1

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EVALUASI FUNGSI PERLUASAN JALAN ARIF RAHMAN HAKIM KOTA JAMBI

(Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1)

dalam keilmuan Pemerintahan

Oleh: ABDUL MAJID.A NIM: SP.120215

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI 2019

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ iii

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR……………. iv

MOTTO .......................................................................................................... v

ABSTRAK ...................................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ........................................................................................... vii

KATA PENGANTAR .................................................................................... viii

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 5

C. Batasan Masalah ....................................................................... 5

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ................................ 6

E. Kerangka Teori ......................................................................... 7

F. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 12

BAB II : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian ............................................................... 17

B. Jenis dan sumber Data .............................................................. 17

C. Instrumen Pengumpulan Data .................................................. 19

D. Teknis Analisis Data................................................................. 20

E. Sistematika Penulisan ............................................................... 21

11

F. Jadwal Penelitian ...................................................................... 23

BAB III: GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Jambi .................................................. 24

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ..... 42

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam mengevaluasi Jalan

Arif Rahman hakim. .................................................................. 52

B. Kendala – kendala Pemerintah Kota Jambi dalam

mengevaluasi Jalan Arif Rahman Hakim .................................. 59

C. Langkah – langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Jambi

dalam mengevaluasi dan solusinya ........................................... 63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................ 64

B. Saran ........................................................................................... 65

DAPTAR PUSTAKA

LAMPIRAN –LAMPIRAN

CURUCULUM VITAE

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masa pertumbuhan kota di Indonesia, maka setiap tahun

penduduknya semakin meningkat. Seiring dengan fakta tersebut, maka

pengguna jalan tentunya juga semakin banyak. Oleh karena itu perlu ada

evaluasi dan pungsi terhadap perluasan jalan kota Jambi.

Dua tahun terakhir, semenjak tahun 2015 hingga 2016, penduduk kota

Jambi dalam menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum,

terjadi peningkatan. Sedangkan kapasitas jalan yang ada sudah tidak dapat

menampung lagi. Kemacetan dan kesesakan jalan di kota Jambi, khususnya di

Jalan Arif Rahman Hakim (selanjutnya di singkat ARH) apalagi di waktu-

waktu seperti di waktu berangkat kerja (pagi) serta di waktu sepulang dari

kerja (sore),sangat padat di lalui oleh pengguna jalan.

Kemacetan yang terjadi akan semakin sesak lagi bila diwaktu anak-

anak sekolah pulang dari sekolahnya. Karena di sepanjang jalan ARH,

terdapat banyak lembaga pendidikan, dari kampus hingga Taman Kanak-

kanak, belum lagi ditambah dengan perkantoran, restoran dan lain sebagainya.

Pada dasarnya jalan diharapkan mampu menampung arus lalu lintas

dan bagi pengguna sarana transportasi jalan menginginkan suatu kondisi

aman, nyaman dan efisien, sehingga sebelum terjadi kemacetan khususnya

antrian/tundaan pada jalan Arif Rahman Hakim ini diberikan pelebaran jalan

sebagai upaya penanggulangannya.

2

Menurut Soedjito kemacetan yang terjadi merupakan salah satu

penyebab kapasitas jalan yang sudah tidak dapat tertampung di badan jalan

pembentuk simpang empat tersebut. Simpang sebagai pertemuan empat ruas

jalan yang sebidang dan menjadi titik rawan terhadap kemacetan,

kesemrawutan dan dapat terjadi kecelakaan. 1

Kesibukan kendaraan pada pagi, siang dan sore hari semakin padat, hal

ini terlihat saatnya orang pergi dan pulang dari tempat kerja dan sekolah serta

sebagian dari kegiatan sektor perekonomian seperti perdagangan. Selanjutnya

pada tahun 2015 perlu dievaluasi kembali untuk badan jalan yang menyusun

simpang ARH tersebut, karena jelas akan mengalami kemacetan cukup padat,

sehingga fungsi kinerja jalan dapat ditingkatkan dengan model manajemen

rekayasa lalu lintas.

Transportasi sebagai alat aktivitas yang dilakukan oleh orang sehari-

harinya untuk memenuhi kebutuhan seperti bekerja, belajar, belanja dan

rekreasi serta yang lain, membuat waktu sama menggunakan pada ruas jalan

yang sama, sehingga membuat turunnya kecepatan perjalanan bahkan dapat

menimbulkan kemacetan. Dengan kecepatan perjalanan menjadi di bawah24/

Jam.Tantangan di bidang jasa konstruksi pada perekonomian sekarang

semakin banyak, untuk itu perlu mencari inovasi dan kreativitas dalam

menyelesaikan Kapasitas lalu lintas. Volume lalu lintas maksimum yang

dapat didukung pada luas jalan pada keadaan Kapasitas lalu lintas merupakan

1Soedjito P. 1994, Pelebaran Jalan PadaPerempatan Pingit Sebagai Upaya

Penanggulangan Kemacetan, Makalah Seminar Jurusan Teknik Sipil STTNAS, Jogjakarta

3

volume lalu lintas maksimum yang dapat didukung pada ruas jalan pada

keadaan.

Penggunaan jalan di Kota Jambi semakin hari semakin banyak, maka

dari pada itu perlu ada evaluasi terhadap jalan ARH Telanaipura Kota Jambi

oleh pihak pemerintah kota Jambi, dalam Hal ini dinas Pekerjaan Umum Kota

Jambi. Menurut Soeharto I, (1995) mengkaji kelayakan suatu usulan proyek

bertujuan mempelajari usulan tersebut dari segala segi profesional agar

nantinya setelah diterima dan dilaksanakan betul-betul dapat mencapai hasil

sesuai dengan yang direncanakan, jangan sampai terjadi setelah proyek selesai

dibangun dan dioperasikan ternyata hasilnya jauh dari harapan.

MKJI ( 1997 ) Kinerja jalan Arus lalu lintas bervariasi dari jam kejam

berikutnya dalam satu hari, maka sangat cocok jika volume lalu lintas dalam 1

jam dipergunakan untuk perencanaan. Volume dalam 1 jam yang dipakai

untuk perencanaan dinamakan Volume Jam Perencanaan VJP. 2 Volume1 jam

yang dapat dipergunakan untuk VJP haruslah sedemikian rupa sehingga

Volume tersebut tidak boleh terlalu sering terdapat pada distribusi arus lalu

lintas setiap jam untuk periode satu tahun.3

Apabila terdapat volume lalu lintas per jam yang melebihi volume jam

perencanaan, maka kelebihan tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang

terlalu besar. Volume tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang sangat besar,

sehingga akan mengakibatkan jalansemakin sempituntuk jalan ARH

Telanaipura Kota Jambi.

2Analisis Data Pelebaran jalan Undang- Undang Tahun 2002 hal 60 3Penelititianalfatojogjakrta tahun2007 tentangKebijakan perluasan jalan

4

Pada saat ini jalan ARH bisa dikatakan perlu evaluasi serta pengkajian

oleh pihak pemerintah kota Jambi dalam hal ini dinas pekerjaan Umum PU

untuk membuat atau mengkaji ulang terhadap jalan ARH Telanaipura Kota

Jambi agar efisiensi dalam pengguna jalan dapat maksimal bagi penggunanya

JalanArif Rahman Hakim ini sendiri pada saat ini sangat sempit sehingga

tingkat kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sangat tinggi serta bagi pengguna

serta pada saat jam kerja, sekolah pagi dan jam pulang kerja dan sekolahsore

sangatlah padat kerna jalan merupakan salah satu penumjag ekonomi maka

dalam hal ini perlu ada perluasan serta pelebaran terhadap jalan Arif Rahman

Hakim ini.

Penulis telah mencoba menelusuri kebijakan serta peran dari

pemerintah kotaJambi ini. Ada beberapa kejanggalan yang di temukan, antara

lain ukuran jalanyang tidak merata, serta pembebasanlahan yang tidak mau

oleh masyarakat setempat sehingga menyebabkan jalan tidak merata dan

menimbulkan kemacetan di jalan rahman hakim ini sendiri dan di sertai parkir

liar, maka jalan ini susah untuk di lalui apa lagi saat jam penting misalnya sore

dan pagi4

Berdasarkan gambaran diatas makan penulis tertarikuntuk melakukan

penelitiandikarenakan jalan Arif Rahman Hakim Kota Jambi perlu ada

evaluasi serta fungsi yang maksimalbagi pengguna jalan untuk menghindari

terhadap kecelakaan lalulintas dan kemacetan pada pagi dan sore Hari lebih

lanjut dan dibuat dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

4Pegamatan dan hasil Wawan cara di Lapagan

5

Kebijakan Pemerintah Terhadap Evaluasi Fungsi Perluasan Jalan Arif

Rahman Hakim Kota Jambi (Studi Kasus Dinas PU Provinsi Jambi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian

sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap evaluasi jalan

Arif Rahman Hakim Kota Jambi?

2. Apasaja kendala yang ditemukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam

mengevaluasi jalan Arif Rahman Hakim Kota Jambi?

3. Bagaimana Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi dan

mencarikan solusi kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan Arif Rahman

Hakim Kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika

penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka

penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas,

sehingga tidak keluar dari topik pembahasan dan tidak merasa ambigu yaitu

mengenai kebijakan Pemerintah terhadap evaluasi dan fungsi jalan rahman

Hakim tahun dari tahun 2015 sampai 2016 dalam realisasinya terhadap

evaluasi dan fungsi oleh pemerintah Provinsi Jambi. Kajian ini hanya meneliti

tentang evaluasi dan fungsi Jalan Arif Rahman Hakim, Telanaipura Kota

Jambi.

6

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap

evaluasi jalan Arif Rahman Hakim Kota Jambi.

b. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan pemerintah Provinsi Jambi

dalam mengevaluasi jalan Arif Rahman Hakim Kota Jambi.

c. Untuk Mengetahui Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi dan

mencarikan solusi kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan Arif

Rahman Hakim Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan menambah

wawasan,pengalaman, pemahaman dan kemampuan intelektual tentang

kebijakan pemerintah terhadap Evaluasi dan Fungsi Terhadap Jalan Arif

Rahman Hakim.

b. Praktis

Dengan adanya penelitian tersebut bisa menjadi bahan acuan atau

evaluasi, bagi kinerja Pemerintah kota Jambi terhadap kebijakan

pemerintah Provinsi Jambi kedepannya.

