Evaluasi Fungsi Kawasan

EVALUASI

FUNGSI KAWASAN

Oleh:

Sunyoto (E.353100045)

Andoko Hidayat (E.353100055)

Teguh Rianto (E.353100145)

Pembimbing:

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M S

Ir. Haryanto R. Putro, M S

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang

telah memberikan berkat-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk

menyusun tugas makalah sebagai bagian dari Kuliah Matrikulasi Pengelolaan

Kawasan Konservasi.

Makalah dengan judul “Evaluasi Fungsi Kawasan (Studi kasus pada Cagar

Alam Papandayan dan Cagar Alam/Taman Wisata Alam Kamojang)”

dilatarbelakangi bahwa beberapa kawasan konservasi mengalami perubahan

keutuhan kawasan. Gangguan keutuhan kawasan pada dasarnya merupakan

gangguan terhadap fungsi kawasan. Pada makalah ini dijelaskan criteria-kriteria

dalam memenuhi keutuhan fungsi kawasan.

Semoga apa yang menjadi bahasan dalam tulisan ini bermanfaat bagi

banyak pihak terutama berkaitan dengan bagi upaya konservasi pada khususnya.

Penulis

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... iv

I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Pengertian ........................................................................................ 2

II. DASAR HUKUM EVALUASI ............................................................... 4

A. Tukar Menukar Kawasan Hutan ....................................................... 4

B. Pelepasan Kawasan Hutan ................................................................ 6

C. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi ....... 7

D. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan .................................................... 7

E. Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan .................... 8

F. Perubahan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting Dan

Cakupan Luas serta Bernilai Strategis ................................................ 9

III. TATA CARA EVALUASI .................................................................... 10

A. Obyek Evaluasi ................................................................................ 10

B. Aspek yang Perlu Dikaji ................................................................... 11

C. Cara Evaluasi ................................................................................... 12

D. Manfaat Evaluasi .............................................................................. 12

IV. PENDEKATAN EVALUASI FUNGSI .................................................. 13

A. Dasar Pemikiran................................................................................ 13

B. Metode Analisis Dan Evaluasi .......................................................... 13

1. Kriteria dan Indikator ................................................................... 13

2. Kategori Keutuhan Kawasan ........................................................ 17

C. Implementasi Metode Evaluasi ......................................................... 17

1. Kawasan Cagar Alam Gunung Papandayan (CAP) ........................ 18

2. Kawasan Cagar Alam Kamojang (CAK) ....................................... 19

3.. Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang (TWAK) .......... 20

V. PENUTUP .............................................................................................. 22

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 23

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Kriteria Keaslian : Indikator, Verifier, Skala

Intensitas

................................ 14

2 Kreiteria Keefektifan Perlindungan : Indikator,

Verifier, Skala Intensitas

................................ 15

3 Kriteria Kelengkapan Jenis : Indikator,


................................ 15

4 Kriteria Penutupan Vegetasi : Indikator,


................................ 15

5 Kriteria Kepastian Fungsi Kawasan : Indikator,


................................ 16

6 Kriteria Kurangnya Gangguan : Indikator,


............................... 16

7 Nilai Bobot Relatif Indikator ............................... 17

8 Hasil Perhitungan Nilai dan Skor pada Setiap

Indikator Keutuhan Kawasan pada CA

Papandayan

............................... 18


Indikator Keutuhan Kawasan pada CA

Kamojang

............................... 19


Indikator Keutuhan Kawasan pada TWA

Kamojang

............................... 20

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Struktur Hierarki Penilaian Keutuhan Fungsi

Kawasan

................................ 14

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan konservasi adalah areal daratan dan/atau laut terutama diperuntukan

bagi perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam

serta sumberdaya budayanya, dikelola dengan cara-cara legal atau cara-cara efektif

lainnya (IUCN, CNPPA, WCMC, 1994). Menurut UU No 5 Tahun 1990 kawasan

tersebut terdiri dari kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.

Kawasan suaka alam terdiri dari kawasan cagar alam dan kawasan suaka

margasatwa. Kawasan pelestarian alam terdiri dari kawasan taman nasional, taman

hutan raya dan taman wisata alam.

Pemerintah bertugas mengelola kawasan konservasi yaitu kawasan suaka

alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru, yang dalam pengelolaannya

dilakukan sesuai dengan fungsi kawasan. Disisi lain sejarah membuktikan bahwa

kenyataannya kawasan konservasi selalu mengalami gangguan. Gangguan kawasan

konservasi bermula karena adanya kesalahan dalam pengelolaan kawasan

konservasi.

Masyarakat sekitar kawasan konservasi selalu dianggap musuh oleh

pengelola. Padahal kawasan konservasi sebagian besar wiayahnya selalu berbatasan

langsung dengan pemukiman masyarakat bahkan terdapat juga pemukiman

penduduk di dalam kawasan. Ini membuktikan bawa terdapat hubungan yang erat

antara kawasan dengan masyarakat sekitar.

