdiberikan pada masing-masing KPBC. Selain itudengan melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan tertentu sesuai Daftar RencanaObyek Audit (DROA) serta melakukan penagihankembali atas kekurangan pembayaran bea masukdengan cara menerbitkan SPKPBM.

e. Dalam hal pengawasan agar lebih ditingkatkanbaik patroli laut dan darat, baik intern maupunkoordinasi dengan instansi terkait.

f. Melakukan pelayanan kepabeanan yang lebihbaik kepada para pengguna jasa agar merekataat membayar bea masuk dan pajak-pajakyang diwajibkan serta melakukan sosialisasi /penyuluhan peraturan-peraturan kepabeananyang baru kepada para pengguna jasa.

Dalam rapat kerja (Rakerwil) tersebut selain meng-evaluasi kinerja selama enam bulan terakhir jugamengingatkan kembali dalam hal pengawasan agarlebih ditingkatkan dan dalam hal memberikan pela-yanan kepada masyarakat agar sesuai kode etik yangada. Lebih lanjut dalam Rapat kerja tersebut, KepalaKanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Ismartonomenginformasikan kepada jajaran Kanwil bahwa se-karang dalam tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cu-kai sedang mengalami banyak perubahan sehinggakepada segenap jajarannya untuk mendukung daripa-da pelaksanaan perubahan tersebut.

Disinggung mengenai Kantor Pelayanan Utama(KPU) sebagai bentuk dari perubahan tersebut,Ismartono berpendapat hal itu merupakan suatu tun-tutan menjadi Bea Cukai modern untuk bekerja lebihefektif dan efisien sesuai aturan sehingga dapatmewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Bea danCukai (DJBC) yakni menjadi Bea dan Cukai yang ber-taraf internasional. Nantinya Kantor Pelayanan Utama(KPU) akan diisi oleh SDM yang profesional danberintegritas tinggi sesuai seleksi yang telah dilaksa-nakan sehingga akan menjadi Kantor Bea Cukai yangideal. Dan adanya KPU ini bukan menjadi kesenjang-an antar pegawai dilingkungan DJBC karena pegawaidalam KPU dituntut bekerja lebih optimal dan lebihekstra sehingga layak mendapat remunerasi yang se-timpal, tegasnya.

Kunjungan Wartawandan Biro Humas DepKeu ke

KudusUntuk mengetahui peran dan fungsi Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai Kudus serta untuk melihatlebih dekat tentang proses pembuatan pengaman

(hologram) pada pita cukai.

PRODUK-PRODUK yang dihasilkan oleh PT Pura Grup.

B

WBC/RIS

muqsith hamidi, Balikpapan

Page 37: Warta Bea Cukai Edisi 394

36 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

reorganisasi yang baru saja berlangsung,kini ia menjabat sebagai Kepala KPBCMalang). Di ruang aula KPBC Kudus telahberkumpul beberapa pengusaha rokok,pihak PT Pura Indonesia dan pejabat dariBea dan Cukai Kantor Pusat yang dalamhal ini diwakili oleh Kasi Intelijen DirektoratP2 DJBC, Nugroho Wahyu dan beberapapejabat KPBC Kudus.

Maksud dan tujuan dari pertemuan ituadalah untuk melakukan diskusi dan tanyajawab seputar proses penerimaan cukai ha-sil tembakau. Diskusi yang dipimpin KepalaKantor KPBC, Amin Shofwan berlangsungtidak terlalu lama mengingat rombonganakan melanjutkan kunjungan ke PT PuraGrup Indonesia untuk melihat proses pem-buatan hologram. Setelah memaparkantentang tugas dan fungsi KPBC Kudus ter-masuk mekanisme penerimaan cukai olehKPBC Kudus, selanjutnya dilakukan sesitanya jawab.

Pada sesi ini, beberapa pertanyaan di-tujukan pada Kepala KPBC Kudus, yaitu an-tara lain mengenai pengawasan terhadappita cukai khususnya mengenai rokok tanpa dilekati pitacukai maupun rokok dengan pita cukai palsu. Menurut AminShofwan, secara rutin aparat bea cukai KPBC Kudusmelakukan pengawasan terhadap peredaran rokok untukmengetahui apakah pita cukai yang digunakan telahmemenuhi ketentuan. Tantangan pun dihadapi aparat saatmelakukan pengawasan, mulai dari ancaman penculikansampai ancaman membahayakan keselamatan jiwa, namunbegitu, menurut Amin, hal itu tidak menjadi kendala dalampelaksanaan tugas.

MELIHAT PROSES PEMBUATAN HOLOGRAMSelesai melakukan kunjungan ke KPBC Kudus, selanjut-

nya rombongan bergerak ke PT Pura Grup Indonesia untukmelihat secara langsung proses pembuatan hologram, khu-susnya hologram yang terdapat di dalam pita cukai.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan mendapat penjelas-an mengenai fungsi hologram sebagai alat pengaman sertamelihat langsung ke lokasi pembuatan hologram. Juru bicaraPT. Pura Grup, Hery Agung menjelaskan, penerapan holo-

gram pada kertas pita cukai sudah mulaidigunakan sejak tahun 1996 dan sampaisaat ini masih berjalan. Setelah sebelum-nya melalui beberapa uji coba pembuatanpita cukai rokok berhologram dengan mele-wati berbagai tahapan proses produksihingga aplikasinya di pabrik-pabrik rokok,akhirnya dinyatakan berhasil dan hologramdisetujui untuk dipakai sebagai tambahanunsur pengaman pada pita cukai rokok.

Lebih lanjut disampaikan Hary, padatahun 2006 Pura Grup yang terus berkem-bang menjadi 24 divisi usaha ini, telah me-menangkan dua penghargaan IHMA (Inter-national Hologram Manufactures Associa-tion) dari Asosiasi Pembuat Holograminternasioanl yang berkedudukan di Lon-don Inggris. Penghargaan tersebut adalah“Holography Award Winner 2006” Untukhologram pengaman yang diterapkan padapita cukai rokok dan “Hologram AwardCommended 2006” untuk penerapanholographic film pada kemasan kartonEagle Medicated Oil.

Penghargaan internasional tersebutmembuktikan bahwa teknologi dan kualitas hologram Puradiakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Keunggulanhologram pengaman pita cukai rokok produksi Puramempunyai sekuriti fitur berteknologi tinggi, dengan berbagaikombinasi pengaman yang kompleks dan berlapis-lapis sertamudah diidentifikasi. Fitur-fitur tersebut antara lain adalah :l Kompleksitas dalam pembuatan master hologram yaitu

penggabungan teknik konvensional dipadukan denganteknik computer generated hologram

l Proses demetalizing yaitu pelepasan logam sebagianyang membentuk image/tulisan tertentu (teknik pengamanini juga digunakan pada mata uang Euro)

l Proses reaksi kimia yaitu hologram dapat diidentifikasi de-ngan memberikan cairan aktifator yang bereaksi memben-tuk tulisan dengan warna spesifik.

l Holo reader yaitu hologram dapat dibaca secara elektronisdengan mesin pembaca khusus.

KERJASAMA PT PURADisamping itu juga, menurut Hery, Pura selama ini terus

membangun kerjasama yang baik denganPerum Peruri, misalnya pada pengadaansecurity hologram pita cukai rokok lebihdari 10 tahun dan pengadaan kertas suciryMinuman mengandung Etil Alkohol(MMEA) lebih dari 5 tahun.

Karena itu, melihat kemampuanteknologi inovasi dan perkembangan yangdimiliki Pura, apabila kerjasama antaraPura dengan Perum Peruri terusditingkatkan maka hal ini akan mengurangiketergantungan kepada pihak asingbahkan membuka peluang untuk bersaingdi pasar global, demikian imbuh Hery.

“Harga kertas security dan kertas uangPura Grup sangat kompetitif dibandingkandengan harga dari negara-negara Eropa.Keunggulan komparatif dari sisi harga inidilakukan tanpa mengorbankan mutu, tapidari hasil efisiensi produksi dan hampirsebagian besar mesin pendukung dibuatsendiri oleh Divisi Rekayasa, salah satudivisi di Pura Grup. Disamping itu keperca-yaan negara-negara Asia dan Timur Tengahterhadap kertas uang maupun kertassecurity lainnya produksi Pura Grup saatini terus bertumbuh,” ujar Hery.

KUNJUNGAN KE KPBC KUDUS dan melakukan diskusi seputar proses penerimaan cukai hasiltembakau di Kudus.

HERY AGUNG. Penerapan hologram padakertas pita cukai sudah mulai digunakansejak tahun 1996.

WBC/RIS

WBC/RIS

DAERAH KE DAERAH

ris

Page 38: Warta Bea Cukai Edisi 394

5WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

ada awalnya perdagangan lintas negara yang terjadidi wilayah Kalimantan umumnya dan KalimantanBagian Timur pada khususnya berawal dariperdagangan yang sifatnya tradisional yang telahberlangsung secara turun temurun dan berlangsung

sejak lama. Namun seiring dengan perjalanan waktu, makaperdagangan tersebut dibatasi dan tidak dapat dilakukanseperti jaman dahulu ketika masyarakat dari kedua negaraIndonesia dan Malaysia keluar masuk melawati wilayahperbatasan dengan bebasnya untuk berdagang. Kini baikpemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia menge-luarkan berbagai peraturan yang mengatur perdaganganlintas negara.

Hal tersebut juga disampaikan Ketua Dewan PerwakilanDaerah (DPRD) Tarakan Kalimantan Timur Udin Hianggio.Menurutnya kebutuhan masyarakat Tarakan diperoleh dari

perdagangan antara Tarakan dengan Tawao yang sudahberlangsung sejak lama. Namun kini perdagangan tersebutdiatur dengan berbagai peraturan, baik yang dikeluarkanpemerintah pusat maupun daerah.

Udin mengapresiasi langkah-langkah yang diambil olehKantor Pelayanan dan Pengawasan (KPPBC) Tipe A4Tarakan dan instansi pemerintah yang ada di Tarakan dalammengamankan penerimaan negara dan juga perdagangandengan cara melakukan penegahan terhadap kegiatanpenyelundupan termasuk perdagangan illegal, disampingpembinaan terhadap masyarakat. “Kalau dari sisi aturan BeaCukai tidak bisa mengizinkan perdagangan tersebut(illegal.red) karena melanggar aturan perdaganganinternasional walaupun antar tetangga dan sudah berjalansejak puluhan tahun lalu,”ungkap Udin.

Ia mengakui memang masih banyak aturan-aturan yang

Lindungi Perdagangan Legal, PerangiPerdagangan Ilegal

Patkor KastimaBorneo ke-6

Patkor KastimaBorneo ke-6

“Berat sama dipikul ringan sama dijinjing” Itulah kiranya pribahasa yang tepat untuk melukiskankesamaan visi dan misi dalam memerangi masalah penyelundupan yang cukup berat, sehinggakesulitan dapat ditangani dengan kerjasama yang baik antar dua instansi kepabeanan serumpun

yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dengan Kastam Diraja Malaysia (KDRM).

P

DAERAH KE DAERAH

37WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

Page 39: Warta Bea Cukai Edisi 394

6 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun daerah belummaksimal untuk mencegah terjadinya penyelundupan dan per-dagangan illegal. Walaupun belum sempurna, tetapi aturanyang ada selama ini dapat dijalankan dengan maksimal.

PATKOR KASTIMA BORNEO KE-6Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa masalah penyelun-

dupan dan perdagangan illegal merupakan masalah yang harusditangani bersama. Salah satu bentuk penanganan masalahpenyelundupan adalah kerjasama dalam bentuk Patroli Bersamaantara Kanwil Kalimantan Bagian Timur dengan Kastam DirajaMalaysia (KDRM) Negeri Sabah yang disebut Patroli Terkoordina-si Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima)

Patkor Kastima Borneo tahun ini menginjak tahun ke-6.Pembukaan Patkor Kastima dilakukan di Kantor Pelayanan danPengawasan Bea Cukai (KPPBC) tipe A4 Tarakan pada 20 Agus-tus 2007 dan ditutup pada 28 Agustus 2007 di Tawao, Malaysia.Patkor Kastima dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJBC Kali-mantan Bagian Timur, Ismartono, yang didampingi oleh KetuaPengarah Kastam Negeri Sabah Md. Yusof bin Abdurrachman,dan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bachtiar. Dalam acarapembukaan, turut hadir para undangan dari instansi peme-rintah dan dinas di wilayah Kabupaten Tarakan seperti, DPRD,TNI AL, Kejaksaan, Imigrasi, Kepolisian serta wakil dari beberapaKPPBC dibawah Kanwil DJBC Kalimantan Timur seperti KPPBCNunukan dan KPPBC Balikpapan .

Dalam upacara pembukaan Patkor Kastima Borneo ke-6 de-ngan inspektur upacara Ismartono, dilakukan penandatanganansurat perintah operasi oleh Kakanwil DJBC Kalimantan BagianTimur dan Ketua Pengarah KDRM Negeri Sabah, yang dilanjut-kan dengan penyematan atribut operasi secara simboliskepada perwakilan Kanwil DJBC Kalimantan Timur dan KDRMserta penekanan tombol sirene dan pelepasan balon ke udarayang menandakan dimulainya Patkor Kastima Borneo ke-6.

Dalam wawancaranya dengan media cetak dan elektronik, Is-martono mengatakan, Patkor Kastima Borneo ke-6 bertujuanuntuk menyamakan persepsi dan mempererat kerjasama antarakedua tim teknis pencegahan penyelundupan yang dikoordinasi-kan oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dan Kastam Di-raja Malaysia Negeri Sabah.

Selain itu lanjutnya, dengan Patkor Kastima Borneo ini me-nunjukkan keseriusan dua instansi pabean dalam mewujudkandaerah perdagangan yang bebas dari ancaman penyelundupan,memastikan terjaminnya keamanan di kawasan perdagangan an-tara Indonesia dan Malaysia khususnya dari musuh-musuh eko-nomi yang masih bebas di kawasan perbatasan.

Patkor Kastima Borneo ke-6 ini lanjutnya juga merupakanupaya mendukung aktifitas perdagangan yang legal dalam rang-ka mendorong perdagangan global antar dua negara bertetanggaini. Selain meningkatkan kerjasama antar dua negara, khususnyauntuk mewujudkan sistem pertukaran informasi yang mampumembatasi kegiatan penyelundupan di kawasan perbatasan, juga

akan mempererat ikatan budaya dan kerjasama yang erat dian-tara kalangan warga kedua negara.

Konsep Patkor Kastima Borneo menurut Ismartono selalumengalami pembaharuan tiap tahunnya terutama pertukaraninformasi dengan pihak Malaysia. Dengan pembaharuaninformasi lanjutnya, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur padatahun 2006 lalu berhasil menegah 12 kapal yang melakukankegiatan illegal di wilayah perbatasan.”Penegahan tersebutmerupakan bentuk kerjasama yang semakin baik antara DJBCdengan KDRM dalam menangani masalah penyelundupandengan cara saling tukar menukar informasi,”ujarnya.

Sementara itu sejak bulan Januari hingga Agustus 2007, hasiltangkapan Bawah Kendali Operasi (BKO) Kanwil DJBCKalimantan Bagian Timur di wilayah Nunukan mencapai sembilankasus dengan komoditi yang ditegah berupa kayu dan barangcampuran. Dari sembilan kasus tersebut enam kasus sudahmempunyai kekuatan hukum tetap sementara tiga kasus lainnyamasih dalam tahap penyidikan.

Begitu juga dengan hasil operasi BKO Kanwil DJBC Kaliman-tan Timur di wilayah Tarakan, dimana dalam kurun waktu delapanbulan dari Januari hingga Agustus 2007, 12 kasus perdaga-ngan illegal ditegah dengan komoditi berupa kayu,pakaian bekasdan juga penyeludupan penyu. Dari dua belas kasus tersebut duakasus telah mempunyai kekuatan hukum tetap sementarasepuluh kasus lainnya telah P.21 atau proses penyelidikan telahselesai.

Sementara itu Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia Nege-ri Sabah Md. Yusof Bin Abdurracman mempunyai pandangansenada dengan Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Ismar-

FOTO BERSAMA, Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timar,Ismartono (kiri), Ketua Pengarah Kastam Negeri Sabah, Md. Yusof binAbdurrachman (tengah), dan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi, Bachtiar(kanan), diatas kapal BC 9005.

DAERAH KE DAERAHWBC/KY

WBC/KY

38 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

Page 40: Warta Bea Cukai Edisi 394

7WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

tono, mengenai pelaksanaan Patkor Kastima Borneo ke-6. Menu-rutnya, Patkor Kastima Borneo ke-6 merupakan bentuk pelaksa-naan dari kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia(Sosek Malindo) dimana salah satu tujuannya untuk mencegahpenyelundupan di dua wilayah perbatasan antara Indonesiadengan Malaysia. “Kalau di Malaysia (perairan Tawao) kita siapmenangani masalah ini, disamping juga tukar menukar informasidengan pihak Bea Cukai,”ujarnya

Selain itu ia mengatakan, dengan adanya Patkor KastimaBorneo tren perdagangan legal dari Indonesia ke Malaysiakhususnya Tawao semakin meningkat, dan ini lanjutnyamerupakan bukti bahwa kerjasama selama ini dengan pihakDJBC berhasil. “Kami selalu memberikan informasi kepada pihakIndonesia mengenai perkembangan perdagangan yang terjadi diMalaysia, sehingga masalah penyelundupan dapat ditanganibersama, dan tidak itu saja, di Malaysia kini pengolahan kayu dariIndonesia tidak dapat dilakukan jika tidak melalui proses hukumyang benar di Indonesia,” lanjutnya lagi.

KERAHKAN EMPAT KAPAL PATROLIAcara pembukaan Patkor Kastima Borneo ke-6 diisi dengan

kegiatan patroli simbolis di perairan Tarakan oleh kapal patrolimilik DJBC yaitu kapal patroli BC 9005, BC9003, BC 10014 dan

BC 10015. Menurut Kepala Kanwil DJBC Sulawesi, Bachtiar,kapal patroli yang digunakan untuk Patkor Kastima Borneo ke-6ini dua diantaranya BKO dari Pangkalan Sarana Operasi BeaCukai di Pantoloan Sulawesi Tengah. Menurutnya kapal patrolitersebut yaitu 9005 dan 9003 cukup memadai untuk melakukanpatroli guna mengamankan wilayah Indonesia daripenyelundupan.

Rute patroli yang ditempuh oleh Kanwil Kalimantan BagianTimur pada Patkor Kastima kali ini meliputi perairan KalimantanTimur termasuk perairan Tarakan dan Nunukan. Sementarapihak KDRM Negeri Sabah melakukan patroli di wilayah perairanSeboko, Tawao dan wilayah perairan Sabah.

Sebelum acara Patkor Kastima dimulai, delegasi Malaysiayang terdiri dari para pejabat dan juga pegawai KDRM tibaterlebih dahulu di Pelabuhan Melundung Tarakan pada 18Agustus 2007. Kedatangan mereka disambut hangat olehKepala KPPBC Tararakan Heru Hariadi, didampingi Kabid P2Kanwil DJBC Kalimantan Timur Ambang Priyonggo serta parapejabat DJBC lainnya. Walau masih terasa letih setelahmenempuh perjalanan selama 4 jam dari Tawao ke Tarakan,rombongan KDRM antusias mengikuti berbagai pertandinganolah raga persahabatan antar dua intansi kepabeanantersebut. Tidak lama setelah tiba, para delegasi KDRMmelakukan pertandingan sepak bola dengan pihak tuanrumah yang dimenangkan sepak bola DJBC dengan skor 2-0.Selain sepak bola, juga dilakukan pertandingan olahragapersahabatan voli dan bulu tangkis.

Sebelum acara pembukaan dimulai, malam harinya dila-kukan acara ramah tamah yang dihadiri oleh seluruh personilkedua instansi kepabeanan dan pimpinan muspida KotaTarakan. Acara malam ramah tamah tersebut sekaligus men-jadi ajang perkenalan antar personil untuk menjalin keakrab-an diantara kedua institusi.

PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH OPERASI oleh Kakanwil DJBCKalimantan Timur Ismartono dan Ketua Pengarah Kastam Negeri SabahMd. Yusof bin Abdurrachman.

MALAM RAMAH TAMAH. Kepala KPPBC Tarakan, Heru Hariadi selakutuan rumah pembukaan Patkor Kastima Borneo ke-6, menerimacinderamata dari Ketua Pengarah Kastam Negeri Sabah Md. Yusof binAbdurrachman dalam acara ramah tamah. zap

WBC/KY WBC/KY

WBC/KY

39WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

Page 41: Warta Bea Cukai Edisi 394

8 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

embenahan bukan hanya untuk menghadapi penilaiankantor saja, namun lebih mengarah pada pembuktiankomitmen kantor ini kepada pengguna jasa kepabeananuntuk memberikan pelayanan prima sesuai moto yaituMelayani Dengan Hati. Mengenai moto yang diterapkan

kantor ini, menurut Kepala KPPBC Tipe A3 Merak AgusSudarmadi (yang kini menjabat sebagai Kepala KPPBC Tipe A1Tanjung Perak) ia peroleh ketika melihat kegiatan perbankan,dimana setiap nasabah yang datang selalu dilayani dengan baikoleh para petugas. Tidak heran jika kini memasuki KPPBC Meraksapaan hangat para petugas dirasakan oleh pengguna jasa, danpetugas dilini depan siap sedia membantu pengguna jasamelakukan pengurusan kepabeanan.

Tata letak kantor yang memberi kenyamanan parapengguna jasa, pelayanan cepat dan transparan tidak luputdari perhatiannya. Di kantor ini tidak ditemui loket untukpengurusan melainkan sederetan meja para petugas sebagaiawal untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanankepada pengguna jasa.

Petugas dilini depan bertugas melayani pengguna jasa, laluditindaklanjuti oleh petugas di lini belakang. Pengguna jasa dapatmelihat sejauhmana pergerakkan dokumennya melalui komputer

yang ada di depan, ini mirip di bank, dimana nasabah yang akanmengajukan kredit akan bertemu dengan Customer Service,selebihnya dilakukan oleh sistem. Untuk mendukung kelancarandan kecepatan pelayanan, penerapan pemeriksaan dokumendan fisik barang dilakukan secara selektif, sehingga pengawasandilakukan dengan mengoptimalkan fungsi intelijen danmanajemen risiko terhadap pelayanan dan pengawasan.

Keinginan Agus membuat suasana KPPBC Merak yangnyaman bagi pengguna jasa tidak terlepas dari dukungan seluruhstafnya. Begitu semangat melakukan pembenahan kantor tidakjarang setelah kantor dilakukan make over, para pegawaiberinisiatif untuk memperindah ruang kerjanya dengan caraswadaya. “Make over yang dilakukan bersama staf bukansemata-mata karena adanya penilaian kantor yang dilakukanKantor Pusat DJBC, tetapi karena tantangan yang ada dihadapanharus dijawab. Sebagian tantangan tersebut sudah terjawabwalaupun masih ada kekurangan diberbagai sisi.”

Ruangan pelayanan dibuat senyaman mungkin mengikutikonsep Bank, sehingga para pengguna jasa tidak merasa bosanketika menunggu proses kepabeanan. Untuk menghindarikebosanan, deretan sofa dengan warna cerah dengan ruanganyang berpendingin bisa dijadikan pengguna jasa sebagai tempat

P

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 Merakterus berbenah diri meningkatkan kinerja, baik dari sisi pelayanan, pengawasan dan penerimaan

negara. Rasanya tidak sia-sia upaya pembenahan tersebut, karena KPPBC ini meraihjuara I Kantor Pelayanan Percontohan ditingkat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

KPPBC Tipe A3 MerakPembenahan yang Menghasilkan Prestasi

MAKE OVER yang dilakukan Kepala Kantor bersama staf bukan semata-mata karena adanya penilaian kantor yang dilakukan Kantor Pusat DJBC,tetapi untuk menjawab tantangan untuk merubah paradigma.

DOK. KPPBC MERAK

DAERAH KE DAERAH

40 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

Page 42: Warta Bea Cukai Edisi 394

9WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

untuk melepas lelah wa-lau hanya sejenak sambilmelihat siaran televisikabel yang ada di ruangpelayanan. Tak lupa iamenyediakan ruang un-tuk merokok di lokasitaman, karena di dalamruang pelayanan parapengunjung dilarang me-rokok.

Awalnya para peng-guna jasa merasaterkejut karena adanyaperubahan pada modelpelayanan di KPPBCMerak, walaupun peru-bahan fisik kantor tidakmengalami perubahan.Berbagai masukkandari pengguna jasa me-ngenai hal lain yang di-butuhkan untuk mening-katkan pelayanan jugadisampaikan, caranya

dengan menyebar angket untuk dijawab oleh para penggunajasa. Usul tersebut tidak dapat dijalankan secara bersamaankarena berbagai pertimbangan, namun usulan dari merekamengenai kecepatan pelayanan, pemeriksaan dokumen danlain sebagainya tetap diperhatikan dengan mengacu padaaturan yang ada.

Sementara itu, Kasubbag Umum KPPBC Merak Maulidyahyang turut dalam proses perubahan kantor mengatakan, ia hanyamenjalankan apa yang diinginkan oleh kepala kantor melaluidiskusi dan juga konsultasi mengenai konsep ruang kantor.Koordinasi dengan staf juga dilakukan Lily sapaan akrabMaulidyah baik itu mengenai warna ruangan, pencahayaan danlain sebagainya.”Semua pihak terlibat, tidak hanya kepala kantortapi semuanya memberikan masukan,”ujarnya.

Pembenahan untuk ruang pelayanan, ruang kerja petugasdan juga aula menjadi perhatiannya dimana setiap ruangansemuanya berfungsi dan tidak ada yang kosong. Untukmemperindah kantor, Lily bersama dengan korlak Keuangandan Rumah Tangga, Noviyanti. juga berusahamemaksimalkan ruang kosong yang ada di belakang denganmembuat taman yang disertai dengan air mancur sehinggakantor semakin tampil menarik.

“Waktu yang diperlukan untuk itu semua dilakukan dalamwaktu dua minggu dan dilakukan secara terus menerus.

Dukungan dari teman-teman sangat baik, me-reka punya semangatyang luar biasa,” ujarYanti, panggilan akrabNoviyanti.

Menjelang penilaiankantor yang dilakukanoleh Departemen Keu-angan pada 21 Agustus2007 untuk lombatingkat nasional Depar-temen Keuangan, tam-pak semua fasilitas danruangan yang ada di da-lam lingkungan KPPBCMerak berfungsi denganmaksimal. Ketika dita-nya bagaimana perasa-an mereka berduadapat menyelesaikantugas keduanya menga-ku senang dan bahagia

karena walaupun dalam relatif waktu yang sangat singkat da-pat menyelesaikan tugas ini dan meraih juara pertama KantorPelayanan Percontohan ditingkat DJBC.

“Ini adalah kerja keras kami semua terutama pimpinan danseluruh karyawan/ karyawati. Ini adalah prestasi kami bersa-ma. Tugas saya di Merak tidaklah lama, hanya sekitar 2 bulan,oleh sebab itu, saya ingin meninggalkan kesan dan contoh ke-pada teman-teman bahwa beginilah kita seharusnya bekerja.Inilah sumbangsih saya pada KPPBC Merak, ,” ujar Lily.

Untuk membenahi paradigma yang melekat pada KPPBCMerak bukanlan suatupekerjaan yang mudah.Menurut Agus, kantoryang dipimpinnya pernahidentik dengan kegiatan-nya yang sedikit, berbedadengan KPPBC lain yangada di Indonesia. Bahkanketika Dirjen Bea danCukai, Anwar Suprijadimengunjungi KPPBCMerak, hal pertama yangditanyakan kepada Agusadalah kemampuan un-tuk merubah stigma.Untuk menjawab perta-nyaan yang disampaikanDirjen untuk merubahparadigma tersebut, Agusmemulainya dari penata-an ruang kantor yangberorientasi pada keny-amanan dan pelayanan

MENINGKATNYA kegiatan kepabeanan diMerak bukanlah suatu kebetulan. Kalaukebetulan, maka kegiatan tersebut hanyabersifat insidentil saja, sementara yangterjadi di Merak sifatnya rutin.

DUKUNGAN dari teman-teman sangat baik,mereka punya semangat yang luar biasa.

MENJALANKAN apa yang diinginkan olehkepala kantor melalui diskusi dan jugakonsultasi mengenai konsep ruang kantor.

PIAGAM KOMITMEN PELAYANANKPPBC TIPE A3 MERAK

Kami menyadari bahwa :1. Pengguna jasa adalah orang yang paling penting

dalam instansi kami;2. Pengguna jasa adalah bukan beban pekerjaan kami;3. Pengguna jasa adalah tujuan dan alas an mengapa

kami bekerja. Kami bukan diharuskan melakukansesuatu pekerjaan untuk mereka tetapi merekalahyang memberi kesempatan kepada kami untukbekerja;

4. Pengguna jasa tidak bergantung pada kami, tetapikami lah yang bergantung kepada mereka;

5. Pengguna jasa adalah bukan “orang luar” dariinstansi kami, tetapi mereka adalah bagian utamadari institusi kami;

6. Penguna jasa adalah bukan sekedar deretan nama,tetapi adalah pribadi-pribadi yang mempunyaiperasaan, kemauan dan prangka;

7. Pengguna jasa datang kekantor kami tidak untukdiajak bertengkar, atau disakiti hatinya tetapi untukdilayani dan di hormati. Tidak seorangpun dari kamiberhak untuk berbuat semena-mena terhadapmereka;

8. Pengguna jasa dalah orang yang berhak dating keinstitusi kami dengan berbagai kehendak, tugas kamiadalah melaksanakan kehendaknya dengan baik;

9. Pengguna jasalah yang membayar kami melaluipajak yang dibayarkannya, tanpa mereka tidakmungkin ada institusi ini dan tidak ada pekerjaanyang kami tangani sekarang.

Untuk itu mari bantulah kami melayani anda denganhati, patuhilah sistem dan prosedur yang ada.

WBC/ZAP

WBC/ZAP WBC/ZAP

41WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

Page 43: Warta Bea Cukai Edisi 394

10 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembalimenunjukan prestasinya kepada masyakarat,melalui Kanwil Jakarta yang berhasil menegahratusan ball tekstil dan ratusan minuman MMEAyang dilengkapi pita cukai palsu. Keberhasilan yang

cukup signifikan ini, merupakan upaya keras dari KanwilJakarta walaupun usianya relatif masih muda.

Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Jakarta, NasirAdenan, tegahan ini merupakan hasil operasi rutin yangdilakukan oleh unit Penindakan dan Penyidikan (P2) KanwilJakarta, sesuai yang diamanatkan oleh Direktur Jenderal Beadan Cukai, yang secara garis besar, selain untuk menunjangkinerja dari Kanwil Jakarta, juga dapat memaksimalkanpelayanan dan pengawasan saat ini.

“Operasi yang kami lakukan juga telah berkoordinasi denganwilayah lain, seperti Bandung, Banten dan KPU sendiri, dandengan hasil ini kami mengharapkan DJBC dapat memberikanpelayanan dan pengawasan yang baik, sehingga bea cukaisemakin diakui bahkan dibutuhkan oleh masyarakat dan tidakhanya dijadikan kambing hitam,” ujar Nasir Adenan.

TEKSTIL DAN MMEASementara itu menurut Kepala Bidang P2 Kanwil Jakarta,

Septia Atma, untuk 14 kasus tegahan yang berhasil didapat olehKanwil Jakarta, keseluruhannya memiliki modus yang berbeda,

yaitu untuk kasustegahan tekstil sebanyak877 karung woman pantsyang dilakukan olehPT.TEI, modus yangdilakukan adalah denganpemberitahuan tidakbenar pada dokumen.

Pada dokumen yangdiajukan oleh PT.TEIyang terletak di JalanNarogong Raya Bekasidan merupakan perusa-haan penerima fasilitaskawasan berikat, perusa-haan ini memberitahukandi PIB pada 7 Agustus2007, untuk mengeluar-kan barang yang telahrusak akibat banjir.Namun setelah dilakukanpemeriksaan fisik olehpetugas Bea Cukai,kedapatan barang yangdikeluarkan adalah

prima kepada pengguna jasa yang melakukan pengurusankepabeanan di KPPBC Merak.

Masih menurut Agus, para pengguna jasa di KPPBCMerak adalah kalangan industri yang cukup besar dimanamereka sudah terbiasa dengan pelayanan yang nyaman,cepat dan pasti. Sehingga pelayanan yang prima dengankonsep yang dimilikinya bisa memberikan kepuasankepada para pengguna jasa yang juga berpotensi padapenerimaan yang cukup besar .

Dari sisi penerimaan menurut Agus pihaknya sampaibulan Juli 2007 telah menghimpun penerimaan BeaMasuk (BM) sebesar Rp481.175.536.707 atau 142 persendari target rata-rata BM yang perbulannya ditetapkanRp.45.978.304.750. Sedangkan dari penerimaan cukai,pihaknya jugatelah menghimpun Rp.97.440.000 ataumencapai 166 persen dari target rata-rata per bulansebesar Rp.9.762.500. “Semua ini tercapai berkat kerjakeras seluruh jajaran KPPBC Merak,”ujarnya

Agus juga memaparkan, dibandingkan penerimaanBM periode Januari sampai dengan Juni 2007 dengan pe-riode yang sama tahun 2006, terjadi peningkatan peneri-maan sebesar Rp.198.554.543.039 atau 193 persen. Se-dangkan cukai, penerimaannya mencapai Rp89.280.000atau terjadi peningkatan 109 persen. “Sehingga denganadanya pencapaian peningkatan penerimaan tersebutsecara akuntabilitas KPPBC tipe A3 Merak telah berhasilmelaksanakan peningkatan kinerja dibidang pelayanandan pengawasan kepabeanan dan cukai,”papar Agus.

Tidak hanya pembenahan fisik gedung dan pembenahanpelayanan, Agus juga mencoba menjalin kerjasama denganinstansi terkait di kawasan pelabuhan guna mendukungkinerja pelayanan dan pengawasan di KPPBC Merak.Pihaknya bekerjasama dengan pengelola pelabuhan, DinasPerhubungan (dishub) bahkan dengan Pemda untukmeningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa,sehingga nantinya kawasan pelabuhan Merak bisa menjadibesar, sehingga kegiatan perekonomian berjalan.

Mengenai pembenahan yang telah dilakukannya bersamadengan seluruh stafnya, Agus mengatakan belum dapatmelihat hasilnya secara keseluruhan. Namun secara perlahandiakui Agus telah menunjukkan hasil seperti semakinmeningkatnya kegiatan kepabeanan di Merak yang hal inibukanlah suatu kebetulan karena sifatnya tidak insidentil sajamelainkan rutin. Ini terjadi karena adanya perubahanparadigma KPPBC Merak. Kalau sebelumnya rata-rata 200kontainer per bulan dilayani oleh KKPBC Merak, kini lanjutnyabisa mencapai 500 sampai 700 kontainer/ perbulan.

Sementara untuk Pejabat Fungsional PemeriksaDokumen (PFPD) di KPPBC Merak saat ini berjumlahempat orang, padahal idealnya seiring denganmeningkatnya kegiatan, dibutuhkan sekitar enam sampaitujuh PFPD. Untuk menyiasatinya lanjut Agus, jumlah jamkerjanya bertambah, biasanya sampai jam 5 sore, kinimencapai jam 9 malam. Ini semua ditempuhnya gunamencapai kepuasan pengguna jasa.

Agus mengakui masih ada hal-hal yang belum terlaksanauntuk meningkatkan mutu kinerja pelayanan, pengawasandan juga penerimaan mengingat dirinya akan pindah tugassebagai Kepala KPPBC Tanjung Perak Jawa Timur, namunpara staf bisa meneruskan apa yang telah dirintisnya dibawahkepala KPPBC yang baru, bahkan dapat lebih meningkatkanhal-hal yang telah dilakukannya untuk kepentingan negara.

Ia pun juga menepis anggapan bahwa maraknya kegiatandi Merak karena adanya Kantor Pelayanan Utama (KPU) diTanjung Priok, sehingga beberapa proses kepabeananpindah ke Merak. Menurutnya mungkin perubahan paradigmayang dilakukannya telah menstimulus pengusaha untukmemindahkan kegiatannya ke Merak terutama kegiatan imporcurah seperti kacang kedelai. Dari segi biaya dan waktukegiatan yang dilakukan di kawasan Merak cukup murah dancepat sehingga jadi pertimbangan bagi pengusaha untukmemindahkan kegiatannya ke kawasan Merak

Kanwil DJBC Jakarta

Tegah Tekstildan MMEAWalaupun baru efektif berjalan tiga bulan,

namun Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jakartatelah menunjukkan prestasi yang cukup

gemilang, dengan berhasil menegah 14 kasus,dimana 2 kasus sudah P21, 1 kasus dalamproses di Kejaksaan Negeri, dan 11 kasus

masih dalam proses penyidikan.

D

NASIR ADENAN. Hasil tegahan yangdidapat merupakan hasil operasi rutinyang dilakukan selama ini.

WBC/ATS

ris

DAERAH KE DAERAH

42 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

Page 44: Warta Bea Cukai Edisi 394

11WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

barang-barang dalam kondisi baru. Ada-pun barang yang rusak karena banjir ha-nya sekitar 20 persen saja.

Dengan kasus tersebut, maka PT.TEI dinyatakan telah melanggar pasal102 huruf F dan/atau hufuf H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangKepabeanan. Dalam kasus ini, masihdilakukan proses penyidikkan guna me-nentukan tindak pidana dan tersangka-nya. Sementara itu, terhadap barangbukti disimpan di tempat penimbunanpabean Kantor Pengawasan dan Pela-yanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jakartayang berlokasi di Kawasan Berikat Nu-santara (KBN) Cakung.

Untuk tegahan Minuman Mengan-dung Etil Alkohol (MMEA), Kanwil Jakartahingga saat ini masih melakukan prosespenyelidikan atas tindak pidana di bidangcukai, yang dilakukan oleh 14 tempatpenjualan eceran yang diduga melaku-kan tindak pidana penjualan MMEAtanpa ijin (tidak memiliki NPPBKC) danMMEA tersebut dilekati oleh pita cukaipalsu.

“Hingga saat ini kami masih terusmelakukan penyelidikan dari manamereka mendapatkan pita cukai palsutersebut, karena MMEA yang kami tegahseluruhnya telah dilekati oleh pita cukaipalsu, dan atas kepalsuannya ini, kami juga telah berkoordinasidengan pihak PERURI, yang menyatakan kalau pita cukai terse-but memang benar-benar palsu,” kata Septia Atma.

Lebih lanjut Septia Atma menjelaskan, dari kasustersebut, satu orang warga negara asing dinyatakan sebagaitersangka sementara yang lainnya adalah warga negaraIndonesia. Dan terhadap barang bukti MMEA tersebut, saatini disimpan di gudang Kanwil Jakarta.

OPERASI CUKAISelain itu, Kanwil Jakarta bersama KPPBC Jakarta, kini

tengah melakukan operasi peredaran cerutu dan telahmelakukan penindakan terhadap dua tempat penjualan eceranyang mana telah melakukan penjualan atau menyediakan cerutuuntuk dijual tanpa dilekati dengan pita cukai. Untuk kasusnya kinitengah dilakukan proses penyidikan oleh PPNS KPPBC Jakarta.

Untuk kasus tegahan terbaru yang didapatkan oleh KanwilJakarta, adalah kasus pengeluaran barang impor yang belumdiselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean ataudari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawahpengawasan pabean, tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang

mengakibatkan tidak terpenuhinya pungut-an negara.

Kasus tersebut bermula dari kecuri-gaan petugas intelijen Kanwil Jakarta,pada 15 Agustus 2007, terhadap satumobil boks yang memuat 95 ball (3.400Kg) 100 persen cotton woven fabric. Mo-bil boks tersebut mengeluarkan barangdari tempat penimbunan sementaralapangan 207 Pelabuhan Tanjung Priok,yang diberitahukan dengan dokumen BC2.3 atas nama PT. GA yang beralamat diKBN Cakung.

Atas kecurigaan tersebut, petugasmengikuti mobil boks tersebut, dan ke-dapatan barang tidak dibawa ke KBNCakung, akan tetapi langsung dibawamenuju arah Bandung, dengan suratjalan ke PT. IDMP yang beralamat diBandung. Melihat gelagat tidak benartersebut, petugas langsung melaku-kan penegahan dan mengamankanbarang bukti ke Kanwil Jakarta.

Dengan pelanggaran tersebut, Kan-wil Jakarta kini masih melakukan prosespenyidikan guna menentukan tindak pida-na dan tersangkanya, karena pada ka-sus tersebut nyata-nyata telah melang-gar pasal 102 huruf F Undang-UndangNomor 17 tahun 2007 tentang Kepabeanan.

“Dari 14 kasus yang kami tanganidua kasus telah dinyatakan lengkap (P21) oleh penuntut umum,satu kasus dalam proses di Kejaksaan Negeri, dan 11 kasusmasih dalam proses penyidikan,” kata Nasir Adenan.

Masih menurut Nasir Adenan, walaupun misi DJBC adalahmemberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,perdagangan dan industri, namun DJBC tetap tidak lupa untukmelakukan pengawasan terhadap importasi barang larangan danpembatasan. Dalam melakukan pengawasan, Kanwil Jakartamenerapkan strategi “planning the worst, expecting the best”.Artinya, dalam merencanakan suatu operasi, Kanwil Jakartamembuat rencana operasi dengan mengantisipasi kemungkinanterburuk, dan tentunya mengharapkan hasil yang terbaik.

“Dengan SDM yang terbatas, hasil tegahan yang dicapaiselama tiga bulan belakangan ini merupakan hasil terbaikyang dapat dicapai oleh Kanwil Jakarta. Semoga hal tersebutdapat memicu semangat para petugas agar dapat lebih me-ningkatkan kinerjanya yang selama ini memang sudah baik.Untuk itu, pada kesempatan ini pula, saya ingin menyampai-kan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semuapetugas di jajaran Kanwil Jakarta yang ikut terlibat dalam pro-ses penegahan tersebut,” tandas Nasir Adenan.

EX BANJIR. Diberitahukan sebagai barang ex banjir kedapatan 80 persen baru. PITA CUKAI PALSU. Masih dalam proses penyidikan peredarannya untuk MMEA.

MMEA. Ditegah karena dilengkapi oleh pita cukai palsu.

WBC/ATS

WBC/ATS WBC/ATS

adi

43WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

Page 45: Warta Bea Cukai Edisi 394

44 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

S U K A T N OKorlak Keuangan dari KPPBC Tipe A3 Tanjung Pinang ini, selamabekerja di bea cukai belum pernah berpindah dari Tanjung Pinang.Walaupun begitu, pria kelahiran Tanjung Pinang 3 Mei 1959 mengakusiap jika suatu saat harus dimutasikan dari Tanjung Pinang. Berasal dariPacitan, ayah tiga anak ini terbilang cukup ketat dalam mendidik anak,hal ini terbukti dari kedua anaknya yang saat ini hampir lulus dariFakultas Kedokteran Universitas Negeri Riau, Pekanbaru.

Masuk menjadi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)pada tahun 1983, Sukatno yang sebelumnya memang sudah mengertiakan pekerjaan bea cukai, langsung ditempatkan di KPBC TanjungPinang sebagai pemeriksa di gate. Pengalaman menariknya saatmenjadi pemeriksa, adalah ketika tahun 1985 dimana Tanjung Pinangmenjadi tujuan para pedagang yang mencari barang-barang luar negeriyang masuk secara ilegal.

“Saat itu para pedagang atau yang kita sebut inang-inang sangat banyaksekali membawa barang-barang dari luar untuk dimasukan ke Tanjung

D E W I D I A N A Mendengar kata mutasi, ada pegawai yang suka dan ada pula yang

tidak suka. Namun, sebagai pegawai negeri yang sudah disumpah danberjanji untuk siap ditempatkan dimana saja, mutasi merupakan suatukomitmen pada negara yang harus dijalankan. Berkaitan dengan mutasipegawai yang satu ini cukup beruntung, mutasi yang pernah dialaminyahanya disekitar kota kelahirannya yakni di Kantor Wilayah Palembangdan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Palembang.

Berawal dari diterimanya Dewi menjadi pegawai bea dan cukaitahun 1983 melalui tes penerimaan pegawai Departemen KeuanganPalembang. Setelah diterima, ia langsung di tempatkan di KantorWilayah (Kanwil) III DJBC Palembang (sekarang Kanwil DJBCSumatera Bagian Selatan-red).

Kemudian, setelah keluar Skep No. 03 tahun 1987 tentangdibentuknya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Palembang, Dewidimutasi ke KPBC Palembang (sekarang Kantor Pelayananan danPengawasan Bea dan Cukai – KPPBC-red). Enam tahun bertugas diKPPBC Palembang, Dewi kembali terkena mutasi ke Kanwil III DJBCPalembang selama dua tahun. Kemudian, tahun 2000 ia kembalidimutasi ke KPBC Palembang hingga sekarang.

Saat ini, sudah lebih dari 14 tahun ia mengabdi di Bea dan Cukai. Walauhanya disekitar daerah Palembang ia dipindahtugaskan, tetapi pegawai yangsatu ini tetap memiliki prinsip, dimanapun ia ditempatkan ia tetap enjoy.

“Tidak ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dan yangterpenting saya akan tetap bekerja, berbuat dan berpikir yang terbaikuntuk DJBC tercinta,” ujar pegawai yang selalu mendapat tugas dibagian keuangan, umum dan urusan pegawai.

SIAPA MENGAPA

A D R I N S Y A H B A N A Saat WBC sedang bertugas mengambil gambar tentang

pemeriksaan barang penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada awalbulan Juli, WBC melihat penampilan pegawai yang satu ini saatmelayani dan memeriksa barang bawaan penumpang. Dengan posturtubuh yang tinggi dan murah senyum, pegawai yang satu ini memangsangat tepat bekerja dibagian tersebut.

Saat diwawancara WBC, Adrin mengaku bahwa bertugas di bagian P2,khususnya bandara, penampilan harus prima, fresh dan penuh senyum, di-samping diimbangi dengan fisik dan stamina yang kuat. “Karena itu kita ha-rus mempunyai pola makan yang teratur, istirahat juga teratur dan didukungjuga dengan berolahraga. Selain itu, yang bisa dianggap paling utama dalambertugas adalah kita harus mempunyai pola berpikir yang positif, tenang,serta jangan mempunyai pikiran curiga terhadap seseorang,” terangnya.

Pria yang menikah tahun 1997 dengan Gustina ini melanjutkan, dalammenjalankan tugas yang paling utama adalah disiplin dan kekompakan.Kalau dalam instansi tidak ada kekompakan yang solid, maka instansi lainakan menganggap remeh sehingga kewibawaan Bea dan Cukai menjadiberkurang.

Pegawai lulusan Prodip III Bea dan Cukai angkatan 9 tahun 1992 ini mulaimeniti karir di Bea dan Cukai tahun 1993. Penempatan pertamanya di Kanwil XBalikpapan (sekarang Kanwil Kalimantan Bagian Timur, Balikpapan-red)dibagian Verifikator selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian, awal tahun 2001 iadipindahkan ke KPPBC Bandar Lampung sebagai pemeriksa barang. Saatbertugas di KPPBC Bandar Lampung ia dipromosi menjadi Korlak Impor.Setelah berjalan empat tahun, tepatnya awal tahun 2005, ia dipindahkan lagi keKPPBC tipe A Khusus Soekarno-Hatta sebagai Korlak Impor hingga sekarang.

44 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

Page 46: Warta Bea Cukai Edisi 394

45WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

Apa yang telah dilakukan oleh ibu empat anakini sehingga dipilih oleh Kepala Kantor KPPBCPalembang Bambang Aribasar untuk masuk dalamrubrik Siapa Mengapa ini? Menurut Kepala KPPBCdan rekan-rekan sekerjanya, pegawai yang satu inimerupakan pekerja ulet, jujur, disiplin dan tidakpernah menunda pekerjaan hingga esok hari.

Saat ditanya pengalaman dan suka dukanyasebagai pegawai DJBC, Dewi mengaku tidakmemiliki pengalaman yang berkesan. Baginya,semua yang ia jalankan dibiarkannya mengalirbagaikan air. Saat ini ia mengaku mendapattantangan saat harus memberikan surat sanksi atauteguran dari atasan pada pegawai yangbersangkutan. “Sebagai anak buah, saya harus siapmemberikan surat tersebut,” kata Dewi yang saat inibertugas di bagian urusan kepegawaian.

Putri daerah kelahiran Palembang tahun 1962ini mengaku masih tersisa waktu untuk berkarir diBea dan Cukai sebelas tahun lagi. Ia berceritabahwa posisinya sebagai perempuan yang berkarirdan ibu rumah tangga bukanlah suatu masalah.Kedua posisi tersebut ia jalani dengan baik. “Kalaudi kantor kita kerjakan tugas kantor, kalau di rumahya kita kerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga,tinggal bagaimana kita membagi waktunya saja,”ujar istri dari petugas polisi ini merendah.

info buku

CATATAN:Ongkos kirim buku wilayah Jabotabek Rp. 25.000

Rp. 120.000

MAJALAH WARTA BEA CUKAIKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur 13230Telp.Telp.Telp.Telp.Telp. (021) 47860504, 4890308 ex. 154Fax.Fax.Fax.Fax.Fax. (021) 4892353 / E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: wbc.cbn.net.iddengan Hasim / Kitty

MAJALAH WARTA BEA CUKAI MENYEDIAKANBUKU SEBAGAI BERIKUT:

BILA ANDA BERMINAT,

LANGGANAN MAJALAHWARTA BEA CUKAI

No Lama Diskon Harga Harga luarBerlangganan Jabotabek Jabotabek

1 3 Bulan (3 edisi) 0% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 40 40 40 40 40.....555550000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 43 43 43 43 43.....5555500000000002 6 Bulan (6 edisi) 5% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 78 78 78 78 78.....000000000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 84 84 84 84 84.....0000000000000003 1 Tahun (12 edisi) 10% Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 15050505050.000.000.000.000.000 Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 16262626262.000.000.000.000.000

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sudah Termasuk Ongkos Kirim

BUNDEL WBC 2006Bundel Majalah Warta Bea Cukai Tahun 2005 (EdisiJanuari - Desember)

Pinang, namun upaya mereka itu tidak dilakukan secararesmi, namun dengan cara melemparkannya ke kapalpompong jika sudah merapat di pelabuhan, nah kamisaat itu harus kerja ekstra ketat karena para inang-inang ini juga mencoba mengelabui kami dengan caramemamerkan badannya atau membuka rok merekaagar kami dapat terkecoh, tapi semua itu dapat kamiatasi dengan baik dan Alhamdulillah sekarang kejadianitu tidak pernah ada lagi,” ujar Sukatno.

Pria yang juga hoby sepeda ini, berharap agarinstansi DJBC dapat selalu kompak dalammenjalankan tugasnya, bukan hanya dalam satuKPPBC tapi juga antar KPPBC sehinggakewenangan dan kewibawaan DJBC akan bersinarseperti pada tahun-tahun sebelumnya, dimana DJBCmerupakan institusi yang sangat disegani baik olehpenyelundup maupun instansi lain.

Dari beberapa mutasi yang pernah dialaminya,Adrin mengaku sangat terkesan saat bertugas diSoekarno-Hatta. “Seperti yang saya sebutkan tadi, dibandara ini kita harus mempunyai sikap ramah sopandan murah senyum kepada penumpang. Karena yangdatang itu bukan hanya para pengusaha ataumasyarakat umum tapi juga anggota dewan, parapejabat di pemeritahan. Kita harus bisa bertindaksecara profesional dan fleksibel di lapangan saatpejabat-pejabat tersebut tiba di bandara,” kata pria yangpernah mengikuti diklat kesamaptaan, DPI, Verifikatordan Training KPU ini.

Karena dalam dalam bertugas ia selalu enjoy, makasuka duka yang dialaminya saat bertugas selaludisikapinya dengan perasaan gembira. Seperti yangpernah dialami oleh bapak dua orang anak ini ketikaada anggota dewan atau pejabat-pejabat pemerintahyang menolak untuk di scan dan memarahinya. Takhanya itu, ada pula penumpang yang marah saatdiwajibkan untuk membayar pajak atas tas mahal yangdibelinya dari luar negeri.

Di akhir wawancara, pria kelahiran SumateraSelatan, 14 Juni 1972 ini mengatakan bahwa ia telahmenyelesaikan S1-nya di Universitas BalikpapanKalimantan Timur jurusan Ekonomi pada 2002. Ia puntelah menyelesaikan pasca sarjananya di UniversitasLampung jurusan Hukum pada 2005.

ats

adi

ats

Page 47: Warta Bea Cukai Edisi 394

46 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

ahap awal sebelum dilakukannya pemeriksaan ke-mudian tersebut adalah menentukan DaftarRencana Objek Audit (DROA) enam bulanan, se-dangkan untuk pelaksanaan tugas yang lain dapatmelalui audit insidentil, sehingga perlu dibuat suatu

analisis situasi agar tugas yang diamanahkan dapat dilaksa-nakan dengan sedikit bekerja banyak mencapai sasaran.

Perusahaan yang dilakukan audit di Kanwil XVII Maluku,Papua dan Irian Jaya Barat terdiri dari* :1. Perusahaan pelayaran : + 4 perusahaan,2. Fasilitas Impor Sementara : + 15 perusahaan,3. BOP Gol II : + 5 perusahaan,4. Importir : + 75 perusahaan,5. Eskportir : + 120 perusahaan,

* Berdasarkan Surat Kakanwil ke KPBC (Bln September2006), tentang perusahaan yang melakukan kegiatanKepabeanan dan Cukai untuk dijadikan profiling BidangAudit.

Bagaimanakah menentukan perusahaan yang didahulu-kan untuk diaudit terhadap perusahaan lainnya, masihaktifkah perusahaan tersebut, terhadap komoditi apa atas

KPBC AMAMAPARE DI TIMIKA, PAPUA. Kantor pelayanan yang berada di wilayah Kanwil XVII DJBC.

Penyusunan Audit Insidentil(Tambahan Objek Audit) dan DROA

Menggunakan Analisis Situasi di Kanwil DJBCMaluku, Papua & Irja Barat

Tugas pengawasan yang dilakukan BidangAudit Kantor Wilayah adalah melaksanakan

pemeriksaan kemudian terhadap perusahaanyang menjadi objek audit untuk menilai

kepatuhannya terhadap peraturan terkait danmengamankan keuangan negara.

T

PENGAWASANWBC/KY

Page 48: Warta Bea Cukai Edisi 394

47WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

usaha tersebut, besarkah nilai impor perusahaan tersebut,apakah telah diperhitungkan terlebih dahulu antara cost andbenefit baik dari segi waktu dan uang dalam pelaksanaantugas audit?

Semuanya itu dapat dibuatkan prosedur tetap dan diperiksakembali secara berkelanjutan setelah berhasil diidentifikasikanisu-isu lingkungan yang strategis, sehingga tinggal menyesuaikandengan perubahan-perubahan yang ada atas update data, bukanselalu membuat semuanya dari tidak mengerti/tidak ada datasama sekali.

PERMASALAHANBerdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai No-

mor INS-1/BC/2006 tentang profiling dan targeting, bidang auditdiharapkan melakukan tugas pengawasan yang maksimal, Kan-wil XVII DJBC adalah kantor KPU (Kanwil Paling Ujung) mempu-nyai wilayah pengawasan 1/3 bagian dari Negara Indonesia diwilayah Timur dan alat transportasi udara/laut yang terbatas.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang dekat denganKanwil XVII hanya KPBC Tipe A4 Ambon, yang lain terdapat dikepulauan Maluku 2 Kantor, Papua dan Irian Jaya Barat (10Kantor), serta memerlukan transportasi udara dan waktu pekerja-an yang panjang, disebabkan juga perjalanan menuju perusaha-an yang menjadi objek jauh (memakan waktu lama), tidak dapatlangsung dari Ambon harus melalui Makassar.

Berdasarkan historis proses pelaksanaan sampaidengan penyelesaian audit kebanyakan lebih dari tiga bulantidak sesuai dengan KEP 12/BC/1997, terkesan kinerjabidang audit rendah.

Analisis situasi menjadi kebutuhan agar pelaksanaantugas sampai dengan penyelesaiannya, dapat dibuat strategi(kesesuaian) yang memperhatikan kondisi internal SW(Strength, Weakness), dan kondisi eksternal OT (Opportunity,Threath), untuk mencapai goal sesuai visi dan misi.

ANALISISPenggunaan Analisis situasi diharapkan dapat

menjawab sebagian besar pertanyaan dan ketidaksesuaiandi atas. Analisis Situasiadalah kegiatan men-dapatkan informasi.Baik lingkungan ekster-nal Kanwil XVII atau in-ternal Kanwil XVII mem-pengaruhi untuk diten-tukan menjadi suatuinformasi termasuk se-bagai kekuatan-kelemah-an-peluang-tantangan.

Tahap yang palingpenting dan sering ter-lewat adalah penetapanacuan kekuatan-kelemahan-peluang-tantangan yaitu keada-an yang menjadi pem-banding untuk mene-tapkan apakah suatukondisi disebut sebagaikekuatan-kelemahan-peluang, atau tantangan.

Untuk dapat membu-at kesesuaian harusdilihat key success factor(KSF) yang dijadikanacuan menentukan SWOT.Rumusan sebaiknyamemperhatikan juga per-ubahan-perubahandilingkungan masa yangakan datang, tidak seke-dar kondisi eksisting se-

karang yang membedakan KSF sekarang dengan KSF yangakan datang.

Sebelum dilakukan analisis situasi perlu diketahui terlebihdahulu bahwa kekuatan (strength) adalah situasi internalberupa kompetensi, kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki,sebagai alternatif menangani peluang-ancaman. Kelemahan(weakness) situasi internal berupa kompetensi, kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki, yang sulit sebagai alternatifmenangani peluang-ancaman. Peluang (opportunities) situasieksternal yang berpotensi menguntungkan. Ancaman (threat)situasi eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan.

Acuan yang digunakan untuk identifikasi SWOT adalah :1. Arah, tujuan organisasi2. Posisi organisasi3. Kinerja masa lalu4. Standar yang disepakati5. Penilaian Stakeholder utama

Yang diterapkan sebagai identifikasi disini adalah arah-tujuan pelaksanaan audit (compliance audit dan pengamanankeuangan negara)

ANALISIS SW :

Kekuatan (S) :l Besarnya anggaran yang dimiliki agar dimanfaatkan

maksimal untuk Pelaksanaan Audit berjalan.l Team work yang kompak tanpa melihat pekerjaan

sebagai tugas individu orang, tetapi pekerjaan sebagaitugas bersama.

l Kemampuan pemahaman dan pengelompokkanperaturan untuk memudahkan pelaksanaan tugassekaligus updatingnya.

l Informasi dari bidang lain untuk membuat profilperusahaan yang menjadi objek audit dengan melihatnilai impor dan komoditas barang serta penerimaanBea Masuk terbesar dari perusahaan mana di KPBC.

FREEPORT. Salah satu perusahaan objek audit di wilayah Kanwil XVII DJBC.

WBC/KY

Page 49: Warta Bea Cukai Edisi 394

48 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

Kelemahan (W) :l Pengambilan data yang tidak cepat pada

waktu pelaksanaan tugasl Sumber daya manusia yang tidak

memenuhi standar KEP 12/BC/1997.l Jarak yang jauh antara perusahaan dengan

KWBC XVII.

Analisis OT :

Peluang (O) :l Jumlah perusahaan yang sedikit memudahkan

profiling perusahaan untuk dibuatkan prosedurtetapnya, baik nilai, komoditi, jenisperusahaan, lokasi, keringanan/pembebasanyang dimiliki.

Ancaman(T) :l Jarak yang jauh antara KPBC dengan

Kanwil sehingga koordinasi memakanwaktu yang lama.

Dari analisis situasi yang sudah dicoba diterap-kan pada Kanwil XVII DJBC, dapat dilihat bahwaprofiling objek audit berdasarkan lokalisasi perKPBC yang membawahinya sangat perlu dibuatprosedur tetapnya untuk menghindari kesulitan pa-da waktu konfirmasi data, waktu yang lama, jarakyang berjauhan, biaya yang dikeluarkan untuk pe-nyelesaian tugas Bidang Audit.

