KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL DAN … Penanggulangan... · timnasional!...

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL DAN PENARGETAN BERBASIS WILAYAH

SUDARNO SUMARTO Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan JAKARTA, 13 MEI 2014

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2

I.  LATAR BELAKANG

2


KEMISKINAN TERUS MENURUN NAMUN MENGALAMI PERLAMBATAN

36.15 35.10 39.05 37.17 34.97 32.53 31.02 30.02 29.13 28.60 28.07 28.55

16.66 15.97 17.75 16.58 15.42 14.15 13.33 12.49 11.96 11.66 11.37 11.47

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mar-‐12

Sep-‐12

Mar-‐13

Sep-‐13

Tingkat Kemiskinan 2004-‐2013

Populasi Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%)

-‐0.76

-‐0.69

1.78

-‐1.17

-‐1.16 -‐1.27 -‐0.82 -‐0.84

-‐0.53 -‐0.59

-‐2.0 -‐1.5 -‐1.0 -‐0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Peruba

han TiBk

Persen

Perubahan Tingkat Kemiskinan, Tahun 2004-‐2013


2.89 2.78

3.43

2.99

2.77

2.50

2.21 2.08 2.05

1.88 1.90 1.75

1.89

0.78 0.76

1.00 0.84

0.76 0.68

0.58 0.55 0.53 0.47 0.49 0.43 0.48

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Mar-‐11

Sep-‐11

Mar-‐12

Sep-‐12

Mar-‐13

Sep-‐13

Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Kedalaman Kemiskinan keparahan Kemiskinan

KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN TERUS MENURUN, DENGAN TINGKAT KERENTANAN YANG MASIH TINGGI

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Pengeluaran per kapita/bulan (Rp 000)

Orang (‘000)

GK: 12% di bawah

1.2xGK: 23% di bawah 1.5xGK: 38% Di bawah

Distribusi Pengeluaran riil/Kapita, 2012


0

20

40

60

80

100

Frekuensi Pernah Miskin 2008-‐10 %

Tidak Pernah Miskin Miskin Satu Kali

Miskin Dua Kali Miskin Tiga Kali

Frekuensi RT Mengalami Kemiskinan di 2008-‐10 Pengelompokan Rumah Tangga Miskin di 2010

0

20

40

60

80

100

Miskin di 2010

%

Miskin Baru (Tidak Miskin di 2009)

Miskin Sebelumnya (Sudah Miskin di 2009) Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia

55,6%

44,4% 73,9%

14,6%

7,4% 4,1%

MEREKA YANG RENTAN MUDAH KELUAR MASUK KEMISKINAN

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6 6

0 2 4 6 8

10 12 14 16 18 20

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Annu

al In

flaBo

n (M

arch YoY

) %

Poverty Basket CPI

1984 1987 1990 1993 1996 1999 20020

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Poverty Rate RGDP

•  Pertumbuhan ekonomi pen\ng: ke\ka ekonomi tumbuh, kemiskinan turun

•  Stabilitas harga perlu dijaga: khususnya komoditas yang dikonsumsi oleh kelompok miskin agar daya beli mereka \dak tergerus

Namun, sebagian populasi tetap akan rentan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, pen\ng untuk mengembangkan program perlindungan sosial yang disasarkan kepada kelompok atau wilayah yang paling membutuhkan

PENTINGNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STABILITAS HARGA


II.  PENDEKATAN PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS

7


PENAJAMAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1.  Salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan penargetan wilayah prioritas pada kantong-‐kantong kemiskinan (Geographic Targe-ng of Poverty Allevia-on Programs)

2.  Penargetan wilayah kantong kemiskinan bukan hal baru dalam program penanggulangan kemiskinan.

Di masa lalu, program Inpres Desa TerBnggal (IDT) didesain dengan prinsip yang sama.

3.  Penargetan wilayah yang diusulkan sebagai upaya penajaman \dak harus dengan meluncurkan program baru, namun dapat dilakukan dengan memperkuat dan memas\kan seluruh program dijalankan secara efek\f.

5.  Kriteria pemilihan kantong kemiskinan memperha\kan ciri mul\dimensi dari masalah kemiskinan

Bukan hanya konsumsi/pengeluaran tetapi juga karakterisBk wilayah seperB infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan.


MANFAAT PENDEKATAN WILAYAH (1/2)

1.   Efisiensi Sumberdaya Ø  Anggaran yang terbatas memerlukan \ndakan dengan skala

prioritas (regional dan sektoral). 2.   Lebih fokus dalam implementasi

Ø  Efek\vitas program dalam mencapai tujuan dijadikan sebagai tolok ukur pemantauan dan evaluasi.

3.   Pengukuran target pencapaian yang lebih terkontrol Ø Menggunakan indikator yang terukur dan dapat dibandingkan

antar wilayah. 4.   Dapat dijadikan dasar perluasan dan perencanaan pada level

yang berbeda (Scaling-‐up Prototype) Ø Misalnya: wilayah dibawah kabupaten/kota à Kecamatan dan

Desa.


