1
PIDATO PENGARAHAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
PADA ACARA
RAPAT PIMPINAN PARIPURNA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
Jakarta, 13 Januari 2021
2
Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu,
Shalom, Namo Budaya,
Salam Kebajikan,
Yang Terhormat, Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
Yang saya hormati:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
2. Para Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
3. Para Sekretaris, Direktur dan Kepala Pusat di Lingkungan Kemendesa PDTT
4. Para Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kemendesa PDTT
5. Pejabat fungsional Ahli Utama, Madya, Muda, dan pelaksana di Lingkungan Kemendesa PDTT
3
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan
nikmat sehat, waktu dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada Rapat Pimpinan Paripurna kali
ini.
Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,
Alhamdulillah, untuk pertama kalinya, kita dapat melaksanakan Rapat Pimpinan Paripurna (Rapim Purna),
setelah merampungkan kebijakan Presiden terkait
Reformasi Birokrasi, yang kongkritnya kita lakukan dengan merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK), dilanjutkan dengan menempatkan personil pejabat tinggi pada masing-masing unit kerja.
Kebijakan penyederhanaan birokrasi sudah seharusnya saya lakukan dalam waktu yang cepat dan
cara yang tepat. Sebagai orang baru, tentu kami tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan
pendalaman, apalagi penilaian secara personal, sebagai pertimbangan melakukan reposisi dalam SOTK baru. Oleh
karenanya, terkait dengan penempatan personil,
4
sepenuhnya berdasarkan pada penilaian Panitia Seleksi
serta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Begitu seterusnya ke depan, karena itulah yang
seharusnya dijalankan. Oleh karenanya, Saya berharap, dan mari
berkomitmen bersama-sama, menjadikan Reformasi Birokrasi di institusi kita, tidak sekedar perubahan struktur
dan pergeseran personil yang tidak memiliki makna apapun bagi perubahan paradigma, budaya organisasi,
serta etos kerja individu dan organisasi. Karena sejatinya,
Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk menjadikan birokasi lebih akuntabel, meningkat kinerjanya,
berkualitas layanan publiknya, serta terbebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Untuk itulah, harus dibangun sebuah sistem yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi kerja-kerja
birokrasi, dengan membangun sikap kompetisi dalam hal kinerja, meningkatkan kompetensi SDM agar mampu
memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas, membangun transparansi dan partisipasi sebagai kontrol
dalam menjalankan tugas-tugas kepublikan.
5
Dalam kesempatan yang istimewa ini, dengan
lugas, tegas, perlu saya sampaikan bahwa, perubahan SOTK ini tidak boleh dan bukan hanya untuk otak atik
struktur dan personil belaka. Harus ada perubahan mendasar dan bermakna dalam institusi Kementerian
Desa PDTT, yang pada akhirnya, tujuan akhir kita adalah, apa yang kita lakukan di Kementerian ini, dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat desa, apa yang kita kerjakan mendatangkan kebaikan bagi warga desa, apa yang kita
tunaikan dapat menjadikan desa keluar dari status
tertinggal, bebas dari kemiskinan maupun kelaparan, lepas dari jeratan penyakit menahun, bebas dari
keterbelakangan maupun kutukan alam, serta bangkit menjadi desa yang lahir dari warga, pengelolaannya
dilakukan oleh warga, dan tujuan pengelolaan dan kemanfaatannya untuk warga. Dari, Oleh, Untuk Warga.
Semua untuk Warga.
6
Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi
Madya dan Pratama yang saya hormati, Sejak awal dilantik sebagai Menteri Desa, PDTT
oleh Presiden Joko Widodo, saya menyadari betul, bahwa ini amanah yang tidak ringan. Dibekali kurang lebih
38.375 personil, terdiri dari 1.986 orang PNS, kurang lebih 1.039 orang PPNPN dan kurang lebih 35.350 orang
Tenaga Pendamping Profesional. Untuk menuntaskan amanah yang diberikan pada
kita, pada tahun 2021 ini, kita mendapatkan anggaran
sebesar Rp 3,68 triliun, ditambah dengan aset tanah dan bangunan, serta kendaraan dan aset bergerak lainnya.