KESIMPULANPenyusunan audit insidentil dan DROA

berdasarkan analisis situasi yang digunakan diKanwil XVII Maluku, Papua, Irian Jaya baratadalah melihat profiling perusahaan yangdibagi per KPBC, dan agar dijadikan prosedurtetap melalui tahapan sebagai berikut :

1. Perusahaan yang masuk audit insidentildidahulukan diaudit sesuai hasil analisisdan rekomendasi yang ada.

2. Perusahaan importir umum diaudit secarareguler 2 tahunan.

3. Perusahaan yang memasukkan bea masukdari yang tinggi ke rendah.

4. Perusahaan dipisahkan berdasarkankomoditi tertentu yang mengkontribusikanpenerimaan bea masuk dari yang tinggi kerendah.

5. Perusahaan yang memiliki fasilitaspenangguhan bea masuk dengan jaminandari yang tinggi ke rendah.

6. Perusahaan yang berlokasi satu tujuanpemberangkatan dan dukungan kemudahanalat transportasi udara/laut yang ada.

7. Anggaran dihitung dahulu untuk mencukupipelaksanaan tugas.

Dari uraian diatas, peningkatan kinerjabidang audit diperlukan agar memudahkanperencanaan tugas sampai dengan pelaporanhasil audit yang diharapkan sesuai tujuan yaitumenilai kepatuhan perusahaan yang sekaligusmenjadi profil perusahaan dan mengamankankeuangan negara.

Suwito, SE Ak, MsiPj Kasi Pelaksanaan Audit I Kanwil XVII DJBC,

Daftar PustakaBarry, Strategic Planning Workbook for Nonprofit Organiza-tions, h.10.1986David R. Fred, Concept of Strategic Management, 1998Pearce, John A, Strategic Management, 1985

PENGAWASAN

enjata api (fire arms) adalah suatu alat untuk melepas amunisike arah sasaran dengan tujuan untuk melumpuhkan. Saat ini,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki senjata apidinas yang baru. Senjata api tersebut berasal dari pengadaanbarang tahun 2006. Senjata api baru yang dimiliki DJBC

merupakan produksi PT. Pindad (Persero).Pengadaan senjata api tersebut dipandang perlu dalam rangka mendu-

kung pelaksanaan tugas operasional DJBC khususnya di bidang penindakandan penyidikan. Dalam hal pemakaian, perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan terhadap senjata api tersebut. Penggunaannya pun harus sesuaidengan prosedur/petunjuk yang ada. Sehingga, akan selalu tersedia senjataapi yang siap pakai dan mempunyai masa pemakaian yang panjang.

Rencananya, senjata api yang baru tersebut akan didistribusikan keseluruh Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan haltersebut, diperlukan pemberian pengetahuan dan keterampilan untukmeningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi pegawai DJBCdalam hal pemeliharaan dan penggunaan sarana senjata api.

Oleh karena itu untuk pertama kalinya, pada 9 – 20 Juli 2007, denganmengambil lokasi di PT. Pindad, Bandung, Jawa Barat, sebanyak 60 orangpegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengikuti pelatihan pemeliha-raan dan penggunaan senjata api. Pelatihan tersebut dibuka oleh SofyanHidayat, Bagian Depdiklat PT. Pindad (Persero). Hadir pada kesempatan itu,Suprapto, Bagian Divisi Senjata PT. Pindad (Persero) dan G.H. Sutejo, Kepa-la Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jawa Barat, Bandung.

Pelatihan tersebut diikuti oleh dua gelombang, gelombang I dimulaitanggal 9 - 13 Juli 2007 dan gelombang II dimulai tanggal 16 – 20 Juli 2007.Masing-masing gelombang diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari seluruhKantor Wilayah DJBC yang ada di Indonesia, khususnya bidang P2.

Mengingat senjata api DJBC tersebut merupakan produksi PT. Pindad(Persero) maka tenaga instruktur yang memberikan pelatihan pemeliharaan

Pelatihan Pemeliharaandan Penggunaan

Senjata ApiDalam hal pemakaian, senjata api tersebut perlu

dilakukan pemeliharaan/perawatan dan penggunaanyang sesuai prosedur atau petunjuk yang ada.

BONGKAR PASANG PISTOL. Tampak para peserta pelatihan saat mempraktekkanbongkar pasang pistol.

S

DOK. P2 KP. DJBC

Page 50: Warta Bea Cukai Edisi 394

49WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

senjata api berasal dari dari PT. Pindad (Persero). Pelatihanpenggunaan senjata api itu pun dilakukan di PT. Pindad (Persero)karena perusahaan tersebut memiliki sarana dan prasarana yangmemadai untuk melakukan pelatihan. Ada tiga orang instrukturyang membimbing para peserta pelatihan, masing-masing didam-pingi oleh tiga orang asisten.

Adapun senjata api baru yang dibeli oleh DJBC dan diguna-kan dalam pelatihan ini terdiri dari dua jenis senjata api. Pertama,senjata bahu jenis SBC-1 Kaliber 222 (5,64mm) sebanyak 1.000pucuk senjata dengan peluru/cartridges sebanyak 200.000 butir.Kedua, senjata api genggam jenis pistol P-3A kaliber 32 (7,65mm) sejumlah 1.500 pucuk senjata dengan peluru/cartridges se-banyak 200.000 butir.

MENINGKATKAN SDMPelatihan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampu-

an sumber daya manusia DJBC dalam hal pemeliharaan dan

penggunaan sarana senjata api DJBC. Diharapkan sarana senja-ta api DJBC akan selalu terpelihara dan terpakai sebagaimanamestinya.

Manfaat pelatihan tersebut sangat dirasakan bagipegawai yang bertugas di lapangan, seperti mengetahui caraperawatan senjata, cara pemakaian dan bagaimanamembongkar pasang senjata. Diharapkan, usai pelatihantersebut, para pegawai dapat membagi ilmu yang diperoleh-nya pada pegawai DJBC lainnya di tempat ia ditugaskan.

Adapun materi yang diberikan pada saat pelatihan antara lainpenjelasan umum tentang senjata api produk PT. Pindad (Perse-ro), peninjauan ke fasilitas produksi senjata, teori data teknis sen-jata, teknik bongkar pasang dan pemeliharaan SBC-1 Kal.222,praktek SBC-1 Kal.222, teknik bongkar pasang dan pemeliharaanpistol P-3A, praktek pistol P-3A, penggunaan senjata api(menembak), praktek menembak dan evaluasi.

Pada saat peninjauan ke fasilitas produksi senjata, parapeserta diarahkan ke bagian divisi senjata untuk melihatbagaimana cara pembuatan senjata. Setelah itu para pesertamenuju ruangan pengepakan(packaging), ruanganpenembakan (firing), tempat penembakan kering dan lokasilatihan tembak jarak 200 m.

Untuk uji coba pelatihan menembak dengan menggunakanPistol P-3A kaliber 7.65 mm, dilakukan dengan posisi berdiri,dengan jarak tembak 20 m. Sedangkan untuk uji coba pelatihanmenembak dengan menggunakan laras panjang SBC-1 Kal.222,peserta harus melakukannya dengan posisi tiarap, duduk/jongkokdan berdiri dengan jarak tembak 50 m. Dalam kegiatan ini,peserta diajarkan untuk selalu melakukan tindakan pengamanansenjata. Kemudian, cara menggunakan senjata api dan membidiksasaran dengan benar dan tepat.

Pada hari terakhir pelatihan, para peserta di beri kesempatanuntuk mencoba menggunakan senjata api bahu produksi PT.Pindad yaitu jenis SS1 Varian 1 dengan menggunakan teleskopoptics. Jarak tembak uji coba senjata tersebut sepanjang 200 mdengan posisi duduk di kursi dengan tangan memegang senjatadi atas meja.

Setelah itu, pelatihan ditutup oleh Triyono, Deputi BidangPemasaran dan Penjualan PT. Pindad (Persero) dan dihadirioleh Sofyan Hidayat, Bagian Diklat PT. Pindad (Persero) danNurkiswar Eddy, Kepala Bagian Umum Kanwil DJBC JawaBarat, Bandung.

PRAKTEK MENEMBAK. Dengan jarak sasaran 50 m, peserta membidiksasarannya dengan menggunakan senjata api SBC-1 kaliber.222.

FOTO BERSAMA. Para peserta pelatihan gelombang I berpose bersama di depan gedung Divisi Senjata.

DOK. P2 KP. DJBC

DOK. P2 KP. DJBC

ifa

Page 51: Warta Bea Cukai Edisi 394

50 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

abu, 13 Agustus 2007, sejumlah 20 orang yang ber-asal dari rombongan Kastam Diraja Malaysia,Sabah, mengunjungi Kantor Pusat Direktorat Jen-deral Bea dan Cukai, di Jakarta. Rombongan sejaktanggal 11 Agustus 2007 telah berada di Bandung

untuk melakukan lawatan ke beberapa lokasi di Bandung.Usai mengunjungi Bandung, rombongan bergerak menuju

Jakarta, tepatnya Kantor Pusat DJBC. Pagi itu, bertempat diruang rapat Menteri Keuangan, rombongan diterima olehBambang Prasodjo, Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan danPenerangan Kepabeanan dan Cukai, yang didampingi bebe-rapa orang pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan KPDJBC. Sebelumnya, rombongan sempat mengunjungi bebe-rapa sarana yang ada di KP DJBC, seperti tempat pelatihananjing pelacak narkotika dan gudang tempat penyimpananbarang-barang hasil tegahan petugas bea cukai.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari Kastam DirajaMalaysia, Sabah, menerima pemaparan yang diberikan olehpara pejabat bea cukai, diantaranya mengenai sistem danprosedur kepabeanan di bidang impor, sistem dan prosedurkepabeanan di bidang ekspor, pengawasan terhadap barangimpor dan ekspor serta pemaparan mengenai pusdiklat diBea dan Cukai. Usai pemaparan, rombongan bergerakmenuju Gedung Pusdiklat Bea dan Cukai untuk melihat lebihdekat fasilitas yang ada di tempat itu.

Saat di wawancara WBC, Durahim Bin Tutin, Senior As-sistant Director of Customs, Kastam Diraja Malaysia, Sabah,mengatakan, tujuannya datang ke DJBC adalah untukmempererat tali silaturahmi antara Kastam Diraja Malaysia,Sabah, dengan DJBC Indonesia. Selain itu, pihaknya juga

ingin melakukan studi banding dalam hal best practices anta-ra Customs Malaysia dan Indonesia.

Ia melanjutkan, pertemuan ini juga bertujuanmeningkatkan pengetahuan pada pegawai Malaysia Customstentang tata kerja Bea dan Cukai Indonesia, khususnya yangada di Bandung dan Jakarta. Saat ditanya tentangpatkorkastima (patroli bersama antara DJBC dan KastamDiraja Malaysia) yang dilaksanakan pada 21 - 28 Agustus2007, Durahim menjelaskan, patkorkastima merupakanagenda rutin yang dilakukan antara Customs Malaysia danIndonesia, yang akan dimulai di Tarakan dan berakhir diTawau, Malaysia, Sabah.

Durahim juga menjelaskan bahwa pada dasarnya antaraMalaysia dan Indonesia memiliki persamaan. Malaysia jugamemiliki jalur merah, kuning dan hijau dalam kegiatanimpornya. Hanya saja yang membedakan adalah, kalauDJBC memiliki jalur prioritas maka Malaysia memiliki sistembaru yang diberi nama customs golden clients, yangdiberikan khusus pada importir yang masuk dalam kategoribaik, dimana mereka (importir-red) diijinkan untukmelakukan impor secara terus menerus tanpa perlu dilakukanpemeriksaan.

Hal lain yang juga membedakan adalah konsep penang-guhan pembayaran cukai. Kastam Diraja Malaysia tidak se-cara reguler memberikan kemudahan terhadap penangguhanpembayaran cukai. Menurut Durahim, penangguhan tersebuthanya diberikan pada pihak yang mengajukan permohonan.

“Sementara untuk bagian pengawasan atau pencegahan,Malaysia memiliki unit baru yang dikenal dengan nama unitverifikasi impor. Maksudnya, setelah dilakukan penilaian,

Kastam Diraja MalaysiaKunjungi Kantor Pusat DJBC

RStudi banding dalam hal best practices antar Indonesia Customs dan Malaysia Customs.

FOTO BERSAMA. Dengan mengambil lokasi di depan Gedung Utama, KP DJBC, rombongan Kastam Diraja Malaysia, Sabah berpose bersama dengan pegawai DJBC.

WBC/IFA

KEPABEANAN INTERNASIONAL

Page 52: Warta Bea Cukai Edisi 394

51WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

kemudian penetapan cost tarif dan dilakukan pembayar-an, maka semua barang-barang impor akan di periksaoleh unit verifikasi impor sebelum dilepaskan oleh bea cu-kai. Hal itu dapat dilihat di tata cara pengawasan impor,”jelas Durahim yang mengaku setelah mengunjungi KPDJBC, rombongan yang dipimpinnya juga akan mendata-ngi tempat-tempat wisata dan tempat-tempat menariklainnya yang ada di Jakarta.

Dari segi kemudahan, mereka juga memiliki fasili-tas yang memudahkan pengguna jasa diantaranyaadalah pemeriksaan bergerak. Maksudnya,pemeriksaan dokumen bisa dilakukan langsung dipabrik atau di pusat-pusat pengimpor sehingga barangbisa segera direlease. Ia menambahkan, untukbarang-barang darurat atau barang-barang yangmudah rusak, juga dipermudah dalam halpengeluarannya. Mengenai pelatihan pegawai KastamDiraja Malaysia, selain pelatihan fisik dengan mendakigunung Kinabalu, pelatihan juga dilakukan denganmenggunakan e-learning, dengan demikian pelatihanjarak jauh (distance learning) dapat dilaksanakan.

Ketika ditanya harapannya dengan adanyapertemuan ini, Durahim mengatakan bahwapertemuan ini dapat menjadi suatu titik permulaan kearah peningkatakan hubungan kedua negara,khususnya antara Customs Malaysia, Sabah, denganCustoms Indonesia. Selain itu, diharapakan daripertemuan ini akan tercipta kesepahaman antar duapihak sehingga bisa mencari penyelesaian daripermasalahan yang ada.

“Melalui patkorkastima kita punya operasi bersamauntuk menangani masalah-masalah penyelundupan diperbatasan, khususnya di Tarakan dan Tawau. Kitahidup serumpun, sebahasa, walaupun jauh tapi dekatdi hati,” kata Durahim seraya berharap bahwakerjasama ini akan terus terjalin dan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

ada 14 Agustus 2007, bertempat di ruang LokaMuda, Gedung B, Kantor Pusat DirektoratJenderal Bea dan Cukai (KP DJBC),diselenggarakan rapat pembahasan awal rencanakerja pelaksanaan ujicoba sistem National Single

Window (NSW) di Pelabuhan Tanjung Priok oleh TimPersiapan NSW dan Tim Kerja Pelaksanaan UjicobaSistem NSW.

Hadir dalam kesempatan itu lima perwakilan darigovernment agencies (GA) yakni Bea dan Cukai, BadanPOM, Puskari (Pusat Karantina Ikan), BKP (BadanKarantina Pertanian) dan Direktorat JenderalPerdagangan Luar Negeri. Juga hadir asosiasi daripengguna jasa kepabeanan, Departemen Komunikasi danInformasi, Departemen Perhubungan serta Port Operator.

Dari rapat pembahasan tersebut, Direktur JenderalBea dan Cukai, Anwar Suprijadi, mengambil kesimpulanbahwa tim kerja yang terdiri dari tim pelaksana dan timpengawas akan ditetapkan dengan keputusan MenteriKeuangan. “Kemudian, dari diskusi tadi, ada yangmengatakan bahwa dibutuhkan tim pendukung atau timsupport. Hal ini akan ditetapkan oleh Tim Pelaksanasupaya tidak menambah jalur birokrasi,” tambah Anwar.

Ia melanjutkan, yang tak kalah penting adalah perluadanya call center, yang berfungsi sebagai tempat untukmelakukan kontak atau bertanya jika user mengalamimasalah. Kemudian, telah dicapai kata sepakat bahwa ujicoba NSW di Tanjung Priok masih terbatas pada 5 (lima)GA (Bea dan Cukai, Badan POM, Puskari, BKP dan DitjenDaglu) ditambah 3 (tiga) TPS (tempat penimbunansementara) yakni JICT, Koja, dan MTI.

“Sedangkan dari aspek sistem, seratus persen sudahmemenuhi minimal requirement dari Asean SingleWindow. Kemudian, pada bulan September 2007 kitaakan melakukan uji coba integrasi sistem antara BadanPOM dengan in house system di KPU DJBC,” kata Anwar.

Tak hanya itu, lanjut Anwar, perlu adanya sosialisasidi tingkat nasional dan juga di Tanjung Priok. UjicobaNSW di Tanjung Priok itu sendiri hanya untuk prosedurimpor, yakni untuk PIB yang ditujukan pada importir jalurprioritas. “Ini harus disampaikan agar tidak timbul overestimate dari publik atau pihak-pihak yang terkait,” tandasAnwar.

Di akhir kata ia berharap agar single window ini tidak

Rencana Ujicoba Sistem

NationalSingle

WindowAkhir tahun 2007, implementasi

pilot project NSW akan dilakukan diPelabuhan Tanjung Priok.

P

BERTUKAR CENDERAMATA. Usai pemaparan, acara dilanjutkandengan saling bertukar cendera mata. Pihak Kastam Diraja Malaysia,Sabah, diwakili oleh Durahim Bin Tutin, Assistant Director ofCustoms, dan dari DJBC diwakili oleh Bambang Prasodjo, TenagaPengkaji Bidang Pelayanan dan Penerangan Kepabeanan dan Cukai.

WBC/IFA

KEPABEANAN

ifa

Page 53: Warta Bea Cukai Edisi 394

52 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

akan menambah beban user atau pengguna jasa. Ia punmeminta agar semua pihak optimis bahwa NSW ini dapatterwujud.

Sementara itu, dalam pemaparannya pada peserta ra-pat, Susiwijono, Kasubdit Otomasi Sistem dan Prosedur,Dit. IKC, mengatakan, akhir Agustus ini blue print NSWrencananya akan ditandatangani oleh Menteri Keuangan.Ia melanjutkan, sesuai dengan scope entitas dan kegiat-an yang ada, pada tahap awal uji coba NSW akan dilaku-kan di Pelabuhan Tanjung Priok pada akhir Desember

2007. Kemudian, padaJanuari 2008 akan di-lakukan pengembang-an (development) sis-tem NSW dan pena-nganan operasional-nya akan ditanganioleh Tim Kerja Pelak-sanaan Ujicoba NSWdi Tanjung Priok sambilmenunggu keputusanpemerintah hinggaakhir Maret 2008.

Setelah sistemNSW di Tanjung priokberjalan, hasilnya akandilaporkan pada TimPersiapan NSW, untukkemudian Menteri Keu-angan, selaku KetuaTim Persiapan NSW,akan memutuskan se-perti apa skala priori-tas berikutnya di 5 pe-labuhan lain. “Barunanti kita bicara tahapnasional pada bulanSeptember 2008 untukjoin ke ASW pada akhirtahun 2008,” tandasSusiwijono.

HASIL PERTEMUANDalam pertemuan tersebut, hal-hal yang harus

dilakukan lima pimpinan GA agar jadwal tim kerja menjaditepat waktu adalah:- Segera menunjuk salah satu pejabat (setingkat eselon

III) untuk menjadi anggota pelaksana operasionalyang akan menjadi perwakilan GA dan port yangdedicated dan secara penuh bertugas bersama-samaGA yang lain.

- Kepastian mengenai telah diselesaikannya proses stan-darisasi elemen data dan harmonisasi bisnis proses.

- Kepastian menge-nai batas waktupenyelesaian pem-bangunan in-housesystem di masing-masing GA dan pe-nyesuaian in-housesystem dengan ke-butuhan sistemNSW.

- Sesuai jadwal ren-cana kegiatan,mulai awal Oktober2007 agarmenugaskan unityang menangani ITsistem, untuk ber-koordinasi dengantim kerja dalammelakukan penyiap-an model interfaceantara sistem padaGA dengan sistemNSW.

- Sesuai jadwal ren-cana kegiatan, mu-lai awal Oktober2007 agar menugas-kan unit yang mena-

RAPAT PEMBAHASAN. Suasana rapat pembahasan Ujicoba sistem NSW di Tanjung Priok yang diselenggarakan diruang Loka Muda, Gedung B, KP DJBC.

WBC/ATS

KEPABEANAN

Page 54: Warta Bea Cukai Edisi 394

53WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

STATUS IMPLEMENTASI NSW DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEANB R U N A I D A R U S S A L A M

l National Steering Committee telah berdiri (bisnis proses dan masalah tekhnikal).l Pengembangan NSW akan di sejajarkan dengan implementasi dari e-customs.l Keseluruhan implementasi e-customs dan NSW akan dioperasikan pada 2008.

K A M B O J Al Kamboja telah menggabungkan NSW dalam customs reforms dan rencana modernisasinya.l NSW Steering Committee (NSWSC) akan berdiri segera, dipimpin oleh Customs.

I N D O N E S I Al Telah menyelesaikan pilot project NSW di Batam, menggunakan SAD, pada Desember 2006.l Indonesia juga telah menyelesaikan draft blue print NSW untuk diimplementasikan.l Implementasi NSW pilot project akan dioperasikan pada akhir 2007 di Pelabuhan Tanjung Priok.

L A O P D Rl Tim untuk menyiapkan pengaktifan NSW telah disetujui oleh Menteri Keuangannya.l National Steering Committee akan memulai fungsinya pada beberapa bulan kedepan.

M A L A Y S I Al Kastam Diraja Malaysia telah bekerja keras dan mendukung MITI dalam mengaplikasikan NSW.l Customs portal project dimulai dengan dua fundamental modul ekspor dan impor.l ACDD akan digunakan secara spesifik sesuai dengan ASW Protokol dengan beberapa adaptasi sesuai kebutuhan.

M Y A N M A Rl National Single Window Steering Committee (NSWSC) telah berdiri.l Proposal project untuk implementasi ICT akan disusun dalam waktu dekat.

P H I L I P I N Al Philipina telah melakukan konsultasi dengan pihak pengguna jasa dan para menterinya untuk tujuan NSW.

S I N G A P U R Al Terus melakukan pembaharuan sistem NSW tiap dua atau tiga tahun sekali.l Upgrade terbaru akan di operasikan pada oktober 2007 (TradeXchange).l Singapura juga telah memiliki jaringan yang eksis antara para pebisnis dengan model B to B.

T H A I L A N Dl Telah membuat kemajuan yang penting dengan kerjasama antara para pengguna jasa dan pemerintah untuk NSW.

V I E T N A Ml Steering Committee untuk implementasi NSW telah berdiri.l Master plan untuk pengembangan NSW dan roadmap-nya sedang dikembangkan.

ngani IT sistem, untuk koordinasi dengan tim kerjadalam melakukan penyiapan coding untuk interfaceantara sistem pada GA dengan sistem NSW.

Kebijakan pemerintah dalam rangka ujicoba sistemNSW:

- Uji coba sistem NSW di Indonesia akan dilaksanakandi pelabuhan Tanjung Priok pada akhir Desember2007 dan akan dilakukan secara bertahap.

- Untuk keperluan pelaksanaan ujicoba sistem NSW,pembangunan dan pengembangan sistem NSWdilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam hal inioleh Tim Persiapan NSW, dengan melibatkan semuaunsur pemerintah dan unsur lainnya yang terkaitdengan sistem NSW.

- Untuk pelaksanaan ujicoba sistem NSW tersebutmaka tim persiapan NSW: menunjuk DJBC sebagaikoordinator pelaksana ujicoba sistem NSW diPelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan membentuk TimKerja Pelaksanaan Ujicoba Sistem NSW di PelabuhanTanjung Priok Jakarta melalui keputusan ketua timpersiapan NSW.

- Untuk melaksanakan tugas ujicoba sistem NSW diTanjung Priok tersebut, DJBC dapat: memanfaatkansistem dan infrastruktur IT yang sudah dimiliki DJBCdan memanfaatkan sumber daya manusia dan tenagaahli yang sudah ada, termasuk bantuan dari pihak ke-

tiga yang selama ini telah digunakan dalam pengem-bangan sistem di DJBC.

- Memanfaatkan sumber daya lain yang sudah ada danatau yang diperlukan untuk pelaksanaan ujicoba sis-tem NSW tersebut.

Do you require any services ?If you require the following services.

l Translation Indonesia – English v. vl T r a i n i n g :L e a d e r s h i p :

* Situational Leadership* Personnal Leadership

* Interpersonal Leadership* Managerial Leadership* Change management

T e c h n i c a l :* Telephone Technique

* Customer Service* English Conversation

* Grooming & DeportmentPlease contact Mrs. Hilda on +62812 8729 399

ifa

Page 55: Warta Bea Cukai Edisi 394

54 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

erkait dengan tututan masyarakatusaha akan kepastian dalam prosesbisnis mereka, Direktorat JenderalBea dan Cukai (DJBC) sebagai tra-de facilitator, saat ini telah melaku-

kan reformasi birokrasi yang maksud dantujuannya adalah dalam rangka memperbaikiproses bisnis pelayanan kepada masyarakatusaha, sehingga pelayanan tersebut menca-pai tingkat yang benar-benar bisa memenuhiharapan masyarakat usaha.

Untuk mewujudkan itu semua, makaDJBC telah membentuk dan mengimplemen-tasikannya melalui Kantor Pelayanan Utama(KPU) yang ditetapkan di Tanjung Priok.Dengan KPU ini bertujuan, dapat meningkat-kan pelayanan atau mewujudkan tingkat pela-yanan yang ideal. Selain itu, KPU jugamerupakan upaya-upaya yang dilakukanDJBC untuk melakukan perubahan secarafundamental, yang tidak hanya dari sisi prosesbisnis atau ketatalaksanaan, tapi jugamerubah dari sisi kelembagaan dan SDMyang melaksanakan atau melayani di KPU.

Dengan tujuan yang telah jelas tersebut, maka untuk mendu-kung itu semua DJBC sesuai dengan perubahan fundamentalyang dilakukan, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal NomorP-24/BC/2007, telah menetapkan lima jalur pelayanan imporuntuk wilayah kerja KPU. Adapun kelima jalur tersebut adalahMerah, Kuning, Hijau, Mitra Utama (MITA), dan MITA Prioritas.

SOSIALISASI KEPADA PENGGUNA JASATerkait dengan jalur MITA, DJBC kini mulai

mensosialisasikannya dan hal tersebut telah berlangsungpada 13 Agustus 2007, bertempat di Auditorium GedungUtama Kantor Pusat DJBC. Sosialisasi yang diikuti oleh 500perusahaan yang terpilih karena selama ini telah sesuaidalam melakukan importasinya, diharapkan juga dapatmenjadi peserta uji coba jalur MITA yang rencananya mulaidilaksanakan tepat pada 17 Agustus 2007.

Sosialisasi jalur MITA dibuka oleh DirekturAudit, Thomas Sugijata dan didampingi olehTim Percepatan Reformasi Kebijakan BidangPelayanan Bea Cukai, Lutfi Hartono danKukuh Sumardono Basuki. Dijelaskan olehThomas Sugijata, kedepan nanti interaksi an-tara DJBC dan pengusaha yang dulu sangatkurang, maka dengan KPU akan diimplemen-tasikan transparansi yang dibangun tidak ha-nya komunikasi satu arah tapi ditengahi olehClient Coordinator yang kini telah ada di KPU.

“Harapan DJBC, para pengguna jasa yangbaik dalam menjalankan bisnisnya harus di-pertahankan kalau perlu ditingkatkan, dengandemikian produktifitas kerja DJBC juga akantinggi, sehingga arus barang impor menjadilebih baik, dan proses produksi menjadi lebihefisien,” ujar Thomas Sugijata.

Sementara itu, dalam sosialisasi MITAyang disampaikan oleh Lutfi Hartono, dijelas-kan bahwa yang di maksud dengan MITAadalah perusahaan yang memenuhi persya-ratan dan ditetapkan sebagai mitra utamaberdasarkan keputusan Direktur Jenderal.

Sedangkan Client Coordinator adalah pejabat Bea Cukai yangditunjuk oleh Kepala Kantor untuk menjadi penghubung antaraDJBC dengan pengusaha.

Selain itu dijelaskan juga mengenai sistem pengawasanproaktif untuk MITA, dimana sistem pengawasan yang dila-kukan tanpa intervensi yang memadukan manajemen risiko,aplikasi komputer dan hubungan masyarakat, yang secaraotomatis memonitor pola transaksi pengguna jasa kepabean-an dan/atau cukai, memberikan laporan adanya pola penyim-pangan yang berlaku (transaksi tidak biasa) dan menindak-lanjuti laporan transaksi tidak biasa secara persuasif berda-sarkan prinsip-prnsip kemitraan.

Dengan demikian, jalur Mitra Utama akan memberikan jalurpenyelesaian pabean tanpa intervensi, melakukan analisis risikosecara sistematik terhadap entitas (bukan transaksi), melakukanmonitoring transaksi secara proaktif untuk mencegah risiko

ANALISIS RISIKOImportasi terkait dengan risiko yang melekat pada fisik barang(seperti, jumlah, jenis, dll) dan/atau diimpor oleh importir-importiryang NoB-nya tidak jelas/tidak dapat diduga.Importasi yang risikonya melekat pada dokumen oleh importiryang eksistensi/jaminan finalsialnya kurang kuat.

Importasi yang risikonya terkait dengan dokumen, oleh importiryang eksistensi/jaminan finalsialnya kurang kuatImportasi oleh importir yang telah diuji track record dan keandalanpengendalian internalnya, serta memiliki pola bisnis yang jelas.

JALURMerahPemeriksaanFisikMerah TanpaPemeriksaanFisik (Kuning)Hijau

MITA

PERLAKUKANIntervensi fisik barang, barang impordiijinkan keluar setelah seluruh kewajibanpungutan impor dipenuhi termasuk notul.Intervensi dokumen, barang impordiijinkan keluar setelah seluruh kewajibanpungutan impor dipenuhi termasuk notul.Intervensi dokumen, barang impor dapatsegera dikeluarkan.Tanpa intervensi, pemeriksaan ditundahingga post clearance,

J A L U R D A N P E R L A K U A N N Y A

DJBC Mulai Sosialisasikan

Jalur Mitra UtamaUntuk mendukung kinerja dari Kantor Pelayanan Utama (KPU) di Tanjung Priok,

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai menerapkan lima jalur baru sesuai dengantuntutan dan perkembangan bisnis yang ada, yaitu jalur Merah, Kuning, Hijau,

Mitra Utama (MITA), dan MITA Prioritas.

