Warta Bea Cukai Edisi 369

of 81 /81
AGUSTUS 2005 TAHUN XXXVII EDISI 369 SEKRETARIAT THOMAS SUGIJATA “SURVEI TERSEBUT DALAM RANGKA MONITORING IKLIM INVESTASI” “DENGAN JALUR PRIORITAS AKAN MEMPEROLEH BENEFIT YANG LEBIH DARI JALUR HIJAU” WAWANCARA EDDY ABDURRACHMAN KEISTIMEWAAN BAGI YANG MEMENUHI SYARAT JALUR PRIORITAS JALUR PRIORITAS

Transcript of Warta Bea Cukai Edisi 369

Page 1: Warta Bea Cukai Edisi 369

AGUSTUS 2005TAHUN XXXVII EDISI 369

MENUNGGU IMPLEMENTASISEKRETARIATTHOMAS SUGIJATA“SURVEI TERSEBUT DALAM RANGKAMONITORING IKLIM INVESTASI”

“DENGAN JALUR PRIORITAS AKAN MEMPEROLEHBENEFIT YANG LEBIH DARI JALUR HIJAU”

WAWANCARAEDDY ABDURRACHMAN

KEISTIMEWAAN BAGIYANG MEMENUHI SYARAT

JALURPRIORITASJALURPRIORITAS

Page 2: Warta Bea Cukai Edisi 369

1WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

PELINDUNGDirektur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Drs. Eddy Abdurrachman

PENASEHATDirektur Penerimaan & PeraturanKepabeanan dan Cukai:Drs. Sjahrir DjamaluddinDirektur Teknis KepabeananDrs. Ibrahim A. KarimDirektur Fasilitas KepabeananDrs. Kamil Sjoeib, M.A.Direktur CukaiDrs. Erlangga Mantik, M.A.Direktur Pencegahan & PenyidikanDrs. Sofyan PermanaDirektur Verifikasi & AuditDrs. Djoko Wiyono, M.A.Direktur Kepabeanan InternasionalDrs. Irwan RidwanDirektur Informasi Kepabeanan & CukaiDrs. Jody KoesmendroKepala Pusat Pendidikan danPelatihan Bea dan CukaiToto Sugiatno Samingan, S.H.Inspektur Bea dan CukaiDrs. Bambang Heryanto, Ak

KETUA DEWAN PENGARAHSekretaris Direktorat JenderalBea dan Cukai:Drs. Thomas Sugijata

WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Umum:Ariohadi, SH. MA.

DEWAN PENGARAHIr. Oentarto Wibowo, MPA;Ir. Agus Sudarmadi,M.Sc; Ir. Agung Kuswandono, MA.;Drs. Murjady; Drs. Bachtiar, M.Si.;Sugiarto, SH.;Drs, Sindarto Diwerno Putro, Ak.;Dra. Istyastuti Wuwuh Asri, M.Si.;Suwito, SH; Drs. Ahmad Dimyati

PEMIMPIN REDAKSILucky R. Tangkulung

REDAKTURAris Suryantini, Supriyadi Widjaya, Ifah MargarettaSiahaan, Zulfril Adha Putra

FOTOGRAFERAndy Tria Saputra

KORESPONDEN DAERAHIgnatius Agus Nugraha (Medan), Leksi AndreSerumena (Jayapura), Syamsul Gunawan (Makassar)Bendito Menezes (Denpasar),Bambang Wicaksono (Surabaya)

KOORDINATOR PRACETAKAsbial Nurdin

SEKRETARIS REDAKSIKitty Hutabarat

PIMPINAN USAHA/IKLANPiter Pasaribu

TATA USAHAAgus Kuncoro, S.Sos, SE, Ak, Untung Sugiarto

IKLANWirda Renata Pardede

SIRKULASIH. Hasyim, Amung Suryana

BAGIAN UMUMRony Wijaya

PERCETAKANPT. BDL Jakarta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHAKantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai,Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta TimurTelp. (021) 47865608, 47860504,4890308 Psw. 154 - Fax. (021) 4892353E-Mail : - [email protected]

- [email protected] GIRO WARTA BEA CUKAI

BANK BNI CABANG JATINEGARA JAKARTANomor Rekening : 8910841

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 10.000,-

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968MISI:MISI:MISI:MISI:MISI:

DARI REDAKSI

wal bulan Juli lalu, redaktur dan fotografer WBC berkesempatanmengunjungi Pulau Kalimantan. Kunjungan ini dimaksudkan untukmeliput profil Kantor Pelayanan Bea Cukai di kota Banjarmasin dan

Kotabaru di wilayah Kalimantan Selatan. Ucapan terima kasih kami sampaikanbuat KPBC Banjarmasin dan Kotabaru yang telah membantu redaksi WBCdalam melakukan peliputan.

Berita dari kota-kota tersebut dimulai pada edisi ini dan edisi yang akandatang. Menarik untuk menyimak nantinya bagaimana WBC mencobamenyusuri jalan darat dari Kotabaru ke Banjarmasin dengan menggunakanmobil selama kurang lebih 12 jam perjalanan! Tentu akan sangat berbeda 12jam perjalanan darat di Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan.

Di edisi ini pula anda bisa membaca hasil wawancara WBC denganSekretaris DJBC, Thomas Sugijata, soal hasil survei LPEM-UI yangmenghebohkan akhir Juni lalu. Dari hasil pertemuan DJBC dengan pihakLPEM-UI ternyata muncul fakta-fakta lain yang tidak terungkap ketika topik inimulai gencar diberitakan media massa. Seperti misalnya, bagaimana angkatujuh triliun muncul, apa maksud survei tersebut dilakukan, dan fakta lainnya,yang belakangan muncul di media setelah pertemuan tersebut berlangsung.Semua itu bisa dibaca dalam wawancara di rubrik Sekretariat.

Bagaimanapun juga, gagasan untuk DJBC bertemu dengan LPEM-UImerupakan langkah yang sangat baik, karena pada akhirnya masyarakat bisamelihat bagaimana duduk persoalan sebenarnya Tambah lagi, kerendahan hatiDirjen Bea Cukai untuk mengakui bahwa pungli, walaupun hanya kecil, namunmemang dilakukan oleh segelintir pegawai yang tidak punya etika. Disertaitekad membuat langkah-langkah untuk memberantas pungli, kesemuanya itumerupakan satu strategi yang tepat dalam DJBC berkomunikasi dengan publikdan dalam upaya memperbaiki citra.

Satu catatan menarik, tanpa bermaksud apa-apa, hasil survei Bank Duniadan LPEM-UI mengenai pungli di DJBC diumumkan pada akhir bulan Juni, danmulai muncul koran tepatnya tanggal 25 Juni 2005. Satu tahun yang lalu, jugadi akhir bulan Juni, tepatnya tanggal 28 Juni 2004, muncul tulisan berbentukanalisis (bukan berita) tentang Bea Cukai yang ditulis oleh seorang pengamatekonomi berjudul: Penyelundupan, Bea Cukai dan PSI.

Dua tahun berturut dalam periode yang sama muncul topik soal Bea Cukai,tentu sebuah kebetulan yang sangat menarik, apalagi berasal dari pihak yangsama. Sekali lagi, tanpa bermaksud apa-apa, saya hanya kebetulanmenemukan sebuah kebetulan yang menarik.

Bulan Agustus tahun ini rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaannyayang ke-60. Banyak hal telah terjadi dalam kurun waktu 60 tahun Indonesiamerdeka. Kejadian suka dan duka datang silih berganti sebagai bagian dariproses bangsa ini sedang berkembang, malah mungkin prosentase duka lebihbanyak ketimbang sukanya, terlebih tahun-tahun belakangan.

Sekalipun begitu, saya berharap anda tetap dapat menikmati satu hari liburkemerdekaan. Apalagi kalau anda bisa menang dan mendapat hadiah dariberbagai lomba yang diadakan. Siapa tahu, tahun ini kebetulan anda yangmenjadi juara satu lomba balap karung, setelah tahun-tahun sebelumnya selaluterjatuh.

Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka…Lucky R. Tangkulung

Membimbing dan meningkatkan kecerdasan sertaMembimbing dan meningkatkan kecerdasan sertaMembimbing dan meningkatkan kecerdasan sertaMembimbing dan meningkatkan kecerdasan sertaMembimbing dan meningkatkan kecerdasan sertakesadaran karyawan Direktorat Jendkesadaran karyawan Direktorat Jendkesadaran karyawan Direktorat Jendkesadaran karyawan Direktorat Jendkesadaran karyawan Direktorat Jendeeeeeral Bea danral Bea danral Bea danral Bea danral Bea danCukai terhadap tugas negaraCukai terhadap tugas negaraCukai terhadap tugas negaraCukai terhadap tugas negaraCukai terhadap tugas negaraMendekatkan Hubungan antara atasan danMendekatkan Hubungan antara atasan danMendekatkan Hubungan antara atasan danMendekatkan Hubungan antara atasan danMendekatkan Hubungan antara atasan danbawahan serta antara karyawan Direktorat Jendbawahan serta antara karyawan Direktorat Jendbawahan serta antara karyawan Direktorat Jendbawahan serta antara karyawan Direktorat Jendbawahan serta antara karyawan Direktorat JendeeeeeralralralralralBea dan Cukai dengan masyarakatBea dan Cukai dengan masyarakatBea dan Cukai dengan masyarakatBea dan Cukai dengan masyarakatBea dan Cukai dengan masyarakat

ASebuah Kebetulan

Page 3: Warta Bea Cukai Edisi 369

2 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Laporan Utama5

Wawancara18

Daerah ke Daerah76

Sekretariat24

DAFTAR ISI

1 DARI REDAKSI3 SURAT PEMBACA4 KARIKATUR22 PERISTIWA

Kejurwil II Inkado Sumatera-JawaJawa Barat Juara Umum

23 KONSULTASI KEPABEANAN& CUKAIHasil Tembakau Di luar Pabrik

29 INFO PEGAWAIPegawai Pensiun per 1 Agustus2005

30 CUKAI- Pentingnya Kenaikan HJE Rokok- Kalkulasi Kenaikan HJE Rokok

37 SEPUTAR BEACUKAI44 SIAPA MENGAPA

- Zaeni Rokhman- Muhammad Ali Sofian- Mustofa

46 KOLOMEtika dan Moral Kepemimpinan

48 BIMBINGAN ROHANIYesus Sang Penyelamat

50 PENGAWASAN- Ship Search Training Course- Meningkatkan Kemampuan

Petugas DJBC54 OPINI

Bea Cukai dan Rp. 7 Trilyun56 PPKC

Mengenal Lebih Dekat WajahBaru Website Resmi DJBC

59 INFO PERATURAN60 APA KATA MEREKA

- Pingkan Natalia Mandagi- Joe Richard

61 KEPABEANANINTERNASIONAL- Asean Single Window- Pertemuan Ke-6 ASEM Customs

DG-Commissioner66 ENGLISH SECTION

WCO Standard to Secure andFacilitate Global Trade

69 RUANG KESEHATANMengatasi Gangguan Buang AirKecil Pada Lansia

70 INFORMASI KEPABEANAN& CUKAIInstall Anti Virus Symantec 2005Dari Server Intranet

74 RUANG INTERAKSIKesadaran Berkomitmen

76 DAERAH KE DAERAH- KPBC Tipe A Banjarmasin- Peringatan Hari Internasional

Melawan Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkotika

Akhir Juni lalu, hampir seluruhmedia massa memberitakansoal praktek pungli di DJBC.Tentu saja berita itu sungguhmengejutkan bagi semuapihak. Untuk itu WBCmewawancarai SekretarisDJBC, Thomas Sugijataberkaitan dengan sikap danlangkah-langkah DJBCmengenai hal tersebut.

Dalam menjalankan fungsinyasebagai fasilitator perdagangan,DJBC telah menerapkan sistempengawasan dengan 2 jalur, yaitumerah dan hijau. Namun dengansemakin banyaknya tuntutanterhadap percepatan prosespengeluaran arus barang,dikeluarkanlah suatu jalur khususyang diberi nama jalur prioritas.

Menurut Dirjen Bea danCukai, Eddy Abdurrachman,bagi industri atauperdagangan yangmemenuhi syarat, memilikikriteria-kriteria yangditentukan di dalammekanisme jalur prioritas,akan diberikankeistimewaan dalampelayanan.

Selain peringatan hariinternasional melawannarkoba di Kanwil VIIIDJBC Denpasar, rubrikini akan menampilkanprofil KPBC Tipe ABanjarmasin, dimanabeberapa waktu laluWBC berkunjung keBanjarmasin.

Page 4: Warta Bea Cukai Edisi 369

3WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

Surat PembacaKirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamat surat, fax atau e-mail.Surat hendaknya dilengkapi dengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

MUARA LEMBUMenanggapi Surat Pembaca pada Majalah WBC

Edisi 365 April 2005 (Hal. 3) tentang Muara Lembu,

dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Muara Lembu adalah sebuah Ibukota Kecamatan,

kecamatannya bernama Singingi termasuk dalam

wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) dengan

Ibukota Rengat (sebelum dimekarkan). Setelah

dimekarkan menjadi Kabupaten Kuantan Singingi

(Kuansing), Ibukotanya Taluk Kuantan, Propinsi

Riau dengan Ibukotanya Pekanbaru.

- Muara Lembu terletak ± 133 Km arah selatan dari

Ibukota Propinsi Riau Pekanbaru sedangkan dari

Muara Lembu ke arah selatan dari Ibukota

Kecamatan Singingi Taluk Kuantan berjarak ± 33

Km. Dulu memang ada jalan rel kereta api yang

menghubungkan Pekanbaru - Muara Lembu - Taluk

Kuantan – Bukittinggi - Padang. Sedangkan

sekarang sudah tidak ada lagi, yang tinggal hanya

kenangan saja, syukurlah kini menjadi perhatian

Pemerintah Indonesia untuk mendukung

pengembangan IMT-GT dibidang jalan raya dan

perkereta-apian. Semoga rencana dari Pemerintah

Indonesia ini terlaksana, kami doa-kan.

- Muara Lembu adalah sebuah Negeri memang

benar adanya, bukan tidak ada menurut saudara

Muslim Hasan dari KPBC Makassar. Mungkin

saudara Muslim Hasan lupa membuka dan

membaca buku Atlas Dunia dimana terdapat Peta

Propinsi Riau (Atlas Lengkap - Indonesia 33

Propinsi dan Dunia, Penerbit: Amelia Surabaya,

Januari 2003 Hal. 9). Disana tertulis, Muara Lembu

dekat Taluk dan Lipat Kain, dan sekali lagi kami

sampaikan kepada para pembaca WBC yang

budiman bahwasanya negeri yang bernama Muara

Lembu tersebut memang benar adanya.

Demikian secara singkat yang dapat kami

sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima

kasih.

NURSYAMNIP. 060053769KPBC Tipe A Pekanbaru

WAH HEBAT DONGMenanggapi tulisan Saudara Adeltus Lolok, SE, Ak,

pada majalah WBC Edisi 366 bulan Mei 2005, pada

halaman 48 kolom ke-3 judul: Citra DJBC, alinea ke-2

tertulis: Meski ini sudah abad ke-21, tidak banyak

yang tahu apa Bea Cukai itu. Bea Cukai itu bekerja di

pelabuhan. Kira-kira itu kesimpulan umum dari survei

saya. Kerjanya seperti apa, mereka juga tidak tahu.

Pada alinea ke-3, Menyedihkan sekali bahwasebagian masyarakat yang kita layani dan lindungi,

yang hidup dari penerimaan negara yang kita

kumpulkan, tidak tahu apa yang kita kerjakan.

Menurut kami itulah gambaran Bea Cukai yang

saudara tampilkan pada tulisan diatas, seolah-olah

masyarakat buta sama sekali tentang Bea Cukai. Tapi

mari kita simak pada tulisan saudara berikut ini pada

halaman 49 kolom ke-1 alinea ke-2. Seorang teman

yang menumpang angkutan umum ditanya tempat

kerjanya oleh penumpang lain, ketika teman saya

menjawab bahwa ia bekerja di Bea Cukai, mereka

memberi komentar yang cukup mengejutkan, “Wah

hebat dong”, kok bapak naik mikrolet ?

Tanggapan kami : berarti masyarakat tahu dong

apa itu Bea Cukai, jadi tidak konsisten pendapat

saudara diatas dengan tulisan saudara sendiri

pada alinea ke-2 halaman 49 diatas, karena

penumpang mikrolet saja tahu apa itu Bea dan Cukai,

ya enggak ?

MUSLIM HASANKPBC Makassar

Page 5: Warta Bea Cukai Edisi 369

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

KARIKATUR

4 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Page 6: Warta Bea Cukai Edisi 369

5WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

ebagai aparat negara yang ber-tugas dalam melakukan peng-awasan atas lalu lintas barang

impor dan ekspor, DJBC mempunyai2 (dua) bidang tugas utama yaitumelakukan pelayanan danpengawasan. Kedua hal tersebut,adalah dua bidang yang salingbertolak belakang, dalam arti jikaDJBC melaksanakan tugaspelayanan maka tugas pengawasanakan berkurang dan begitu jugasebaliknya.

Menghadapi hal tersebut, DJBCdiharuskan untuk mengupayakansuatu usaha sehingga kedua tugastersebut dapat dilakukan secaraberiringan. Upaya yang dilakukanoleh DJBC ini dikenal dengan istilahManajemen Resiko. Inti dari sistemmanajemen pelayanan danpengawasan dengan manajemenresiko ini adalah bagaimanamengatur tingkat/bentuk pelayanandan pengawasan berdasarkan resiko/profil dari importir, barang impor,komoditi atau negara asal dan resiko-resiko lainnya.

Model pengembangan manaje-men resiko yang ada saat ini didasar-kan pada analisa profil komoditi/negara asal dan importir. Kombinasidua besaran profil tersebut akanmenentukan bentuk pelayanan dan

pengawasan yang akan diberikanoleh DJBC kepada importir. Denganmodel tersebut, maka akan dihasil-kan bentuk pengawasan danpelayanan sebagai berikut:l bentuk pengawasan yang ketat

(jalur merah);l bentuk pengawasan dan

pelayanan berimbang (jalur hijau)l bentuk pelayanan yang lebih

besar (jalur prioritas).Manajemen resiko tersebut diterap-

kan melalui sistem penjaluran dengantingkat pemeriksaan pabean (fisik dandokumen) dengan pola pengaturansebagaimana matrik dibawah ini :

JalurPrioritasPERKEMBANGAN

Saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menjalankan fungsinyasebagai fasilitator perdagangan, telah menerapkan sistem pangawasan dengan duajalur, yaitu merah dan hijau. Namun semakin berkembangnya dunia industri dansemakin banyaknya tuntutan akan percepatan proses pengeluaran arus barang,melalui reformasi dibidang kepabeanan, dikeluarkanlah suatu jalur khusus yangdiberi nama jalur prioritas.

S

Low Risk

Very LowRisk/

ImportirJalur

Prioritas

MediumRisk

Low Risk Komoditi dan atauNA Yang DitetapkanPemerintah

High Risk

Jalur Hijau

Jalur Merah,Pemeriksaan Fisik

Komoditidan atauNegaraAsal

HighRisk

Jalur Hijau

JalurPrioritas

JalurPrioritas

PemeriksaanFisik diLokasi

Importir

Jalur HijauJalur Merah,Pemeriksaan

Fisik 10%

Jalur Merah,Pemeriksaan Fisik 30%

100%

LAPORAN UTAMA

Page 7: Warta Bea Cukai Edisi 369

6 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Matrik penjaluran diatas dapatditerangkan sebagai berikut:a) Terhadap Importir yang dianggap

sangat baik (very low risk importer)diberikan fasilitas pelayanan yangmaksimal melalui jalur prioritas,dimana tidak dilakukanpemeriksaan fisik dan dokumensebagaimana jalur lainnya.

b) Terhadap Importir dengan kategoribaik (low risk importer) diberikanfasilitas jalur hijau dimana hanyadilakukan pemeriksaan dokumen.

c) Terhadap importir dengan profilmenengah (medium risk importer)pelayanan dan pengawasan yangdiberikan tergantung dari profilbarang yang diimpor. Seperti, atasimpor barang yang dikelompokkansebagai barang yang beresiko tinggiakan dilakukan pemeriksaan fisik(jalur merah) dengan tingkatpemeriksaan 30 persen, sedangkanimpor barang dengan resiko rendahcukup diperiksa dokumennya saja(jalur hijau).

d) Sedangkan semua impor olehimportir yang dikategorikan sebagaiimportir beresiko tinggi (high riskimporter) dilakukan pemeriksaanfisik dengan tingkat pemeriksaan100 persen.

e) Khusus untuk impor komoditi yangditetapkan pemerintah seperti gula,beras dan tepung terigu, diberikanperlakuan khusus yaitu dilayani dandiawasi dengan cara melakukanpemeriksaan fisik tanpa melihatprofil importirnya. Tetapi manajemenresiko masih tetap dilakukan denganmembedakan tingkat pemeriksaanyang berdasarkan profilnya, yaitu :3 High risk importer diperiksa 100

persen3 Medium risk imoprter diperiksa

30 persen3 Low risk importer diperiksa 10

persen

3 Very low risk importer (impotirprioritas) diperiksa 10 persendan dapat dilakukan di gudangimportir.

Namun dalam pengaturanselanjutnya, berdasarkan SuratEdaran Direktur Jenderal nomor :SE-29/BC/2004 tanggal 31Desember 2004 diatur bahwapelayanan impor komoditi beras,gula, dan tepung terigu ditetapkanjalur merah dan dilakukanpemeriksaan fisik secara mendalam(100 %) dan khusus untuk importasiberas, gula dan tepung terigu yang

dilakukan oleh importir penerimajalur prioritas tidak dilakukanpemeriksaan fisik.

Dengan model manajemen risikosebagaimana diuraikan diatas,diharapkan Bea dan Cukai dapatmemberikan pelayanan dan melakukanpengawasan yang adil dan proporsionalkepada pengguna jasa (fairtreatement) berdasarkan resiko yangdimiliki oleh importir dan juga komoditiyang diimpornya.

Adapun tujuan yang ingin dicapaidalam jangka panjang adalahmendorong pengguna jasa untukberupaya memperbaiki profilnyasehingga dapat diberikan pelayananyang lebih cepat dengan tingkatpengawasan yang relatif lebih kecil.Sehingga indikator yang ingin dicapaiadalah jumlah jalur hijau dan jalurprioritas yang akan relatif jauh lebihbanyak daripada jalur merah.

Konsep manajemen resiko dan fairtreatment tersebut, yang kemudiandituangkan dalam semua regulasikepabeanan terutama yang terkaitdengan tatalaksana kepabeanan dibidang impor. Seperti diketahui,Keputusan Direktur Jenderal NomorKep. 07/BC/2003 telah menggunakandua prinsip tesebut diatas. Secarakhusus konsep pelayanan danpengawasan untuk importir yangmempunyai reputasi dan profil yangbaik telah diakomodasi dalam Kep 07/BC/2003 yaitu dalam pasal 32 sampaidengan pasal 37 serta lampiran VIII.

PEMBAYARAN BERKALA. Salah satu kelebihan dari fasilitas jalur prioritas yang juga menarik bagi investoradalah pembayaran dapat dilakukan secara berkala.

PEMERIKSAAN DI GUDANG. Tanpa pemeriksaan fisik dan dokumen, barang yang datang akan langsungkeluar dan pemeriksaan dapat dilakukan di gudang importir.

FOTO : ISTIMEWA

DOK. WBC

LAPORAN UTAMA

Page 8: Warta Bea Cukai Edisi 369

7WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

EVALUASI JALUR PRIORITASFasilitas jalur prioritas yang

diberlakukan sejak tanggal 1 April 2003bersamaan dengan reformasikepabeanan tersebut, telahmenunjukkan kinerja yang relatifberhasil baik dari sudut pandangimportir dan DJBC, maupun ditinjaudari sudut pandang perekonomiannasional.

Pelaksanaan pemberian fasilitas initelah menciptakan efisiensi kerja danfinancial, baik di sektor Industri maupunpemerintah (DJBC). Salah satu efisiensifinancial yang tercipta dengandiberlakukannya fasilitas ini bagiindustri adalah penghematan biaya-biaya yang sebelumnya dikeluarkanoleh perusahaan, seperti biaya pindahlokasi, demorage, biaya handling, moveon dan lain-lain sudah tidak perludianggarkan oleh perusahaan denganpemberlakuan fasilitas ini (bahkanHarian Bisnis Indonesia, 16 Januari2003 menyebutkan penghematansampai dengan 2 juta lebih untukpengeluaran barang per kontainer).

Demikian juga dilihat darikepentingan DJBC, dengan tidakdiperlukannya lagi pemeriksaan fisikdan dokumen (seperti halnya jalurmerah dan hijau) bagi Importir JalurPrioritas, DJBC telah dapatmengalokasikan sumber dayamanusianya untuk lebih memfokuskanpengawasan kepabeanan kepadaimportir/pengguna jasa yangmempunyai reputasi dibawah importirjalur prioritas.

Dengan memperhatikan hal-haltersebut, maka perlu kiranya fasilitas inidikembangkan sehingga menjadi lebihkomprehensif dan terpadu denganfasilitas kepabeanan lainnya, selain ituakan lebih transparan secara adminis-tratif dan lebih tegas dalampelaksanaannya;

JALUR PRIORITAS BARUDisamping pemikiran tersebut dan

dengan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan lain sebagaimanadiuraikan di bawah ini maka disusunlahsuatu Peraturan Direktur Jenderaltentang jalur prioritas secara tersendiri.

Pertimbangan yang melatarbela-kangi penyempurnaan fasiltas jalurprioritas :1. Evaluasi teknis regulasi dan

pelaksanaan jalur prioritas (jalurprioritas yang lama)

Berdasarkan hasil evaluasiteknis terhadap jalur prioritas,ditemukan beberapa hal yang perludilakukan penyempurnaan seperti :- Persyaratan ;

Penambahan beberapapersyaratan untukmempertajam analisa terhadapimportir yang layak danmampu untuk mendapatkanfasilitas Jalur Prioritas.

- Tatakerja pelayanan ;Pengaturan tentang mekanismeupdate data, impor dari TPB,pengawasan, pelaporan dansanksi yang lebih tegas.

- Perluasan fasilitas yangmungkin diberikan atau lebihtepat diberikan ;Pengembangan kemudahanpembayaran berkala.Sebelumnya kemudahanpembayaran berkala dibatasihanya untuk Impor bahan baku,bahan penolong dan barangmodal oleh importir produsen,saat ini diberikan untuk semuaimpor barang yang dilakukanoleh Importir produsen yangmemperoleh fasilitas JalurPrioritas

- Simplifikasi administrasi ;Garansi perusahaan dapatdigunakan sebagai jaminanuntuk fasilitas pembayaranberkala, Surat Tanda TerimaJaminan (STTJ) untuk ImportirJalur Prioritas (IJP) yangmendapatkan fasilitas KITE,jaminan untuk impor sementarayang dilakukan oleh IJP sertajaminan untuk vooruitslag

2. Program perubahan 100 haripertama pemerintahan SBY

Menteri Keuangan dalamprogramnya mengisyaratkanuntuk mengoptimalkan fasilitasJalur Prioritas yang saat ini telahdiberikan kepada beberapaperusahaan yang mempunyaireputasi sangat baik. Optimalisasijalur prioritas dapat dijabarkandalam dua besaran yaituoptimalisasi kualitas dankuantitas.

Dalam bentuk kualitas,pengembangan dilakukan dalambentuk penyempurnaan peraturan,pelayanan dan pengawasan olehDJBC disatu pihak dan kepatuhanimportir dilain pihak. Sedangkanpengembangan kuantitas dilakukandengan memperluas kantor-kantoryang melayani jalur prioritas (daerahpelayanan) dan menambah jumlahimportir jalur prioritas.

Fasilitas jalur prioritas baru inidiatur dalam Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor : 11/BC/2005 tanggal 15 Juni 2005tentang Jalur Prioritas.

Tim Jalur Prioritas

DEMORAGE. Dengan menggunakan fasilitas jalur prioritas biaya demorage tidak akan menjadi beban lagi.

DOK. WBC

Page 9: Warta Bea Cukai Edisi 369

8 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

alam peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai yang baru tentangJalur Prioritas sebagaimana diatur

dalam Peraturan Direktur Jenderalnomor : 11/BC/2005 (PER 11/BC/2005),

diatur beberapa hal baru sebagaibentuk penyempurnaan dari peraturanjalur prioritas lama yang sebelumnyadiatur dalam Keputusan DirekturJenderal nomor : KEP-07/BC/2003

(KEP-07/BC/2003) tentang PetunjukPelaksanaan Tata LaksanaKepabeanan di Bidang Impor.

Hal-hal pokok yang disempurnakantersebut dapat di bagi menjadi 4(empat) bagian utama yaitupersyaratan, tatakerja pelayanan,penambahan fasilitas, dan simplifikasiadministrasi.

PERSYARATANSalah satu persyaratan yang diatur

dalam peraturan terbaru tentang jalurprioritas adalah importir yang inginmendapatkan fasilitas jalur prioritasharus mempunyai kemampuan untukmengajukan pemberitahuan pabeansecara langsung. Yang dimaksudkandalam hal ini adalah importir tersebutharus mampu mengajukanpemberitahuan pabeannya denganmodul miliknya sendiri tanpa melaluiPPJK. Hal ini dimaksudkan untukmemperoleh importir yang benar-benarlayak dan mampu melaksanakanfasilitas jalur prioritas dan juga untukmelindungi kepentingan importir daripenyalahgunaan oleh pihak lain yangtidak berhak.

TATAKERJA PELAYANANDalam PER 11/BC/2005 diatur

tatakerja pelayanan baru yangsebelumnya belum diatur dalam KEP-07/BC/2005 yang meliputi mekanismeupdate data, impor dari TPB,pengawasan, pelaporan, dan sanksiyang lebih tegas.

Falsafah pemberian fasiltas jalur

FasilitasJalur Prioritas Lama

FasilitasJalur Prioritas Baru

(KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NO. KEP-07/BC/2003)

VS

(PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NO. 11/BC/2005)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap fasilitas jalur prioritas, ditemukan beberapakekurangan pada ketentuan ataupun persyaratan jalur prioritas lama. Agar dapatlebih menampung seluruh aspirasi para penguna jasa, maka dibuatlah kebijakanbaru untuk jalur prioritas sehingga memiliki kekuatan hukum tersendiri.

GARANSI PERUSAHAAN. Dalam kebijakan jalur prioritas yang baru, garansi perusahaan harusdiberikan dan telah disahkan oleh notaris.

LAPORAN UTAMA

FOTO : ISTIMEWA

D

Page 10: Warta Bea Cukai Edisi 369

9WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

MATRIKS PERBANDINGANJALUR PRIORITAS LAMA

DENGAN JALUR PRIORITAS BARU

prioritas adalah kepercayaan DJBCterhadap importir penerima jalurprioritas. Berdasarkan kepercayaantersebut, DJBC memberikan tingkatpelayanan yang besar yaitu tanpadilakukan pemeriksaan dokumen danfisik. Namun dengan skema tersebut(khususnya karena tanpa pemeriksaandokumen), dalam prakteknya terdapatbeberapa kesalahan pada PIB yangtelah diajukan oleh importir jalurprioritas. Kesalahan-kesalahan tersebutmerupakan kesalahan yang tidakdisengaja akibat dari kekhilafan dariimportir sendiri seperti kesalahanpenulisan kode mata uang asing dankesalahan penulisan tarif pembebanan(tarif spesifik).

Untuk mengakomodasi hal tersebutmaka dimungkinkan kepada importirjalur prioritas untuk mengajukanpermohonan perbaikan datapemberitahuan pabean sepanjangkesalahan tersebut karena kekhilafanyang nyata dengan ketentuan sebelumbarang keluar dari Kawasan Pabean,sebelum ditemukan oleh Pejabat DJBC,dan/atau sebelum mendapatkanpenetapan oleh Pejabat DJBC.

Selain mengenai mekanismeupdate data tersebut, dalam PER 11/BC/2005 diatur pula tentangmekaniseme impor dari TPB olehimportir jalur prioritas, yaitu importirjalur prioritas dapat menggunakanfasilitas Jalur Prioritas atas imporbarang dari TPB. Sehingga atasimportasinya tersebut tidak dilakukanpemeriksaan dokumen dan fisik,penyerahan hardcopy PIB dilakukanpaling lama 5 (lima) hari kerja, danmendapatkan pembayaran berkala jikamerupakan importir produsen.

Selanjutnya, untuk mekanismepengawasan dan pelaporan diaturbahwa importir jalur prioritas wajibmembuat laporan importasi setiap 6(enam) bulan. Ini merupakan hal baruyang tidak terdapat pada ketentuanyang lama, dan hal ini ditujukansebagai sarana pengawasan bagiDJBC dalam satu sisi, dan disisi lainuntuk menjaga kepentingan importirdari penyalahgunaan oleh pihak lainyang tidak berhak.

Untuk lebih menjamin kepatuhandan terpenuhinya segala ketentuanyang diwajibkan, dalam PER 11/BC/2005 juga dipertegas dengan batasansanksi yang akan diberikan, sepertipencabutan ijin impor jalur prioritassecara sementara atau tetap.

PENAMBAHAN FASILITASDalam peraturan terbaru tentang

jalur prioritas diatur beberapatambahan fasilitas untuk menarik minatpara importir dan juga untukmemberikan fasiltas yang lebih tepatkepada importir. Salah satunya adalahkemudahan pembayaran berkala.Untuk lebih mendukung proses

Page 11: Warta Bea Cukai Edisi 369

10 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

produksi oleh importir produsen,pembayaran berkala yang sebelumnyadibatasi terhadap impor bahan baku,bahan penolong dan barang modal olehimportir produsen, dalam PER 11/BC/2005 pengaturan tentang kemudahanpembayaran berkala diperluas menjadiuntuk semua barang yang diimpor olehimportir produsen yang ditetapkansebagai importir jalur prioritas.

SIMPLIFIKASI ADMINISTRASIUntuk menarik minat importir untuk

mendapatkan fasiltas jalur prioritas,selain dengan menambah beberapafasiltas, PER No. 11/BC/2005 jugamenawarkan simplikasi adminitrasi.Garansi Perusahaan (CoorporateGuarantee) yang diajukan oleh importirjalur prioritas dapat sekaligus berfungsisebagai jaminan untuk fasilitaspembayaran berkala, Surat TandaTerima Jaminan (STTJ) untuk importirjalur prioritas (IJP) yang mendapatkanKemudahan Impor Tujuan Ekspor(KITE), jaminan untuk impor sementara,dan jaminan untuk pengeluaran barangdengan fasilitas penangguhan beamasuk dan PDRI (vooruitslag). Hal inijuga dimaksudkan untukpenyederhanaan administrasi sehinggakegiatan importasi jalur prioritas dapatmenjadi lebih cepat dan sederhana.

Hasil lengkap perbandingan antarajalur prioritas lama dengan jalurprioritas baru dapat dilihat dalammatriks di halaman sebelah.

Tim Jalur Prioritas

LAPORAN UTAMAWBC/ATS

PERBAIKAN DATA PIB. Importir jalur prioritasdapat mengajukan permohonan perbaikan PIBsepanjang itu dikarenakan kehilafan dalampenulisan.

Page 12: Warta Bea Cukai Edisi 369

11WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

PENGAWASANIMPORTIRJALUR PRIORITASMendapatkan fasilitas Khusus belum tentu bebas dari segala bentuk pengawasan.Beberapa mekanisme pengawasan yang juga cukup ketat, memungkinkan parapenerima jalur prioritas berpikir dua kali untuk melakukan tindakan penyalagunaan.

AUDIT. Penerima fasilitas jalur prioritas akan dilakukan audit setelah disahkan menerima fasilitas tersebut.

Fasilitas Jalur Prioritas diberikankepada Importir yang telahmemenuhi persyaratan yang

ditentukan, dan salah satupersyaratan tersebut adalah Importiryang memiliki reputasi yang sangat

baik. Dengan reputasi tersebut,importir layak mendapatkanpelayanan yang semaksimal mungkindengan tingkat pengawasan yanglebih rendah yaitu tidak dilakukanpemeriksaan fisik dan pemeriksaan

dokumen sebagaimana dilakukanpada Jalur merah dan Jalur Hijau.

Besarnya kepercayaan yang dibe-rikan kepada importir jalur prioritas(IJP) tersebut, tidak menghilangkankewajiban-kewajiban yang harus

dipenuhi oleh IJP dalamkegiatan Importasinya,dengan demikian apa-bila terjadi pelanggar-an-pelangaran ataskegiatan Importasi IJP,sanksi sebagaimanadiatur dalam peraturanperundangan-undangantetap dikenakan dansehingga apabilakepercayaan tersebutdisalahgunakan danmengakibatkan fasilitasJalur Prioritas yangdiberikannya akandicabut.

Bahkan kepadaimpotir tersebut akandimasukkan ke dalamkategori high riskimporters dimanadalam setiap kegiatanimportasinya akandilakukan pemeriksaanfisik (jalur merah).

Untuk memastikandipatuhi atau tidaknyaperaturanperundangan-undanganyang berlaku, terhadapImportir Jalur Prioritasakan dilakukanpengawasan dalamberbagai cara yaitu:

LAPORAN 6 (ENAM)BULAN SEKALI.

IJP diwajibkan untuk

DOK. WBC

Page 13: Warta Bea Cukai Edisi 369

12 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

melaporkan kegiatan impornya setiap6 bulan sekali kepada Kepala KantorPelayanan Bea dan Cukai (KPBC)dimana kegiatan impor dilakukansesuai format yang telah ditetapkan(Lampiran X Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai). Kewajibanuntuk melaporkan kegiatan impornyadilakukan setiap 6 bulan sekali,

dengan tujuan untuk kepentingankedua belah pihak yakni IJP danDJBC.

Hal ini dilakukan tak lain untukmencegah penyalagunaan fasilitasoleh importir yang tidak mendapatkanfasilitas jalur prioritas denganmenggunakan data IJP dalamkegiatan importasinya.

Sehingga denganadanya laporan tersebut,Kepala KPBC dapatmelakukan rekonsiliasiatas data impor yangdilaporkan importir dandapat melakukanpenelitian lebih lanjutdalam hal terdapattemuan berupaperbedaan antara laporanyang disampaikan olehIJP dengan data yangada pada KPBC.

AUDIT KEPABEANANAudit Kepabeanan

yang dilakukan terhadapIJP dilakukan lebihkonprehensif dan secaraberkala, dimana auditpertama dilakukan 6(enam) bulan sejakditetapkannya suatuperusahaan sebagai IJP.Sedangkan untuk auditberikutnya dilakukandengan mempertimbang-kan manajemen resikoatas perusahaan tersebutdengan berdasarkan padahasil audit yang pertama.

Melalui mekanismeaudit, dapat diketahuikinerja dari perusahaanberupa jumlah transaksi-transaksi yang dilakukanoleh perusahaan dalamkegiatan importasinya,kebenaran penggunaanfasilitas yang diperolehperusahaan, danpemenuhan kewajibanpabeannya.

MEKANISME NHISelain itu terhadap

IJP dapat dilakukankegiatan intelijen ,dimana dengan adanyaNota Hasil Intelijen masihdimungkinkan dilakukanpemeriksaan fisik dankegiatan lainnya yangdapat mencegah adanyaunsur pelanggaran.

Dengan pengawasanyang dilakukan tersebut,diharapkan parapenerima jalur prioritasdapat lebih berhati-hatidalam menjalankanimportasinya, banyaknya

pihak yang tidak bertanggung jawabuntuk memanfaatkan fasilitas inimasih sangat terbuka. Sehinggasaling koordinasi antara IJP denganDJBC mutlak diperlukan agarimportasi yang dilakukan selama initidak terbebani oleh importasi lainyang tidak diketahui asalnya.

Tim Jalur Prioritas

TETAP DILAKUKAN PEMERIKSAAN. Importir jalur prioritas akan tetap dilakukan pemeriksaan fisik jika barang yangdiimpornya berupa barang yang masuk ke dalam tataniaga.

DOK. WBC

LAPORAN UTAMA

Page 14: Warta Bea Cukai Edisi 369

13WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

ebagaimana telah diuraikansebelumnya, Jalur prioritasmerupakan fasilitas yang

diberikan kepada perusahaan yangberdasarkan penelitian mendalamdan dianggap sebagai perusahaanyang sangat baik sehingga layakdiberikan pelayanan yangsemaksimal mungkin dengan tingkatpengawasan yang lebih rendahdaripada importir lainnya.

