Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan diskusi)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PENGATURAN DAN PEDOMAN YANG SEGERA DIPERLUKAN MEMASUKI MASA TRANSISI

PELAKSANAAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA

JAKARTA, JUNI 2014


MATERI PAPARAN

1. Cakupan ‘Kewenangan Lokal Skala Desa’ dan ? Kunci

2. Pengaturan Dan Pedoman Yang Segera Diperlukan MemasukiMasa Transisi

3. Sepuluh (10) aspek dalam Kebutuhan pengaturan setingkat Permen, Perda dan Pedoman terkait 10 aspek substansipelaksanaan masa Transisi

4. Konsolidasi Pendampingan desa sesuai PP 43/2014

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2

Peta Jalan PNPM Mandiri dan UU Desa

Arahan Sidang Pleno TNP2K Februari 2013 dalam rangka PetaJalan PNPM Mandiri:

1. Konsolidasi program pemberdayaan masyarakat agar mencerminkan prinsip PNPM

2. Integrasi prinsip pemberdayaan dalam PNPM ke dalam sistem perencanaan pembangunan

UU Desa adalah pondasi legal untuk pengkonsolidasian semua program pemberdayaan masyarakat dan pengintegrasian sistem perencanaan danpelaksanaan pembangunan yang partisipatif di desa dan wilayahperdesaaan.UU Desa meregulerkan, melembagakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam tata kelola Desa; tidak boleh lagi menjadi proyek/kegiatan Kementerian yang terpisah.


“Kewenangan lokal berskala Desa”(Penjelasan UU Desa) adalah kewenangan untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat Desa … , yang mampu dan efektifdijalankan oleh Desa …, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pospelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan.

(PP 43/2014) Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri ataskewenangan: a. pengelolaan tambatan perahu; b. pasar Desa; c. tempatpemandian umum; d. jaringan irigasi; e. lingkungan permukiman;f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan posyandu; g.sanggar seni dan belajar; h. perpustakaan desa; i. pengelolaan embung; j. air minum berskala Desa; k. pembuatan jalan Desa antar permukimanke wilayah pertanian.

Selain itu Mendagri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuaidengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

3

Pertanyaan-pertanyaan Kunci

• Bagaimana sektor pekerjaan umum membagi kewenangandan tanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan danpengoperasian sarana prasarana di desa dan di wilayahperdesaan?

• Jika di desa masih banyak anak kurang gizi/ gizi buruk, bagaimana peran dan tanggung jawab dibagi antara desa, dinas daerah dan pemerintah di bidang kesehatan?

• Jika di desa masih banyak anak putus sekolah, bagaimanaperan dan tanggung jawab dibagi antara desa, dinas daerahdan pemerintah di bidang pendidikan?

• Bagaimana sektor pertanian membagi kewenangan dantanggung jawab antara desa, dinas di daerah danpemerintah?

• dst


Pemenu

han

Kebutuh

an dasar

Sarpras

dasar

Desa

pemanfaat

an SDA &

lingkungan

scr berke-

lanjutan

Pengemba

ngan

ekonomi

lokal

Kesejahteraan MasyarakatA

NG

GA

RA

N

RE

GU

LE

R

PE

ND

AM

PIN

GA

N

PE

NG

ELO

LA

AN

KE

GIA

TA

N

PA

RT

ISIP

AS

I

SW

AK

ELO

LA

MA

SY

AR

AK

AT

KE

PU

TU

SA

N

MA

SY

AR

AK

AT

KE

LE

MB

GA

AA

N

TR

AN

SP

AR

AN

SI &

AK

UN

TA

BIL

ITA

S

Integrasi perencanaan partisipatifR

egula

risasi

Pe

nd

am

pin

gan

Penguata

nP

era

n

Pem

da

Penguata

n

Kele

mbagaan

Inte

gra

siP

rogra

m

Ta

ta k

elo

layg

Baik

KONSOLIDASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DI DESA

8 ciridasar

5 Pilar


Satu Desa,

Usulan PRINSIP-PRINSIP DUKUNGAN MASA TRANSISI

PELAKSANAAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA

12

Satu Perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa

Satu Anggaran APB Desa, bersumber dari Dana Desa dan ADD

Satu Sistem Keuangan Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban

Satu Kelembagaan Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, BPD, Kepala