THOMAS SUGIJATA. MITA akanmendukung kinerja KPU sehingga baikDJBC maupun pengusaha akanmendapatkan manfaat yang lebih baik.

T

KEPABEANAN

WBC/ATS

Page 56: Warta Bea Cukai Edisi 394

55WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

penyalagunaan, dan penyederhanaan prosedur pelayanan danpengawasan paska penyelesaian pabean.

SYARAT MENJADI MITALalu persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan

agar dapat menjadi MITA? Terhadap perusahaan-perusahaanyang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai MITAdiharuskan menyerahkan persyaratan administrasi, antara lain:(a) Surat pernyataan sesuai dengan sebagaimana ditetapkan

dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukaitentang Mitra Utama.

(b) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit olehkantor akuntan publik.

(c) Dalam hal perusahaan menggunakan PPJK, menyerahkandaftar nama PPJK yang diberi kuasa dan identitas modulPPJK yang diberi kuasa.

(d) Modul importir dan/atau modul PPJK.(e) Nama pegawai perusahaan yang ditunjuk untuk berhubungan

dengan Client Coordinator.(f) Foto copy API/APIT.

Selain hal tersebut, untuk menjadi MITA juga ada subjek danpersyaratan sebagai orang yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai yang harus dipenuhi, yaitu (1) dapatberkomunikasi secara elektronik dengan DJBC.(2) Mempunyai sifat bisnis (nature of business)yang jelas. (3) Memiliki sistem pengendalianyang memadai untuk menjamin keakuratan datayang disajikan. (4) Memiliki rekam jejak keakurat-an pemberitahuan pabean dan/atau cukai yangbaik. (5) Telah diaudit oleh kantor akuntan publikyang menyatakan bahwa perusahaan tersebutmendapatkan opini wajar tanpa pengecualianatau wajar dengan pengecualian untuk duatahun terakhir: dan (6) Selalu dapat memenuhipemenuhan ketentuan tentang perijinan danpersyaratan ekspor/impor dari instansi terkait.

Selain itu untuk subjek dan persyaratanMITA, ada syarat tambahan untuk penerimafasilitas kepabeanan, yaitu dalam halperusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan,keringanan dan/atau penangguhan bea masuk,persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(I) P-24/BC/2007, ditambah dengan melakukanpenatausahaan dan pengelolaan sediaanbarang yang dibuat sedemikian rupa sehinggadapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlahpemasukan dan pengeluaran sediaan barang

yang berkaitan dengan fasilitas kepabeananyang diperoleh dan/atau digunakan.

Jika semua persyaratan tersebut telahterpenuhi maka, penerima jalur MITA akanmemperoleh hak sebagai berikut,(a) Tidak dilakukan penelitian dokumen dan

pemeriksaan fisik barang sebagaimanadilakukan terhadap jalur merah, dan hijaukecuali terhadap, barang impor sementara,barang re-impor, barang yang kena notahasil intelijen (NHI), dan barang tertentuyang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(b) Pemeriksaan fisik sebagaimanadimaksud dalam butif a dapat dilakukandi gudang importir.

(c) Tidak perlu menyerahkan hardcopy PIB/PEB.

(d) Dapat mengakses pelayanan ClientCoordinator.

(e) Update data registrasi kepabeanan satuatap.

KEWAJIBAN MITADengan diberikan hak tersebut, maka per-

usahaan penerima jalur MITA juga memilikikewajiban, antara lain (1) MITA wajib memenuhi kewajiban yangditentukan oleh instansi teknis terkait sebelum mengajukan PIB.(2) MITA wajib menandatangani surat pernyataan tentang kesang-gupan untuk memenuhi kewajiban dan mematuhi peraturan yangditetapkan serta menerima sanksi akibat pelanggaran. (3) MITAwajib menyampaikan pemberitahuan impor atau eskpor secaraelektronik. (4) MITA dilarang memberikan dan/atau meminjamkanmodul importir kepada pihak perusahaan lain. (5) MITA wajibmelaporkan kehilangan dan/atau penyalagunaan modul importirpada kesempatan pertama. (6) MITA wajib menyerahkan suratkuasa penunjukkan nama-nama PPJK yang diberi kuasa untukmengajukan pemberitahuan pabean dalam hal MITA mengguna-kan jasa PPJK. (7) MITA wajib memberitahukan perubahannama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada kepala kantor.

Dari penjelasan yang disampaikan pada acara sosialisasitersebut, para pengusaha masih banyak yang menanyakan akankeunggulan jalur MITA dengan jalur yang ada sekarang ini. Akanpertanyaan tersebut, tim menjelaskan jalur MITA hanya ada dikantor yang telah dijadikan KPU, dengan demikian bagi perusa-haan yang telah tergabung dalam MITA akan lebih mendapatkankepastian baik waktu maupun biaya dalam kegiatan importasi,walaupun dengan jalur yang ada sekarang juga telah ada kepas-tian, namun dengan MITA akan lebih baik lagi.

INTERVENSI

SOSIALISASI MITA. Sebanyak 500 perusahaan yang terpilih menjadi peserta uji coba MITAmendapatkan sosialisasi dari DJBC.

adiWBC/ATS

Page 57: Warta Bea Cukai Edisi 394

56 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

emerintah mulai 20 Juni 2007 memberlakukan Peratur-an Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentangPengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan 20 Juli2007 untuk Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor.P-22/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengu-rusan Jasa Kepabeanan. Peraturan tersebut menurut DirekturTeknis Kepabeanan Teguh Indrayana merupakan penyempurna-an dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan(PMK) nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha PengurusanJasa Kepabeanan (PPJK) dan Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor P-22/BC/2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPemberian Nomor Pokok dan Pengawasan PPJK.

Menurut Direktur Teknis Kepabeanan, Teguh Indrayana, dalamperaturan yang disempurnakan tersebut, pemberian nomor pokokdiberikan kepada PPJK yang telah melakukan registrasi melaluiwebsite DJBC. “Jadi kunci untuk mendapatkan nomor pokoktersebut adalah dengan cara registrasi secara elektronik melaluiwebsite kita (www.beacukai.go.id), jadi kalau tidak registrasi makaPPJK tidak dapat nomor pokok dan tidak dapat melakukan akseskepabeanan,” tegasnya kembali.

Registrasi PPJK lanjut Teguh merupakan upaya untuk mener-tibkan PPJK yang jumlahnya semakin banyak, yang tidak jarangada PPJK yang menyalahgunakan usahanya untuk melakukankegiatan illegal terutama dibidang kepabeanan,”Kalau dikatakanpenertiban bisa dikatakan seperti itu, karena salah satu tujuannyamengarah kesana (penertiban.red),”terang Teguh.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Agung Kus-wandono mengatakan waktu 90 hari bagi PPJK untuk melakukanregistrasi secara on-line itu merupakan waktu yang cukup dimanajauh-jauh hari sebelumnya sudah ada pemberitahuan mengenairegistrasi tersebut,”90 hari waktu yang cukup untuk registrasi, danregistrasi ini bisa jugadikatakan sebagai upayauntuk mencegah muncul-nya PPJK yang mempu-nyai niat tidak baik dalammenjalankan usahanya,”terang Agung.

Salah satu PPJKyang WBC temui untukdimintai tanggapan pada6Agustus 2007 yaitu PT.Bina Satria Sejati melaluiDirektur Utamanya Dar-jono ES mengatakan, pi-haknya belum melaku-kan registrasi tersebut ka-rena masih ada beberapadokumen yang harus di-lengkapi, dan menurut-nya waktu yang diperlu-kan selama 90 hari untukmelakukan registrasi ter-

sebut sudah cukup, na-mun menurutnya itudikembalikan lagi padakemampuan suatu PPJK.

Selain registrasi,peraturan tersebut jugamenetapkan jumlahjaminan yang harusdiserahkan PPJK kepadaKantor Pelayanan danPengawasan Bea Cukai(KPPBC) untuk dapatmenjalankan usahanya.Teguh menyebut angka-angka yang harusdipenuhi PPJK sebesarRp. 250 juta padaKPPBC tipe A1, Rp150juta pada KPPBC tipe A2,Rp.100 juta pada KPPBCTipe A3, Rp.50 juta PadaKPPBC Tipe A4 danRp.25 juta pada KPPBC

tipe lainnya yang bentuknya dapat berupa uang tunai, jaminanbank dan atau jaminan dari perusahaan asuransi.

Penerapan jaminan yang jumlahnya bervariasi tersebut me-nurut Teguh, lebih mengarah pada tanggung jawab PPJK terha-dap bea masuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU.No.17/2006, dimana PPJK yang mendapat kuasa sebagaimanadimaksud dalam pasal 29 ayat 2 bertanggung jawab terhadapBea Masuk yang terutang dalam hal importir tidak ditemukan

Lebih lanjut ia mengatakan, besarnya jaminan tersebutditetapkan dengan memperhatikan jumlah kegiatan dan tingkatrisiko PPJK. Hal tersebut tercermin dari KPPBC dimana PPJKmelakukan kegiatan sehingga penetapan jaminan berbeda untuksetiap tipe KPPBC.”Tidak fair apabila PPJK yang melakukankegiatan di KPPBC tipe A4 disamakan dengan PPJK yangmelakukan kegiatan di KPPBC tipe A1,”kata Teguh.

Jaminan tersebut harus dipenuhi PPJK walaupun PPJKtersebut tidak memiliki kemampuan untuk memberikanjaminan kepada KPPBC.

“Kedepannya DJBC bersama dengan Gabungan ForwarderEkspor Impor Indonesia (Gafeksi) akan bertemu untuk mengha-silkan suatu kesepakatan mengenai masalah jaminan ini bagiPPJK yang bentuknya Usaha Kecil Menengah (UKM), bentukkesepakatan itu seperti apa kita belum tahu,”ujarnya kembali.

Dengan adanya aturan yang mengatur mengenai jaminantersebut, maka Gafeksi tidak termasuk sebagai pihak yangdiijinkan untuk mempertaruhkan jaminan tertulis seperti yangdiatur pada aturan sebelumnya.

Mengenai jumlah jaminan yang ditetapkan, Darjono berpen-dapat, hal itu tidak mencerminkan rasa keadilan di kalanganPPJK. Darjono pada prinsipnya setuju dengan adanya jaminanyang harus diberikan PPJK kepada KPPBC, namun jumlahnyasetidaknya disesuaikan dengan banyak tidaknya kegiatan yangdilakukan oleh suatu PPJK,

“Jadi jaminan bagi PPJK yang kegiatannya banyak tidaksama dengan PPJK yang kegiatannya sedikit. Kalau dalamaturan baru ini dipatok berdasarkan tipe kantor, baik PPJK yangkegiatannya banyak dan yang sedikit, jaminannya sama, ini yangmenurut saya kurang adil,”terangnya.

Selanjutnya Darjono juga menyoroti mengenai tanggung

Pemerintah BerlakukanRegistrasi PPJK

Penetapan jumlah jaminan yang bervariasikepada Pengusaha Pengurusan Jasa

Kepabeanan, (PPJK) ditetapkan berdasarkanjumlah kegiatan dan risiko PPJK yang berada di

KPPBC tempat PPJK melakukan kegiatan

TEGUH INDRAYANA. P P P P Peraturan dibuat danberlaku untuk semua pihak

P

DARJONO ES. Prinsipnya setuju denganadanya jaminan.

KEPABEANAN

WBC/ATS

WBC/ATS

Page 58: Warta Bea Cukai Edisi 394

57WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

jawab PPJK jika terjadi suatu kasus dimana im-portir tidak ditemukan. Ia mempertanyakan me-ngenai definisi tidak ditemukan. Sejauh ini lanjut-nya, tidak ada definisi jelas mengenai waktudiperlukan untuk mengatakan suatu importir tidakditemukan

“Apakah selama satu bulan atau satu tahunatau berapa saja-lah importinya tidak ketemusudah masuk kategori tidak ditemukan, itu tidakjelas. Sebelumnya importir sudah di data terlebihdahulu oleh Bea Cukai, mulai dari ninjaulapangan sampai pemeriksaan pembukuan.Berarti kan importinya ada, kalau sampai gak adaatau tidak ditemukan berarti bukan PPJK sajayang bertanggung jawab tapi juga Bea Cukaijuga,”terangnya.

HAL BARUAda hal-hal baru yang tercantum dalam per-

aturan tersebut dimana kewajiban PPJK untukmelakukan registrasi merupakan hal yang diama-natkan dalam pasal 6A Undang-Undang Nomor17 Tahun 2006 (UU No.17/2006) tentang Peruba-han terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan, termasuk persyarat-an untuk registrasi yang mencakup existence,responsibility, competence, dan auditable.

Selain itu, nomor pokok PPJK berlaku diseluruh Kantor Pela-yanan dan Pengawasan (KPPBC) diseluruh Indonesia. Hal iniberbeda dengan peraturan sebelumnya dimana PPJK harus mem-punyai nomor pokok PPJK sendiri-sendiri untuk setiap KantorBea Cukai tempat PPJK melakukan kegiatan.

Hal baru lainnya adalah keberadaan PPJK yang menjadisalah satu unsur yang mendapatkan pelayanan dan pengawasankepabeanan, seperti kewajiban PPJK yang lebih detail, kewajibanmenggunakan perangkat dan modul sistem Pertukaran DataElektronik (PDE) untuk pembuatan dan penyerahanpemberitahuan pabean,serta pengenaan sanksi kepada PPJKsecara bertahap mulai dari blokir dan pencabutan

Teguh memaparkan, ada beberapa keuntungan yang diper-oleh dengan adanya peraturan tersebut, seperti adanya databaseseluruh PPJK, dimana didalamnya terdapat profil masing-masingPPJK.

Dengan adanya profil PPJK tersebut, maka dapat diterapkanmanajemen risiko yang lebih komprehensif untuk pelayanan danpengawasan kepabeanan atas barang impor dan barang ekspor,yang pada akhirnya akan memperlancar arus barang impor mau-pun ekspor. Untuk itu lanjut Teguh pihaknya sudah mempersiap-kan segala hal termasuk didalamnya aplikasi, sarana maupunSumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung aturan yang me-rupakan penyempurnaan dari aturan terdahulu.

Hal lain dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 65/PMK.04/2007 dan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor.P-22/BC/2007,adalah keberadaan seorang ahli pabean di PPJKdimana keberadaannya hanya bisa berada disatu PPJK dan tidak dapat merangkap di suatuPPJK lain, dengan tujuan agar tanggung jawabahli pabean itu menjadi jelas.

Seorang ahli pabean di suatu PPJK harusmemiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BadanPendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)Departemen Keuangan, sedangkan mekanismepenerbitan sertifikat ahli kepabeanan dan diklatkepabeanan kewenangannya diatur oleh BPPK.Sertifikat tersebut menurut Direktur TeknisKepabeanan Teguh Indrayana, juga harus dimilikioleh para mantan pegawai Bea Cukai yangbekerja sebagai ahli pabean pada suatu PPJK,walaupun mantan pegawai tersebut pernahmenjabat suatu posisi tertentu di DJBC.

“Pada prinsipnya, peraturan dibuat berlaku

untuk semua pihak,termasuk didalamnya mantan pegawai DJBCyang bekerja sebagai ahli kepabeanan di suatu PPJK. Jadimantan pegawai yang bekerja di PPJK sebagai ahli pabean harusmemiliki sertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh BBPK.Sebagai informasi, selama ini BPPK juga melakukan diklat terha-dap para mantan pegawai Bea Cukai, dan diterbitkan sertifikatahli kepabeanan,”tegas Teguh.

Hal ini pun juga mendapat tanggapan dari Darjono. Menurut-nya waktu yang diperlukan untuk mengikuti kursus kepabeananyang diselenggarakan oleh BBPK itu sangat singkat, sehingga iamerasa belum bisa dijadikan bahwa seseorang yang telah mengi-kuti kursus kepabeanan itu dikatakan ahli, setidaknya waktu yangdiperlukan cukup lama agar bisa dikatakan sebagai ahli pabean

Sementara itu sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Keua-ngan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha PengurusanJasa Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-kai Nomor.P-22/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemberi-an Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan JasaKepabeanan telah dilakukan di KP DJBC Jakarta pada 12 Juli2007 yang diikuti di beberapa daerah lainnya seperti Medan,Surabaya dengan para pembicara dari pusat maupun daerahyang telah mengikuti Training of Trainers yang diikuti oleh PPJKmenjelang diberlakukannya pada 20 Juli 2007.

WEBSITE BEA CUKAI. S S S S Sarana bagi PPJK untuk melakukan registrasi PPJK melalui website

SOSIALISASI. Salah satu acara sosialisasi yang dilakukan di KP-DJBC dengan mengundangpara pengusaha PPJK.

WBC/ATS

DOK. WBC

zap

Page 59: Warta Bea Cukai Edisi 394

58 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

eperti diketahui bahwa salah satu misi DirektoratJenderal Bea dan Cukai adalah industrialassistance dimana didalamnya mengandungtujuan agar industri dalam negeri dapat mening-katkan daya saing dengan cara pemberian

fasilitas kemudahan berupa pembebasan dan/ataukeringanan pungutan negara atas barang impor dengantujuan untuk diekspor. Misi tersebut juga telah tertuangdalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Di antara fasilitas yangsekarang ini dimanfaatkan sebagian perusaha-an adalah fasilitas Kemudahan Impor TujuanEkspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KB).

Fasilitas KITE sendiri hanya disebutkan se-cara singkat pada bagian ayat (1) huruf k Pasal26 yang berbunyi, “Pembebasan atau keringan-an bea masuk dapat diberikan atas imporbarang dan bahan untuk diolah, dirakit, ataudipasang pada barang lain dengan tujuan untukdiekspor. Sedangkan fasilitas KB diuraikan le-bih luas dalam Pasal 44 s.d. 47.

FASILITAS KITEDalam tulisan ini akan difokuskan kepada

fasilitas KITE yang dulunya kerap disebutfasilitas Bapeksta Keuangan dan mulai tahun2004 diubah namanya menjadi fasilitas KITEdengan mengacu kepada Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31Desember 2003.

Secara umum fasilitas KITE terbagi menjadi 2 (dua)yaitu fasilitas Pembebasan KITE dan fasilitasPengembalian KITE. Yang membedakan keduanya hanyapada waktu pengimporan barang dan atau bahan bakudimana pada fasilitas Pembebasan KITE barang dan ataubahan baku yang diimpor memperoleh fasilitasPembebasan BM dan PPN dengan cara mempertaruhkanjaminan. Sedangkan fasilitas Pengembalian KITE, barangdiimpor dilakukan pembayaran BM dan PPN terlebihdahulu baru mengajukan pengembalian. Juga pada waktuekspor, untuk fasilitas Pembebasan KITE tidak harusdiperiksa fisik namun untuk fasilitas Pengembalian KITEwajib dilakukan pemeriksaan fisik.

Pada kenyataannya fasilitas pembebasan KITE-lahyang paling banyak dimanfaatkan oleh perusahaan. Halini memang didasari pada kemampuan masing-masing

perusahaan dalam alokasi cash flow dimana kebanyakanfasilitas pembebasan KITE dimanfaatkan olehperusahaan-perusahaan yang berskala menengah kebawah yang memiliki modal yang terbatas.

MITOS KITESetelah berjalan 3 (tiga) tahun ini, fasilitas KITE

sebenarnya belum banyak dipahami oleh pegawai beacukai sendiri dikarenakan ada anggapan bahwa fasilitasini bukan produk asli dari aturan bea cukai sehinggaterkesan dianaktirikan. Juga di lapangan masih banyak

pegawai yang awam mengenai apa fasilitasKITE tersebut sehingga pada waktu pengajuanBC 2.4 di KPBC sering terjadi kesalahan danhal ini baru diketahui apabila BC 2.4 tersebutdipertanggungjawabkan di Tim KITE.

Saat ini banyak dihembuskan berbagaipihak bahwa fasilitas KITE banyak merugikannegara sehingga muncul mitos bahwa fasilitastersebut dijadikan sarang penyelundup dansebaiknya dihapuskan. Sebenarnya hal ini tidaksepenuhnya benar apabila kita menelaahmengenai fungsi DJBC sebagai industrialassistance. Fasilitas ini pada dasarnya ada dibanyak negara guna merangsang industridalam negeri untuk melakukan eksporsebanyak-banyaknya dan meningkatkan dayasaing produk dalam negeri di pasarinternasional.

Ada perumpamaan yang sering kita dengarbahwa mengapa untuk membunuh tikus yang

sering memakan padi di lumbung padi harus membakarlumbung padinya? Hal ini sama dengan fasilitas KITE,hanya beberapa perusahaan yang melanggar fasilitasKITE kemudian kita mengambil kesimpulan bahwafasilitas ini harus dihapuskan. Apakah kita sudahmemikirkan akibat hal ini? Berapa perusahaan yang akankembang kempis? Berapa buruh yang di PHK?Bagaimana dengan kinerja ekspor kita?. Pertanyaan-pertanyaan ini yang memang harus dipikirkan lebihmendalam sebelum mengambil tindakan tersebut.

MANFAAT KITESecara gamblang sebenarnya dapat dilihat bahwa

selama ini perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITEberjumlah ribuan dimana pengguna terbanyak ada diKITE Jakarta. Ribuan perusahaan tersebut sudah belasan

Saat inibanyak

dihembuskanberbagai pihakbahwa fasilitasKITE banyak

merugikannegara...

Oleh : : : : :Listrijono,

S.Hut.,M.A

Manfaat

KITEStudi Empiris KITE Jawa Timur

JumlahpenggunafasilitasKITE di

Jawa Timurada 336

perusahaan

S

KOLOM

Page 60: Warta Bea Cukai Edisi 394

59WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

tahun merasakan be-nar manfaat dari fasi-litas ini dan banyakperusahaan yang te-lah menjadi kebang-gaan nasional mau-pun lokal. Sebagaicontoh di Jawa Timur,perusahaan PT Mas-pion yang bergerak dibidang produksi alat-alat rumah tangga te-lah menjadi ikon bagipropinsi Jawa Timur.Kemudian PT PabrikKertas Tjiwi Kimiamerupakan salah satuprodusen alat tulisterbesar di Indonesia.Sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang telah me-miliki brand image di masyarakat seperti PT AjinomotoIndonesia, PT Phillip Indonesia, PT Miwon Indonesia, PTPAL dan lain-lain yang kesemuanya telah menikmati fasi-litas KITE.

Terus yang menjadi pertanyaan bagaimana menghi-tung secara kuantitatif manfaat KITE dari sisi pemerintahsebagai pemberi fasilitas?. Hal ini merupakan tantanganbagi DJBC untuk menjawab kepada masyarakat bahwafasilitas KITE sangat bermanfaat bagi negara. Memangkadang-kadang ironis bahwa DJBC yang telah memberifasilitas tapi tidak tahu seberapa besar manfaat dari fasi-litas tersebut.

Untuk menjawab tantangan tersebut penulis mencobamelakukan penelitian kecil atas manfaat KITE di Jawa Timurdengan menggunakan data-data kuantitatif yang dapatdipertanggungjawabkan. Data-data tersebut dikumpulkan darilaporan-laporan ekspor semua perusahaan pemegangfasilitas KITE di Jawa Timur dari Pebruari 2004 s.d. Mei 2006.Dalam ketentuan KITE, laporan ekspor disebut laporanBCL.KT 01 dan dilapor-kan oleh perusahaansebagai pertanggung-jawaban atas barangdan atau bahan yangdiimpor menggunakanfasilitas pembebasanKITE yang telah diolah,dirakit atau dipasangpada barang lainkemudian diekspor.

Seperti diketahuijumlah penggunafasilitas KITE di JawaTimur ada 336 peru-sahaan dimana 312perusahaan menggu-nakan fasilitaspembebasan KITE.Kebanyakan penggu-na fasilitas KITEbergerak di bidang/industri furniture, TPT,sepatu, produk ker-tas, produk dari lo-gam, produk dari plas-tik, alat rumah tanggadan produk ikan/udang.

Sampel data diam-bil dari 200 perusaha-an (2004), 214perusahaan (2005)

dan 155 perusahaan (2006) dimana jumlah laporan terdiridari 721 register (2004), 1.022 register (2005) dan 421register (2006). Jadi jumlah laporan untuk setiapperusahaan bergantung berapa banyak jumlah impor danekspor selama setahun dan bagaimana perusahaanmengatur jumlah PIB dan PEB yang dimasukkan padasetiap register. Laporan ekspor berisi konversipenggunaan barang dan atau bahan baku impor untukmenjadi bahan jadi yang telah diekspor. Laporan tersebuttelah dilakukan secara komputasi dengan menggunakanmodul KITE yang dicocokkan dengan dokumen impor-ekspornya.

Metode yang digunakan untuk melakukan analisa manfa-at KITE menggunakan konsep “nilai tambah” (value addedmethod) dimana dihitung dari nilai ekspor dikurangi nilaiimpor pada setiap register untuk masing-masing perusahaan.Metode ini juga dapat mencerminkan berapa nilai kandunganbarang dan atau bahan baku lokal yang melekat padabarang jadi yang telah diekspor dan berapa peningkatan nilaikualitas barang dari bahan baku ke barang jadi.

Page 61: Warta Bea Cukai Edisi 394

60 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

danya hak pejabat Bea dan Cukai untukmemeriksa kapal yang lego jangkar di perairandaerah pabean ternyata mengandung aspekberbeda selain menjalankan peraturan dalamKep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Impor. Dalam pasaltiga disebutkan bahwa, “Pejabat dapat melakukanpemeriksaan atas sarana pengangkut yang datang dariluar daerah pabean”. Perhatian utama atas kutipan ayatdiatas bukanlah kata dapat ataupun kata-katapemeriksaan atas sarana pengangkut. Arti ayat diataslebih pada penekanan digunakan atau tidak digunakanwewenang pemeriksaan. Sebagai tambahanpertimbangan perlunya pemeriksaan sarana pengangkut(SP, dalam hal ini kapal laut) selain analisa faktor risikodan profil SP bahwa ada aspek lain yang mungkin terjadi,yaitu aspek peluang penerimaan dan peluangperlindungan lingkungan hidup yang akan mendorongpejabat menggunakan wewenang ini.

Pejabat yang memeriksa SP mengikuti aturaninternasional seperti rambu-rambu bendera Karantina danprosedur pemeriksaan dokumen kargo (mendukungInternational Convention For The Safety of Life At Sea(SOLAS Convention) digabung dengan tatakrama yangmendukung pelayanan seperti pengetahuan tempat-tempat dan prasarana di pelabuhan.

Selama berlangsung pelayanan pemeriksaan, seringtimbul permohonan nahkoda kapal untuk menurunkanlimbah yang dihasilkan kapal selama pelayaran. Nahkodakapal dalam hal ini yang bertindak sebagai kuasaperusahaan pelayaran (Owner) mempunyai budget yangdiperuntukkan bagi pengolahan limbah kapal. Budget inihanya dapat digunakan apabila ada documenting

HASIL STUDIDengan metode di atas dan telah dilakukan perhi-

tungan sederhana, manfaat KITE di Jawa Timur dapatdigambarkan sebagai berikut : (Lihat Tabel 1)

Menggunakan hasil di atas dapat digambarkanbahwa nilai tambah yang didapat oleh pemerintahkhususnya di Jawa Timur atas fasilitas PembebasanKITE yang digunakan perusahaan sangatlah besardari segi nilai rupiah dan setiap tahun mengalamipeningkatan yang signifikan. Hal tersebut jugamenggambarkan bahwa nilai kandungan barang danatau bahan baku lokal yang melekat pada barang jadiyang telah diekspor empat kali lipat dari nilaikandungan barang dan atau bahan baku impor yangmelekat pada barang jadi. Hal ini juga mencerminkanpeningkatan nilai kualitas barang dan atau bahanbaku lokal yang melekat pada barang jadi yangberimplikasi pada peningkatan daya saing mutuproduk ekspor di pasar internasional. (Tabel 2)

Gambaran di atas mencerminkan bahwa nilai tam-bah tertinggi dipegang oleh perusahaan-perusahaanbesar yang juga merupakan ikon dan memiliki brand

image yang dikenal olehmasyarakat umum. Hal ini tidaklahmengherankan karena memangaktivitas impor-ekspor merekasangatlah tinggi dan memilikimesin-mesin yang berkapasitasbesar sehingga produk bahan jadijuga banyak serta diversifikasiproduk yang beragam.

Dilihat dari sisi perusahaan,setiap tahunnya PT. Pabrik KertasTjiwi Kimia menyumbang hampirseparo nilai tambah dari total. Danapabila melihat komposisi bahanbaku yang diimpor oleh PT. PabrikKertas Tjiwi Kimia bukanmerupakan bahan baku utamakarena bahan baku utama berupapulp disuplai oleh perusahaan-perusahaan lain yang berafiliasidengan PT. Pabrik Kertas TjiwiKimia.

KESIMPULANDari hasil studi di atas dapat

diketahui bahwa manfaat yangdipetik oleh perusahaan atas fasilitas pembebasanKITE yang diberikan pemerintah melalui DJBC sangatbesar. Dengan manfaat tersebut perusahaan setiaptahun dapat mengatur cash flow lebih optimalsehingga nilai tambah yang didapat digunakan untukekspansi perusahaan dan peningkatan kapasitas yangberimplikasi pada penambahan tenaga kerja. Secararegional, hal tersebut akan menghidupkanperekonomian dengan adanya penurunan jumlahpengangguran dan peningkatan pendapatan rakyat disekitarnya.

Secara ekonomi makro, nilai tambah yang tinggiakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionaldan daya saing produk ekspor Indonesia lebih kom-petitif di pasar internasional. Dalam jangka panjangdiharapkan manfaat KITE dapat merangsang investor-investor luar negeri untuk lebih banyak menanamkanmodal di Indonesia dan akhirnya akan meningkatkancitra perekonomian nasional di mata dunia.