Memang dengan adanyaperaturan baru mengenai jalurprioritas saat ini tidak menutupkemungkinan importir umum dapat

memperolehnya, dan ini terbuktisudah ada importir umum yangmenerimanya walaupun baru satu.Akan hal tersebut memang fasilitasini sudah terbuka bagi importir manasaja. Dan satu hal yang penting disiniadalah persyaratan yang telahditentukan tentunya akanmemberikan suatu jawaban apakahimportir tersebut layak atau tidak.

Banyak dari beberapa importirprodusen yang juga tidak layakmenerima jalur prioritas dan tidaksedikit yang dapat menerima namunbelum memanfaatkan fasilitas ini,padahal sosialisasi telah dilakukan,bahkan sebelum peraturan ini dibuatDJBC juga telah mengundangmereka untuk memberikan masukanagar kebijakan tersebut benar-benardapat menampung aspirasi mereka.

Akan hal tersebut, Direktur TeknisPabean, Drs. Ibrahim A. Karim,mengharapkan agar importirmemanfaatkan jalur prioritas inidengan sebaik-baiknya danbertanggung jawab karena fasilitasjalur prioritras yang ditawarkan olehDJBC jauh lebih baik (dari segiprosedur dan fasilitas) dibandingkanjalur hijau.

Agar semuanya dapat terlayanidengan baik, pihak importir jugadiharapkan memberikaninformasinya akan hal-hal yangmasih diragukan kepada DirektoratTeknis Pabean, maupun kepadaKantor Wilayah dimana importasidilakukan. Sementara itu sosialisasiyang dilakukan DJBC akan terusdilakukan sehingga apa yangmenjadi hambatan dalam proses

pengajuan jalur prioritas dapat terja-wab dengan baik.

Berkaitan dengan sosialisasi,pihak DJBC juga sebenarnyaberharap agar para pengusaha ikutaktif dan tidak mewakilkan padapihak yang kurang berkompenten.Banyaknya pihak yang mengirimkanperwakilannya pada saat sosialisasijuga berakibat akan kurangnyainformasi yang diterima dan pihakpengusaha yang sebenarnya dapatmenerima jalur prioritas menjadienggan karena menganggappersyaratan yang terlalu rumit.

HarapanDJBCDENGAN ADANYA JALUR PRIORITASFasilitas jalur prioritas telah diperbaharui, banyak pihak yang merasa terbantudengan fasilitas tersebut, namun demikian ada satu hal yang pokok akan fasilitas ini,dimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengharapkan selainbertambahnya penerima fasilitas ini juga persaingan berusaha akan semakinfair dan jelas.

Drs. IBRAHIM A. KARIM. Untuk mendapatkanjalur prioritas, importir harus memenuhi beberapapersyaratan yang cukup ketat.

Drs. FRANS RUPANG. Di Kanwil IV Saat ini sudahada 19 perusahaan yang sedang dalam prosesmenjadi penerima jalur prioritas.

S

WBC/ATS WBC/ATS

Page 15: Warta Bea Cukai Edisi 369

14 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Menanggapi hal tersebutKakanwil IV DJBC Jakarta, Drs.Frans Rupang, mengatakansosialisasi yang diberikansebenarnya sudah berjalan efektifdan baik, namun karena pihakyang disosialisasikan cenderungmewakilkan dengan pihak lainsehingga seakan-akan tidakberjalan.

“Kalau sosialisasi itu selaludiwakilkan oleh staf bukan olehpimpinan langsung, ya janganheran kalau mereka menjadi tidakmengerti, padahal kitamengharapkan pimpinan yangdatang sehingga apa yangdisampaikan itu dapat benar-benar bermanfaat bagi merekadan fasilitas ini dapat merekadapatkan,” tutur Frans Rupang.

Lebih lanjut Frans Rupangmengatakan, di Kanwil IV saat initelah masuk 19 perusahaan yangmenanti untuk menjadi pesertajalur prioritas, sedangkan yanglainnya masih dalam prosespenelitian. Akan penelitian ini jugabanyak importir yang sebenarnyasudah mengetahui kalau tidakmungkin untuk mendapatkanfasilitas ini, namun tetapmengajukan juga.

Hal tersebut memang cukupmerepotkan, selain DJBC telahmengetahui importasi yangdilakukannya selama ini, jikadilihat dari persyaratan yang adakemungkinan juga tidak akanmendapatkannya. Untuk itudiharapkan juga bagi pengusahayang memang tidak mungkinuntuk menerima fasilitas ini untuktidak memaksakan kehendak,karena di dalam peraturanperundang-undangan telah jelasmana yang akan mendapatkandan mana yang tidak mungkinmendapatkan.

Jika hingga sekarang setelahberjalan kurang lebih tiga tahunbaru 66 perusahaan yangmemperoleh fasilitas jalurprioritas, memang diakui masihterlampau sedikit. Akan haltersebut, Ibrahim A. Karim,mengatakan hal ini mungkindiakibatkan karenapersyaratannya sulit atau mungkinfasilitas jalur hijaunya sudahbagus sehingga lebih memilihjalur hijau dibandingkan jalurprioritas.

“Sekarang sudah ada 66perusahaan penerima fasilitasjalur prioritas, dan kedepan kitaharapkan akan bertambah lagikarena dalam jalur prioritas baruini terdapat penambahan fasilitasyang akan menarik minat importiruntuk masuk jalur prioritas,”ungkap Ibrahim A. Karim.

SOSIALISASI. Sosialisasi akan berjalan lebih efektif lagi jika perusahaan tidak mewakilkan kepadapihak yang kurang berkompenten.

LAPORAN UTAMADOK. WBC

Page 16: Warta Bea Cukai Edisi 369

15WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

Dari apa yang telahdilakukan dan dijalan-kan oleh DJBC untukfasilitas jalur prioritasini, ada beberapa halyang menjadi harapanbagi DJBC, sehinggaapa yang telahdijalankan selama inidapat berjalan denganbaik, antara lain:

PENINGKATANKEPATUHAN DARIIMPORTIR SECARAMENYELURUH

Pemberian fasilitasJalur Prioritas kepadaImportir Jalur Prioritasdiharapkan dapatmemberikan side efectkepada importir lainyang belum memper-oleh Fasilitas JalurPrioritas untuk lebihmeningkatkan reputasiperusahaan dalamkegiatan importasiperusahaan, sehinggadiharapkan menjadicontoh konkrit dariprinsip fair treatment.

MEMACU PERTUMBUH-AN EKONOMI

Denganperkembangan jamanyang tumbuh sangatcepat, pola ekonomijuga ikut berubah dengan sangatcepat. Salah satu sistem manajemenperusahaan yang ikut berubahadalah sistem manajemen dalampenyediaan (manajemen inventory)yakni bahan baku yang harusditimbun untuk beberapa lama untukkeperluan produksi. Prosespenimbunan semacam ini sudahmulai ditinggalkan oleh manajemenmodern, mengingat dana untukpenyimpanan dan pengadaantersebut dapat digunakan olehperusahaan untuk hal-hal lain yangbernilai lebih positif bagi perusahaan.

Melalui mekanisme Jalur Prioritas,perusahaan dimungkinkan untukmengimpor barang-barang yangdiperlukan untuk produksi pada saatperusahaan memerlukan barang-barang tersebut (just in time) sehinggamemungkinkan perusahaan untukmelakukan penyesuaian manajemeninventorynya menuju Zero Inventoryyang sangat menguntungkan. Hal initentunya akan merangsangpertumbuhan industri yang padagilirannya akan merangsangpertumbuhan ekonomi secara nasional.

PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRIDALAM NEGERI

Seiring dengan era globalisasi

yang sedang terjadi, perusahaan-perusahaan multi nasional mulaimemperluas pangsa pasarnya kenegara-negara lain, khususnya kenegara-negara berkembang. Hal inijuga mulai dirasakan di Indonesiayang dapat dilihat dari meningkatnyabarang-barang produksi luar negeriyang beredar di Indonesia.

DJBC selain berfungsi sebagaicommunity protector yaitu melindungimasyarakat dari barang-barang illegalyang akan beredar di daerah pabeanIndonesia, juga berfungsi sebagaiIndustrial assistance yang berperanuntuk membantu kemajuan industridalam negeri. Dengan menciptakankelancaran pemasukan barang impormelalui mekanisme Jalur Prioritas,diharapkan industri-industri nasionaldapat lebih efektif dan efisien dalammelaksanakan produksi, sehingga akanmenghasilkan produk-produk yangberkualitas dengan harga yang dapatbersaing dengan produk barang sejenisdari luar negeri.

ALOKASI PEGAWAIAlokasi pegawai baik untuk

kegiatan operasional pelayanan danpengawasan oleh petugas yangtadinya terbagi rata kepada semuakelompok importir dan semua jenis

barang, saat ini sudah dapatdialokasikan secara terfokusterutama untuk kegiatan pengawasanterhadap importir yang tidak baik.

Sedangkan terhadap perusahaanyang memiliki reputasi sangat baikdan telah ditetapkan menjadi IJP,diasumsikan tidak akan melakukanpelanggaran sehingga tidak perludilakukan pengawasan yang ketat.Dengan melakukan alokasi pegawaiini, akan didapatkan suatupengawasan yang lebih efektif danefisien mengingat keterbatasanpegawai yang dimiliki oleh DJBCuntuk melakukan pengawasanterhadap seluruh Importir yangmelakukan importasi.

PENCAPAIAN MISI DJBCMelalui mekanisme Jalur

Prioritas, dengan segalakemudahannya yang menciptakansuatu proses clearance yang sangatcepat, diharapkan dapat menjadisalah satu jalan bagi DJBC untukmerealisasikan misi DJBC yaitusejajar dengan institusi Bea danCukai dunia, dengan tetapmelaksanakan suatu pengawasanyang berimbang terhadap kegiatanimportasi oleh pengguna jasa.

Tim Fasilitas jalur Prioritas/ADI

SDM YANG LEBIH TERALOKASIKAN. Miniminya SDM yang dimiliki DJBC, dengan adanya jalur prioritas akan lebihteralokasikan.

DOK. WBC

Page 17: Warta Bea Cukai Edisi 369

16 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

idak dapat dipungkiri kalau banyakdari para investor baik dalam mau-pun luar negeri, merasa kurang nya-

man dengan kebijakan-kebijakan peme-rintah yang berakhir dengan timbulnyaekonomi biaya tinggi. Masih banyaknyaprosedur yang harus dilalui dan tidakseragam, membuat pengusaha merasatidak jelas dalam menjalankan bisnisnya.

Kebijakan-kebijakan itu memang tidakhanya berasal dari satu instansi saja,banyaknya instansi yang harus merekalalui dengan prosedur yang berbeda, kinimenjadi gambaran yang menyeramkanbagi pengusaha dalam menjalankanbisnisnya. Akan hal tersebut maka takheran kalau sudah beberapa investorasing yang hengkang dari negeri ini hanyakarena tidak tahan dengan begitu banyak-nya kebijakan yang tidak mendukunginvestasi mereka.

Ketidakpuasaan mereka terhadapkebijakan juga salah satunya ditujukankepada DJBC sebagai fasilitatorperdagangan, sebagian pengusahamengatakan masih maraknya upayapenyelundupan dan begitu rumitnyaprosedur kepabeanan, membuat ikliminvestasi menjadi kurang fair bahkan

cenderung membuat mereka menjadibangkrut.

Melihat kondisi yang ada, sebenarnyaDJBC sendiri sudah sejak lama telahmelakukan reformasi dalam jajarannya,baik di bidang kebijakan maupun dibidang sumber daya manusianya, namunhal ini tentunya tidak segampangmembalikan telapak tangan, banyaknyaperaturan dari instansi lain yang harusdijalankan oleh DJBC membuatkoordinasi harus terus dilakukan demitercapainya reformasi tersebut.

Salah satu kebijakan yang masukdalam program reformasi di bidangkepabeanan, adalah membuat fasilitaskhusus bagi para importir produsen yangdianggap mempunyai prilaku jujur dalammenjalankan bisnisnya. Fasilitas tersebutadalah fasilitas jalur prioritas, dimanatanpa ada pemeriksaan dokumen danfisik, barang yang datang sudah dapatlangsung keluar dari pelabuhan.

Namun demikian tidak semua importirprodusen dapat menikmati fasilitas ini,adanya beberapa persyaratan yang harusmereka penuhi dengan ketat, membuatpenerima fasilitas jalur prioritas berpikirkembali apakah mereka patut atau tidakmenerima fasilitas tersebut.

Sejak dikeluarkannya fasilitas jalurprioritas tahun 2003 dan tertuang dalamKeputusan Dirjen No.07/BC/2003 tentangtatalaksana di bidang impor, dan kinitelah diperbaharui dengan, PeraturanDirjen No.11/BC/2005 tentang Jalurprioritas, peminatnya hingga kini hanya66 importir saja, dan itu pun importirumum yang menerimanya baru satu.Mungkinkah ini karena persyaratannya ?Atau karena jalur lain seperti jalur hijausudah cukup baik bagi mereka.

Berbicara soal persyaratan yang harusdipenuhi oleh importir untuk menerimafasilitas jalur prioritas, Toto Dirgantoroselaku Sekjen Gabungan PerusahaanEkspor Indonesia (GPEI), menyatakanpersyaratan tersebut mutlak harus ketat,hal ini dikarenakan negara memberikankepercayaan penuh kepada importir dansistem pembayarannya pun dapatditangguhkan untuk waktu tertentu.

“Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu

yang khusus tentunya kita juga harusmempunyai kriteria yang khusus pula,artinya kita juga harus memiliki catatanyang baik tanpa cacat sehinggaperlakukan itu wajar kita dapatkan,” ujarToto Dirgantoro.

Memang persyaratan yang dikeluar-kan oleh DJBC, ada yang mengatakanterlalu berat, namun bagi yang menjalan-kan usahanya dengan baik tentunyapersyaratan itu tidak menjadi masalah.

Sebagai contoh importasi yangdilakukan oleh Toto Dirgantoro sendiri,dirinya sebenarnya telah memiliki kriteriauntuk mendapatkan jalur prioritas, namundengan pelayanan yang diberikan melaluijalur hijau, dirinya sudah merasa cukuppuas, karena menurutnya perbedaan jalurprioritas dengan jalur hijau hanya dimasalah pembayarannya saja, jalurprioritas pembayaran dapat dilakukansecara berkala, sedangkan jalur hijaupembayaran dilakukan sesuai denganjadwal importasi.

Jika dilihat dari pernyataan tersebut,memang ada beberapa pengusaha yangsudah merasa nyaman dengan jalur hijau,hal ini juga tak lain karena importasi yang

Jalur Prioritas,Menjanjikan Kejelasan BerinvestasiMendapatkan kemudahan dengan hasil yang memuaskan merupakan harapan para pengusaha,efisiensi diberbagai hal dan jaminan kenyamanan dalam berusaha juga menjadi impian yangsekarang telah terwujud. Fasilitas jalur prioritas yang kini sudah banyak dinikmati pengusaha baikimportir produsen maupun umum, merupakan jawaban akan keseriusan Direktorat Jenderal Beadan Cukai (DJBC) sebagai fasilitator perdagangan.

WARIH ANDANG TJAHJONO. Regulator telah mem-berikan fasilitas yang cukup menjanjikan, tinggalbagaimana pengusaha yang menjalankannya.

T

TOTO DIRGANTORO. Persyaratan yang ketatmutlak diterapkan sehingga pemilahan mana yangbaik dan kurang baik dapat terlihat dengan jelas.

LAPORAN UTAMA

DOK. WBC

DOK. PT TMMI

Page 18: Warta Bea Cukai Edisi 369

17WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

mereka lakukan tidak terlalu besar namuntetap rutin, sehingga tidak menyulitkansistem administrasinya, sementara yangmemperoleh jalur prioritas memangmemiliki importasi yang besar dan akanlebih baik jika penyusunan administrasi-nya dilakukan dalam sekali saja.

Satu hal sebenarnya yang sayang jikadilewatkan, adalah dalam peraturan barumengenai jalur prioritas ini, importir umumjuga dapat mengajukan sebagai penerimafasilitas, padahal sebelumnya hanyadifokuskan pada importir produsen.Dengan demikian importir umum yangbaik dan cukup puas dengan jalur hijau,jika memang ingin lebih mendapatkankepastian lagi tentunya dapat mengajukanpermohonan sebagai penerima fasilitasjalur prioritas.

“Kita jangan selalu memandang burukkepada importir umum, karena banyakdari importir umum yang bereputasi baikjuga, jadi sudah sepatutnya mereka itumenikmati fasilitas jalur prioritasselayaknya importir produsen,” tutur TotoDirgantoro.

Hal senada juga disampaikan olehSontang Ruli Siregar, selaku CustomsSpecialist dari Harsono HadibrotoConsulting. Menurutnya, mereka yangsudah berinvestasi tentunya sangatmenghargai usahanya, sehingga untukmelakukan kecurangan pun merekarasanya tidak mungkin.

“Dari sekian banyak klien kami yangkhususnya pengusaha dari negeri barat,mereka itu sangat takut untukmelakukan kecurangan, jadi jika merekamemang sudah berbuat baik dalambekerja, kenapa tidak kita berikan sajafasilitas itu, toh itu juga sangatmembantu DJBC dalam menjalankantugasnya,” ungkap Ruli Siregar.

Dari pernyataan-pernyataan tersebutdapat kita pahami kalau peraturan barumengenai jalur prioritas sudah cukupmenampung seluruh aspirasi dari parapengusaha, memang sebelum peraturanini disahkan para pengusaha terlebihdahulu diajak berdiskusi dan di mintamasukannya, sehingga apa yang menjadikebijakan ini benar-benar hasilkesepakatan bersama.

Salah satu pihak pengusaha yangdiajak berdiskusi, adalah PT. Toyota MotorManufacturing Indonesia (TMMI), padakesempatan itu memang banyak yangdisampaikan sebagai masukan olehToyota dan ternyata dari masukantersebut, beberapa ada yang menjadikebijakan yang sekarang dijalani.

Dengan kata sepakat memang adabeberapa yang merasa masih kurang,namun kesemuanya dapat dipahamibahwa kebijakan yang ada, tidak lainuntuk kepentingan bersama, sehinggasaling memahami dan saling menghargaimerupakan kunci keberhasilan jalannyakebijakan tersebut.

Menurut Warih Andang Tjahjonoselaku Division Head PT. TMMI, Toyotayang sejak pertama ada jalur prioritas

sudah menjalaninya, melihat kebijakanyang baru dapat lebih memberikankepastian bagi pengusaha dalammenjalankan bisnisnya, karena selainmemperlancar pengeluaran arus barangyang masuk, timbulnya biaya tinggi dipelabuhan juga dapat teratasi.

“Jalur prioritas merupakan suatuterobosan yang bagus dilakukan olehDJBC, karena dengan adanya fasilitasini dapat memberikan iklim berinvestasiyang baik bagi investor asing, dan inidapat dibuktikan dengan beberapapertanyaan dari pengusaha asing yangmenanyakan bagaimana sistemCustoms di Indonesia,” jelas Warih.

Akan kepastian hukum ini, PT. LautanLuas Tbk, yang merupakan importir umumpertama yang menerima fasilitas jalurprioritas, menyatakan hal yang sama.Menurut Joshua C. Asali selaku market-ing Direktor PT. Lautan Luas, denganadanya jalur prioritas kepastian untukberusaha semakin jelas dan persainganpun akan semakin sehat.

Lebih lanjut Joshua mengatakan,sebelum menerima jalur prioritas,pihaknya kadang kala mendapatkan jalurmerah, sedangkan bahan baku impornyajika ada pemeriksaan fisik tentunya akanmenjadi rusak karena terkontaminasi olehlembab udara. Ini yang menjadi kendala.

“Kami sangat berterimakasih sekalidengan adanya fasilitas jalur prioritas ini,karena kendala-kendala yang selama inimenjadi beban di kami dapat teratasidengan baik, bahkan sejak kamimenerima fasilitas ini, kami semakin hati-hati karena kami tidak ingin mengecewa-kan apa yang telah pemerintah berikankepada kami,” ungkap Joshua.

Kejelasan akan berinvestasi memangmutlah diperlukan bagi para pengusaha,selain mereka dapat bersaing dengansehat, segala hal yang mengakibatkantimbulnya ekonomi biaya tinggi di setiapkegiatan diharapkan berkurang atauhilang sama sekali dan harapan itu yang

harus diwujudkan oleh pemerintah saatini, dan dengan fasilitas jalur prioritasdiharapkan semua itu akan terwujud.

“Kalau semua pelaku bisnis atauimportir mau mematuhi segala peraturanyang ada tentunya tanpa jalur prioritas punsemua harapan itu akan terwujud, namunkarena kita tidak tahu maksud dan tujuandari masing-masing importir, maka fasilitasjalur prioritas memang harus ada danpemisahan jalur ini akan menentukanmana yang baik dan mana yang buruk,”kata Toto Dirgantoro.

Jalur hijau memang sudah dirasakancukup baik oleh pengusaha, tak herankalau banyak pengusaha yang merasapuas dengan pelayanannya, namun satuhal yang perlu diperhatikan dalam fasilitasjalur prioritas ini. Adalah, keseragamanpengetahuan dan persepsi akan kebijakanyang ada sehingga tidak membingunganpara importir.

“Dari beberapa kantor pelayananyang melayani jalur prioritas, masih adaketidakseragaman akan penerapankebijakannya, seperti penyerahan hardcopy PIB, dalam peraturan ditetapkanlima hari kerja setelah dikeluarkannyaSPPB, tapi di kantor lain ada yang tigahari. Ini tentunya menjadi kendala bagikami,” ujar Ruli Siregar.

Sosialisasi memang terus dilakukanoleh DJBC, bukan hanya kepada pengu-saha tapi juga kepada para pegawainya.Dan ini tentunya akan semakin baik lagijika para pegawai terlebih dahulumemahaminya, sehingga tidak terjadisimpang siur dalam penerapan kebijakan.

Fasilitas jalur prioritas sudah menjadiharapan bagi pengusaha, karena merekamenilai dengan fasilitas ini semuausahanya akan menjadi jelas. Agarsemuanya semakin jelas tentunya pihakDJBC juga harus memberikan pelayanandengan semaksimal mungkin,keseragaman akan penerapan kebijakanikut menentukan kejelasan yang duniausaha harapkan selama ini.

JOSHUA C. ASALI. Kendala yang selama inikami hadapi, akhirnya dapat terselesaikandengan fasilitas jalur prioritas.

SONTANG RULI SIREGAR. Masih perlu adanyakeseragaman pemahaman akan kebijakan jalurprioritas.

adi

WBC/ATS

DOK. PT LAUTAN LUAS

Page 19: Warta Bea Cukai Edisi 369

18 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Sebenarnya apa yangmelatarbelakangi KeputusanDirjen Soal fasilitas jalurprioritas diperbaharuisehingga memiliki peraturantersendiri ?

Jadi begini, jalur prioritas itukanmerupakan suatu upaya dari DJBCuntuk memberikan suatu insentif,khususnya kepada industri atauperdagangan, sehingga mereka lebihkompetitif. Nah idenya dengan jalurprioritas ini, bagi mereka yangmemenuhi syarat, sekali lagi sayakatakan yang memenuhi syarat,memiliki kriteria-kriteria yangditentukan di dalam mekanisme jalurprioritas itu, akan diberikan semacamkeistimewaan dalam pelayanannya.

Dalam arti, DJBC tidak akanmelakukan intervensi apapun padawaktu importasi sehingga tidakdilakukan pemeriksaan, baikpemeriksaan secara administratifmaupun fisik. Selain itu kepadaimportir yang bersangkutan begitu

dia selesai men-declare diberikanpersetujuan pengeluaran barang, dankemudahan-kemudahan yang lain.

Misalnya kemudahan pembayaransecara berkala, atau periodic pay-ment, selain itu dapat mengajukanyang disebut juga dengan free entryclassification, artinya dapatmengajukan terlebih dahuluklasifikasi tarif barang yang akandiimpor, dapat juga mengajukan yangdisebut dengan valuation rulingberkaitan dengan value-nya atau nilaibarangnya sehingga dengandemikian bea cukai tidak perlu lagimelakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap importir jalurprioritas tadi, itu filosofinya.

Kemudian di Kep. 07 memangsudah ada fasilitas jalur prioritas,namun demikian kita perlumelakukan suatu evaluasi apakahkemudahan-kemudahan terutamakriteria-kriteria yang telah ditetapkanitu terlampau berat atau tidak,terlampau rigid atau tidak, terlampau

kaku atau tidak. Kita menginginkanbagaimana importir-importir terutamaimportir-importir yang patuh terha-dap pemenuhan peraturanperundang-undangan yang berlakudapat diberikan fasilitas tersebut,oleh karena itu kita melakukanevaluasi lagi dengan menghilangkanatau mengurangi persyaratan-persyaratan yang kira-kira cukupmemberatkan.

Namun demikian setelahkurang lebih 3 tahun berjalan,penerima fasilitas ini baru 66dan itupun importir umum barusatu ?

Mungkin begini, ini berkaitandengan sosialisasinya, oleh karenaitu saya sudah meminta teman-temandari Direktorat Teknis agarmensosialisasikan kembali, karenaselama ini walaupun sudahdisosialisasikan tetapi setelah adapersyaratan yang kita peringansedikit masih perlu disosialisasikan

Sejak diberlakukannya fasilitas jalur prioritas yang juga bersamaan dengan dilaksanakannyaprogram reformasi di bidang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara terusmenerus telah melakukan evaluasi terhadap fasilitas tersebut. Banyaknya masukan yang diberikanoleh pengguna jasa berkaitan dengan persyaratan maupun teknis pelaksanaan di lapangan akanfasilitas jalur prioritas, membuat fasilitas ini yang tadinya masuk ke dalam Keputusan Dirjen No.07/BC/2003, diperbaharui dan menjadi ketentuan tersendiri dan tertuang dalam Peraturan DirjenNo.11/BC/2005.

Untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi dasar fasilitas ini mempunyai ketentuantersendiri dan apa harapan ke depan DJBC dengan fasilitas ini, reporter WBC Supriyadi.WSupriyadi.WSupriyadi.WSupriyadi.WSupriyadi.W danAris SuryantiniAris SuryantiniAris SuryantiniAris SuryantiniAris Suryantini, mewawancarai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Drs. Eddy AbdurrachmanDrs. Eddy AbdurrachmanDrs. Eddy AbdurrachmanDrs. Eddy AbdurrachmanDrs. Eddy Abdurrachman,diruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya :

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Drs. Eddy Abdurrachman

“BAGI YANG MEMENUHI

AKAN DIBERIKAN KEISTIMEWAANDALAM PELAYANAN”

PERSYARATAN

WAWANCARA

Page 20: Warta Bea Cukai Edisi 369

19WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005 19WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

Page 21: Warta Bea Cukai Edisi 369

20 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

kembali kepada para pengusaha,sehingga sedapat mungkin target-target kita itu bisa menambah jumlahimportir dengan persyaratan yangbaru.

Kalau begitu apakah adatarget tertentu dari DJBCuntuk jumlah penerimafasilitas ini ?

Sebenarnya tidak ada, memangwaktu seratus hari kerja pertamaPresiden Susilo BambangYodhoyono, kita menargetkan 100importir, tapi ternyata dari penelitianterhadap importir-impotir yangmengajukan permohonan jalurprioritas berdasarkan kriteria-kriteriayang ditetapkan oleh Kep DirjenNo.07, baru tercapai 66. Nah ini yangakan kita dorong lagi denganmempermudah atau melonggarkankriterianya termasukmensosialisasikannya lagi.

Ada beberapa pengusaha yangsudah puas dengan fasilitasjalur hijau itu bagaimana ?

Justru itu, kadang-kadangpengusaha sudah merasa puasdengan jalur hijau, padahal merekabisa menerima fasilitas jalur prioritas,ini yang masih harus disosialisasikanlagi, karena dengan jalur prioritas iniakan memperoleh benefit yang lebihdari pada jalur hijau.

Jika sebagian sudah puas,apakah nanti akan adaperbaikan di jalur hijau ?

Ada. Sekarang begini, sayamelihat bahwa prosentase jalurmerah itu masih terlalu besar, itubergerak antara hampir 40 persen,ini terlampau besar, yang idealmenurut saya di Indonesia iniharusnya 20 persen saja, dan 80persen itu untuk jalur hijau dan jalurprioritas. Untuk itu saat ini kitasedang mengevaluasi mengenaikriteria penentuan jalur tadi, param-eter-parameter yang digunakan untukmenentukan bahwa suatu importasiini masuk jalur merah atau hijau,masih akan dievaluasi lagi, dengan

tujuan agar target jalur merah cukup20 persen saja.

Itu akan tercapai jika melihatkegiatan importasi saat ini ?

Mudah-mudahan bisa, dan sayakira itu bisa.

Dari seluruh importir yangmenerima fasilitas jalurprioritas, saat ini baru satuimportir umum yangmenerima, namun ada satu halyang dirasakan masih kurangadil, yaitu dalam halpembayaran berkala ?

Jadi begini, kita itu disampingberfungsi memberikan pelayanan kitajuga mempunyai fungsi pengawasan.

Berbicara aspek pembayaranberkala, sebenarnya lebih ditekankanpada keamanan keuangan negara,sehingga fasilitas yang kita berikanitu betul-betul dipenuhi. Dan apa bilaterjadi suatu pelanggaran, sepertitidak memenuhi dan sebagainya ituada jaminan bahwa penerimaannegara itu tidak akan hilang. Kalauimportir produsen mereka kan punyaaset, pabrik itu aset tetapnya yangbisa dijadikan jaminan. Nah kalauimportir umum kita lihat-lihat dulu,mereka itu bisa hanya kantor sajalalu pindah kemana-mana kita tidaktahu, alasannya itu dulu. Tapi, iniakan kita evaluasi kembali, bukanberarti importir umum tidak bisamenerima pembayaran berkala,kalau memang dia merupakan suatuimportir umum artinya perdagangan

yang memang kridibel, dikenaldimana-mana, jelas punya aset, yaitu bisa saja kita berikan.

Mungkin ?Mungkin. Bukan berarti tidak

mungkin, itu mungkin cuma nanti kitalihat lagi.

Lalu bagaimana denganperaturan jalur prioritas baru,apakah sudah cukupmenampung seluruh aspirasidari seluruh pengusaha ?

Untuk saat ini mungkin ya sudahtertampung. Namun begini, suatuperaturan itu tidak berhenti sampaidisitu, dia akan berkembang terus,dan ini akan kita lihat apakah itucukup atau setelah kita evaluasiternyata masih perlu dilakukanperbaikan lagi, nah itu dari waktu kewaktu akan kita evaluasi lagi. Danjuga sekarang ini saya sudahmendapat laporan bahwa importir-importir yang telah memperoleh jalurprioritas ini telah membentukasosiasi, dengan demikian artinyamelalui suatu dialog, melalui suatupertemuan-pertemuan antara kitadengan mereka, itu dari waktu kewaktu akan mengevaluasi kebijakanjalur prioritas, kurangnya dimana,apa yang harus ditingkatkan lagi.Nah itu upaya yang kita lakukan.

Jika evaluasi telah dilakukan,mungkinkah seluruh importirdapat menerima jalur prioritas ?

Semua ? Itu tidak mungkin,namanya saja prioritas berarti adakeistimewaan-keistimewaan tertentu,kalau kita bandingkan dengan pajakkan ada kantor yang disebut denganLarge Taxpayer Office (LTO) ituhanya kepada wajib-wajib pajak yangpatuh, tidak mungkin semua wajibpajak disitu, nah sama dengan jalurprioritas, jalur prioritas itu hanyaakan diberikan kepada importir-importir yang betul-betul mempunyaireputasi bagus, yang patuh, tidakpernah melakukan pelanggaran,importasinya juga cukup tinggi,kemudian pembayaran bea

SEKARANG INISAYA SUDAHMENDAPATKANLAPORAN BAHWAIMPORTIR-IMPORTIRYANG TELAHMEMPEROLEHJALUR PRIORITASTELAH MEMBENTUKASOSIASI.

WAWANCARA

Page 22: Warta Bea Cukai Edisi 369

21WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

masuknya juga cukup tinggi, jaditidak mungkin semuanya.

Jika berbicara importir umumsaat ini dirasakan masihmenaruh curiga, padahalbanyak juga importir umumyang baik?

Sebenarnya begini ya, tidaksemua importir umum kita curigai.Tetapi begini, tidak semua kitacurigai, yang bagus juga banyak,hanya saja berdasarkan pengalamankita selama ini pelangaran-pelangaran itu lebih banyakdilakukan oleh importir yangberstatus importir umum, tapi bukanberarti importir umum jelak, tidak.Makanya itu nanti akan dilihat lagiprofil dari masing-masing importir,jadi tidak bisa digeneralisir.

Apa harapan Bapak ke depandengan jalur prioritas ini ?

Yang pertama, harapan saya darisisi aspek jumlah kalau bisa importir-importir yang memperoleh fasilitasjalur prioritas itu semakin banyak.Yang penting sebenarnya bukan darisisi jumlah importirnya tapi perananimportir yang memperoleh jalurprioritas itu baik dari sisi nilaiimpornya maupun dari sisipenerimaan negaranya. Misalnyabegini, dari seribu importir adaseratus importir yang sebenarnya diaitu mendominasi katakanlah 80persen dari semua importasi, katakanmendominasi 70 persen penerimaannegara, nah sebenarnya arahnyakesana. Kalau ini bisa terpenuhiseperti itu, akhirnya nanti kita bisamemfokuskan sumber daya manusiakita untuk melakukan pembenahankepada sisanya tadi. Yang ini sudahbenar dan ini perannnya cukupbesar, ngapain lagi terlampau kitapusing-pusing musti gini musti gitu.

Kalau begitu apa pesanbapak untuk para penggunajasa ?

Yang jelas kepada parapengusaha kita harapkan mereka itumenjadi wajib pajak yang patuh,

karena kalau mereka sendiri sudahpatuh terhadap segala peraturan,otomatis pegawai Bea dan Cukaiakan memberikan pelayanan yangterbaik, tetapi kalau dia tidak patuhterhadap peraturan, ini akan adagrey area yang justru akandimanfaatkan oleh pegawai. Ituselalu kita tekankan, terutama saatini, saya juga sudah instruksikankepada semua kanwil dan kantorpelayanan untuk memberikanpelayanan yang terbaik kepadamereka, artinya diberikan kepadaimportir-importir yang patuh.

Sebaliknya apabila importir-importir tidak patuh, dan melakukanpenyimpangan-penyimpangan

terhadap ketentuan-ketentuan yangberlaku, harus diperlakukanpenegasan hukum yang benar.Jangan terbalik, yang tidak benardilayani dengan baik, yang benarmalah dihambat-hambat itu yangtidak betul.

Yang kedua, saya juga sudahinstruksikan kepada pegawai Beadan Cukai dalam rangkamelaksanakan tugas pelayanan,untuk dilarang melakukan pungutan-pungutan apapun. Itu yang utamabagi mereka. Memang tidak adasemacam kontrak, tapi kita kanpunya kode etik, jadi kepada merekasaya anggap sudah menandatanganikode etik. Berarti kalau merekamelakukan pelanggaran berarti

DARI SERIBUIMPORTIR ADASERATUS YANGSEBENARNYAMENDOMINASIKATAKANLAHMENDOMINASI 80PERSEN IMPORTASIATAU 70 PERSENPENERIMAANNEGARA, NAHSEBENARNYAARAHNYA KESANA.

melanggar kode etik dan itu adasanksi hukumnya, ada sanksiadministrasinya, dan sebagainya.

Demikian juga kepada mitra kerjakita, apakah itu importir, maupuneksportir dan sebagainya, sayaharapkan kepada mereka untuk tidakmemberikan sesuatu kepadapegawai, maka itu jadilah wajib pajakyang baik, pengguna jasa yang baik,dan memenuhi semua aturan-aturan.

Kalau ada pegawai yang dalampelaksanaan tugasnya ataupelayanannya menghambat karenatidak diberi sesuatu, jangan dibiar-kan, langsung laporkan. Dengan carademikian Insya Allah hal-hal yangseperti itu kita bisa atasi bersama.

Terakhir apa pesan Bapakuntuk para pegawai DJBCseluruh Indonesia, berkaitandengan pemberitaan di mediamenyangut masalah pungli ?

Pesan saya yang pertama, kitasebagai pegawai negeri khususnyapegawai Bea dan Cukai tugas kitayang paling utama adalahmemberikan pelayanan yang primakepada masyarakat. Yang keduadalam melakukan pengawasanterhadap lalu lintas barang dankebenaran akan pembayaran pajakbea-bea sesuai dengan aturan yangada. Kepada mereka saya mintabekerjalah secara profesional artinyamereka itu harus bekerja sesuaidengan aturan-aturan yang ada,sesuai dengan standar proseduryang ada. Jangan menyimpang dariitu, kalau mereka sudah bekerjasesuai dengan aturan-aturan yangada berarti sudah berada dalam relnya. Kepada pimpinan (Kakanwil danKepala Kantor-Red) tadi sayakatakan kepada mereka saya sudahmeminta untuk menandatanganaikode etik dan mereka harus komitterhadap kode etik itu. Artinya kalauada pegawai yang masih melakukantindakan-tindakan yang melanggarkode etik tersebut, harus diberikansuatu sanksi yang tegas atau sanksidisiplin yang tegas dan mereka harusterima itu.

Page 23: Warta Bea Cukai Edisi 369

22 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

idak sia-sia menurunkan altetyang 60 persen masih belummemiliki pengalaman

bertanding, namun dengan persiapanyang cukup matang dan melihatkemampuan dari para atlet, akhirnyaInkado korda Jawa Barat berhasilmeraih gelar juara umum. Kejuarankarete se-Sumatera-Jawa ini,merupakan ajang yang cukupbergengsi dan menjadi acuan bagimasing-masing korda untukmempersiapkan atletnya padakejuaran nasional mendatang.

Inkado korda Jabar yangmenurunkan 46 altetnya, pada awal-awal pertandingan sudah terlihatmenguasai jalannya pertandingan,dimulai dengan kelas KATA peroranganpada hari pertama, Jabar langsungmeraih 5 medali emas sekaligus.Sementara saingan terberatnya yaitukorda Sumatera Barat dan tuan rumahRiau Daratan, juga terus membayang-bayangi dalam perolehan medali.

Kejuaran yang diikuti oleh tujuhkeguruan Inkado di Sumatera-Jawa,yaitu Sumatera Utara, Riau Daratan,Batam, Sumatera Barat, SumateraSelatan, Lampung, dan Jawa Barat,memperebutkan 40 medali dari

berbagai kelas, seperti KATA, Komitepemula, Kadet, hingga Komite senior.

Kejuaran yang berlangsung digelanggang olah raga TribuanaPekanbaru, 1 hingga 3 Juli ini, dandibuka oleh ketua dewan guru Inkado,GA. Pesik yang juga disaksikan lang-sung oleh guru besar Inkado sekaliguspendiri Inkado, Prof. Dr. Baud AdeKusumo, merupakan ajang persiapanpara korda baik untuk menghadapi ke-juaran nasional Inkado, maupun kejua-ran nasional lainnya yang dalam waktudekat ini akan segera dilaksanakan.

Menurut Ketua Korda Inkado JawaBarat, Agustinus Joko Pinandjoyo,yang juga merupakan kepala SeksiPencegahan Kantor Wilayah V DJBCBandung. Timnya memangmenargetkan untuk menjadi juaraumum pada kejuaran ini, untuk itulatihan yang dijalaninya pun cukupberat, yaitu selama tiga bulan, denganjadwal latihan yang cukup padat.

”Kita melihat tuan rumah danSumatera Barat menjadi saingan yangcukup tangguh, karena Sumatera Barattahun lalu menjadi juara umum danbiasanya tuan rumah juga telahmempersiapkan atletnya dengan sebaikmungkin,””ujar Agustinus.

Lebih lanjut Agustinus mengatakan,timnya yang secara penuh didukungoleh Kepala Kantor Wilayah V DJBCBandung, Drs. Endang Tata yangsekaligus bertindak sebagai pelindungdan penasehat Inkado Korda Jabar,dalam pertandingan tersebut tidakmemandang lemah lawan-lawannyadari provinsi lain, ini terbukti masihbanyak atletnya yang kalah dalampertandingan selain melawan tim daridua provinsi tersebut.