MANFAAT PENDEKATAN WILAYAH (2/2)

5.   Meningkatkan transparansi dan kredibilitas pengambilan keputusan Ø  Semua pihak dapat melihat dan mempelajari faktor-‐faktor

yang menjadi dasar pemilihan 6.   Mempermudah komunikasi kepada berbagai pemangku

kepenBngan Ø  Distribusi kesejahteraan sosial di dalam suatu wilayah dapat

dipetakan sehingga mempemudah proses diseminasi kepada pihak lain


PERBANDINGAN INDIKATOR KEMISKINAN DAERAH PRIORITAS DAN NON-PRIORITAS

9.83

20.40

11.66

Tingkat Kemiskinan (P0)

Non-‐Prioritas Prioritas Angka Nasional

1.55

3.61

1.90

Kedalaman Kemisinan (P1)


0.38

0.98

0.49

Keparahan Kemiskinan (P2)


• Daerah prioritas memiliki indikator kemiskinan (jumlah penduduk miskin, P0, P1, dan P2) yang lebih buruk dibandingkan indikator yang sama di daerah non-‐prioritas, ataupun rata-‐rata nasional.

•  Jumlah penduduk miskin sejumlah 8,67 juta dari total penduduk miskin sebesar 28,6 juta.


WILAYAH PRIORITAS BERDASARKAN IKW DENGAN MEMPERHATIKAN SEBARAN GEOGRAFIS


III. TAHAPAN PEMANFAATAN IKW UNTUK PENAJAMAN PROGRAM DAERAH

13


PROSES PEMBANGUNAN INDEKS INDEKS KESEJAHTERAAN

WILAYAH

KOMPONEN NON KONSUMSI RUMAH TANGGA

KOMPONEN KONSUMSI RUMAH TANGGA

EKONOMI

KESEHATAN

PENDIDIKAN

INFRASTRUKTUR

PERUMAHAN

TENAGAKERJA

KEMISKINAN

Sumber Data: 1.  Sensus Penduduk 2010 2.  Potensi Desa 2011 3.  Pendataan Program Perlindungan Sosial

(PPLS) 2011 4.  Anggaran dan Realisasi Keuangan Daerah 5.  Publikasi Kemahalan Konstruksi 6.  Publikasi Indikator Sosial dan Makro

Ekonomi 7.  Publikasi Keadaan Ketenagakerjaan


TAHAPAN PEMANFAATAN INDEKS

INDEKS KESEJAHTERAAN

WILAYAH

PENGELOMPOKAN WILAYAH

ESTIMASI ANGGARAN PER KELOMPOK WILAYAH

PENYUSUNAN PRIORITAS SEKTOR

PENENTUAN PRIORITAS

PROGRAM DAN KEGIATAN PER

WILAYAH

EVALUASI EFEKTIVITAS

PROGRAM DAN KEGIATAN

[1] Menetapkan rangking atau urutan

kesejahteraan untuk mengiden\fikasi wilayah berdasarkan kemiskinan

mul\dimensi

Pemerataan kesempatan (equality of opportunity) di berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, dst)

[2]

Memilih dan memilah wilayah (Kab/Kec/Desa) yang menjadi target

kedalam Grup Prioritas sebagai dasar penargetan kantong-‐

kantong kemiskinan

[1] Menentukan alokasi biaya berdasarkan indikator capaian dan skala prioritas

[2] Menentukan alokasi bantuan yang akan didistribusikan berdasarkan pendekatan geographic targeAng.

Meminimalkan kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan kualitas dan kuan\tas supply side antar wilayah

Meningkatkan efek\vitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme pemantauan terpadu.


ILUSTRASI KONDISI KEMISKINAN DAN NILAI IKW

Jumlah Penduduk Miskin : 227.110 Tingkat Kemiskinan : 24,61 Kedalaman Kemiskinan : 3,56 Keparahan Kemiskinan : 0,81

FAKTOR NILAI INDEKS

Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat 35.16

Kondisi Pendidikan Masyarakat 38.91

Kondisi Kesehatan Masyarakat 28.03

Kondisi Infrastruktur Wilayah 41.51

Kondisi Perumahan Masyarakat 66.18

Kondisi Ketenaga-‐kerjaan Masyarakat 58.11

Kondisi Kemiskinan Non-‐Konsumsi 34.26

Kondisi Kemiskinan Masyarakat 50.99

Indeks Kesejahteraan Wilayah 46.95


ILUSTRASI SEBARAN IKW MENURUT KLASIFIKASI WILAYAH

Kelompok Wilayah Jumlah Kecamatan Jumlah Desa

Kelompok 1 – Sangat Rendah 2 35

Kelompok 2 4 51

Kelompok 3 2 66

Kelompok 4 8 72

Kelompok 5 -‐ Sangat Tinggi 2 56

Kelompok 5 - Sangat Tinggi

Kelompok 4

Kelompok 3

Kelompok 2

Kelompok 1 - Sangat Rendah

Sebaran Desa Dalam Kecamatan Dengan IKW TerBnggi


Kelompok 4

Kelompok 3

Kelompok 2


Sebaran IKW Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten


Kelompok 4

Kelompok 3

Kelompok 2


Sebaran Desa Dalam Kecamatan Dengan IKW Terendah


Kelompok 4

Kelompok 3

Kelompok 2



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.  Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga sangat pen\ng dalam penanggulangan kemiskinan, akan tetapi sebagian populasi akan tetap rentan terhadap kemiskinan

