MAKALAH

AUDIT MANAJEMEN

AUDIT PEMERINTAH

FALKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

UNIVERSITAS JAMBI

TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling awal penyusun ucapkan, selain puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Makalah Audit Manajemen ini tepat pada waktunya dengan judul “Audit Pemerintah. Shalawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Berkat kerja sama dengan semua pihak, kami dapat menyelesaikan makalah ini. Sudah sepantasnya kami menghanturkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dosen pembimbing mata kuliah Audit Manajemen, Fakultas ekonomi jurusan akuntansi, Universitas Negeri Jambi.

2. Teman-teman yang telah memberikan inspirasi dan partisipasi dalam penyelesaian makalah ini, tanpa disebutkan satu persatu.

Tidak ada hasil karya manusia yang sempurna. Begitupun dengan hasil penulisan makalah ini, masih banyak terdapat kekurangan. Karenanya kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga makalah ini bisa memberikan inspirasi dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 12 November 2013

Kelompok 2

Audit Pemerintah i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………….. iDAFTAR ISI ……………………………………………………………………. ii

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Masalah ……………………………………….. 11.2. Rumusan Masalah ……………………………………………… 11.3. Tujuan ………………………………………………………….. 1

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Audit Sektor Pemerintah……..................................... 22.2. Jenis- Jenis Audit Pemerintah..............………………………..…22.3. Standar Umum Audit Pemerintah....…………………………..... 42.4. Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja.....…………............ 42.5. Standar Pelaporan Audit Kinerja..............………………...…… 52.6. Standar Pekerjaan Lapangan Untuk Audit Keuangan........…… 62.7. Standar Pelaporan Untuk Audit Keuangan..........................…… 7

Audit Kasus………………………………….………………..…8

BAB III SIMPULAN3.1. Simpulan …………………………………………………...........14

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………... iii

Audit Pemerintah ii

BAB I

PENDAHULUAN

  1.1. LATAR BELAKANG

Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi,nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor  publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput daritudingan ini. Pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yangsumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikanoleh masyarakat. Oleh karena itu, audit pemerintahan diperlukan untuk menjamin kualitas, profesionalismedan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya sertauntuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Ada beberapa masalah yang terjadi dirumuskan dalam makalah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mendefinisikan Audit Pemerintah2. Bagaimana tahapan dalam Audit Pemerintah3. Bagaimana menentukan metode laporan Audit yang tepat.4. Bagaimana mengevaluasi kegiatan Pemerintah

1.3. TUJUAN

Setelah mempelajari makalah ini diharapkan mahasiswa mampu :1. Mendefinisikan Audit Pemerintah2. Mengerti tahapan dalam Audit Pemerintah3. Menentukan jenis laporan audit yang tepat.4. Dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan audit Pemerintah yang dilakukan

dalam suatu perusahaan.

Audit Pemerintah 1

BAB I

PEMBAHASAN

2 . 1 . P E N G E R T I A N A U D I T S E K T O R P E M E R I N T A H

Audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pengelolaan dana masyarakat (publicmoney) yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi ataukegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2. JENIS- JENIS AUDIT PEMERINTAH

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara,yaitu:

1. Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memada i (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif.selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit keuangan adalah audityang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secaraefisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.

2. Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Auditkinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadianekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerjamerupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi buktisecara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi danefisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhanterhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antarakinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Audit Pemerintah 2

Berikut adalah jenis - jenis audit kinerja.

1. Audit Program (Audit Efektivitas) Audit program mencakup penentuan atas :

1 . Tingkat pencapaian hasil program yangdiinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang.

2 . Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan,atau fungsi instansi yang bersangkutan

3 . Tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program atau kegiatannya.

2. Audit Ekonomi dan Efisiensi (Management and Operational Audit)Audit ekonomi dan efisiensi berfungsi untuk:

1 . Apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor)

secara hematdan efisien.

2.Apa yang menjadi penyebab timbulnya pemborosan dan efisiensi.

3.Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghematan dan efisiensi.