Kejuaran yang berlangsung cukupsportif ini akhirnya dimenangkan olehJawa Barat sekaligus keluar sebagaijuara umum dengan meraih 13 medaliemas, 12 perak, dan 9 perunggu,sedangkan diurutan kedua jatuh padakontingen Sumatera Barat denganselisih medali yang cukup jauh darikontingen Jawa Barat.

Kejurwil II yang berlangsung tigahari tersebut, akhirnya ditutup oleh,ketua Inkado Korda Sumatera Utarayang mewakili guru besar Inkado.Dalam kata sambutannya, beliaumengatakan kejurwil II akan diperlebarlagi dengan menambah kontingen dariKalimantan dan kejuarannya akanberlangsung pada tahun 2007 diprovinsi Lampung.

JUARA UMUM. Dengan persiapan yang cukup matang akhirnya Korda Jawa Barat keluar sebagai juara umum pada kejuaran wilayah II Sumatera-Jawa di Pekanbaru.

Selama tiga bulan digembleng dengan jadwal latihan yang padat, akhirnya membuahkan hasilyang maksimal, menjadi juara umum di Pekanbaru pada kejuaraan wilayah II Inkado Sumatera-Jawa, merupakan juara umum pertama bagi Jawa Barat sejak korda (koordinator daerah) initerbentuk dan dibina oleh Bea dan Cukai.

Jawa Barat Juara UmumKEJURWIL II INKADO SUMATERA-JAWA

T

adiWBC/ADI

PERISTIWA

Page 24: Warta Bea Cukai Edisi 369

23WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

KONSULTASIKepabeanan & CukaiDengan ini kami informasikan agar setiap surat pertanyaan yang masuk ke Redaksi Warta Bea Cukaibaik melalui pos, fax ataupun e-mail, agar dilengkapi dengan identitas yang jelas dan benar. Redaksihanya akan memproses pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menyebutkan identitas danalamat yang jelas dan benar. Dan sesuai permintaan, kami dapat merahasiakan identitas anda.Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Redaksi

Dengan Hormat,Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan

dengan pembuatan hasil tembakau di luar Pabrik.Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai disebutkan bahwa pembuatan barang kena cukaiberupa hasil tembakau dapat diijinkan dilakukan di luar Pabrik danmerupakan tanggung jawab pengusaha pabrik yang bersangkutan,dan pada ayat (2)-nya disebutkan bahwa pelaksanaan Pasal 15 ayat(1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pada penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan pada Pasal 15ayat (1) memberi kemungkinan kepada Pengusaha Pabrik hasiltembakau yang telah diberi ijin (dalam hal ini telah memilikiNPPBKC) untuk membuat hasil tembakau di luar pabrik denganseijin Menteri.

Pertanyaan :1. Apa yang dimaksud dengan pengertian “di luar Pabrik”. Apakah

membuat hasil tembakau di rumah atau bangunan milikPengusaha Pabrik yang lokasinya terpisah atau tidak menjadisatu dengan pabrik yang bersangkutan termasuk dalampengertian di luar Pabrik.

2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh PengusahaPabrik apabila akan membuat hasil tembakau di luar Pabrik.

3. Apabila seorang Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang telahmemiliki ijin (NPPBKC) kedapatan telah membuat hasiltembakau di rumah atau bangunan miliknya sedangkan ijinMenteri belum ada, apakah ada sanksi yang dapat dikenakankepada Pengusaha Pabrik yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai tidak ditemukanpasal-pasal yang mengatur mengenai pengenaan sanksi yangberkaitan dengan pelanggaran Pasal 15 ayat (1) tersebut.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkanterima kasih.

Hormat kami,JUSUF HILMI KPBC Kediri

Tanggapan :Sehubungan dengan pertanyaan mengenai pembuatan hasil

tembakau di luar pabrik, dengan ini disampaikan jawaban sebagaiberikut :1. Pengertian “di luar pabrik”:

- Sesuai dengan SE-23/BC/2001 tanggal 1 Agustus 2001tentang Pembuatan Hasil Tembakau di Luar Pabrik, pengertian“di luar pabrik” adalah tempat pembuatan Hasil Tembakauyang bukan merupakan pabrik Hasil Tembakau dan/atau bukanbagian integral dari pabrik Hasil Tembakau, yang adalahpelaksanaan teknis sehari-hari disebut sebagai “Brak” atau“tempat usaha lain yang disamakan dengan Brak sepertiKUD”. Pengertian di luar pabrik dalam pasal 15 Undang-undang Cukai dan penjelasannya tidak boleh ditafsirkan lain(misalnya ditafsirkan sebagai pembuatan Hasil Tembakau dipabrik Hasil Tembakau lainnya). Kegiatan produksi yangdiperbolehkan adalah mulai dari tembakau siap giling sampaidengan pelintingan, sedangkan proses pengemasan untukpenjualan eceran dan pelekatan pita cukai dilakukan di pabrikHasil Tembakau asal;

- Brak yang bukan merupakan bagian integral dari pabrik HasilTembakau, pada hakekatnya bersifat sementara, akan tetapi

diharapkan dengan makin berkembangnya kegiatan nantinyaakan berubah menjadi lokasi baru dari suatu pabrik HasilTembakau;

- Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkanbahwa pembuatan Hasil Tembakau di rumah tinggal ataubangunan milik pengusaha pabrik adalah dimungkinkan untukdilakukan, dengan syarat bangunan rumah tinggal ataubangunan milik pengusaha pabrik Hasil Tembakau tersebutdiubah peruntukannya dari rumah tinggal menjadi Brak. Olehkarena itu bangunan tersebut tidak boleh digunakan sebagaitempat tinggal lagi dan harus terpisah dari tempat tinggal(sebagaimana ketentuan persyaratan pendirian pabrik HasilTembakau);

2. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha pabrik HasilTembakau untuk memproduksi Hasil Tembakau di luar Pabrikadalah mengacu pada persyaratan pendirian Pabrik HasilTembakau, yaitu mengajukan permohonan (PMCK-6) yangditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Beadan Cukai melalui Kepala Kantor Wilayah DJBC serta melaluiKepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang dilampiri dengan :- Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan dengan peruntukan

bangunan adalah untuk tempat memproduksi Hasil Tembakau;- Fotokopi Surat Ijin Gangguan Berdasarkan Undang-undang

HO;- Fotokopi Surat Ijin/Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja;

(masing-masing fotokopi surat ijin tersebut di atas harusdilegalisasi oleh instansi yang menerbitkannya)

- Surat Pernyataan Pembukuan sesuai Standar AkuntansiKeuangan yang berlaku;

- Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oleh Pejabat KPBC yangmengawasinya;

3. Karena memproduksi Hasil Tembakau di luar pabrik substansinyaadalah “kegiatan memproduksi”, maka bagi pengusaha pabrikHasil Tembakau yang memproduksi Hasil Tembakau di luarpabrik tanpa memiliki ijin dapat dikenai :- Pasal 14 ayat (7) Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang

Cukai, dengan ancaman sanksi administrasi denda palingbanyak Rp 100.000.000, karena melakukan kegiatan produksitanpa ijin (catatan : apabila pelanggaran tersebut tidakmenimbulkan kerugian negara);

- Ancaman pencabutan NPPBKC sesuai pasal 14 ayat (4) hurufc, sebagai sanksi administratif tambahan, karena persyaratanperijinan sudah tidak lagi dipenuhi sehubungan denganpengusaha tidak mengajukan permohonan ijin, yang dilengkapidengan surat-surat ijin dari instansi yang terkait, atas lokasipembuatan Hasil Tembakau di luar pabrik tersebut;

- Pasal 50 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai,dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dandenda paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya diba-yar apabila kegiatan produksi di luar pabrik tersebut meng-akibatkan timbulnya kerugian negara yang berupa tidak diteri-manya pungutan cukai yang seharusnya menjadi hak negara.

Demikian disampaikanDirektur Cukai

Erlangga MantikNIP 060044479

HASIL TEMBAKAU DI LUAR PABRIK

Page 25: Warta Bea Cukai Edisi 369

24 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Akhir bulan Juni 2005, DJBCuntuk kesekian kali, dikejutkanoleh pemberitaan media massaterkait dengan hasil survei/penelitian yang dilakukan olehLPEM-UI. Bagaimana tanggapanBapak mengenai hal ini?

Karena DJBC baru mengetahuihasil survey itu sebagian besar melaluimedia massa, maka Direktur Jenderaltelah menyampaikan surat kepadaLPEM-UI untuk mengadakanpertemuan dalam rangka pendalamanhasil survey tersebut.

Pertemuan tersebut telahterselenggara pada tanggal 1 Juli 2005yang dihadiri oleh jajaran DJBC sertapimpinan dan Tim Peneliti LPEM-UI.Pada pertemuan tersebut, jajaran DJBCpada dasarnya menyampaikan terimakasih atas survei yang dilakukan dalamrangka melakukan pemantauan danpenilaian terhadap kinerja DJBC. Selainitu, DJBC juga memberikan masukan-masukan terutama yang terkait denganprosedur pelayanan dan release time(waktu penyelesaian barang) sertaberbagai hal yang terkait denganpengertian clearance barang impor.

Sementara itu, pada pertemuantersebut pimpinan LPEM-UImenyampaikan beberapa hal sebagaiberikut:A. bahwa mereka sangat menghargai

penjelasan-penjelasan yangdisampaikan oleh DJBC.Penjelasan-penjelasan tersebutmerupakan bahan informasi yangberguna bagi LPEM-UI untukmenyempurnakan laporan hasilpenelitian selanjutnya.

B. pimpinan LPEM-UI menyatakanbahwa survei tersebut sebenarnyadalam rangka monitoring ikliminvestasi di Indonesia dan bukanmerupakan survei khusus tentangkepabeanan. Dengan demikian,permasalahan kepabeananmerupakan bagian kecil dari objekpenelitian secara keseluruhan.

C. hasil survei tersebut sebenarnyamasih preliminary result. Denganadanya pertemuan ini, penjelasan-penjelasan dan masukan-masukanDJBC diharapkan dapatmempertajam final report yang akandibuat kurang lebih 6 (enam) bulanke depan.

D. Pimpinan LPEM-UI jugamenyatakan bahwa dengan surveiini sama sekali tidak ada maksudLPEM-UI untuk mendiskreditkanDJBC, namun statement LPEM-UI“could be as much as US $ 800million” telah diterjemahkanseakan-akan terjadi un officialpayment sebesar US $ 800 million,padahal yang dimaksud LPEM-UI

adalah range-nya bisa antara US $0 s.d. US $ 800 million.

Bagaimana tanggapan Bapakmengenai maraknyapemberitaan media massatentang DJBC akhir-akhir ini?

Memang, apabila kita perhatikan,DJBC adalah salah satu instansipemerintah yang banyak mendapatsorotan dari masyarakat. Terlepas dariisinya baik yang positif maupun negatif,harus diakui bahwa hal tersebut adalahsalah satu konsekuensi dari tuntutanperubahan (reformasi) yang terjadi saatini.

Sebagaimana dimaklumi, tuntutanreformasi saat ini adalah keharusanpelaksanaan prinsip-prinsip goodgovernance dalam pelaksanaanbirokrasi pemerintah, sepertitransparansi (keterbukaan),akuntabilitas, partisipasi seluruh elemenmasyarakat, keadilan dan kemandirian.Untuk masa saat ini upaya peningkatanakuntabilitas pelaksanaan birokrasipemerintah tersebut antara laindiwujudkan dengan adanyapengawasan baik dari sisi formal(dilakukan oleh lembaga yang secaraformal ditugaskan) maupun informal(mengacu suatu bentuk mekanismepengawasan yang dilakukan olehmasyarakat, lembaga independen dan

Masih segar di ingatan, pada akhir bulan Juni 2005, hampir seluruh media massa memberitakan soalpraktek pungli di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Berita yang diawali oleh pernyataan ketuaLembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Universitas Indonesia (LPEM-UI), Chatib Basri yangmengatakan terjadi pungutan liar (pungli) oleh DJBC sebesar Rp 7,1 triliun, didasarkan atas penelitianlembaga tersebut terhadap para pengguna jasa di lima kota besar, Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya,dan Makassar pada priode bulan April hingga Juni 2005.

Berita besar yang menjadi topik utama di media massa dalam beberapa hari tersebut, memang sangatmengejutkan semua pihak, tidak hanya pihak luar, termasuk khususnya di interen DJBC. Beberapa pegawaimerasa kecewa karena begitu banyaknya pihak yang langsung mendiskreditkan DJBC sebagai instansipemerintah yang terkorup di negeri ini.

Tidak hanya itu, dalam lingkungan pegawai sendiri terjadi suatu pertanyaan besar baik oleh keluargamaupun lingkungan tempat tinggal. Beberapa pegawai mengaku masalah tersebut menjadi bahanpertanyaan oleh orang tua maupun putra-putrinya.

Untuk mengklarifikasi pemberitaan yang banyak muncul di media massa, pihak DJBC melakukanpertemuan dengan LPEM-UI pada 1 Juli 2005 dengan maksud mendiskusikan hasil survei yang dibuatsambil memberikan masukan dari sisi kinerja bea cukai selama ini. Bagaimana sebenarnya hasil pertemuantersebut dan bagaimana DJBC menyikapi sorotan-sorotan yang selama ini ditujukan, serta langkah-langkahapa yang dilakukan untuk menjawab masalah pungli yang dimaksud, WBC mewawancarai SekretarisDirektorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs. Thomas SugijataDrs. Thomas SugijataDrs. Thomas SugijataDrs. Thomas SugijataDrs. Thomas Sugijata yang hadir dalam pertemuan dengan LPEM-UI.Berikut hasil wawancaranya :

Sekretaris DJBC, Drs. Thomas Sugijata

Dari Sisi Citra Dibanding Sisi Kinerja”“Masalah Utama yang Dihadapi DJBC Saat Ini Adalah

SEKRETARIAT

Page 26: Warta Bea Cukai Edisi 369

25WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005 25WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

Page 27: Warta Bea Cukai Edisi 369

26 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

media massa), sebagaimana halnyahasil survei/penelitian LPEM-UI yangdiekspos oleh media massa tersebut.

Sorotan-sorotan dari masyarakattersebut, apabila kita perhatikan, lebihbanyak menyoroti mengenai masalahperilaku aparat dibanding masalahkinerja. Dari sini sebenarnya kita bisamemperoleh gambaran bahwa masalahutama yang dihadapi oleh DJBC saatini adalah dari sisi “citra” dibanding sisi“kinerja”.

Berkaitan dengan masalah “citra”yang berhulu pada perilaku aparattersebut, dapat dijelaskan bahwakarakteristik tugas yang harusdilaksanakan oleh aparat DJBC sangatrentan untuk terjadinya pungutan-pungutan tidak resmi. Namun demikian,sebagaimana pepatah “tidak ada asaptanpa api”, maka hal ini dapat terjadikarena adanya andil dua pihak yangsama-sama mempunyai kepentinganmasing-masing. Secara normatif,memang hal ini tidak akan terjadiapabila kedua belah pihak, yaitu aparatDJBC dan pelaku usaha, mempunyaiintegritas dan kepatuhan hukum yangdapat dipertanggungjawabkan. Tetapi,kondisi real-nya tidaklah sehitam putihitu.

Sebagai contoh: apabila pada suatupengimporan semua ketentuan/peraturan/prosedur dan kondisi ideal(adanya integritas dan kepatuhanhukum) telah terpenuhi, namun di sisilain importir karena alasan-alasanekonomis menginginkan barangmiliknya dapat segera dikeluarkan daripelabuhan secepatnya - untukmengurangi biaya penumpukan danresiko yang mungkin timbul antara lainrusak, hilang dsbnya - maka potensitimbulnya “kesepakatan” antara keduabelah pihak mungkin terjadi.

Lalu, hal ini secara rutin dijadikansebagai komponen cost bagi pelakuusaha dalam pengurusankepabeanannya, dan pengeluaran iniselalu disebutkan oleh pelaku usahaapabila ada pertanyaan-pertanyaanyang terkait dengan praktek-praktekpungutan tidak resmi.

Kondisi ini lebih diperparah apabilamelihat kenyataan bahwa tingkatkesejahteraan/renumerasi dan fasilitasbagi para aparatur di lapangan untukmenunjang pelaksanaan tugas yangsangat minim. Meskipun bukan menjadialasan pemaaf, namun sebagaimanaopini, wacana, dan penelitian yangdilakukan oleh para pakar, hal ini sedikitbanyak mempunyai korelasi yang signi-fikan terhadap kemungkinan timbulnyapungutan tidak resmi oleh aparat.

Sebenarnya langkah-langkahapa saja yang telah dilakukanoleh DJBC untuk memberantaspraktek KKN, pungutan liardan penyimpangan-penyimpangan lainnya?

Untuk mereduksi hal-hal negatifsebagaimana saya sebutkan,sebenarnya DJBC telah melakukanberbagai upaya maksimal. Upaya-upaya ini secara simultan tidak hanyabertujuan untuk mengatasi masalahperilaku aparat, tetapi lebih jauh dari ituyaitu dalam rangka pencapaian fungsiDJBC sebagai trade facilitator, industrialassistance, revenue collector dancommunity protector. Pada intinyaupaya-upaya tersebut antara lainbertujuan untuk:l meningkatkan integritas,

kedisiplinan dan profesionalismeaparat;

l menciptakan etos, budaya sertaiklim kerja yang mengedepankanunsur pelayanan;

l memperbaiki sistem dan prosedursehingga dapat sesuai denganstandar kepabeanan Internasional;dapat meminimalisir frekuensipertemuan antara aparat DJBCdengan pelaku usaha; dapatmempersingkat tenggang waktupengeluaran barang; dan dapat

mengurangi potensi terjadinyapungutan tidak resmi oleh aparat;

l meningkatkan kepatuhan pelakuusaha;

l memperluas kemudahan danfasilitas kepada pelaku usaha;

l memperluas partisipasi masyarakatdan pelaku usaha dalam penentuankebijakan;

l memperketat sistem pengawasan.

Berdasarkan penjelasan yang sayamaksudkan tersebut, dapat dilihatbahwa upaya-upaya yang dilakukanoleh DJBC tersebut setidaknya telahmencakup 2 (dua) unsur yang terlibat,yaitu aparat DJBC dan pelaku usaha.

Secara garis besar, upaya-upayayang dilakukan oleh DJBC tersebutdapat dibagi ke dalam 6 (enam) macambentuk perbaikan yaitu dari sudut:pertama: sistem dan prosedur; kedua :etos, budaya dan iklim kerja; ketiga:pembinaan SDM; keempat :keterlibatan pelaku usaha; kelima :saluran-saluran komunikasi; dankeenam : sistem pengawasan.

Pertama, dari sudut sistem dan

prosedur, sebenarnya DJBC sudahmengambil langkah-langkah sistemikyaitu dengan pengembangan sistemdan prosedur yang mampumemfasilitasi perdagangan,memberikan kemudahan kepadapelaku usaha, meningkatkan kepatuhanpelaku usaha, mempersingkat prosespengeluaran barang dan mengurangikontak langsung antara aparat DJBCdengan pengguna jasa. Beberapaupaya yang telah dilakukan antara lain:a. penerapan sistem risk manage-

ment; self assesment; dan postclearance audit yang sistemnyasenantiasa diperbaharui;

b. penerapan Sertifikat RegistrasiPabean (SRP);

c. peningkatan kegiatan intelijen;d. penerapan sistem pertukaran data

secara elektronik (PDE/EDI) danpengembangan e-government dibidang kepabeanan dan cukai.Penerapan pelayanan kepabeananyang didukung teknologi informasi(e-government) menunjukkankesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam meningkatkankualitas pelayanan. Denganpenerapan e-government, DJBCdapat memberikan pelayanan tanpakertas (paperless), tanpa antrian(queless), tanpa biaya tinggi(costless), sekaligus mengurangikontak langsung dengan aparat,sehingga kualitas pelayanan dapatdipercepat dan ditingkatkan.

e. amandemen Undang-UndangKepabeanan, yang antara lainmerupakan solusi DJBC atastuntutan masyarakat terkait denganpraktek penyelundupan danakuntabilitas/pertanggung jawabanprofesional dari aparat DJBC dalampelaksanaan tugasnya;

f. pemberian dan perluasan fasilitaskepabeanan, misalnya: jalurprioritas; fasilitas KITE; keringanandan pembebasan BM atas komoditi-komiditi tertentu; pemeriksaanselektif melalui random sampling,risk assessment, profilling dantargetting, dan pemberianserangkaian fasilitas/kemudahanbagi market forces, seperti: prenotification; rush handling;vooruitslag; deferred/periodicpayment (pembayaran berkala);PEB berkala, dll; serta

g. deregulasi/penyederhanaan sisdurkepabeanan dan cukai.

Kedua, dari sudut etos, budaya daniklim kerja, dapat dijelaskan bahwakonsekuensi tugas utama DJBCmenyebabkan karakteristikpelaksanaan tugas DJBC mempunyai 2dimensi yang simultan yaitu pelayanandan pengawasan. Namun demikian,orientasi dari setiap pelaksanaan tugasDJBC dalam iklim reformasi saat initerus diupayakan pada peningkatan

PIMPINAN LPEM-UIMENYATAKANSURVEY INI SAMASEKALI TIDAK ADAMAKSUD LPEM-UIUNTUKMENDISKREDITKANDJBC.

SEKRETARIAT

Page 28: Warta Bea Cukai Edisi 369

27WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

kualitas pelayanan. Untuk mencapaiorientasi ini, perlu diciptakan etos,budaya dan iklim kerja yang kondusif,yang antara lain dilakukan dengan:a. Perubahan Nama Kantor Inspeksi

Bea dan Cukai Menjadi KantorPelayanan Bea dan Cukai:l Sejak tahun 1998 yang

ditandai dengan penerbitansurat Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 32/KMK.01/1998 tentang Organisasi danTata Kerja Direktorat JenderalBea dan Cukai, nama KantorInspeksi Bea dan Cukai telahdiubah menjadi KantorPelayanan Bea dan Cukaiuntuk semakin mendekatkanDJBC dengan masyarakatpengguna jasa kepabeanan.

b. Penetapan Visi, Misi, Strategi danLima Komitmen Harian DJBC:l Dewasa ini kecenderungan

organisasi modern adalahdengan menerapkan prinsip-prinsip Total Quality Mangement(TQM), di mana filosofi TQM iniselalu ditujukan utnukkepentingan masyarakat yangdilayaninya. Salah satu praktekTQM tersebut adalah denganmenetapkan visi dan misi suatuorganisasi.

l Dalam rangka mengadopsiprinsip TQM tersebut danuntuk mengoptimalkanpencapaian tugas pokok,Direktorat Jenderal Bea danCukai telah menetapkan visi,misi, strategi dan limakomitmen harian sebagaiacuan setiap aparat Bea danCukai dalam melaksanakantugasnya sehingga terdapatkesamaan pandang, persepsidan gerak langkah dalammencapai tujuan organisasi.

Ketiga, dari sudut pembinaanSDM :

Sebagaimana dipaparkan, intipermasalahan yang dihadapi olehDJBC saat ini adalah masalahperilaku aparat. Perlu diketahuibahwa DJBC senantiasa berusahameningkatkan kualitas sumber dayamanusianya baik dari segikemampuan maupun integritas.

Khusus untuk pemberantasan KKN,upaya-upaya yang dilakukan antaralain:a. Program peningkatan integritas

pegawai baik secara represifmaupun prefentif;

b. Pemberian sanksi yang tegas bagiaparat yang melakukanpelanggaran baik pelanggarandisiplin maupun pelanggaranprosedur kebeacukaian;

c. Pemberian insentif berupa ganjaranterhadap pegawai yang berhasilmelakukan pencegahan dan

penindakan terhadap pelanggarandi bidang kepabeanan dan cukaimaupun kepada pegawai yangmempunyai integritas dan prestasitinggi.

d. Pemberian pengarahan-pengarahanbaik yang dilakukan oleh DirekturJenderal maupun pejabat-pejabatlainnya secara berjenjang baikpengarahan dalam rapat-rapat kerjasecara periodik maupunpengarahan langsung kepadapejabat/pegawai DJBC di pusat dandaerah;

e. Secara terus menerus menerbitkanserangkaian peraturan/instruksi/perintah dalam rangka konsistensiupaya penegakan disiplin danhukum, misalnya penerbitan:Keputusan Menteri KeuanganNomor 515/KMK.04/2002 tentangKode Etik dan Perilaku PegawaiDJBC; Instruksi Direktur JenderalNomor INS-02/BC/2004 tentangPemantapan Pelaksanaan KodeEtik dan Perilaku Pegawai DJBC;surat Direktur Jenderal Nomor SR-62/BC/2004 tentang Upaya

pemberantasan KKN danpenyimpangan lainnya yang dapatmerugikan keuangan negara;Instruksi Direktur Jenderal NomorINS-01/BC/2005 tentangPeningkatan upaya pengawasandan pembinaan pegawai dilingkungan DJBC; dll.

f. Pembuatan penetapan kinerja(“kontrak politik”) bagi DirekturJenderal dan pejabat eselon II dilingkungan DJBC sebagaipernyataan komitmen yangmempresentasikan tekad dan janjiuntuk mencapai kinerja yang jelasdan terukur dalam rentang waktusatu tahun (sesuai SE MenpanNomor SE/31/M.PAN/12/2004). Sedangkan upaya-upayayang dilakukan untuk mencetakSDM-SDM yang profesional danmempunyai kemampuan tinggiantara lain dilakukan dengan:a. Penerimaan pegawai dari jalur

akademi (STAN/Prodip danUmum) maupun sarjana;

b. Program promosi dan mutasiyang terus disempurnakanmenuju sistem yang ideal;

c. Pelatihan-pelatihan/traininguntuk meningkatkan kualitas

pegawai baik di dalam negerimaupun luar negeri.

Keempat, dari sudut keterlibatanpelaku usaha:

Dalam era reformasi ini, DJBCmemandang pelaku usaha sebagaimitra kerja, baik dari sudut pelayananmaupun pengawasan. Sebagai upayapemberantasan KKN, DJBC senantiasamemberikan himbauan kepadaasosiasi/masyarakat usaha agar tidakmemberikan secara langsung maupuntidak langsung sesuatu dalam bentukapa pun berkaitan dengan pelayanankepabeanan dan cukai di luarketentuan yang berlaku. Sebaliknya,DJBC juga meminta kepada pelakuusaha agar dalam pengurusankepabeanan dan cukai dilakukandengan jujur dan sesuai denganketentuan yang berlaku, sehingga bibit-bibit tumbuhnya keinginan menyimpangbaik dari pihak pelaku usaha maupundari pihak aparat DJBC dapat ditekansedini mungkin.

Di lain pihak, pelaku usaha pundilibatkan dalam proses pengambilankebijakan. Deregulasi-deregulasiperaturan/prosedur kepabeanan dancukai dilakukan dengan memperhatikanmasukan dari masyarakat usaha.Kualitas pelayanan serta hubunganyang baik dengan market forces jugasenantiasa ditingkatkan. Hal-haltersebut dicapai dengan melaluiprosedur-prosedur kepabeanan yangjelas dan transparan, pertemuan-pertemuan yang reguler antara DJBCdengan importir, eksportir, customsbrokers (PPJK), freight forwarders(agen pelayaran) serta pengusahapengelola pelabuhan/bandara, bahkansampai pada tingkat sesi-sesi latihangabungan atau seminar-seminar.Dengan perkataan lain DJBC berupayauntuk menghilangkan kesan bahwaDJBC tidak berhasil memberikaninformasi yang diperlukan kepadamasyarakat bisnis.

Kelima, dari sudut saluran-salurankomunikasi:

Dalam rangka pemberantasan KKN,upaya lain yang dilakukan oleh DJBCadalah dengan menyediakan saluran-saluran komunikasi berupa penyediaanakses informasi dan saluran khususpengaduan.

DJBC mempersilahkan masyarakatdan pelaku usaha untuk menyampaikaninformasi dan/atau pengaduan tentangpraktek KKN, pungli ataupenyimpangan-penyimpangan lainnya.Ada beberapa saluran komunikasi yangdapat digunakan, antara lain melalui:a. Surat;b. Kolom “surat pembaca” pada media

massa;c. Hotline telepon (Nomor: 021-

4897777);d. Webiste (www.beacukai.go.id);

DARI WEBSITE,SELAMA TAHUN2004 TELAHDITERIMA LEBIHKURANG 22PENGADUAN.

Page 29: Warta Bea Cukai Edisi 369

28 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

e. Komite Kode Etik;f. Ombudsman;g. Unit Inspektorat Investigasi.

Perlu disampaikan bahwa informasi/pengaduan yang dilakukan melaluimedia-media tersebut di atas saat initelah berjalan. Sebagai contoh: dariwebsite, selama tahun 2004 telahditerima lebih kurang 22 pengaduan.Demikian juga pengaduan yangdilayangkan melalui surat (langsungatau melalui media massa), sepanjangtahun 2004 dan 2005 ini, terdapat 9surat pengaduan. Pengaduan-pengaduan tersebut sudahditindaklanjuti secara hirarki melaluiatasan langsung di mana kasus ituterjadi untuk diteliti kebenarannya dankalau terbukti benar diambil tindakansesuai sanksi administrasikepegawaian yang diatur dalam PP 30Tahun 1980.

Keenam, dari sudut sistemPengawasan:

Selain langkah-langkah di atas,DJBC juga telah memperketat sistempengawasan yang melibatkan aparatterkait baik internal maupun eksternal,antara lain:a. Pembentukan Tim Operasi Citra

(tahun 2000);b. Pembentukan Komite Kode Etik;c. Pembentukan Unit Inspektorat

Investigasi;d. Penerbitan MoU (nota

kesepahaman) dengan BadanOmbudsman dan badan-badan/instansi lain;

e. Pembentukan tim pemberantasanpungutan tidak resmi di pelabuhanyang unsur-unsurnya terdiri dariinstansi penegak hukum terkait(antar departemen) melalui TimKoordinasi Peningkatan ArusBarang Ekspor dan Impor yangdibentuk berdasarkan KeputusanPresiden Nomor 54 Tahun 2002;

f. Mempersilahkan kepada para LSM/NGO, media massa dan asosiasiuntuk melakukan pengawasanterhadap perilaku aparat DJBC.

Terakhir, adakah hal-hal ataupesan-pesan lain yang ingindisampaikan oleh Bapakberkaitan denganpemberitaan-pemberitaannegatif tersebut?

Sebagaimana disebutkan di awalbahwa masalah perilaku aparat inisudah sangat sering menjadi sorotanmasyarakat dan media massa. Bahkanhal ini (sorotan-sorotan tersebut) telahberlangsung sejak dahulu kala.Sebagaimana yang telah disampaikanoleh Direktur Jenderal di media massa,kita tidak bisa menutup mata dan harusmengakui bahwa praktek-praktek punglidan KKN di lingkungan DJBC masihterjadi. Ini menjadi tanggung jawab kita

bersama untuk memberantasnya.Bagaimanapun bagusnya sistemdibangun, semua kembali berpulangkepada yang menjalankan atau dengankata lain man behind the gun.

Namun demikian, memang tidakadil rasanya apabila kita meletakkankesalahan sepenuhnya kepada aparatDJBC. Seperti yang telah dijelaskan diatas, walaupun bukan menjadi alasanpemaaf, namun tingkat kesejahteraanaparat DJBC mempunyai andil sangatbesar yang menyebabkan hal ini terusterjadi. Bisa dibayangkan, dengantingkat kesejahteraan yang sangatminim, aparat DJBC harus berhadapandengan kegiatan ekonomi yangmelibatkan perputaran dana yangsangat besar.

Sekali lagi bukan untuk mencaripembenaran, tetapi manusiawi jikabanyak aparat DJBC yang tergoda.Kondisi ini ditambah dengan kenyataanbahwa perilaku, tingkat kepatuhanhukum serta kejujuran pelaku usahapun belum cukup baik serta banyaknyapihak yang terkait dengan kegiatankepabeanan dan cukai, merupakankendala dalam upaya pemberantasan

KKN dan pungutan tidak resmi dilingkungan DJBC.

Agar upaya ini dapat memperolehhasil seperti yang diharapkan, makamau tidak mau diperlukan partisipasidan sinergi dari seluruh stakeholderskepabeanan dan cukai. Walaupunmemang, pihak yang harus dibenahiterlebih dahulu adalah dari lingkunganDJBC sendiri. Apabila kita telah berhasilmengatasi masalah dari dalamlingkungan DJBC sendiri, maka inisiatif-inisiatif negatif dari pihak-pihakeksternal mudah-mudahan dapat kitatepiskan.

Kembali kepada sorotan-sorotannegatif yang ditujukan kepada DJBC,dalam beberapa kesempatan DirekturJenderal selalu memberikan arahan-arahan agar kita menanggapi sorotan-sorotan tersebut dengan cara-carayang elegan, yaitu denganmengedepankan dialog dan diskusiuntuk mencari solusi terbaik, bukandengan cara-cara yang defensif,menantang atau bahkan melakukankick back (serangan balik). Inti daripertemuan DJBC dengan LPEM-UIadalah untuk maksud ini.

Pemberitaan-pemberitaan mediamassa dan informasi-informasi laintentang DJBC baik negatif maupunpositif, baik destruktif maupun

HADAPI SOROTAN-SOROTANDENGAN CARAYANG ELEGAN.

konstruktif, harus ditanggapi denganpikiran yang jernih dan positif (tidakberprasangka negatif). Bagaimanapun,hal ini dapat dijadikan sebagai bahanintrospeksi untuk perbaikan di masayang akan datang. Dengan melakukandialog dan diskusi dengan pemberiinformasi, kita bisa memberikanpenjelasan-penjelasan tentang kondisi-kondisi, kendala-kendala serta hal-hallain yang sebenarnya terjadi.

Di lain pihak, kita juga bisamemperoleh informasi-informasiberguna yang mungkin luput dariperhatian kita bersama. Pada akhirnyadiharapkan akan lahir solusi yangmerupakan hasil perenungan,penelitian dan evaluasi dari keduabelah pihak.

Informasi dari masyarakat yangditindaklanjuti dengan dialog dandiskusi, sebenarnya merupakanmomentum yang sangat baik bagi kitauntuk menyosialisasikan lingkup tugas,kondisi real, kendala dan upaya-upayayang telah kita lakukan. Dan kalaumemungkinkan, informasi dan“pembelaan” (berdasarkan kenyataansebenarnya, bukan hasil rekayasa)dapat diberikan oleh pihak luar (bukandari DJBC), yang tentu saja isinyadiharapkan lebih netral.

Dengan demikian, masyarakat,pelaku usaha, media massa, LSM,akademisi, peneliti dan para pemberiinformasi lainnya harus diperlakukandan dianggap sebagai kompatriot dansatu kekuatan bagi DJBC khususnyadalam upaya pemberantasan KKN danpenyimpangan-penyimpangan lainnyayang terjadi di lingkungan DJBC.

Terakhir, perlu diingatkan kembalikepada seluruh aparat DJBC, bahwapada awal masa pemerintahanPresiden Bambang Soesilo Yudhoyono,kunjungan pertama yang dilakukan olehBeliau salah satunya adalah ke DJBC.Ini membuktikan bahwa instansi kitamempunyai posisi dan peran yangpenting dan strategis dalam rangkapencapaian kemajuan bangsa dannegara. Dengan demikian, gerak-gerikseluruh aparat DJBC akan selaludipantau oleh seluruh elemen/lapisanmasyarakat, dan sedikit saja kitamelakukan kesalahan, makapemberitaan media massa akankembali marak.

Citra negatif yang telah terlanjurmelekat di mata masyarakat harussedikit demi sedikit dihapus dan halini memerlukan kerja keras dariseluruh jajaran DJBC. Satu-satunyajalan adalah dengan menerapkanperaturan dengan semestinya.Apabila kita menjalankan tugassesuai dengan ketentuan - dalambatas-batas tertentu, di luar kondisidarurat seperti penanganan untukpara korban bencana alam - padaakhirnya masyarakat pula yang akanmelakukan pembelaan.

SEKRETARIAT

Page 30: Warta Bea Cukai Edisi 369

29WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

NO. NAMA NIP GOL JABATAN KEDUDUKAN0600

1. Drs. Abdurochman, MBA 34270 IV/c Kasubdit Kerjasama Dit. KepabeananInternasional II Internasional

2. Suwito, SH 49140 IV/c Kasubdit Otomasi Sistem Dit. Informasi& Prosedur Kepabeanan & Cukai

3. Rachman Natawidjaja, SE 64711 IV/b Kepala Kantor KPBC Tipe A Batam4. Drs. Usman Rusmen, MM 34174 IV/b Kepala Seksi Keberatan Dit. PPKC

Banding II5. Achmad Husni 57923 IV/a Kepala Seksi Dok. Kanwil VII DJBC

Kepabeanan & Cukai Surabaya6. Wawan Sukiran 34194 IV/a Pegawai Diperbantukan Kanwil III DJBC

Palembang7. Basri Muchtar 31997 IV/a Kepala Seksi Tempat KPBC Tipe A Khusus

Penimbunan II Tg. Priok I8. Muhammad Amin Fauzie 35741 IV/a Kepala Seksi KPBC Tipe A

Kepabeanan IV Jakarta9. Sutardjo 29735 III/c Pelaksana KPBC Tipe A Khusus

Tg. Priok II10. Suherdjono 61719 III/c Korlak Administrasi KPBC Tipe A Batam

Penerimaan11. Sanusi 28710 III/b Pelaksana KPBC Tipe C Mataram12. Nasrial Bahri 45424 III/b Pelaksana KPBC Tipe A Batam13. Hadi bin Sandimedjo 27837 III/b Pelaksana KPBC Tipe A Jakarta14. Sabani 52224 III/b Pelaksana KPBC Tipe A Khusus

Soekarno-Hatta15. Suwarno 41618 III/b Pelaksana KPBC Tipe A Khusus

Tg. Priok II16. Bemby Suripto 40038 III/b Pelaksana KPBC Tipe A Khusus

Tg. Priok I17. Haruna Siddiq 52294 III/a Pelaksana KPBC Tipe A Samarinda18. Legiman 32477 II/d Pelaksana KPBC Tipe A Tg. Emas19. Sukarman 52607 II/d Pelaksana KPBC Tipe A Tg. Balai

Karimun20. Sunarjo 58299 II/d Pelaksana KPBC Tipe A Juanda21. MHD. Nur 45254 II/d Pelaksana PSO Tipe A Tg. Balai

Karimun22. Djamaluddin D 58460 II/b Pelaksana KPBC Tipe A Bitung23. Abraham 45415 II/b Pelaksana KPBC Tipe A Tg. Balai

Karimun24. Darmawi 58157 II/b Pelaksana KPBC Tipe A Teluk

Bayur

PEGAWAI PENSIUNT.M.T 01 AGUSTUS 2005 PERIODE T.A 2005

INFO PEGAWAI

Page 31: Warta Bea Cukai Edisi 369

30 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

alam pengajuan APBN Perubahan(APBNP), pemerintah mengajukanrevisi target cukai untuk tahun 2005

sebesar RP. 31, 4 triliun dari APBN yangtelah ditetapkan sebesar Rp. 28,9 triliunpada bulan September 2004 lalu. Hal inisehubungan dengan kepentinganpemerintah untuk mendapat tambahanpendapatan APBN untuk menutupipembengkakan pada pengeluaran negarayang disebabkan antara lain olehkenaikan subsidi BBM dan dampak biayabencana alam yang terjadi di tanah air.

Dan tepatnya mulai 1 Juli 2005,pemerintah melalui Peraturan Menteri

Keuangan, Nomor 43/PMK.04/2005,mengeluarkan kebijakan baru di bidangcukai. Melalui Direktorat Cukai DJBC,ditetapkan kenaikan Harga Jual Eceran(HJE) sebesar 15 persen, sehubunganadanya revisi melalui APBNP untukmenaikkan penerimaan cukai dari Rp.28,9 Triliun menjadi Rp. 31,4 triliun.(Ketentuan Mengenai Kenaikan HJE bisadilihat pada bonus WBC)

Hal ini tentu cukup mengejutkan parapemain di bidang industri rokok karenasebelumnya ada statement dari pemerin-tah bahwa tidak akan ada kenaikan, baiktarif cukai maupun HJE untuk tahun ini.

