PUTUSAN Nomor: 25/PTS/KIP-SU/XI/2017 KOMISI INFORMASI...

1

PUTUSAN

Nomor: 25/PTS/KIP-SU/XI/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa,

memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi

Nomor: 74/KIP-SU/S/IV/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Zaid Hamdani

Alamat : Jalan Aluminium 1 Gang W Taruno Nomor: 6 LK XV Kel. Tanjung Mulia

Kec. Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Nama : Sudirman, SE

Alamat : Jalan Stasiun Nomor: 60 Lingkungan V Kel. Kedai Durian Kec. Medan

Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Terhadap

Nama : Direksi PTPN II Tanjung Morawa

Alamat : Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa

Yang diwakili oleh:

1. Nama :Nur Kamal

Jabatan :Kepala Urusan Pertanahan Bagian Hukum dan Pertanahan PTPN II

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 20/SK/71/VII/2017 untuk mewakili pemberi

kuasa dalam memberikan keterangan yang berkaitan dengan surat dari Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 624/KIP-SU/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017

perihal: Pemberitahuan Jadwal ke-3 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Utara pada tanggal 30 Januari 2017, dengan registrasi sengketa

nomor : 74/KIP-SU/S/IV/2017.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui

surat Nomor: 01St/PI/XI/2016 tanggal 28 November 2016 kepada Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direksi PTPN II Tanjung Morawa.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon adalah

sebagai berikut:

1. Fotokopi batasan pelepasan tanah X HGU PTPN II di lokasi Perumahan Kampung

Latahzan II Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

2. Fotokopi berita acara eksekusi dari pengadilan terkait Putusan Mahkamah Agung

RI No. 290 PK/PDT/2007 tentang habisnya Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II.

3. Fotokopi pelepasan tanah kepada pengembang di Perumahan Kampung Latahzan

Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

4. Status tanah diperumahan Kampung Latahzan Desa Marindal II Kecamatan

Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

[2.3] Para Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat No: IISt/K/PI/XII/2016

tanggal 08 Desember 2016 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 13

Desember 2016 yang ditujukan kepada Direksi PTPN II Tanjung Morawa.

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai

sengketa informasi a quo sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2],

Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.5] Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi

publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Januari

2017.

[2.6] Bahwa sengketa informasi a quo, telah disidangkan pada:

a. Persidangan Pertama tanggal 24 Mei 2017, Pemohon (Sudirman, SE dan Zaid

Hamdani) Hadir dan Kuasa Termohon Tidak Hadir.

b. Persidangan Kedua tanggal 13 Juli 2017, Pemohon (Sudirman, SE) Hadir dan

Kuasa Termohon Tidak Hadir.

c. Persidangan Ketiga tanggal 01 Agustus 2017, Pemohon (Sudirman, SE) Hadir

dan Kuasa Termohon Hadir.

d. Persidangan Keempat tanggal 09 Oktober 2017, Pemohon (Sudirman, SE dan

Zaid Hamdani) Hadir dan Kuasa Termohon Tidak Hadir.

e. Persidangan Kelima tanggal 06 November 2017, Pemohon (Sudirman, SE)

Hadir dan Kuasa Termohon Tidak Hadir.

f. Persidangan Keenam tanggal 13 November 2017, Pemohon (Sudirman, SE)

Hadir dan Kuasa Termohon Hadir.

,

3

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik

kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada

tanggapan/jawaban secara tertulis atas surat keberatan.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Para Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah untuk

mengetahui alasan kebijakan badan publik yang mempengaruhi hajat hidup

orang banyak terkait status tanah milik X HGU PTPN II Tanjung Morawa di Desa

Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan

lokasi Perumahan Kampung Latahzan II Desa Marindal II Kecamatan Patumbak

Kabupaten Deli Serdang.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Para Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka

sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan

informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh

Pemohon.

3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan

informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi

permohonan informasi sesuai permohonan.

4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan

informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh

Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Utara, Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Setelah Pemohon mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi

kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Pemohon baru mendapatkan

jawaban/tanggapan secara tertulis atas suratnya dari Termohon, namun

Pemohon merasa belum puas dengan jawaban/tanggapan tersebut karena

jawaban tersebut belum menjawab seluruh informasi yang dimohonkan oleh

Pemohon.

2. Pemohon atas nama Zaid Hamdani sudah membeli rumah di daerah Perumahan

Kampung Latahzan II Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli

Serdang, dan mendapatkan surat silang sengketa. Pemohon atas nama

Sudirman, SE ingin membeli rumah di daerah tersebut, namun karena belum

jelas mengenai surat-surat rumah tersebut sehingga memohon penyelesaian

sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk

medapatkan penjelasannya tentang status tanah dari rumah tersebut.

