Warta Bea Cukai Edisi 387

of 97 /97
FEBRUARI 2007 TAHUN XXXVIII EDISI 387 PROFIL M. SADIATMO S. “INGIN MENYUSUN PANDUAN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA” “SEKECIL APAPUN PENYELUNDUPAN, HARUS DITINDAK !” WAWANCARA IRMADI LUBIS LANGKAH KONSISTEN REFORMASI KEPABEANAN

Transcript of Warta Bea Cukai Edisi 387

Page 1: Warta Bea Cukai Edisi 387

FEBRUARI 2007TAHUN XXXVIII EDISI 387

MENUNGGU IMPLEMENTASIPROFILM. SADIATMO S.“INGIN MENYUSUN PANDUAN TENTANGPENGADAAN BARANG DAN JASA”

“SEKECIL APAPUN PENYELUNDUPAN,HARUS DITINDAK !”

WAWANCARAIRMADI LUBIS

LANGKAH KONSISTENREFORMASI KEPABEANAN

Page 2: Warta Bea Cukai Edisi 387

1WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

DARI REDAKSI

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

PELINDUNGDirektur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Drs. Anwar Suprijadi, MSc

PENASEHATDirektur Penerimaan & PeraturanKepabeanan dan Cukai:Drs. M. Wahyu Purnomo, MScDirektur Teknis KepabeananDrs. Teguh Indrayana, MADirektur Fasilitas KepabeananDrs. Ibrahim A. KarimDirektur CukaiDrs. Frans RupangDirektur Pencegahan & PenyidikanDrs. Erlangga Mantik, MADirektur Verifikasi & AuditDrs. Thomas Sugijata, Ak. MMDirektur Kepabeanan InternasionalDrs. Kamil Sjoeib, M.A.Direktur Informasi Kepabeanan & CukaiDr. Heri Kristiono, SH, MAKepala Pusat Pendidikan danPelatihan Bea dan CukaiDrs. Endang TataInspektur Bea dan CukaiEdy Setyo

KETUA DEWAN PENGARAHSekretaris Direktorat JenderalBea dan Cukai:Dr. Djunaedy Djusan

WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Umum:Sonny Subagyo, S.Sos

DEWAN PENGARAHDrs. Nofrial, M.A.,Drs. Patarai Pabottinggi,Dra. Cantyastuti Rahayu,Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M.Drs. Martediansyah M.P.M,J. Didit Krisnady, SHIr. Sucipto, M.MIr. Azis Syamsu Arifin

PEMIMPIN REDAKSILucky R. Tangkulung

REDAKTURAris Suryantini,Supriyadi Widjaya,Ifah Margaretta Siahaan,Zulfril Adha Putra

FOTOGRAFERAndy Tria Saputra

KORESPONDEN DAERAHDonny Eriyanto (Balikpapan),Bendito Menezes (Denpasar),Bambang Wicaksono (Surabaya)

KOORDINATOR PRACETAKAsbial Nurdin

SEKRETARIS REDAKSIKitty Hutabarat

PIMPINAN USAHA/IKLANPiter Pasaribu

TATA USAHAMira Puspita Dewi S.Pt., M.S.M.,Untung Sugiarto

IKLANWirda Renata Pardede

SIRKULASIH. Hasyim, Amung Suryana

BAGIAN UMUMRony Wijaya

PERCETAKANPT. BDL Jakarta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHAKantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai,Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta TimurTelp. (021) 47865608, 47860504,4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353E-Mail : - [email protected]

- [email protected] GIRO WARTA BEA CUKAI

BANK BNI CABANG JATINEGARA JAKARTANomor Rekening : 8910841

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968MISI:MISI:MISI:MISI:MISI:Membimbing dan meningkatkan kecerdasan sertaMembimbing dan meningkatkan kecerdasan sertaMembimbing dan meningkatkan kecerdasan sertaMembimbing dan meningkatkan kecerdasan sertaMembimbing dan meningkatkan kecerdasan sertakesadaran karyawan Direktorat Jendkesadaran karyawan Direktorat Jendkesadaran karyawan Direktorat Jendkesadaran karyawan Direktorat Jendkesadaran karyawan Direktorat Jendeeeeeral Bea danral Bea danral Bea danral Bea danral Bea danCukai terhadap tugas negaraCukai terhadap tugas negaraCukai terhadap tugas negaraCukai terhadap tugas negaraCukai terhadap tugas negaraMendekatkan Hubungan antara atasan danMendekatkan Hubungan antara atasan danMendekatkan Hubungan antara atasan danMendekatkan Hubungan antara atasan danMendekatkan Hubungan antara atasan danbawahan serta antara karyawan Direktorat Jendbawahan serta antara karyawan Direktorat Jendbawahan serta antara karyawan Direktorat Jendbawahan serta antara karyawan Direktorat Jendbawahan serta antara karyawan Direktorat JendeeeeeralralralralralBea dan Cukai dengan masyarakatBea dan Cukai dengan masyarakatBea dan Cukai dengan masyarakatBea dan Cukai dengan masyarakatBea dan Cukai dengan masyarakat

Tahun Baru,Undang-Undang Baru

idak mudah untuk membuat suatu undang-undang. Lebih tidakmudah lagi ketika harus melakukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diterapkan belasan tahun lamanya. Namun

itulah perjalanan sejarah undang-undang kepabeanan di negaraIndonesia ini. Baru tahun 1995 Indonesia memiliki sendiri sebuahproduk peraturan dibidang kepabeanan dengan disahkannya UU No. 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sebelas tahun kemudian, tepatnyamenjelang akhir tahun 2006, disahkan UU No. 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Banyak hal yang mendasari perubahan UU No. 10 tersebut.Diantaranya yang tidak bisa disangkal adalah perubahan yang sangatcepat di lingkup regional dan global dalam bidang perdagangan,teknologi informasi termasuk politik.

Ada banyak hal baru yang diatur di dalam UU No. 17/2006diantaranya soal Bea Keluar yang sempat menjadi pemberitaan hangatdi berbagai media dengan segala pro dan kontranya. Selain itu soaldefinisi penyelundupan serta sanksi yang lebih berat kepada masyarakatusaha termasuk kepada pegawai bea cukai yang melanggar, adalahsebagian dari poin-poin penting yang terkandung di dalam UUKepabeanan ini.

Kerja keras tim penyusun dan perumus materi perubahan undang-undang yang prosesnya berlangsung selama kurang lebih dua tahunakhirnya tercapai sudah. Langkah selanjutnya tentu saja sosialisasi keberbagai daerah tidak hanya untuk pegawai termasuk juga masyarakatusaha yang berkepentingan dengan bidang kepabeanan.

Laporan utama WBC edisi kali ini yang mengangkat prosesterbentuknya UU No. 17/2006, merupakan bagian dari sosialisasiundang-undang, yang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani diharapkandapat mengakomodir pesatnya perkembangan industri dan perdagangannasional, memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, dan dapatmerespon keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanankepabeanan yang lebih cepat, baik, dan murah dengan berlandaskantransparansi dan akuntabilitas pelayan publik. Dan diharapkan, melaluiundang-undang ini mampu meningkatkan citra DJBC di matamasyarakat.

Persoalannya adalah, sebagus apapun suatu produk undang-undang, tanpa diikuti dengan pelaksanaan yang bagus di lapanganmaka hasilnya pun tidak akan menjadi lebih baik. Sehingga SDM dalamhal ini aparat DJBC adalah kunci dari keberhasilan pelaksanaan UU No.17/2006, karena SDM yang akan menjalankan aturan yang ada. Dan iniharus disadari oleh seluruh lapisan pegawai DJBC.

Bagaimanapun juga, dengan disahkannya UU No. 17/2006, telahmenunjukkan langkah konsisten reformasi di bidang kepabeanan olehpemerintah. Tinggal sekarang melihat bagaimana semangat reformasitersebut benar-benar dijalankan oleh para petugas DJBC dalam tugaskeseharian di lapangan, dimulai di tahun yang baru ini.

Dan setelah UU Kepabeanan, berikutnya: UU Cukai.

Lucky R. Tangkulung

1WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

T

Page 3: Warta Bea Cukai Edisi 387

2 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

Laporan Utama5

Wawancara16

Profil76

Daerah ke Daerah29

DAFTAR ISI

1 DARI REDAKSI3 KARIKATUR19 KEPABEANAN

INTERNASIONAL- Pengumuman Pemenang Lomba

Karya Tulis Bahasa Indonesiadan Karikatur dalam rangka HariPabean Sedunia 2007

- Menyibak KelamnyaPembajakan di IndonesiaDengan Kampanye AntiPembajakan yang Efektif

- MoC Antara DJBC dan NothernTerritory Australia

25 KEPABEANANTahun 2006, Terget Bea Masukdan Cukai Tidak Tercapai

37 PENGAWASANTerbukti Melakukan Multi KasusPT. TNP Diblokir DJBC.

38 SEPUTAR BEACUKAI44 SIAPA MENGAPA

- Bambang Irawan- Slamet Wahyono Priadi- Togap Sihite

46 INFO PEGAWAI- Laporan Penerimaan Hewan

Qurban- Mutasi dan Promosi Eselon II

di Depkeu.- Pelantikan Eselon III dan IV di

DJBC.- Pegawai Pensiun Per 1

Februari 2007.52 INFO PERATURAN53 SEKRETARIAT

Bea dan Cukai Terapkan StandarPelayanan Publik.

57 PERISTIWAKinerja Tahun 2007, Topik UtamaDalam Rapim Pertama Depkeu.

58 CUKAICara Mendapatkan Pita CukaiHasil Tembakau.

62 OPINI- Impor dan Impor Untuk

Dipakai (IUD)- Telaah Kuantitatif Kebijakan

Cukai Rokok Spesifik 2007.67 RUANG KESEHATAN

Tangan Kidal, Kelainankah ?68 RENUNGAN ROHANI

Berbuat Curang70 RUANG INTERAKSI

Ibuku Tak Mencintaiku72 SELAK

Wina, Kota Konser Musik Klasik

Dengan potensi pelabuhan danlokasi yang cukup dekat denganpusat bisnis, KPBC Tipe A Merakbertekad menjadikan standarkinerja dari KPU sebagaibenchmark. Simak pula upayapenggagalan penyelundupanyang dilakukan oleh petugasKPBC Tipe A Dumai serta upayapenggagalan penyelundupansitus purbakala ke luar negeri.

Ia mengaku tidakmemiliki obsesi danambisi tertentu dalamkarirnya. Ia hanyaingin melaksanakantugas-tugasnyadengan baik. Simakperjalanan hidup M.Sadiatmo S. dalamprofil WBC kali ini.

Setelah 50 tahun Indonesiamerdeka, Indonesia baru memilikiUU No. 10 tahun 1995 tentangKepabeanan. Untukmengantisipasi aturan pabeanyang sesuai dengan perubahanjaman, UU Kepabeanan tersebuttelah diamandemen menjadi UUNo. 17 tahun 2006. Simak liputanlengkapnya dalam laporan utama.

Rampungnya prosesamandemen UUKepabeanan diharapkandapat meningkatkancitra DJBC, selainmelindungi industri dalamnegeri dari bahayapenyelundupan. Simakwawancara WBC denganIrmadi Lubis.

2 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

Page 4: Warta Bea Cukai Edisi 387

3WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

JU

AR

A I

LO

MB

A K

AR

IKA

TU

RD

AL

AM

RA

NG

KA

HA

RI P

AB

EA

N S

ED

UN

IA K

E-5

5 T

AH

UN

20

07

KA

RY

A:

WID

IA A

RIA

DI, S

S, M

PA

NIP

:060094232

UN

IT K

ER

JA:

KP

BC

TIP

E A

4 KU

PA

NG

KARIKATUR

Page 5: Warta Bea Cukai Edisi 387

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

PERJALANAN WAKTUUU KEPABEANANDI INDONESIASetelah Indonesia merdeka tahun 1945, baru 50 tahun kemudian, tepatnya tahun1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Kepabeanan, menggantikan peraturankepabeanan peninggalan Belanda yang dinilai rumit dan sangat kompleks.

ebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabeanan (UU No. 10/

1995), dalam melakukan kegiatankepabeanan, Indonesia masihmenggunakan peraturan kepabeananpeninggalan Belanda yaitu IndischeTarrief Wet (stbl 1873 No. 135) dan

Tarrief Ordonanttie (stbl 1910 No. 628).Seiring perjalanan waktu, kedua aturantadi dinilai tidak efektif dan efisienkarena begitu rumitnya proses birokrasiyang ujung-ujungnya menimbulkanekonomi biaya tinggi.

Hal ini disampaikan Soenarno, Wi-dyaiswara pada Pusat Pendidikan dan

Latihan (Pusdik-lat) Bea danCukai yang per-nah mengalamimasa berlaku-nya peaturankepabeanan pe-ninggalan Be-landa. Menurut-nya, sebelumdiberlakukannyaUU No. 10 Ta-hun 1995, dira-

sakan, proses birokrasinya sangat ru-mit. Dimana setiap barang yang datangdari luar negeri harus melalui pemerik-saan fisik untuk disesuaikan dengandokumennya. Soenarno sendiri ketikaitu tidak mengerti mengapa prosesnyaharus begitu rumit, harus melalui 13meja. Tentunya proses seperti inimemerlukan biaya yang tidak sedikit.

Aturan buatan Belanda tersebutlanjut Soenarno, pada akhirnya menye-babkan Bea Cukai menjadi ‘sangatberkuasa’ di pelabuhan, dimana parapengusaha mau tidak mau harus meng-ikuti panjangnya jalur birokrasi yangmencapai 13 meja. Meski begitu kele-bihan produk dari kolonial yangmenitikberatkan pada pemeriksaan fisikbarang tersebut berdampak pada kecil-nya penyelundupan, namun hal inimenjadi kontra produktif karena meng-akibatkan terjadinya penumpukan kon-

tainer di beberapa pelabuhan,diantaranya Pela-

buhanTanjungPriokyang keti-ka itu ha-rus melaluiprosespemeriksa-an fisik ba-rang.

Hal se-nada jugadiungkapkanWirawanSahli. Pensi-unan pegawaiBea dan Cukai(terkahir men-jabat KepalaKPBC Bandung)ini menceritakankembali penga-lamannya saatmasih berlakudua aturan kepa-beanan peninggal-an Belanda.Menurut Wirawan,

S

LAPORAN UTAMA

WB

C/A

TS

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

Page 6: Warta Bea Cukai Edisi 387

5WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

karena proses kepabeanan yang harusdilalui sangat rumit dan berbelit-belitmengakibatkan situasi pelayanan,terutama pelayanan dokumenkepabeanan menjadi sangat hectic(padat). Bahkan ia ungkapkan, untukmengurus satu dokumen tidak hanyacukup melalui 13 meja, melainkansekitar 40 meja.

“Sebenarnya kalau dihitung hanya13 meja, tetapi jika importir maumenghadap ke kepala bidangnya harusmenemui penjaga pintu (gate) dandicatat dulu. Nah kalau dihitung hampir40 meja karena hampir semua pejabatpada masa itu memiliki petugaspencatat, sebab mereka tidak mencatatsendiri per dokumennya melainkandiserahkan kepada anak buahnya,”ujarWirawan.

“Bayangkan setiap akan bertemusatu-persatu pejabat yang berwenangmenandasahkan dokumen harusmelalui gate yang cukup banyak dan inisudah pasti mau tidak mau banyakkeluar biaya,” ujarnya lagi.

Inilah yang menimbulkan keluhandari importir, diperparah lagi ketika itubelum ada pemisahan jalur seperti se-karang, antara jalur merah dengan jalurhijau. Sehingga antara importir yangbereputasi baik dengan importir yangnakal mendapat perlakuan yang sama.

“Importir baik pun harus melalui pro-

ses yang panjang, mestinya yang ha-rus melalui proses panjang adalah yangterkena jalur merah saja, tetapi ini,untuk barang proyek pemerintah punharus melalui meja yang banyak danmelalui pemeriksaan fisik semua. Jadiimportir bagus dan jelek perlakuannyasama. Semua itu dianggap jalurmerah, importir bonafid pun dianggapsebagai jalur merah, walaupun nyata-nyata barang untuk proyek pemerintah.Berbeda dengan sekarang sudah adapemisahan antara jalur hijau denganmerah,” ujar Wirawan.

Kondisi ini akhirnya menyebabkanterhambatnya arus barang, dikarena-kan dokumen untuk pengeluaranbarang membutuhkan waktu cukuplama dalam penyelesaiannya. Karenabanyaknya tumpukan kontainer diTanjung Priok, lanjut Soenarno, makadibuatlah kebijakan untuk membuattempat penimbunan kontainer diCakung dengan manajemen yangkhusus menangani hal itu. Sehinggadibentuklah Kantor Wilayah (Kanwil)Bea dan Cukai Cakung.

“Ketika ada kongesti (penumpukanpeti kemas) di Tanjung Priok, bukannyamemperbaiki sistem dan prosedur beacukai, melainkan dibuat kanwilCakung,”ujar Soenarno.

Akibat rumitnya birokrasi Bea danCukai saat itu yang berdampak pada

terjadinya kongesti dan lemahnya pere-konomian Indonesia, maka pemerintahmelakukan serangkaian deregulasi dandebirokratisasi untuk memangkas se-mua hambatan. Hal itu dilakukan peme-rintah dalam upaya memacu peningkat-an ekspor non migas.

Dalam hal ini, Direktorat JenderalBea Cukai (DJBC) menjadi salah satulembaga yang mengalami pembenahanmelalui Instruksi Presiden (Inpres) No.4 tahun 1985. Dalam inpres tersebutsebagian tugas DJBC dibekukan danmengalihkannya pada surveyor asingyang disewa pemerintah untukpemeriksaan barang impor Indonesia dinegara asal barang.

MENUJU UU KEPABEANAN YANGMODEREN

Mengenai kondisi prosedur pelayan-an kepabeanan yang masih mengguna-kan aturan peninggalan Belanda,menurut salah seorang mantan Sekre-taris DJBC era tahun 1973-1981, Drs.Kusmayadi, melihat bahwa praktek dariaturan warisan kolonial yang sangatkompleks tersebut lantas tidak membu-at pemerintah berpangku tangan de-ngan hanya menjalankan aturan yangada.

Sejak tahun 1970-an, lanjut Kusma-yadi, pimpinan DJBC telah mengajukanbeberapa kali keinginan untuk menga-

TIM PENYUSUN. Para anggota tim penyusun UU No.10/1995

FOTO : ISTIMEWA

Page 7: Warta Bea Cukai Edisi 387

6 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

dakan pembaharuan peraturan perun-dang-undangan kepabeanan dan cukai.Hal tersebut kemudian mendapatrespon dari Menteri Keuangan melaluiKeputusan Menteri Keuangan nomorKEP. 100/MK/7/I/1975 tentang pemben-tukan tim persiapan penyusunanundang-undang tentang kebeacukaianbeserta dengan pelaksanaannyadengan bantuan International MonetaryFund (IMF) hingga 1977.

Selanjutnya, untuk lebihmeningkatkan upaya tersebut, berbagaiperubahan, penyempurnaan tugas danpembentukan susunan anggota timdilakukan. Upaya tersebut diperkuatdengan berbagai Keputusan MenteriKeuangan dan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai mulai daritahun 1975 hingga terakhir KeputusanMenteri Keuangan tahun 1993.

Upaya tersebut tampaknya masihmengalami hambatan dalamprakteknya. Hambatan tadi antara lain;susunan anggota tim yang seringberubah karena adanya mutasi,banyaknya pola pikir yang mengarahpada pemikiran bahwa penyusunanRancangan Undang-UndangKepabeanan (RUU) merupakan “proyekkering” dan membosankan, kurangpedulinya para tenaga ahli Bea danCukai terhadap kebutuhan pembaharu-an peraturan perundang-undangankepabeanan sehingga input sangat mi-nim. Bahkan kurangnya pakar dibidangkepabeanan pun menjadi salah satuhambatan belum terbentuknya Undang-Undang Kepabeanan sebelum tahun1995.

Upaya untuk terus memperjuangkanterbentuknya Undang-UndangKepabeanan mulai membuahkan hasil

dengan keluarnya Keputusan MenteriKeuangan Nomor 827/KMK/05/1993mengenai pembentukan timperundang-undangan yang barudimana Jusuf Anwar (mantan MenteriKeuangan era 2005) ketika itu diangkatsebagai ketua tim penyusun RUUKepabeanan dan Cukai dan Soeharjo,Dirjen Bea dan Cukai ketika itu sebagaiketua tim dari DJBC dengan anggotasebanyak 27 orang.

Setelah terbentuknya tim penyusunRUU, berbagai langkah dilakukan, yaitudengan menindaklanjuti masukan daribiro hukum dan perundang-undanganSekretariat Negara, instansi terkait danahli hukum guna penyempurnaan RUUKepabeanan dan Cukai.

Selanjutnya tim juga melakukanpembahasan dan penyusunan kembalidalam rangka penyempurnaan RUUKepabeanan dan Cukai sesuai InpresNomor 15 tahun 1970 dan melakukanpresentasi kepada Menteri Keuangandan para pejabat eselon I dilingkunganDepartemen Keuangan. Penyiapannota prakarasa kepada Presiden danmelakukan perubahan di lingkunganinter departemen termasuk langkahyang diambil tim ketika itu.

Berbagai aspek dalam penyusunanRUU Kepabeanan dan Cukai menjadiperhatian tim, seperti aspek yuridisyang sesuai dengan falsafah negarayaitu Pancasila, aspek kebijaksanaanpembangunan nasional dan kebutuhantuntutan perkembangan atas hasil pem-bangunan yang telah diperoleh.

Untuk membuat suatu undang-un-dang tentunya diperlukan juga berbagaireferensi guna mendukung terbentuk-nya suatu undang-undang yang idealdan sesuai dengan perkembanganzaman. Begitu juga dengan UU Nomor10/1995, dimana pemerintah menggu-nakan referensi dari World Customs

Organization (WCO) sebagai induk or-ganisasi pabean dunia, Kyoto Conven-tion, Nairobi Convention, HamonizedCommodity Description and CodingSystem Convention dan juga UruguayRound.

Selain itu World Trade Organization,GATT Valuation Agreement, GATTCode on Dumping and Subsidies,TradeRelated Aspect of Intelectual PropertyRight (TRIPs), Perundang-undanganKepabeanan dari negara ASEAN dannegara lainnya diantaranya Jepang,Amerika Serikat dan India serta hasilstudi banding dan kunjungan dari bebe-rapa negara.

Selain referensi dari luar, pemerin-tah juga mengambil referensi daridalam negeri seperti Perundang-undangan Perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpa-jakan yang telah diubah dan ditambah,Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982tentang Hak Cipta dan Undang-Undangnomor 21 tahun 1961 tentang Merk,RUU Pabean, RUU Tarif dan RUUCukai hasil Tim Penyusun RUUCempaka Putih tahun 1986, termasukjuga literatur-literatur kebeacukaian.

HAMBATAN DALAM PEMBENTUKAN UUKEPABEANAN

Dalam proses pembentukannya, UUNomor 10 tahun 1995 mengalamibeberapa proses yang agak rumit.Seperti yang disampaikan Kusmayadiketika menceritakan hambatan dalamproses pembentukkan Undang-UndangKepabeanan. Ia mencontohkan ketikapemerintah melakukan konsultasihukum dengan pihak akademisi dariberbagai universitas terkemuka diIndonesia, belum menghasilkan suatumasukan, perubahan atau hal-hal yangberkaitan dengan RUU. Hal ini lebihdikarenakan pada padatnya programpengajaran dan hal lainnya di kampus.

Disamping itu, faktor waktu yangdibutuhkan kalangan akademisi untukmelakukan konsolidasi ke dalam untukmenyusun RUU juga menjadihambatan, disamping kesulitan dalampenyediaan literatur, dan publikasi sertakurangnya pengalaman dibidangkepabeanan, sehingga bantuan yangsifatnya akademis tidak tuntasterselesaikan.

Namun hambatan serupa tidak sam-pai ditemui ketika pemerintah melaku-kan konsultasi dengan LembagaPembinaan Bahasa Nasional dalamrangka penterjemahan kata asing kedalam bahasa Indonesia yang baku.Diakui Kusmayadi, kesulitan memangditemui ketika konsultasi tersebut, ter-utama ketika dilakukannya penterje-mahan dari bahasa asing ke dalambahasa Indonesia, namun hal tersebutdapat diselesaikan.

Selain dengan pihak akademisi danjuga ahli bahasa, konsultasi juga dilaku-

KUSMAYADI. pimpinan DJBC telah mengajukanbeberapa kali keinginan untuk mengadakanpembaharuan peraturan perundang-undangankepabeanan dan cukai

SOENARNO. UU No.10/1995 sudah baik, namunmasih ditemukan adanya pkekurangsempurnaan

LAPORAN UTAMADOK. WBC

DOK. WBC

Page 8: Warta Bea Cukai Edisi 387

7WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

kan dengan pihak lain seperti stakehol-der, perwakilan negara-negara asingdepartemen atau instansi terkait. Kon-sultasi juga melibatkan partai politik diDPR yang ketika itu cukup berpengaruh.

PANDANGAN PARLEMEN TENTANG UUNOMOR 10 TAHUN 1995

Setelah melalui pembahasan danjuga perdebatan dalam penyusunannya,akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang Kepabeanan yang barumenggantikan produk lama peninggal-an kolonial, sekaligus kembalinyakewenangan Bea dan Cukai dalammelakukan pemeriksaan barang yangsebelumnya dilakukan oleh surveyorasing, termasuk tidak lagi berlakunyaInpres Nomor 4 tahun 1985. Tepatnyapada 30 Desember 1995 RUUKepabeanan dan RUU Cukai disahkanmenjadi UU No.10 dan No.11 tahun1995 yang diundangkan di Jakarta.

Dalam pandangan fraksi-fraksi diDewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketikaitu, ada beberapa hal penting yang ha-rus mendapat perhatian dari pemerin-tah, diantaranya, masalah sumber da-ya manusia (SDM) dan profesionalismepelaksanaan tugas menjadi tolok ukuryang diberikan kepada DJBC, mengingatdengan SDM yang berkualitas danprofesional bisa menghindari terjadinyadistorsi yang dapat mengganggu pere-konomian nasional.

Masalah pengamanan terhadappenerimaan negara juga menjadiperhatian pemerintah. Disamping itu,yang menjadi perhatian DPR adalahpengawasan dan ketegasan mengenaidefinisi kepabeanan mengingat haltersebut bisa dijadikan patokan bagiDJBC dalam menjalankan tugasnyayang notabene sangat berbeda denganisi dari peraturan kepabeanan produkkolonial yang dianggap masih tidaktegas, terutama mengenai definisidaerah pabean yang sama sekali tidakdiatur.

Atas pandangan dari DPR tersebutkemudian pemerintah memberikan ja-wabannya. Menurut pemerintah, DJBCtelah siap menjalankan UU No. 10/1995dengan berbagai kesiapan diantaranyadengan menyiapkan SDM yang berkua-litas yang telah melalui pendidikan yangdiselenggarakan oleh DJBC.

Salah satu hal terbaru yang diaturdalam UU No.10/1995 yang tidak ter-dapat dalam ordonasi bea dan Undang-Undang Tarif adalah tentang adanyaLembaga Banding yang merupakanadaptasi dari Undang-Undang Pajaksebagai sarana untuk penyelesaiansengketa kepabeanan yang terjadi aki-bat adanya keputusan pabean yangtidak dapat diterima oleh importir ataueksportir.

Dalam hal ini Keputusan LembagaBanding dianggap final dalam tingkatadministrasi. Artinya keputusan majelistidak dapat diajukan lagi kepada institu-

si administrasi yang lebih tinggi. Namunmengingat Lembaga Banding bukanmerupakan lembaga peradilan, makakeputusan masih dapat diajukan ke Per-adilan Tata Usaha Negara.

PENERAPAN UU NOMOR 10 TAHUN 1995Setelah disahkannya UU Nomor 10

tahun 1995, pelaksanaan UU Kepa-beanan dalam prakteknya di lapanganmendapat tanggapan beragam, baikdari kalangan pengusaha maupun jugadari kalangan DJBC sendiri. Padasuatu kesempatan salah seorangpengusaha mengatakan bahwa aturanDJBC melalui UU No. 10/ 1995 sudahdijalankan dengan baik dan masihdapat diikuti oleh pengusaha, walaupundiakui masih ditemui adanya beberapapermainan yang melibatkan oknumperusahaan dengan oknum petugas dilapangan. Ketika ditanya mengenai per-mainan tersebut, pengusaha tadi eng-gan untuk meyampaikannya, namunsecara tegas ia mengatakan bahwaaturan tersebut sudah cukup baik.

Soenarno mengatakan bahwa UUNo.10/1995 sudah baik, namun masihditemukan adanya kekurangsempurna-an. Ia contohkan, adanya suatuterobosan yang sifatnya inovatif namuntidak mempunyai pijakan hukum yangcukup kuat. Misalnya mengenai adanyaJalur Prioritas. Menurutnya, JalurPrioritas, tidak memiliki dasar hukumdalam UU No. 10/ 1995. Begitu puladengan registrasi importir yang tidakada di undang-tersebut, padahal haltersebut sangat diperlukan.

Begitu juga mengenai masih banyak-nya penyelundupan dan isu yang mele-mahkan Bea dan Cukai. “Itu kayaknya

belum memuaskan pengguna jasa. Se-telah dilihat ketentuannya, pasal-pasalmengenai penyelundupan tidaksempurna karena tidak diatur secaraspesifik. Makanya kemudian dilakukanperubahan dalam UU baru yang sesuaidengan tuntutan masyaraka,” ujarSoenarno.

Hal serupa juga disampaikan olehsalah seorang petugas bea cukai yangsempat ditemui WBC. Menurutnya, UUNo.10/1995 sudah baik dan sudahmencerminkan perkembangan duniayang pesat saat ini. Petugas bea cukaiini mengatakan, bahwa peraturanperundang-undangan dimanapunpastinya tidak ada yang sempurna,hanya saja dibutuhkan kebijakan yangtegas dari atasan kepada bawahannyamengenai pelaksanaan undang-undangtersebut sehingga tidak munculinterpretasi lain dilapangan.

Ketika ditanya mengenai telahdiamandemennya UU No.10/1995yang kini menjadi UU Nomor 17tahun 2006, ia merasa cukup pesimisbahwa undang-undang baru tersebutbisa dijalankan dengan baik jika tidakdisertai dengan perubahan pola pikirmulai dari tingkat atas sampaikebawah. Namun apabila pola berpi-kir tersebut telah berubah, sudahpasti undang-undang tersebut bisadijalankan, mengingat banyak hal-halbaru yang secara tegas diatur,seperti mengenai sanksi yang diberi-kan kepada petugas dan jugastakeholder yang tidak patuh. ”Jadisekali lagi tinggal bagaimana kitamengubah pola pikir, kalau pola pikirkita tidak berubah, percuma,”ujarpetugas bea cukai tersebut.

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO). Referensi WCO menjadi acuan dalam pembuatan UU No.10/1995.

zap

DOK. WBC

Page 9: Warta Bea Cukai Edisi 387

8 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

alah satu upaya mengantisipasiperubahan tersebut adalah de-ngan mengamandemen Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 (UUNo.10/1995) tentang kepabeanan yangtelah diundangkan pada tanggal 15Nopember 2006 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UUNo.17/2006) tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan yang prosesamandemennya telah berlangsungselama kurang lebih dua tahun.

Wakil Ketua Tim RUU Kepabeanan,yang juga Direktur Fasilitas Kepabean-an DJBC, Ibrahim Karim mengatakan,adanya tuntutan tersebut mendorongDJBC untuk melakukan upaya maksi-mal dan menempuh langkah-langkahstrategis guna melakukan perbaikandan reformasi di bidang kepabeanantermasuk didalamnya melakukanpengkajian terhadap daya cakup UUNo. 10/1995 tentang kepabeanan.

Selain itu lanjut Karim, perkembang-an politik Indonesia menuntut pulaadanya persamaan perlakuan antara

masyarakat usaha dan aparat DJBCsebagai lembaga penegakkan hukumdibidang kepabeanan. “Inilah yang men-jadi latar belakang mengapa diperlukanamandemen UU No.10/1995,selainadanya perubahan lingkungan strategisbaik di tingkat regional dan global,perkembangan teknologi informasi danlain sebagainya,”ujar Karim mencerita-kan latar belakang amandemen terha-dap UU. No.10/1995.

SANKSI LEBIH BERATDalam UU No. 17/2006 terdapat

beberapa hal baru yang sebelumnyatidak terangkum dalam UU No.10/1995,begitu pula dengan kewenangan DJBCada yang ditambahkan (lihat tabel).Salah satunya adalah mengenai pembi-naan pegawai yang tercantum pada pasal103(A) UU No.17/2006. Alasan dicantum-kannya masalah pembinaan pegawaidalam undang-undang tersebut menu-rut Karim, karena adanya pandanganmasyarakat yang menilai bahwa UUNo.10.1995 belum mengatur secarategas hak dan kewajiban aparat DJBC

sebagai pengemban amanat Undang-Undang Kepabeanan.

“Masyarakat menilai undang-undang(UU No.10/1995.red) lebihbanyak mengatur tentang kewajibanpengguna jasa kepabeanan sementarakewajiban aparat DJBC sendiri belumsecara eksplisit diatur didalamnya,”ujarKarim kembali.

Mengenai timbulnya hal tersebutKarim menjelaskan, masyarakat meng-hendaki agar Undang-Undang Kepa-beanan mempunyai unsur keseimbang-an antara hak dan kewajiban masyara-kat usaha dan hak dan kewajibanaparat DJBC. Salah satu aspek keseim-bangan yang diharapkan masyarakattersebut lanjutnya, adalah adanya ke-tentuan yang mengatur mengenai sank-si bagi aparat DJBC yang menyalahgu-nakan kewenangannya untukkepentingan pribadi dan golongan.

“Sebenarnya ketentuan mengenaisanksi ini sudah diatur dalam produkhukum lain, namun masyarakatmenghendaki hal tersebut diatur secaralebih jelas dalam undang-undangkepabeanan,”terang Karim kembali.

UU No. 17/2006 lanjutnya,mengatur secara tegas bentuk rewardand punishment bagi pegawai sehinggadiharapkan dapat meningkatkan kinerjapegawai. Begitu pula mengenai sanksiyang dikenakan kepada stakeholderyang diketahui bermasalah. Sebab ituKarim menghimbau kepada parapengguna jasa agar tidak mencoba-coba untuk melakukan perbuatan yangmelawan hukum dalam memenuhikewajiban kepabeanan, karena sanksiatas pelanggaran kepabeanan danpidana kepabeanan sangat berat.

”Mereka (oknum pengusaha) jangancoba-coba melakukan perbuatan pida-na, apalagi kalau melibatkan petugas,karena sanksi yang dikenakan kepadamereka berat, apalagi kepada para pe-gawai, sanksi untuk mereka (oknum pe-gawai) ditambah sepertiga dari sanksiuntuk penyelundup,”himbau Karim.

Sementara itu menurut Soenarno,Widyaiswara pada Pusdiklat Bea Cukai,dengan adanya sanksi yang berat lantasjangan dijadikan sebagai alasan untuktakut bertindak bagi petugas di lapangan.

UU Nomor 17/2006KEPASTIAN HUKUMSESUAI PERKEMBANGAN JAMANPerkembangan dunia yang pesat saat ini, menuntut Direktorat Jenderal Bea danCukai (DJBC) untuk selalu siap mengantisipasi aturan dibidang kepabeanan yangsesuai dengan perubahan zaman.

SIDANG PARIPURNA. Pengesahan UU No.17/2006 yang disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna

S

DOK. WBC

LAPORAN UTAMA

Page 10: Warta Bea Cukai Edisi 387

9WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

Selama tindakan yang diambil petugasdalam koridor yang benar, atau dilakukandengan itikad baik, tidak ada alasan untuktakut mengambil keputusan. Karena jikadilakukan dengan itikad baik maka akandilindungi.

“Untuk itu harus ada dukungan dariberbagai pihak baik lingkungan maupundari atasannya,”ujar Soenarno.

Sanksi yang dikenakan kepada parapengusaha yang melakukan penyelun-dupan diantaranya tercantum padapasal 102 UU No.17/2006 dimana padapasal tersebut sanksi pidana penjaradikenakan paling singkat satu tahun,paling lama 10 tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyakRp. 5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah), disamping pasal-pasal lainnya

seperti pasal 103 hingga pasal 109. Se-mentara pada UU No. 10/1995, pidanapenjara paling lama 8 tahun dan dendapaling banyak Rp.500.000.000,00 (LimaRatus Juta rupiah)

Lebih lanjut Karim mengatakan,penangkalan penyelundupan yangterdapat pada UU No.10/1995 dirasamasih belum tegas. Hal ini dapat dilihatpada pasal 102 dimana pada pasaltersebut menyebutkan,”Barang siapayang mengimpor atau mengekspor ataumencoba mengimpor atau mengeksporbarang tanpa mengindahkan ketentuanundang-undang ini dipidana karenamelakukan penyelundupan.” Hal ini

yang dinilai kurang tegas karena dalampenjelasan dinyatakan bahwapengertian “tanpa mengindahkan”adalah sama sekali tidak memenuhiketentuan atau prosedur,”ujarnya

“Berarti jika memenuhi salah satukewajiban seperti menyerahkan pem-beritahuan pabean tanpa melihat benaratau salah, tidak dapat dikategorikansebagai penyelundupan. Karenanyapada pasal 102 UU No.17/2006 diru-muskan secara tegas tindakan-tindakanyang dapat dikategorikan sebagaitindak pidana penyelundupan,”terangIbrahim Karim kembali.

Ada sanksi tentunya pula ada peng-

A. PENGAWASAN BEA KELUAR ATAS EKSPOR BARANGDENGAN KRITERIA TERTENTU

B. PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU YANGDIANGKUT MELALUI LAUT DI DALAM DAERAH PABEAN

C. REGISTRASI KEPABEANAND. PERUBAHAN DATA DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN

AKIBAT KEKHILAFAN YANG NYATAE. PENGATURAN MENGENAI DATA ELELTRONIK SEBAGAI ALAT

BUKTI YANG SAHF. JANGKA WAKTU IMPOR SEMENTARAG. BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN (SAFEGUARD TARIFF)H. PENINDAKAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI ATAS BARANG

YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISMEDAN /ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA

I. PEMERIKSAAN JABATANJ. PEMBETULAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

OLEH DIREKTUR JENDRALK. KEBERATAN SELAIN TARIF DAN NILAI PABEANL. KODE ETIKM. SANKSI KEPADA PEJABAT BEA DAN CUKAI APABILA PEJABAT

SALAH MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN BEA MASUK ATAUBEA KELUAR TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG INISEHINGGA MENGAKIBATKAN BELUM TERPENUHINYAPUNGUTAN NEGARA

N. KEWENANGAN DJBC UNTUK MENGAWASI BARANG DIDALAM FREE TRADE ZONE

KEWENANGAN DJBC YANG DITAMBAHKANl KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DI DALAMDAERAH PABEAN

l KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL UNTUK MEMBUATKEPUTUSAN KEBERATAN SELAIN TARIF DAN/ATAU NILAIPABEAN

l KEWENANGAN PEJABAT BEA CUKAI UNTUK MENEGAHBARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TERORISME DANKEJAHATAN LINTAS NEGARA

l KEWENANGAN KHUSUS DIREKTUR JENDERAL UNTUKMELAKUKAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAUPENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI DAN SURAT TAGIHANBEA MASUK

l KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYEGELAN OLEHPEJABAT DALAM RANGKA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN

l PEMERIKSAAN JABATAN (EX OFFICIO) BERDASARKANDUGAAN BAHWA TELAH ATAU AKAN TERJADI SUATUPELANGGARAN KEPABEANAN.

* Sumber wawancara dengan Ibrahim Karim

HAL-HAL BARU DALAMUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

IBRAHIM KARIM. Langkah-langkah strategisguna melakukan perbaikan dan reformasi dibidang kepabeanan termasuk didalamnyamelakukan pengkajian terhadap daya cakupUU.No10/1995 tentang kepabeanan

BACHTIAR. Sering terjadi diskusi menarikantara anggota tim degan peserta TOT

WBC/ATS

WBC/ATS

Page 11: Warta Bea Cukai Edisi 387

10 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

hargaan, UU No.17/2006 juga menga-tur mengenai pemberian penghargaankepada petugas yang berhasil mena-ngani pelanggaran kepabeanan. Pasal113 (D) mengatur tegas mengenai halini, dimana orang perorangan, kelom-pok orang, dan /atau unit kerja yangberjasa dalam menangani pelanggarankepabeanan berhak memperolehpremi, dengan jumlah premi yangdiberikan paling banyak 50 persen darisanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasaldari tindak pidana kepabeanan.

Begitu pula dengan premi yang di-berikan dalam hal keberhasilan melaku-kan penangkapan yang merupakanbarang larangan dan/atau dibatasi. Da-lam hal ini, besarnya premi yang diberi-kan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KEPASTIAN HUKUM SEBAGAIINDIKATOR

Setelah berhasil diamandemen me-lalui UU No.17/2006, Karim optimisundang-undang kepabeanan tersebutbisa dijalankan dengan baik oleh stake-holder maupun para petugas di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan undang-undang tersebut dapat dijalankan de-ngan baik atau tidak, dapat dilihat dariberbagai faktor, antara lain, meningkat-nya kelancaran arus barang impor danekspor, tercapainya target penerimaannegara, berkurangnya penyelundupan,semakin berkurangnya pelanggarandibidang kepabeanan dan meningkat-nya investasi di dalam negeri.

Namun secara umum ia mengata-kan, indikator keberhasilan suatuundang-undang efektif atau tidak dalampelaksanaannya dapat dilihat dariterciptanya kepastian hukum, dalam artiapakah tujuan dari terbentuknya

undang-undang tersebut sudah tercapaiatau belum dan tidak ada kendala da-lam pelaksanaannya.

Bagaimana pun juga Karim optimis,UU No.17/2006 akan membuat DJBCsemakin baik, mengingat dalam undang-undang tersebut ditambah beberapaketentuan sebagai dasar hukumpelaksanaan pelayanan dan pegawasanyang selama ini telah dijalankan, sepertidasar hukum untuk registrasikepabeanan, jalur prioritas dan sisteminformasi kepabeanan. Disamping itu,undang-undang mengatur secara tegasbentuk reward and punishment bagipegawai, sehingga diharapkan dapatmeningkatkan kinerja pegawai.

Ketika ditanya apakah akan adaevaluasi terhadap undang-undangtersebut, Karim mengatakan hal tersebuttidak ada. Namun jika masyarakat merasabahwa suatu undang-undang tidak dapatlagi mengakomodir tuntutan masyarakatserta perubahan dan perkembanganlingkungan strategis, maka akan dilakukanperubahan atau juga penggantianundang-undang tersebut.

SIAP DISOSIALISASIKANHadirnya suatu ketentuan baru,

tentunya memerlukan waktu untukmemahami dan mengerti akan isiketentuan baru tersebut dan salah satulangkah yang diambil untuk itu adalahdengan melakukan sosialisasi.Mengenai sosialiasasi terhadap UUNo.17/2006 kepada para petugas DJBCdiseluruh Indonesia, Karimmenjelaskan, bahwa hal tersebut akandilaksanakan secara paralel dimasing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC.

Untuk itu lanjutnya, DJBC telahmelakukan training of trainer (TOT)sosialisasi UU No.17/2006 pada 18sampai 23 Desember 2006 di KantorPusat (KP) DJBC. Para peserta TOTmerupakan pejabat yang ditunjuk darimasing-masing Kanwil DJBC danwidyaiswara dari Pusdiklat DJBC, yangkesemuanya berjumlah 123 orang.

Para peserta yang telah mengikutiTOT tersebut diharapkan dapatmelakukan sosialisasi undang-undangkepada para pegawai dan masyarakatusaha di masing-masing Kanwil. “Untuklebih efektifnya, dalam beberapa sesi timsosialisasi dari KP akan mendampingipejabat dari Kanwil tersebut. Rencananyaakan mulai kami laksanakan pada awalJanuari 2007,”ujar Karim.

Bachtiar, Kepala Kanwil I DJBCNanggroe Aceh Darusalam yang jugaanggota tim RUU Kepabeanan yangterlibat dalam pemberian materi TOTmengatakan, ia bersama dengananggota tim menyampaikan materimengenai ketentuan umum yangterdapat pada pasal I sampai denganpasal 6, Bab II mengenai pengangkutanbarang impor dan ekspor yang terdapatpada pasal 7(A) sampai dengan pasal11 (A) dan Bab III mengenai tarif dan

nilai pabean yang diatur pada pasal 12sampai 17 (A) dan pembahasan sampaipada pasal 23 mengenai bea masuktindakan pengamanan.

“Mengingat bab-bab awal merupakanketentuan umum yang cukup mendasar,maka tidak dapat terlepas dengan bab-bab berikutnya, dalam artian keterkaitanantar pasal,” papar Bachtiar.

Dalam TOT yang disampaikanbersama tim, sering terjadi diskusimenarik antara anggota tim denganpeserta TOT. Bachtiar mengatakan, adabeberapa masalah menarik yangmendapat perhatian peserta, diantaranyapengaturan mengenai pengangkutanbarang tertentu di dalam daerah pabean,ruang lingkup undang-undangkepabeanan, kedatangan saranapengangkut , Pre entry Classification danValuation Rulling (pasal 17A). “Yang lebihmenarik lagi adalah pertanyaan pesertasudah masuk pada masalah yang belumdipaparkan seperti sanksi untuk pegawai.”

Sedangkan menurut Agus Amiwijaya,Kepala Seksi Pencegahan pada KanwilXVI DJBC Sulawesi, dengan adanyaTOT, para trainer diharapkan mampumemberikan penjelasan kepada parapegawai di wilayah kerjanya mengenaiimplementasi UU No.17/2006, sehinggatidak harus selalu melalui KP DJBC.“Berkaitan dengan sosialiasi, jikaundang-undang baru ini tersosialisasidengan baik maka sangat diharapkanaplikasi di lapangan dapat terlaksanadengan baik,”ujarnya.

Menurut Agus, petugas di lapangantermasuk dirinya harus siap menjalankanaturan baru ini, karena undang-undangsudah dibentuk dan tentunya sudahdipikirkan dengan baik isinya. Jangansampai terjadi hambatan dalamaplikasinya karena masalah sumber dayamanusia. ”Sekarang tinggal bagaimanapara trainers mensosialisasikan undang-undang ini kepada rekan kerja maupunjuga stakeholder,”papar Agus.

Ia mengatakan, hal-hal baru yangtercantum dalam UU No17/2006 adalahhal yang menarik dalam diskusi antarapeserta TOT dengan para penyajimakalah, mengingat hal baru ini tidaktercantum pada UU No. 10/1995. ”Padadiskusi tersebut, suasananya sangatterbuka dan menggali sampai kemasalah yang detail, tujuannya agarpara trainer di lapangan punyapemahaman yang sama tentang hal-halbaru tersebut,”ungkap Agus.

MELIBATKAN STAKEHOLDERDalam proses pembentukkan UU.

No17/2006, pemerintah melalui MenteriKeuangan membentuk tim penyusun RUUyang beranggotakan pejabat yang berasaldari DJBC, Direktorat Jenderal Pajak,Direktorat Anggaran, Biro HukumDepartemen Keuangan, Deputi SekretarisKabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Perdagangan,Departemen Perindustrian, Departemen

AGUS AMIWIJAYA. Hal-hal baru yangtercantum dalam UU. No17/2006 adalah halyang menarik dalam diskusi antara pesertaTOT dengan para penyaji makalah

LAPORAN UTAMAWBC/ATS

Page 12: Warta Bea Cukai Edisi 387

11WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

Hukum dan HAM, Staf Ahli MenteriKeuangan Bidang Pembinaan UmumPengelolaan Kekayaan Negara, StafAhli Menteri Keuangan Bidang Hubu-ngan Ekonomi Keuangan Internasio-nal dan Badan Pengkajian EkonomiKeuangan dan Ekonomi Internasional,yang bertugas menyusun draft RUUtentang perubahan UU. No.10/1995.

Selain itu, dalam penyusunanUU No. 17/2006, pemerintah jugameminta tanggapan dari para ahlihukum yang berkaitan denganaspek hukum undang-undang kepa-beanan. Para pakar tersebut terdiridari Prof. Dr. Bismar Nasution, SH,MH pakar Ilmu Hukum FiskalUniversitas Sumatera Utara, Prof.Romly Atmasasmita, SH,LLM pakarIlmu Hukum Pidana Universitas Pa-djajaran Bandung dan Asril Sitom-pul, SH,LLM Pakar Telematika dariPusat Informasi Hukum Indonesia.

UU No.17/2006 lanjut Karim,sudah mengakomodir kepentinganberbagai pihak dalam hal ini kepen-tingan negara dan juga kepentinganpara stakeholder. Ia mencontohkan,UU No.17/2006 mengatur ketentu-an yang menjadi dasar hukum untukmenangkal penyelundupan danmencegah pelanggaran kepabean-an. Sedangkan untuk kepentinganstakeholder, di undang-undang ter-sebut menambah ketentuan dasarhukum pemberian fasilitaskepabeanan dan perlindunganterhadap perdagangan dan industridalam negeri.

“Kepentingan para stakeholderyang terangkum dalam UU No.17/2006 bukan dilakukan tanpamelibatkan mereka(stakeholder)dalam proses penyu-sunannya. Pendapat mereka ditam-pung pada saat Kelompok KerjaBidang Kepabeanan melakukandengar pendapat dengan mitra kerjayang berasal dari Kadin, INSA,Asperindo, Inaca, Gafeksi, ISAA,PBMI, Pelindo II, Angkasa Pura I,APKB, GPEI, Ginsi, Depalindo danOSRA,” lanjut Karim.

Dalam penyusunan UU No.17/2006, stakeholder sangat berperandalam proses penyusunannya. Dalamproses penyusunan draft, timpenyusun RUU Kepabeanan telahmeminta saran dan masukkan dariasosiasi terkait. Begitu pula padaproses pembahasan di DPR, PanjaKepabeanan DPR-RI juga memintamasukkan dan tanggapan dariasosiasi terkait sebagai bahanpembuatan Daftar Isian Masalah (DIM)

“RUU kepabeanan disusun olehDJBC bersama dengan stakeholderdan instansi terkait, sehingga rumusanRUU yang disampaikan ke DPRmerupakan hasil pemikiran bersamaantara pemerintah dan masyarakatusaha,”terang Karim. zap

erbagai upaya untuk menjadikancitra Direktorat Jenderal Bea danCukai (DJBC) menjadi lebih baik

terus dilakukan. Mulai dari bergulirnyareformasi dibidang kepabeanan yangmenghasilkan berbagai terobosanprogram yang berpihak kepadastakeholder, sampai pada pembenahandalam bidang peraturan kepabeanan,termasuk didalamnya pemberlakuanUndang-Undang Nomor 17 tahun 2006(UU. No.17/2006) tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan.

UU No.17/2006, menurut Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprija-di, telah mencerminkan Undang-Un-dang Kepabeanan yang reformis yangdidalamnya terdapat beberapa prinsippenting yang sesuai dengan perkem-bangan jaman saat ini. Beberapaprinsip yang terdapat dalam undang-undang tersebut yaitu prinsip keadilan(fairness) dimana hak dan kewajibanmasing-masing pihak yang menjadi ob-jek dari undang-undang tersebut dije-laskan secara rinci dan proporsional.

Selanjutnya prinsip transparansi(transparent) yang menurutnya memuatketentuan-ketentuan yang jelas dan

UNDANG-UNDANGKEPABEANANYANG REFORMIS

CERMINAN

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 bukanpengganti dari Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1995tentang kepabeanan, melainkan perubahan dariUndang-Undang Nomor 10 tahun 1995.