Penulis adalah mantan penanggung jawab Tim KITE PembebasanKanwil DJBC Jawa Timur I, Sekarang bertugas

di KPBC Juanda sebagai Kasi Kepabeanan dan Cukai II

FasilitasKITE

sebenarnyabelumbanyak

dipahamioleh

pegawaibea cukai

sendiri

Intipengawasannya

adalah boleh,tidak boleh,atau boleh

dengan syarat

”Oleh :

Togap M.Sihite

PeluangPenerimaan

Dari PelayananPemeriksaan Kapal dan

Perlindungan Lingkungan

A

KOLOM

Page 62: Warta Bea Cukai Edisi 394

61WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

penggunaannya. Artinya ada prosedur yang pasti dandokumen yang dapat digunakan bukti penggunaan dana.Permohonan nahkoda tersebut sangat dapat dipahamimengingat kepentingan kenyamanan pelayarandisamping mereka tentu memahami fungsi control danrevenue customs.

Hal yang perlu diketahui pertama-tama tentunyaadalah jenis limbah yang dihasilkan oleh sebuah kapalselama pelayaran. Dalam kaitannya dengan hal ini,didalam Text of The Basel Convention On Control OfTransboundary Movement Of Hazardous Wastes andTheir Disposal, Switzerland, 22 Maret 1989 Article 1Verse 4 disebutkan, “Wastes which derive from thenormal operation of a ship, the discharge of which iscovered by another international instrument, are excludedfrom the scope of this convention”.

Artinya limbah yang berasal dari operasi normalsebuah kapal apabila diturunkan dari kapal untuk diolah/diproses tidak tunduk kepada konvensi ini dan implikasitidak memerlukan informasi-informasi yang harus disedi-akan didalam notifikasi-notifikasi perpindahanlimbah antar Negara sebagai mana diaturdalam Kep. Memperindag No. 231/MPP/Kep/7/1997 tentang Tata Cara Impor Limbah.Pasal 1 ayat 4 diatas juga menyiratkan bahwalimbah hasil operasi normal sebuah kapalkargo konvensional bukan merupakan Hazar-dous Wastes.

Ditengarai berdasarkan pengalaman dilapangan limbah yang dihasilkan dari suatuoperasi normal sebuah kapal adalah used oildari mesin kapal, Sludge dari rembesan oliatau solar, sampah-sampah dapur, tali-temali,kain-kain lap mesin (rag), dll. Tentunya akanlebih menarik apabila dilakukan penelitianyang lebih mendalam tentang jenis-jenislimbah ini.

Secara awam limbah-limbah tersebut dia-tas bukanlah limbah yang memerlukan pena-nganan khusus atau Berbahaya dan Beracun(B3, Impornya telah dilarang melalui Kep.Memperindag No. 520/MPP/Kep/2003. Pena-nganan yang digunakan mungkin berkisar pa-da Recovery, Recycling, Direct re-use, seba-gaimana sebagian cara-cara penanganan yangdisebutkan dalam Basel Convention Annex IVChapter B tentang Disposal Operation.

Kembali kepada Basel Convention Article 1ayat 4 pada kalimat “… another internationalinstrument…” mengacu kepada limbah kapal. Menurutkami yang dimaksud dengan another internationalinstrument itu adalah MARPOL Convention, 1973. Yaitukonvensi internasional untuk pencegahan polusi darikapal laut. Dimana dalam Annex I disebutkan bahwasebagai langkah preventive bagi pencemaran oli bekas,maka oli tersebut dapat diturunkan/discharging sepanjangmemenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain adanyafasilitas penampung, adanya alat discharging, adanyanetralisasi/pengolahan standard dan yang tidak kalahpenting adanya documenting dari instansi terkait sepertiKementrian Lingkungan Hidup dan Customs.

Konvensi Marpol menyebutkan possibility baginahkoda menurunkan limbah operasi normal sebuahkapal demi kenyamanan bahkan mungkin keselamatanperjalanan kapal. Aturan ini juga sejalan dengan laranganmembuang limbah ke laut. Secara psikologis apabila

keterpaksaan untuk menurunkan limbah ini menemui ja-lan buntu maka tidak tertutup kemungkinan nahkodaterpaksa membuang limbah ke laut. Jika pembuangan initerjadi tentu akan mencemari lingkungan dan merugikan.

Dilain sisi kemampuan untuk mengawasi lingkunganlaut masih rendah. Relatif masih sedikit orang yang betul-betul peduli terhadap lingkungan. Prasarana untukmengawasi masih kurang. Laboratorium-laboratoriumlingkungan hidup pada lokasi-lokasi strategis masihkurang. Padahal hasil uji ini perlu sebagai bukti otentikatas suatu kasus/peristiwa dan menciptakan percaya dirimelakukan tindakan hukum menyangkut lingkungan.

Sebenarnya ada juga berbagai jenis limbah yangboleh diimpor sepanjang memenuhi aturan. Dalam Kep.Menperindag Nomor: 231/MPP/Kep/7/1997 lampiran I, IIdan III. Sepanjang suatu jenis limbah masih dapatditangani dengan cara-cara yang diatur dalam Annex IV BBasel Convention dapat diimpor.

Kementrian Lingkungan Hdiup menitipkan peraturan-peraturan yang berkaitan pada lingkungan hidup kepada

Bea Cukai. Aturan ini berupa pengawasanekspor/impor benda-benda yang berpenga-ruh pada lingkungan. Inti pengawasannyaadalah boleh, tidak boleh, atau bolehdengan syarat. Untuk memutuskan boleh,tidak boleh, boleh dengan syarat memangbukan wewenang Bea dan Cukai tetapi halini menyangkut barang yang keluar/masukdaerah pabean. Jadi boleh, atau bolehdengan syarat tetap memerlukan dokumenkepabeanan sekalipun nilai pabeannya nol,jadi ada barang turun selain yang disebutdalam manifest. Dan untuk yang tidak bolehtanggung jawab customs hanya memastikanbarang itu tidak masuk DPIL.

Manfaat ekonomis dari pelayanan menu-runkan limbah kapal adalah adanya ke-mungkinan penerimaan Negara dan adanyapekerjaan bagi sektor swasta. Sebab adadana jasa yang disediakan oleh pemilikkapal lewat nahkoda untuk limbah kapalpada operasi normal. Dimana untuk me-nyimpan limbah ini, minimal ada biaya be-rupa freight yang dibebankan pada pembelikargo kapal oleh pemilik.

KESIMPULAN :1. Berdasarkan Basel Convention danMarpol Convention terdapat kemungkinan

limbah non-B3 yang berasal dari operasi normalsebuah kapal laut diturunkan sepanjang conformdengan national law. Jadi aspek-aspek dan imbas-imbas yang mungkin terjadi sudah terprediksikan.

2. Adanya dana biaya freight yang disiapkan owner untuksetiap limbah yang berasal dari operasi sebuah kapal.

3. Adanya potensi penerimaan negara dan pekerjaanswasta atas pelayanan penurunan barang ini, jadiperlu dibuat dokumennya sebagai alat pengawasan.

4. Adanya kemungkinan inverse factor apabilapermohonan penurunan limbah tidak dilayani yaitudibuang kelaut.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi usaha-usaha kita fungsi customs to control, to facilitate and tocollect lewat kata kunci to serve.

Penulis adalah Pelaksana pada KPBC Merak

Selamaberlangsungpelayanan

pemeriksaan,sering timbulpermohonan

nahkoda kapaluntuk

menurunkanlimbah yang

dihasilkan kapalselama

pelayaran

Page 63: Warta Bea Cukai Edisi 394

62 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

udah lama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC) melakukan reformasi birokrasi walaupunmungkin hanya secara parsial dan tidakdipublikasikan sebagai reformasi birokrasi.Reformasi yang dilakukan selama ini antara lain

yang dikenal sebagai Customs Fast Release System(CFRS) di tahun 1990, bahkan sebelum itu DJBCdireformasi oleh pemerintah melalui INPRES IV padatahun 1985 yang mencabut sebagian tugas danwewenamg DJBC. Reformasi tata kerja berikutnya yaitupenerapan Pertukaran Data Elektronik (PDE), pelayanansecara professional oleh Pejabat Fungsional (PFPD danPFPB), kemudian beberapa kali dilakukan simplifikasiprosedur yang diikuti perubahan struktur organisasi,terakhir dengan pembentukan Kantor Pelayanan Utama(KPU).

Itu adalah sebagian dari reformasi birokrasi yang telahdilaksanakan, mungkin yang belum memadai adalahperbaikan gaji dan tunjangan pegawai, tetapi itupunselama ini juga dilakukan dan saat ini konon telah dimulaiditerapkan dalam jumlah yang memadai pada KPU.Apakah pembentukan KPU dan pemberian tunjanganyang memadai ini yang dianggap sebagai awal reformasibirokrasi di DJBC ? Sebelumnya tidak dianggap sebagaiawal dari reformasi birokrasi, barangkali karena dianggapbelum berhasil mencapai target yang diharapkansehingga reformasi kali ini haruslah mencapai hasil yangdiharapkan.

Fungsi pelayanan dan pengawasan sudah lamadipisahkan walaupun tidak secara tegas dengan kantorterpisah namun di lapangan pelaksanaannya hampirberhimpitan, contohnya antara lain pemeriksaan fisikbarang oleh pejabat fungsional selalu memintapersetujuan atau diawasi oleh pejabat pengawasan (P2)yang belum fungsional. Pelaksanaan tugas yangberhimpit ini juga terjadi pada pelayanan penumpanginternasional.

Contoh ini adalah salah satu tata kerja yang tidakefisien dan bahkan kadang-kadang tidak efektif karenaterpusatnya perhatian petugas pada satu obyek yangtidak berisiko tinggi sehingga kesempatan bagi high risktarget untuk melepaskan diri dari pengamatan petugas.

Pada tahun 1997 Direktur Jenderal Bea dan Cukai(waktu itu dijabat Bapak Soehardjo) mencobamereformasi sistem kerja Bea dan Cukai melalui konseppemisahan antara fungsi pelayanan dan pengawasan

yang dikenal dengan konsep Customs Services System(CSS) dan Customs Inteligence System (CIS). Konsep inibahkan akan dibiayai oleh JICA, karena dalampembahasannya terjadi pro dan kontra sehingga tidak jadidilaksanakan. Konsep seperti ini dikembangkan olehAdministrasi Pabean Jepang dan beberapa negaralainnya.

Reformasi birokrasi bertujuan memperbaikikualitas‘pelayanan kepada publik dan meningkatkankepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan jugauntuk menciptakan aparatur yang bersih, profesional danbertanggung jawab (Kompas, Senin 9 Juli 2007).Bagaimana kualitas pelayanan yang baik menurutmasyarakat pengguna jasa Bea Cukai ? Sekali lagi DJBCbahkan sudah sampai pada tahap menetapkan danmenerapkan Bench Mark Pelayanan Prima dan kode etikpegawai pada waktu Dirjen Bea dan Cukai dijabat olehBapak Dr. R.B. Permana Agung. Upaya membangunkepercayaan masyarakat, menciptakan aparatur yangbersih, profesional dan bertanggung jawab juga terusdilakukan. Namun usaha tersebut belum mencapai targetyang diharapkan. Pertanyaan yang timbul, apa faktorpenghambat sehingga target tersebut tidak tercapai ?

Untuk memberikan pelayanan yang prima (efisien)sekaligus melaksanakan pengawasan yang efektif sangattergantung pada peraturan perundang-undangan yangmenjadi dasar dari tugas dan kewenangan suatubirokrasi. Dari peraturan perundang-undangan tersebutditetapkan sistem dan prosedur (sisdur) pelayanan danpengawasan. DJBC mempunyai fungsi pengawasanterhadap lalu lintas barang dan pelayanan dalampemungutan bea masuk dan keluar (Pasal 1 ayat (1)Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 TentangPerubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995Tentang Kepabeanan –selanjutnya ditulis UU No. 17).

Selanjutnya berdasarkan sisdur yang diinginkandibuat struktur organisasi yang diperlukan untukmenetapkan tingkat-tingkat dan jenis jabatan, tugas danwewenang serta jumlah dan kualifikasi sumber dayamanusia (SDM) yang diperlukan dengan memperhatikanbeban kerja. Tidak hanya jumlah SDM yang perluditetapkan tetapi juga kualitasnya dan keahlian apa sajadari SDM yang diperlukan merupakan faktor yang harusdipertimbangkan.

Faktor pendukung lainnya dari keberhasilanpelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan dari

Keberhasilanreformasi

sangatditentukan

oleh dukunganSDM

”Oleh :Abdul

RachmanReformasiBea CukaiS

OPINI

Page 64: Warta Bea Cukai Edisi 394

63WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

Administrasi Pabean (DJBC) yang tidak kalah pentingnyaadalah sarana dan fasilitas kerja. Terakhir jangan lupabahwa pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harusdipertanggungjawabkan. Di negara maju kalau tidaksanggup melaksanakan tugas atau gagal, ada kulturmengundurkan diri dari jabatan.

REFORMASI TOTALKelihatannya pimpinan Departemen Keuangan

menginginkan suatu reformasi yang menyeluruh dantuntas, tidak lagi secara parsial seperti selama ini dandibuat dengan loncatan bukan merayap (terutamaTKPKN bagi pegawai) seperti selama ini. Sepertidikatakan program utama reformasi Depkeu tahun 2007meliputi penataan organisasi, perbaikan sistem tatalaksana (business process), peningkatan manajemenSDM dan perbaikan struktur remunerasi (Kompas, Senin9 Juli 2007). Reformasi itu harus jelas dan tuntas tidaksetengah jalan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,reformasi adalah perubahan radikal yang ditujukan untukmemperbaiki atau menjadikan lebih baik keadaan politik,agama atau sosial dalam tatanan masyarakat ataunegara. Dan birokrasi adalah; 1. sistem pemerintahanoleh sekelompok, masing-masing berhubungan denganjenis pekerjaannya dibawah pengarahan se-orang kepala. 2. para pejabat yang mengurusbiro pemerintah. 3. pemusatan wewenang pa-da biro-biro administratif. 4. penekanan yangterlalu banyak pada pekerjaan rutin yangkaku, mengakibatkan keterlambatan dalammengambil keputusan.

Jika kita berpedoman pada pengertian inimaka yang perlu dilakukan perubahan radikaladalah sistem dan kelompok (pelayanan danpengawasan), pejabatnya, wewenang pejabatdan implementasi sisdur yang kaku.

Buntut dari pro-kontra konsep CSS danCIS tersebut diatas menghasilkan dua subdirektorat (subdit) yang sering dipertanyakanbanyak orang, yaitu subdit Manajemen Risikodan subdit Intelijen. Beberapa pengamatkinerja DJBC bertanya kepada penulis bahwaapa beda kedua subdit tersebut. Dengan lan-tang penulis menjawab bahwa bedanya ada-lah subdit Manajemen Risiko tugasnya meng-olah data sedangkan subdit Intelijen tugas-nya mengolah informasi. Penanya dengansedikit mengejek dan tertawa sinis karena diatahu bahwa penulis sulit menjawabpertanyaan tersebut, harus diakui bahwa intidari Manajemen Risiko dan Intelijen dalamlingkup Administrasi Pabean (Customs Environment) ada-lah sama. Sekedar contoh lain dari belum efisiennyabirokrasi Bea Cukai seperti adanya pekerjaan atau tugassejenis yang masih dipecah menjadi kelompok pekerjaanseperti pemisahaan pejabat Manifest dan pejabat Informa-si pada tingkat front line (KPBC).

Perubahan struktur organisasi DJBC memiliki sejarahpanjang, sampai era ‘70-an Nomenklaturnya KantorBesar DJBC (ada direktorat-direktorat - eselon II), KantorInspektorat (eselon II), Kantor Inspeksi (eselon III),Kantor Cabang Tingkat I (eselon IV) dan Tingkat II (ese-lon V), Kantor Bantu dan Pos. Pada periode ini masihnampak bahwa penggolongan kantor-kantor dan direk-torat-direktorat sesuai dengan fungsi dan kepentinganuntuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan. Padaera ‘70 sampai tahun 1985 (4 April 1985) strukturnyamenjadi Kantor Pusat DJBC (ada direktorat-direktorat danBINTEK-BINTEK – eselon II), Kantor Wilayah (adaKoordinator - eselon II), Kantor Inspeksi Tipe A (eselonIII), Kantor Inspeksi tipe B (eselon IV?) dan Pos. Pada

era ini penambahan beberapa jabatan bertitik berat padaperlunya jabatan untuk personil yang harus diberikan ja-batan/eselon.

Sampai pada tahun 1985 Kantor Wilayah DJBC tidakhanya melakukan pengawasan tetapi juga memberikanpelayanan dalam pemungutan Bea Masuk dan pelayananekspor. Pada era ’90-an karena beban kerja, KantorInspeksi Tg. Priok dinaikkan menjadi Tipe Khusus (eselonII). Kantor Wilayah sampai saat ini mempunyai fungsipengawasan terhadap kantor-kantor di wilayah kerjanya.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UUNo 17 Nomenklatur struktur organisasi DJBC seperti saatini disamping Kantor Wilayah ada tambahan KPU (eselonII) dan Pengkaji (eselon II). Kalau melihat tupoksinya KPUdisamping pelayanan sebagaimana yang dilakukanKantor Pelayanan lainnya juga melakukan sebagian tugaspelayanan yang selama ini dilaksanakan oleh KP-DJBC.

Seperti yang diberitakan bahwa nantinya ada 9 KPU,pertanyaan yang timbul adalah siapa yang mengawasikinerja KPU itu ? Kalau diawasi oleh KP-DJBC apa tidakterlalu luas tugas pengawasan oleh KP-DJBC yang seha-rusnya cukup sebagai pengambil kebijakan ? Pertanyaanlain yang timbul, apakah KPU juga mengawasi KPBC nonutama. Kalau tugas itu dilakukan apa nomenklatur dari

KPBC (Tipe A, B, C dan D) yang ada sekarangsehingga tidak rancu bagi orang awam.Konsep KPU harus bukan merupakan uji cobaseperti Kantor Inspeksi Tipe Khusus Tg. Priokdi masa lalu atau tidak mengalami nasib yangsama.

Beban kerja KPU Tg. Priok dapatdipastikan bahwa akan terjadi overloadsehingga masih diperlukan adanya KantorWilayah untuk melakukan pengawasansebelum dan setelah persetujuan impor/ekspor, sehingga KPU itu cukup melakukanfungsi pelayanan saja. Sebagai ilustrasiKantor Kastam dan Eksais Diraja Malaysia diPort Klang (level eselon II di Indonesia) yangmelakukan pelayanan seperti KPBC Tipe A TgPriok (dulu) sedangkan tugas pengawasandilakukan oleh Kantor Wilayah Pencegahan(eselon II) yang berkedudukan di KualaLumpur, jadi unit pelayanan dan pengawasanterpisah.

Pembentukan KPU harus diikutisimplifikasi dan transparansi prosedur,kejelasan sistem dan prosedur yang tidakstandar ganda dan harusdipertanggungjawabkan. Seperti dikemukakandi atas bahwa berdasarkan UU No 17, fungsi

DJBC ada dua yaitu pelayanan dan pengawasan. Dibidang pelayanan DJBC menerapkan sistem self assess-ment (sedikit sekali pelayanan kepada publik dengansistem official assessment) dan dibidang pengawasanDJBC menerapkan sistem sebelum dan sesudahpersetujuan impor/ekspor.

Pengawasan sebelum persetujuan impor atau ekspordapat berbentuk operasi pencegahan (patroli),penegahan, pemeriksaan atau investigasi, sedangkanpengawasan setelah persetujuan impor atau ekspordiberikan oleh pejabat Bea dan Cukai adalah denganmelakukan verifikasi dokumen impor/ekspor atau audit.Dari sistem ini (sesuai UU No 17), akan lebih efisien danefektif jika kantor pelayanan dipisah dengan kantorpengawasan dalam arti struktur organisasi (garisperintah).

Beritanya masih akan ada KPU, satu hal yang jugaperlu dipertimbangkan bahwa tidak semua wilayah samakarakteristiknya. Batam misalnya (konon akan menjadiwilayah dan pelabuhan bebas) tentu struktur organisasi

Kulturmelakukanreorganisasiyang bukan

untukkepentingan

penyederhananprosedur atau

perubahansistem perludihentikan

Page 65: Warta Bea Cukai Edisi 394

64 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

KPU-nya berbeda dengan KPU Jakarta, begitu juga Soe-karno-Hatta. KPBC Soekarno-Hatta melayani penumpanginternasional yang harus dipisahkan dari pelayanan kargoimpor dan ekspor, bahkan tidak hanya struktur oganisasi-nya tetapi juga sisdurnya.

DJBC dalam memberikan pelayanan banyak menim-bulkan tugas pengawasan sebagai akibat dari prinsippelayanan sederhana dan memuaskan. Salah satucontoh pelayanan yang memerlukan pengawasan lebihlanjut adalah pelayanan terhadap importasi yang menda-pat faslitas KITE. Sudah terungkap bahwa pada saatbarang impor dikeluarkan dari gudang penerima fasilitasKITE tujuan gudang pelaksana pekerjaan kontraktor/subkontraktor untuk dikerjakan menjadi barang finishedproduct untuk diekspor, ternyata diselundupkan. Ini ada-lah akibat dari sisdur pengawasan yang tidak jelas dantuntas. Importir memang telah diwajibkan untuk registrasi(SRP) tetapi penerima order pekerjaan (kontraktor/subkontraktor) yang mengerjakan bahan baku menjadi finis-hed product yang harus diekspor oleh importir penerimafasilitas KITE tidak diwajikan untuk registrasi di DJBCsehingga tidak pernah diverifikasi kebenaran darikeberadaannya apalagi kemampuannya melaksanaanpekerjaan.

Walaupun sisdur fasilitas KITE sudah sangatsederhana namun masih ada keluhan sering terjadinyaketerlambatan release barang sehinggaimportir menyampaikan keluhan terlambatnyarealisasi ekspor. Akibatnya ada yang memple-setkan huruf “K” bukan kemudahan tapi“kesulitan”. Keluhan itu masih berlanjut bukanhanya sampai disitu yaitu kebijakan pelaksa-naan audit masih tidak jelas menurut penggu-na jasa DJBC. Keluhan lain dari penggunajasa Bea Cukai adalah penerapan penetapannilai pabean, mereka menganggap DJBC me-laksanakan standar ganda dalam penetapannilai pabean.

Penyelesaian impor umum juga masih per-lu direformasi dari segi sisdur. Sebagai con-toh pelayanan dengan jalur merah, setelah di-tetapkan sebagai jalur merah, PFPD membe-rikan instruksi pemeriksaan fisik dan setelahpemeriksaan fisik ditetapkan HS dan harga-nya dan seterusnya sampai pada persetujuanimpor (SPPB). Pada prosedur ini terdapatjalur/pejabat yang dilalui dokumen sebanyak dua kali, ya-itu PFPD. Dokumen yang telah diperiksa/diberi keputusanpemeriksaan fisik/jalur merah kemudian diteruskankepada pemeriksa fisik barang untuk pemeriksaan jumlahdan jenis barang. Setelah pemeriksaan fisik selesaidokumen dikembalikan lagi ke PFPD untuk penetapan HSdan harga serta segala persyaratan impor yang diperlukan,barulah diberikan persetujuan impor.

Prosedur ini tidak sederhana. Ini juga harusdireformasi, sebaiknya setelah PFPD menetapkan harusdiperiksa fisik maka dokumen tersebut harus diselesaikanoleh Pejabat berikutnya yang dilalui dokumen tersebut(PFPB), PFPB setelah melakukan pemeriksaan fisikselanjutnya menetapkan HS, harga dan lain-lain,kemudian menerbitkan SPPB. Tidak hanya itu dokumenimpor yang dilayani dengan jalur merah berarti statusnyasebagai self assessment berubah menjadi official assess-ment karena baik HS, harga dan persyaratan lainnyasudah ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai walaupunkadang-kadang apa yang diberitahukan importir samadengan pendapat PFPD.

Pelayanan dengan jalur merah ini lebih lanjut masihperlu direformasi karena sering importir yang selamanyadilayani dengan jalur merah tetapi dokumen impornyamasih diverifikasi dan kadang-kadang dikenai tambahbayar bahkan yang ekstrim masih diaudit. Boleh saja

diverifikasi atau diaudit tetapi akibat hukumnya harus di-pertangungjawabkan oleh Pejabat Bea Cukai yangmemberikan persetujuan impor karena telah dilakukanpemeriksaan dokumen dan fisik barang artinya statusdokumen impornya sebagai official assessment.

Ilustrasi lain dalam reformasi DJBC yaitu komponendata dalam manifest terutama akan diberlakukannyaNSW, sebagian stakeholder yang akan menggunakandata manifest melalui NSW itu memerlukan data hargabarang, mungkin perlu dipikirkan untuk mewajibkanimportir memberitahukan harga barangnya kepadapengangkut dan pengangkut mencantumkannya dalammanifest. Teori manajemen risiko/intelijen mengajarkankita untuk mengajak stakeholder untuk ikut bertanggungjawab agar tercapai tujuan pelayanan yang memuaskandan pencegahan yang efektif, untuk itu ada baiknyabarang-barang impor tujuan Kawasan Berikat, GudangBerikat dan Gudang importir yang mendapat fasilitasKITE menjadi tanggung jawab pengangkut sampaibarang-barang tersebut ditimbun di gudang yang bersang-kutan.

Pengawasannya juga lebih mudah yaitu unit penga-wasan memberitahukan kepada importir berdasarkanmanifest bahwa barang impornya akan dikirim olehpengangkut ke alamat yang tercantum dalam manifest.Dengan cara ini manipulasi impor tujuan Kawasan

Berikat yang beberapa kali terungkapdengan cara di bawa ke peredaran bebas dantidak diakui oleh PDKB sebagai miliknyadapat dicegah.

Sektor yang juga menentukan adalahsarana/fasilitas kerja dalam melakukanreformasi seperti kapal patroli, x-ray,kendaraan bermotor dan lain-lain untuksementara cukup walaupun perlu ditambahdan di upgrade.

Keberhasilan reformasi sangat ditentukanoleh dukungan SDM. DJBC sudah lamamengembangkan pejabat fungsional tetapijalan ditempat istilah populernya karenasampai sekarang belum diterapkan pejabatfungsional verifikasi dokumen, audit,patroli, pencegahan, penyidikan, administra-si kantor dan lain-lain. Sudah saatnyaDJBC mempertimbangkan untuk memisah-kan atau mengelompokkan pegawai seperti,

auditor, PFPD, PFPB, penyidik, verifikator, auditor,administrator dan tugas fungsional lainnya untuk penu-gasan dan pendidikannya, dalam arti mereka berkaryadibidang tersebut dalam jangka waktu yang panjangmisalnya 10 sampai 15 tahun sehingga pola mutasinyajuga jelas.

Pada era ‘60-an pegawai DJBC ada dua kelompokyaitu pegawai teknis dengan lambang tongkat (sepertipada badge di lengan sebelah kiri baju dinas pegawaiDJBC sekarang) dan pegawai administrasi denganlambang bulu ayam. Karena beban kerja di lapangansemakin bertambah sehinga pegawai administasi tadiditekniskan melalui diklat. Bukan hanya pola mutasinyajelas tetapi penghematan anggaran, sebagai ilustrasipegawai administrasi terutama pegawai sekretariat kantorpusat, wilayah dan pelayanan tidak perlu dimutasi dalammasa yang cukup lama.

Catatan yang juga perlu diperhatikan dalam reformasiadalah DJBC perlu melakukan kerjasama DJP dan AkuntanPublik dalam hal pelaksanaan audit. Harus diakui bahwakedua stakeholder tersebut diperlukan oleh DJBC agartercapai efisiensi, efektivitas dan kepuasan pengguna jasamengingat besarnya jumlah klien auditor DJBC. Hal inisekaligus mengeliminir keluhan dibidang pelaksanaan auditoleh DJBC yang kadang-kadang hasil auditnya diperotes/keberatan atau banding dan dimenangkan oleh Auditee.

Bagaimanakualitas

pelayanan yangbaik menurutmasyarakat

pengguna jasaBea Cukai ?

OPINI

Page 66: Warta Bea Cukai Edisi 394

65WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

eorang pegawai tampak sedang sibuk membenahi dokumen-dokumen PIB dan PEB yang belum diverifikasi, rutinitas yang diajalani sehari-hari sebagai verifikator. Tampak seperti tidak adasesuatu yang berbeda, dia belum mengetahui kalau bidang verifi-kasi sudah dilikuidasi dari struktur organisasi Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai (DJBC) yang baru. Ditempat lain ada pegawai yang sibukbrowsing internet mengecek kabar terbaru tentang KPU, mencari kalau-kalau ada undangan diklat ’pertanda’ yang ditunggu-tunggu oleh pegawaiyang dinyatakan lulus tes KPU, eh yang ada malah pembukaan lowonganKPU bagi yang belum tes untuk menutupi kekurangan pegawai yangdirekomendasikan dari hasil tes sebelumnya.

Awal tahun 2007 ini arus perubahan di DJBC memang mulai tampakmencuat ke permukaan, setelah menjalani masa inkubasi yang panjang.Idealnya setiap pegawai menjadi bagian dari arus besar perubahan ini bu-kan menjadi penonton apalagi tidak mengetahui apa yang sedang terjadi.

LOKOMOTIF PERUBAHANDerasnya tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan

yang signifikan atas institusi DJBC, mendorong pemerintah bersama DJBCmelakukan upaya-upaya serius bekerja keras untuk menuntaskan programreformasi di tubuh DJBC. Reformasi yang kini sedang dijalankan DJBCantara lain dilakukan menyangkut tiga aspek yaitu, reorganisasi, reposisidan revitalisasi.

Reorganisasi dilakukan dengan menata dan menyempurnakan strukturkelembagaan yang ada. Reposisi dilakukan dengan pergantian kepemim-pinan yang baru dalam berbagai level serta penyiapan SDM berkualitas.Revitalisasi dilakukan melalui tahap implementasi sistem pelayanan danpengawasan modern. Ketiga hal ini menjadi sinyalemen kuat komitmenmanajemen untuk melakukan percepatan reformasi di tubuh DJBC, untukmenjawab tuntuan masyarakat yang masih menaruh kepercayaan sekali-gus harapan kepada DJBC untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dinamika perubahan terhadap sistem yang sudah melembaga dengankultur yang sudah terbentuk cukup lama memang bukan perkara gampang.Setidaknya ada tiga elemen dasar yang harus menjadi perhatian apabilaDJBC ke depan ingin maju, yaitu instrumen, struktur dan kultur. Dari sisi

PERUBAHAN KULTURPaparan di atas barulah sebagian

kecil dari hal-hal yang perlu direfor-masi, masih banyak hal yang perluditelaah kembali yang menyangkutstruktur organisasi, sisdur dan teru-tama SDM. Kontroversi kultur atautradisi susah dibahas disini, menarikuntuk pecahkan pengakuan DirekturJenderal Bea dan Cukai BapakAnwar Suprijadi bahwa tantanganterbesar (dalam reformasi?) adalahperubahan “tradisi”. Misalnyakebiasaan menerima amplop danngopeni berbagai instansi (Kompas,Rabu 11 Juli 2007 halaman 21).

