EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM PEMBERIAN … · 2019. 9. 4. · Adekku Michael Pranata Purba...

i

EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL

SISTEM PEMBERIAN KREDIT

BERDASARKAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

(Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia KC Cik Ditiro Yogyakarta)

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Vipe Theresia Purba

NIM : 152114142

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2019

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i

i





S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Vipe Theresia Purba

NIM : 152114142

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI


YOGYAKARTA

2019


iv

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh

kepercayaan, kamu akan menerimanya”

(Matius 21:22)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus

Bapakku Pasti Purba dan Ibuku Emmy br. Nainggolan

Adekku Michael Pranata Purba dan Gamaliel Purba

Kekasihku Dedi Fernandes Saragih

Serta teman-temanku


v

v


FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:





Dan diajukan untuk diuji pada tanggal 18 Juni 2019 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil

dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol

yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang

saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian

atau keseluruhan tylisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan

orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak,

dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan

saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan

menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,

berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

Vipe Theresia Purba


vi

vi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Vipe Theresia Purba

Nomor Mahasiswa : 152114142

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan

Universitas Sanata Dharma sebuah karya ilmiah yang berjudul:





Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata

Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain,

mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya secara terbatas,

dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis

tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Juli 2019

Yang menyatakan,

Vipe Theresia Purba


vii

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehungga dapat menyelesaikan

skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaian skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan

arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih

yang tak terhingga kepada:

1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata

Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan

mengembangkan kepribadian penulis.

2. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing

yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.

3. Bapak/Ibu Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro

Yogyakarta yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan segenap

pegawai yang telah banyak membantu dalam mencari data yang dibutuhkan.

4. Kedua orang tua tercinta Pasti Purba dan Emmy br Nainggolan, yang telah

memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada hentinya penulis

dapatkan baik moral maupun materi. Juga kepada saudara tersayang Michael


viii

viii

Pranata Purba dan Gamaliel Purba, atas doa dan dukungan semangat yang

penulis dapatkan.

5. Pt. Issabella Ginting yang telah membantu penulis dalam proses ijin

penelitian, motivasi sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Partner of everything Dedi Fernandes Saragih yang selalu memberikan

semangat, motivasi dan telah bersedia menemani serta membantu hingga

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Luh Gede Rina, Septian Sherly, Elvyana dan seluruh anak kos Sanjaya yang

telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta selalu

memberikan motivasi kepada penulis.

8. Teman-teman sekelas MPAT kelas C yang sudah memberikan motivasi serta

semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

9. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah

membantu dalam memberikan motivasi, semangat, menghibur dan menemani

dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata

sempurna dan masih banyak kekurangan serta kelemahan. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun guna

menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini

bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Vipe Theresia Purba


ix

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................. iii

HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................. iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .............. v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ......................................... vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ........................................................ vii

HALAMAN DAFTAR ISI ....................................................................... ix

HALAMAN DAFTAR TABEL .............................................................. xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR .......................................................... xii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ...................................................... xiii

ABSTRAK ............................................................................................... xiv

ABSTRACT ............................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................ 5

C. Batasan Masalah ................................................................... 5

D. Tujuan Penelitian ................................................................. 5

E. Manfaat Penelitian ................................................................ 6

F. Sistematika Penulisan ........................................................... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................. 9

A. Bank Umum .......................................................................... 9

B. Kredit ..................................................................................... 12

1. Jenis – Jenis Kredit............................................................ 15

2. Prinsip Pemberian Kredit .................................................. 16

C. Sistem Pemberian Kredit ....................................................... 19

D. Pengendalian Internal ............................................................ 27

1. Ruang Lingkup Pengendalian Internal .............................. 29

a. Tujuan Pengendalian Internal ......................................... 29

b. Keterbatasan Pengendalian Internal ............................... 31

2. Sistem Pengendalian Internal Otoritas Jasa Keuangan ..... 33

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................ 50

A. Jenis Penelitian ...................................................................... 50

B. Waktu dan Tempat Penelitian ............................................... 50

C. Subjek dan Objek Penelitian ................................................. 50

D. Metode Penelitian .................................................................. 51


x

x

E. Data Penelitian ....................................................................... 51

F. Cara Pengumpulan Data Penelitian ....................................... 52

G. Populasi dan Sampel Penelitian ............................................. 54

H. Operasional Variabel .............................................................. 55

I. Teknik Analisis Data .............................................................. 56

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ................................. 57

A. Sejarah Berdirinya BRI ........................................................ 57

B. Lokasi BRI Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta ............. 58

C. Visi dan Misi BRI ................................................................. 58

D. Produk BRI ........................................................................... 59

E. Sumber Daya Manusia (Personalia) ..................................... 65

F. Struktur Organisasi .............................................................. 70

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ............................... 71

A. Deskripsi Sistem Pemberian Kredit di BRI Kantor Cabang

Cik Ditiro Yogyakarta .......................................................... 71

B. Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit ..... 90

C. Pembahasan ......................................................................... 113

BAB VI PENUTUP ................................................................................. 122

A. Kesimpulan ......................................................................... 122

B. Keterbatasan Penelitian ....................................................... 122

C. Saran .................................................................................... 123

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 124

LAMPIRAN .............................................................................................. 127


xi

xi

HALAMAN DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 5.1 Analisis Pengendalian Internal BRI Kantor Cabang

Cik Ditiro Yogyakarta berdasarkan Pengendalian

Internal OJK ............................................................................... 90


xii

xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta ............. 70

Gambar 5.1 BaganAlir Permohonan Kredit BRI KC Cik Ditiro

Yogyakarta .............................................................................. 75

Gambar 5.2 Bagan Alir Survei dan Analisis Kredit BRI KC Cik

Ditiro Yogyakarta ................................................................... 76

Gambar 5.3 Bagan Alir Keputusan Pemberian Kredit BRI KC

Cik Ditiro Yogyakarta ............................................................ 78

Gambar 5.4 Bagan Alir Pencairan Kredit BRI KC Cik Ditiro

Yogyakarta .............................................................................. 88


xiii

xiii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran I Daftar Pedoman Wawancara ................................................ 128


xiv

xiv

ABSTRAK





Vipe Theresia Purba

NIM: 152114142

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara

pengendalian internal sistem pemberian kredit yang diterapkan di Bank Rakyat

Indonesia (BRI) KC Cik Ditiro Yogyakarta dengan sistem pengendalian intern

bagi bank umum menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun

2017.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang dilaksanakan pada bulan Maret

hingga April 2019 di BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta. Teknik pengumpulan data

yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang

digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif dengan cara

membandingkan pengendalian internal sistem pemberian kredit yang diterapkan

di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Cik Ditiro Yogyakarta dengan sistem

pengendalian intern bagi bank umum menurut Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 35 Tahun 2017.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pengendalian internal

sistem pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro

Yogyakarta belum sesuai dengan sistem pengendalian intern bagi bank umum

menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017. Komponen

yang belum sesuai yaitu komponen sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi,

pada unsur proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi

manajemen.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Sistem Pemberian Kredit, Bank Umum


xv

xv

ABSTRACT

AN EVALUATION OF INTERNAL

CONTROL OF CREDIT SYSTEM

BASED ON SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

(A Case study in Bank Rakyat Indonesia Branch Office Cik Ditiro

Yogyakarta)

Vipe Theresia Purba

NIM: 152114142

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2019

The purpose of this study was to compatibility between the internal control

of the credit system applied in the Bank Rakyat Indonesia Branch Office Cik

Ditiro Yogyakarta with the internal controls systems for commercial banks

according to Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017.

The type of this research was a case study conducted in Maret to April

2019 in the Bank Rakyat Indonesia Branch Office Cik Ditiro Yogyakarta. Data

collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis

techniques used was descriptive comparative analysis by comparing the internal

control of credit system applied in the Bank Rakyat Indonesia Branch Office Cik

Ditiro Yogyakarta with the internal controls systems for commercial banks

according to Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017

The results obtained in the research was the internal control of credit

system at Bank Rakyat Indonesia Branch Office Cik Ditiro Yogyakarta was not

appropriate yet with the internal control system for commercial banks according

to Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017. The components

which were not appropriate yet were system of accounting, information, and

communication on the element of the reconciliation process among accounting

data and management information.

Keywords: Internal Control, Credit System, Commercial Bank


1

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Bank merupakan lembaga

keuangan yang memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian

serta harus mampu menjadi agen pembangunan dalam rangka untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu bank yang tercatat

sebagai lembaga keuangan di Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia.

Bank Rakyat Indonesia atau yang disingkat BRI merupakan salah satu

bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun

1895. Salah satu kantor cabang BRI yaitu berlokasi di Kantor Cabang Cik

Ditiro Yogyakarta. Sebagai salah satu lembaga perbankan di Indonesia, BRI

memiliki beberapa upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara

nasional, diantaranya melalui pemberian kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998). Pemberian kredit bermanfaat untuk mencari


2

2

keuntungan yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit

dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya

administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, untuk membantu usaha

nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal

kerja. Pemberian kredit juga bermanfaat untuk membantu pemerintah karena

semakin banyak kredit disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik,

mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di

berbagai sektor (Suryaningrum, 2016).

Kegiatan kredit perbankan mempunyai risiko yang tinggi, karena kredit

merupakan aset bank yang ada di pihak luar bank (debitur). Adapun risiko dari

kegiatan pemberian kredit yaitu kredit macet ataupun kredit bermasalah.

Haninun (2011) menyatakan bahwa pemberian kredit sangatlah penting bagi

bank untuk mempertimbangkan faktor internal maupun faktor ekternal. Faktor

internal meliputi kebijakan dalam prosedur pemberian kredit, sedangkan faktor

eksternal meliputi kemampuan nasabah dalam membayar cicilan dan

pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab terjadinya kredit macet menurut

Nursyahriana, Hadjat, dan Tricahyadinata (2017) adalah karakter dan jaminan

debitur nasabah. Selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

Astuti (2010), menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet

diantaranya dari sisi debitur dikarenakan usahanya kurang lancar bahkan

bangkrut, dikarenakan karakter debiturnya yang kurang bagus. Sementara dari

internal bank dikarenakan human error, kredit fiktif, dan atau kesalahan analisa

kredit. Kerugian dari kredit macet yang dapat timbul akan dapat menghambat


3

3

kegiatan operasional bank karena keuntungan utama bank diperoleh dari selisih

bunga simpanan bank kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang

disalurkan serta dapat mengurangi tingkat kepercayaan nasabah kepada bank.

Bank harus memberikan perhatian yang besar dalam melaksanakan

kegiatan pemberian kredit. Tingginya risiko yang dapat ditimbulkan dari

kegiatan pemberian kredit mengharuskan sebuah lembaga perbankan

melakukan upaya preventif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 Pasal 8 yang berbunyi, “dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan

berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pengendalian internal yaitu suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan

oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (on going basis), guna

menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya

laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang

berlaku, mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan

termasuk fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, dan meningkatkan

efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya (Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017). Herman (2013) mengungkapkan

bahwa pengendalian internal berfungsi untuk pencegahan (preventive),

mendeteksi (detective), mengoreksi (corrective), mengarahkan (directive), dan

menetralkan (compensative). Mulyadi (2002) menyatakan bahwa pengendalian


4

4

internal memiliki beberapa fungsi, namun pengendalian internal tetap memiliki

sejumlah keterbatasan yaitu kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi,

pengabaian oleh manajemen, dan biaya lawan manfaat.

Pentingnya tindakan yang bersifat preventif mengharuskan sebuah bank

melakukan pengendalian yang efektif untuk menjamin proses pemberian kredit

dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir risiko-risiko yang dapat

ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Evaluasi pengendalian internal dibutuhkan

terhadap sistem pemberian kredit pada suatu bank untuk meningkatkan

efektifitas dan produktivitas manajemen dalam perusahaan.

Penelitian yang telah pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa

terdapat kurangnya perhatian terhadap penerapan sistem pengendalian internal

terhadap pemberian kredit yang diantaranya dijelaskan oleh Muzamil (2015)

mengungkapkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal penyaluran

kredit BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda masih terdapat kekurangan dari

pemisahan fungsi tugas dan perputaran jabatan yaitu terjadi perangkapan tugas.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yasa dan Jati

(2013) mengungkapkan bahwa kredit bermasalah dipengaruhi oleh variabel

komponen pengendalian internal kredit yang terdiri atas jenis-jenis

pengendalian internal kredit, prosedur umum pengendalian internal kredit, dan

kolektibilitas kredit, sehingga harus perlu lebih diperhatikan. Berdasarkan

uraian di atas, menarik untuk diketahui bagaimana evaluasi pengendalian

internal sistem pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik

Ditiro Yogyakarta.


5

5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah

dalam penelitian ini, yaitu apakah pengendalian internal sistem pemberian

kredit yang diterapkan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro

Yogyakarta sesuai dengan sistem pengendalian intern bagi Bank umum

menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017?

C. Batasan Masalah

Jenis pembagian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik

Ditiro Yogyakarta terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kredit Ritel, kredit

KUR/program, dan kredit Konsumer. Penelitian ini hanya berfokus pada kredit

Ritel dan kredit KUR/program. Kredit ritel dan Kredit Usaha Rakyat

(KUR)/Program merupakan program kredit yang bersifat produktif dan

bermanfaat untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman

modal untuk memulai atau mengembangkan sebuah bisnis atau usaha.

Keunggulan kredit diatas yaitu dapat meningkatkan dan memperluas akses

pembiayaan kepada usaha produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah,

serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Aktivitas pemberian kredit tentunya

memiliki risiko seperti kredit macet, namun dapat diminimalisir dengan

pengendalian internal sistem pemberian kredit.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini,

yaitu mengetahui kesesuaian antara pengendalian internal sistem pemberian


6

6

kredit yang diterapkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Cik Ditiro

Yogyakarta dengan sistem pengendalian intern bagi bank umum menurut Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilaksanakan ini yaitu:

1. Bagi Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna

mengenai pengendalian internal sistem pemberian kredit yang terdapat di

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai

pengendalian internal khususnya pengendalian internal dalam pemberian

kredit di Bank dan penelitian ini juga diharapkan dapat menambah refrensi

di perpustakaan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai

dunia perbankan khususnya segi akuntansi terutama tentang pengendalian

internal dalam menunjang pemberian kredit dan juga dapat digunakan untuk

membandingkan antara teori yang sudah didapat selama di bangku kuliah

dengan kenyataan sesungguhnya.


7

7

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliian, dan

sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan secara umum mengenai dasar-dasar teori

yang berkaitan dan mendukung dalam pemecahan masalah.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah atau metode-

metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang

diangkat. Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian,

waktu dan tempat peneliian, subjek dan objek penelitian, data

penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel

penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini diuraikan secara jelas mengenai sejarah berdirinya

perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk-produk perusahaan

dan struktur organisasi.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan data-data yang berhasil dikumpulkan

oleh penulis yang diolah berdasarkan metode yang digunakan serta

pembahasannya.


8

8

Bab VI Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari analisis data, keterbatasan

penelitian serta saran.


9

9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bank Umum

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan lembaga keuangan yang

memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 5 yang telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menurut jenisnya,

bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum dapat

mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan

perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dapat

dilakukan oleh Bank Umum yang terdapat pada Pasal 6, yaitu:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang

dipersamakan dengan itu;


10

10

b. Memberikan kredit;

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya, yang meliputi surat wesel, surat

pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan

pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang waktu sampai

dengan 1 tahun, dan instrumen surat berharga lain berjangka waktu sampai

dengan 1 tahun;

e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah;

f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi

maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan

suatu kontrak;

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam

bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;

k. Dihapus

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali

amanat;


11

11

m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia;

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan

diatas, pada Pasal 7, Bank Umum dapat pula melakukan hal-hal sebagai

berikut:

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang

ditetapkan Bank Indonesia;

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain

dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan

efek, asuransi, serta lembaga kliring/penyelesaian dan penyimpanan dengan

memenuhi yang ditetapkan oleh bank indonesia;

c. Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan

kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan

syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan

yang ditetapkan Bank Indonesia;

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai

dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana pensiun yang berlaku;

Selanjutnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi utama

perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana

masyarakat. Sementara pada Pasal 4, tujuannya adalah menunjang pelaksanaan


12

12

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat

banyak.

B. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur)

bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan, yang berarti

menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai

jangka waktu yang telah disepakati.

Namun, terdapat beberapa penyebab kegagalan dalam pemberian kredit

diantaranya adalah faktor internal bank itu sendiri, yaitu adanya self dealing

atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit, adanya kecurangan

pengetahuan/keterampilan para pengelola kredit, kurang baiknya management

information system yang dibangun pada bank yang bersangkutan, tidak adanya

kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan, dan kurangnya

pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para

nasabah debiturnya. Sementara faktor-faktor eksternal bank, yaitu kegiatan

perekonomian makro/kegiatan politik/kebijaksanaan pemerintah yang di luar


13

13

jangkauan bank untuk diperkirakan, adanya bencana alam yang di luar dugaan,

adanya persaingan yang cukup tajam di antara perbankan itu sendiri, sehingga

bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi risiko usahanya

di bidang perkreditan, adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politis di

luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit

yang sehat, dan adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dari

perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dengan bank.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, langkah yang

dilakukan oleh bank adalah berupaya menyelamatkan kredit tersebut dengan

berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut

macet. Jika nasabah masih dapat dibantu, maka bank akan membantu

menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya.

Namun, jika sudah tidak bisa diselamatkan kembali maka tindakan terakhir

yang dilakukan oleh bank adalah menyita jaminan yang sudah dijaminkan oleh

nasabah (Kasmir, 2015).

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit

menurut Kasmir (2013), adalah sebagai berikut: (a). Kepercayaan, yaitu suatu

keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang

atau jasa) akan diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.

Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan

penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara internal maupun eksternal.

Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap

nasabah pemohon kredit; (b). Kesepakatan, disamping unsur percaya di dalam


14

14

kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si

penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing;

(c). Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu ini

mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu

tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang;

(d). Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan

suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu

kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi

tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun

oleh risiko yang tidak disengaja; dan (e). Balas jasa, merupakan keuntungan

atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama

bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini

merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip

syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu yang tidak akan terlepas

dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2004)

sebagai berikut: (a). Mencari keuntungan, tujuan utama pemberian kredit

adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam

bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya

administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah; (b). Membantu usaha

nasabah, tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang

membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.


15

15

Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas

usahanya; dan (c). Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak

kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah

kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti

adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya

adalah Astuti (2010) yang menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kredit

macet diantaranya dari sisi debitur yang kemungkinan dikarenakan usahanya

kurang lancar, macet, bahkan bangkrut, dikarena karakter debiturnya yang

kurang bagus, dan atau dikarenakan jaminan hilang yang menyebabkan debitur

tidak membayar. Dari internal bank dikarenakan human error, kredit fiktif, dan

atau kesalahan analisa kredit. Nursyahriana, Hadjat, dan Tricahyadinata (2017)

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit

macet adalah disebabkan karakter dan jaminan debitur nasabah. Berdasarkan

hasil Uji F bahwa character, capacity, condition of economy dan collateral

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kredit macet

pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bontang dan berdasarkan hasil

Uji T secara parsial diketahui bahwa character, capacity, condition of economy

dan collateral berpengaruh negatif terhadap kredit macet.

1. Jenis-Jenis Kredit

Pemberian kredit oleh bank untuk masyarakat terdiri dari bebagai jenis.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain

(Kasmir, 2013):


16

16

a. Berdasarkan segi kegunaan, terdiri dari kredit investasi dan kredit modal

kerja.

b. Berdasarkan segi tujuan kredit, terdiri dari kredit produktif, kredit

konsumtif, dan kredit perdagangan.

c. Berdasarkan segi jangka waktu, terdiri dari kredit jangka pendek, kredit

jangka menengah, dan kredit jangka panjang.

d. Berdasarkan segi jaminan, terdiri dari kredit dengan jaminan dan kredit

tanpa jaminan.

e. Berdasarkan segi sektor usaha, terdiri dari kredit pertanian, kredit

peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan,

kegiatan profesi, dan kredit perumahan.

2. Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tidak hanya

berdasarkan kepercayaan semata, akan tetapi bank memiliki kriteria

penilaian yang harus dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang

menguntungkan yaitu dengan analisis 5C dan 7P. Menurut Kasmir (2013),

penjelasan untuk analisis dengan 5C dan 7P adalah sebagai berikut:

a. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar

belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau

gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby dan social

standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kematian” membayar.


17

17

b. Capacity

Kemampuan nasabah dapat dilihat dalam bidang bisnis yang

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuannya dalam memahami

tentang ketentuan-ketentan pemerintah, dan kemampuannya dalam

menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat

“kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan

(neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti

dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital

juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. Colleteral

Colleteral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah

kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahanya sehingga

jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat

dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition

Penilaian terhadap kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi konomi

dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor

masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang debitur jalankan.

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki


18

18

prosek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah

relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai

berikut:

a. Personality

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah

lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup

sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi

suatu masalah.

b. Party

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya disebut

dengan party, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu

dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. Purpose

Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit,

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan

kredit dapat bermacam-macam, misalnya apakah untuk modal kerja atau

investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

d. Prospect

Penilaian usaha nasabah di masa yang akan datang apakah

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek

atau sebaliknya disebut dengan prospect. Hal ini penting mengingat jika


19

19

suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan

hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. Payment

Payment yaitu ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian

kredit.

f. Profitability

Profitability digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan

debitur dalam mencari laba yang dapat diukur dari periode ke periode

apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan

tambahan kredit yang akan diperoleh

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan

mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang

atau orang atau jaminan asuransi.

C. Sistem Pemberian Kredit

Sistem menurut Mulyadi (2001) adalah suatu jaringan prosedur yang

dibuat menurut pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan pokok

perusahaan. Sistem merupakan kumpulan unsur-unsur atau bagian yang saling

berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem pemberian kredit adalah rangkaian dari cara atau prosedur dalam

pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan

pencairan kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkaitan


20

20

erat dalam pelaksanaan pemberian kredit (Simorangkir, 2000 dalam Cahyani,

2016). Pemberian kredit kepada calon debitur bank memiliki prosedur-prosedur

yang harus dilakukan. Hal ini bermanfaat agar calon debitur dapat memahami

proses pemberian kredit. Menurut Ahmad (2013), prosedur pemberian kredit

merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan

untuk diberikan dan tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam

menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

1. Prosedur Pemberian kredit menurut Widiyono (2009), meliputi:

a. Permohonan Kredit

Pemohonan fasilitas kredit mencakup:

1). Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit.

2). Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.

3). Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah

berakhir jangka waktunya.

4). Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit

yang sedang berjalan.

b. Penyidikan dan Analisis Kredit

Penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1). Wawancara dengan permohonan kredit (debitur).

2). Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang

diajukan nasabah.

3). Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang

ditemukan nasabah dan informasi lain yang diperoleh.


21

21

4). Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah

dilaksanakan.

c. Keputusan atas permohonan kredit

Keputusan atas permohonan kredit adalah setiap tindakan pejabat

yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa

menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit

kepada pejabar yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit

harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya

tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit.

Penolakan permohonan kredit terjadi apabila:

a). Oleh Bagian Kredit atau Cabang

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata

dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi peryaratan.

Langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu semua keputusan

penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan

disertai alasan penolakannya, surat penolakan permohonan minimal

dibuat dalam rangkap tiga (yang asli dikirimkan kepada pemohon

kemudian lembar kedua beserta copy surat permohonan nasabah

dikirim kepada direksi, dan selanjutnya lembar ketiga untuk arsip

bagian kredit atau kantor cabang), dalam hal penolakan permohonan

baru, maka jika diminta semua berkas permohonan dapat

dikembalikan kepada pemohon kecuali surat permohonannya, dalam


22

22

hal penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit

diperpanjang.

b). Oleh Bagian Kredit atau Cabang setelah mendapat keputusan

direksi.

d. Persetujuan Permohonan Kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk

menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

Untuk melindugi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan

tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas

kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah, langkah-langkah

yang harus diambil antara lain:

1). Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon.

2). Peningkatan jaminan.

3). Penandatanganan perjanjian kredit.

4). Informasi untuk bagian lain.

5). Pembayaran bea materai kredit.

6). Asuransi barang jaminan.

7). Asuransi kredit.

e. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan

menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya,

pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atau

beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui


23

23

pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi

nasabah telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan

dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit) mutlak

harus mendahului pencairan kredit.

f. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan fasilitas adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah

terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

2. Dokumen-dokumen dalam pemberian kredit menurut Suyatno (2000),

meliputi:

a. Surat permohonan nasabah

Merupakan surat yang diajukan oleh nasabah kepada pihak bank dan

ditandatangani secara lengkap oleh calon debitur.

b. Daftar isian dari bank

Merupakan daftar isian yang disediakan oleh bank yang harus diisi oleh

calon debitur mengenai data dan informasi yang lengkap.

c. Daftar lampiran sesuai jenis kredit

Merupakan daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis

fasilitas kredit yang diajukan.

d. Surat jaminan

Merupakan surat yang dibuat oleh bank terhadap jaminan yang

digunakan calon debitur untuk memperoleh kredit yang diajukan.


24

24

e. Dokumen penyidikan dan analisis

Merupakan catatan yang dibuat oleh pihak bank mengenai kelengkapan

dan pengajuan kredit.

f. Surat keputusan

Merupakan surat yang menunjukkan diterima atau ditolaknya

permohonan kredit.

g. Dokumen pengikatan jaminan

Merupakan dokumen yang berisi bahwa barang atau benda tersebut

benar-benar dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit.

h. Dokumen perjanjian kredit

Merupakan dokumen penegasan yang berisi mengenai hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon debitur.

i. Bukti pencairan kredit

Merupakan bukti bahwa kredit yang diajukan telah disetujui dan telah

dicairkan.

j. Bukti pembayaran atau pelunasan kredit

Merupakan dokumen penegasan yang berisi bahwa debitur telah

menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi kredit kepada pihak bank.

3. Catatan-catatan akuntansi yang terkait dalam pemberian kredit menurut

Budiyati (2008), meliputi:

a. Jurnal, yaitu untuk mengklarifikasi dan meringkas data keuangan dan

data lainnya.


25

25

b. Buku Besar, yaitu pencatatan/pengelompokan transaksi dari jurnal-

jurnal.

c. Laporan ke BI, berupa laporan bulanan ke BI.

4. Pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit menurut Kuncoro (2002),

meliputi:

a. Seksi administrasi kredit

Tugas utama bagian ini adalah mengadministrasikan dokumen-dokumen

pinjaman mulai dari proses permohonan sampai kredit tersebut lunas.

b. Seksi analisis kredit

Tugas utama bagian ini adalah melakukan analisis atas permohonan

kredit yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan informasi-

informasi yang berkaitan dengan usaha nasabah yang diperoleh secara

langsung maupun tidak langsung melalui baebagai instansi yang

berkaitan dengan usaha calon nasabah.

c. Seksi monitoring kredit

Tugas utamanya adalah memonitor perkembangan usaha dan ketepatan

membayar bunga dan angsuran pokok kredit. Informasi diperoleh dari

laporan rutin oleh debitur dan informasi ketepatan membayar bunga,

angsuran pokok diperoleh dari pembukuan bank.

d. Seksi asuransi

Tugas utamanya adalah melakukan administrasi kredit-kredit yang

diasuransikan, baik asuransi jaminan kredit, asuransi jiwa debiturnya

maupun asuransi kreditnya sendiri.


26

26

e. Seksi pelayanan hukum

Tugas utamanya adalah melakukan pembelaan hukum untuk

kepentingan bank dan pegawainya, baik di pengadilan maupun di tempat

lain.

f. Seksi penagihan tunggakan

Tugas utamanya adalah melakukan administrasi terhadap kredit-kredit

yang sudah macet, baik yang sudah dihapuskan dari pembukuan bank

(off balance sheet) maupun yang masih ada dalam pembukuan bank (on

balance sheet).

g. Bagian pelayanan dana dan jasa

Tugas utamanya adalah memberi pelayanan kepada nasabah/calon

nasabah yang akan menggunakan produk dana dan jasa bank.

h. Bagian pelayanan pinjaman/kredit

Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan dalam hal pencairan

kredit, angsuran kredit, perhitungan bunga dan sebagainya. Petugas

dibagian ini memberikan informasi yang diperlukan nasabah berkaitan

dengan produk kredit yang dimiliki oleh bank, cara permohonan, proses

pengajuannya, ketentuan dan syarat-syaratnya.

i. Bagian teller/kasir

Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dalam

penarikan dan penyetoran uang. Semua kegiatan yang berkaitan dengan

uang tunai harus melalui teller/kasir.


27

27

j. Bagian teknologi dan akuntansi

Tugas utamanya adalah memastikan bahwa semua kegiatan-kegiatan

bagian operasional telah dibukukan pada hari tersebut, mencetak laporan-

laporan keuangan bank, melakukan verifikasi atas transaksi pembukuan

berdasarkan bukti-bukti pembukuan yang ada.

D. Pengendalian Internal

Pengendalian internal bank merupakan suatu mekanisme pengawasan

yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (on going

basis), guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin

tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap

ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian

penyimpangan termasuk kecurangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian,

serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya

(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun, 2017).

Alasan perusahaan menyusun pengendalian internal adalah agar dapat

membantu mencapai tujuannya. Dalam menjalankan fungsinya, manajemen

membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta

perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-

benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat

terus menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang

dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan (Munawaroh, 2011). Menurut

Nomor 35 Tahun 2017, Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif

merupakan komponen penting dalam menajemen bank dan menjadi dasar bagi


28

28

kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat

membentuk direksi dan dewan komisaris menjaga asset bank, menjamin

tersedianya laporan keuangan dan menajerial yang dapat dipercaya,

meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-

undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan

pelanggaran aspek kahati-hatian.

Pengendalian internal dalam suatu entitas memiliki beberapa fungsi.

Menurut Herman (2013), fungsi pengendalian internal adalah: a. Preventive,

yaitu pengendalian untuk pencegahan kesalahan-kesalahan baik berupa

kekeliruan atau ketidakberesan; b. Detektive, untuk mendeteksi kesalahan,

kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi; c. Corrective, untuk memperbaiki

kesalahan, kelemahan dan penyimpangan yang terdeteksi; d. Directive, untuk

mengarahkan agar pelaksanaan aktivitas dilakukan dengan tepat dan benar; dan

e. Compensative, untuk menetralkan kelemahan pada aspek kontrol yang lain.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah Yasa

dan Ketut (2013) yang mengungkapkan bahwa kredit bermasalah yang terjadi

di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh

variabel komponen pengendalian internal kredit yang terdiri atas jenis-jenis

pengendalian internal kredit, prosedur umum pengendalian internal kredit,

prosedur umum pengendalian internal kredit, kolektibilitas kredit dan struktur

pengendalian internal kredit. Hasil penelitian ketiga variabel tersebut memiliki

pengaruh yang tidak signifikan pada kredit bermasalah meskipun arahnya

negatif. Selanjutnya, Muzamil (2015) mengungkapkan bahwa penerapan sistem


29

29

pengendalian internal penyaluran kredit BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda

masih terdapat kekurangan dari pemisahan fungsi tugas dan perputaran jabatan

yaitu terjadi perangkapan tugas.

1. Ruang Lingkup Pengendalian Internal

a. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal pada umumnya adalah memastikan

bahwa apa yang direncanaan pihak manajemen sudah sesuai dengan apa

yang sedang dijalankan organisasi saat ini. Mulyadi (2008) menyatakan

bahwa tujuan yang akan dicapai dari pengendalian internal adalah:

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipenuhinya kebijakan

manajemen. Sedangkan tujuan pengendalian di bank menurut Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017 meliputi: (1).

Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

(tujuan kepatuhan). Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa

semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang

dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank maupun

kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank;

(2). Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar,

lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah

untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan

relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang


30

30

tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; (3). Efisiensi dan efektivitas

dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional

dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam

menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi

bank dari risiko kerugian; dan (4). Meningkatkan efektivitas budaya

risiko (risk culture) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya

risiko). Pengendalian internal dapat dikatakan kuat apabila memiliki

beberapa ciri-ciri didalamnya.

Pengendalian internal memiliki beberapa aspek penting yang

berkategori kuat. Menurut Tunggal (2010 dalam Herman, 2013), ciri-ciri

pengendalian internal yang kuat yaitu: karyawan yang kompeten dan

jujur, menguasai standar akuntansi, peraturan perpajakan, dan peraturan

pasar modal; transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang; transaksi

dicatat dengan benar (jumlah, estimasi dan perlakuan akuntansi);

pemisahan tugas yang mengambil inisiatif timbulnya suatu transaksi,

yang mencatat dan yang menyimpan; akses terhadap aset dan catatan

perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi karyawan; dan perbandingan

secara periodik antara saldo menurut buku dengan jumlah secara fisik.

Peran pengendalian internal sangat penting di dalam sebuah

perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sasaran yang dapat diukur

guna memaksimalkan pencapaian peran atau efektifitas pengendalian

internal. Menurut Rahayu dan Suhayati (2010), sasaran pengendalian


31

31

internal meliputi: validitas, kelengkapan, keabsahan pencatatan,

pengamanan, dan pertanggungjawaban.

b. Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki beberapa manfaat, namun

pengendalian internal tetap memiliki sejumlah keterbatasan. Mulyadi

(2002) menyatakan bahwa keterbatasan pengendalian internal, meliputi:

1). Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali, manajemen dan personal

lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil

atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi,

keterbatasan waktu, atau tekanan lain; 2). Gangguan, dalam pengendalian

yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personal secara keliru

memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak

adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau

permanen dalam personal atau dalam sistem dan prosedur dapat pula

mengakibatkan gangguan; 3). Kolusi, merupakan tindakan bersama

beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi dapat mengakibatkan

bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi

kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak

terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang; 4).

Pengabaian oleh manajemen, manajemen dapat mengabaikan kebijakan

atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti

keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang

berlebihan, atau kepatuhan semu; dan 5). Biaya lawan manfaat, biaya


32

32

yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut.

Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya

tidak mungkin dilakukan, menajemen harus memperkirakan dan

mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi

biaya dan manfaat suatu pengendalian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal terdapat beberapa kelemahan

yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank, Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan (2017) menyatakan bahwa kelemahan

dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal bank, antara lain:

kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari

direksi dan dewan komisaris, dan kegagalan dalam mengembangkan

budaya pengendalian internal pada seluruh jenjang organisasi; kurang

memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari

kegiatan operasional bank; tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian

pokok terhadap kegiatan operasional bank, seperti pemisahan fungsi,

otorisasi, verifikasi, dan kaji ulang atas eksposur risiko dan kinerja bank;

kurangnya komunikasi dan informasi agar jenjang dalam organisasi bank,

khususnya informasi di tingkat pengambil keputusan tentang penurunan

kualitas eksposur risiko dan penerapan tindakan perbaikan; kurang

memadai atau kurang efektifnya program audit intern dan kegiatan

pemantauan lainnya; dan kurangnya komitmen manajemen bank untuk

melakukan proses pengendalian internal dan menerapkan sanksi yang


33

33

tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, serta kebijakan dan

prosedur yang telah diterapkan bank.

2. Sistem Pengendalian Intern Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Pelaksanaan sistem pengendalian internal bank yang handal dan efektif

merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam satu

organisasi bank. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (2017) mengemukakan

bahwa pihak yang berkepentingan dengan sistem pengendalian intern bank

adalah: a. Dewan Komisaris, mempunyai tanggung jawab melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum,

termasuk kebijakan direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut; b.