Menurut Direktur Jenderal Bea danCukai, Drs Eddy Abdurachman, kebijakanpemerintah di bidang cukai dalam bentukkenaikan HJE hasil tembakau terakhirdilakukan pada Nopember 2002. Selamaitu tidak ada kebijakan-kebijakan yangdilakukan pemerintah baik untukmenaikkan tarif cukai maupun HJE.

Karena pada waktu itu pemerintahingin memberikan kesempatan pada in-dustri tembakau untuk melakukan restruk-turisasi industri sehubungan dengankebijakan-kebijakan yang dilakukanpemerintah sebelumnya untuk menaikkanHJE sampai empat kali yang akibatnyaterjadi penurunan produksi, mulai tahun2000. Maka itu, akhirnya pemerintahmenjanjikan tidak akan menaikkan tarif.

“Memang hasilnya positif, setelah kitatidak mengambil kebijakan menaikkanHJE maupun tarif, ada kecenderunganproduksi naik, sampai dengan2004 kema-rin naik mencapai kurang lebih 203 milyarbatang, dimana sebelumnya kurang lebih190 miliar batang tahun 2003,” ujar Eddy.

Tetapi, lanjut Dirjen, pemerintahkhususnya untuk tahun 2005 sampai 2006membutuhkan sekali adanya suatu pe-ningkatan penerimaan perpajakan untukdapat memenuhi pengeluaran-pengeluar-an pemerintah yang semakin besar,seperti subsidi yang terus meningkatseiring dengan kenaikan harga minyak.

Disisi lain, pemerintah mengusahakanagar pemenuhan kebutuhan pengeluarananggaran tadi sedapat mungkin tidak

dipenuhi dengan pinjaman. Karenaprogram pemerintah salah satunya akanmenekan pinjaman serendah mungkin.Untuk itu diputuskan penerimaan pajakharus dinaikkan, termasuk cukai.

Pemerintah memandang, selama duasetengah tahun tidak pernah menaikkanHJE dan sekarang pemerintah sedangmembutuhkan tambahan penerimaan dibidang cukai, maka diambil kebijakandalam bentuk menaikkan HJE sebesar 15persen. Setelah sebelumnya melakukanperhitungan, maka besaran 15 persentadi dianggap cukup reasonable, dalamarti dapat terpenuhi upaya pemerintahdalam meningkatkan penerimaandibidang cukai tanpa mengganggu industriHasil Tembakau (HT) dalam rangkamengembangkan industrinya.

Menurut Dirjen, kalau berbicara kebe-ratan besaran tarif sebesar 15 persen dariyang diusulkan antara 5-10 persen, padaprinsipnya, semua pihak pasti tidak maujika rejekinya dikenai pajak, yang jelaskebijakan pemerintah untuk menaikkanHJE sekarang ini berlaku sama untuksemua jenis HT, yaitu 15 persen.

Penetapan besaran itu rata, tidak adasatu pihak pun yang diistimewakan, diban-dingkan kebijakan-kebijakan sebelumnyayang biasanya berbeda-beda. Misalnyauntuk Sigaret Kretek Mesin Golongan I,dinaikkan Rp.100/ batang, Golongan IInaik Rp. 80/ batang, Golongan III naik Rp.60/ batang. Sudah jelas dari sisipersentasenya tidak rata. Begitu jugauntuk rokok putih masih dibedakan lagi.

“Nah.. kita tidak mau lagi mengambilkebijakan seperti itu. Keputusan kali iniharus ditanggung bersama semuaindustri HT dengan flat kita tentukan 15persen,” ungkap Dirjen.

TANPA KENAIKAN SULIT MENCAPAITARGET

Diakui Dirjen, jika tidak dilakukankenaikan HJE, memang sulit untukmemenuhi target cukai berdasarkanAPBN Perubahan (ABPNP). Maka itusetelah dilakukan perhitungan dandisimulasikan, hasilnya, jika tidak ada

HJE RokokBesaran 15 persen dianggap cukup reasonable, dalam arti dapat terpenuhi upaya pemerintahdalam meningkatkan penerimaan dibidang cukai tanpa mengganggu industri hasil tembakau (HT)dalam rangka mengembangkan industrinya.

D

PREDIKSI. Setidaknya butuh waktu minimum3-5 tahun sebagai dasar prediksi ke depan.Karena persiapan stok bahan baku harusmemadai. Tembakau perlu stok tiga tahun dancengkeh 1-2 tahun.

FOTO : ISTIMEWA

CUKAI

Pentingnya Kenaikan

Page 32: Warta Bea Cukai Edisi 369

31WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

etua Gabungan ProdusenRokok Putih Indonesia(GAPRINDO), Muhaimin

Moeftie memberikan tanggapannyaseputar kenaikan HJE tersebut.Keadaan industri rokok khususnyarokok putih, menurut MuhaiminMoeftie, saat ini masih sangatmemprihatinkan karena masih terusmenurun penjualannya, itupunsudah dengan tidak ada kenaikanselama dua tahun terakhir. Harapantidak adanya kenaikan tahun inisebetulnya menjadi keinginan daripihaknya.

Kalaupun terpaksa akhirnya adakenaikan, paling tidak setinggi-tingginya tidak sampai 15 persenkarena masih terlalu berat bagipabrikan rokok putih. “Prinsip kamijika ada kenaikan sebaiknya janganterlalu tinggi. Paling-paling sesuaidengan inflasi dan harga antara 5-10 persen” ujar Muhaimin.

Kenaikan harga produktembakau (HJE) yang berlebihan,lanjutnya, justru dapatmenyebabkan penurunan volumeindustri secara signifikan yangselanjutnya dapat berdampak padatidak tercapainya pendapatan cukaipemerintah dan berkembangnyaproduk hasil tembakau illegal.

Sesungguhnya, lanjut Muhaimin,GAPRINDO memahamikepentingan pemerintah untukmendapatkan tambahanpendapatan, sehingga untukmencapai target tersebut kenaikanharga tidak dapat dihindari, namunseyogyanya kenaikan ini dilakukansecara bertahap, tidak berlebihandan sesuai dengan inflasi.

Pihaknya juga percaya bahwapemerintah tidak akan menaikkanharga yang akan berdampak negatifterhadap pertumbuhan volume yangpada akhirnya dapat mempengaruhikesinambungan industri di masamendatang. Sebab kenaikan hargayang berlebihan dapat menyebab-kan penurunan volume industri yangpada akhirnya target pendapatancukai tidak akan tercapai.

Menurutnya, tujuan pemerintah

untuk menurunkan konsumsi rokokjuga tidak akan tercapai mengingatadanya dampak down trading sehinggapengurangan volume yang terjadi akandisubtitusi oleh adanya produk-produkhasil tembakau yang illegal, yang manapada saat ini sedang ditangani secaraserius oleh pemerintah dan industri.

DI BAWAH HARGA BANDEROLIndustri rokok putih telah merasakan

dampak dari kenaikan Harga JualEceran (HJE) yang dilakukanpemerintah pada tahun-tahun yang lalu,dimana pangsa pasar rokok putih padatahun 1998 masih sebesar 14 persen,pada tahun 2004 menurun sampaihanya 7,4 persen.

“Selama ini untuk menunjangpemasarannya, pada umumnya hargajual pabrik jauh lebih rendahdibandingkan dengan harga banderol,yaitu berkisar antara 20 sampai 35persen dibawahnya. Ini berarti bahwaselama ini pabrikan telah melakukansubsidi”, ungkap Moeftie.

Dengan berlakunya harga baru

peningkatan tarif maupun HJE, makausulan pemerintah dari APBNP 2005sebesar 31,4 triliun rupiah tidak akantercapai angka tersebut, apalagi tahun2006 nanti ditargetkan kurang lebihsampai 35 triliun rupiah.

Karena itu pemerintah mengambilkebijakan tadi dimulai sejak Juli dengantujuan bisa mencapai angka tersebut.Dengan adanya peningkatan HJE, makapotensi penerimaan sampai dengan tahun2005 akan bisa mencapai kisaran 31,5triliun sampai 32 triliun rupiah.

Mengenai besaran tarif yang telahdiputuskan, lanjut Dirjen, sebetulnyatidak ada keharusan pemerintah untukmembicarakan bersama denganpengusaha dalam menentukan taxpolicy terutama dalam kaitannya denganpenentuan pajak. Bagaiamanapun jugakemenangan menentukan pajak ada ditangan pemerintah sepanjang iturasional dan tetap akan diperhitungkan.Tidak mungkin kebijakan yangditerapkan merupakan hal yang jelek.

“Jadi memang sengaja waktu itu kitatidak terbuka pada mereka, karenakalau dibicarakan nantinya akan timbulpolemik. Tapi pada detik-detik terakhirsebelum kebijakan itu diputuskan men-teri keuangan sebetulnya kita sudahberbicara dengan GAPPRI, artinya kitamenerima masukan dari GAPPRI. Padawaktu itu kita bicara, kira-kira kalaupemerintah akan menaikkan, berapasih menurut mereka, kalau menurutmereka sesuai, kita dibica-rakan, okejalan. Jadi tidak benar kalau samasekali tidak dibicarakan,” lanjut dirjen.

Dirjen pun menegaskan bahwauntuk tahun 2006 mudah-mudahantidak ada kenaikan, karena memangrencana kenaikan HJE ini diharapkanbisa satu kali untuk menkoverkebutuhan jangka panjang.

SUBSIDI. Untuk menunjang pemasaran padaumumnya harga jual pabrik jauh lebih rendahdibanding harga benderol antara 20-35 persendibawahnya.

Atas kenaikan tersebut ada beberapa tanggapan dari asosiasi yang mewakilipara pengusaha rokok. Dari asosiasi pengusaha rokok putih, tanggapan datangdari GAPRINDO, sedangkan dari rokok kretek datang dari GAPPRI. Berikuttanggapan kedua ketua asosiasi tersebut.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Muhaimin Moeftie, Ketua GAPRINDO

“Tidak MenghendakiKenaikan yang Berlebihan”

MUHAIMIN MOEFTIE. Pangsa pasar rokok putihtahun 1998 masih sebesar 14 persen pada tahun2004 menurun sampai hanya 7,4 persen.

KWBC/ATS

DOK. WBC

ris

Page 33: Warta Bea Cukai Edisi 369

32 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

pada 1 Juli 2005 lalu, kini langkah yanghanya bisa dilakukan GAPRINDO tidakbanyak. “Yaa mau apalagi, kita bisa apa? paling-paling kita melakukanadjusment-adjusment yg tidakmengagetkan konsumen. Kenapa sihkita agak keberatan 15 persen ? alasankami hal itu akan memberatkankonsumen karena kita kuatir konsumenakan lari,” lanjut Muhaimin.

Kekhawatiran itu memang bisadimaklumi, sebab kegemaran orangmerokok pada umumnya ada padaharga, brand image (merek) dancita rasa. Lantas jika harga rokoknaik tinggi, ada beberapakemungkinan yang terjadi, sepertimenghentikan konsumsi rokok atauberalih ke harga yang lebih murah,atau mengurangi konsumsi.

Proses tersebut akan berjalanterus-menerus sampai akhirnyaterjadi pengalihan selera rokok ketingkat bawah (rokok dengan hargamurah-red). Keadaan seperti inidikhawatirkan akan makinmenyuburkan tumbuhnya rokok-rokok yang menggunakan banderolpalsu maupun rokok polos.

Kalau kondisinya sudah demikianbisa jadi justru target cukai susahtercapai karena rokok polos dan pitacukai palsu yang sudah pasti tidakmembayar cukai marak beredar.Disamping itu suburnya peredaranrokok ilegal di pasaran bukan sajaberasal dari produksi dalam negeritetapi asal negara luar banyakberedar, seperti rokok Marlboro palsuyang masuk ke Indonesia dengancara diselundupkan.

Dampak dari kondisi tersebuttentunya akan berimbas padapenurunan produksi, baik untukgolongan besar maupun menengah,dikarenakan daya beli lemah sebagaiakibat tingginya harga rokok .

GAPRINDO yang anggotanyatermasuk perusahaan-perusahaanrokok putih asing juga menghimbaupemerintah untuk dapat menunjukkanpada dunia luar bahwa iklim investasidi Indonesia selama ini bersifatkondusif baik dari sisi perundanganmaupun dari sisi bisnis.

Di sisi lain, GAPRINDOmenegaskan bahwa perusahaan-perusahaan anggotanya telah lamabermitra dengan petani tembakauselama ini dengan mengacu padaasas saling membutuhkan dan salingmenguntungkan yang berorientasipada kerjasama saat , baik untuksaat ini dan jangka panjang.

Kemitraan tersebut telah membe-rikan nilai positif bagi peningkatantaraf hidup petani, kemampuan dankomitmen petani wirausaha, penye-rapan tenaga kerja, meningkatkanpendapatan asli daerah dan memilikikemampuan mendorong kemajuanekonomi daerah secara umum.

MASA TRANSISIDalam ketentuan baru ini,

pabrikan diberi kesempatan selamalima bulan, terhitung mulai Julisampai Nopember untuk melakukantransisi dimana batas waktupelekatan pita cukai HJE lamaadalah tanggal 9 Agustus 2005 danbatas waktu pengembalian sisa pitacukai HJE lama yang tidak habisdilekatkan sampai batas waktupelekatannya adalah tanggal 8September 2005. Sedangkan bataswaktu peredaran hasil tembakaudalam negeri yang dilekati pita cukaiHJE lama adalah tanggal 7Nopember 2005. Melihat hal itu ,lanjut Muhaimin, bisa jadi pabrikanakan mulai menaikkan hargaperlahan-lahan secara bertahap,sampai pada akhir batas waktumulai diberlakukannya tarif baru.

Memang kebijakan yangdikeluarkan pemerintah saat inidirasa memberatkan industri rokok,dan menurutnya hanya berorientasipada revenue. Mungkin saja industrirokok akan lesu khususnya untukrokok putih, tetapi lepas dari kondisitidak menggembirakan ini nantinyatergantung pada situasiperkembangan ekonomi nasional.

“Saat ini brand buying-nya (dayabeli terhadap merek tertentu)melemah, namun jika perekonomianmakin baik otomatis daya beli akanmembaik,” ujar Muhaimin.

Karena itu sebuah harapandisampaikan kepada pemerintah.Mengingat naik turun atau hidupmatinya industri hasil tembakautergantung pada kebijakanpemerintah yang dirasakan sangatkrusial, maka pemerintah haruskonsisten dalam menetapkankebijakannya.

“Selama ini kebijakan pemerintahmasih dirasa kurang konsisten.Bagaimana tidak, sebelumnyapemerintah telah menjamin bahwatahun ini tidak ada kenaikan tarif,tapi nyatanya kenaikan terjadi juga,”tambahnya.

Kenyataan ini dirasa sangatmenyusahkan, karena dengankenaikan ini pabrikan belum sempatmembuat perencanaan atas dasar forcash. Maka itu pihak pabrikanmeminta pemerintah mempunyaikebijakan cukai yang konsistenjangka panjang agar punyakesempatan melakukan perencanaanjangka panjang termasukperencanaan untuk bahan bakuseperti tembakau dan cengkeh.

Kenaikan setiap tahun pun tidakapa-apa asalkan konsisten, terukur,transparan dan sesuai dengan inflasi.Dalam mengambil keputusan punsebaiknya dibicarakan bersamapihak produsen, demikian masukandari Muhaimin Moeftie.

ukup jelas bahwapendapatan cukai rokokmerupakan sumber penting

bagi pemerintah, mengingatbesaran kontribusinya telahmencapai 11 persen dari totalpenerimaan pemerintah. GAPPRI(Gabungan Perserikatan PabrikRokok Indonesia) sebagaiasosiasi yang representatifmewakili industri rokok kretekberpendapat secara umum ataskenaikan 15 persen HJE yangberlaku 1 Juli 2005 dengankalimat “klasik” bahwa kebijakanpemerintah harus diamankan.

GAPPRI sebagai lembagaasosiasi yang menjadi bagian darikomponen bangsa, harusmenyadari dan memiliki rasakepedulian terhadap kepentinganyang lebih besar dari amanatrakyat serta siap menopangkeberhasilan program-programpemerintah.

Selama besaran kenaikan HJE15 persen masih tersedia celahuntuk menyiasati peluang pasar,pengusaha dengan cara bertahapdan persuasif akan menaikkanharga transaksi. “Andaikatamenjadikan masalah, kami kiratidak akan menjadikan masalahbesar. Tentunya anggota GAPPRIsadar masalah apa saja yangdidalam industri ini akan selaluada, harapan GAPPRI agarmereka dengan arif dapatmenyikapi agar masalah tidakdijadikan persoalan, ataudipersoalkan,” lanjut Ismanu.

Bila dipandang dari sisi yanglain, tambah Ismanu, GAPPRImenanggapi, bahwa lagi-lagi pe-merintah dianggap tidak konsis-ten, sebab Departemen Keuangansudah pernah berjanji bahwa ditahun 2005 tidak akan ada kena-ikan tarif cukai atau HJE. Dantindakan ini menjadi tidak populer.

Ismanu Sumiran,Ketua GAPPRI

“Minimal3-5 TahunUntukPrediksike Depan”

C

CUKAI

ris

Page 34: Warta Bea Cukai Edisi 369

33WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

Pemerintah tentunya tahu bahwa,industri rokok yang memiliki stakeholder berbasis pertanian rakyatdimana industri ini sangatbergantung musim danmembutuhkan perencanaan jangkamenengah dan jangka panjangdengan segala pertimbangan danperhitungan yang matang.

Karena itu, setidaknyamembutuhkan waktu minimum tigasampai lima tahun sebagai dasarprediksi ke depan. Mengapa ? karenapersiapan stok bahan baku yangharus memadai. Tembakau perlu stoktiga tahun dan cengkeh 1-2 tahun.Demikian juga dalam pelaksanaankerja sehari-hari, para pengusahapabrik rokok juga dituntut rasapertanggungjawaban yang besar.Sebab industri ini fungsinya sebagaimedia motor penggerak untukmendapatkan income bagipemerintah.

USULAN KENAIKAN 10 PERSENSebenarnya usulan besarnya

kenaikan HJE dari pengusaha rokokjuga datang dari asosiasi, setelahmendengar ada rencana pemerintahakan menaikkan HJE. Usulankenaikan itu sebesar 10 persen dantentunya dengan pertimbangan danperhitungan yang telah matangsehingga mengajukan kenaikan 10persen. Namun, keputusan tetap adadi tangan pemerintah dengan

menetapkan kenaikan HJEsebesar 15 persen.

“Usulan kami kenaikan10 persen dimaksudkan,untuk mengamankanpertumbuhan prediksi pasarke depan secara sehatdengan memberikankesempatan pabrikanmengadakan penyesuaiankenaikan HJE secarasmooth, agar tidak terjadishock di pasar,” ujarIsmanu.

Karena kebijakan cukaimenggunakanpertimbangan instrumentarif dan HJE, lanjutIsmanu, bagi industri inikebijakan cukai menjadisangat “sensitif”. Apabilapemerintah tidakmenampung aspirasi motorpenggeraknya, bisa jadibumerang, sebab bilapemerintah berjalan sendiriakibatnya pelaku usahabisa berjalan sendiri.Langkah dan upayaGAPPRI untuk meyakinkanpemerintah bahwa idealnyanaik 10 persen, sudahoptimal. Mulai darimeyakinkan para menteriterkait sampai puncaknya

menghadap ke wakil presiden, tetapitidak membuahkan hasil.

Maka itu, GAPPRI berharappemerintah sebagai pemegangkebijakan dalam era reformasisekarang perlu merenungkan, bahwapengalaman pahit kebijakanmenaikkan HJE tahun 2000-2002sampai lima kali telah mengakibatkan“potential loose” yang luar biasa.

Kehilangan produksi 38 milyarbatang masih menjadi trauma parapengusaha. Hingga saat ini biarpunwaktu sudah berjalan lima tahun,volume produksi tertinggi yangpernah dicapai pada tahun 2000masih belum bisa pulih.

Kenaikan HJE lima kali berturut-turut selama tiga tahun telahmeningkatkan income Rp. 16,4 triliunnamun menghilangkan volumeproduksi 38 milyar. Terjadipembunuhan karakter untukmempertahankan hidup, banyakpabrik akhirnya memproduksi danmemperdagangkan rokok-rokokilegal. Atau setengah illegal (50persen resmi-50 persen ilegal).Mengajukan ijin resmi tetapi tetapmenggunakan pita yang tidak resmi.

JANJI PEMERINTAH, 2006 TIDAK ADAKENAIKAN

Kalau ada yang berpendapatbahwa kenaikan HJE hanyamenguntungkan penerimaan negara,tanpa memperhatikan kelangsungan

hidup industri rokok, Ismanumembantah dan menyangkalanggapan seperti itu. Menurutnya,sangat didramatisir bila dianggapdemikian. Kenaikan HJE berdasarkanbandrol/pita cukai, artinya kenaikanyang dibebankan kepada konsumenbesarannya adalah : Besaranpresentase tarif dikalikan selisihantara harga lama dengan hargabaru. Contoh : untuk golongan pabrikbesar dengan tarif 40 persen perbungkus per keping bandrol HJElama Rp. 5000 HJE baru Rp. 6000kenaikan= Rp 1000, kenaikan untuknegara dengan tarif 40 persen adalah40 persen X1000= 400. apabilakekuatan pasar mampu melebihikenaikan tersebut (Rp.400,00) inilahmomentum yang harus dimanfaatkanoleh pabrikan sebaik-baiknya, gunameningkatkan harga pasar.

Mengenai prediksi atas dampakkenaikan HJE, kepada pemerintahIsmanu berharap, agar pemerintahmenepati janjinya, yaitu tahun 2006tidak ada kebijakan kenaikan HJElagi, mengingat kenaikan berdasar-kan prosentasi membutuhkan penye-suaian cukup lama. Dengan ditetap-kannya kenaikan ini pada tanggal 1Juli 2005, berarti pemerintah hanyamenyisakan waktu 3-4 bulan untukmendapatkan tambahan di tahun2005 dari kenaikan HJE ini.

Sesungguhnya harapanpemerintah dengan adanya kenaikanini, revisi target penerimaan 2005secara otomatis akan tercapai.Namun yang terjadi dalam masaadaptasi akhir semester kedua ini,akan terjadi penurunan volume.Peningkatan pendapatan cukaidengan mengakibatkan penurunanvolume produksi, akan berdampakpada bulan-bulan berikutnya. Inilahyang dimaksud bahwa kebijakan inibukan win-win solution tetapi lebihtepatnya draw.

Tahun-tahun ke depan, lanjutketua GAPPRI, semuanya sangattergantung kepada pemerintah.Bagaimana cara pandang pemerintahterhadap keberadaan industri iniSebagai motor penggerak incomepemerintah atau sebagai industriyang ‘dibonsai’. Setelah itubagaimana cara menyikapinya,dilestarikan atau dimatikan ?

Harapan GAPPRI untuk ke depanterhadap pemerintah disampaikanpula oleh Ismanu Sumiran diakhirwawancara. Reformasi fiskal yangdicanangkan Departemen Keuangandiharapkan bukan retorika belaka.Sentuhan-sentuhan yang obyektifdan rasional akan membentukrancang bangun bersama denganmeningkatkan “added value” secarautuh, tidak timpang, bersatu untuksaling menguatkan, penuh denganpengertian dan pemahaman.

ISMANU SUMIRAN. Diharapkan pemerintah memenuhi janjinya,tahun 2006 tidak akan ada kenaikan.

WBC/ATS

ris

Page 35: Warta Bea Cukai Edisi 369

34 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

anggal 8 Juni 2005 Pemerintahmengeluarkan kebijakandibidang cukai hasil tembakau.

Kebijakan itu dituangkan dalambentuk Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Nomor 43/PMK.04/2005. Isipokok dari regulasi tersebut adalahKenaikan Harga Jual Eceran (HJE)Hasil Tembakau sebesar 15 persenuntuk semua jenis hasil tembakau diIndonesia.

Ada beberapa perbedaankebijakan cukai hasil tembakau tahun2005 dibandingkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya.Pertama, dari aspek tenggang waktu,kebijakan cukai hasil tembakau tahun2005 adalah yang paling panjangrentangnya. Dalam sejarahpercukaian, hanya tahun 2005 adajeda waktu antar kebijakan cukaihasil tembakau selama kurang lebih3 tahun. Tahun 2002, jeda waktuKeputusan Menteri keuangan Nomor449/KMK.04/2002 dengan 597/KMK.04/2001 adalah satu tahun. Danmemang jika digunakan simpleaverage, rentang waktu antarkebijakan cukai hasil tembakauadalah satu tahun. Bahkan untuktahun 2001, yaitu antara KMK 597/KMK.04/2001 dengan kebijakansebelumnya, KMK 383/KMK.04/2001rentang waktunya hanya empatbulan.

Kedua, bentuk kenaikan HJEtahun 2005 adalah persentase.Bentuk kebijakan kenaikan HJEdalam persentase adalahpembaharuan dibanding kebijakan-kebijakan sebelumnya. Tahun 2002dan sebelumnya kenaikan HJEsenantiasa dalam bentuk rupiah perbatang per jenis hasil tembakau danper Golongan Pengusaha Pabrik.Ada beberapa kelebihan dan

kelemahan pengambilan bentukkenaikan antara persentase danrupiah per batang dalam kebijakancukai hasil tembakau.

Jika kebijakan cukainya berupakenaikan HJE dalam persentase(X%) unsur keadilan terpenuhi:Pabrik yang memiliki HJE tinggi yangdimiliki pabrik dengan kemampuanmodal tinggi, terbebani kenaikan HJEtinggi. Dan sebaliknya, pabrik yanglemah dengan HJE rendah akanmenerima beban kenaikan HJErendah. Hanya kelemahannya adalahsemakin jauh interval HJE antarapabrik golongan besar dan pabrikgolongan kecil. Dampaknya, prospekmenuju sistem tarif cukai spesifiksemaikin jauh. Padahal jika mengacuke filosofi cukai yang pembatasandan pengawasan, sistem tarif spesifikadalah ideal.

Kelebihan kenaikan HJE dalambentuk rupiah per batang adalahmenjaga interval HJE antara pabrikgolongan besar dan pabrik golongankecil tetap. Namun denganheterogenitas pabrik hasil tembakauyang didalamnya termasuk heterogendalam hal HJE, maka kenaikan HJEdalam bentuk persentase akanmenjadikan pengusaha yang memilikiHJE rendah mengalami persentasekenaikan yang paling tinggi. Unsurketidak adilan ini yang ingin dihindaridalam kebijakan cukai hasiltembakau tahun 2005

Ketiga, dari aspek misipengenaan cukai. Teoritis misipungutan cukai adalah budgetairdan regulair. Kebijakan cukai hasiltembakau selama ini lebih didominasimisi budgetair “ketimbang” regulair.Contoh konkritnya banyak kebijakancukai hasil tembakau yang dilakukandengan interval waktu yang tidak

teratur hanya karena ada perubahanasumsi makro APBN yangberdampak devisit anggaran. Untukmembantu menutup defisit APBNtersebut, sektor cukai menjadi salahsatu alternatif penutupnya. Instrumenyang biasa digunakan yaitu denganmenaikan HJE hasil tembakau.

Dalam kebijakan cukai hasiltembakau tahun 2005, misi regulairlebih menonjol dibandingkanbudgetair. Jika sekedar budgetairdengan target APBN Perubahan(APBN-P) tahun 2005 Rp 31,4 triliun,jika kondisi normal dan polapenerimaan cukai mengikuti tahun2004, peluang target cukai tahun2005 adalah sangat mungkin.Dengan asumsi pertumbuhanekonomi APBN-P tahun 2005sebesar 5,8 persen, produksi hasiltembakau diperkirakan mencapai 219miliar batang.

Jumlah produksi hasil tembakauini setara dengan penerimaan cukai(cukai hasil tembakau dan cukailainya )sebesar Rp 31,2 miliarbatang. Kekurangan cukai sebesarRp 200 miliar diharapkan akantertutup dengan kebijakan yangbersifat administratif: pelayanan(kelancaran pelayanan pita cukai )dan pengawasan (operasi pasar danintelijen).

Keempat, dari aspek metodologi.Data cukai hasil tembakau memilikikarakteristik yang unik. Keunikanpertama terkait dengan sifat datayang tidak stationer. Disamping itu,jika dilihat sebaran (distribution)datanya tidak mengikuti distribusiNormal. Akibat sifat data tersebut,penggunaan multiple regressionbiasa tidaklah mungkin. Kalaupundari hasil Uji Hipotesis persamaanregresi secara simultan menunjukan

KALKULASI KENAIKAN

HJE Rokokdan PersonifikasinyaBentuk kebijakan kenaikan HJE dalam persentase adalah pembaharuan darikebijakan-kebijakan sebelumnya.

T

CUKAI

Page 36: Warta Bea Cukai Edisi 369

35WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

signifikan, pastilah dari asumsi yanglain,- multikolinearitas, autoregresi,dan heterokdatisitas- yang tidaksignifikan.

Kalau dipaksakan akanberdampak pada over estimate atauunder estimate. Paling mungkindengan menggunakan regresibayesian (regresi untuk data yangtidak normal) atau denganmenurunkan “derajat” data metah(raw data) cukai ketingkatselanjutnya (di-stationary-kan).

Namun demikian, dengan datacukai yang stationary dan denganmetode multiple regression,persoalannya tidak selesai sampaidisini. Muncul pertanyaan kalaukebijakannya dikeluarkannya padapetengahan tahun (bulan Juni).Padahal selama ini kebijakan cukaihasil tembakau paling seringdilakukan bulan Oktober.

Belum lagi dengan kondisielastisitas hasil tembakau yang telahelastis, maka suatu keharusan dalamkebijakan cukai tahun 2005 variabelelastisitas harus diikutsertakan.Kesimpulannya tidak mungkinsekedar menggunakan metoderegressi. Dapat digunakan metoderegressi sebagai pembandingachievable atau unachievable.

PENGARUH BULAN DIPERLAKUKANNYAKEBIJAKAN

Kesulitan lainnya, pola data cukailebih didominasi pengaruh bulandiberlakukannya kebijakan, jikadibandingkan faktor bulan itu sendiri.Secara gampang dapat dijelaskan,jika bulan Nopember adalah bulanRamadhan, maka secara umum,konsumsi hasil tembakau menurun,produksi pabrik hasil tembakaumenurun, dan pemesanan pita cukaijuga menurun.

Namun jika bulan Desember ada-lah bulan diberlakukannya kebijakancukai hasil tembakau yang baru (tarifdan HJE naik), maka dapat dipasti-kan pemesanan bulan Nopembermeningkat drastis. Bahkan datadirektorat cukai selama 2000-2004menunjukan pemesanan pada bulansebelum diberlakukannya kebijakanmencapai 150 persen dari rata-ratapemesanan pita cukai per bulan.

Sebagai jalan keluarnyadigunakan formulasi sederhana, yangdidasarkan atas asumsi bahwa jikapertumbuhan ekonomi tahun 2005sebesar 5,8 persen , maka seluruhsektor ekonomi tumbuh sebesar 5,8persen , tidak terkecuali sektortembakau. Memang sebuah premisyang debatable. Namun demikian,data tahun 2004 dimana pertumbuh-an ekonomi sebesar 4,8 persen,sektor tembakau tumbuh 5,7 persen.

Dengan demikian ada selisih 0,93persen faktor diluar pertumbuhan

ekonomi. Dari perspektif statistika,angka 0,93 persen dapat dianggapsebagai penyimpangan (standarddeviation) dari pertumbuhanekonomi. Dengan demikian variabelpetumbuhan dapat digunakan secaramanual untuk memprediksi produksihasil tembakau. Hanya harusdiasumsikan bahwa prediksi tersebuttidak seratus persen akan sesuai.Naik turunnya prediksi sebesar 0,93persen kali produksi tahunsebelumnya (2004).

Produksi 2005 turun dengan per-

sentase dibawah pertumbuhan eko-nomi adalah memang mungkin.Hanya untuk sebesar 0,93 persendibawah pertumbuhan ekonomirasanya mustahil. Karena kebijakancukai tahun 2005 praktis hanyaberlaku empat bulan, terkait denganpenundaan fasilitas pembayarancukai hasil tembakau : September,Oktober, Nopember, dan Desember.

Variabel selanjutnya yangdigunakan dalam perhitunganproduksi hasil tembakau tahun 2005yaitu variabel elastisitas. Ini adalah

PELUANG TARGET CUKAI 2005. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi APBN-P tahun 2005 sebesar 5,8persen, produksi hasil tembakau diperkirakan mencapai 219 miliar batang.

DOK. WBC

Page 37: Warta Bea Cukai Edisi 369

36 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

hal baru yang digunakan dalamperhitungan produksi hasil tembakau.Sebelum tahun 2001 kategorielastisitas produk hasil tembakauadalah inelatis: berapapun kenaikanharga tidak akan berdampak padakonsumsinya. Namun demikian padatahun sesudahnya, hasil tembakautelah menjadi produk elastis, dalampengambilan kebijakan melibatkanvariabel elastisitas adalah sebuahkeharusan.

BESARAN PERSENTASE KENAIKAN TA-RIF (HJE) DIBUAT ”SEAMAN” MUNGKIN

Pada kebijakan cukai hasiltembakau 2002 dan sebelumnya,dalam setiap pengambilan kebijakancukai hasil tembakau, produksidiasumsikan tetap. Untuk mensiasatiturunnya produksi akibat kenaikantarif atau HJE yang memungkinkantarget cukai tidak tercapai, besaranpersentase kenaikan tarif atau HJE

dibuat ”seaman” mungkin. Kalaudikalkulasi ke nilai cukai, plus-nya Rp700 miliar – Rp 1 Triliun (overestimate).

Dan untuk tahun 2005,persentase kenaikan HJE yangekstrim terkait dengan target danpembatasan konsumsi yangcenderung over estimate cenderungdihindari. Pertimbangan atas hal inisangat terkait dengan track recordindustri hasil tembakau.

Pertama, sektor tembakauadalah sektor penolong ditengahkelesuan seluruh sektor ketika terjadikrisis ekonomi tahun 1997-1999.Sektor yang paling “manusiawi”terkait dengan urusan PemutusanHubungan Kerja (PHK). Pada sektorini, pengusaha lebih memilih untukmengurangi jam kerja karayawan daripada mem-PHK karyawan ketikaproduksi mengalami kelesuan.

Kedua, sektor tembakau telah

mengalami akumulasi bebankenaikan tarif dan/atau HJE hasiltembakau dari tahun 1997-2002minimal satu tahun sekali. Bahkanpada tahun 2000 sektor ini “diperah”tiga kali dalam satu tahun dengankebijakan cukai hasil tembakau.

Namun demikian toh jarangterdengar pabrik hasil tembakaumem-PHK karyawan secara besar-besaran sepanjang kurun waktutersebut. (Silahkan pembaca untukmembandingkan dengan sektor lainpada kurun waktu tersebut)

Dalam teori produksi ada istilahlife cycle product. Intinya ada masatitik kejenuhan dari siklus sebuahproduk. Mungkin ketika pertama kalisebuah produk diluncurkan, akanberjejer konsumen antri untukmenikmati. Lambat laun lajupenjualan akan menurun dan lama-kelamaan mengalami stagnasi danjustru kemudian menurun.

Dalam statistika ada KurvaNormal yang menjadi “jimat” dalamsemua proses penelitian,desertasi,thesis dan skripsi. Kurva normal jugamenjadi diskripsi berbagai sisikehidupan dari mulai life cyclebaterai hingga pola makan manusia,-muda doyan sate kambing dan masatua-nya menghindari.

Dalam teori kebijakan perpajakandikenal teori laver curve yangmenjelaskan bahwa pada saatnyananti jika tarif dinaikkan terus, akantercapai sebuah titik dimanaberapapun persentase kenaikan tarif,penerimaan perpajakan tidakmengalami kenaikan, justrumengalami penurunan.

Dalam percukaian, ada anekdotyang khas ketika akan diberlakukankebijakan kenaikan tarif atau HJE hasiltembakau, yang memiliki nuansasebagaimana teori ilmiah di atas.Kalau boleh berumpama, sektortembakau adalah seekor ayam betinayang setiap hari disuruh bertelor. Bisatidak bisa harus menghasilkan telor.Kalau tetap tidak bisa, pemiliknya akanmencekik leher ayam bersangkutan.Dicekik sekali keluar telor. Dicekik duakali keluar telor yang belummengeras,namun tetap telor. Dicekikyang ketiga? Apa mesti dan haruskeluar telor? Masih beruntung jikamasih ada yang keluar! Lha kalau tiba-tiba ayamnya lemes dan mati?

Semua pihak di Negeri ini tentutidak menginginkan sektor tembakaumenjadi semacam Ayamsebagaimana penulis analogikan.Mungkin sekilas terlihat penulis lebihmengedepankan atas sustainablesektor tembakau. Penulis bukan jugaapriori dengan menafikan merokokmembahayakan manusia apapunalasanya. Yang angka-angka padatulisan ini adalah fakta dan data.

Sunaryo, Staff Direktorat Cukai

INDUSTRI TEMBAKAU. Meski sektor ini “diperah” tiga kali dalam satu tahun dengan kebijakancukai hasil tembakau, toh jarang terdengar pabrik mem-PHK karyawan secara besar-besaransepanjang kurun waktu tersebut.

CUKAI

Page 38: Warta Bea Cukai Edisi 369

37WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

JAKARTA. Pada 18 Juli2005 sebuah Gedung yangterletak di lingkungankomplek Kolam RenangBojana Tirta RawamangunJakarta Timur baru selesaidirenovasi, diresmikanpemakaiannya untukumum oleh DirekturJenderal Bea dan CukaiEddy Abdurrachman, yangditandai denganpemukulan gong. Hadirdalam acara tersebutSetditjen Thomas Sugijata,Direktur Cukai ErlanggaMantik, Ketua KoperasiKantor Pusat BaridEffendy, Ketua DharmaWanita Ny. EddyAbdurrachman dananggota serta pejabatEselon III dan IV lainnya.Gedung yang dikelola olehkoperasi ini berdiri di atastanah seluas 700 meterpersegi menelan biayarenovasi sebesar 638.600.Gedun Gedung ini dibukasecara umum untuk disewadengan harga 3 juta untukkeperluan rapat dinas/pertemuan, seminar,lokakarya, ataupunperhelatan/perkawinan,difasilitasi dengan full ACdengan kapasitas standingreception 600 orang, kursi50 buah, Sound System 2mic, kamar rias pengantin& among tamu, mejapenerima tamu : 4 buah,halaman parkir dan listrik.

JAKARTA. Pada 8Juli 2005,bertempat di ruangLoka Muda KantorPusat DJBC,diselenggarakanPembekalanMateriPelaksanaanAnggaran. Acaradibuka olehSekretarisDirektorat JenderalBea dan Cukai,Drs. ThomasSugijata yangbertindaksekaligus sebagaipembicara.Pembicara laindalam pembekalantersebut diantara-nya, HarmawanKaeni dari Depar-temen PekerjaanUmum danYusdhani Siregar,Kasubdit Pelak-sanaan AnggaranII Direktorat Jen-deral Perbenda-haraan Negara.