2.  Diperlukan program perlindungan sosial yang disasarkan pada kelompok atau wilayah yang paling membutuhkan

3.  IKW adalah alat yang efek\f dalam mengiden\fikasi wilayah kantong-‐kantong kemiskinan untuk lebih mendorong efek\fitas program penanggulangan kemiskinan

4.  IKW memperkuat proses perencanaan dan penganggaran program yang lebih terarah

5.  IKW memudahkan pengentasan kemiskinan berdasarkan skala prioritas sektoral dan regional

6.  IKW membantu proses pemantauan dan evaluasi program


TERIMA KASIH


LAMPIRAN

20


FAKTOR DAN VARIABEL DALAM IKW KOMPONEN NON-‐KONSUMSI

FAKTOR 1 Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat FAKTOR 2 Kondisi Pendidikan Masyarakat 1. Produk Domes\k Regional Bruto (PDRB) Perkapita Harga Konstan; 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); 4. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF); 5. Jumlah Koperasi; 6. Bank Umum dan Kredit

1. Jumlah Sarana Sekolah Dasar (SD/MI); 2. Jumlah Sarana Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs); 3. Jumlah Sarana Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/MTs); 4. Rasio Guru/Murid (Per-‐100 siswa); 5. Angka Par\sipasi Sekolah; 6. Angka Melek Huruf

FAKTOR 3 Kondisi Kesehatan Masyarakat FAKTOR 4 Kondisi Infrastruktur Wilayah 1. Jumlah Dokter/1000 Penduduk; 2. Tingkat Kesakitan (Morbidity Rate); 3. Jumlah Rumah Sakit; 4. Jumlah Posyandu; 5. Jumlah Praktek Kesehatan

1. Penerangan Utama di Jalan; 2. Telepon Desa 3. Wartel/Warnet; 4. Kantor Pos/Poskel; 5. Permukaan Jalan Utama Aspal/Beton/Kerikil; 6. Permukaan Jalan Terluas Aspal/Beton/Kerikil

FAKTOR 5 Kondisi Perumahan Masyarakat FAKTOR 6 Kondisi Ketenaga-‐kerjaan Masyarakat 1. Rasio Elektrifikasi; 2. Persentase RT dengan Air Minum Layak; 3. Persentase RT dengan Lantai Keramik, Semen, Ubin; 4. Persentase RT dengan Sanitasi Layak; 5. Persentase RT dengan Bahan Bakar Listrik, Minyak Tanah dan Gas; 6. Persentase RT yang Memiliki Aset Berharga; 7. Persentase desa dengan Permukiman Kumuh;

1. Tingkat Pengangguran Terbuka; 2. Persentase Pekerja yang Bekerja Selama <14 Jam Seminggu; 3. Persentase Pekerja yang Bekerja Selama <35 Jam Seminggu; 4. Persentase Keluarga Sektor Pertanian; 5. Persentase Keluarga Buruh Pertanian

KOMPONEN KONSUMSI

Kondisi Kemiskinan Masyarakat

1. Jumlah Penduduk Miskin; 2. Tingkat kemiskinan (P0); 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1); 4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)


PENYESUAIAN FAKTOR DAN VARIABEL DALAM IKW: KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN Diperlukan penyesuaian terhadap indikator/variable masing-‐masing dimensi dan faktor yang digunakan sebagai komposit indeks.

Ø Tidak seluruh indikator pada level kabupaten/kota tersedia di level kecamatan atau desa

Ø Tidak seluruh indikator pada level kabupaten/kota relevan dan merepresentasikan kondisi dan \ngkat kesejahteraan suatu wilayah pada \ngkat kecamatan/desa

Faktor Kabupaten Kecamatan/Desa/Kelurahan

Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

6 Indikator/Variabel 6 Indikator/Variabel

Kondisi Pendidikan Masyarakat 6 Indikator/Variabel 6 Indikator/Variabel

Kondisi Kesehatan Masyarakat 5 Indikator/Variabel 6 Indikator/Variabel

Kondisi Infrastruktur Wilayah 6 Indikator/Variabel 5 Indikator/Variabel

Kondisi Perumahan Masyarakat 7 Indikator/Variabel 6 Indikator/Variabel

Kondisi Ketenaga-‐kerjaan Masyarakat 5 Indikator/Variabel 5 Indikator/Variabel

Kondisi Kemiskinan Masyarakat 4 Indikator/Variabel 6 Indikator/Variabel

KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL DAN … Penanggulangan... · timnasional!...

Documents

Transcript of KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL DAN … Penanggulangan... · timnasional!...