1

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Tanjung Pandan, 10 April 2017

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)

Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)

2

Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

3

Dasar Hukum Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 2 dan 6 :

Pengecualian informasi publik

Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 101 (b) Semua instansi pengguna wajib menjadikan

NIK sebagai dasar penerbitan dokumen

Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 8–10 : Pendataan fakir miskin

Pasal 11 : Penetapan

Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

Pasal 8–10 : Perlindungan hak pribadi

4

Pokja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

1. Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia

2. Penanggung Jawab:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial

2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial

3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik

5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

7. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

3. Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial

4. Tim Teknis: Gabungan Staff Menko PMK, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Bappenas dan BPS

Menteri Sosial telah membentuk Pokja Pengelola Data Terpadu Program

Penanganan Fakir Miskin (Keputusan Mensos Nomor 284/HUK/2016), dengan

susunan sebagai berikut:

5

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri

Data Terpadu PPFM (MPM)

6

Alur MPM Data Terpadu PPFM Undang-Undang no 13/2011 Pasal 9

1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan

diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat

tinggalnya.

2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan

setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa

atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan

pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) kepada bupati/walikota melalui camat.

4) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan

kepada Menteri.

5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan

validasi terhadap pendaftaran dan perubahan.

7

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM (MPM)

Aktif - Mandiri

• Mengurangi

exclusion error

• Mengintegrasikan

data pemda

DATA TERPADU

Program

Penanganan

Fakir Miskin

(2015)

DATA TERPADU

TERMUTAKHIRKAN

• Jumlah

Rumah Tangga

Bertambah

• Peringkat

Kesejahteraan

Rumah Tangga

Dimutakhirkan

1. Pendaftaran

2. Identifikasi Awal

3. Verifikasi

4. Pemutakhiran Data

8

Alur Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM

1 2 3 4 5

Pendaftar mendatangi

Petugas Pendaftar(Aktif)

atau Petugas Pendaftar

mendatangi ruta yang

diduga miskin (Pasif)

Pendaftar menunjukkan

KTP dan/atau KK

Pemutakhiran

Data Terpadu

PPFM

Verifikasi Rumah

Tangga Identifikasi Awal Pendaftaran

Menggunakan

Formulir

Perubahan/Pendaftar

an Data Terpadu

PPFM

Data elektronik hasil

pendataan dikirimkan

ke Pokja Pengelola

Data Terpadu PPFM

Pemutakhiran Daftar

Sasaran Penerima

Program DESA

Pencocokan Data Rumah

Tangga pendaftar dengan

Data Terpadu PPFM

Penetapan daftar rumah

tangga yang akan

diverifikasi/validasi (prelist)

• Menggunakan basis

Data Terpadu yang

sudah dimutakhirkan

• Kriteria sasaran

penerima program

ditetapkan oleh K/L

• Pemeringkatan

ulang rumah

tangga lama dan

baru

• Menggunakan

metode PMT

Pemerintah Daerah Pokja Data Terpadu PPFM

9

Standar Pelaksanaan Tahap 1 MPM: Pendaftaran

Tujuan: mengumpukan data awal rumah tangga pendaftar untuk

digunakan dalam Tahap 2 MPM (Identifikasi Awal),meliputi

setidaknya variable berikut: 1. Nama, alamat, NIK pendaftar

2. Nama, alamat, NIK, umur, jenis kelamin Kepala Rumah Tangga

3. Jumlah KK dalam rumah tangga

4. Jumlah anggota rumah tangga (ART)

Pelaksana: perangkat kelurahan/desa (sesuai UU no 13/2011 pasal

9 ayat 1)

Dokumen acuan: e-KTP dan Kartu Keluarga

Output: daftar dan data awal rumah tangga pendaftar

10

Standar Pelaksanaan Tahap 2 MPM: Identifikasi Awal

Tujuan: mengidentifikasi kelayakan rumah tangga pendaftar untuk

diverifikasi (Tahap 3 MPM).

Pelaksana: Pemda (pengelola data di tingkat desa atau

kabupaten/kota sesuai dengan kapasitas MIS wilayah setempat).