3. Audit dengan tujuan tertentu, merupakan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Sesuai dengandefinisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit selain audit keuangan danaudit operasional. Dengan demikian dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranyaaudit ketaatan dan audit investigatif .

1. Audit Ketaatan

Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antarakondisi/pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit Pemerintah 3

2. Audit Investigatif

 Audit investigatif adalah audit yang dilakukan untuk membuktikan apakahsuatu indikasi penyimpangan/kecurangan apakah memang benar terjadi atautidak terjadi.

2.3. STANDAR UMUM AUDIT PEMERINTAH

a. Kualifikasi. Staf melaksanakan audit harus secara kolektif, memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan.

b. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit harus independen, bebasdari gangguan indepedensi yang bersifat pribadi dan yang diluar pribadinya, yangdapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikapdan penampilan yang independen.

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

d. Memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian mututersebut harus di review oleh pihak lain yang kompeten.

2.4. STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN AUDIT KINERJA

1. PerencanaanPerencanaan harus direncanakan secara memadai.

2. SupervisiStaf harus diawasi (disupervisi) dengan baik.

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.Auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan keyakinan yangmemadai mengenai kepatuhan tersebut. Dalam semua audit kinerja, auditor haruswaspada terhadap situasi atau transaksi yang dapat merupakan indikasi adanya unsur pembuatan melanggar hukum atau penyalahgunaan wewenang.

4. Pengendalian manajemen.Auditor harus benr-benar memahami pengendalian manajemen yang relevandengan audit.

Audit Pemerintah 4

2.5. STANDAR PELAPORAN AUDIT KINERJA

1 . Bentuk Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapatmengkomunikasikan hasil setiap audit.

2. Ketepatan waktuAuditor harus menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapatdigunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentigan

3. Isi laporana. Tujuan, Lingkup, Metodologi Auditb. Hasil AuditAudit harus melaporkan temuan audit yang

signifikan.c. Rekomendasi Auditor harus menyamaikan rekomendasi untuk

melakukan tindakan perbaikan atas bidang yang bermasalh dan untuk meningkatkan pelaksanaankegiatan entitas audit.

d. Pernyataan Standar AuditAuditor harus melaporkan bahwa audit melaksanakan berdasarkan SAP Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

e. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaanwewenang.

f. Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar.g. Pengendalian manajemen.h. Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab.i. hasil/prestasi kerja yang patut dihargai.j. Hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.k. Informasi istimewa dan rahasia.

4. Penyajian pelaporan.Laporan harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas.

5. Distribusi pelaporan.•Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit.•Kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang meminta audit.•Pejabat lain yang mempunyai tanggungjawab atas pengawasan secara hokum atau pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuandan rekomendasi audit.• Kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima laporan tersebut

Audit Pemerintah 5

2.6. STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN UNTUK AUDIT KEUANGAN

Komunikasi auditor , auditor harus mengkomunikasikan informasi kpd auditee,orang- orang yang mengontrak atau meminta jasa auditee mengenai sifat serta luasrencana pengujian dan pelaporan ketaatan pada hukum dan peraturan serta pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

Tindak lanjut audit . Auditor harus menindaklanjuti temuan dan rekomendasi material yang sudah diketahui dari audit sebelumnya.

 Ketidaktaatan yang bukan tindakan ilegal . Auditor harus merancang audit untuk memberikan keyakinan bahwa salah saji material yang ditimbulkan olehketidaktaatan pada ketentuan kontrak, yang berdampak langsung dan materialterhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Jika adainformasi tertentu yang menarik perhatian auditor, yang memberikan bukti adanyakemungkinan ketidaktaatan yang akan mempunyai dampak material tidak lansung,maka auditor harus menerapkan prosedur audit yang secara khusus diarahkanuntuk memastikan apakah ketidaktaatan itu sudah terjadi.