Gangguan terberat yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi

adalah terbitnya ijin pemanfaatan sumber daya yang ada dalam kawasan oleh sebuah

lembaga. Pemanfaatan ini bersifat legal. Gangguan seperti ini dapat mengakibatkan

kondisi kawasan konservasi berubah dan akibatnya kawasan tersebut tidak sesuai

lagi dengan fungsinya sebagai kawasan konservasi.

Penyebab utama hilangnya keanekaragamannya hayati bukanlah dari

eksploitasi manusia secara langsung, melainkan kerusakan habitat sebagai akibat

yang tak dapat dihindari dari bertambahnya populasi penduduk dan kegiatan

manusia (Indrawan et al. 2007).

Makalah Evaluasi Fungsi Kawasan 2

Berbagai ganguan yang terjadi pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian

alam dan taman buru mengakibatkan kondisinya tidak lagi sesuai dengan fungsi

kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru, sehingga perlu

dilakukan evaluasi fungsi kawasan sebagai bahan untuk pengelolaan kembali

kawasan konservasi.

Evaluasi fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman

Buru dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi kondisi riil kawasan

konservasi. Tujuan evaluasi fungsi sebagai bahan menentukan kebijakan lebih lanjut

dalam pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.

B. Pengertian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2007

tentang Tatacara Evaluasi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan

Taman Buru :

1. Evaluasi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru

adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap suatu kondisi

yang sebelumnya telah ditetapkan kriterianya sebagai bahan penentuan kebijakan.

2. Kawasan Suaka Alam Adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat

maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya serta sebagai wilayah

sistem penyangga kehidupan yang terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa.

3. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat

maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai wilayah sistem

penyangga kehidupan serta kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan

satwa serta ekosistemnya.

4. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaannya

mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu

yang perlu dilindungi dan perkembangannya secara alami.

5. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri

khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk

kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan diluar habitatnya.


6. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan

rekreasi.

7. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan

koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami, jenis asli dan atau bukan asli yang

dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,

menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Taman Wisata

Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan

bagi kepentingan pariwisata alam dan rekreasi alam.

8. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan

perburuan satwaburu secara teratur.


II. DASAR HUKUM EVALUASI

Dasar hukum evaluasi fungsi kawasan hutan adalah Undang-undang No. UU No. 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pada UU tersebut khusunya pada pasal 21

disebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh

Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Perubahan peruntukan

kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis,

ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada PP No. 10 Tahun 2010 tentang pada pasal 2 disebutkan bahwa perubahan

peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika

pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi

distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan

kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Dijelaskan pula

dalam pasal 5 bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud

dalam ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial melalui tukar

menukar kawasan hutan atau dengan pelepasan kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan

hutan secara parsial dilakukan berdasarkan permohonan. Permohonan harus memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis, dapat diajukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri,

gubernur atau bupati/walikota; pimpinan badan usaha atau ketua yayasan.

A. Tukar Menukar Kawasan Hutan

Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan dapat

dilakukan pada hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas. Tukar menukar

kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat

permanen, menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan

atau memperbaiki batas kawasan hutan.

Tukar menukar kawasan hutan dilakukan dengan ketentuan tetap terjaminnya luas

kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai,

pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional. Selain itu juga tetap

mempertahankan daya dukung kawasan hutan layak kelola.

Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang

dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi

dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti


yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:2, kecuali tukar menukar

kawasan hutan untuk menampung korban bencana alam dan untuk kepentingan umum

terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.

Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas

30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan

sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang

bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.

Lahan pengganti wajib memenuhi persyaratan yaitu:

1. Letak, luas, dan batas lahan penggantinya jelas.

2. Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

3. Terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama.

4. Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional.

5. Tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan

6. Rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota

Dalam hal tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar

dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah. Menhut membentuk tim yang anggotanya dari kementerian yang membidangi

urusan kehutanan. Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu Menhut

menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau surat penolakan.

Persetujuan prinsip memuat kewajiban bagi pemohon paling sedikit menyelesaikan

clear and clean calon lahan pengganti, menandatangani berita acara tukar menukar kawasan

hutan, menanggung biaya tata batas terhadap kawasan hutan yang dimohon dan lahan

pengganti yang diusulkan dan menanggung biaya reboisasi terhadap lahan pengganti.

Pemohon dilarang memindahtangankan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan

kepada pihak lain tanpa persetujuan Menhut. Dalam hal pemegang persetujuan prinsip tukar

menukar kawasan hutan telah menyelesaikan kewajiban, Menhut dan pemohon

menandatangani berita acara tukar menukar kawasan hutan.

Berdasarkan berita acara tukar menukar kawasan hutan, Menhut menerbitkan

keputusan penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan. Setelah diterbitkan

keputusan penunjukan sebagai kawasan hutan, pemohon dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun, wajib melaksanakan reboisasi atau penghutanan atas lahan pengganti dan

melaksanakan tata batas atas lahan pengganti dan kawasan hutan yang dimohon.