Kegiatan: mencocokan data pendaftaran dengan Data Terpadu PPFM

menggunakan parameter minimal (NIK, no KK, nama dan alamat)

Output: daftar rumah tangga sasaran verifikasi (prelist)

• Sesuai UU no 13 tahun 2011 pasal 9 ayat 5, rumah tangga yang menjadi sasaran verifikasi (Tahap 3 MPM) adalah:

1. Rumah tangga yang diduga miskin/kurang mampu dan belum terdaftar di dalam Data Terpadu

2. Rumah tangga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu tapi ada perubahan data karakteristik social-ekonomi sejak pendataan terakhir

11

Standar Pelaksanaan Tahap 3 MPM: Verifikasi-Validasi Data Rumah Tangga

Tujuan: mengumpulkan data rinci karakteristik sosial-ekonomi rumah

tangga dalam prelist untuk proses pemeringkatan (Tahap 4 MPM)

Pelaksana: petugas/tim yang ditunjuk pemda dan telah mengikuti

pelatihan verifikasi data rumah tangga

PSKS Dinsos, anggota tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan/dusun (contoh: satgas penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi, tim masyarakat peduli di DKI Jakarta, TPK Dusun di Sleman)

Metode: kunjungan rumah untuk wawancara dan observasi

menggunakan instrument ‘Formulir Pendaftaran/Perubahan Data

Terpadu PPFM’

Output: data rinci karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga dalam

prelist

12

Standar Pelaksanaan Tahap 4 MPM: Pemutakhiran Data Terpadu PPFM

Pelaksana: Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM

Frekuensi: 2 kali dalam setahun

Kegiatan: Integrasi data rumah tangga ‘baru’ ke dalam Data Terpadu Pemutakhiran data rumah tangga ‘lama’ sesuai hasil verifikasi

(Tahap 3 MPM) Pemeringkatan ulang semua rumah tangga yang terdaftar

dalam Data Terpadu PPFM menggunakan metode proxy means testing (PMT)

Output: Jumlah rumah tangga terdaftar dalam Data Terpadu PPFM dapat

bertambah Peringkat baru untuk semua rumah tangga dalam Data Terpadu

PPFM (naik/turun) mempengaruhi elijibilitas sebagai sasaran/penerima manfaat program yang sudah berjalan

13

Standar Pelaksanaan Tahap 5 MPM: Pemutakhiran Daftar Sasaran Program

Pelaksana: Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM

Frekuensi: sesuai kebutuhan program

Kegiatan:

Menyusun daftar sasaran program menggunakan Data Terpadu PPFM yang sudah dimutakhirkan dan kriteria sasaran program yang ditetapkan oleh penyelenggara program

Menyampaikan daftar sasaran program kepada penyelenggara program untuk ditetapkan

Output: Daftar Sasaran Program yang termutakhirkan

Ada sasaran baru yang masuk daftar sasaran

Ada peserta program yang keluar dari daftar sasaran (bila peringkat dalam Data Terpadu naik sedangkan kuota program tidak bertambah)

14

Fase Rintisan MPM

Lokasi:

1. Kab. Banyuwangi 5. Kota Tarakan 9. Kab. Sleman

2. Kota Pasuruan 6. Kota Makassar 10. Kab. Sragen

3. Kota Surabaya 7. Kab. Malinau 11. Kab. Belitung Timur

4. Prov. DKI Jakarta 8. Kab. Musi Banyuasin 12. Kab. Bantaeng

11 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang telah melaksanakan kegiatan

pemutakhiran basis data kemiskinan di daerah secara mandiri

Tujuan: mendapatkan masukkan untuk pelaksanaan MPM yang efektif dan

dapat direplikasi secara nasional

15

Rencana Kegiatan April 2017 – Juni 2018

Kegiatan Apr –

Jun’17

Jul-

Des’17

Jan-

Jun’18

WILAYAH RINTISAN

1. Verifikasi Rumah Tangga (Tahap 3 MPM) di

wilayah rintisan

2. Analisis dan pemeringkatan ulang Data Terpadu

PPFM (Tahap 4 MPM)

3. Pemutakhiran daftar sasaran program (Tahap 5

MPM)

4. Evaluasi & diseminasi hasil pelaksanaan rintisan

MPM

WILAYAH REPLIKASI

1. Sosialisasi & bimtek untuk wilayah replikasi I

2. Inisiasi MPM di wilayah replikasi I

3. Sosialisasi & bimtek untuk wilayah replikasi II

4. Inisiasi MPM di wilayah replikasi II

16

Terima kasih