Direksi, mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem

pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut

berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang

ditetapkan bank. Sementara itu, direktur kepatuhan wajib berperan aktif dalam

mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam

menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian; c. Satuan Kerja

Audit Intern (SKAI), harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam

meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara

berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang

berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan oleh manajemen bank; d. Pejabat dan pegawai bank, wajib

memahami dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang telah

ditetapkan oleh manajemen bank. pengendalian intern yang efektif akan


34

34

meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya

risiko (risk culture) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi

terhadap praktek perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui

sistem deteksi dini yang efisien; dan e. Pihak eksternal, antara lain otoritas

pengawasan bank, auditor eksternal, dan nasabah bank yang berkepentingan

terhadap terlaksananya sistem pengendalian intern bank yang handal dan

efektif.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) bank menurut Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan (2017), terdiri dari 5 (lima) komponen utama yang satu sama

lain saling berkaitan, yaitu: a. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya

Pengendalian (Management Oversight and Control Culture), b. Identifikasi

dan Penilaian Risiko (Risk Recognition and Assessment), c. Kegiatan

Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (Control Activities and Segregation of

Duties), d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (Accountancy,

Information and Communication), dan e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan

Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (Monitoring Activities and

Correcting Deficiencies). Berikut merupakan penjelasan kelima komponen:

a. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

1). Direksi

Direksi mempunyai tanggung jawab:

a) Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh

Dewan Komisaris;


35

35

b) Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank;

c) Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan

kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan yang jelas;

d) Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif

yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten;

e) Menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian

intern; dan

f) Memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, Direksi harus

melakukan langkah-langkah, antara lain:

a). Menugaskan para manajer atau pejabat dan pegawai yang bertanggung

jawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan

dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta

kecukupan organisasi;

b). Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para

manajer atau pejabat dan pegawai telah mengembangkan dan

melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;

c). Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang

secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab

pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang

efektif kepada seluruh jenjang organisasi Bank;


36

36

d). Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa

kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer

atau pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan

yang memadai; dan

e). Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan ataurekomendasi dari

auditor intern dan/atau auditor ekstern, antara lain dengan cara

menugaskan pegawai yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

2). Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab:

a) Mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan

dan strategi usaha Bank secara keseluruhan;

b) Memahami Risiko utama yang dihadapi Bank, menetapkan tingkat

toleransi Risiko, dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan

langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengendalikan Risiko tersebut;

c) Mengesahkan struktur organisasi; dan

d) Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan

SPI.

3). Budaya Pengendalian

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam

meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan

suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai

Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank.


37

37

Dalam rangka menciptakan budaya pengendalian tersebut, langkah-

langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Bank, antara lain:

a) Direksi dan Dewan Komisaris harus menjadi panutan (role model) bagi

seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap

pengembangan Bank yang sehat;

b) Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu mengelola sumber daya

manusia, termasuk dalam proses penempatan pegawai yang sesuai

dengan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku; dan/atau

c) Meningkatkan kesadaran bagi seluruh pegawai Bank mengenai

pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-

masing dan selanjutnya pegawai mengomunikasikan kepada pihak

manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi

dalam kegiatan operasional Bank.

b. Identifikasi dan Penilaian Risiko

1). Penilaian Risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan

oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai Risiko yang

dihadapi oleh Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.

2). Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara

lain:

a) Perubahan kegiatan operasional Bank;

b) Perubahan susunan personalia;

c) Perubahan sistem informasi;

d) Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu;


38

38

e) Perkembangan teknologi;

f) Pengembangan jasa, produk atau aktivitas baru;

g) Terjadinya penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan,

dan restrukturisasi Bank;

h) Perubahan dalam sistem akuntansi;

i) Ekspansi usaha;

j) Perubahan hukum dan peraturan; dan

k) Perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah.

3). Suatu SPI yang efektif mengharuskan Bank secara terus menerus

mengidentifikasi dan menilai Risiko yang dapat mempengaruhi

pencapaian sasaran. Penilaian Risiko harus pula dilakukan oleh auditor

intern sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan

menyeluruh.

4). Penilaian Risiko ini harus dapat mengidentifikasi jenis Risiko yang

dihadapi oleh Bank, penetapan limit Risiko, dan teknik pengendalian

Risiko tersebut.

5). Penilaian Risiko tersebut harus mencakup semua Risiko yang dihadapi,

baik Risiko individual maupun secara keseluruhan (aggregate), yang

meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko

Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan

Risiko Kepatuhan. Khusus untuk Bank Umum Syariah ditambahkan

Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.


39

39

6). Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat

Risiko yang belum dikendalikan, baik Risiko yang sebelumnya sudah ada

maupun Risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara

lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh

dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari

pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan

operasional dan organisasi Bank.

c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

1). Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik yang

memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Direksi

dan Dewan Komisaris Bank telah dilaksanakan secara efektif.. Kegiatan

pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan

struktur organisasi Bank, yang paling sedikit meliputi:

a) Kaji Ulang Manajemen (Top Level Reviews)

Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan

laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga

memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi)

dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan

keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan.

b) Kaji Ulang Kinerja Operasional (Functional Review)

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI dengan frekuensi yang lebih

tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan, maupun bulanan.


40

40

c) Pengendalian Sistem Informasi

(1) Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan

dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan

ketentuan intern.

(2) Kegiatan pengendalian sistem informasi

d) Pengendalian Aset Fisik (Physical Controls)

(1) Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin

terselenggaranya pengamanan fisik terhadap asset Bank.

(2) Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas

terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan

nilai aset dan liabilitas Bank dengan nilai yang tercantum pada

catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara

berkala.

e) Dokumentasi

(1) Bank paling sedikit harus memformalkan dan mendokumentasikan

kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi, serta proses

audit secara memadai.

(2) Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna

menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual, serta

harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank.

(3) Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk

kepentingan auditor intern, akuntan publik, dan pengawasan Bank

oleh Otoritas Jasa Keuangan.


41

41

(4) Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor

intern ketika melakukan audit secara rutin maupun non-rutin.

2). Pemisahan Fungsi

a) Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya

tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan

kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pada seluruh

jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.

b) Dalam hal diperlukan karena perubahan karakteristik kegiatan usaha

dan transaksi serta organisasi Bank, Direksi Bank harus menetapkan

prosedur (kewenangan) termasuk penetapan daftar petugas yang

dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko

tinggi.

c) SPI yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan

menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat

menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict of interest).

Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan

tersebut harus diidentifikasi, diminimalisasi, dan dipantau secara

hati-hati oleh pihak lain yang independen, seperti akuntan publik.

d) Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank harus

melakukan langkah-langkah, antara lain:

(1) Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Bank yang harus

dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam


42

42

rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data keuangan

atau penyalahgunaan aset Bank;

(2) Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan front dan

back office, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:

(a) Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran;

(b) Rekening nasabah dan rekening pemilik Bank;

(c) Transaksi dalam pembukuan Bank;

(d) Pemberian informasi kepada nasabah Bank;

(e) Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan atau

pembiayaan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit

atau pembiayaan;

(f) Kegiatan usaha lain yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan yang signifikan; dan

(g) Independensi fungsi manajemen Risiko pada Bank.

d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

1). Sistem Akuntansi

a) Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka

mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi,

mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi Bank.

b) Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan

data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, proses

rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen

harus dilaksanakan secara berkala atau paling sedikit setiap bulan.


43

43

Setiap penyimpangan yang terjadi harus segera diinvestigasi dan

diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga harus

didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit

secara keseluruhan.

2). Sistem Informasi

a) Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai

kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan Manajemen Risiko,

dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas

Direksi dan Dewan Komisaris.

b) SPI yang efektif paling sedikit menyediakan data atau informasi

internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan

Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan,

informasi pasar (kondisi eksternal), dan setiap kejadian serta kondisi

yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat

dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) SPI paling sedikit menyediakan sistem informasi yang dapat

dipercaya mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama

aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi risiko

tinggi.

d) Bank paling sedikit harus mengorganisasikan suatu rencana

pemulihan darurat (contingency recovery plan) dan sistem rekam

cadang (back-up) untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko

tinggi.


44

44

e) Bank paling sedikit harus memiliki dan memelihara sistem informasi

manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik

maupun bukan elektronik.

f) Dalam rangka pengendalian intern terhadap penyelenggaraan sistem

dan teknologi informasi, Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

(1) Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka

mendukung proses jejak audit.

(2) Pelaksanaan pengendalian terhadap sistem komputer dan

pengamanannya (general controls) maupun pengendalian

terhadap aplikasi perangkat lunak dan prosedur manual lainnya

(application controls).

(3) Antisipasi terjadinya Risiko gangguan atau kerugian yang

disebabkan oleh faktor yang berada di luar jangkauan

pengendalian rutin Bank sehingga Bank harus menyelenggarakan

sistem pemulihan (recovery) dan rencana kontinjensi serta

pengecekan secara berkala atas kemungkinan terjadinya hal-hal

yang sulit diprediksi sebelumnya (disaster and recovery plan).

(4) Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang

relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang

berkepentingan, dan disajikan dalam format yang konsisten.

(5) Sebagai bagian dari proses pencatatan atau pembukuan, sistem

informasi harus didukung oleh sistem akuntansi yang baik


45

45

termasuk penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan

transaksi.

3). Sistem Komunikasi

a) Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada

seluruh pihak, baik intern maupun ekstern seperti Otoritas Jasa

Keuangan, auditor ekstern, pemegang saham, dan nasabah Bank.

b) SPI Bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif

agar seluruh pejabat dan pegawai Bank sepenuhnya memahami serta

mematuhi kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab.

c) Direksi Bank harus menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif

agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang

berkepentingan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap informasi, baik

mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur

risiko, dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional

Bank.

4) Struktur organisasi Bank harus memungkinkan adanya arus informasi

yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah, dan lintas satuan

kerja atau unit kerja, sebagai berikut:

(1) Informasi ke atas untuk memastikan bahwa Direksi, Dewan

Komisaris, dan pejabat eksekutif Bank mengetahui risiko dan

kinerja operasional Bank.


46

46

(2) Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi, dan

ekspektasi Bank serta kebijakan dan prosedur telah

dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para

pelaksana.

(3) Informasi lintas satuan kerja atau unit kerja untuk memastikan

bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu

dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait

e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

1). Kegiatan Pemantauan

a) Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap

efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern.

Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan

berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk

evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (risk

taking unit) maupun oleh SKAI.

b) Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus

menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan

ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar

efektivitasnya dapat ditingkatkan.

c) Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam rangka

terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, paling sedikit:

(1) Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara

jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank;


47

47

(2) Menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk

memantau efektivitas pengendalian intern;

(3) Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan

yang didasarkan pada Risiko yang melekat pada Bank dan sifat

atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan

operasional;

(4) Mengintegrasikan SPI ke dalam kegiatan operasional dan

menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan,

management review, dan laporan mengenai persetujuan atas

eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur

yang ditetapkan (justifikasi atas irregularities) yang selanjutnya

dilakukan kaji ulang;

(5) Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi

dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan

pemantauan; dan

(6) Menetapkan informasi atau umpan balik (feed back) dalam suatu

format dan frekuensi yang tepat.

2). Fungsi SKAI

a) Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan

menyeluruh terhadap SPI. Pelaksanaan audit intern yang

dilaksanakan oleh SKAI harus didukung oleh tenaga auditor yang

independen, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai.


48

48

b) Sebagai bagian dari SPI, SKAI harus melaporkan hasil temuan secara

langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit (apabila ada),

direktur utama, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

c) SKAI harus melakukan penilaian yang independen mengenai

kecukupan dari dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan

prosedur yang telah ditetapkan.

d) Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab,

profesionalisme, organisasi, dan ruang lingkup tugas SKAI maka

Bank harus berpedoman pula pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum dan

standar pelaksanaan fungsi audit intern.

3). Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

a) Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh

satuan kerja operasional (risk taking unit), SKAI, maupun pihak

lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian

pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian

intern yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

b) Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Bank dalam rangka

memperbaiki kelemahan pengendalian intern, antara lain:

(1) Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern

atau tidak efektifnya pengendalian Risiko Bank harus segera

ditindaklanjuti oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat

eksekutif terkait;


49

49

(2) SKAI harus melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan

lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan

segera melaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit

(apabila ada), dan direktur utama dalam hal masih terdapat

kelemahan yang belum diperbaiki atau rekomendasi tindakan

korektif yang belum ditindaklanjuti;

(3) Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera

ditindaklanjuti maka Direksi harus menciptakan suatu sistem

yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern dan

mengambil langkah perbaikan; dan

(4) Direksi dan Dewan Komisaris harus menerima laporan secara

berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh

permasalahan dalam pengendalian intern.


50

50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan bentuk penelitian yang ingin dilaksanakan oleh

seorang peneliti. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah

suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail,

intensif, holistic, dan sistematis tentang orang, kejadian, latar sosial, atau

kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak

sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian,

social setting itu beroperasi atau berfungsi seuai dengan konteksnya (Yusuf,

2017).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2019. Lokasi

penelitian bertempat di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro, Jl.

Cik Ditiro No. 3, Terban, Gondokusuman, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sasaran dalam penelitian

(Jelantik, 2018). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari bagian pemberian

kredit, yang meliputi penanggungjawab bagian kredit atau bagian pelaksana

kredit/Account Officer (AO), dan bagian pengendalian internal, yang meliputi


51

51

bagian administrasi kredit. Sementara itu, objek penelitian adalah dasar dari

persoalan dan atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian

hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (Luthfiyah dan

Fitrah, 2017). Objek dalam penelitian ini terdiri dari bagian pemberian kredit,

yang meliputi data prosedur pemberian kredit yang diterapkan, dokumen-

dokumen yang terkait dengan sistem pemberian kredit, dan catatan-catatan

akuntansi yang terkait dengan sistem pemberian kredit, dan bagian

pengendalian internal, yang meliputi pengendalian internal sistem pemberian

kredit yang diterapkan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan menggunakan

pendekatan deskriptif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang ingin

membandingkan dua atau lebih kelompok tentang variabel tertentu (Swarjana,

2012). Dalam penelitian deskriptif komparatif ini, peneliti melakukan analisis

penerapan pengendalian internal sistem pemberian kredit yang terdapat di Bank

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta kemudian

membandingkan hasil analisis dengan pengendalian internal bagi Bank umum

berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017.

E. Data Penelitian

Data penelitian yang dikumpulkan akan mempengaruhi hasil dari suatu

penelitian. Menurut Waluya (2007), dalam setiap penelitian, data yang

dibutuhkan adalah data yang bersumber dari subjek penelitian (populasi dan


52

52

sampel) dan mencerminkan objek penelitian (topik dan judul). Adapun data

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Data primer, merupakan data utama yang diperoleh dari hasil wawancara

langsung dengan pihak-pihak terkait dalam perusahaan dan observasi

aktivitas perusahaan (Sulistyo, 2006). Data primer dalam penelitian ini

meliputi:

a. Prosedur pemberian kredit yang meliputi prosedur permohonan,

penyidikan dan analisis, pengambilan keputusan, administrasi,

pencairankredit.

b. Dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem pemberian kredit.

c. Catatan-catatan akuntansi yang terkait dengan sistem pemberian kredit.

2. Data sekunder, merupakan data dari sumber tertulis, baik dari buku-buku,

teori, maupun dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang dikeluarkan

oleh organisasi (Sulistyo, 2006). Data sekunder dalam penelitian ini

meliputi, sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan,

serta literatur yang bersumber dari buku, jurnal, maupun artikel.

F. Cara Pengumpulan Data Penelitian

Pemilihan metode dalam pengumpulan data tergantung pada tujuan

penelitian, jenis desain, tersedianya waktu, uang, dan personil. Pertimbangan

yang penting dalam memutuskan cara yang terbaik mengumpulkan data adalah

apakah penelitian dimaksudkan menghasilkan informasi kuantitatif deskriptif,

kuantitatif analitis, atau informasi kualitatif (Lapau, 2012). Cara pengumpulan

data dalam penelitian ini terdiri dari:


53

53

1. Wawancara

Kegiatan wawancara dilaksanakan guna mendapatkan data penelitian

secara objektif. Kegiatan ini dilakukan bersama Penanggungjawab bagian

kredit atau bagian pelaksana kredit/ Account Officer (AO) dan bagian

administrasi kredit. Jumlah pegawai yang diwawancarai terdiri dari 3 orang

bagian pelaksana kredit/ Account Officer (AO) dan 2 orang dari bagian

administrasi kredit. Daftar pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada

informan berkaitan dengan sistem pengendalian intern bagi bank umum

yang ditetapkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun

2017 terhadap pengendalian internal sistem pemberian kredit di Bank

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta. Jumlah

keseluruhan pertanyaan yang diberikan kepada informan sebanyak 44

pertanyaan. Sementara itu, untuk pilihan jawaban yang diberikan kepada

informan berupa “Sesuai” dan “Tidak Sesuai”.

2. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi dilaksanakan guna melihat secara langsung

berkas dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem pemberian

kredit. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-

dokumen prosedur pemberian kredit mulai dari permohonan kredit sampai

pelunasan kredit yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang

Cik Ditiro Yogyakarta. Data yang dikumpulkan berupa dokumen dan

catatan yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit.


54

54

G. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan satuan analisis yang menjadi sasaran

penelitian (Gulo, 2002). Lapau (2012) menyatakan bahwa populasi penelitian

terdiri atas sejumlah unit penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah

karyawan yang terlibat dalam sistem pemberian kredit dan pengendalian

internal di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi

tersebut (Yusuf, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah bagian pelaksana

kredit/Account Officer (AO) dan bagian administrasi kredit.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non

probability sampling yaitu teknik sampling yang tidak memberi peluang yang

sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu teknik

pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Purposive sampling

merupakan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari

peneliti sehingga sampel hanya representatif untuk populasi yang diteliti

(Arifin, 2017). Morissan (2017) juga mengungkapkan bahwa purposive

sampling merupakan tipe penarikan sampel nonprobabilitas. Unit yang hendak

diamati atau diteliti terpilih berdasarkan pertimbangan peneliti, dalam hal unit

yang dianggap paling bermanfaat dan representatif. Hamdi dan Bahruddin

(2004) juga menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuan peneliti terhadap

populasi, penilaian harus diberikan untuk menentukan kelompok mana yang

akan dijadikan subjek yang dapat memberikan informasi terbaik sejalan

dengan topik penelitian. Pengambilam sampel dalam penelitian ini ditentukan


55

55

atas dasar pertimbangan karyawan/pegawai yang memiliki kompetensi,

informasi, dan data ataupun dokumen yang berkaitan dengan pengendalian

internal sistem pemberian kredit.

H. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu

variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel

tersebut (Sugiyono, 2014 dalam Indrasari, 2017). Operasional variabel dalam

penelitian ini adalah pengendalian internal dan sistem pemberian kredit.

Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang

ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (on going basis),

guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya

laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang

berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian penyimpangan termasuk

kecurangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan

efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya (Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan, 2017). Sementara, sistem pemberian kredit adalah rangkaian

dari cara atau prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan

permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yang membentuk suatu

sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit

(Simorangkir, 2000 dalam Cahyani, 2016).


56

56

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk menjawab permasalahan penelitian dilakukan

dengan analisis deskriptif komparatif yang membandingkan antara

pengendalian internal yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang

Cik Ditiro Yogyakarta dengan sistem pengendalian intern bagi bank umum

berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017 yang

meliputi:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (Management

Oversight and Control Culture).

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (Risk Recognition and Assessment).

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (Control Activities and

Segregation of Duties)

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (Accountancy, Information

and Communication)

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan

(Monitoring Activities and Correcting Deficiencies)

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini, jika kelima

komponen pengendalian internal yang diterapkan di Bank Rakyat Indonesia

Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta sudah terpenuhi, maka telah sesuai

dengan sistem pengendalian intern bagi bank umum berdasarkan Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017.

BAB I\\\\


57

57

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah

yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI)

didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja

dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche atau

“Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu

lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia

(pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang

kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank

Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti

untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian

Renville pada tahun 1949 dengan perubahan nama menjadi Bank Rakyat

Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank

Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI,

Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian

berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN


58

58

diintegrasikan kedalam Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No.17 tahun 1965 tentang

pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam

ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks

BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang

Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor

Impor (Exim).

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7

tahun 1992 dan Peraturan Peerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah

menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan

Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia

memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk, yang masih digunakan sampai saat ini.

B. Lokasi BRI Kantor Cabang Cik Ditiro

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Cik Ditiro berada di Jl. Cik

Ditiro No. 3, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta.

C. Visi dan Misi BRI

1. Visi BRI

Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best

Talent


59

59

2. Misi BRI

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan

pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk

menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui

sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis

kinerja (performance-driven culture), teknologi informasi yang handal

dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang

produktif dengan menerapkan prinsip operational dan risk management

excellence.

c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan prinsip

keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate Governance yang

sangat baik.

D. Produk BRI

1. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,

sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu.

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik


60

60

dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan

dengan itu.

1) Simpedes, yaitu simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan

dengan mata uang Rupiah yang dapat dilayani di KC/KCP/BRI

Unit/Kntor Kas/Teras BRI yang penyetoran dan pengambilannya

tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya sepanjang

memenuhi aturan yang berlaku.

2) Britama, yaitu produk tabungan yang memberikan beragam

kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung

fasilitas e-banking dan sistem real time online yang akan

memungkinkan nasabah untuk bertransasksi kapanpun dan

dimanapun.

3) Britama Bisnis, yaitu produk tabungan BRI yang diutamakan untuk

digunakan dalam bisnis dengan memberikan kelekuasaan lebih

dalam bertransaksi, kejelasan lebih dalam pencatatantransaksi dan

keuntungan yang lebih untuk menunjang transaksi kebutuhan bisnis

nasabah.

4) Britama X, yaitu produk tabungan dengan desain kartu debit khusus

yang elegan untuk anak muda serta memberikan beragam

kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung

e-banking dan sistem real time online yang akan memungkinkan

nasabah untuk bertransasksi kapanpun dan dimanapun.


61

61

5) Simpedes TKI, yaitu tabungan yang diperuntukan bagi para TK

untuk mempermudah transaksi mereka termasuk untuk

penyaluran/penampungan gaji TKI.

6) Tabungan Haji, yaitu produk yang diperuntukan bagi perorangan

guna mempersiapkan Biaya Penelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

7) Britama Rencana, yaitu tabungan invetasi dengan setoran tetap

bulanan yang dilengkapi dengan fasilitas perlindungan asuransi jiwa

bagi nasabah.

8) Britama Valas, yaitu tabungan dalam mata uang asing yang

menawarkan kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif.

Tersedia dalam 10 jenis currency meliputi USD, AUD, SGD, CNY,

EUR, AED, HKD, JPY, SAR, dan GBP.

9) Britama Junior, yaitu produk tabungan BRI yang ditujukan khusus

kepada segmen anak dengan fasilitas dan fitur yang menarik bagi

anak.

10) Tabungan BRI Simple, yaitu tabungan untuk siswa/pelajar yang

ditertibkan oleh Bank BRI dengan persyaratan mudah dan

sederhana serta fitur yang manarik, dalam rangka edukasi dan

inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

11) Tabunganku, yaitu produk simpanan untuk nasabah perorangan

dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara

bersama oleh bank-bank di Indonesia yang bertujuan untuk


62

62

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejateraan

masyarakat.

b. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan

bank.

1) Deposito Rupiah, yaitu simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah

dengan memberikan bunga yang menarik dan beragam keuntungan

lainnya.

2) Deposito Valas, yaitu simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah

yang memberikan bunga yang menearik dan beragam keuntungan

lainnya.

3) Deposito Internet Banking, yaitu produk deposito yang menawarkan

suku bunga kompetitif.

c. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran

lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

1) Giro BRI Rupiah, yaitu simpanan mata uang dengan kemudahan

transaksi menggunakan warkat (Cek/Bilyet Giro), kartu ATM atau

surat perintah lainnya.


63

63

2) Giro BRI Valas, yaitu simpanan dengan mata uang rupiah dengan

kemudahan transaksi menggunakan warkat (Cek/Bilyet Giro), kartu

ATM atau surat perintah lainnya.

2. Pinjaman

Pinjaman adalah salah satu produk bank dimana bank menyediakan

sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada nasabah, dengan pemberian

bunga.

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit usaha rakyat merupakan salah satu jenis produk pinjaman BRI

untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha produktif

dan layak dengan suku bunga yang ringan yaitu suku bunga efektif 9%

per tahunnya.

1) KUR Mikro Bank BRI, yaitu Kredit Modal Kerja dan atau Investasi

dengan plafond sampai dengan Rp 25 juta per debitur.

2) KUR Ritel Bank BRI, yaitu Kredit Modal Kerja dan atau Investasi

kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan

plafond > Rp 25 juta s.d Rp 500 juta per debitur.

3) KUR TKI Bank BRI, diberikan untuk membiayai keberangkatan

calon TKI ke negara penempatan dengan plafond s.d Rp 25 juta.

b. Pinjaman Mikro (Kupedes), yaitu kredit dengan bunga bersaing yang

bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individu

(badan sah maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan

dilayani di seluruh BRI Unit dan Teras BRI.


64

64

c. Pinjaman Ritel dan Menengah

Pinjaman ritel dan menengah adalah pinjaman yang pada umumnya

diambil oleh pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1) Kredit Modal Kerja, yaitu fasilitas kredit untuk membiayai

operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan

baku, proses produksi, piutang dan persediaan.

2) Kredit Investasi, yaitu fasilitas kredit jangka menengah atau jangka

panjang untuk membiayai barang modal/aktiva tetap perusahaan,

seperti pengadaan mesin, peralatan, kendaraan, bangunan dan lain-

lain.

3) Kredit Waralaba, yaitu kredit yang diberikan kepada penerima

waralaba (franschisee) yang membutuhkan modal kerja maupun

dana investasi pendirian Toko Waralaba.

4) Kredit Angunan Kas, yaitu fasilitas kredit dengan agunan fully cash

collateral yaitu seluruh agunannya berupa Giro maupun Deposito

atau setara kas lainnya.

5) Bank Garansi, yaitu membantu kelancaran pelaku bisnis UMKM

dalam pengerjaan suatu atas pelaksanaan kontrak kerja yang telah

disepakati.

d. Pinjaman Program

Pinjaman program merupakan produk kredit investasi sebagai solusi

penambahan modal dalam program.


65

65

1) Kredit Pangan, yaitu kredit investasi dan/atau modal kerja komersial

khusus di bidang pangan yang diberikan dalam rangka mendukung

kedaulatan pangan dan kemaritiman.

2) Resi Gudang, yaitu kredit dengan jaminan Resi Gudang yang

diberikan bank kepada petani, kelompok tani, gapoktan dan

koperasi dengan jangka waktu maksimum 6 tahun.

3) Kredit Kemitraan, yaitu pemberian dana program kemitraan untuk

membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam

rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

E. Sumber Daya Manusia (Personalia)

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dan

tidak bisa dilepaskan dalam suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan

operasional dengan efektif dan efisien. Berikut jabatan beserta deskripsi tugas

dan tanggung jawab utamanya:

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang memiliki tugas pokok yaitu mengkoordinasikan dan

memonitor kegiatan perencanaan dan pengembangan atas penyelenggaraan

usaha-usaha bank yang meliputi kegiatan pemasaran dan pengelolaan dana,

jasa, pinjaman, kegiatan operasional Kanca, termasuk sebagai booking

branch pinjaman putusan Kantor Pusat, serta kegiatan pengembangan Unit

Kerja dibawahnya, dengan memperhatikan kecukupan dan efektifitas sistem

pengendalian intern serta implementasi manajemen risiko di Kanca

sekaligus sebagai pejabat yang menjalankan fungsi Unit Kerja Khusus


66

66

(UKK) untuk melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai ketentuan/kebiakan, sistem

dan prosedur yang berlaku dalam upaya mencapai target yang telah

ditetapkan.

2. Manajer Operasional

Tugas pokok Manajer Operasional yaitu mengkoordinasikan dan

memonitor kegiatan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan

operasional di kantor cabang, unit usaha dibawahnya dengan memberikan

pelayanan prima berdasarkan standar layanan dengan prinsip kehati-hatian

serta sekaligus sebagai pejabat yang menjalankan fungsi Unit Kerja Khusus

(UKK) untuk melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai ketentuan/kebijakan, sistem

prosedur yang berlaku dalam upata mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Manajer Pemasaran

Tugas Pokok dari Manajer pemasaran adalah mengkoordinasikan dan

memonitor kegiatan penyusunan rencana strategis, pengembangan dan

pemasaran pinjaman, simpanan dan cross selling produk BRI lainnya sesuai

kewenangan bidang tugas dengan memperhatikan kecukupan dan efektivitas

sistem pengendalian internal serta implementasi manajemen risiko untuk

mencapai target yang telah ditetapkan serta memberikan keputusan khusus

di bidang kredit.


67

67

4. Asisten Manajer Operaional

Tugas pokok Asisten Manajer Operasional adalah mengkkordinasikan

dan memonitor kegiatan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan

pelaksanaan operasional di kantor cabang, unit usaha dibawahnya dengan

memberikan pelayanan prima berdasarkan standar layanan dengan prinsip

kehati-hatian serta sekaligus sebagai pejabat yang menjalankan Unit Kerja

Khusus (UKK) untuk melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU)

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai ketentuan/kebijakan,

sistem prosedur yang berlaku dalam upaya mencapai target yang telah

ditetapkan serta bertanggung jawab untuk uang masuk dan uang keluar.

5. Supervisor Penunjang Operasional

Tugas pokok Supervisor Penunjang Operasional adalah mengurus

Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pengurusan kenaikan jabatan

pegawai, gaji pegawai, cuti/izin pegawai, logistik, dan IT Kantor Cabang.

6. Supervisor Penunjang Bisnis

Tugas Seksi Penunjang Bisnis yaitu melaksanakan fungsi Administrasi

Kredit di Kanca yang meliputi pengelolaan administrasi dan dokumentasi,

pinjaman berdasarkan prosedur yang jelas, bersifat rutin dengan pengelolaan

administrasi yang bersifat kompleks dan membutuhkan supervisi pada

masalah khusus untuk memastikan tugas/kegiatan telah dilaksanakan sesuai

ketentuan/kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku dalam upaya

mencapat target yang telah ditetapkan.


68

68

7. Supervisor Layanan Operasional (Customer Service)

Tugas pokok Supervisor Layanan Operasional (Customer Service)

adalah melayani kebutuhan nasabah misalnya membuka rekening, giro,

pinjaman, dan sebagai komunikator.

8. Supervisor Layanan Kas (Teller)

Tugas Pokok Supervisor Layanan Kas (Teller) adalah mensupervisi

kegiatan layanan transaksi pembukuan, kas dan administrasi serta

rekonsiliasi dengan memberikan pelayanan prima berdasarkan standar

layanan serta memperhatikan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian

internal dan implementasi manajemen risiko untuk mencapat target yang

telah ditetapkan serta melakukan pembukuan transaksi yang merupakan

uang tunai baik setoran maupun pengambilan.

9. Asisten Manajer Pemasaran dan Dana (AMPD)

Tugas pokok Asisten Manajer Pemasaran dan Dana (AMPD) adalah

membantu manajer pemasaran dan bertanggungjawab atas marketing dana

dalam mencari dana.

10. Marketing Kredit/ Account Officer

Tugas pokok Marketing Kredit/ Account Officer yaitu melaksanakan

kegiatan penyusunan rencana strategis, pengembangan dan pemasaran

pinjaman dan cross selling produk BRI lainnya serta pembinaan account

nasabah dengan kompleksitas paling rendah memerlukan supervisi ketat

sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku serta kewenangan bidang tugasnya

untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan mencari kredit.


69

69

11. Marketing Dana/ Funding Officer

Tugas pokok Marketing Dana/ Funding Officer yaitu melaksanakan

kegiatan penyusunan dan pemasaran produk simpanan ritel, produk e-

banking dan jasa consumer serta cross selling produk BRI lainnya dengan

komplesitas paling rendah termasuk memberikan pendapat dan masukan

kepada pekerja lainnya pada jenjang jabatan dibawahnya sesuai

ketentuan/kebijakan yang berlaku serta kewenangan bidang tugasnya untuk

mencapai target yang telah ditetapkan serta mencari dana.


70

70

F. Struktur Organisasi

Gambar 4.1: Struktur Organisasi BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta

PEGAWAI KONTRAK

Supervisor

Layanan

Operasional

Supervisor

Penunjang

Bisnis

Supervisor

Penunjang

Operasional

Asisten

Manajer

Operasional

Supervisor

Layanan

Operasional

DRIVER dan OB

PIMPINAN CABANG

MANAJER OPERASIONAL MANAJER PEMASARAN

MARKETING

KREDIT/AO

Asisten Manajer

Pemasaran & Dana

MARKETING

DANA/(FO)


71

71

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Sistem Pemberian Kredit di BRI Kantor Cabang Cik Ditiro

Yogyakarta

Salah satu produk BRI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara

nasional adalah dengan pemberian pinjaman atau kredit. Fasilitas

pinjaman/kredit memiliki jenis yang berbeda-beda dengan syarat dan

ketentuannya masing-masing. Agar kegiatan pemberian kredit dapat berjalan

dengan baik, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendukung kegiatan

pemberian kredit.

Sistem pemberian kredit merupakan suatu cara atau prosedur yang dibuat

berdasarkan kebijakan bank guna mendukung keberlangsungan kegiatan

pemberian kredit. Sistem pemberian kredit yang jelas dapat memudahkan

pihak bank dan nasabah dalam memahami dan malakukan proses pemberian

kredit.

1. Prosedur pemberian kredit di BRI Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta

a. Permohonan Kredit

1) Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada Marketing

Kredit/AO.

2) Marketing Kredit/AO memberikan informasi mengenai jenis kredit

yang diinginkan calon debitur dengan memberikan surat

permohonan kredit untuk diisi oleh calon debitur dan melampirkan


72

72

kelengkapan persyaratan kredit seperti fotocopy KTP, KK, NPWP

dan berkas-berkas lainnya serta dokumen-dokumen jaminan kredit

yang kemudian akan diserahkan kepada Administrasi Kredit.

3) Administrasi Kredit menyusun surat informasi debitur dan credit risk

rating yang kemudian akan diserahkan kepada Marketing

Kredit/AO.

b. Survei dan Analisis Kredit

1) Marketing Kredit/AO melakukan survei kepada calon debitur untuk

melihat kondisi debitur yang sebenarnya, usaha debitur, dan

jaminan debitur sebelum menyusun paket kredit. Paket kredit terdiri

dari Surat Keterangan Permohonan Peminjam (SKPP), legalitas,

Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), credit risk rating, penilaian

agunan, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit

(PTK), dan dokumen lainnya seperti kuitansi rekening. Setelah

paket selesai dibuat, maka akan diberikan kembali ke bagian

Administrasi Kredit.

2) Marketing Kredit/AO menyusun memorandum analisis kredit

berdasarkan analisis 5C yaitu charater, capacity, capital, collateral,

dan condition. Memorandum analisis kredit merupakan keseluruhan

data yang dibutuhkan oleh bank dalam pemberian kredit.

3) Administrasi Kredit kemudian mengecek kembali kelengkapan dan

memverifikasi dokumen-dokumen didalam paket kredit yang telah


73

73

disusun oleh Marketing Kredit/AO dan kemudian menyerahkannya

kepada Pimpinan Cabang/Manajer Pemasaran.

4) Pimpinan Cabang/Manajer Pemasaran beserta Marketing Kredit/AO

melakukan survei dengan mengecek kembali kondisi nasabah dan

jaminan secara langsung apakah sudah sesuai dengan laporan

kunjungan nasabah pertama. Hasil dari survei ini dituliskan didalam

laporan kunjungan nasabah yang kedua.

c. Keputusan Pemberian Kredit

1) Pimpinan Cabang/Manajer Pemasaran memberikan keputusan,

apakah permohonan kredit calon debitur dapat diterima atau ditolak

beserta dengan jumlah nominal permohonan kredit yang disetujui.