Desa dan perangkatnya, BKAD

Satu Pendampingan Pendamping Pemberdayaan, Penyuluh dan pendamping

teknis dari sektor bekerja bersama kader desa untuk desa

Satu Pedoman UU Desa → PP → Permen → Satu Pedoman

Satu Tata Kelola Pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas,

penanganan pengaduan

Satu Sistem Informasi Data Desa, Pembangunan Desa , Pembangunan Kawasan

Perdesaan, Perencanaan Kab/Kota untuk Desa


Ketentuan dalam Pasal 131 PP 43/2013 yang akan diaturdg Pedoman Mendagri, Bappenas, Menteri Teknis &

segera diperlukan

Pedoman Peraturan yg ada sebelumnya

Mendagri dan Menteri Bappenas menetapkanpedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, danpendampingan Desa sesuai dengan kewenanganmasing-masing.

Peraturan Menteri Dalam NegeriNo 51 Tahun 2007 TentangPembangunan KawasanPerdesaan Berbasis Masyarakat

Kementerian teknis terkait menetapkan

pedoman pelaksanaan pembangunan Desa,

pembangunan kawasan perdesaan,

pemberdayaan masyarakat Desa, dan

pendampingan Desa sesuai dengan

kewenangannya setelah berkoordinasi dengan

Mendagri dan Bappenas

(misal) Peraturan Menteri PU

No 13/Prt/M/2012 Tentang

Pedoman Pengelolaan Aset

Irigasi (?)

7

Apakah tidaksebaiknya Satu

PedomanBersama saja?


Ketentuan dalam PP 43/2013 yang akan diatur dg Permendagri & segera diperlukan untuk masa transisi

Ketentuan tentang (& Kaitan dengan) Peraturan yg ada sebelumnya

1. Penetapan kewenangan Desa (kejelasan ttg cakupan

kegiatan skala lokal desa)

Permendagri 30 Tahun 2006 Tentang tatacara Penyerahan

Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa

2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (tata

kelola, transparansi dan akuntabilitas)

Permendagri No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan

musDes (krn sesuai UU Desa hal2 yang bersifat

strategis harus dibicarakan dan diputuskan melalui

musdes)

4. Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa.Permendagri no 29/ 2006 tentang Pedoman Pembentukan

Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

5. Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak

daerah dan retribusi daerah.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan

keuangan Desa.

Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa

7. Pengelolaan kekayaan milik Desa (hasil kegiatan

PNPM sebagai aset desa)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

8

Ini 7 dari 20 Permendagriyg diamanatkan PP

43/2014


Ketentuan dalam PP tentang Dana Desa akan diatur dg Permenkeu

9

Karena Dana Desa dan ADD sama-samamenjadi bagian dari APBD dan ditransfer

dari RKUD ke RKDesa, apakah tata cara 3,4,5 tidak sebaiknya diatur oleh Satu Peraturan

saja?

1. Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota.

2. tata cara pengalokasian Dana Desa

3. tata cara penyaluran Dana Desa

4. tata cara penggunaan Dana Desa

5. tata cara pemantauan dan evaluasi Dana Desa


1. Alokasi dan Penyaluran Dana (Permenkeu)

2. Penerapan Perencanaan Partisipatif (Permendagri)

3. Kedudukan dan Peran Lembaga Masyarakat (Permendagri)

4. Peran dan Tugas Pendampingan (Pedoman)

5. Pengawasan, Pengendalian dan Tata Kelola yang baik (Pedoman)

6. Penguatan Pelaku (Pedoman Mendagri, Bappenas, Menteri Teknis)

7. Tata Kelola Aset Desa (Permendagri)

8. Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri & Permenkeu)

9. Sistem Informasi (Pedoman)

10. Pengaturan Program berbasis Desa K/L/Dinas (Pedoman)

10

Kesimpulan: Kebutuhan Pengaturan dan Pedoamanuntuk 10 Aspek substansi terkait dengan Transisi

Pelaksanaan UU Desa


• (Pasal 127) Pemerintah & pemda provinsi, kab/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa dengan (i) melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan;

• (Pasal 128) pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pendampingan secara teknis dilaksanakan oleh satker perangkat kab/Kotadan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

• Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

• (Pasal 129) Tenaga pendamping profesional terdiri atas: a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

• (Pasal 130) Pemerintah & pemda provinsi, kab/kota dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN → KONSOLIDASI PENDAMPINGAN DI DESA (mengacu kepada PP 43/2014)

11

Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan diskusi)

Government & Nonprofit

Transcript of Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan diskusi)