Juga, dana desa sebesar Rp 72 triliun, yang arah kebijakan dan prioritas penggunaannya menjadi bagian
integral dari tugas kita. Dengan sumber daya tersebut, melalui saya, kita
semua, diminta untuk menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan
kawasan transmigrasi, sebagaimana visi dan misi Presiden
7
dan Wakil Presiden yang tercantum dalam RPJMN 2020-
2024, serta arahan Presiden. Mewujudkan semua hal di atas bukanlah hal
mudah, meski tidak juga sulit. Oleh karena itu, perubahan struktur organisasi, reformasi birokrasi ini, harus
dibarengi dengan perubahan paradigma dalam budaya kerja organisasi, dalam pembangunan desa dan
perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, maupun kawasan transmigrasi.
Strategi untuk fokus dan mempercepat tercapainya
sasaran pembangunan di bidang desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, ialah mengimplementasikan
tujuan-tujuan dalam SDGs Desa. Yaitu, terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat
dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi,
Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa
sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan
Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap
8
Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Peduli
Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis
dan Budaya Desa Adaptif.
Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,
Sebagai sebuah upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Pertama-tama, SDGs Desa harus tercermin dalam semua
program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Semua IKU eselon 1 dan 2,
program dan kegiatan Kementerian Desa PDTT harus merupakan rangkaian kegiatan percepatan pencapaian
tujuan SDGs Desa. Anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pencapaian SDGs Desa.
Hanya itulah, jalan mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa, mempercepat pencapaian Peraturan Presiden No.
59 Tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB.
9
Dalam pembangunan desa dan perdesaan, SDGs
Desa dapat dioperasionalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti peningkatan infrastruktur
desa, pengembangan desa wisata, utamanya yang berada pada destinasi wisata prioritas nasional; desa adat; desa
inklusi; desa ramah perempuan dan peduli anak; desa sehat dan sejahtera; dan lain sebagiannya.
Hal penting lainnya, kita harus hadir memberikan pendampingan pembangunan desa dan perdesaan,
membuka jalan kerjasama dan kemitraan masyarakat
desa, serta dapat memastikan penggunaan dana desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.
Penting untuk dipahami, bahwa paradigma SDGs Desa turut mengubah sudut pandang kawasan yang
selama ini diputuskan secara top down, menjadi kerja antar desa yang bersifat bottom up. Wujud kerja sama
antar desa terutama untuk meningkatkan skala ekonomi, skala wilayah pembangunan, skala keamanan, dan
sebagainya. Karena itu, perdesaan tidak lagi dibatasi zona administrastif yang berimpitan atau berdekatan,
melainkan basis kerja sama sesuai potensi masing-masing
10
desa, yang bisa jadi berjauhan dalam satu kabupaten,
atau lintas kabupaten dalam provinsi, bahkan desa-desa lintas provinsi.
Meski menggunakan diksi daerah, pembangunan daerah tertinggal tetap difokuskan pada pembangunan
desa; karena lebih dari 60 persen desa-desa di daerah tertinggal berada pada status desa tertinggal dan desa
sangat tertinggal. Alhasil, upaya pengentasan desa tertinggal akan langsung memberikan pengaruh hingga
60 persen untuk mengentaskan daerah tertinggal.
Secara khusus Kementerian Desa PDTT harus mendukung desa-desa berkembang, maju dan mandiri
yang berada pada lingkungan tertinggal tersebut. Salah satu strategi yang bisa dikembangkan ialah memperbaiki
infrastruktur kelistrikan dan telematika, memotori dan membantu desa-desa dapat terhubung langsung melalui
pasar di dunia maya, maupun jalur tol laut, serta yang utama lagi, Kementerian Desa PDTT harus mampu
mengonsolidasi pembangunan infrastruktur dan transportasi di daerah tertinggal, dengan kementerian
dan lembaga lain yang relevan.