WB

C/A

TS

WBC/ADI

SEPUTAR BEACUKAI

Page 39: Warta Bea Cukai Edisi 369

38 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

MALAYSIA. World CustomsOrganization (WCO)bekerjasama dengan RoyalCustoms Academy Malaysiamenyelenggarakan acaraRegional Workshop On TheApplication and Maintenance OfThe WTO Valuation Agreementpada 30 Mei 2005 (selama limahari), diikuti oleh 21 negara.Tampak pada gambar fotobersama para peserta workshop,delegasi Bea dan CukaiIndonesia diikuti oleh KasubditKerjasama Internasional I Dit.Kepabenanan Internasional,Istyastuti Wuwuh Asri (berdirinomor 3 dari kanan). KirimanDir. Kepabeanan Internasional

JAKARTA. Dua pejabat Japan Customs Tariff and Bureau yakni Director for Policy of Technical Cooperation Mr. Masayuki SATO danDirector for International Cooperation Mr. Sakae HAMADA pada 23 Juni 2005 lalu mengadakan kunjungan ke Kantor Pusat DJBC.Pejabat Japan Customs Tariff and Bureau tersebut diterima oleh Direktur Teknis Kepabeanan dan Cukai Ibrahim A. Karim didampingioleh Direktur Verifikasi Audit, Djoko Wiyono, untuk Direktorat P2 diwakili oleh Okto Irianto, dan dua pejabat dari KepabeananInternasional yakni Kasubag TU Martediansyah dan Kasie Kerjasama Bilateral Atong di gedung utama ruang rapat KepabeananInternasional lantai 5. Kunjungan tersebut untuk membicarakan bantuan teknik bidang kepabeanan dalam periode anggaran tahun2005 – 2006 antara lain berupa Air Passenger Control, Post Clearent Audit, Gathering Information and Intelijent Analysis, DrugDetector Dog dan Customs Clasification. Setelah mengadakan ramah tamah dilakukan kunjungan ke Pusat Pelatihan Anjing Pelacak.Tampak pada gambar kiri dua pejabat Japan Customs foto bersama dengan pejabat dari Dit. P2 dan pegawai pelatihan anjing pelacakdan pejabat eselon III dan IV Dit. P2 dan Dit. Kepabeanan Internasional. Sementara pada gambar kanan, diakhir kunjungan keduapejabat tersebut, Ibrahim A. Karim memberikan cindera mata kepada Mr. Sakae HAMADA.

TULUNGAGUNG. Pada 14 Juni 2005 lalu Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tulung Agung Dwi Priyo Ary S, SH didampingiKorlak Administrasi Perbendaharaan Endang Murtiningsih, SH dan Korlak P2 Abdul Karim, SE memberikan sosialisasi PeraturanMenteri Keuangan RI. Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Gambar Kiri).Sosialisasi ini dihadiri sebanyak 74 Perusahaan Hasil Tembakau di wilayah kerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tulungagung.Tampak pada gambar kanan, para pengusaha rokok di wilayah kerja KPBC Tulungagung yang meliputi Kabupaten Tulungagung danTrenggalek sangat antusias mengikuti sosialisasi ini. Kiriman KPBC Tulungagung

WBC/ATS

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

SEPUTAR BEACUKAI

Page 40: Warta Bea Cukai Edisi 369

39WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

SURABAYA. Pada 30 Juni 2005 dilakukan penyerahan dua (2) unit KapalPatroli Bea dan Cukai jenis FPB 28 dari PT. PAL kepada Bea dan Cukaisetelah dilakukan rehabilitasi. Penyerahan kapal tersebut dilakukan olehDirektur Pembangunan Kapal PT. PAL Ir. M. Munir kepada Direktur P2DJBC Sofyan Permana. Tampak pada gambar Kapal Patroli Bea danCukai BC 9006 yang berada di Sarop Jakarta dan BC 7002 yang beradadi Sarop Tanjung Balai Karimun. Bambang Wicaksono/ SBY

SURABAYA. Sejumlah 63 pegawai eselon IVdi lingkungan Kanwil VII DJBC Surabaya pada 29 Juni laludilantik dan diambil sumpah jabatan di AulaKanwil VII DJBC Suarabaya. Upacara pelantikan danpengambilan sumpah jabatan dipimpin langsungoleh Kakanwil VII DJBC Surabaya Heryanto Budi Santoso, SH,MM. Bambang Wicaksono/ SBY

DENPASAR. Dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2005 lalu, perwakilan Depkeu Prop. Bali mengadakanUpacara Bendera dihalaman GKN I Renon Denpasar. Upacara ini diikuti oleh semua jajaran Departemen Keuangan di Prop. Bali. DalamUpacara ini, Kepala Perwakilan Depkeu Prop. Bali selaku pembina upacara berkenan menyerahkan tanda penghargaan Satya Lencana KaryaSatya kepada para pegawai yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Tampak pada gambar, A. R. Kembuan Kabid Kepabeanan danCukai Kanwil VIII DJBC Denpasar menerima penyematan tanda penghargaan Karya Lencana Karya Satya. Adito Dps

JAKARTA. Pada 19 Juli 2005 lalu diselenggarakan pertandingan final sepak bola liga Kantor Pusat Bea dan Cukai dalam rangkamemperingati Hari Kemerdekaan RI. ke-60 di Stadion Bola Bea dan Cukai Bojana Tirta Rawamangun. Final sepak bola antara kesebelasanDir. P2. (kostum merah) melawan kesebelasan Sekretariat dalam waktu 2 X 30 menit dimenangkan oleh kesebelasan Sekretariat denganskor 1 : 4. Usai pertandingan Ketua Bapor DJBC Maimun menyerahkan piala dan bingkisan kepada juara I yang diterima oleh kaptenkesebelasan Agnes sedangkan sebagai Runner Up dipegang oleh kesebelasan P2 diterima oleh kapten kesebelasan Saiful.

FOTO : KIRIMANFOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

WBC/ATS

Page 41: Warta Bea Cukai Edisi 369

40 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Dirgahayu

Republik IndonesiaRepublik IndonesiaKe-Ke-6060

Segenap Relasi & Mitra Kerja DJBCMengucapkan :

Desa Mororejo, Kaliwungu - JAWA TENGAHTelp: (024) 8662980, Fax : (024) 8662974

Office : Jl. Cemara Boulevard Blok. A-1 No. 36 20371 Medan – IndonesiaTelp. (+62-61) 6633601 Fax. (+62-61) 6626850

Factory : Dusun IV Tanjung Selamat Percut Sei Tuan Deli Serdang IndonesiaTelp. (+62-61) 6990111 Fax. (+62-61) 6990222

Email : [email protected]; [email protected]

Page 42: Warta Bea Cukai Edisi 369

41WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

CABANG TANJUNG PRIOKJalan Raya Pelabuhan No. 21, Tanjung Priok

Email : [email protected] page : http://WWW.Uninet.id/~alpri

Phones : (021) 4355638 – 4355639 – 43938145Fac : (021) 43931106PO. BOX 11/JKUST

JAKARTA 14001

SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS

KEDIRI – INDONESIAALAMAT KANTOR & PABRIK

JL. RAYA KEDIRI KERTOSONO KM 7DESA NGEBRAK KEC. GAMPENGREJO KAB. KEDIRI

JAWA TIMUR – INDONESIATelp. : 0354 – 684661 ( Hunting )Fax. : 0354 – 681926E-mail : [email protected] : [email protected]

GMF AeroAsiaMarketing BuildingSoekarno Hatta International Airport CengkarengTelp. + 62-21-5508609Fax. + [email protected]

HOLOGRAM MANUFACTURERKUDUS : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 102 Kudus, 59343

Phone (0062-291) 440474, 431566Fax (0062-291) 439636

JAKARTA : GRAHA PURA Lt. 2, Jl. Pancoran Indah No. 52 Jakarta 12780Phone (021) 79193585, 79193686Fax (021) 79193774, 79193775

Page 43: Warta Bea Cukai Edisi 369

42 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

JAKARTA. Bertempat digedung Loka Muda KantorPusat DJBC (KP-DJBC),berlangsung acarapelantikan dan pengambilansumpah tiga orang pejabateselon IV dilingkungan KP-DJBC pada tanggal 5 Juli2005. Upacara pelantikandan pengambilan sumpahdilakukan oleh SekretarisDirektorat Jenderal Bea danCukai Drs. Thomas Sugijatayang dihadiri oleh parapejabat eselon IV daneselon III di lingkungan KP-DJBC. Acara yangberlangsung cukup singkatdiakhiri denganpenandatanganan suratpenempatan baru yangdilakukan oleh ketigapejabat eselon IV barutersebut.

TANJUNG BALAI KARIMUN. Kantor Wilayah II DJBC Tipe Khusus Tanjung Balai Karimun pada 6 Juli 2005 lalu menyelenggarakan kegiatanbhakti sosial berupa khitanan massal. Khitanan massal ini diikuti sebanyak 85 anak dari keluarga kurang mampu. Tampak pada gambar kirianak-anak yang akan dikhitan sedang dikumpulkan di Masjid Al-Mubarok untuk dibawa menuju Kantor Wilayah, sementara pada gambarkanan, Kepala Kantor Wilayah II DJBC Tipe Khusus Tanjung Balai Karimun, Heru Santoso memberi ucapan selamat kepada salah seoranganak yang telah selesai dikhitan. Kiriman Kanwil II DJBC Tanjung Balai Karimun

JAKARTA. Pada 20 Mei 2005, tepatnya di Bandung, diselenggarakan acara Indonesia-Australia The 8th Customs to Customs Talks.Setelah pertemuan, malam harinya acara dilanjutkan dengan makan malam bersama di sebuah rumah makan yang terletak di daerahDago Atas. Paginya, acara dilanjutkan dengan jalan-jalan ke tempat wisata, yakni Tangkuban Perahu dan Gedung Merdeka (tempatdiadakannya Kongres Asia Afrika yang pertama kali.

WBC/ZAP

FOTO : KIRIMAN

FOTO : KIRIMAN

SEPUTAR BEACUKAI

Page 44: Warta Bea Cukai Edisi 369

43WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

JAKARTA. Kepala Bagian Kepegawaian DJBC Oentarto Wibowo (gambar kanan, baris belakang berpeci) membuka acara khitananmasal yang diselenggarakan oleh Pengurus Masjid Baitut Taqwa bekerja sama dengan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) pada 3 Juli2005 lalu di Poliklinik KP-DJBC. Khitanan masal ini diikuti sebanyak 70 anak-anak di lingkungan sekitar Kantor Pusat DJBC dankeluarga pegawai Bea dan Cukai (Gambar kiri).

TULUNGAGUNG. Untuk dapat memberikanpelayanan prima perlu ditunjang dengan fisikyang sehat. Kantor Pelayanan Bea danCukai Tulungagung setiap tahun melakukanpemeriksaan kesehatan (general check up)bagi seluruh karyawan dan karyawatinyapada 7 Juni 2005 lalu. Kegiatan ini dilakukansudah yang keduakalinya sejak tahun 2004.Kiriman KPBC Tulungagung

DENPASAR. Bertempat diAula KPBCNgurah Rai pada 14 Juni 2005 lalu KakanwilVIII Denpasar, M. Wahyu Purnomo dan parapejabat eselon III di lingkungan Kanwil VIIIDJBC Denpasar menerima kunjungan dariPengurus KADIN Prop. Bali. Kunjungan inidimaksud untuk memperkenalkan diri danuntuk meningkatkan kerjasama antarakedua instansi. Adito Dps

JAKARTA. Kantor Pusat DJBC pada 15 Juli 2005 lalu mengawali pertandingan voli dalam rangkamemperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-60, dengan pertandingan tim voli pejabateselon IV melawan tim voli putri. Usai pertandingan pembuka dilanjutkan dengan pertandinganantar direktorat yakni tim Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai melawan tim voli DirektoratP2 yang dimenangkan oleh tim dari P2. Selain pertandingan voli, DJBC juga menyelenggarakanpertandingan sepak bola dari tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005

WBC/ATS/MESJID BAITUTTAQWA

FOTO : KIRIMAN WBC/ATS

FOTO : KIRIMAN

Page 45: Warta Bea Cukai Edisi 369

44 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Zaeni Rokhman, SE.Setelah lulus Prodip STAN Angkatan 6 pada 1993, pria yang lahir pada 7

Pebruari 1972 ini memulai karirnya di Bea dan Cukai. Awalnya, iaditempatkan di Bekasi sejak 1994 hingga akhir 1996. Kemudian dipindahkanke Kanwil IV sebagai auditor sejak 1997 – 2002. Setelah itu selama empatbulan pada 2002, ia bertugas di Makassar.

Sejak Agustus 2003 hingga sekarang, ia bertugas di KPBC Manadosebagai Korlak Perbendaharaan. “Bisa dibilang, saya ini Korlak paling tinggipangkatnya di Indonesia bagian timur, golongan III B,” ujar pria yang meraihstrata satunya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1998 ini.

Selama berpindah-pindah tugas, ia mengaku paling “berkesan” ketikamenjadi auditor. “Soalnya, kalau ada premi saya suka tidak dapat. Padahalwaktu itu kami mengaudit RAPP sehingga preminya mencair 2 milayar rupi-ah, tapi tim audit kami tidak memperoleh premi sama sekali,” kenangnya.

Zaeni mengaku, menjadi pegawai bea cukai bukanlah impiannya. Iaingin menjadi tentara, namun ia tidak lulus tes AKABRI. Ia malahditerima di Prodip STAN. “Sebetulnya masuk prodip merupakan suatuketerpaksaan juga, waktu itu saya juga lulus Sipenmaru Teknik Sipil diITB, tapi karena orang tua sudah pensiun, saya tidak ada pilihan lainselain masuk Prodip STAN karena bisa sekolah gratis,” ujar pria yanghobi mendengarkan musik ini.

Selain musik, Zaeni menyukai kegiatan yang berkaitan dengan alam.Hobi naik gunung dilakoninya sejak masih SMU. Kemudian seiring dengan

MUHAMMAD ALI SOFIAN“Saya sangat surprise diterima menjadi pegawai bea cukai. Sebab saya

tidak lagi bekerja serabutan,” kenang Muhammad Ali Sofian, Pelaksana diKPBC Jakarta. Pasalnya sebelum menjadi pegawai bea cukai, Ali bekerjaserabutan. Ia pernah menjadi pengrajin rotan hingga tukang bangunan yangharus bekerja ditengah teriknya matahari.

Wajar kalau ia tidak menyangka diterima sebagai pegawai bea cukai.Hal itu berawal ketika ia menerima surat panggilan untuk mengikuti tes dariDepnaker Belawan. Dengan keyakinan yang tinggi untuk merubah nasib danbermodalkan ijasah SLTA, Ali mengikuti tes yang diselenggarakan padaJanuari 1979.

“Waktu itu saya harus menunggu lama pengumuman penerimaanpegawai dan itu sangat membosankan. Apalagi yang ditunggu-tunggu tidakkunjung ada, sebenarnya ada sih dalam hati timbul keputus asaan… karenabanyak sekali pesaingnya sebanyak 132 orang,” ujarnya mengenang.

Sekian lama menunggu, akhirnya pada Desember 1979, ia diterimamenjadi pegawai bea cukai mengikuti jejak kedua kakak kandungnya,Syahrir Effendi dan Asmah Sridanti. Namun pria kelahiran SimalungunSumatera Utara tahun 1958 ini menolak dibilang KKN sebab ia ikut sertadalam tes penerimaan pegawai.

Ali mulai berkarir di Bea dan Cukai sejak 1979. Sepanjang karirnya, iabaru dua kali dipindahkan. Pertama, ia ditempatkan di Belawan selama 15tahun dan kedua, di KPBC Jakarta sejak tahun 1994 hingga sekarang.

Dari kedua daerah tersebut, ada hal unik yang dialami bapak tiga anakini. “Kayaknya saya ini memang spesialis dibagian tata usaha,” ujarnya.

MUSTOFABagi pria kelahiran Pemalang 10 Oktober 1958, sebuah surat kabar

bisa dibilang mengantarkannya menjadi salah seorang pegawai diDirektorat Jenderal Bea dan Cukai. Mustofa mengatakan, ketika ia lulusSMA tahun 1978, dirinya sempat menganggur selama kurang lebihenam bulan. Pada masa tersebut, tanpa disengaja suami dari Maryatunini membaca sebuah iklan lowongan pekerjaan yang dibuka olehDepartemen Keuangan. Tanpa berpikir panjang Mustofa mencobaperuntungannya yang berasal dari surat kabar tersebut.

Sambil menunggu hasil pengumuman penerimaan pegawai, Mustofamendapat pekerjaan di Cirebon sebagai sales. Masa penantiannyauntuk diterima bekerja di Bea dan Cukai diakui Mustofa cukup lamayaitu satu tahun, dan Mustofa mengakui bahwa ia sempat lupa kalau iapernah mengirimkan lamaran pekerjaan ke Bea dan Cukai melalui

SIAPA MENGAPA

44 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Page 46: Warta Bea Cukai Edisi 369

45WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

Departemen Keuangan dan pesimis bisa diterima.Namun nasib berkata lain, tanpa disangka Mustofa

diterima bekerja di Bea dan Cukai setelah mengikutiserangkaian tes yang dilakukan di Cirebon. Tahun 1980,Mustofa ditempatkan di Kantor Pelayanan Bea danCukai (KPBC) Tegal hingga saat ini. Sementaraposisinya saat ini di KPBC Tegal sebagai pelaksana.

Mustofa yang dikarunia empat putra dan satu putriini selalu memperhatikan pendidikan putra-putrinya agarmenjadi orang yang berguna bagi bangsa dannegaranya. Selain itu juga pendidikan agama selaluditekankan kepada kelima anaknya, karena melaluipendidikan agama seorang anak bisa mengendalikandiri dari perbuatan-perbuatan yang yang dilarang olehagama dan hukum disamping juga pengawasan dariorang tua.

waktu, kegiatan olahraganya pun bertambah, ia mulaimerambah olahraga rafting, terjun payung dan menyelam.

Pada 1994 Zaeni mulai menekuni olahraga selam.“Waktu itu calon istri saya yang memperkenalkan sayapada scuba diving, sebab istri saya penyelam,” imbuhsuami dari Nurbaya Sari, SH ini. Lombok, Bunaken,Sumsel, merupakan tempat yang pernah ia singgahi untukmelihat indahnya terumbu karang.

Sementara untuk olahraga terjun payung, ia mengge-lutinya sejak 1998. Hingga saat ini, ayah dua orang anak inisudah 17 kali melakukan terjun payung. “Antara scubadiving dan parachuting itu berbeda. Scuba diving membuatsaya lebih tenang, sementara parachuting sangat menguta-makan kecepatan dan ketepatan, jadi tingkat kesulitannyaberbeda-beda,” ujar Zaini yang mengaku membiayai sendiripendidikan untuk terjun payung dan menyelamnya.

Zaini memiliki pengalaman menarik ketika terjunpayung, kakinya patah pada saat landing di Halim. Alhasil,selama 4 bulan ia harus berobat. Setelah sembuh, iapernah mencoba terjun kembali sebanyak 5 kali. “Tapisetelah menikah, istri melarang saya untuk terjun,” katanya.

Di akhir wawancara, Zaini mengaku tidak memilikiharapan tertentu pada institusi Bea dan Cukai. Ia hanyaberharap agar olahraga terjun payung di Bea dan Cukaiterus ditingkatkan, antara lain dengan memberikandukungan pada atlet yang berprestasi.

Betapa tidak, ketika di Belawan ia ditempatkan di bagianKepegawaian dan Perbendaharaan. Sementara di KPBCJakarta, ia bekerja sebagai pelaksana keuangan yangtugasnya mengurusi gaji pegawai.

Namun demikian, penempatan tersebut tidak menjadipersoalan baginya. Yang paling penting ia bekerja denganikhlas, apalagi bekerja baginya adalah ibadah. “Sehingga,ditempatkan dimana saja saya tidak menolak,” kata priayang pernah mengikuti pendidikan DPT I.

Uniknya, kedua kakak kandung Ali (yang juga sebagaipegawai bea cukai-red) juga bertugas di bagian keuangan.Ali menduga bahwa hal itu dikarenakan basic yangdiperolehnya dari SMEA, yang ternyata sangatmembantunya dalam bekerja.

Ketika ditanya kiatnya dalam bekerja, Ali menjawabbahwa kuncinya adalah ketekunan. “Bekerja di Bea danCukai ini tidak ada yang sulit kalau kita mau menekuninya.Selain itu juga harus ada planning dalam bekerja,” ucapPengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang menikahdengan Mainar (asli Aceh) pada 1982.

Ali menambahkan, setiap pekerjaan itu harus tuntasdilakukan dan jangan ditunda-tunda. Ali memang palingtidak suka menunda pekerjaan. Tak heran, walaupunjam kantor telah usai namun pekerjaan belum selesai, iatetap melakoninya hingga malam. Selain itu, dalambekerja Ali tidak menunggu perintah dari atasan. Sebab,ia telah mengetahui urut-urutan pekerjaan apa yangharus ia lakukan.

ifa

ats

zap

info buku

CATATAN:Ongkos kirim buku wilayah Jabotabek Rp. 25.000

Rp. 100.000

MAJALAH WARTA BEA CUKAIKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJl. A. Yani (By Pass) Jakarta Timur 13230Telp.Telp.Telp.Telp.Telp. (021) 47860504, 4890308 ex. 154Fax.Fax.Fax.Fax.Fax. (021) 4892353 / E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: wbc.cbn.net.iddengan Hasim / Kitty

MAJALAH WARTA BEA CUKAI MENYEDIAKANBUKU SEBAGAI BERIKUT:

BILA ANDA BERMINAT,

LANGGANAN MAJALAHWARTA BEA CUKAI

No Lama Diskon Harga Harga luarBerlangganan Jabotabek Jabotabek

1 3 Bulan (3 edisi) 0% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 40 40 40 40 40.....555550000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 43 43 43 43 43.....5555500000000002 6 Bulan (6 edisi) 5% Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 78 78 78 78 78.....000000000000000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 84 84 84 84 84.....0000000000000003 1 Tahun (12 edisi) 10% Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 15050505050.000.000.000.000.000 Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 1Rp. 16262626262.000.000.000.000.000

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sudah Termasuk Ongkos Kirim

BUNDEL WBC 2004Bundel Majalah Warta Bea Cukai Tahun 2004 (EdisiJanuari - Desember)

Page 47: Warta Bea Cukai Edisi 369

46 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

tika adalah suatu sikap dan perilakuyang menunjukkan kesediaan dankesanggupan secara sadar untuk

mentaati norma kehidupan yang berlakudalam suatu kelompok masyarakat atausuatu organisasi.

Etika organisasi menekankan perlunyaseperangkat nilai yang dilaksanakansetiap orang anggota. Beberapa alasanmengapa norma moral dan etika itudiperlukan dalam organisasi, antara lain :1. Karena etika berkaitan dengan

perilaku manusia yang menyangkutaplikasi seperangkat nilai luhur dalambertindak bagi kehidupan seseorangdan organisasi dan menyangkut ber-bagai prinsip yang menjadi landasanbagi terwujudnya nilai-nilai tersebut.

2. Agar bisa mengikuti kehidupan sosialyang tertib, manusia memerlukankesepakatan, pemahaman, prinsipdan ketentuan lain yang menyangkutpola perilaku manusia.

3. Karena dinamika manusia yangbersifat normal, moral maupun etikaperlu dianalisis dan dikaji ulang sesuaiyang dimaksud agar tetap relevandalam memperkaya makna kehidupanseseorang.

4. Pentingnya etika di era moderen, etikamenunjukkan kepada manusia nilaihakiki kehidupan sesuai dengankeyakinan agama, pandangan hidupdan sosial, bahwa etika berkaitanlangsung dengan sistem nilaimanusia. Etika mendorong tumbuhnyanaluri moralitas, nilai-nilai hidup yanghakiki dan memberikan inspirasikepada manusia untuk secarabersama-sama menemukan danmenerapkan nilai-nilai untuk kesejah-teraan dan kedamaian manusia.

Di dalam lingkungan organisasipemerintahan seorang Aparatur dituntutuntuk bekerja sebagai Abdi Negara danAbdi Masyarakat. Seorang pegawainegeri, seorang aparatur negara haruslahmemiliki persyaratan yang profesionalyang mendapat kepercayaan publik ataumasyarakat yang dilayani.

Seorang aparatur yang profesionaldipercaya masyarakat karenamempunyai komitmen moral atau etikaserta bertanggung jawab penuh atas

pekerjaannya pada publik (publicaccountabilities).

Sebagai uraian tersebut di atas,dapat penulis tarik beberapa maknanilai etika bagi organisasi ataupemerintahan sebagai berikut :l Kebersamaan, bekerja dengan

kebersamaan dan persahabatanlebih baik daripada kerja sendiri-sendiri.

l Empati, memahami dan dapatmenyelami dan merasakan masalahyang dihadapi orang lain.

l Kepedulian, kesediaan untukmembantu orang lain dengan ikhlas.

l Kedewasaan, kedewasaan dalammengatasi suatu persoalan.

l Orientasi Organisasi, perilaku yangdiatur dengan organisasi dalammenyelesaikan masalah di dalamorganisasi.

l Kebajikan, berperilaku santun,rendah hati dan menjaga situasiyang kondusif.

l Integritas, mengutamakankepribadian yang utuh dan ikhlas.

l Inovatif, kreatif dalam menciptakanide-ide atau gagasan yang bermanfaatbagi organisasi atau pemerintahan.

l Keluwesan, tindakan pelayananyang luwes dan tidak kaku,sepanjang tidak bertentangandengan aturan yang ada.

l Kearifan, sikap dan perilaku yangberorientasi pada prinsipkeseimbangan antara rasionaldengan moralitas.

KODE ETIK KEPEMIMPINANNilai-nilai etika yang dikembangkan

bukan sekedar hanya untuk menjadikankeyakinan pribadi para anggota pegawainegeri (personal values) tetapi diterimadan disepakati menjadi seperangkatnorma organisasi (shared values).

Etika menjadi acuan atau pedomandalam bersikap dan bertindak dariseluruh jajaran organisasi pemerintahan,dan pelanggaran atasnya membawakonsekuensi moral. Jadi setiap aparatdiharapkan untuk mentaatinya denganpenuh rasa kesadaran dan disiplin, danyang melanggar akan diberikan sanksiadministrasi sedangkan pegawai yangtaat akan diberi penghargaan.

Oleh: Redy Bambang, SG, SH, MH.

KOLOM

Etika danMoralKEPEMIMPINAN

APARATURDITUNTUT UNTUKMENJAGA CITRAPEMERINTAHMELALUI KINERJADAN PERILAKUDALAMMENJALANKANTUGAS

E

Page 48: Warta Bea Cukai Edisi 369

47WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

Etika pada dasarnya merupakanupaya menjadikan moralitas sebagailandasan bertindak dan berperilakudalam kehidupan bersama termasuk dilingkungan profesi administrasi (RyaasRasyid, 1996, 43-44).

Kriteria yang menetapkan bahwaseorang aparatur berperilaku etis atautidak ditentukan sejauh mana yangbersangkutan secara sadar danbertanggung jawab mampu menjalan-kan tugasnya dalam memenuhi fungsidan misi pemerintah, yaitu :l Pelayanan publik (public service)l Pemberdayaan masyarakat

(empowerment)l Pembangunan (development)

Nilai-nilai etika yang disepakatibersama dan disikapi dengan komitmenyang tinggi dan dirumuskan bersama apayang dikenal dengan kode etik. Perludiketahui kode etik tidak membebankansuatu sanksi hukum atau sanksi paksaanfisik. Dorongan untuk mematuhi aturandan ketentuan yang berlaku dalam kodeetik bersumber pada kesadaran aparaturterhadap:l nilai-nilai agama;l nilai-nilai kemanusiaan;l nilai-nilai budaya; danl suara hati nurani.

Kode etik merupakan kesepakatanyang telah diikrarkan bersama anggotasuatu organisasi atau pemerintahansesuai dengan nilai-nilai ideal dan visibersama dalam mencapai suatu tujuanorganisasi.

Melalui kode etik tersebut setiapaparatur, terikat untuk berperilaku sebagaipendukung moral dan sekaligus pelaksa-na nilai-nilai pemerintahan tersebut secaranyata. Didalam melaksanakan tugasnyasetiap aparatur harus memperhatikannilai-nilai etis dalam mengambil keputusandemi kepentingan publik.

Aparatur sebagai pelaksana melaku-kan pertimbangan teknis dan ketentuanyang melekat pada kedudukannya seba-gai pembuat keputusan dengan senan-tiasa berpedoman pada nilai-nilai kejujur-an, kearifan dan rasa tanggung jawab.

Disamping kode etik, di lingkunganjajaran birokrasi pemerintahanditetapkan berbagai peraturankepegawaian yang mengikat dan wajibdipatuhi yang meliputi :l disiplin pegawai,l sumpah jabatan, danl daftar penilaian pelaksanaan

pekerjaan (DP3) yang berisi unsur-unsur kesetiaan; prestasi kerja;tanggung jawab; kejujuran kerjasama; prakasa dan kepemimpinan.

Didalam pelaksanaan tugas-tugasadministrasi negara terutama yang terkaitpada pelayanan masyarakat yang maje-muk, maka aparatur negara dituntut untuklebih hati-hati dan lebih cermat dalampelayanan. Kewenangan sebagai aparatur

negara jangan sampai tergelincir dalamkesewenang-wenangan, menjauh darinilai moral dan kode etik serta ketentuanlain yang dapat membawa pada dampakdan konsekuensi moral, dan rasakeadilan.

Seorang aparatur negara harussenantiasa mawas diri, peka terhadaplingkungan dan tanggap terhadap aspirasimasyarakat dengan membuka diri secaralapang dada terhadap kritik, saran dankeluhan yang berasal dari masyarakatyang dilayaninya, serta waspada terhadapgodaan atau pengaruh yang dapatberakibat serius terhadap integritaskepemimpinannya.

CIRI-CIRI PIMPINAN YANG IDEAL Kepemimpinan aparatur dituntut

untuk mampu menghadapi perubahanparadigma kepemerintahan (government)ke arah ruang lingkup yang lebih luas(governance) atau yang sekarang dapatdisebut juga istilah good governance(kepemerintahan yang amanah).

Adapun prinsip-prinsip dari goodgovernance adalah sebagai berikut :1. Akuntabilitas, tanggung gugat

(accountability), adalah kewajibanuntuk memberikan pertanggungja-waban atas kinerja dan tindakanpimpinan suatu organisasi kepadapublik yang memiliki hak memintapertanggungjawaban.

2. Transparansi (transparency), secaraluas dapat diketahui oleh pihak-pihakyang berkepentingan mengenaikebijaksanaan pemerintah.

3. Keterbukaan (openess), pemberianinformasi secara terbuka, saran dankritik dapat dipahami yang dianggapsebagai partisipasi masyarakatuntuk perbaikan.

4. Berdasarkan hukum (rule of law),keputusan-keputusan, kebijakanpemerintah, organisasi dan badanusaha yang menyangkutkepentingan publik dilakukanberdasarkan hukum atau peraturanperundang-undangan yang berlaku.

5. Perlakuan yang adil dan perlakuankesetaraan (fairness, a level playingfield), ini berlaku bagi pemerintahterhadap masyarakat dalam pelayan-an publik. (Bintoro; 2001, 75-78).

Salah satu yang mendasar dalamperubahan konsep dari Government keGovernance yang melibatkan interaksiantara tiga unsur domain, yaitu:l Unsur pemerintah,l Unsur swasta, danl Unsur masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebutdiatas akan menghasilkan traksaksionaloutput yang efisien, ekonomis.

Seorang pemimpin aparatur haruslahberperan sebagai spokesmen (juru bicara)yang mampu menjelaskan Visi, Misi danTujuan serta Program-program kerjakepada Stakeholders yang berada di luarorganisasi.

Pemimpin aparatur hendaknya mam-pu membawa perubahan baru, gagasan-gagasan atau ide-ide serta terobosanbaru, juga pemikiran yang membawa nilaitambah produktivitas dan efisiensiorganisasi.

Lain dari itu peran pimpinan diluarorganisasi hendaknya mampu berperansebagai, Direction Setter, yakni suatukemampuan untuk memberikan arah yangtepat dalam rangka mewujudkan Visi, Misi,Tujuan dan Program kerja organisasi.

KESIMPULANEtika merupakan peran penting dalam

organisasi pemerintahan, karena setiapkebijakan publik mengandungpertimbangan dan keputusan yang etis,berkaitan langsung dengan sistemmanusia yang mendorong nilai moralitas.Di dalam lingkungan organisasipemerintahan, aparatur dituntut untukmenjaga citra pemerintah melalui kinerjadan perilaku dalam menjalankan tugas.

Kode etik merupakan pedoman bagisetiap aparatur untuk bersikap danberperilaku sesuai dengan nilai-nilai yangtelah disepakati bersama untuk mencapaisuatu tujuan organisasi.

Kepemimpinan aparatur mendatangmenuntut kompetensi yang mampumenyelesaikan berbagai masalah dantantangan yang disebabkan olehperubahan dan pengaruh globalisasi yangpenuh dengan ketidak pastian dalamberbagai segmen.

Etika kepemimpinan aparaturnegara yang ideal dicirikan denganseperangkat kapasitas dan kompetensiyang meliputi kepekaan terhadaplingkungan strategis, pengayoman atasmoral masyarakat, keterbukaan pikiranserta perhatian dengan segala aspirasimasyarakat.

Penulis adalah Kasi Perbendaharaan pada KPBCTipe B Kotabaru-Kalimantan Selatan

DAFTAR PUSTAKAAlfian, ed, Persepsi Masyarakat Tentang Kebuda-yaan; PT. Gramedia, Jakarta 1985.Bintoro Tjokroamidjojo Drs. Prof; Good Gover-nance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan),Jakarta, 2001.UT. (Universitas Terbuka); Dasar-Dasar Manaje-men, Jakarta Pondok Cabe, 2000.Catatan pribadi dalam mata perkuliahan.

KEWENANGANSEBAGAIAPARATURNEGARA JANGANSAMPAITERGELINCIRDALAMKESEWENANG-WENANGAN

Page 49: Warta Bea Cukai Edisi 369

48 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

YesusSANG PENYELAMAT

(Kisah Para Rasul 3:1-10)

Di suatu kamis pagi yang cerah, penulis dan temannya ingin bepergian ke Surabaya dengan KASancaka dari stasiun Tugu, Jogjakarta. Ada banyak orang yang berkumpul disana untukmenantikan kereta yang akan berangkat ke Surabaya bersama kami. Disitu ada pula beberapaturis asing yang juga ingin pergi ke Surabaya. Tepat pukul 08.00 pagi, kereta api melajumenuju Surabaya.

aktu menunjukan sekitarpukul 12 siang, kami hampirtiba di kota Surabaya, tiba-

tiba salah seorang turis asing itumengatakan, “Kita sudah tiba diSurabaya”. Ia mengingatkan padateman-temannya untuk turun distasiun itu. Mereka pun bergegasmempersiapkan barang–barangmereka untuk turun. Namun, stasiunitu bukanlah statsiun yangdimaksudkan untuk menurunkanpenumpang.

Seketika itu pula datangkondektur yang mengatakan, ”Mr, inibukan stasiun yang dijadikan untukmenurunkan penumpang, stasiun inihanya untuk menunggu kereta dariarah berlawanan lewat, sehinggakereta ini harus berhenti sebentar”.Sang turis itu kebingungan karenabahasa yang dipakai oleh kondekturitu bahasa Indonesia dan sedikitbahasa Inggris yang terbata-bata.Sedangkan turis itu hanya dapatberkomunikasi dengan bahasaPerancis.

Hal ini menimbulkan sedikitpermasalahan. Lalu pak kondekturmeminta bantuan siapa diantarapenumpang yang dapat berbicarabahasa Perancis. Kemudian adaseseorang yang menyapa danmembantu menjelaskan maksudkondektur tadi dengan bahasaPerancis. Lalu turis itu dapatmengerti bahwa ada stasiun lainyang menanti di depan mereka. Bisadibayangkan jika tidak ada orangyang dapat berkomunikasi dalam

bahasa Perancis. Tentunya hal inidapat memberikan pengertian salahbagi para turis–turis itu pada saatturun di stasiun tersebut.

Demikian pula, dengan kehidupandunia yang kita tempati merupakankehidupan yang memiliki beragamjalan yang tidak pasti. Lebih-lebih, diera modernisasi ini, kuasa dari Yesusacapkali sangat diragukan sertamenimbulkan beberapa pertanyaanyang sangat kontroversial yakni,Apakah (Yesus) sang penyelamat

mampu menyelamatkan kita saatini? Bagaimana hal itu masihberlaku bagi kita semua saat ini?Ataukah hal itu hanya sebuahmitos yang menggambarkan Yesussebagai manusia yang berkuasapada kurun waktu lebih dari 2000tahun yang lalu saja?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas adalah,kebenaran tentang kuasa TuhanYesus sudah tidak dapat dipungkiri

lagi di setiap lintasan jaman yangdilalui oleh jejak-jejak kaki manusiayang hidup dimuka bumi ini. YesusKristus tetap sama, baik kemarin,hari ini, dan sampai selama-lamanya (Ibrani 13:8). Ia sendiritelah memikul dosa kita di dalamtubuh-Nya di kayu salib, supayakita, yang telah mati terhadapdosa, hidup untuk kebenaran. Olehbilur-bilur-Nya kamu telah sembuh(1 Petrus 2:24).

Dari kedua ayat di atas makadapat disimpulkan, Kristusmenginginkan anak- anakNyamemiliki kehidupan dan bukankematian. Bahkan Ia mempertegaspengakuanNya sebagai jalan,kebenaran dan kehidupan (Yohanes14:6a), agar kita sebagai umat yangditebus ini dapat merasakankebaikan dan keselamatan yangdicurahkan setiap saat.

Cerita dalam Kisah Para Rasulmerupakan suatu bagian ceritadalam Alkitab yang sangat menarikuntuk merasakan kebaikan dankeselamatan dari Allah. Inidisebabkan setelah Yesus naik kesurga, Ia tidak meninggalkanmuridnya sendirian, akan tetapi Iamenjanjikan pencurahan Roh Kuduskepada murid-muridNya.

Hal ini merupakan momentumyang sangat luar biasa yang tidakdapat dipikirkan oleh akal manusia.Terbukti, setelah Rasul Petrusmenerima Roh Kudus, ia mengabar-kan tentang kabar keselamatanYesus. Sebagai akibatnya, kira-kira

MENJADI SAKSIBERARTI DALAMSETIAP SIKAP,TINGKAH LAKU,PERKATAAN DANPERBUATAN KITAMENCERMINKANKASIH KRISTUS

W

RENUNGAN ROHANI

Page 50: Warta Bea Cukai Edisi 369

49WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

3000 jiwa untuk pertama kali meneri-ma Yesus pada waktu itu (KisahPara Rasul 2: 41).

Janji keselamatan dari Kristusitu tetap dan masih berlaku.Manifestasi keselamatandidistribusikan melalui berbagaimacam bentuk, kesembuhan terjadidi Yerusalem dan daerah sekitarnya.Yesus menjadi buah bibir yangdiperbincangkan oleh berbagaimacam kalangan pada waktu itusecara luar biasa dan ajaib.

KuasaNya tidak dapat diragukanlagi. Sebagai bukti dari kenyataanrahasia kesupranaturalan kuasaYesus melalui Roh kudus itu, dapatdilihat dari pembacaan kitab KisahPara Rasul 3:1-10. Ada tiga (3)rahasia terpenting untukmendapatkan keselamatan dariTuhan Yesus;

1. PENYERAHAN SECARA TOTALKEPADA YESUS (AYAT 3-6)Dalam ayat 3-6 digambarkan,

Petrus dan Yohanes adalah rasulyang sangat diurapi Tuhan sedangmenuju ke bait Allah. Dalamperjalanan ke bait Allah, merekaberjumpa dengan seorang laki-lakiyang lumpuh sejak lahir. Selanjutnya,si lelaki yang lumpuh itu berharap iamendapatkan sedekah dari paraRasul tersebut.

Kenyataannya berbeda, ia tidakmemperoleh sedekah. Namunsesuatu yang diluar akal manusiayakni kesembuhan yang sempurnadari Yesus. Rasul Petrus denganberani mengatakan, “Emas danperak tidak ada padaku, tetapi apayang kupunyai, ku berikankepadamu: Demi nama YesusKristus, orang Nazareth itu,berjalanlah !”.

Di dalam ayat ini sikap tegaspenyerahan rasul Petrus kepadaTuhan Yesus mempunyai nilai yangpaling penting yang tidak dapatdiganggu gugat oleh harta, kekaya-an, status apapun di muka bumi iniuntuk mendapatkan keselamatan. Iatidak dapat melakukan apa-apa tanpadorongan dari Yesus.