Kultur melakukan reorganisasiyang bukan untuk kepentinganpenyederhanan prosedur atauperubahan sistem perlu dihentikan.Ingat kembali jabatan BINTEK ditingkat pusat dan KOORDINATOR ditingkat wilayah. Hal yang samadengan pertanyaan apa bedanyamenajemen risiko dan intelijen. Dibidang prosedur di era ’70-an SPPB(dulu dikenal dengan nama SJ 38)diterbitkan oleh Kepala Hanggar(setingkat eselon V), setelahkelompok tertentu naik eselon makapenerbitan SPPB menjadi wewenangKasi Pabean (eselon IV).

Kultur pemeriksaan fisik barangatas impor jalur merah selalumeminta pendapat P2 perludihentikan, alasannya petugaspemeriksa dan petugas P2 sama-sama PNS DJBC yang telah dididikdan dilatih dengan bekalpengetahuan yang sama, juga sama-sama telah disumpah pada saatdiangkat menjadi PNS ataumenduduki jabatan. Dan yang anehkadang-kadang petugas pemeriksabarang lebih tinggi pangkatnya danpendidikan teknisnya lebih memadaidari pada petugas P2.

Kultur memperpanjang prosedursehingga nampak berkuasa dankultur penempatan pegawai sesuaiselera hubungan baik bukan karenaprestasi dan keahlian, berapa banyakpegawai yang penempatannya tidaksesuai pendidikan dan pelatihanyang telah diperolehnya juga harusdireformasi.

SDM yang dimiliki DJBC sudahmemadai baik dari segi jumlah,kualitas dan kemampuan teknis dibidang kepabeanan dan cukai, tidaksulit untuk mereformasinya. Merekaperlu ditanya mereka ingin bekerjadimana dan bidang apa, sembarimenilai jawaban/alasan pegawaitersebut juga perlu mempertimbang-kan rekam jejaknya. Dari jawabannyaitu dan past record-nya akanmenentukan reformasi bagi dirinya.Selamat bekerja dengan struktur dansisdur yang baru.

Penulis adalah Pensiunan Bea Cukai/Staf Khusus Gubernur NAD

Merubahmanusia memiliki

tingkatkerumitan ekstra

dibandingmerubah sistem

”Oleh :Toupik

Kurohman

Menjaga Komitmen

PerubahanDJBC

S

Page 67: Warta Bea Cukai Edisi 394

66 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

instrumen saat ini eksistensi DJBC tidak perlu dikhawa-tirkan. UU No. 17 tahun 2006 yang mengamandemen UUNo. 10 tahun 1995 masih memberikan kewenangan kepa-da DJBC untuk menjalankan kebijakan dibidangkepabeanan, dan amandemen UU No. 11 tahun 1995 ten-tang cukai yang memberikan kewenangan menjalankankebijakan dibidang cukai kepada DJBC.

Kedua, yang berhubungan dengan struktur saat ini prosesreorganisasi DJBC sudah rampung melalui Peraturan Presi-den No. 95 tahun 2006 tentang kedudukan, tugas pokok,fungsi, susunan organisasi vertikal Depkeu dan Reorganisa-si instansi pusat telah disahkan melalui Keputusan MenteriKeuangan No. 466/KMK.01/2006. Struktur DJBC disesuaikandengan kebutuhan dan penyempurnaan prosedur pelayanandan pengawasan. Ketiga, masalah yang paling sulit adalahperubahan kultur yang terus dituntut masyarakat. Selama iniyang menjadi keluhan masyarakat terhadap DJBC antara laindianggap tidak mampu mengakomodasi kebutuhan steakhol-der, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, waktu pelayananyang lama, birokratis serta membiarkan ilegal trading.

TRANSFORMASI KULTURKultur atau budaya adalah sesuatu yang bersifat

masif, berlaku dominan dalam sebuah komunitas. Agarkultur di DJBC dapat berubah menyesuaikan diri dengansemangat reformasi, mendukung agenda-agendareformasi yang diusung, mengalami proses akselerasi,maka prasyaratnya arus besar perubahantersebut seharusnya bisa menjadi gerakankolektif dan menjadi kebutuhan bagi semuaunsur di dalamnya.

Sebuah perubahan dapat menjadi gerak-an kolektif ketika, pertama, ide/gagasandalam visi yang diusung proyek perubahanadalah nilai-nilai yang menjadi keyakinanserta memberikan garansi pemenuhanharapan atas kontribusi dan komitmen yangmereka berikan. Visi perubahan menjadiinspirasi para pegawai untukmengimplementasikan misi-misi perubahan.

Kedua, eksistensi dan aspirasi merekadiakomodasi, sebagian besar pegawaimerasa menjadi bagian dari gerbong yangditarik oleh lokomotif perubahan, ini pentinguntuk menumbuhkan rasa memiliki (self be-longing) terhadap proyek perubahan.Ketiga, arus perubahan tersebut dapat lan-car mengalir mulai dari level pimpinan ter-tinggi kepada pimpinan di setiap level sam-pai kepada para pegawai di tingkat bawah,tidak ada missing. Perlu komitmen kuat daripara pimpinan (strong leader) yangtercermin dalam sikap, perilaku dan tindakan sehinggamereka menjadi rule model yang menghembuskansemangat dan nafas perubahan kepada para pegawai.

Pimpinan menjadi opinion leader yang mampumengkomunikasikan proyek perubahan sehinggaujungnya setiap pegawai dapat menyanyikan bersamalagu perubahan dengan suara merdu, tidak ada yangmenyuarakan nada sumbang, bersikap skeptis, danhanya berpangku tangan.

Dalam teori perubahan ada dua komponen klasik yangmenjadi fokus perubahan yakni masalah manusia dansistem. Persoalan kultur adalah persoalan yangmenyangkut diri manusia yang menjadi komponen yangmenciptakan kultur sebuah komunitas. Merubah manusiamemiliki tingkat kerumitan ekstra dibanding merubah sis-tem. Sosok manusia yang dibutuhkan DJBC untuk menja-di aktor-aktor perubahan adalah pegawai yang memenuhikreteria integritas, kompetensi dan insiatif.

Semakin banyak pegawai yang memenuhi kreteria inimaka proses perubahan kultur akan mengalami percepat-

an. Persoalan sistem menjadi penting sebagai instrumenyang mengatur pergerakan mesin perubahan, mengantarperubahan sampai pada tujuannya. Sistem menjadi safe-guard yang menjaga sub-subnya berjalan dalam koridoryang telah ditentukan.

MERIT SISTEM YANG ADIL DAN TRANSPARANHarus kita akui sistem yang ada selama ini belum da-

pat menciptakan kultur kerja yang produktif dan berkua-litas, besarnya kewenangan yang ada tidak ditopang olehmerit sistem yang adil dan transparan sehingga dampakyang terjadi adalah munculnya berbagai tindakpenyimpangan. Sepertinya merit sistem menjadi agendayang perlu memperoleh prioritas dalam proyek perubahanuntuk menstimulus perubahan kultur kerja DJBC. Adaempat komponen dari merit sistem tersebut yaitu perfor-mance apprasial, compensation, career, training.

Pertama performance appraisal, harus diakui sebagianbesar pegawai masih bekerja dibawah performa, merekabekerja cendrung apa adanya dan sekedar melaksanakankewajiban. Ploting sistem pemberdayaan pegawai belumefektif. Kemampuan dan potensi besar yang dimiliki parapegawai belum terpetakan dengan baik. Suasanakompetitif diantara pegawai untuk meningkatkan kinerjadan memperoleh prestasi kerja belum terbangun. Tidakadanya evaluasi yang objektif atas penilaian kinerjabedasarkan sejumlah key performance indicator. Sistem

yang ada seperti penilaian DP3 sudah tidakefektif lagi dan sangat tidak mencerminkankinerja yang ada.

Kedua compensation, sistem renumerasiyang ada dinilai belum mencerminkan kea-dilan kalau dibandingkan antara kewenang-an yang dimiliki DJBC sebagai revenuecollector dan trade fasilitator dengan takehome pay yang diperoleh. Sistem rewardand punishment belum berjalan efektif. Halini ditengarai sebagai penyebab tumbuhsuburnya korupsi dan penyalahgunaanwewenang. Sudah saatnya sistem renume-rasi ditata dengan berbasis pada kinerja,yang menyangkut aspek prestasi kerja, risi-ko kerja dan beban kerja.

Ketiga career, sistem pengelolaan karirpegawai yang menyangkut aspek kenaikanpangkat, pola promosi, alur mutasi, kesem-patan memperoleh jenjang pendidikan yanglebih tinggi (beasiswa) hendaknya dilakukansecara transparan dan accountablesehingga dapat menciptakan iklim kompetisiyang sehat diantara pegawai. Para pegawaisatu sama lain akan bersaing secara fair

untuk meningkatkan karir mereka dengan tolok ukurkinerja, prestasi dan kompetensi mereka.

Kempat training, diklat masih menjadi barang istimewabagi sebagian pegawai DJBC. Masih banyak pegawaiyang belum mengikuti DTSD, padahal DTSD merupakandiklat yang sangat mendasar dan sudah selayaknyamenjadi sesuatu yang wajib diikuti oleh setiap pegawaisebelum bekerja di DJBC. Usulan diselenggarakan diklat-diklat tertentu dilaksanakan di daerah, seperti DTSD un-tuk efektifitas dan efesiensi serta memungkinkan seluruhpegawai dapat memperoleh basic knowledge pelaksana-an tugas mereka di lapangan. Sistem diklat idealnyadirancang berbasis kompetensi untuk meningkatkan per-formance pegawai di lapangan untuk memenuhi kebutuh-an DJBC untuk memberikan pelayanan terbaik kepadamasyarakat.

LEVERAGE KPUPembentukan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai

(KPU) pada dasarnya menjadi semacam prototype bagi

Reformasiyang kini sedangdijalankan DJBC

antara laindilakukan

menyangkut tigaaspek yaitu,reorganisasi,reposisi danrevitalisasi

OPINI

Page 68: Warta Bea Cukai Edisi 394

67WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

DJBC untuk menampilkan model proyek perubahan. KPUdiharapkan menjadi model modernisasi kantor-kantorDJBC dalam menjawab tantangan yang ada. KPUdianggap bisa me-leverage kinerja dan citra DJBC dalammensejajarkan diri dengan institusi kepabeanan lain didunia. KPU diharapkan mampu menjawab tantanganekternal dan tuntutan internal. Konsep KPU DJBCdigulirkan seiring dengan suksesnya modernisasi yangdilakukan saudara kandungnya DJP (Ditjen Pajak).

Untuk merealisasikan pembentukan KPU, Dirjen BCmelalui Kep 66/BC/2006 tanggal 14 Juni 2006membentuk Tim Percepatan Reformasi Kebijakan BidangPelayananan Bea dan Cukai yang antara lain bertugasmerumuskan kebijakan SDM DJBC untuk menyediakanSDM yang berintegritas, kompeten dan kapabel sertadalam rangka pelaksanaan percepatan reformasi Beadan Cukai.

SKEMA PERENCANAAN SDM KPUBeberapa tahap dari skedul pembentukan KPU memang

terlambat dari rencana, salah satunya karena jumlahpegawai yang dinyatakan layak untuk mengisi posisiClient Coordinator, Pelaksana Pemerikasa, Auditor danPelaksana Administrasi dari para pegawai yang mengikutites seleksi calon pegawai KPU masih belum mencukupikebutuhan, sehingga diadakan lagi proses seleksi untukpara pegawai yang belum mengikuti tes sebelumnya.

Hasil tes psikologi yang dilakukan oleh lembaga inde-penden dari UI ini menjadi potret yang memberi gambar-an umum kualitas personal para pegawai. Dari hasil tesseleksi ini hendaknya dapat dipahami oleh semua pihakbahwa proyek perubahan yang sedang diretas di instansiyang kita cintai ini memerlukan proses dan kesiapansemua pihak. Perubahan tidak dapat dilakukan dalam

satu malam layak-nya cerita-cerita le-genda/mitos di nege-ri ini seperti Sang-kuriang yang mem-buat Gunung Tang-kuban Perahu atauBandung Bondowo-so yang membuatCandi Prambanan.Maka sangat tepatkiranya perubahanharus dilakukan se-cara bertahap, byprocess. Kita harusberhitung kesiapandan kemampuankita.

Di sisi lain, bagimanajemen DJBCdapat menjadikanhasil tes ini sebagaibahan kajian untukpemetaan pegawaisekaligus untuk me-nentukan kebijakandibidang kepegawai-an untuk semakinmeningkatkan kuali-tas pegawai ke de-pan. Mempersiapkanpegawai untuk meng-ahadapi proyek-proyek perubahanberikutnya. Pemben-tukan KPU tahappertama di Batamdan Tanjung Priok-

Sukarno Hatta bukan akhir melainkan awal dari strategi jang-ka panjang proyek perubahan DJBC. Komitmen yang kuatdari manajemen DJBC untuk melakukan reformasi perlu men-dapat apresiasi dan dukungan dari seluruh pegawai.Sehingga disisi lain para pegawai pun dapat mengukur diri,meningkatkan kompentensi, dan memberikan kontribusi op-timal sebelum memperoleh kompensasi maksimal.

Kita pasti menginginkan semua kantor kalau bisa dija-dikan KPU, tapi kita juga pasti realistis mengatakanbahwa itu sesuatu yang tidak masuk akal dilakukan saatini. Ketika memiliki keyakinan kuat kita bisa melakukanperubahan untuk memperoleh harapan kita, mimpi kita,masa depan kita, maka ini bisa menjadi energi luar biasauntuk mempercepat bergeraknya mesin perubahan.Kecuali bagi mereka yang merasa sudah nyaman danmenginginkan institusi ini terus terpuruk.

Untuk tahap pertama ini, jumlah saudara-saudara kitayang ditugaskan ke KPU saya yakin lebih sedikit diban-ding jumlah pegawai secara keseluruhan. Mungkin adadiantara rekan kerja kita yang harus berangkat terlebihdahulu ke KPU, kita harus legawa, mendoakan danmen-support agar mereka menjalankan tugas denganbaik dan kinerja maksimal. Sehingga proyek ini bisa ber-hasil dan pada tahap-tahap berikutnya kita pun akanmenyusul.

Ketidakberangkatan kita pada kesempatan pertama ki-ta tebus bukan dengan sesuatu negatif tetapi dengankesabaran dan keikhlasan sambil kita mempunyai cukupwaktu untuk semakin mengasah kemampuan kita dan ber-benah mengukir prestasi di tempat tugas sekarang. Bolehjadi kantor kita belum KPU tetapi kinerjanya sudah kitajadikan kinerja KPU bahkan lebih, waullohu a’lam

Penulis adalah Pelaksana pada Bidang AuditKantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan Palembang

SKEMA PERENCANAAN SDM KPU

Sumber : Program Kerja Bidang Peningkatan Integritas dan Sumber Daya Manusia,Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai

StrukturOrganisasi

KPU

KebutuhanSDM

KRITERIA(PERSYARATAN) Ketersediaan

SDM

PENDAFTARANCALON PEJABAT/

PEGAWAI

SELEKSI(TES)

PAKTAINTEGRITAS

TRAINING(RETRAINING)

PENEMPATAN

EVALUASI

Page 69: Warta Bea Cukai Edisi 394

68 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

KONSULTASIKEPABEANAN & CUKAI

Dengan ini kami informasikan agar setiap surat pertanyaan yang masuk ke Redaksi Warta Bea Cukai baik melalui pos, fax ataupune-mail, agar dilengkapi dengan identitas yang jelas dan benar. Redaksi hanya akan memproses pertanyaan-pertanyaan yang diajukandengan menyebutkan identitas dan alamat yang jelas dan benar. Dan sesuai permintaan, kami dapat merahasiakan identitas anda.Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Redaksi

Dengan hormat,Berkaitan dengan telah terbitnya Surat Edaran dari

Menteri Keuangan RI No: SE-551/MK.1/2006 tanggal 7Nopember 2006, apabila :1. Dari instansi teknis terkait di daerah sering

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, misalnya dariDinas Perindagkop yang dalam materi pelatihan itujuga memberikan materi tentang kepabeanan, pesertapelatihan biasanya pengusaha atau calon pengusahayang menjadi binaan Disperindagkop tersebut.

2. Dari institusi pendidikan biasanya berusaha untukmemberikan bekal kepada anak didiknya diantaranyajuga dari Bea dan Cukai dengan materi tentangKepabeanan. Disamping itu juga ada beberapainstitusi pendidikan misalnya Akademi Maritim yangmemasukkan dalam kurikulumnya materi Kepabeanan.

Pertanyaannya :a. Terhadap permintaan dari institusi-institusi seperti

tersebut di atas sebagai pengajar, apakah juga harusada ijin dari pejabat eselon I seperti yang dimaksudsurat edaran tersebut ? Menurut pendapat kami haltersebut tidak sama dengan kegiatan seminar, work-shop maupun lokakarya.

b. Mungkin bisa diinformasikan latar belakang keluarnyasurat edaran tersebut.

Demikian pertanyaan kami untuk mendapat perhatiandan jawaban seperlunya.

PARIYOKPBC Yogyakarta

Tanggapan :

Sehubungan dengan surat pertanyaan konsultasi Sdr.Pariyo dari KPBC Yogyakarta mengenai Surat EdaranMenteri Keuangan Nomor : SE-551/MK.1/2006 tanggal 7November 2007, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Tanya : Apakah permintaan sebagai tenaga pengajaroleh instansi teknis/institusi pendidikan di daerah

kepada pegawai/pejabat Bea dan Cukai harus ada ijindari pejabat eselon I. Bukankah hal tersebut tidaksama dengan kegiatan seminar, workshop ataulokakarya

Jawab : Pada prinsipnya kepada semua pegawai/pejabat Bea dan Cukai yang terlibat dalam kegiatanseminar/lokakarya/workshop atau kegiatan sejenislainnya yang diselenggarakan oleh instansi lain,sesuai amanat SE-551/MK.1/2006, harus mendapatijin tertulis dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai.Kegiatan pengajaran/pelatihan memang tidak disebutsecara jelas, namun termasuk dalam salah satukegiatan sejenis lainnya. Sehingga Apabila adapegawai/pejabat DJBC yang melakukan tugas sebagaipembicara, pembahas, atau moderator dalam kegiatanseminar/lokakarya/workshop atau kegiatan lainnya diluar kedinasan, tanpa mendapat ijin tertulis dariDirektur Jenderal, akan dikenakan sanksi hukumandisiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 1980.

2) Tanya : Latar belakang keluarnya Surat EdaranMenteri Keuangan Nomor: SE-551/MK.1/2006 tanggal7 November 2006

Jawab : Latar belakang diterbitkannya SE-551/MK.1/2006 tanggal 7 November 2006 adalah dalam rangkamenjaga ketertiban atas ajakan kerja sama dari pihakketiga, baik yang mengatasnamakan individu, instansi,yayasan, koperasi, atau lembaga lainnya, kepadapejabat/pegawai Departemen Keuangan, untukmenyelenggarakan atau menjadi pembicara dalamkegiatan seminar/lokakarya/workshop atau kegiatanlainnya.

Demikian disampaikan.

Direktur PPKC,

HANAFI USMANNIP 060044454

PermintaanTenaga Pengajar

Page 70: Warta Bea Cukai Edisi 394

69WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

okter, saya sering memperhatikan beberapa orangyang mempunyai warna gigi serta bentuk gigi yang ber-beda dengan gigi normal. Ada yang berwarna abu-abu,kekuningan, kecoklatan, berbintik putih terang, berber-cak-bercak coklat bahkan email giginya ada yang

cekung membentuk garis. Apakah yang menyebabkan adanyaperbedaan tersebut dan apakah hal tersebut dapat diperbaiki ataudilakukan tindakan perawatan ?

Jawab :Memang banyak sekali variasi kelainan bentuk dan warna

gigi yang ada serta penyebabnya juga sangat banyak. Bilatidak terlalu diperhatikan kelainan tersebut morfologinyakadang-kadang sangat mirip.

Saya akan menjabarkan beberapa kelainan saja yangsering kita jumpai.a. Gigi berwarna abu-abu, kuning, coklat warna abu-abu bias

agak muda atau abu-abu tua demikian juga dengan yangkekuningan dan coklat. Hal ini disebabkan oleh pemberianobat Tetra Siklin pada anak-anak atau ibu hamil. Warnaabnormal tersebut terutama di leher gigi depan. Perbedaandengan kelainan genetic yang giginya berwarna juga adalah;bila gigi berwarna karena Tetracyclin disinari dengan sinarultraviolet, maka gigi-gigi tersebut akan berfluoresensi(memancarkan warna khas).Perawatan yang dapat dilakukan adalah dengan therapypemutihan gigi (bleaching), veneer (melapisi permukaan fasialgigi) dan mahkota gigi.

b. Berwarna coklat, berbercak coklat dan putih atau bercakputih terang.Hal ini disebabkan oleh cacat email, karena kadar Fluorideyang terlalu tinggi dalam air yang di minum. Kejadian inisangat sering ditemukan di berbagai Negara Timur Tengah,India, Afrika. Di Indonesia kadang-kadang dapat kita jumpaijuga. Fluorosis (kelebihan kadar Fluoride dalam air minum)mengenai beberapa buah gigi, bentuk yang paling ringanadalah noda-noda bercak putih atau selaput putih. Yang lebihparah adalah bila terdapat garis atau bercak coklatkekuningan. Yang sangat parah adalah bila selain adanyanoda warna disertai pula dengan celah-celah pada email gigi.Perawatan yang dapat dilakukan oleh dokter gigi adalah

dengan veneer atau dapat juga dilakukan dimahkotai gigi(crown and bridge).

c. Cekungan dangkal di email gigi dapat berupa celah-celahsempit saja atau berbentuk garis. Hal ini disebabkan oleh :- Kelainan genetika- Trauma atau infeksi pada gigi yang sedang bertumbuh- Lahir prematur (lahir dini)- Infeksi intra uterus, (misalnya oleh Rubella (cacar

jerman), sipilis.- Kekurangan vitamin D- Down sindrom- Hipokal semia (kekurangan kalsium)- Radioterapi (Rontgen) dengan radiasi cukup tinggi

yang mengenai gigi yang sedang bertumbuh- Chemoterapy- Fluorosis yang hebat (kekurangan fluor)Perawatan yang dapat dilakukan oleh dokter gigi adalahsedapat mungkin memperbaiki bentuk giginya denganpenambalan gigi.

d. Amelogenesis ImperfektaWarna gigi kekuningan sampai kuning kecoklatan,menyeluruh di semua gigi.tipe 1 : Gigi biasanya tidak beraturan (crowded) semakinbertambahnya usia warna gigi semakin gelap. Gigibentuknya normal, lunak mudah dicungkil emailnyatipe 2 : Gigi mempunyai email yang keras, mengkilattetapi bentuknya tidak normal, sering memiliki celah kecil.Amelogenesis Imperfekta disebabkan oleh kelainangenetik (cacat bawaan). Perawatan yang dapat dilakukandengan melapisi gigi atau memahkotai giginya.

e. Bentuk gigi-gigi rahang atas depan sangat khas yaituconus atau berbentuk obeng. Ada celah diantara rahangatas dengan rahang bawah. Kelainan ini disebabkan olehkarena pada masa di kandungan, ibunya terkena penyakitsipilis.

Demikian sekilas mengenai beberapa kelainan warna gigiserta bentuk gigi yang dapat kita jumpai, tetapi semua hal diatas sedapat mungkin masih dapat dilakukan perawatan atauperbaikan oleh dokter gigi.

Drg. IG. A. Heni Haryanti, Poliklinik Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai Jakarta

DIASUH OLEHPARA DOKTER

DI KLINIK KANTORPUSAT DJBC

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

RUANG KESEHATAN

Beberapa Kelainan

Warna danBentuk GigiD

Page 71: Warta Bea Cukai Edisi 394

70 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

RUANG INTERAKSI

Oleh: Ratna Sugeng

alau negaranya saja sudah merdeka, maka rakyatpun merdeka. Jika rakyat merdeka, maka demikian-lah para individunya, merdeka berpikir, merdekabertindak, merdeka menentukan diri dan merdekamengujudkan cita-citanya. Suatu kemerdekaan

individu matang, yang senantiasa mempertimbangkan bahwasetiap langkah selalu diiringi konsekuensi dan risiko. Artinyamanusia dewasa yang merdeka, berani menentukan pilihan,berani bertindak mengujudkan pilihan dan berani bertang-gung jawab atas pilihan.

Hidup adalah pilihan, sebuah kata yang sangat seringkita dengar dan lontarkan. Untuk memilih apa yang akandilakukan dan berani bertanggung jawab atas pilihan di-perlukan keberanian. Keberanian tidak datang se-gera, keberanian dibangun sejak kita ada. Hidup di-buka dengan tangisan kala seorang bayi melepas-kan diri dari rahim ketergantungan ibunya menujuhidup bebas dengan pelajaran kemandirian. Fasedemi fase dalam kehidupan dilalui, sejak fase me-nyusui, disapih, belajar berjalan, menanggung rasacemburu ketika ibu juga memberi perhatian padaorang lain seperti ayah atau kakak, sampai mampumencintai ibu dan mengatasi kecemburuan padaorang yang memiliki ibunya, berani menatap masadepan memasuki pergaulan sosial yang lebih luas.

Freud (ahli psikiatri) mengatakan, berani mena tap ke-hidupan masuk dalam pergaulan luas memerlukan keper-cayaan bahwa dunia adalah tempat indah, dipercayadapat menumbuhkan kematangan diri dan semua yangpahit adalah pelajaran untuk meningkatkan kemampuandiri. Ibu adalah guru yang baik dalam hal ini. Anak yangpandai dan mandiri senantiasa mempunyai guru yangbijak dan memahami perkembangan anak. Guru yang mam-pu membangun persepsi bahwa duka, lara, kegagalandan kehilangan merupakan pelajaran untuk meraihkeberhasilan lebih besar jika kita mampu mengatasinya.

Mengatasi masalah bukan dengan masalah, mengata-si masalah dengan memperbaiki setiap sandungan yangmembuat jatuh memerlukan dukungan kuat dari ibu bijak.Ibu dan bapak merupakan model perkembangan kematang-an kepribadian anak.

MERDEKA MENENTUKAN DAN MENJALANI KARIRShinta, 28 tahun, sejak kecil gemar menggambar. Ia

menekuni keriangannya menggambar, juga kesedihannya

dapat ia tuangkan pada gambar. Ayah dan ibunyaberprofesi sebagai dokter spesialis yang potensial danberdedikasi di bidangnya. Ayah dan ibunya tentu sajaberharap anaknya dapat hidup mapan mandiri, danmengarahkan anak untuk mampu mandiri. Tidak pernahterbayangkan bahwa anaknya akan dapat menikmatihidup dari gambarnya. Namun ibunya yang psikiater danayahnya yang dokter anestesi, berembug untukmendukung kemerdekaan Shinta menentukan karirnya.Kini ia telah menghasilkan komik edukasi, dan berkaryamantap di bidang animasi gambar menggambar.

Keluarga dokter Sindu (bukan nama sebenarnya, ber-karya di Jakarta) sukses dalam bidang usaha kesehatan.Bapak dan ibu Sindu menetapkan bahwa semua anaknyaharus menjadi dokter dan mensyaratkan menantu-menantunya juga dokter. Tidak menjadi dokter disimbol-kan sebagai kegagalan hidup dan kehilangan hubungankekerabatan. Dalam suatu sesi terapi keluarga terungkap

bahwa bapak dan ibu Sindu sangat yakin bahwahanya dokter seperti dirinya yang tidak akanmengalami kesulitan dalam hidup. Ia memaksakansetiap anak menjalani kuliah di fakultas kedokteran.Jika gagal di fakultas kedokteran favorit, ia akanpindahkan anaknya masuk fakultas kedokteranlainnya yang kurang favorit. Memang kemudian se-mua anak-anaknya menjadi dokter, dan para anakmenyerahkan ijazahnya pada bapak dan ibu Sindu,lalu mereka memilih jalan hidup mereka sendiridengan tidak menjalani profesi dokter. Syarat ke-merdekaan mereka telah dipenuhi, menjadi dokter

memerdekakan mereka dalam memilih karir masing-ma-sing.

MERDEKA MENGATUR WAKTU DAN MENU MAKANIbu Nani dan bapak Santoso telah 30 tahun menikah,

dikaruniai dua orang anak yang kini telah menapakikarirnya masing-masing. Keluarga ini unik. Jam makantidak pernah sama bagi setiap anggotanya, namunkekompakan mengobrol di meja makan dapat terujud.Jam makan mereka ditentukan oleh saat ketibaan dirumah atau sinyal lapar perut. Pagi hari mereka biasadengan ritme kerja atau sekolah masing-masing. Makanpagi dapat dilakukan diatas kendaraan atau saat sampaitempat menimba ilmu atau tempat kerja. Makan siangditempat berkegiatan, makan malam pada jam yangberbeda sesuai jam sampai di rumah atau sesuai selera.

Menu kesukaannyapun berbeda-beda, sehingga jurumasak di rumah akan memasakkan satu menu sesuaipesanan untuk setiap anggota keluarga, dan satu menubersama. Misalnya sop wortel untuk semua, dan lauk

Indonesia telah merdeka, sejak diproklamirkanpada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan

kemerdekaan kita dapat melangkah tanpa rasaketakutan dalam cengkraman penjajahan.

K

Hidupadalahpilihan“”

Merdeka

Page 72: Warta Bea Cukai Edisi 394

71WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

lainnya sesuai dengan pesanan masing-masing. Bila jurumasak libur, maka masing-masing akan mengurus dirinyasendiri memenuhi lauk kesukaannya. Tak ada bebanperasaan tak nyaman, semua biasa menentukan pilihanmenunya dan saat menyantapnya. Makan bersama dila-kukan seminggu sekali pada hari libur yang disepakati,tetap dengan menu pilihan masing-masing.