11
Untuk kegiatan transmigrasi, lebih baik fokus pada
daerah eksisting, baik berupa UPT maupun desa. Layak dipertimbangkan untuk memusatkan pada program
pengembangan KTM (Kota Terpadu Mandiri), dengan memenuhi dan meningkatkan layanan dasar sosial dan
ekonomi. Ke depan, transmigrasi harus sudah bergeser dari
paradigma lama yang dipandang secara demografis, karena transmigrasi harus mampu menjadi kekuatan
pengungkit ekonomi kawasan sekitarnya, transmigrasi
harus mampu membangun keterkaitan dengan daerah sekitar kawasan transmigrasi, transmigrasi harus menjadi
bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan desa di Indonesia.
Oleh karena itu, kita harus memastikan serah terima kawasan transmigrasi kepada Pemda, dapat
dilakukan setelah terpenuhinya seluruh kebutuhan sertifikasi lahan, fasilitas ekonomi, sosial, dan budaya,
serta pengembangan kapasitas transmigran. Pun begitu dengan lokasi transmigrasi baru, harus benar-benar telah
memenuhi syarat untuk kehidupan keluarga, sebelum
12
calon transmigran dikirim di lokasi tersebut. Tidak boleh
lagi transmigran dikirim ke lokasi yang tanpa fasilitas kehidupan yang memadai.
Setelah semua itu kita lakukan, selanjutnya kita harus hadir, memberikan pendampingan, dukungan,
fasilitasi bagi masuknya investasi ke desa. Baik atas inisiatif dan upaya desa sendiri dalam menarik investasi,
maupun atas upaya dan fasilitasi yang kita lakukan. Tidak hanya itu, kelembagaan ekonomi desa harus
kita bangun dan kuatkan; BUMDes dan BUMDes Bersama,
serta UMKM perdesaan dan kawasan transmigrasi; jiwa kewirausahaan warga desa harus kita tumbuhkan;
produk-produk unggulan desa harus distimulasi; dan yang terpenting lagi adalah, yang dihasilkan warga desa
terhubung dengan pasar yang menguntungkan warga desa.
SOTK yang berbasiskan tenaga fungsional memudahkan Kementerian Desa PDTT untuk membentuk
kelompok-kelompok tugas yang memusatkan pengembangan produk unggulan desa, seperti berwujud
13
perhutanan sosial; memfasilitasi sertifikasi hutan desa,
promosi dari hasil hutan desa, dan sebagainya.
Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,
Untuk mendapatkan buah dari perubahan paradigma tersebut, mau tidak mau, harus segera diikuti
upaya normalisasi sudut pandang, cara pikir, dan cara bertindak yang baru seluruh pegawai Kementerian Desa
PDTT.
Dibutuhkan cara berpikir baru yaitu memenuhi sasaran-sasaran SDGs Desa, bertindak dengan cara baru
yang memastikan pemanfaat riil by name by address, dan menghasilkan hasil, manfaat, maupun dampak yang lebih
langsung dirasakan bagi warga desa. Singkatnya, diperlukan SDM yang siap atas arah
baru kebijakan pembangunan desa yang disebut SDGs Desa. Untuk itulah, peningkatan kapasitas, perubahan
cara pandang, etos dan mental bekerja pegawai maupun pendamping sangatlah menentukan.
14
Namun demikian, penting dicatat, bahwa
tanggungjawab utama penyelesaian tugas dan fungsi kementerian ini, ada di pundak menteri, selanjutnya
didelegasikan kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, berikut seluruh PNS di lingkungan kementerian. Artinya,
seluruh teknis penyelenggaraan Kementerian Desa PDTT harus diutamakan dikerjakan oleh PNS sendiri; sedang
pendamping dan PPNPN harus ditempatkan sebagai pendukung, bukan penyelenggara kegiatan teknis.
Secara khusus, saat ini manajemen 35.350 orang
pendamping langsung di bawah Kemendesa PDTT, bertanggung jawab mendampingi desa dan perdesaan,
daerah tertinggal, dan transmigrasi, dari UPT hingga KTM, dengan pengukuran kinerja melalui sistem informasi
laporan kegiatan harian, dan terhubung dengan Sapa Desa serta seluruh unit kerja Kementerian Desa PDTT.
Upaya terpadu ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari dukungan data dan informasi yang memadai.