Totalitas penyerahan kepadaYesus mengandung makna,Mengasihi Tuhan Allahmu dengansegenap hatimu, dengan segenapjiwamu dan dengan segenap akalbudimu (Matius 22:37). Denganmemberikan segala beban,pergumulan masalah kesehatan atauapapun juga yang merintangi kitakepada Tuhan Yesus, maka Iasebagai Tuhan penyelamat kita,dapat mengatasiNya secarasempurna. Karena, Allahku(terjemahan penulis: kita) akanmemenuhi segala keperluanmu me-nurut kekayaan dan kemuliaan-Nyadalam Kristus Yesus (Filipi 4:19)

2. ADA KASIH YANG MENGALIR KE-PADA SESAMA MANUSIA (AYAT 7-8)Rasul Petrus memegang tangan

kanan orang itu dan membantunyaberdiri (ayat 7a). Rasul Petrus telahmenerima kasih yang sempurna dariRoh Kudus. Ia tidak menerima untukdirinya sendiri tetapi sebaliknya, iamembagikan kuasa keselamatan itukepada orang yang lumpuh itu. Sudahteruji dan terbukti kasih Yesus, oranglumpuh dapat berjalan kembali dengannormal. Sebagai pengikut Kristus kitaharus memiliki kasih dari Allah danmampu dialirkan bagi sesama manusia.

Definisi kasih dapat dijabarkandalam I Korintus 13 ayat 4-7 yangmengatakan, “Kasih itu sabar; kasihitu murah hati; ia tidak cemburu; iatidak memegahkan diri dan tidaksombong. Ia tidak melakukan yang

tidak sopan dan tidak mencarikeuntungan diri sendiri. Ia tidakpemarah dan tidak menyimpankesalahan orang lain. Ia tidakbersukacita karena ketidakadilan,tetapi karena kebenaran. Ia menutupisegala sesuatu, percaya segalasesuatu, mengharapkan segalasesuatu, sabar menanggung segalasesuatu”.

Segala permasalahan yang terjadidi sekitar kita menyebabkan kitasebagai umat percaya terpanggil untukberpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuanbaik secara spiritual dan material.Secara signifikan kita dapatmemulainya dari lingkungan terkecilkita yakni keluarga, kampung, kota, dansecara luas negara kita, sehinggatransformasi kuasa keselamatan Yesusterjadi di segala aspek kehidupan.Sebagai salah satu contoh konkrit,kasih sudah dibuktikan oleh umat

Kristen Indonesia yakni ketika menje-lang peringatan kelahiran TuhanYesus yang diselenggarakan pegawainegeri sipil, TNI dan masyarakat diJakarta tahun lalu, seluruh danaperayaan natal yang akan digunakanuntuk meramaikan acara tersebut tidakdipakai, namun digunakan untukmembantu saudara-saudara kita yangtertimpa bencana tsunami di NangroeAceh Darrusalam(NAD). Bravo, dansalut untuk panitia natal tahun lalu,percayalah berkat selalu melimpah bagimereka yang mengasihi Kristus.

3. ADA KESAKSIAN UNTUK PELEBARAN

KERAJAANNYA (AYAT 9-10)Peristiwa kesembuhan yang terjadi

di bait Allah merupakan berita yangmembuat semua orang tercengangdan takjub. Sebagai akibat dariketakjuban dan ketercengangan itu,semua orang memuji Tuhan.

Pendistribusian kasih Allah yangsempurna mempunyai daya ledakanyang sangat dahsyat tiada taranya.Pelajaran yang dapat kita kaji dari ayat9-10 adalah, kita sebagai anak Allahharus dapat menjadi saksi Kristus dimana saja kita berada. Menjadi saksiberarti dalam setiap sikap, tingkah laku,perkataan dan perbuatan kitamencerminkan kasih Kristus.

Karena kita ini buatan Allah,diciptakan dalam Kristus Yesusuntuk melakukan pekerjaan baik,yang dipersiapkan Allahsebelumnya. Ia mau, supaya kitahidup di dalamnya (Efesus 2:10).Kita ini adalah buatan Allah. Dengankata lain kita ini mahakarya Tuhan, kitadiciptakan untuk melakukan yangterbaik bagi Raja kita diatas segala-galanya. Semakin kita bergairahmencerminkan kasih Kristus makakarunia yang ada didalam Yesusdibagikan pada kita sebagai orangyang percaya dan mengasihi Dia.Lebih jauh, akibat dari karunia yangkita dapatkan dari Kristus adalah,banyak orang yang diselamatkan .

Akhirnya, Kristus adalah Allahkeselamatan. KuasaNya tetap sama diberbagai tempat, keadaan, dan waktu.Hal ini dapat terjadi ketika kita semuamenyerahkan secara total kepadaTuhan, memiliki kasih yang mengalirterhadap sesama manusia, dan maumenjadi kesaksian untuk pelebarankerajaan Allah.

Maka, Apa yang tidak pernahdilihat oleh mata, dan tidak pernahdidengar oleh telinga, dan yang tidakpernah timbul di dalam hati manusia:semua yang disediakan Allah untukmereka yang mengasihi Dia (IKorintus 2:9).

Tuhan Yesus sang penyelamat bagikita semua. Halleluyah! Tuhan Yesusmemberkati kita semua. Amin.

Petrus Titus R,Surabaya International Christian Fellowship (SICF)

MAKA APA YANGTIDAK PERNAHDILIHAT OLEHMATA, DAN TIDAKPERNAHDIDENGAR OLEHTELINGA, DANYANG TIDAKPERNAH TIMBUL DIDALAM HATIMANUSIA : SEMUAYANG DISEDIAKANALLAH UNTUKMEREKA YANGMENGASIHI DIA(I KORINTUS 2:9)

Page 51: Warta Bea Cukai Edisi 369

50 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

ustralia Customs Service (ACS)dan Direktorat Jenderal Bea danCukai (DJBC) telah melakukan

kerjasama dalam kerangka IndonesianCustoms Maritime Security CapacityBuilding Project.

Dalam project tersebut, ACSmemberikan bantuan dalam bentukperalatan maupun pelatihan dengantujuan untuk meningkatkankemampuan Petugas DJBC dalammelakukan pengawasan.

Salah satu bantuan berupapelatihan yang telah dilaksanakanadalah pelatihan ship search(boatzoeking) yang dilaksanakan diSydney Australia tanggal 27 April – 25Mei 2005 yang diikuti oleh 4 (empat)orang perwakilan dari DJBC. Keempatperwakilan dari DJBC yang mengikutipelatihan tersebut dilatih untuk menjadiinstruktur dalam pelatihan ship searchdi Indonesia.

Selain bantuan berupa pelatihantersebut, ACS telah memberikanbantuan berupa peralatan yang dapatdipergunakan untuk pelatihan shipsearch, yaitu peralatan pemeriksaandan peralatan pelindung keselamatan.

Sebagai tindak lanjutnya, padatanggal 4 – 22 Juli lalu, bertempat diKantor Pusat Direktorat Jenderal Beadan Cukai (KP DJBC), diselenggarakanShip Search Training Course. Sebuahpelatihan mengenai teknik pemeriksaankapal secara sitematis denganmenggunakan peralatan pemeriksaanmaupun peralatan pelindungkeselamatan.

Pelatihan tersebut dilakukan untukdua gelombang (angkatan), Angkatanpertama pada 4 - 8 Juli dan Angkatankedua pada 18 - 22 Juli. Tiap-tiapangkatan diikuti oleh 16 orang pesertayang merupakan perwakilan daribeberapa Kantor Wilayah dan KantorPelayanan di Indonesia.

Para peserta pelatihan tersebutdilatih oleh instruktur yang berasal dariDJBC dan ACS. Dari DJBC diwakilioleh Sonny Wibisono, I Wayan SaptaDharma, Andhi Pramono, dan FabianCahyo Wibowo. Sementara dari ACSdiwakili oleh Anthony Wheatley danNathan Phillips.

Dalam sambutannya ketikamembuka acara ship search trainingcourse tersebut, Direktur P2, Sofyan

LATIHAN. Para peserta training melakukan latihan pada simulator.

Ship SearchTraining Course

Tujuh puluh lima persen materipelatihan dialokasikan untukkegiatan praktek, yaitu praktekpemeriksaan kapal padasimulator maupun kapal niagadi Pelabuhan Tanjung Priokdengan menggunakanperalatan pemeriksaanmaupun peralatan pelindungkeselamatan.

A

PENGAWASANWBC/ATS

Page 52: Warta Bea Cukai Edisi 369

51WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

Permana mengatakan, selain untukmelakukan pelatihan pemeriksaankapal, adanya pelatihan ini juga untukmempererat hubungan antara DJBCdan ACS. Dengan demikian ia berharapagar para peserta pelatihan dapatmenularkan ilmunya kepada pegawailain di tempat kerjanya.

Sementara itu Malcolm Mc Allister,Senior Australian Customs Representa-tive Jakarta mengungkapkan rasagembiranya dengan adanya pelatihantersebut. Sebab, pelatihan ini suatu halyang penting di bawah proyekkerjasama ACS dan DJBC. Untuk itu iaberharap agar peserta pelatihan bisasukses dan berhasil.

Menurut Sonny Wibisono, salahsatu instruktur dari DJBC, kurang lebihtujuh puluh lima persen materipelatihan dialokasikan untuk praktek didalam maupun di luar kelas. Praktek didalam kelas dilakukan untukmengenalkan dan melatih penggunaanperalatan pemeriksaan seperti snakeeye, gas monitor, dan beberapaperalatan lainnya termasuk jugaperalatan pelindung keselamatan.

Praktek di luar kelas dilakukanantara lain praktek pemeriksaan kapalpada simulator, kapal patroli Bea danCukai maupun kapal sebenarnya yangada di dermaga Tanjung Priok. Selainitu juga dilakukan praktek penggunaanperalatan pelindung keselamatan yangdilakukan pada simulator.

Pada tiap-tiap angkatan, dua haripertama dilakukan pelatihan di kelasdan simulator kapal dan cabin yang adadi Wisma Anjing Pelacak. Tiga hariberikutnya dilakukan praktek pemerik-saan kapal pada kapal sebenarnya.

Teori yang diberikan dalampelatihan ini antara lain mengenaiterminologi kapal, struktur kapal,keselamatan dan kesehatan kerja,pemeriksaan sistematis, dan tatacarapenggunaan peralatan.

Pada praktek pemeriksaan kapalniaga di Tanjung Priok, pemeriksaandilakukan bersamaan denganpemeriksaan kapal yang dilakukan olehPetugas KPBC. “Jadi, praktekpemeriksaan kapal yang dilakukan

pada beberapa kapal niaga tidaksemata-mata untuk kegiatan pelatihan,melainkan juga membantu PetugasKPBC dalam melakukan pemeriksaankapal,” ujar Sonny.

Sonny menambahkan, jika dalammelakukan “praktek” pemeriksaankapal niaga tersebut ditemukan barangilegal (misalnya seperti narkoba yangsengaja disembunyikan anak buahkapal), maka temuan tersebut akandiserahkan kepada Petugas KPBC

FOTO BERSAMA. Para peserta Pelatihan Ship Search Angkatan pertama berpose bersama sebelum pelatihan dimulai.

MENINJAU. Direktur P2, Sofyan Permana meninjau peralatan latihan.

WBC/ATS

WBC/ATS

Page 53: Warta Bea Cukai Edisi 369

52 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

yang ikut serta dalam pemeriksaantersebut untuk diproses lebih lanjutsesuai ketentuan yang berlaku.

Ketika diwawancara WBC, AhmadYudi, peserta training dari Kanwil IVDJBC Jakarta mengatakan, materi yangdidapat selama pelatihan antara lainadalah metode pencarian barang-barang yang disembunyikan sepertisenjata, narkotika dan barang terlaranglainnya. Selain itu juga mempelajaristruktur atau tata ruang kapal.

“Sebab, kalau kita mencari sesuatudi dalam kapal tapi tidak mengetahuitata ruang kapal sama juga bohong,”ujar Ahmad. Tidak hanya itu, pesertajuga dibekali pengetahuan tentang alat-alat apa saja yang digunakan untukmencari barang-barang ilegal yangdisembunyikan di dalam kapal.

Walaupun telah dibekali denganberbagai pengetahuan tentangpemeriksaan kapal, improvisasi jugaperlu dilakukan untuk menyiasatiperbedaan teori dan praktek dilapangan. Tetapi berkat kerjasamadengan ACS, petugas dapat lebihmengetahui tempat-tempatpenyimpanan barang-barang ilegal didalam kapal.

“Selama ini kita hanya memintadokumen saja, tidak pernah melakukanpemeriksaan, padahal banyak bagiandari kapal yang bisa dijadikan tempatuntuk menyembunyikan barang-barangilegal, misalnya seperti tempatperbekalan kapal,” imbuh Ahmad.

Senada dengan Ahmad, AgungPutro Kartiko, peserta pelatihan dariPangsarop Tanjung Balai Karimunmengatakan, pelatihan ini membuat ialebih teliti dalam mencari barang-barang ilegal yang mungkin disimpan didalam kapal. Dengan adanya pelatihanini Agung berharap, ia dan Petugas BeaCukai lainnya dapat bekerja lebihprofesional dan berhati-hati.

ntuk meningkatkan kemampu-an petugas Direktorat JenderalBea dan Cukai di pelabuhan

maupun di bandara Internasionaldalam menjalankan tugas terutamayang berkaitan dengan intelejen,DJBC bersama dengan RILO(Regional Intelligence LiaisonOffice) mengadakan pelatihanjaringan analist intelejen di DJBC.Pelatihan yang berlangsung selamadua hari dibuka oleh KasubditPenyidikan P2 Totok Sugiarto SHyang mewakili Direktur P2 DJBC.

Dalam sambutan dihadapanpeserta pelatihan Totokmenyampaikan pelatihan inimerupakan pelatihan yang sangat

penting untuk meningkatkan kinerjaDJBC. Pelatihan ini selain membidiksasaran pada masuknya barangillegal seperti narkoba, juga menitikberatkan pada pencegahanterjadinya perdagangan illegal yangberjalan seiring denganperkembangan dunia.

Lebih lanjut Totok menyampaikan,agar kesempatan pelatihan ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh parapeserta untuk menggali lebih dalammasalah-masalah intelejen dari paratenaga ahli.

Takeshi Watanabe, selakuperwakilan RILO untuk Asia Pacificyang berkedudukan di Hongkongmengatakan, tantangan yang dihadapi

SONNY WIBISONO. Praktek pemeriksaan kapalyang dilakukan pada beberapa kapal niaga diTanjung Priok tidak semata-mata untuk kegiatanpelatihan, melainkan juga membantu PetugasKPBC dalam melakukan pemeriksaan kapal.

MENINGKATKANKEMAMPUANPETUGAS DJBCMelalui Training on Intelligence Analyst onCustoms Enforcement NetworkBerlangsung selama dua hari sejak tanggal 23-24 Juni 2005dan diikuti oleh 29 peserta dari berbagai Kantor PelayananBea dan Cukai di Indonesia.

U

PEMBUKAAN PELATIHAN. Di buka langsung oleh Kasubdit Penyidikan DJBC Totok Sugiarto,SH

PENGAWASAN

ifa

WBC/ATS

WBC/ATS

Page 54: Warta Bea Cukai Edisi 369

53WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

oleh institusi Bea dan Cukai di seluruhdunia adalah masalah penyelundupannarkoba dan juga perdagangan illegal.Kedua hal ini merupakan ancamanyang bisa merusak stabilitas suatunegara. Pelatihan yang diikuti olehkorlak P2 dari berbagai KPBC diIndonesia, setidaknya bisameningkatkan peserta dalammenjalankan tugasnya terutama yangberkaitan dengan intelejen.

Pelatihan yang berlangsung duahari sejak tanggal 23-24 Juni 2005 diruang Loka Muda Kantor Pusat DJBCmendapat tanggapan positif daripeserta. Salah satu pesertamengatakan dirinya merasa pelatihanini dapat digunakan sebagai momen-tum untuk menambah wawasan daripara tenaga ahli.

Selain itu peserta tersebutmengatakan, para peserta jugamendapat pengetahuan yang lebihmengenai RILO dan juga posisinyadalam hal yang berkaitan denganintelejen.

Secara umum RILO kawasan AsiaPasifik bekedudukan di Cinamerupakan bagian dari WCO (WorldCustoms Organisation) yang bertugasuntuk meningkatkan kemampuanpetugas bea dan cukai khususnya yangberkaitan dengan intelejen berdasarkanrekomendasi dari Dewan Kerja SamaKepabeanan yang berada di bawahWCO Global Information and Intelli-gence Startegy, dan Indonesia adalahsalah satu anggota RILO.

Hal menarik yang menjadi pokokdiskusi antara peserta dengan paratenaga ahli dari RILO adalah mengenaiakses antara petugas dilapangan

dengan RILO. Menurutnya diskusi inimenarik karena petugas dilapanganterkadang memerlukan data dari RILO.

“Dari jawaban RILO kemarin (saatpelatihan.red) adalah yang bisa akseske RILO adalah analis kantor pusat(Kantor Pusat DJBC.red),”tutur pesertatadi. Dari hasil pelatihan tadi, iamengatakan setidaknya analis dariDJBC ada yang ditempatkan di RILO

atau sebaliknya agar penyampaian datadapat di lakukan dengan cepat danakurat.

”Sebaiknya pelatihan seperti inidiiringi pula dengan pelatihan yangsifatnya khusus agar kemampuanpara petugas dilapangan dapat lebihmaksimal, bukan hanya dari segiteori tapi juga dari segipraktek,”ujarnya.

PENYERAHAN SERTIFIKAT. Diberikan kepada salah satu peserta training.

FOTO BERSAMA. Para peserta dari seluruh Indonesia beserta dengan para tenaga ahli RILO

zap

WBC/ATS

WBC/ATS

Page 55: Warta Bea Cukai Edisi 369

54 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

bukan persepsi,” kata Chatib Basri.Artinya, survei yang dilakukan LPEM-UI menemukan atau mendapatkanpengakuan dari pengusaha di limadaearah yang menjadi obyek survei,bahwa para responden melakukansuap kepada aparat Bea dan Cukaiyang jumlahnya sangat spektakuler.

Pengakuan dari para respondenyang telah melakukan penyuapankepada pegawai negeri (Bea danCukai) merupakan salah satu alatbukti bagi penyidik. Jika saja ChatibBasri bekerja sama denga KomisiPemberantas Korupsi (KPK), sepertiyang dilakukan oleh Khairansyah,anggota Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) yang berhasil mengungkappenyuapan yang dilakukan olehanggota Komisi Pemilihan Umum(KPU) Mulyana W Kusuma, semua

yang menjadi responden surveiLPEM-UI dapat ditetapkan sebagaitersangka penyuapan.

Mereka dapat dijerat denganpasal 5 ayat 1 Undang-undangNomor 20 tahun 2001 tentang KomisiTindak Pidana Korupsi, denganancaman hukuman, satu hingga limatahun penjara atau denda Rp. 50 jutahingga Rp. 250 juta.

Lalu, apa sanksi hukum bagiChatib Basri yang dengan gamblangmengakui mengetahui telah terjaditindak pidana korupsi penyuapan tapitidak melaporkan pada aparat hukumyang berwenang?

Kwik Kwian Gie pernahmengungkapkan bahwa potensialloss pendapatan pemerintah darisektor pajak mencapai 40 persen.Kwik menarik ucapannya danmeminta maaf karena tidak memilikidata dan takut disomasi oleh DirekturJenderal Pajak Hadi Purnomo.

Survei yang dilakukan JapanInternational Cooperation Agency(JICA) berjudul The Study on TradeRelated Systems and Procedures inIndonesia 2005 menyebutkan, prosespenyelesaian impor dan ekspor,terutama pengangkutan kontainer dariterminal ke kapal, pengiriman atausebaliknya di Tanjung Priok, Jakarta,dibutuhkan waktu selama tujuh hari.Di Jepang hanya membutuhkan waktu3,1 hari, Jerman dan Amerika 2 hari,dan Singapura 1 hari. Mengapa diTanjung Priok begitu lama? Apamasalah ini menjadi tanggung jawabaparat Bea dan Cukai semata?

Sarana dan prasarana yang buruk

Oleh: Noor Johan Nuh

OPINI

Bea Cukai &Rp. 7 triliun

asil survei Lembaga Penyelidik-an Ekonomi dan Masyarakat-Universitas Indonesia (LPEM-

UI) dan Bank Dunia membuat aparatBea dan Cukai terperangah;“Pungutan liar yang dilakukan aparatBea dan Cukai mencapai Rp. 7triliun” (Kompas, 25 Juni 2005).Survei dilakukan sejak April hinggaawal Juni 2005 berdasarkan fakta,bukan persepsi, dalih Chatib Basri,peneliti LPEM-UI sekaligus Staf AhliMenteri Koordinator Perekonomian,dan menjadikan pengusaha di limakawasan, yakni Jabotabek,Surabaya, Medan, Semarang danMakasar sebagai responden.

Hasil survei lembaga yangdibiayai oleh Bank Dunia danPemerintah Belanda inimenyebutkan, dari 82 persenpengusaha yang mengeluarkan“biaya siluman” itu, 39 persenmengaku membayar sewaktu-waktu,sedangkan 43 persen membayarterus menerus alias langganan tetap.

Temuan survei LPEM-UI sangatmengejutkan melihat besaranpungutan liar yang dituduhkandilakukan aparat Bea dan Cukaisebanyak Rp. 7 triliun. Jika angkatersebut dibagi rata pada seluruhaparat Bea dan Cukai yangberjumlah sekitar 11 ribu orang,berarti setiap aparat mendapatbagian masing masing sekitar Rp.630 juta. (Seorang pegawai golonganII b berkomentar pada penulis, “Mintapensiun gua kalau punya duitsegitu”).

“Temuan ini berdasarkan fakta,

H

DALAM PROSESEKSPORTASIMAUPUNIMPORTASI DIPELABUHANTANJUNG PRIOK,PALING TIDAK ADADELAPAN INSTITUSIYANG TERLIBATLANGSUNG DALAMPROSESTERSEBUT

Page 56: Warta Bea Cukai Edisi 369

55WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

di pelabuhan Tanjung Priok (Creanerusak disewa). Akses jalan ke dankeluar pelabuhan Tanjung Prioksangat padat ditambah kondisi jalanyang rusak. Kadang kala jarakBekasi ke Tanjung Priok ditempuhdalam waktu enam jam. Pelabuhanyang dibangun tujuh puluh tahunyang lalu oleh pemerintah kolonialBelanda, sudah sangat tidak layakmenjadi gerbang utama lalu lintasekspor dan impor.

Dalam proses eksportasi maupunimportasi di pelabuhan Tanjung Priok,paling tidak ada delapan institusiyang terlibat langsung dalam prosestersebut. Pertama, Syahbandar.Kedua, perusahaan pelayaran berikutagen-agennya. Ketiga, importir daneksportir dengan asosiasinya.Keempat Ekspedisi Muatan KapalLaut (EMKL) dan PerusahaanPelayanana Jasa Kepabeanan(PPJK). Kelima, trucking company.Keenam, PT Pelabuhan Indonesia(Pelindo) dengan unit-unitnyatermasuk Unit Terminal Peti Kemas(UTPK). Ketujuh, perbankan. Dankedelapan, Direktorat Jenderal Beadan Cukai.

Setiap pihak yang terkaitmempunyai tanggung jawab ataskelancaran arus barang impor atauekspor, dan mempunyai otoritaskewenangan dan lingkup pelayananyang terimplementasi dalam sistimdan prosedur masing-masinginstitusi.

Apakah pungutan liar yangdilakukan aparat Bea dan Cukaisebanyak Rp. 7 triliun menurut surveiLPEM-UI, sudah termaksud ataumelibatkan institusi lainnya itu, atausemua biaya under table dipelabuhan dianggap pelakunya Beadan Cukai.

Dalam proses importasi ataueksportasi, Bea dan Cukai hanyamenjadi bagian dari sub sistemkonstalasi pelabuhan di Tanjung Priok.Jika diukur dalam persentase, peranBea Cukai tidak lebih dari 30 persendalam proses impor atau ekspor.Sangat patut jika LPEM-UI jugamelakukan survei pada institusi terkaitlainnya sebab bukan rahasia umumbahwa siapapun yang mempunyaikewenangan otoritas di pelabuhansangat kental melakukan pungutan liar.

Tidak dapat dipungkiri akan perandan fungsi Bea dan Cukai yang sangatstrategis dan sangat menentukan bagiatmosfir perekonomian negara, yangakan berdampak langsung pada duniausaha, perdagangan, investasi,industri dan perekonomian nasionalbaik makro atau mikro. Jika benar danakurat, hasil survei yang fantastis itupasti sangat berpengaruh padaperekonomian nasional.

Patut menjadi pertanyaan,pendanaan oleh Bank Dunia dan

pemerintah Belanda pada surveiyang dilakukan LPEM-UI danmengumumkan pada publik bahwaBea dan Cukai telah melakukanpungutan liar sebanyak Rp. 7 triliunsekaligus menyatakan institusi inisebagai lembaga yang paling korup.

Bukan tidak mungkin hal inihanyalah bagian dari satu konspirasi

untuk menjadi entry point kembalike sistim Pre Shipment Inspection?Sepatut tuduhan ini diklarifikasi olehDirektur Jenderal Bea dan Cukai,atau, lakukan somasi seperti dilaku-kan Direktur Jenderal Pajak padaKwik Kwian Gie. Kita tunggu!

Penulis adalah pengamat masalah-masalahKepabeanan dan Cukai

Page 57: Warta Bea Cukai Edisi 369

56 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

esatnya perkembangan polaperdagangan internasional danteknologi dewasa ini telah

mengakibatkan adanya perubahanpendulum pelaksanaan tugas danfungsi institusi kepabenan indonesiadari fungsi aparat fiskal ke arahfungsi fasilitator perekonomian dalamrangka meningkatkan kesejahteraanekonomi dan sosial suatu bangsa.Sebagai implikasi dariberkembangnya tuntutan ini unsur

pelayanan kepabeanan dan fasilitasiperdagangan harus tampil di mukatanpa melupakan peran pengawasanyang memang sudah “built in” didalam tugas dan fungsi DJBC.

Untuk mengantisipasi hal tersebutdiatas, beberapa tahun belakanganini DJBC terus mengembangkansistem pelayanannya khususnyayang berkaitan dengan penggunaanteknologi informasi (TI).Sebagaimana laiknya didunia

pelayanan secara umum,Penggunaan TI ini akan berimplikasilangsung dalam hal transparasi dankecepatan pelayanan yang padagilirannya akan meningkatkaneskpektasi pengguna jasa atastingkat pelayanan yang diberikanoleh institusi termasuk di dalamnyainstitusi kepabeanan.

Lebih jauh lagi dapat dikatakanbahwa Jasa kepabenan dan cukaiyang diberikan oleh DJBC

Pengantar RedaksiUntuk lebih meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa melalui jaringan internet, website resmi DJBC yang selama inidiakses melalui alamat www.beacukai.go.id, akan mengalami perubahan tampilan wajah. Untuk mengenal lebih dekat wajah baruwebsite DJBC tersebut, Ir. Agus Sudarmadi, MSc, Kasubdit Penerimaan, dan Faldi Jazztra A., Pelaksana, pada DirektoratPenerimaan & Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) membuat tulisan secara berseri, dimulai pada edisi ini yang memaparkan apadan bagaimana website DJBC. Sedangkan pada edisi mendatang tulisan akan memuat fitur-fitur baru website.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wajah BaruWebsite Resmi DJBC

MENGENAL LEBIH DEKAT

(http://www.beacukai.go.id)

Di dalam era TI saat ini, penggunaan website oleh suatu institusi sebagai bagian dari perangkatkehumasan diyakini sangat efektif dan efisien

Gb. 1 WEBSITE DJBC LAMA Gb. 2 WEBSITE DJBC BARU

P

PPKC

Page 58: Warta Bea Cukai Edisi 369

57WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

merupakan suatu produk yangdituntut harus dapat memberikankepuasan tertinggi bagistakeholdernya, baik itu internalstakeholder maupun eksternalstakeholder. Untuk dapatmemberikan kepuasan bagipengguna jasa maka pelayananDJBC dituntut untuk prima yangdidalamnya harus memenuhi aspekkesederhanaan, kejelasan,kepastian, keamanan, keterbukaan,efisien, keadilan yang merata danketepatan (Pelayanan Prima, 2000).

Untuk dapat melaksanakan danmemenuhi aspek pelayanan primatersebut diatas, maka tidak hanyaDJBC saja yang harus berbenahnamun pengguna jasa juga harusdikondisikan siap untuk menerimaperubahan dan peningkatan upayapelayanan tersebut. Untuk dapatmenciptakan kondisi tesebut makapengguna jasa harus memilikiinformasi yang tepat – well informed,mengenai jasa kepabeanan dancukai yang diberikan oleh DJBC danbagaimana cara memanfaatkannya.Untuk itu diperlukan suatu saranauntuk sosialisasi system danprosedur kepabeanan dan cukai yangtangguh dan handal sertakomunikasi antara penyedia danpengguna jasa harus dilakukandengan efektif dan efisien. Semakinefektif dan efisien metodepenyebaran informasi maka akansemakin well informed penggunajasa kepabeanan.

Di dalam era TI saat ini,penggunaan website oleh suatuinstitusi sebagai bagian dariperangkat kehumasan diyakinisangat efektif dan efisien mengingatcakupan penyebaran informasi yangdilakukan dapat dikenakan tidakmengenal waktu dan batas – timelessand borderless.

Web site, dikenal sebagai satudari sekian banyak media komunikasiyang terbukti sangat efektif yangdigunakan oleh penghasil jasaataupun produk dengankonsumennya. Denganmempergunakan jaringan internetyang dikenal sebagai World WideWeb (WWW), kecepatan dankeakuratan web site sebagai saranapenyebaran informasi dankomunikasi sudah tidak diragukanlagi.

Beranjak dari fakta tersebut diatassejak bulan Agustus 1997, DJBCtelah menggunakan wesite sebagaisalah satu pilihan media untukmenghubungkan DJBC denganstakeholdernya. Denganberalamatkan www.beacukai.go.id,website DJBC dapat dikatakansebagai institusi pelopor penggunaanmedia cyber tidak hanya dilingkungan Departemen Keuangan

KETERANGAN

SiteBahasa ProgramDatabase

HOSTING

Ruang (space)Tempat Hosting webMemory

FEATURES

HomeTentang KamiNews (Berita)Forum DJBCSisdurDirektori PeraturanDownloadKursTarif BTBMIData StatistikPollingWAPEmailMailing ListSearch EngineSitemapLink

e-servicesl Registrasi Importirl Importasi Mobill Keberatan dan Bandingl PKSI

Languagel Indonesial English

Gallery FotoWarta Bea dan CukaiWebmail DJBCFrequently Asked Question

INTEGRATED APPLICATION

Importasi MobilKeberatan dan BandingP K S IB T B M IRegistrasi Importir

LAMA

www.beacukai.go.idASP

Access

300 MBPT. Indosat M2

1 GB

YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes

YesNoNoNo

YesNo

NoNoNoNo

NoNoNoNoYes

BARU

www.beacukai.go.idPHP

MySQL dan Access

1 GB up to 40 GBDJBC1 GB

YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes

YesYesYesYes

YesYes

YesYesYesYes

YesYesYesYesYes

PERBANDINGAN WEBSITE LAMA DAN BARU

NEW FEATURES/PRODUK UNGGULAN

Page 59: Warta Bea Cukai Edisi 369

58 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

04/2005

05/2005

06/2005

07/2005

11/2004

20 %

45 %

8 %

8 %

10 %

5%

4%

4 %

32 %

64 %

1 %

0 %

701

1565

280

273

335

168

150

143

1104

2206

18

Kunjungan perbulan (5)

Kunjungan perhari (7)

Total KunjunganRata-rata kunjungan perbulanRata-rata kunjungan perhariHari kunjungan tertinggiJumlah negara pengunjung

938.310 kunjungan11.170 kunjungan372 kunjunganJum’at, Sabtu dan Senin60 negara

Daily SummaryDaySunMonTueWedThuFriSat

Requests19785000156027167733102

14.115% 0.000% 0.000% 0.000%11.131%51.137%23.616%

Pages1132600051971989916320

21.474% 0.000% 0.000% 0.000% 9.854%37.729%30.943%

tetapi juga di lingkungan institusipemerintahan di Indonesia untukberkomunikasi denganstakeholdernya

Seiring dengan perkembanganteknologi dan tuntutan akan pelayan-an dan peningkatan kecepatanpenyampaian informasi, websiteDJBC mengalami peningkatan fungsidan tampilan. Dengan menggunakanteknologi pemrograman asp (ActiveServer Pages) dan database Access,website DJBC yang dihosting padawebserver milik PT. Indosat M2 ini,ditingkatkan fungsinya denganmenjalankan program aplikasi e-services pertama yaitu e-registrationfor importers (Registrasi Importir),serta peningkatan pelayananpemberian informasi dan tampilandari website statis ke website yangdinamis.

Hal ini membuat website DJBCmenjadi semakin berkembang dansemakin menjadi salah satu elemenpenting dalam memberikan ruanginformasi dan pelayanan yang dapatdipercaya (reliable), cepat, efektif,serta dapat diakses kapanpun dandimanapun. keberadaan websiteDJBC semakin diakui dandibutuhkan, hal ini terbukti bahwapada tahun 2003 website inimendapat penghargaan sebagaiwebsite terbaik untuk kategorilayanan umum. Yang lebihmenggembirakan lagi, berdasarkanhasil survei yang dilakukan olehJICA pada tahun 2004 didapatkanfakta bahwa website DJBCmendapatkan penilaian tertinggi

dari sebelas kategori pelayananDJBC yang disurvey, denganprosentase sebanyak kurang lebih70 % respondent dalam hal tingkatkepuasan dalam hal peningkatanfungsi website sebagai bagian daripelayanan DJBC (lihat table WBCedisi Juni 2005 hal. 70).

Sebagai gambaran untuk melihatbesarnya animo pengguna jasaterhadap penggunaan website DJBCbahwa sejak diluncurkannyawebsite DJBC pada tahun 1997hingga Juli 2005, dapat dilihat padastatistik 1.

Memperhatikan data tesebutdiatas terlihat jelas bahwa sebagaisebuah sarana komunikasi website

DJBC mendapatkan respon yangcukup positif dari pengguna jasa.Walaupun demikian bukan berartiwebsite DJBC berjalan mulus tanpahambatan, dari kritik dan saran yangditerima oleh web administratorDJBC terdapat beberapa hal yangperlu mendapatkan perhatian untuklebih ditingkatkan, antara lain:l belum optimalnya penggunaan

sarana electronic mail (e-mail) padamasing-masing direktorat teknisterkait, sehingga dari sekian banyakalamat e-mail hanya sedikit e-mailaccount saja yang aktif digunakanuntuk berkomunikasi.

l Terlambatnya up-dating data baseperaturan kepabeanan dan cukai

STATISTIK 1

Gb.3. Chart hit counter new website DJBC

PPKC

Page 60: Warta Bea Cukai Edisi 369

59WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

yang dibutuhkan oleh penggunajasa

l Masih kurang variatifnya materi-materi yang ditampilkan.

l Lambatnya akses data yang adadi website DJBC.

Untuk mengakomodasiperkembangan teknologi informasidan desakan kebutuhan akanpelayanan yang lebih terbuka, cepatdan dapat diakses kapanpun dandimanapun. Pada tahun 2005,Subdit Penyuluhan dan Publikasiselaku web administrator websiteresmi DJBC melakukanpenyempurnaan pada website

DJBC, baik dari segi tampilan,fitur, maupun isi keseluruhan.

Website DJBC yang baru inidibangun dengan teknologi phpdengan database MySQL dan Accesssehingga akan lebih cepat dan aman(secure) serta dihosting padawebserver milik DJBC dengan SubditPenyuluhan dan Publikasi DirektoratPPKC sebagai pengelola isi danteknologinya.

Website DJBC yang baru inimemiliki banyak keunggulandibanding website yang terdahulu,seperti tampilan yang lebih sejukdipandang mata, sistem navigasiyang akan memudahkan pengguna

untuk mendapatkan informasi yangmereka butuhkan, prosedur singkat(how to...prochedures), fasilitas e-services baru seperti Keberatan danBanding, Importasi Mobil, PKSI,Website versi bahasa Inggris (En-glish version website), penampilanfasilitas e-BTBMI secara real time,perbaikan tampilan website yangdisesuaikan dengan standar yangberlaku di dunia internasional,halaman pengaduan dan pertanyaanserta masih banyak lagi fasilitaslainnya.

(B e r s a m b u n g)

Ir. Agus Sudarmadi M.Sc & Faldi Jazztra A

PERATURAN MENTERI KEUANGANPer Juli 2005

No. KEPUTUSAN P E R I H A LNomor Tanggal

1 39/PMK.010/2005 02-06-2005 Penetapan Tarif Bea Masuk Impor Polyethylene Terephthalate Tertentu.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIPer Juli 2005

No. KEPUTUSAN P E R I H A LNomor Tanggal

1 11/BC/2005 15-06-2005 Jalur Prioritas2 12/BC/2005 16-06-2005 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

37/PMK.04/2005 Tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk Dan/AtauCukai Yang Telah Dibayar Dalam Rangka Kemudahan Impor TujuanEkspor

3 13/BC/2005 16-06-2005 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor38/PMK.04/2005 Tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, DendaAdministrasi, Dan/Atau Bunga

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERALPer Juli 2005

No. KEPUTUSAN P E R I H A LNomor Tanggal

1 14/BC/2005 14-06-2005 -2 15/BC/2005 14-06-2005 Impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)3 17/BC/2005 05-06-2005 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 38/PMK.04/2005 Tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk,Denda Administrasi Dan/Atau Bunga.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INFO PERATURAN

Page 61: Warta Bea Cukai Edisi 369

60 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

alam dunia olahraga Indonesia, nama Mandagi bersaudara tentunya tidak lepas darisejarah panjang sebuah cabang olahraga, yaitu terjun payung. Dalam tiga dasawarsaperjalanan olahraga ini, tidak lepas dari sepak terjang mereka.

Tak heran saat ditemui WBC di sela-sela International Open Parachuting ChampionshipIndonesia Satu 2005 di Manado, Sulawesi Utara, Pingkan Natalia Mandagimengungkapkan rasa gembiranya dengan diadakannya kejuaraan internasional parachutingdi tanah kelahirannya. Ia pun tidak menyangka perhatian dan penghargaan yang begitu besardiberikan pemerintah terhadap keluarganya.

“Saya merasa excited, terharu dan mengucapkan banyak terima kasih pada semuanya,”ucap Pingkan yang selain terlibat dalam susunan kepanitiaan, ia juga ikut bertanding.

Pingkan mengaku berkat terjun payung, ia bisa mengunjungi banyak daerah di Indonesiamaupun di luar negeri, mulai dari Medan, Lampung, Palembang, kota-kota di P. Jawa,Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sementara untuk yang di luar negeri, ia pernah singgah diMalaysia, Singapura, Australia dan Turki.

Semua daerah yang ia kunjungi memiliki kesan tersendiri, seperti ketika ia mengunjungiAustralia dalam rangka training. Di tempat itu Pingkan memperoleh jam terjun yang cukupbanyak, dalam sehari ia bisa terjun hingga 9 kali. “Kalau disini maksimal 4 kali itu sudahbanyak,” tambahnya.

Di Australia pula untuk pertama kalinya Pingkan mencabut parasut cadangan. “Katanyasih itu becandaan para peterjun, katanya belum jadi peterjun beneran kalau belum pernahcabut parasut cadangan,” ujar Pingkan tersenyum.

Pingkan sendiri mulai aktif menggeluti olahraga terjun payung sejak tahun 1991, dimana ketika itu ia masih duduk di bangku SMU kelas 2.Hingga kini, jam terbang terjun payungnya telah mencapai sekitar 1200 kali. Berbagai kejuaraan pun ia ikuti, seperti Kopasus Cup, KostradCup, Kapolri Cup, PON dan beberapa kejuaraan lainnya di luar negeri.

Karena kerap berpergian ke luar negeri, Pingkan pun harus berurusan dengan petugas bea cukai di bandara. “Biasanya aku ke luar negeridalam rangka event terjun payung dan aku nggak pernah mengalami masalah dengan petugas bea cukai di bandara. Soalnya teman-temanbea cukai kan banyak,” ujarnya seraya tertawa.