Bahwa penelitian ini persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata

Satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah UIN

Sultan ThahaSaifuddin jambi.

7

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan

Dalam kehidupan masyarakat yang di wilayah hukum suatu negara

sering terjadi berbagai masalah, negara penuh tanggung jawab ada

kehidupan rakyat harus mampu menyelesaikan permasalahan

permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh

negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan permasalahan

tersebut. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan

untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan

tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik

sebagai solusi permasalahannya yang ada pada masyarakatnya kita harus

memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik berikut adalah

definisi kebijakan publik menurut para ahli arti kebijakan publik sebagai

berikut:

Thomas R. Dye 1981 kebijakan publik adalah apa yang tidak

dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang

diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai poko

kebijakan.5

Easton (1969) Mendefinisikan kebijakan publik sebagai

pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang

5Thomas R. Dye 1981 Kebijakan publik

8

keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang

dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan

tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang

merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat6

Anderson (1975) kebijakan publik adalah kebijakan kebijakan

yang dibangun oleh badan-badan dan Pejabat-Pejabat pemerintah, di mana

implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 7

1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai

tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.

3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh

pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan

untuk dilakukan.

4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti

merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah

tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu kebijakan pemerintah

setidaknya dalam arti yang positifdidasarkan pada peraturan

perundangan yang bersifat mengikat

Dye (1978) mendefenisikan kebijakan publik sebagai, yaitu

sebagai sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan

atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai sesuatu

6 .Easton (1969) Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian 7 Anderson (1975) kebijakan publik

9

upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh

pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebab

mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa

apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan, maka

tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus

meliputi semua tindakan pemerintah,8 bukan hanya merupakan keinginan

atau penjabat pemerintah saja.

Di samping itu, sesuatu yang tidak dilakukannya oleh pemerintah

pun masih kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak

dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar

dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. David Easton

mendefenisikan maksudnya, publicpolicy tidak hanya merupakan apa yang

dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh

pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-

alasanyangharusdipertanggungjawapkan.

ChiefUdoji 1981 mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai,

ialah suatu tindakan bersaksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu

yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu

yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga

masyarakat. Jones (1977)memandang kebijakan publik sebagai suatu

kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubah

8Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik dalam penelitiannya

10

hanya sedikit demisedikit,9ChiefUdoji 1981 mendefinisikan kebijaksanaan

publik, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh

pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk kepada defenisi di atas,

kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan prokram-prokram. 10

Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat

diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam

bentuk pidato-pidato penjabat teras pemerintah ataupun berupa program-

program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Chandler dan Plano 1988 Kebijakan publik ialah pemanfaatan

yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk

memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya

dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi

yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan

kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat

hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2. Evaluasi

Adalah suatu proses dalam menyediakan informasi untuk mengetahui

sejauh mana kegiatan tersebut telah dicapai. Evaluasi mengukur suatu

pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan, evaluasi sangat berguna atau

bermanfaat karna kita dapat mengetahui tingkatan pekerjaan kita dan juga

sebagai penilaian terhadap apa yang kita kerjakan atau lakukan. Pengertian

9ChiefUdoji 1981 mendefinisikan kebijaksanaan publik 10 Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik

11

Evaluasiyang lain adalah suatu proses sistematis dalam menentukan atau

membuat keputusan terhadap sejauh mana program tercapai.

Pengertian evaluasi menurut para ahli seperti Wrigstone, dkk

1956mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan

dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam perusahaan, pengertian evaluasi adalah proses

pengukuran11 akan efektifitas strategi dalam upaya mencapai tujuan bagi

perusahaan. Contohnya evaluasi proyek. Hal-hal yang dievaluasi dalam

proyek adalah tujuan dan pembangunan proyek, apakah sudah tercapai

atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak, apa yang

membuatnya tidak tercapai, apa yang harus dilakukan agar sesuai. hasil

yang ditimbulkan dari evaluasi adalah bersifat kualitatif. adapun

pengertian evaluasi juga dikemukakan oleh Sudijono 1996 yang

mengatakan bahwa pengertian evaluasi adalah penafsiran atau interpretasi

bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif berasal dari

hasil pengukuran.

3. Fungsi

Merupakan unit penyusunan dari semuamakhluk hidup yang ada di

bumi ini. Sebagai dari makhluk hidup terdiri atas sel tunggal dan sebagian

lainya terdiri dari banyak tipe sel. Atau jika dalam bahasa ilmiah nya,

makhluk hidup dengan sel tunggal disebut sebagai organisme uniseluler

dan makhluk hidup dengan banyak sel disebut sebagai organisme

11Wrigstone, dkk 1956

12

multiseluler. Sel pada makhluk hidup dengan12 banyak tidak bisa bertahan

hidup jika berdiri sendiri. Sel yang sama kemudian menjadi sebuah

jaringan, lalu membangun sebuah organ dan kemudian membangun

sebuah sistem organ yang membentuk tubuh dari organisme tersebut

4. Tinjauan Pustaka

Penelitian ataupun studi yang menjelaskan tentangEvaluasi, Pungsi

Perluasan Jalanmemang sudah banyak ditemukan sejumlahpenelitian

terdahulu dalam penelitian ini antara lain:

Penelitian megenai Kebijakan pemerintah Terhadap Evaluasi, Pungsi

Perluasan Jalan ArifRahman Hakim.Dalam rangka mendukung

perencanaan kota pengembangan jalan merupakansalah satu prioritas

utama di samping perencanaan yang lain yaitu arahan

penggunaan/peruntukkan lahan, arah pengembangan kota dan rencana

kawasantertentu seperti industri (UU No. 24/1992), oleh karena itu

pengembangan jalanperkotaan tersebut perlu diselaraskan dengan rencana

tata ruang kota. Untuk maksud tersebut upaya yang dapat dilakukan antara

lain adalah penataan sistem jaringan jalan, penataan fungsi dan pelayanan

jalan, penetapan persyaratan teknis masing-masing jalan.

Ruang lingkup pengembangan dan perencanaan jalan kota meliputi

seluruh prasarana jalan dan jembatan umum yang dapat dilalui oleh

kendaraan yang terdapat di seluruh wilayah administratif tetapi dalam

RUTRK yang tercantum hanyalah jalan-jalan utama seperti jalan arteri.

12Pegertian fungsi dalam pandanaganmakluk sosial

13

Penanganan jalan kota diarahkan agar tercipta kondisi pelayanan lalu lintas

yang tertib, teratur, aman dan memberi kenyamanan bagipenggunaan jasa

prasarana dan sarana jalan tersebut.

Kusumantoro (1994)menyatakan bahwa untuk menghindari masalah

penyediaan sarana dan prasaranatransportasi di Jerman dilakukan dengan

meningkatkan kapasitas jalan melaluimanajemen lalu lintas serta

memanfaatkan angkutan umum massal. Angkutan massalberupa modal

yang mampu memberikan kapasitas yang besar bagi penggunaan angkutan

umum.

Jaringan transportasi dapat dipergunakan untuk mengendalikan

pertumbuhan dan menentukan arah pembangunan dan mengatur

konsentrasi kegiatan danbangunan fisik pada tempat sehingga tidak

melebihi kapasitas utilitas yang ada (Branch, 1995).

Beberapa tolak ukur dalam pembagian sub ruas jalan yakni: (1) faktor

fisik jalan terdiri dari lebar tiap jalur jalan, jumlah jalur jalan pada suatu

ruas jalan, kebebasan jalan terhadap pengaruh gangguan tepi jalan (lateral

clearance), kelandaian jalan dan lebar bahu jalan dan (2) faktor lalu lintas

meliputi komposisi kendaraan dan variasi volume lalu lintas. Kondisi

fasilitas jalan akan menyebabkan tingkat kepadatan lalu lintas yakni

jumlah kendaraan rata-rata dalam ruang. Satuan kepadatan adalah

kendaraan rata-rata per kilometer per jam. Seperti halnya dengan volume

lalu lintas, kepadatan lalu lintas dapat dikaitkan dengan penyediaan jalur

jalan.

14

Pemakaian lain dari nilai kepadatan lalu lintas adalah untuk

mengatakanpentingnya ruas jalan tersebut dalam mengalirkan lalu lintas.

Selanjutnya menurutBranch (1995) bahwa jalur jalan dan utilitas kota

merupakan pola pembentukpenggunaan lahan di kota. Sejak awal

pertumbuhan komunitas berbagai kegiatanusaha memilih lokasi di

sepanjang jalur-jalur lalu lintas primer.

Hubungan antarapengaturan tata guna tanah dengan sistem

transportasinya (aksesibilitas)menunjukkan tingkat kemudahan interaksi

satu sama lain yang dicapai melalui sistemtransportasi. Tata guna tanah

yang berbeda akan mempunyai aksesibilitas yangberbeda pula karena

aktivitas tata guna lahan terdistribusi dalam ruang yang tidakmerata dalam

hal kuantitas dan kualitas. Beberapa hal yang dapat dilakukansehubungan

dengan peningkatan kapasitas transportasi adalah: (1) pembangunanjalan

baru baik lokal, kolektor maupun arteri sesuai dengan program Bina

Margaseperti jalan bebas hambatan, jalan lingkar (outer ring road),

pembangunan jalanpenghubung baru (arteri) yang menghubungkan 2 zona

yang sangat padat,(2) peningkatan kapasitas prasarana jaringan jalan

seperti pelebaran dan perbaikangeometrik persimpangan, pembuatan

persimpangan tidak sebidang untuk mengurangi conflictpoint,

pembangunan jalan-jalan terobosan baru untuk melengkapi sistem jaringan

jalan yang sudah ada (missinglink) dan pembenahan sistem hirarki jalan

dan pembuatan penyeberangan jalan untuk pejalan kaki (Tamin, 1993).

15

Untuk menumbuhkan perekonomian di negara berkembang salah satu

faktor yang paling penting adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat

di dalam wilayah melalui jaringan transportasi. Dengan aksesibilitas

transportasi di dalam wilayah atau kota maka kelompok masyarakat di

dalam wilayah atau kota tersebut akan mudah dan cepat melakukan

aktivitasnya (Taafe, 1986).