Hasil pelaksanaan tata batas masing-masing dituangkan dalam berita acara dan peta

hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas, Menhut


menerbitkan keputusan penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan keputusan

pelepasan kawasan hutan yang dimohon. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

reboisasi atau penghutanan dan tata batas peraturan Menhut.

Sebelum diterbitkannya keputusan penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan

dan keputusan pelepasan kawasan hutan pemohon dilarang melakukan kegiatan dalam

kawasan hutan yang dimohon. Kegiatan dalam kawasan hutan yang dimohon hanya dapat

dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Menhut. Dispensasi hanya dapat diberikan

secara terbatas dalam rangka persiapan kegiatan tukar menukar kawasan hutan. Ketentuan

lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi diatur dengan peraturan Menteri.

B. Pelepasan Kawasan Hutan

Pelepasan kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat

dikonversi. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak dapat diproses

pelepasannya pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh

perseratus), kecuali dengan cara tukar menukar kawasan hutan.Hutan produksi yang dapat

dikonversi, baik dalam keadaan berhutan maupun tidak berhutan.

Pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar

kegiatan kehutanan. Jenis kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan oleh

Menhut. Permohonan pelepasan kawasan hutan oleh pemohon kepada Menhut. Permohonan

harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Menteri setelah menerima

permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan, dapat menerbitkan surat penolakan atau

menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan. Persetujuan prinsip pelepasan

kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya

persetujuan prinsip oleh Menhut dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-

masing untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan wajib menyelesaikan tata

batas kawasan hutan yang dimohon dan mengamankan kawasan hutan yang dimohon. Tata

batas sebagaimana dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh

panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon

dilarang memindahtangankan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan kepada pihak

lain tanpa persetujuan Menhut.

Dalam jangka waktu berlakunya persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam,

pemohon dilarang melakukan kegiatan di kawasan hutan, kecuali memperoleh dispensasi

dari Menhut. Dispensasi hanya dapat diberikan kepada pemohon dalam rangka pelaksanaan

kegiatan persiapan berupa pembibitan, persemaian, dan/atau prasarana dengan luasan yang

sangat terbatas. Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas, Menteri menerbitkan


keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon. Setiap perubahan peruntukan kawasan

hutan secara parsial yang memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri

dapat melakukan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dapat dilakukan

pada hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi. Perubahan peruntukan

kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur

kepada Menhut. Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi

diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provins.Gubernur

dalam mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wajib melakukan konsultasi

teknis dengan Menhut.

Dalam hal hasil penelitian, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian lingkungan

hidup strategis. Menhut menyampaikan hasil penelitian Tim Terpadu kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan, baik terhadap

sebagian atau keseluruhan kawasan hutan yang diusulkan. Keputusan Menhut tentang

perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi diintegrasikan oleh gubernur

dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilakukan untuk ditetapkan dalam

peraturan daerah provinsi.

D. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memantapkan dan

mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan

pada hutan dengan fungsi pokok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan secara parsial; atau untuk wilayah provinsi.

Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi tidak dapat

dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh

perseratus).

Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi

antar fungsi pokok kawasan hutan atau dalam fungsi pokok kawasan hutan. Perubahan

fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan, meliputi perubahan fungsi dari kawasan hutan

konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi, kawasan hutan

lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi dan kawasan

hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung.


Perubahan fungsi kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau

kawasan hutan produksi wajib memenuhi ketentuan tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai

kawasan hutan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria

hutan lindung atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan. Perubahan fungsi

kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi

wajib memenuhi ketentuan yakni tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung

sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi hutan produksi dan

memenuhi kriteria hutan konservasi atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-

undangan.

E. Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dilakukan dalam kawasan

hutan konservasi atau hutan produksi. Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan

konservasi, meliputi perubahan dari:

1. Kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan

raya, taman wisata alam atau taman buru.

2. Kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan


3. Kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan


4. Kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman

nasional, taman wisata alam atau taman buru.

5. Kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman

nasional, taman hutan raya atau taman buru.

6. Kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional,

taman hutan raya atau taman wisata alam.

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi, hanya dapat

dilakukan dalam hal sudah terjadi perubahan kondisi biofisik kawasan hutan akibat

fenomena alam, lingkungan, atau manusia. Perubahan tersebut diperlukan jangka benah

untuk optimalisasi fungsi dan manfaat kawasan hutan atau cakupan luasnya sangat kecil dan

dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan

kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi, meliputi perubahan

dari hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi yang

dapat dikonversi, hutan produksi tetap menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan


produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan

produksi terbatas dan/atau hutan produksi tetap.

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi, selain tidak

memenuhi kriteria fungsi kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, hanya dapat

dilakukan dalam hal memenuhi kebutuhan luas hutan produksi optimal untuk mendukung

stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu atau jangka benah fungsi

kawasan hutan.

Perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan pada kawasan

hutan dengan fungsi pokok : hutan konservasi; hutan lindung; dan hutan produksi. Setiap

perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan perubahan

fungsi kawasan hutan dari Menhut dapat melakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai

fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan poin D dan E bahwa PP No 10 tahun 2010 merupakan dasar bagi

pelaksanaan evaluasi kawasan. Perubahan fungsi kawasan atau putusan lain nantinya

merupakan hasil rekomendasi dari kegiatan evaluasi.

F. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Yang Berdampak Penting Dan Cakupan

Yang Luas Serta Bernilai Strategis

Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang

luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang

menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik atau kondisi sosial dan ekonomi

masyarakat. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik merupakan

perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem

dan/atau tata air. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan

ekonomi masyarakat merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau

peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang

akan datang.

Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak

sosial dan ekonomi masyarakat terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu berpengaruh atau tidak

berpengaruh. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta

dampak sosial dan ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria.

III. TATA CARA EVALUASI

A. Obyek Evaluasi

Obyek evaluasi fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam

dan Taman Buru yang diindikasikan mengalami degradasi fungsi berat

meliputi Cagar Alam, Suaka Maragasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata

Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.

Evaluasi kawasan cagar alam meliputi :

1. Keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya;

2. Keterwakilan formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunannya;

3. Kondisi alam, baik biota maupun fisik yang masih asli dan tidak atau

belum diganggu manusia;

4. Luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang

efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;

5. Ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang

keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan

6. Komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka

atau keberadaannya terancam punah.

Evaluasi kawasan suaka margasatwa meliputi :

1. Tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu

dilakukan upaya konservasi;

2. Keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;

3. Habitat dari satu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;

4. Tempat dan kehidupan bagi jenis migran tertentu; dan

5. Luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Evaluasi kawasan taman nasional meliputi :

1. Luas yang cukup menjamin kelangsungan proses secara alami;

2. Sumber daya alam yang khas baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa

dan ekosistem serta gejala alam yang masih utuh dan alami;

3. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;

4. Keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata

alam; dan


5. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona

pemanfaatan, zona rimba dan zona lain karena pertimbangan kepentingan

rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan dan dalam

rangkan mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Evaluasi kawasan taman wisata alam meliputi daya tarik alam berupa

tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang

menarik, luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik

untuk dimanfaatkan bagi pariwisata alam dan rekreasi alam dan kondisi

lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Evaluasi kawasan taman hutan raya meliputi kawasan dengan ciri khas

baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosisemnya sudah

berubah, keindahan alam dan atau gejala alam dan luas wilayah yang

memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik

jenis asli dan atau bukan asli.

Evaluasi kawasan taman buru meliputi kawasan dengan ciri khas untuk

wisata buru, terdapat satwa buru dan luas wilayah yang memungkinkan untuk

pengembangan wisata buru, baik jenis asli dan atau bukan asli.

B. Aspek Yang Perlu Dikaji

Pengkajian terhadap evaluasi fungsi kawasan meliputi aspek fisik dan

aspek bioekologi dan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Kajian aspek

bioekologi meliputi kesesuaian dengan kriteria fungsi kawasan, luasan

kawasan, penutupan lahan, keberadaan flora dan fauna, kelimpahan

keanekaragaman hayati, keunikan fisik biogeografi, keterwakilan ekosistem

dan jenis serta estitika kawasan.

Kajian aspek sosial, ekonomi dan budaya meliputi aksesibilitas, tingkat

ketergantungan masyarakat dengan kawasan, jumlah dan jenis obyek jasa

lingkungan, hubungan sosial budaya masyarakat dengan kawasan dan jumlah

desa didalam dan diluar kawasan.


C. Cara Evaluasi

Evaluasi fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan

Taman Buru dilaksanakan secara evaluasi reguler; dan/atau evaluasi terpadu.

Evaluasi reguler dilaksanakan secara rutin oleh pengelola kawasan paling

lama dalam waktu 4 ( empat) tahun sekali. Pedoman pelaksanaan evaluasi

reguler dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Evaluasi terpadu dilaksanakan setelah diketahui adanya indikasi

degradagasi fungís kawasan dengan kualifikasi berat. Pengelola kawasan

mengusulkan evaluasi terpadu kepada Menteri Kehuranan melalui Direktur

Jenderal.

D. Manfaat Evaluasi

Hasil evaluasi reguler digunakan oleh Kepala Unit Pengelola Kawasan

sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan perencanaan pengelolaan

kawasan. Rekomendasi hasil evaluasi tim terpadu digunakan sebagai acuan

dalam penentuan kebijakan pengelolaan kawasan.


IV. PENDEKATAN EVALUASI FUNGSI

A. Dasar Pemikiran

Pengertian perubahan fungsi kawasan konservasi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut: “Setiap orang

dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap

keutuhan kawasan yang meliputi menghilangkan, mengurangi fungsi dan

luas kawasan, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak

asli” (pasal 19 dan pasal 33 UU No. 5/1990; pasal 19, pasal 44 dan 46 PP

68/1998).