Keseluruhan gerak Kementerian Desa PDTT harus ditopang data yang akurat, lengkap, mikro dan
berkelanjutan. Pada saat ini Kementerian Desa PDTT
15
telah menyediakan server terbaik di dunia. Mulai 2021
seluruh aplikasi ke luar Kementerian Desa PDTT disatukan menjadi hanya satu super aplikasi Sistem Informasi Desa
(SID). Adapun seluruh aplikasi di dalam Kementerian Desa PDTT disatukan menjadi hanya satu super aplikasi
yang disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Seluruh penyusunan dan perawatan aplikasi
hanya boleh dijalankan oleh Pusdatin, sehingga unit kerja lain bisa fokus sebagai user, pengguna 2 super aplikasi
tersebut.
Data dan informasi harus digunakan untuk meningkatkan inovasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi. Kerja sama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga lain harus dirumuskan secara operasional,
kongkrit, dan terukur, serta diimplementasikan secara sungguh-sungguh, sehingga tidak sekedar bangunan
formalitas untuk pemenuhan kebutuhan normatif. Oleh karena, agar kita dapat berlari cepat dengan
semangat baru, etos baru, data akurat, teknologi canggih, harus didukung oleh manajemen Kementerian Desa PDTT
yang berkualitas.
16
Perencanaan program antar unit kerja tidak boleh
saling tumpah tindih, aspek pemerataan harus dipertimbangkan, output kegiatan dan outcome program
harus jelas dan terukur, efisiensi dan efektivitas program terhadap pencapaian SDGs Desa harus menjadi
pertimbangan utama. Oleh karena itu, harus ada sinergi antar satuan perencana masing-masing unit kerja dengan
biro perencanaan. Agar terkoordinasi dengan baik, memiliki output
yang terukur, serta ada barang yang bisa diterima warga
desa, dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis pinjaman maupun hibah luar negeri, harus terkoordinasikan dengan
Biro Perencanaan dan Kerjasama sebagai penghubung Kementerian Desa PDTT dengan para lembaga donor.
Pun demikian halnya, kerja sama Kementerian Desa PDTT dengan Pertides harus lebih produktif, baik
untuk mengintegrasikan perkuliahan dengan kerja lembaga-lembaga desa; penyusunan model perkuliahan
kepala desa, perangkat desa, dan pengurus Bumdes berbasis portofolio pengalaman; kerja sama
pengembangan perdesaan, desa wisata, perhutanan
17
sosial, desa digital, dan tematik lainnya; penelitian,
monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan; KKN tematik; serta kegiatan-kegiatan lain yang langsung
bermanfaat untuk desa. Tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan
keuangan yang cepat dan efisien, serta bermanfaat atau efektif. Karena itu, sistem payroll harus segera dijalankan
sebelum Maret 2021 di seluruh unit kerja, yang langsung dipimpin oleh Sekretariat Jenderal. Tidak perlu lagi ada
kelambatan dalam pencairan dana; monitoring harus
dilakukan secara berkala; mingguan dan bulanan. Sebagai pendukung manajemen yang vital, jangan mempersulit
hal yang sebenarnya mudah; permudahlah proses namun tetap dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan
ketelitian. Keberhasilan meraih status laporan keuangan WTP selama ini, harus dipertahankan.
Bulan Januari 2021 ini, harus sudah dituntaskan laporan keuangan dan barang milik negara dari KPA dan
satker lama, menutup satker lama dan membuka satker baru; mempercepat pemindahan aset dan penyelesaian
barang milik negara pada masing-masing unit kerja; serta
18
implementasi penggunaan ruangan kerja sesuai yang
sudah diputuskan oleh Tim Transisi. Perubahan SOTK ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda waktu
bekerja; untuk saat ini, perubahan desain ruangan belum mendesak dilakukan; seluruh aparat Kemendesa PDTT
harus sudah langsung bekerja saat ini juga. Efisiensi harus terus diupayakan, dengan
melakukan inventarisasi manfaat seluruh aset Kementerian Desa PDTT; aset yang ada jangan sampai
membebani anggaran Kementerian; dan, yang sudah
tidak memberikan manfaat agar segera dilakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penempatan personil untuk masing-masing unit kerja harus sudah dapat diselesaikan dalam minggu ini.