Pendokumentasian penilaian resiko pengendalian untuk asersi-asersi yang secara signifikan tergantung pada sistem informasi terkomputerisasi Dalammerencanakan audit, auditor harus mendokumentasikan dalam kertas kerja: (1)dasar untuk menilai resiko pengendalian pada tingkat maksimum atas asersi- asersiyang berhubungan dengan saldo akun, kelas transaksi dan komponen pengungkapan yang material dalam laporan keuangan jika asersi tersebut secarasignifikan tergantung pada sistem informasi yang terkomputerisasi, dan (2) pertimbangan bahwa prosedur audit yang direncanakan telah dirancang untuk mencapai tujuan audit serta untuk memperkecil resiko audit hingga ketingkat yangdapat diterima.

Kertas kerja.Berisi informasi yang mencukupi agar memungkinkan seorangauditor berpengalaman yang tidak mempunyai hubungan sebelumnya denganauditor untuk mengetahui secara pasti dari kertas kerja itubukti pendukungkesimpulan dan pertimbangan auditor yang signifikan.

Audit Pemerintah 6

2.7. STANDAR PELAPORAN UNTUK AUDIT KEUANGAN

Ketaatan pada GAGAS . Laporan audit harus menyatakan bahwa audit telahdilakukan sesuai dengan standar auditing pemerintah yang berlaku umum.

Ketaatan pada hukum dan peraturan serta pengendalian intern. Laporan mengenailaporan keuangan harus (1) menguraikan ruang lingkup pengujian auditor atasketaatan pada hukum dan peraturan serta pengendalian internal dan menyajikanhasil pengujian itu. Atau (2) mengacu kelaporan terpisah yang memuat informasitersebut. Auditor juga harus melaporkan penyimpangan, tindakan ilegal,danketidaktaatan material lainnya, serta kondisi yang dapat dilaporkan dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Informasi istimewa dan rahasia. Jika informasi tertentu dilarang untuk diungkapkan kepada umum,maka laporan auditor harus menyatakan sifat informasiyang tidak dicantumkan itu serta persyaratan yang mengharuskan dilakukantindakan itu.

Pembagian laporan. Laporan audit tertulis harus diserahkan oleh organisasi auditkepada pejabat yang tepat dari auditee dan kepada pejabat yang tepat dariorganisasi yang mengharuskan atau mengatur dilakukannya audit termasuk organisasi pendanaan eksternal. Selain itu laporan juga harus diserahkan kepada pejabat lain yang mempunyai kewenangan pengawasan legal atau yang mungkin bertanggungjawab untuk mengambil tindakan berdasarkan temuan danrekomendasi audit, serta pihak lain yang diberi kewenangan untuk menerimalaporan tersebut.

Audit Pemerintah 7

Kasus Pt KAI thn 2005

           Salah satu contohnya adalah kasus audit umum yang dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI).    Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan, dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas didalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya.         

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, PT. KAI memiliki business environment yang berbeda dengan perusahaan swasta lainnya dan merupakan pembelajaran yang menarik bagi perusahaan lainnya terutama mengenai bagaimana mambangun pengawasan yang efektif. Kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi departemen teknis maupun Kementerian BUMN sebagai wakil pemegang saham untuk menerapkan public governance.  PEMBAHASAN KASUS PT. KERETA API INDONESIA

            Kasus PT. KAI bermuara pada perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Komisaris yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dimana Komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada.

           Perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris bersumber pada perbedaan pendapat atas 4 (empat) hal, yaitu :

1. Masalah piutang PPN.Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor. Manajemen menganggap bahwa pemberian jasa yang dilakukannya tidak kena PPN, namun karena Dirjen Pajak menagih PPN atas jasa tersebut, PT. KAI menagih PPN tersebut kepada pelanggan.

2. Masalah Beban Ditangguhkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan.Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.

3. Masalah persediaan dalam perjalanan.Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

Audit Pemerintah 8

4. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN).BPYBDS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

             Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi mengenai peran dan tanggung jawab Komisaris, beserta organnya Komite Audit dalam proses good corporate governance di perusahaan, baik BUMN maupun swasta.