Hasil keputusan ini kemudian dikomunikasikan kepada

Administrasi Kredit.

2) Administrasi Kredit membuat Surat Penawaran Permohonan Kredit

(SPPK) yang berisi jumlah nominal kredit yang disetujui oleh

pemutus dan memberikannya kepada calon nasabah. Jika calon

nasabah menyetujui hasil keputusan pemutus maka, Administrasi

Kredit akan menyusun order notaris dan melakukan persiapan

realisasi kredit.

Bagian Administrasi Kredit membuat kuitansi pencairan kredit dan

slip setoran kredit yang masing-masing terdiri dari 3 rangkap.

Lembar pertama kuitansi pencairan kredit dan slip setoran kredit


74

74

akan diarsipkan oleh Administrasi Kredit, sedangkan untuk lembar

kedua dan ketiga diserahkan kepada bagian Teller.

d. Pencairan Kredit

1) Bagian Teller menerima kuitansi pencairan kredit dari bagian

Administrasi Kredit untuk direalisasikan pencairan kredit kepada

debitur. Bagian Teller memeriksa kembali kebenaran kuitansi

pencairan kredit, kemudian menyiapkan dan menyerahkan pinjaman

kepada nasabah sesuai denan nominal yang sudah tertera di dalam

kuitansi dan slip setoran tersebut.

2) Lembar kedua kuitansi pencairan kredit dan slip setoran kredit

diserahkan kepada debitur sebagai tanda terima sedangkan lembar

ketiga kuitansi pencairan kredit dan slip setoran kredit diserahkan

kepada bagian pembukuan.

e. Pelunasan Kredit

Pelunasan kredit oleh debitur dapat dilakukan pada bagian Teller

sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Jika debitur

telah melunasi pinjaman dengan menyelesaikan pembayaran angsuran

kredit beserta dengan bunga angsuran, maka jaminan akan diberikan

kembali kepada debitur. Jika digambarkan dalam diagram alir atau flow

chart prosedur pemberian kredit secara sederhana dapat dilihat pada

gambar berikut.


75

75

Permohonan Kredit

Marketing Kredit/AO Administrasi Kredit

Fotocopy sertifikat

tanah atau tempat

usaha, fotocopy BPKB

Fotocopy KTP,

KK, NPWP

Keterangan:

SPK : Surat Permohonan Kredit

CRR : Credit Risk Rating

Gambar 5.1 Bagan Alir Permohonan Kredit BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta

1

Jaminan Kredit

Syarat

SPK

Menyusun

Surat Informasi

Debitur dan

CRR

1

Jaminan Kredit

Syarat

SPK

Surat Informasi

Debitur

CRR

N

Mulai

Memberikan

SPK kepada

debitur untuk

diisi

Jaminan Kredit

Syarat

SPK

1

Menerima SPK

yang sudah

diisi beserta

syarat lainnya

SPK


76

76

Survei dan Analisis Kredit

Marketing Kredit/AO Administrasi Kredit

PimpinanCabang/Manajer Pemasaran

1

CRR

Melakukan

survei langsung

kepada debitur

dan menyusun

paket kredit

SKPP

Legalitas

LKN I

Penilaian Agunan

MAK

SPTK

CRR

2

Keterangan:

SKPP : Surat Permohonan Kredit

LKN I : Laporan Kunjungan Nasabah Pertama


MAK : Momerendum Analisis Kredit

SPTK : Surat Putusan Kredit

Gambar 5.2 Bagan Alir Survei dan Analisis Kredit BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta

2

SKPP

Legalitas

LKN I

Penilaian Agunan

MAK

SPTK

CRR

Mengecek kembali

kelengkapan dan

memverifikasi

dokumen dalam

paket kredit

SKPP

Legalitas

LKN I

Penilaian Agunan

MAK

SPTK

CRR

2


77

77

PimpinanCabang/Manajer Pemasaran

2

SKPP

Legalitas

LKN I

Penilaian Agunan

MAK

SPTK

CRR

Survei langsung ke

debitur untuk

memastikan agunan

debitur (LKN II)

SKPP

Legalitas

LKN I

Penilaian Agunan

MAK

SPTK

CRR

LKN II

3

Keterangan:



LKN II : Laporan Kunjungan Nasabah Kedua




Gambar 5.2 Bagan Alir Survei dan Analisis Kredit BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta


78

78

Keputusan Pemberian Kredit

Pimpinan Cabang/Manajer Pemaasaran Administrasi Kredit

Keterangan:



LKN II : Laporan Kunjungan Nasabah Kedua




Gambar 5.3 Bagan Alir Keputusan Pemberian Kredit BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta

Tidak

SKPP

Legalitas

LKN I

Penilaian Agunan

MAK

SPTK

CRR

LKN II

Membuat surat

penawaran kredit

SKPP

Legalitas

LKN I

Penilaian Agunan

MAK

SPTK

CRR

LKN II

Surat Penawaran

Kredit

N 4

3

Ya

SKPP

Legalitas

LKN I

Penilaian Agunan

MAK

SPTK

CRR

3

Selesai

SKPP

Legalitas

LKN I

Penilaian

Agunan

MAK

SPTK

CRR

LKN II

Dokumen sudah lengkap

dan hasil analisis

menunjukkan calon

debitur dapat membayar

kredit, disetujui?

Mengkomunikasikan

hasil keputusan kepada

Administrasi kredit

3

SKPP

Legalitas

LKN I

Penilaian Agunan

MAK

SPTK

CRR

LKN II

LKN II

Memberitahu debitur

dan menyerahkan

dokumen


79

79

Administrasi Kredit

Gambar 5.3 Bagan Alir Keputusan Pemberian Kredit BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta

4

Surat Penawaran

Kredit

Membuat Nota

Notaris dan Kuitansi

Pencairan Kredit serta

Slip Setoran Kredit

sebanyak 3 rangkap

Slip Setoran Kredit I

Slip Setoran Kredit II

Slip Setoran Kredit III

Kuitansi Pencairan Kredit I

Kuitansi Pencairan Kredit II

Kuitansi Pencairan Kredit III

Nota Notaris

Surat Penawaran Kredit

N

5


80

80

Pencairan Kredit

Teller Bagian Pembukuan

Diserahkan

ke debitur

Gambar 5.4 Bagan Alir Pencairan Kredit BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta

5





Melakukan

transaksi

pencairan dana

pinjaman





5

Selesai

5



N

Melakukan

pencatatan jurnal


81

81

2. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh BRI Kantor Cabang Cik Ditiro

Yogyakarta dalam pemberian kredit.

Berdasarkan data yang diperoleh, dokumen-dokumen yang

digunakan oleh BRI Kantor Cabang Cik Ditiro dalam pemberian kredit

sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Kredit

Surat permohan kredit diberikan pihak bank kepada calon debitur

untuk diisi dan dilengkapi guna mengajukan permohonan kredit. Surat

permohonan kredit yang diberikan oleh pihak bank memuat data

mengenai calon debitur, jumlah kredit yang diinginkan, tujuan kredit,

jangka waktu kredit, jaminan kredit, dan data-data nasabah lainnya.

Dalam surat permohonan kredit dilengkapi dengan tanggal permohonan

kredit dilakukan.

b. Jaminan Kredit

Jaminan kredit berisi fotocopy sertifikat tanah atau tempat usaha,

fotocopy BPKB yang diberikan kepada Marketing Kredit/AO setelah

nasabah mengisi surat permohonan kredit.

c. Syarat-syarat Kredit

Syarat-syarat kredit diberikan kepada Marketing Kredit/AO setelah

nasabah mengisi surat permohonan kredit. Syarat-syarat kredit terdiri

dari fotocopy KTP, KK, dan NPWP nasabah.


82

82

d. Surat Informasi Debitur

Surat informasi debitur berisi data-data mengenai calon debitur

yang diisi oleh bagian Administrasi Kredit berdasarkan surat

permohonan kredit, jaminan kredit dan syarat-syarat kredit yang dierikan

oleh bagian Marketing Kredit/AO.

e. Credit Risk Rating

Credit Risk Rating berisi poin-poin yang terdiri dari penilaian 1-10.

Hal-hal yang dinilai di dalam Credit Risk Rating adalah kondisi nasabah

dan kondisi usaha yang dirintis oleh nasabah. Credit Risk Rating diisi

oleh bagian Administrasi Kredit dan bagian Marketing Kredit/AO saat

membuat paket kredit.

f. Surat Keterangan Permohonan Peminjam (SKPP)

Setelah Administrasi Kredit mengisi info debitur dan credit risk

rating, lalu diberikan kepada Marketing Kredit/AO untuk dibuat paket

kredit. Salah satu isi dari paket kredit adalah surat keterangan

permohonan peminjam. Surat keterangan permohonan peminjam

memuat data yang sama dengan surat permohonan kredit. Hal yang

membedakannya yaitu jika surat permohonan kredit diisi oleh nasabah,

sedangkan SKPP diisi oleh bagian Marketing Kredit/AO

g. Legalitas

Dokumen legalitas adalah dokumen-dokumen yang menyangkut

calon debitur, seperti fotocopy KTP, KK, NPWP, Surat Keterangan


83

83

Usaha. Dokumen-dokumen ini diberikan nasabah kepada pihak bank

ketika melakukan pengajuan permohonan kredit.

h. Laporan Kunjungan Nasabah

Laporan kunjungan nasabah yang pertama diisi oleh Marketing

Kredit/AO pada saat mengunjungi calon debitur. Laporan kunjungan

nasabah berisi data calon debitur seperti nomor rekening, pokok

pinjaman, tunggakan pokok, tunggakan bunga, tujuan kunjungan, nama

nasabah, nama AO yang mengunjungi dan hasil kunjungan serta tanggal

kunjungan dilakukan. Pimpinan Cabang/Manajer Pemasaran mengecek

kembali laporan kunjungan nasabah yang disusun oleh Marketing

Kredit/AO dengan melihat kondisi nasabah secara langsung yaitu

dengan dilakukan laporan kunjungan nasabah yang kedua.

i. Penilaian Agunan

Dokumen penilaian agunan berisi tentang laporan agunan/jaminan

seperti kondisi tanah dan bangunan serta kendaran bermotor yang

dimiliki oleh calon debitur. Dalam penilaian agunan ini melibatkan

orang lain seperti ketua RT/RW setempat untuk memastikan kondisi

nasabah yang sesungguhnya. Dokumen ini juga mencakup perincian data

jaminan, foto keadaan bangunan/tanah/kendaraan/tempat usaha nasabah.

Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan.


84

84

j. Memorandum Analisis Kredit

Memorandum analisis kredit merupakan keseluruhan data yang

dibutuhkan oleh bank dalam pemberian kredit. Memorandum analisis

kredit memuat informasi seperti nama debitur, pinjaman calon debitur di

bank lain, agunan yang diberikan, perhitungan kredit, dan hasil analisis

bank terhadap calon debitur dengan menggunakan analisis 5C yaitu

charater, capacity, capital, collateral, dan condition.

k. Surat Putusan Kredit

Surat putusan kredit berisi jumlah kredit yang diinginkan, agunan

yang diberikan debitur, syarat-syarat seperti harus membuka rekening,

tidak boleh menjual agunan, dan kebijakan selama proses pemberian

kredit dilakukan seperti jangka waktu pembayaran, surat bahwasanya

debitur tunduk dan patuh terhadap OJK.

l. Surat Penawaran Permohonan Kredit

Setelah Pimpinan Cabang dan Manajer Pemasaran memberikan

keputusan jumlah kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur,

Pimpinan Cabang dan Manajer Pemasaran mengkomunikasikannya

kepada bagian Administrasi Kredit untuk dibuatkan surat penawaran

permohonan kredit yang kemudian akan diberikan kepada calon debitur.

Ketika surat penawaran permohonan kredit ditolak oleh calon debitur

maka prosedur pemberian kredit akan diulangi kembali mulai dari surat

permohonan kredit.


85

85

m. Order Notaris

Ketika calon debitur menyetujui isi surat penawaran permohonan

kredit, maka selanjutnya bagian Administrasi Kredit membuat order

notaris. Informasi yang terdapat didalam order notaris sama dengan isi

surat penawaran permohonan kredit, yang membedakannya yaitu jika

surat penawaran permohonan kredit ditujukan kepada debitur sedangkan

order notaris ditujukan kepada administrasi kredit yang kemudian akan

diarsipkan.

n. Kuitansi Pencairan Kredit

Kuitansi pencairan kredit dibuat oleh bagian Administrasi Kredit setelah

membuat order notaris. Kuitansi pencairan kredit berisi jumlah nominal

yang akan direalisasikan.

o. Slip Setoran Kredit

Slip setoran kredit merupakan dokumen yang berisikan rincian setoran

kredit. Slip setoran dibuat oleh bagian Administrasi Kredit dan

digunakan sebagai dokumen untuk membayar setoran kredit.

3. Catatan-catatan Akuntansi yang digunakan oleh BRI Kantor Cabang Cik

Ditiro Yogyakarta dalam pemberian kredit.

Berdasarkan data yang diperoleh, catatan-catatan akuntansi yang

digunakan oleh BRI Kantor Cabang Cik Ditiro dalam pemberian kredit

sebagai berikut:


86

86

a. Buku Besar

Buku besar digunakan untuk meringkas semua data transaksi yang

sudah ditulis dalam jurnal umum dan menggolongkan data keuangan,

mulai dari terbesar hingga terkecil. Semua data yang sudah sudah ditulis

di jurnal berdasarkan transaksi harus dicatat dan digolongkan lagi ke

dalam buku besar sebagai bahan informasi untuk menyusun laporan

keuangan.

b. Kartu Piutang

Kartu piutang digunakan dalam proses pemberian kredit, dimana

kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang

berisi rincian piutang perusahaan kepada setiap debitur seperti jumlah

debitur, saldo piutang masing-masing debitur, dan jumlah total piutang

seluruh debitur.

c. Aplikasi Cash Management System

Setiap pemberian kredit, debitur diberikan fasilitas Cash

Management System. Aplikasi ini berisi jumlah pinjaman perhari, jatuh

tempo bayaran angsuran, jumlah saldo yang disajikan dalam bentuk

jurnal umum. Aplikasi ini dapat diakses oleh debitur dan pihak bank.

4. Pihat-pihak yang berkaitan dengan pemberian kredit di dalam BRI Kantor

Cabang Cik Ditiro Yogyakarta.

Berdasarkan data yang diperoleh, pihak-pihak yang berkaitan

dengan pemberian kredit BRI Kantor Cabang Cik Ditiro sebagai berikut:


87

87

a. Marketing Kredit/AO

Tugas Marketing Kredit adalah menerima surat permohonan kredit

yang diajukan oleh calon debitur. Setelah bagian Administrasi Kredit

membuat info debitur dan credit risk rating, Marketing Kredit/AO

membuat paket kredit yang terdiri dari Surat Keterangan Permohonan

Peminjam (SKPP), legalitas, Laporan Kunjungan Nasabah (LKN),

credit risk rating, penilaian agunan, Memorandum Analisis Kredit

(MAK), Putusan Kredit (PTK), dan dokumen lainnya seperti kwitansi

rekening. Setelah paket selesai dibuat, maka akan diberikan kembali ke

bagian Administrasi Kredit.

b. Administrasi Kredit

Tugas Administrasi Kredit adalah menerima surat permohonan

calon debitur dari Marketing Kredit/AO, membuat daftar info debitur,

mengisi credit risk rating, menerima paket yang sudah dibuat

Marketing Kredit/AO, mengecek kelengkapan data dan memverifikasi

seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemberian kredit,

menyerahkan hasil hasil pengecekan beserta dokumen calon debitur

kepada pemutus yaitu Pimpinan Cabang atau Manajer Pemasaran.

Setelah pemutus memberikan hasil keputusannya, maka Administrasi

Kredit kemudian membuat surat penawaran permohonan kredit yag

ditujukan kepada nasabah, jika calon debitur setuju dengan nominal

persetujuan kredit maka selanjutnya Administrasi Kredit membuat


88

88

order notaris serta persiapan realisasi kredit yang ditujukan kepada

Teller.

c. Pimpinan Cabang

Tugas dari Pimpinan Cabang adalah mengambil keputusan apakah

permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur dapat direalisasikan

berdasarkan hasil paket kredit yang sudah disusun oleh Marketing

Kredit/AO dan yang sudah diverifikasi oleh Administrasi Kredit beserta

dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan calon debitur.

Pimpinan cabang juga mengecek secara langsung kondisi dari calon

debitur apakah sesuai dengan laporan kunjungan nasabah yang disusun

oleh bagian AO, kemudian mengkomunikasikan kembali hasil

keputusan kepada Administrasi Kredit.

d. Manajer Pemasaran

Tugas dari pimpinan cabang adalah mengambil keputusan

apakah permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur dapat

direalisasikan berdasarkan hasil paket kredit yang sudah disusun oleh

Marketing Kredit/AO dan yang sudah diverifikasi oleh Administrasi

Kredit beserta dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan calon

debitur.

f. Teller

Teller bertugas untuk melakukan pemberkasan dengan menerima

kuitansi pencairan kredit dan slip setoran kredit dari Administrasi


89

89

Kredit serta memberikan uang tunai kepada debitur sesuai dengan yang

sudah diputuskan.

g. Bagian Pembukuan

Bagian pembukuan bertugas untuk mencatat transaksi pemberian

kredit setelah menerima slip setoran dari bagian Teller.


90

90

B. Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit

Tabel 5.1 Analisis Pengendalian Internal BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta berdasarkan Pengendalian Internal SE OJK

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran

Pengendalian

Internal OJK

Pengendalian Internal Sistem

Pemberian Kredit di BRI KC Cik

Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

1 Direksi dan Dewan

Komisaris harus

mampu mengelola

sumber daya

manusia, termasuk

dalam proses

penempatan

pegawai yang

sesuai dengan

keterampilan,

pengetahuan, dan

perilaku.

Direksi dan Dewan Komisaris BRI

Cik Ditiro sudah menempatkan

pegawai sesuai dengan

keterampilannya masing-masing.