Selanjutnya, manajemen SDM internal Kementerian Desa PDTT harus sepenuhnya digital sejak Maret 2021. Tidak
boleh ada lagi masalah absensi dan perjalanan dinas. Karena itulah, kinerja personil harus dapat diukur dengan
memanfaatkan tekhnologi, e-absensi digunakan untuk mencatat kedatangan WFH dan WFO, tugas harian
dikumpulkan dalam e-kinerja, perjalanan dinas dilaporkan
19
dalam e-perdin, dan secara keseluruhan tercakup dalam
Simpeg. Dengan pengawasan Itjen, berikut
pengawalannya, maka Kemendesa PDTT akan sampai ke tujuan dengan cepat, dan tetap selamat. Apalagi dalam
waktu yang bersamaan, dapat dibentuk Satuan Pengendalian Internal (SPI) pada masing-masing unit
kerja eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Desa PDTT.
Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,
Ringkasnya, ada Sepuluh Tugas yang menjadi tanggung
jawab kita: 1. Mulai hari ini seluruh pegawai Kementerian Desa
PDTT harus langsung bekerja melayani desa; hal-hal yang tidak penting sebagai konsekuensi
perubahan SOTK, baik perpindahan pegawai dan ruangan kerja, pengalihan barang milik negara,
dan hal-hal lain yang tidak bersentuhan langsung
20
dengan program dan kegiatan, tidak boleh menjadi
alasan menunda kerja. 2. Semua kegiatan Kementerian Desa PDTT harus
sudah bisa dimulai pada Januari 2021; satker pada tiap unit kerja harus cepat bekerja begitu DIPA tiap
unit kerja telah disampaikan. 3. Semua kebijakan, program dan kegiatan
Kementerian Desa PDTT harus berdampak langsung kepada warga desa.
4. Indikator kinerja harus berkontribusi langsung
pada upaya pencapaian tujuan SDGs Desa 5. Semua kerja sama program dan kegiatan yang
dikonsolidasikan dengan K/L lain harus disesuaikan dengan target-target Kementerian Desa PDTT,
kongkrit, terukur, dan berdampak langsung kepada warga desa.
6. Tata kelola personalia harus sepenuhnya berbasiskan aplikasi, terukur kinerjanya dan
obyektif menilainya 7. Seluruh pegawai harus memahami betul posisi
Kementerian Desa PDTT sebagai kementerian
21
teknis dengan kebijakan dan program yang
langsung, kongkrit, tertuju ke lapangan, menggunakan data mikro yang bisa menunjuk
orang perorang pemanfaat kegiatan pembangunan.
8. Semua pegawai Kementerian Desa PDTT harus memahami, mendalami, menghayati, dan
menginternalisasi arah kebijakan pembangunan desa dengan memahami SDGs Desa, serta
kebijakan Kementerian Desa PDTT dengan
senantiasa melakukan komunikasi dan interaksi dengan para pemangku kebijakan
9. Semua pegawai Kementerian Desa PDTT adalah juru bicara Kementerian Desa PDTT
10. Pendamping desa harus ditingkatkan kapasitas dan kesejahteraannya
Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi
Madya dan Pratama yang saya hormati, Dalam kesempatan ini, saya berharap kepada
semua pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan
22
Kemendesa, PDTT untuk bergerak cepat dan tepat, untuk
menginternalisasikan paradigma baru dalam tata kerja organisasi dan SDM.
Dalam waktu dekat, harus sudah tersedia rencana kerja percepatan pencapaian SDGs Desa sesuai dengan
tupoksi masing-masing unit kerja. Mari terus berbenah, mulai dari diri kita masing-
masing, tidak ragu merubah diri dan budaya organisasi, yang dulu lambat menjadi cepat, yang sebelumnya
tertutup menjadi transparan dan akuntabel, yang
sebelumnya dilayani menjadi melayani. Tidak ada yang tidak mungkin kita selesaikan, tidak
ada yang mustahil kita capai. Asal kita yakin, dan mau memulai.
Terima Kasih dan Mohon Maaf, Salam Sehat,
Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan.
23
Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Dr. (H.C.). Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.
Top Related