             Menurut teori dan best practices dalam good corporate governance, Dewan Komisaris dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya memiliki 3 fungsi, yaitu :

1. Advising. Memberi nasehat bagaimana seharusnya Direksi bersikap. Oleh sebab itu sebaiknya Dewan Komisaris terdiri dari beberapa latar belakang.2. Protecting. Melindungi perusahaan dari sesuatu yang tidak diharapkan. Misalnya : memberikan argumentasi dan pendapat independen yang kuat atas sesuatu yang dapat merugikan perusahaan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.3. Supervising. Mengawasi pengelolaan perusahaan agar mampu menciptakan value yang optimal bagi stakeholders.

            Peran vital yang dijalankan oleh Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam 3 hal tersebut diatas, yaitu advising, supervising dan protecting (dengan cara memberikan analisis bagaimana memproteksi perusahaan). Hal terpenting yang harus dipahami adalah bahwa Komite Audit tidak memiliki suara untuk mengatasnamakan perusahaan sehingga tidak diperkenankan berbicara di luar perusahaan. Karena Komite Audit merupakan tools Dewan Komisaris dengan demikian yang berhak untuk berbicara adalah Dewan Komisaris.

            Khusus dalam proses audit, Komite Audit memainkan peranan yang sangat penting dalam :1. Mereview audit plan2. Mendiskusikan penunjukan auditor eksternal. Pada saat proses lelang,

Komite Audit harus sudah ikut untuk melihat apakah auditor eksternal layak dipilih dan melihat fairness proses pemilihan. Yang akan bicara kepada Direksi adalah Dewan Komisaris, bukan Komite Audit. Jangan sampai Komite Audit over duties (berlebih-lebihan).

3. Mereview transaksi-transaksi besar untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris, kemudian Dewan Komisaris berkomunikasi dengan Direksi.

          

Audit Pemerintah 9

Agar pengawasan Dewan Komisaris dapat berjalan dengan baik, Komite Audit dapat membantu Dewan Komisaris untuk memberikan nasehat dengan cara :

1. Mereview sistem internal control, ada pemisahan fungsi atau tidak (internal control setting) bagus atau tidak. Hal ini dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

2. Komunikasi antara Komite Audit, Dewan Komisaris dan manajemen. Seharusnya Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah/mereview laporan manajemen karena tidak selalu 100 % laporan keuangan dipahami oleh Dewan Komisaris, terutama karena latar belakang yang bukan keuangan. Jadi fungsi Komite Audit adalah mentransformasikan angka-angka kedalam suatu bentuk usulan kepada Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat memberikan advise kepada Direksi.

          Kasus PT. KAI menarik untuk dicermati karena kasus ini dapat terjadi di perusahaan lainnya. Apapun permasalahan yang terjadi apabila diantara Direksi dan Komisaris terjadi perbedaan pendapat yang rugi adalah perusahaan, dimana social and political costnya sangat tinggi. Selain itu masing-masing pihak yang sedang berselisih pendapat (yaitu Direksi maupun Komisaris) akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga akan sangat merugikan perusahaan, yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan (sustainability) perusahaan.         Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT. KAI adalah karena rumitnya laporan keuangan PT. KAI. Hal ini karena terdapat ratusan stasiun, puluhan depo dan gudang yang seluruhnya memiliki laporan keuangan yang terpisah, sehingga yang berpotensi menyebabkan masalah maupun perbedaan pendapat di kemudian hari. Hal ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa baru sebagian kecil proses akuntansi dilaksanakan dengan komputer. Sebenarnya sistem akuntansi PT. KAI cukup modern untuk penyusunan laporan keuangan dan informasi manajemen, namun karena kedua hal tersebut diatas maka sistem akuntansi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik.

            Keterkaitan antara realisasi anggaran dengan akuntansi juga merupakan masalah yang rumit karena sistem otorisasi anggaran yang kompleks. Kenyataan lain yang turut mendorong terjadinya kasus laporan keuangan PT. Kereta Api adalah bahwa proses akuntansi dan laporan keuangan adalah hanya urusan bagian akuntansi, unit lain kurang terlibat dan tidak memiliki sense of belonging, sehingga hal ini jelas menyulitkan bagi bagian akuntansi.           

Selain beberapa hal teknis tersebut diatas, beberapa hal yang diidentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT. Kereta Api adalah :1. Auditor Internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya Auditor Eksternal.2. Komite Audit tidak ikut dalam proses penunjukan auditor sehingga tidak terlibat dalam proses audit.3. Manajemen (termasuk auditor internal) tidak melaporkan kepada Komite Audit dan Komite Audit juga tidak menanyakannya.

Audit Pemerintah 10

4. Adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, sehingga ketika Komite Audit mempertanyakannya manajemen merasa tidak yakin.            Beberapa aktifitas bisnis PT. Kereta Api yang juga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari adalah :• Adanya transaksi antara PT. Kereta Api dan Negara yang kebijakan dan sistem

perhitungannya belum dipahami dan disepakati dengan baik (PSO : Public Service Obligation, IMO : Infrastructure Maintenance and Operation, TAC : Track Access Charges)

• Transaksi masa sebelumnya yang masih belum terselesaikan (BPYBDS, perubahan status perusahaan)

• Perubahan peraturan pemerintah (termasuk peraturan perpajakan)• Penyelesaian Past Service Liability /PSL Pensiun Pegawai• RUU Perkeretaapian dengan kemungkinan “Unbundling” dari aktifitas

perusahaan dan keikutsertaan swasta                                                                           SOLUSI DAN REKOMENDASI

           Dengan pembahasan kasus audit umum PT. Kereta Api Indonesia, beberapa pelajaran berharga dapat dipetik dari kasus tersebut, diantaranya adalah :

Pertama, perselisihan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan. Apabila Dewan Komisaris merasa Direksi tidak capable memimpin perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada pemegang saham untuk mengganti Direksi. Hal ini akan jauh lebih baik dan tentunya mampu menghindarkan perusahaan dari social cost yang tidak perlu. Social cost seringkali timbul karena public judgement yang sudah terlanjur dijatuhkan dan seringkali public judgement ini tidak fair bagi perusahaan.

           Kedua, Dewan Komisaris merupakan suatu dewan, sehingga akan sangat ideal apabila Dewan Komisaris mempunyai satu orang juru bicara yang mengatasnamakan seluruh Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris memiliki satu suara. Namun demikian bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan pendapat dalam Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat diakomodir dengan jelas dalam dissenting opinion yang harus dicatat dalam risalah rapat. Untuk itulah perlunya kebijaksanaan (wisdom) dari anggota Dewan Komisaris untuk memilah-milah informasi apa saja yang merupakan public domain dan informasi yang merupakan private domain. Hal ini terkait dengan pelaksanaan prinsip GCG yaitu transparansi, karena transparansi bukan berarti memberikan seluruh informasi perusahaan kepada semua orang, namun harus tepat sasaran dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

           Ketiga, sesuai dengan SA 380, Komunikasi Auditor Eksternal dengan Komite Audit merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses audit suatu perusahaan. Kasus PT. Kereta Api merupakan cerminan bahwa komunikasi yang intens antara Auditor Eksternal dengan Komite Audit sangat diperlukan.

Audit Pemerintah 11

Kendala komunikasi yang dihadapi pada kasus PT. Kereta Api salah satunya dipicu oleh adanya pergantian anggota Komite Audit pada saat pelaksanaan audit. Auditor eksternal mengalami hambatan karena terdapat kekosongan beberapa bulan sebelum anggota Komite Audit yang baru diangkat.

           Keempat, komunikasi antara Komite Audit dengan Internal Auditor yang belum tercipta dengan baik merupakan salah satu faktor yang turut memiliki andil dalam memicu kasus ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Komite Audit sangat mengandalkan Internal Auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mengetahui berbagai hal yang terjadi dalam operasional perusahaan. Sebagai ilustrasi mengenai kurangnya komunikasi antara Komite Audit dan Auditor Internal, sejak Komite Audit aktif September 2005, sampai dengan saat ini belum pernah satu kalipun terjadi komunikasi antara Komite Audit dengan Auditor Internal untuk proses audit tahun buku 2006.

           Kelima, terkait dengan prinsip konsistensi yang harus diterapkan dalam akuntansi, perlu ditekankan bahwa pelaksanaan prinsip konsistensi dengan tetap berpegang pada pengetahuan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian bukan berarti kebijakan akuntansi yang telah dilakukan tahun lalu akan dianggap konsisten apabila tahun ini tetap dilakukan.

           Keenam, beberapa hal teknis yang pelru dipertimbangkan untuk dikembangkan adalah PSAK yang khusus mengatur mengenai PSO (Public Service Obligation), IMO (Infrastructure Maintenance and Operation), TAC (Track Access Charges) dan BPYBDS serta komputerisasi akuntansi dan penyederhanaan chart of account atau penyederhanaan sistem akuntansi.                       Khusus untuk PT. Kereta Api, beberapa masukan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi saat ini adalah :1. Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.

2. Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan. Kesalahan-kesalahan sudah terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat dua alternatif, yaitu di restatement atau dikoreksi. Keputusan mengenai opsi yang dipilih sepenuhnya tergantung dari Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP), karena kasus PT. Kereta Api sedang diproses disana.

3. Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

4. Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi,

Audit Pemerintah 12

sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

5. Komite Audit berperan aktif dalam melakukan risk mapping, mengkoordinasikan seluruh tahapan proses auditing, mulai dari penunjukan, pembuatan program, mengevaluasi dan memberikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris, yang akan mengkomunikasikannya kepada Direksi.

6. Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.

7. Komite Audit menjembatani agar semua pihak di perusahaan terlibat aktif dalam pengawasan. Kunci untuk merekatkan semua pihak dijalankan oleh Auditor Internal yang berkomunikasi intens dengan Komite Audit.            

Pembelajaran menarik dalam aspek public governance pada kasus ini adalah mengenai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS). Sebagai perwakilan pemegang saham (yaitu Pemerintah), departemen teknis terkait dan Kementerian BUMN seharusnya tegas dalam menentukan BPYBDS ini, apakah merupakan penyertaan modal atau hutang. Fakta yang terjadi saat ini adalah BPYBDS statusnya tetap dibiarkan tidak jelas sampai bertahun-tahun sehingga nilainya di beberapa BUMN mencapai triliunan rupiah. Hal ini jelas akan berpotensi menimbulkan masalah di masa yang akan datang, karena akan menyulitkan perusahaan dalam mengelompokkannya, apakah termasuk aset atau kewajiban (liability).            

Terlepas dari kasus audit umum PT. Kereta Api Indonesia, concern yang mengemuka terkait dengan Auditor Eksternal adalah merebaknya praktek penipuan dan manipulasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Kantor Akuntan Publik yang ada atau memalsukan/membuat nama Kantor Akuntan Publik yang sebenarnya tidak terdaftar sebagai akuntan publik.           

 Secara prinsip Komite Audit sangat tergantung pada akuntan publik. Terkait dengan praktek penipuan tersebut, untuk meningkatkan citra profesi IAI Kompartemen Akuntan Publik telah membentuk Dewan Review Mutu untuk mereview mutu pekerjaan akuntan publik. Untuk itu peran aktif pengguna jasa akuntan publik sangat dibutuhkan karena hanya dengan pengaduan suatu tindakan penipuan atau manipulasi dapat ditindaklanjuti oleh IAI.

Audit Pemerintah 13

BAB III

SIMPULAN

3.1 SIMPULAN

Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber dayanya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan tetapi juga audit kinerja. Karena audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit.

Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Audit Pemerintah 14

DAFTAR PUSTAKA

http://blog-indonesia.com/blog-archive-6332-16.html

http://visijobs.com/artikel.php?id=154&sub=news&page=8

http://www.academia.edu/4532501/Makalah Audit Pemerintahan dan Komputer Audit

http://www.depkeu.go.id, http://www.bpk.go.id, http://www.stan.ac.id,

http://www.gao.gov, http://www.oag-bvg.gc.ca, http://www.rekenkamer.nl,

http://www.vtv.fi, http://www.anao.gov.au, http://www.intosai.org,

Audit Pemerintah iii