Pengertian ini menegaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara

keutuhan dan/atau keaslian kawasan dengan fungsi kawasan. Gangguan

terhadap keutuhan suatu kawasan konservasi pada dasarnya akan mengikuti

teori pengaruh tepi (edge effect theory). Pengaruh tepi mulai dari tepi batas

ke dalam (interior) kawasan akan berkurang sampai titik nol.

Salah satu indikator keutuhan kawasan konservasi adalah jika untuk

habitat yang sama macamnya, keanekaragaman jenis yang terdapat di daerah

batas tepi kawasan tidak boleh lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah

lain yang berada lebih dalam dari kawasan konservasi tersebut. Selanjtnya

evaluasi fungsi kawasan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri

Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2007 tentang Tatacara Evaluasi Kawasan

Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru

B. Metode Analisis Data Dan Evaluasi

1. Kriteria dan Indikator

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode

AHP (Analytical Hierarchy Process) gambar 1. Pemberian bobot setiap

kriteria dan indikator dilakukan dengan pendekatan expert choice. Skor

setiap indikator diperoleh dengan mengalikan bobotnya dengan skala

intensitasnya.

Berdasarkan prinsip bahwa untuk mempertahankan fungsi kawasan

adalah terjaminnya keutuhan kawasan, maka dirumuskan 6 (enam) kriteria


yang dapat memenuhi prinsip keutuhan, yaitu: keaslian ekosistem,

keefektifan perlindungan (desain kawasan), kelengkapan jenis asli,

penutupan vegetasi hutan, pepastian fungsi kawasan dan tingkat gangguan.

Indikator untuk masing-masing kriteria termasuk verifier dan skala

intensitasnya disajikan dalam Tabel 1 - Tabel 6.

Tabel 1 Kriteria Keaslian: Indikator, Verifier, Skala Intensitas.

No. Indikator Verifier Skala intensitas

1 Jenis tumbuhan

eksotik

Jumlah jenis • Utuh (5) : ≤ 10 % total jenis

• Terganggu (3) : 11-29 % total jenis

• Terdegradasi (1): ≥ 30 % total jenis

2 Jenis satwaliar

eksotik

Jumlah jenis • Utuh (5) : ≤ 10 % total jenis

• Terganggu (3) : 11-29 % total jenis

• Terdegradasi (1): ≥ 30 % total jenis

3 Areal terbangun Persen luas

terbangun

• Utuh (5) : ≤ 10 % luas

kawasan

• Terganggu (3) : 11-49 % luas

kawasan

• Terdegradasi (1) : ≥ 50 % total luas

kawasan

Gambar 1 Struktur Hirarki Penilaian Keutuhan Fungsi Kawasan.


Tabel 2 Kriteria keefektifan perlindungan: indikator, verifier, skala intensitas


1 Bentuk geometri

kawasan

Ratio luas bentuk

geomteri kawasan

aktual dengan luas

lingkaran dengan

garis tengah rata-rata

geomteri kawasan

aktual

• Utuh (5): ≥ 75 % luas

lingkaran

• Terganggu (3) : 50-74 %

luas lingkaran

• Terdegradasi (1): <50% luas

lingkaran

2 Daerah batas

kawasan yang

bervegetasi hutan

Persen panjang batas

kawasan yang

bervegetasi hutan

• terdegradasi (1): < 50 %

• Terganggu (3) : 50-74 %

• utuh (5): ≥ 75 %

Tabel 3 Kriteria Kelengkapan Jenis: Indikator, Verifier, Skala Intensitas


1 Jenis pohon asli Jumlah jenis • Utuh (5): tepi ≥ 70 % interior

• Terganggu (3) : tepi = 30-69 %

interior

• Terdegradasi (1): tepi < 29 %

interior

2 Jenis primata asli

dilindungi

Jumlah jenis • Utuh (5): tepi ≥ 70 % interior


interior

• Terdegradasi : tepi < 29 % interior

3 Jenis burung asli

dilindungi

Jumlah jenis • Utuh (5): tepi ≥ 70 % interior


interior

• Terdegradasi: tepi < 29 % interior

Tabel 4 Kriteria Penutupan Vegetasi Hutan: Indikator, Verifier, Skala

Intensitas


1 Vegetasi hutan Persen

penutupan

• Utuh (5): ≥ 75 % total kawasan

• Terganggu (3) : 51-74 % total

kawasan

• Terdegradasi (1): ≤ 50 % total

kawasan


Tabel 5. Kriteria Kepastian Fungsi Kawasan: Indikator, Verifier, Skala

Intensitas


1. Status hukum

fungsi

kawasan

Tingakat

legalitas

• Utuh (5): SK Penetapan kawasan

• Terganggu (3) : Sudah ditata batas

• Terdegradasi (1): SK penunjukkan

2 Keutuhan pal

batas

Gangguan

terhadap pal

batas

• Utuh (5): semua pal batas untuh dan

tetap ditempatnya

• Terganggu (3) : ada kejadian pal

batas berada di tempat yang tidak

semestinya (ada yang memindahkan)

