i

LAPORAN PELAKSANAAN

Rapat Koordinasi Pengembangan

Investasi Daerah Perbatasan

Tahun Anggaran 2017

Hotel Grand Mercure, Jakarta

18 Juli 2017

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORATJENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN

1

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU JALAN ABDUL MUIS NOMOR 7 JAKARTA PUSAT TELEPON. 021. 3522739

LAPORAN

RAPAT KOORDINASI PENGMEBANGAN

INVESTASI DAERAH PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2017

HOTEL GRAND MERCURE, JAKARTA, 18 JULI 2017

Dalam rangka Pengembangan Daerah Perbatasan pada Direktorat Jenderal

Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi, melalui Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan Tahun

Anggaran 2017, maka telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi

Daerah Perbatasan di Hotel Graand Mercure, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan di isi oleh 6

(enam) Narasumber yaitu:

a. Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E. MM dengan tema “Potensi

Investasi di Daerah Perbatasan Di Kabupaten Nunukan”.

b. PT. Togos Makmur Internasional, Bapak Ir. Nurdiana, MM dengan tema

“Peluang Investasi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Daerah

Perbatasan”.

c. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Ibu Ir. Hafiza, M.Sc

dengan tema “Optimalisasi Produktivitas Usaha Bidang Perkebunan di

Kabupaten Perbatasan”.

d. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bpk. Dr. Ir Apik Karyana, M.Sc dengan

tema “Pengelolaan Tata Guna Lahan dalam mendukung Investasi Di Daerah

Perbatasan”.

2

e. PT. Bank Rakyat Indonesia Bpk. Bagas Pebru Satriadi, Vice President

Pengembangan Bisnis Mikro dengan tema “Dukungan Perbankan dalam

Pengembangan Usaha di Daerah Perbatasan”.

f. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah, Ibu Tianur Sihite, SE Kasubdit

Sektor Sekunder dengan tema “Peran BKPM (Badan Koordinasi

Penanaman Modal) dalam Mendorong Investasi di Daerah Perbatasan”.

Adapun hasil Rapat Koordinasi Investasi Pengembangan Daerah Perbatasan dapat

dilaporkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Daerah Perbatasan perlu komitmen bersama lintas sektoral, baik

dari Kementerian/Lembaga untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan.

2. Koordinasi dan sinergitas lintas sektoral semakin ditingkatkan.

3. Forum Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan Tahun

Anggaran 2017 merupakan wadah komunikasi dari pemangku kebijakan dalam hal

ini pemerintah daerah di perbatasan dengan pelaku bisnis (investor).

4. Forum Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan Tahun

Anggaran 2017 merupakan langkah Pengembangan Daerah Perbatasan yang

meliputi tiga bidang, yakni: (1) Infrastruktur Dasar, (2) Potensi Sumberdaya, serta

(3) Politik, Hukum dan Keamanan, melalui pendekatan pengembangan Daerah

Perbatasan dalam konteks investment.

5. Strategi percepatan pembangunan daerah perbatasan dilakukan dengan

pendekatan pertumbuhan, yakni menumbuhkan iklim investasi dan peluang

investasi di daerah perbatasan dengan adanya paket kebijakan ekonomi.

6. Perlu adanya komitmen bersama antara pemangku kebijakan dan pelaku bisnis

untuk secara bersama memajukan pengembangan daerah perbatasan.

3

7. Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan dengan pendekatan pertumbuhan

melalui iklim investasi maka pemangku kebijakan harus dapat menyiapkan lahan

dan perizinan sehingga pelaku bisnis dapat berinvestasi.

8. Pelaku bisnis (investor) berinvestasi di daerah perbatasan berharap dengan

“system partnership”, sehingga adanya sinergi antara pelaku bisnis dengan

pemangku kebijakan daerah perbatasan.

9. Pemangku kebijakan (Pemerintah Daerah) Kabupaten-kabupaten Daerah

Perbatasan berkomitmen secara tegas untuk menyiapkan lahan, perizinan dan

tenaga kerja bagi para pelaku bisnis (investor) apabila para investor betul-betul

serius untuk berinvestasi.

10. Dalam Pengembangan Daerah Perbatasan, Pemerintah Provinsi sebagai

kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat perlu dilibatkan secara langsung,

dalam pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi.

11. Peran Pemerintah Kabupaten, dalam perencanaan (menyusun), pengelolaan dan

pemeliharaan bantuan yang telah diberikan dengan mengalokasikan anggaran

operasional dan pemeliharaan dari APBD, dengan dukungan Pemerintah Provinsi

dalam pembinaannya.

12. Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu

ditingkatkan terutama dalam pelaksananaan fasilitasi bantuan yang diberikan oleh

masing-masing K/L kepada masyarakat di Daerah Perbatasan.

13. Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam peningkatan investasi di daerah

perbatasan seperti terbatasnya infrastruktur dasar untuk sosial dan ekonomi, serta

kapasitas dalam pengelolaan potensi SDA perlu lebih ditingkatkan, dalam

optimalisasi peluang investasi di daerah perbatasan.

4

14. Peserta Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan Tahun

Anggaran 2017 sepakat untuk membangun komitmen bersama dalam

Pengembangan Daerah Perbatasan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-

masing daerah. Adapun komitmen Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Demikian rumusan dan kesepakatan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan

Daerah Perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun Anggaran 2016, dibuat untuk menjadi acuan bersama dalam Pengembangan

Daerah Perbatasan khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jakarta, 18 Juli 2017

Panitia Rapat Koordinasi Investasi

Pengembangan Daerah Perbatasan

Lampiran.

5

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI INVESTASI

PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN HOTEL GRAND MERCURE JAKARTA, 18 JULI 2017

Pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan

Laporan Panitia Penyelenggara oleh Dra. Endang

Supriyani, MM (Ketua Panitia Rapat Koordinasi

Investasi Pengembangan

Daerah Perbatasan TA. 2017)

Pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Investasi Pengembangan Daerah

Perbatasan TA. 2017 serta Arahan Rapat Koordinasi

Investasi Pengembangan Daerah Perbatasan TA. 2017 di Direktorat Pengembangan

Daerah Perbatasan oleh Drs. Johozua M. Yoltuwu,

M.Si.MA (Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu)

6

Forum Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah

Perbatasan oleh moderator: Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

Kepada 6 Narasumber yang berasal dari pusat dan daerah.

Paparan Narasumber Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah

Perbatasan Tahun Anggaran 2017

Pemaparan Narasumber

tentang Potensi

Investasi di Daerah

Perbatasan Kabupaten

Nunukan oleh Bupati

Nunukan Provinsi

Kalimantan Barat Ibu Hj.

Asmin Laura Hafid, S.E.

MM

7

Pemaparan tentang Peluang Investasi Sektor Pertanian dan Perkebunan di

Daerah Perbatasan oleh Narasumber dari PT. Togos Makmur Internasional

Bapak Ir. Nurdiana, MM

Pemaparan tentang Optimalisasi Produktivitas Usaha Bidang

Perkebunan di Kabupaten Perbatasan oleh Narasumber Direktur

Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Ibu Ir Hafiza, M.Sc

8

Pemaparan tentang Pengelolaan Tata Guna Lahan dalam mendukung Investasi

Di Daerah Perbatasan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bpk. Dr. Ir Apik Karyana, M.Sc.

Pemaparan tentang Dukungan Perbankan dalam Pengembangan Usaha di

Daerah Perbatasan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Bpk. Bagas Pebru Satriadi,

Vice President Pengembangan Bisnis Mikro

9

Pemaparan tentang Peran BKPM

(Badan Koordinasi Penanaman

Modal) dalam Mendorong Investasi

di Daerah Perbatasan oleh

Direktorat Pengembangan Potensi

Daerah Ibu Tianur Sihite, SE

Kasubdit Sektor Sekunder.

Tanggapan Audiens atas Paparan Presentasi Narasumber dalam acara Rapat

Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Perbatasan

1. Bupati Kepulauan Aru 2. Bupati Kapuas Hulu

3. Bupati Maluku Tenggara Barat 4. Wakil bupati Natuna

10

2. PERMAPI

(Perhimpunan Masyarakat Tani Indonesia)

3. Pemerhati Pemerintah Daerah

11

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah

Perbatasan Tahun Anggaran 2017 ini di buat sebagaimana acara yang telah

diselenggarakan.

Besar harapan kami pihak penyelenggara, bahwa acara ini akan menjadi embrio

awal untuk mewujudkan kemajuan daerah Kawasan Perbatasan Negara dengan

membangun infrastruktur dasar, memajukan perekonomian, sehingga akan memberi

kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah perbatasan,

meningkatkan harkat dan martabat negara serta semakin meningkatkan rasa

nasionalisme setiap warga Negara Indonesia.