Salah satu dampak pengembangan sub pusat kegiatan perkotaan

dengan strategi peningkatan aksesibilitas jalan raya seringkali

mengabaikan perkotaan dengan strategi peningkatan aksesibilitas jalan

raya seringkali mengabaikan aspek jarak. Penempatan sub pusat kegiatan

yang terlalu jauh dengan pusat utama dengan mengabaikan faktor

pertumbuhan kegiatan yang sangat pesat, pada akhirnya justru

menjadikan kawasan kota menjadi membesar tanpa diimbangi oleh adanya

pengembangan prasarana transportasi yang memadai.

Menurut Fendi (2009), jalan adalah suatu prasarana perhubungan

darat yangdiperuntukkan bagi lalu lintas, berupa kendaraan bermotor

maupun tidak bermotor, orang, barang, dalam bentuk apapun, maupun

meliputi segala bagian jalan terma bangunan pelengkapnya bagi lalu lintas.

Dalam bentuk apapun mempunyai pengertian bahwa jalan tidak terbatas

pada bentuk jalan yang konvensional (pada permukaan tanah) dan di atas

tanah (jalan layang). Bangunan pelengkap ialah bangunan yang tidak dapat

dipisahkan dari jalan antara lain jembatan, pohon, lintas atas, lintas bawah,

16

tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran air jalan,

pagar pengaman daerah milik jalan, dan patok-patok daerah milik jalan.

Adapun tujuan diadakannya jalan adalah untuk memudahkan

pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya,

melancarkan jalannya lalu lintas, membuka daerah-daerah yang terisolir,

untuk pertahanan daerah dan untuk meningkatkan perekonomian (Fendi,

2009). Karena itu penetapan prioritas peningkatan ruas jalan perlu

dilakukan sebagai program pengembangan jaringan jalan mutlak dalam

menilai manfaat yang diberikan dari proyek pembangunan jalan tersebut.

Menurut Martius (2003), manfaat langsung pada proyek

pengembanganjaringan jalan antara lain terdapatnya kenaikan hasil

pertanian dan perkebunan karena kenaikan produktivitas tanah sebagai

akibat dari bertambah baiknya sarana dan prasarana transportasi.

Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh masyarakat sebagai

akibat lancarnya prasarana dan sartransportasi akan meningkatkan

17

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Denzain dan Lincoln (Moleong,2007:5) penelitian kualitatif yang

merupakan menggunakan lantar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena

yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Pentingnya jenis data karena di perolehnya temuannya dilapangan mengenai

kaitan masalah yang akan diangkat dalam judul ini, pendekatan ini dilakukan

denganteknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrument

pengumpulan data. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, metode ini adalah

metode yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat, baik oleh penulis

maupun secara kelompok. Ciri ciri metode deskriptif adalah memusatkan diri

pada masa sekarang dan masalah masalah yang actual dan kemudian data yang

dikumpulkan disusun dan dijelaskan dan dinamis.13

B. Jenis dan sumber Data

1. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang di perlukan dalam

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari

lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang

13Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press, 2014),

hlm 32..

Dikutip oleh Dijam’an Satori dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif, cet.

Ke-

(Bandung: Alfabela, 2013), hlm. 23.

18

diperoleh dilapangan . Adapun sumber data primer adalah peristiwa-

peristiwa atau kejadian- kejadian yang berkaitan dengan Kebijakan

Pemerintah Terhadap Evaluasi Pungsi Perluasan Jalan ArifRahman

Hakim dan berdasarkan dari informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sejumlah keterangan yang diperoleh

secara tidak langsung atau melalui sumber perantaraan. Data ini

mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik, karena

sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dari Dinas Pekerjaan

Umum Kota Jambi maupun perpustakaan lainya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana diperoleh sumber data merupakan

bahan pokok yang dapat di olah dan di analisa menjawab permasalahan

yang ada dalam penelitian. Sumber data bersifat umum yang memiliki

informasi tentang objek penelitian, sumber data atau informasi baik jumlah

maupun keragaman yang harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan

atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematik item dalam instrumen

penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yang

diperoleh melalui wawancara dengan sumber terkait14.

14Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosda Karya. 2000.). hlm. 45.

19

C. Instrumen Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail

dan mendalam dari informasi. Suhubungan dengan fokus masalah yang di

teliti. Melalui wawancara ini di harapkan adanya respondan opini subjek

penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap evaluasi

pungsi perluasan jalan oleh pemerintah kota Jambi dalam hal ini dinas PU

kota Jambi, adapun yang penulis wawancara pada penelitianini antara lain:

1. Kepala Dinas PU Provinsi Jambi

2. Tata Marga dinas PU Provinsi Jambi

3. Staf Ahli Dinas PU Provinsi Jambi

4. Tokoh Masyarakat sekitar Jalan Arif Rahman Hakim.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang didapatkan dalam

bentuk tulisan, arsip-arsip, buku harian peraturan perundang-undangan,

catatan-catatan yang berkenaan dengan evaluasi dan pungsi perluasan jalan

(catatan biografi) dan lainnya yang menjadi acuan dalam penelitian yang

lebih lanjut. Biografi yang diambil berbentuk undang-undang, visi dan

misi Dinas PU dan hal-hal lainya yang berkenaan dengan evaluasi dan

perluasan jalan.15

15Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi. (Jambi : syari’ahPress Fakultas Syari’ah 2015

20

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan

kedalam pola kategori dan suatu uraian-uraian dasar sehingga dapat

dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Analisis data dalam

penelitian secara teknis penulisan hanya memfokuskan dari pengupulan

data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari

lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainya.

Kemudian diperiksa kembali dan diatur untukdiurutkan. Pentingnya

pengumpulan data dalam proses penelitian ini karena tanpa data lapangan,

proses analisis data dan kesimpulan hasil penelitian tidak dapat

dilaksanakan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan data yang didapatkan dari catatan-catatan tertulis

dilapangan. Berlangsung terus menerus selama penelitian sampai data

benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak

waktu penelitian memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian,

permasalahan penelitian dan pengumpulan data yang terpilih.

3. Penyajian Data

21

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan

antar kategori dan jenisnya yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya penyajian data

maka akan memudahkan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami tersebut.

4. Verifikasi Data

Dari data yang diperoleh, penulisan dapat mengambil makna dari

hasil penelitian dan dapat menyimpulkannya. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini supaya memperjelas pembahasan dalam

penulisan skripsi ini, penyusunan menggunakan sistematik dengan

membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari : Lantar Belakang, Rumusan

Masalah, Batas Masalah, Tujuan dan kegunaan, Kerangka

Teori dan Tinjauan Pustaka.

22

BAB II : Metode Penelitian terdiri dari : Pendekatan Penelitian, Jenis

data Suber Data , Instreumen Pengumpulan Data, Teknik

Analisa Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III : Gambaran Umum kota jambi dan Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Jambi

BAB IV : Hasil Penelitianyang Terdiri dari : Kebijakan Pemerintah kota

Jambi Dalam Hal ini Dinas Pekerjaan Umum(PU) Kota

JambiSertaEvaluasi, Fungsi Terhadap Perluasan Jalan Arif

Rahman Hakim Kota Jambi

BAB V : Penutup Yang Terdiri Dari : Kesimpulan dan Saran Penulis

23

F. Jadwal Penelitian Sementara

Jadwal penelitian ini meliputi tiga tahapan sebagaimana dapat dilihat pada

tabel di bawah ini

Tabel 1: Jadwal Penelitian Sementara

No Jenis kegiatan Penelitian BULAN

XII II III IV V VI

1 Pengajuan Judul Skripsi √

2 Pengajuan Proposal Skripsi √

3 PengajuanDosen

Pembimbing

√

4 Konsultasi dan Perbaikan

Proposal

√

5 Seminar Proposal dan

PerbaikanHasil Seminar

√

6 PengesahanJuduldanIzinRiset √

7 Pengumpulan dan

Penyusunan Data

√

8 Analisa danPenulisan Draf √

9 Penyempurnaan dan

Penggandaan

√

10 Ujian Skripsi √

24

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Jambi

1. Kondisi Geografi

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal

dengan sebutan Jambi Kota Beradat. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh

wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat

maupun di sebelah Timur.

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara : 10303001,67”

Bujur Timur sampai 10304000,22” Bujur Timur 0103002,98” Lintang Selatan

sampai 0104001,07” Lintang Selatan dengan luas wilayah 205,38 Km2 atau

sekitar 0,38 persen dari luas Provinsi Jambi.

Wilayah Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan

luas 20.538 ha atau seluas 205,38 Km2. Topografi wilayah Kota Jambi

terdiri atas wilayah datar dengan kemiringan 0 hingga 2 %, bergelombang

dengan kemiringan 2 hingga 15 % dan curam dengan kemiringan 15 hingga

40 % dengan luas lahan berdasarkan topografi adalah sebagai berikut :

a. Datar (1-2%) = 11.326 ha (55 %)

b. Bergelombang (2-15%) = 8.081 ha (3,1%)

c. Curam (15 – 40%) = 41 ha (0,002%)

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan

jatuh pada bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh Musim Timur

24

25

Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober (dipengaruhi

oleh Musim Barat).

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Jambi

26

Keadaan iklim rata-rata Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2008 –

2012 terlihat sangat berfluktuasi. Suhu udara rata-rata terendah berkisar

22,700C dan tertinggi berkisar 32,400C. Kelembaban udara rata-rata terendah

berkisar 83,33 % dan tertinggi berkisar 84,00 %. Curah hujan rata-rata terendah

berkisar 143,50 mm/tahun dan tertinggi berkisar 231, 43 mm/tahun. Sedangkan

kecepatan angin rata-rata terendah berkisar 7,00 knot dan tertinggi berkisar

11,25 knot.

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10 – 60 m dari

permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan

Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10

meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi

Selatan, Jambi Timur dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 –

40 meter dari permukaan laut.

Pemanfaatan lahan di Kota Jambi didominasi oleh kebun dengan

persentase sebesar 19,31% dari total luas Kota Jambi. Selain itu, Kota Jambi

juga memiliki hutan yang cukup luas yaitu sebesar 17,19% dari total luas Kota

Jambi. Hal ini mengisyaratkan bahwa Kota Jambi masih memiliki peluang

untuk dikembangkan karena ketersediaan lahan yang cenderung masih luas,

tetapi tentu saja harus ditelusuri kembali lahan-lahan yang potensial untuk

dikembangkan, hutan misalnya, apakah termasuk kategori lindung atau

budidaya. Isu penyediaan RTH sebesar minimal 30% dari total luas daerah

tentunya masih sangat jauh untuk konteks pengembangan Kota Jambi karena

jika dilihat dari guna lahan kebun dan hutan saja sudah mencapai 30%, belum

27

lagi guna lahan lain dengan fungsi RTH yaitu ladang, belukar, sawah, dan

sebagainya. Guna lahan lain yang mendominasi adalah permukiman dengan

persentase sebesar 16,61% dari total luas Kota Jambi. Pola Pemanfaatan lahan

di Kota Jambi secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah

yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti

perikanan, pertanian, dan pariwasata, dengan tetap berpedoman pada RTRW

Kota Jambi dan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah juga, dapat

diidentifikasi bahwa pada sebagian wilayah Kota Jambi berpotensi rawan

bencana alam banjir dan kebakaran.

Tabel 2.1

Pola Pemanfaatan Lahan di Kota Jambi tahun 2018

Pemanfaatan Lahan Luas (ha) Luas (%)

Bangunan 489.65 2.78

Belukar 1.945.77 11.04

Danau 244.52 1.39

Hutan 3.030.90 17.19

Industri 101.00 0.57

Jalan 662.81 3.76

Kebun 3.404.55 19.31

Kilang 0.25 0.00

Kolam 89.35 0.51

Ladang 1.763.61 10.00

Lapangan 92.55 0.52

Makam 33.91 0.19

Mesjid 12.04 0.07

Parit 20.52 0.12

Permukiman 2.927.95 16.61

Sawah 604.34 3.43

Sungai 755.93 4.29

Tanah Kosong 1.450.65 8.23

KOTA JAMBI 17.630,30 100,00

28

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi dan pusat pemerintahan serta pusat

perdagangan dan jasa mempunyai mobilitas penduduk yang tinggi, terutama

dari daerah tetangga (mobilitas sirkuler). Disamping sarana dan prasarana

transportasi yang sudah relatif lebih baik, maka faktor jarak juga sangat

menentukan.

Tabel 2.2

Jarak Kota Jambi ke beberapa Kota Kabupaten

Dalam Provinsi Jambi

Ibu Kota

Provinsi

Ibu Kota

Kabupaten

Kabupaten Jarak (Km)

Kota Jambi Muara Bulian Batang Hari 60

Kota Jambi Muara Bungo Bungo 252

Kota Jambi Bangko Merangin 255

Kota Jambi Sungai Penuh Kerinci 419

Kota Jambi Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat 131

Kota Jambi Sarolangun Sarolangun 179

Kota Jambi Muara Sabak Tanjung Jabung Timur 129

Kota Jambi Muara Tebo Tebo 206

Kota Jambi Sengeti Muara Jambi 27

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan

namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan

kualitasnya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu

masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang serius, sehingga

dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan.

Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi terdiri dari 8 kecamatan 62

kelurahan dan 1.537 Rukun Tetangga (RT) dengan ditribusi wilayah sebagai

berikut :

29

Tabel 2.3

Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan

Dalam Kota Jambi Tahun 2018

No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Jumlah Kelurahan

1 Katabaru 66,13 10

2 Jambi Selatan 27,79 9

3 Jelutung 7,64 7

4 Pasar Jambi 1,68 4

5 Telanaipura 26,48 11

6 Danau Teluk 15,21 5

7 Pelayangan 12,78 6

8 Jambi Timur 17,82 10

Jumlah 175,53 62

Pada tahun 2018 penduduk Kota Jambi berjumlah 557.215 jiwa dengan

kepadatan 2.713 jiwa per km2. Dilihat sebaran penduduk menurut kecamatan,

ternyata penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Kota Baru dengan

jumlah penduduk 150.720 jiwa atau sekitar 27 % jumlah penduduk Kota

Jambi. Ada kecenderungan bahwa konsentrasi penduduk di perkotaan tidak

berdasarkan aktivitas/pekerjaan, sebagian besar penduduk perkotaan memiliki

tempat tinggal berbeda dengan wilayah aktivitas/pekerjaan, dengan demikian

penyebaran penduduk (Tabel 2.3) lebih menggambarkan tempat tinggal.

Berdasarkan data tahun 2015 – 2018, keadaan penduduk Kota Jambi

cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2018 pertumbuhannya

mencapai 3,14 persen. Hal ini sudah menjadi fenomena daerah perkotaan yang

merupakan tujuan para migran terdidik untuk mencari pekerjaan. Pertumbuhan

penduduk yang tinggi bukan karena kelahiran alamiah, melainkan penduduk

migran yang semakin meningkat.

30

Tabel 2.4.

Jumlah, Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut

Kecamatan Dalam Kota Jambi Tahun 2018

Kecamatan Penduduk Kepadatan

Penduduk

Per Km2

Penyebaran

Penduduk

(%)

Luas

Wilayah

(Km2)

Katabaru 150.720 1.938 27 77,78

Jambi Selatan 131.977 3.874 23,7 34,07

Jelutung 61.903 7.816 11,1 7,92

Pasar Jambi 12.825 3.190 2,3 4,02

Telanaipura 95.257 3.134 17,1 30,39

Danau Teluk 12.041 767 2,2 15,70

Pelayangan 13.173 862 2,4 15,29

Jambi Timur 79.319 3.925 14,2 20,21

Jumlah 557.215 2.713 100,00 205,38

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki cenderung

proporsinya lebih besar dibanding penduduk perempuan, hal ini digambarkan

sex ratio penduduk laki-laki 105 pada tahun 2015 dan selama periode observasi

cenderung fluktuatif hingga mencapai 101 pada tahun 2018. Kondisi ini

menunjukkan bahwa penduduk perempuan meningkat lebih cepat dibanding

laki-laki yang disertai tingkat harapan hidup perempuan jauh lebih lama

dibandingkan penduduk laki-laki.

Dilihat dari sisi kepadatan yang meningkat secara signifikan (2.549 jiwa)

pada tahun 2008 meningkat menjadi 2.713 jiwa pada tahun 2018 atau terjadi

pertambahan penduduk rata-rata sebanyak 33 jiwa/Km2 setiap tahunnya,

sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

31

Tabel 2.5

Jumlah, Kepadatan Penduduk Kota Jambi

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008-2012

Penduduk Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Laki-Laki 267.607 271.693 270.519 275.311 280.121

Perempuan 255.965 261.050 262.362 264.947 277.094

Jumlah 523.572 532.743 532.881 540.258 557.215

Pertumbuhan - 1,76 0,03 1,38 3,14

Kepadatan (Km2) 2.549 2.594 2.595 2.631 2.713

Sex ratio 105 104 103 104 101

Dilihat dari aspek kepadatan penduduk yang cenderung meningkat

hingga mencapai 33 jiwa/Km2 setiap tahunnya, maka diperlukan kebijakan

dalam penataan pemukiman penduduk di masa depan.

Selain itu, agama memegang peran penting dalam pelaksanaan

pembangunan, oleh karena itu pembangunan kehidupan beragama terus

digalakkan di Kota Jambi. Tabel 2.24 menunjukkan komposisi pemeluk agama

di Kota Jambi selama lima tahun terakhir. Jumlah penduduk Kota Jambi

sampai tahun 2018 sebanyak 557.215 jiwa, berdasarkan agama yang dianut,

terdapat jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 483.422 jiwa (87 %)

dengan jumlah masjid sebanyak 463 buah, langgar 139 buah dan mushollah

sebanyak 70 buah. Sementara penduduk yang beragama Kristen Katolik

sebanyak 20.436 jiwa, Kristen Protestan 22.732, dengan jumlah gereja

sebanyak 14 buah, penduduk yang beragama Budha dan Hindu sebanyak

25.145 jiwa dengan rumah ibadah sebanyak 10 buah serta pemeluk agama

Khonghuchu sebanyak 6.835 jiwa dengan jumlah kelenteng sebanyak 15 buah.

32

Tabel 2.6.

Penduduk Kota Jambi Menurut Kepercayaan 2016-2018

Uraian 2016 2017 2018

Jumlah Penduduk 532.881 540.258 557.215

Pemeluk Agama Islam 469.766 473.165 483.422

Pemeluk Kristen Katolik 20.704 18.699 20.436

Pemeluk Kristen Protestan 38.525 22.970 22.732

Pemeluk Budha dan Hindu 26.256 24.796 25.145

Pemeluk Agama Khonghuchu 4.976 4.246 6.835

Jumlah Jama’ah Haji 730 740 548

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi selama periode 2008-2012

memperlihatkan kecenderungan yang meningkat secara linier. Tabel 2.5

menunjukan bahwa pada tahun 2008 ekonomi tumbuh sebesar 6,14 % dan

cenderung meningkat hingga tumbuh sebesar 7,05 % pada tahun 2018.

Suatu kinerja dalam bidang perekonomian yang cukup baik selama lima

tahun terakhir (2014-2018) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,67 %

pertahun.

Disisi lain masih diperlukan suatu pengujian bahwa apakah

pertumbuhan ekonomi tersebut cukup berkualitas, artinya apakah

pertumbuhan tersebut berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran

dan kemiskinan. Bila tidak maka pertumbuhan tersebut tidak membawa

pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, tetapi hanya dinikamti oleh

sekelompok penduduk tertentu.