• Terdegradasi (1): ada atau sering

kejadian pal batas rusak/hilang (ada

yang merusak/menghilangkan pal

batas)

Tabel 6 Kriteria Kurangnya Gangguan: Indikator, Verifier, Skala Intensitas


1 Perburuan

satwa liar

Pola

kejadian

• Utuh (5): tidak ada

• Terganggu (3) : musiman

• Terdegradasi (1): sepanjang tahun

2 Pencurian

pohon

Pola

kejadian




3 Kebakaran

hutan

Pola

kejadian




4 Penggembalaa

n ternak

Pola

kejadian




5 Penggunaan

kawasan

secara ilegal

Jenis

penggunaan

lahan

• Utuh (5): tidak ada atau sekedar jalan

setapak

• Terganggu (3) : ladang atau kebun

• Terdegradasi (1): pemukiman

6 Pencemaran Jenis

pencemaran

• Utuh (5): tidak ada – pencemaran suara

• Terganggu (3) : pencemaran udara dan

atau tanah

• Terdegradasi (1): penc. air dan atau panas

Bobot relatif kriteria dan indikator dinilai dengan pendekatan expert

choice dan dihitung dengan AHP (Analytical Hierarchy Process). Besarnya

bobot relatif kriteria tersebut adalah keaslian ekosistem 0,430, keefektifan

perlindungan 0,260, kelengkapan jenis asli 0,150, penutupan vegetasi hutan

0,083, kepastian fungsi kawasan 0,047 dan tingkat gangguan 0,030.

Sedangkan besar bobot relatif indikator tampak pada tabel 7.


Tabel 7 Nilai Bobot Relatif Indikator

No Indikator Bobot relatif

1 Jenis pohon asli 0,012

2 Jenis primata asli dilindungi 0,109

3 Jenis burung asli dilindungi 0,028

4 Jenis tumbuhan eksotik 0,035

5 Jenis satwaliar eksotik 0,081

6 Areal terbangun 0,314

7 Perburuan satwaliar 0,001

8 Pencurian pohon 0,002

9 Kebakaran hutan 0,014

10 Penggembalaan ternak 0,005

11 Penggunaan kawasan secara ilegal 0,008

12 Pencemaran 0,001

13 Penutupan Vegetasi hutan 0,083

14 Status hukum fungsi kawasan 0,035

15 Keutuhan batas 0,012

16 Bentuk geometri kawasan 0,032

17 Daerah batas kawasan yang berhutan 0,227

2. Kategori Keutuhan Kawasan

Kategori keutuhan kawasan ditentukan berdasarkan total skor seluruh

indikator. Kategori tersebut terdiri dari:

Utuh, jika : total skor ≥ 3,500

Terganggu, jika : 2,500 ≤ total skor < 3,500

Terdegradasi, jika : total skor < 2,500

C. Implementasi Metode Evaluasi

Evaluasi fungsi kawasan dilakukan terhadap beberapa kawasan yakni

Cagar Alam Papandayan (CAP), Cagar Alam Kamojang (CAK), dan Taman

Wisata Alam Kawah Kamojang (TWAK). Sepanjang waktu, CAP, CAK dan

TWAK terus mendapat berbagai gangguan yang dapat mengakibatkan

kondisinya berubah. Hal ini dapat menjadikan kawasan tersebut tidak sesuai

lagi dengan fungsinya sebagai cagar alam dan/atau sebagai taman wisata alam.


1. Kawasan Cagar Alam Gunung Papandayan (CAP)

Kawasan Cagar Alam Gunung Papandayan ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 226/Kpts-II/90 dengan luas 6.807

Ha. Berdasarkan hasil perhitungan pada seluruh indikator keutuhan

kawasan di Cagar Alam Papandayan total skor yang diperoleh adalah

3,713 ( tabel 8).