Setiap penerimaan pegawai baru,

Direksi dan Dewan Komisaris sudah

menetapkan syarat-syarat khusus,

menilai keterampilan dan pengetahuan

calon pegawai dari perekrutan calon

pegawai yang dilakukan melalui

beberapa proses seleksi. Setelah lulus

proses seleksi pegawai baru akan di

training dan dikontrak selama 6-12

bulan. Selama waktu kontrak, pegawai

baru akan dinilai posisi mana yang

sesuai untuk ditempati masing-masing

pegawai baru.

Direksi dan

Dewan Komisaris

mampu

mengelola sumber

daya manusia

melalui

perekrutan

pegawai yang

terdiri dari

beberapa seleksi,

training dan

waktu kontrak

6-12 bulan.

2 Direksi dan Dewan

Komisaris harus

menjadi panutan

bagi seluruh

pegawai atau

Dalam BRI Cik Ditiro, pimpinan harus

melalui tahap-tahap jenjang karir,

sehingga sudah memiliki komitmen

yang tinggi. Direksi dan Dewan

Komisaris sudah patuh dan taat pada

Direksi dan

Dewan Komisaris

menjadi panutan

bagi seluruh

pegawai.


91

91

Tabel 5.1 Tabel Analisis Pengendalian Internal BRI KC Cik Ditiro Yogyakarta berdasarkan Pengendalian Internal

SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran

Pengendalian

Internal OJK



Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

memiliki komitmen

pribadi yang tinggi

terhadap

pengembangan

Bank yang sehat.

aturan dan kode etik yang ada, disiplin,

tepat waktu, dan memiliki pola kerja

yang bagus.

3 Direksi dan Dewan

Komisaris

bertanggungjawab

dalam

meningkatkan etika

kerja dan integritas

yang tinggi serta

menciptakan suatu

budaya organisasi

yang menekankan

kepada seluruh

pegawai Bank

mengenai

pentingnya

pengendalian intern

yang berlaku di

Bank.

BRI Cik Ditiro sudah memiliki kode etik

secara jelas dan setiap kode etik dijadikan

sebagai indikator dalam menunjukkan

nilai-nilai etik dari pimpinan dan

pegawai. Dalam keseharian pimpinan

biasanya menunjukkan etika kerja dari

presensi melalui kartu ATM. Pimpinan

juga memberi contoh pulang tepat pada

waktunya dan bersifat transparan kepada

seluruh pegawai. Selain itu, untuk

membangun suasana kekeluargaan antara

pimpinan dan karyawan diadakan

kegiatan family gathering dan

mengundang motivator dari luar

perusahaan.

Direksi dan

Dewan

Komisaris

bertanggungja

wab dalam

meningkatkan

etika kerja

dan integritas

yang tinggi

serta

menciptakan

suatu budaya

organisasi.


92

92


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran

Pengendalian

Internal OJK



Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

4 Bank harus

menghindari

kebijakan dan

praktik yang dapat

mengakibatkan

dorongan atau

peluang untuk

melakukan

penyimpangan atau

pelanggaran.

Upaya-upaya yang dilakukan BRI Cik

Ditiro untuk menghindari terjadinya

penyimpangan atau pelanggaran, yaitu

dengan mempunyai aturan yang jelas,

punishment yang tegas, reward bagi

pegawai yang sudah bekerja keras,

Standar Operasional Perusahaan dan

control berlapis selain yang dilakukan

oleh pihak audit, mengadakan doa dan

briefing pagi serta menetapkan satuan

audit.

Upaya bank

dalam

menghindari

penyimpangan

yaitu adanya

aturan yang jelas,

punishment yang

tegas, reward,

SOP, dan control

berlapis.

5 Seluruh kebijakan,

standar, dan

prosedur

operasional harus

didokumentasikan

secara tertulis dan

tersedia bagi setiap

pegawai yang

terkait.

Setiap Kebjakan khususnya kredit

dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang

kemudian di spesifikkan lagi menjadi

aturan BRI, kemudian di spesifikkan

lagi menjadi surat-surat yang

ditegaskan. Kebijakan, standar, dan

prosedur pemberian kredit sudah

didokumentasikan secara tertulis

melalui sebuah buku dan surat edaran

yang tersedia bagi setiap pegawai

sesuai dengan bagiannya .

Seluruh

kebijakan,

standar, dan

prosedur

operasional

didokumentasikan

melalui buku dan

surat edaran.


93

93


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran

Pengendalian Internal

OJK


Pemberian Kredit di BRI KC

Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

6 Direksi harus

mendokumentasikan

dan mensosialisasikan

struktur organisasi yang

secara jelas

menggambarkan jalur

kewenangan dan

tanggungjawab

pelaporan serta

menyelenggarakan

suatu sistem

komunikasi yang efektif

kepada seluruh jenjang

organisasi Bank.

Struktur organisasi yang

menggambarkan kewenangan dan

tanggungjawab suatu jabatan di

dokumentasikan oleh pimpinan

secara jelas melalui sebuah buku

dan diberikan kepada seluruh

pegawai. Dengan adanya buku ini,

maka akan menghindari

perangkapan tugas serta

mengetahui batas-batas

tanggungjawab dan wewenang

masing-masing jabatan.

Direksi

mendokumentasik

-an dan

mensosialisasikan

struktur

organisasi yang

secara jelas

menggambarkan

kewenangan dan

tanggungjawab

masing-masing

pegawai.

7 Direksi memastikan

bahwa pendelegasian

wewenang berjalan

secara efektif yang

didukung oleh

penerapan akuntabilitas

yang konsisten.

Setiap prosedur pemberian kredit

sudah jelas menggambarkan tugas

dari setiap bagian kredit. Setiap

tahap prosedur sudah diawasi oleh

pimpinan sehingga dapat

miminimalkan risiko yang terjadi.

Misalnya setiap surat permohonan

kredit selalu ditandatangani oleh

pihak yang berwenang.

Direksi

memastikan

pendelegasian

wewenang

berjalan secara

efektif seperti

adanya tanda

tangan oleh pihak

berwenang.


94

94


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

8 Direksi melakukan

pengendalian yang

efektif untuk

memastikan bahwa para

manajer atau pejabat

telah mengembangkan

dan melaksanakan

kebijakan dan prosedur

yang telah ditetapkan.

Direksi sudah memastikan bahwa

para manajer dan pejabat lainnya

melaksanakan kebijakan dan

prosedur yang telah ditetapkan

melalui pengecekan secara

langsung terhadap kinerja manajer

dan pejabat lainnya serta secara

berkala mengadakan pertemuan.

Direksi

memastikan

bahwa para

manajer dan

pejabat lainnya

melaksanakan

kebijakan melalui

pengecekan

secara langsung.

9 Direksi dan Dewan

Komisaris

meningkatkan

kesadaran bagi seluruh

pegawai Bank

mengenai pentingnya

efektivitas pelaksanaan

tugas serta

tanggungjawab masing-

masing dan selanjutnya.

Untuk meningkatkan kesadaran

pegawai, pimpinan mengadakan

pelatihan dalam meningkatkan

kualitas kerja karyawan, adanya

Good Corporate Governance

(GCG), menetapkan budaya

disiplin, patuh dan taat pada

aturan. Selain itu, BRI Cik Ditiro

memiliki visi dan misi dan budaya

kerja yang dikomunikasikan dari

pimpinan keseluruh pegawai

sehingga setiap pegawai secara

langsung meningkatkan arah

perusahaan kedepannya.

Upaya yang

dilakukan Direksi

dan Dewan

Komisaris untuk

meningkatkan

kesadaran

pegawai yaitu

melalui pelatihan,

GCG,

menetapkan

budaya disiplin,

serta melalui visi

dan misi

perusahaan.


95

95


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

Identifikasi dan Penilaian Risiko

1 Penilaian Risiko

merupakan serangkaian

tindakan yang

dilaksanakan oleh

Direksi dalam rangka

identifikasi, analisis,

dan menilai Risiko

yang dihadapi oleh

Bank dalam rangka

pencapaian target yang

ditetapkan.

Direksi telah melakukan penilaian

risiko dengan mengenali risiko,

menilai risiko dan memitigasi

risiko. Prosedur pemberian kredit

di BRI Cik Ditiro terbagi menjadi

5 tahap, yaitu tahap permohonan

kredit, tahap permohonan kredit,

tahap survei dan analisis kredit,

tahap keputusan pemberian kredit,

tahap pencairan kredit dan tahap

pelunasan kredit. Setiap tahap

prosedur pemberian kredit selalu

diotorisasi oleh pihak yang

berwenang, sehingga dapat

meminimalisasi risiko yang

mungkin terjadi. Selain itu,

pimpinan juga memastikan secara

langsung ke lapangan terkait

identitas dari debitur seperti

mengecek apakah seorang debitur

memang bekerja pada satu

instansi sesuai dengan keterangan

dalam surat permohonan kredit.

Direksi

melakukan

penilaian risiko

dengan mengenali

risiko, menilai

risiko dan

memitigasi risiko.

Setiap tahap

prosedur

pemberian kredit

juga selalu

diotorisasi oleh

pihak yang

berwenang.


96

96


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

Secara keseluruhan tujuan

pemberian kredit seperti

tercapainya target laba,

meningkatkan pertumbuhan kredit

dan simpanan, kualitas kredit,

serta daftar perhatian khusus yang

masih dalam batas toleransi sudah

tercapai.

2 SPI yang efektif

mengharuskan Bank

secara terus menerus

mengidentifikasi dan

menilai risiko yang

dapat mempengaruhi

pencapaian sasaran.

Penilaian risiko harus

pula dilakukan oleh

auditor intern sehingga

cakupan audit yang

dilakukan lebih luas

dan menyeluruh.

BRI Cik Ditiro memiliki Komite

audit yang bertugas untuk

memantau kegiatan operasional

yang disebut resident audit.

Resident Audit setiap periodik

yaitu sebulan sekali akan

melakukan pengendalian risiko

dan secara periodik juga akan

melaporkan ke komite audit, dan

setiap tahun internal audit

mengevaluasi kegiatan

operasional.

Secara terus

menerus Resident

Audit dan Komite

Audit sudah

mengidentifikasi

dan menilai risiko

yang dapat

mempengaruhi

pencapaian target.


97

97


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

3 Pengendalian intern

perlu dikaji ulang

secara tepat dalam hal

terdapat Risiko yang

belum dikendalikan,

baik Risiko yang

sebelumnya sudah ada

maupun risiko yang

baru muncul.

Pelaksanaan kaji ulang

tersebut antara lain

dengan melakukan

evaluasi secara terus

menerus mengenai

pengaruh dari setiap

perubahan lingkungan

dan kondisi serta

dampak dari pencapaian

target atau efektivitas

pengendalian intern

dalam kegiatan

operasional dan

organisasi Bank.

Komite Audit bertugas untuk

memantau kegiatan operasional

bank. Selain itu, hasil temuan

yang diperoleh akan dikaji ulang

secara berkala agar kedepannya

tidak ditemukan kesalahan yang

sama. Komite Audit juga selalu

mencari langkah-langkah yang

akan dilakukan bank ketika

ditemukan potensi terjadinya

risiko baik risiko yang sudah ada

sebelumnya maupun yang belum

muncul.

Pengendalian

intern sudah

dikaji ulang

secara berkala

agar tidak

ditemukan

kesalahan yang

sama dan mencari

langkah yang

akan dilakukan

jika ditemukan

potensi risiko.


98

98


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

4 Penilaian risiko harus

mencakup semua risiko

yang dihadapi, baik

risiko individual

maupun secara

keseluruhan

(aggregate), yang

meliputi risiko kredit,

risiko pasar, risiko

likuiditas, risiko

operasional, risiko

hukum, risiko reputasi,

risiko stratejik, dan

risiko kepatuhan.

Untuk menghindari risiko kredit

macet yang terjadi karena debitur

tidak dapat melunasi kreditnya

dikarenakan keadaan tertentu,

BRI Cik Ditiro mempunyai

prosedur pemberian kredit yang

telah ditetapkan sebagai acuan

untuk melakukan pemberian

kredit. Prosedur tersebut terdiri

dari 5 tahap. Pada tahapan

tersebut, pihak berwenang harus

melakukan seleksi kepada calon

debitur dengan analisis 5C yaitu:

Character, Capacity, Capital,

Colleteral, dan Condition.

Analisis ini dilakukan untuk

menentukan apakah calon debitur

layak mendapatkan kredit. Selain

itu, selalu diadakan pemantauan

secara berkala terkait kredit

melalui para debitur dengan

memantau keberadaan dari

debitur.

Penilaian risiko

sudah mencakup

semua risiko yang

dihadapi bank

yaitu dengan

memiliki prosedur

pemberian kredit

yang jelas dan

melakukan seleksi

kepada calon

debitur dengan

analisis 5C.


99

99


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

5 Penilaian risiko harus

dapat mengidentifikasi

jenis risiko yang

dihadapi bank,

penetapan limit risiko,

dan teknik

pengendalian risiko

tersebut

Setiap kegiatan operasional di

dalam BRI Cik Ditiro memiliki

risiko tersendiri. Untuk

meminimalkan risiko dalam

pemberian kredit yaitu kredit

macet, maka dilakukan analisis

5C.

Upaya penilaian

risiko yang

dilakukan BRI

Cik Ditiro adalah

dengan

menggunakan

analisis 5C

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

1 Direksi Bank secara

berkala meminta

penjelasan (informasi)

dan laporan kinerja

operasional dari pejabat

dan pegawai sehingga

memungkinkan untuk

mengkaji ulang hasil

kemajuan (realisasi)

dibandingkan dengan

target yang akan.

Setiap kinerja dalam BRI Cik

Ditiro selalu ada alat ukur yaitu

berupa angka. Angka tersebut

merupakan bentuk laporan kinerja

operasional dan dijadikan sebagai

suatu target yang harus dicapai

dalam kegiatan operasional.

Misalnya angka pemberian kredit

harus tumbuh 5% atau harus

menjadi 1 M dalam setahun.

Setiap angka yang naik atau turun

Direksi Bank

secara berkala

sudah meminta

penjelasan

(informasi)

mengenai laporan

operasional dalam

bentuk angka

sehingga

memungkinkan

untuk mengkaji


100

100


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

dicapai, seperti laporan

keuangan dibandingkan

dengan rencana

anggaran yang

ditetapkan.

selalu dilaporkan beserta dengan

alasan dan solusi untuk

kedepannya.

ulang target yang

sudah dicapai.

2 Bank melaksanakan

verifikasi terhadap

akurasi dan

kelengkapan dari

transaksi dan

melaksanakan prosedur

otorisasi, sesuai dengan

ketentuan intern.

Setiap kegiatan operasional

didalam BRI Cik Ditiro terutama

pemberian kredit selalu ada

prosedurnya. Setiap tahap dalam

prosedur selalu menerangkan

dengan jelas setiap bagian di

dalam pemberian kredit. Setiap

tahapan dalam prosedur ini harus

dijalankan sebelum dilakukannya

pemberian kredit dan pihak

berwenang juga selalu melakukan

verifikasi terhadap akurasi dan

kelengkapan dalam setiap

transaksi, misalnya selalu

memastikan adanya tanda tangan

yang jelas oleh para kepentingan,

adanya nomor urut tercetak

disetiap dokumen.

Bank sudah

melaksanakan

verifikasi

terhadap akurasi

dan kelengkapan

dari transaksi

yang dalam

sistem pemberian

kredit telah

dilakukan oleh

bagian

Administrasi

Kredit.


101

101


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

Jika dalam prosedur pemberian

kredit ada satu tahap yang kurang,

maka pemberian kredit tidak

dapat dilanjutkan. Surat dan

dokumen pemberian kredit akan

dibuat 2 rangkap yaitu surat dan

dokumen asli akan disimpan oleh

bagian Administrasi. Kredit

sedangkan copyan surat dan

dokumen akan disimpan bagian

Account Officer (AO) guna

kepentingan pengawasan internal.

Selain itu, pencatatan dalam jurnal

kredit sudah dicatat sesuai dengan

bukti kredit masuk.

3 Pengendalian aset fisik

dilaksanakan untuk

menjamin

terselenggaranya

pengamanan fisik

terhadap asset Bank.

Kegiatan ini meliputi

pengamanan aset,

BRI Cik Ditiro telah

melaksanakan pengendalian aset

fisik dengan memiliki gedung

yang sudah dimanfaatkan secara

optimal, terdapat tempat khusus

untuk menyimpan arsip,

dokumen, dan catatan-catatan

yang berkaitan dengan aktivitas

Pengendalian aset

fisik telah

dilakukan melalui

pemanfaatan

gedung secara

optimal, memiliki

akses terbatas

terhadap ruangan


102

102


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan

Sesuai

Tidak

Sesuai

catatan, dan akses

terbatas terhadap

program komputer dan

file data, serta

membandingkan nilai

aset dan liabilitas Bank

dengan nilai yang

tercantum pada catatan

pengendali, khususnya

pengecekan nilai aset

secara berkala.

perusahaan khususnya pemberian

kredit, akses terbatas terhadap

ruangan penyimpanan data serta

secara berkala melakukan

rekonsiliasi terhadap nilai asset.

BRI Cik Ditiro juga sudah

melakukan pengendalian agunan

atau jaminan kredit sebelum

pemberian kredit dilakukan.

Pengecekan jaminan dilakukan

oleh bagian Account Officer atau

Pimpinan dengan melakukan

peninjauan secara langsung untuk

menyesuaikan antara data jaminan

yang diberikan debitur dengan

keadaan jaminan yang

sesungguhnya.

penyimpanan

data, adanya

password yang

berbeda di setiap

komputer

pegawai dan

sudah

membandingkan

nilai asset dengan

liabilitas.

4 Bank paling sedikit

harus memformalkan

dan

mendokumentasikan

kebijakan, prosedur,

sistem dan standar

Di dalam BRI Cik Ditiro, seluruh

kebijakan, prosedur, sistem dan

standar akuntansi sudah

didokumentasikan dengan jelas

dan tersedia bagi seluruh pegawai

bank serta diperbaharui secara

Bank sudah

mendokumentasik

an kebijakan,

prosedur, sistem,

standar akuntansi,

dan proses audit


103

103


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

akuntansi, serta proses

audit secara memadai.