33

Tabel 2.7.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut

Lapangan Usaha Kota Jambi Atas Dasar HK 2000 (2014-2018)

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018

Pertanian, Peterkan, Kehut &

Perikanan

2,13 2,02 2,08 2,99 2,71

Pertambangan & Penggalian (0,44) 0,08 1,28 1,37 0,90

Industri Pengolahan 5,84 5,62 5,80 5,74 6,65

Listrik, Gas & Air Bersih 5,89 5,93 6,90 8,24 7,85

Bangunan 8,71 7,31 7,23 7,78 10,35

Perdagangan, Hotel & Restoran 9,04 9,09 9,36 9,62 8,74

Angkutan & Komunikasi 3,92 6,88 6,79 6,45 6,80

Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh 12,62 10,00 9,40 10,90 9,26

Jasa-Jasa 3,14 2,86 3,01 3,28 3,39

PDRB Dengan Migas 6,14 6,47 6,66 6,97 7,05

PDRB Tanpa Migas 6,57 6,83 6,97 7,25 7,37

Berdasarkan lapangan usaha terdapat lima sektor perekonomian di

Kota Jambi yang mengalami pertumbuhan positif selama perioide 2014-

2018, yaitu (1) sektor industri pengolahan (2) sektor bangunan (3) sektor

perdagangan, hotel dan restoran (4) sektor angkutan dan komunikasi dan (5)

sektor listrik, gas dan air. Sementara empat sektor lainnya mengalami

pertumbuhan yang cenderung fluktuatif seperti, sektor (1) pertanian (2)

pertambangan dan penggalian (3) Keuangan, Persewaan & Jasa perusahaan

dan (4) sektor jasa-jasa. Suatu hal yang menarik bahwa Kota Jambi sebagai

pusat perdagangan dan jasa, tetapi sektor perdagangan pada akhir tahun

2012 mengalami penurunan dari 9,62 persen pada tahun 2017 menjadi 8,74

persen pada akhir tahun 2018.

34

4. Tata Ruang

Pemerintah harus melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kota Jambi 2013-2033 secara konsisten, warisan kebijakan masa

lalu yang kurang mengoptimalkan pelaksanaan RTRW berdampak pada

kurang tertatanya pembangunan gedung-gedung, perumahan, Pembangunan

rumah toko dan pembangunan lainnya yang sering tidak mematuhi

ketentuan RTRW dan cenderung lebih berpihak pada permintaan

masyarakat atau konsumen sehingga bangunan tanpa IMB cenderung

meningkat dan relatif tanpa sanksi yang berarti dari pemerintah Kota Jambi.

Sejalan dengan keadaan di atas, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Jambi 2013-2033 yang telah direvisi dan mendapat persetujuan DPRD

melalui Perda Nomor 09 tahun 2013 wajib dilaksanakan secara konsisten,

sehingga pemaknaan dan pengaktualisasian perencanaan dalam tatanan

pembangunan kota jambi dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Selama 10 tahun terakhir Kota Jambi berkembang cukup pesat,

kondisi ini menuntut penyediaan ruang untuk seluruh aktivittas penduduk.

Untuk itu RTRW Kota Jambi yang telah diperdakan dapat dioptimalkan

penggunaannya, terutama melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada

dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Bangunan,

sehingga sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-

2033.

Berdasarkan kondisi yang disampaikan di atas, pemerintah Kota

Jambi kedepan bertekat melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah

35

(RTRW) Kota Jambi 2013-2033 secara konsisten sesuai aturan yang

berlaku. Untuk itu pasal 15 ayat (1) Perda RTRW Kota Jambi 2013-2033

mengamanatkan Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut

1. BWK I terdiri atas Kelurahan Pasar, Orang Rangkayo Hitam, Beringin,

Solak Sipin, Murni, Lebak Bandung, Jelutung, Tambak Sari, Sungai

Asam, Sulanjana, Tanjung Pinang, Rajawali, dan Budiman dengan luas

kurang lebih 877,65 ha, dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan

perdagangan dan jasa skala regional dan nasional.

2. BWK II terdiri atas seluruh Kelurahan di Kecamatan Danau Teluk dan

Kecamatan Pelayangan dengan luas kurang lebih 2.807,13 ha, dengan

fungsi utama sebagai kawasan cagar budaya/wisata, industri/pergudangan

dan lindung;

3. BWK III terdiri atas seluruh Kelurahan di Kecamatan Jambi Timur dan

Kecamatan Jambi Selatan dengan luas kurang lebih 3.425,01 ha, dengan

fungsi utama sebagai kegiatan industri/pergudangan, permukiman dan

bandar udara.

4. BWK IV terdiri atas Kelurahan Kebun Handil, Handil Jaya, Thehok,

Lingkar Selatan, Kenali Asam Atas, Kenali Asam Bawah, serta

Kelurahan Paal V dengan luas kurang lebih 2.680,48 ha, dengan fungsi

utama sebagai pusat pemerintahan Kota Jambi, pertambangan,

perdagangan dan jasa serta permukiman.

5. BWK V terdiri atas Kelurahan Suka Karya, Kelurahan Rawasari,

Kelurahan Mayang Mengurai, Sebagian Kelurahan Kenali Asam Bawah,

36

Kelurahan Bagan Pete, dan Kelurahan Kenali Besar dengan luas kurang

lebih 4.837,41 ha, dengan fungsi utama sebagai kegiatan simpul

transportasi regional, pertambangan, permukiman, pusat pelayanan

kesehatan skala kota dan perdagangan dan jasa.

6. BWK VI terdiri atas Kelurahan Telanaipura, Pematang Sulur, Simpang

IV Sipin, Buluran Kenali, Penyengat Rendah, Sungai Putri, Selamat, dan

Payo Lebar dengan luas kurang lebih 2.924,35 ha, dengan fungsi utama

sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jambi serta perdagangan, jasa dan

pendidikan.

Dalam Skala Regional Kota Jambi mengemban fungsi sebagai (a).

Pusat Pelayanan Wilayah, (b). Pusat Komunikasi dan Transportasi antar

wilayah, (c). Pusat Kegiatan Industri/Perekonomian, (d). Pusat Permukiman

dan (e). Pelabuhan Sungai/Laut.

Sejalan dengan pelayanan skala regional di atas dan dikaitkan dengan

skala pelayanan lokal (internal), Kota Jambi dipersiapkan untuk dapat

mengemban fungsi yaitu: (a). Pusat perdagangan dan Jasa, (b). Pusat

Pemerintahan, (c). Pusat Industri, (d). Pusat Pelayanan Sosial, (e). Pusat

Budaya, (f). Simpul Jasa Transportasi Wilayah dan Antar wilayah dan (g).

Pusat permukiman.

Rencana Sistem Pelayanan Transportasi akan dikembangkan adalah

jaringan jalan raya (dengan fungsi dan peranannya sebagai jalan arteri

primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lokal

primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan, jalan utama dalam kota),

37

sistem terminal (dalam kota, AKDP, AKAP, barang/truk), sistem angkutan

umum, transportasi sungai/penyebarangan dan trasportasi udara.

Prinsip dasar pengembangan Tata Ruang Kota Jambi yang dituangkan

dalam RUTRW sebagai berikut:

a. Pada kawasan tepian Sungai Batanghari (sempadan atau bantaran sungai)

dilakukan pembatasan terhadap pengembangan fisik terbangun, dan

dengan demikian juga pada kawasan-kawasan sekitar danau dan rawa

(retarder).

b. Pengembangan fisik antar bangunan (built up areas) diarahkan pada

lahan-lahan yang masih kosong dan layak (kesesuaian dan kemampuan

lahan), terutama ke bagian selatan Kota Jambi (Kotabaru dan Jambi

Selatan).

c. Intensifikasi pemanfaatan lahan diarahkan pada Kawasan Pusat Kota

dengan fungsi utama sebagai kegiatan bisnis untuk mencirikan Central

Business Distric (CBD).

d. Untuk mendukung dan mengarahkan ekspansi aktivtas ekonomi agar

lebih menyebar, direncanakan pengembangan prasarana dan sarana pada

kawasan-kawasan ekonomi tumbuh cepat.

Permasalahan pembangunan dalam hal tata ruang banyak

berhubungan dengan pemanfaatan ruang yang ada atau tata guna lahan.

Kota Jambi yang termasuk dalam kategori kota sedang dengan 557.215 jiwa

pada tahun 2012, menunjukkan perkembangan yang relatif tinggi dan lebih

38

dominan didorong oleh kegiatan Hinterland dan sangat sedikit didorong

oleh kegiatan foward ke kota-kota besar lainnya.

Kondisi demikian seharusnya fungsi-fungsi yang menjadi perhatian

besar adalah fungsi pelayanan ke daerah belakangnya. Situasi

perkembangan terakhir dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, fungsi

pelayanan hinterland ini seolah-olah terabaikan, sehingga pemerintah lebih

menfokuskan kepada pelayanan jasa skala besar seperti kepariwisataan,

perdagangan skala besar (plaza-mall) dengan mengabaikan pasar induk dan

pusat perdagangan hasil-hasil pertanian bebasis potensi lokal.

Dalam kaitannya dengan fungsi internal, selama lima tahun terakhir

Kota Jambi sangat tidak memiliki komitmen yang kuat untuk penyediaan

infrastruktur dan utilitas umum, sehingga masyarakat mengeluhkan kualitas

infrastruktur yang ada seperti jalan yang berlobang, rambu-rambu lalulintas

yang tidak berfungsi, drainase yang buntu, pasar tradisional yang tidak

terawat, terminal yang kurang berfungsi. Hal ini sangat mengganggu

kenyamanan masyarakat sehingga terkesan pembangunan Kota Jambi

stagnan dan Miskin Inovasi.

Pola pelayanan Kota Jambi lebih cenderung dikatakan mengikuti pola

pelayanan konsentrik, dalam pengertian lain adalah pelayanan sangat

terpusat disatu focal point atau pada pusat kota, belum mengikuti hasil

rekomendasi RUTRK, yaitu dalam menunjang fungsi dan peranan Kota

Jambi masa akan datang perlu didukung oleh banyak pusat (multiple nuclei).

39

Pusat-pusat pelayanan kota dengan skala kecil, sudah mulai tumbuh

yang tidak sesuai rencana kota, sehingga pusat-pusat tersebut berdampak

terhadap pembebanan jalan, sementara disisi lain pusat-pusat lingkungan

yang direncanakan tidak atau belum dapat tumbuh sebagaimana yang

diharapkan. Sementara Pola Sirkulasi (jaringan transportasi,drainase,

telepon, listrik, air minum, air limbah dan utilitas umum lainnya) belum

tertata secara optimal termasuk bila dilihat dari tata jenjang pelayanannya

(hierarchy). Demikian juga terminal pembantu untuk setiap

penggal/route/jalur transportasi dalam kota, belum tersedia.

Dalam skala teknis konstruksi, bangunan-bangunan baru telah

membuat atau membentuk ketinggian lahan (timbunan) melebihi

kemampuan pengaliran air secara alami, sehingga aliran (flow) air akan

tergantung untuk daerah yang paling rendah akan terjadi penggenangan.

Danau dan sebagian daerah yang selama ini menjadi areal penampungan air

pada saat musim penghujan (retarder) telah ditimbun menjadi bangunan

yang massive tidak lulus air.

Dalam skala kota, belum tampak struktur daerah terbuka hijau yang

berjenjang, sehingga dalam keterbatasan yang ada areal terbuka hijau

dipersiapkan adalah pulau-pulau jalan, persimpangan jalan, tepi sungai, tepi

danau. Konsekuensi dari kondisi ini adalah tempat dan taman bermain untuk

anak-anak menjadi terbatas, dan demikian juga untuk paru-paru kota.

40

5. Transportasi

Pembangunan prasarana transportasi mempunyai peranan penting

dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan mobilitas barang,

jasa dan penduduk. Untuk itu perlu dibangun prasarana dan sarana

transportasi untuk memberikan pelayanan transportasi prima.

Secara umum permasalahan yang selalu dihadapi oleh subsektor

transportasi pada umumnya meliputi aspek kapasitas, kondisi jalan,

kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana fisik; kelembagaan dan

peraturan; sumberdaya manusia, teknologi, pendanaan serta manajemen

operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.

Salah satu yang terpenting adalah menurunnya kualitas infrastruktur

terutama sarana dan prasarana jalan serta jembatan yang saat ini kondisinya

sangat memprihatinkan. Untuk Kota Jambi sampai tahun 2012 masih

didapati jalan yang rusak dan rusak berat. Hal ini tidak terlepas dari akibat

pembebanan muatan lebih (excessive over loading) terutama yang

disebabkan oleh masih banyak pergudangan yang berlokasi di dalam kota,

sehingga truk dengan tonase tinggi beralasan masuk ke kota yang berakibat

hancurnya jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai. Deskripsi lebih

rinci tentang kondisi jalan dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini.

41

Tabel 2.8

Panjang Jalan Kota Jambi

Berdasarkan Kondisi Jalan (Km) Tahun 2018

Kondisi Jalan Total

Panjang

Jalan

Baik Rusak

Berat Sedang Ringan Belum

Diaspal

331,54 96,86 11,67 18,44 48,17 506,67

Kondisi jalan di Kota Jambi sampai dengan tahun 2018 relatif kurang

baik, dari total panjang jalan kota 506,67 Km, hanya 65,44% jalan dalam

kondisi yang baik, sisanya sepanjang 34,56% atau 175,14 Km berada pada

kondisi yang rusak dan belum diaspal.

Di lihat dari persentase jalan yang rusak dan rusak berat yang cukup

tinggi dan panjang jalan dengan permukaan tanah yang masih tinggi maka

kedepan pemerintah Kota Jambi harus memperioritaskan perbaikan dan

peningkatan prasarana jalan dan sebaran kondisi jalan baik pada masing-

masing kecamatan harus lebih merata.

Melihat dinamika perkembangan Kota Jambi dan peningkatan

aktifitas perkotaan maka pemerintah Kota Jambi ke depan perlu melakukan

peningkatan kualitas dan penambahan jalan sebagai antsispasi mengurai

kemacetan lalu lintas.

Kota Jambi memiliki tiga Terminal dimana 1 terminal Tipe A dan 2

Terminal Tipe B. Perkembangan angkutan umum juga terus meningkat

seiring dengan perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi sangat

diperlukan pengembangan terminal orang dan terminal barang serta

peningkatan fasilitas terminal yang lebih memadai sesuai dengan standar.

42

Sementara itu untuk mendukung pergerakan barang dan jasa sangat

perlu dibangun dan dikembangkan jalur angkutan sungai serta dermaga dan

pos pengawas untuk memperlancar angkutan sungai, sehingga dapat

mengurangi kepadatan angkutan jalan raya.

Selain itu untuk mendukung upaya mengembangkan sarana dan

prasarana perhubungan yang terpadu dan nyaman pemerintah kota Jambi

juga harus meningkatkan fasilitas keselamatan untuk peningkatan keamanan

lalu lintas.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas PU Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Propinsi Jambi. Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Jambi masih bernama Dinas Pemukiman dan

Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Provinsi Jambi merupakan Hasil

pengintegrasian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor

Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, yang organisasinya

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun

2001 tentang organisasi dan tata kerja dinas – dinas Provinsi Jambi.

Pembentukan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor

45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi ,

serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi

Jambi. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi

43

Jambi merupakan salah satu di antara beberapa dinas yang ada di Provinsi

Jambi dan merupakan bagian Integral dari Pemerintah Provinsi Jambi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya

dalam pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana melalui :

a. Bidang Sumber Daya Air

b. Bidang Bina Marga

c. Bidang Cipta Karya

d. Bidang Perumahan

e. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

f. UPTD Balai Pengujian

g. Bidang Konstruksi dan Pengendalian

h. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

i. Bagian Sekretariat

2. Visi dan Misi

Visi menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat

12 dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 tentang

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasipelaksanaan

rencana pembangunan daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 adalah

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Berkenaan dengan dasar aturan tersebut, Sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Provinsi

44

Jambi. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sepenuhnya mendukung visi

misi Gubernur Jambi selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam

RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yaitu : “ JAMBI TUNTAS 2021”

(Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera)

Tertib : diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi

yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih,

transparan, akuntabel, dan harmonis yang tercermin dari

berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan

pembangunan diberbagai bidang, birokrasi pemerintahan, yang

profesional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian

hukum,serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan

dari pusat sampai desa.

Unggul : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi

yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi

perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

Nyaman : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di

Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman,tenteram,

damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar suku,

agama dan ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat

mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu

bersaing secara global, berkembangnya ilmu pengetahuan,

45

Teknologi dan inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang

berwawasan lingkungan.

Adil : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata,

tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar

wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh

seluruh lapisan masyarakat.

Sejahtera : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat

secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik

dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya .

Visi dan Misi Gubernur Jambi dalam RPJMD 2016-2021 tersebut

sepenuhnya akan didukung oleh dalam MISI Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun kedepan , antara

lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana jalan provinsi

b. Meningkatkan tata kelola sumber daya air yang fungsional dan

berkelanjutan untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air.

c. Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan perumahan

rakyat dengan layanan infrastruktur dasar yang layak.

d. Meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan melalui sumber daya

manusia yang berkompetensi serta berdaya saing.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi no. 45 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

46

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi,

dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi

Jambi memiliki Struktur Organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas, Bagian

Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta

Karya, Bidang Perumahan, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Bidang

Konstruksi dan Pengendalian, UPTD Balai Pengujian, UPTD Balai

Peralatan dan Perbekalan, Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala Bidang

Sumber Daya Air

Kepala Bidang

Bina Marga

Kepala Bidang

Cipta Karya

Kepala Bidang

Perumahan

Kepala Bidang

Konstruksi dan Pengendalian

Kepala Bidang

Tata Ruang dan Pertanahan

UPTD Balai Peralatan dan

Perbekalan

UPTD Balai Pengujian

47

4. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor

30 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah

Provinsi Jambi . Dimana pada Bab I V Bagian Pertama Pasal 46, Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Jambi memiliki tugas pokok dan fungsinya,

sebagai berikut :

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan Fungsinya:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Pekerjaan umum

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Propinsi Jambi

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dimana penyelenggaraan Tupoksinya tersebut OPD Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi memiliki struktur organisasi

sebagai media pelaksana (Tim Leader) dalam melaksanakan tugas tersebut,

sebagai berikut :

48

a. Kepala Dinas

Tugas

1) Melaksanakan ketentuan sebagai tugas dan fungsi dari Dinas

Pekerjaan Umum

2) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat,

bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional

b. Sekretariat

Tugas : Membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di

bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administrative

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna

mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

fungsi :

1) Melaksanakan koordinasi kegiatan dinas.

2) Melaksanakan koordinasi dan menyusun rencana program serta

anggaran dinas.

3) Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan,

kearsipan dan dokumentasi dinas.

4) Melakukan penataan organisasi dan tata laksana.

5) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

49

6) Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan

layanan pengadaan barang/jasa

7) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

c. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan

perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan

serta pelayanan teknis dan administrative sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Tugas : Membantu Dinas dalam rangka membantu bidang melaksanakan

rencana pengelolaan kegiatan dibidang sumber daya air serta pelayanan

teknis dan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

Fungsi :

1) Memberikan pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan

sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk

dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air

tanah.

2) Menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan

bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.

50

3) Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan bangunan

pengaman pantai.

4) Mengelola sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air,

pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada

wilayah sungai.

5) Melaksanakan pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan

SDA dan bangunan pengaman pantai.

6) Melakukan pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi

dan pemeliharaan serta evaluasi dibidang sumber daya air.

7) Melaksanakan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola dibidang

sumber daya air

8) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

bidangnya.

d. Bidang Bina Marga

Tugas : Melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina

marga serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

fungsi :

1) Memberikan pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan

jalan dan jembatan provinsi.

2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung

penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi.

51

3) Merumuskan program dan perencanaan teknis pembangunan dan

preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum.

4) Merencanakan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum,

peralatan, pengujian.

5) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan

perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.

6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

e. Bidang Cipta Karya

Tugas : Membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana

pengelolaan kegiatan dibidang cipta karya serta pelayanan teknis dan

adiministratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

fungsi :

1) Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan

strategis daerah provinsi.

2) Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan

strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya.

3) Melakukan pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah

domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi

kewenangan provinsi.

52

4) Mengelola dan mengembangkan sistem dranaise yang terhubung

langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi.

5) Membina dan menyusun program tata bangunan dan lingkungan.

6) Mengelola dan mengendalikan sanitasi dan penyehatan lingkungan

permukiman (PLP).

7) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

f. Bidang Perumahan Rakyat

Tugas : Melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang perumahan

rakyat serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

fungsi :

1) Merumuskan program dan kegiatan bidang Perumahan Rakyat.