Tabel 8 Hasil Perhitungan Nilai dan Skor pada Setiap Indikator Keutuhan

Kawasan pada CA Papandayan

No. Indikator Nilai Lapangan Skala

intensitas

Bobot

relatif

Skor

1 Jenis pohon asli 91,7 % 5 0,012 0,06

0 2 Jenis primata asli dilindungi 0,0 1 0,109 0,10

9 3 Jenis burung asli dilindungi 50,0 % 3 0,028 0,08

4 4 Jenis tumbuhan eksotik 22,2% 3 0,035 0,10

5 5 Jenis satwaliar eksotik 0 5 0,081 0,40

5 6 Areal terbangun 0,3 % 5 0,314 1,57

0 7 Perburuan satwaliar Terjadi sepanjang

tahun

1 0,001 0,00

1 8 Pencurian pohon Sepanjang tahun 1 0,002 0,00

2 9 Kebakaran hutan Musiman 3 0,014 0,04

2 10 Penggembalaan ternak Sepanjang tahun 1 0,005 0,00

5 11 Penggunaan kawasan secara

ilegal

Ladang 3 0,008 0,02

4 12 Pencemaran Pencemaran suara

5 0,001 0,00

5 13 Persen Penutupan Vegetasi hutan 72,4 % 3 0,083 0,24

9 14 Status hukum fungsi kawasan Penetapan 5 0,035 0,17

5 15 Keutuhan pal batas Pemindahan pal

batas

3 0,012 0,03

6 16 Bentuk geometri kawasan 98,3%, 5 0,032 0,16

0 17 Daerah batas bervegetasi hutan 50,3 % 3 0,227 0,68

1 TOTAL SKOR 3,71

3

Status Cagar Alam Papandayan relatif utuh. Beberapa kelebihan

kawasan ini adalah jenis-jenis pohon penyusun vegetasi hutan masih asli,

tidak adanya satwaliar eksotik, sedikitnya areal yang terbangun,

pencemaran yang ada baru pada tingkat pencemaran suara, adanya status

hukum yang jelas serta bentuk geometri kawasan yang memungkinkan

tingkat gangguan keamanan kecil (mendekati lingkaran). Disisi lain CA

Papandayan memiliki kelemahan diantaranya adalah tidak adanya jenis

primata asli yang dilindungi, adanya perburuan satwa liar, penggembalaan

ternak dan pencurian pohon sepanjang tahun.


Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan CA

Papandayan adalah penegakkan hukum/low enforcement dan pengendalian

penutupan hutan di luar batas kawasan. Selain itu, perlu dibangun

kemitraan empat pihak antara BKSDA – CHEVRON – Perum Perhutani –

Pemda dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat

terhadap keutuhan cagar alam, menemukan alternatif energi bagi

masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Kawasan Cagar Alam Kamojang (CAK)

Kawasan Cagar Alam Kamojang ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan No. 110/Kpts-II/90 dengan luas 7.536 Ha.

Menurut perhitungan keutuhan kawasan Cagar Alam Kamojang adalah

3,339 (tabel 9).


Kawasan pada CA Kemojang


intensitas

Bobot

relatif

Skor

1 Jenis pohon asli 87,0 % 5 0,012 0,060

2 Jenis primata asli dilindungi 0 % 1 0,109 0,109

3 Jenis burung asli dilindungi 29,0 % 3 0,028 0,084

4 Jenis tumbuhan eksotik 5,9 % 5 0,035 0,175

5 Jenis satwaliar eksotik 0,0 % 5 0,081 0,405

6 Areal terbangun 0,8% 5 0,314 1,57

7 Perburuan satwaliar Sepanjang tahun 1 0,001 0,001

8 Pencurian pohon Sepanjang tahun 1 0,002 0,002

9 Kebakaran hutan Musim kemarau 3 0,014 0,042

10 Penggembalaan ternak Musim kemarau 3 0,005 0,015

11 Penggunaan kawasan secara

ilegal

Ladang, kebun,

trail motor

3 0,008 0,024

12 Pencemaran Suara 5 0,001 0,005

13 Persen Penutupan Vegetasi hutan 56.1% 3 0,083 0,249

14 Status hukum fungsi kawasan Penetapan 5 0,035 0,175

15 Keutuhan pal batas Pemindahan 3 0,012 0,036

16 Bentuk geometri kawasan 96,8 % 5 0,032 0,16

17 Daerah batas bervegetasi hutan 22,5 % 1 0,227 0,227

TOTAL SKOR 3,339

Cagar Alam Kamojang secara umum berstatus kawasan relatif

terganggu. Kondisi yang masih baik adalah jenis-jenis pohon penyusun

vegetasi hutan yang masih asli, tidak adanya satwaliar eksotik dan


sedikitnya tumbuhan eksotik. Selain itu, pencemaran yang ada baru pada

tingkat pencemaran suara, adanya status hukum yang jelas serta bentuk

geometri kawasan yang memungkinkan tingkat gangguan keamanan kecil

(mendekati lingkaran).

Kelemahan atau kondisi yang mengurangi keutuhan kawasan CA

Kamojang adalah tidak adanya jenis primata asli yang dilindungi. Selain

itu adanya perburuan satwa liar dan pencurian pohon sepanjang tahun serta

batas kawasan yang relatif tidak berhutan.

Pada CA Kamojang, kegiatan restorasi dalam kawasan perlu

dilakukan terutama di batas kawasan dan pengendalian penutupan hutan di

luar batas kawasan. Penegakkan hukum/low enforcement dan perlunya

dibangun kemitraan empat pihak antara BKSDA - Pertamina – Perum

Perhutani – Pemda dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian

masyarakat terhadap keutuhan cagar alam, menemukan alternatif energi

bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang (TWAK)

Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang ditunjuk

berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No. 170/Kpts/Um/3/79

dengan luas 500 ha.

Berdasarkan hasil perhitungan pada seluruh indikator keutuhan

kawasan di TWA Kawah Kemojang total skor yang diperoleh adalah

2,963 (tabel 10).