Dokumen tersebut

harus diperbarui secara

berkala guna

menggambarkan

kegiatan operasional

Bank secara aktual,

serta harus

diinformasikan kepada

pejabat dan pegawai

Bank.

berkala. Adanya perubahan-

perubahan baru secara cepat

langsung dikomunikasikan kepada

seluruh pegawai melalui digital

office. Setiap pegawai memiliki

user dan password yang ketika

akun tersebut dibuka setiap

kebijakan, prosedur, sistem dan

standar yang baru akan muncul

sehingga memudahkan para

pegawai untuk langsung

mengetahui dan memahami

dengan hanya membaca.

serta secara

berkala sudah

memperbaharui

dokumen tersebut

melalui digital

office.

5 SPI yang efektif

mensyaratkan adanya

pemisahan fungsi dan

menghindari pemberian

wewenang serta

tanggungjawab yang

dapat menimbulkan

berbagai benturan

kepentingan (conflict of

interest).

BRI Cik Ditiro terdapat

pemisahan fungsi setiap bagian

pemberian kredit yaitu bagian

Account Officer dan Manajer

Pemasaran mengusulkan

pemberian kredit, lalu akan

diperiksa oleh Bagian

Administrasi Kredit untuk melihat

apakah legalitas sudah lengkap,

apakah peraturan didalam bank

Sudah terdapat

pemisahan fungsi

setiap bagian dari

setiap tahap

prosedur

pemberian kredit.


104

104


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

sudah diikuti, colleteral bisa

dilakukan peningkatan atau tidak,

lalu Bagian memutuskan apakah

layak atau tidak mendapatkan

kredit, jika layak maka akan

dikembalikan lagi kepada Bagian

Administrasi Kredit untuk

pencairan, dan di komunikasikan

kembali kepada Account Officer

dan Manajer Pemasaran.

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

1 Sistem informasi harus

dapat menghasilkan

laporan mengenai

kegiatan usaha, kondisi

keuangan, penerapan

Manajemen Risiko, dan

pemenuhan ketentuan

yang mendukung

pelaksanaan tugas

Direksi dan Dewan

Komisaris.

Setiap pemberian kredit selalu

dilengkapi dengan catatan-catatan

dan dokumen dari debitur. BRI

Cik Ditiro mempunyai suatu

sistem informasi yang pada

awalnya menggunakan Loan

Approval System (LAS), Business

Development Services (BDS).

Untuk mengakses Loan Approval

System hanya membutuhan laptop

dan modem khusus. Akan tetapi

sistem informasi yang digunakan

Sistem informasi

yang ada sudah

dapat

menghasilkan

laporan mengenai

kegiatan usaha

melalui aplikasi

Loan Approval

System, Business

Development

Services dan

brispot.


105

105


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

sekarang adalah brispot, yang cara

mengaksesnya lebih mudah yaitu

cukup menggunakan handphone.

Melalui sistem Informasi tersebut,

pihak berwenang dapat melihat

segala informasi yang berkaitan

dengan pemberian kredit.

2 Untuk menjamin data

akuntansi yang akurat

dan konsisten dengan

data yang tersedia

berdasarkan hasil

olahan sistem, proses

rekonsiliasi antara data

akuntansi dan sistem

informasi manajemen

harus dilaksanakan

secara berkala atau

paling sedikit setiap

bulan.

Bagian Kredit sudah melakukan

pencatatan dokumen kredit sesuai

dengan waktu terjadinya transaksi

dan menyusun jurnal sesuai

dengan transaksi kredit. Selain itu

untuk memastikan kembali, sudah

dilakukan proses rekonsiliasi

setiap adanya pemberian kredit.

Proses

rekonsiliasi antara

data akuntansi

dan sistem

informasi

manajemen

dilakukan tidak

rutin setiap bulan

sekali.


106

106


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

3 Sistem komunikasi

harus mampu

memberikan informasi

kepada seluruh pihak,

baik intern maupun

ekstern seperti Otoritas

Jasa Keuangan, auditor

ekstern, pemegang

saham, dan nasabah

Bank.

Ketika kredit diberikan, maka

nasabah tidak hanya menerima

fasilitas dalam bentuk uang. Akan

tetapi setiap nasabah juga akan

mendapatkan kartu ATM, Internet

banking, dan Cash Management

System. Fasilitas Cash

Management System hampir sama

dengan Internet Banking yang

dapat mengakses jumlah pinjaman

perhari, jatuh tempo bayaran

angsuran, jumlah saldo. Fasilitas

ini juga dapat melihat seluruh

rekening baik pinjaman maupun

rekening simpanan. Setiap debitur

dan bagian kredit memiliki akun

masing-masing yang terditri dari

user dan password. Fasilitas ini

juga sudah terkomunikasikan

dengan baik bagi pihak eksternal

dan juga internal.

Sistem

komunikasi yang

ada sudah mampu

memberikan

informasi kepada

seluruh pihak

yaitu melalui

Internet banking,

dan Cash

Management

System.


107

107


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

4 Sistem informasi harus

menyediakan data dan

informasi yang relevan,

akurat, tepat waktu,

dapat diakses oleh

pihak yang

berkepentingan, dan

disajikan dalam format

yang konsisten.

sekarang adalah brispot, yang cara

BRI Cik Ditiro memiliki suatu

sistem yang dapat menyediakan

informasi secara lengkap, relevan,

dan akurat mengenai pemberian

kredit. Sistem tersebut bernama

BDS dan dapat diakses oleh pihak

berkepentingan dengan

menggunakan user dan password.

Pencatatan dokumen kredit sudah

sesuai dengan waktu terjadinya

transaksi.

Sistem informasi

yang ada sudah

menyediakan data

yang relevan,

akurat, tepat

waktu dan dapat

diakses oleh

pihak

berkepentingan.

5 Pelaksanaan

pengendalian terhadap

sistem komputer dan

pengamanannya

(general controls)

maupun pengendalian

terhadap aplikasi

perangkat lunak dan

prosedur manual

lainnya (application

controls)

Setiap komputer yang digunakan

dalam kegiatan operasional bank

selalu memiliki password guna

mengamankan data-data yang ada

didalam komputer. Dalam

pelaksanaan pengendalian, BRI

Cik Ditiro juga memiliki server

yang terdapat di 3 lokasi yaitu,

Jakarta, Bandung, dan Bali serta

selalu di backup. Jika salah satu

lokasi tersebut mengalami

Pengendalian

terhadap sistem

komputer

dilakukan melalui

adanya password

berbeda di setiap

komputer, selalu

memperbaharui

anti virus dan

memiliki server di

3 lokasi serta


108

108


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

trouble, maka lokasi lainnya akan

membackup. Ketika ketiga lokasi

tersebut trouble maka satelit lah

yang akan membackup. Serta

secara berkala selalu

memperbaharui anti virus.

satelit.

6 Direksi Bank harus

menyelenggarakan

saluran komunikasi

yang efektif agar

informasi yang

diperlukan terjangkau

oleh pihak yang

berkepentingan.

Persyaratan ini berlaku

untuk setiap informasi,

baik mengenai

kebijakan dan prosedur

yang telah ditetapkan,

eksposur Risiko, dan

transaksi aktual maupun

mengenai kinerja

operasional Bank.

Setiap infomasi baik berupa

kebijakan dan prosedur sudah

dikomunikasikan oleh pimpinan

kepada para pegawai melalui

digital yaitu akun masing-masing

pegawai, Surat Edaran (SE), dan

web. Selain itu, untuk

mempermudah proses

komunikasi, Direksi melakukan

meeting melalui digital yaitu

menggunakan Webinar yang

dapat diakses oleh seluruh pihak

yang berkepentingan. Misalnya

Rapat Direksi dengan seluruh

Account Officer diseluruh

Indonesia.

Direksi sudah

menyelenggarakan

saluran

komunikasi

melalui digital,

Surat Edaran (SE),

dan web.


109

109


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK


Sistem Pemberian Kredit di

BRI KC Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

1 Bank harus melakukan

pemantauan secara terus

menerus terhadap efektivitas

keseluruhan pelaksanaan

pengendalian internal.

Pemantauan terhadap Risiko

utama Bank harus

diprioritaskan dan berfungsi

sebagai bagian dari kegiatan

Bank sehari-hari termasuk

evaluasi secara berkala, baik

oleh satuan kerja

operasional (risk taking

unit) maupun oleh SKAI.

BRI Cik Ditiro memiliki

komite audit yaitu Resident

Audit yang bertugas untuk

memantau kegiatan

pemberian kredit secara

berkala yaitu sebuan sekali.

Selain itu juga ada komite

audit internal yang memantau

dan mengevaluasi kegiatan

pemberian kredit selama

setahun sekali.

Bank sudah

melakukan

pemantauan

secara terus

menerus yang

dilakukan oleh

Resident Audit

setiap bulan dan

Komite Audit

setiap tahun.

2 Kelemahan dalam

pengendalian intern, baik

yang diidentifikasi oleh

satuan kerja operasional

(risk taking unit), SKAI,

maupun pihak lainnya,

harus segera dilaporkan

kepada dan menjadi

perhatian pejabat dan/atau

Hasil dari evaluasi yang

dilakukan oleh Komite audit

BRI K Cik Ditiro selalu

dilapokan kepada Dewan

Komisis. Tidak hanya itu,

tindakan koreksi

penyimpangan yang

dilakukan oleh Komite Audit

yaitu dengan

Kelemahan dalam

pengendalian

intern sudah

dilaporkan kepada

Direksi dan sudah

mengambil

langkah

perbaikan.


110

110


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



BRI KC Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

Direksi yang berwenang.

Kelemahan pengendalian

internal yang material harus

dilaporkan kepada Dewan

Komisaris.

mengkomunikasikan kepada

para pegawai untuk

diperbaiki dengan masa

waktu maksimal 3 bulan

dimulai dari laporan

diberikan. Setiap temuan

yang dianggap berpotensi

penyimpangan atau

ketidaksesuaian akan dibahas

dalam rapat khusus.

3 Direksi harus menciptakan

suatu sistem yang dapat

menelusuri kelemahan pada

pengendalian intern dan

mengambil langkah

perbaikan.

Dalam pemberian kredit

terdapat prosedur yang terdiri

dari beberapa tahap. Prosedur

tersebut digunakan sebagai

acuan dalam proses

pemberian kredit. Ketika

tahap tersebut tidak

dijalankan sesuai dengan

prosedur yang telah

ditetapkan maka pemberian

kredit tidak dapat diberikan

dan penolakan kredit tersebut

akan dikaji ulang.

Direksi sudah

menciptakan

sistem yang dapat

menelusuri

kelemahan

pengendalian

internal

pemberian kredit

yaitu melalui

prosedur

pemberian kredit

yang jelas.


111

111


SE OJK (Lanjutan)

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



BRI KC Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

Melalui prosedur tersebut

dapat menelusuri

pengendalian internal pada

pemberian kredit. Selain itu,

untuk memastikan NPWP dan

KTP calon nasabah dapat

menggunakan sistem khusus

yang terintegrasi dengan

OJK.

4 Bank menetapkan satuan

kerja atau pegawai yang

ditugaskan untuk memantau

efektivitas pengendalian

internal dan memastikan

bahwa fungsi pemantauan

telah ditetapkan secara jelas

dan terstruktur dengan baik

dalam organisasi Bank.

BRI Cik Ditiro sudah

memiliki prosedur, aturan,

kebijakan, job description

yang jelas mengenai fungsi

dari Komite audit dan

resident audit. Sehingga,

komite audit sudah

melaksanakan tugasnya

sesuai dengan aturan yang

sudah ditetapkan termasuk

jadwal kegiatan pemantauan.

Bank sudah

menetapkan

satuan kerja untuk

memantau

efektivitas

pengendalian

internal yaitu

Resident Audit

dan Komite audit.

5 Bank melakukan kaji ulang

terhadap dokumen dan hasil

evaluasi dari satuan kerja

BRI Cik Ditiro selalu

melakukan kaji ulang

terhadap dokumen dan hasil

Bank sudah

melakukan kaji

ulang terhadap


112

112


SE OJK (Lanjutan)

Sumber: Data diolah, 2019

Komponen

Pengendalian

Internal

Surat Edaran


OJK



BRI KC Cik Ditiro

Temuan Lapangan

Keterangan Sesuai

Tidak

Sesuai

atau pegawai yang

ditugaskan untuk melakukan

pemantauan.

evaluasi Komite Audit serta

mencari langkah-langkah

yang akan dilakukan untuk

meminimalkan risiko. Selain

itu, permasalahan sama yang

timbul untuk beberapa

cabang, hasil evaluasi

tersebut akan diidentifikasi

penyebab terjadinya apakah

berasal dari karyawan

didalam perusahaan, nasabah

atau sistem yang telah

ditetapkan didalam

perusahaan.

dokumen dan

hasil evaluasi dari

satuan kerja dan

mencari langkah-

langkah untuk

meminimalkan

potensi risiko

yang ada.


113

113

Berdasarkan hasil analisis data diatas diperoleh bahwa pengendalian

internal sistem pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik

Ditiro Yogyakarta pada komponen 1 (satu) pengawasan oleh manajemen dan

budaya pengendalian, komponen 2 (dua) identifikasi dan penilaian risiko,

komponen 3 (tiga) kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, dan

komponen 5 (lima) kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

sudah sesuai dengan sistem pengendalian intern bagi Bank Umum menurut

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017. Sedangkan, pada

komponen 4 (empat) yaitu sistem akuntansi, informasi dan komunikasi,

terdapat satu unsur yang tidak sesuai yaitu pada unsur proses rekonsiliasi

antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dikarenakan dalam

pelaksanaannya tidak secara rutin dilakukan 1 (satu) bulan sekali sebagaimana

yang ditetapkan oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun

2017. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari nasabah yang

terletak pada perkembangan usaha nasabah.

C. Pembahasan

Sistem pemberian kredit di BRI Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta

terdiri dari 5 (lima) tahap secara berurut yaitu permohonan kredit, survei dan

analisis kredit, keputusan pemberian kredit, pencairan kredit, dan pelunasan

kredit. Kelima tahapan pemberian kredit tersebut dilakukan secara sistematis.

Hal ini berguna untuk memperlancar dan mengatur proses pemberian kredit.


114

114

Berdasarkan hasil analisis pengendalian internal terhadap sistem

pemberian kredit yang merujuk kepada Surat Edaran OJK diuraikan sebagai

berikut:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Budaya pengendalian mencerminkan tanggungjawab Direksi dan

Dewan Komisaris dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi

serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh

pegawai bank mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di

bank. Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen,

perilaku, kepedulian dan langkah-langkah Dewan Komisaris dan Direksi

bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional bank.

Berdasarkan Surat Edaran OJK, terdapat sembilan unsur dalam

komponen pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa BRI Cik

Ditiro Yoyakarta telah menerapkan seluruh unsur dalam komponen

pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian yang dapat dilihat

dari Direksi dan Dewan Komisaris BRI Cik Diktiro sudah menempatkan

pegawai sesuai dengan keterampilannya masing-masing melalui perekrutan

calon pegawai dengan beberapa proses seleksi dan dikontrak selama 6-12

bulan, setiap pimpinan harus melalui tahap-tahap jenjang karir sehingga

setiap pimpinan sudah memiliki komitmen yang tinggi, disiplin, patuh dan

taat pada aturan dan memiliki pola kerja yang bagus, memiliki kode etik

yang jelas dan dijadikan sebagai pedoman dan indikator dalam menunjukkan


115

115

integritas dan nilai-nilai etik dari pimpinan dan pegawai, untuk membangun

suasana kekeluargaan antara pimpinan dan karyawan diadakan kegiatan

family gathering dan mengundang motivator dari luar perusahaan.

Upaya Direksi untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau

pelanggaran yaitu dengan mempunyai aturan yang jelas, punishment yang

tegas, reward bagi pegawai yang sudah bekerja keras, standar operasional

perusahaan dan control berlapis selain yang dilakukan oleh pihak audit,

setiap kebijakan, standar, dan prosedur, struktur organisasi yang

menggambarkan kewenangan dan tanggung jawab suatu jabatan dalam

pemberian kredit sudah didokumentasikan secara tertulis melalui sebuah

buku dan surat edaran yang tersedia bagi setiap pegawai sesuai dengan

bagiannya, sudah memastikan bahwa manajer telah melakukan pengendalian

dengan efektif, dan memiliki visi dan misi perusahaan dan budaya kerja

yang dikomunikasikan dari pimpinan keseluruh pegawai perusahaan

sehingga setiap pegawai mengetahui secara langsung arah perusahaan

kedepannya, serta memiliki Good Corporate Governance yang jelas dimana

hal ini akan meningkatkan kesadaran pegawai mengenai pentingnya

efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan

oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilaian risiko yang

dihadapi oleh bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.

Penafsiran risiko harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang


116

116

dapat timbul dari perubahan keadaan. Identifikaasi risiko adalah kegiatan

untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul

dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap faktor eksternal.

Berdasarkan Surat Edaran OJK terdapat lima unsur dalam

komponen identifikasi dan penilaian risiko. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa BRI Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta telah menerapkan seluruh

komponen identifikasi dan penilaian risiko yang dapat dilihat dari prosedur

terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu tahap permohonan kredit, tahap survei

dan analisis kredit, tahap keputusan kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap

pelunasan kredit. Setiap tahap prosedur pemberian kredit selalu diotorisasi

oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat meminimalisasi risiko yang

mungkin terjadi, pimpinan juga memastikan secara langsung ke lapangan

terkait identitas dari debitur seperti mengecek apakah seorang debitur

memang bekerja pada satu instansi sesuai dengan keterangan dalam surat

permohonan kredit.