2) Membina SDM bidang perumahan lintas kab/kota.

3) Menyediakan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.

4) Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang

terkena relokasi program pemerintah provinsi.

5) Menyelenggarakan PSU Perumahan.

6) Merumuskan kebijakan dan strategi provinsi tentang pendataan,

pembangunan, kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku

pembangunan perumahan swadaya.

53

7) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya

g. UPTD Balai Pengujian

Tugas : Melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dalam bidang pelayanan jasa

Pengujian mutu air,mekanisme tanah, geologi dan bahan Bangunan.

fungsi :

1) Penyusunan Program Kerja kegiatan kelaboratoriuman dengan

mengacu pada kebijakan mutu laboratorium.

2) Penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium

3) Pelayanan jasa pengujian

4) Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengujian

5) Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium

6) Pembinaan terhadap pengelolaan peralatan laboratorium.

7) Pembinaan terhadap pengelolaan SDM laboratorium

8) Pelaksanaan kebijaksanaan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan

peningkatan profesionalisme laboratorium

9) Pengoordinasian pelaksanaan operasional pengujian.

h. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian

Tugas : Melaksanakan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan

kebijakan dibidang bina konstruksi dan pengendalian serta pelayanan

teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

54

yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

fungsi :

1) Menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi.

2) Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah

provinsi.

3) Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan

tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi.

4) Membina lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan

asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi.

5) Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi.

6) Pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian

dibidang Pekerjaan Umum dalam wilayah provinsi.

7) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan meningkatkan kemampuan

teknis sumber daya manusia.

8) Pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup dinas.

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

i. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

Tugas : Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang yang diberikan Dinas PUPR dalam bidang

pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengoperasian, pelayanan jasa,

pengelolaan perbekalan dan logistik alat-alat berat dan alat-alat pendukung

55

serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan,

program dan urusan rumah tangga balai.

Fungsi :

1) Penyusunan program kerja balai

2) Pemberian pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan, program

dan urusan rumah tangga balai

3) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan

pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung.

4) Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa alat-alat berat dan alat-alat

pendukung.

5) Pelaksanaan pengelolaan logistik meliputi penyimpanan, pengamanan

dan pendistribusian untuk penunjang operasional alat-alat berat dan

alat-alat pendukung.

6) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan provinsi

terkait dengan penggunaan alat-alat berat dan alat-alat pendukung

dengan cara swakelola.

7) Pelaksanaan pengelolaan perbekalan

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

56

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap evaluasi jalan Arif

Rahman Hakim

Kemacetan lalu lintas merupakan masalah umum yang dihadapi

hampir semua wilayah perkotaan di negara berkembang dengan mobil

sebagai suatu moda yang mendominasi transportasi. Kemacetan muncul

ketika volume lalu lintas melebihi kapasitas jalan atau simpang.

Penambahan kendaraan menyebabkan tundaan, waktu perjalanan menjadi

lebih lama, dan mengakibatkan kenaikan biaya transportasi.

Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai

terjadi. Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya

sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan

total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak sangat

lambat. Lalu-lintas tergantung kepada kapasitas jalan dan banyaknya

lalu-lintas yang ingin bergerak. Jika kapasitas jalan tidak dapat menampung,

lalu-lintas yang ada akan terhambat dan mengalir sesuai dengan kapasitas

jaringan jalan maksimum.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi, perekonomian dan pembangunan

berbagai bidang di Kota Jambi telah bertumbuh dengan pesat. Seiring

dengan hal tersebut kebutuhan transportasi juga mengalami peningkatan

yang pesat. Terlihat dari meningkatnya volume lalu lintas baik. sebagai

57

akibat bertambahnya kendaraan maupun meningkatnya frekuensi perjalanan

masyarakat. Peningkatan volume lalu lintas ini ternyata tidak mampu

diimbangi oleh peningkatan kapasitas jalan.

Salah satu titik kemacetan yang terjadi di kota Jambi berada di Jalan Arif

Rahmah Hakim. Melihat kondisi tersebut pemerintah Kota Jambi pada tahun

2014 mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk dilakukan

pelebaran jalan, hal ini dikarenakan Jalan Arif Rahmah Hakim merupakan

jalan provinsi sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk

melakukan pelebaran jalan tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi:

“Ruas jalan arif rahman Hakim tersebut merupakan jalan Provinsi

sehingga jalan tersebut akan menjadi kewenangan dari Pemerintah

Provinsi untuk melakukan perbaikan maupun pengembangannya,

sedangkan pemerintah Kota Jambi hanya dapat mengusulkan dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi

untuk dilakukan pelebaran jalan”16

Beliau melanjutkan:

“..memperhatikan usulan tersebut, maka pemerintah provinsi Jambi

melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan

kajian, sejauh mana jalan tersebut layak dan harus menjadi prioritas

dalam perbaikan pada tahun 2015. Dan hasil kajian menunjukan bahwa

16 Wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Fauzi, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

58

kemacetan yang terjadi di Jalan Arif Rahman Hakim dalam dilakukan

upaya pengurangan dengan dilakukan pelebaran Jalan..” 17

Pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak Ir. Tetap Sinulingga selaku

Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Provinsi Jambi:

“...Jalan Arif Rahmah Hakim itu memang kondisinya sangat macet

sekali, terutama saat jam sibuk, seperti saat jam pergi kerja dan sekolah

serta saat jam pulang kerja dan pulang sekolah, dimana sepanjang jalan

tersebut banyak terdapat sekolah dan perguruan tinggi serta area

perkantoran..”18

Beliau melanjutkan:

“..memperhatikan kondisi tersebut maka pemerintah Kota Jambi

mengusulkan untuk dilakukan pelebaran jalan kepada Pemerintah

Provinsi Jambi, hal ini dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan

provinsi, tentunya yang berwewenang melakukan perbaikan adalah

pemerintah provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat”19

Selanjutnya dijelaskan:

“..setelah pengkajian tentang kelayakan dan penentuan skala proritas

perbaikan jalan, maka Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas

17 Wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Fauzi, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 18 Wawancara dengan Bapak Ir. Tetap Sinulingga selaku Kepala Bidang Bina Marga pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 19 Wawancara dengan Bapak Ir. Tetap Sinulingga selaku Kepala Bidang Bina Marga pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

59

Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat menetapkan bahwa perbaikan

Jalan Arif Rahman Hakim dilakukan pada Tahun 2015 melalui Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Perkotaan Provinsi Jambi yang

dilakukan dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Arif Rahman Hakim

– Jalan A. Manaf menjadi dua jalur dengan panjang 1,80 km.”

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bambang Sucipto,

ST selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi:

“...Jalan Arif Rahman Hakim merupakan kewenangan dari Pemerintah

Provinsi, meskipun terdapat dalam Kota dan bukan jalur lintas sumatera

namun merupakan jalan provinsi, tentunya yang memelihara adalah

pemerintah provinsi, dan telah kita lakukan peningkatan jalan, dengan

melakukan pelebaran bahu jalan melalui pengecoran beton..”20

Beliau melanjutkan:

“..pekerjaan tersebut dilakukan terhitung mulai kontrak di buat dan

ditandatangani yakni pada tanggal 23 Februari 2015 dengan No. Kontrak

630/478-DI-U3.3/18.06/II/2015 dan diselesaikan pekerjaan pada Juni

2015” 21

20 Wawancara dengan Bapak Bambang Sucipto, ST selaku Kepala Seksi Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 21 Wawancara dengan Bapak Bambang Sucipto, ST selaku Kepala Seksi Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

60

B. Kendala yang ditemukan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengevaluasi

jalan Arif rahman Hakim

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan diketahui bahwa

Kendala yang ditemukan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengevaluasi jalan

Arif rahman Hakim:

1. Kendala Teknis

a. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Tetap Sinulingga selaku

Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Provinsi Jambi diketahui bahwa terdapat masalah teknis,

diantaranya adalah proses sosialisasi kepada masyarakat yang cukup

lama, hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi bersama

Pemerintah Kota Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum memberikan

pemahaman kepada masyarakat, khususnya yang terimbas dari pelebaran

61

Jalan Arif Rahman Hakim, dimana terdapat banyak sekali pedagang kaki

lima yang sebelumnya berjualan dipinggir jalan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Pekerjaan Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan

Arif Rahman Hakim sepanjang 1,8 km terhitung kontrak pada tanggal 23

Februari 2015, rapat sosialisasi di Kantor Kecamatan tanggal 13 Maret

2015 dan mulai pelaksanaan pekerjaan tanggal 26 Maret 2015, artinya

awal pekerjaan baru dapat terlaksana setelah proses sosialisasi pada

masyarakat dan mengakibatkan keterlambatan pada awal pelaksanaan

pekerjaan.

b. Banyaknya utilitas dilapangan yang mengganggu proses pelebaran jalan

antara lain pipa air bersih, kabel-kabel, sehingga dalam proses pelebaran

jalan berjalan tidak maksimal dan mesti berkoordinasi dengan banyak

pihak yang terkait, sehingga hal tersebut menggangu jalnnya pekerjaan

pelebaran.

c. Areal pekerjaan secara umum untuk melaksanakan pekerjaan terkait

dengan proses pembebasan lahan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan

sistem kerjanya tidak bisa continyu tapi secara bertahap dan setempat-

setempat sesuai dengan lokasi yang telah dibebaskan, berkas pembebasan

ang terakhir diterima bulan oktober 2015 sehinga pelaksanaan pekerjaan

terhambat menunggu proses pembebasan lahan.

d. Pelebaran jalan mengakibatkan relokasi pagar-pagar instansi dan sarana

umum, proses relokasi berjalan terhambat karena pembangunan pagar

baru diselesaikan terlebih dahulu baru dapat melanjutkan pekejraan

62

selajutanya, dalam hal ini pekerjaan memerlukan waktu yang lama dan

bertahap mengkaibatkan pula keterlambatan dalam pelaksanaan.

2. Kendala Non Teknis

a. Sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim depan kampus IAIN Telanaipura

Jambi akan dilakukan pelebaran oleh Pemerintah. Di sepanjang Jalan itu

terdapat ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL). Jika pelebaran ini selesai,

para PKL tidak diperbolehkan lagi untuk berjualan di sepanjang Jalan itu.