“Mudah-mudahan kedepannya kalau tidak berangkat bareng teman-teman bea cukai aku juga nggak kena masalah ya…” tambah Pingkan.Ia sendiri pernah mendengar ada beberapa orang mengalami masalah dengan petugas bea cukai. Untuk itu ia menyarankan agar petugas

bea cukai di bandara menerapkan peraturan yang seharusnya bagi orang yang mau pergi ke luar negeri maupun yang pulang dari luar negeri.“Jadi jangan dipermudah dan dipersulit… sesuai dengan peraturan yang ada aja deh,” ujarnya tersenyum.

uka ngebanyol… itulah kesan pertama yang ditangkap WBCketika mewawancarai Joe Richard, bintang remaja yangtengah bersinar. Selain sibuk syuting sinetron Culunnya

Pacarku dan Cinta 100 Hari, Joe juga disibukan dengan kegiatantur promo iklan sebuah produk parfum yang dilakukan secaradirect (langsung) ke lapangan (konsumen-red) dan promo albumrohaninya yang pertama.

Joe mengaku sejak kecil ia kerap melakukan perjalanan keluarnegeri sehingga telah terbiasa berhadapan dengan petugas bea cukai.Biasanya, ia keluar negeri dalam rangka liburan. “Kalau sekarangaku ke luar negeri tergantung sama jadwal kerja, bisa dapat ijin liburgak…” ucapnya. Dalam setahun Joe bisa 3 kali pergi ke luar negeri.

Menurutnya, petugas bea cukai di bandara kadang-kadangmemeriksa barang penumpang kadang juga tidak. “Cuma menurut akulebih bagus lagi gak usah diperiksa hehe…” ujarnya berkelakar. NamunJoe menambahkan, sejauh ini ia tidak pernah dipersulit oleh petugasbea cukai di bandara.

Joe melihat bahwa petugas bea cukai telah bekerja sewajarnya, apalagi iasendiri tidak pernah membawa barang yang aneh-aneh sepulangnya dariluar negeri. Disamping itu terkadang ia memperoleh perlakukan yang istimewadari petugas bea cukai.

“Mereka kenal sama aku, jadi aku dilayanin lebih cepat dan didahulukan daripenumpang lain. Aku senang aja didahulukan seperti itu, sebab kalau aku pulang dariluar negeri itu kan capek,” katanya.

Joe berpendapat, perlakuan yang ia terima merupakan salah satu keuntunganseorang pekerja di dunia seni. Namun ia kembali menegaskan bahwa mentang-mentangpublic figure lantas ia tidak diperiksa oleh petugas. Ia tetap diperiksa dan kalaumembawa barang ia pun tetap harus melapor.

Ia menyarankan agar petugas bea cukai lebih ramah kepada penumpang,sebab orang-orang yang baru pulang dari luar negeri pasti sangat lelah. Sehingga,ia meminta agar petugas bea cukai jangan mempersulit penumpang.

Mengenai kinerja petugas bea cukai, Joe menilai mereka (petugas beacukai-red) telah bekerja dengan baik. “Kalau petugas memperbaikikinerjanya, mungkin bakal banyak yang jadi sulit kali ya kalau bawa barangdari luar negeri hehe…jadi kalau menurut aku yang sekarang sudah baik yatetap dipertahankan, kalau ada yang bawa barang yang dilarang yaditangkap dan dilaporkan, tapi kalau yang nggak ketangkap ya udah hehe…kapan mau majunya ya kalau begitu hehe…” kembali ia berseloroh.

PINGKAN NATALIA MANDAGI

“Harus Sesuai Dengan Peraturan...”D

S

JOE RICHARD

“Nggak Pernah Dipersulit...”

APA KATA MEREKA

ifa

ifa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

60 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

Page 62: Warta Bea Cukai Edisi 369

61WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

ara pemimpin negara di kawasanAsia Tenggara yang tergabungdalam organisasi ASEAN, sepakat

untuk menjalankan rekomendasi dari timekonomi yang dibentuk para menteriekonomi ASEAN yaitu memulaipenerapan ASEAN single window. QuangAnh Le Senior Officer Bureau for Eco-nomic Integration ASEAN dalamwawancaranya dengan WBC diSekretariat ASEAN Jakarta mengatakan,hal-hal yang terdapat dalam ASEAN singlewindow ini termasuk didalamnya prosesperdagangan secara elektronik yangberhubungan dengan data.

“ASEAN Single window ini merupakanbentuk bagian dari kerangka kerjaperjanjian ASEAN mengenai prioritasintegrasi di sebelas sektor, salah satunyaadalah ASEAN single window forcustoms,”ungkap Quang kembali. Lebihlanjut ia menambahkan, ASEAN singlewindow bertujuan untuk menjalankankemudahan, penyederhanaan standaruntuk proses kepabeanan untuk ekspordan impor yang berdasarkan padapendekatan Supply chain management.

ASEAN single window masihmenurutnya, merupakan upaya yangberkelanjutan dari negara anggota ASEANuntuk meningkatkan kinerja pelayanankepabeanan seperti mempersingkatproses dan prosedur kepabenan untukefisiensi perdagangan yang diinginkandan untuk menekan biaya sertamenciptakan daya saing usaha yangpostif di kawasan Asia Tenggara.

“Manfaat utama yang dirasakan olehnegara anggota ASEAN dengan adanyaASEAN single window ini adalah

kecepatan dalam proses pengeluaran danpemasukkan barang. Dimana prioritaskami adalah untuk menekan biaya dalampelaksanaan bisnis di kawasan ASEAN.Dan ini bisa meningkatkan daya saing kitadi pasar dunia.” ujarnya

ASEAN SINGLE WINDOW UNTUK SEGALABIDANG

Ketika ditanya apakah ASEAN singlewindow hanya untuk kesiapan institusikepabeanan di kawasan ASEAN, Quangmenjelaskan bahwa ASEAN singlewindow meliputi berbagai sektor.

“ASEAN single window bukan hanyauntuk program kerpabeanan saja tetapijuga sektor lain. Untuk mensukseskanprogram ini maka kerja sama antarinstutisi lain di kawasan ASEAN harusditingkatkan.”papar Quang.

Lebih lanjut ia menjelaskan, negaraanggota ASEAN harus mempersiapkandiri sedini mungkin agar negara tersebutbisa turut serta dalam ASEAN singlewindow, salah satunya dengan caramenyiapkan suatu tim yang dibentuk olehpemerintah. Quang mencontohkan,kerjasama antar lembaga terkait sepertiKementerian Perdagangan, KementerianPertanian dan Kementerian lainnyadengan institusi kepabeanan ASEANditingkatkan untuk dapat menjalankanprogram ASEAN single window.

Untuk persiapan ASEAN singlewindow ini Sekretariat ASEAN telahmenunjuk tim yang berasal dari institusipemerintahan di kawasan ASEAN yangkini tengah merancang model ASEANsingle window ini dan tim ini diberi waktusampai akhir tahun 2005 untuk

ASEAN SINGLE WINDOWRencananya diuji cobakan di Filipina pada akhir tahun 2005 ini.

mempersiapkan segala sesuatu halnya.Ketika ditanya apakah nantinya aturan

kepabeanan di kawasan ASEAN akanseragam, Quang menjelaskan bahwaASEAN single window dan kerja samaantar institusi kepabeanan di kawasanASEAN menghasilkan suatu standar danprosedur kepabeanan yang mengacupada standar internasional. Sehingganantinya aturan dalam ASEAN singlewindow yang berkaitan dengankepabeanan akan sesuai dengan standarinternasional.

ASEAN single window ini rencananyadiuji cobakan di Filipina pada akhir tahun2005 ini. Terpilihnya Filipina untukmenjalankan uji coba ini menurutnya lebihdikarenakan pada keinginan Filipina itusendiri untuk menjadi pilot project dariprogram ASEAN Single Window ini.“Dalam uji coba ini nantinya, akandievaluasi apakah ASEAN single windowini berjalan sesuai dengan rencana atautidak. Dan apabila nantinya diperlukan,maka akan disiapkan sistem untukmemperlancar program ini,”papar Quangkembali.

Filipina sendiri menurutnya, kini te-ngah bekerja untuk mempersiapkan sega-la hal yang diperlukan untuk menjalankanprogram ASEAN single window ini.”Lebihlengkapnya mengenai kesiapan ini akandipaparkan pada rapat tim pada bulanAgustus ini,”ungkap Quang.

Sementara itu dari kalangan duniausaha menurut Quang, mereka menyam-but dengan baik program ini dimananantinya ASEAN single window ini akanmempersingkat proses kegiatan yangberkaitan dengan ekspor impor.

QUANG ANH LE. ASEAN Single window inimerupakan bentuk bagian dari kerangka kerjaperjanjian ASEAN mengenai prioritas integrasi disebelas sektor.

P

SEKRETARIAT ASEAN. menunjuk tim yang berasal dari institusi pemerintahan di kawasan ASEAN yangkini tengah merancang model ASEAN single window

zap

WBC/RIS

DOK. WBC

KEPABEANAN INTERNASIONAL

Page 63: Warta Bea Cukai Edisi 369

62 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

ertemuan ASEM (Asia Europe Mee-ting) Customs DG-Commissioneryang ke-6 telah diselenggarakan di

Peebles, Scotland, pada tanggal 27-28Juni 2005 dengan fokus kepadapentingnya peran Administrasi Pabeandan mitra ASEM didalam upayamemfasilitasi perdagangan secara globaldan pemberian perlindungan kepadamasyarakat. Pertemuan dipimpin oleh Mr.Mike Hanson, Director General of ServiceDelivery & Business and Taxes, UK dandihadiri oleh UK (United Kindom-Kerajaaan Inggris) Customs Minister (thePaymaster General) serta 34 AdministrasiPabean ASEM, Komisi Eropa, dan theWorld Customs Organization.

Untuk itu pertemuan telah membahasagenda items tentang perkembanganinter-sesi kerjasama kepabeanandiberbagai forum internasional, prosedurkepabeanan dan upaya menfasilitasiperdagangan, upaya penegakkan hukumserta tindak security, kerjasamakepabeanan ASEM, dan pertemuanASEM Customs berikutnya;

PERKEMBANGAN INTER-SESI KERJASAMAKEPABEANAN

Pertemuan telah mencatat laporanVietnam, Korea dan Brunai Darussalammasing-masing mengenai PertemuanASEM Summit yang ke-5 di Hanoi yangtelah diselenggarakan pada tanggal 8-9Oktober 2004, Pertemuan Pertama APECSub Committee on Customs Proceduresdi Seoul yang telah diselenggarakan padatanggal 22-25 Pebruari 2005, danPertemuan ASEAN Customs DG yang ke-13 di Brunai Darussalam yangdiselenggarakan pada tanggal 6-8 Juni2005;

PROSEDUR KEPABEANAN DAN UPAYAMEMFASILITASI PERDAGANGAN

Singapura melaporkan pokok-pokokhasil Pertemuan ASEM Customs Proce-dures Working Group yang telahdiselenggarakan pada tanggal 27-28 April2005 di Singapore. Sementara UK

memaparkan perkembangan kegiatankepabeanan Eropa dalam rangkamemodernisasikan Community’s CustomsCode-nya (CCC). Perkembangan kegiatantersebut selanjutnya akan diajukankepada Komisi Eropa, diera UK Presi-dency, untuk dibahas lebih lanjut padabulan September 2005.

Korea menjelaskan Seoul InitiativeAction Plan-nya dibidang penyederhanaanprosedur kepabeanan dan upayameningkatkan kerjasama kepabeanandiwilayah Asia Timur. Pertemuan telahmenyambut positif dan menerima rencanaaksi tersebut serta memperlakukannyasebagai inisiatif wilayah yang istemewadan juga sebagai pelengkap kegiatan EUdan WCO dibidang upaya memfasilitasiperdagangan.

Sementara yang menyangkut rencanaaksi dimaksud dibidang rules of origin,pertemuan telah menerima usulan Koreauntuk meningkatkan penggunaan e-certificates of origin danmemperlakukannya sebagai pelengkapEU inisiatif dibidang preferential rules oforigin. Mengenai prosedur kepabeananyang sifatnya administratif, Polandia

menegaskan akan perlunya peningkatanpenggunaan e-mail dalam rangkamenfasilitasi perdagangan sertamempercepat proses verifikasi.

Tentang WTO’s Work Programme onTrade Facilitation, pertemuan telahmencatat laporan Komisi Eropa mengenaiperkembangan terakhir upayamemfasilitasi perdagangan diforum WTO.Berkenaan dengan itu China danIndonesia menghimbau agar partisipasinegara berkembang, khususnyaAdministrasi Pabean-nya, dapat lebihditingkatkan lagi dipertemuan-pertemuanWTO mendatang.

UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DAN TINDAKSECURITY

Komisi Eropa dan Luxemburg, selakupemangku EU Presidency saat ini,melaporkan pokok-pokok hasilpertemuan ASEM Customs EnforcementWorking Group (EWG) yang telahdiselenggarakan di Brussels pada tanggal30-31 Mei 2005. Perlu diketahui bahwapertemuan EWG tersebut telah menerimadua konsep rencana aksi masing-masingdibidang supply chain security, tradefacilitation and IPRs dan fight against fraudyang mencakup periode 2005-2007.Untuk melaksanakan rencana aksitersebut masih diperlukan adanyabeberapa tambahan koordinator.

Sejauh ini hanya UK yang telahmengidentifikasikan kesediaannya untukbertindak sebagai salah satu tambahankoordinator, khususnya untuk bidang riskassessment. Sementara itu Luxemburgmenekankan akan pentingnyapeningkatan pemanfaatan WCO’sCustoms Enforcement Network (CEN)sebagai media utama untuk melakukanpertukaran informasi tentang tindak anti-fraud serta kegiatan yang terkait denganpenyelundupan rokok palsu/dipalsukandan amphetamine type stimulants (ATS).

Berkenaan dengan itu, pertemuantelah menyatakan dukungannya terhadappokok-pokok hasil pertemuan EWGtersebut dan sepakat untuk terus

ASEM Customs DG-DARI PERTEMUAN Ke-6

CommissionerSejauh ini diperkirakan bahwa perdagangan barang palsu mencapai 7 persen daritotal perdagangan internasional dengan nilai perdagangan barang palsu/dipalsukanmencapai 450 milyar US dollar

P

DJBC. Administrasi Pabean dapat memainkanperanan pentingnya didalam mencegah danmendeteksi adanya perdagangan gelap

KEPABEANAN INTERNASIONAL

DOK. WBC

Page 64: Warta Bea Cukai Edisi 369

63WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

melakukan pemutakhiran WCO’s CENDatabase serta terus berupaya untukmengefektifkan pelaksanaan WCO’sFramework of Standards yang telahdiadopsi didalam Sidang WCO Councilyang baru lalu.

Belanda telah menyajikan ContainerSecurity Initiative (CSI) dan mengusulkanagar Administrasi Pabean ASEM dapatmengambil langkah-langkah yangdiperlukan untuk mempromosikan upayasupply chain security. Untuk itu pertemuantelah menegaskan bahwa upaya promositersebut harus ditingkatkan dan tidakterbatas hanya dalam kerangka hubunganEU (Uni-Eropa) dan US (Amerika Serikat)serta APEC, tetapi juga dalam kerangkaASEM. Selanjutnya Belanda akanmenyusun pilot proyek yang melibatkankelompok kerja dari 5 negara EU dan 5negara Asia.

Disamping itu pertemuan juga telahsepakat untuk menindak lanjutipernyataan para Menteri Keuangan ASEMyang ke-6 di Tianjin, khususnya yangmenyangkut pentingnya supply chainsecurity didalam upaya memfasilitasiperdagangan, meningkatkan globalsecurity, melaksanakan WCO’s Frame-work of Standards, dan mengenalikemungkinan adanya permasalahan sertasolusinya (termasuk yang menyangkutkeperluan bantuan tehnis). Tindak lanjuttersebut sangat diperlukan dalam rangkapersiapan menghadapi PertemuanTingkat Menteri Keuangan berikutnya diWina pada bulan April 2006.

Berkenaan dengan presentasiBelanda tentang CSI, Indonesiamenyatakan dukungannya danmenjelaskan bahwa upaya untukmelaksanakan inisiatif tersebut denganBelanda dapat dilakukan atas dasarpayung CMAA yang telah dibuat antaraBelanda dan Indonesia. Ditambahkan pulabahwa US telah mengirimkan fact findingmission-nya ke Tanjung Priok Port untukmelihat kemungkinan pelaksanaan CSI diIndonesia. Atas dasar itu Belandamenyatakan akan melakukan konsultasiterlebih dahulu dengan kalangan industri.

UK melaporkan rencananya untukmelaksanakan European CocaineConference di Peebles pada tanggal 21-22 Oktober 2005 dengan fokus untukmenyusun EU Drugs Action Plan. Konfe-rensi tersebut pada dasarnya merupakancontoh baik dari suatu kerjasamaoperasional didalam memerangipenyelundupan drugs dan hasilnya akandilaporkan didalam pertemuan ASEMEWG tahun 2006 di Korea.

Menyusul presentasi Komisi Eropatentang rencana aksi supply chainsecurity, trade facilitation dan IPRs,masing-masing China, Italy, the ScotchWhisky Association, dan WCO telahmemaparkan kegiatannya dibidang anti-counterfeiting. Atas dasar itu pertemuanmenyatakan bahwa counterfeitingmerupakan masalah global danAdministrasi Pabean ASEM harus

memainkan peran pentingnya gunamendeteksi dan mencegah terjadinyaperdagangan gelap, mengingatperdagangan gelap memberikan dampakyang sangat negatif terhadap kesehatan,keamanan, pembangunan sosial danbudaya masyarakat.

Oleh karena itu Administrasi PabeanASEM dan mitra ASEM harus dapatmenghentikan pelaku counterfeiting,menyita dan memusnahkan barang gelaptersebut serta menuntut pelakunya kepengadilan.

Berkenaan dengan upaya memerangitindak counterfeiting, para DirekturJenderal/Komisioner ASEM telahmeluncurkan statement yang berisikan halsebagai berikut:

a. Upaya memerangi secara global per-dagangan gelap barang-barang palsu/dipalsukan merupakan salah satuprioritas Administrasi Pabean ASEMyang harus diantisipasi secara globalpula, mengingat isu tersebut melandaseluruh wilayah dunia dan tindak pe-malsuan barang tersebut merupakantindak kriminal yang tidak menuntutkorban jiwa (victimless crime).Oleh karena itu tindak pemalsuanbarang dimaksud pada dasarnya tidaksaja merupakan serangan terhadapkesehatan dan keamanan masyarakatserta menghambat upayapembangunan sosial dan budayamasyarakat, tetapi juga telah merusaklegitimasi perdagangan yang syah dan

mendorong terjadinya persainganyang tidak sehat; yang kesemuanyaitu pada gilirannya akan menghambatupaya pengembangan penelitian sertapenemuan baru (inovasi). Perludiketahui bahwa tindak pemalsuanbarang tadi pada umumnyaberhubungan dengan organisasikriminal dan dampak kerugian sosialserta kerusakan materinya dirasakanoleh seluruh masyarakat;

b. Sejauh ini diperkirakan bahwa perda-gangan barang palsu mencapai 7persen dari total perdagangan interna-sional dengan nilai perdaganganbarang palsu/dipalsukan mencapai450 milyar US dollar. Tindakpemalsuan barang tersebut saat initelah menjalar dan mempengaruhihampir seluruh sektor perdagangandan kegiatan gelap perdagangannyatidak saja terbatas kepada pemalsuanbarang-barang mewah.Oleh karena itu implikasi kesehatandan keamanannya, sebagai akibatpengkonsumsian barang palsu/dipalsukan tersebut, sulit untukdiperkirakan ( sangat devastating).Tindak pemalsuan barang merupakanisu yang sangat serius dan akan terusberkembang;

c. Administrasi Pabean ASEM dapatmemainkan peranan pentingnyadidalam mencegah dan mendeteksiadanya perdagangan gelap. Untuk itu

ROKOK PALSU. WCO’s Customs Enforcement Network (CEN) sebagai media utama untukmelakukan pertukaran informasi tentang tindak anti-fraud serta kegiatan yang terkait denganpenyelundupan rokok palsu.

DOK. WBC

Page 65: Warta Bea Cukai Edisi 369

64 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

kepada para Direktur Jenderal/Komisioner diminta untuk dapatmengoptimalkan upaya kerjasamadan mengenali adanya bidang-bidangdimana upaya joint operation dapatdilakukan secara efektif. Upaya lebihlanjut harus dapat dilaksanakan dalamrangka mempermudah pertukaraninformasi antara Asia dan Eropa,khususnya dibidang latest counterfeit-ing trends serta pertukaran pejabatpenegakkan hukum/intelijen;

d. Atas dasar hal-hal sebagaimanaterurai diatas, para Direktur Jenderal/Komisioner sepakat untuk melakukanhal sebagai berikut:1) meningkatkan pertukaran

informasi antara Asia dan Eropa,khususnya informasi yang terkaitdengan data tangkapan, rutetransit, negara asal barang, danperalatan transport yangdigunakan;

2) membantu WCO didalammenangani tindak pemalsuanbarang melalui CEN database.Untuk itu database tersebut harussenantiasa dimutakhirkan danmencakup berbagai data tentangtindak pemalsuan barang;

3) melakukan pertukaran pejabatBea dan Cukai yang ahli dibidanganti-counterfeiting controls danjoint training;

4) mengupayakan hadirnya danefektifnya peraturan perundanganyang diperlukan untukmengantisipasi tindak pemalsuanbarang ;

5) meningkatkan kesadaranmasyarakat terhadap kerusakansosial, ekonomi dan kesehatanyang diakibatkan dari

pengkonsumsian barang-barangpalsu/dipalsukan;

6) melaksanakan latihan dibidangmentarget barang-barang palsu/dipalsukan, dengan penekanankepada produk-produk yangmembahayakan kesehatan/keamanan masyarakat;

7) meningkatkan komitmen untukmelakukan kerjasama denganlembaga-lembaga nasional terkaitguna menangani tindakpemalsuan barang dan menyadaribahwa upaya penegakkan hukumdiperbatasan merupakan bagianintegral didalam upaya memerangitindak pemalsuan barang secaraglobal;

8) berbagi best practices dibidangsuccessful prosecutions;

9) menyusun dan mempromosikantata kerja partnership yang efektifdengan kalangan industri yangsah;

10) mempromosikan mekanismepenggunaan IT-based informationexchange antara Bea dan Cukaidan pemegang hak;

11) bekerjasama dalam rangkapemberantasan kantong-kantongproduksi barang-barang palsu/dipalsukan;

e. Menyusun strategi dalam rangkamenghentikan usaha tindakpemalsuan barang, menyita danmemusnahkan barang-barang illegaltersebut serta menuntut pelakunyakepengadilan. Untuk itu diperlukanpelaksanaan keputusan pengadilanyang lebih tegas dan penyitaan harta-benda yang diperoleh dari keuntungantindak pemalsuan barang tersebut.Selanjutnya tindakan tersebut di atas

perlu diberitahukan kepada masyara-kat pelaku perdagangan internasionaldan lembaga-lembaga penegakkanhukum lainnya baik ditingkat nasionalmaupun internasional sebagai upayaAdministrasi Pabean memerangitindak pelaku pemalsuan barang;

KERJASAMA KEPABEANAN ASEMJepang melaporkan kemajuan

kerjasama kepabeanan dan salingpemberian bantuan antara Asia dan Eropadengan fokus kepada pengembangansendi-sendi kapasitas.

Pertemuan mencatat statusperkembangan pelaksanaan WCOinstruments, khususnya yang terkaitdengan the revised Kyoto Convention(RKC) dan Johannesburg Convention(JC). Berkenaan dengan itu perludiketahui bahwa untuk mengefektifkanRKC masih diperlukan satu lagi Contract-ing Party Kyoto Convention yang harusmenerima RKC. Sejauh ini US belummenyatakan kesediaannya untukmenerima RKC. Sementara yangmenyangkut upaya untuk mengefektifkanJC masih diperlukan dua ContractingParty lagi.

Philipina menjelaskan pengalamannyadidalam melaksanakan serangkaianproyek yang dibiayai oleh dana EUdibidang ASEAN Single Window, ASEANCustoms Reform and Modernization, danRisk and Border Management Systems.Ditambahkan bahwa pelaksanaan proyek-proyek tersebut telah memberikankontribusi yang signifikan didalampelaksanaan kegiatan yang sifatnyaoperasional, khususnya dibidangpemerosesan pemberitahuan impor/ekspor barang dan risk targeting systems.

Menyusul presentasi WCO, China,dan UK mengenai pengembangan danpenggunaan standard-standardinternasional dibidang prosedurkepabeanan, seperti antara lain WCOData Model, Unique ConsignmentReference, dan International DataMessaging Standards, pertemuan sepakatuntuk secepatnya melaksanakanseperangkat standards yang tersebutdidalam WCO Framework of Standards.

Ditambahkan pula bahwa penggunaanstandar internasional tersebut akan dapatmenurunkan biaya dan meningkatkanefisiensi pelaksanaan perdaganganinternasional, sehingga akan memberikanmanfaat yang signifikan baik bagiAdministrasi Pabean maupun pelakuekonomi.

Berkenaan dengan penggunaanstandard internasional, para DirekturJenderal/Komisioner ASEM jugameluncurkan statement yang menyatakanbahwa:a. penggunaan Customs Data Model

yang format dan strukturnya telahdistandarkan sedemikian rupa akanmemberikan manfaat kepada pelakuekonomi yang terkait dengan kegiatanekspor dan impor dan menyebabkan

TEKNOLOGI INFORMASI. mempromosikan mekanisme penggunaan IT-based information exchangeantara Bea dan Cukai dan pemegang hak

KEPABEANAN INTERNASIONAL

DOK. WBC

Page 66: Warta Bea Cukai Edisi 369

65WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

terjadinya penurunan biaya pemenuh-an customs formality. Kondisi yangdemikian pada gilirannya akan dapatmeningkatkan efisiensi sumber dayaAdministrasi Pabean dan meningkat-kan efektifitas risk assessment sertatargeting. Untuk itu diharapkanmasing-masing Administrasi PabeanASEM dapat mulai mengenalkan datamodelnya dan melakukan penjajakankemungkinan kerjasama didalammenyusun pilot project baik ditingkatnasional maupun internasional;

b. Paduan Customs Data Model denganUnique Consignment Reference(UCR) akan dapat meningkatkanpengawasan terhadap internationaltrade supply chain, efektifitaspelaksanaan audit dan tehnik riskmanagement, serta mempercepat danmeningkatkan derajat akurasipergerakan barang.

Untuk itu Administrasi Pabean ASEMharus dapat bekerjasama dengan pelakuekonomi, dengan memanfaatkankemajuan teknologi industri, didalampenggunaan system dan referensicommercial-nya guna memenuhi stan-dard-standard yang dapat diterima secarainternasional. Dengan cara yang demikianmaka pesan-pesan ekspor dari suatunegara dapat diterjemahkan sebagaipesan-pesan impor bagi negara lainnya.

c. Disadari bahwa kesepakataninternasional untuk melaksanakandata model dan UCR pada tahun2005 nampaknya tidak dapat dipenuhi.Oleh karena itu pertemuan menyetujuiuntuk melaksanakan prakteknyasecepat mungkin denganmempertimbangkan bahwa EU DataModel beserta UCR akandilaksanakan sebagai bagianpelaksanaan Single AdministrativeDocument (SAD) pada tahun 2006/07(penggunaan UCR sampai saat inimasih bersifat optional). Disamping itupelaksanaannya masih memerlukanupaya koordinasi antar EU. Diyakinibahwa pelaksanaan Data Model danUCR akan sangat membantu pelakuekonomi;

PERTEMUAN ASEM CUSTOMSBERIKUTNYA

Malaysia memberitahukan bahwasalah satu negara Asia yang akan menjadituan rumah pelaksanaan pertemuanASEM Customs DG-Commissioner yangke-7. Negara Asia yang akan menjadihost-country-nya dan tanggal sertatempat pelaksanaannya akandiberitahukan kemudian. Secara discreetMalaysia memberikan sinyal bahwa isutersebut akan diajukan dan dibahas dalamASEAN DG Meeting pada bulan Novem-ber 2005 di Cebu, Philipina.

Sementara yang menyangkutpelaksanaan ASEM Customs Procedures

Working Group mendatang, Polandiatelah menyatakan kesediaannya sebagaihost-country dan pelaksanaannyadijadualkan pada bulan September 2006.Isu yang akan dibahas diperluasmencakup isu enforcement yang terkaitdengan supply chain security. Mengenaipertemuan ASEM Customs EnforcementWorking Group mendatang, Korea telahmenyatakan kesediaannya untukbertindak sebagai tuan rumah.Pelaksanaannya dijadualkan pada bulanMei 2006.

KESIMPULAN DAN SARANPertemuan telah berjalan lancar, positif

dan konstruktif yang ditandai dengandiluncurkannya dua pernyataan yangmasing-masingnya mengenai upayamemerangi pemalsuan barang danpeningkatan pengembangan sertapenggunaan standard-standardinternasional dalam rangka penyampaianpesan-pesan yang sifatnya Kepabeanan.

Khusus yang menyangkutkesepakatan para Menteri KeuanganASEM mengenai pelaksanaan WCO’sFramework of Standars (the Framework),Ditjen. Bea dan Cukai kiranya perlusegera menindak lanjuti sebagaimanamestinya, mengingat hal sebagai berikut:a. The Framework telah diadopsi oleh

seluruh Administrasi Pabean negaraanggota WCO (APWCO) didalamsidangnya pada bulan Juni 2005.Pada kesempatan tersebut USCustoms and Border ProtectionCommissioner, Mr. Bonner, telahsecara gamblang mendemonstrasikantata cara menerima danmenandatangani Letter of Intend (LOI)sebagai tanda kesediaan US untuk

melaksanakan the Framework.Selanjutnya sebagai konsekuensi darihal tersebut, maka didalam sidangDewan terkumpul 100 LOI yang telahditandatangani oleh APWCO atauekuifalen dengan 66 persen dari totalAPWCO yang saat ini berjumlah 166negara. Gambaran tersebutmenunjukkan betapa seriusnyaAmerika untuk melaksanakan theFramework dimaksud.

b. Disamping hal tersebut di atas,Amerika juga telah menempatkanpermanent technical attaché-nya padaWCO, dengan tugas khusus untukmenangani upaya pengembangansendi-sendi kapasitas dalam rangkapelaksanaan the Framework. Lebihdari pada itu, pemilihan jabatanDirektur Facilitation and EnforcementWCO, yang dilaksanakan dalamsidang Dewan, dimenangkan secaramutlak oleh calon dari US. Perludiketahui bahwa kegiatan-kegiatanyang terkait dengan pelaksanaan theFramework merupakan salah satutugas dan fungsi dari DirektoratFacilitation and Enforcement.

c. Mengingat pula bahwa US padahakekatnya adalah Polisi Dunia, makasangat mungkin kepada APWCO yangbelum menandatangani LOI (yangmungkin dianggap belum serius untukmelaksanakan the Framework),barang-barang ekspornya ke US akandikenakan pemeriksaan phisik barangsecara ketat. Sekiranya hal tersebutnantinya terjadi, maka sedikit banyakbarang ekspor Indonesia ke US akankehilangan daya saingnya.

Samsuar said, Kepala Bidang keuangan/Bea dan Cukai PRIME-Brussels;

DJBC DAN PENGUSAHA. Upaya untuk menyusun dan mempromosikan tata kerja partnership yangefektif dengan kalangan industri yang sah.

DOK. WBC

Page 67: Warta Bea Cukai Edisi 369

66 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

A. THE CUSTOMS-TO-CUSTOMSPILLAR

ustoms administrations must workco-operatively with common andaccepted standards to maximize

the security and facilitation of theinternational trade supply chain ascargo and container shipments movealong the nodes of the global tradingsystem. The Customs-to-Customs Pillarachieves this objective.It provides an effectivemechanism for securingthe international tradesupply chain against theeffects of terrorism andother forms oftransnational crime.

Traditionally,Customs administra-tions inspect cargoonce it has arrived attheir domestic ports.Today, there must bean ability to inspectand screen a containeror cargo before itarrives. In view of theirunique authority andexpertise, Customsadministrationscontribute to bothsecuring and facilitat-ing global trade.

The central tenet ofthis pillar is the use ofadvance electronicinformation to identifyhigh-risk containers orcargo. Using auto-mated targeting tools, Customsadministrations identify shipmentsthat are high-risk as early as possiblein the supply chain, at or before theport of departure.

Provision should be made for theautomated exchange of information.

Systems should therefore be basedon harmonized messages and beinteroperable.

To be effective and to ensure thatthe process does not slow down themovement of trade, Customs admin-istrations should use modern technol-ogy to inspect high-risk shipments.This technology includes, but is not

limited to, large-scale X-ray andgamma-ray machines and radiationdetection devices. Maintaining cargoand container integrity by facilitatingthe use of modern technology is alsoa vital component of this pillar.

Drawing from, inter alia, the

Revised Kyoto Convention (RKC),the Integrated Supply Chain Manage-ment (ISCM) Guidelines, and nationalprogrammes*, Customs administra-tions joining the WCO Framework willstandardize Pillar 1.

B. PILLAR 1 STANDARDSStandard 1 – Integrated Supply

Chain ManagementThe Customs

administration shouldfollow integratedCustoms controlprocedures asoutlinedin the WCO CustomsGuidelines on Inte-grated Supply ChainManagement (ISCMGuidelines).

Standard 2 – CargoInspection Authority

The Customsadministration shouldhave the authority toinspect cargo originat-ing, exiting, transiting(including remainingon board), or beingtranshipped through acountry.

Standard 3 – ModernTechnology inInspection Equip-ment

Non-intrusiveinspection (NII)equipment andradiation detection

equipment should be available andused for conducting inspections,where available and in accordancewith risk assessment. This equipmentis necessary to inspect high-riskcontainers or cargo quickly, withoutdisrupting the flow of legitimate trade.

PENGANTAR REDAKSIWCO telah berhasil merampungkan penyempurnaan konsep WCO Framework yang telah berhasil diadopsi pada kesempatan sidang dewanbulan Juni 2005. Dalam acara tersebut Kasubdit Kerjasama Internasional I Dra. Istyastuti Wuwuh Asri M.si mewakili DJBC turut hadir dalamacara tersebut. Berikut disampaikan konsep WCO framework dimaksud.

WCO Standards toSECURE AND FACILITATEGLOBAL TRADE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

General agreement on the minimum benefits that Business partners can reap from the authorizedoperator status is also crucial

C

ENGLISH SECTION

Page 68: Warta Bea Cukai Edisi 369

67WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

Standard 4 – Risk-ManagementSystems

The Customs administrationshould establish a risk-managementsystem to identify potentially high-riskshipments and automate that system.The system should include a mecha-nism for validating threat assess-ments and targeting decisions andidentifying best practices.

Standard 5 – High-risk Cargo orContainer

High-risk cargo and containershipments are those for which thereis inadequate information to deemshipments as low-risk, that tacticalintelligence indicates as highrisk, orthat a risk-scoring assessmentmethodology based on security-related data elements identifies theshipment as high-risk.

Standard 6 – Advance ElectronicInformation

The Customs administrationshould require advance electronicinformation on cargo and containershipments in time for adequate riskassessment to take place.

Standard 7 – Targeting and Com-munication

Customs administrations shouldprovide for joint targeting andscreening, the use of standardizedsets of targeting criteria, and compat-ible communication and/or informa-tion exchange mechanisms; theseelements will assist in the futuredevelopment of a system of mutualrecognition of controls.

Standard 8 – Performance Mea-sures

The Customs administration shouldmaintain statistical reports thatcontainperformance measures includ-ing, but not limited to, the number ofshipments reviewed,the subset of high-risk shipments, examinations of high-risk shipments conducted, examinationsof high-risk shipments by NII technol-ogy, examinations of high-risk ship-ments by NII and physical means,examinations of high-risk shipments byphysical means only, Customs clear-ance times and positive and negativeresults. Those reports should beconsolidated by the WCO.

Standard 9 – Security AssessmentsThe Customs administration

should work with other competentauthorities to conduct securityassessments involving the movementof goods in the international supplychain and to commit to resolvingidentified gaps expeditiously.

Standard 10 – Employee IntegrityThe Customs administration and

other competent authorities shouldbe encouraged to requireprogrammes to prevent lapses inemployee integrity and to identify andcombat breaches in integrity.

Standard 11 – Outbound SecurityInspections

The Customs administrationshould conduct outbound securityinspection of high-risk containers andcargo at the reasonable request ofthe importing country.

C. THE CUSTOMS-TO-BUSINESSPILLAREach Customs administration will

establish a partnership with theprivate sector in order to involve it inensuring the safety and security ofthe international trade supply chain.The main focus of this pillar is thecreation of an international systemfor identifying private businesses thatoffer a high degree of securityguarantees in respect of their role inthe supply chain. These businesspartners should receive tangiblebenefits in such partnerships in theform of expedited processing andother measures.

The following statement from the“High Level Guidelines for Co-operative Arrangements between

X- RAY CONTAINER. Today, there must be an ability to inspect and screen a container or cargobefore it arrives. In view of their unique authority and expertise, Customs administrationscontribute to both securing and facilitating global trade.

DO

K. W

BC

Page 69: Warta Bea Cukai Edisi 369

68 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

WCO Members and Private Industryto Increase Supply Chain Securityand Facilitate the Flow of Interna-tional Trade” sums up the criticalrelationship between Customs andBusiness in adding another layer tothe protection of international trade :

“To the extent that Customs canrely on its partners in the tradecommunity to evaluate and addressthreats to their own supply chain, therisk confronting Customs is reduced.Therefore, companies that demon-strate a verifiable willingness toenhance supply chain security willbenefit. Minimizing risk in this wayhelps Customs in performing theirsecurity functions, and in facilitatinglegitimate trade.”

Such programmes push thesecurity of cargo and containersfurther back into the supply chain byinvolving the private sector and byrequiring increased security at thepoint of origin, e.g. the point ofstuffing a container at a foreignmanufacturer’s loading docks, and asthe container is moved from point topoint through the supply chain.

This Framework sets forth thecriteria by which businesses in thesupply chain can obtain authorizedstatus as a security partner. Suchcriteria address issues such as threatassessment, a security plan adaptedto the assessed threats, a communi-cation plan, procedural measures toprevent irregular or undocumentedgoods entering the internationalsupply chain, physical security ofbuildings and premises used asloading or warehousing sites,security of containers and cargo,

means of transport, personnelvetting, and protection of informationsystems.

The priorities of validating orauthorizing participants can bedetermined by a number of factors,including import volume, security-related anomalies, the strategicthreat posed by certain geographicregions, or other risk-related informa-tion. Deciding which factors toemphasize will inevitably changebased on evolving circumstances.

General agreement on theminimum benefits that Businesspartners can reap from the autho-rized operator status is also crucial.Benefits include quicker movement oflow-risk cargo through Customs,improved security levels, optimizedsupply chain cost through securityefficiencies, enhanced reputation forthe organization, increased businessopportunities, improved understand-ing of Customs requirements, andbetter communication between theAEO and the Customs administration.

Many businesses that functionalong the nodes of the internationalsupply chain already must meetexisting international security require-ments and/or have internal securityprogrammes in place that addressconcerns of Customs administrations.The systems within the Customs-to-Business pillar of the Frameworkmust be based on the quality accredi-tation of Customs routines that useinformation technology to facilitatethe procedures commonly associatedwith cross-border trade and that offerspecial benefits to those importers,exporters, brokers, forwarders,

carriers and other service providersthat qualify.

Drawing from the vast number ofinnovative programmes**, Customsadministrations and internationaltrade businesses joining the WCOFramework will standardize Pillar 2

D. PILLAR 2 STANDARDSStandard 1 – Partnership

Authorized Economic Operatorsinvolved in the international tradesupply chain will engage in a self-assessment process measured againstpre-determined security standards andbest practices to ensure that theirinternal policies and proceduresprovide adequate safeguards againstthe compromise of their shipments andcontainers until they are released fromCustoms control at destination.

Standard 2 – SecurityAuthorized Economic Operators

will incorporate pre-determinedsecurity best practices into theirexisting business practices.

Standard 3 – AuthorizationThe Customs administration,

together with representatives fromthe trade community, will designvalidation processes or qualityaccreditation procedures that offerincentives to businesses throughtheir status as Authorized EconomicOperators.

Standard 4 – TechnologyAll parties will maintain cargo and

container integrity by facilitating theuse of modern technology.

Standard 5 – CommunicationThe Customs administration will

regularly update Customs-Businesspartnership programmes to promoteminimum security standards andsupply chain security best practices.

Standard 6 – FacilitationThe Customs administration will

work co-operatively with AuthorizedEconomic Operators to maximizesecurity and facilitation of theinternational trade supply chainoriginating in or moving through itsCustoms territory.

* In many cases the FrameworkStandards, and in particular thetechnical specifications, aretakendirectly from these sources.

** These programmes include, inter alia,the RKC, Sweden’s StairSecProgramme, Canada’s Partners inProtection (PIP), Australia’s Frontlineand Accredited Client Programme, theU.S. C-TPAT, New Zealand’s SEP andFrontLine Programme, the WCO’sBusiness Partnership Group, and theWCO’s ISCM Guidelines.

WCO HEADQUARTER

ENGLISH SECTIONDOK. WBC

Page 70: Warta Bea Cukai Edisi 369

69WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

bu saya sudah berusia lanjut (87).Akhir-akhir ini kalau hendak buang airkecil selalu keluar lebih dulu sebelum

sampai ke kamar mandi, padahal itusudah berusaha ia tahan agar tidakmengompol. Apakah ini berhubungandengan usianya ? lantas bagaimanamengobatinya dokter ? Nuri-Jakarta.

JAWAB :Saya ikut prihatin dengan apa yang

dialami ibu anda. Memang keluhan inimerupakan salah satu manifestasipenyakit yang dijumpai pada pasienusia lanjut. Diperkirakan 20-30 persenpasien usia lanjut mengalami keluhanini. Untuk itu dukungan kasih sayangdan kesabaran anda akan menolongibu menghadapi ketidaknyamanan ini.Hal ini akan mencegah ibu anda jatuhdalam kondisi yang lebih jauh sepertidepresi, stress, dan lainnya.

Dalam keadaan normal air senikeluar setelah terjadi kontraksi ototkemih dan otot dasar panggul sehinggaair seni dapat turun ke saluran kencingdan keluar. Gangguan pada otot atausyaraf di daerah seluruhnya tanpaterkontrol. Ini yang disebut“Inkontinensia Urin”.

Ada empat jenis inkontinensia urin:1. Inkontinensia stres

Biasanya air kencing keluar sedikit-sedikit tanpa terkontrol.

2. Inkontinensia overflowTidak terkendalinya pengeluaranurin dikaitkan dengan kandungkemih yang terisi penuh tanpa adarasa ingin berkemih.

3. Inkontinensia urgensiKeluarnya urin secara tak terkendalisetelah timbul rasa ingin berkemihkeluhan yang timbul biasanyakarena kurang cukup waktu untuksampai di toilet. Tipe ini merupakanpenyebab tersering inkontinensiaunrin di atas 75 tahun.

4. Inkontinensia fungsionalTidak terkendalinya pengeluaranurin akibat faktor-faktor di luarkandung kemih misalnya gangguansyaraf, kanker dan lain-lain.

Yang dialami ibu anda adalahinkontinensia urgensi. Penyebabinkontinensia urgensi umumnya karenairitasi di dinding kandung kemihsehingga dinding kandung kemihberkontraksi dan terjadi pengeluaranurin tidak terkendali. Iritasinya misalnyakarena infeksi, inflamasi(pembengkakan) , batu, gangguan

persyarafan pada stroke, trauma tulangbelakang dan lainnya.

Untuk itu ibu anda perlu diperiksakeadaan fisiknya untuk memastikanapakah ada penyakit lain yang menjadipencetus inkontinensia ini atau tidak.Pemeriksaan penunjang lain sepertilaboratorium urin, uji urodinamik, atausistoskopi (yaitu peberopongan kedalam kandung kemih mungkin akandirekomendasi.

Bila ditemui pencetus-pencetuskejadiannya inkontinensia urin ini makasebaiknya di terapi terlebih dulu.Sambil dievaluasi lebih lanjut.

Yang perlu dihindari antara lain :l Merokok

Karena rokok dapat mengiritasikandung kemih sehinggamemperburuk keadaan.

l Hindari minuman yang mengandungkafein dan alkohol yangmenyebabkan peningkatan produksiurin dan memperburuk keadaaninkontinensia urin.

Latihan yang dapat dilakukan ;l Melatih buang air kecil secara rutin

dalam jarak tertentu sehingga be-lum ada rasa ingin berkemih kemu-dian secara bertahap memperpan-jang interval pembuangan air kecil.

l Latihan ‘kegel’l Latihan kegel menguatkan otot da-

sar panggul yang menjadi ototpenopang kandung kemih, rahimdan rehitum (saluran pembuangan).Bila latihan ini dilakukan rutin dapatmenjadi terapi dan pencegahan dariinkontinensia urin. Latihan ini dapatdilakukan dalam posisi duduk,berdiri atau berbaring. Usahakanlatihan ini dilakukan sesering mung-kin, satu kali setiap jam sepanjanghari.

Untuk mengidentifikasi ototdasar panggul dengan caramembayangkan sedangberkemih dan hentikan secaramendadak. Otot yangterasa berkontraksi didaerah vagina, lubangsaluran kencingatau anusadalah ototdasar

DIASUH OLEH PARA DOKTERDI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

Anda BertanyaDokter Menjawab

panggul untuk menguatkan otot-otot inilatihan sebagai berikut :l Kontraksikan otot dasar panggul

tahan selama 10 detik,l Kemudian rilekskan otot tersebut

secara perlahanl Ulangi 5-10 kali sebanyak mungkin

Mudah-mudahan dengan latihantersebut di atas akan membantu ibumengatasi masalahnya yang terutamadukungan dan kasih sayang anda akanmemberi kebahagiaan pada ibu dimasa tuanya.

RUANG KESEHATAN

I

Mengatasi GangguanBUANG AIR KECILPADA LANSIA

FOTO

: IS

TIMEW

A

Page 71: Warta Bea Cukai Edisi 369

70 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

ari pertama kemunculan virus dalamPC, kita telah benar-benar di ujidalam hal sekuritas maupun

kenyamanan kita sebagai pengguna. Adasaja hal-hal yang mengganggu ketika kitatengah asyik bekerja dengan PC ataupunnotebook kita, baik itu virus yang bersifathanya untuk mengirim pesan bahkansampai virus yang dapat merubah danmemperbanyak dirinya dalam hardisk kita.

Antivirus yang kita pakai biasanyadisesuaikan dengan varian virus yangterdapat di dunia IT, semakin spesifiksuatu virus akan ada lagi antidote virustersebut (jangan-jangan yang membuatantivirus sekaligus pembuat virus ituya?) seperti virus-virus yang berbentukworm, yang selalu hidup dan berkem-bang dalam jaringan.

Saat ini kita telah menyediakanserver antivirus di kantor pusat,untuk menginstall (update) antivirusyang baru. Untuk install di kantor-kantor pelayanan, harus disediakanserver tersendiri untuk men-down-load antivirus tersebut, kecuali andaterhubung ke intranet DJBC yangberlokasi di DIKC.

Berikut langkah-langkah untukinstall antivirus terbaru dari Symantecyang dapat anda download dari serverintarnet DIKC:

1. Uninstall terlebih dahulu Nortonanti virus yang ada di PC andadengan cara sebagai berikut :- click start ,setting, control pa-

nel pilih add or remove prog-

rams dan hapus semua antivirus yang ada di PC anda

- restart PC anda.

2. Download file anti virus dari :- http://helpdesk.customs.go.id , > pilih Download Files

(gambar 1) > lalu di download center

pilih download center pilih[Symantec Antivirus] new(gambar 2 & 3)

> lalu setelah itu pilih SAV new > dan save/simpan lah file

tersebut ke komputer anda- atau anda dapat mengetik

berikut ini di browser andahttp://helpdesk.customs.go.id/download/index.php?dirpath=

Untuk install di kantor-kantor pelayanan, harus disediakan server tersendiri untuk men-downloadantivirus tersebut, kecuali anda terhubung ke intranet DJBC yang berlokasi di DIKC.

Install Antivirus Symantec 2005Dari Server Intranet

Gambar 1. Tampilan situs http://helpdesk.go.id

D

INFORMASI KEPABEANAN & CUKAI

klick disini s

Page 72: Warta Bea Cukai Edisi 369

71WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

./Symantec%20Antivirus&order=0

3. Sebelum melakukan install editterlebih dahulu hosts nya dengancara sbb : - klik start, run lalu ketik

C:\WINDOWS\system32\

drivers\etc\hosts lalu klik ok. ketik192.168.203.18 AVSDIKC lalusave file tersebut seperti gambar 4

4. Setelah itu anda dapat meng-install di PC anda denganlangkah-langkah sebagai berikut :- extract terlebih dahulu file SAV.zip

yang anda download ke PC anda- double click file setup.exe- click next seperti gambar 6- pilih I accept the terms in the

license agreement, lalu kliknext (gambar 7)

- pilih client Install, lalu klik next(gambar 8)

Gambar 2. Tampilan link folder Symantec antivirus

Gambar 3. Tampilan file antivirus Symantec

Page 73: Warta Bea Cukai Edisi 369

72 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

- pilih complete, lalu klik next(gambar 9)

- pilih manage , lalu klik next(gambar 10)

- ketik sever name AVSDIKC(huruf besar semua), lalu klicknext (gambar 11)

- click install (seteleh itu tunggusampai proses install selesai)(gambar 12)

- klick finish (install antivirus selesaidilakukan), dan restart dahulu PCanda. (gambar 13)

- Setelah restart computer selesai cekdahulu apakah penginstalan berhasil,dengan cara klick start, programs,Symantec Client Security danSymantec AntiVirus (gambar 14)

Kini komputer anda telah terinstalSymantec Anti Virus, dan yg terhebat ada-lah anda tidak perlu lagi untuk mengupdateAnti Virus anda, karena cukup servernyasaja yang meng-update Anti Virus, dankomputer anda akan di update secara oto-matis oleh server tersebut.Yossef Ariyansyah & Andi Prabawa/Network team DIKC

Gambar 4. Host yang di jalankan di notepad

Gambar 6. Urut-urutan install

Gambar 7. Pilihan untuk accept program

Gambar 8. Install client

Gambar 9. Pilihan jenis install

INFORMASI KEPABEANAN & CUKAI

Page 74: Warta Bea Cukai Edisi 369

73WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

Gambar 10. Pilhan managed atau unmanaged

Gambar 11. Ketikan AVSDIKC

Gambar 14.Tampilan akhirinstaller

Gambar 12. tampilan installer

Gambar 13. Completed installer

Page 75: Warta Bea Cukai Edisi 369

74 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

emasuki dunia kerja baru ada se-macam kelegaan bagi setiap orangkarena boleh terpilih dari ratusan

orang yang berebut pekerjaan. Sekilasnampaknya akan dapat mengatasi jikaada masalah dalam hubungan relasi ditempat kerja. Dengan berjalannya waktu,ketika pekerjaan membutuhkan kerjabersama dan dibatasi oleh waktu, anggar-an, perluasan ide tertentu, atau makinlama keterbelengguan dirasa makin ken-cang, maka yang dibutuhkan bukan sajasebuah inspirasi.

Saat inilah muncul pertanyaandimanakah komitmen berada ? Komitmenberarti memilih tetap bekerja sama meskiberhadapan dengan gunung hambatandan hempasan ombak dalam menempuhperjalanan.

Sebagai gambaran, di surat kabardiberitakan bahwa banyak anggota kerjadi suatu organisasi yang mendapatkandana tambahan di luar gaji yang diberikansetiap selesai suatu pekerjaan. Manakalapintu dikuakkan oleh seseorang yangmerasa dijebak, maka bernyanyilahpemberi jasa kerja bahwa keputusanpemberian penghargaan jasa kerjadiketahui oleh atasan, diparaf oleh yangberhak, ditanda tangan oleh penerima.

Apa yang terjadi ? Masih menurutsurat kabar pada bulan Mei 2005,pemimpinnya berkata bahwa semuatanggung jawab ada pada setiap individu,sebab tak pernah ada instruksi lisanmaupun tulisan tentang hal tersebut. Apaartinya komitmen kelompok kerja ini ?

Pada awalnya, mitra dalam kerjamerasa tidak pasti akan apa yang merekakerjakan bersama atau seberapa jauhmereka akan tetap bersama dalam relasikerja. Barangkali melalui pengujian, dapatterukur seberapa dalam kemampuanuntuk tetap bersama menghadapihambatan, menyadari posisi, peran, bataskewenangan dan tanggung jawab masing-masing, serta menghargai danmenyatakannya lebih secara tulus.

Kesadaran akan komitmen tumbuhbertahap, suatu bentuk relasi yang dalam

tahap lanjut terjadi, setelah keberhasilanmengarungi hambatan dan tantangan.Komitmen dapat dihidupkan dan terusditumbuhkan, seiring dengan pencapaiankematangan hubungan

LANGKAH MENUJU KESADARANKOMITMEN

Dalam buku Journey of the Heart,John Welwood, memberikan langkahakan kesadaran komitmen.

1. Bangunlah kemitraan yang tulusLandasan kuat dan langgeng dari

sebuah komitmen adalah hubungan yangbersemangat antara para anggota timkerja, menuju tujuan dan langkah denganpersepsi yang sama. Setiap perencanaandibicarakan bersama, diterjemahkandalam persepsi yang sama. Jadi padasaat seorang mitra bergerak, mitra lainnyatelah memahami bahasa geraknya danmenduga kekuatan dirinya akankemungkin mengatasi hambatan yangakan dihadapi.

2. Ujilah kemitraan: melalui kerja samamenghadapi munculnya persoalanMakin erat kerjasama tim, makin sadar

para anggotanya akan keteladanan yangdapat diambil dari masing-masinganggota, juga makin sadar akankecemasan yang muncul dipermukaan.Sebelum tim mempunyai rasa percaya diriuntuk mencanangkan komitmen masing-masing, perlu mencari tahu apakahmereka dapat mengatasi bersamahambatan yang akan dihadapi. Ilustrasidibawah ini menggambarkan prosesnya:

“Tim fasilitator sebuah organisasiuntuk team building, mendapatkantantangan harus menyelesaikankegiatan untuk sejumlah 150 orangpeserta. Jumlah fasilitator hanya 12orang, sementara pengalamanmengajarkan bahwa 3 fasilitatorbekerja akan optimal efektivitasnyadalam menangani 25 orang peserta.Maka kecemasan akan kekuatan tim

fasilitator meningkat dan masing-ma-sing fasilitator mengkaji kekuatan diri.Pada kenyataannya masing-masingsecara jujur mengakui kelebihan mitrakerjanya. Dengan demikianmekanisme pembagian tim fasilitatornampak seperti otomatis, siapa dalamkelompok fasilitator mana”.

Diperlukan kejujuran, keterbukaan,keterikatan satu sama lain,menghilangkan kotak batas, meleburdalam satu tindak untuk kebaikanbersama dan ketidak beruntungan yangdiatasi bersama. Bersamaan denganketerbukaan, maka semua ketakutan,ketidak amanan diri, dan penolakan akankedekatan mulai muncul. Masing-masingakan dapat merasa lebih emosional, iri,tanpa alasan jelas daripada waktu-waktusebelumnya. Hubungan demikian terusberjalan, mungkin timbul perasaanterancam. Pergolakan dalam diri masing-masing terus terjadi yang memerlukanpolesan, perbaikan dan terusmengembangkan diri.

Jadi meskipun para anggota tim ma-suk dalam kelompok dengan semangatgegap gempita, ditengah perjalanannyaakan muncul rasa sakit hati, kekecewaan,kecemasan dan ketidak cocokan.Suasana ini menimbulkan pertanyaanpada masing-masing anggota, akankahmereka meninggalkan atau tetap beradadalam kelompok. Berdialog dengan dirisendiri perlu dilakukan, kemudian hasilnyadapat diungkapkan pada kelompok.

Dapat dimungkinkan dialog diri dibawadalam kelompok untuk diselesaikan danseorang bertindak sebagai fasilitator. Ataukelompok keluar bersama mempelajarikeberhasilan dan kegagalan kelompoklain sebagai bahan pertimbangan kese-diaan diri tetap berada dalam kelompok.

Tak usah merasa gagal manakala dirimerasa ingin lepas dari kelompok ketikamenghadapi kesulitan. Bekerjasamadalam banyak perbedaan memang me-ningkatkan frustasi, juga sekaligusmeningkatkan keinginan untuk tak lagi

Oleh: Ratna Sugeng

RUANG INTERAKSI

BerkomitmenLandasan kuat dan langgeng dari sebuah komitmen adalahhubungan yang bersemangat antara para anggota tim kerja,menuju tujuan dan langkah dengan persepsi yang sama.

M

KesadaranKesadaran

Page 76: Warta Bea Cukai Edisi 369

75WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

bersama. Pertanyaan yang harus dijawabadalah apa tujuan bergabung, danmengapa kini tujuan ini dipertanyakan.Atau , kalau tidak disini, dimana akanbergabung, dan apakah persoalan miriptak akan mampir dalam kelompok baru.Kuncinya, kekuatan menghadapi bersamatantangan akan membuat kelompok majuterus.

3. Ditempa dalam organisasiDalam bekerjasama di sebuah wadah

organisasi, setiap orang mengukur dirinyaapakah mereka dapat tumbuh, dalam artiberkembang kemampuan diri atausetidaknya mendapat keuntungan daripengetahuan, sikap dan keterampilannya.Jika wadah ini ternyata terlalu sempit bagipengembangan, perlu diulangi pertanyaanatas komitmen, ditambah, perlukahmemperluas wadah yang ada.

Dalam belajar berkolaborasi secarasehat ada unsur mengakomodasipertumbuhan setiap mitra. Prosespengakomodasian termasuk membuatkeseimbangan antara yang diungkapkandan yang diekspresikan. Ungkapanmengacu pada pemberi perhatian,memberikan ruang gerak dan mengertiakan apa yang mereka sampaikan sertahal yang melatarbelakanginya.

Secara spontan pengungkapanseperti ini memunculkan reaksipenolakan, yang memuat komponenemosi kuat, seperti marah.Marah bukanlah hanyamarah, dibaliknya adaunsur kecewa, atauketidak puasan.

Seseorang yangsulit mengeks-presikanperasaan akanmempunyaiketerbatasanuntuk ber-hubungandenganmitra lain-nya. Jikaia men-dapatkankesulitan

dalam kelompok atau kelompok menemuihambatan, ia mungkin akan menarik diri.Beberapa orang merasa tak pantasmengekspresikan perasaannya terhadapkelompok, sebab bekerja-pekerjaan danorganisasi bertumpu pada rasio ataulogika, bukan emosi. Sayangnyamengekspresikan perasaan denganmuatan emosi kuat tentang kekecewaan,ketakutan, kecemasan dari anggotakelompok akan menimbulkan rasa sakithati pada lainnya.

Menampung situasi demikiandiperlukan ruang penuangan emosi,dalam bentuk ’sharing’ bersamaperasaan atau mengundang seorangfasilitator untuk menjembatani gejolakperasaan anggota dalam kelompok.Dapat juga disediakan konselor tempatmereka dapat menuangkan perasaan-nya dan bersama mencari solusinya.Melalui cara ini dapat ditimbulkan rasapengertian dan penempatan diri padasituasi orang lain, suatu empati.Pemahaman akan hal ini akan dapatmendorong penguatan komitmen.

Komitmen dalam perjalanan lanjutsebuah organisasi akan terusberkembang sesuai pertumbuhananggota-anggotanya. Setiap orang dalamorganisasi tetap harus mempunyai ruangpribadi di luar organisasi untuk memberinutrisi pada batinnya. Ada sisibatin yang tidak akan samakebutuhannya denganpara anggota lainnya

yang juga perlu di-kembangkan agar

orang merasa hidupdan berguna.

Komitmenbukanberarti

harus mengatakan ya pada setiaplangkahnya, jika kata tidak perludiungkapkan maka pembicaraankelompok perlu mengakomodasikan-nya. Diskusi kelompok membicara-kan berbagai hal terkait kesetujuanatau ketidak setujuan dengan penje-lasan sampai dimengerti dengantetap berfokus pada tujuan kelompok.

Komitmen senantiasa diperbaruiketika perjalanan organisasimenghendaki demikian. Komitmen jugadapat berubah seiring dengantumbuhnya berbagai kepentingan paraanggotanya. Karena itu dalamorganisasi, misi dan visi bukanlah halyang menetap tak terubahkan. Iaberubah seiring tantangan zaman,demikian juga para anggotanya.

4. Bangunlah visi dan buatlahkeputusanDi dalam organisasi, para anggotanya

seringkali mempunyai keinginan, dan bia-sanya salah seorang memimpin untukpencarian mimpi dan cita-cita ke depan.Melalui curah pendapat, berdasar padabukti, maka penggalian mimpi dan cita-citabersama dapat dimunculkan. Pikiran yanglateral, di luar kaidah umum, seringkalimencuat dan menimbulkan keraguan.Dasar dan bukti serta ikatan kemauankuat untuk bersama mendorong semua

anggota mencapainya. Sebuah visiakan mengikat erat dibandingdengan janji dan harapan, menurutJohn Welwood. Visi dan

kesadaran akan memutar rodaorganisasi tetap berjalan

dengan kekuatan, meskiada friksi dan

konflik da-lam perja-lanan.

FOTO

: IS

TIM

EWA

Page 77: Warta Bea Cukai Edisi 369

76 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

uaca hari itu (6/7) begitu panasketika WBC tiba di BandaraSyamsudin Noor, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan (Kalsel) padapukul 09.00 WIB atau pukul 10.00WITA. Satu persatu peluh pun mulaimembanjiri wajah. Kota Banjarmasinyang dikenal sebagai kota seribusungai, memang terkenal dengansinar mataharinya yang begitumenyengat.

Untunglah WBC segera bertemudengan Suganda, pegawai KPBCBanjarmasin yang menjemput dibandara. Kamipun meluncur menujuKPBC Banjarmasin yang terletak dipelabuhan Trisakti, Banjarmasin,yang berjarak kurang lebih 25 kmdari Bandara Syamsudin Noor.

Sebelum memasuki wilayah kota,di kiri kanan jalan terdapat lahangambut yang tampak hijau. MenurutSuganda, lahan gambut di Kalselakan terlihat kuning dan kering ketikamusim kemarau dan rawankebakaran.

Disepanjang jalan kota menujukantor, lalu lintas cukup padat dandidominasi oleh kendaraan sepedamotor. Tampak sekali para pegendarasepeda motor di kota Banjarmasinkurang menghargai pengendaralainnya dan kurang memperhatikanfaktor keselamatan. Mereka denganseenaknya menyalip dan berkendaradi tengah-tengah jalan.

Sekitar tigapuluh menit kemudian,kamipun tiba di KPBC Tipe ABanjarmasin. Gedung KPBCBanjarmasin terletak di wilayahPelabuhan Trisakti bersebelahandengan kantor Pelindo III. BegituWBC menapakkan kaki kedalamkantor, barulah terlihat bahwa KPBCBanjarmasin menempati sebuahgedung yang cukup besar untukukuran kantor pelayanan.

Menurut Drs. Abdul LatiefNaleng, Kepala Kantor PelayananBea dan Cukai Tipe A Banjarmasin,dulu KPBC Banjarmasin merupakan

Kantor Wilayah yang cukup dikenaldan disegani. Namun, walaupuntelah beralih menjadi KPBC, Latiefberharap agar KPBC Banjarmasintetap eksis dalam memberikanpelayanan dan pengawasankepabeanan.

Wilayah kerja KPBC Banjarmasincukup luas, meliputi seluruh wilayahdi propinsi Kalsel, kecuali KabupatenKota Baru, Tanah Bumbu dan TanahLaut (ketiga kabupaten tersebutmasuk dalam wilayah kerja KPBCKota Baru-red). Dengan wilayahkerja yang begitu luas ditambahkeadaan geografis yang sebagianbesar terdiri dari sungai, membuatkondisi yang ada sangat rawanterhadap kegiatan penyelundupan.

Saat ini KPBC Tipe A Banjarmasindidukung personil sebanyak 69 orangpegawai. Jumlah tersebut sudahcukup memadai dalam menanganipelayanan dan pengawasan. Namundemikian, kalau berbicara mengenaisarana untuk melakukanpengawasan (diantaranya KPBCBanjarmasin hanya memiliki satubuah kapal patroli), Latiefmengatakan bahwa sarana tersebutsudah pasti tidak memadai dalammendukung fungsi atau tugaspengawasan secara maksimal.

Oleh karena itu, KPBCBanjarmasin berkoordinasi denganinstansi terkait seperti KP3 danAngkatan Laut (Lanal). Sehinggaberkaitan dengan keluarnya InpresNo.4 Tahun 2005 tentangpemberantasan kegiatan ilegalloging, Latief berharap tugaspengawasan terhadap kegiatanpenyelundupan akan semakinterpadu.

KEGIATAN PERUSAHAAN KAYUMENGALAMI PENURUNAN

Berbicara mengenai kegiatan,dalam dua tahun terakhir terdapatkecenderungan penurunan dokumenekspor (PEB) yang ditangani KPBC

Banjarmasin. Hal itu diakibatkanmenurunnya kegiatan produksiperusahaan-perusahaan kayu diKalsel.

Ada perusahaan kayu yangmengurangi jumlah produksinyahingga 50 persen karena bahan bakuyang ada sangat terbatas. Ada pulayang demi mendapatkan bahan bakuharus mendatangkannya dari pulaulain seperti Papua dan sebagainya.Ditambah lagi dengan semakinketatnya pengawasan terhadappembalakan liar (yang juga menjadisalah satu sumber bahan baku-red).

Dengan demikian, turunnyadokumen PEB dan volume ekspor(khususnya pada komoditas kayu)turut berpengaruh pula terhadapkegiatan impor yang dilayani Bea danCukai Banjarmasin. Terutamakebutuhan terhadap barang ataubahan impor untuk keperluan bahanbaku pabrik plywood seperti indus-trial flour, wood, putty dan imporlainnya.

BATUBARA PRIMADONA EKSPORDibalik lesunya kegiatan

perusahaan kayu di Kalsel, pada saatyang sama muncul suatu jeniskomoditas andalan untuk ekspor danbernilai tinggi yakni emas hitam ataubatubara. Berdasarkan data pada2004 sampai dengan semester I2005, 60 persen jumlah ekspor diKalsel didominasi oleh batubara.

Betapa tidak, batubara sangatprospektif dalam menunjangpembangunan di Kalsel, sebab jeniskomoditas ekspor yang satu inimempunyai harga jual tinggi dansangat dibutuhkan sebagai penggantibahan bakar minyak (BBM).

Latief menjelaskan, maraknyakegiatan terhadap ekspor batubaraini disamping untuk memenuhikebutuhan dalam negeri dan pasarinternasional juga adanyapemberlakukan otonomi daerah.Sehingga, masing-masing daerah

KPBC Tipe A Banjarmasin

Emas Hitam,Komoditas Baru Bernilai Ekspor TinggiDibalik lesunya kegiatan perusahaan kayu di Kalimantan Selatan, emas hitam (batubara) munculsebagai suatu jenis komoditas andalan untuk ekspor dan bernilai tinggi.

C

DAERAH KE DAERAH

Page 78: Warta Bea Cukai Edisi 369

77WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

merasa punya akses untukmengambil dan memanfaatkansumber-sumber alam didaerahnyatermasuk batubara.

OPTIMIS TARGET PENERIMAAN BEAMASUK TERCAPAI

Sementara itu, target penerimaanBea Masuk yang dibebankan untukKPBC Tipe A Banjarmasin untuk TA.2005 sebesar 23.885.090.430 rupiah,Latief optimis target tersebut dapattercapai. Pasalnya, hingga Juni 2005(semeseter I) telah terealisasisebesar 14.535.270.549 rupiah atau60,85 persen dari target yangditetapkan. Penerimaan tersebutsebagian besar berasal dari imporgula pasir kristal dan alat-alat beratuntuk kegiatan tambang batubara.

Dibalik rasa optimis untukpencapaian target penerimaan BMtersebut, terselip rasa pesimis.Pasalnya, hampir 90 persen barangimpor yang masuk ke Banjarmasinharus melalui pelabuhan lain sepertiTanjung Priok (Jakarta) dan TanjungPerak (Surabaya). Bahkan, terhitungsejak Pebruari 2005 tidak ada lagikapal-kapal kargo yang langsungmenuju Banjarmasin.

Tak hanya itu, satu-satunya kapalkargo yakni Pac Bangka, yangselama ini secara reguler melayani

rute Banjarmasin-Singapura telahberhenti beroperasi untuk sementarawaktu dengan alasan merugi (akibatkurang muatan). Ditambah lagidengan keadaan pelabuhan atau alursungai Barito yang terus mengalamipendangkalan.

PENERIMAAN CUKAINamun demikian, mulai tahun ini

KPBC Banjarmasin mempunyaisumber penerimaan baru yaitupenerimaan dari sektor cukai. Haltersebut bisa dilihat dariberdirinya sebuah perusahaan ataupabrik hasil tembakau (rokok) PRLUTHFI yang beralamat di Kel.Kelayan Tengah Banjarmasin (Kalsel)dan mulai beroperasi pada Julitahun ini.

“Walaupun jumlahnya masihrelatif kecil sesuai dengan golonganperusahaan III/B, tetapi paling tidakperusahaan rokok tersebutmerupakan pabrik rokok pertama diKalimantan Selatan yang menjadiobjek binaan sekaligus pengawasanKPBC Banjarmasin,” imbuh Latief.

Bersamaan dengan itu, untukmelaksanakan UU No.1 Tahun 1995tentang Cukai terutama yangberkaitan dengan pengawasanperedaran rokok ilegal, KPBCBanjarmasin telah bekerjasamadengan Kantor Wilayah X DJBCBalikpapan untuk melaksanakanoperasi intelijen atau operasi pasardengan daerah sasaran Banjarmasin,Banjarbaru dan Martapura.

Dari hasil operasi tersebutditemukan beberapa hasil tembakau(rokok) yang diperjualbelikan yang

A. LATIEF NALENG. Mulai tahun ini KPBCBanjarmasin mempunyai sumber penerimaan baruyaitu penerimaan dari sektor cukai.

FOTO BERSAMA. Kepala Kantor beserta seluruh pegawai KPBC Tipe A Banjarmasin berfoto bersama di depan kantor.

WBC/ATS

WBC/ATS

Page 79: Warta Bea Cukai Edisi 369

78 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

diduga terindikasi penyalahgunaanketentuan. Diantaranya adalah rokoktanpa dilekati pita cukai, rokokdengan pita cukai palsu dan pitacukai kadaluarsa tetapi bukan atasnama perusahaan (personalisasi pitacukai-red).

Hasil operasi tersebut besertacontoh hasil tembakau (yangterindikasi penyalahgunaanketentuan-red) telah dilaporkan dandikirim kepada Dirjen Bea Cukai u.pDirektur Cukai guna penelitian lebihlanjut, terutama berkaitan dengankeaslian pita cukai untuk diuji padalab Peruri. Diharapkan hasil testersebut dapat diterima dalam waktudekat ini.

Operasi pasar juga dilakukanterhadap perusahaan MMEA(Minuman Mengandung Etil Alkohol)khususnya di kota Banjarmasindengan sasaran hotel, tempathiburan dan restoran. Operasi pasarmenitikberatkan pada sifat pendataandan pembinaan.

Pembinaan yang dilakukan antaralain mensosialisasikan ketentuanyang harus dipenuhi apabila suatuperusahaan melakukan kegiatanusaha penjualan eceran MMEAdengan kadar alkohol lebih dari 7persen. Perusahaan tersebut terlebihdahulu harus mendapatkan ijin dariMenteri Keuangan RI berupaNPPBKC.

Pelaksanaan operasi pasarterhadap kedua jenis objek cukaitersebut di wilayah kerja KPBCBanjarmasin akan dilakukan secara

periodik dan dikembangkan kedaerah-daerah lainnya di Kalsel.Latief berharap, dengan operasipasar tersebut para pengusaha lebihmemahami ketentuan cukai. Dengandemikian, pelanggaran terhadapperedaran kedua objek cukai tadiakan semakin berkurang.

SDM DAN SARANABerbicara mengenai pembinaan

pegawai dalam hal peningkatanpengetahuan dan keterampilan,KPBC Banjarmasin melakukankegiatan P2KP secara rutin dankegiatan-kegiatan lainnya, sepertibimbingan lapangan serta diskusi-diskusi tentang pelaksanaanpekerjaan. Semua kegiatan tersebutbertujuan untuk menambahpengetahuan dan wawasan pegawai.

Selain itu dalam rangkameningkatkan mutu pegawai, Latiefmengaku selaku pimpinan ia sangatconcern dan mendukung setiappegawai yang mau melanjutkanpendidikan baik bersifat kedinasanmaupun diluar kedinasan. Hal itubisa dilihat dari adanya beberapapegawai KPBC Banjarmasin yangsaat ini sedang melanjutkanpendidikan ke jenjang yang lebihtinggi baik tingkat SLTA, S1 bahkanS2.

Latief yakin dan optimis denganpengetahuan dan keterampilan yangmemadai dan merata bagi pegawai,performance dan kinerja DirektoratJenderal Bea dan Cukai akanmenjadi lebih baik.

Mengomentari tentang sistempelaksanaan pendidikan atau ujianjarak jauh yang mulai diterapkan diDJBC cq Pusdiklat Bea dan Cukai,Latief mendukung sistem tersebut.Disamping dapat menghemat biayadan mempercepat sertamemperbesar kesempatan, parapegawai yang mengikuti program

KPBC TIPE A BANJARMASIN. KPBC Banjarmasin menempati sebuah gedung yang cikup besaruntuk ukuran kantor pelayanan.

PELABUHAN TRISAKTI. Cepat mengalami pendangkalan.

WBC/ATS

WBC/ATS

DAERAH KE DAERAH

Page 80: Warta Bea Cukai Edisi 369

79WARTA BEA CUKAIEDISI 369 AGUSTUS 2005

tersebut tidak perlu meninggalkantempat tugas dan keluarganya.

Namun demikian, yang perlumendapat perhatian adalah masihkurangnya peranan tutor(pembimbing) dalam membimbingpeserta diklat dalam halpembelajaran. Sehingga terkesanantara pegawai (peserta diklat)dengan pembimbing (dalam hal iniatasan langsung yang seharusnyabertanggung jawab memberikanarahan atau bimbingan) belumterlaksana dengan baik.

Jadi, supaya pelaksanaanprogram diklat jarak jauh tersebutberjalan efektif, Latief menyarankanagar program tersebut dilembagakanatau diformalkan. Caranya denganmenunjuk pejabat tertentu (disuatukantor dimana program tersebutdilaksanakan) yang memangmempunyai kemampuan dandedikasi dalam bertindak sebagaipembimbing (tutor).

Selain itu, disamping melakukantugas-tugas yang bersifat akademis,

pembimbing juga harus mampumemberikan pelajaran-pelajaranpenunjang dan memiliki nilai-nilaikehidupan misalnya pendidikanperilaku, moral, karakter dansebagainya. Selanjutnya hal itudijadikan input dalam melakukanpenilaian secara keseluruhanterhadap pegawai atau peserta diklat.

Menyinggung masalahpemeliharaan aset seperti kantor danrumah dinas, Latief mengatakanbahwa hal itu telah menjadi obsesipentingnya sejak dipercaya menjadiKepala KPBC Banjarmasin. Ia selalumemberikan perhatian khusus padakantor dan rumah dinas, terutamadalam hal pemeliharaan.

Sebagai bukti, tahun anggaran2004 telah dilakukan penggantianatap kantor dan 6 rumah dinasdengan jumlah anggaran (APBN)sebesar 450.000.000 rupiah.Sementara untuk tahun 2005 akandilakukan penggantian ubin (lantai)menjadi tile (keramik) dengananggaran 917.730.000 rupiah.

Latief merasa prihatin denganjumlah rumah dinas yang relatifsedikit dibandingkan kebutuhanpegawai. Ditambah lagi lokasi rumahdinas terpencar dibeberapa tempatdengan kondisi bangunan yangsebagian besar mengalamikerusakan. Parahnya lagi, tiga lokasiperumahan menjadi langgananbanjir bila musim hujan tiba. Betapatidak, rumah dinas yang adamerupakan bangunan lama yangposisinya semakin terdesak dan lebihrendah dibandingkan denganbangunan baru lain yang beradadisekitarnya.

Untuk mengatasi permasalahanperumahan dinas tersebut Latiefberpendapat, “Kiranya mungkin agarterhadap rumah dinas yang memanglokasinya sudah tidak layak lagidipertahankan dapat direlokasi ataudipindahkan ke tempat pemukimanyang representatif, caranya denganmenjual atau tukar guling aset. Halini akan kami coba bicarakan denganpimpinan di Kantor Pusat.”

RUMAH DINAS. Rumah-rumah dinas pada umumnya sudah tua dan lokasinya terpencar.

WBC/ATS

ifa

Page 81: Warta Bea Cukai Edisi 369

80 WARTA BEA CUKAI EDISI 369 AGUSTUS 2005

arkotika bukan saja merusak gene-rasi muda tetapi berpotensi meng-hancurkan negara Indonesia yang

kita cintai ini, demikian pengarahan yangdisampaikan oleh M. Wahyu Purnomo(Kakanwil VIII DJBC Denpasar) pada aca-ra apel penyerahan Tanda Penghargaankepada pegawai berprestasi luarbiasapada tanggal 5 Juli 2005 di halamandepan Kanwil DJBC Denpasar. Dalamapel kali ini M. Wahyu Purnomo berkenanmemberikan tanda penghargaan kepada6 (enam) orang pegawai KPBC NgurahRai yang dinilai berprestasi luar biasa

PENGHARGAAN. Kakanwil, M. Wahyu Purnomo berkenan memberikan tanda penghargaan kepadaenam pegawai KPBC Ngurah Rai yang dinilai berprestasi luar biasa karena berhasil mengagalkanupaya penyelundupan Narkotika Jenis Heroin seberat 10,9 Kg melalui Bandara Ngurah Rai pada17 April 2005 yang lalu.

PERINGATAN HARIINTERNASIONALMELAWANPenyalahgunaan danPeredaran GelapNarkotika di Kanwil VIIIDJBC DenpasarDalam peringatan tahun ini,Jajaran Bea Cukai Ngurah Raimemperoleh tandapenghargaan Utama dariKetua BNN, yang diserahkandihadapan presiden di istananegara, karena telahmemberikan dukungan yangbesar dalam upaya perangterhadap Narkotika dan obat-obat terlarang

karena berhasil mengagalkan upayapenyelundupan Narkotika Jenis Heroinseberat 10,9 Kg melalui Bandara NgurahRai pada tanggal 17 April 2005 yang lalu.Keenam pegawai tersebut antara lain : IKetut Sumarta, I Nyoman Meredangga, I

Gede Senopati, Ony Ipmawan, NiNyoman Rini, dan Felix Diaz.

Dalam amanatnya, M. WahyuPurnomo juga menegaskan bahwa,prestasi ini bukanlah prestasi yang bersifatindividual, tetapi merupakan prestasi darisemua elemen (Anjing pelacak narkotika,operator X-Ray, Pemeriksa pabean danpemeriksa P2) yang telah bekerja kerasuntuk menjaga Pulau Bali dari lalu lintasNarkotika. Penangkapan kali ini dinilaisebagai sebuah kado istimewa karenabertepatan dengan peringatan HariInternasional melawan penyalahgunaandan peredaran gelap narkotika.

Dalam peringatan tahun ini, JajaranBea Cukai Ngurah Rai memperoleh tandapenghargaan Utama dari Ketua BNN(Kapolri Da’I Bacthiar, ketika itu), yangdiserahkan dihadapan presiden di istananegara, karena telah memberikandukungan yang besar dalam upayaperang terhadap Narkotika dan obat-obatterlarang. Lebih lanjut, M. WahyuPurnomo mengajak semua pegawai untukbersama-sama bekerja keras , agar dihari-hari mendatang selalu diisi denganprestasi – prestasi yang baru dan lebihmembanggakan.

Akhirnya beliau mengajak “ mari kitamulai dari hal yang kecil sebelum kitamampu melakukan yang besar, mari kitamulai dari diri kita sendiri sebelum oranglain mengawalinya, dan mari kita mulai se-karang juga. Bravo DJBC

M. WAHYU PURNOMO mengajak semua pegawai untuk bersama-sama bekerja keras , agar dihari-harimendatang selalu diisi dengan prestasi – prestasi yang baru dan lebih membanggakan. Adito. Denpasar.

WBC/ADITO

WB

C/A

DITO

DAERAH KE DAERAH

N

adito, denpasar