3. Pemohon sudah pernah melihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 290

PK/PDT/2007 yang diperoleh Pemohon dari Developer, namun Pemohon tidak

bisa membuktikan bahwa telah terjadi eksekusi pengadilan terkait Putusan

Mahkamah Agung RI No. 290/PK/PDT/2007 di PN Lubuk Pakam.

4

4. Pemohon memiliki surat jual beli rumah antara orang tua Pemohon dengan pihak

developer. Surat jual beli rumah dibuat di hadapan Notaris. Pada saat membeli

rumah, sesuai dengan perjanjian pihak developer akan memberikan IMB dan

PBB kepada Pemohon. Namun pada saat rumah sudah dibeli, IMB dan PBB

belum didapatkan oleh Pemohon hingga saat ini. Pemohon menyatakan bahwa

Termohon pernah memperlihatkan posisi tanah dalam peta, namun Termohon

menyatakan informasi tersebut adalah rahasia negara. Sementara sekitar 20 %

dari pemilik rumah di Perumahan Kampung Latahzan sudah memiliki IMB dan

SK Camat (dokumen berupa fotokopi IMB dan SK Camat telah diserahkan pada

Majelis Komisioner).

5. Pemohon sudah membawa fotokopi IMB dan SK Camat dan sudah diserahkan

kepada Majelis dalam persidangan.

6. Pemohon atas nama Sudirman, SE memberikan keterangan bahwa Pemohon

atas nama Zaid Hamdani tidak bisa hadir dalam persidangan karena alasan

pekerjaan.

7. Pemohon atas nama Sudirman, SE hadir dalam persidangan dengan tidak

membawa surat kuasa dari Zaid Hamdani.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan

bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi KTP masing-masing Pemohon.

Bukti P-2 Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direksi PTPN

II Tanjung Morawa tanggal 28 November 2016.

Bukti P-3 Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Direksi PTPN II

Tanjung Morawa tanggal 08 Desember 2016 disertai dengan bukti

tanda terima tanggal 13 Desember 2016.

Bukti P-4 Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Januari 2017.

Bukti P-5 Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 dari Zaid Hamdani

kepada Tiong Jhit Sudirman untuk mewakili kepentingan Pemberi

Kuasa Sepenuhnya untuk menuntut hak-haknya di dalam mencari

kebenaran terhadap status tanah yang sudah berdiri bangunan

rumah di seputaran perumahan kampung Latahzan Desa Marendal

II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Bukti P-6 Surat Keterangan Nomor: 475.403/SKET/KD/VII/2017 Tanggal 14

Juli 2017 dari Marwan Purba, SH sebagai Kepala Kelurahan Kedai

Durian Kecamatan Medan Johor kepada Tiong Jhit Sudirman yang

menerangkan bahwa benar Tiong Jhit Sudirman adalah orang yang

sama yang beralamat di Jalan Stasiun No.60 Lingkungan V

Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor.

5

Bukti P-7 Salinan surat Nomor: 20/X/399/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017

perihal: Penjelasan Areal PTPN II Kebun Limau Mungkur Wilayah

Patumbak yang berlokasi di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak.

Bukti P-8 Fotokopi Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi

Nomor: 592.2/1108/PTB/IX/2013 tanggal 12 September 2013.

Bukti P-9 Fotokopi Surat Notaris Thomas Tarigan SH, MKn SK. Menteri

Hukum dan HAM Nomor: C-438.HT.03.01-TH.2017, Tanggal 18

September 2007 Sumatera Utara Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 1-XVII-

PPAT-2009 tanggal 12 Februari 2009 Serdang Bedagai.

Bukti P-10 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 592.2/421/MII/XII/2014 tanggal

31 Desember 2014.

Bukti P-11 Fotokopi Surat Nomor: 013/PPKPMaL/PP-Lintipkrimkornas/X/2017

tanggal 18 Oktober 2017 Perihal: Permohonan Fotokopi Putusan

MA RI yang dileges PN Pakam.

Bukti P-12 Fotokopi Surat Nomor: W2.U4.225/Pdt.04.10/II/2009 tanggal 10

Februari 2009 Perihal: Mohon Fatwa terhadap status tanah yang

telah diputuskan oleh Lembaga Peradilan yang telah berkekuatan

hukum tetap atas tanah yang terletak di Desa Marindal II

Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera

Utara atas nama PT Sianjur Resort.