Kawasan pada TWA Kawah Kemojang


intensi

tas

Bobot

relatif

Skor

1 Jenis pohon asli 94,7 % 5 0,012 0,060

2 Jenis primata asli dilindungi 0,0 % 1 0,109 0,109

3 Jenis burung asli dilindungi 36,4 % 3 0,028 0,084

4 Jenis tumbuhan eksotik 14,29 % 3 0,035 0,105

5 Jenis satwaliar eksotik 0,0 % 5 0,081 0,405

6 Areal terbangun 1,0 % 5 0,314 1,570

7 Perburuan satwaliar Sepanjang tahun 1 0,001 0,001

8 Pencurian pohon Sepanjang tahun 1 0,002 0,002

9 Kebakaran hutan Pola musiman 3 0,014 0,042


10 Penggembalaan ternak Pola musiman 3 0,005 0,015

11 Penggunaan kawasan secara

ilegal

Ladang dan kebun

sayur

3 0,008 0,024

12 Pencemaran Pencemaran suara 5 0,001 0,005

13 Persen Penutupan Vegetasi

hutan

17.1% 1 0,083 0,083

14 Status hukum fungsi

kawasan

Penunjukkan 1 0,035 0,035

15 Keutuhan batas Pemindahan 3 0,012 0,036

16 Bentuk geometri kawasan 89,06 % 5 0,032 0,160

17 Daerah batas bervegetasi

hutan

20,0 % 1 0,227 0,227

TOTAL SKOR 2,963

TWA Kawah Kamojang kawasannya sudah terganggu. Satwa

primata asli dilindungi tidak ada di kawasan tersebut. Kegiatan perburuan

satwa liar dan pencurian pohon masih terjadi sepanjang tahun. Kawasan

TWA Kawah Kamojang relatif terbuka, kondisi di batas kawasan relative

tidak berhutan dan status hukum yang masih lemah. Bukti hukum baru

pada tingkat penunjukkan kawasan.

Disisi lain pohon penyusun vegetasi pada TWA Kawah Kamojang

masih asli. Satwa liar eksotik belum ada dan areal yang terbangun masih

sedikit. Hal lain yang menjadi kelebihan pada TWAK adalah pencemaran

yang ada hanya berupa pencemaran suara dan bentuk geometri kawasan

yang baik yang memungkinkan tingkat gangguan keamanan kecil.

Penetapan fungsi kawasan di TWA Kawah Kamojang perlu

dilakukan. Restorasi pada kawasan yang terbuka dan batas kawasan

merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan selain pengendalian

penutupan hutan di luar batas kawasan. Penegakan hukum /low

enforcement perlu ditingkatkan dan perlunya dibangun kemitraan empat

pihak antara BKSDA - Pertamina – Perum Perhutani – Pemda dengan

tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap

keutuhan cagar alam, menemukan alternatif energi bagi masyarakat dan

meningkatkan pendapatan masyarakat.


V. PENUTUP

Evaluasi fungsi kawasan pada dasarnya merupakan tindakan konservasi

untuk menyelamatkan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan kondisi

sosial budaya masyarakat sekitar yang bermukim di sekitar kawasan; yang

didasarkan hasil penilaian bahwa kawasan konservasi tersebut telah mengalami

pergeseran fungsi dan pemanfaatan dari tujuan penetapannya semula.

Berdasarkan hasil evaluasi dari ketiga kawasan konservasi tersebut di atas,

kelemahan pengelolaan adalah pembatasan akses masyarakat terhadap

pemanfaatan sumberdaya kawasan terutama di dua cagar alam yang disebut dan

hal ini merupakan ancaman yang potensial terhadap keberdaan kawasan. Cagar

Alam selalu bersifat tertutup bagi semua pihak dalam pemanfaatannya, sehingga

kurang memberikan manfaat secara sosial ekonomi bagi masyarakat. Pada

akhirnya keamanan dan keberadaan kawasan memiliki daya rentan terhadap

tekanan sosial ekonomi dari masyarakat.

Evaluasi memberikan rekomendasi pengelolaan untuk lebih memberikan

ruang kepada masyarakat sekitar dalam suatu kegiatan pengelolaan partisipatif.

Disisi lain evaluasi fungsi kawasan belum dilakukan pada seluruh kawasan

konservasi yang ada di Indonesia, padahal hasil kegiatan tersebut merupakan

informasi kondisi riil kawasan konservasi yang ada sehingga dapat ditentukan

kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan yang prioritas.


DAFTAR PUSTAKA

[Dephut] Departemen Kehutanan. 1990. Undang-Undang No. 5 tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta:

Dephut.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang No. 41 tahun 1990

tentang Kehutanan. Jakarta: Dephut.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 1998. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun

1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Jakarta: Dephut.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2010. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun

2010 tentang Tatacara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Jakarta: Dephut.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14

tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Kawasan Suaka Alam, Kawasan

Pelestarian Alam dan Taman Buru. Jakarta: Dephut.

Indrawan M, Primack RB, Supriatna J. 2007. Biologi Konservasi. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia.

Evaluasi Fungsi Kawasan

Documents

Transcript of Evaluasi Fungsi Kawasan