MERDEKA MENGATUR JADWAL BERKEGIATANKeluarga Alif terdiri dari anggota keluarga yang padat

aktivitas. Sejak anak-anak masih usia taman kanak-kanak, mereka mempunyai aktivitas berkesinambungan,dari acara keluarga sampai acara pekerjaan atausekolah. Bapak Alif dan ibu pada saat anak-anak telahmelampaui masa SMA mulai mencurahkan banyakwaktunya untuk mengembangkan diri. Perjalanan kerjakeluar kota atau mancanegara bukan hal yang luar biasa,bukan hanya bapak dan ibu, kemudian anak-anak jugamengikuti irama kerja yang padat.

Jadwal kegiatandiatur oleh diri ma-sing-masing dan di-komunikasikan pe-rencanaan perjalan-an serta aktivitas-nya. Kalau kebetul-an kegiatan di satukota dan dapat sa-ling bertemu, makadirencanakan tem-pat pertemuannya.Aktivitas yang ha-rus dihadiri bersa-ma seperti ulangtahun kerabat, per-nikahan anggotakeluarga besar, danaktivitas sosial ber-sama lainnya diko-munikasikan dandirencanakan ber-sama. Untunglahmasa ini ponsel sa-ngat membantu.

MERDEKAMENGEMUKAKANPENDAPAT

Keluarga besarKusuma mempu-nyai 10 cucu dari 4anak, dan 1 cicit.Mereka tinggal diJakarta, dengancucu yang tersebarstudi di beberapakota. Pada masaliburan atau kesem-patan penting, se-nantiasa ada acarabersama, kumpulbareng, di suatutempat atau di ke-bun nenek. Semuaanggota memben-tuk lingkaran, ter-masuk anak, menan-tu dan cucu dariyang berusia 7 ta-hun sampai 23tahun, untuk disku-si. Peraturan dis-

kusi ditegakkan, yakni hanya satu orang berbicara padasatu saat dan yang lain menyimak. Topiknya telah lebihdahulu dikonfirmasi, misalnya “Aku Sekarang dan MasaDatang”. Setiap orang bebas merdeka mengeluarkanpendapat, yang seringkali memerlukan kesiapan orangtuauntuk menerima kabar atau pendapat atau komentar yangmengkritik pola asuh dan pola kendali orangtua. Nenek,orangtua dan anak terlibat diskusi serius, merdekamengeluarkan isi hati dan pikiran. Melalui kritik, sarandan pertimbangan, yang notabene seringkali sangatmenyentuh (kalau tidak dapat dikatakan sakit hati) semuapihak mem- bangun diri, mematangkan kepribadian danmengubah sikap perilaku ke arah penyesuaian normakeluarga.

MERDEKA MENGATUR KEUANGANPasangan Uun dan Ika telah menjalani masa pernikah-

an 10 tahun. Keduanya mempunyai karir yang bagus dibidang perbankan dan leasing. Sejak mereka menikah te-

lah menetapkankesepakatan bahwapengelolaan keu-angan diatur secaramandiri denganpembagian tugastanggung jawabbersama yangjelas. Maka Ika danUun sampai saat inibebas merdekamenginvestasikan,membelanjakan,menolong keluargadengan uang ma-sing-masing tanparasa beban ketidak-senangan. Hobimasing-masingdijalani, yang satusenang main tenis,yang satu senangbadminton. Hampirtak ada friksimasalah keuanganpada keluarga ini.

SIMPULANDari cerita nyata

beberapa keluargadiatas, dapatlah ki-ta simak bahwa adabeberapa prasyaratuntuk merdeka :1. saling percaya2. saling bertang-

gung jawabatas pengambil-an keputusan

3. salingmendukung

4. keduanyaberkedudukansetara sehinggaposisi tawarsama

5. saling dapatmenerima kritikdan saranmembangun

Selamat menikmatikemerdekaan.

Page 73: Warta Bea Cukai Edisi 394

72 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

ecara positif banyak pekerjaan manusia secarasignifikan dapat dikerjakan dengan efektif danefisien. Maksud secara efektif adalah segala se-suatu dapat dibenahi dengan tepat dan benar,lebih lanjut, secara efisien segala sesuatu dibe-

nahi dengan tidak mengeluarkan banyak biaya.Namun demikian ada berbagai perubahan-perubahan

juga yang bersifat negatif yang kita lihat di kehidupanyang serba modern ini. Perilaku manusia semakin meng-klaim bahwa dirinya sebagai seseorang yang egois dantidak mau menghargai satu dengan yang lain. Perilaku inijika terus-menerus dikembangkan maka yang terjadisikap-sikap yang mengidolakan dan menyembah kemam-puan diri sendiri melebihi Tuhan Allah di surga. Sudahbarang tentu, jika ini dilakukan ada akibat yang menerpasebagai contoh bencana alam, sakit penyakit, korupsi,kolusi, nepotisme dan lain sebagainya yang merebak danmengelontorkan iman, harap, dan kasih yang murni dariAllah.

Dalam perspektif Rohani Kristiani, sikap yang mengelon-tor iman, harap dan kasih Tuhan berakibat padagugurnya pemahaman dan pengenalan akanTuhan. Ditambah lagi, dengan menjadi tidakpercaya akhirnya berkembang menjadi orang-orang yang semakin anti dengan Tuhan aliasAnti Christ. Oleh sebab itu kita harus tetap was-pada terhadap segala hal yang buruk dan tidakmenguntungkan tersebut.

Artinya kita harus mampu membedakandan mengevaluasi diri kita sendiri apakah ki-ta hamba Tuhan atau hamba hantu. Sebelumkita masuk tentang menjadi hamba Tuhan, ki-ta akan membahas atau berbicara hambahantu atau anti Kristus. Hamba-hamba hantuatau anti Kristus memiliki sikap yang menolakterhadap semua ajaran-ajaran tentang kebenaran Kristus.

Ciri-ciri yang dapat kita lihat adalah perilaku yangdilihat lewat II Timotius 3:2-5 yakni Manusia akanmencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.Mereka akan membual dan menyombongkan diri,mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akanberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterimakasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu menga-sihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yangbaik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berla-gak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari padamenuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankanibadah mereka, tetapi pada hakekatnya merekamemungkiri kekuatannya.

Ciri-ciri ini sudah merebak di babak baru dalam erake-21 bahkan membahayakan dan sudah merasuk kedalam umat Tuhan. Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut-nya pun pernah diperhadapkan sebelumnya dengan sikap

dan pola hidup orang-orang yang memilih status sebagaihamba hantu ini. Sebagai contoh, ketika Tuhan Yesusmenghardik pohon ara yang tidak berbuah. Di dalamcerita itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan pada waktupagi dan ia lapar untuk mencari makan. Namun, ia tidakmenemukan makanan yang ada selain melihat pohon ara.Pohon ara itu tidak ada buah saja melainkan dedaunansaja (Baca Matius 21:18-20).

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kehidupanpada jaman Tuhan Yesus hidup adalah jaman dimanapenguasa yang berkuasa adalah orang-orang Romawi.Dalam hal ini bangsa Israel yang merupakan tawanandan penguasaan bangsa Romawi itu. Selanjutnya, dalamkeberadaannya bangsa Israel itu dipimpin oleh para tua-tua adat dan pemimpin-pemimpin agama yakni orang-orang Farisi. Kegiatan keagamaan dari bangsa Israel se-telah Perjanjian Lama praktis mengalami ketidakpastian.Hal ini disebabkan mereka masih menantikan Mesiasyang luar biasa yang mampu menyelamatkan mereka daritangan para tirani Romawi yang berkuasa. Lebih jauh,

seiring dengan waktu berjalan, Mesias pundatang yang kita kenal sebagai Tuhan YesusKristus.

Hal ini menimbulkan permasalahan yangpelik. Karena di satu sisi orang Farisimenantikan sang juruselamat yang dahsyatdan hebat yang dapat melepaskan merekadari belenggu penjajah Romawi. SementaraTuhan Yesus menyatakan diriNya sebagaiTuhan yang hidup padahal Kristus adalahmanusia biasa. Konflik antara Tuhan Yesusdengan orang Farisi pun menyebabkanterjadinya jurang dualisme kepemimpinandalam kehidupan masyarakat Yahudi.Sebagian dari mereka memilih orang-orang

Farisi dan sebagian lagi memilih Tuhan Yesus sebagaiJuruselamat.

Pohon ara yang tidak berbuah adalah orang-orangyang tidak memilih untuk mencari dan mengenalkebenaran Allah. Orang-orang Farisi itu memilih untuktidak mengenal maupun mencari kebenaran Firman Allahyang asli didalam Kristus. Alhasil, tidak ada buah-buahroh yang dapat dipancarluaskan dalam kehidupanmereka. Buah-buah roh yang dimaksud: kasih, sukacita,damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri (Galatia5:22-23).

Tetapi sebaliknya, yang ada adalah perbuatan dagingtelah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu,penyembahan berhala, sihir, perseteruan,perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan,pesta pora dan sebagainya (Galatia 5:19-21). Inilahyang mengakibatkan Tuhan Yesus marah dan menghar-

Manusiaakan mencintaidirinya sendiridan menjadihamba uang

Hamba Tuhanvs Hamba Hantu

Di dalam kehidupan yang serba modern ini, banyak perubahan-perubahanyang terjadi. Perubahan-perubahan itu dapat

berdampak kepada yang membawa sikap positif atau negatif.

S

RENUNGAN ROHANI

Page 74: Warta Bea Cukai Edisi 394

73WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

dik ketidakbenaran tersebut dalam kehidupan yang penuhdengan intrik dan tidak dalam keadilan dan keyakinanterhadap kuasa Allah dari pohon ara itu.

Bentuk ketidakpastian akan pengenalan dan mencariakan Allah berlanjut sampai sekarang ini. Banyak dariorang-orang yang tidak mengenal kebenaran FirmanTuhan mencari keuntungan dalam hidup secara instan.Artinya mereka selalu mengejar kebahagiaan tanpamemikirkan sumber kebahagian tersebut. Sebuahcontoh kejadian sejarah dapat kita lihat di era abad ke-17masuk ke abad 18 pada masa Amerika mengalami masatransisi dari masa keagamaan ke masa rasionalisasi.Peraturan agama banyak yang dilanggar dan masyarakatAmerika lebih banyak berpikir cara untuk menempuhkehidupan yang ber-bahagia dengan me-ngejar secara cepattanpa memikirkanapa yang akan terja-di di waktu yangakan datang. Hal inimenyebabkanperubahan-perubah-an yang terjadi yangmengakibatkantidak ada keseimba-ngan antara rasio-nalisasi pemikiranmanusia dengan ke-hidupan beragama.

Lebih-lebih di erasekarang muncul erayang dinamakan eranew age. Di era inipada dasarnya me-milih untuk tidak mautahu tentang Tuhan.Manusia lebih terkaitdengan hal-hal yangbersifat spiritual se-mu dan menyenangihal-hal materialyang berlebihan.Kesemuanya ini ber-dampak bahwa ma-syarakat sekarangberpikir bagaimanamengoptimalkan ha-wa nafsu ketimbangberpikir tentang kehi-dupan masa depanyang berkerajaansurga. Tentunya inisangat bertentangandengan kebenarandalam Kristus. Olehsebab itu kita harusmemilih untuk men-jadi Hamba Tuhan.Memilih untuk menja-di Hamba Allah lebihmemfokuskan kehi-dupan yang mengandalkan Tuhan dalam berbagai hal.

Artinya seluruh aspek dan aset kehidupan hanyaditujukan untuk kebahagiaan yang abadi bersama Tuhan.Proses untuk mencapai kehidupan abadi ini perludinamakan penyaliban diri terhadap Kristus. Artinyamemilih untuk hidup dalam kebenaran dan tidak memilihhidup dalam kedagingan serta lebih memantapkan hidupkita dalam hidup dalam Roh. Jika hal ini kita lakukansecara berkesinambungan maka iman yang tak tergoyah-kan akan muncul. Jika ini muncul maka segalanya akan

menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapunjuga.

Selanjutnya ketika iman itu semakin menjadi kuat maka iaakan melahirkan pengharapan yang melekat dan tidak mauputus-putusnya hilang akibat kekekalan terhadap Allah. Lebihjauh, jika pengharapan itu semakin bertambah dalam makacinta atau kasih semakin merekah dan memberi nilai-nilaiyang bertambah kuat. Jika cinta itu dipupuk dengan pergaul-an karib dengan Tuhan Yesus maka yang terjadi adalahperubahan-perubahan yang belum terpikirkan sebelumnya.Keadaan yang dahulu penuh dengan ketidakpastian dapatdiubahkan dengan keadaan yang manis dengan cara-caraKerajaan Surga yang kekal.

Sebagai contoh yang sangat dahsyat adalah pestaperjamuan di Kana.Disinilah awal da-lam perjanjian baru,Allah melakukankegiatan yang sup-ranatural yang men-jadi natural. TuhanYesus secara adi-kodrati mengubahair menjadi angguryang terbaik. Inimenandakan bahwaAllah ingin kita men-jadi anggur yangterbaik bagiNya.Anggur yang terbaikitu adalah jika ang-gur itu melekat ke-pada sumber yangbenar dan tepat.Kita adalah anggur-anggur terbaik itudan Kristus adalahsumberNya. Hanyadengan melekat danberpaut lewatFirman Allah makaAllah sumber berkatitu dapat memberi-kan kehidupan yangberkelimpahan.

Seperti yangdikatakan di dalamYohanes 15:5-7yang menyebutkanAkulah pokok ang-gur dan kamulahranting-rantingnya.Barangsiapa ting-gal di dalam Akudan Aku di dalamdia, ia berbuahbanyak, sebab diluar Aku kamu ti-dak dapat berbuatapa-apa.Barangsiapa tidaktinggal di dalam

Aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadikering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampak-kan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal didalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, min-talah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akanmenerimanya.

Pilihan tergantung kepada kita apakah kita hambaTuhan atau hamba hantu? Selamat memilih. TuhanYesus memberkati. Amin.

Petrus Titus R, Rohaniawan SIC ( Surabaya International Church)

Page 75: Warta Bea Cukai Edisi 394

74 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

ara biker Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang tergabung dalamCustoms Cycling Club (CCC), memang tak bosan-bosannya menjelajah alamIndonesia yang kaya akan tantangan dan rintangan. Kegiatan bersepeda bersamayang kian hari kian banyak peminatnya ini, membuat CCC semakin aktif dalammenyelenggarakan kegiatan sepeda bersama di kalangan pegawai DJBC.

Salah satu kegiatan CCC yang baru saja dilaksanakan adalah, menjelajahi GunungBatur Kintamani, Bali sejauh 36 kilometer dengan rute off road, pada 11 Agustus 2007.Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT RI ke-62 serta perpisahanKepala Bidang Audit Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT- Denpasar, Siswa Murwono yangdimutasikan sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah JawaTengah dan Yogyakarta, banyak diminati para peserta dari berbagai daerah.

Hal ini dapat dilihat dari ragamnya peserta yang mengikuti kegiatan CCC diKintamani ini, yaitu dari Kanwil dan KPBC Denpasar, Bandung, Semarang, Surabaya,Kupang, Tarakan, dan juga dari Kantor Pusat DJBC, dengan jumlah keseluruhanpeserta mencapai 30 orang.

Diambilnya rute off road di daerah Gunung Batur Kintamani Bali, adalah karena ruteyang ditempuh dirasakan cukup menantang sehingga para peserta dapat membuktikankepiawaiannya dalam bersepeda. Selain itu para peserta pun disuguhi denganpemandangan Danau Batur Kintamani yang sangat indah, sehingga rasa lelah yang dialamipara peserta dapat terobati dengan pemandangan yang menakjubkan.

Dengan mengambil lokasi start di atas lokasi wisata Danau Batur, para peserta punmelalui jalur menurun dan menanjak hingga mencapai Danau Batur yang terletak di bawah.Setelah istirahat di pos pertama, para peserta melanjutkan perjalanan yang sesungguhnya,dimana mereka diharuskan mengitari Gunung Batur dengan medan off road yang sangatmenantang yang sebelumnya memang tidak diduga medannya.

Akhirnya setelah menjelajahi Gunung Batur selama tiga jam, para peserta pun finish ditempat pemandian air panas Toyabungka Danau Batur. Sekalipun dalam kondisi lelah,namun para peserta tetap terlihat sangat senang, karena mereka tidak menyangka dapatmengitari Gunung Batur yang jika dilihat dari atas sangat tidak mungkin untuk dijelajahi.

“Kami memang sengaja memilih jalur ini karena jika sebelum-sebelumnya CCCselalu mengadakan rute biasa, kali ini kami menginginkan rute yang cukupmenantang. Dan terbukti para peserta pun banyak yang berminat, dan rencanakedepan CCC pun akan kembali mengambil rute off road di pulau Jawa,” jelas Siswa.

Lebih lanjut Siswa mengutarakan, untuk rute off road selanjutnya kemungkinanakan diadakan di daerah Jawa Tengah dengan mengambil rute antara Magelanghingga Boyolali dengan jarak sekitar 40 kilometer. Sementara itu, CCC juga telahmemiliki agenda di daerah Bandung yang rencananya akan dilaksanakan pada 26Agustus 2007. Dengan dua agenda CCC tersebut, diharapkan para peserta juga akansemakin mencintai kegiatan sepeda bersama di kalangan pegawai DJBC.

DIHIBUR PANORAMA ALAM. Walaupunmedan yang dilalui cukup berat, namun parapeserta tetap merasa senang karena dihiburoleh panorama alam yang sangat indah.

P

START. Dengan mengambil lokasi di atas lokasi wisata Danau Batur Kintamani, para peserta startdengan medan menurun dan menanjak.

Selain disuguhi oleh rute yang sangat menantang, para pesertapun dihibur oleh panorama alam yang sangat indah.

CCC Tour De Kintamani

WBC/ATS

adi

PERISTIWA

Page 76: Warta Bea Cukai Edisi 394

75WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

JAKARTA. Upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-62 di Departemen Keuangan Lapangan Banteng Jakarta Pusat dipimpin langsungMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 17 Agustus 2006. Pelaksanaan upacara dikoordinir oleh petugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,diantaranya dalam pembacaan naskah Proklamasi, pembacaan naskah Pancasila, sebagai komandan upacara yaitu Kasubdit Perencanaan dan EvaluasiAudit Direktorat Audit, Azis Syamsu Arifin, dan dimeriahkan dengan Marching Band Bea dan Cukai. Upacara dihadiri pejabat eselon I, II, III dan IVdilingkungan Departemen Keuangan. Upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB berlangsung secara khidmat dan berakhir pada pukul 09.30 WIB.

JAKARTA. Untuk yang kesekian kalinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghibahkan hasil tegahan mobil kepada instansi terkait lainnyauntuk mendukung kinerja dan operasional instansi tersebut. Untuk hibah kali ini, DJBC pada 3 Agustus 2007, menghibahkan dua unit mobil Honda kepadaKementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang acara penyerahannya secara simbolis dilaksanakan di ruang Loka Utama Kantor PusatDJBC. Acara penyerahan hibah ditandatangani oleh Kasubdit Penyidikan Direktorat P2, Sugeng Apriyanto, dan Mayor Infantri Eko Budi Santoso, danbertindak sebagai saksi Direktur P2, Heru Santoso, dan Irjen Polri, Drs. Ansyaad. Acara hibah ini juga disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Bea danCukai, Anwar Suprijadi, Kasubdit Penindakan, dan Kasubdit Intelijen Direktorat P2.

JAKARTA. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-62 BaporsDirektorat Jenderal Bea dan Cukai pada 5 Agustus2007menyelenggarakan pertandingan Tenis Lapangan di stadion TenisLapangan Bea dan Cukai Bojana Tirta Rawamangun. Pertandingandiikuti enam tim yakni Direktorat KPU Tanjung Priok, Inspektorat JenderalDepkeu, Kanwil DJBC Banten, KP-DJBC, KPPBC Soekarno-Hatta. Darienam tim yang bertanding, yang masuk dalam babak final adalah timInspektorat Jenderal Depkeu dan KPU Tanjung Priok, yang dimenangkanoleh tim Inspektorat Jenderal Depkeu. Tampak pada gambar, fotobersama dua tim yang tampil dalam babak penyisihan yakni TimInspektorat Jenderal Depkeu yang dipimpin oleh Permana Agung (kepalaInspektorat Jenderal Depkeu) dan Tim Kanwil DJBC Jakarta.

JAKARTA. Pertandingan final sepak bola dalam rangka memperingati HUT RI ke-62 antara kesebelasan Sekretariat (berdiri kostum putih) melawan kesebelasanDirektorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (jongkok kostum merah) berlangsungpada 7 Agustus 2007 di Stadion Bea dan Cukai Bojana Tirta Jakarta Timur.Pertandingan berlangsung selama 2 X 30 menit, dengan skor 3 – 1 dimenangkankesebelasan Sekretariat sebagai juara I.

SEPUTAR BEACUKAIFOTO : SYAMSUL MAULANA

WBC/ADI

WBC/ATS WBC/ATS

Page 77: Warta Bea Cukai Edisi 394

76 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

JAKARTA. Rumah Bersalin Pasar Minggu milik DitjenBea dan Cukai (diresmikan pada 20 Januari 1970) yangdikelola oleh Dharma Wanita Persatuan KP-DJBC pada 7Agustus 2007 diserahkan pengelolaannya kepada KantorPusat DJBC. Acara diawali dengan beberapa sambutandan dilakukan penandatanganan serah terima yangdilakukan oleh ketua pengelola rumah bersalin PasarMinggu Ny. Ibrahim A. Karim kepada Sekretaris DJBC yangdalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Bagian Umum SonnySubagio, disaksikan oleh Ny. Anwar Suprijadi. Selain ituacara juga diisi dengan pemberian cinderamata dari Ny.Anwar Suprijadi dan Ny. Erlangga Mantik kepada 2 orangdokter, 1 bidan, 5 perawat dan 5 karyawan.

JAKARTA. Foto bersama pertandingan final Bulu TangkisKantor Pusat DJBC dalam rangka memperingati HariKemerdekaan RI ke-62 yakni antara tim bulutangkisDirektorat P2 (kostum hitam) melawan tim Direktorat IKC(kostum biru) pada 9 Agustus 2007 di aula gedung B lantaidasar. Hasil akhir pertandingan dimenangkan timDirektorat P2.

JAKARTA. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-62, KP-DJBC menyelenggarakan berbagai pertandingan olahraga yang melibatkan para pegawai dari 10Direktorat yang ada di KP-DJBC. Pertandingan tersebut diantaranya adalah tenis lapangan, bulu tangkis, sepak bola dan pertandingan voli. Final voli diselenggarakandi belakang gedung utama KP-DJBC pada 10 Agustus 2007. Sebelumnya dilakukan pertandingan eksibisi bola voli antara Tim voli Eksekutif DJBC yang terdiri daripejabat eselon II (kostum putih) melawan tim putri pegawai DJBC (kostum kuning) yang dimenangkan tim putri dengan skor 2 – 1. Usai pertandingan final antara timDirektorat P2 melawan tim Direktorat IKC dilakukan penyerahan piala kepada para juara lomba, yang diserahkan oleh Direktur Audit Thomas Sugijata, TenagaPengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Bambang Prasodjo, dan Kepala Bagian Umum Sonny Subagio.

TELUK BAYUR. Pada tanggal 27 – 29 Juni Kepala Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat, Djoko Sutojo Riyadi beserta rombongan melakukankunjungan kerja ke KPPBC Tipe A3 Teluk Bayur. Dalam Acara yang berlangsung di aula gedung KPPBC Teluk Bayur tampak Kepala KPBC Teluk BayurBuhari Sirait, SE, MM sedang menyampaikan penjelasan mengenai situasi/kondisi daerah yang berada dalam pengawasan KPPBC Tipe A3 Teluk Bayurdengan diakhiri foto bersama. Kiriman KPPBC Teluk Bayur Henry Tresman Situmorang

s

s

WBC/ATS

SEPUTAR BEACUKAI

WBC/ATS

WBC/ATS

FOTO : KIRIMAN

Page 78: Warta Bea Cukai Edisi 394

13WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

SURABAYA. Pengambilan sumpahjabatan dan pelantikan eselon IV sertapengambilan sumpah jabatan pegawainegeri sipil di lingkungan Kanwil DJBCJawa Timur I dilakukan oleh KepalaKantor Wilayah Djasman Soetedjo pada7 Agustus 2007. Bambang Wicaksono,Surabaya

SURABAYA.Sosialisasi Tariff BeaMasuk Korea (FTA)di Hotel TunjunganSurabaya pada 26Juli 2007 oleh BadanKebijakan FiskalDepartemenKeuangan dihadirioleh para stake-holder. Sosialisasidiikuti kurang lebih50 peserta terdiri daripengguna jasa danpara pengusahaKorea serta parapejabat dilingkunganDepartemenKeuangan. BambangWicaksono,Surabaya

SURABAYA. Bertempat di aula Kanwil DJBC Jawa Timur Idiselenggarakan pelantikan pejabat baru eselon III dilingkungan KanwilDJBC Jawa Timur I oleh Kakanwil Djasman Soetedjo pada 24 Juli 2004.Pejabat yang dilantik antara lain Putut T. Ismojo (KaKPBC Pasuruan),Ngadiman ( Kabid Fasilitas kepabeanan), dan Hari Budi Wicaksono (Kabid P2 ). Acara dihadiri oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KanwilDJBC Jawa Timur I. Bambang Wicaksono, Surabaya

BALIKPAPAN. Bertempat di AulaKanwil DJBC Kalimantan Bagian Timurpada tanggal 19 Juli 2007dilangsungkan Sosialisasi tentangKawasan Pabean, Tempat PenimbunanSementara (TPS) dan PengusahaPengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)yang dihadiri para pejabat dan pegawaidilingkungan Kanwil DJBC KalimantanBagian Timur serta para PPJK danpengguna jasa. Sosialisasi dilaksanakansehubungan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 70/PMK.04/2007 danPeraturan Dirjen BC Nomor P-20/BC/2007 tentang Kawasan Pabean dan TPSserta Peraturan Menteri KeuanganNomor 65/PMK.04/2007 dan PeraturanDirjen BC Nomor P-22/BC/2007 tentangPPJK. Tampil sebagai pembicara yakniKabid Kepabeanan dan Cukai KanwilDJBC Kalimantan Bagian Timur Ir.Wisnu Wibowo. Tampak dalam gambar,tanya jawab antara pengguna jasa danpembicara. Kanwil DJBC KalimantanBagian Timur

s

s

s

77WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

FOTO : BAMBANG WICAKSONO

FOTO : BAMBANG WICAKSONO

FOTO : BAMBANG WICAKSONO

FOTO : KIRIMAN

Page 79: Warta Bea Cukai Edisi 394

14 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

BALIKPAPAN. Pada 20 Juli 2007 bertempat di Aula Kanwil DJBCKalimantan Bagian Timur dilangsungkan upacara pengambilansumpah jabatan dan pelantikan pejabat eselon III yang akan bertugasdi lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yakni AmbangPriyonggo, S.IP.,M.P.A. serta pengambilan sumpah jabatan pegawainegeri sipil di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yangberjumlah 11 orang. Acara dipimpin langsung oleh Kakanwil DJBCKalimantan Bagian Timur, Ismartono dengan disaksikan para pejabateselon III dan rohaniawan. Tampak dalam gambar, Ka Kanwil tengahmelantik Kabid Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC KalimantanBagian Timur, Ambang Priyonggo, S.IP.,M.P.A. Kanwil DJBCKalimantan Bagian Timur

BANDA ACEH. Kanwil DJBC Nanggroe Aceh Darusalam (NAD)menyelenggarakan pekan olah raga pada 10 – 12 Agutus 2007 yangdiikuti kontingen dari seluruh kantor di lingkungan Kanwil DJBC NADyakni KPPBC Sabang, KPPBC Lhokseumawe, KPPBC Kuala Langsa,Ulee Lheue, KPPBC Iskandar Muda dan KPPBC Maulaboh. Sebelumacara pertandingan dimulai dilakukan upacara pembukaan POR yangdilakukan oleh Drs. Achmad Riyadi selaku Kepala Kanwil DJBC NAD.Tampak pada gambar, foto bersama dengan Kepala Kanwil AchmadRiyadi (berdiri nomor 5 dari kiri) DJBC NAD sebelum pertandingansepakbola antara tim Kanwil DJBC NAD melawan KPPBCLhokseumawe. Kiriman Amir Hasan A. - Kanwil DJBC NAD

BANDA ACEH. Bertempat dihalaman KanwilDJBC NAD dilangsungkan upacara pelantikan danpengambilan sumpah jabatan delapan pejabateselon III yang akan bertugas dilingkungan KanwilDJBC NAD. Pengambilan sumpah jabatandilakukan pada 9 Agustus 2007 (gambar kiri). Acaradiisi dengan pembacaan sumpah jabatan dandilakukan penyematan tanda jabatan oleh KepalaKanwil DJBC NAD Achmad Riyadi kepada KepalaKPPBC Banda Aceh yang baru, Ali Purnama, SH.(yang merupakan penggabungan KPPBC Ulhe Lheudengan KPBC Iskandar Muda). Kiriman AmirHasan A. - Kanwil DJBC NAD

BANDA ACEH. KPPBC Sabang pada 30 Juli 2007menerima kunjungan kerja Sekretaris Ditjen Bea danCukai Kamil Sjoeib dan Kepala Bagian KepegawaianAzhar Rasyidi KP-DJBC. Kunjungan ini diterima olehKepala Kanwil DJBC NAD Achmad Riyadi danbeberapa pejabat lainnya. Tampak Pada gambar fotobersama Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai dan KepalaBagian Kepegawaian dengan Kepala Kanwil DJBCNAD Achmad Riyadi dengan beberapa pejabat KPPBCSabang. Kiriman Amir Hasan A. - Kanwil DJBC NAD

s

s

s

s

SEPUTAR BEACUKAI

78 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

Page 80: Warta Bea Cukai Edisi 394

15WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

BANDA ACEH. Pada 12 Juli 2007 Kepala Kanwil DJBC NAD. Drs. Achmad Riyadi meresmikan Dermaga Sementara Kapal Patroli BC 15021 KanwilDJBC NAD yang berlokasi didaerah Keudah ditepi Sungai Krueng Aceh yakni Sungai yang membelah kota Banda Aceh (gambar kiri). Selain peresmian,acara diisi syukuran dengan menyantuni anak yatim-piatu yang berada disekitar dermaga (gambar kanan). Kiriman Amir Hasan A. - Kanwil DJBC NAD

TARAKAN. Pada 19 Agustus 2007, bertempat di stadion olahraga Datu Adil, Tarakan, berlangsung pertandingan sepakbola persahabatan antara tim sepakbola DPRD KotaTarakan melawan tim sepakbola gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Kastam Diraja Malaysia (KDRM) Negeri Sabah. Pertandingan tersebutdimenangkan oleh tim gabungan dengan skor 4-1. Pertandingan sepakbola ini adalah salah satu rangkaian kegiatan olahraga persahabatan antar kedua institusi pabean, selainpertandingan bola voli dan bulutungkis. Tampak pada gambar kiri penyerahan plakat oleh Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Timur Ismartono kepada Ketua DPRD Tarakan UdinHianggio usai pertandingan, sedangkan gambar kanan foto bersama kedua tim, berdiri tim DJBC dan KDRM, dan duduk tim DPRD.