Bukti P-13 Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2014 Bangun

Panjaitan SH kepada Sudirman untuk bertindak mewakili

kepentingan Pemberi Kuasa Sepenuhnya untuk menuntut hak-

haknya di dalam mencari kebenaran terhadap status tanah yang

sudah berdiri bangunan rumah di seputaran perumahan kampung

Latahzan Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli

Serdang.

Bukti P-14 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 290 PK/PDT/2007

tanggal 28 Juli 2008 Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:

58/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 22 November 2005.

Bukti P-15 Fotokopi Surat Keterangan Silang Sengketa Nomor: 592/3203/M-

II/XII/2016 tanggal 31 Desember 2015.

Bukti P-16 Fotokopi Surat Keputusan Camat Patumbak Nomor:

503/1815/PTB/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Bukti P-17 Fotokopi Surat Nomor: 20/X/31/I/2017 tanggal 20 Januari 2017

Perihal: Penjelasan Permohonan Status Areal PTPN II yang

berlokasi di Desa Marendal II. Surat tersebut berasal dari Direksi

PTPN II kepada Zaid Hamdani.

6

Bukti P-18 Fotokopi Surat Notaris M.Zunuza SH, MKn SK. Menteri Kehakiman

dan HAM RI Nomor: AHU-221.AH.02.01- Tahun 2010 tanggal 23

Januari 2010.

Bukti P-19 Fotokopi Surat Notaris Fitri Andriani SH, MKn Menteri Kehakiman

dan HAM RI Nomor: AHU-00780.AH.02.01 Tahun 2014 tanggal 03

Desember 2014.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Utara, Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. PTPN II sudah beberapa kali membalas surat-surat Pemohon. Namun Kuasa

Termohon tidak membawa surat jawaban tersebut dalam persidangan.

2. Untuk Permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2]

Angka 1, telah salah alamat disampaikan pada Termohon karena informasi

tersebut ada pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang.


Angka 2, telah salah alamat disampaikan pada Termohon karena Termohon

menjadi para pihak yang berperkara dalam pengadilan, sehingga Termohon

bukan pihak yang berhak memberikan informasi tersebut karena untuk perkara

tersebut telah dikuasakan PTPN II kepada Kuasa Hukum PTPN II.


Angka 3, telah salah alamat disampaikan pada Termohon karena PTPN II

Tanjung Morawa tidak pernah melakukan pelepasan tanah kepada pihak

manapun baik itu mengenai status tanah HGU atau ex HGU.

5. Untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2]

Angka 4, telah salah alamat disampaikan pada Termohon karena informasi

tersebut ada pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang.

6. Bahwa berdasarkan SK 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002

mengenai ada tidak diberi HGU seluas 182 Ha dan ada diberi HGU seluas 189

Ha. Pada saat itu PTPN II beserta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provsu telah didampingi oleh Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang

melaksanakan pemetaan mana tanah yang menjadi areal HGU dan ex HGU.

Namun hal tersebut ditolak oleh Masyarakat pada tahun 2006.

7. PTPN II tidak dapat mengidentifikasi mana areal yang termasuk HGU dan ex

HGU karena PTPN II bukan pihak yang berwenang untuk memberikan

keterangan mana areal yang termasuk HGU dan ex HGU dari Lokasi Perumahan

yang ditempati oleh Pemohon. Yang berwenang untuk memberikan keterangan

adalah pihak BPN sebagai regulator masalah pertanahan.

8. BPN adalah bukan pihak yang berwenang untuk menentukan mana tanah yang

termasuk areal HGU dan ex HGU. PTPN II hanya sebagai objek penerima tanah

yang hanya berwenang menerima areal tanah seluas 189 Ha. PTPN II tidak bisa

menguasai tanah tersebut, karena diatas tanah tersebut telah penuh dengan

tanah garapan dari masyarakat. Oleh karena itu permohonan informasi Pemohon

telah salah alamat ditujukan kepada PTPN II Tanjung Morawa.

9. Posisi kasus PTPN II terkait Kebun Mariendal Desa Marindal II Kecamatan

Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai pihak yang kalah dalam

persidangan melawan PT Sianjur Resort baik dalam masalah HGU dan ex HGU

baik itu pada tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , Pengadilan Tinggi Medan

dan Mahkamah Agung RI .

7

10. PTPN II secara hukum tidak ada hubungan dengan masyarakat selaku

Konsumen dari Perumahan Latahzan yang berdiam di lokasi Perumahan

Kampung Latahzan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli

Serdang.

11. Putusan Mahkamah Agung RI No. 290 PK/PDT/2007 adalah putusan yang

terkait dengan lahan diatas 189 Ha. Secara keseluruhan areal tersebut seluas

458 Ha. Diatas 458 Ha ada tanah PTPN II, diantaranya 189 Ha diberi HGU dan

182 Ha tidak diberi HGU.

12. Putusan Mahkamah Agung RI No. 290 PK/PDT/2007 adalah perkara antara

PTPN II dengan Joyo Sudarto dan Sofyan Purba dan Putusan Mahkamah Agung

RI No. 290 PK/PDT/2007 tentang habisnya Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II

belum dieksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

13. Kuasa Termohon sudah menerima surat permohonan informasi dan surat

keberatan, dan terhadap salah satu surat Pemohon sudah dijawab oleh

Termohon.

14. PT Sianjur Resort sebagai pihak penerima hibah dari Joyo Sudarto sebagai

Pemenang Perkara.

15. Putusan Mahkamah Agung RI No. 290 PK/PDT/2007 mengalahkan PTPN II

terhadap semua areal yang dipekarakan, dan di dalam areal itu sudah

dikeluarkan sertifikat HGU yang dijadikan sebagai novum baru bagi Termohon.

Putusan yang sudah dikeluarkan ini tidak membatalkan sertifikat, tetapi

memenangkan Joyo Sudarto dan Sofyan Purba.

16. Termohon mengakui pernah memperlihatkan peta lokasi Perumahan Kampung

Latahzan II Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan

sesuai dengan data yang ada pada PTPN II Tanjung Morawa bahwa lokasi yang

dimaksudkan oleh Pemohon adalah sebagian dari HGU No:31 Desa Marindal II

Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang terbit tanggal 09 Juni 2003.

17. PTPN II Tanjung Morawa belum pernah mendapatkan izin dari pemegang saham

PTPN II Tanjung Morawa untuk melakukan pelepasan tanah baik itu tanah HGU

ataupun ex HGU untuk didistribusikan kepada Pemohonnya atau yang ditunjuk

oleh Pemerintah.

Surat-suratTermohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti

surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1 Surat kuasa khusus nomor: 20/SK/71/VII/2017 tanggal 27 Juli

2017 dari Marisi Butar-Butar yang selanjutnya disebut sebagai

Pemberi Kuasa kepada Nur Kamal (Kepala Urusan Pertanahan

Bagian Hukum dan Pertanahan PTPN II) yang selanjutnya disebut

sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam

memberikan keterangan yang berkaitan dengan surat dari Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 624/KIP-SU/VII/2017

tanggal 20 Juli 2017 perihal: Pemberitahuan Jadwal ke-3 Sidang

Ajudikasi Nonlitigasi.

8

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan untuk tetap pada

pendiriannya untuk memohonkan keseluruhan informasi yang sudah dimohonkan

kepada Termohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa

beberapa informasi tidak berada di bawah penguasaan PTPN II, tetapi dimiliki

dan dikuasai oleh instansi lain yang berwenang.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah

mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2)

Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi

Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal

36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan

terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan

memutus permohonan a quo;

2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam

sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf

a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35

ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat

(4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya

mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan

Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi

Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas

menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi

dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa

Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai

dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi

mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a quo antara

Zaid Hamdani dan Sudirman, SE sebagai Para Pemohon terhadap Direksi PTPN

II Tanjung Morawa sebagai Termohon;

9

[4.5] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Januari 2017, dengan registrasi

sengketa nomor : 74/KIP-SU/S/IV/2017.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan

paragraf [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.

,

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon,,,,

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c,

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto

Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1)

Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat

(2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki

PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik

yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu

menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.8] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan

Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai

berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang

dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai

orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu

Tanda Penduduk NIK: 1271112012780002 atas nama Tiong Jhit Sudirman

dan NIK: 1271060708940001 atas nama Zaid Hamdani;


paragraf [4.8], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat

kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi

a quo.

3. Kedudukan Hukum(Legal Standing) Termohon

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16

UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g

Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki

PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak

dalam Sengketa Informasi ini;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik

adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

10

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

[4.12] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Direksi PTPN

II Tanjung Morawa;


paragraf [4.12], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat

kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di

dalam sengketa informasi a quo.

,

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.15] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa

informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon

kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai

dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan

Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai

dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 juncto Pasal 5 huruf

a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.16] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada

Termohon tanggal 28 November 2016.

2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tanggal 08 Desember

2016 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 13 Desember 2016

3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi

publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Januari

2017.


paragraf [4.16] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik

Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian

sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-

Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi

Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki

SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan

permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan

prosedur yang diatur dalam UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP dengan

tujuan untuk mendapatkan kejelasan status tanah Perumahan Kampung

Latahzan II Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

karena Pemohon adalah konsumen di perumahan tersebut.

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon menyatakan

mendapat kendala untuk memperoleh IMB dan SK Camat atas kepemilikan

rumah dan tanah di Perumahan Kampung Latahzan II Desa Marindal II

Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sementara sekitar 20 % dari

penduduk rumah di perumahan tersebut telah memiliki IMB dan SK Camat

(Fotokopi IMB dan SK Camat beberapa konsumen dilampirkan Pemohon).

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon menyatakan ingin

memastikan status tanah perumahan yang telah dibelinya di peta HGU PTPN

II di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dan

Kuasa Termohon kepada Pemohon atas nama Nur Kamal telah pernah

11

memperlihatkan peta tersebut atas nama Sudirman. Namun, Kuasa Termohon

tidak memberikan penjelasan dengan alasan peta berikut informasi tentang

status tanah di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli

Serdang dalam peta HGU PTPN II merupakan informasi yang dikecualikan.

[5.4] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Kuasa Termohon atas nama

Nur Kamal mengakui pernah memperlihatkan peta HGU yang dimiliki PTPN II

terkait posisi tanah di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli

Serdang kepada Pemohon.


Nur Kamal menyatakan pihaknya merupakan pihak yang kalah dalam

persidangan baik di tingkat PN Lubuk Pakam, PT Medan dan MA RI dengan

perusahaan pengembang PT. Sianjur Resort yang merupakan perusahaan

pengembang di Perumahan Kampung Latahzan II Desa Marindal II

Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.


Nur Kamal menyatakan pihaknya belum pernah melakukan upaya pelepasan

status tanah HGU Milik PTPN II di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak

Kabupaten Deli Serdang kepada pihak manapun.

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat

bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan

keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi

publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi

Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).


bahwa Pemohon adalah Pemohon yang memiliki tujuan yang jelas dan

bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan informasi berupa peta

HGU PTPN II di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli

Serdang untuk mendapatkan kejelasan tentang status tanah Perumahan


Serdang karena Pemohon adalah salah satu konsumen di perumahan

tersebut.


bahwa Termohon sebagai pihak penerima tanah memiliki dokumen yang

dikeluarkan pihak yang berwenang dan Kuasa Termohon atas nama Nur

Kamal juga telah pernah memperlihatkan peta lokasi tanah Perumahan


Serdang kepada Pemohon atas nama Sudirman.


bahwa informasi tentang peta HGU yang dimiliki PTPN II adalah informasi

yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon yang

membutuhkan informasi tersebut. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

huruf a dan c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik yang menyatakan bahwa

12

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai

dengan Undang-Undang ini”;

[6.5] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa

Berita Acara Eksekusi terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 290

PK/PDT/2007 tidak dimiliki dan dikuasai oleh Termohon sebab pihak PN

Lubuk Pakam belum melakukan proses eksekusi putusan tersebut demikian

juga dengan permohonan fotokopi pelepasan tanah pada pengembang tidak

dimiliki oleh Termohon karena Termohon tidak pernah melakukan upaya

pelepasan tanah kepada pihak manapun di Desa Marindal II Kecamatan

Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner

berkesimpulan:

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima,

memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo.

[7.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di

dalam sengketa informasi a quo.

[7.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan

penyelesaian sengketa informasi a quo.

[7.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa Pemohon adalah pemohon

informasi publik yang memiliki tujuan yang jelas dan bersungguh-sungguh dalam

memohonkan informasi kepada Termohon serta memohon penyelesaian

sengketa informasi kepada KI Provsu.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon hanya untuk sebagian sebagaimana yang

dimaksud dalam paragraf [2.2] pada point 1 berupa Fotokopi batasan peta HGU

PTPN II di lokasi Perumahan Kampung Latahzan II Desa Marindal II

Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu

Drs.Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Eddy Syahputra

AS, M.Si dan Meyssalina M.I Aruan, S.Sos masing-masing sebagai Anggota,

pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 oleh Majelis

Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, dihadiri Pemohon dan

tanpa dihadiri Kuasa Termohon.

13

Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si) (Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada

masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor:

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 23 November 2017

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN Nomor: 25/PTS/KIP-SU/XI/2017 KOMISI INFORMASI...

Documents

Transcript of PUTUSAN Nomor: 25/PTS/KIP-SU/XI/2017 KOMISI INFORMASI...