PENGESAHAN UNDANG-UNDANG KEPABEANAN. Setelah disahkan oleh DPR undang-undangtersebut harus siap dilaksanakan oleh DJBC maupun masyarakat usaha.

B

DOK.WBC

Page 13: Warta Bea Cukai Edisi 387

12 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

dapat dipahami dengan mudah olehsemua lapisan masyarakat. Ketentuantersebut lanjut Anwar, bukan hanyamenyangkut kepentingan pemerintahsaja namun juga menyangkut hak dankewajiban masyarakat usaha. “Semuamekanisme perdagangan internasionalbaik berupa ketentuan ekspor, impor,larangan maupun pembatasan harusdijabarkan dengan jelas dalam undang-undang ini,”paparnya.

Dengan adanya prinsip tersebutlanjut Anwar, semua pihak dapatmemahami posisinya dan dapatdihindari adanya ketidakpastian hukumyang pada akhirnya berdampak negatifterhadap pelaksanaan undang-undangitu sendiri seperti adanya praktekkorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Proses pelayanan kepabeananyang berbasis pada data elektronikuntuk meminimalisir kontak antarapengguna jasa kepabeanan denganpejabat DJBC lanjutnya, juga menjadiperhatian pemerintah sehingga prinsipsederhana dalam proses pelayanankepabeanan tercermin dalam undang-undang tersebut.

Tidak hanya sampai disitu, prinsipperlindungan masyarakat (CommunityProtection), dimana prinsip tersebutmemberikan dasar hukum bagi aparatDJBC untuk melindungi masyarakatdari pengaruh negatif masuknya barangdari luar negeri ke dalam daerahpabean, termasuk prinsip-prinsip yangterdapat dalam UU Kepabeanandisamping juga prinsip keseimbanganhak dan kewajiban yaitu penegasanpengenaan sanksi kepabeanan yangbukan saja dikenakan kepadapengguna jasa kepabeanan yangmelakukan pelanggaran, tapi jugakepada pejabat yang turut sertamelakukan pelanggaran tersebut.

Selanjutnya UU No17/2006 terangAnwar, telah sesuai dengan praktek ke-pabeanan internasional dimana undang-undang ini telah mengakomodir berba-gai aspek perdagangan internasionalyang telah berjalan selama ini.

BUKAN PENGGANTI UU NO.10/1995Untuk menghindari adanya kesalahpa-

haman terhadap posisi UU No17/2006 dimasyarakat, Anwar menegaskan bahwaUU No. 17/2006 bukan pengganti dari UUNo. 10/1995 tentang kepabeanan, namunmerupakan perubahan dari UU No. 10/1995. Oleh sebab itu maka fungsi DJBCsebagai revenue collector, communityprotector dan trade facilitator tetapdilakukan berdasarkan UU No. 10/1995dan semakin diperkuat dalam UU No. 17/2006 tentang kepabeanan.

Ia pun menyadari bahwa peraturanperundang-undangan apa pun pastimempunyai celah hukum yang dapatdimanfaatkan oleh masyarakat, oknumpegawai maupun juga oknum petugas dilapangan, termasuk terhadap UU No.17/2006. Untuk meredam hal tersebut

pemerintah akan membuat peraturanpelaksanaan secara jelas dan terperinci.

Untuk mencegah terjadinya penyalah-gunaan Undang-Undang Kepabeanantersebut oleh oknum pengusaha maupunoknum petugas untuk kepentingan pribadiataupun golongan, Anwar mengingatkankepada seluruh pegawai DJBC untuk tidakmelakukan sesuatu yang bertentangandengan undang-undang mengingat sanksicukup berat bagi pelaku pelanggarankepabeanan sudah siap menjerat, baikkepada oknum pengusaha maupun jugakepada oknum petugas.

Ketika ditanya mengenai pandanganmasyarakat yang mengatakan adanyaamandemen terhadap UU No.10/1995karena undang-undang tersebutbermasalah, Anwar tidak sependapatdengan pandangan tersebut. Menurutnyasuatu undang-undang dibuat berdasarkanharapan masyarakat yang sesuai dengankondisi pada saat itu. Namun kondisi ter-sebut dapat berubah akibat perkembang-an yang sangat cepat di bidang ekonomi,sistem perdagangan, teknologi informasidan lain sebagainya.

“Dengan perubahan kondisi tersebut,maka harapan masyarakat juga berubahsehingga perlu dilakukan amandementerhadap suatu undang-undang,termasuksalah satunya amandemen terhadap UUNo.10/1995,”terangnya lagi.

Ia mencontohkan ketentuan mengenaipengenaan sanksi yang berat kepadaoknum pengusaha maupun juga oknumpetugas yang melanggar dalam UUNo.17/2006. Menurutnya masyarakatmenghendaki agar undang-undang kepa-beanan mempunyai unsur keseimbanganantara hak dan kewajiban masyarakatusaha dan juga hak serta kewajiban apa-

rat DJBC. Salah satu aspek keseimbang-an yang diharapkan masyarakat adalahadanya ketentuan yang mengatur tentangsanksi bagi aparat DJBC yangmeyalahgunakan kewenangannya untukkepentingan golongan maupun pribadi.

Mengenai ada atau tidaknya aturanyang sifatnya bias pada undang-undangtersebut, Anwar mengatakan hal tersebuttidak ada. Namun pada pasal tersebutakan dijabarkan secara lebih jelas dan ter-perinci dalam aturan pelaksanaan.

OPTIMIS BISA LEBIH BAIKMengenai citra DJBC yang kini kurang

mendapat tempat di masyarakat, menurutAnwar secara perlahan masalah tersebutbisa menjadi lebih baik dengan adanyaUU No.17/2006. Dalam undang-undangtersebut lanjutnya, ada penambahan be-berapa ketentuan sebagai dasar hukumpelaksanaan pelayanan dan pengawasanyang selama ini telah dijalankan olehDJBC seperti dasar hukum untuk registra-si kepabeanan, jalur prioritas dan sisteminformasi kepabeanan.

Undang-undang tersebut ujarnya,juga mengatur secara tegas bentukreward and punishment sehingga denganadanya hal tersebut dalam UU No. 17/2006 diharapkan dapat meningkatkankinerja pegawai DJBC dalam menjalankantugasnya. Sebagai ukuran apakahundang-undang tersebut dapat dijalankandengan baik atau tidak menurut Anwardapat dilihat dari berbagai faktor sepertimeningkatnya kelancaran arus barang im-por dan ekspor, tercapainya target peneri-maan negara, meningkatnya investasi didalam negeri dan berkurangnya penye-lundupan.

Lebih lanjut ia mengatakan, tujuanumum dari diterbitkannya peraturan per-undang-undangan adalah mampu mem-

ANWAR SUPRIJADI. Undang-undangkepabeanan mempunyai unsur keseimbanganantara hak dan kewajiban masyarakat usahadan juga hak serta kewajiban aparat DJBC

WIRAWAN SAHLI. Ketentuan yang terdapatdalam UU No.17/2006 isinya sudah lebih baikdan sudah pasti.

LAPORAN UTAMAWBC/ATS

DOK. PRIBADI

Page 14: Warta Bea Cukai Edisi 387

13WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

enteri KeuanganRI, Sri MulyaniIndrawati saat

menyampaikan pendapatakhir pemerintah terha-dap Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun2006 tentang Kepabean-an pada rapat paripurnaDPR RI, 18 Oktober 2006di DPR/MPR mengata-kan, dirinya merasa puasdengan berhasilnya pro-ses amandemen terha-dap Undang-Undang No-mor 10 tahun 1995 ten-tang Kepabeanan yangkini telah menjadi Un-dang-Undang Nomor 17 tahun 2006 ten-tang Perubahan Atas Undang-Undang No-mor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

“Dengan berhasilnya prosesamandemen, Indonesia telah membangundasar pembaharuan dan reformasi dibidang kepabeanan yang mendukungupaya peningkatan dan pengembanganperekonomian nasional berkaitan denganperdagangan global,”ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya ia mengharapkan,undang-undang tersebut dapatmengakomodir pesatnya perkembanganindustri dan perdagangan nasional,memberikan kepastian hukum bagi duniausaha dan dapat, merespon keinginanmasyarakat untuk mendapat pelayanankepabeanan yang lebih cepat, baik danmurah dengan berlandaskan transparansidan akuntabilitas pelayanan publik.

Dengan undang-undang tersebut lan-jut Sri Mulyani, pemerintah turut sertamendukung masyarakat internasional da-lam memerangi kegiatan terorisme sehu-bungan dengan ditambahkannya kewe-nangan kepada pejabat DJBC untuk me-lakukan penegahan terhadap barang yangdiduga terkait dengan kegiatan terorismedan/atau kejahatan lintas negara.

Berkaitan dengan investasi dalamnegeri, ia mengatakan, dalam undang-undang tersebut ditambahkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di tempatpenimbunan berikat, memberikan pembe-basan dan atau keringanan bea masukuntuk pembangunan dan pengembanganindustri, memberikan kemudahan kepadamasyarakat untuk melakukanpembayaran bea masuk secara berkalatanpa dikenakan bunga dan memberikan

kemudahan kepadamasyarakat untukmengangsur pemba-yaran kekuaranganbea masuk dan sanksiadministrasi berupadenda.

UU No. 17/2006papar Sri Mulyani,melindungi industridalam negeri darikerugian serius akibatlonjakan barang imporbaik absolut maupunrelatif terhadap barangproduksi dalam negeriyang sejenis ataubarang yang secara

langsung bersaing. Begitu pula dalamrangka mendukung peningkatan eks-por dalam negeri. Menurutnya un-dang-undang tersebut tidak mengaturmengenai pungutan terhadap ekspor.Namun untuk menjamin terpenuhinyakebutuhan dalam negeri, melindungikelestarian sumber daya alam, meng-antisipasi kenaikan harga yang cukupdrastis dari komoditi ekspor tertentu dipasaran internasional atau menjagastabilitas harga komoditi tertentu di da-lam negeri, maka dalam undang-un-dang tersebut ditambahkan ketentuanmengenai pengenaan Bea Keluarterhadap barang ekspor tertentu.

Hal lain yang mendapat perhatian-nya adalah upaya peningkatan kinerjadan motivasi pegawai DJBC. Dalamundang-undang tersebut lanjut SriMulyani,terdapat pengaturan penge-naan sanksi dan pemberian kompen-sasi bagi pegawai. Terhadap pegawaiyang turut serta melakukan penyelun-dupan akan dikenai sanksi yang lebihberat sepertiga kali dari sanksi yangdikenakan terhadap importir atau eks-portir yang melakukan penyelundupan.

Sedangkan kepada pegawai ataumasyarakat yang membantu penang-gulangan pelanggaran kepabeananakan mendapatkan kompensasi be-rupa premi. “Dengan adanya undang-undang ini (UU No.17/2006,red) pe-merintah mengharapkan DJBC dapatsegera melakukan berbagai persiapandalam rangka penerapannya terutamadalam aspek sumber daya manusiadan peraturan pelaksanaannya,”imbuhSri Mulyani.

berikan kepastian hukum, sedangkantujuan khususnya adalah kepastianhukum untuk bidang yang diatur dalamperaturan tersebut

Anwar Suprijadi pada kesempatanwawancara dengan WBC menghim-bau, agar petugas DJBC yang beradadi garis terdepan dapat bekerja sesuaidengan ketentuan yang berlaku meng-ingat adanya sanksi yang dikenakanterhadap pejabat yang salah dalammenetapkan nilai dan tarif barang im-por sehingga mengakibatkankekurangan pembayaran bea masuk.Selanjutnya kepada para pejabatDJBC dan penegak hukum lainnyadiharapkan untuk tidak turut serta ataumembantu penyelundup, karenasanksi yang dikenakan kepada oknumpejabat atau aparat hukum lainnyayang turut serta dalam melakukan pe-nyelundupan ditambah sepertiga darisanksi yang dikenakan kepada pelakupenyelundupan.

Himbauan kepada masyarakatusaha pun juga disampaikan. Iamenghimbau agar masyarakat usahatidak mencoba-coba melakukan suatuperbuatan yang melawan hukum danmemenuhi kewajiban kepabeanankarena sanksi atas pelanggaran danpidana kepabeanan sangat berat.

Anwar menjelaskan, pada UUNo.17/2006 yang telah diberlakukanpada 15 November 2006 mungkinakan ditemui beberapa ketentuanyang akan diatur lebih lanjut denganperaturan pelaksanaan. “Sepanjangbelum ada aturan pelaksanaan yangbaru, maka berlaku peraturan pelak-sanaan yang lama. Jadi ketentuanyang tidak perlu pengaturan lebih lan-jut oleh Peraturan Pemerintah atauPeraturan Menteri Keuangan, seka-rang telah berlaku,”ujarnya kembali.

Keyakinan akan meningkatnyacitra DJBC di masyarakat juga men-dapat tanggapan dari WirawanSahli, mantan Kepala KPBC Ban-dung. Menurutnya ketentuan yangterdapat dalam UU No.17/2006 isi-nya sudah lebih baik dan sudahpasti hal tersebut harus dibarengidengan pelaksanaan undang-undangnya yang lebih baik juga.

Agar pelaksanaan di lapanganjuga baik lanjutnya, sumber dayamanusianya (SDM) juga harus lebihbaik, karena pada akhirnya SDMyang akan menjalankan aturan ter-sebut, karena aturan dalam undang-undang tersebut sudah sesuaidengan perkembangan zaman.“Aturan dalam undang-undang su-dah sesuai dengan perkembanganzaman, itu bisa kita lihat dari hal-halbaru yang tidak diatur pada undang-undang sebelumnya, saya optimisDJBC akan meningkat citranyadengan adanya aturan baru danharus didukung oleh aparatnya,”ujarWirawan.

SRI MULYANI INDRAWATI :

“...INDONESIA TELAH MEMBANGUNDASAR PEMBAHARUANDAN REFORMASI DIBIDANGKEPABEANAN...”

M

zapzap

WBC/ATS

Page 15: Warta Bea Cukai Edisi 387

14 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

agi para pengusaha, undang-undang kepabeanan merupakan su-atu tahapan yang harus diikuti untuk

menyelesaikan proses kepabeanan, baikekspor maupun impor. Begitu juga bagipara petugas bea dan cukai, UU No.17/2006 merupakan suatu pijakan untukmemberikan pelayanan optimal kepadamasyarakat usaha dan juga untuk penga-wasan dalam rangka memberikan perlin-dungan kepada masyarakat dari serbuanbarang-barang impor yang meresahkanmasyarakat karena bisa melumpuhkanindustri dalam negeri.

Masyarakat usaha pada umumnyamenyambut gembira denganberlakunya UU No.17/2006, mengingatinstrumen hukum kepabeanan yangtelah diamandemen sudah cukupmengakomodir kepentinganmasyarakat usaha terutama dalam halpenegakkan hukum, dimana sanksiberat diberikan kepada masyarakatusaha yang melakukan pelanggarankepabeanan maupun kepada oknumpetugas yang ‘ketahuan’ melakukantindak pidana kepabeanan

Sontang Ruli Siregar Wakil Ketua IKomite Tetap Kepabeanan dan CukaiKamar Dagang dan Industri (Kadin)Indonesia mengatakan, dengan adanyapenerapan sanksi yang dinilainya seim-bang tadi bisa memberikan kepastianhukum kepada masyarakat usaha.Namun hal itu harus didukung denganpelaksanaan yang konsekuen di lapa-ngan, baik oleh pengusaha maupunpetugas.

Menurutnya, jangan sampai adaoknum pengusaha coba-coba melakukantindakan yang melanggar ketentuan UUNo.17/2006 karena sanksinya berat danjangan sampai pula ada petugas yangcoba-coba melakukan tindakan serupa.

Ketika ditanya mengenai perbedaansanksi antara UU No.17/2006 dengan UUNo.10/1995, ia mencontohkanpengenaan sanksi kepada pengusahayang melakukan kesalahan dalammemberitahukan nilai pabean. Pada UUNo.10/1995 lanjut Ruli, orang yang salahmemberitahukan nilai pabean yangmengakibatkan kekurangan pembayaran

bea masuk, dikenakan sanksi apabiladitemukan pejabat bea cukai dalamjangka waktu 30 hari semenjak tanggalPemberitahuan Impor Barang (PIB). “PadaUU tersebut pada pasal 17, Dirjen bolehmenetapkan tarif dan atau nilai pabean,serta tidak dikenakan sanksi,”ujarnya.

“Sehingga bisa saja orang berbuatsalah toh nanti kalau di audit tidak kenasanksi, cuma yang kurang saja yangdibayar, padahal sudah menikmatikeuntungan, uangnya sudah diputarberapa kali akhirnya mereka tidak takut, itukalau oknum pengusaha yang ‘nakal’.Kalau sekarang (UU No.17/2006) padapasal 17 ayat empat sudah diatur, dalamtempo dua tahun masih dikenakan sanksiadministrasi makanya orang jadi mikiruntuk melanggar,”tandas Ruli kembali.

Tanggapan positif juga disampaikanAnton Supit dari Asosiasi PersepatuanIndonesia yang dihubungi secara terpisah,menurutnya UU No.17/2006 secara umumlebih baik dari undang-undang yang

sebelumnya, dimana adanya asas kese-imbangan dan penegasan terhadap defi-nisi mengenai penyelundupan.

Dengan adanya penegasan mengenaidefinisi penyelundupan yang kini sudahlebih terperinci, sudah tentu nantinyaupaya segelintir oknum pengusaha yangingin mendapat keuntungan secara ilegalakan berpikir beberapa kali lagi karenasanksi yang dikenakan cukup berat.“Definisi tersebut (penyelundupan.red)yang terperinci tadi akan berdampak padaminimnya penyelundupan yang tentunyaakan melindungi industri dalam negeri dariserbuan barang-barang impor illegal. Jadisecara umum UU No.17/2006 sudahbaik!,”tegas Anton.

USULAN DIPERHATIKANDalam penyusunan UU No.17/2006,

pemerintah juga melibatkan kalangandunia usaha. Para pengusaha yangtergabung dalam Kadin maupunasosiasi lainnya memberikan pendapatmaupun usul dalam penyusunanundang-undang tersebut, sehingga bisadikatakan cukup mengakomodir kepen-tingan masyarakat usaha.

Usulan tersebut lanjut Ruli bukandalam arti harus diterima secarakeseluruhan, karena kepentingandalam usulan tersebut masing-masingmempunyai bobot, dan diakuinyamemang ada beberapa usulan Kadinyang diterima dan ada pula yang tidakditerima, tapi menurutnya hal tersebutbukanlah suatu permasalahan.

“Kami ketika itu mempunyai usulansebanyak 29 berkaitan dengan isirancangan undang-undang tadi, dan 22usulan kami terakomodir disana, ”ujar-nya kembali.

Kiagus A. Ridhuan, Wakil Ketua IIKomite Tetap Kepabeanan dan CukaiKadin juga menyampaikan hal serupa.Menurutnya suatu aturan yang sudah baiksetidaknya harus mendapat dukungandalam bentuk pelaksanaannya yangkonsekuen. Kepada para anggota Kadin,pihaknya selalu melakukan pembinaankepada anggotanya agar dapatmenerapkan aturan kepabeanan dalampelaksanaan di lapangan. Hal serupa

ATURAN TEGASHARUS DIDUKUNGSalah satu pihak yang berhubungan langsung dengan Undang-Undang Nomor 17tahun 2006 (UU No.17/2006) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10tahun 1995 (UU No.10/1995) tentang Kepabeanan adalah pengusaha yang terkaitdengan kegiatan kepabeanan.

SONTANG RULI SIREGAR. Pemerintahmelibatkan kalangan dunia usaha dalam prosesamandemen

B

LAPORAN UTAMA

WBC/ATS

Page 16: Warta Bea Cukai Edisi 387

15WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

akan dilakukan kepada para anggotanyadalam waktu dekat berkaitan dengan UUNo.17/2006. “Kami bersama denganDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)dalan waktu dekat ini akan melakukansosialisasi kepada anggota kamimengenai UU No.17/2006,”ujar Ridhuan.

Ridhuan mengatakan, dalamprakteknya ia masih mendapatkan adaanggotanya yang tidak mengikuti aturankepabeanan terutama sebelum diamande-mennya UU No.10/1995. Adanyapelanggaran bukan dilakukan untukmencari keuntungan saja, tapi lebihdikarenakan ketidaktahuannya terhadapaturan kepabeanan.

”Mereka baru tahu kalau merekamelanggar setelah dilakukan audit, jadimereka itu melanggar bukan karenasengaja tapi karena ketidaktahuan,”ujarnya kembali.

Ketika ditanya pendapatnyamengenai pelaksanaan UU No.10/1995, baik Ruli maupun Ridhuan tidakmau terlalu berkomentar, namun iamenunjuk pada beberapa kasus yangdialami oleh anggotanya maupun jugaoleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia(API) berkaitan dengan pelaksaaanundang-undang tadi, dimanamenurutnya ada keresahan karenabanyaknya barang impor ilegal yangmenggangu industri dalam negeri.

Baik Ruli maupun Ridhuan mengata-kan bahwa dalam proses amandemen UUNo. 10/1995 Kadin selalu diajak untukmemberikan masukkan. Bukan hanya pa-da tahap penyusunan undang-undang,tapi juga pada tahap penyusunan Peratur-an Pelaksanaan (PP) undang-undang, pi-haknya ikut dilibatkan.

”Disini kami diikutsertakan sehinggakami tidak hanya menjalankan aturan

yang dibuat pemerintah saja tetapikami juga dilibatkan, termasuk dalamdraft penyusunan PP,”ujar Ridhuan. Halsenada juga disampaikan Wakil KetuaUmum Kadin Indonesia Anthon Riyanto,menurutnya dalam penyusunanperaturan UU No.17.2006, DJBC harustetap konsisten dengan melibatkanKadin dan pemakai jasa kepabeanandalam menyusun peraturanpelaksanaan sampai dengan SKMenteri Keuangan dan SK lainnya.

Mengenai evaluasi terhadappelaksanaan UU No.17/2006 Rulimengatakan bahwa pihaknya tidak dalamkewenangan melakukan evaluasi, tapi jikadalam prakteknya ada ketidakjelasanmisalnya mengenai PP, maka Kadin akanmemberikan masukkan kepada DirektoratJenderal Bea dan Cukai.

HARUS MENDAPAT DUKUNGAN Anton sepakat dengan Ruli dan

Ridhuan mengenai terakomodirnyakepentingan pengusaha dalam UU No.17/2006. Anton lebih lanjut mengatakanundang-undang tersebut jangan dilihatkepentingan siapa yang terakomodirdisana, namun harus dilihat bahwa UUNo.17/2006 mengakomodir kepentingannasional karena dalam kepentingannasional tersebut hajat hidup seluruhrakyat bergantung pada instrumen hukumtadi. Dan sudah tentu UU tersebut harusdijalankan dengan baik oleh DJBCmaupun pengusaha.

Namun Anton kembali mengatakan,suatu undang-undang sifatnya dinamisdan mengikuti perkembangan zaman.Perkembangan saat ini menuntut adanyaamandemen dan amandemen tadi harusmendapat dukungan dari DJBC maupunjuga pengusaha.

“Jangan dilihat undang-undang tadi(UU No.17/2006.red) untuk mematikanusaha, itu tidak benar, kalau memang adasanksi yang berat itu bukan untuk memati-kan usaha tapi untuk penegakkan hukumagar masyarakat usaha mendapatkan ke-pastian hukum, selain itu juga masyarakatindustri juga terlindungi kepentingannyakarena definisi dari penyelundupan yangsemakin tegas dari pada undang-undangsebelumnya,”papar Anton.

Ia lebih lanjut mengatakan, tidak adakesiapan khusus dalam rangka menjalan-kan UU No.17/2006, ia optimis undang-undang tadi bisa memberikan perbaikanbagi sistem kepabeanan Indonesia,namun ia tidak menjamin bahwa denganadanya undang-undang baru ini bisamenghilangkan praktek permainan yangada, dan disini ia menekankan padaprofesionalisme aparat DJBC di lapangandalam menjalankan aturan kepabeananyang menurutnya sudah cukup baik tadi.

Bagi instansi DJBC yang menjalankanundang-undang tadi, ia menyorotikesiapan sumber daya manusia (SDM)yang dimiliki DJBC, yang menurutnyaharus profesional dalam menjalankanaturan tadi. Ia percaya UU No.17/2006

dapat meningkatkan citra DJBC jikapetugas di lapangan yang menjadi ujungtombak DJBC professional, yang bisamenjalankan undang-undang sekaligusmenyesuaikannya dengan perkembanganzaman yang pesat saat ini.

Anton menilai DJBC sudah semakinmeningkat, baik dari segi kinerja maupunjuga dari beberapa terobosan kebijakanyang berpihak kepada masyarakat usaha.Namun hal itu belum cukup dan harusmendapat dukungan SDM yang handal,dan yang lebih utama adalah penguasaanbidang teknologi informasi gunamenunjang kinerja DJBC. Mengenai SDM,selain profesionalisme petugas harusditingkatkan, tentunya berbagai terobosandan juga keinginan Dirjen Bea dan Cukaiuntuk melakukan pembenahan harusmendapat dukungan dari para stafnya,baik di pusat maupun juga di daerah.

“Jadi jangan cuma pimpinannyasendiri saja yang berjuang, tapi jugaharus didukung oleh aparatnya, karenaperilaku pimpinan akan ditiru oleh anakbuahnya, kalau pimpinannya tegas dankonsekuen menjalankan aturan, sudahpasti akan berimbas pada anakbuahnya,”papar Anton kembali.

Berbagai tanggapan tadi bisa jadisebagai bentuk dukungan pengusahakepada pemerintah dalam hal ini DJBCuntuk bisa menjadi lebih baik. Begitu jugadengan DJBC yang penuh semangatmencoba untuk terus bangkit.Kesemuanya itu tentu harus mendapatdukungan, bukan hanya dari pengusahatapi juga dari seluruh jajaran DJBC.Lantas dalam perjalanannya nanti apakahUU No.17/2006 bisa berjalan sesuaidengan apa yang dikehendakimasyarakat? Mari kita lihat bagaimanasang aturan berjalan.

KIAGUS A. RIDHUAN. Suatu aturan yang sudahbaik setidaknya harus mendapat dukungan dalambentuk pelaksanaannya yang konsekuen

ANTON SUPIT.Definisi penyelundupan yangsemakin rinci, bisa membuat orang berpikir duakali untuk melakukan penyelundupan.

WBC/ATS WBC/ZAP

zap

Page 17: Warta Bea Cukai Edisi 387

16 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 200716 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

WAWANCARA

Page 18: Warta Bea Cukai Edisi 387

17WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

Apakah amandemen UU N0.10/1995sudah merupakan suatu upayamaksimal untuk merubahparadigma di DJBC?

Itu upaya maksimal kita. Pertamakita merubah paradigma dalamUndang-Undang Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. PadaUU No. 10/1995 itu yang paling utamaadalah instrumen fiskal. Artinya kalauhak dari keuangan negara telahdiselesaikan, maka perkara pidanamenjadi perkara nomor dua.

Nah, hal ini sudah kita rubah dalamUU No.17/2006 menjadi instrumenpelayanan, pencegahan danpenindakkan. Pada undang-undang inimensubdelegasikan aturan tersebutsampai ke Dirjen untuk bisa mencapaikecepatan dari pelayanan dankecepatan mengantisipasi perubahan.Jadi dalam hal pelayanan tidak harusmenunggu kebijakan sampai menteridan menunggu PP (Peraturan Pelaksa-na). Kita langsung subdelegasikan be-berapa hal yang sangat teknis kepadaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

Apa dalam undang-undangterdahulu hal tersebut memangtidak diatur?

Pada undang-undang yang lamatidak mengatur mengenai hal tadi. PadaUU No.17/2006 kita merubahparadigma yang lama dimana titikberatnya dari instrumen fiskal menjadiparadigma pelayanan,pencegahan danpenindakan. Untuk pelayanan kitamelakukan subdelegasi kewenanganyang sifatnya teknis sampai ke tingkat

dirjen. Untuk pencegahan ada penga-wasan terhadap pergerakkan barangtertentu dalam daerah pabean.

Untuk penindakan, kita membagidua tingkatan penyelundupan dimanaada penyelundupan yang tidak sampaimengganggu sendi perekonomian yanghukumannya agak ringan dan penye-lundupan yang sampai mengganggusendi perekonomian yang dikenakanhukuman yang sangat tinggi yaitupidana 20 tahun dan denda yang cukuptinggi. Sedangkan untuk aparatur BeaCukai yang terlibat ditambah sepertiga.

Penyelundupan baik kecil maupunbesar dampaknya sangat burukbuat industri dalam negeri maupunbagi pendapatan negara, kenapasanksinya tidak disamakan baikbagi penyelundupan kecil maupunbesar?

Penyelundupan yang biasa saja ju-ga harus ada tindakan hukumnya,dendanya juga minimal. Sekecil apapunpenyelundupan harus ditindak. Nah UUNo.17/2006 memberi kewenangankepada Menteri Keuangan untukmemberikan reward kepada petugasyang berhasil mengungkap terjadinyapenyelundupan sampai 50 persen darihasil tangkapan penyelundupan. Kalaudulu mereka menangkap penyelun-dupan itu tidak dapat premi, sekarangada 50 persen. Dengan harapanseluruh aparat termasuk di dalamnyaDJBC bisa menjadi lebih baik.

Apakah ada pembahasan yangcukup alot dalam pembahasanmateri UU No.17/2006?

Saya kira tidak ada. Dari pihakpemerintah sangat welcome. Kalaumenurut saya pembahasan undang-undang ini tidak menemui kesulitan,karena tidak ada muatan politisnya.Kemudian, visi dan misi kita samadalam pembahasan, sehingga tidakada kesulitan, terutama pembahasanmengenai penyelundupan.

Tentunya aparat DJBC mengingin-kan perubahan. Begitu juga denganmateri, hampir tidak ditemui materiyang alot untuk dibahas. Karenaadanya visi dan misi yang sama tadi.

Salah satu hal yang baru dalam UUNo.17/2006 adalah mengenaipengawasan perdagangan antarpulau, seperti apa konseppengawasan antar pulau dalam UUNo17/2006?

Konsepnya disini bukan kewenanganBea Cukai, ini merupakan penugasanbukan kewenangan, jadi penugasannyasudah kita buat mekanismenya. Jadiinstansi teknis yang membidangi suatukomoditi atau barang tertentu tidak bisameminta langsung kepada DJBC, merekaharus ke Menteri Perdagangan dansetelah melakukan pertimbanganselanjutnya membuat surat kepadaMenteri Keuangan. Kalau sebelumnya kanlangsung minta kepada DJBC. Danpengawasan antar pulau bukankewenangan DJBC tapi penugasankepada DJBC.

Inisiatif ini muncul dari pemerintah.Saya pernah melihat modusperdagangan antar pulau padahal itupenyelundupan seperti penyelundupankayu, pasir timah dan lain sebagainya,

Rampungnya proses amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (UU No.10/1995)tentang Kepabeanan yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 (UU No.17/2006) tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,diharapkan dapatmeningkatkan citra DJBC, selain melindungi industri dalam negeri dari bahaya penyelundupan. Selain itumelalui undang-undang tadi diharapkan kerjasama lintas lembaga dapat terjalin dengan baik. Hal tersebutmenjadi hal yang ditekankan oleh Ketua Pansus RUU Kepabeanan DPR-RI, Irmadi Lubis disampingpentingnya penegakkan hukum oleh aparat DJBC, baik kepada stakeholder yang melakukan pelanggaranmaupun oknum petugas. Lebih lanjut mengenai pendapatnya tentang UU No.17/2006 dan harapannyakepada DJBC, ia kemukakan melalui wawancara dengan Redaktur WBC Zulfril Adha Putra.

IRMADI LUBISKETUA PANSUS RUU KEPABEANAN DPR-RI

“…YANG PALING PENTINGADALAH PENEGAKKAN HUKUM,BAIK KEPADA STAKEHOLDER MAUPUN OKNUMPETUGAS YANG MELANGGAR”

Page 19: Warta Bea Cukai Edisi 387

18 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

dalam arti sebenarnya ada barang yangtidak boleh diekspor dengan dalihperdagangan antar pulau padahal diabelok. Saya lihat itu waktu saya ikutpatroli dengan Bea Cukai. Disana sayalihat betapa sulitnya Bea Cukaimelakukan pengawasan,dia (petugaspatroli.red) harus ditembaki. Padawaktu pengejaran, dalam tempobeberapa menit saja kapal penyelundupsudah masuk ke perairan internasional.Nah disini pengawasan antara pulau itumenjadi suatu kebutuhan, jadi bukankewenangan Bea Cukai tapipenugasan.

Masukkan apa yang diberikan DPRdalam proses amandemen UU No.17/2006?

Banyak sekali. Diantaranyamengenai penerapan sanksi baikdenda maupun pidana. Bisa dikatakaninisiatif mengenai perubahanparadigma DJBC berasal dari DPRyang menitikberatkan pada pelayanan,pencegahan dan penindakan. Waktu ituDPR memutuskan untuk tidak terpakupada amandemen yang diajukanpemerintah, tapi seluruh isi dari UU No.10/1995 kita sajikan dulu. Maka, diDaftar Inventaris Masalah (DIM) yanglama juga mucul. Sedangkan di dalamUU No.17/2006 tidak ada lagi. Kalaumengenai pelanggaran, ada yangberbuat salah sudah pasti diamelakukan pelanggaran, kecuali kalaudia melakukan suatu kekhilafan yangnyata, dan itu sudah diatur.

Maksud Kekhilafan yang nyataseperti apa?

Kekhilafan yang bisa dibuktikan, jaditidak bisa coba-coba melakukan suatukesalahan atas nama kekhilafan kecualikalau bisa dibuktikan dia itu khilaf.

Kalau tadi DPR juga berperan dalampenyusunan UU No.17/2006, lalubagaimana peran stakeholderdalam proses amandementersebut?

Usulan mereka banyak, dan adajuga usulan yang sangat kritis. Danusulan tersebut harus dilihat sebagaibentuk kepedulian mereka terhadapperbaikan sistem kepabeanan kita.Kalau upaya perbaikan melaluiamandemen dalam perjalanannya tidakbaik, saya kira kalau ada keinginanuntuk memberlakukan semacam InpresNomor 4 tahun 1985 boleh sajadiajukan. Tapi saya sangat tidakmenginginkan inpres semacam itumuncul kembali. Namun apa boleh buatkalau itu sudah tidak bisa diperbaiki.

Berarti amandemen ini adalahbentuk toleransi yang diberikankepada DJBC untuk memperbaikidiri?

Ya. Artinya begini, dalam UU No.17/2006 sudah diatur mengenai pemberian

premi kepada petugas yang berhasilmengungkap penyeludupan sebanyak50 persen. Jadi apalagi yang kurang.Kalau dulu premi tidak diatur dalamundang-undang, kalau habis nangkaptidak ada hasilnya, gaji rendah, hal itusudah kita buka dengan adanya premi.Begitu juga dengan sanksi, kita tambahsepertiga kepada oknum petugas yangberbuat ‘nakal’. Tapi kalau dia berhasilmengungkap kecurangan, itu preminyasampai 50 persen.

Selain reward, ada juga sanksiketat kepada para pegawai dilapangan, apakah ini nantinya akanmembuat petugas di lapanganbertindak kurang tegas, artinyamereka selalu dihantui denganadanya sanksi, bagaimana menurutanda?

Jangan takut! Kalau takut janganjadi pegawai DJBC. Pegawai DJBC itulain dengan pegawai negeri yang lain,mereka itu border control. Kenapasanksi diatur dengan tegas pada UUNo. 17/2006? Karena kalau merekamelakukan kesalahan dampaknyasangat luas jika dibandingkan denganpegawai negeri lainnya. Kalau aparatDJBC menyalahgunakankewenangannya, maka akan timbul duamacam kerugian yaitu kerugian negaradan juga merusak perekonomian.

Jadi kita harapkan ke depankesadaran yang tinggi dari aparaturDJBC dan jangan melihat ke belakang.Di sini peran serta masyarakat jugapenting, artinya saya mau lihat DJBCmenggunakan UU ini untuk menindakpelanggaran penyelundupan tekstil,elektronik dan lain sebagainya.

Bagaimana menurut anda aturanmengenai penangananpenyelundupan pada UU No.17/2006?

Kalau saya melihatnya daripengertian mengenaipenyelundupan. Pada pasal 102yang belum diamandemen, kalauorang sudah melengkapi salah satuunsur saja itu sudah bisa dibilangbukan penyelundupan. Tapi sekarangini (UU No. 17/2006.red) dikatakan,“setiap orang yang…” satu saja tidaklengkap itu sudah masuk kategoripenyelundupan. Itu yang kita rubahpada paradigma pencegahan itu.Jadi tidak seperti dulu.

Setelah UU No.17/2006diberlakukan, apa indikatorkeberhasilannya?

Menurut saya gampang saja, kalaukita melihat di pasaran sudah tidakditemukan lagi orang yang menjualbarang BM (Black Market-tidakresmi,red) berarti undang-undang tadisudah cukup baik dilaksanakan. Ataukalau importir maupun produsen tidak‘teriak-teriak’ lagi, itu menurut saya

indikator keberhasilannya. Dan disinijuga kita mengharapkan agar adasinergi antara instansi terkait denganDJBC. Saya ambil contoh DepartemenPerdagangan harus mengefektifkanmendorong direktorat barunya yaituDirektorat Pengawasan Barang danJasa Beredar, untuk salingberhubungan dengan DJBC. Jadi DJBCtidak bekerja sendiri di border, tapidibantu juga dengan DepartemenPerdagangan untuk di wilayah pabean.

Kalau tadi anda mengatakan adakerjasama antar instansi,bagaimana anda melihat koordinasiselama ini?

Waktu itu tidak ada ukurannya, ka-rena perdagangan di dalam negerinyajuga tidak ada yang mengawasi.Sedangkan direktorat yang menanganihal tersebut baru dibentuk. Dan disinidiharapkan ada kerjasama yang baikantara DJBC dengan Direktorat baru diDepartemen Perdagangan tadi.

Lalu apa yang akan dilakukan olehDPR dalam rangka mengawasijalannya UU No.17/2006 dilapangan?

Kita mengawasi. Kita di komisi VIyang membidangi industri perdaganganini akan melakukan pengawasan. Dantugas kita agak mudah karena mitra kitadari Kadin dan lain sebagainya akan‘teriak’ kalau ada yang tidak beres. Inisalah satu yang memudahkanmelakukan pengawasan.

Apa himbauan anda kepada aparatDJBC maupun juga para stake-holder berkaitan dengan berlakunyaUU No.17/2006?

Kepada Dirjen DJBC, harus mem-buat semacam shock therapy dalamarti pengenaan sanksi maksimal terha-dap pelaku-pelaku yang melakukanpenyelundupan yang dapat menggang-gu sendi-sendi perekonomian.Penegakkan hukumnya dimulai darisitu. Jangan pelan-pelan. Jadi yangpaling penting penegakkan hukum, baikitu kepada stakeholder maupun jugakepada petugas yang melanggar.

Saya juga mengharapkan kepadapemerintah untuk segera mengeluarkanaturan pelaksanaan yang masihdiperlukan sehubungan dengan UUNo.17/2006. Dan saya juga mendukungprogram jalur prioritas yang dibuat olehDJBC, itu sudah sesuai dengansemangat undang-undang dalambidang pelayanan. Jadi orang yang baikharus dilayani dengan baik, tapi jangansampai kategori-kategori jalur prioritastersebut diperdagangkan.

Kemudian juga jadikan UU No.17/2006 sebagai alat untuk meningkat-kan citra dan kinerja DJBC. Kepadastakeholder, jangan coba-cobamelakukan penyelundupan karenasanksinya berat.

WAWANCARA

Page 20: Warta Bea Cukai Edisi 387

19WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

PENGUMUMANNomor : PENG-01/BC.7/2007

TENTANGPEMENANG LOMBA KARYA TULIS BAHASA INDONESIA DANKARIKATUR DALAM RANGKA HARI PABEAN SEDUNIA KE-55

Dengan ini diumumkan kepada seluruh karyawan/karyawati DJBC bahwa :

1. Berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Karya Tulis Bahasa Indonesia Peringatan Hari PabeanSedunia ke-55 nomor : KEP-01/PHPS/2007 tanggal 11 Januari 2007, ditetapkan pemenang lombasebagai berikut :

a. Pemenang I : DARMAWAN SIGIT PRANOTO (NIP 060108173)UNIT KERJA : KPBC TIPE A4 KENDARI

b. Pemenang II : ANTON MARTIN, SE, MH (NIP 060099553)UNIT KERJA : DIREKTORAT AUDIT

c. Pemenang III : TOUPIK KUROHMAN, SE (NIP 060104237)UNIT KERJA : KANWIL V DJBC SUMATERA BAGIAN SELATAN

2. Berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Karikatur Peringatan Hari Pabean Internasional Seduniake-55 nomor : KEP-02/PHPS/2007 tanggal 11 Januari 2007, ditetapkan pemenang lomba sebagaiberikut :

a. Pemenang I : WIDIA ARIADI, MPA (NIP 060094232)UNIT KERJA : KPBC TIPE A4 KUPANG

b. Pemenang II : MOCHAMAD TAKARI, SE, MM (NIP 060072103)UNIT KERJA : KANWIL X DJBC JAWA TENGAH

c. Pemenang III : BENEDICTUS JACKSON (NIP 060089780)UNIT KERJA : KPBC TIPE A1 SOEKARNO HATTA

3. Piagam penghargaan dan hadiah bagi pemenang I akan diserahkan pada saat peringatan Hari PabeanSedunia ke-55 yang diselenggarakan di KP DJBC pada tanggal 26 Januari 2007.

4. Penyerahan piagam penghargaan dan hadiah bagi pemenang II dan III akan diberitahukan kemudian(mohon menghubungi Ibu Fitri Ajuning Wardhani (021) 4890308 ext. 708 pada hari dan jam kerja).

5. Panitia mengucapkan terimakasih kepada karyawan/karyawati DJBC yang berpartisipasi namun belumberhasil dalam lomba ini, kiranya dimasa akan datang agar mengikuti lomba ini kembali dengan penuhsemangat.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 11 Januari 2007

DIREKTUR

KAMIL SJOEIBNIP 060044480

KEPABEANAN INTERNASIONAL

Page 21: Warta Bea Cukai Edisi 387

20 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

i awal milenium ketiga ini, Indone-sia telah resmi memberlakukanUU No. 14 tahun 2001 tentang

Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentangMerek, dan UU No. 19 tahun 2002 ten-tang Hak Cipta. Namun ketiganyabelum terasa efektif. Pembajakan, pe-malsuan, beserta peredaran barangnya(selanjutnya kita sebut pembajakan),masih saja terus terjadi.

Pembajakan di Indonesia telahmencapai taraf yang sangatmeresahkan. Menurut InternationalData Corporation (IDC), Indonesiaadalah negara dengan angkapembajakan software tertinggi ketiga didunia pada tahun 2005.1 Konsumsiproduk musik rekaman asli diperkirakanhanya 10%,2 dan 40% pasar elektronikkita dikuasai barang palsu dan ilegal.3

Setelah ’lumrah’ membajak perangkatlunak, keping rekaman, barangelektronik, pakaian, atau buku, kinipembajak juga merambah bidangfarmasi, makanan,4 kosmetik, danbidang-bidang lainnya.5 Menjadi lebihkelam, hasil bajakan negeri kitaternyata tidak hanya untuk konsumsilokal, tapi juga sudah beredar ke luarnegeri.6

Akibat nyata dari maraknyapembajakan ini adalah memburuknyacitra kita di mata internasional.Sebagaimana kita ketahui, predikatPriority Watch List (PWL) oleh KantorPerwakilan Perdagangan AmerikaSerikat (USTR) telah kita sandangsejak tahun 2001.7 Negara kita punkemudian dikenal sebagai negarapembajakan (piracy state) atau bahkansurga para pembajak (heaven ofpirates).

Citra buruk karena pembajakan jugamerongrong eksistensi industri dalamnegeri. Bagaimana industri lokal dapatbersaing di dunia internasional, ketikaakses ekspor justru terancam ditutupoleh negara-negara lain?8 Belum lagidengan banyak beredarnya merek-merek asing bajakan di pasar lokal.

Maraknya pembajakan ini tentumenjadi sentimen negatif ketika kita

sedang berjuang untuk dapat bersaingdi era global. Label negeri pembajakantelah mencoreng wajah kita sebagaibangsa. Lebih tragisnya, pembajakanjuga telah menggerogoti kita dari dalamdengan tidak berdayanya industri lokal.Ibarat rumah, fasad kita sudahmelapuk, interiornya pun terancamambruk.

MENGAPA MARAK?Penulis menilai ada dua (2) faktor

penyebab yang memicu maraknyapembajakan di Indonesia. Pertama,terkait dengan perdagangan bebas danglobalisasi, yang mengantarkan kitapada pengelompokan negara maju dannegara berkembang, serta kedua,terkait dengan faktor budaya, yangmengantarkan kita padapengelompokan budaya Barat dan nonBarat.

1. Faktor perdagangan bebas danglobalisasiJawaban atas pertanyaan akan

tingginya angka pembajakan di negaraberkembang dibanding negara majuadalah pada kesiapannya menghadapiperdagangan bebas dan globalisasi.Negara maju, sebagai motor dariliberalisasi perdagangan danglobalisasi, tentu lebih siap dibandingnegara berkembang.

Perdagangan bebas dan globalisasisebenarnya adalah dua hal, namuntidak dapat dipisahkan.9 Perdaganganbebas berangkat dari adanya hambatanperdagangan semacam tarif, proteksi,dan lainnya, sedang globalisasimerupakan konsekuensi dari adanyakemudahan teknologi, komunikasi, daninformasi, yang dampaknya meluas kesemua bidang kehidupan.10

Perdagangan bebas menyandarkanpertumbuhan ekonomi padamekanisme pasar, dan globalisasilahyang memungkinkan terwujudnya pasartersebut.

Kelemahan utama negaraberkembang dalam menghadapiperdagangan bebas adalah

ketidakmampuan industri dalamnegerinya untuk bersaing denganindustri negara lain (baca: maju).Sayangnya, ketidakmampuan ini salahsatunya terwujud sebagai akibat darikegagalan pemerintah negaraberkembang sendiri untuk menciptakankeadilan peluang dalam berusaha bagiindustri di dalam negerinya.11 Padahalkebebasan natural (laissez faire)12

sebagai aturan main perdaganganbebas, mesti diikuti oleh adanyakeadilan peluang. Akibat dariketidakadilan peluang dalam berusahaini, terciptalah ketimpangankemakmuran, yakni kekayaan bagisegelintir pihak saja di satu sisi, dankemiskinan yang kemudian merajaleladi sisi yang lain.

Kemudian, globalisasi yang datangberiringan dengan perdagangan bebas,telah menghasilkan bias perilakukonsumtif dan sikap hidup mewah padamasyarakat.13 Dengan distribusikekayaan yang tidak merata danmerebaknya pola konsumtif secarabersamaan, muncul satu ruangkemungkinan untuk oportunismeekonomi,14 salah satunya adalahpembajakan. Masyarakat yang berdayabeli rendah, namun keinginan belinyatinggi (konsumtif), merupakan pasarpotensial pembajakan.15 Mengingatbarang-barang yang diinginkanberharga relatif mahal,16 masyarakatpun terdorong untuk mengkonsumsibajakannya.

2. Faktor budayaBudaya merupakan faktor yang

membedakan masalah pembajakan dinegara-negara Barat dengan negara-negara non Barat17 seperti Indonesia.Budaya Barat lebih menghargai hakkepemilikan perorangan sehinggacenderung individualis, sedang budayanon Barat lebih mementingkan aspekkebersamaan.18 Hal ini mengingatkankita pada konsep sosiologi tentanggessellschaft (”masyarakat”) yangbanyak ditemui di Barat, dangemeinschaft (”komunitas”) yang lebih

JUARA I LOMBA KARYA TULIS BAHASA INDONESIADALAM RANGKA HARI PABEAN SEDUNIA KE-55

MENYIBAK KELAMNYAPEMBAJAKAN DI INDONESIADENGAN KAMPANYE ANTI PEMBAJAKANYANG EFEKTIFOleh: Darmawan Sigit Pranoto

D

KEPABEANAN INTERNASIONAL

Page 22: Warta Bea Cukai Edisi 387

21WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

mudah ditemui di masyarakat nonBarat.19

Dengan corak budaya yang lebihmementingkan kebersamaan,masyarakat non Barat tidak begitumementingkan hak kepemilikanperorangan seperti hak cipta danlainnya, sehingga banyak ditemuikekayaan intelektualnya yang justru’diambil’ oleh orang lain,20 sepertitempe dan batik kita.21 Apalagi konsephak atas kekayaan intelektual (HaKI)yang ada sekarang ini murni daripemikiran Barat, yang tentunya didasarioleh nilai-nilai budaya mereka.22

Konsep ini belum tentu cocoksecara budaya bagi masyarakat nonBarat seperti kita.23 Ketidakcocokaninilah yang memunculkan responberupa pengabaian terhadapkeberadaan HaKI, yang selanjutnyamemperbesar kecenderungan permisifterhadap pembajakannya.

3. Kesimpulan permasalahanUntuk menguji dua faktor penyebab

di atas, penulis mengadakan penelitianberupa survei terhadap masyarakat dikota Kendari dan Unaaha, SulawesiTenggara.24 Hasilnya kurang lebihmendukung. Untuk permasalahan padafaktor pertama, dari total 55 responden,84% nya mengaku pernah membelibarang bajakan, 22% di antaranyabahkan sering melakukannya. Alasanpembelian terbanyak adalah masalahharga, yakni 69%, kemudianketersediaan/ kemudahan untukmendapatkannya (30%).

Untuk faktor kedua, meskipun ma-yoritas responden (87%) mengaku me-ngetahui apa itu pembajakan, namunpendapat mereka tentang pembajakancukup mengejutkan. Dari 87% tersebut,tercatat hanya 20% nya saja yangberpendapat bahwa pembajakanmelanggar undang-undang, 4% sajayang menyebut pembajakan merusakcitra negara, dan 4% saja yangmenyebut pembajakan mengancamindustri lokal. Yang meresahkan, 13%responden justru berpendapat kalaupembajakan itu wajar-wajar saja.

Dalam survei ini juga dapat dilihatkecenderungan masyarakat untuk me-lakukan pembajakan. 33% respondenmengaku telah melakukan pembajakan,dan 22% responden mengaku tertarikuntuk menjual barang bajakan.

Meski sampel yang diuji sangatterbatas, setidaknya survei inimerupakan gambaran riil yang terjadi dimasyarakat kita. Dari sini, kita dapatkandua poin yang harus diperhatikan untukmemahami secara utuh masalahpembajakan di Indonesia:a. pembajakan di Indonesia

bukanlah semata-mata perkarakriminal, permasalahan yangmelatarbelakanginya cukupkompleks dan lintas sektoral;

b. cara pandang masyarakat terhadap

pembajakan (terkait denganbudaya) turut berpengaruh terhadapmaraknya pembajakan itu sendiri.

Dengan pemahaman seperti ini, so-lusi atas pembajakan di Indonesia tidak-lah hanya dapat diselesaikan denganpendekatan hukum semata. Mungkin itumengapa ketiga undang-undang ten-tang HaKI di negara kita, sebagaimanadi awal tulisan, belum efektif.