JAKARTA. Upacara Bendera Merah Putih juga diselenggarakan di Sekolah Yayasan BhaktiTugas Cabang Pasar Minggu Jakarta Selatan yang berada di komplek Bea dan Cukai pada 17Agustus 2005 lalu. Upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-62 dipimpinoleh Kepala Sekolah dan dihadiri seluruh murid Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama(SMP) serta para guru. Selain itu upacara juga dihadiri oleh pengurus sekolah Yayasan BhaktiTugas dan para mantan pegawai Bea dan Cukai yang pernah menjadi tentara dalam membelanegara RI serta para Pengurus Pusat Yayasan Kesejahteraan Bhakti Tugas. Pada kesempatanyang sama bertepatan dengan memperingati hari kemerdekaan Sekolah SMP Yayasan BhaktiTugas Cabang Pasar Minggu Jakarta memperingati hari ulang tahun yang ke-21. Dalam acaradilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Bhakti Tugas CabangJakarta Selatan Sri Soemaryati (Yayok) dan diserahkan kepada Kepala Sekolah SMP KatenaSpd. Setelah itu acara dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada juara I, II, III dari masing-masing kelas dalam lomba baca puisi, menggambar peta, menata ruangan dan lain-lainnya.

BANDA ACEH. Dengan menggunakan kapal patroli Kepala Kanwil DJBC NAD Achmad Riyadimelakukan kunjungan kerja ke KPPBC Sabang pada 16 Juli 2007. Kapal patroli bersandar diPelabuhan Bebas Sabang dan diterima oleh Kepala KPPBC Sabang dan beberapa staf. Dalamkunjungan tersebut Kakanwil berdialog dengan para pegawai yang dipimpin oleh Kepala KPPBCSabang dan diakhiri dengan foto bersama. Kiriman Amir Hasan A. - Kanwil DJBC NAD

s

s

79WARTA BEA CUKAIEDISI 394 SEPTEMBER 2007

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

WBC/ATS

WBC/KY

Page 81: Warta Bea Cukai Edisi 394

80 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

Artis sekaligus penata ge-rak Denny Malik selalu men-jalankan pekerjaannyadengan baik, terbukti sudahbanyak para penari yang iadidik menjadi penari terkenaldan memiliki sanggar tari.Bagi Denny keberadaan paramantan muridnya yang memi-liki sanggar tari bukanlahsebagai saingan melainkansebagai partner dalam duniahiburan. Rupanya talentayang dimilikinya tidak hanyasebatas di bidang tari, melain-kan juga dibidang tarik suarasehingga tawaran untuktampil sebagai penyanyi punmampir kepadanya, begitupula tawaran sebagaipembawa acara yang kerapkali datang padanya.

Kepiawaiannya dibidangdunia hiburan terkadangmembawa Denny sampai keluar negeri, sehingga Dennymenyambangi beberapanegara untuk show tari ataubahkan juga menyanyi. Perja-lanannya ke luar negeridiakuinya lebih banyak dilaku-kan dalam rangka show.Ketika ditanya pengalaman-nya ketika berhadapan de-ngan petugas bea cukai sete-lah pulang dari luar negeri,Denny mengatakan tidak me-ngalami suatu permasalahandan mengikuti prosedur yangberlaku,”Kalau kita diperiksa,kita ikuti saja selain itu jugasaya tidak pernah bawa ba-rang yang aneh-aneh, selaintidak perlu, harganya jugamahal,”ujarnya lagi.

Mengenai petugas dilapangan, ia mengatakan su-dah cukup baik dan ramah,”Saya rasa mereka itu baik-baik walaupun ada juga yangagak sangar, tapi sayamengerti tugas mereka yangcukup melelahkan menurutsaya, tapi yang pentingramah kepada penumpang,”terangnya.

Walaupun selalumendapatkan peran antagonispada beberapa sinteron yangdibintangi, namun pada kenya-taannya pria kelahiran Palem-bang ini tidak sama denganperannya di sinetron yangdiperaninya. Itulah Anwar Fuadipemain sinetron yang identikdengan peran antagonis dalambeberapa sinteron yangdibintanginya. Ia mengatakanperan antagonis yang ia lakonitidak jarang berimbas sampai kekehidupan nyata. Ia menceri-takan pernah ada seorang yangmemarahinya ketika ia sedangberada di luar lokasi syuting. Iapun bingung, tapi setelah itubaru disadarinya bahwa orangyang memarahinya kesalkarena perannya di sinteronyang antagonis tersebut,”Sayamaklum aja kalau ada yangmarah, berarti peran saya cukupberhasil bisa bikin orangkesal,”terangnya kembali.

Tidak jarang ada juga peng-gemar yang menyapanyadengan ramah dan bahkanminta berfoto bersamadengannya di luar lokasi syuting.Begitu pula ketika ia pulang dariluar negeri ketika mendapatundangan untuk melakukanshow. Kesan bersahabat selaluditunjukkan kepadanya baikoleh para kru pesawat maupunpetugas yang berada di banda-ra. Ketika ditanya pengala-mannya ketika berhadapandengan petugas Bea Cukai dibandara, Anwar mengatakanpetugas selalu menyapanyadengan ramah.”Merekamenyapa dan bertanya kepadasaya dan penumpang laindengan ramah, gak ada kesangalak, dan saya selalu ikuti apakata petugas ketika harusmembuka koper dan saya gakkeberatan,”ujarnya.

Mengenai barang apa sajayang dibawa, Anwarmengatakan hanya membawabarang-barang cendera matayang tidak mahal yang biasa-biasa saja. “Saya gak biasabawa barang yang aneh-aneh,disamping mahal dan belumtentu juga saya gunakan.Petugas juga ramah-ramah, itumenjadi cerminan bagi parapendatang asing bahwa diIndonesia itu negeri yang amandan penduduknya ramah-ramah, itu tercermin dariperilaku petugas yang ramah dibandara sebagai pintu gerbangmasuknya turis asing ke Indo-nesia,”ujarnya menutup pembi-caraan dengan WBC.

○Disapa Ramah oleh PetugasAnwar FuadiAnwar Fuadi

Denny Malik“Yang Penting

Petugas Ramah KepadaPenumpang”

APA KATA MEREKA

zap zap

80 WARTA BEA CUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007

FOTO : ISTIMEWAFOTO : ISTIMEWA

Page 82: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 65/PMK.04/2007

TENTANG

PENGUSAHA PENGURUSANJASA KEPABEANAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 17 Tahun 2006, dalam hal importir atau eksportir tidak dapat melakukansendiri pengurusan pemberitahuan pabean, importir dan eksportir tersebut dapatmenguasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;

b. bahwa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana dimaksud padahuruf a, mempunyai peranan yang penting dalam pelayanan kepabeanan kepadamasyarakat, sehingga dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan yangmengatur persyaratan untuk menjadi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeananantara lain keharusan memiliki kejelasan dan kebenaran kedudukan, identitaspengurus dan penanggung jawab, dan kompetensi ahli kepabeanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c,dan d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PengusahaPengurusan Jasa Kepabeanan;

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3613);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana

Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang TatalaksanaKepabeanan di Bidang Ekspor;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGUSAHA PENGURUSANJASA KEPABEANAN.

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

Page 83: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 20072

1. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor barang.2. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengekspor

barang.3. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan adalah badan usaha yang

melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan ataskuasa importir atau eksportir.

4. Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahamantentang kepabeanan yang telah diberikan Sertifikat Ahli Kepabeanan yangdikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.6. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam

jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.8. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

melakukan kegiatan pengawasan baik secara fisik maupun secara administrasi.

Pasal 2(1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean atas barang impor atau ekspor dilakukan

oleh pengangkut, importir, atau eksportir.(2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir, atau eksportir dapat memberikankuasanya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

Pasal 3(1) Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, Pengusaha

Pengurusan Jasa Kepabeanan wajib memiliki nomor identitas berupaNomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dalam rangkaakses kepabeanan.

(2) Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yangditunjuknya.

Pasal 4(1) Untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Pengurusan JasaKepabeanan wajib melakukan registrasi melalui media elektronik kepadaDirektur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.

(2) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang akan melakukan registrasi,wajib memenuhi persyaratan:a. kejelasan dan kebenaran alamat (existence);b. kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab

(responsibility);c. mempunyai pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanan (competency); dand. kepastian penyelenggaraan pembukuan (auditable).

(3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penilaian terhadap pemenuhanpersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5(1) Hasil registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk

Page 84: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007 3

melakukan penilaian dan pembuatan profil Pengusaha Pengurusan JasaKepabeanan.

(2) Penilaian dan profil Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan digunakansebagai salah satu dasar dalam pemberian pelayanan dan/atau pengawasankepabeanan kepada pengangkut, importir, dan eksportir yang menguasakanpengurusan jasa kepabeanannya kepada Pengusaha Pengurusan JasaKepabeanan.

Pasal 6(1) Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan keputusan atas

registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama 45 (empat puluhlima) hari kerja terhitung sejak diterimanya data registrasi secara lengkap danbenar.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dalam

hal registrasi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4;atau

b. Surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.(3) Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku di seluruh Kantor Pabean di Indonesiadan berlaku sampai dengan ada pencabutan oleh Direktur Jenderal atau Pejabatyang ditunjuknya.

Pasal 7(1) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang telah mendapatkan Nomor

Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, sebelum melakukan kegiatannya wajibmenyerahkan jaminan kepada Kantor Pabean yang mengawasi.

(2) Besarnya jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkandengan memperhatikan jumlah kegiatan dan tingkat risiko PengusahaPengurusan Jasa Kepabeanan.

(3) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:a. uang tunai;b. jaminan bank; dan/atauc. jaminan dari perusahaan asuransi.

Pasal 8Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang akan melakukan kegiatanpengurusan jasa kepabeanan di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistemPertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan, wajib menggunakan perangkat danmodul Pertukaran Data Elektronik (PDE) milik sendiri untuk pembuatan danpenyerahan pemberitahuan pabean.

Pasal 9(1) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang telah mendapat Nomor Pokok

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan wajib memberitahukan perubahandata Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan kepada Direktur Jenderal atauPejabat yang ditunjuknya.

(2) Pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan melalui media elektronik.

Page 85: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 20074

(3) Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya melakukan penelitian ataspemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10(1) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang telah mendapat Nomor Pokok

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan wajib memenuhi seluruh peraturanperundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan, sertaketentuan lain di bidang impor dan ekspor.

(2) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan bertanggung jawab terhadappungutan negara dalam rangka impor atau ekspor dalam hal importir, ataueksportir tidak ditemukan.

(3) Segala isi dan bentuk perjanjian antara Pengusaha Pengurusan JasaKepabeanan dan importir, atau eksportir tidak mengurangi tanggung jawabPengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 11(1) Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan diblokir dalam hal :

a. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang sedang menjalani prosespenyelidikan atau penyidikan atas suatu pelanggaran pidana di bidangkepabeanan yang berkaitan dengan jasa kepabeanan yang dilakukannya;

b. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan tidak menyerahkan hardcopyPemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;

c. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan tidak memenuhi kewajibanmemberitahukan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1);

d. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan tidak lagi memiliki jaminan yangcukup dalam hal adanya pencairan jaminan sebagai akibat tanggung jawabPengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (2);

e. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan tidak lagi memiliki pegawai yangmempunyai Sertifikat Ahli Kepabeanan; dan/atau

f. berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit dan/atau UnitPengawasan lainnya.

(2) Pemblokiran Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut dalam hal:a. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan telah selesai menjalani proses

penyelidikan atau penyidikan atas suatu pelanggaran pidana di bidangkepabeanan yang berkaitan dengan jasa kepabeanan yang dilakukannya dantelah dinyatakan terbukti tidak bersalah;

b. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan telah menyerahkan hardcopyPemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;

c. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan telah menyerahkan laporanperubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

d. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan telah menaruhkan jaminan yangcukup atau telah memenuhi jaminan yang ditetapkan;

e. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan telah memiliki pegawai yangmempunyai Sertifikat Ahli Kepabeanan; dan/atau

f. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan telah melaksanakan rekomendasiberdasarkan Laporan Hasil Audit dan/atau Unit Pengawasan lainnya.

Page 86: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007 5

Pasal 12Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dicabut dalam halPengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan:a. tidak memenuhi tanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak dalam rangka

impor dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);b. terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;c. selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam status pemblokiran;d. tidak menjalankan kegiatan/usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara

terus-menerus;e. dinyatakan pailit; dan/atauf. mengajukan permohonan pencabutan.

Pasal 13Pemblokiran Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha PengurusanJasa Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak menggugurkantanggung jawab Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan terhadap pungutannegara dalam rangka impor atau ekspor dalam hal importir, atau eksportir tidakditemukan.

Pasal 14(1) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang telah memiliki Nomor Pokok

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebelum berlakunya PeraturanMenteri Keuangan ini, wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea danCukai untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan JasaKepabeanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang diterbitkansebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini masih berlaku dan dapatdipergunakan untuk pengurusan jasa kepabeanan sampai dengan 90 (sembilanpuluh) hari sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 15Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan MenteriKeuangan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman PeraturanMenteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 20 Juni 2007

MENTERI KEUANGAN,ttdSRI MULYANI INDRAWATI

Page 87: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 20076

PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 70/PMK.04/2007

TENTANG

KAWASAN PABEAN DAN TEMPATPENIMBUNAN SEMENTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10A ayat (9),Pasal 11A ayat (7), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 43 ayat (4) Undangundang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3481);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3493);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indone-sia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4661);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3613);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128);

7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KAWASAN PABEAN DANTEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

Page 88: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007 7

1. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu diPelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain yang ditetapkan untuklalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan dan pelabuhan khusus.3. Pelabuhan yaitu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dankegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yangdilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjangpelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modatransportasi.

4. Pelabuhan Khusus yaitu pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiriguna menunjang kegiatan tertentu.

5. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendaratdan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkarmuat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatanpenerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

6. Tempat Lain adalah tempat tertentu di daratan yang berada dalam kawasan/area industri dan tempat tertentu lainnya yang berfungsi sebagai pelabuhanlaut, yang mendukung kegiatan impor dan/ atau ekspor.

7. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atautempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untukmenimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.9. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentuberdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

10.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Beadan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuanUndang-Undang Kepabeanan.

BAB IIKAWASAN PABEAN

Bagian KesatuPersyaratan dan Tatacara Penetapan

Sebagai Kawasan Pabean

Pasal 2Penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean ditetapkan oleh DirekturJenderal atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 3(1) Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau TempatLain mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yangditunjuknya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

Page 89: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 20078

memuat data tentang identitas penanggung jawab, badan usaha, dan lokasiserta ukuran luas kawasan yang akan dimintakan penetapan sebagai KawasanPabean, dan dilampiri dengan :a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;b. Surat Izin Usaha dari instansi terkait;c. Bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara, kecuali untuk

Tempat Lain;d. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan tempat atau kawasan;e. Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);f. Ukuran luas kawasan;g. Gambar denah lokasi; danh. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.

Pasal 4(1) Atas permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknyaatas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakandalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejakpermohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Persetujuan ataspermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmenerbitkan Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean oleh DirekturJenderal atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan.

(2) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan olehDirektur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama MenteriKeuangan yang disertai dengan alasan penolakan.

(3) Keputusan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanyapencabutan.

Pasal 5(1) Untuk kepentingan pengawasan di bidang kepabeanan, Direktur Jenderal

atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan menetapkanbatas-batas kawasan dan pintu masuk/keluar atas suatu tempat ataukawasan yang diajukan permohonan untuk penetapan sebagai KawasanPabean.

(2) Kawasan Pabean merupakan kawasan yang terbatas (restricted area).

Bagian KeduaLarangan Penimbunan

di Kawasan Pabean

Pasal 6Barang selain untuk tujuan impor dan/atau ekspor dilarang untuk ditimbun,dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan/atau dari Kawasan Pabean, kecualiuntuk tujuan pengangkutan selanjutnya.

Page 90: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007 9

Bagian KetigaPencabutan Penetapan

Sebagai Kawasan Pabean

Pasal 7(1) Penetapan sebagai Kawasan Pabean dicabut dalam hal :

a. Kawasan Pabean tidak menjalankan kegiatan/usaha dalam jangka waktu 1(satu) tahun secara terus-menerus;

b. pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah telah melakukan pelanggarantindak pidana di bidang kepabeanan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit; dan/ataud. Pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan sendiri untuk

dilakukan pencabutan.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DirekturJenderal atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuanganberdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

BAB IIITEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Bagian KesatuPenetapan dan Jenis Tempat

Penimbunan Sementara

Pasal 8(1) Penetapan suatu kawasan, bangunan, dan/atau lapangan sebagai Tempat

Penimbunan Sementara ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yangditunjuknya atas nama Menteri Keuangan.

(2) Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. Lapangan Penimbunan;b. Lapangan Penimbunan Peti Kemas;c. Gudang Penimbunan; dan/ataud. Tangki penimbunan.

(3) Penambahan jenis Tempat Penimbunan Sementara selain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian KeduaPersyaratan dan Tatacara Penetapan

Sebagai Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 9(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara, Pengusaha

tempat penimbunan harus mengajukan permohonan penetapan suatu kawasan,bangunan, dan/atau lapangan sebagai Tempat Penimbunan Sementara kepadaDirektur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

Page 91: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 200710

a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;b. Surat Izin Usaha dari instansi terkait;c. Izin dari Pemerintah Daerah setempat;d. Foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat

atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas;e. Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak;f. Gambar denah dan batas-batasnya yang meliputi tempat penimbunan

barang impor, ekspor, barang untuk diangkut ke dalam daerah pabeanlainnya melalui luar daerah pabean, dan tempat pemeriksaan barangdan ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai;

g. Daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimilikidan surat pernyataan sanggup untuk menyediakan peralatan danfasilitas yang memadai;

h. Surat keterangan dari pengusaha atau penanggung jawab KawasanPabean tentang penggunaan bangunan dan/atau lapangan atau tempatlain yang disamakan dengan itu di dalam Kawasan Pabeanbersangkutan sebagai Tempat Penimbunan Sementara;

i. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan administrasi pembukuan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia; dank. Surat pernyataan sanggup memenuhi peraturan perundangundangan di

bidang kepabeanan.

Pasal 10(1) Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri

Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonanpenetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) harisejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan menerbitkan Keputusan Penetapan Sebagai TempatPenimbunan Sementara oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yangditunjuknya atas nama Menteri Keuangan.

(3) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan olehDirektur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama MenteriKeuangan yang disertai dengan alasan penolakan.

(4) Keputusan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal ditetapkansampai dengan adanya pencabutan.

Bagian KetigaPenimbunan Barang di Tempat

Penimbunan Sementara

Pasal 11(1) Penimbunan barang impor dan barang ekspor sementara menunggu

pengeluaran atau pemuatannya, dilakukan di tempat penimbunan yang telahmendapatkan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara.

Page 92: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007 11

(2) Barang yang berasal dari dalam daerah pabean dilarang ditimbun di TempatPenimbunan Sementara kecuali untuk :a. tujuan ekspor;b. tujuan reekspor; atauc. tujuan dikirim ke tempat lain dalam daerah pabean dengan melewati tempat

di luar daerah pabean.

Pasal 12(1) Penimbunan barang di dalam Tempat Penimbunan Sementara wajib dipisahkan

antara barang impor, barang ekspor, dan barang untuk diangkut ke dalamdaerah pabean lainnya melalui luar daerah pabean.

(2) Barang-barang berbahaya, merusak, dan/atau yang memiliki sifat dapatmempengaruhi barang-barang lain atau yang memerlukan instalasi ataupenanganan khusus, wajib ditimbun di tempat khusus yang disediakanuntuk itu.

(3) Peti kemas kosong wajib ditimbun di tempat khusus yang disediakan untuk itu.(4) Barang impor, ekspor, atau untuk diangkut ke dalam daerah pabean lainnya

melalui luar daerah pabean yang ditimbun di gudang penimbunan, wajib diberiidentitas secara jelas.

Pasal 13(1) Peti kemas atau kemasan barang-barang lainnya yang ditimbun dalam

Tempat Penimbunan Sementara hanya dapat dibuka untuk kepentinganpemeriksaan fisik barang dalam rangka pemeriksaan pabean.

(2) Dalam hal terdapat permohonan tertulis dari pemilik barang atau kuasanya,Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan persetujuan untuk membukapeti kemas atau kemasan barang untuk tujuan selain yang dimaksud padaayat (1).

Pasal 14(1) Penimbunan barang di Tempat Penimbunan Sementara yang berada di

dalam area pelabuhan laut atau bandar udara ditetapkan paling lama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan.

(2) Penimbunan barang di Tempat Penimbunan Sementara yang berada ditempat lain, ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggalpenimbunan.

(3) Barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang tidakdikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) ditetapkan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.

Bagian KeempatKewajiban dan Tanggung Jawab

Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 15(1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyediakan tempat atau

bangunan dan sarana yang memadai untuk tempat pemeriksaan barangyang ditimbun di dalam Tempat Penimbunan Sementara.

(2) Tempat, bangunan, dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemenuhi persyaratan yang memungkinkan dapat dilakukannya

Page 93: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 200712

pengeluaran, pemeriksaan, dan pemasukan barang dari dan ke peti kemasatau kemasan barang lainnya serta mengurangi resiko terjadinyakehilangan atau kerusakan barang.

Pasal 16(1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang telah mendapatkan

Keputusan Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sebelum memulaioperasional kegiatan sebagai Tempat Penimbunan Sementara wajibmenyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasiTempat Penimbunan Sementara.

(2) Besarnya jumlah jaminan ditetapkan dengan memperhatikan kapasitas,jenis, dan/atau volume Tempat Penimbunan Sementara.

(3) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:a. uang tunai;b. jaminan bank; dan/atauc. jaminan dari perusahaan asuransi.

Pasal 17Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang akan memulai operasionalkegiatan sebagai Tempat Penimbunan Sementara wajib memberitahukansecara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

Pasal 18Tempat Penimbunan Sementara yang berada di bawah pengawasan KantorPabean yang telah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)Kepabeanan wajib memiliki aplikasi pengelolaan barang di Tempat PenimbunanSementara dan menyediakan media komunikasi data elektronik yang terhubung(on-line computer) dengan aplikasi kepabeanan Kantor Pabean.

Pasal 19(1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib memberitahukan setiap

perubahan data, tata letak lapangan atau bangunan, dan/atau pengalihanpengusahaan Tempat Penimbunan Sementara kepada Direktur Jenderalatau Pejabat yang ditunjuknya.

(2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkutperubahan terhadap kapasitas, jenis, dan/atau volume Tempat PenimbunanSementara yang mengakibatkan perubahan besarnya jaminan, PengusahaTempat Penimbunan Sementara wajib melakukan penyesuaian besarnyajaminan ke Kantor Pabean yang mengawasi.

Pasal 20Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyampaikan daftar barangyang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang telah melewati jangkawaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) kepadaKepala Kantor Pabean.

Pasal 21(1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyelenggarakan

pembukuan dan menyimpan catatan dan dokumen, termasuk data

Page 94: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007 13

elektronik, yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barangyang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara untuk jangka waktu 10(sepuluh) tahun.

(2) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyerahkan laporankeuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasarpembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk dataelektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidangkepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.

Pasal 22(1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab atas bea masuk

dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang yangditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara terhitung sejak saatpenimbunan sampai dengan tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.

(2) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dibebaskan dari tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yangditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya:a. musnah tanpa sengaja;b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara;

atauc. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara lain, Tempat

Penimbunan Berikat atau Tempat Penimbunan Pabean.(3) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang tidak dapat

mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempatpenimbunannya, wajib membayar bea masuk dan/atau cukai serta pajakdalam rangka impor yang terutang dan dikenakan sanksi administrasiberupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk yangseharusnya dibayar.

(4) Perhitungan bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka imporyang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapatdidasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan,didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalampemberitahuan pabean pada saat barang tersebut ditimbun di TempatPenimbunan Sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh Pejabat Bea danCukai.

Bagian KelimaSanksi Pengusaha Tempat

Penimbunan Sementara

Pasal 23Kapala Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementaramemberikan peringatan tertulis kepada Pengusaha Tempat PenimbunanSementara dalam hal pengusaha Tempat Penimbunan Sementara:a. tidak mengindahkan ketentuan pemisahan penimbunan barang impor,

barang ekspor, dan barang untuk diangkut ke dalam daerah pabeanlainnya melalui luar daerah pabean, sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (1);

b. menimbun barang-barang berbahaya, merusak, dan yang karena sifatnyadapat mempengaruhi barang-barang lain atau yang memerlukan instalasi

Page 95: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 200714

atau penanganan khusus, tidak di tempat khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (2);

c. menimbun peti kemas kosong, tidak di tempat khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);

d. tidak memberikan identitas barang impor dan barang ekspor yang ditimbundi gudang penimbunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);

e. tidak lagi memenuhi ketentuan tentang tempat pemeriksaan barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

f. tidak menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19;

g. tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yangmengawasi sebelum memulai operasional kegiatan sebagai TempatPenimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

h. tidak memberitahukan perubahan data dan/atau kondisi fisik TempatPenimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit di bidang kepabeananatau dari unit pengawasan lainnya; dan/atau

i. tidak menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 24(1) Keputusan Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibekukan dalam halpengusaha Tempat Penimbunan Sementara:a. menimbun barang selain yang diijinkan untuk ditimbun di Tempat

Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2);

b. tidak lagi memiliki dan menyelenggarakan sistem Pertukaran DataElektronik (PDE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

c. tidak menyelenggarakan pembukuan dan tidak bersedia menyerahkandokumen dan pembukuan lainnya sehubungan dengan audit di bidangkepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

d. tidak memenuhi kewajiban pelunasan bea masuk dan/atau cukai sertapajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) harisetelah penagihan;

e. tidak memenuhi ketentuan yang menjadi alasan diterbitkannya suratperingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat peringatan; dan/atau

f. direkomendasikan oleh unit pengawasan untuk dibekukan.(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur

Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangandengan Surat Pemberitahuan Pembekuan atas Keputusan PenetapanSebagai Tempat Penimbunan Sementara berdasarkan hasil penelitian atauaudit yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

(3) Selama dalam status pembekuan, Pengusaha Tempat PenimbunanSementara dilarang memasukkan barang ke dalam Tempat PenimbunanSementara.

Pasal 25(1) Pembekuan Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara

Page 96: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 2007 15

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dicabut dalam hal pengusahaTempat Penimbunan Sementara:a. telah mengeluarkan barang yang ditimbun selain yang diizinkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);b. telah memiliki dan menyelenggarakan sistem Pertukaran Data Elektronik

(PDE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai waktu yangditetapkan oleh Direktur Jenderal;

c. telah menyelenggarakan pembukuan dan menyatakan bersediamenyerahkan dokumen yang diminta sehubungan dengan auditkepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

d. telah memenuhi kewajiban pelunasan bea masuk dan/atau cukai sertapajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);

e. telah memenuhi ketentuan yang menjadi alasan diterbitkannya suratperingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau

f. telah melaksanakan rekomendasi dari unit pengawasan.(2) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya dengan SuratPemberitahuan Pencabutan Pembekuan atas Keputusan PenetapanSebagai Tempat Penimbunan Sementara berdasarkan hasil penelitian atauaudit yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 26(1) Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan

melakukan pencabutan Keputusan Penetapan sebagai Tempat PenimbunanSementara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Beadan Cukai.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:a. Tempat Penimbunan Sementara dalam status pembekuan dalam waktu

selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus;b. Tempat Penimbunan Sementara tidak menjalankan kegiatan/usaha

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara terus-menerus;c. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara terbukti bersalah telah

melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeananberdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Tempat Penimbunan Sementara dinyatakan pailit; dan/ataue. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara mengajukan permohonan

sendiri untuk dilakukan pencabutan.(3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi

tanggung jawab Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara untukmenyelesaikan kewajiban pabean.

(4) Atas pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Pencabutan atas Penetapan Sebagai Tempat PenimbunanSementara.

BAB IVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27(1) Terhadap Kawasan Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pabean

Page 97: Warta Bea Cukai Edisi 394

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 394 SEPTEMBER 200716

sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib diajukanpermohonan oleh pengelola Kawasan Pabean sesuai ketentuansebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 atau diajukan permohonan untukmelakukan pemutakhiran data (up-dating) kepada Direktur Jenderal atauPejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) harisejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Terhadap Tempat Penimbunan Sementara yang telah ditetapkan sebagaiTempat Penimbunan Sementara sebelum berlakunya Peraturan MenteriKeuangan ini, wajib diajukan permohonan oleh pengusaha TempatPenimbunan Sementara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 kepadaDirektur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu 90(sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3) Dalam hal pengelola Kawasan Pabean atau Pengusaha TempatPenimbunan Sementara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknyaatas nama Menteri Keuangan memutuskan pencabutan penetapan sebagaiKawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara.

BAB VPENUTUP

Pasal 28Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PeraturanMenteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 29Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku maka :a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.05/1996 tentang Tempat

Penimbunan Sementara;b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/1997 tentang Kawasan

Pabean; danc. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.05/1997 tentang Penunjukan

Tempat Penimbunan Sementara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman PeraturanMenteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 27 Juni 2007

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI