Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah

download Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah

of 44

  • date post

    02-Jul-2015
  • Category

    Documents

  • view

    1.216
  • download

    6

Embed Size (px)

description

Disampaikan oleh Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012

Transcript of Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah

  • 1. SEKRETARIAT WAKIL PRESIDENREPUBLIK INDONESIA STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH DISAMPAIKAN OLEH : DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) JAKARTA, FEBRUARI2011TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Dasar Hukum: Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan presiden dikeluarkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi SBY-Boediono untuk menurunkan kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun 2014.TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2 3. SASARAN TINGKAT KEMISKINAN TERCAPAITIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3 4. TUGAS TNP2K TNP2K Bertugas: a.Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; b.Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; c.Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4 5. KEANGGOTAAN TNP2K Susunan keanggotaan Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan: Ketua: Wakil Presiden Wakil Ketua I: Menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Wakil Ketua II : Menteri Koordinator BidangPerekonomian Sekretaris Eksekutif : Deputi Seswapres BidangKesejahteraan RakyatTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN5 6. ANGGOTA TNP2K: 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Sosial 4. Menteri Kesehatan 5. Menteri Pendidikan Nasional 6. Menteri Pekerjaan Umum 7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 10. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (Kepala UKP4) 11. Sekretaris Kabinet 12. Kepala Badan Pusat Statistik 13. Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan yang Ditetapkan oleh KetuaTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6 7. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7 8. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 8 9. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 9 10. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANPeriode maret 2009 maret 2010:14,7 juta orang keluar dari kemiskinan, 13.2 juta masuk kembali ke bawah gariskemiskinan, net 1,5 juta orang keluar dari kemiskinan I. MENYEMPURNAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Bantuan Sosial Berbasis Keluarga Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin II.MENINGKATKAN AKSES RUMAH TANGGA MISKINTERHADAP PELAYANAN DASAR: PENDIDIKAN, KESEHATANDASAR SEPERTI SANITASI DAN AIR BERSIH III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Menyempurnakan Pelaksanaan PNPM Mandiri IV.PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS: Inclusive Growth UMKM Iklim Usaha KUR dan Bantuan kpd Usaha Mikro Pasar Kerja yg Luwes Industri Manufaktur Padat PekerjaInfrastruktur Konektivitas Ekonomi Pembangunan Perdesaan Infrastruktur Pembangunan PertanianTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN10 11. INSTRUMEN UTAMA 1. Program Penanggulangan Kemiskinanyang Sasarannya Individu atau RumahTangga (Klaster I). 2. Program Penanggulangan Kemiskinanyang Sasarannya Komunitas (Klaster II). 3. Program Penanggulangan Kemiskinanyang Sasarannya Usaha Mikro dan Kecil(Klaster III).TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 11 12. PRIORITAS JANGKA PENDEK -MENENGAH 1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional 2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin 3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan MemperluasCakupan Program Keluarga Harapan 4. Integrasi Program Pemberdayaan MasyarakatLainnya ke dalam PNPM DIMONITOR MELALUI INPRES NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATANPELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 DAN INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN12 13. DASAR HUKUM TKPK DAERAH Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/KotaTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 13 14. KELEMBAGAAN TKPK PROVINSIBerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaGubernur. Ketua TKPK Provinsi: Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur. Sekretaris TKPK Provinsi: Kepala Bappeda Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur. Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Perpres 15/2010.TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 14 15. STRUKTUR ORGANISASITIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) PROVINSITIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN15 16. KELEMBAGAAN TKPK KABUPATEN/KOTABerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaBupati/Walikota.Ketua TKPK Kabupaten/Kota: Wakil Bupati/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota: Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Perpres 15/2010.TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN16 17. STRUKTUR ORGANISASITIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN/KOTATIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN17 18. APA YANG DIHARAPKAN DARI TKPKDAERAH? 1. TKPKD mampu mendorong prosesperencanaan dan penganggaran sehinggamenghasilkan anggaran yang efektif untukpenanggulangan kemiskinan. 2. Mampu melakukan koordinasi danpemantauan program penanggulangankemiskinan di daerah.TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 18 19. TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah yang terdiri dari: 1.Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah. 2.Menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD). 3.Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 19 20. MEMANTAU SITUASI DAN KONDISIKEMISKINAN DI DAERAHTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 20 21. PENENTUAN INDIKATORBidang Indikator UtamaKemiskinan danTingkat KemiskinanKetenagakerjaan Tingkat PengangguranKesehatan Angka Kematian BayiAngka Kematian BalitaAngka Kematian Ibu MelahirkanPrevalensi Balita Kekurangan GiziPendidikanAngka Partisipasi KasarAngka Partisipasi MurniAngka Melek HurufAngka Putus SekolahInfrastruktur Dasar Akses Sanitasi LayakAkses Air Minum LayakRasio ElektrifikasiKetahanan PanganPerkembangan Harga BerasPerkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok UtamaTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN21 22. ANGKA KEMATIAN BAYI DAN INDIKATORPENDUKUNGNYAProporsi Kelahiran Ditolong Tenaga KesehatanAngka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran HidupLebih dari 80 PersenKurang dari 30 Jiwa70 - 80 Persen30 - 40 Jiwa 50 - 60 Persen40 - 50 Jiwa Kurang dari 50 PersenLebih dari 50 Jiwa Data Tidak TersediaAngka Kematian Bayi Angka Kematian BayiKelahiran Ditolong Tenaga Kelahiran Ditolong TenagaKesehatan KesehatanRasio Dokter Per 100.000 PendudukJarak Puskesmas Terdekat Lebih dari 60 OrangKurang dari 5 Kilometer 40 - 60 Orang5 - 10 Kilometer 20 - 40 Orang10 - 15 Kilometer Kurang dari 20 OrangLebih dari 15 Kilometer Rasio DokterRasio DokterJarak Puskesmas Terdekat Jarak Puskesmas TerdekatTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN22 23. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARWILAYAH Contoh KasusPerbandingan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) MenurutKabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur Masih terdapat kesenjangan (disparitas) angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar (SD/MI)antar wilayah di Provinsi NTT. Beberapa wilayah, perlu memperoleh perhatian dan intevensi untuk mengurangi angka putus sekolah. Wilayah-wilayah tersebut di antaranya: Kabupaten Sumba Timur, Lembata, Ende, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 23 24. ANALISIS RELEVANSIContoh Kasus Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI),Provinsi Nusa Tenggara TimurPada tahun 2006 2008, kecenderungan angka putus sekolah SD/MI Provinsi NTT tidak sejalan dengankecenderungan angka putus sekolah SD/MI tingkat nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwapada periode tersebut upaya penuruna angka putus sekolah di Provinsi NTT tidak sejalan untuk mendukungtujuan nasional.TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN24 25. ANALISIS EFEKTIVITAS Contoh Kasus Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur,Tahun 2002-2008Pada periode tahun 2002-2008, AKB Provinsi NTT menurun dari 51 jiwa/1000 kelahiran hidup menjadi 40,1jiwa/1000 kelahiran hidup. Dengan demikian, program-program yang mendukung penurunan angka kamtianbayi (AKB) di Provinsi NTT efektif dan berdampak positif terhadap kualitas kesehatan penduduk, khususnyakesehatan bayi.TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN25 26. ANALISIS PENENTUAN WILAYAHPRIORITASContoh KasusPenentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Di Bidang Kesehatan Provinsi NTTDengan menggunakan angka kematian bayi sebagai indikator utama dan kelahiran ditolong tenaga kesehatansebagai indikator pendukung, dapat ditentukan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas intervensi. Terdapat 5wilayah yang menjadi prioritas pertama untuk dilakukannya intervensi