KAMPANYE SEBAGAI UPAYA STRATEGISKetika peraturan perundangan be-

lum dapat sepenuhnya ditegakkan, se-mestinya upaya edukasi kepada masya-rakat semacam kampanye, dapat men-jadi alternatif. Namun pada kenyataan-nya, kampanye juga seringkali mentokseiring lesunya penegakan hukum.25

Kekeliruan mendasar kekurangber-hasilan kampanye pemerintah adalahpada tidak dijalankannya kampanyesebagai ’peranan lunak’ olehpemerintah. ’Peranan lunak’ (soft roles)adalah kebijakan pemerintah yang tidakmemiliki kekuatan mengikat, tetapiberpengaruh pada perilakumasyarakat.26 Sementara itu, undang-undang, peraturan, dan kebijakan yangbersifat konkret,27 adalah ’peranankeras’ (hard roles) pemerintah.28

Untuk mencapai kesuksesan,pemerintah tidak cukup hanya denganmemainkan ’peranan keras’-nya ini, tapijuga perlu memainkan ’peranan lunak’-nya. Kampanye yang digalakkanpemerintah, semestinya termasukdalam soft roles tersebut. Ketikakampanye tidak diperankan pemerintahsebagai soft role, kemungkinan besaryang akan terjadi adalah kegagalan.

Menjadikan kampanye sebagai softrole berarti bagaimana memposisikankampanye menjadi kebijakan yangmampu mempengaruhi perilakumasyarakat. Atau dengan kata lain,menjadikan kampanye sebagai soft rolemerupakan positioning kampanyesebagai upaya strategis.

Positioning memang sangat terkait

dengan strategi. Strategi, menurutWebster’s New World Dictionary,adalah bagaimana menggerakkanpasukan ke posisi palingmenguntungkan sebelum pertempuranaktual dengan musuh.29 Meraih ”posisipaling menguntungkan” inilah yangdisebut positioning. Dalam duniapemasaran, ketika kita inginmendapatkan ”posisi palingmenguntungkan” ini, kita harus terlebihdahulu mempelajari, memahami, danmelakukan manuver di medanpertempuran (konsumen danprospek).30

Merujuk pada hal tersebut, posisipaling menguntungkan dalam position-ing kampanye adalah menempatkansebesar-besarnya pengaruh kampanyedi kepala masyarakat. Kepalamasyarakat di sini adalah ’medanpertempuran’-nya. Proses mempelajaridan memahami adalah prosesmenyimpulkan permasalahan sepertiyang sudah dilakukan di atas. Sedangmanuver yang harus dilakukan adalahbagaimana memformulasikankampanye yang efektif dan kemudianmelaksanakannya.

FORMULASI KAMPANYE YANG EFEKTIFFormulasi kampanye adalah proses

perumusan pesan yang hendak disam-paikan, pengkomunikasian, hinggaterciptanya nilai/ pengaruh dari pesanyang disampaikan tersebut di masya-rakat (lihat bagan). Perumusan pesanterkait dengan penyusunan isi pesan,pemetaan objek kampanye (masyara-kat), serta analisis motivasi dankebutuhan objek.31 Kemudian pesantersebut dikomunikasikan denganmenggunakan alat kampanye yangada, dan melalui sarana-sarana komu-nikasi yang dipilih. Hasilnya adalahtingkat relevansi pesan yang disampai-kan dengan kondisi aktual objek/masyarakat. Semakin besar relevansipesan dengan kondisi aktual objek, se-makin besar pula nilai/ pengaruh kam-panye yang tertanam di benak objek.

BAGAN FORMULASI KAMPANYE

Page 23: Warta Bea Cukai Edisi 387

22 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

Untuk mencapai tingkat relevansioptimum, formulasi kampanye yangdisiapkan haruslah memenuhi kriteriakampanye yang efektif. Adapunmengenai kriteria yang dimaksud,penulis menggariskan 5 kriteriasebagai berikut.

1. Mempertimbangkan segmentasipsikografis masyarakatSegmentasi psikografis adalah

penggolongan tipikal masyarakatberdasarkan latar belakang perilakumereka. Penggolongan ini jamakdilakukan melalui survei psikografis.Survei ini mencoba meneropong,terutama, pada aktivitas,kepentingan, dan opini masyarakat,32

untuk mengetahui cara pandang danfaktor lain yang melatarbelakangiperilaku mereka. Hasilnya akantersegmentasi pada kelompok-kelompok dengan kecenderunganpsikologis tertentu. Di sini kita dapatmembedakannya dengan segmentasidemografis yang menggolongkanmasyarakat berdasarkan usia, jeniskelamin, pekerjaan, lokasi, dankriteria kasar lainnya.33 Oleh karenakampanye yang efektif adalahkampanye yang mampu merubahcara pandang masyarakat, makasegmentasi psikografis seperti inidibutuhkan.

2. Bukan sekedar iklanKampanye pada dasarnya adalah

penyampaian nilai yang diharapkanberpengaruh kepada masyarakat.Untuk menyampaikan nilai tersebut,digunakanlah alat-alat kampanye(campaign tools), yang terdiri daripengiklanan (advertising) dankehumasan (public relation). Namunkebanyakan kampanye hanyamenggunakan pengiklanan saja,sehingga tidak efektif. Kegemaranhanya menggunakan pengiklanan ini,bahkan telah mampu mengikis artikampanye yang sesungguhnya. Yangkita tahu sekarang, kampanye adalaheven-even massal, iklan di mediamassa, pemasangan atribut,bendera, poster, spanduk, pamflet,dan bentuk pengiklanan lainnya saja.Kehumasan sebagai alat kampanyesering diabaikan. Padahal kegiatanseperti manajemen isu/ pembentukanopini, pemberitaan, media gathering,atau konferensi pers, memilikipengaruh yang besar terhadapkesuksesan kampanye. Visualisasipengiklanan akan lebih cepatberpengaruh kepada masyarakatdengan adanya kegiatan kehumasansemacam ini.

3. Isi pesan sesuaiAkan menjadi sebuah kesia-siaan

ketika isi materi kampanye (pesan)yang kita sampaikan tidak sesuaidengan tujuan kampanye itu sendiri.

Agar sesuai, konten pesan kita pilihberdasarkan fokus-fokus yangberangkat dari pokok permasalahan.Isi pesan tersebut disusunberlandaskan hasil penelitian tentangkebutuhan masyarakat akaninformasi, atau kandungan informasiyang diharapkan oleh masyarakat,atau juga tentang cara yang palingefektif untuk membujuk masyarakatagar mengubah sikap danperilakunya.34

4. Menyentuh aspek rasional danemosionalKampanye yang efektif adalah

kampanye yang dapat mempengaruhimasyarakat secara rasionalsekaligus emosional. Aspek rasionalberkenaan dengan pemahaman,sedang aspek emosional terkaitdengan keterikatan perasaan danelemen psikologis masyarakatterhadap apa yang dikampanyekan.Jadi yang diharapkan adalahmasyarakat menjadi tahu sekaligusmau (sadar) untuk mengikuti pesankampanye.

5. Strategi komunikasinya tepatStrategi komunikasi berkaitan erat

dengan pemakaian saranakomunikasi untuk mempermudahpencapaian tujuan. Disebut tepatketika sarana yang dipakai akanmempercepat pengaruh kampanyesampai di masyarakat. Saranakomunikasi kampanye yang utamaadalah media, termasuk mediamassa dan media yang lain, sertajaringan. Jaringan sendiri terdiri darijalan-jalan pintas menuju simpulmassa atau wilayah.

KAMPANYE ANTI PEMBAJAKAN YANGEFEKTIF

Berdasarkan penjelasan di atas,maka kampanye anti pembajakanyang efektif adalah kampanye antipembajakan yang dijalankan sebagaisoft role oleh pemerintah,diformulasikan dengan benar, danmemenuhi lima kriteria di atas. Untukmateri kampanye, dapat difokuskanpada aspek pentingnya HaKI,konsekuensi negatif pembajakan,dan keuntungan yang dapat diraihketika pembajakan berkurang.

Sebagai salah satu alternatifsolusi, kampanye anti pembajakan iniharuslah menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari upaya komprehensifdan simultan pemerintah untukmemberantas pembajakan di Indone-sia. Mengingat kelamnya masalahpembajakan ini, kontribusi semuainstitusi yang bertanggung jawab,termasuk Direktorat Jenderal Beadan Cukai, menjadi sangat penting.

1 Lihat ”Penegakan HaKI di Indonesia, Lambattapi Pasti”, Kompas Cyber Media 10 November2006.

2 Lihat “Pembajakan Merusak SemangatBerkreasi”, Media Indonesia Online 11Desember 2006.

3 Lihat ”Elektronik Ilegal Kuasai 40 Persen”,Kompas 12 Desember 2006 hal 17.

4 Lihat ”Penegakan HaKI di Indonesia..”, KompasCyber Media.

5 Beragam pemalsuan ini kerap ditayangkandalam acara Reportase Investigasi di stasiunTrans TV sepanjang tahun 2006 ini.

6 Lihat ”Ekspor Barang Bajakan Berdampak padaNegara”, Warta Bea Cukai edisi 356, hal 47.

7 Meskipun setelah dikaji ulang pada tahun 2006,peringkat Indonesia sekarang menjadi WatchList (WL) saja. Lihat op. cit.

8 Op. cit.9 Lihat Prof. K.H. Ali Yafie, dkk. Fiqih

Perdagangan Bebas hal 73.10 Ibid.11 Ketidakadilan yang dimaksud adalah seperti

kemudahan akses dari pemerintah kepadapengusaha tertentu saja, yang kemudianbersimbiosis dengan korupsi, kolusi, besertasegala variannya. Sementara bagi kalanganusaha kecil dan menengah, kebijakan danakses usaha dari pemerintah justru dirasakanmempersulit. Ketidakadilan ini terkait dengansistem politik negara berkembang yang masihrapuh dan belum mapan. Lebih lanjut lihatHendra Nurtjahjo. Filsafat Demokrasi hal 98.

12 Kebebasan natural adalah konsep yang diku-mandangkan oleh Adam Smith. Lihat op. cit.

13 Lihat Faisal H. Basri. ”Krisis EkonomiIndonesia:..” dalam Menuju Indonesia Baru hal58. Ada pula kaitannya dengan arus besaruniversalisasi di level global, lihat HermawanKertajaya, dkk. Markplus on Strategy hal 279.

14 Merujuk pada istilah oportunisme politik, yaknipemanfaatan keadaan tertentu untukkepentingan (politik) dirinya, yang biasanyaselalu memperburuk keadaan tertentu tersebut.

15 Apalagi Indonesia, yang penduduknyaberjumlah lebih dari 200 juta jiwa.

16 Disparitas harga memang menjadi salah satufaktor pemicu larisnya barang bajakan. Lihat”Pembajakan Software di Indonesia Mencapai87%”, SDA Asia Online Indonesia, 20November 2006.

17 Lihat A. Graham Peace. An Exploratory Studyof Software Piracy in Jordan.

18 Ibid.19 “Masyarakat” di sini berarti hubungan warga yang

diikat oleh peraturan atau kontrak, coraknya resmi,dan tanpa melibatkan perasaan, sedang“komunitas” berarti hubungan antar warga yangdidasarkan pada perasaan pribadi dan semangatkekeluargaan. Konsep ini ditelurkan olehFerdinand Tonnies. Lebih lanjut lihat FrancisFukuyama. Guncangan Besar hal 10.

20 Seperti kita ketahui, betapa banyak produkbudaya kita yang dijarah penjajah di zamankolonial dulu, sehingga ketika kita inginmengetahui budaya bangsa kita pun, harusbertanya ke mereka. Lihat Radhar PancaDahana. ”Pencuri Hak Intelektual”, Kompas 27Juni 2005 dalam lipi.haki.go.id.

21 Tempe telah dipatenkan Jepang, dan batik olehMalaysia-meski keduanya juga bangsa non Barat.Lihat ”Alot, Pengakuan Hak Kekayaan TradisiBudaya”, Kompas 7 Desember 2006 hal 12.

22 Rahardi Ramelan mengatakan bahwa haki alaBarat hanya melihat kemampuan individual ataspenemuan sesuatu saja, kemudian memberikanhak monopoli untuk manfaat ekonomi atasnya,sedang hak monopoli sering bertentangandengan kepentingan publik. Lihat ”Tidak AdaPerlindungan Pengetahuan Tradisional”, ibid 13Desember hal 13.

23 Banyak kearifan tradisional dan kekayaanintelektual bangsa kita yang berorientasikepada komunitas, bukan individu. Ibid.

24 Survei penulis lakukan pada 16-20 Desember2006 dengan menyebarkan 100 lembarkuesioner, namun yang sah dan kembalisebanyak 55 lembar. Responden terdiri daripelajar, mahasiswa, pegawai negeri, wiraswasta,ibu rumah tangga, dan pengangguran, denganumur 15 hingga 52 tahun.

25 Sebagai contoh kampanye pencegahan HIV/AIDS di Indonesia. Meskipun kampanye sudahgencar dilakukan, sejak pasien pertamaditemukan pada 1987, jumlah pasien HIV/ AIDSmalah membengkak menjadi 11.604 jiwa pada2006 ini. Lihat “Keep Your Promise”, Reader’sDigest Indonesia Desember 2006 hal 61. Ataukampanye anti pembajakan yang selama inidilakukan kalangan industri musik, yang juga

KEPABEANAN INTERNASIONAL

Page 24: Warta Bea Cukai Edisi 387

23WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

belum efektif. Lihat ”Pembajakan SudahSangat Membahayakan”, Kompas 13Desember 2006 hal 13.

26 Lihat Bob Widyahartono. Belajar dariJepang hal 11.

27 Contoh kebijakan pemerintah yang konkretadalah pajak, cukai, subsidi, dan yanglainnya.

28 Op. cit.29 Lihat Jack Trout. Trout on Strategy hal 14.30 Ibid.31 Motivasi dan kebutuhan objek dalam hal ini

adalah prediksi mengenai kondisipsikologis objek, terkait dengan apa yangakan kita sampaikan.

32 Lihat “Menyibak Perilaku KonsumenIndonesia”, SWA 06/XXI hal 29.

33 Untuk mengetahui peta latar belakangperilaku masyarakat, segmentasidemografis saja tidaklah cukup.

34 Lihat Komunikasi Penyuluhan PencegahanPenyalahgunaan Narkoba hal 99.

Daftar PustakaBadan Narkotika Nasional. 2004. KomunikasiPenyuluhan Pencegahan PenyalahgunaanNarkoba. Jakarta: BNN RI

Basri, Faisal H. 1998. ”Krisis EkonomiIndonesia: Antara Gelombang Globalisasi danTuntutan Reformasi Total” dalam MenujuIndonesia Baru: Menggagas Reformasi Total.Bandung: Pustaka Hidayah

Dahana, Radhar Panca. ”Pencuri Hak Intelektual”,Kompas 27 Juni 2005 dalam lipi.haki.go.id

Fukuyama, Francis. 2005. Guncangan Besar:Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru, alih bahasaMasri Maris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Gerungan, WA. DR., Dipl. Psych. 2004.Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama

Kertajaya, Hermawan, dkk. 2005. Markplus onStrategy: 12 Tahun Perjalanan Markplus&CoMembangun Strategi Perusahaan. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Kurnia, Kafi. 2006. Anti Marketing: Jurus AmpuhMenumpas Persaingan!. Jakarta: Akoer

Nurtjahjo, Hendra. SH., M.Hum. 2006. FilsafatDemokrasi. Jakarta: Bumi Aksara

Ohmae, Kenichi. 1991. Dunia Tanpa Batas, alihbahasa F.X. Budiyanto. Jakarta: BinarupaAksara

Peace, A. Graham. ”An Exploratory Study ofSoftware Piracy in Jordan” dalambebas.vlsm.org

Trout, Jack. 2004. Trout on Strategy:Menguasai Benak Konsumen, MenaklukanPasar, alih bahasa Emil Salim. Jakarta: BhuanaIlmu Populer

Widyahartono, Bob. 2003. Belajar dari Jepang:Keberhasilan sebagai Negara Industri MajuAsia. Jakarta: Salemba Empat

Yafie, K.H. Ali. Prof., dkk. 2003. FiqihPerdagangan Bebas. Jakarta: Teraju

GATRA No. 01 Tahun XII, 19 November 2005

Kompas Kamis, 7 Desember 2006

Kompas Selasa, 12 Desember 2006

Kompas Rabu, 13 Desember 2006

Reader’s Digest Indonesia Desember 2006

SWA No. 06/XXI/ 17-30 Maret 2005

Warta Bea Cukai No. 295, Juni 1999

Warta Bea Cukai Edisi 356, Juni 2004

Kompas Cyber Media, www.kompas.com

Media Indonesia Online, www.mediaindo.co.id

SDA Asia Online Indonesia, www.sda-indo.com

BIODATA PENULISNama lengkap :Darmawan Sigit Pranoto

NIP :060108173

Unit kerja :KPBC Tipe A4 Kendari

ada 22 Desember 2006, bertempatdi ruang Loka Utama, KantorPusat Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai (DJBC), digelar acarapenandatanganan Memorandum ofCooperation (MoC) antara DJBC danDepartement of the Chief Minister of theNothern Territory of Australia mengenaicustoms pre-inspection facility diDarwin, Australia.

Sekretaris Direktorat Jenderal,Djuneidy Djusan, mewakili DJBC saatmelakukan penandatangan MoCtersebut. Sementara dari NothernTerritory of Australia diwakili oleh BrianO’ Gallagher, Executive Director forMajor Projects, Asian Relations andTrade Division of the Nothern TerritoryGovernment. Acara tersebut jugadihadiri oleh para pejabat eselon II danbeberapa pejabat eselon III dan IVdilingkungan DJBC. Usai melakukanpenandatangan MoC, Djuneidy Djusandan Brian O’ Gallagher saling bertukarcenderamata.

Dalam sambutannya, Djuneidy

BRIAN O’ GALLAGHER. Hingga Juni 2009,petugas bea cukai Indonesia akan bertugas diDarwin, Australia, untuk mengoperasikancustoms pre-inspection facility.

Dengan adanya Indonesian Customs pre-inspection facility diDarwin Business Park, Australia, pengusaha Australia dapatmenghemat waktu dan biaya.

P

PENANDATANGANAN. Djuneidy Djusan, Sekretaris Direktorat Jenderal mewakili DJBC melakukanpenandatanganan MoC dengan pihak Nothern Territory of Australia yang diwakili oleh Brian O’ Gallagher.

MoCANTARA DJBC DAN NOTHERNTERRITORY AUSTRALIA

WBC/ATS

WBC/ATS

Page 25: Warta Bea Cukai Edisi 387

24 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

Djusan mengatakan, fasilitas prapemeriksaan pabean Indonesia yangberada di Darwin, Australia, bukanlahmerupakan pelayanan yang baru.Pasalnya, kerjasama dengan NothernTerritory of Australia ini telah dimulaisejak akhir tahun 1990-an dan untukmenindaklanjuti hubungan bilateraltersebut, selama ini beberapa orangpersonil bea cukai Indonesia telahbertugas di Darwin untuk menjalankanfasilitas pra pemeriksaan pabean ini.

Adanya penugasan tersebutmemberikan pengalaman yang sangatberharga bagi personil bea cukaiIndonesia karena tidak hanyaberhubungan dengan para eksportirAustralia, tapi juga menjelaskankebijakan peraturan dan prosedurkepabeanan dan cukai Indonesia padamasyarakat Australia. “Sehinggamereka (pegawai DJBC-red) jugaberkesempatan untuk menunjukan citraDJBC di masyarakat internasional,”imbuh Djuneidy.

Kepada WBC Djuneidymengungkapkan harapannya agarkerjasama ini dapat menguntungkankedua belah pihak dan dapat memberikontribusi positif yang dibutuhkanterhadap keberhasilan tujuan bersama,yaitu mengembangkan kawasan timur

Indonesia dan Nothern Territory ofAustralia. Ia juga berharap agarpengalaman para personil bea cukaiIndonesia yang telah menyelesaikantugasnya di Australia dapat bermanfaatbagi pegawai itu sendiri sehingga dapatmelaksanakan tugasnya dengan lebihbaik lagi.

Pendirian fasilitas pra pemeriksaanitu sendiri merupakan bagian daritujuan MoC antara pemerintah Indone-sia dan Nothern Territory of Australiadalam hal kerjasama pembangunanekonomi. Yaitu untuk mendukung danmempercepat kerjasama, membangunekonomi yang berkelanjutan antarakawasan timur Indonesia dan NothernTerritory of Australia.

Saat diwawancara WBC, Brian O’Gallagher mengatakan bahwa tujuandari MoC ini adalah untuk melanjutkanhubungan khusus antara NothernTerritory Government of Australiadengan Indonesia khususnyakerjasama dalam hal fasilitas prapemeriksaan pabean Indonesia atauIndonesian Customs pre-inspectionfacility yang berada di Darwin, Australia.

Dari MoC ini, Gallagher berharapagar hubungan antara Indonesia danAustralia dapat lebih dipererat. Sehing-ga kedua belah pihak dapat lebih saling

mengerti satu sama lain dan salingmenghargai nilai masing-masing.

Saat ditanya mengenai isi dari MoCtersebut, Gallagher mengungkapkanbahwa isinya adalah kesempatan bagipetugas bea cukai Indonesia untukdatang ke Darwin dan mengoperasikanIndonesian Customs pre-inspectionfacility. “Jadi, petugas bea cukaiIndonesia bekerja di Nothern Territoryof Australia untuk membantu kegiatanekspor ke kawasan timur Indonesia,”tambah Gallagher.

Ada 2 orang petugas bea cukaiyang akan ditugaskan di Darwin.Keduanya akan bertugas selama enambulan, dimulai pada Januari 2007.Secara periodik (tiap 6 bulan-red)kedua orang petugas tadi akandigantikan dengan dua orang petugaslainnya yang baru. Begitu seterusnyahingga Juni 2009. Gallaghermenambahkan, sebenarnya MoC inimerupakan perpanjangan kontrakkerjasama karena sebelumnya sudahada beberapa petugas bea cukaiIndonesia yang bertugas di Darwin.

“Setelah Juni 2009, kita akanmelihat lagi, kita akan evaluasi dan kitabisa memutuskan apakah akan kitalanjutkan lagi atau bagaimana,” kataGallagher.

FOTO BERSAMA. Usai penandatanganan MoC, Brian O’ Gallagher berserta staf berpose bersama dengan para pejabat DJBC.

KEPABEANAN INTERNASIONALWBC/ATS

ifa

Page 26: Warta Bea Cukai Edisi 387

25WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

ertumbuhan ekonomi di negara inisepanjang tahun 2006 ternyatabelum menggembirakan, hal ini

terbukti dengan masih rendahnya dayabeli masyarakat, yang mengakibatkangeliat pasar perekonomian tidakberjalan dengan baik. Selain itu darikantung-kantung penerimaan negarayang masing-masing telah ditetapkantarget penerimaannya juga mengalamikesulitan, sehingga hampir semuatarget yang telah ditetapkan untukpenerimaan negara tidak tercapai.

Namun demikian pemerintah jugatelah berupaya semaksimal mungkin.Upaya ini dibuktikan dengan gencarnyapemerintah dalam mengefisienkanpengeluaran-pengeluaran belanjanegara dan memproritaskan alokasidana yang ada, untuk kesejahteraanmasyarakat, sehingga diharapkan dayabeli masyarakat juga akan meningkat.

IMPORTASI MENURUN, TARGET TIDAKTERCAPAI

Terkait dengan penerimaan negara,khusus untuk penerimaan negara dari

bea masuk importasi barang dan cukaihasil tembakau maupun minumanmengandung etil alkohol yangdibebankan kepada Direktorat JenderalBea dan Cukai (DJBC), di tahun 2006seluruhnya tidak tercapai.

Untuk bea masuk, APBN tahun2006 menargetkan penerimaansebesar Rp.15 triliun dan dari cukaiRp.36 triliun. Namun terjadiperombakan pada APBN-P tahun 2006dimana DJBC diharuskan memungutpenerimaan bea masuk dan cukaisebesar Rp. 52,105,900 triliun, denganrincian, bea masuk sebesar Rp.13,583,300 triliun atau turun sekitarRp.2 triliun dan cukai sebesar Rp.38,522,600 triliun atau naik sekitar Rp.2triliun. Hingga 31 Desember 2006,ternyata realisasi target-target tersebuthanya mencapai 95.79 persen denganrincian bea masuk hanya tercapaisebesar Rp. 12,141,702.85 triliun atau89.39 persen dari target, sementarauntuk cukai hanya tercapai sebesar Rp.37,772,104.89 triliun atau 98.05 persendari target (lihat tabel-I).

Menurut Direktur Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai(PPKC), Wahyu Purnomo, adabeberapa faktor yang menyebabkanmengapa bea masuk tidak dapattercapai. Faktor tersebut diantaranya,adanya penurunan tarif atas kebijakaninternasional, dan selama tahun 2006volume impor jauh menurundibandingkan dengan tahun 2005.

“Adanya penurunan tarif terkaitdengan perjanjian antara Asean-Cina,pengaruhnya juga sangat signifikanbagi bea masuk karena menjadi nolpersen, selain itu untuk gula dan berasditahun 2006 tidak ada yang masuk,untuk beras ada yang masuk tapivolumenya sangat kecil sekali, selainitu untuk bahan baku elektronik yang ditahun 2005 menjadi andalan, untuktahun 2006 justru juga mengalamipenurunan, ini adalah salah satu faktoryang menyebabkan bea masuk kitatidak dapat tercapai,” jelas WahyuPurnomo.

Untuk bea masuk sebenarnyaDJBC memiliki 20 komoditi unggulan

yang diharapkan dapat menyumbangpenerimaan negara, sepertikendaraan bermotor, gula, beras,bahan baku elektronik, radio telepon,sparepart kendaraan bermotor, danlain-lain. Namun demikian komoditiyang pada tahun 2005 menjadiandalan tersebut, di tahun 2006mengalami penuruan. Secara teknismemang tarif komoditi tersebut tidakturun namun volume impor merekayang mengalami penurunan.

“Di bulan Desember yang umum-nya terjadi lonjakan impor, padatahun 2006 bea masuk yang diterimaitu hanya Rp.1,186 triliun, sedangkanpada November kita bisa mencapaiRp.1,218 triliun, nah ini sebenarnyasudah cukup tinggi, tapi kembali lagikarena terjadinya penurunan volumeimpor, maka untuk bea masuk kitatidak bisa tercapai,” kata WahyuPurnomo.

Lebih lanjut dijelaskan oleh WahyuPurnomo, kendati bea masuk dan cukaitidak tercapai, namun ada beberapaKantor Wilayah yang beban targetnya

TAHUN 2006TARGET BEA MASUK DAN CUKAITIDAK TERCAPAIKendati target bea masuk dan cukai tahun 2006 tidak tercapai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC) yang juga ditugasi memungut pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri dari PPN,PPnBM, PPH, dan PPN HT, berhasil mencapai jumlah yang cukup besar Rp.64 triliun.

WAHYU PURNOMO. Dari 20 komoditi unggulan ditahun 2006, seluruhnya mengalami penurunanjumlah importasinya.

FRANS RUPANG. Dengan adanya kebijakan barudibidang cukai hasil tembakau, diharapkan angkaRp. 42 triliun dapat tercapai.

P

KEPABEANAN

WBC/ATS WBC/ATS

Page 27: Warta Bea Cukai Edisi 387

26 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

bisa tercapai, seperti Kanwil Medan,dan Semarang. Sementara itu untukMakassar, Ambon, dan Banda Aceh,juga tercapai namun targetnya sangat

kecil, sehingga tidak mempengaruhibeban target secara keseluruhan.

Sementara itu untuk Kanwilandalan seperti Jakarta, Bandung,

dan Surabaya sangat disayangkansekali karena beban target yangditerimanya tidak dapat tercapai,bahkan untuk Jakarta hanya tercapai89 persen, Bandung hanya 92persen, dan Surabaya hanya 82persen dari target yang dibebankan(lihat tabel-II).

Namun, kendati target bea masukdan cukai tahun 2006 tidak tercapai,DJBC yang juga ditugasi memungutpajak dalam rangka impor (PDRI)yang terdiri dari pajak pertambahannilai (PPN), pajak pertambahan nilaibarang mewah (PPnBM), pajakpenghasilan (PPh), dan jugamemungut pajak pertambahan nilaihasil cukai (PPN HT), berhasilmencapai jumlah yang cukup besar,sebesar Rp. 64 triliun (lihat tabel-III).

TARGET 2007Ditahun 2007, beban target DJBC

kembali meningkat menjadi sebesarRp. 56,452,300 triliun. Peningkatanyang signifikan tersebut hanya padatarget cukai, sedangkan untuk targetbea masuk juga mengalami kenaikannamun hanya berkisar Rp. 1 triliun.Adapun rincian beban targetpenerimaan bea masuk dan cukaitahun 2007 adalah, untuk bea masukdibebankan sebesar Rp. 14, 417, 600triliun, sedangkan untuk cukaidibebankan sebesar Rp. 42,034,700triliun atau naik sebesar Rp. 4 triliun(lihat tabel-IV).

Menurut Wahyu Purnomo,pembagian beban target pada tiap-tiapKanwil masih akan menggunakanmetode lama, yaitu melihat lima tahunkebelakang dari penerimaan yangdihasilkan oleh tiap-tiap Kanwil, hal inisudah menjadi kebijakan pemerintahsehingga apa yang dibebankansebenarnya sudah dapat diprediksikansebelumnya.

“Kendala tahun 2007 masih sepertitahun 2006 lalu, dimana penyesuaiantarif masih akan mewarnai pencapaiantarget. Selain itu pertumbuhan ekonomiyang baik tentunya juga akan

KANTOR WILAYAH TARGET APBN-P TOTAL % PencapaianTarget Tahunan

I MEDAN 374,249.23 400,729.92 107.08%II TB. KARIMUN 247,223.76 164,835.22 66.67%III PALEMBANG 309,490.61 296,960.67 95.95%IV JAKARTA 7,999,458.07 7,114,379.03 88.94%V BANDUNG 2,041,180.85 1,874,881.80 91.85%VI SEMARANG 380,841.79 393,431.74 103.31%VII SURABAYA 1,698,031.39 1,384,998.13 81.56%VIII DENPASAR 52,319.49 46,412.13 88.71%IX PONTIANAK 41,563.32 37,722.01 90.76%X BALIKPAPAN 282,151.89 258,451.97 91.60%XI MAKASAR 78,139.86 46,561.33 59.59%XII AMBON 60,661.94 76,695.23 126.43%XIII BANDA ACEH 17,987.80 20,320.41 112.97%

JUMLAH 13,583,300.00 12,116,379.59 89.20%

Sumber : Dit PPKC

TABEL-IIREALISASI PENERIMAAN BEA MASUK

TAHUN ANGGARAN 2006 (JUTA RUPIAH)

KANTOR WILAYAH TARGET APBN-P TOTAL % PencapaianTarget Tahunan

I MEDAN 291,759.86 257,145.75 88.14%II TG. B. KARIMUN 11,414.37 2,165.52 18.97%III PALEMBANG 5,210.63 381.95 7.33%IV JAKARTA 168,204.67 143,800.40 85.49%V BANDUNG 1,122,463.88 1,291,710.23 115.08%VI SEMARANG 9,641,632.45 9,757,587.01 101.20%VII SURABAYA 27,280,046.01 26,257,934.33 96.25%VIII DENPASAR 652.36 1,122.10 172.01%IX PONTIANAK 0.00 0.00X BALIKPAPAN 46.95 45.39 96.68%XI MAKASAR 1,167.56 855.12 73.24%XII AMBON 1.27 0.00 0.00%XIII BANDA ACEH 0.00 0.00

JUMLAH 38,522,600.00 37,712,747.77 97.90%

Sumber : Dit PPKC

REALISASI PENERIMAAN CUKAITAHUN ANGGARAN 2006 (JUTA RUPIAH)

NO URAIAN TARGET PER 31 DESEMBER 2006 LEBIH % PENCAPAIAN TAHUNAN SISA TARGETAPBN-P KURANG REALI- SEHARUS- LEBIH/ S.D. AKHIR

TARGET REALISASI SASI NYA KURANG TAHUN

1 2 3 4 5 6 (5-4) 7 (5/3) 8 (4/3) 9 (7-8) 10 (5-3)

1 BEA 13,583,300.00 13,583,300.00 12,141,702.85 -1,441,597.15 89.39% 100.00% -10.61% -1,441,597.15MASUK

2 CUKAI 38,522,600.00 38,522,600.00 37,772,104.89 -750,495.115 98.05% 100.00% -1.95% -750,495.12

TOTAL 52,105,900.00 52,105,900.00 49,913,807.74 -2,192,092.27 95.79% 100.00% -4.21% -2,192,092.27

Ket :1. Data termasuk bunga dan denda sudah dikurangi restitusi2. Sumber Data : Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

TABEL - IMONITORING PENCAPAIAN BEA MASUK DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2006

PER 31 DESEMBER 2006 - JUTA RUPIAH

KEPABEANAN

Page 28: Warta Bea Cukai Edisi 387

27WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

mempengaruhi target, karena dengandaya beli masyarakat yang tinggi,tentunya volume impor juga akantinggi,” tutur Wahyu Purnomo.

Satu hal yang perlu dicatat dalampencapaian target penerimaan,khususnya untuk cukai, sejak tahun2006 sudah tidak mengenal lagi sistem‘ijon’. Selama ini pemesanan pita cukaiuntuk bulan Januari ditarik ke bulanDesember sehingga target tercapai,sejak tahun 2006 dan seterusnya tidakakan menggunakan sistem itu lagi.

KEBIJAKAN BARU BANTU PENCAPAIANTARGET

Terkait dengan sistem ‘ijon’ tersebut,menurut Direktur Cukai, FransRupang, untuk tahun 2006 danseterusnya Menteri Keuangan telahmengeluarkan kebijakan untuk tidakmenggunakan sistem itu lagi, hal inidikarenakan timbulnya persepsi yangsalah selama ini yang menyatakanberapapun beban cukai yangditargetkan pasti akan tercapai. Initentunya akan mempengaruhiperhitungan dalam penentuankebijakan, untuk itulah maka sisitemtersebut untuk selanjutnya tidakdigunakan kembali.

“Untuk beban target cukai sebelumAPBN sebesar Rp. 36,5 triliun kitasudah tercapai, namun dengan adanya

APBN-P yang merubah beban targetcukai menjadi Rp.38,5 triliun dan kitatidak menggunakan sistem ‘ijon’ makakita tidak dapat mencapainya. Tapiketidakcapaiannya itu juga tidak terlalu

jauh, artinya kita hanya kurang Rp. 800milyar dari beban target yangditetapkan atau kita bisa mencapai 98,05 persen,” kata Frans Rupang.

Lebih lanjut dijelaskan oleh FransRupang, pencapaiantarget tersebut jugacukup terbantu dengandikeluarkannyakebijakan pemerintahtentang kenaikan HJEminuman mengandungalkohol dan etil alko-hol. Untuk etil alkohol,tahun 2005 hanyamenyumbang sebesarRp. 97,8 milyar, namundi tahun 2006 denganadanya kebijakan yangefektif di bulan Nopem-ber 2006, bisa menca-pai 136 milyar. DariMMEA di tahun 2005hanya menyumbangsebesar Rp. 500milyar, namun di tahun2006 bisa mencapaiRp. 568 milyar.

“Sebenarnya adatiga faktor mengapabeban target cukaimaupun bea masuktidak tercapai, faktortersebut adalah,jumlah produksi yangtidak tercapai, lajuinflasi, dan elastisitasproduksi yang menu-run. Hal ini tentunyamenyebabkan dayabeli masyarakat berku-rang dan satu hal yangtidak dapat dipungkiri

KANTOR WILAYAH TOTALPPN PPnBM PPh PPN HT

I MEDAN 1,176,395.55 2,784.85 297,244.07 36,231.55II TB. KARIMUN 1,669,780.87 10,841.16 373,938.44 0.00III PALEMBANG 3,569,671.12 1,898.12 878,669.43 0.00IV JAKARTA 18,669,635.69 1,544,231.89 4,816,451.93 0.00V BANDUNG 8,661,020.67 109,339.74 1,915,408.43 293,768.34VI SEMARANG 1,055,281.63 3,172.83 1,538,078.02 2,570,139.14VII SURABAYA 6,412,113.98 48,362.20 1,823,811.95 5,651,057.97VIII DENPASAR 293,193.63 980.21 139,216.30 84.98IX PONTIANAK 70,420.21 317.54 17,764.55 0.00X BALIKPAPAN 634,781.39 17,836.83 853,767.60 6,841.90XI MAKASAR 44,142.50 296.92 15,881.33 0.00XII AMBON 107,661.81 4,878.52 194,013.22 0.00XIII BANDA ACEH 574,503.52 2,614.02 146,143.04 0.00

JUMLAH 42,938,602.55 1,747,554.83 13,010,388.30 8,558,123.87

TABEL-IIIPENERIMAAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

DAN PPNHT 2006 (JUTA RUPIAH)

* Sumber Dit PPKC DJBC

Ket :PPN : Pajak Pertambahan NilaiPPnBM : Pajak Pertambahan Nilai Barang MewahPPH : Pajak PenghasilanPPN HT : Pajak Penerimaan Hasil Tembakau

PRODUKSI MENURUN. Daya beli masyarakat yang menurun berakibat pada penurunan jumlah produksi.

FOTO : ISTIMEWA

Page 29: Warta Bea Cukai Edisi 387

28 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

saat ini adalah masih adanya rokokilegal dipasaran,” jelas Frans Rupang

Terkait dengan rokok ilegal, di tahun2006 DJBC juga telah melaksanakan ope-rasi pasar, namun hal tersebut belum da-pat mematikan produk rokok ilegal. Memangdari operasi itu tentunya memiliki efekyang cukup baik terhadap penguranganrokok ilegal, namun kembali lagi kondisiperekonomian dan faktor lainnya masih

KANTOR TARGET PENERIMAANWILAYAH BEA MASUK CUKAI BEA MASUK + CUKAI

TARGET % TARGET % TARGET %

I. MEDAN 418,992 2.91% 303,316 0.72% 722,308 1.28%

II. TG. BALAI K. 227,324 1.58% 4,395 0.01% 231,719 0.41%

III. PALEMBANG 424,629 2.95% 691 0.00% 425,320 0.75%

IV. JAKARTA 8,373,602 58.08% 168,008 0.40% 8,541,610 15.13%

V. BANDUNG 2,206,637 15.31% 1,271,747 3.03% 3,478,384 6.16%

VI. SEMARANG 427,663 2.97% 10,635,922 25.30% 11,063,584 19.60%

VII. SURABAYA 1,755,261 12.17% 29,649,091 70.53% 31,404,352 55.63%

VIII. DENPASAR 63,020 0.44% 601 0.00% 63,621 0.11%

IX. PONTIANAK 42,948 0.30% 0 0.00% 42,948 0.08%

X. BALIKPAPAN 301,898 2.09% 47 0.00% 301,945 0.53%

XI. MAKASSAR 77,338 0.54% 880 0.00% 78,218 0.14%

XII. AMBON 77,087 0.53% 1 0.00% 77,088 0.14%

XIII. BANDA ACEH 21,203 0.15% 0 0.00% 21,203 0.04%

JUMLAH 14,417,600 100.00% 42,034,700 100.00% 56,452,300 100.00%

TABEL-IVTARGET PENERIMAAN BEA MASUK DAN CUKAI

TIAP KANTOR WILAYAH DJBC TAHUN ANGGARAN 2007

menjadi kendala dalam operasi tersebut.Kembali kepada target yang dibe-

bankan, khusus untuk cukai yang men-capai angka Rp.42 triliun memang sa-ngat mengejutkan sekali, padahal darihitung-hitungan yang dilakukan olehDJBC, kisaran beban cukai yang pan-tas untuk dinaikan adalah sebesar Rp.40 triliun atau angka yang wajar untuktiap kenaikannya adalah Rp. 2 triliun.

Namun dengan hitungan pemerintahyang mengkaitkan dengan berbagaifaktor, maka angka 42 tetap dibeban-kan kepada DJBC untuk dapat dicapai.

“Memang pada awalnya kita pesimistarget akan tercapai diangka 42, namundengan dibantu oleh kebijakanpemerintah dibidang cukai, tentangkenaikan HJE di bulan Maret dan cukaispesifik di bulan Juli, saya optimisdapat tercapai, walaupun kenaikan itucukup kecil juga. Namun jika nanti diAPBN-P target cukai kembali dinaikanya saya tidak tahu lagi, karena sepertisaya bilang kisaran kenaikan yangwajar adalah Rp.2 triliun diluar itu yaharus dibantu lagi dengan kebijakan,”kata Frans Rupang.

OPTIMALISASI DENGAN PEMEKARANWILAYAH

Target tahun 2007 khususnya untukcukai memang terjadi peningkatan yangcukup signifikan, dan peningkatanbeban target ini tentunya tiap tahunakan bertambah terus. Untuk itu DJBCdituntut agar dapat berupaya seoptimalmungkin dalam mencapai targettersebut. Salah satu upaya yangdijalankan adalah dengan pemekaranKantor Wilayah yang saat ini telahdibagi menjadi 17 Kantor Wilayah darisebelumnya 13 Kantor Wilayah.

Akan pemekaran ini, baik WahyuPurnomo maupun Frans Rupang, ber-harap pencapaian target dapat lebihoptimal lagi. Khusus untuk target cukai,saat ini telah ada Kantor Wilayah yangmengkhususkan pada penerimaancukai, seperti di Jawa Timur II, denganadanya pengkhususan ini maka apayang diharapkan untuk pemenuhan tar-get cukai dapat terealisir dengan baik.

“Untuk kantor-kantor yang menjadikantung-kantung penerimaan cukai,maupun kantor-kantor yang mengawasiperedaran barang kena cukai, sayaberpesan agar selalu waspada dan jelidalam melakukan pengawasan terha-dap cukai hasil tembakau, karena saatini tren yang ada adalah, dengan me-nyatakan kalau rokok tersebut adalahjenis sigaret kretek tangan (SKT) na-mun dalam kenyataan pembuatannyamenjadi sigaret kretek mesin (SKM). Iniyang perlu diwaspadai oleh seluruh ja-jaran bea cukai,” pasan Frans Rupang.

Dengan angka Rp.56 triliun, tentu-nya tahun 2007 ini DJBC mendapatkantantangan yang lebih besar. Segalaupaya yang maksimal di tahun lalu ten-tunya juga harus lebih dimaksimalkankembali di tahun 2007. Dengan adanyapemekaran Kantor Wilayah dan KantorPelayanan Utama (KPU) yang akandijalani di tahun 2007 ini, diharapkandapat menambah optimisme seluruhjajaran DJBC dalam mencapai targetyang telah dibebankan. Bagaimanakahhasil tahun 2007 ini, hal ini akan dapatdilihat dari evaluasi semester I nanti dibulan Juli tahun 2007.

LAJU INFLASI. Perekonomian yang masih kurang bergairah, menyebabkan laju inflasi tidakmencapai angka yang diharapkan.

KEPABEANAN

adi

FOTO : ISTIMEWA

Page 30: Warta Bea Cukai Edisi 387

29WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

i ujung barat Pulau Jawa atautepatnya di propinsi Banten, sejakdulu telah memiliki beberapa

industri raksasa yang produksinyatelah tersebar ke seluruh penjuru dunia,diantaranya Krakatau Steel, CandraAsri dan lain-lain. Keberadaan industri-industri raksasa tersebut memangsangat membantu sekali dari sisipendapatan daerah dan tenaga kerja diwilayah propinsi Banten.

Dengan jumlah importasi yangmencapai ribuan kontainer dalam satubulannya (rata-rata per bulan 13,712atau dalam satu tahun 1142.667 teus)tentunya propinsi Banten memiliki asetpenerimaan yang sangat besar untukmembangun daerah tersebut. Namundemikin, perkembangan propinsiBanten yang saat ini terkesan lambat,lebih dikarenakan belum dimanfaatkan-nya secara penuh segala fasilitas bisnisyang dimiliki oleh propinsi ini.

Sebagai contoh, dari seluruh daerahdi Indonesia, hanya propinsi Banten

yang memiliki tiga pelabuhan besar(Cigading, Ciwandan, dan Merak Mas).Namun dari ketiga pelabuhan tersebut,baru sebagian saja yang dimanfaatkanuntuk jalur ekspor impor. Kenyataan inimemang harus segera diperbaiki se-hingga pemanfaatan ketiga pelabuhantersebut dapat benar-benar terwujud.

EKSPOR IMPOR MELALUI TANJUNGPRIOK

Terkait dengan kegiatan eksporimpor yang ada di propinsi Banten danmasuk ke dalam wilayah kerja dariKantor Pelayanan Bea dan Cukai(KPBC) Tipe A Merak, khusus untuktahun 2006 lalu telah diupayakan agarkegiatan ekspor dan impor ini dapatsecara penuh dilayani melalui ketigapelabuhan yang ada di propinsi Banten.

Menurut Kepala KPBC Tipe AMerak, Agus Sudarmadi, luas wilayahpengawasan dari KPBC Merak, meliputikabupaten Serang, Lebak, Pandeglang,dan kota Cilegon (minus kabupaten dan

kota Tangerang) atau +/- 7.347,71 Km2.Sedangkan industri yang ada di wilayahBanten hampir seluruhnya merupakanindustri raksasa dengan jumlah impor-tasi yang cukup besar dan eksportasiyang juga tidak kalah besarnya.

“Dari potensi ini kami melihat kalauindustri yang ada disini belummemanfaatkan fasilitas pelabuhan yangada. Memang beberapa industriraksasa tersebut memiliki fasilitas pela-buhan tersendiri, namun tidak berjalansecara efektif dan efisien,” jelas AgusSudarmadi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh AgusSudarmadi, dengan permasalahan itu-lah maka KPBC Merak mengupayakanagar seluruh industri yang ada di wila-yah pengawasan KPBC Merak dapatsepenuhnya menggunakan fasilitas pe-labuhan yang ada dan tidak menggan-tungkan kepada pelabuhan TanjungPriok.

Diakui juga kalau selama ini hampirsebagian besar importasi dan eksporta-

KPBC TIPE A MERAKBEKERJA DENGAN HATI UNTUK MENINGKATKANKINERJA DAN MENGHILANGKAN STIGMAKantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A Merak, kini tidak lagi memiliki stigma masih burukdalam memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai. Dengan potensi pelabuhan dan lokasi yangcukup dekat dengan pusat bisnis, KPBC Merak pun bertekat menjadikan standar kinerja dariKantor Pelayanan Utama (KPU) sebagai benchmark.

D

WBC/ATS

DAERAH KE DAERAH

Page 31: Warta Bea Cukai Edisi 387

30 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

si yang ada dan untuk wilayah Banten,dilakukan melalui pelabuhan TanjungPriok, padahal dengan jarak yang lebihdekat dengan pelabuhan yang dimilikioleh propinsi Banten, tentunya akanlebih efisien baik dari sisi biaya maupundari sisi waktu.

Ketergantungan industri yang ada dipropinsi Banten kepada pelabuhanTanjung Priok memang tidak dapatdisalahkan juga, karena hanyabeberapa kapal saja yang mau singgahdi seluruh pelabuhan yang ada dipropinsi Banten, dan dengan waktuyang tidak kontinyu. Selain itu, hinggasaat ini di wilayah Banten belum adadepo kontainer yang dengan cepatdapat mengangkut barang eksporimpor. Itu sebabnya para pengusahalebih memilih jalur Tanjung Prioksebagai pelabuhannya.

“Itu merupakan salah satu kendalayang saat ini kami hadapi, namundemikian kami tetap berupaya denganberbagai cara agar proses eksporimpor dapat sepenuhnya kami layani,dan tentunya dengan fasilitas beberapapelabuhan yang kami miliki,” paparAgus Sudarmadi.

Untuk pelabuhan yang ada saat ini,ada satu pelabuhan yang jaraknyacukup dekat dengan kantor pelayanan,yaitu pelabuhan Merak Mas. Pelabuhanini sebenarnya juga sudah cukup lamaberdiri, dan pada awalnya hanyadigunakan oleh salah satu perusahaanraksasa di Merak. Namun, kinipelabuhan tersebut dapat digunakanuntuk umum, sehingga industri-industriyang ada di wilayah pengawasan KPBCMerak dapat memanfaatkannya dan

tidak perlu lagi tergantung kepadapelabuhan Tanjung Priok.

BELUM ELEKTRONIKSelain hal tersebut, ada kendala lain

yang juga dirasakan oleh KPBC Merakcukup mengganggu jalannya kelancar-an arus barang. Kendala tersebutadalah belum adanya fasilitas bank per-sepsi yang dekat atau berada di kantorpelayanan untuk melayani kegiatanekspor impor di wilayah Merak, sehing-

ga untuk proses pengeluaran barangrata-rata terhambat antara 1 hingga 2hari hanya karena stakeholder haruskembali ke Serang untuk membayarpajak-pajak yang telah ditentukan.

“Sebenarnya bank persepsi tersebutsudah ada, namun lokasinya masihjauh. Untuk itu, kedepan ini kami berha-rap akan ada bank persepsi yang dekatdengan lokasi kantor pelayanan,sehingga segala keperluan adminstrasiekspor impor dapat dilakukan dengancepat tanpa harus bolak-balik, dan ten-tunya proses pengeluaran dapat lebihcepat lagi,” harap Agus Sudarmadi.

KPBC Tipe A Merak memang lebihterfokuskan pada fasilitasi perdagang-an, hal tersebut karena hampir seluruhindustri yang ada telah memanfaatkanfasilitas yang diberikan DJBC. Untukitu, dengan telah lengkapnya saranaekspor impor yang ada di KPBC Merak,diharapkan kelancaran arus barangdapat lebih cepat dan efisien.

“Satu hal juga yang kami minta ke-pada Kantor Pusat untuk KPBC Merakini, untuk segera dielektronikan, sehing-ga bagi pengguna jasa yang berada diwilayah yang dekat dengan Jakartatidak perlu jauh-jauh datang, hanyatinggal mengirimkan datanya melaluiEDI. Untuk itu pelaksanaan inward danoutward manifes yang telah berjalan inidiharapkan juga dilengkapi dengandielektronikannya KPBC Merak,” kataAgus Sudarmadi.

Industri yang ada di wilayah penga-wasan KPBC Merak terbilang cukup ba-nyak, selain dari industri raksasa yangtelah dulu berdiri. Industri lain yang adadi wilayah ini yaitu 23 tempat penimbun-

an sementara (TPS),26 pengusaha kawa-san berikat, 27 peng-usaha gudang berikat,dan 31 perusahaanpenerima fasilitas ke-mudahan impor untuktujuan ekspor (KITE).Selain industri terse-but, ada juga bebera-pa industri minumanmengandung alkoholdan beberapa pabrikrokok golongan IIIB.

Dengan jumlahstakeholder yangkurang lebih mencapai200, sementara jum-lah pegawai yang adadi KPBC Merak seba-nyak 116 pegawai,tentunya tidak mudahdalam melaksanakantugas pengawasan.Untuk itu dengan riskmanajemen yang ada,maka pengawasanpun dapat diupayakanseopti-mal mungkin se-hingga apa yang men-jadi tugas dan fungsi

AGUS SUDARMADI. Kalau pengguna jasa telahmemanfaatkan pelabuhan yang ada, maka in-dustri di wilayah Banten akan berjalan denganefektif dan efisien.

DISKUSI BERSAMA. Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi yang didampingi Kakanwil V Bandung dan Kepala KPBC Merak, saatmenyampaikan paparannya mengenai peran KPBC Merak dalam menunjang kegiatan industri di profinsi Banten.

WBC/ATS

WBC/ATS

DAERAH KE DAERAH

Page 32: Warta Bea Cukai Edisi 387

31WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

dari DJBC dapat benar-benar terwujud.Salah satu contoh risk manajemenyang dijalankan saat ini adalah, KPBCMerak menerapkan zero toleranceterhadap barang larangan danpembatasan, memeriksa secara penuhatau 100 persen setiap barang yangterkena jalur merah, dan menempatkanbeberapa pegawai pada industri-indus-

tri yang dianggap rawan dalam melaku-kan penyimpangan.

JALIN HUBUNGAN BAIK DENGANSTAKEHOLDER

Untuk dapat meningkatkan kinerjasehingga dapat lebih opimal lagi dansesuai dengan harapan yang diingin-kan, KPBC Merak selain melakukan

upaya pembinaan pegawai, juga menja-lin hubungan baik dengan seluruhstakeholder dan instansi terkait lainnya,diantaranya melalui kegiatan olah ragabersama. Selain itu, melakukan kun-jungan ke beberapa industri yang ada,diharapkan dapat memecahkan segalapersoalan yang dihadapi selama ini.

“Sewaktu seluruh pegawai memerik-sakan kondisikesehatannya,hampir 90persen pegawaimenderita asamurat dan koles-terol. Kalau pe-gawai memilikikondisi kesehat-an yang kurangbaik tentunyauntuk bekerjapun menjadi ku-rang optimal.Untuk itulah ka-mi melakukankegiatan olahraga bersamaantara pegawaidan instansi ter-kait, terutamaolah raga ma-hatma atau olahraga pernafas-an yang terbuktidapat mening-katkan kesehat-an para pega-wai,” ujar AgusSudarmadi.

Dengan ke-MENAMBAH KENYAMANAN. Kepala kantor dan beberapa Kepala Seksi berfoto bersama di ruang tunggu yang mirip dengan lobbyhotel, yang dimaksudkan untuk menambah kenyamanan para penggguna jasa dalam mengurus dokumen.

PELABUHAN MERAK MAS. Dengan telah dibukanya untuk umum dan lokasi yang dekat dengan kantor pelayanan, maka pengguna jasa pun dapatmemanfaatkannya untuk kegiatan ekspor impor.

WBC/ATS

WBC/ATS

Page 33: Warta Bea Cukai Edisi 387

32 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

giatan bersama tersebut, kini baik pega-wai, stakeholder, maupun instansi ter-kait lainnya dapat terjalin suatu hubung-an yang baik, bahkan untuk memecah-kan suatu persoalan yang dihadapi olehpengguna jasa pun kini sudah tidaksungkan lagi untuk diungkapkan.

Selain menjalin hubungan kerjayang baik dengan para stakeholder,secara intern pun KPBC Merak telahberbenah diri baik terhadap saranamaupun prasarana yang ada. Hal inidapat dilihat dari ruang tunggu pela-yanan layaknya lobby hotel, yang diha-rapkan dapat menambah kenyamananpengguna jasa dalam mengurus sega-la dokumen ekspor impor. Selain itupenempatan petugas yang langsungberhadapan dengan pengguna jasa,juga dapat mempermudah penyampai-an segala informasi kepada penggu-na jasa.

“Kalau dulu mungkin pengguna jasadatang hanya berhadapan dengan kacaatau melongok melalui celah, tapisekarang kami ubah agar penguna jasayang memerlukan informasikepabeanan dan cukai, dapat denganleluasa menanyakan kepada petugasdihadapannya. Namun ini bukanbertujuan agar terjadi kontak personpetugas dan pengguna jasa yangmenyimpang, kontak person disinihanya sebatas penyampaian informasidan pelayanan dokumen yang dapatdipantau langsung oleh penggunajasa,” tutur Agus Sudarmadi.

Dengan segala bentuk upaya yangdilakukan tersebut, maka untuk lebihmempererat lagi jalinan hubungan kerjayang baik, pada 20 Desember 2006lalu, KPBC Tipe A Merak punmengundang seluruh stakeholder yangberada di wilayah kerjanya dan instansiterkait lain, untuk memaparkan segala

permasalahan yang ada dalam suatudiskusi yang bertemakan “Peran KPBCMerak Dalam Menunjang PertumbuhanIndustri dan PerdaganganInternasional”.

Dalam diskusi yang dihadiri olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai,Anwar Suprijadi, dan Kakanwil V DJBCBandung, Jodi Koesmindro, dijelaskanoleh Agus Sudarmadi, bahwa kondisiwilayah kerja KPBC Merak yangmemerlukan dukungan penuh daripengguna jasa agar memanfaatkansegala fasilitas yang ada, termasukpelabuhan Merak Mas yang dirasakancukup membantu proses kelancaranarus barang ekspor impor.

Sementara itu Dirjen Bea dan Cukaidalam kata sambutanya menjelaskan,saat ini DJBC memang sedang menga-lami masalah besar seperti ekonomibiaya tinggi dan menekan semaksimalmungkin upaya penyelundupan. Untukekonomi biaya tinggi, kini telah diba-ngun suatu sistem administrasi, sepertisistem aplikasi pelayanan inward danoutward manifes, dengan harapansegala urusan dokumen ekspor impordapat diselesaikan sesegera mungkin,dan untuk KPBC Merak ini jugadiharapkan pada tahun 2007 telahdapat menerapkan sistem aplikasitersebut secara elektronik, sehinggasegala kendala yang dihadapi saat inidapat terselesaikan dengan baik.

TARGET 2006 BELUM TERCAPAIJika semua yang diharapkan telah

dapat dijalankan dengan baik, tentunyaapa yang dicita-citakan oleh KPBCMerak pun akan segera terwujud,bahkan untuk target penerimaan puntentunya KPBC ini dapat memenuhinya.Berbicara soal target penerimaan,untuk tahun 2006 lalu KPBC Tipe A

Merak dibebani target bea masuksebesar Rp. 551.281.836.000 dantarget cukai sebesar Rp. 130.515.000.Dari beban target tersebut, untuk beamasuk hanya mencapai Rp.431.421.050.105 atau 84,38 persen.Dan untuk cukai hanya tercapai Rp.123.494.400 atau 94,62 persen.

“Untuk target penerimaan baik beamasuk dan cukai tahun 2006, memangkita tidak tercapai, padahal ada 19komoditi penyumbang bea masukterbesar. Adapun kendala dariketidakcapaian tersebut lebih karenamasih belum dimanfaatkannya fasilitaspelabuhan yang ada di Merak ini, danimportasi beras yang tidak jadi masukmelalui KPBC Merak ini,” jelas AgusSudarmadi.

Lebih lanjut Agus Sudarmadi men-jelaskan, untuk tahun 2007 ini, KPBCTipe A Merak mendapatkan bebantarget penerimaan yang sedikit sekalimengalami kenaikan, yaitu untuk beamasuk sebesar Rp. 551.739.667.000,sementara untuk cukai mengalami se-dikit penurunan dari target tahun sebe-lumnya atau sebesar Rp. 117 150.000.

Dengan apa yang telah dijalankanoleh KPBC Tipe A Merak saat ini, AgusSudarmadi pun optimis target peneri-maan di tahun 2007 dapat tercapai,namun dengan catatan apa yang diha-rapkan kepada pengguna jasa dapatbenar-benar berjalan dengan baik.

“KPBC Tipe A Merak mempunyaimotto “Bekerja Dengan Hati”, denganmotto tersebut kami seluruh pegawaiingin agar kinerja yang telah berjalanbaik dimasa lalu, dapat ditingkatkandan tentunya juga menjadi lebih baik.Bahkan kami menjadikan kinerja darikantor pelayanan utama (KPU) sebagaibenchmark,” kata Agus Sudarmadi.

Namun, ada satu hal yang hinggakini masih menjadi stigma di KPBCMerak, yaitu pelayanan kepabeanandan cukai yang diberikan masih kurangbaik. Stigma ini hingga kini masih ada,padahal sejak dulu juga KPBC Merakselalu meningkatkan kinerjanya baikdibidang pengawasan maupunpelayanan cukai.

Terkait hal itu, Agus Sudarmadi me-ngatakan telah berupaya semaksimalmungkin untuk mengikis stigmatersebut, adapun upaya-upaya yangdilakukan adalah dengan meningkatkankinerja para pegawai dan menjalinhubungan kerja yang lebih baik lagibaik kepada para stakeholder maupunkepada seluruh instansi terkait yangada di pelabuhan.

“Jadi kalau masih ada stigma Merakmasih kurang baik dalam memberikanpelayanan kepabeanan dan cukai, kinidapat dibuktikan kalau hal itu tidaklahbenar, dan seluruh pihak dapatmelihatnya langsung kelapangan,apakah masih ada pelayanan yangdiberikan tersebut kurang baik.” tandasAgus Sudarmadi.

DAPAT MENGAKSES LANGSUNG. Dengan sarana yang nyaman kini pengguna jasa pun dapatmengakses langsung dokumen yang sedang diurusnya.

WBC/ATS

DAERAH KE DAERAH

adi

Page 34: Warta Bea Cukai Edisi 387

33WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

antor ini lebih banyak dikenal orangkarena pelayanan ekspor minyak,baik minyak sawit maupun minyak

bumi, sebab di kawasan sekitar Dumaidikenal dengan kawasan ‘atas bawahminyak’, dimana permukaan bawah tanahsekitar Dumai menghasilkan minyak bumisedangkan permukaan atas tanah disekitar Dumai tumbuh subur tanamansawit, yang hasil akhirnya adalah minyaksawit beserta turunannya. Dumai sendirimerupakan salah satu kotamadya yangberada dalam daerah Provinsi Riau.

Dipimpin oleh Kepala Kantor dijabatoleh Ariohadi, SH, MA (ketika itu) sertadibantu oleh Kepala Seksi P2, ArisMurdiyanto SH,MM, KPBC Dumai besertasegenap jajarannya mencoba untukmeningkatkan kinerja dalam menjalankantugas fungsi pelayanan dan pengawasansebagai bagian dari tugas DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Diawali pembinaan sumber dayamanusia, pembenahan sarana dan prasa-rana kerja, pembenahan sistem pelayan-an dan pengawasan dan pada akhirnyasecara rutin menyelenggarakan evaluasi,KPBC Dumai mencoba untuk ikutberperan dalam melakukan pelayanandan memberantas penyelundupan.

KPBC Dumai dari tahun ke tahunmencoba untuk berbenah diri walaupundengan proses yang tidak bisa berjalansecara cepat dan serta merta, namun ber-dasarkan data penerimaan, data dokumenyang diajukan, maupun sejumlahpenegahan barang yang akan coba untukdiselundupkan masuk maupun ke luardaerah pabean di wilayah pengawasanKPBC Dumai.

Dumai, sebagai daerah di pesisir timurSumatera yang lautnya menjadi satudengan Selat Malaka yang tidak jauhberseberangan dengan negara tetanggaMalaysia, merupakan daerah yang mudahdijangkau dengan kapal laut dari negaratetangga Malaysia. Pesisir timurSumatera, disamping banyak dikelilingipulau juga banyak terdapat muara-muarasungai dengan kedalaman yang bisadimasuki kapal-kapal tradisional denganbobot 100-300 ton.

Dengan kondisi geografis sedemikianrupa, ditambah kurangnya industribarang-barang produksi maupun barang-barang konsumsi, dengan budaya perda-

gangan lintas batas (smokel) yang sudahberkembang secara turun temurun se-menjak jaman penjajahan Belanda, men-jadikan Dumai sebagai titik rawan penye-lundupan.

PENGGAGALAN PENYELUNDUPANDalam menjalankan fungsi pengawas-

an, Seksi Pencegahan dan Penyidikan(sekarang Penindakan dan Penyidikan)KPBC Tipe A Dumai, didukung olehkurang lebih 30 personel termasuk KepalaSeksi, Korlak Intelijen, Korlak Patroli danoperasi, serta Korlak Administrasi danBarang Bukti dengan dilengkapi kapalpatroli, mobil patroli, persenjataan, sertasurat perintah, mencoba untuk sekuattenaga memastikan kepatuhan penggunajasa kepabeanan terhadap peraturanperundang-undangan kepabeanan.

Siklus kegiatan pengawasan yangditerapkan Seksi Pencegahan dan Penyi-

dikan diawali dari siklus intelijen dan anali-sa dokumen (RKSP dan Manifes),dilanjutkan dengan distribusi informasimaupun tindak lanjut informasi baik yangmerupakan hasil pengolahan internal,maupun informasi instan eksternal dengantingkat akurasi yang tinggi.

Berdasarkan hasil informasi yang di-dapat, maka distribusi informasi dilakukanpada tim analis, tim patroli laut maupunpatroli darat, untuk melakukan tindak lan-jut sesuai surat perintah dan lokasi tugasyang diemban oleh masing-masing tim.

Tim analis intelijen melakukanpengumpulan informasi, baik berasal darisumber internal (dokumen) maupun sum-ber eksternal, informan yang dipasang pa-da lokasi-lokasi rawan pelanggaran, yangselanjutnya dianalisa secepat dan tepatmungkin tentang akurasi dan kemungkin-an-kemungkinan yang akan terjadi.

Selanjutnya, tim patroli laut, melaku-

UPAYA PENGGAGALANPENYELUNDUPANOLEH PETUGAS KPBC TIPE A DUMAIKPBC Tipe A Dumai, merupakan salah satu kantor pelayanan yang berada dalam lingkup KantorWilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun, yang berada di pesisir timur Pulau Sumatera.

K

TIM PATROLI LAUT KPBC Tipe A Dumai setelah menangkap kapal dan memerintahkan untuk menepikankapal ke Dermaga Dumai, untuk dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

FOTO : TERY

Page 35: Warta Bea Cukai Edisi 387

34 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

kan ‘random patrol’ atau patroli secaraacak di lokasi perairan pelabuhan danSungai Dumai, untuk menghindari deteksidari pihak yang mencoba melakukanpelanggaran atau penyelundupan.Disamping itu, tim patroli laut, yang terdiridari dua armada (BC 1509 dan BC 80118/lokal KPBC Dumai), juga bekerjaberdasarkan informasi yang didapatkandari tim analis intelijen untuk menindak-lanjuti informasi untuk melakukan patrolipencarian target informasi. Dan apabilatarget informasi berhasil ditangkap makaselanjutnya penanganan tersangka danbarang bukti diserahkan prosesnya padatim penyidik dan administrasi barang bukti.

Tim penydidik dan barang buktiselanjutnya melakukan proses pemeriksa-an, penyelidikan dan penyidikan hinggacukup bukti fakta untuk dilimpahkan padaproses penuntutan sesuai denganUndang-undang Kepabeanan danKUHAP. Kasus-kasus yang ditangani olehTim Penyidik tidak hanya dari KPBCDumai, melainkan juga dari hasiltangkapan Kantor Pusat DJBC maupunKanwil II DJBC Tanjung Balai Karimun.

Sebagai contoh, siklus kegiatanpengawasan yang dilakukan oleh SeksiPencegahan dan Penyidikan KPBC Tipe ADumai, adalah proses penangkapan kayumeranti yang akan dicoba untukdiselundupkan ke Malaysia melaluiperairan Selat Malaka dari pesisir timurSumatera di kawasan Dumai.

Suatu hari menjelang sore, pada 28Desember 2006, saat aktivitas kantorsudah mulai surut, terbangunlahkomunikasi dengan analisis intelijenbahwa didapatkan informasi yang akuratdari informan luar bahwa ada usaha untukmenyelundupkan kayu balok/ asalantanpa dilengkapi dokumen yang sah dariinstansi terkait, di sekitar Pesisir danPerairan Dumai yang berjarak 1 jamperjalanan dari Dermaga Dumai di sekitarPerairan Bulu Hala setelah melalui PulauKetam. Dan kapal yang mengangkut kayu

akan bergerak ke luar pada saat matahariterbenam, dengan jumlah muatan sekitar40 ton.

Berdasarkan informasi yang diolahtersebut, Kasi P2 mengumpulkan anggotatim patroli laut untuk melakukan briefingpra-operasi, selesai briefing makabergeraklah tim patroli laut dengandilengkapi senjata dengan menggunakan2 armada kapal patroli BC 1509 dan BC80118 menuju sasaran informasi.

Kurang lebih 2 jam setelahkeberangkatan, berdasarkan koordinatyang dituju oleh nakhoda sertapengamatan dengan menggunakanbinocular oleh ABK kapal patroli, makanampaklah target informasi tersebut,sebuah kapal yang diduga memuat kayuilegal, maka kopat (komandan patroli)memerintahkan seluruh crew kapal patroliuntuk mengarahkan sasaran dan kapalpatroli ke arah target.

Duapuluh menit kemudian, kapalpatroli mulai merapatkan badannya kekapal yang diduga memuat kayu tersebut.Berdasarkan pemeriksaan sementara,maka dipastikan bahwa kapal tersebutmemuat kayu asalan/ balak tim.

Berdasarkan temuan sementaratersebut maka mulai dilakukanpemeriksaan sementara kapal, dokumendan awak kapal tersebut di tengah laut.Kemudian setelah didapatkan buktipermulaan yang cukup, maka kapalbermuatan kayu beserta awak kapalnyaditangkap dan diarahkan untuk menepi diDermaga Dumai, untuk dilakukan prosespemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan diketahui kapalmotor yang tanpa nama itu berasal dariBulu Ala, Dumai menuju Port Klang,Malaysia. Jenis barang yang cobadiselundupkan ke luar wilayah Indonesiaini adalah kayu balak dengan jumlahsebanyak 226 batang tanpa dilindungidokumen. Sampai dengan saat inikasusnya masih dalam proses penyidikan.

Dalam kasus ini, beberapa aspek

ketentuan yangn tidak diindahkan olehpelaku penyelundupan kayu adalah aspekkepabeanan dan aspek ketentuan dariinstansi terkait, dalam hal ini, DepartemenKehutanan. Dari aspek kepabeanan,pemuatan kayu untuk tujuan eksporsebagaimana diatur dalam UU No. 10tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwaekspor harus dilengkapi dengan dokumenkepabeanan yang selanjutnya diaturdalam Kep-151/BC/2003 tentangTatalaksana Kepabeanan dibidang ekspor.

Sedangkan dari aspek instansi terkait,ekspor kayu disamping harusmenggunakan PEB (PemberitahuanEkspor Barang) juga harus memenuhiketentuan Menteri Kehutanan No. 32/MPP/Kep/1/2003, bahwa ekspor kayutidak dilarang sepanjang telah dikerjakanpada kedua atau keempat sisinya,dilengkapi dengan SKSHH (SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan).Outward Manifes. Apabila proses ekspordilakukan tanpa mengindahkan ketentuankepabeanan maka dapat dijerat denganpasal 102 Undang-undang nomor 10tahun 1995 tentang kepabeanan.

Demikian ilustrasi kerja pengawasanyang dilakukan oleh Seksi Pencegahandan Penyidikan dibawah kendali KepalaKPBC Tipe A Dumai, secara sinergi ber-sama jajaran anggotanya dengan berba-gai keterbatasan sarana dan prasaranayang dimiliki, namun KPBC Dumai tetapmencoba untuk mendukung penuh upayaDJBC untuk menegakkan peraturan per-undang-undangan di bidang kepabeanan.

HASIL PENGAWASANDi samping penangkapan ekspor kayu

illegal, dalam dua tahun terakhir KPBCDumai juga berhasil menegahpenyelundupan gula dari Malaysia, dagingdari India melalui Malaysia, obat-obatanillegal melalui kapal feri dari Malaysia,Ballpress (tekstil bekas), barang-barangbekas eks Malaysia (ban, kasur, monitorbekas), seperti pada data berikut ini :

KAPAL PENGANGKUT kayu illegal yang kini diamankan petugas beacukai KPBC Tipe A Dumai.

KAYU ILLEGAL, yang akan diselundupkan ke Port Klang Malaysia berhasildiamankan aparat bea cukai KPBC Dumai.

DAERAH KE DAERAHFOTO : TERY FOTO : TERY

Page 36: Warta Bea Cukai Edisi 387

35WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

Tery Zakiar/ KPBC Tipe A Dumai

Page 37: Warta Bea Cukai Edisi 387

36 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

parat Bea dan Cukai Tanjung PerakSurabaya, berhasil menegahbarang purbakala atau cagar

budaya, berupa satu buah Patung (Arca)Kepala Budha ke luar negeri. Pelakumenggunakan modus operandi dengantidak memberitahukan jenis barang yangakan diekspor dalam PemberitahuanPabean dan barang diselipkan diantarabarang-barang yang akan diekspor.

Kasus itu terungkap sekitar pertengah-an bulan Oktober 2006, ketika dilakukanekspor melalui Konsolidator BarangEkspor dengan menggunakan kontainernomor ILSU4003776/40’. Di dalam satuKontainer tersebut berisi sejumlah barangekspor milik 10 eksportir dan diberitahu-kan dalam 11 (sebelas) PEB, yaitu :

Dari data tersebut selanjutnyadilakukan kegiatan intelijen. Dan ataskegiatan intelijen, diperoleh informasibahwa pada kontainer tersebut juga berisibarang-barang lain yang diberitahukandengan tidak benar/sama sekali tidakdiberitahukan dalam PEB atau berupayauntuk diselundupkan.

Dari informasi ini kemudian ditindak-lanjuti dengan melakukan pengecekan isikontainer melalui Hi-Co Scan X-Raydengan hasil diketahui bahwa kontainermemang dicurigai berisi barang lain yaituberupa patung.

Guna memastikan kecurigaan makapada tanggal 30-10-2006, PEB Nomor158673 tanggal 18 Oktober 2006diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI)sehingga harus dilakukan pemeriksaanfisik secara menyeluruh.

Pada 1 Nopember 2006, pejabat beacukai melakukan pemeriksaan fisik ataskontainer ILSU4003776/40’ dankedapatan beberapa barang ekspor tidakdiberitahukan, diantaranya adalah patung/

arca kepala Budha yang diperkirakanmemiliki nilai budaya tinggi dan termasukdalam benda cagar budaya.

Terhadap barang-barang yang tidakdiberitahukan kemudian dilakukanpenyegelan untuk penelitian lebih lanjut.Pada tanggal 10 Nopember 2006,perwakilan pegawai pada Museum MpuTantular, Sidoarjo telah melakukanpemeriksaan atas 1 (satu) buah patung/arca kepala Budha dan hasil sementaradinyatakan bahwa patung/arca kepalaBudha tersebut merupakan benda cagarbudaya. Asal-usul dari patung tersebutdiperkirakan dari daerah Jawa Tengah.

Kasus tersebut saat ini sedang ditanga-ni oleh PPNS KPBC Tanjung Perak yangbekerja sama dengan PPNS dari MuseumBenda Purbakala Wilayah Jawa Timur.

Menurut Kepala Kantor PelayananBea dan Cukai (KPBC) Tanjung PerakDrs. Dwi Tjahjono Sukarso, prosesekspor secara konsolidasi ini memangamat rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Danperbuatan tersebut melanggar Pasal 102Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan dan Pasal 26Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992tentang Benda Cagar Budaya.

“Sebagai evaluasi, untuk ke depankami akan melakukan penertibanterhadap para konsolidator guna memper-mudah pengawasan. Masyarakat jugadiminta agar turut berperan serta mem-bantu bea cukai dalam hal penyampaian

informasi guna mencegah terjadinyaperistiwa-peristiwa serupa di kemudianhari,” ujar Dwi Tjahjono S.

Sementara itu menurut Kepala SeksiPencegahan dan Penyidikan AgusPurnady, langkah pertama yang akandilakukan adalah pemeriksaan terhadapperusahaan konsolidator ekspor PT. SASurabaya untuk memastikan siapapengirim sesungguhnya dari barangpurbakala tersebut. Selanjutnyamelakukan koordinasi dengan pihakMuseum Benda Cagar Budaya WilayahJawa Timur untuk melakukan penyidikanatas tindak pidana tersebut.

BEA CUKAI TANJUNG PERAKSITUS PURBAKALA KE LUAR NEGERIEkspor secara konsolidasi sangat rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidakbertanggungjawab.

No. Nomor Tgl PEB Jenis EksportirPEB PEB

1 154803 13-10-2006 Fasilitas PT. PKTKKITE

2 157988 17-10-2006 Umum CV. BDE3 157999 17-10-2006 Umum CV. MA4 158052 17-10-2006 Umum PT. PAP5 158053 17-10-2006 Umum PT. TD6 158054 17-10-2006 Umum PT. BW7 158055 17-10-2006 Umum PT. CPM8 158056 17-10-2006 Umum PT. NB9 158140 18-10-2006 Fasilitas PT. IAI

KITE10 158440 18-10-2006 Umum CV. AL11 158673 18-10-2006 Umum CV. AL

GAGALKAN UPAYA PENYELUNDUPAN

PATUNG KEPALA BUDHA yang akan diselundupkanke Belgia yang berhasil yang diamankan aparatKPBC Tanjung Perak.

KEPALA KPBC TANJUNG PERAK, Drs. Dwi Tjahjono Sukarso saat melakukan release barang tangkapan.

ADOK. KPBC TANJUNG PERAK

DOK. KPBC TANJUNG PERAK

DAERAH KE DAERAH

sby

Page 38: Warta Bea Cukai Edisi 387

37WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

ebagai trade facilitator, tugas DJBCadalah memberikan segala bentukfasilitas perdagangan yang bertu-

juan untuk dapat memperlancar kegiatanekspor impor sehingga semua investasidalam bentuk industri dapat meningkatkanproduksinya. Salah satu bentuk fasilitasyang diberikan adalah kemudahan importujuan ekspor (KITE), dimana industri-industri tersebut diberikan pembebasanbea masuk untuk bahan baku, dan pajakpertambahan nilai (PPN) dapatdikembalikan setelah barang tersebutterealisasi ekspornya.

Lalu bagaimana jika fasilitas KITE inidisalahgunakan? Tentunya selain menim-bulkan kerugian negara dari restitusi pajakekspor, juga dari pajak lainnya negaraakan dirugikan. Hal inilah yang dilakukanoleh PT.TNP yang beralamat di Jl. RayaNarogong, Bekasi. Pelanggaran yang di-lakukan oleh PT.TNP ini bukan hanya pe-nyalahgunaan fasilitas KITE saja, tapi adaempat kasus sekaligus yang dimanipulasi-nya sehingga negara diperkirakan menga-lami kerugian sebesar Rp. 31,05 milyar.

Keempat kasus pelanggaran yangdilakukannya ini pertama, dugaan penye-rahan dokumen PIB/PEB beserta lampir-annya yang palsu dan/atau dipalsukan,serta adanya upaya memberikanketerangan lisan/tulisan yang palsu dan/atau dipalsukan guna memenuhikewajiban kepabeanan. Kedua, dugaanpenyalahgunaan terhadap ketentuanfasilitas kepabeanan di bidang eksporimpor (fasilitas KITE). Ketiga, dugaaneskpor fiktif untuk penarikan jaminanfasilitas KITE (customs bond) dan untukpenyalahgunaan ketentuan pemberianrestitusi PPN. Dan keempat, dugaanpenyalahgunaan ketentuan pengenaanbea masuk anti dumping.

Menurut Direktur Jenderal Bea danCukai, Anwar Suprijadi, dalam acarapress release pada 16 januari 2006 lalu,berdasarkan analisa intelijen dan peneliti-an terhadap dokumen ekspor impor yangdilakukan PT.TNP selama tahun 2005 dan2006, diketahui adanya kegiatan imporyang sangat mencolok, yaitu sebanyak 88PIB yang meliputi 1.263 kontainer.

“Dari data itu kita melihat ada kegiatanekspor yang tidak sebanding dengankegiatan impor, dimana jumlah ekspornyawalaupun sebanyak 443 PEB namunhanya meliputi 786 kontainer.Berdasarkan jumlah kontainer atas barangekspor dan impor tersebut, maka terdapat

selisih 447 kontainer yang belum diketahuirealisasi ekspornya,” jelas Dirjen.

Sementara itu, menurut Direktur Pe-nindakan dan Penyidikan (P2), ErlanggaMantik, dari hasil controll delivery terha-dap 25 kontainer pada awal Januari 2007,diketahui kalau barang tersebut tidak di-timbun di gudang milik perusahaan, na-mun barang yang seluruhnya adalahbahan baku produksi (kertas dalam ben-tuk golongan/roll) dibongkar dan dimuat kedalam truk yang telah disediakan.

“Dari hasil penelitian lebih lanjut, 25kontainer tersebut ternyata merupakanbagian dari 53 kontainer yang diimpordengan mendapatkan fasilitas KITE eks.PIB yang diajukan pada akhir Desember2006. Adapun bahan baku kertas yangdiimpor dari Sabah-Malaysia, dimanasesuai dengan ketentuan yang berlakuterhadap bahan baku kertas tersebutseharusnya dikenakan bea masuk antidumping,” ujar Erlangga Mantik.

Lebih lanjut Erlangga Mantikmenjelaskan, setelah dilakukan konfirmasiterhadap pihak pelayaran, maka diperolehkesimpulan awal bahwa dari 27 dokumenPEB atas kegiatan ekspor yang dilakukanPT.TNP selama ini diduga fiktif, karenakontainer yang disebutkan pada dokumenekspor tersebut tidak pernah dimuat kesarana pengangkut.

Terkait hal tersebut, Kasubdit Intelijen,Nasar Salim menjelaskan, setelahdilakukan penelitian lebih lanjut, diketahuijuga bahwa PT.TNP telah melaporkan

realisasi ekspor atas 27 dokumen PEBkepada DJBC, dalam hal ini KantorWilayah IV DJBC Jakarta. Danberdasarkan hasil penelitian itu juga,diketahui kalau PT.TNP telah seringmelakukan penjualan bahan bakuproduksi yang menggunakan fasilitasKITE kepada pihak lain atau menjualnyake daerah pabean Indonesia lainnya.

“Dari pelanggaran tindak pidana ini,kasusnya sudah memasuki prosespenyidikan oleh PPNS Kantor PusatDJBC dengan melakukan pemanggilanuntuk pemeriksaan terhadap tersangkaSC, PB, dan DV dari PT.TNP serta pihak-pihak lainnya yang diduga terut sertamelakukan pelanggaran tindak pidanakepabeanan, yaitu EMKL/kurir pengurusdokumen ekspor,” kata Nasar Salim.

Akan tindak pidana kepabeanan ini,selain pemblokiran terhadap PT.TNP olehDJBC, para tersangka juga dinyatakantelah melanggar pasal 103 huruf a dan/atau pasal 103 huruf c Undang-UndangNomor 17 tahun 2006 tentang perubahanUndang-Undang Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabeanan. Selain itu jugaterhadap pelanggaran pemberian fasilitaspembebasan bea masuk sebagaimanapasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor17 tahun 2006. Dan pelanggaran terhadapkeputusan Menteri keuangan nomor 551/KMK.01/2004, terkait dengan upayamenghindari dari pengenaan bea masukanti dumping atas impor uncoated writingand printing paper.

TERBUKTI MELAKUKAN MULTI KASUSPT.TNP DIBLOKIR DJBCAda empat pelanggaran sekaligus yang dilakukan oleh PT. TNP. Dengan multi kasus yangdilakukannya ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp. 31,05 milyar, dan kasusnya kinitengah disidik oleh PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

S

MULTI KASUS. Dirjen Bea Cukai yang didampingi Direktur P2 dan Kasubdit Intelijen, saat memperlihatkanbarang bukti dari pelanggaran multi kasus yang dilakukan oleh PT.TNP.

adi

WBC/ATS

PENGAWASAN

Page 39: Warta Bea Cukai Edisi 387

38 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

JAKARTA. Karena kondisi hujan, sholat Idul Adha 1427 pada 31 Desember 2006 diselenggarakan oleh Panitia Idul Adha/pengurus masjid di Masjid Baitut Taqwa KP-DJBC (gambar kiri).Sholat Ied dihadiri pegawai dan masyarakat sekitar lingkungan KP-DJBC dengan menghadirkan penceramah Ustazd H. M. Martri Agoeng dari Pesantren Iqro Bekasi. Idul Adha bertemakan“Menuju Masyarakat Profesional DJBC Yang bertaqwa dan Peduli Terhadap Umat”, dihadiri Dirjen Anwar Suprijadi, Direktur Teknis Kepabeanan Teguh Indrayana dan beberapa pejabateselon III, IV. Usai ceramah Idul Adha, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan pejabat lainnya menuju tempat pemotongan hewan kurban yang berada di belakang kantor. Tahun ini hewan yangdi kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 43 ekor kambing. Selain itu dibagikan kupon pemberian daging qurban kepada warga yang kurang mampu sebanyak 1700 kupon. Gambar kanan, KetuaPanitia Idul Qurban Dwiyanto Wahyudi didampingi Wakil Ketua Widhi Hartono, menerima sapi untuk dipotong yang diserahkan oleh Dirjen Bea dan Cukai.

JAKARTA. Salah satu program kerja DJBC membentuk suatu Kantor Pelayanan Utama(KPU) Bea dan Cukai yakni kantor pelayanan yang memberikan pelayanan prima kepadapengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat,efisien, transparan dan responsif terhadap pengguna jasa. KPU ini akan ditangani olehpegawai yang berintegritas dan berdedikasi tinggi. Kantor itu akan memiliki yang khususdan untuk bisa masuk didalamnya harus telah melalui tes seleksi yang dibuat secaraobyektif dan transparan dengan melibatkan lembaga independen yakni Pusat Pendidikandan Pelayanan Masyarakat (P3M) UI. Tes kompetensi ini telah dilakukan secara bertahapberdasarkan wilayah tes dan diikuti oleh pejabat eselon III, IV, V serta Pelaksana padapertengahan hingga akhir Nopember yang lalu. Tampak pada gambar, peserta dengantenang mengikuti mengikuti tes kompetensi yang diselenggarakan di KWBC III Palembang(sekarang Kanwil V DJBC Sumatera Bagian Selatan) pada 22 Nopember 2006.

BALIKPAPAN. Bertempat di Aula Kanwil X DJBC Balikpapan (sekarang Kanwil XV DJBCKalimantan Bagian Timur), pada tanggal 20 Desember 2006 diadakan sosialisasi PDEOutward Manifes. Acara yang dibuka oleh Arzul Akbar mewakili Kakanwil X Balikpapan,Ismartono tersebut dihadiri oleh para pengguna jasa diantaranya dari perusahaanpelayaran dan para eksportir. Tampil sebagai pembicara dalam acara ini adalah Fakhrudin,Kasi Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan. Tampak dalam gambar, para peserta tampakantusias mengikuti acara. Don’s, Balikpapan

BALIKPAPAN. Sebagai tindak lanjut akan diberlakukannya penggunaan Buku Tarif BeaMasuk Indonesia (BTBMI) 2007, pada tanggal 21 Desember 2006 diadakan SosialisasiBTBMI 2007. Acara yang berlangsung di Aula Kanwil X Balikpapan (sekarang Kanwil XVDJBC Kalimantan Bagian Timur) tersebut dibuka langsung oleh Kakanwil X Balikpapan,Ismartono. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat eselon III dan IV serta pelaksanadilingkungan Kanwil X Balikpapan. Narasumber dalam sosialisasi ini adalah DirekturKepabeanan Internasional, Kamil Sjoeib dan Kasubdit Kerjasama Internasional, AgungKuswandono (Sekarang sebagai Kepala KPBC Soekarno-Hatta). Tampak dalam gambar,Agung tengah mensosilisasikannya di hadapan para peserta. Don’s, Balikpapan

BALIKPAPAN. Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi PDE Outward Manifest yang telahdiadakan sebelumnya, maka bertempat di Aula KPBC Tipe A Balikpapan, pada tanggal 21Desember 2006 diadakan pelatihan PDE Outward Manifes. Acara yang dibuka oleh Winarkomewakili Kepala KPBC Tipe A Balikpapan, Muqoddam tersebut diikuti oleh para penggunajasa diantaranya dari perusahaan pelayaran dan eksportir. Tampak dalam gambar, parapeserta tampak antusias mengikuti pelatihan tersebut. Don’s, Balikpapan

SEPUTAR BEACUKAIWBC/ATS

FOTO : KIRIMAN FOTO : DONNY ERIYANTO

FOTO : DONNY ERIYANTO FOTO : DONNY ERIYANTO

Page 40: Warta Bea Cukai Edisi 387

39WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

SURABAYA. Sosialisasi BTBMI 2007 19 Desember 2006 di Aula Kanwil VII DJBCSurabaya (sekarang Kanwil XI DJBC Jawa Timur I), sesi satu dihadiri pejabat dan pegawaidi lingkungan Kanwil VII DJBC Surabaya, sedangkan sesi kedua dihadiri olehstakeholder. Sosialisasi dipresentasikan oleh Direktur Kepabeanan (KI) Internasional KamilSjoeib dan Kasubdit Kerjasama Internasional II Dit. KI, Agung Kuswandono (SekarangKepala KPBC Soekarno-Hatta). Bambang Wicaksono, Surabaya

SURABAYA. Sosialisasi Outward Manifest pada 21 Desember 2006di aula Kanwil VII DJBC Surabaya (sekarang Kanwil XI DJBC Jawa Timur I)dihadairi pejabat, pegawai dan stakeholder di lingkungan kerjaKWBC VII Surabaya. Sosialisasi dibawakan oleh Kasubdit OtomasiSistem dan Prosedur KP-DJBC Susiwiyono dan Kasi Intelejen I Dit P2,Imik Eko P. Bambang Wicaksono, Surabaya

PURWAKARTA. Di Aula Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Purwakarta pada 27 Desember 2006 dilakukan Sosialisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, PMK No. 99./PMK.06/2006, dan tariff baru BTBMI 2007. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kepala KPBC Purwakarta, Iskandar, SE, MBA, didampingi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan Lies Palupi N, SH,Kepala Seksi Kepabeanan IV, Muladi Seno dan Pj, Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan Ir. Alfian Chaniago, MBA. Dan tampak pada gambar kanan Kepala Seksi Kepabeanan IV MuladiSeno, sedang memberikan penjelasan BTBMI 2007, yang dihadiri oleh para pengguna jasa di wilayah kerja KPBC Purwakarta. Dalam sosialisasi ini diadakan sesi tanya jawab berkaitandengan berlakunya BTBMI 2007 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2007. Kiriman KPBC Purwakarta

BANDA ACEH. Kepala Kantor Wilayah XIII DJBC Banda Aceh (sekarang Kanwil I DJBC Nanggroe Aceh Darusalam) Bachtiar, MSi didampingi para pejabat dilingkunganKanwil XIII DJBC Banda Aceh melakukan kunjungan perdana keluar wilayah Banda Aceh yaitu KPBC Sabang pada 14 Desember 2006. Dalam kunjungan ini Kakanwilmemberikan pengarahan yang isinya meminta kepada seluruh pegawai KPBC Sabang memiliki integritas tinggi walau bertugas dikawasan bebas yang belum memilikiketentuan pelaksanaan yang jelas, dan diharapkan semangat tersebut dapat ditingkatkan untuk semakin meningkatkan eksistensi DJBC dikawasan tersebut. SelanjutnyaKakanwil menyempatkan diri mengunjungi Tugu KM 0, meninjau gudang penumpukan mobil bukan baru. Kiriman P2 DJBC Sabang

FOTO : BAMBANG WICAKSONO FOTO : BAMBANG WICAKSONO

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

Page 41: Warta Bea Cukai Edisi 387

40 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

JAKARTA. Dalam rangka Hari Pabean Internasional ke-55 tim sepak bola Bea dan Cukai (BC) yang dilatih oleh Arie V. Rotinsulu menyelenggarakan pertandingan persahabatan dengantim Siwo Jaya pada 13 Januari 2006 di Stadion sepak bola Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta. Pertandingan selama 2 X 40 menit ini dimenangkan oleh tim Bea dan Cukai dengan skor 2 –1. Gol-gol untuk tim BC diciptakan oleh Budi Irawan dan Wiwied. Tampak pada gambar kiri, sebelum melakukan pertandingan kapten kesebelasan Marlon Wongkar (kanan) menyerahkanplakat sebagai cindera mata kepada kapten kesebelasan Siwo Jaya, Yusuf Kurniawan (kiri) dan gambar kanan tim BC foto bersama dengan pelatih (bediri no 5 dari kiri).

BANDA ACEH. Pada tanggal 26 Desember 2006, bertepatan dengan acara peringatan 2 tahun bencana nasional tsunami di Aceh, Kantor Wilayah XIII DJBC Banda Aceh (sekarang KanwilI DJBC Nanggroe Aceh Darusalam) mengadakan acara doa bersama dan tabur bunga di lokasi bekas Kantor Wilayah XIII dan KPBC Ulee Lheue yang terletak di area Pelabuhan UleeLheue. Acara yang diadakan secara spontan tersebut dipimpin oleh Kakanwil XIII DJBC Banda Aceh, Drs. Bachtiar, MSi. dan dihadiri oleh pegawai dilingkungan DJBC Banda Aceh. Tampakdalam gambar, Drs. Bachtiar MSi, melakukan tabur bunga di lokasi bekas Kantor Wilayah XIII DJBC Banda Aceh yang tinggal puing dinding Mushola bergambar Ka’bah. Kakanwil danpejabat serta pegawai foto bersama setelah doa dan tabur bunga. Kiriman Handoko Wardono Kanwil I DJBC Nanggroe Aceh Darusalam

BANDA ACEH. Pada tanggal 19 Desember 2006, bertempat di aula KPBC tipe C Ulee Lheu, Jl. P. Nyak Makam 7 Banda Aceh berlangsung acara sosialisasi pengawasan cukaihasil tembakau dan MMEA bagi pengusaha eceran dan pengusaha hotel/restoran. Acara dibuka oleh Pj. Kabag Umum merangkap Pjs. Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil XIII K.Iwanto Saksono dan materi disampaikan oleh Syaiful Alison Hakim (Pjs. Kasi Ekspor dan Cukai) serta Abdul Latif (Kasi Intelijen). Tampak dalam gambar, pemberian materi cukaioleh Syaiful Alison Hakim kepada peserta sosialisasi. Pemberian piagam kepada peserta oleh K. Iwanto Saksono kepada perwakilan peserta dari Swiss Bell Hotel Banda Aceh.Kiriman Handoko Wardono Kanwil I DJBC Nanggroe Aceh Darusalam

SEPUTAR BEACUKAIWBC/ATS

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

Page 42: Warta Bea Cukai Edisi 387

41WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

BEKASI. Pada 22 Desember 2006 Kepala KPBC Bekasi Istyastuti Wuwuh Asri menerimapenghargaan “Citra Pelayanan Prima 2006” dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diIstana Negara dan menerima ucapan “Selamat “ dari Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraTaufik Effendi. Pada saat yang sama juga dilakukan penyerahan penghargaan “ Citra BhaktiAbdi Negara 2006 “ kepada Kepala Daerah Tk. I (Gubernur) dan Kepala Pemerintahan KotaKabupaten yang dinilai berhasil. Kiriman KPBC Bekasi

DENPASAR. Dalam kunjungan kerjanya yang pertama ke KPBC Benoa, pada hari selasa 5 Desember 2006, Kakanwil VIII DJBC Denpasar (sekarang Kanwil XIII DJBCBali, NTBdan NTT) Faried Syibli Barchia meresmikan penggunaan Kapal Patroli BC 10007. tampak dalam gambar ketika Kakanwil sedang berada diatas Kapal Patroli dan Kabid P2 sedangmemecahkan kendi sebagai tanda mulai dioperasikannya Kapal Patroli tersebut. Adito, Denpasar

FOTO

: KIR

IMA

N K

PB

C B

EKA

SI

FOTO : BENDITO

Page 43: Warta Bea Cukai Edisi 387

42 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

BOGOR. Dalam rangka Idul Fitri 1427 H Keluarga Besar KPBC Bogor pada 4 November 2006 menyelenggarakan acara Halal Bihalal di Aula KPBC Bogor. Acara yangdiselenggarakan secara sederhana ini mengudang penceramah kakak kandung dari Ustazd Jefri (Uje) yakni Ustazd H. Aswan yang memberikan bimbingan rohani bertemakan“Meningkatkan Ketaqwaan dengan keteladanan, tidak hanya dilaksanakan pada bulan suci tapi juga pada bulan-bulan yang lainnya”. Halal bihalal ini dihadiri oleh Kepala KPBCBogor Sonny Subagyo (sekarang menjabat Kepala Bagian Umum KP-DJBC) dan seluruh pejabat dilingkungan KPBC Bogor. Tampak pada gambar kiri, suasana ramah tamahkeluarga besar KPBC Bogor dan gambar kanan panitia penyelenggara diusai acara foto bersama dengan Kepala KPBC (no 7 dari kiri) dan Ustazd H. Aswan (no. 8 dari kiri).

DENPASAR. Tanggal 22 Nopember 2006 bertempat diaula Kanwil XX DJP Denpasar, diselenggarakan acara pisah sambut antara Kakanwil VIII DJBC Denpasar (sekarang Kanwil XIII DJBCBali, NTB dan NTT) yang lama Heryanto Budi Santoso dengan pejabat baru Farid Syibly Barchia. Tampak dalam gambar, Kepala KPBC Ngurah Rai menyerahkan cindera mata kepada BapakHeryanto dan Ibu serta penyerahan naskah serah terima jabatan dari Ketua Dharma Wanita lama kepada ketua dharma wanita yang baru. Adito, Denpasar

BANDUNG. Customs Cycling Club(CCC) kembali mengadakan acarasepeda bersama. Acara yang digelarpada 23 Desember 2006 lalu diBandung, diikuti oleh pegawai DJBCdari berbagai daerah. Untuk rute kaliini memang agak sedikit berbedadengan yang lainnya, karena selainmelewati rute on road yang penuhdengan tanjakan-tanjakan curamnya,peserta pun harus melalui rute offroad yang cukup menantang denganpemandangan yang indah. Denganmenempuh jarak kurang lebih 36 Km,acara dimulai dengan start di kampuspoliteknik Bandung menuju daerahLembang untuk pos I, dan dilanjutkanmenuju finish di kota Bandung melaluijalur Ledeng.

SEPUTAR BEACUKAIFOTO : KIRIMAN

WBC/ADI

FOTO : BENDITO

Page 44: Warta Bea Cukai Edisi 387

43WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

BANDA ACEH. Pada 8 Januari 2006, di Banda Aceh berlangsung upacara sederhana berupa peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Wilayah XIII DJBC BandaAceh (sekarang Kanwil I DJBC Nanggroe Aceh Darusalam) yang baru sebagai pengganti gedung kantor yang terkena tsunami pada 26 Desember 2006. Pembangunan Kantor diareal tanah seluas 4497 meter persegi yang terletak di Jalan Tengku Imuen- Lueng Bata, Banda Aceh dengan proyek pembangunan gedung kantor seluas 1896 meter persegidan berlangsung selama 270 hari kerja mulai tanggal 8 Desember 2006 sampai dengan tanggal 3 September 2007. Proyek sebesar Rp 6.251.222.000 ini dikerjakan oleh PT.Rahmad Nauli dengan diikuti secara simbolis penandatanganan prasasti peletakan batu pertama dan penandatangan prasasti oleh. Drs. Bachtiar, MSi, dan dilanjutkan denganpenyerahan prasasti oleh Drs. Bachtiar, MSi kepada Nursidik Istiawan, SE selaku pejabat pembuat komitmen Kanwil I DJBC Nanggroe Aceh Darusalam dan sekretaris proyekpembangunan. Kiriman Handoko Wardono Kanwil I DJBC Nanggroe Aceh Darusalam

DENPASAR. Pada 17 Desember2006, bertempat diaula KPBCNgurah Rai, diadakan acaraperesmian Airport InterdictionOutstation yang terletak di BandaraPolonia Medan, Bandara SoekarnoHatta Jakarta, Bandara JuandaSurabaya, dan Polda Metro Jaya.Acara ini dihadiri oleh KalakharBNN Komjen Pol. Made MangkuPastika, dan Kepala JITFW (JointInteragency Task Force West )Admiral Paul Sukun. Tampak dalamgambar Made Mangku dan PaulSukun didampingi Kapolda Balisedang memotong pita sebagaitanda mulai dioperasikannyaOutstation dan dilanjutkan denganfoto bersama. Adito, Denpasar

BEKASI. Atlet-atlet Indonesia Karate-Do (Inkado) dojo GarudaSakti Pondok Gede, pimpinan Agustinus Djoko Pinandojo yangjuga merupakan Kepala Seksi Tempat Penimbunan KPBC Tipe ABelawan, berhasil keluar sebagai juara umum dalam kejuaraankarate wilayah Jawa Barat. Inkado yang mewakili Forki kotaBekasi, berhasil meraih 3 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Atashasil ini, maka Inkado berhak atas gelar juara umum, dan akanmewakili Inkado dalam kejuaraan karate yang memperebutkanpiala Pangdam Siliwang atau Siliwangi Cup, pada 26 hingga 28Janurai 2007 di Bandung.

FOTO : BENDITO

WBC/ADI

FOTO : KIRIMAN

Page 45: Warta Bea Cukai Edisi 387

44 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

T O G A P S I H I T ESewaktu diterima di dua tempat sekaligus, Diploma III Sipil UI dan STAN

Prodip III, Togap yang lahir 14 Juli 1976 harus membuat keputusan. Setelahberpikir dengan matang dan menerima masukan-masukan dari keluarganya,Togap pun memilih STAN Prodip III lantaran setelah lulus ia bisa langsungbekerja.

Setelah lulus dari STAN prodip tahun 1998, ia langsung bekerja. Penempatanpertamanya di Direktorat Fasilitas sebagai Pelaksana. Pada 1999, iamemperoleh kesempatan untuk mengikuti Diklat Verifikasi. Selanjutnya, iadimutasi ke Kanwil V DJBC Bandung (sekarang Kanwil IX DJBC Jawa Barat-red)selama tiga tahun di bagian verifikasi. Sejak 2002 hingga saat ini, ia ditempatkandi KPBC Merak sebagai Pemeriksa Barang dan merangkap mejalankan tugaspengadministrasian PNBP. Saat bertugas di KPBC Merak, ia juga pernah diditempatkan di bagian P2.

Tiga kali merasakan mutasi, dimana ketiga tempat tersebut berada di tengah-tengah jalur perdagangan, membuatnya sangat matang dalam melaksanakantugas-tugasnya. Pergaulannya semakin luas, wawasannya menjadi bertambahdan membuatnya lebih bertanggungjawab.

Walaupun sibuk di kantor, Togap masih menyempatkan diri menambahilmunya dengan mengikuti berbagai kursus. Ia juga aktif dalam paduan suara digereja dan mengikuti beberapa kegiatan olahraga, seperti Mahatma (olahpernapasan), catur dan bola. Untuk olahraga catur, ia pernah ikut serta dalamkejuaraan catur junior saat duduk di bangku SMA.

Saat ditanya mengenai pendapatnya tentang institusi Bea dan Cukai saat ini,Togap mengungkapkan bahwa saat ini Bea dan Cukai sangat berbeda denganyang dahulu. Kini, para pegawai dituntut untuk lebih melayani masyarakat dan lebihtransparan. “Kita juga dituntut harus lebih banyak belajar dan rajin membacasemua peraturan Bea dan Cukai dan juga peraturan dari instansi lain,” imbuhnya.

SLAMET WAHYONO PRIADIJalan hidup seseorang memang banyak misteri dan penuh tanda tanya.

Slamet Wahyono Priadi atau yang sering dipanggil Yoyon kini menjadiseorang pegawai Bea dan Cukai. “ Saya dulu bekerja sebagai freellance diperusahaan bongkar muat PT Gama Surabaya membantu menghitungjumlah barang yang bongkar muat dari kapal. Pekerjaan tersebut saya laluidari tahun 2000 selepas lulus SMK sampai 2002,” tutur pria yang murahsenyum ini mengawali ceritanya.

“Selanjutnya pada suatu saat saya diajak kakak yang juga seorang BeaCukai di Kanwil VII Surabaya untuk menjadi tenaga cleaning service dibawah CV Delima. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan senang hati hinggatahun 2003, “ kenang pria yang hobby sepak bola dan fotografi ini.

Pada tanggal 29 Desember 2003 Yoyon membaca di surat kabar bahwaada penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat JenderalBea dan Cukai. Kesempatan tersebut tidak ia sia-siakan kebetulan tenagayang dibutuhkan adalah calon pegawai yang berijasah sekolah kejuruansetingkat SMA. Dengan bekal ijazah SMK Akuntansi yang dimiliki dan tekadyang bulat akhirnya mencoba memasukkan lamaran dan mengikuti tes. Testersebut diikuti oleh kurang lebih lima ratus orang. Tahap pertama lulus 65orang kemudian disaring lagi tes tahap kedua dan hanya tinggal 33 orang.Akhirnya Yoyon merupakan salah satu dari 33 orang yang lulus tersebut.Cita-cita yang selama ini ia angan-angankan dapat terwujud, cita-cita itudiilhami dari almarhum ayahnya yang juga seorang pegawai Bea dan Cukai.

Penempatan pertama dilalui di Bagian Keuangan Kanwil VII DJBC

BAMBANG IRAWAN, SH.Pegawai yang satu ini adalah sosok yang murah senyum dan ramah ketika

ditemui di ruang kerjanya saat WBC berkunjung ke KPBC Madiun.Pengabdiannya di DJBC telah mencapai 24 tahun, sekarang ia menjabat sebagaiKepala Kantor KPBC Tipe C Madiun dan berpangkat penata muda Tk I. Bambangdemikian ia dipanggil, mulai meniti karir di Bea Cukai sejak tahun 1982 .Menjadipegawai negeri sipil bukan merupakan cita-citanya, sejak kecil sebenarnya iaingin menjadi insinyur sipil. Jalan hidup memang tidak bisa ditebak ketika iaditerima di Fakultas Hukum Universitar Brawijaya Malang tetapi tidak diambilnyabahkan memilih menjadi pegawai Bea dan Cukai. Penempatan pertama dilalui diKPBC Madiun hingga tahun 1994, kemudian ia dipindahtugaskan ke KPBC Tan-jung Perak Surabaya sampai tahun 2003. Setelah itu ia dipromosikan menjadiKasi Pabean dan Cukai I di KPBC Ternate hingga tahun 2006. Penempatannyapada saat ini sebagai Kepala KPBC Madiun merupakan kesempatan berhargabagi Bambang untuk berkarya di tempat di mana dia dibesarkan.

“Menciptakan disiplin di lingkungan kerja pegawai dan koordinasi denganpihak luar antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah yang baikmerupakan faktor pendukung dalam menciptakan pelayanan prima,”kataBambang Irawan ketika ditanya mengenai kiat-kiatnya memipin KPBC Madiun.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan sosial di masyarakatterutama kalangan calon pengusaha pabrik yang mengeluhkan adanya kabarbahwa betapa rumit dan susahnya serta biaya yang mahal untuk mendapatkansebuah NPPBKC, maka atas hal tersebut menjadi pemikirannya untukmenyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Saya dan rekan-rekan selalu berupaya melakukan sosialisasi peraturancukai ke daerah-daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Selain itujuga memberikan penyuluhan melalui media cetak dan radio. Hasil darisosialisasi peraturan tersebut sejak Januari sampai dengan November 2006telah terealisasi 38 NPPBKC baru,” kata pria kelahiran Gresik 14 Mei 1962 ini.

SIAPA MENGAPA

44 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

Page 46: Warta Bea Cukai Edisi 387

45WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

Tak hanya itu, para pegawai juga harus banyakbertanya, banyak berdiskusi dengan teman atau pimpinan,juga harus lebih kreatif dalam mengembangkan ide-ide,agar institusi Bea dan Cukai lebih eksis dimasa mendatangdan dipercaya oleh masyarakat. Untuk menyikapi hal itu,Togap menyarankan agar pegawai mengimbanginyadengan kondisi fisik yang sehat dan kuat dengan makanteratur dan berolahraga secara rutin. Ia sendiri mengakuselama ini ide-idenya, yang telah dipertanggungjawabkanmelalui diskusi dengan teman dan pimpinan,dituangkannya dalam suatu tulisan (tulisannya telah duakali dimuat di WBC-red).

Diakhir wawancaranya dengan WBC Togapmengatakan, para pegawai bea cukai harus beranimenanggapi sorotan masyarakat terhadap institusi Bea danCukai dan merubah paradigma yang telah lamamenggerogotinya. “Salah satu caranya adalah melihat kira-kira apa yang menjadi sorotan masyarakat terhadap Beadan Cukai. Setelah itu, kita mengcounter sorotan itu,”katanya yang berniat tulisannya dikirim ke media umum.

Ia mencontohkan, jika terdapat sorotan masyarakatterhadap suatu kasus yang terjadi di Bea dan Cukai, makapegawai harus melihat dan menyelidiki apakah hal itumerupakan kesalahan murni hasil penyelidikan ataukarena salah pemberitahuan. “Seandainya memang benarkesalahan kita (oknum pegawai-red), kita harusmenerimanya dan siap dikenakan sanksi sesuai denganaturan yang telah ditetapkan,” tandasnya.

Selama masa bertugas, ia punya kisah menarik yaituketika di KPBC Ternate pada 2005. “ Waktu itu sayamerangkap menjadi Pjs. Kasi P2 ikut serta dalamboatzooking malam hari dan dalam perjalanan mesinspeedboat mati, saat itu suasana sangat tegang karenaberada di tengah lautan yang luas.Untung akhirnyaspeedboat kami dibawa ombak dan sampai tujuan, “kenangbapak dua orang anak ini.

Selain kenyang dengan pengalaman tugas yangberpindah-pindah, ia juga mengenyam berbagaipendidikan dan latihan di lingkungan kerja antara lain :Prajab 1984, DPT I 1985, DPT II tahun 1992,Diklat SGS1994, Diklat Intelejen 1999 Selanjutnya waktupenugasan di Surabaya Bambang tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menimba ilmu bidang Hukum diUniversitas Yos Sudarso dan berhasil meraih gelar sarjanahukum pada tahun 1999.

Ketika ditanya mengenai prinsip hidup ia mengatakanbahwasanya segala sesuatu yang dilakukan harusberdasarkan pengalaman masa yang lalu supaya tidakterjadi suatu kesalahan yang terulang. Hal tersebut sesuaidengan pribahasa pengalaman adalah guru yang terbaik.

Di akhir perbincangan ,Bambang memiliki suatuharapan kepada institusi DJBC yang sangat ia cintai inidi masa yang akan datang.” Bea Cukai harus menjadiorganisasi yang lebih baik di mata masyarakat, hal itudapat diciptakan dengan disiplin dalam bekerja dari dirimasing-masing pegawai ,” harap pria yang hobbyjogging ini.

Surabaya sesuai dengan jurusan waktu sekolah yaituakuntansi dari 2004 sampai dengan 2005. Setelah ituYoyon dipindahtugaskan di Bagian Rumah Tangga diKanwil yang sama.

Ketika ditanya mengenai suka duka berdinas di Beadan Cukai, Yoyon mengatakan, “Ketika berdinas di BagianRumah Tangga saya pernah beselisih paham denganpihak luar yang mengirim surat untuk Kanwil. Pihak luarsempat menegur saya karena surat yang dikirim belumditerima oleh yang bersangkutan. Padahal surat tersebutmemang harus diadministrasikan dulu di buku suratmasuk, kemudian dipilah-pilah untuk didistribusikan kesemua bidang di Kanwil tempat tujuan surat tersebut.”

Di usia yang menginjak 24 tahun ini Yoyon merasabersyukur menjadi pegawai DJBC karena sudahmemiliki masa depan yang jelas dan akan selaluberpikir dan berbuat yang terbaik bagi institusi yangdicintainya.Sekarang pun ia sedang melanjutkan kuliahdi Fakultas Hukum Universitas Widya Putra Surabaya

Yoyon memiliki suatu harapan kepada organisasiDJBC,”Saya harap Bea dan Cukai memiliki pola mutasiyang lebih baik. Sehingga tidak terjadi kejenuhan apa-bila tugas di suatu tempat terlalu lama ,” harap pria ke-lahiran Sumenep 8 Juni 1982.

info buku

CATATAN:Ongkos kirim buku wilayah Jabotabek Rp. 25.000

Rp. 120.000

MAJALAH WARTA BEA CUKAIKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur 13230Telp.Telp.Telp.Telp.Telp. (021) 47860504, 4890308 ex. 154Fax.Fax.Fax.Fax.Fax. (021) 4892353 / E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: wbc.cbn.net.iddengan Hasim / Kitty

MAJALAH WARTA BEA CUKAI MENYEDIAKANBUKU SEBAGAI BERIKUT:

BILA ANDA BERMINAT,

LANGGANAN MAJALAHWARTA BEA CUKAI

No Lama Diskon Harga Harga luarBerlangganan Jabotabek Jabotabek

1 3 Bulan (3 edisi) 0% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 40 40 40 40 40.....555550000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 43 43 43 43 43.....5555500000000002 6 Bulan (6 edisi) 5% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 78 78 78 78 78.....000000000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 84 84 84 84 84.....0000000000000003 1 Tahun (12 edisi) 10% Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 15050505050.000.000.000.000.000 Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 16262626262.000.000.000.000.000

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sudah Termasuk Ongkos Kirim

BUNDEL WBC 2005Bundel Majalah Warta Bea Cukai Tahun 2005 (EdisiJanuari - Desember)

bambang wicaksono, sby

ats

bambang wicaksono, sby

Page 47: Warta Bea Cukai Edisi 387

46 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

khir tahun 2006 menjadi suatuawal tantangan yang besar bagipara pejabat khususnya di

lingkungan DJBC. Pasalnya, pada 29Desember 2006, Menteri Keuangan,Sri Mulyani, melantik 81 orangpejabat eselon II di lingkunganDepartemen Keuangan.

Sejumlah 9 orang pejabat dilingkungan DJBC dilantik menjadieselon II. Delapan diantaranyamerupakan pejabat yang dipromosimenjadi pejabat eselon II. Parapejabat yang memperoleh promositersebut menempati posisi baru,sesuai dengan struktur re-organisasiDJBC yang baru (lihat tabel).

Pelantikan yang berlangsung diruang Graha Sawala, DepartemenKeuangan itu pada mulanyadirencanakan pukul 09.30 WIB tetapinyatanya molor menjadi pukul 13.30WIB karena Menkeu secara tiba-tibadipanggil oleh Presiden SBY untukmenghadiri suatu pertemuan.Walaupun sempat mengalamipenundaan, pelantikan tersebut tetapberjalan dengan hikmat.

Hadir pada acara tersebut parapejabat eselon I di lingkunganDepartemen Keuangan dan paraundangan lainnya. Bertindak sebagaisaksi pejabat adalah DarminNasution, Direktur Jenderal Pajakdan Muliana P. Nasution, SekretarisJenderal Departemen Keuangan.

Dalam sambutannya, Sri Mulyanimengatakan agar para pejabat yangdilantik dapat mempersiapkan diribaik secara mental maupun fisikuntuk bisa menjalankan amanah dantanggung jawab yang kini dipikul.Pasalnya, sikap tersebut diperlukankarena tugas-tugas yang kinidiemban sangat penting mengingatDepartemen Keuangan (Depkeu)tidak dalam posisi yang mudahdalam menjalankan tugas pokok danfungsi serta tanggung jawabnya.

Pelantikan kali ini jugamerupakan lanjutan dari adanyaperubahan struktur organisasiDepkeu dan reformasi yang kinisedang dijalankan. Dengan demikian,tindak lanjut tersebut, baik dari segiperubahan organisasi maupun

perubahan nomenclatur, padaakhirnya juga merupakan perubahandari beberapa posisi jabatan.“Dimana pada akhirnya kita inginmendapatkan suatu DepartemenKeuangan yang lebih baik, bisadipercaya oleh masyarakat,” imbuhAni.

Reformasi dan perubahanorganisasi Depkeu itu sendiridilakukan untuk mengantisipasilingkungan dan tanggung jawab yangsangat berat yang harusdilaksanakan oleh Depkeu. Untuk itu,reformasi ini dilakukan denganberpedoman pada prinsipmeningkatkan profesionalitas,akuntabilitas, transparansi.

“Kita patut bersyukur, beberapaindikator terlihat membaik dalamperekonomian kita. Namun, masihbanyak tugas kita dalam kontekspengelolaan APBN maupun didalampembenahan institusi. Diantaranya,konsolidasi kebijakan fiskal, strukturAPBN yang lebih baik, strategi dalampengelolaan baik dari segipenerimaan negara, pembelanjaan

A

Sebanyak 8 orang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipromosimenjadi eselon II.

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGANMUTASI DAN PROMOSI ESELON IIPELANTIKAN. Walaupun sempat tertunda, pelantikan eselon II di lingkungan DJBC akhirnya bisa berlangsung dengan hikmat.

INFO PEGAWAIWBC/ATS

Page 48: Warta Bea Cukai Edisi 387

47WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

negara dan pembiyaan dari APBN,harus dan masih bisa dioptimalkan,”tandas Ani.

Ani melanjutkan, tugas-tugasyang sangat berat tersebut harusditopang dengan institusi yang makinsiap. Untuk itu, membangun institusimerupakan tugas yang sangatpenting. Oleh sebab itu ia berharapagar para pejabat yang dilantik dapatmenjalankan amanah dengandedikasi, kerja keras dan terusmenjaga integritas dari sikap pribadimaupun sikap dalam menjalankantugas dan keinginan untuk melayanimasyarakat.

Saat ditemui WBC usai pelantik-an, Nasar Salim yang dilantikmenjadi Pj. Kepala Kantor WilayahXII DJBC Jawa Timur II (sebelumnyaKasubdit Intelijen, Dit. Penindakandan Penyidikan-red) mengatakanbahwa program baru yang akan dila-kukannya antara lain adalah pener-tiban masalah cukai dan bagaimanameningkatkan penerimaan.

Penertiban masalah cukaitersebut diantaranya menertibkanpita cukai palsu, pemakaian pitacukai yang tidak sesuai denganhaknya (personalisasi) dan rokoktanpa pita cukai. “Kita akan memintapabrikan untuk melaksanakan sesuaidengan ketentuan yang ada.Misalnya saja, kalau ada pabrikanyang tidak memakai pita, tentunyakita akan melakukan penindakan.Penindakan itu sendiri merupakanbagian dalam rangka penertiban hal-hal yang tidak sesuai denganketentuan,” imbuhnya.

Untuk itu ia berharap agar adanyakomitmen dari seluruh pegawai yangada di Kanwil XII DJBC khususnya,maupun yang ada di DJBC secarakeseluruhan, untuk melakukanpenegakan hukum dan ketentuanyang sudah ada.

Sementara itu, Iswan Ramdanayang dilantik menjadi Pj. KepalaKantor Wilayah VI DJBC Banten(sebelumnya Kasubdit Nilai Pabean,Dit. Teknis Kepabeanan-red)mengatakan pada WBC bahwaBanten merupakan Kanwil baru yangmerupakan perpecahan dari Kanwil VDJBC Bandung (sekarang Kanwil IXDJBC Jawa Barat-red).

Wilayah kerjanya sendiri menca-kup Cengkareng dan Tangerang. Iasendiri belum mengetahui secarapersis lokasi kantor Kanwil Banten.Tetapi, menurut arahan Dirjen Beadan Cukai, untuk sementara lokasikantor bertempat di Cengkareng(KPBC Soekarno Hatta-red), sambiltetap melihat lokasi lain yang lebihefisien dan efektif yang mampumenampung kegiatan dan melakukankontrol.

Kalau melihat prospek kedepan-nya, tambah Iswan, Banten bisa

menjadi alternatif penampungan darikegiatan ekspor impor di PelabuhanTanjung Priok karena dayatampungnya masih cukup besar.Kegiatan ekspor di wilayah Bantenjuga cukup potensial walaupun untukkegiatan impor masih belum tinggi.

Namun demikian, Iswan sendiribelum bisa memberitahukan programkedepan yang akan dilakukannya.“Saya belum bisa bicara banyakkarena saya belum meninjau kesana.Saya melihat Banten masih sepintassaja karena beberapa waktu lalusaya mengunjungi Merak bersamaDirjen Bea dan Cukai. Yang jelas,program saya harus sesuai denganmisi dari Dirjen Bea dan Cukai,”tandasnya.

Diakhir wawancara ia berharapagar tugas yang dijalankan nanti

dapat berjalan sesuai dengan misidan dapat meningkatkan publicservice sehingga bisa mengangkatcitra Bea dan Cukai. Tak hanya itu, iajuga berharap agar pengawasan danintegritas pegawai dapat lebih baik.

Sementara itu, Sutardi yangdilantik sebagai Pj. Inspektur BidangVII, Inspektorat Jenderal (sebelum-nya Kasubdit Kemudahan Ekspordan Tempat Penimbunan, Dit. Fasili-tas Kepabeanan-red) mengatakanpada WBC, sebagai Inspektur BidangVII, ia bertugas membidangi Direk-torat Jenderal Kekayaan Negara danDirektorat Jenderal PengelolaanHutang. Namun ia mengaku belumbisa berbicara banyak mengenaitugas barunya karena belummempelajari lebih lanjut mengenaibidang tugasnya. ifa

Page 49: Warta Bea Cukai Edisi 387

48 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

ada 22 Desember 2006, sekitarpkl. 16.00 WIB, bertempat diauditorium Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC), diselenggarakan acarapelantikan eselon III dan IV dilingkungan DJBC yang dipimpinlangsung oleh Direktur Jenderal Beadan Cukai, Anwar Suprijadi.

Sebanyak 50 orang pejabateselon III di lingkungan DJBCdimutasi berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan No. 481/KM.1/UP.11/2006 tentang Mutasi ParaPejabat Eselon III di LingkunganDepartemen Keuangan. Sedangkansejumlah 183 orang eselon IVdimutasi berdasarkan KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai No.349/BC/UP.9/2006 tentang MutasiPara Pejabat Eselon IV diLingkungan DJBC.

Wahyu Purnomo, DirekturPenerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai serta TeguhIndrayana, Direktur TeknisKepabeanan, bertindak sebagai saksi

pejabat pada pelantikan tersebut.Acara yang berlangsung denganhikmat itu juga dihadiri oleh parapejabat eselon II di lingkunganDJBC. Usai pelantikan, dilanjutkandengan acara ramah tamah.

Dalam sambutannya, Dirjen Beadan Cukai, Anwar Suprijadimengatakan, dirinya percaya bahwapara pegawai yang dilantik telahmelaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawabyang diemban, yakni memberikanpelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap dengan jabatan barutersebut, para pegawai dapatmemberikan peningkatan pelayananpada para stakeholder. “Apalagi saatini anggapan masyarakat terhadapBea dan Cukai cenderung negatif,yang membuat kita harus selalumawas diri dan tetap menjaga danmeningkatkan integritas kita.Sehingga suatu saat nanti DJBC bisadisejajarkan bahkan bisa mengung-guli institusi-institusi lain di dalammaupun di luar negeri,” katanya.

Ditemui WBC usai pelantikan,Agung Kuswandono yang dilantikmenjadi Kepala KPBC SoekarnoHatta (sebelumnya KasubditKerjasama Internasional II, Dit.Kepabeanan Internasional-red)mengatakan pada WBC, dirinyamohon doa restu sebab ia kinimemimpin kantor yang sangat besardibanding sebelumnya.

“Sehingga, tantangannya besardan berbeda dengan scope yangsebelumnya saya kerjakan. Untuk itusaya harus mulai dari awal, semogadidukung oleh semua pihak,”harapnya.

Ia mengaku sudah menyiapkanprogram jangka pendek dan jangkapanjang mengenai apa yang akandilakukannya nanti. Namun ia tidakbersedia mengungkapkanprogramnya tersebut. Walaupunbegitu, hal pertama yang akandilakukannya adalah konsolidasi,mengidentifikasi masalah yang adadan merencanakan programkedepannya.

P

Sebanyak 50 orang pejabat eselon III dan 183 eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Beadan Cukai dilantik dan diambil sumpahnya.

PELANTIKAN ESELON III DAN IVDI LINGKUNGAN DJBC

SAAT PELANTIKAN para pejabat eselon III dan IV di lingkungan DJBC.

INFO PEGAWAIWBC/ATS

ifa

Page 50: Warta Bea Cukai Edisi 387

49WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

Page 51: Warta Bea Cukai Edisi 387

50 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

INFO PEGAWAI

Page 52: Warta Bea Cukai Edisi 387

51WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

LAPORAN PENERIMAAN HEWAN QURBANalam rangka perayaan Idul Adha 1427 H, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh panitia Masjid Baitut Taqwa adalahpenerimaan hewan qurban, yang selanjutnya dilakukan pemotongan hewan qurban yang berlangsung pada 31Desember 2006. Berikut ini Laporan Penerimaan Hewan Qurban 1427 H sebagai bentuk tanggung jawab panitia atas

kepercayaan para jamaah Masjid Baitut Taqwa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan pegawai DJBCuntuk menyerahkan hewan qurban kepada Masjid Baitut Taqwa KP-DJBC.

DAFTAR NAMA PEMESAN DAN PEQURBAN HEWAN QURBAN SAPI DAN KAMBING.

D

Page 53: Warta Bea Cukai Edisi 387

52 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

BERITA DUKA CITATelah meninggal dunia, SIKIS AL KISWANDI (75), pensiunan Bea Cukai,

pada hari Kamis, 28 Desember 2006 di rumah, desa Rabak, Kecamatan Kalimanah Purbalingga.

PEGAWAI PENSIUNT.M.T 01 PEBRUARI 2007

NO

123456789101112131415161718

NAMA

Drs. Sjamsul BahriMirsjafriSubowoSaid AttamimiMaman KardataSujatnoTukimanNyonoSugiantoroRidwanErwin Januarto, SHMusnihartiDjanuriMoh. HosenPaulina Junus TarukSadijoReboJesaja Marjen

NIP

060044390060034177060035064060035402060033012060035374060040569060044070060052783060052391060052538060052534060040052060057631060045829060056191060058282060030613

GOL

IV/cIV/bIV/aIV/aIV/aIII/dIII/bIII/bIII/aIII/aIII/aIII/aII/dII/dII/dII/bII/bII/b

JABATAN

Kepala Bagian UmumKepala Seksi Fasilitas Aneka TambangKepala Seksi PerbendaharaanKepala Seksi Kepabeanan IKepala Subbagian KepegawaianKepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IIIPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana

KEDUDUKAN

Kanwil III DJBC PalembangDirektorat Fasilitas KepabeananKPBC Tipe A Khusus Soekarno-HattaKPBC Tipe A Tanjung EmasKanwil IV DJBC JakartaKPBC Tipe B YogyakartaKPBC Tipe B BogorKPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok IIKPBC Tipe A BekasiKPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok IIKPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok IKPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok IKPBC Tipe A JakartaKPBC Tipe C BenoaKanwil X DJBC BalikpapanKPBC Tipe A MerakKanwil VI DJBC SemarangKPBC Tipe A Sorong

Segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan duka yang sedalam-dalamnya. Bagi keluarga yangditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang maha Esa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERATURAN MENTERI KEUANGANPER JANUARI 2007

No. PERATURAN P E R I H A L Nomor Tanggal

1. 925/KMK.04/2006 23-11-06 Pengadaan Pita Cukai2. 124/PMK.02/2006 12-12-06 Tata Cara, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan

Beras Pemerintah Tahun Anggaran 20063. 145/PMK.04/2006 29-11-06 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang

Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam RangkaImpor Dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPER JANUARI 2007

PERATURANNo. Nomor Tanggal P E R I H A L

1. P-21/BC/2006 12-12-06 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.010/2006Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi.

2. P-22/BC/2006 26-12-06 Penyediaan Dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung EtilAlkohol Asal Impor.

3. P-23/BC/2006 26-12-06 Desain Dan Warna Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor.4. P-24/BC/2006 26-12-06 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/

2006 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau.

INFO PEGAWAI

INFO PERATURAN

Page 54: Warta Bea Cukai Edisi 387

53WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

ntuk memberikan jaminan dan ke-pastian penyelenggaraan pela-yanan publik sesuai ketentuan

yang telah ditetapkan, diperlukan suatustandar pelayanan. Karena itu, MenteriNegara Pendayagunaan AparaturNegara (Menpan) melalui PeraturanMenpan Nomor : Per/20/M.PAN/04/2006 telah menetapkan PedomanPenyusunan Standar Pelayanan Publik.

Hal ini dilatarbelakangi dengan masihbanyaknya penyelenggara pelayananpublik yang dalam beberapa hal masihdinilai belum berjalan sebagaimana yangdiharapkan. Terlihat dari masih adanyakeluhan dan pengaduan masyarakat, baikdisampaikan langsung kepada pemberipelayanan maupun melalui media massa.

Untuk mengatasi kondisi ini, diperlu-kan komitmen tegas dan jelas dari pim-pinan unit pelayanan publik. Sehubungandengan hal tersebut Kementerian NegaraPAN telah menetapkan Pedoman UmumPenyelenggaraan Pelayanan Publik de-ngan Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Pedoman ini merupakan acuanbagi instansi pemerintah termasuk BUMN/BUMD dalam pengaturan danpelaksanaan kegiatan pelayanan publik,sesuai dengan kewenangannya.

Sebelumnya pemerintah telah melaku-kan berbagai perbaikan dan penyempur-naan kualitas pelayanan publik yang ditin-daklanjuti dengan ditetapkannya InstruksiPresiden Nomor 5 Tahun 2004 tentangPercepatan Pemberantasan Korupsi, yangmenginstruksikan antara lain kepadaMenteri Negara PAN untuk menyiapkanrumusan kebijakan dalam upayapeningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk mengefektif-kan peningkatan kualitas pelayanan publikadalah melalui penyusunan standarpelayanan publik. Standar pelayananpublik tersebut wajib dimiliki oleh setiapunit pelayanan untuk digunakan sebagaipedoman, baik bagi pemberi pelayananmaupun penerima pelayanan.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DJBCTerhadap penerapan Standar

Pelayanan Publik di DJBC, Kepala BagianOrganisasi dan Tata Laksana, SekretariatDJBC, Drs. Nofrial MA, melihatnya seba-gai satu kebijakan dari Direktur Jenderal(Dirjen) Bea dan Cukai, terkait denganSurat Edaran (SE) Dirjen Nomor 36 tahun2006 tentang penyusunan, sosialisasi danpenerapan standar pelayanan publik di

lingkungan DJBC. Dimana salah satu po-licy-nya tidak sekedar menerapkan stan-dar pelayanan publik, tetapi juga mene-rapkan standar pelayanan publik secarakomprehensif sehingga kinerja pelayan-an, pembinaan pegawai, dan upayapercepatan pemberantasan korupsi bisaberjalan.

“Saya melihatnya justru dari situ. Kitaselama ini buat reorganisasi, penempatanpegawai dan segala macam, kalau kitatidak punya standar, maka akan menim-bulkan dampak bagi masyarakat, merekatidak pernah tahu persis seperti apa stan-dar pelayanan kita ? Apakah standarnyasudah bagus atau belum ? Karena tidakada tolok ukur. Dengan adanya standarpelayanan publik, masyarakat tahu benarbahwa kita telah perform terhadap apayang kita lakukan,” tegas Nofrial.

Dengan diterapkannya standarpelayanan publik, maka tidak ada lagi isu-isu tentang waktu pelayanan yang lamadan segala macam keluhan, termasuksegala bentuk pungutan liar (pungli).Karena komponen utama standarpelayanan publik terdiri dari penetapanstandar pelayanan dan mekanismepengaduan bagi yang tidak perform dalammelaksanakan standar pelayanan publik.

“Jadi, dua komponen ini sangatpenting, tidak sekedar dipasang-pasang.Jangan sampai masyarakat takut kalau

mereka mengadu dan berurusan denganpejabat bisa disusahin. Makanya diaturmekanismenya. Jadi standar pelayananpublik merupakan kelengkapan dari SOP(Standar Operasional Prosedur), termasukmekanisme pengaduannya,” jelasnya.

Mekanisme pengaduan, lanjut Nofrial,dibuat bukan sekedar sebagai kotakpengaduan atau semata-mata sebagaiinformation desk, tetapi merupakan meka-nisme pekerjaan rutin, bukan sekedarbenda mati.

Melalui SE 36 yang dikeluarkan DirjenBea dan Cukai, Anwar Suprijadi, sangatterlihat bahwa dirjen bersungguh-sungguhingin mengoptimalkan kinerja pegawainya.Seperti yang terlihat dalam SE 36dinyatakan, jika pegawai tidak performmaka akan ditindak. Artinya pegawai beacukai saat ini di unit-unit pelayanan harusmempunyai komitmen pekerjaan.

“Misalnya, pelayanan akan saya laku-kan selama satu jam, mereka yangmenentukan, kita (Kantor Pusat) hanyaasistensi. Misalnya, Tanjung Priok menge-luarkan ijin impor sementara, katakanlah 3jam, oke tulis 3 jam di standar pelayananpublik. Kalau Dumai atau Pekan Barubelum tentu karena beban kerjanya tidaktinggi mungkin bisa lebih cepat. Dalam halini Kepala Kantornya yang menulis distandar pelayanan publik,” ujarnya.

Standar pelayanan publik disusun ber-tujuan untuk mendorong tersusunnyastandar pelayanan pada setiap unit pela-yanan agar penyelenggaraan pelayanandapat berjalan lebih baik. Maka itu menu-rut Nofrial, yang terpenting dalampenyusunan standar pelayanan publikadalah konsensus, sederhana, konkrit,mudah diukur, terbuka, terjangkau, dapatdipertanggungjawabkan, mempunyaibatas waktu pencapaian dan berkesinam-bungan.

Penyelenggaraan pelayanan harusdidasarkan pada standar pelayanansebagai ukuran yang dibakukan dan wajibditaati oleh penyelenggara pelayananmaupun penerima pelayanan. Komponenstandar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi;l Jenis pelayanan (pelayanan yang di-

hasilkan oleh unit penyelenggara pela-yanan maupun penerima pelayanan)

l Dasar hukum pelayanan (peraturanperundang-undangan yang menjadidasar penyelenggaraan pelayanan)

l Persyaratan pelayanan (syarat-syaratyang harus dipenuhi dalampengurusan sesuatu jenis pelayanan,

BEA DAN CUKAI TERAPKANSTANDAR PELAYANAN PUBLIKPenerapan Standar Pelayanan Publik sebagai upaya strategis, sistematis, dan terukur DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,mengoptimalkan pembinaan kepada pegawai dan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya.

Drs NOFRIAL MA. Kalau kita berbicaramengenai pelayanan, tidak hanya biaya danwaktu yang jadi masalah, tetapi ketidakpastiansering dihadapi masyarakat pengguna jasa.

U

SEKRETARIAT

DOK. WBC

Page 55: Warta Bea Cukai Edisi 387

54 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

baik persyaratan teknis maupun ad-ministratif)

l Prosedur pelayanan (tata carapelayanan yang dibakukan bagipemberi dan penerima pelayanantermasuk pengaduan)

l Waktu penyelesaian pelayanan, yaitujangka waktu yang diperlukan untukmenyelesaikan seluruh prosespelayanan dari setiap jenis pelayanan

l Biaya pelayanan, yaitu besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkanoleh penerima pelayanan.

l Produk pelayanan, yaitu hasilpelayanan yang akan diterimasesuai dengan ketentuan yang telahditetapkan

l Sarana dan prasarana, yaitufasilitas yang diperlukan dalampenyelenggaraan pelayanan,termasuk fasilitas pelayanan bagipenyandang cacat

l Mekanisme penangananpengaduan, yaitu tata carapelaksanaan penanganan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi di standar pelayanan publik,yang terpenting adalah prosedur danpersyaratan formal yang harus dipenuhi, lamanya waktu penyelesaian danbesarnya biayanya. Ini yang palingpenting. Intinya, kita harus transparankepada masyarakat, tujuannya untukmeyakinkan masyarakat. Kita haruskomit, karena sebenarnya itu merupa-kan janji kita kepada masyarakat,”ungkap Nofrial.

Selain komponen diatas, dalampenyusunan standar pelayanan perlumemperhatikan faktor pendukung,antara lain:l Kompetensi petugas pemberi

pelayanan, yaitu kemampuan yang

harus dimiliki oleh petugas, meliputipengetahuan, keahlian, keterampilan,sikap dan perilaku

l Mekanisme pengawasan, yaitu tatacara pelaksanaan pengawasan sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

LANGKAH STRATEGIS OPTIMALKANKINERJA PELAYANAN

Dua hal penting yang harusdilakukan dalam penerapan standarpelayanan publik adalah melakukansosialisasi secara komprehensif kepadapegawai dan sosialiasi kepadamasyarakat. Sosialisasi pada pegawai

bertujuan agar pegawai mengerti danbisa memberikan performa-performaterbaiknya dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat. Dalamhal ini standar pelayanan publikmerupakan salah satu aspekpengembangan pegawai. Selanjutnya,sosialisasi kepada masyarakat yangbertujuan agar masyarakat mengertibetul akan hak-haknya.

“Disinilah kita kedepankan aspektransparansi. Masyarakat penggunajasa di Tanjung Priok harus mengetahuibahwa di Tanjung Priok pemeriksaanfisiknya selesai paling lama 3 jam,misalnya. Masyarakat harus tahu itu,nah ini menjadi tugas para kepala unit,Kepala-kepala kantor dan KepalaKanwil untuk mensosialisasikan secarainternal dan eksternal yang caranyabisa bermacam-macam,” ujar Nofrial.

“Kita berharap ini dipahami secarapenuh oleh kawan-kawan di unit-unitpelayanan. Jangan hanya melihatnyasebagai retorika belaka, tetapi kinisaatnya kita memperbaiki kinerja,saatnya juga tidak lagi mudah menjadikambing hitam. Misalnya aparat kitadituding pungli dan sebagainya. Pungliyang mana ? Di bagian mana? Ohdibagian ini ? Ini lho ada standarnya,ada tempat pengaduannya, kok gakngadu ke sini? Kita bisa mengatakan itukarena kita ada niat untuk memperbaikiitu,” tambah Nofrial.

Lebih lanjut disampaikan Nofrial, jikaternyata ditemukan aparat bea cukai tidakperform, ada wadahnya, yaitu bagianpengaduan. Dari pengaduan yang datangkemudian diadministrasikan dan diolah keKanwil yang dikoordinasikan oleh KepalaBagian Umum Kanwil untuk diambillangkah selanjutnya, yaitu menyelesaikan

MEKANISME PENGADUAN dibuat bukan sekedar sebagai kotak pengaduan atau semata-mata sebagaiinformation desk, tetapi merupakan mekanisme pekerjaan rutin, bukan sekedar benda mati.

KETIKA SOSIALISASI DENGAN MASYARAKAT, harus disampaikan bahwa pegawai yang tidak perform akanditindak dan masyarakat tidak usah takut atas pengaduan yang disampaikan.

SEKRETARIATDOK. WBC

DOK. WBC

Page 56: Warta Bea Cukai Edisi 387

55WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

pengaduan yang ada. Bila keluhannyaadalah keterlambatan waktu penyelesaiandokumen lantas dicarikan jalan keluaruntuk mengatasinya, kemudianmemproses pegawai yang melakukanketerlambatan untuk mengetahui alasandan tanggapan secara jelas mengenaiketerlambatan yang telah dilakukannya.Jika alasannya terkesan dibuat-buat makaharus dilakukan tindakan.

Di dalam SE 36 disebutkan bahwaimplementasi penerapan standarpelayanan publik selambat-lambatnyamulai 11 Desember 2006 yang lalu,namun dari hasil peninjauan ke beberapaKantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC)baru beberapa unit pelayanan yang telahmengimplementasikannya, misalnyaKPBC di wilayah Tanjung Priok, SoekarnoHatta, Medan dan kantor jajarannya.Sedangkan untuk wilayah Surabaya akandimulai pada 15 Januari 2007.

Diakui Nofrial, memang belum adabatas akhir penerapan standar pelayananpublik. Hal ini disadari bahwa standarpelayanan publik merupakan masalahyang serius, tentu saja dalam hal ini dirjenmemberikan toleransi yang terbatas dandilakukan secara bertahap. Standarpelayanan publik dibuat untuk seluruh je-nis pelayanan dan sementara ini difokus-kan atau diutamakan penerapannyapada unit pelayanan yang cukup banyakkegiatannya.

“Kalau melihat SE Dirjen pastinyasudah banyak yang ditindak, karena mulaiberlaku 11 Desember 2006, namun kitalakukan secara bertahap. Kita lakukanasistensi kemudian meminta mereka(kepala unit pelayanan) membuatkomitmen kepada pimpinan (dirjen) untukmenetapkan waktu penerapan standarpelayan publik di unitnya disesuaikandengan karakteristik pekerjaan danwilayah unit pelayanan yang dipimpinnya.

“Bukan berarti standar harus sama.Kalau kita lihat prosedur dan persyaratanadministrasi sudah standar formal artinyadi seluruh Indonesia sama dan masalahbiaya juga sama karena kita pakai PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak), yangtidak sama di seluruh Indonesia adalahwaktu penyelesaian yang sangattergantung beban kerja dan karakteristiklainnya,” demikian Nofrial.

Karakteristik lain yang ia maksud,misalnya, beban kerja di Tanjung Priokuntuk 10 dokumen pemeriksaan fisik,berbeda dengan 10 dokumenpemeriksaan fisik di Surabaya, karenadi Priok lokasi tempat pemeriksaannyacukup dekat, sedangkan di Surabayatempat pemeriksaannya antara kantorpelayanan dengan gudangnya cukupjauh. Maka itu, Nofrial menamakannyakarakteristik wilayah . Jadi walau bebankerja sama, belum tentu waktupenyelesaiannya sama.

Kepada KPBC yang belummenerapkan standar pelayanan publik,Nofrial menyarankan untuk segeramenerapkannya, karena konsep

standar pelayanan publik merupakanupaya dan gagasan strategis dirjenuntuk mengoptimalkan kinerja. “Kitaakui kinerja kita sudah lebih baik, hanyasaja Dirjen ingin jauh lebih baik,mungkin dirasakan belum memenuhistandar yang Dirjen inginkan.”

KEPASTIAN BAGI MASYARAKATPrinsip-prinsip yang digunakan un-

tuk menyusun standar pelayanan publikmengikuti ketentuan dari Menteri Pen-dayagunaan Aparatur Negara (Menpan).Dalam hal ini kepala unit pelayananyaitu kepala kantor yang berhak menen-tukan standar pelayanan publiknya.

Dengan adanya standar pelayananpublik, dapat memberikan dampak bagipetugas pelayanan untuk terpacu bisamencapai standar, sekaligus dapatmembuat masyarakat terlepas dari hal-halyang tidak pasti. “Kalau kita berbicaramengenai pelayanan, tidak hanya biayadan waktu yang jadi masalah, tetapiketidakpastian sering dihadapi masyarakatpengguna jasa. Sudah biaya dan waktuyang tidak pasti, selesainya juga tidak tahukapan ? Nah ini yang jadi titik rawan,makanya waktu dirjen menitikberatkansalah satu kebijakan strategisnyamengenai standar pelayanan publik, inisangat bagus karena lebih memberikankepastian kepada masyarakat. Dari sisibea cukainya, pelayanan lebih bagus,pembinaan pegawai jadi lebih baik dankita juga punya bukti empiris untukmenangkis segala serangan yang tidakjelas,” tegas Nofrial

Dengan adanya kepastian, masyara-

kat akan menjadi lebih pasti, masyarakatakan tahu kemana ia akan melangkahdan dokumen apa saja yang harus diper-siapkan dan mengetahui akan kemanaharus mengadu. Maka itu, DJBC haruspunya satu mekanisme khusus yang be-nar-benar menjamin hak-hak masyarakatdi bidang pelayanan.

Permasalahan utama yang terlihat didalam kinerja atau implementasipelayanan di lapangan, menurut Nofrial,umumnya masih banyak aparat tidakmempunyai sense of economic yangcukup. “Artinya begini, dia bisamengatakan ah nanti dulu deh ditunda, diatidak tahu efeknya pada ekonomi sangatbanyak. Orang dirugikan waktunya, cost-nya, pabriknya enggak jalan. Pengalamanini salah satunya saya dengar sendiri dariforum para anggota Soekarno Hatta TradeFacilitation Committee (STFC) yangmengeluhkan masalah kinerja kita. Adayang seharusnya selesai 2-3 hari jadiberbulan-bulan, ketika saya tanyakan kepetugas mereka jawab, habis dia belumlengkapi persyaratan. Ternyata persyarat-an yang diminta tidak jelas. Hal-hal se-perti ini mengapa masih terjadi ? Kenapamasyarakat menjadi sulit, apakah kitatidak berpikir bahwa kesulitan masyarakatyang kita timbulkan di bidang ekonomi,multi player effect-nya besar, nah dimanasense of economic-nya ?,” ujar Nofrialyang juga sebagai Ketua STFC.

Persoalan ini menurutnya bukan sajaberhubungan dengan integritas, tetapijuga berhubungan dengan komitmenharus memberikan yang terbaik, karenakalau tidak demikian negara ini akan ber-

SEJAK 11 DESEMBER 2006. DJBC telah menerapkan standar pelayanan publik pada masing-masing unit kerja.

DOK. WBC

Page 57: Warta Bea Cukai Edisi 387

56 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

masalah pada akhirnya. “Cobalah kalau1000 importasi dibuat begitu, berapapabrik yang terlambat, berapa banyaktenaga kerja terlantar? Apalagi konsep diindustri yang zero inventory, terlambatsatu jam saja sudah masalah besar.”

Maka itu melalui penerapan standarpelayanan publik diharapkan tidak adalagi alasan menunda sehingga kepas-tian bagi masyarakat dan upaya proaktif dari pegawai untuk bisa mengam-bil suatu keputusan yang sifatnya untukmemperlancar semakin bisaditingkatkan dan perlu dihindari yangsebaliknya, jangan sampai adamasalah sedikit langsung tertahan danterhambat.

Ditegaskannya, yang paling pentingbahwa saat ini standar pelayanan publikada dan tersosialisasi secara baik.Mekanisme pengaduannya juga tersediadan secara transparan mudah dilihat danmudah diakses, sehingga jangan sampaimasyarakat merasa takut atau engganmelakukan pengaduan. Kegiatan inimemang betul-betul ada dan menjadipekerjaan rutin. Setiap pengaduan harusdiadministrasikan dan diproses secarabaik. Dalam hal ini tim evaluasi dari Kan-tor Pusat akan melakukan pengecekansecara berkala.

“Ketika sosialisasi dengan masyara-kat, harus disampaikan bahwa pegawaiyang tidak perform akan ditindak danmasyarakat tidak usah takut. Pengaduanyang disampaikan harus tertulis danlengkap karena akan diadministrasikanuntuk diproses lebih lanjut,” tegas Nofrial.

Terhadap penerapan standar pelayan-an publik di DJBC, Nofrial berharap agarsemua pejabat ataupun pegawai DJBC

menyadari bahwa standar pelayananpublik betul-betul sangat dibutuhkan un-tuk optimalisasi kinerja organisasi kedepan. Jangan memandang sebagaisesuatu kewajiban baru yang membuatatau menambah-nambah pekerjaan yangtidak akan mungkin dilakukan. Jikaberpikiran seperti itu kelak nantinya akankecewa, karena Dirjen dalam hal ini tidakmain-main. Dan masyarakat sebenarnyasudah menunggu kondisi yang seperti ini.Masyarakat sudah bosan dengan sesuatuyang tidak pasti, sebab bukan masalahcepat atau lambat, tetapi masalahketidakpastian. Dengan adanya kepastian,masyarakat pengguna jasa dapat menga-tur dan menyiapkan rencana kegiatanekonominya.

“Jadi kesimpulan saya, konsepstandar pelayanan publik adalah suatukonsep pelayanan yang disiapkan un-tuk tiga hal itu tadi, yaitu, mengoptimal-kan pelayanan terhadap legal trading,meningkatkan pembinaan kepada pe-gawai, memberikan kesempatan kepa-da masyarakat untuk ikut mengontrolBea dan Cukai sekaligus meningkatkantransparansi,”tandas Nofrial.

SURAT EDARAN DIRJENSehubungan dengan penerapan

standar pelayanan publik yang tujuan-nya untuk mengoptimalkan kinerja pela-yanan dibidang kepabeanan dan cukai,melalui Surat Edaran Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor SE 36/BC/2006telah menginstruksikan kepadaSekretaris Direktorat Jenderal, paraDirektur, Kepala Kantor Wilayah danKepala Pelayanan Bea dan Cukai untukmelaksanakan hal sebagai berikut :

Pertama, menyusun, mensosialisasi-kan dan mengimplementasikan standarpelayanan publik unit kerja yang membe-rikan pelayanan kepada masyarakatdibawah pengawasan masing-masingsesuai petunjuk yang diatur dalamPeraturan Menteri PAN Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang PedomanPenyusunan Standar Pelayanan Publik.

Kedua, penyusunan standarpelayanan publik sebagaimana yangdimaksud dilakukan untuk setiap jenispelayanan dan denganmempertimbangkan karakteristik wilayahdan beban kerja masing-masing unit.

Ketiga, standar pelayanan publikdisusun sedemikian rupa sehingga dapatdimengerti, diikuti serta dipantau olehmasyarakat pengguna jasa.

Keempat, standar pelayanan publikdilengkapi dengan mekanismepengaduan yang dapat diakses denganmudah oleh masyarakat pengguna jasa.

Kelima, guna mengoptimalkanefektifitas pelaksanaan, standar pelayananpublik disosialisasikan kepada seluruhpejabat dan pegawai terkait sertamasyarakat pengguna jasa dengan carasebagai berikut :l Sosialisasi kepada seluruh pejabat

dan pegawai dilakukan secaraintensif dan komprehensif melaluibriefing yang dilakukan secara terusmenerus oleh Kepala Kantor ataupejabat yang ditunjuk bertanggung-jawab terhadap pelaksanaanstandar pelayanan publik.

l Sosialisasi kepada masyarakatpengguna jasa dilakukan dengancara:- Menempelkan pada papan

pengumuman di depan ruangkerja unit yang memberikanpelayanan.

- Menempelkan pada papanpengumuman yang terdapat padaCustoms Desk

- Mempublikasikan standarpelayanan publik pada pertemuandengan masyarakat usaha.

l Para Direktur, Kepala Kantor Wila-yah dan Kepala Kantor Pelayanansesuai bidang tugas dan wilayahkerja, bertanggung jawab terhadappelaksanaan pelayanan sesuaistandar pelayanan publik yang dite-tapkan.

l Sekretaris Direktorat Jenderal ber-tanggung jawab terhadap peman-tauan, evaluasi dan penindakanpegawai dalam rangka pelaksanaanstandar pelayanan publik.

l Pejabat dan pegawai yang tidakmelaksanakan pelayanan publiksesuai ketentuan dan standarpelayanan yang ditetapkan dikenakansanksi administrasi sesuai ketentuanyang belaku

l Penerapan standar pelayanan publikpada masing-masing unit kerja telahdiberlakukan selambat-lambatnyatanggal 11 Desember 2006.STANDAR PELAYANAN PUBLIK. Upaya strategis optimalkan kinerja pelayanan.

SEKRETARIAT

ris

DOK. WBC

Page 58: Warta Bea Cukai Edisi 387

57WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

alam rapat kabinet pertama tahun2007 kepada Departemen Keuang-an (Depkeu), Presiden berpesan,

situasinya saat ini harus di-managesecara administratif, karena Depkeudihadapkan pada pekerjaan dan tanggungjawab untuk mengelola keuangan negara,untuk itu segala sesuatunya harusberdasarkan aturan.

Pesan Presiden tersebut kembalidisampaikan oleh Menteri Keuangan, SriMulyani Indrawati dalam rapat pimpinan(rapim) pertama tahun 2007 Depkeu yangbertempat di Auditorium Gedung B KantorPusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC) pada 10 januari 2007. Hadir dalamrapat tersebut seluruh jajaran eselon I danII Depkeu, termasuk staf inti dari DJBC.

Terkait dengan pesan Presiden terse-but, Menkeu menyatakan saat ini harusada bisnis aktualnya dalam arti, kapasitasdari sisi peraturan yang harus dijalankanoleh Depkeu harus tepat, karena jika se-muanya bersifat target-target yang sifatnyainstan maka akan merusak pada seluruhkepastian, pada sisi regulasi dan berbagaimasalah. Artinya kesulitan Depkeu akanmenjadi dua, disatu sisi harus menjagaberbagai aturan, compliance dan lain-lain,dan disisi lain harus lebih cepat danresponsif terhadap berbagai macamdemand dan kebutuhan yang muncul.

“2007 ini adalah warming up yangsebetulnya sudah lebih terlambat karenatahun 2006 kemarin sudah agak mengha-ngat pada paruh kedua, tapi 2007 itubenar-benar warming up, untuk keseluruh-

annya mulai melakukan general politik.Saya tidak ingin kita hanya dijadikan alat,karena Depkeu memiliki fungsi yang luarbiasa penting menjaga institusi ini tetapberjalan untuk menjaga seluruhkepentingan negara, tapi disisi lain kitatidak suka dan tidak akan ingin dari sisipolitik, karena semakin mendekati 2009,”kata Menkeu

Selain menyampaikan pesan Presidenuntuk seluruh jajaran Depkeu, pada rapimkali ini ada dua hal yang menjadi agendautama pembahasan, yaitu pemantauandini perekonomian Indonesia tahun 2007dan evaluasi tahun 2006, yang disampai-kan oleh Kepala Bappeki, Anggito Abima-nyu. Dan reformasi birokrasi yangdisampaikan oleh Sekjen Depkeu MulyaNasution.

INVESTASI DATABASE DJBCPada evaluasi tahun 2006 dan

pemantauan dini perekonomian Indonesiatahun 2007, dijabarkan data-datamengenai segala perkembangan maupunpenurunan yang terjadi padaperekonomian Indonesia. Selain haltersebut turut dijabarkan juga mengenaipeningkatan penerimaan negara dariberbagai pajak dan tren investasi yangterjadi maupun yang akan terjadi.

“Untuk DJBC agar menginvestasikandatabase-nya, sehingga orang-orang yangmemiliki kemampuan untuk memahamibagaimana statistik itu akan disetujui olehBPS, sehingga mereka bisa meng-handledan mengolah data nilai ekspor impor

berdasarkan dokumen menjadi data yangnantinya memang disetujui oleh BPS.Selama ini bea cukai memberikan datamelalui disket, lalu oleh BPS diolah lagi,oleh BI diolah lagi, tapi kita sendiri tidakmemiliki data, tapi orang lain bisa bicaraekspor impor padahal sumbernya ada dikita,” kata Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu menyatakan, datatersebut sebenarnya dapat dijadikan toololeh DJBC dalam memetakanperkembangan yang terjadi, dan untukmemulai dari bagian pelabuhan mana dankomoditasnya apa.

Sedangkan pada pembahasan refor-masi birokrasi, Menkeu mengharapkanuntuk tetap berjalan dan kepada seluruhjajaran eselon I agar tidak menyimpannyadi laci kiri dan tidak pernah dibukanya.”Akhir tahun lalu saya sudah mengeluar-kan PMK untuk job analisis SOP dananalisa beban kerja. Jadi para eselon Iyang memiliki struktur tidak bisa memintatunjangan tambahan kegiatan tanpamelakukan analisa kerja, beban kerja danmenyusun SOP, jadi seluruh eselon Iuntuk meminta Sekditjennya menjalankanitu secara serius,” ujar Menkeu.

Diakhir rapim, Menkeumengharapkan apa yang telah menjadibahasan rapim dapat dijalankandengan baik dan benar oleh masing-masing direktorat. Sehingga apa yangmenjadi kendala khususnya dalammenghadapi tahun 2009, seluruhjajaran Depkeu dapatmengantisipasinya sejak dini.

Pada rapim kali ini ada dua hal yang menjadi agenda utama pembahasan, yaitu reformasi birokrasidan pemantauan dini perekonomian Indonesia tahun 2007 dan evaluasi tahun 2006.

RAPIM. Pada rapat pimpinan DepartemenKeuangan yang pertama, Menteri Keuanganmengharapkan dukungan kerja yang lebih soliduntuk menghadapi tahun 2009.KINERJA TAHUN 2007

TOPIK UTAMA DALAM RAPIM PERTAMA DEPKEU

D

adi

WBC/ATS

PERISTIWA

Page 59: Warta Bea Cukai Edisi 387

58 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

i Kantor, sering kita didatangimasyarakat dan mengajukanpertanyaan, seperti: “Pak saya mau

membeli pita Cukai, dimana ya? “Berapaharganya? “Bagaimana caranya?

Pertanyaan tersebut memangpantas diajukan oleh masyarakat yangmasih awam dengan peraturan yangberkaitan dengan cukai. Masyarakatsecara umum menganggap bahwa pitacukai dapat di peroleh secara bebasseperti halnya meterai.

Untuk menjawab pertanyaan masyara-

kat tersebut, berikut akan dijelaskansecara global langkah-langkah yang harusditempuh oleh masyarakat, mulai daritahap persiapan sampai dengan menda-patkan pita cukai. Pada penjelasan ini jugadijabarkan jenis-jenis pungutan danbesarnya pungutan yang harus dibayaroleh pengusaha terkait dengan penjualanhasil tembakau (rokok).

Berbicara soal pita cukai, tentunyatidak terlepas dari dasar hukum yang digu-nakan dalam pengaturan hasil tembakau,yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun

1995 tentang Cukai beserta peraturanpelaksananya. Dalam undang-undangtersebut, sesuai dengan pasal 4 dijelaskanbahwa, cukai dikenakan terhadap barangkena cukai yang terdiri dari:a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak

mengindahkan bahan yang digunakandan proses pembuatannya;

b. minuman yang mengandung etilalkohol dalam kadar berapa pun,dengan tidak mengindahkan bahanyang digunakan dan prosespembuatannya, termasuk konsentratyang mengandung etil alkohol;

c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret,cerutu, rokok daun, tembakau iris, danhasil pengolahan tembakau lainnya,dengan tidak mengindahkan diguna-kan atau tidak bahan pengganti ataubahan pembantu dalam pembuatannya. Selain itu, sesuai penjelasan

Pasal 4 juga dijabarkan bahwa :Yang dimaksud dengan “sigaret”

adalah hasil tembakau yang dibuat daritembakau rajangan yang dibalut dengankertas dengan cara dilinting, untuk dipakai,tanpa mengindahkan bahan penggantiatau bahan pembantu yang digunakandalam pembuatannya. Sigaret terdiri darisigaret keretek, sigaret putih, dan sigaretkelembak kemenyan.

Sigaret kretek adalah sigaret yangdalam pembuatannya dicampur dengancengkih, atau bagiannya, baik asli maupuntiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.Sigaret putih adalah sigaret yang dalampembuatannya tanpa dicampuri dengancengkih, kelembak, atau kemenyan.Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri darisigaret yang dibuat dengan mesin atauyang dibuat dengan cara lain, daripadamesin. Sigaret kelembak kemenyan ada-

Oleh: Tedy HimawanBegitu menjanjikannya berusaha di bidang hasil tembakau, membuat masyarakat khususnya didaerah Jawa dan sebagian Sumatera, berlomba-lomba untuk mendirikan pabrik rokok yangtentunya juga telah didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah setempat. Terlepas dari tujuanpendirian pabrik rokok tersebut, hingga kini pun masih banyak masyarakat yang belum mengerticara pendiriannya, bahkan jenis rokoknya pun mereka belum paham masuk ke golongan mana.

Bagian I

CARA MENDAPATKAN

PITA CUKAIHASIL TEMBAKAU

KPBC. Penetapan golongan dan jenis rokok, termasuk HJE, akan ditentukan oleh KPBC dimanaindustri tersebut didirikan.

D

CUKAI

WBC/ATS

Page 60: Warta Bea Cukai Edisi 387

59WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

lah sigaret yang dalam pembuatannya di-campur dengan kelembak dan/atau keme-nyan asli maupun tiruan tanpa memperha-tikan jumlahnya.

Yang dimaksud dengan sigaret putihdan sigaret kretek yang dibuat denganmesin adalah sigaret putih dan sigaretkretek yang dalam pembuatannya mulaidari pelintingan, pemasangan filter,pengemasannya dalam kemasan untukpenjualan eceran, sampai denganpelekatan pita cukai, seluruhnya, atausebagian menggunakan mesin.

Yang dimaksud dengan sigaret putihdan sigaret kretek yang di-buat dengan cara lain da-ripada mesin adalah siga-ret putih dan sigaret kretekyang dalam prosespembuatannya mulai daripelintingan, pemasanganfilter, pengemasan dalamkemasan untuk penjualaneceran, sampai denganpelekatan pita cukai, tanpamenggunakan mesin.

Yang dimaksud de-ngan cerutu adalah hasiltembakau yang dibuat darilembaran-lembaran dauntembakau diiris atau tidak,dengan cara digulung de-mikian rupa dengan dauntembakau untuk dipakai,tanpa mengindahkan ba-han pengganti atau bahanpembantu yang diguna-kan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud de-ngan rokok daun adalahhasil tembakau yang dibu-at dengan daun nipah,daun jagung (klobot), atausejenisnya, dengan caradilinting, untuk dipakai,tanpa mengindahkan ba-han pengganti atau bahanpembantu yang digunakandalam pembuatannya.

Yang dimaksud de-ngan tembakau iris adalahhasil tembakau yang dibu-at dari daun tembakauyang dirajang, untuk dipa-kai, tanpa mengindahkanbahan pengganti atau bahan pembantuyang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan hasilpengolahan tembakau lainnya adalahhasil tembakau yang dibuat dari dauntembakau selain yang disebut dalam hurufini yang dibuat secara lain sesuai denganperkembangan teknologi dan selerakonsumen, tanpa mengindahkan bahanpengganti atau bahan pembantu yangdigunakan dalam pembuatannya.

Setelah mengetahui dengan jelas jenishasil tembakau yang dihasilkannya, makauntuk dapat mengeluarkan hasil tembakaudari pabrik dengan tujuan untuk dijual,tentunya hasil tembakau harus dilekati de-ngan pita cukai. Secara garis besar, pro-

sedur untuk mendapatkan pita cukai terdiridari beberapa tahapan, mulai dari pendiri-an pabrik, penetapan harga jual eceranhasil tembakau, hingga pemesanan pitacukai. Untuk mengetahui lebih jelasnyaakan tahapan-tahapan tersebut, berikutadalah penjabaran dan langkah-langkahyang harus dijalankan dari tahapan-tahap-an tersebut :

1. Pendirian PabrikSeperti telah dijelaskan di awal tadi,

bahwa sesuai Undang-Undang nomor 11tahun 1995 tentang Cukai, Hasil Temba-

kau atau yang sering kita sebut denganrokok adalah termasuk sebagai BarangKena Cukai. Konsekuensi dari ditetapkan-nya hasil tembakau sebagai barang kenacukai adalah: adanya pungutan cukai;adanya pengawasan terhadap produksi,peredaran dan pengangkutan barangtersebut. Sesuai dengan Pasal 14Undang-Undang nomor 11 tahun 1995tentang cukai, dan Peraturan Pemerintahnomor 5 tahun 1997 tentang PengawasanBarang Kena Cukai.

Sehingga untuk kepentingan penga-wasan dan penerimaan, maka pengusahapabrik yang telah mendapatkan izin dariinstansi yang tugas dan tanggung jawab-nya di bidang Perindustrian dan/atau Per-

dagangan, wajib memiliki Nomor PokokPengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Mengapa harus ada NPPBKC?Sesuai peraturan tersebut, salah satupihak yang harus memiliki NPPBKCadalah pengusaha pabrik. Pabrik adalahtempat tertentu termasuk bangunan,halaman, dan lapangan yang merupakanbagian dari padanya, yang dipergunakanuntuk menghasilkan barang kena cukaidan/atau untuk mengemas barang kenacukai dalam kemasan untuk penjualaneceran. Sementara itu, pengusaha pabrik

adalah orang atau badanhukum yang mengusaha-kan pabrik.

Pengaturan lain yangmenjelaskan lebih terinciterkait dengan NPPBKC,juga terdapat dalam Per-aturan Menteri Keuangannomor 75/PMK.04/2006tentang Nomor PokokPengusaha Pabrik HasilTembakau dan ImportirHasil Tembakau.

Lalu bagaimana untukdapat memperolehNPPBKC? Untuk menda-patkan itu, maka orangatau badan hukum yangakan menjalankan kegiat-an sebagai pengusahapabrik hasil tembakau ha-rus mengajukan permoho-nan kepada kepala KantorPelayanan Bea dan Cukai(KPBC) setempat.

a. Persyaratan FisikBangunan PabrikSebelum mengajukan

permohonan untukmendapatkan NPPBKCsebagai pengusaha pabrikhasil tembakau, pemohonmengajukan permohonankepada Kepala KantorPelayanan Bea dan Cukaisetempat untuk melaku-kan pemeriksaan lokasi/bangunan. Permohonanpemeriksaan disertai gam-bar denah lokasi/bangun-

an yang akan digunakan sebagaipabrik. Berdasarkan permohonan ter-sebut, maka petugas Bea dan Cukaiakan melakukan pemeriksaan lokasi/bangunan, dan hasil dari pemeriksa-an lokasi/bangunan, oleh petugasakan dibuat berita acara pemeriksaan.Lokasi/bangunan yang dapat diguna-kan sebagai pabrik hasil tembakauharus memenuhi persyaratan tertentu,adapun persyaratannya adalahsebagai berikut:Tidak berhubungan langsung denganpabrik lainnya, tempat penyimpanan,atau tempat pembuatan hasiltembakau di luar pabrik;Tidak berhubungan langsung dengan

GUDANG PITA CUKAI. Sebelum mendapatkan pita cukai, hendaknya masyarakat memahamitatacara pendirian pabrik rokok yang baru saat ini.

WBC/ATS

Page 61: Warta Bea Cukai Edisi 387

60 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

rumah tinggal atau tempat penjualaneceran barang kena cukai;Harus berbatasan langsung denganjalan umum, kecuali yang lokasinyadalam kawasan industri; danMempunyai luas minimal 50 (limapuluh) meter persegi.

b. Penerbitan NPPBKC Pabrik Hasil

TembakauSebelum tanggal 1 Oktober 2006,peraturan yang dijadikan sebagaidasar berkaitan dengan penerbitanNPPBKC adalah Keputusan MenteriKeuangan Nomor 104/KMK.05/1997tetang Pemberian dan PencabutanNomor Pokok Pengusaha Pabrik HasilTembakau atau Importir Hasil Temba-kau serta persetujuan PembuatanHasil Tembakau diluar Pabriksebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 126/PMK.04/2005.Berdasarkan Peraturan Menteri Keu-angan tersebut, maka proses pembe-rian, pembekuan, pencabutan pembe-kuan, dan pencabutan NPPBKCPengusaha pabrik hasil tembakaudilakukan oleh Kantor Pusat DirektoratJenderal Bea dan Cukai di Jakarta.Sejak tanggal 1 Oktober 2006, dengandiberlakukannya Peraturan MenteriKeuangan Nomor 75/PMK.04/2006,maka proses pemberian, pembekuan,pencabutan pembekuan, dan penca-butan NPPBKC pengusaha pabrikhasil tembakau didelegasikan kepadaKepala Kantor Pelayanan Bea danCukai. Dengan adanya desentralisasitersebut, diharapkan proses pemberi-an NPPBKC dapat dilakukan denganlebih cepat, tepat, akurat, dan murah.Persyaratan lain untuk mendapatkanNPPBKC adalah, permohon harusmengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Pelayanan Bea danCukai setempat denganmenggunakan surat sesuai dengan

contoh yang telah ditentukan (PMCK-6). Dalam permohonan harus disebut-kan identitas pemohon, nama dan lo-kasi pabrik, serta jenis hasil tembakauyang akan diproduksi, misalkanSigaret Kretek Tangan (SKT), SigaretKretek Mesin (SKM). Selain itu, permo-honan juga harus dilampiri dengan:1. Berita Acara Pemeriksaan dan

gambar denah lokasi/ bangunanPabrik.

2. Salinan atau photo copy surat atauizin dari instansi terkait yang telahditandasahkan oleh pejabat yangberwenang, yaitu:- Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB) dari Pemerintah Daerahsetempat;

- Ijin berdasarkan Undang-un-dang Gangguan dari Pemerin-tah Daerah setempat atau izinAnalisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL) dariPemerintah Daerah setempat.

- Ijin Usaha Industri atauTanda Daftar Industri dariinstansi yang tugas dantanggung jawabnya di bidangperindustrian;

- Ijin Usaha Perdagangan dariinstansi yang tugas dantanggung jawabnya di bidangperdagangan;

- Ijin atau rekomendasi dariinstansi yang tugas dantanggung jawabnya di bidangtenaga kerja;

- Nomor Pokok Wajib Pajak;dan

- Surat Keterangan CatatanKepolisian dari KepolisianRepublik Indonesia danKartu tanda pengenal diri,apabila pemohon merupakanorang pribadi;atau

- Akte Pendirian Usaha,apabila pemohon merupakanbadan hukum.

3. Surat Pernyataan di atas meteraiyang sanggup akanmenyelenggarakan pembukuanperusahaan berdasarkan StandarAkuntansi Keuangan yang berlakudan menyimpan dokumen, buku,dan laporan selama 10 (sepuluh)tahun pada tempat usahanya.

4. Surat pernyataan di atas meteraiyang cukup bahwa NPPBKC yangdiajukan akan ditolak atauNPPBKC yang telah diberikanakan dibekukan dalam hal namapabrik memiliki kesamaan namadengan nama pabrik yang telahmendapatkan NPPBKC terlebihdahulu.

Berdasarkan permohonan tersebut,maka Petugas Bea dan Cukai di KantorPelayanan akan melakukan penelitian,meliputi: kesamaan nama, penelitianpemenuhan persyaratan fisik bangunan,penelitian terhadap ijin dari instansi lainyang disertakan dalam lampiran.

Jika permohonan dan persyaratan-persyaratannya ternyata masih tidaklengkap atau tidak benar dalammemberitahukannya, maka petugas akanmengeluarkan surat penolakan atau suratpemberitahuan kekurangan kelengkapanpermohonan. Sedangkan jikaberdasarkan hasil penelitian permohoandianggap telah lengkap dan benar, makapetugas akan menerbitkan KeputusanMenteri Keuangan tentang PemberianNPPBKC. Dan batas waktu yang dimilikioleh Petugas Bea dan Cukai dalammemproses permohonan NPPBKCadalah selama 30 (tiga puluh) hari sejakpermohonan diterima.

2. Besarnya Pungutan dan Penetapan

Harga Jual EceranSetelah pengusaha pabrik

mendapatkan NPPBKC, tahap berikutnyayang harus dilakukan adalah mengajukanpermohonan penetapan Harga Jual

JENIS DAN GOLONGAN ROKOK. Saat ini Banyak Masyarakat yang belumpaham akan jenis dan golongan rokok yang diproduksinya.

HOME INDUSTRY. Hampir 80 persen pabrik yang ada saat ini, adalahusaha home industry.

CUKAI

WBC/ATS WBC/ATS

Page 62: Warta Bea Cukai Edisi 387

61WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIKHASIL TEMBAKAU

JENIS GOLONGANHASIL PENGUSAHA BATASAN PRODUKSI PABRIKTEMBAKAU PABRIK

I Lebih dari 2 milyar batang

a. SKM II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidaklebih dari 2 milyar batang

III Tidak lebih dari 500 juta batang

I Lebih dari 2 milyar batang

b. SPM II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak

lebih dari 2 milyar batang

III Tidak lebih dari 500 juta batang

I Lebih dari 2 milyar batang

c. SKT II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidaklebih dari 2 milyar batang

III A. Lebih dari 6 juta batang tetapi tidak

lebih dari 500 juta batang

B. Tidak lebih dari 6 juta batang

d. KLM, KLB I Lebih dari 6 juta batang atau SPT II Tidak lebih dari 6 juta batang

I Lebih dari 2 milyar gram

e. TIS II Lebih dari 500 juta gram tetapi tidak

lebih dari 2 milyar gram

III A. Lebih dari 50 juta gram tetapi tidaklebih dari 500 juta gram

B. Tidak lebih dari 50 juta gram

f. CRT Tanpa Tanpa Batasan Produksi

Golongan

g. HPTL Tanpa Tanpa Batasan ProduksiGolongan

Sumber : Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor: 43/PMK.04/2005

Catatan :SKM = Sigaret Kretek MesinSPM = Sigaret Putih MesinSKT = Sigaret Kretek TanganKLM = Sigaret Kelembak MenyanKLB = Rokok Daun atau Kelobot

SPT = Sigaret Putih TanganTIS = Tembakau IrisCRT = CerutuHPTL = Hasil Pengolahan Tembakau

Lainnya

Eceran terhadap merek hasil tembakauyang akan dipasarkan. Dalampermohonan penetapan Harga JualEceran dicantumkan identitas pemohon,nama merek dan uraian merek yangdiajukan, harga jual eceran, danperhitungan cukai. Sebelum membahaslebih jauh tetang permohonan penetapanHJE, terlebih dahulu akan diuraikan caraperhitungan cukai dan pungutan-punguanapa saja yang terkait dengan penjualanhasil tembakau. Secara garis besar,jenis-jenis pungutan yang terkait denganpenjualan hasil tembakau adalah: cukai,PPN hasil tembakau dan PNBP ataspelayanan pemesanan pita cukai.

Cara penghitungan cukai tembakauyang berlaku saat ini adalahkombinasai peghitungan secaraadvalorum dan secara spesifik. Tarifadvalorum adalah cara penghitungancukai berupa prosentase harga dasar(perkalian antara tarif cukai denganharga dasar). Harga dasar yangdigunakan dalam penghitugan cukaitembakau adalah harga jual eceran.Tarif Cukai spesifik adalah cukai yangdihitung berdasarkan satu satuanbarang tertentu, misalnya per batang,per gram, per bungkus, per liter.

Tarif cukai advalorum, tarif cukaispesifik, dan batasan minimum hargajual eceran hasil tembakau ditentukanberdasarkan masing-masing jenis dangolongan pengusaha pabrik. Ketentuantentang penetapan harga dasar dantarif cukai hasil tembakau diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan HargaDasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakausebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangannomor 118/PMK.04/2006.

a. Penggolongan Pengusaha Pabrik

Pengusaha pabrik hasil tembakaudikelompokkan ke dalam GolonganPengusaha berdasarkan jenis hasiltembakau yang diproduksinya.Perlu diketahui, dalam hal suatupabrik mempunyai cabang pabrikyang berada di bawah pengawasanKantor Pelayanan Bea dan Cukaiyang berbeda, penggolonganpengusaha pabrik didasarkan atasjumlah total produksi dari semuacabang pabrik.Yang dimaksud dengan produksiadalah produksi yang dihitung ber-dasarkan data pemesananpita cukai(CK-1). Penggolongan pengusahapabrik hasil tembakau yang berlakusaat ini sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan nomor43/PMK.04/2005 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan nomor 118/PMK.04/2006, adalah sebagai beri-kut : (Lihat Tabel) Penyesuaian kenaikan golongan

Pengusaha Pabrik wajib dilakukan oleh

Pengusaha Pabrik pada saat produksiPabrik dalam tahun takwim yang sedangberjalan telah melampaui batasan pro-duksi pabrik yang berlaku bagi golonganPengusaha Pabrik yang bersangkutanseperti dalam tabel 1 diatas. Dalam halhasil produksi dalam satu tahun takwimkurang dari batasan roduksi yang berlakubagi golongan pengusaha pabrik, pengu-saha pabrik dapat diijinkan melakukanpenurunan satu tingkat golongan pengu-saha pabrik dengan keputusan Kepala

Kantor Pelayanan pada setiap awal tahuntakwim berikutnya. Yang dimaksud ‘awaltahun takwim’ adalah pada awal tahun di-mana pengusaha pabrik pada tahuntersebut belum pernah mengajukan CK-1.Dengan adanya penurunan golonganpengusaha pabik, berarti tarif cukai meng-ikuti tarif cukai golongan baru (setelahturun) sedangkan harga jual eceran tidakboleh diturunkan.

Tedy HimawanKasi Kepabeanan IV KPBC Tipe A Jakarta

(bersambung)

Page 63: Warta Bea Cukai Edisi 387

62 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

IMPOR UNTUK DIPAKAI DARI KAWASANBERIKAT SESUAI PP 33/1976

arang yang dimasukkan keKawasan Berikat dari luar daerahpabean sebagaimana dimaksud

pada pasal 7 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 10/ 1995 TentangKepabeanan adalah merupakan barangimpor yang mendapat fasilitas penundaanbea masuk dan tidak dipungut pajakdalam rangka impor, dan oleh karena itubarang-barang tersebut secara tekniskepabeanan sebagaimana telah kamijelaskan pada paragraf sebelumnya (padaWBC edisi Januari 2007 -red) harus/masih berada di bawah pengawasanpabean (Under Customs Control) danmasih dalam proses pengolahan sertabelum merupakan barang yangdimanfaatkan/ dikonsumsi di dalamnegeri/ dalam daerah pabean.

Meskipun barang-barang tersebuttelah diimpor sebagaimana impor penger-tian dalam butir 13 pasal 1 Undang-Undang Nomor 10/ 1995 TentangKepabeanan (memasuki daerah pabean),akan tetapi terhadap barang-barang ter-sebut belum dikenai BM dan PDRI karenabarang-barang tersebut belum direleasedari pengawasan pabean dengan tujuandiimpor untuk dipakai (destined fordomestic consumption).

Kegiatan pemindahan/ penyerahanbarang dari satu Tempat Penimbunan keTempat Penimbunan lainnya, adalahmerupakan kegiatan pemindahan barangyang berasal dari suatu tempat dibawahpengawasan pabean (under customscontrol) ke tempat lain yang juga di bawahpengawasan pabean.

Secara teknis maupun secara yuridiskegiatan tersebut dapat dipersamakandengan kegiatan pemindahan barang im-por dari satu kapal ke kapal yang lain (shipto ship transfer) yang dilakukan di suatupelabuhan di Indonesia, dari TPS satu keTPS yang lain, atau juga dari TPS ke TPBdan sebaliknya, yang intinya terhadap

barang-barang tersebut, sekali lagi kamikemukakan belum dikonsumsi/ dimanfaat-kan di dalam negeri/ dalam daerahpabean sehingga berdasarkan the desti-nation principle of taxation, under which noindirect taxes should be levied on goodsthat are not destined for domestic con-sumption. Dan oleh karenanya terhadapbarang-barang tersebut belum dipungutBM, PDRI, dan pajak dalam negeri.

Didalam revised Kyoto Conventiondirekomendasikan adanya suatu free

zone dalam negara contracting partydimana free zone apabila diterjemah-kan secara bebas berarti suatu zonabebas, dalam arti bebas dari pengutanbea masuk dan pajak meskipun freezone tersebut berada didalam daerahpabean suatu contracting party.

Di beberapa negara, free zonedidefinisikan secara berbeda-beda, diSingapura hal yang demikian disebutsebagai free trade zone (FTZ) yangdiberlakukan sejak 1 September 1969yang lokasinya di pelabuhan Singapo-re, Jurong, Sembawang Wharves, PasirPanjang Wharves dan Cargo Terminalcomplex di International Air Port Changi.

Di Indonesia FTZ di Singapore ter-sebut hampir sama dengan TempatPenimbunan Sementara dimana semuabarang yang diimpor harus melalui FTZSingapore sedang hal yang sama diIndonesia harus melalui TPS.

Kyoto Convention, dalam SpecificAnnex Chapter 2 E1/F1 Free Zones,mendefinisikan Free Zone sebagai :

”Free Zone” means a part of the terri-tory of the contracting party where anygoods introduced are generally regarded,insofar as import duties and taxes are con-cerned, as being outside the Customs ter-ritory. (“Kawasan Bebas” adalah suatu ba-gian dari daerah Contracting Party dimanasetiap barang yang dibawa masuk keda-lamnya, sepanjang menyangkut bea ma-suk dan pajak, pada umumnya dianggapsebagai berada diluar daerah pabean).

Dalam praktek kepabeanan baik na-sional maupun internasional semua kegi-atan yang dilakukan sebelum dilakukanreleasing dari pengawasan pabean(sebelum kegiatan diimpor untuk dipakai)belum subject pada BM dan PDRI kendatiberdasarkan pengertian pasal 1 butir 13terhadap barang-barang tersebut telahdianggap diimpor dan terutang BM danPDRI, akan tetapi pelaksanaannya berda-sarkan undang-undang tetap dilakukan diKantor Pabean bukan di tengah lautan (diperbatasan negara), kecuali bagi batasnegara berupa darat, pemungutan dapatdilakukan di entry point dalam hal yangdemikian pengertian impor dan impor un-tuk dipakai dapat dilakukan hampir bersa-maan dalam arti segera setelah barangmemasuki wilayah negara (daerah pabe-an) sebagaimana diatur dalam pengertianpasal 1 butir 13 undang-undang N0. 10/1995 tentang Kepabeanan, dipungutBM dan PDRI karena pada waktu ham-pir bersamaan barang tersebut direlea-se dari Customs Control dengan tujuandiimpor untuk dipakai (lihat gambar 1,WBC edisi 386 Januari 2007).

Oleh: Sutardi

IMPORDAN IMPORUNTUK DIPAKAI (IUD)(Bagian Akhir Tulisan)

OPINI

DALAM MELAKUKANPEMUNGUTAN BEAMASUK DAN PDRI BEACUKAI SEJALANDENGAN INTERNATIO-NAL CUSTOMS MAU-PUN TAXATION BESTPRACTICES YAITUBERDASARKAN DESTI-NATION PRINCIPLE...

B

Page 64: Warta Bea Cukai Edisi 387

63WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

Secara teknis pabean TPB merupakanperpanjangan dari TPS, semua barangyang dipindahkan dari TPS ke TPB harusdikawal oleh pegawai Bea Cukai ataudisegel, agar pengawasan terhadapbarang tersebut tidak terputus mengingatbarang tersebut diangkut/ dipindahkandari suatu tempat dibawah pengawasanpabean yang satu ke tempat dibawahpengawasan pabean lainnya. Olehkarenanya terhadap barang-barang baikyang ditimbun di Tempat PenimbunanSementara maupun di TempatPenimbunan Berikat (KB; GB; TBB danETP), baru dinyatakan diimpor untukdipakai pada waktu barang-barangtersebut dimasukkan ke DPIL, danterhadap barang-barang tersebut berlakuKetentuan Umum di Bidang Impor sertawajib melunasi BM dan PDRI nya.

Dalam Pasal 5 PP33/1996dinyatakan :(1) Barang asal impor yang dikeluarkan

dari Tempat Penimbunan Berikatdengan tujuan diimpor untuk dipakai,sepanjang terhadap pengeluarantersebut tidak ditujukan kepada pihakyang memperoleh fasilitas pembebas-an atau penangguhan bea masuk,cukai, atau pajak dalam rangka impor:a. dipungut bea masuk berdasar-

kan tarif yang berlaku pada saatdiimpor untuk dipakai dan NilaiPabean yang terjadi pada saatbarang dimasukkan ke TempatPenimbunan Berikat;

b. yang merupakan Barang KenaCukai dilunasi cukainya;

c. dikenakan PPN, PPn BM, danPPh Pasal 22 berdasarkanharga penyerahan.

(2) Terhadap barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberlakukanketentuan umum di bidang impor.

Terkait dengan ketentuan Pasal 5PP33/1996 tersebut jelas bahwa secarade facto impor terjadi pada saat barangdirelease dari TPB, atau bisa saja padawaktu barang direalease dari TPS (lihatgambar 2, WBC edisi 386 Januari 2007).

Demikian halnya dengan pengeluaranbarang-barang dari KB ke DPIL. Haltersebut dapat dilihat dalam ketentuanPasal 17 Keputusan Menteri KeuanganNomor : 291/KMK.05/1997 TentangKawasan Berikat, sebagai berikut:(1) Atas pengeluaran barang yang telah

diolah oleh PDKB ke DPILdikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBMdan PPh Pasal 22 Impor sepanjangterhadap pengeluaran tersebut tidakditujukan kepada pihak yangmemperoleh fasilitas pembebasanatau penangguhan BM, cukai, danpajak dalam rangka impor.

(2) Dasar perhitungan pungutan negarasebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah sebagai berikut :a. BM berdasarkan tarif bahan baku

dengan pembebanan yang berla-ku pada saat impor untuk dipakai

dan nilai pabean yang terjadi padasaat barang dimasukkan ke KB;

b. Cukai berdasarkan ketentuanperundang-undangan cukaiyang berlaku ;

c. PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22berdasarkan harga penyerahan.

(3) Pemeriksaan pabean di KBdilaksanakan oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai.

Apabila dilihat pada kedua ketentuantersebut, jelas bahwa baik PP 33/1996maupun Keputusan Menteri KeuanganNomor : 291/KMK.05/1997 TentangKawasan Berikat terlihat jelas bahwakeduanya taat asas pada prinsip-prinsipkepabeanan dan juga prinsip perpajakan,”The destination principle of taxation”.

Howell H. Zee dalam tulisannya yangberjudul Value-Added Tax (lihat Tax PolicyHandbook, terbitan Fiscal Affairs Depart-ment International Monetery Fund, editedby Parthasarathi Shome, Washington,D.C, 1995, halaman 87-88) menyatakan,....VAT is imposed on the value added of

all taxable products that are consumeddomestically. ...., dan untuk VAT yangditerapkan terhadap barang impordikatakan, ....imports are not under theorigin principle, while just the converseholds under the destination principle.

Destination principle tersebut dianuthampir di seluruh negara dunia (internati-onal practices). Seperti dikatakan Howell HZee, ”Almost all countries in the world thatpresently have a VAT have implemented iton the destination principle” (ibid, hal. 89).

Dalam undang-undang perpajakan diIndonesia, penjelasan pasal 4 huruf bUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah dijelaskan bahwa: ”Pajakjuga dipungut pada saat impor BarangKena Pajak. Pemungutan dilakukan me-lalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berbeda dengan penyerahanBarang Kena Pajak tersebut pada hurufa yang dilakukan oleh Pengusaha KenaPajak (PKP), maka siapapun yang me-masukkan Barang Kena Pajak ke Da-lam Daerah Pabean tanpa memperhati-kan apakah dilakukan dalam rangkakegiatan usaha atau pekerjaannya atautidak, tetap dikenakan pajak”.

Kalimat Pemungutan dilakukan mela-

lui Direktorat Jenderal Bea dam Cukai me-mang tidak dijelaskan dalam UndangUndang tersebut, akan tetapi hal ini dapatditafsirkan bahwa dalam melakukanpemungutan PPN dan Ppn BM tersebutnorma pemungutannya adalah normayang selama ini diaplikasikan oleh Direk-torat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam melakukan pemungutan beamasuk dan PDRI Bea Cukai sejalandengan International Customs maupunTaxation best practices yaitu berdasarkandestination principle, dengan demikianmeskipun definisi impor baik menurutUndang-undang Nomor 10/ 1995 TentangKepabeanan maupun berdasarkanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa yaitu memasukkan barang kedalam daerah pabean akan tetapipelaksanaan pemungutan harusdilaksanakan pada waktu barang tersebutdirelease dari pengawasan pabeandengan tujuan diimpor untuk dipakai.

Pernah suatu kali ditanyakan kepadapenulis apakah barang berasal dari luardaerah pabean yang dimasukkankedalam Kawasan Berikat sudahdianggap diimpor? Jawaban penulis ya,tentu saja sudah dianggap diimpor karenayang dimaksud impor, sebagaimanadinyatakan dalam pasal 1 butir 13Undang-undang Nomor 10/ 1995 TentangKepabeanan dan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 TentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasamaupun dalam undang-undang yangmengatur tentang Pajak Penjualan AtasBarang Mewah, adalah kegiatanmemasukkan barang ke dalam DaerahPabean (melewati daerah perbatasannegara/ daerah pabean.

Akan tetapi BM dan PDRI barudipungut sewaktu barang tersebut dire-lease dari pengawasan pabean dengantujuan diimpor untuk dipakai (lihatpenjelasan pasal 2 ayat (1) dan pasal 5ayat (1) serta penjelasan pasal 5 ayat(1) Undang-undang Nomor 10/ 1995Tentang Kepabeanan).

Dengan demikian jelas, meskipunberdasarkan ketentuan butir 13 tersebutsejak barang melewati daerah perbatasanNegara Republik Indonesia barang terse-but sudah dianggap diimpor, akan tetapiperlu diketahui bahwa barang tersebutbelum diimpor untuk dipakai dan BM sertaPDRI baru dipungut sewaktu barangtersebut diimpor untuk dipakai. Demikianjuga halnya bahwa terhadap barang yangberasal dari luar daerah pabean yangdimasukkan kedalam Kawasan Berikatmeskipun sudah diimpor berdasarkanpasal 1 butir 13, akan tetapi barangtersebut belum diimpor untuk dipakai.

Sebagaimana telah dijelaskandimuka bahwa barang berasal dari luardaerah pabean yang melewati daerahperbatasan Negara Republik Indonesiaoleh undang-undang diwajibkan untukdibawa ke suatu Kantor Pabean untukkemudian ditimbun di Tempat

PENGERTIAN IMPORUNTUK DIPAKAI INIKURANG DIKENALSEJAKDIUNDANGKANNYAUNDANG-UNDANGNOMOR 10/ 1995...

Page 65: Warta Bea Cukai Edisi 387

64 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

Penimbunan Sementara (di gudang/lapangan penimbunan di pelabuhan).

Sejak dari melewati perbatasan nega-ra hingga ditimbun di di Tempat Penim-bunan Sementara (di gudang/ lapanganpenimbunan di pelabuhan) tersebut, seca-ra teknis kepabeanan disebut sebagaibarang yang belum diselesaikan kewajib-an kepabeanannya atau dengan kata laindisebut sebagai barang dibawah penga-wasan pabean (Under Customs Control).

Kenapa melewati perbatasan wilayahRepublik Indonesia dianggap sebagaitelah diimpor? Hal ini dikarenakan antarawilayah Republik Indonesia dan DaerahPabean itu letaknya berimpit, jadi apabilakita meletakkan wilayah daerah pabeanIndonesia, ke atas wilayah RepublikIndonesia itu besarnya wujudnya persissama, pengecualiannya ada yaitu apabilabagian dari wilayah Republik Indonesiatersebut dinyatakan sebagai DaerahPerdagangan Bebas, yang undang-undangnya menyatakan berada di luarDaerah Pabean seperti Sabang.

Hal yang menyatakan bahwa DaerahPerdagangan Bebas dinyatakan berada diluar daerah pabean, sebetulnya merupa-kan konsep yang kurang tepat, yaitu yangdianut oleh Undang-Undang Nomor 37Tahun 2000 tentang Penetapan PERPUNo.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perda-gangan Bebas dan Pelabuhan BebasSABANG menjadi Undang-Undang.

Seharusnya Daerah Perdagangan Be-bas dan Pelabuhan Bebas masih beradadi dalam Daerah Pabean. Ketika penulismenjadi anggota Tim Penyusun Rancang-an Undang-Undang mengenai PelabuhanBebas dan Perdagangan Bebas, penulismengusulkan perobahan pengertian Dae-rah Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas, yang semula didefinisikansebagai, “Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas adalah suatu ka-wasan yang berada dalam wilayah hukumNegara Kesatuan Republik Indonesiayang terpisah dari Daerah Pabean sehing-ga bebas dari pengenaan Bea Masuk,Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualanatas Barang Mewah dan Cukai”.

Menjadi sebagaimana direkomendasi-kan oleh Revised Kyoto Convention,dimana kemudian pengertian Daerah Per-dagangan Bebas dan Pelabuhan Bebaskami usulkan untuk didefinisikan sebagai,“Suatu bagian dari wilayah NegaraKesatuan R.I. dimana setiap barang yangdibawa masuk ke dalamnya sepanjangmenyangkut bea masuk dan pajak, padaumumnya dianggap sebagai berada diluar daerah pabean” mengingat bahwaFree Trade Zone adalah wujud makro dariFree Zone atau dengan kata lain freezone dalam Revised Kyoto Conventionyang sebetulnya merupakan BondedZone (Tempat Penimbunan Berikat), yangdi dalamnya termasuk KB adalahmerupakan miniatur Free Trade zone.

Atas barang dibawah pengawasanpabean, yang telah kami jelaskan padawaktu kita membahas pasal 7 ayat (7),

diantara keenam tujuan barang tersebut,hanya barang yang diimpor untuk dipa-kailah yang subject/ harus dilunasi beamasuk dan pajak dalam rangka impornya.Sedangkan untuk tujuan lainnya yaitudiimpor sementara; ditimbun di TempatPenimbunan Berikat; diangkut ke TempatPenimbunan Sementara di KawasanPabean lainnya; diangkut terus atau di-angkut lanjut; dan diekspor kembalibelum/ tidak subject pada Bea Masuk danPajak Dalam Rangka Impor berdasarkandestination principle karena barang-ba-rang tersebut masih dibawah pengawas-an pabean (under customs control) .

KESIMPULANPengertian Impor Untuk Dipakai meru-

pakan pengertian yang sangat elementerakan tetapi pengertian ini sangat potensialdalam menimbulkan suatu dispute, misun-derstanding (kesalah pahaman) bahkanmempunyai efek yang sangat dasyat apa-bila diantara pejabat Bea Cukai, aparatpemerintah yang terkait dengan perda-gangan internasional, dan juga perpajakanpunya persepsi/interpretasi berbeda

tentang apa yang disebut sebagai ImporUntuk Dipakai, yang jelas berbeda denganpengertian impor saja.

Pengertian Impor Untuk Dipakaisangatlah penting, sehingga cukupberalasan bahwa para legislator dijamankolonial menempatkan pengertian ImporUntuk Dipakai dalam kalimat pembuka(pasal 1) Indische Tarieff Wet (Undang-Undang Tarip Indonesia (Indische TariefWet, Stbl.1873 Nomor 35 sebagaimanatelah diubah dan ditambah).

Pengertian impor untuk dipakai inikurang dikenal sejak diundangkannyaUndang-Undang Nomor 10/ 1995, karenadisamping pegertian Impor Untuk Dipakaiini tidak tercantum dalam pengertianumum (Pasal 1 Undang-undang Nomor10/ 1995) juga jarang peraturan-peratuanlain yang menyebut secara spesifikmengenai impor untuk dipakai. Merekamenyebutnya sebagai impor saja, sedang-kan apabila dikaji lebih mendalam bahwamaksud dari aturan tersebut adalah meng-atur tentang pemanfaatan/pemakaian/pemasaran/ keberadaan barang diperedaran bebas dalam daerah pabean,yang sebetulnya terminologi yang palingtepat adalah frasa diimpor untuk dipakai.

Meskipun pengertian Impor adalahkegiatan memasukkan barang ke dalamDaerah Pabean sebagaimana tercantum

dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 10/1995 butir 13, akan tetapi pengertiantersebut hanyalah merupakan pengertianyuridis yang menjadi dasar hukum bagiBea Cukai untuk melakukan pengawasan,dan bukan untuk tujuan pemungutan BeaMasuk dan Pajak Dalam Rangka Impor(PDRI).

Dengan pengertian impor tersebutberarti bahwa sejak dari melewatiperbatasan negara hingga ditimbun diTempat Penimbunan Sementara (digudang/ lapangan penimbunan dipelabuhan) barang-barang tersebut telahterhutang BM dan PDRI akan tetapi belumwajib membayar BM dan PDRI karenabelum dilakukan kegiatan impor untukdipakai. Barang-barang tersebut masihmerupakan kelompok barang-barangyang belum diselesaikan kewajibankepabeanannya atau dengan kata laindisebut sebagai barang dibawahpengawasan pabean (Under CustomsControl). Demikian juga pada waktubarang impor tersebut dipindahkan dariTPS ke Tempat Penimbunan Berikat (GB;KB; TB dan ETP), kegiatan ini masihmerupakan kegiatan dibawahpengawasan pabean (under Customscontrol) kendatipun kegiatan tersebutdilakukan didalam negeri, akan tetapibelum dilakukan pungutan negara (BMdan PDRI serta pungutan lainnya).

Kegiatan pemindahan/ penyerahanbarang dari satu Tempat Penimbunan keTempat Penimbunan lainnya tersebutsecara Teknis maupun secara yuridisdapat disamakan dengan kegiatankegiatan lainnya dibawah pengawasanpabean, seperti pemindahan barang impordari satu kapal ke kapal yang lain (ship toship transfer) yang dilakukan di suatupelabuhan di Indonesia, dari TPS satu keTPS yang lain, atau juga dari TPS ke TPBdan sebaliknya, yang kesemuanya belumwajib dibebani pungutan negara baikberupa BM dan PDRI maupun pungutannegara lainnya, yang berdasarkanundang-undang harus dipungut di daerahpabean (dalam negeri).

Barang yang ditimbun di TempatPenimbunan Sementara (di gudang/lapangan penimbunan di pelabuhan),sementara menunggu pengeluarannyadari Kawasan Pabean, juga Barang yangditimbun di Tempat Penimbunan Berikat(GB, TBB, ETP dan KB) yang belumdirelease/ dikeluarkan ke peredaranbebas (DPIL), juga barang-barang yangdipindahkan/ diserahkan diantara tempat-tempat tersebut, merupakan barang yangsudah diimpor akan tetapi belum diim-por untuk dipakai dan oleh karenanyasemua kegiatan didalamnya belum wajibdibebani pungutan negara berupa BM danPDRI dan pungutan negara lainnya sam-pai barang impor tersebut dibuatkan pem-beritahuan dengan tujuan diimpor untukdipakai, berdasarkan prinsip the destina-tion principle of taxation.

Penulis adalah Inspektur Bidang VII padaInspektorat Jenderal Departemen Keuangan

DIDALAM REVISEDKYOTO CONVENTIONDIREKOMENDASIKANADANYA SUATU FREEZONE DALAM NEGARACONTRACTING PARTY...

OPINI

(tamat)

Page 66: Warta Bea Cukai Edisi 387

65WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

ika sekedar berpandangan revenuedoriented, naik HJE rokok overall 10%maka perdebatan kebijakan cukai

rokok untuk tahun 2007 tidak akanpanjang. Sepertinya tak perlu-lah timDJBC kesana kemari berpromosi danmeyakinkan ke berbagai stakeholderdengan kajian detail karena khawatir di-challenge dari berbagai aspek. Terlebihjika aspek target cukai 2007 yang Rp42,03 triliun “insya Allah” aman tercapai,Departemen Perindustrian menerima,asosiasi industri rokok sepakat, dantentunya Tim Tarif Departemen Keuanganyang baru pertama kali dilibatkanmembahas kebijakan cukai 2007, akanmenerima.

Sebelum jauh membahas detail kena-pa tarif cukai spesifik diperjuangkan DJBCuntuk diterapkan, sedikit penulis teringatstatement mantan Menteri Keuangan,Bapak Mar’ie Muhammad yang mengkriti-si setiap kenaikan target penerimaandisikapi dengan kebijakan perpajakansebagai strateginya. Dalam suatu kesem-patan beliau berkomentar, ”Jangan bicarafiscal policy jika hanya target oriented.Fiscal policy tidak sekedar penerimaan,tapi lebih luas dari itu!”.

Dan sebagai respon atas saran be-liau, kebijakan cukai dengan memberla-kukan sistem tarif cukai spesifik adalah,menurut penulis, termasuk dalam“koridor” yang diminta karena dengansistem yang baru ini, DJBC jugamemiliki misi pembenahan sistem per-cukai-an yang berlaku sekarang, atauminimal tidak memperparah.

SISTEM CUKAI ROKOK BERLAKUSebagai pengantar pembaca,

bahwa pada cukai rokok saat ini, sistemtarif yang digunakan adalah sistem tarifcukai advalorum. Dasar penggunaan-nya adalah Pasal 5 Undang-UndangNomor 11 tahun 1995. Cukai dihitungatas dasar besaran persentase dariharga dasar yang ditetapkan pemerin-tah. Harga dasar sebagai penghitungancukai dimungkinkan harga jual pabrikatau harga jual eceran. Namun demiki-an berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.04/2005 jo. PMK 17/PMK.04/2006 ditetap-kan bahwa harga dasar untuk penghi-tungan cukai adalah harga jual eceran.

Sistem cukai advalorum yang dite-rapkan sekarang tidak lepas darikarakteristik industri rokok Indonesiayang sangat heterogen. Dari kapasitasproduksi pabrik, rentang produksi anta-ra pabrik Golongan IIIB dan Golongan Imencapai 60 miliar batang. Dari aspektenaga kerja, jumlah karyawan untukpabrik golongan IIIB sekitar 3-4 orangsedangkan pabrik Golongan I mencapai+ 25 ribu orang. Dari pemilik pabrik,yang industri rumah tangga yang men-capai + 4000 pabrik sedangkan 4 pab-rik adalah perusahaan multinasional.Dengan adanya kondisi real tersebut,tarif cukai advalorum untuk seluruhjenis hasil tembakau dibuat berjenjangberdasarkan jumlah produksi per tahun.

Untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM,dan SKT (kontributor 99,8% cukai nasio-nal) tarif cukai advalorum yang berlakuadalah sebagaimana tabel 1 dibawah ini :

Faktor lain yang mendasari sistemadvalorum diberlakukan untuk rokokkarena sistem ini responsif dengan inflasi.Dengan dominasi penerimaan cukai rokokyang mencapai 98% dari seluruhpenerimaan cukai yang ada, makadengan pemilihan sistem advalorumdimana HJE yang dijadikan sebagai dasarpenghitungan cukai akan terus ter-updateyang tentunya akan berdampak padameningkatnya penerimaan cukai minimalsetara dengan inflasi setiap tahunnya.

FAKTA REAL CUKAI ROKOKSistem tarif cukai advalorum dengan

penggolongan pabrik, tarif, dan HJEsebagaimana tabel di atas, selain memilikimisi adil dalam pembebanan, jugamemiliki misi pembinaan terhadap industrikecil. Misi pembinaan industri kecil dapatdikatakan tercapai mengingat faktapertumbuhan pabrik rokok 2000-2006sangat tinggi. Tahun 2000 jumlah pabrikrokok hanya 777 pabrik, sedangkan tahun2006 menjadi 4416 pabrik (+ 600 %).

Namun demikian, motif pemerintah

Oleh: Sunaryo

J

TABEL 1

TELAAH KUANTITATIF

(Tanggapan Bagi Stakeholder Yang Menolak)

KEBIJAKAN CUKAIROKOK SPESIFIK 2007

Page 67: Warta Bea Cukai Edisi 387

66 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

untuk membina industri kecil untuk men-jadi besar tidak sepenuhnya berjalan.Pabrik yang di golongan bawah cende-rung “berdiam diri” di golongan tersebutdan bila produksinya melebihi batasatas golongan, langkah yang diambilmereka adalah mendirikan pabrik baru.

Sebenarnya “sah-sah saja” jikayang mendirikan pabrik baru inimemang bertujuan untuk berproduksisecara benar. Kebanyakan diantaramereka sekedar untuk mendapatkanpita cukai untuk dijual kembali yangjelas-jelas tidak diperbolehkan olehUndang-Undang Cukai.

Fakta real berikutnya adalah “gap”nominal tarif dan HJE antar golonganpabrik dan juga antar jenis rokok. Posisisaat ini HJE terendah untuk SKTgolongan IIIB adalah Rp. 255 perbatang sedangkan untuk golongan ISKT adalah Rp. 440 per batang(173%). Demikian juga gap tarif keduajenis tersebut: SKT IIIB 4% sedangkanSKT golongan I 22% (550%). Hal samajuga berlaku untuk jenis SKM dan SPM(lihat tabel 1).

Hal lain yang dipertimbangkanadalah terkait dengan Harga TransaksiPasar (HTP) rokok. Akibatperkembangan HJE yang tingkatpersentase melebihi tingkat inflasisetiap tahunnya, HTP telah jauh lebihrendah dari HJE yang berlaku. DataDirektorat Cukai mencatat untuk pabrikskala besar yang memiliki HTPnyasekitar 25% dari HJE dan pabrik skalakecil mencapai 50% dari HJE.

CUKAI SPESIFIK DAN DAMPAKNYATujuan pertama pemberlakuan tarif

spesifik dalam rangka mengurangigap harga transaksi pasar (HTP) danHJE. Kalkulasinya sebagai berikut:Misalkan rokok jenis SKM golonganbesar dengan HJE per batang Rp 600dan tarif cukai 40%. Jumlah cukaiyang dibayar pengusaha adalah 40%x Rp 600 = Rp 240 per batang.Pungutan lain adalah PajakPertambahan Nilai (PPN) sebesar8,4% x Rp 600 = Rp 50,4. Asumsikankeuntungan untuk distributor adalah

5% dari harga per batang, maka uangyang dishare ke distributor adalah Rp5% x Rp 600 = Rp 30.

Dengan demikian pengusaharokok akan menerima sisanya Rp279,6 per batang. Misalkan,diasumsikan jika rokok tersebut dijualdengan harga 25% dari HTP atau Rp450 per batang. Maka jumlah cukaidan PPN yang dibayar pengusaha keNegara tetap karena dasar pungutanHJE bukan HTP. Dengan kondisi inimaka nominal uang yang diterimapengusaha hanya Rp 129,6.

Jika tarif cukai spesifik yangdikenakan pada rokok ini dimisalkan Rp10 per batang, maka ada duakemungkinan respon pengusaha.Pertama, pengusaha akan menaikanHTP Rp 10 per batang (cukai menjadiRp 240 + Rp 10 = Rp 250 per batang)sebagai respon kenaikan cukai.Pertimbangan ini reasonable karenacost production adalah tetap dan PPNjuga tetap karena HJE tidak berubah.

Kemungkinan kedua adalah pabrikyang rokoknya sangat responsifdengan harga. Pabrik ini tidakmenaikan HTP melainkan denganmengurangi cost production yang adadari Rp 129,6 menjadi Rp 119,6.Konsekuensinya adalah keuntunganpengusaha berkurang dari tahunsebelumnya. Dan ini situasi yang kecilkemungkinan dilakukan karena motifutama pabrik pasti mendapatkankeuntungan minimal sama dengantahun sebelumnya.

Kalau toh pabrik merespon denganmengurangi keuntungan per batang,maka langkah yang ditempuh denganmenggenjot produksinya, dan kembalipemerintah ikut “numpang anget” denganrespon pabrik ini (lihat tabel 2).

Alasan kedua yang mendasaripengenaan tarif cukai spesifik adalahmeringankan pengusaha rokok menerimabeban dua kali sebagai dampak kenaikanHJE: beban cukai dan PPN. Dengankalkuasi HJE di atas, dalam halPemerintah menaikkan HJE 10%, makapengusaha akan menerima beban duakali: pertama kenaikan cukai 10% dari

HJE dan kenaikan PPN 10% dari HJE.Sedangkan jika dengan sistem spesifikmaka pengusaha hanya dibebani Rp 10per batang dan PPN tidak berubah darisebelum kebijakan cukai.

KENAPA PENGUSAHA ROKOK MENOLAK?Yang menjadi pertanyaan, kenapa

pengusaha menolak? Mungkin kalaumenurut penulis karena sistem iniadalah baru. Bagi pengusaha tentuperlu mengubah peta dan strategi carabersaing, khususnya dari aspek HTP.Jika sebelumnya dengan HJE dinaikkan,maka bagi pengusaha sudah jelassiapa pesaingnya di-layer HJE yangsama. Kenaikan HJE yang ditetapkanPemerintah juga menguntungkanpengusaha dari segi timing penyesuai-an HTP di pasar karena pengusahapabrik diwajibkan menaikan HJE secaraserentak. Jadi Pabrik tidak perlu salingmenunggu kapan menaikan HTP.

Alasan kedua, pengusaha sangattakut dalam hal sistem spesifikdigunakan sebagai pijakan untukmenuju spesifik murni. Beberapa pihakmengambil istilah “lonceng kematian”.Padahal jika melihat karakteristikindustri rokok indonesia, sepertinyasistem tarif cukai spesifik murni, masihsangat jauh untuk diberlakukan.Pertama dari aspek jumlah pabrik rokokyang akan berdampak pada matinya95% industri rokok kecil. Kedua, jenisrokok yang dibuat di Indonesia adaempat macam : Sigaret Kretek, SigaretPutih, Rokok Daun, Cerutu dan TIS.

Mungkin jika mempertimbangkan misipengenaan cukai, perbedaan jenis rokoktersebut dapat diabaikan terkait denganpembebanan cukainya. Namun jikamelihat proses pembuatannya, sepertinyapembebanan yang sama akan bebancukainya adalah sesuatu yang tidak wise.

Dengan demikian dalam hal dalamperjalanan memang dikehendakimemberlakukan sistem spesifik murni,paling tidak yang dibuat dengan tanganyang merupakan asli produk Indonesiaharus dibedakan beban cukainya.Penulis Adalah Kepala Seksi Analisis Tarif Harga

dan Produksi CHT, Dit. Cukai

TABEL 2

OPINI

Page 68: Warta Bea Cukai Edisi 387

67WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

DIASUH OLEH PARA DOKTERDI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

RUANG KESEHATAN

aya perhatikan jika sayamenyuruh anak saya yang berusia4 tahun untuk mengambil suatu

barang, dia selalu terlebih dulumenggunakan tangan kirinya, walaupunsering saya tegur untuk menggunakantangan kanan, tetapi saat menyuruhnyadilain waktu dia selalu memakai tangankiri. Apakah ini gejala anak kidal ?Apakah bisa dicegah ?

NUGI-DEPOK

JAWAB :Sistem syaraf adalah yang paling

kompleks dalam tubuh, karena dialahpusat kesadaran, kepandaian,kreatifitas, kemampuan untukkomunikasi dan pengalamanemosional. Juga memonitor danmengontrol hampir semua proses yangterjadi dalamtubuh, fungsi-fungsiotomatisdalamtubuhsepertiber-nafas,ber-

kedip, refleks, bermain musik, bermainsepeda dan lain-lain.

Respon sistim syaraf kita terhadapsuatu rangsangan atau stimulus adadua, yaitu berupa gerakan volunter(disadari) dan gerakan involunter (tidakdisadari). Gerakan tubuh sisi kanandiatur oleh otak kiri dan sebaliknyagerakan tubuh sisi kiri diatur oleh otakkanan .

Pada umumnya otak kiri lebihdominan sehingga kita lebih banyakmenemukan orang denganmenggunakan tangan kanan kuranglebih 8-15 persen saja dari populasimenggunakan tangan kiri yang biasakita kenal sebagai kidal. Dalam hal iniotak kanannya lebih dominan.

Otak kanan dan otak kiri fungsinyaberbeda. Otak kiri menangani angka,susunan, logika, pemikiran yang perlu

rasional, matematis dan ilmiah,sebaliknya otak kanan mengurusi

masalah pemikiran yang abstrakdan imajinasi, misalnya warna,

musik daya cipta dan bakatartistik.

Dahulu anggaranmengenai pikiran yangcemerlang hanyadikaitkan

denganpenguasaan

dalam bidangakademik sebagaiintelektual dimanakemampuantersebut lebih

banyak mendapatdukungan kerja dari

otak kiri.Sedangkan

seseorangyang

mempunyaikecakapan

dalam bidangmusik, olah

raga, seni

TANGAN KIDALKELAINANKAH ?

sering dianggap kurang cerdas. Karenaitulah para orang tua dahulu umumnyacenderung menghambat perkembang-an otak kanan dengan lebih mendoronguntuk berjuang memperoleh kemampu-an berpikir dengan otak kiri. Kekeliruananggapan tersebut sudah banyakhilang dengan semakin disadari bahwasetiap orang mempunyai peluang yangsama pada bidang masing-masing.

Bila satu satu sisi otak yang kurangdipergunakan diaktifkan, hasilnya jauhlebih baik dibandingkan hanya salahsatu aktif. Bila kedua sisi otak tersebutdapat bekerja secara bergantian akanterjadi suatu sinergi yang memberikanhasil akhir yang lebih baik.

Putera bapak mungkin saja mempu-nyai fungsi otak kanan yang lebihdominan. Kemampuan otak kanan yanglebih menonjol bukan berarti kemampu-an otak kiri yang rasional dan matema-tis itu hilang.

Mengoptimalkan kemampuananak yang kidal dibidang yang dimi-nati ditambah latihan-latihan untukmengembangkan kemampuan otakkiri akan melengkapi cara berpikir-nya sehingga pola pikirnya dalam

kehidupan menjadi seimbang.Dalam jangka panjang hal

itu akan meningkatkan ku-alitas kehidupan yang

berakibat positif.

S

FOTO

: IS

TIMEW

A

Page 69: Warta Bea Cukai Edisi 387

68 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

i antara sifat yang sangattercela adalah sifat curang ataukhida’ah. Curang tidak sama

dengan taktis. Curang adalahmelanggar ketentuan-ketentuan yangsudah disepakati bersama.Kesepakatan itu mungkin tertulis atautidak. Sebutan lainnya, melanggaraturan main. Sedangkan taktis(mukayyahdah) adalah cara laintanpa menyalahi aturan main yangsekiranya dapat mengecoh lawanatau mengalahkannya.

Curang satu sifat yang dapatmenimbulkan beberapa perilaku tidakterpuji seperti menipu, membohongi,mengkhianati, memfitnah dan semuaperbuatan yang tidak bertanggungjawab.

Curang bisa terjadi di semuaaspek kehidupan. Jika terjadi didalam agama, bentuknya adalahpemutarbalikkan ayat-ayat,penafsiran menurut selera. Jikaterjadi dibidang politik ujudnya ialahagitasi, infiltrasi atau intimidasi.Curang di sektor ekonomimenimbulkan korupsi, manipulasidan semua cara yang merugikanorang banyak demi keuntunganpribadi. Bila curang memasuki rumahtangga, timbullah saling selingkuhantar suami istri. Pendeknya, curangdapat terjadi dari sejak main gundusampai main politik. Dan yangsangat besar bahayanya, curangversus curang, curang dilawancurang.

Maka permainan biasanyaberubah menjadi pergumulan danbaku hantam. Oleh sebab itu setiapterjadi kecurangan harus segeradiselesaikan, pelakunya harussegera ditindak bahkan harus diadilimana kala kecurangan itu sudahmerugikan orang lain.

PENYEBAB BERBUAT CURANG Yang menyebabkan timbulnya

kecurangan bermacam-macam,tergantung dibidang apa terjadi ke-curangan tersebut. Namun kesemua-nya berpangkal dari hati yang tidak

jujur. Oleh karena itu dalam ayat diatas dijelaskan bahwa curangtermasuk penyakit (maradl) hati.Mengapa tidak jujur, sebabnya ialah :

1. Lemah iman, kurang merasaterawasi oleh Allah.Orang yang beriman ialah orangyang hatinya yakin, mu’allaq(terikat) kepada Allah. Merasadilihat dan diawasiNya.Sedangkan orang yang lemahimannya sering merasa lepas daripengawasan Allah. Sehingga iaakan mudah melakukanketidakjujuran. Terutama di saatmerasa tak ada orang lain yangmelihatnya. Perasaan selalumerasa terawasi disebut ihsan.Jawaban Rasulullah saat ditanyaJibril, apa ihsan itu, jawab beliau:Ihsan ialah engkau menyembahallah seolah-olah engkaumelihatNya. Maka jika engkautidak melihatNya, Dia pastimelihatmu.”

2. Penakut atau pengecutOrang penakut atau pengecutialah orang yang tidak saja takutmenghadapi ancaman tetapi jugatakut menghadapi resiko dantanggung jawab. Untukmenyelamatkan diri, ia akanmengelak dengan cara yang tidak

“Mereka menipu Allahdan (menipu) orang-orang yang beriman.

Mereka tidak (menipu)kecuali (menipu) diri

mereka sendiri, sedangmereka tidak merasa. Di

hati mereka adapenyakit, lalu Allah

menambahpenyakitnya; dan bagi

mereka siksa yangpedih, disebabkan

mereka berdusta” (Al-Baqarah, 9-10)

CURANG BISA TERJADIDI SEMUA ASPEKKEHIDUPAN. JIKATERJADI DI DALAMAGAMA, BENTUKNYAADALAHPEMUTARBALIKKANAYAT-AYAT,PENAFSIRANMENURUT SELERA

BERBUATCURANG

D

RENUNGAN ROHANI

Page 70: Warta Bea Cukai Edisi 387

69WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

fair alias tidak jujur. Kebohongan-nya ditutupinya dengankebohongan. Berapa kali ia harusberbohong tidak menjadi masalahasalkan ia terlepas dari risiko dantangggung jawab.

3. Rasa rendah diriOrang yang mempunyai rasarendah diri akan selalu berusahamensejajarkan dirinya denganorang lain. Sayangnyakekurangan itu ditutupinyadengan tindakan-tindakan yangtidak wajar bahkan terkesanberlebihan (over acting). Berartisikap dan tindakannya akanpenuh dengan kebohongan dankepalsuan. Oleh sebab itu Islammenekankan bahwa manusia itusama. Mutu manusia tidak terletakpada ujud lahiriyahnya tetapiterletak pada prestasi taqwanya.

4. Terlalu berambisi untukmenangTerlalu berambisi untuk menangnamun keliru dalam memahamimakna kemenangan, seseorangcenderung melakukan hal-halyang tidak jujur, misalnyamelanggar peraturan yang adamencari jalan pintas dan kalauperlu mengorbankan orang lain.Sehingga halal baginya semuacara. Mengapa sampai demikian,karena ia keliru memahami artidan makna kemenangan.Kemenangan diartikannya dandifahaminya sebagai sebuahkondisi dimana manusia selamatdari luka, derita, sakit dankematian. Padahal keselamatantidak selalu bermakna demikian.Itu hanya keselamatan lahiriah.Keselamatan yang sebenarnyaialah selamat dari rayuan danbujukan setan, selamat dariancaman neraka. Inilahkemenangan sejati yangmengantarkan manusia kepadakemenangan hakiki; ridhwanullah,keridhaan Allah. Allah berfirman :Allah ridha kepada mereka danmereka ridha kepadaNya. Itulahkemenangan yang besar. (Al-Maidah, 119).Tiap yang bernyawa akan mera-sakan mati. Dan sesungguhnyapada hari kiamat akan disempur-nakan pahalamu. Barangsiapadijauhkan dari neraka dandimasukkan ke dalam surga makasungguh ia telah mendapatkemenangan. Kehidupan dunia itutidak lain hanyalah kesenanganyang menipu (Ali Imran, 185).

AL-QURAN MENGGUGATAl Quran mengungkap sekaligus

menggugat kecurangan-kecuranganyang terjadi. Diantaranya :

l Di dalam surat Al-Maidah:27-31dungkapkan: Bahwa kedua anakAdam (Habil dan Qabil) telahmelakukan semacam perlombaandalam rangka memperebutkanadik kandungnya sendiri, untukdiperistri. Perlombaannya berupaqurban, siapa yang qurbannyaditerima Allah dialah yang berhakmenikahinya. Ternyata qurbanyang diterima Allah adalah qurbanHabil karena qurbannyamemenuhi syarat dan dilakukandengan ikhlas. Qabil merasa tidakpuas terhadap keputusan ini.Timbullah niat untuk membunuhsaudaranya. Artinya ia akanmelanggar semua ‘aturan main’

(syariat) yang berlaku. Setelahterjadi pembunuhan, Al-Quranmenggugat bahwa perbuatanQabil adalah zhalim. (Al Maidah29).

l Nabi Yusuf telah ditipu olehsaudaranya yang takut kehilangankasih sayang ayahnya yangterebut Yusuf. Yusuf denganalasan akan dibawanya jalan-jalann ternyata dijatuhkan kedalam sumur tua. Ayahnya,mereka bohongi mengatakanbahwa Yusuf dimakan serigala.Keluar dari sumur (karenaditolong orang), Yusuf melanjut-kan perjalanan hidupnya. Iaterkena fitnah dan mendekam dipenjara (Jusuf:1-10). Al-Quranmenggugat bahwa saudara-saudara yang terlibat adalahorang-orang yang berbuat dur-haka atau mujrimin (Yusuf 110).

l Bani Israel telah berjanji kepadaAllah untuk tidak menyembahselain Allah, untuk berbuat baikkepada kedua orang tua, karib

kerabat, anak-anak yatim, orangmiskin , untuk mendirikan shalatdan mengeluarkan zakat. Tetapimereka bersikap tidak jujur,berpaling dari perjanjian itu (Al-Baqarah 83) Al-Qurab menggugatmereka karena telah membelikehidupan dunia dengan akhirat(Al-Baqarah 86).

l Orang-orang Madyan dan lain-laintelah berbuat curangmenggunakan ukuran dantimbangan untuk memperolehkeuntungan yang lebih besarsehingga konsumen dirugikan (Al-A’raf 85). Al-Quran menggugat :Celaka orang yang curang yaituorang-orang yangmempermainkan ukuran dantimbangan (Al- Muthafifin (1-6).

l Surat Al-Baqarah :9-10 di atasberlatar belakang gambaranorang-orang munafik. Abdullahbin Ubay dan kawan-kawannyayang selalu bersikap licik, curang,menipu Nabi dan orang-orangberiman. Al-Quran menggugatbahwa mereka pendusta.

PENGOBATANNYAKarena curang termasuk penyakit,

yakni penyakit hati maka jikamanusia ingin selamat, penyakit ituharus diobati dan disembuhkan.Sebab kata Rasulullah, jika hatisehat, sehatlah seluruh tubuh. Tetapijika hati itu sakit maka sakitlahseluruh tubuh. Pengobatannya harusdengan tekun melaksanakan sholat ,doa, zikir, nasihat dan mau’izhah(pengajaran) dan banyak-banyakmembaca, memahami, menghayatidan mengamalkan Al-Quran. Allahberfirman :

“Wahai manusia, sesungguhnyatelah datang kepadamu pengajarandari Tuhanmu dan penyembuh bagipenyakit yang berada di dada (hati)dan petunjuk serta rahmat bagiorang-orang yang beriman”. (Yunus,57).

Sayid Quthub dan kitab tafsirnyamenjelaskan bahwa Al-Quran berisimau’izhah untuk membangunkan hatidan penyembuh (syifa) yang dapatmemberi kesembuhan, kesehatan,ketenangan dan keyakinan.

Membiasakan diri selalu bersikapjujur, tidak berbuat curang berartimemelihara hati agar senantiasasehat. Untuk meraih kemenangantidak harus berbuat curang sebabcurang itu sendiri sudah berartikekalahan.

Dewan Dakwah Jakarta/ U. Al Ikhwan

UNTUK MERAIHKEMENANGAN TIDAKHARUS BERBUATCURANG SEBABCURANG ITU SENDIRISUDAH BERARTIKEKALAHAN

Page 71: Warta Bea Cukai Edisi 387

70 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

Oleh: Ratna Sugeng

RUANG INTERAKSI

agi ini saya ‘dikejar’ seorang klien di klinik sebuahRS di Jakarta Pusat. Seseorang menyatakan dirisangat penting menemui saya, atas saran seorang

temannya. Perjanjian tak dapat ditunda, harus hari ini.Seorang laki-laki, yang nampak cemas menemui saya

untuk konseling. Ia bekerja sebagai ahli pembuat programdi sebuah maskapai. Ia mengeluh sulit tidur, denganpikiran yang selalu berkelana ke masa lalu yang terkaithubungan dengan ibunya. Dua kali ia mencoba bunuh diriakibat keputusasaannya, namun kembali perasaanbersalah menghantuinya. Ia ingin laridari ibunya, tetapi ia merasa was-wasjika kesehatan ibunya terganggu. Iapernah diterima bekerja di Asia Timur,ibunya tak mengijinkannya, ia takberani melanggar ketentuan ibunya,takut hal-hal buruk terjadi. Berikutkilasan ceritanya ;

Saya dilahirkan oleh ibu sayasebagai anak kedua dari tigabersaudara, semuanya laki-laki. Umursaya berjarak lima tahun dari abang dan adik saya. Ayahdan ibu saya secara finansial berkecukupan, jugakeluarga besar mereka. Pada usia sebelum taman kanak-kanak, saya tinggal bersama nenek. Usia taman kanak-kanak saya tinggal dengan ibu saya, dan kelas duasekolah dasar ibu dan bapak saya tinggal serumahbersama kami. Suasana rumah pagi hari ramai denganhentakan dan teriakan bapak saya dari dapur dan omelanibu. Sesudah itu ayah pergi, saya tak tahu pukul berapamalam ia kembali. Paginya cerita yang sama berulang.Demikian setiap hari. Hingga pada suatu hari sayadibawa ayah tinggal bersamanya, dan adik tinggal dirumah ibu.

Saya tak tahu dimana rasa nyaman bisa didapatkan,

sampai pada usia SMP saya lebih suka tinggal di jalanan,jadi kenek angkot atau apa saja asal saya bisa makan.Kalau waktu tidur datang saya kembali ke rumah.Demikian saya ‘membiayai’ hidup saya sampai sayamandiri dan bekerja. Saya selalu menghubungi ibu saya,tetapi beliau selalu tidak berkenan dan menganggap sayaanak yang susah diatur, anak jalanan.

Sekarang hidup saya mapan dengan penghasilancukup baik. Setiap bulan saya mengirim uang kepada ibusaya, meski dibelanjakannya uang saya, tetapi ia

mengatakan tak pernah menerimauang saya. Kalau saya menelponnyapada akhir minggu, selalu saja iamenjawab, ”Hai Hari”(Hari adalahnama adik saya), meski saya sudahmemberitahu bahwa saya yangmenelpon.

GAMBARAN LAMA DIPROYEKSIKAN PADASUASANA BARU

Ketika berkesempatan berbicaradengan ibu dan anak dalam suasana

yang nyaman, ada persepsi yang berbeda atas sikap danperilaku mereka berdua selama ini. D yang suksesdalam pekerjaan kini terganggu karena ‘tak diakui’sebagai anak oleh ibunya, ia merasa dibuang, sengajadibuang dari ingatan atau pikiran ibunya. Menurut D,ibunya hanya mengingat Hari saja. Apapun yang iaperjuangkan untuk terlihat menonjol dimata ibu, selalusaja dikalahkan.

Ibunya tak mengabaikan nama dan kehadirannya se-cara penuh, terbukti ketika ia meminta ijin untuk bekerjadi Asia Timur, ibunya melarangnya dengan berbagai dalih.D sendiri tak mampu melakukan pekerjaan jika tidakdirestui ibunya. Ia butuh tempat pulang, tempatbersandar, satu-satunya adalah ibunya. Ia kini tak punya

“Riwayat masa pengasuhan dan apa yang dihadapi sekarangsebagai kenyataan membuat saya merasa tak dicintai ibu saya.Apapun prestasi saya, termasuk bekerja di luar negeri sebagaiahli pembuatan program dengan komputer bagi perusahaanpenerbangan tak membuat ibu saya menghargai saya. Lebih 30tahun saya mengejar cinta ibu saya, sampai hari ini saya takmendapatkannya.” (Tn. D, 36 tahun)

BERBICARA DENGANOLAHAN MENTALEMOSIONAL TIDAKSESEDERHANAOLAHAN LOGIKA

IBUKUTAK MENCINTAIKU

P

Page 72: Warta Bea Cukai Edisi 387

71WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

ayah, tak punya nenek yang pernah mengasuhnya. Makaia sangat takut kehilangan ibunya.

Ibu merasa tak mengabaikannya. Ibu hanya tidakmenyukai D karena mengingatkannya pada ayahD. Ayah D lebih banyak hidup diluar rumah,bahkan kemudian meninggalkannya ketika Dmasih balita. Menurut ibu, D senantiasamengingatkan ia pada suaminya, suatukesan buruk dalam kehidupanperkawinannya. Suami yangdianggapnya membuat hidupnyamenderita, keras kepala, meski tetapmembiayai hidupnya sampai iameninggal dunia.

Gambaran ia diberi cukupkebutuhan sehari-hari olehsuami, sama denganposisi D sekarang yangmemberi nafkahkehidupan sehari-harinya. Jugagambaran D yanglebih banyakhidup diluarrumah,menurut ibutepat sa-ma de-nganayahnya.Ibu ber-kehen-dakgambar-an suami-nya hilangdari pikiran-nya, dan iniberarti pula gam-baran D di pikiranibu juga akan hilang.

BUAH SIMALAKAMASaat keduanya saling

tukar cerita, ibu dan anakmenjadi syok. Ibu sangatsulit menerima Danaknya, karenagambaran ayah Dmenjadi lekat padadirinya. Melepaskangambaran D dariayah, menurut ibu,amat sangat sulitdihilangkan.Sementara iasebenarnya tetapmengakui D se-bagai anak-nya dan

membutuhkannya, bahkan ia takut jauh dari anaknya. Iatakut D akan hilang seperti ia kehilangan suaminya.

D merasa terombang-ambing. Ingin dekatdengan ibu, ibu menolak. Ingin jauh dari ibu,

tidak diijinkan. Sementara ia tak punyaorang yang dapat ia kasihi, iamenginginkan ibu mencintainya dantidak menyangkal menerima setiap apayang diberikannya.

PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBILBerbicara dengan olahan mental emo-

sional tidak sesederhana olahan logika.Secara rasional, maka jalan keluar yangdapat ditempuh adalah D melupakan

saja ibunda, tetap bekerjadengan gigih dan fokus,

maka mungkin ke-mampuan kerja akanmeningkat, lebih

sukses dalam ka-rir. Namun pera-

saan dalamsistim limbik diotaknya takdapat demikian

saja melepas-kan kenyataan

bahwa ia perlupengakuandari ibunyabahwa ia anak-nya dan bah-wa ibunyamencintainya.

Sampaihari inikedua orang,ibu dan anakmasih bergu-lat dalam pi-kirannya untukdapat meneri-ma kenyataan.D sedangberpikir menga-baikan ibunya,meski tetapmemberi biayahidup sehari-haribagi ibunya.Keluhan sulit tidurmasih munculselama pergulatantersebut.

Ibu D sudah tua,dengan pola pikiryang sulit berubah.Ia sadar penuh atasapa yang terjadi,namun ia sulitmengubah sikapnyaterhadap D.

Benar menurut DiClemente, pakar

perubahan tingkahlaku, perubahan sikapperilaku memerlukandorongan kuat dari orangdekat dan dibutuhkanwaktu untuk dapat ber-proses mengubahnya.

Page 73: Warta Bea Cukai Edisi 387

72 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

elepaskan lelah dan ketegangansambil menikmati musik klasikyang anggun merupakan cita rasa

berselera tinggi. Beberapa pengiklan diIndonesia mendongkrak pasar penjualanCD ataupun kasetnya dengan mendorongibu-ibu hamil untuk mendengarkan musikkarya Bethoven, Schubert, Mozart dankomponis lainnya, agar anak merekacerdas.

Mungkin gambaran partitur yangberagam, kompleks, dengan fluktuasioktaf yang unik, serta iramanya yangberubah-ubah dalam alunan gesekanbiola, denting piano dalam harmoniaransemen komposer akanmerangsang pertumbuhan sel otakanak. Mengenal musik klasik, menjadipendorong saya menerima undanganpekerjaan di Wina sambil meluaskanwawasan asisten pribadi saya.

KOTA TAMAN DAN SEJARAHWina merupakan ibukota negara

republik Austria, yang presidennya dipilihsetiap enam tahun sejak 1955. Sebelum-

nya ia merupakan negara kerajaan, se-perti terlihat dari bangunan-bangunan ista-nanya yang megah di kota ini. PendudukAustria berjumlah 1,6 juta jiwa, sebagianbesar tinggal di kota-kota besar. Kota Wi-na terdiri dari 23 distrik, mempunyai 500taman kota yang rindang, 350 Gereja Ka-tolik. Sebuah gereja megah, Saint RupertChurch, telah berdiri sejak 800 tahun lalu.

Sejarah terekam dengan baik di kotaini, sampai tempat Sigmund Freud (tokohpsikiatri) minum kopi pun di Landymannmasih terlihat. St Stephan Cathedral men-julang tinggi menaranya di tengah kota.Ketika kami masuk, terlihat misa masihberjalan dengan khusuk di ruang utama,dan disebelahnya dibatasi pagar besi de-retan bangku-bangku tempat berdoa jugapenuh. Nyala-nyala lilin membawa suasa-na lebih khidmat dalam doa dan kotbah.

Bangunan bersejarah terpelihara de-ngan baik sampai hari ini dengan proteksi-nya yang diperhitungkan. Misalnya, andatidak diperkenankan memotret bangunanistana di dalam gedung, karena pencaha-yaan dari kamera akan merusak tata

warna kertas pelapis dinding istana. Seti-ap kali seseorang menjepretkan lensanya,alarm akan berbunyi, dan tak seorang punlolos dari tatapan mata penjaga istana.

Bila anda berjalan sepanjang kota ini,perhatikan papan nama jalan yang meng-gambarkan bagian dari distrik mana lokasijalan tersebut, tanpa ada batas penunjukkecamatan seperti di Jakarta. Lihatlahpapan nama jalan 3 Arsenalstrasse, angka3 menunjukkan nomor distrik

Menjelajahi kota Wina dengankendaraan umum sangat menyenangkan,kereta bawah tanah, bus, trem, mudahdijangkau, aman dan bersih. Jalur keretadiberi warna pada papan petunjuk di sta-siun dan di peta. Jalur merah dari Kuzen-trum Oberlas ke Leopoldau merupakanjalur kereta yang saya gunakan selamasaya tinggal disini dari Stephanplatz keUNO-City (United Nation Organization) diVienna International Center.

Jika anda tinggal di tengah kota, andadapat menggunakan kereta api (CRT) kebandara yang hanya makan waktu 16 me-nit dan bagi mereka yang berusia dibawah

WINAKOTA KONSER MUSIK KLASIKKOTA KONSER MUSIK KLASIK

Bagi penikmat musik klasik, sejarah dan museum, serta coklat Mozart, maka Wina merupakankota yang perlu untuk disinggahi

M

SELAKDOK. PENULIS

Page 74: Warta Bea Cukai Edisi 387

73WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

25 tahun harga karcis hanya 50% dari har-ga karcis orang dewasa. Kereta api inibegitu tenang jalannya, nyaman, dan kitadapat sambil memperhatikan ladang per-tanian dan lingkungan pemukiman. Untuk72 jam berjalan di kota dengan kereta ba-wah tanah, bus dan trem anda dapatmenggunakan Die Wien-Karte seharga16,90 Euro, sementara harga karciskereta bawah tanah U1 selama seminggu12,50 Euro.

UNO-CITYSebuah kompleks besar dan megah

tempat berkantornya UNODC (United Na-tion on Drug and Crime), INCB (Interna-tional Narcotic Control Board), UVOC danpusat kajian UN untuk atom dan nuklir.Setiap hari ribuan orang dari berbagainegara sibuk bekerja di kota ini. Beberapapertemuan penting digelar di tempat ini,yang tentu saja terkait dengan kriminal ,penggunaan narkotika, nuklir dan tenagaatom.

Memasuki gedung ini memerlukantanda pengenal khusus bagi pekerja se-perti saya, semacam tanda pengenal pe-gawai kita yang dibuat hanya dalam waktu10 menit oleh petugas sekuriti. Bagi turisyang ingin melihat seluk beluk gedung ini,disediakan pemandu dan tanda pengenalkhusus, tur ini dimulai pukul 11.00.

Kompleksitas gedung ini membuat kitasering tersasar. Bentuknya yang setengahlingkaran terpadu dengan setengah-setengah lingkaran lainnya membuatkerumitan tersendiri selain besarnya danluasnya gedung dan kompleks. Semuakebutuhan tersedia di kompleks ini sepertikafetaria, restoran, bank, biro perjalanan,pemesanan taksi, ruang medik.

Makan siang dan rehat kopi, tidak se-

perti di Indonesia yang senantiasa dihi-dangkan oleh penyelenggara pertemuan,disini kita harus pergi dan beli sendiri dikafetaria atau restoran. Lebih 2000 orangmemasuki ruang restoran utama disetiapmakan siang dengan menu bermacam-macam harga dari 3-8 Euro per porsi.Makanan siap saji dengan servis profesio-nal dan cepat sesuai dengan kebutuhanpekerja yang hanya punya waktu satu jamuntuk makan siang dan kembali bekerjalagi.

Di aula utama terpasang bendera ne-gara anggota Perserikatan Bangsa-Bang-

sa (United Nations). Pembukaan resmiyang bersifat seremonial sering dilakukandi tempat ini. Para hadirin berdiri, meling-kar dan pembukaan disampaikan. Tak adakursi untuk duduk. Praktis, jauh dari basa-basi dan kerepotan hidangan makan-minum. Terbayang di kepala saya, andai diIndonesia pembukaan pertemuan sepertiini serta rapat serius tanpa hidanganmakan, maka anggaran rapat tak perlulebih banyak untuk makan dan minum.

MOZART DAN SISIBeberapa kota di Eropa punya persa-

maan bangunan gedungnya dan landse-kap, demikian juga Wina dan Paris, de-ngan sisi nilai tambah Wina konser musikklasik. Kesan ini begitu kental sayarasakan begitu kami keluar dari bandara.Mulai dari billboard, poster di dinding ba-ngunan selalu menampilkan iklan konsermusik klasik. Berjalan di jalan-jalan kecil ditengah kota, kompleks keramaian danpertokoan, anda akan disapa ramah olehorang memakai baju abad ke 17, sepertiMozart berkonser, menawarkan tiket kon-ser musik klasik.

Dari banyak konser musik klasik yangdigelar, ada satu kesamaan yang jelasterlihat yaitu selalu memainkan karya Mo-zart dan Strauss. Seminggu masa tinggalsaya disini, belum terdengar merekamemainkan simfoni selain karya merekaberdua, seperti Beethoven, Chopin, atau-pun Schubert.

Das Wiener Hofburg Orchester mem-persembahkan orkestra dengan 40 pema-in profesional menyampaikan karya Jo-hann Strauss dan Mozart di gedung operadi pusat kota : Imperial Palace denganharga karcis 60-80 Euro. Ruang Redou-tenstaal merupakan ruangan besar untukkonser ini, yang katanya terbaik di dunia.

Kalau kocek tak cukup tebal, berjalan-PENGAMEN JALANAN YANG MEMAINKAN MUSIK KLASIK

STEPHANPLATZ

DOK. PENULIS

DOK. PENULIS

Page 75: Warta Bea Cukai Edisi 387

74 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

lah di seputar Stephanplatz, akan dapatmenikmati konser jalanan lengkap denganbiola dan piano. Paduan suara pun meng-undang orang untuk berkerumun, sepertitiga orang buta yang kami saksikanmenyanyi dalam irama sopran dan baritondalam paduan yang sungguh amat merdu.Tentu saja mereka mengharap andameletakkan koin atau lembar mata uang dikotak yang disediakan.

Walaupun karya Strauss sepopulerkarya Mozart, tetapi untuk hal diluar urus-an musik, Strauss kalah populer dari Mo-zart. Kepopuleran Mozart sangat terlihatdari sejarah bangunan yang ada di Wina.Mulai dari Stephanplatz, lalu ke bangunanbersejarah di Josefplatz dan gedungopera Albertina melalui jalan Kohlmarktadalah jalur yang terkenal karena jalurjalan ini sering dilalui Mozart. Rute inipundijual kepada turis sebagai rute Mozart.

Ada cerita yang cukup menarik me-ngenai Mozart. Seperti yang kita ketahuibersama bahwa nama panjang Mozartadalah Wolfgang Amadeus Mozart, tetapiMozart terlahir dengan nama WolfgangGottlieb Mozart. Yang membedakan namapertama dengan nama setelahnya adalahnama tengahnya yaitu Gottlieb yangberarti cinta Tuhan. Saat Mozart beradadi Italia, ia merasa namanya kurang pasatau mungkin kurang menjual dirinya diItalia, maka ia memutuskan untuk mengu-bah nama tengahnya dalam bahasa latin,yang nampaknya pas ditelinga orang Ita-lia, artinya sama dengan nama tengah se-belumnya, yaitu Amadeo atau Amadeus.

Selain Mozart, ada figur lain yang akansangat sering anda temui jika andaberada di Austria (tidak hanya di Wina)yaitu seorang figur perempuan berparascantik dan manis menggunakan gaunmewah berwarna merah tua, hampir dapatdipastikan gambar ini akan menyita

perhatian anda. Fotonya dapat ditemui diselebaran pariwisata kota Wina, billboarddan banyak tempat umum lainnya.Perempuan ini bernama Elizabeth, ataubiasa dipanggil dengan Sisi.

Sisi adalah seorang istri dari raja WinaFranz Joseph pada abad ke-19. Padamasa kehidupannya dia bukanlah seorangfigur yang menjadi headline koran, diajarang sekali mendapat perhatian daripublik, tidak seperti Putri Diana dari Ingg-ris. Ketenaran dan kehebohan kecantikan-nya baru muncul ketika dia meninggal.Ketika itu tiap media mengekspos dirinya.Mereka mulai bercerita tentang kehidup-annya. Bahkan cerita tentang kehidupan-nya diangkat ke layar lebar. Berbeda

dengan di film, dimana ia selalu digambar-kan dengan penuh keceriaan, Sisi adalahseorang perempuan yang merasatertekan dan kehilangan kebebasannyasetelah dia menerima pinangan dari rajaFranz Joseph.

Perjalanan hidup Sisi dapat dilihat diMuseum Sisi yang terletak diKaiserappartements yang merupakanbagian dari Kompleks Hofburg ImperialPalace. Di Museum Sisi, selain melihatperjalanan hidupnya, anda dapat melihatkoleksi perak dan emas yang digunakanoleh kerajaan Austria, dan banyakperalatan lainnya yang digunakan dalamacara kerajaan.

WINA DAN BLUE DANUBESungai Donau mengalir di tengah kota

Wina dan melalui beberapa negeri.Tergambar dibenak kami alunan musikklasik untuk dansa waltz, Blue Danube.Orang Wina menyebutnya Donau. Daristasiun kereta bawah tanah Stephanplatzdi tengah kota, menggunakan U-bahn 1(berwarna merah), kami turun diDonauinsel menikmati tenangnya aliransungai Donau yang tidak biru. Sungailebar dan bersih, dengan taman bermainluas bagi anak-anak di satu bantaransungainya. Kereta api dan jalan melintasdiatas sungai menghubungkan satu tepike tepian lainnya, seakan rumah susun diatas jembatan.

DUNIA FANTASI WINAMenonjolnya roda raksasa Riesenrad,

mengundang mata untuk dihampiri.Besarnya tidak seluas Taman Impian JayaAncol, namun alat permainannya sangatbervariasi dan tak perlu menggunakankarcis masuk. Karcis hanya diperlukan jikamasuk menikmati permainan.Permainannya senantiasa berjalan meskipenumpang hanya satu atau dua orang.

SCHONBRUNN

PENULIS DI BLUE DANUBE

SELAKDOK. PENULIS

DOK. PENULIS

Page 76: Warta Bea Cukai Edisi 387

75WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

Disekitar tempat hiburan ini terhampar ta-man luas untuk santai, bersepeda, berse-patu roda dan berlari.

Ada yang menarik dari pertunjukkankomidi putar. Disini komidi putarnya betul-betul kuda hidup, dinaiki anak-anak, ber-putar teratur ketika musik dimainkan.Kudanya pandai menikmati musik klasikjuga. Jika musik berhenti, kuda-pun ber-henti berjalan. Kuda-pun pandai berdansawaltz.

ISTANA SCHONBRUNNIstana musim panas yang megah dan

luas dengan 1141 ruangan menyenang-kan untuk dinikmati. Ornamen atap langit-langitnya menggambarkan kisah ceritapenghuninya. Gaya ukiran Eropamenghiasi dinding seluruh ruang, gayaukir yang juga sering kita lihat di pengrajinukiran di tanah air serta furnitur bergayaDa Vinci. Berbagai cerita sejarah kerajaanAustria digambarkan disini denganpuluhan lukisan. Salah satu yang menarikadalah lukisan raja-ratu dan keluarganyayang semua telunjuk menunjukkan padaratu. Alkisah sang raja memang berkuasa,namun pengendali pemerintahan danrumah tangga ada ditangan sang ratu.

Di salah satu ruang terdapat miniaturjenazah sang pangeran Napoleon mudayang tampan, tidak menikah, meninggalpada usia sangat belia, 20 tahunan karenabanyaknya kandungan logam berat dalamtubuhnya sebagai pengobatan atas sifilisyang dideritanya. Meski tak menikah, iamempunyai banyak anak.

Seorang ratu cantik sangat sedih kare-na dirinya kurus. Pada masa itu perempu-an dikatakan menarik jika berpinggul lebar.Kemudian tercapai juga cita-citanya men-jadi cantik setelah berat badannyamelimpah dengan pinggul yang sangatlebar setelah melahirkan 16 orang anak.

Naik kereta kuda bak raja, pangeranatau permaisuri dapat dilakukan di tamanistana. Dengan anggun dan gagah andaakan merasakan betapa anda sangat ka-ya menjadi raja di atas kereta kuda yangditarik kuda-kuda besar dan tinggi, dengansais perempuan atau lelaki berpakain saiszaman kerajaan.

Di Hofburg, tempat istana raja dalamkehidupan sehari-hari, kita dapat menik-mati pemandangan istana, patung-patungdan taman yang indah. Anda dapat mem-bayangkan betapa megahnya kehidupankeluarga kerajaan Austria. Intrik-intrikkeluarga kerajaan ikut menjadi cerita yangdipapar pemandu wisata, menambahserunya kisah kerajaan bak infotaintment.

SALZBURGTempat ini menjadi tujuan banyak o-

rang ketika mereka berkunjung ke Austria.Jarak Wina dan Salzburg sekitar 300 kilo-meter. Dengan bus turis perjalanan terasamenyenangkan seakan bepergian dengandelegasi banyak negara, mengingat parawisatawan berasal dari banyak negara.Pemandangan bukit indah yang mirip pe-rempuan tidur, disebut sebagai The Slee-

ping Greek Lady, biru menghimbau. Padamusim salju ia nampak sebagai putri saljuyang sedang tertidur beku.

Tidak hanya alam yang indah yangmenemani perjalanan kami, rumah-rumahmewah pun ikut menghiasi pemandangandistrik danau (Lake district). Terlihatdengan jelas rumah mantan pembalapNikki Lauda. Rumah kayu berwarna coklatdi rerimbunan pepohonan. Tidak hanyarumah Nikki Lauda, di daerah ini banyakterdapat villa atau rumah untukperistirahatan orang-orang terkenal sepertiRalf Schumacher, PM Austria, bintang filmterkenal Jerman, dan banyak lagi.

Di daerah ini pula ada rumah peristira-hatan yang dulu digunakan oleh keluargakerajaan Austria dan Bavaria. Dari salahsatu villa milik mereka, ada villa yang digu-nakan sebagai tempat bunuh diri Pange-ran Rudolph, anak dari Raja Franz Josephdan Ratu Sisi, bersama selingkuhannya.

Salzburg merupakan kota kelahiranMozart. Di kota ini pula kita dapat melihatperjalanan hidup Mozart dan keluarganya.Menikmati kelezatan coklat Mozart asli,maksudnya resep asli sejak masa itu, dikota sejuk yang indah diiringi alunanmusik para pelajar sekolah musikmembuat kita terbuai dalam alunankeindahan suara dan sentuhan coklat dilidah. Di tengah-tengah kota Salzburgkami dapat melihat rumah yang dihuniMozart. Disebelah rumah Mozart terdapatrumah fisikawan terkenal, Doppler, sangpenemu efek doppler.

Dari rumah Mozart, yang dibelinyasaat ia telah kaya, kami memasuki kota

tua. Bangunan yang berada di kota tua,mayoritas berasal dari abad pertengahansekitar tahun 1200 sampai tahun 1300-an.Bahkan McDonald yang buka disanamenggunakan bangunan daripertengahan tahun 1300-an sebagaitempat usahanya. Tidak hanyabangunannya, karena sekolah musik yangterkenal berada di kota tua, maka ketikaanda sedang berjalan-jalan di kota tua,anda akan dihibur alunan musik klasikyang menambah suasana tua dan klasikpada perjalanan anda.

Ada cerita menarik mengenaiSalzburg. Pada jaman dahulu Salzburgdipimpin oleh Arch Bishop atau pastur.Pada masa itu beberapa pasturmempunyai anak (pastur tidak bolehmenikah), karena itu kebanyakan merekamenyembunyikannya. Salah satu pasturyang ketika memimpin Salzburg, jatuhcinta pada seorang gadis, yang membalascintanya. Mereka akhirnya tinggalbersama (tidak pernah menikah, karenatidak boleh menikah) dan mempunyai 16orang anak! Vatikan mengetahui hal ini,namun Vatikan tidak mengambil tindakanapapun mengingat Pastur ini mampumengusir para Lutheren (Protestan) dariSalzburg. Sampai sekarang pun darikurang lebih 300 gereja di kota Salzburg,hanya ada satu Gereja Lutheren.

Bagi penikmat musik klasik, sejarahdan museum, serta coklat Mozart, makaWina merupakan kota yang perlu untuk di-singgahi. Seperti Paris, Wina sangat mem-pesona untuk mata, telinga dan lidah.

Ratna Sugeng dan Satwika dari Wina

SALZBURG

DOK. PENULIS

Page 77: Warta Bea Cukai Edisi 387

76 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

aat diminta sebagai profil WBC, iasempat menolak dengan alasanbelum pantas profilnya dimuat dalam

WBC. Namun alhamdulillah WBC berhasilmeyakinkannya sehingga pada profilWBC edisi kali ini dapat dikuak sedikitkisah perjalanan hidupnya.

Pada 27 Agustus 1955, M. SadiatmoS. lahir di Pati (Jawa Tengah) sebuah kotakecil sekitar 75 km dari Semarang ke arahtimur. Di kota itu Sadiatmo tinggal disebuah rumah yang persis berada didepan penjara (lembaga pemasyarakatan-red) Kota Pati. Ayahnya, M.L. Suprapto(alm.), bekerja sebagai PNS di DinasPekerjaan Umum dan Ibunya, Siti Aminah,sebagai ibu rumah tangga.

Semasa kecil, Sadiatmo kerap mela-kukan kenakalan-kenakalan yang dilaku-kan anak seusianya, dalam hal ini, ia sukamengambil kelapa milik tetangganyatanpa seizin yang punya. Uniknya, dalammelakukan setiap aksinya, Sadiatmo tidakmenjatuhkan ke tanah kelapa-kelapa yangberhasil dipetiknya. Melainkan menggigittangkai kelapa tersebut serta memegangbuah kelapa tersebut di kedua tangannya,kemudian ia turun perlahan dari ataspohon kelapa. Sekali mejalankan aksinya,Sadiatmo bisa membawa turun empat bu-ah kelapa sekaligus tanpa menjatuhkan-nya ke tanah.

Pernah suatu kali, sang pemilik kebunkelapa datang sementara Sadiatmo danteman-temannya terlanjur berada di ataspohon kelapa. Si pemilik kebun kelapa initahu bahwa ada sekelompok anak, salahsatunya adalah anaknya sendiri, padasaat itu sedang berada di atas pohon-pohon kelapanya. Pemilik kebun kelapaitu sendiri pada dasarnya tidak keberatanjika anak-anak itu mengambil buah kelapamiliknya asalkan memintanya dengancara yang baik, bukan mencuri.

Alhasil, pemilik kebun kelapa ini pura-pura menyapu dan melakukan kegiatanlainnya di kebun tersebut. Sadiatmo danteman-temannya pun tidak ada yangberani turun dari atas pohon. Sementarateman-temannya yang lain (yang tidak ikutmemanjat-red) pura-pura sibuk bermainbola di sekitar kebun itu sambil terusmengawasi sang pemilik kebun. Setelahkurang lebih 2 jam si pemilik kebun ber-

ada di kebun, ia pun pergi meninggalkankebunnya.

“Begitu melihat sang pemilik kebunpergi, saya dan teman-teman segera turundari atas pohon kelapa, kali ini tanpamembawa kelapa karena sudah gemetarketakutan,” kenangnya seraya tersenyum.

Sekitar 1966, ayahnya meninggal,saat itu Sadiatmo masih duduk di bangkuSD. Meninggalnya sang ayah sama de-ngan menghilangnya tulang punggung ke-luarga. Akibatnya, Sadiatmo dan saudara-saudaranya (Sadiatmo anak ke enam daritujuh bersaudara-red) terpencar, ada yangikut paman, bibi dan sebagainya.

Sadiatmo kemudian menghabiskanwaktunya di kota kelahirannya hinggaSMP kelas 1. Baru tiga bulan duduk diSMP kelas 1, ia harus pindah kePekalongan. Kemudian saat naik kelas 2SMP, ia pindah lagi ke Jakarta. Setahun diJakarta, ia pun harus pindah lagi ke Tegalsaat naik kelas 3 SMP. Di Kota Tegal inilahia menyelesaikan SMP dan SMA-nya.

Setelah lulus SMA, sejak awal 1974Sadiatmo tinggal di Jakarta dengan salahseorang kakaknya yang bekerja di salahsatu perusahaan swasta di Jakarta.Perjalanan karirnya di dunia kerja dimulaiselepas ia lulus SMA. Pada awalnya, Sa-diatmo bercita-cita ingin menjadi seorangdokter. Tetapi perjalanan hidup membawa-nya menjadi pegawai bea cukai.

Pada waktu itu, salah seorang temanSMA-nya diterima bekerja di DirektoratJenderal Pengawasan Keuangan Negara,Departemen Keuangan (sekarang BPKP-red). Temannya inilah yang memberikaninformasi bahwa ada pengumumanpenerimaan pegawai di DepartemenKeuangan (1976). Sadiatmo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan mendaf-tarkan diri ke Depkeu melalui Kantor Dep-naker di Kebayoran Baru. Padahal, waktuitu ia telah bekerja di sebuah perusahaanswasta yang bergerak di bidang angkutan.

Beberapa bulan setelah mendaftarkandiri, sekitar Januari 1977, Sadiatmo men-dengar pengumuman di radio bahwa ujiansaringan penerimaan PNS di Depkeuakan dilaksanakan dua hari lagi. Ia punsegera mempersiapkan diri dan mengikutiujian saringan yang diselenggarakan diIstora Senayan. Hasilnya, ia berhasil lulus

dan diterima menjadi PNS di DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Waktu itu Sadiatmo tidak tahu dan ti-dak mengerti apa itu Bea dan Cukai.Temannya hanya memberi keteranganbahwa pegawai bea cukai itu bekerja dipelabuhan dengan mengenakanseragam, seperti tentara. Oktober 1977 iasudah mulai mengisi absen dan bekerja diKantor Pusat DJBC.

Maret 1978, ia diangkat menjadiCPNS dan ditempatkan di bagian Perleng-kapan KP DJBC. Sekitar pertengahan1978, ia mengikuti pendidikan DiklatPenyesuaian Tugas II (sekarang DPT II-red) selama satu tahun untuk menjadipemeriksa bea cukai. Usai mengikutidiklat, ia pun kembali mengikuti beberapakursus pemantapan dan diklat lainnya.

Hingga pada 1980, setelahmenyelesaikan diklatnya, ia ditempatkanuntuk pertama kalinya di Kantor InspeksiMedan. Penugasan pertamanya di kantortersebut adalah sebagai pemeriksa hargadi Seksi Harga. Seiring dengan waktu,Sadiatmo tak hanya ditugaskan sebagaipemeriksa harga tetapi juga menjadi pe-meriksa di lapangan, airport dan menjabatsebagai Pjs. Kepala Urusan Kepegawaian(eselon V).

Setahun setelah Inpres No.4 Tahun1985 keluar, Sadiatmo diangkat sebagaiKepala Urusan Rumah Tangga di KPBCMedan (eselon V). Saat bertugas diMedan inilah, Sadiatmo bertemu denganpujaan hatinya, Wardiyantina Nasution,seorang gadis keturunan Mandailing yangpada 1986 dinikahinya dan kini menjadiibu dari tiga orang anak mereka.

Ketiga orang anaknya tersebut adalahIndah Kartika, kini tengah kuliah semester3, fakultas ekonomi Universitas Trisakti.Anak kedua, Dwi Syahputra duduk dibangku SMU kelas 2 dan yang terakhir,Agung Satrio Hutomo duduk di bangkuSMP kelas 3.

Saat bertugas di Medan itu pula (1981)ia melanjutkan kuliahnya di UniversitasDarma Agung jurusan ekonomi tetapiberhenti pada semester III. Kemudian iamemutuskan untuk kuliah di UniversitasTerbuka (1986), fakultas ekonomi jurusanilmu ekonomi dan studi pembangunan.Sekitar 1996 ia berhasil lulus dan mem-

M. SADIATMO S., SEKEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN, SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL, KP DJBC

“SAYA HANYA INGIN MELAKSANAKANTUGAS-TUGAS SAYA DENGAN BAIK”Walaupun hanya beberapa bulan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah sekaligusPenanggung Jawab Majalah Warta Bea Cukai, Pak Sadiatmo, begitu biasanya WBC memanggil,selalu aktif dalam memberikan saran dan pandangannya untuk memajukan majalah WBC.

S

PROFIL

Page 78: Warta Bea Cukai Edisi 387

77WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007 77WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

Page 79: Warta Bea Cukai Edisi 387

78 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

peroleh gelar Sarjana Ekonomi. Lamanyakelulusannya itu dikarenakan ia seringlupa melakukan registrasi (pendaftaranulang). Alhasil, ia harus menunggu hinggaenam bulan kemudian atau semesterberikutnya. Niatnya melanjutkan kuliahpada saat itu hanyalah ingin memberikancontoh pada anak-anaknya, walaupunsudah tua tapi semangat belajar tetap ada.

Kemudian tahun 1991 - 1997, ia dimu-tasi ke Kantor Pelayanan Bea dan CukaiTanjung Priok II sebagai Kepala SubseksiP3 (Penyidikan dan PenyelesaianPerkara). Oktober 1997, ia dipromosisebagai Kepala Seksi Perbendaharaan diKantor Pelayanan Bea dan Cukai Ambon.Awal 2000, ia dipindahkan ke Puslatasi(Direktorat IKC-red) sebagai Kasubag Ta-ta Usaha. Masih di tahun yang sama dan

di direktorat yang sama, ia dipindahkanmenjadi Kepala Seksi Dukungan Teknis.

Lalu, pada 2001, ia dimutasi lagi keTanjung Priok II sebagai Kepala Seksi In-formasi dan Operasi. Sekitar delapanbulan kemudian, ia dipindahkan ke Bekasisebagai Kepala Seksi OKDD (OperasionalKomputer dan Distribusi Dokumen). Sete-lah itu selama dua tahun ia ditugaskan keKantor Pusat DJBC sebagai Kasubag Pe-ngadaan I di Bagian Perlengkapan. Awal2006, ia dipromosikan sebagai KepalaBagian Umum di Kanwil XII DJBC Ambon.

September 2006, ia dipindahkan keKP DJBC sebagai Kepala Bagian Umumyang juga menjadi Wakil Ketua DewanPengarah/Penanggung jawab MajalahWBC. Lalu, awal tahun 2007 ia kembalidimutasi ke Bagian Perlengkapan sebagai

Kepala Bagian Perlengkapan. Di BagianPerlengkapan inilah, bila memungkinkan,ia ingin membantu membuat panduantentang pengadaan barang dan jasa yangbisa digunakan oleh seluruh kantor didaerah.

“Saya ingat, waktu saya tugas di Me-dan sudah ada panduan seperti itu. Tapidengan adanya Keppres Nomor 80tentang pedoman pengadaan barang danjasa pemerintah, tentunya kini ada perbe-daan. Jadi, kalau memang memungkin-kan, saya meminta bantuan dari teman-teman yang ada di Perlengkapan maupundi Bagian Umum, untuk menyusunpanduan tentang pengadaan barang danjasa,” harapnya.

TERKESAN DI AMBONDari sekian banyak pengalamannya

dimutasi, Sadiatmo mengaku terkesansaat bertugas di Ambon. “Dulu sayapernah bercita-cita jadi dokter dan ketikadi Ambon saya benar-benar menjadidoktor alias mondok di kantor,”kelakarnya. Selama kurang lebih empatbulan ia harus tidur di kantor akibatkerusuhan yang terjadi di Ambon (1999).

Kejadian itu bermula pada saat menje-lang puasa, Sadiatmo (yang sebelumnyatinggal di daerah yang penduduknyamayoritas muslim-red) pindah ke komplekrumah dinas bea cukai yang terletak di da-erah Kuda Mati, dimana tempat itu meru-pakan lingkungan nasrani. Dua minggumenjelang lebaran, ia mengambil cuti keJakarta. Pada saat lebaran (Januari 1999-red) terjadi kerusuhan di Ambon. “Jadi,pada saat terjadi kerusuhan, saya masihberada di Jakarta,” kata Sadiatmo.

Seminggu setelah lebaran, Sadiatmomemutuskan kembali ke Ambon untukmelakukan tugasnya sebab, berdasarkaninformasi dari temannya, situasi Ambonsudah kondusif. Tetapi, setibanya diAmbon ternyata situasi tidak sekondusifyang ia bayangkan.

Baru dua hari ia tiba di Ambon, tiba-tiba seluruh pegawai bea cukai yang ting-gal di daerah Kuda Mati dikumpulkan oleh

BERSAMA KELUARGA. (kika) M. Sadiatmo S, Indah Kartika (anak pertama), Agung Satrio Hutomo(anak ketiga), Dwi Syahputra (anak kedua) dan istri (Wardiyantina Nasution).

BERBINCANG-BINCANG. Sadiatmo sedang berbincang-bincang bersama KabagUmum, Sonny Subagyo, saat digelar Rapim di KP-DJBC, 10 Januari 2007.

BERSAMA STAF. Berpose bersama para staf saat menjabat sebagaiKepala Bagian Umum sekaligus penanggung jawab Majalah WBC.

PROFILDOK. KELUARGA

WBC/ATS WBC/ATS

Page 80: Warta Bea Cukai Edisi 387

79WARTA BEA CUKAIEDISI 387 FEBRUARI 2007

ketua RT setempat berkaitan denganinformasi akan adanya penyerangan olehsuatu kelompok ke daerah tersebut.Akhirnya, Sadiatmo ikut berjaga-jagahingga larut malam untuk mengantisipasikalau ada penyerangan. Kebetulan padasaat itu penyerangan yang dikhawatirkantidak terjadi.

“Rupanya, keesokan paginya saatsaya ke kantor, teman-teman yang lainmengatakan bahwa tadi malam merekajuga berjaga-jaga karena ada isu bahwadaerah mereka juga akan diserang olehpenduduk yang tinggal di Kuda Mati.Sehingga, dari situ ketahuan bahwa kitasemua diserang oleh isu yang tidakbenar,” katanya lagi.

Seminggu sebelum ia meninggalkandaerah Kuda Mati, ia baru menyadari bah-wa di lingkungan tempat tinggalnya (ru-mah dinas-red) hanya ia sendiri yangmuslim. Semua penduduk lain yangmuslim sudah meninggalkan daerah KudaMati. Demi keamanannya, penduduk Ku-da Mati pun memintanya untuk mening-galkan daerah tersebut. Ia pun pergi darirumah dinasnya dan tinggal di kantor beacukai yang berlokasi di pelabuhan yangkebetulan berada di lingkungan muslim.

Tak hanya itu, ia juga pernah menga-lami kejadian lain yang menegangkan.Waktu itu ia sedang berada di kantor, tiba-tiba terdengar suara letusan tembakandan keributan dari arah luar kantor.Seluruh pegawai pun memutuskan untukpulang dan meninggalkan kantor.Sadiatmo dan Kasubag Umum (padawaktu itu Harry Tobing-red) beserta staf(Ibu Sul-red) pergi meninggalkan kantordengan mengendarai mobil menujurumah dinas di Kuda Mati.

Dalam perjalanan pulang, disuatupersimpangan, mobil yang merekakendarai dihadang oleh massa yangmembawa senjata tajam seperti tombak,pedang dan sebagainya. “Untuk mundurkami sudah tidak mungkin lagi, akhirnyakami nekat maju terus. Pada saat itu sayasempat merasa apakah sudah tiba ajalsaya,” kenangnya.

Melihat ada mobil yang datang, massapun bergerak maju menghampiri mobilyang ditumpangi Sadiatmo. Kemudianmassa mengepung dan bergelayutan dikiri-kanan mobil. Mereka (massa-red)menggedor-gedor badan mobil danmemukul-mukul kaca mobil. Untung sajadiantara massa tersebut ada yangmengenali Sadiatmo dan teman-temansebagai petugas bea cukai. Orang itumeminta agar massa memberikan jalan.

Akhirnya massa pun memberikan ja-lan dan membiarkan mobil yang ditum-pangi Sadiatmo lewat. Hingga dua harisetelah kejadian tersebut, Sadiatmo tidakberani keluar dari rumah. “Bahkan untukpergi ke kantor pun kami harus memang-gil aparat keamanan untuk mengawal,”tambah Sadiatmo.

MENERAPKAN SISTEM DEMOKRASISeringnya berpindah-pindah tugas

membuat Sadiatmo kaya dengan penga-laman hidup. Oleh sebab itu, dalammenjaga hubungannya dengan bawahan,Sadiatmo menerapkan sistem demokrasi.Ia kerap meminta masukan dari parastafnya dalam memecahkan masalah. Iajuga lebih suka memberikan contohsecara langsung pada bawahannya.Misalnya saja dalam hal disiplin jam kerja,ia selalu berusaha datang tidak terlambatagar bawahannya pun bisa mengikutinyauntuk tidak datang terlambat.

Sistem demokrasi juga ia terapkandalam mendidik anak-anaknya, ditambahdengan cara sang ayah ketika mendidikSadiatmo sewaktu kecil. “Ayah saya duluselalu menerapkan disiplin dalam halwaktu dan melaksanakan tugas harianpada anak-anaknya. Selain itu, sifat jujurdan sopan kepada orang yang lebih tua,juga selalu ditanamkan pada kami,” imbuhpria yang hobi membaca dan menyukaiolahraga tennis meja dan jalan kaki ini.

Kini, Sadiat-mo merasasangat bersyu-kur dengankeadaannya. Iamengaku tidakmemiliki obsesidan ambisitertentu dalamkarirnya. “Sayahanya inginmelaksanakantugas-tugassaya denganbaik,” katanya.Apalagi saat iniinstitusi Beadan Cukai se-dang mendapatsorotan darimasyarakat.Oleh sebab itu

ia berharap agar citra Bea dan Cukaikedepannya menjadi lebih baik dan untukmencapai hal itu, diperlukan kerja kerasdari seluruh pegawai bea cukai.

Untuk pegawai yang masih mudaSadiatmo berpesan agar menerima danmenjalankan dengan sebaik-baiknyakalau dimutasi kemana pun. Ia teringatdengan seorang pegawai yang masihmuda yang pada waktu itu dimutasi keAmbon. “Jadi, sebelum berangkat keAmbon pegawai tersebut sudah stresduluan. Sehingga saat tiba di Ambon, iamenjadi stres berat. Akhirnya kamipulangkan saja,” ujarnya.

Padahal, tambah Sadiatmo, mutasimerupakan suatu kesempatan bagipegawai-pegawai yang masih muda untukmencari pengalaman dan menambahilmu. Ia juga berharap agar pegawai yangmasih muda dapat menjaga komitmenuntuk kepentingan dan kemajuan institusiBea dan Cukai.

DILANTIK. Saat dilantik oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kepala Bagian Umum,Sekretariat Direktorat Jenderal, pada 6 September 2006.

TRAINING. Saat mengikuti SGScustoms training course tahun 1990.

ifa

WBC/ATS

DOK. PRIBADI

Page 81: Warta Bea Cukai Edisi 387

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

KEDIRI – INDONESIAALAMAT KANTOR & PABRIK

JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM 7DESA NGEBRAK KEC. GAMPENGREJO KAB. KEDIRI

JAWA TIMUR – INDONESIATelp. : 0354 – 684661 ( Hunting )Fax. : 0354 – 681926E-mail : [email protected] : [email protected]

GMF AeroAsia

Marketing Building

Soekarno Hatta International Airport Cengkareng

Telp. + 62-21-5508609

Fax. + 62-21-5502489

[email protected]

www.gmf-aeroasia.co.id

HEAD OFFICE : JALAN PALATEHAN NO. 4 BLOK K-V,KEBAYORAN BARU JAKARTA 12160

PHONES : (021) 7395000 – 7225822 – 7225827 – FAX : 7221567BRANCH OFFICE : DESA PARUNG MULYA, KEC. CIAMPEL,

KAB. KARAWANG, JAWA BARATPHONES : (0267) 401994 – 405640BANKER : BNI 1946 KEBAYORAN BARU BRANCH;

BANK MANDIRI JAKARTA MELAWAI BRANCHE-mail : [email protected]; [email protected] : http://www.peruri.go.id

Segenap Relasi dan Mitra KerjaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai

Mengucapkan Dirgahayu

Hari Pabean SeduniaKe-55

26 Januari 2007

Page 82: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 103/PMK.04/2006

T E N T A N G

PENGGUNAAN PEMBERITAHUAN PABEAN

SINGLEADMINISTRATIVE

DOCUMENTDI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran

barang dari dan ke Pulau Batam, Bintan, dan Karimun dipandang perlu untuk menerapkanPemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkanPeraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single AdministrativeDocument di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3717);

4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.04/2005;6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor

Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.04/2003 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone)Daerah Industri Pulau Batam;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 tentang Pemasukan Barang Dari LuarDaerah Pabean ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2005;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di PulauBatam, Bintan dan Karimun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor89/PMK.04/2005;

M E M U T U S K A N :Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SINGLEADMINISTRATIVE DOCUMENT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN.

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang diimaksud dengan :1. Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD) adalah dokumen Pemberitahuan

Pabean yang digunakan sebagai Pemberitahuan Pabean Impor dan Pemberitahuan Pabean Ekspor.

1

Page 83: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

2. BBK adalah Pulau Batam, Bintan, dan Karimun.

Pasal 2(1) Atas pemasukan barang dari LDP ke BBK dan pengeluaran barang dari BBK ke LDP diberitahukan

dengan menggunakan dokumen PP-SAD.(2) Pengajuan PP-SAD dapat dilakukan melalui media elektronik.(3) Bentuk, isi, dan tatacara pengisian PP-SAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3PP-SAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menggantikan penggunaanBC 2.0, BC 2.3, dan BC 3.0 sebagai Pemberitahuan Pabean untuk Impor dan Pemberitahuan Pabeanuntuk Ekspor di BBK dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 4Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 diatur denganPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan inidengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 4 Nopember 2006

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

2

Page 84: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007 3

Page 85: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 20074

Page 86: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007 5

Page 87: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

PETUNJUK PENGISIANPemberitahuan Pabean - Single Administrative Document (PP-SAD)

1. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakanKewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun1995 tentang Kepabeanan.

2. Pemberitahuan Pabean - Single Administrative Document (PP-SAD) adalah Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

3. Pemberitahuan Pabean - Single Administrative Document (PP-SAD) digunakan untuk :a. Pemberitahuan atas kegiatan Impor;b. Pemberitahuan atas kegiatan Ekspor.

4. Formulir PP-SAD berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan ruang dan kolom sesuai contoh.5. Formulir PP-SAD terdiri atas 5 (lima) lembar :

a. Lembar Pertama;b. Lembar Lanjutan;c. Lembar Lampiran Kontainer;d. Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap, Skep Fasilitas dan Pemenuhan Persyaratan Impor/Ekspor;e. Lembar Lampiran Cara Pemberitahuan Pabean Berkala.

6. Formulir PP-SAD dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :a. Rangkap kesatu untuk KPBC;b. Rangkap kedua untuk BI;c. Rangkap ketiga untuk BPS.

7. Pengisian PP-SAD dapat dilakukan oleh Importir/ Eksportir/ Pengusaha Lainnya atau PerusahaanPengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang diberikan kuasa oleh Importir/ Eksportir/ PengusahaLainnya.

8. Pedoman pengisian Formulir PP-SAD :a. Lembar Pertama, wajib diisi dengan lengkap;b. Lembar Lanjutan, dipergunakan dalam hal Formulir PP-SAD berisi lebih dari 1(satu) item barang

(yang berbeda pos tarif, uraian barang atau harga satuan barang impor/ ekspor), maka Importir/Eksportir/Pengusaha Lainnya mengisi Lembar Pertama dan Lembar Lanjutan. Pada Lembar Pertamauntuk angka 33 sampai dengan 38 cukup diberikan catatan : ”Uraian Barang dan Data Detil lainnya, lihat Lembar Lanjutan”.

c. Lembar Lampiran Kontainer dipergunakan dalam hal Formulir PP-SAD berisi lebih dari 4 (empat)kontainer, sehingga pada angka 29 Lembar Pertama cukup diisikan : ”Data Kontainer, lihat Lembar Lampiran Kontainer”.

d. Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap, Skep Fasilitas dan Pemenuhan Persyaratan Impor/ Ekspor/Pemberitahuan Lainnya dipergunakan dalam hal :1) Dokumen Pelengkap Pabean yang dipergunakan lebih dari 1 (satu), sehingga pada angka

17 s/d 20 di PP-SAD Lembar Pertama cukup diberikan catatan :“Lihat Lampiran”Contoh :- Invoice yang dipergunakan lebih dari satu, sehingga pada angka 17 di PP-SAD Lembar

Pertama cukup ditulis “Lihat Lampiran”- Letter of Credit (LC) yang dipergunakan lebih dari satu, sehingga pada angka 18 di PPSAD

Lembar Pertama cukup ditulis “Lihat Lampiran”2) Skep Fasilitas yang dipergunakan lebih dari 1 (satu), sehingga pada angka 21 di PP-SAD

Lembar Pertama cukup diberikan catatan :“Lihat Lampiran”

3) Dokumen Pemenuhan Persyaratan Impor yang dipergunakan lebih dari 1 (satu), sehingga padaangka 21 di PP-SAD Lembar Pertama cukup diberikan catatan :“Lihat Lampiran”

e. Lembar Lampiran PP-SAD Cara Pemberitahuan Berkala dipergunakan dalam hal Formulir PPSADdiajukan ke KPBC secara berkala;

f. Pada bagian kanan atas Lembar Pertama, Lembar Lanjutan dan Lembar Lampiran Formulir PP-SADharus diisi halaman keberapa dari jumlah keseluruhan halaman.Contoh :Apabila Formulir PP-SAD terdiri dari 3 (tiga) halaman yaitu Lembar Pertama, Lembar Lanjutan danLembar Lampiran, maka:- pada Lembar Pertama ditulis : halaman 1 dari 3;- pada Lembar Lanjutan ditulis : halaman 2 dari 3;- pada Lembar Lampiran ditulis : halaman 3 dari 3.

h. Pada setiap akhir Lembar Pertama, Lembar Lanjutan dan Lembar Lampiran Formulir PP-SAD harus

6

Page 88: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat Formulir PP-SAD dibuat dan dibubuhkan tanda tangan,nama penanda tangan, serta cap perusahaan bersangkutan.

9. Tatacara pengisian data uang dengan angka adalah sebagai berikut :a. untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh : IDR 25.000,00 2 untuk penulisan duapuluh lima ribu rupiah.USD 25.000,00 2 untuk penulisan duapuluh lima ribu dollar US.

10. Pengisian kolom-kolom Formulir PP-SAD adalah sebagai berikut :Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :Diisi nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukannya Formulir PP-SAD dan diisikan kodesebanyak 6 digit (sesuai Tabel Kode Kantor DJBC) pada isian yang tersedia.

Contoh : Tanjung Perak 070100

Nomor Pengajuan :Dalam hal penyampaian Formulir PP-SAD dengan menggunakan media disket atau secara PDE(Pertukaran Data Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan empat kelompok data yang berupa :- Kode Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir PP-SAD;- Nomor Register dari Modul Aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pabean;- Tanggal pembuatan Formulir PP-SAD dengan format ”YYYYMMDD”;- Nomor pembuatan Formulir PP-SAD;Contoh :- Dalam hal Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir PP-SAD adalah KPBC Tanjung

Perak maka kode kantornya : 070100- Nomor Register Modul Aplikasi oleh KPBC Tanjung Perak, misalkan 000001- Tanggal Formulir PP-SAD, misalkan 30 November 2006- Nomor Formulir PP-SAD, misalkan 100maka Nomor Pengajuannya adalah : ”070100-000001-20061130-000100”

A. Jenis PemberitahuanDiisi angka pada isian yang tersedia yaitu :Angka 1 untuk Formulir PP-SAD Jenis Pemberitahuan Impor;Angka 2 untuk Formulir PP-SAD Jenis Pemberitahuan Ekspor.

B. Cara PemberitahuanDiisi angka pada isian yang tersedia yaitu :Angka 1 untuk penyampaian Formulir PP-SAD Cara Pemberitahuan Biasa;Angka 2 untuk penyampaian Formulir PP-SAD Cara Pemberitahuan Berkala.

C. Jenis Impor/ EksporDiisi angka pada isian yang tersedia yaitu :- Angka 1 untuk Formulir PP-SAD jenis Impor Untuk Dipakai;- Angka 2 untuk Formulir PP-SAD jenis Impor Sementara;- Angka 3 untuk Formulir PP-SAD jenis Reimpor;- Angka 4 untuk Formulir PP-SAD jenis Impor Tujuan Tempat Penimbunan Berikat (TPB);

Jika jenis Impor Tujuan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), disamping menuliskan angka 4 padaisian yang tersedia juga harus mengisi isian untuk menjelaskan tujuan TPB yaitu :l Huruf a, untuk tujuan ke Kawasan Berikat (KB);l Huruf b, untuk tujuan ke Gudang Berikat (GB);l Huruf c, untuk tujuan ke Enterpo Tujuan Pameran (ETP);l Huruf d, untuk tujuan ke Toko Bebas Bea (TBB);

- Angka 5 untuk Formulir PP-SAD jenis Ekspor Umum;- Angka 6 untuk Formulir PP-SAD jenis Ekspor Barang Kena Pungutan Ekspor (PE);- Angka 7 untuk Formulir PP-SAD jenis Ekspor Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);- Angka 8 untuk Formulir PP-SAD jenis Ekspor Tertentu;

Jika jenis Ekspor Tertertu, disamping menuliskan angka 8 pada isian yang tersedia juga harusmengisi isian untuk menjelaskan jenis barang ekspor yaitu :l Huruf a, untuk jenis barang ekspor : Barang Kirimanl Huruf b, untuk jenis barang ekspor : Barang Pindahanl Huruf c, untuk jenis barang ekspor : Barang Diplomatikl Huruf d, untuk jenis barang ekspor : Barang keperluan misi keagamaan, kemanusiaan, olah

raga, kesenian, kebudayaan dan pendidikan

7

Page 89: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

l Huruf e, untuk jenis barang ekspor : Barang diekspor kembali (tidak termasuk dari TPB/KITE)l Huruf f, untuk jenis barang ekspor : Barang untuk diimpor kembali (tidak termasuk dari TPB/

KITE)l Huruf g, untuk jenis barang ekspor : Barang cinderamatal Huruf h, untuk jenis barang ekspor : Barang Contohl Huruf i, untuk jenis barang ekspor : Barang untuk keperluan penelitianl Huruf j, untuk jenis barang ekspor : Barang badan Internasional beserta Pejabatnya.l Huruf k, untuk jenis barang ekspor : Barang Penumpang

- Angka 9 untuk Formulir Pemberitahuan jenis Ekspor dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB);Jika jenis Ekspor dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB), disamping menuliskan angka 9 pada isianyang tersedia juga harus mengisi isian Kode dan nama TPB pada isian yang tersedia.Contoh :

Ekspor dari TPB 040121 KB Nusantara.

Angka 1 sampai dengan angka 4 :untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan ”Impor”,

Angka 5 sampai dengan angka 9 :untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan ”Ekspor”.

D. Cara PembayaranDiisi angka pada isian yang tersedia yaitu :- Angka 1 untuk pembayaran dengan Tunai/ Biasa;- Angka 2 untuk pembayaran dengan Berkala;- Angka 3 untuk pembayaran dengan Jaminan;- Angka 4 untuk pembayaran dengan Bayar di Muka;- Angka 5 untuk pembayaran dengan Sight L/C;- Angka 6 untuk pembayaran dengan Wessel Inkaso;- Angka 7 untuk pembayaran dengan Perhitungan Kemudian;- Angka 8 untuk pembayaran dengan Konsinyasi;- Angka 9 untuk pembayaran dengan Usance L/C;- Angka 10 untuk pembayaran dengan Inter Company Account (ICA).Angka 1 sampai dengan angka 3 :

untuk PP-SAD Jenis Pemberitahuan ”Impor”,Angka 4 sampai dengan angka 10 :

untuk PP-SAD Jenis Pemberitahuan ”Ekspor”.

E. DATA PEMBERITAHUAN :Pemasok / Penerima :1. Nama, Alamat, Negara :

Diisi nama dan alamat lengkap Pemasok (dalam hal impor) atau Penerima Barang (dalam halekspor), serta diisikan juga kode negaranya pada isian yang disediakan.Contoh:Bigben Company GB44 Darmourt RoadLondon NWZ 4EX

Importir/ Eksportir/ Pengusaha Lainnya :2. Identitas : NPWP/ Paspor/ KTP/ Lainnya

Diberi tanda ‘XXXX’ atau ’====’(coret) bagi yang tidak diperlukanContoh : Identitas adalah NPWP

NPWP/Diisi nomor identitas Importir.Contoh : 01.234.567.8-910.000

3. Nama, Alamat :Diisi nama dan alamat lengkap Importir/ Eksportir/ Pengusaha Lainnya

4. Status ………………

Diisi pada isian yang disediakan kode status perusahaan serta uraiannya dibelakang isian tersebut;Untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan ”Impor”, Kode Status perusahaan adalah :- Angka 1 untuk IU (Importir Umum),

8

Page 90: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

- Angka 2 untuk IP (Importir Produsen ),- Angka 3 untuk IT (Importir Terdaftar),- Angka 4 untuk AT (Agen Tunggal),- Angka 5 untuk BULOG,- Angka 6 untuk PERTAMINA,- Angka 7 untuk DAHANA, atau- Angka 8 untuk IPTN.Untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan ”Ekspor”, Kode Status perusahaan adalah:- Angka 10 untuk Koperasi, atau- Angka 20 untuk PMDN (migas), atau- Angka 21 untuk PMDN (non migas), atau- Angka 30 untuk PMA (migas), atau- Angka 31 untuk PMA (non migas), atau- Angka 40 untuk BUMN, atau- Angka 50 untuk BUMD, atau- Angka 60 untuk Perorangan, atau- Angka 90 untuk lainnya

5. API (Angka Pengenal Impor) :Dalam hal PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan ”Impor”, diisi dengan isian Nomor API.

PPJK :Angka 6 s.d. 8 hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan(PPJK)6. NPWP :

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak PPJK7. Nama, Alamat :

Diisi nama dan alamat lengkap PPJK8. No.& Tgl.Surat Ijin:

Diisi Kode Kantor yang mengeluarkan Surat Ijin Usaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Nomor Ijin,dan Tanggal pengeluaran ijin pada isian yang tersedia.

Contoh: Surat ijin PPJK dikeluarkan oleh KPBC Tipe A Khusus Tanjung Perak dengan nomor 101/WBC.07/KP.01/2002 tanggal 1 Mei 2002

101/WBC.07/KP.01/2002 01/05/2002

9. Cara Pengangkutan : 1.Laut; 2.Kereta Api, 3.Jalan Raya, 4.Udara, …9.LainnyaDiisi kode pengangkutan sesuai tabel kode pengangkutan pada isian yang tersedia.- Angka 1 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Laut;- Angka 2 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Kereta Api;- Angka 3 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Jalan Raya;- Angka 4 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Udara;- Angka 5 jika pengangkutan menggunakan Pos;- Angka 6 jika pengangkutan menggunakan Multimoda Transportasi;- Angka 7 jika pengangkutan menggunakan Instalasi / Pipa;- Angka 8 jika pengangkutan menggunakan Angkutan Sungai, atau- Angka 9 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Lainnya (selain dari 1 s.d 8).

10. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/ Flight dan Bendera :Diisi :- Nama sarana pengangkut;- Nomor Voy (Voyage) untuk angkutan laut atau nomor flight untuk angkutan udara;- Bendera Kapal diisi dengan kode bendera kapal sesuai dengan Tabel Kode Negara pada isian

yang disediakan.11. Perkiraan Tgl. Tiba / Berangkat:

Diisi tanggal/ bulan/ tahun perkiraan tanggal tiba/ berangkat sarana pengangkut12. Pelabuhan Muat :

Diisi :Nama Pelabuhan Muat, tempat dilakukannya pemuatan barang, dengan mengisikan KodePelabuhan Muat sesuai tabel kode lokasi/ pelabuhan pada isian yang tersedia.Contoh :Hamburg, Germany DEHAM

Tanjung Priok, Indonesia IDTPP

9

Page 91: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

13. Pelabuhan Transit :Diisi dalam hal ada transit barang :Nama Pelabuhan Transit, tempat dilakukannya transit barang yang terakhir sebelum tiba di Indonesiaatau setelah meninggalkan Indonesia, dengan mengisikan Kode Lokasi/Pelabuhan Transit sesuaitabel kode lokasi/ pelabuhan pada isian yang tersedia.Contoh :Singapore SGSIN

14. Pelabuhan Bongkar :Diisi :Nama Pelabuhan Bongkar, tempat dilakukannya pembongkaran barang, dengan mengisikan KodeLokasi/ Pelabuhan Bongkar sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.Contoh :Belawan, Indonesia IDBLW

Shanghai, China CNSHA

15. Negara TujuanHanya diisi untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan ”Ekspor”, dengan mengisikanKode Negara sesuai Tabel Kode Negara pada isian yang tersedia.Contoh :China CN

16. Daerah Asal BarangHanya diisi untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan ”Ekspor”, dengan mengisikan NamaPropinsi/ Kabupaten/ Kota asal barang serta kode daerah sesuai Tabel Kode Daerah pada isian yangtersedia.Contoh :Propinsi Jawa Barat 3200

17. Invoice : No. Tgl.Diisi nomor dan tanggal/ bulan/ tahun invoice.Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) invoice cukup diisi “Lihat Lampiran”

18. LC : No : Tgl.Diisi nomor dan tanggal/ bulan/ tahun Letter of Credit (LC).Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) LC cukup diisi “Lihat Lampiran”

19. BL/ AWB : No: Tgl.Diisi nomor dan tanggal/ bulan/ tahun House Bill of Lading(BL) atau House Airway Bill (AWB).Dalam hal ada Master BL/ AWB, diisi nomor dan tanggal Master BL/ AWB serta nomor dan tanggalHouse BL/ AWB.

20. BC 1.1. : No : Tgl. Pos. Sub Pos.Untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan “Impor”, diisi nomor dan tanggal/ bulan/ tahun BC1.1serta Nomor Pos dan Sub Pos (jika ada) dari dokumen BC 1.1 (Inward Manifes).

21. Skep Fasilitas/ Pemenuhan Persyaratan Impor/ Ekspor:No. Tgl.Dalam hal PP-SAD menggunakan 1 (satu) fasilitas / 1 (satu) dokumen pemenuhan persyaratanimpor/ ekspor, diisi :- Jenis fasilitas yang dipergunakan atau dokumen pemenuhan persyaratan impor/ ekspor serta

kode nya pada isian yang disediakan;- Nomor dan Tanggal/ bulan/ tahun : Surat Keputusan/ Persetujuan dari instansi penerbit Fasilitas

atau Dokumen pemenuhan persyaratan impor/ ekspor;

Dalam hal PP-SAD menggunakan lebih dari 1(satu) fasilitas/ pemenuhan persyaratan impor/ ekspor,diisi :- Salah satu dari jenis fasilitas yang dipergunakan atau pemenuhan persyaratan impor/ekspor

serta kode nya pada isian yang disediakan;- Nomor dan Tanggal/ bulan/ tahun dari Surat Keputusan/ Persetujuan fasilitas atau Dokumen

pemenuhan persyaratan impor/ekspor, diisi dengan:“Lihat Lampiran”sedangkan Nomor dan Tanggal/ bulan/ tahun Surat Keputusan/ Persetujuan fasilitas atauDokumen pemenuhan persyaratan impor/ekspor, diisikan pada Lembar Lampiran DokumenPelengkap, Skep Fasilitas dan Pemenuhan Persyaratan Impor/ Ekspor.

10

Page 92: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

22. Tempat Penimbunan :Diisi :Nama Tempat Penimbunan Sementara serta Kode Tempat Penimbunan sesuai dengan Tabel Kodeyang dibuat oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai masing-masing.

23. Valuta :Diisi:- Jenis valuta yang dipergunakan dalam transaksi. Dalam hal valuta yang dipergunakan dalam

transaksi tidak terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan, dipilih salah satu valuta yangterdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai penggantinya;

- Kode jenis valuta sesuai tabel kode jenis mata uang pada isian yang tersedia.

Contoh : United States Dollar USD

24. NDPBM :Hanya diisi untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan ”Impor”. Diisi dengan nilai dari Nilai DasarPerhitungan Bea Masuk pada saat dilakukan pembayaran atas pungutan dalam rangka impor.

25. FOB :Diisi total FOB dalam jenis valuta sebagaimana tercantum pada angka 23.

26. Freight :Diisi biaya angkut (freight) atas barang yang diberitahukan dalam jenis valuta sebagaimanatercantum pada angka 23.

27. Asuransi LNDiisi dengan nilai pembayaran Asuransi yang dilakukan di Luar Negeri (LN) .

28. Nilai CIF :Hanya diisi untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan ”Impor”Diisi:- Nilai Pabean CIF dalam jenis valuta sebagaimana tercantum pada angka 23;- Nilai Pabean dalam rupiah penuh (Nilai CIF sebagaimana tercantum pada angka 28 x NDPBM

sebagaimana tercantum pada angka 24, hasilnya dibulatkan menjadi rupiah penuh).Contoh :Rp 125.200.998,97 ditulis 125.200.999,00

29. Merek dan Nomor Kemasan/ Peti Kemas :- Untuk yang menggunakan peti kemas diisi Nomor, Ukuran, dan Status Peti Kemas.

Dalam hal tidak mencukupi, diisi dengan :“Lihat Lampiran”sedangkan rincian mengenai Nomor, Ukuran, dan Status Peti Kemas diisikan pada LembarLampiran Kontainer.

- Apabila tidak menggunakan peti kemas diisi merek yang tercantum pada koli/pengemas. Dalamhal tidak terdapat merek kemasan, diisi “Tanpa Merek”.

30. Jumlah dan Jenis Kemasan :Diisi:- Jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya

lebih dari satu, agar dicantumkan dalam jenis kemasan ”Package” atau PK;- Kode Kemasan atau pengemas sesuai table kode kemasan pada isian yang tersedia.

Contoh :10 case CS10 case, 50 box, 40 drum ditulis :100 package PK

31. Berat Kotor (Kg) :Diisi berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang.

32. Berat Bersih :Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang.

Angka 33 s.d. 38 adalah pengisian data dari setiap item barang yang terdapat dalam Lembar Pertama danLembar Lanjutan.33. No. :

Diisi sesuai dengan nomor urut barang.34. - Pos Tarif/HS :

Diisi kode pos tarif (HS) barang sesuai dengan klasifikasi barang yang ada pada Buku Tarip BeaMasuk Indonesia (BTBMI).

- Uraian jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya:Diisi uraian jenis barang berikut merek, ukuran, spesifikasi lainya sedemikian rupa sehingga

11

Page 93: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi dan harga satuan barang.Contoh :

HS xxxx.xx.xx.xx- Kain sarung polyester 65% cotton 35% 1000 (seribu) pieces Merk Salak, tipe A, ukuran dewasa

35. Negara Asal:Untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan ”Impor”, diisi dengan Negara Asal Barang beserta kodenegaranya sesuai Tabel Kode Negara yang telah ditetapkan.

36. Tarif & fasilitas Impor- BM -PPN -PPnBM- Cukai -PPh HPE & PE (% atau Lainnya)Diisi tarif/pembebanan sesuai BTBMI bagi setiap pungutan dan dalam hal ada fasilitas pembayaranisikan besarnya fasilitas dalam persen (%) serta isikan kode jenis fasilitas pembayaran yang didapat,yaitu :

BBS untuk Dibebaskan,DTP untuk Ditanggung Pemerintah, danDTG untuk Ditangguhkan.

- BMDiisi tarif/pembebanan Bea Masuk sesuai BTBMI yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisibesarnya fasilitas dalam (%) dan kode jenis fasilitasnya.

- CukaiDiisi tarif/pembebanan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnyafasilitas dalam (%) dan kode jenis fasilitasnya. Apabila tidak ada pungutan Cukai, tidak perlu diisi.

- PPNDiisi tarif/pembebanan PPN dalam % sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisibesarnya fasilitas dalam (%) dan kode jenis fasilitasnya.

- PPnBMDiisi tarif/pembebanan PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnyafasilitas dalam (%) dan kode jenis fasilitasnya. Apabila tidak ada pungutan PPnBM, tidak perlu diisi.

- PPhDiisi tarif/pembebanan PPh pasal 22 dalam % sesuai ketentuan yang berlaku serta besarnyafasilitas dalam (%) bila ada fasilitas serta kode jenis fasilitasnya.Contoh :Dalam hal BM mempunyai tarif/pembebanan BM = 20 % ; PPN=10% ;PPh = 2,5 %, sedangkan Fasilitas Pembebasan BM = 50%.Penulisannya adalah sebagai berikut :BM = 20% ® 50% BBSPPN = 10 % PPh = 2,5 %

HPE & PE (% atau Lainnya)

HPE barang pada tanggal Pendaftaran :Diisi Harga Patokan Ekspor per satuan barang ekspor berdasarkan Harga Patokan Ekspor yangsecara berkala ditetapkan oleh Departemen Perdagangan yang berlaku pada saat TanggalPembayaran PE. Apabila tidak ada harga patokannya, agar disikan ” - ”

PE (% atau lainnya)Diisi besarnya tarif PE dalam % (persentase) atau US$, sesuai tarif PE dalam Peraturan MenteriKeuangan yang berlaku pada saat Tanggal Pembayaran.Keterangan:Apabila tarif PE berbeda untuk beberapa jenis barang ekspor, Lembar Pertama tidak diisi tetapidirinci pada Lembar Lanjutan. Jika barang ekspor tersebut tidak terkena PE, diisi tanda ” - ”

37. Jumlah & Jenis SatuanBerat Bersih (Kg) :- Jumlah & Jenis Satuan

Diisi jumlah, kode, dan uraian jenis satuan barang.- Berat bersih (Kg) :

Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) untuk barang.38. Jumlah Nilai

CIF / C&F / FOB

12

Page 94: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

Untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan “Impor” : Diisi jumlah nilai CIF dalam valutasebagaimana tercantum pada angka 23.Untuk PP-SAD dengan Jenis Pemberitahuan “Ekpor” : Diisi jumlah nilai FOB dalam valutasebagaimana tercantum pada angka 23.

Pengisian Angka 39 sampai dengan Angka 45 adalah pengisian nilai rekapitulasi, baik dari setiap jenispungutan maupun total nilainya untuk setiap jenis pembayarannya.39. BM /PE:

Untuk Impor :- Diisi Nilai BM dalam rupiah pada kolom yang tersedia sesuai dengan pembayaran yang

dilakukan (Dibayar, Ditanggung Pemerintah, Ditangguhkan, Dibebaskan);Contoh :angka 36 ® BM = 20% ® 50% BBS(fasilitas pembebasan Bea Masuk 50%)angka 38 ® jumlah nilai CIF = USD 1.000,00- nilai CIF dalam rupiah= 1.000,00 x 9.000,00 (NDPBM ,angka 24)=Rp. 9.000.000,00- BM bayar = 50% x 20% x Rp. 9.000.000,00 = Rp. 900.000,00- BM dibebaskan = 50% x 20% x Rp. 9.000.000,00 = Rp. 900.000,00angka 39 untuk BM kolom ”Dibayar” diisi Rp. 900.000,00untuk BM kolom ”Dibebaskan” diisi Rp. 900.000,00

Untuk Ekspor :- Dalam hal ada Pungutan Ekspor, diisi dengan Nilai PE dalam rupiah yang dibayar.

40. Cukai : Dibayar (Rp), Ditanggung Pemerintah (Rp), Ditangguhkan(Rp), Dibebaskan (Rp).Diisi dengan nilai Cukai dalam rupiah penuh untuk :- yang dibayar, dan/atau- ditanggung Pemerintah, dan/atau- ditangguhkan, dan/atau- dibebaskan,pada kolom yang tersedia.

41. PPN : Dibayar (Rp), Ditanggung Pemerintah (Rp), Ditangguhkan(Rp), Dibebaskan (Rp).Diisi dengan nilai PPN dalam rupiah penuh untuk :- yang dibayar, dan/atau- ditanggung Pemerintah, dan/atau- ditangguhkan, dan/atau- dibebaskan,pada kolom yang tersedia.

42. PPnBM : Dibayar (Rp), Ditanggung Pemerintah (Rp), Ditangguhkan(Rp), Dibebaskan (Rp).Diisi dengan nilai PPnBM dalam rupiah penuh untuk :- yang dibayar, dan/atau- ditanggung Pemerintah, dan/atau- ditangguhkan, dan/atau- dibebaskan,pada kolom yang tersedia.

43. PPh : Dibayar (Rp), Ditanggung Pemerintah (Rp), Ditangguhkan(Rp), Dibebaskan (Rp).Diisi dengan nilai PPh dalam rupiah penuh untuk :- yang dibayar, dan/atau- ditanggung Pemerintah, dan/atau- ditangguhkan, dan/atau- dibebaskan,pada kolom yang tersedia.

44. PNBP :Diisi dengan nilai PNBP yang dibayar dalam rupiah penuh.

45. Total : Dibayar (Rp), Ditanggung Pemerintah (Rp), Ditangguhkan(Rp), Dibebaskan (Rp).Diisi dengan nilai total BM + Cukai + PPN + PPnBM + PPh + PNBP dalam rupiah penuh untuk :- yang dibayar, dan/atau- ditanggung Pemerintah, dan/atau- ditangguhkan, dan/atau- dibebaskan,pada kolom yang tersedia.

F. Diisi Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun saat PP-SAD dibuat dan dibubuhkan tanda tangan dan namapenanda tangan serta dibubuhkan cap perusahaan.

13

Page 95: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

G. DIISI BEA DAN CUKAI :No & Tgl. Pendaftaran :Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada isian yang tersedia.

H. UNTUK PEJABAT BC :Diisi nomor dan tanggal SPPB atau PE dan atau PPB atau dokumen persetujuan lainnya dalam hal tidakdiimpor atau tidak diekspor atas PIB/ PEB yang diajukan secara manual.

I. UNTUK PEMBAYARAN/ JAMINANDalam hal hanya satu yang dipergunakan, beri tanda “xxxx” (coret) bagi yang tidak dipergunakan;Dalam hal dilakukan pembayaran terhadap pungutan :- isikan angka 1 pada isian yang tersedia bila pembayaran pungutan dilakukan melalui Bank Devisa,

atau- isikan angka 2 pada isian yang disediakan bila pembayaran pungutan dilakukan pada Kantor Pelayanan

Bea dan Cukai (KPBC), atau;Dalam hal diserahkan Jaminan terhadap pungutan :- isikan angka 1 pada isian yang tersedia bila jaminan adalah Jaminan Tunai, atau- isikan angka 2 bila jaminan adalah Bank garansi, atau- isikan angka 3 bila jaminan adalah Customs Bond, atau- isikan angka 4 bila jaminan adalah Jaminan selain Tunai, Bank Garansi, Customs Bond;Diisi kode penerimaan untuk setiap pungutan yang dilakukan pembayaran/ penjaminannya pada kolomyang disediakan;Diisi nomor bukti pembayaran baik bagi SSPCP maupun untuk SSP pada kolom yang tersedia ataudalam hal mempergunakan jaminan diisi nomor bukti Jaminan bagi pungutan yang dijaminkan;Diisi tanggal dilakukannya pembayaran / penjaminan pada kolom yang disediakan;Dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas pejabat penerima pembayaran, Nama Bank serta stempelinstansi.

Pengisian Kolom-KolomPada Lembar Lanjutan Pemberitahuan Pabean

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :Diisi nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukannya Formulir PP-SAD sesuai dengan KantorPelayanan Bea dan Cukai yang diisi pada Lembar Pertama.

Nomor Pengajuan :Dalam hal penyampaian Formulir PP-SAD dengan menggunakan media disket atau secara PDE (PertukaranData Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan isian sesuai dengan Nomor Pengajuan pada LembarPertama.Pengisian kolom-kolom (Angka 33 s.d 38) pada Lembar Lanjutan ini, sesuai dengan petunjuk pengisiankolom-kolom (Angka 33 s.d 38) pada Lembar Pertama.

Pengisian Kolom-KolomPada Lembar Lampiran Kontainer Pemberitahuan Pabean

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :Diisi nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukannya Formulir PP-SAD sesuai dengan KantorPelayanan Bea dan Cukai yang diisi pada Lembar Pertama.

Nomor Pengajuan :Dalam hal penyampaian Formulir PP-SAD dengan menggunakan media disket atau secara PDE (PertukaranData Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan isian sesuai dengan Nomor Pengajuan pada LembarPertama.Pengisian kolom yang setiap halaman terdiri atas 2(dua) kolom, dimana masing-masing kolom berdiri sendiriyang terdiri atas :- No.Urut:

Diisi nomor urut keberapa untuk kontainer yang akan dituliskan, dalam hal jumlah halaman lebih dari satu,untuk halaman berikutnya diisikan nomor urut lanjutan dari nomor urut terakhir halaman sebelumnya.

- Nomor Kontainer:Diisi nomor kontainer secara lengkap.

- Ukuran:Diisi ukuran kontainer.

14

Page 96: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

- Tipe:Diisi tipe kontainer yang dipergunakan.

Pada setiap akhir halaman diisi tempat, tanggal, bulan, tahun saat PIB dibuat dan dibubuhkan tanda tangandan nama penanda tangan serta dibubuhkan cap perusahaan.

Pengisian Kolom-KolomPada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap, Skep Fasilitas dan Persyaratan Impor/

Ekspor Pemberitahuan Pabean

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :Diisi nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukannya Formulir PP-SAD sesuai dengan KantorPelayanan Bea dan Cukai yang diisi pada Lembar Pertama.

Nomor Pengajuan :Dalam hal penyampaian Formulir PP-SAD dengan menggunakan media disket atau secara PDE(Pertukaran Data Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan isian sesuai dengan Nomor Pengajuanpada Lembar Pertama.Pengisian kolom-kolom pada Lembar Lampiran ini dilakukan dengan mengisikan :- No.Urut:

Diisi nomor urut keberapa untuk dokumen pelengkap pabean, Skep fasilitas dan dokumen persyaratanimpor/ekspor.

- Kode angka pada SAD :Diisi dengan kode angka pada SAD atas dokumen pelengkap pabean, Skep fasilitas dan dokumenpersyaratan impor/ekspor, yang perlu dijelaskan pada Lembar Lampiran ini.

- Uraian pada SAD :Diisi dengan uraian dari kode angka pada SAD atas dokumen pelengkap pabean, Skep fasilitas dandokumen persyaratan impor/ekspor, yang perlu dijelaskan pada Lembar Lampiran ini.

- Kode Fasilitas & Persyaratan Impor/ Ekspor :Diisi dalam hal ”Kode angka pada SAD” diisi dengan isian 21 dan ”Uraian pada SAD” diisi denganFasilitas & Persyaratan Impor/ Ekspor, maka diisikan dengan Kode dari masing-masing fasilitas &persyaratan impor/ ekspor yang perlu dijelaskan pada Lembar Lampiran ini.

- Uraian Jenis Fasilitas & Persyaratan Impor/ Ekspor :Diisi dengan uraian dari ”Jenis Fasilitas & Persyaratan Impor/ Ekspor” sesuai dengan ”Kode Fasilitas &Persyaratan Impor/ Ekspor”.

- Nomor Dok.Pelengkap, Skep Fasilitas & Persyaratan Impor/ Ekspor :Diisi dengan Nomor dari dokumen pelengkap pabean, Skep fasilitas maupun dokumen pemenuhanpersyaratan impor/ ekspor, yang perlu dijelaskan pada Lembar Lampiran ini.

- Nomor Dok.Pelengkap, Skep Fasilitas & Persyaratan Impor/ Ekspor :Diisi dengan Tanggal dari dokumen pelengkap pabean, Skep fasilitas maupun dokumen pemenuhanpersyaratan impor/ ekspor, yang perlu dijelaskan pada Lembar Lampiran ini.

Pada setiap akhir halaman diisi tempat, tanggal, bulan, tahun saat PIB dibuat dan dibubuhkan tanda tangandan nama penanda tangan serta dibubuhkan cap perusahaan.

Pengisian Kolom-KolomPada Lembar Lampiran Cara Pemberitahuan Pabean Berkala

Lembar lampiran Pemberitahuan Pabean Impor secara Berkala untuk impor hanya diisi dalam hal Importirmendapat fasilitas berkalaKantor Pelayanan Bea dan Cukai :Diisi nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukannya Formulir PP-SAD sesuai dengan KantorPelayanan Bea dan Cukai yang diisi pada Lembar Pertama.Nomor Pengajuan :Dalam hal penyampaian Formulir PP-SAD dengan menggunakan media disket atau secara PDE (PertukaranData Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan isian sesuai dengan Nomor Pengajuan pada LembarPertama.Nomor Pendaftaran :Diisi nomor pendaftaran yang diberikan oleh KPBCPengisian kolom-kolom pada Lembar Lampiran ini dilakukan dengan mengisikan :- No.Urut:

Diisi nomor urut keberapa untuk barang berkala yang akan dituliskan, dalam hal jumlah halaman lebihdari satu, untuk halaman berikutnya diisikan nomor urut lanjutan dari nomor urut terakhir halamansebelumnya.

15

Page 97: Warta Bea Cukai Edisi 387

K E P U T U S A N & K E T E T A P A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 387 FEBRUARI 2007

- No. & Tgl. InvoiceDiisi nomor dan tanggal invoice.

- Nama, Alamat & Neg. Pemasok/ Penerima:Diisi nama dan alamat Pemasok serta kode negara asal barang/ nama dan alamat Penerima sertakode negara tujuan barang.

- Pel. Muat/ Negara Tujuan:Diisi Nama dan kode lokasi Pelabuhan Muat barang/ Negara dan Kode Negara tujuan.

- Perkiraan Tgl. Tiba/ Tgl. Berangkat:Diisi tanggal/ bulan/ tahun perkiraan tiba/ berangkat sarana pengangkut.

- HS, Uraian, Jenis dan Jumlah barang secara lengkap, Berat Bersih (Kg)Diisi:- Kode pos tarif (HS) barang sesuai dengan klasifikasi barang;- Uraian jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya;- Berat bersih (netto) dalam kilogram (kg).

- Tarif & Fas, BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh, HPE & PEDiisi tarif/pembebanan sesuai BTBMI bagi setiap pungutan dan dalam hal ada fasilitas pembayaran isikanbesarnya fasilitas dalam persen (%) serta isikan kode jenis fasilitas pembayaran yang didapat, yaitu : BBS untuk Dibebaskan, DTP untuk Ditanggung Pemerintah, dan DTG untuk Ditangguhkan.- BM

Diisi tarif/pembebanan Bea Masuk sesuai BTBMI yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisibesarnya fasilitas dalam (%) dan kode jenis fasilitasnya.

- CukaiDiisi tarif/pembebanan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnyafasilitas dalam (%) dan kode jenis fasilitasnya. Apabila tidak ada pungutan Cukai, tidak perlu diisi.

- PPNDiisi tarif/pembebanan PPN dalam % sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas,diisi besarnya fasilitas dalam (%) dan kode jenis fasilitasnya.

- PPnBMDiisi tarif/pembebanan PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisibesarnya fasilitas dalam (%) dan kode jenis fasilitasnya. Apabila tidak ada pungutan PPnBM,tidak perlu diisi.

- PPhDiisi tarif/pembebanan PPh pasal 22 dalam % sesuai ketentuan yang berlaku serta besarnyafasilitas dalam (%) bila ada fasilitas serta kode jenis fasilitasnya.

Contoh :Dalam hal BM mempunyai tarif/pembebanan BM = 20 % ; PPN=10% ;PPh = 2,5 %, sedangkan Fasilitas Pembebasan BM = 50%.Penulisannya adalah sebagai berikut :BM = 20% ® 50% BBSPPN = 10 % PPh = 2,5 %HPE & PE (% atau Lainnya)- HPE barang pada tanggal Pendaftaran:

Diisi Harga Patokan Ekspor persatuan barang ekspor berdasarkan harga Patokan Ekspor yangsecara berkala ditetapkan oleh Depatemen Perdagangan yang berlaku pada tanggalpembayaran PE. Apabila tidak ada harga patokannya, agar disikan ” - ”

- PE (% atau lainnya)Diisi besarnya tarif PE dalam % (persentase) atau US$, sesuai tarif PE dalam PeraturanMenteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.Apabila tarif PE berbeda untuk beberapa jenis barang ekspor, lembar pertama tidak diisi tetapidirinci pada lembar lanjutan. Jika barang ekspor tersebut tidak terkena PE, diisi tanda ”-”

- Nilai CIF/ FOBUntuk Impor : Diisi jumlah nilai CIF dalam valuta sebagaimana tercantum pada angka 24.Untuk Ekpor : Diisi jumlah nilai FOB dalam valuta sebagaimana tercantum pada angka 24.

- Nomor & Tgl BC 1.1 serta Pos/ Sub PosUntuk PP-SAD Jenis Pemberitahuan ”Impor” diisi Nomor dan Tanggal/ bulan/ tahun BC1.1, sertadiisi Pos dan Sub Pos (jika ada) BC 1.1 (Inward Manifes).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAttdSRI MULYANI INDRAWATI

16