BRI KC Cik Ditiro memiliki Komite audit yaitu resident audit yang

memantau sebulan sekali pengendalian risiko dan secara periodik juga akan

melaporkan kepada komite audit dan setiap tahun internal audit akan

mengevaluasi kegiatan operasional, Komite Audit juga selalu mencari

langkah-langkah yang akan dilakukan bank ketika ditemukan potensi

terjadinya risiko baik risiko yang sudah ada sebelumnya maupun yang

belum muncul, terdapat prosedur pemberian kredit yang jelas guna

menghindari risiko kredit macet yang dalam tahap tersebut sudah melakukan


117

117

analisis 5C untuk menentukan apakah calon debitur layak mendapatkan

kredit yang dapat dilihat pada tabel 5.1

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai bank

termasuk direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan

efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang

telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan

kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk

memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten

dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi

atau kegiatan Bank sehari-hari.

Berdasarkan Surat Edaran OJK terdapat lima unsur dalam komponen

kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa BRI Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta telah menerapkan seluruh

komponen kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi yang terdiri atas

adanya alat ukur berupa angka dimana angka tersebut merupakan bentuk

laporan kinerja operasional dan dijadikan sebagai suatu target yang harus

dicapai dalam kegiatan pemberian kredit, terdapat kebijakan, prosedur,

sistem dan standar akuntansi yang jelas dan selalu diperbaharui dan sudah

menggambarkan tugas dan kewenangan setiap pegawai yang selalu

diinformasikan kepada seluruh pegawai bank.

Tahapan pemberian kredit selalu dilakukan verifikasi terhadap

akurasi dan kelengkapan seperti tanda tangan dari pihak berwenang, nomor


118

118

urut tercetak, telah melaksanakan pengendalian asset fisik dengan

memanfaatkan gedung secara optimal, terdapat tempat khusus untuk

menyimpan arsip, dokumen dan catatan, akses terbatas terhadap ruang

penyimpanan data, selalu memperbaharui anti virus, serta sudah melakukan

pencatatan dalam jurnal pemberian kredit sesuai dengan bukti kredit masuk

yang dapat dilihat pada tabel 5.1.

4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi yang memadai

dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan

digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka

pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Komunikasi mencakup pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan

tanggung jawab setiap karyawan berkenaan dengan sistem informasi

perusahaan.

Berdasarkan sistem pengendalian intern bagi Bank umum menurut

Surat Edaran OJK terdapat enam unsur dalam komponen sistem akuntansi,

informasi, dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari

keenam unsur yang ada, hanya pada unsur kedua ditemukan hasil tidak

sesuai, yang diterapkan oleh BRI Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta

yang merujuk pada standar Surat Edaran OJK yaitu pada proses rekonsiliasi

antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilakukan tidak

secara rutin selama 1 (satu) bulan sekali sebagaimana yang ditetapkan oleh

Surat Edaran OJK. Hal ini disebabkan karena adanya faktor eksternal yaitu


119

119

yang berasal dari nasabah. Kondisi ini dapat terjadi dipengaruhi oleh

perkembangan dari usaha nasabah. Oleh karena itu, pihak bank melakukan

rekonsiliasi selama 3 (tiga) bulan sekali, dengan harapan perkembangan

usaha nasabah dapat menunjukkan peningkatan atau kemajuan atau

perubahan yang mengarah ke positif.

Sementara itu, pada unsur 1, 3, 4, 5, dan 6 telah sesuai berdasarkan

standar yang telah ditetapkan Surat Edaran OJK yang dapat dilihat dari

setiap pemberian kredit selalu dilengkapi dengan catatan-catatan dan

dokumen dari debitur, mempunyai sistem informasi yang bernama brispot

dan dapat diakses oleh para pihak berkepentingan, bagian kredit sudah

melakukan pencatatan dokumen kredit sesuai dengan waktu terjadinya

transaksi dan menyusun jurnal sesuai dengan transaksi kredit.

Debitur diberikan fasilitas dalam pemberian kredit seperti kartu

ATM, internet banking, dan Cash Management System dimana melalui

fasilitas ini debitur dapat mengetahui dan mengakses jumlah pinjaman

perhari, jatuh tempo bayaran angsuran, jumlah saldo dan dapat diakses oleh

pihak eksternal dan internal, setiap komputer selalu memiliki password guna

mengamankan data-data, memiliki server di 3 lokasi yang tesebar di

Indonesia dan juga memiliki satelit untuk membackup jika terdapat trouble,

serta setiap infomasi baik berupa kebijakan dan prosedur sudah

dikomunikasikan oleh pimpinan kepada para pegawai melalui digital yang

dapat dilihat pada tabel 5.1


120

120

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Kegiatan pemantauan merupakan proses penilaian kinerja

pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh

personal yang berwenang melakukannya, untuk menentukah pengedalian

internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Pemantauan mencakup

penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan

perbaikan yang dilakukan.

Berdasarkan Surat Edaran OJK terdapat lima unsur dalam komponen

kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa BRI Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta telah

menerapkan seluruh komponen kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi

penyimpangan yang dapat dilihat pada tabel 5.1. Pada tabel ini dapat dilihat

bahwa BRI Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta memiliki komite audit

yaitu Resident Audit yang bertugas untuk memantau kegiatan pemberian

kredit secara berkala yaitu sebuan sekali, selain itu juga memiliki komite

audit internal yang memantau dan mengevaluasi kegiatan pemberian kredit

selama setahun sekali, melalui job description fungsi, wewenang, tugas dan

aturan jadwal kegiatan pemantauan yang dilakukan komite audit sudah

disusun dengan jelas.

Hasil dari evaluasi komite audit selalu dilapokan kepada Dewan

Komisaris dan tindakan koreksi penyimpangan yang dilakukan Komite

Audit yaitu mengkomunikasikan kepada para pegawai untuk diperbaiki

dengan masa waktu maksimal 3 bulan dimulai dari laporan diberikan, dan


121

121

selalu melakukan kaji ulang terhadap dokumen dan hasil evaluasi Komite

Audit serta mencari langkah-langkah yang akan dilakukan untuk

meminimalkan risiko.


122

122

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa pengendalian internal sistem pemberian kredit di Bank

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta belum sesuai dengan

sistem pengendalian intern bagi Bank Umum menurut Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017. Komponen yang belum sesuai yaitu

komponen 4 (empat) sistem akuntansi, informasi dan komunikasi, pada unsur

proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen

dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak secara rutin dilakukan 1 (satu) bulan

sekali sebagaimana yang ditetapkan oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 35 Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal

dari nasabah yang terletak pada perkembangan usaha nasabah.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan instrumen cara pengumpulan data

berupa wawancara dan dokumentasi sehingga, masih terdapat kemungkinan

kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti singkronisasi antara informasi

yang diberikan informan dengan data yang sesungguhnya.


123

123

C. Saran

1. Saran untuk BRI Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta

sistem pengendalian intern bagi bank umum menurut Surat Edaran OJK

terdiri dari 5 (lima) komponen. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan

salah satu unsur dalam komponen sistem akuntansi, informasi dan

komunikasi yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang

Cik Ditiro Yogyakarta tidak sesuai dengan pengendalian internal menurut

Surat Edaran OJK yaitu pada unsur proses rekonsiliasi antara data akuntansi

dan sistem informasi manajemen dilakukan tidak secara rutin selama 1

(satu) bulan sekali. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cik Ditiro

Yogyakarta sebaiknya melakukan proses rekonsiliasi antara data akuntansi

dan sistem informasi manajemen secara rutin yaitu setiap bulan guna

menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diupayakan untuk melengkapi metode

pengumpulan data dengan metode penelitian lain seperti, observasi atau

pengamatan langsung pada objek penelitian.


124

124

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A., 2013. “Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Pemberian Kredit pada PT Bank Mega Cabang Makassar”. Skripsi

Dipublikasikan. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Arifin, J. 2017. SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi. PT. Elex Media

Komputindo, Jakarta.

Budiyati, 2008. “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit (Studi

Kasus pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali)”. Skripsi

Dipublikasikan. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Cahyani, B.E.P. 2016. “Analisis Efektivitas Pengendalian Internal pada Sistem

Pemberian Kredit: Studi Kasus pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank

Sleman”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma,

Yogyakarta.

Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Hadi, P.R., dan Rahayu, Y. 2014. “Sistem Pengendalian Internal Pemberian

Kredit pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya”. Jurnal

Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 3, No 11, Hal. 1-16

Haninun. 2011. “Pengaruh Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Kredit

Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang

Teluk Betung”. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 2, No. 1, Hal. 144-

164.

Indrasari, N. 2017. “Pengaruh Cita Rasa, Nilai Gizi dan Variasi Produk terhadap

Kepuasan Pelanggan Pada Yes Delivery di Plosokandang Tulungagung”.

Artikel Skripsi. Vol. 01, No 07, Hal. 1-12.

Jelantik, A.A.K. 2018. Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah

Sebuah Gagasan, Menuju Perbaikan Kualitas Secara Berkelanjutan

(Countinous Quality Improvement). Penerbit Deepublish, Yogyakarta.

Jusuf, H. A., 2011. Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2. Edisi ke-7. Bagian Penerbitan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

Kasmir. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

______. 2015. Manajemen Perbankan. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta.


125

125

Kuncoro, 2002. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. BPFE, Yogyakarta.

Lapau, B. 2012. Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi,

Tesis, dan Disertasi. Yayasan Pustaka Obor Indonensia, Jakarta.

Luthfiyah dan Fitrah, M. 2017. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif,

Tindakan Kelas & Studi Kasus. CV Jejak, Sukabumi.

Morissan. 2017. Metode Penelitian Survei. Kencana, Jakarta.

Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Salemba Empat, Jakarta.

______. 2008. Sistem Akuntansi. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.

______. 2010. Sistem Akuntansi. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta

Mulyadini, S. 2015. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Proses Pemberian

Kredit (Studi Kasus pada PT Bank BJB Cabang Karawang)”. Skripsi

Dipublikasikan. Universitas Widyatama, Bandung.

Munawaroh. 2011. “Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas

Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di

Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri)”. Jurnal

Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 13. No. 13, Hal 76-82.

Muzamil, M. 2015. “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran

Kredit Pada BRI Kota Samarinda (Studi Kasus Di Bri Kcp Unit Karang

Paci Samarinda)”. E-Journal Ilmu Administrasi Bisnis. Vol. 3 No. 3, Hal.

661-674.

Nursyahriana, A., Hadjat, M., dan Tricahyadinata, I. 2017. “Analisis Faktor

Penyebab Terjadinya Kredit Macet”. Jurnal Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Mulawarman. Vol. 19, No. 1, Hal. 1-14.

Rahayu, S. K., dan Suhayati, E. 2010). Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan

Akuntansi Publik. Graha Ilmu cetakan pertama, Yogyakarta.

Sulistyo, V.Y. 2006. “Evaluasi Penerapan Internal Audit pada Sistem

Pengendalian Internal Penggajian (Studi Kasus di PT “X” Surabaya)”.

Skripsi Dipublikasikan. Universitas Airlangga, Surabaya.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017, Tentang Pedoman

Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum. Jakarta

Suryaningrum, P. 2016, “Analisis Proses Pemberian Kredit Dan Pengendalian

Internal Yang Diterapkan (Studi Pada BPR “X” Kabupaten Gresik”,

Jurnal Akuntansi UNESA, Vol 4, No 2, Hal. 1-25.


126

126

Suyatno, Thomas. 1995. Dasar-dasar Perkreditan. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta.

Swarjana, I.K. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. CV. Andi Offset,

Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.Tentang Perbankan. Jakarta.

Waluya, B. 2007. Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat.

Penerbit PT Setia Purna Inves, Bandung.

Widiyono, T. 2009. Agunan Kredit dalam Financial Engineering. Ghalia

Indonesia cetakan pertama.

Yasa, I.D.P.G.S dan Jati, I.K. 2013. “Pengaruh Komponen Pengendalian Internal

Kredit Pada Kredit Bermasalah BPR di Kabupaten Buleleng”. E-Jurnal

Akuntansi Universitas Udayana Vol. 4, No. 2, Hal. 315-331.

Yusuf, A.M. 2017. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian

Gabungan. Edisi Pertama. Kencana, Jakarta.


127

127

LAMPIRAN


128

128

Lampiran I

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

1. Apakah direksi dan dewan komisaris sudah mempekerjakan pegawai

bagian kredit sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki

masing-masing pegawai?

2. Apakah direksi dan dewan komisaris sudah menjadi panutan bagi seluruh

pegawai?

3. Bagaimana bentuk tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam

meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan

suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai Bank

mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank?

4. Bagaimana upaya bank dalam menghindari kebijakan dan praktik yang

dapat mengakibatkan dorongan atau peluang untuk melakukan

penyimpangan atau pelanggaran?

5. Apakah direksi dan dewan komisaris memiliki pedoman dalam prosedur

pemberian kredit secara tertulis?

6. Apakah di dalam struktur organisasi sudah jelas menggambarkan

kewenangan, tugas dan taggungjawab untuk masing-masing karyawan

disetiap bagiannya, sehingga terhindar dari adanya penggandaan tugas?


129

129

7. Apakah direksi memastiksn bahwa pendelegasian wewenang seperti

tanda tangan dari pihak yang berwewenang berjalan dengan efektif?

8. Apakah direksi sudah memastikan bahwa para manajer atau pejabat telah

mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah

diterapkan?

9. Bagaimana upaya dewan komisaris dan direksi dalam meningkatkan

kesadaran seluruh pegawai agar tercapainya pengendalian internal yang

baik?

B. Identifikasi dan Penilaian Risiko

1. Apakah direksi telah melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi

bank? jika iya, bagaimana direksi melakukannya?

2. Apakah tujuan pemberian kredit dalam Bank Rakyat Indonesia secara

keseluruhan sudah tercapai dengan baik? Dan tujuan-tujuan apa saja yang

sudah tercapai tersebut?

3. Apakah komite audit berperan aktif dalam penilaian risiko yang mungkin

dihadapi bank?

4. Apakah pengendalian internal selalu dievaluasi secara terus menerus

mengenai pengaruh dari setiap perubahan ligkungan dan kondisi serta

dampak dari pencapaian target dalam kegiatan operasional bank?

Khususnya bagi prosedur pemberian kredit

5. Apakah dalam analisa kredit, bagian Account Officer (AO) melakukan

analisis laporan keuangan dan non keuangan?


130

130

6. Apakah penilaian risiko (jika sudah ada) yang dilakukan bagian Account

Officer (AO) dapat mengidentifikasikan jenis risiko yang dihadapi bank?

C. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

1. Apakah direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan

laporan kinerja dari pejabat dan pegawai pemberian kredit?

2. Bagaimana bentuk laporan kinerja operasional yang disusun oleh pegawai

kredit?

3. Apakah dalam pengotorisasian surat dan dokumen dalam prosedur

pemberian kredit telah dilakukan sesuai dengan pejabat yang berwenang?

4. Apakah bukti pemberian kredit masuk terdiri dari beberapan rangkapan

dan didistribusikan kepada bagian AO, Administrasi Kredit, Kepala

Cabang guna kepentingan pengawasan internal?

5. Apakah dokumen pemberian kredit telah bernomor urut tercetak?

6. Apakah bagian kredit melakukan verifikasi terhadap akurasi dan

kelengkapan dari setiap transaksi kredit sesuai dengan ketentuan yang

berlaku?

7. Apakah kegiatan pengendalian asset fisik dilakukan secara berkala?

8. Apakah pihak bank memiliki tempat khusus untuk melindungi dokumen-

dokumen nasabah?

9. Apakah dokumen pemberian kredit telah memiliki desain yang memadai?

10. Apakah bank mendokumentasikan setiap kebijakan, prosedur, sistem dan

standar akuntansi serta proses audit secara berkala dan diinformasikan


131

131

kepada para pegawai bank? seperti hal-hal yang berhubungan dengan

kredit?

11. Apakah pencatatan dalam jurnal pemberian kredit didasarkan pada bukti

kredit masuk yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan

dilampiri oleh dokumen lengkap?

12. Apakah terdapat pemisahan fungsi pegawai dari setiap prosedur

pemberian kredit?

D. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

1. Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan

catatan-catatan untuk menunjukkan dan mencatat semua transaksi

pemberian kredit yang sah?

2. Apakah proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi

manajemen untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten

dilakukan secara berkala?

3. Apakah terdapat sistem komunikasi yang dapat memberikan informasi

kepada seluruh pihak baik internal maupun eksternal?

4. Apakah pihak bank telah melakukan pencatatan dokumen kredit sesuai

dengan waktu terjadinya transaksi?

5. Apakah sistem informasi yang ada menyediakan data dan informasi yang

relevan, akurat, tepat waktu dan dapat diakses oleh pihak yang

berkepentingan?


132

132

6. Apakah pihak bank telah menyusun Jurnal Kredit berdasarkan setiap

transaksi kredit?

7. Apakah terdapat pengendalian terhadap sistem komputer dan

pengamanannya maupun sistem terhadap aplikasi perangkat lunak dan

prosedur manual lainnya?

8. Apakah dewan direksi menyelenggarakan saluran komunikasi yang

efektif mengenai prosedur pemberian kredit agar informasi yang

diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan?

9. Bagaimana bentuk saluran komunikasi yang ada di dalam bank?

E. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

1. Apakah pihak yang berwenang telah melakukan pemantauan secara rutin

atas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal pemberian kredit?

2. Apakah pihak yang berwenang melakukan evaluasi kinerja untuk seluruh

pegawai pemberian kredit di dalam bank?

3. Apakah setelah melakukan pemonitoran, Komite Audit melaporkan

kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit?

4. Bagaimana tindakan koreksi penyimpangan yang dilakukan oleh Komite

Audit?

5. Apakah terdapat suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada

pengendalian internal prosedur pemberian kredit dan mengambil langkah

perbaikan?


133

133

6. Apakah bank sudah memastikan fungsi pemantauan/Monitoring telah

ditetapkan secara jelas, terstruktur dan berkala?

7. Apakah bank menetapkan satuan kerja yang bertugas untuk memantau

efektivitas pengendalian internal?

8. Apakah bank sudah melakukan kaji ulang terhadap dokumen dan hasil

evaluasi dari satuan kerja yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan?


EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM PEMBERIAN … · 2019. 9. 4. · Adekku Michael Pranata Purba...

Documents

Transcript of EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM PEMBERIAN … · 2019. 9. 4. · Adekku Michael Pranata Purba...