Mereka terancam kehilangan mata pencarian jika tidak ada solusi yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi. Kini, pekerja sedang memasang

drainase di sisi kiri dan kanan Jalan. Irwansyah, Kepala Kantor Satpol PP

Kota Jambi, mengatakan, PKL memang tidak diperbolehkan lagi

berjualan di sepanjang Jalan itu. Sebab, Jalan itu akan dibuat Jalan dua

jalur dan trotoarnya untuk pejalan kaki. “Kita akan lakukan penertiban

dan tidak boleh lagi berjualan di kawasan itu,” katanya. Kata dia,

Pemerintah Kota Jambi telah membuat beberapa titik yang boleh

berjualan bagi PKL. “Kita hanya menjalankan aturan,”22 tegasnya.

Rusminah, PKL di Jalan Arif Rahman Hakim mengaku sangat kecewa

jika PKL tidak diperbolehkan lagi berjualan di sepanjang Jalan Arif

Rahman Hakim itu. “Dari jualan ini lah kami menghidupi keluarga dan

biaya sekolah anak,”23 katanya, dikonfirmasi. Diakuinya, ia berjualan di

Jalan Arif Rahman Hakim itu sejak 2009 lalu. Dia mengaku kecewa dan

22 Wawancara dengan Bapak Irwansyah, Kepala Kantor Satpol PP Kota Jambi 23 Wawancara dengan Ibu Rusminah, PKL di Jalan Arif Rahman Hakim

63

keberatan bila tak diperbolehkan berjualan di sana. Diakuinya, ia hanya

butuh sedikit badan jalan untuk tempat berjualan.

b. Pengerjaan pelebaran Jalan Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kota

Jambi dengan melalukan penebangan pohon, dikritik oleh Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli, mengatakan penebangan

pohon di tengah Kota Jambi membuat kondisi Kota Jambi semakin

panas. Menurut Nauli, pohon memiliki fungsi yang sangat vital dalam

kondisi seperti saat ini. “Pohon yang ada jumlahnya sudah minim, malah

yang ada ditebangi. Jadi semakin panas dan gersang,” 24.

Ditambahkannya, seharusnya pemerintah serius menambah Ruang

Terbuka Hijau (RTH). “Dari kira-kira luas wilayah kota 180 ribu hektar,

minimal sekitar 20 ribu harus diperuntukkan untuk RTH,” jelasnya.

Selain itu, rumah maupun gedung yang ada di kawasan perkotaan juga

harus memiliki taman. Sehingga udara diperkotaan tidak tercemar.

“Fungsi pohon kan untuk membuat udara menjadi lebih bersih. Kalau

ditebang jelas kita menolak” 25

C. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi dan mencarikan solusi

kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan Arif Rahman Hakim

Upaya pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Provinsi Jambi melakukan pelebaran jalan terhadap Jalan

24 Wawancara dengan Bapak Musri Nauli selaku Direktur Eksekutif Walhi Jambi, , 25 Wawancara dengan Bapak Musri Nauli selaku Direktur Eksekutif Walhi Jambi, ,

64

Arif Rahman Hakim mampu mengurai kemacetan yang terjadi selama

beberapa tahun terakhir, sejak dijadikan dua jalur, maka kemacetan yang

dahulunya menjadi fenomena setiap hari bagi warga Kota Jambi, namun

sekarang sudah tidak lagi.

65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap evaluasi jalan Arif Rahman

Hakim Kota Jambi yakni pelebarn jalan, hal ini dikarenakan Jalan Arih

Ramhan Hakim merupakan salah satu ruas jalan dalam Kota Jambi yang

mengalami kemacetan pada saat-saat jam sibuk, sehubungan jalan tersebut

merupakan jalan provinsi maka Pemerintah Kota Jambi mengusulkan

kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan pelebaran jalan pada bahu

jalan, sehingga pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan

pelebaran jalan sepanjang 1,8 km. Setelah dilakukan kebijakan pelebaran

jalan tersebut terbukti bahwa kemacetan dapat diiuraikan dengan baik.

2. Kendala yang ditemukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengevaluasi

jalan Arif Rahman Hakim Kota Jambi yakni adanya kendala teknis dan

kendala non teknis. Adapun kendala teknis diantaranya adalah lamanya

proses sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengulur waktu pelaksanaan

pekerjaan, banyaknya utilitas dilapangan yang mengganggu proses

pelebaran jalan antara lain pipa air bersih, kabel-kabel, pelebaran jalan

mengakibatkan relokasi pagar-pagar instansi dan sarana umum, proses

relokasi berjalan terhambat karena pembangunan pagar baru diselesaikan

terlebih dahulu baru dapat melanjutkan pekejraan selajutanya.

66

3. Upaya pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Provinsi Jambi melakukan pelebaran jalan terhadap

Jalan Arif Rahman Hakim mampu mengurai kemacetan yang terjadi selama

beberapa tahun terakhir, sejak dijadikan dua jalur, maka kemacetan yang

dahulunya menjadi fenomena setiap hari bagi warga Kota Jambi, namun

sekarang sudah tidak lagi

B. Saran

Diharapkan pemerintah Provinsi Jambi dapat melakukan pelebaran jalan

pada ruas jalan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Jambi

untuk mengurai kemacetan pada beberapa titik di Kota Jambi seperti di

Simpang Tiga Sipin dan beberapa titik kemacetan lainnya.

67

NO Jenis Data Metode SumberData

1 Sejarah Berdirinya Dinas Pekerjaan

Umum Kota Jambi

Wawancara

Dokumentasi

Kepala

Dinas PU

Kota Jambi

2 Visi, Dan Misi, Dinas PU Kota

Jambi

Wawancara

Dokumentasi

Pemeritah

Dinas PU

Kota Jambi

3 Kebijakan Pemerintah Terhadap

Evaluasi, Pungsi Perluasan Jalan

Arif Rahman Hakim

Wawancara

Dokumentasi

Dinas PU

Kota Jambi

Dan Tokoh

Masyarakat

4 Bagai Mana Pandangan Masyarakat

Terhadap Kebijakan Pemerintah

Terhadap Evaluasi, Pungsi,

Perluasan Jalan Arif Rahman

Hakim

Wawancara Masyarakat

kota Jambi

68

Pabduan Obsarvasi Yaitu :

NO Jenis Data Objek Observasi

1 Pengaruh Urbanisasi Setuasi Pola Pikir Pemerintah

Daerah Kota Jambi

2 Keadaan Lingkungan Daerah

Kota Jambi

Kantor Dinas PU Kota Jambi

Panduan Dokumentasi Yaitu:

NO Jenis Data Data Dokumentasi

1 Sejarah Terbentuknya

Dinas Pekerjan Umum

Kota Jambi

Kepala Dinas Pekerjan Umum Kota

Jambi

Dekumen Sejarah

2 Visi Dan Misi

KantorDinas PU Kota

Jambi

Pemerintah Dinas PU Kota Jambi

Dokumen

3 Apasaja Kebijakan Dinas

PU Kota Jambi

Kepala Dinas PU Kota Jambi

4 Apasaja Sarana Dan

Prasarana Kantor Dinas

PU Kota Jambi

Pegawai Dan Staf Di PU Kota Jambi

69

Butir butir Wawancara Yaitu

NO Jenis Data Sumber Data Dan Substansi Data

1 Sejarah Berdirinya Kantor

Dinas PU Kota Jambi

Keala Dinas PU

• Apasaja Yang Menjadi Visi Dan

Misi PU Kota Jambi

• Sejauh Mana Implementasi Visi

Dan Misi PU Kota Jambi

2 Visi Dan Misi Dinas PU

kota Jambi

Kepala Dinas PU Besertapegawai PU

• Apa Saja Kebijakan Dinas PU kota

Jambi

• Sejauh mana evaluasi dan fungsi

dinas PU kota Jambi

3 Apa kendala yang di

Hadapi Dinas PU dalam

evalusi Danfungsi terhadap

jalan Arif Rahman Hakim

di kota jambi

Kepala Dinas PU kota Jambi dan Beberapa

Masyarakat

• Apa saja yang menjadi pokok

maslah dalam melaksakan

Kebijakan ,evaluasi Fungsi

terhadap jalan Arif Rahman Hakim

• Bagai Mana Pandagan Bapak dan

Ibuk terhdadap kebijakan pemeritah

dalam hal ini dinas PU kota jambi

70

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Data Pelebaran jalan Undang- Undang Tahun 2002 hlm 60

Penelititianalfatojogjakrta tahun2007 tentangKebijakan perluasan jalan

Pegamatan dan hasli Wawan cara di Lapangan

Thomas R. Dye 1981 Kebijakan publik

Easton (1969) Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian

Anderson (1975) kebijakan publik

Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik dalam penelitiannyaChiefUdoji 1981

mendefinisikan kebijaksanaan publik

Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik.

Wrigstone, dkk 1956Pegertian fungsi dalam pandanaganmakluk sosial

CathererinrDawson,MetodelogiPenelitian Praktis.( Yokakarta).

SugionoMetodepenelitianKualitatif.(Bandung)

Burhan Bungin (2003) Analisis Data Kualitatif,Surabaya: PT. Raja Grafindo

Persada.

LexyMoleong. Metodelogi Penelitian Kualitatif .

Burhanbugin,Analisis Data Kulitatif.

MoleongLexy. J.Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi),

(Jambi: Syariah Press, 2014), hlm 32.

Dikutip oleh Dijam’an Satori dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian

Kualitatif, cet. Ke-43

Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosda Karya. 2000.).

hlm. 45 (Bandung: Alfabela, 2013).

Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi. (Jambi : syari’ahPress Fakultas Syari’ah

2015

71

CURICULUM VITAE

A. Informasi Diri

Nama : Abdul Majid.A

Tempat & Tgl. Lahir : Tanjng Putus, 23 Februari 1990

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : JL.Arif Rahman Hakim, Kel, Simp. IV Sipin,

rt.23, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi

B. Riwayat Pendidikan

S1 UIN STS Jambi : 2012 - 2019

MAN Tabir : 2006 - 2009

MTS AL-Munawwaroh : 2003 - 2006

SDN 106/VI Pulau Tebakar : 1997 - 2003