Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan ......pembangunan daerah tertinggal (daerah...

of 27 /27
Jakarta, Januari 2017

Transcript of Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan ......pembangunan daerah tertinggal (daerah...

  • Jakarta, Januari 2017

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman ii of 23

    KATA PENGANTAR

    Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

    Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

    Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

    Pemerintah, dimana setiap tahun setiap unit organisasi setingkat Eselon I wajib menyusun

    laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang

    dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi,

    misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

    Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini didasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja

    yang dilakukan terkait dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Penetapan Kinerja

    (PK) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016.

    Hasil kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran

    kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran

    pejabat, staf dan pelaksana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan

    Daerah Tertentu pada tahun selanjutnya, sehingga selanjutnya dapat mendukung kinerja

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara keseluruhan

    dalam usaha mewujudkan good governance dan clean government.

    Selanjutnya, semoga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

    Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasinya dan

    terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu atas penyelesaian penyusunan

    laporan ini.

    Jakarta, Januari 2017

    Direktur Jenderal

    Pengembangan Daerah Tertentu

    Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman iii of 23

    Halaman COVER….......................................................................................................................................................... i

    KATA PENGANTAR…................................................................................................................................... ii

    DAFTAR ISI..................................................................................................................................................... iii

    BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................................... 1

    A. Latar Belakang.............................................................................................................................. 1

    B. Uraian Tugas dan Fungsi......................................................................................................... 1

    C. Struktur Organisasi..................................................................................................................... 3

    D. Maksud dan Tujuan..................................................................................................................... 4

    BAB II PERENCANAAN KINERJA...................................................................................................... 5

    A. RPJMN Tahun 2015-2016........................................................................................................ 5

    B. Renstra Ditjen PDTu 2015-2019........................................................................................... 6

    1 Tujuan Strategis................................................................................................................. 6

    2 Indeks Kinerja Utama...................................................................................................... 6

    C Perjanijan Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016................................................................... 7

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................................................... 9

    A. Capaian Kinerja Organisasi........................................................................................ 9

    1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran

    2016…................................................................................................................................... 9

    2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran

    2016 dengan Tahun Anggaran Yang Lalu.............................................................. 12

    3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka

    Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

    Organisasi............................................................................................................................ 14

    4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan, Peningkatan dan

    Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan............... 15

    5. Fungsi Lainnya.................................................................................................................. 17

    6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.............................................. 18

    B. Realisasi Anggaran....................................................................................................... 19

    BAB IV PENUTUP................................................................................................................................... 21

    A. Kesimpulan.................................................................................................................................... 21

    B. Saran................................................................................................................................................. 21

    DAFTAR ISI

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman iv of 23

    LAMPIRAN : Lampiran 1 : Indeks Kinerja Utama Ditjen PDTu Tahun 2016 (Asli)........................................... Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016 (Asli)...................................................

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 1 of 23

    BAB I PENDAHULUAN

    A. LATAR BELAKANG

    Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola

    pemerintahan yang baik, diperlukan keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan,

    pengendalian dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel. Pada tahap

    perencanaan, seluruh instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) setiap

    5 tahun sekali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

    (RPJMN) agar dicapai pencapaian tujuan yang tepat sasaran. RPJMN tersebut kemudian

    dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap satu tahun sekali guna

    menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan yang menjadi tuntutan dan harapan

    masyarakat. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan dievaluasi secara

    obyektif melalui penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin).

    Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan

    bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja. Oleh karena itu, setiap

    penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada sasaran kinerja yang

    jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan

    kinerja (Lapkin). Dengan demikian, Lapkin merupakan bentuk kewajiban dari setiap instansi

    pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan

    pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan

    yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

    B. TUGAS DAN FUNGSI

    Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan hasil perubahan dari Deputi

    Pengembangan Daerah Khusus sebagai hasil reorganisasi pada bulan Mei 2015 di lingkungan

    Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Reorganisasi dimana hal ini merupakan

    hasil perubahan nomenklatur kementerian baru menjadi Kementerian Desa, Pembangunan

    Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai hasil penggabungan 3 (tiga) Kementerian, yaitu

    Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian

    Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai

    perwujudan implementasi dari reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12

    Tahun 2014.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 2 of 23

    Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan salah satu unsur pelaksana

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki

    tanggung jawab untuk melaksanakan salah satu program kementerian di bidang

    pembangunan daerah tertinggal (daerah tertentu) khususnya daerah perbatasan dan pulau

    kecil terluar berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015

    tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat Jenderal PDTu memiliki Tugas dan

    Fungsi sebagai berikut.

    1. TUGAS

    Sebagai unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

    Transmigrasi maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sebagaimana

    Pasal 379 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

    bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana

    dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan

    perundang-undangan.

    2. FUNGSI

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 380, Direktorat Jenderal

    Pengembangan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi:

    1) perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah

    perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan

    terluar;

    2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah

    perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan

    terluar;

    3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan

    pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah

    pulau kecil dan terluar;

    4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan,

    daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil

    dan terluar;

    5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; dan

    6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 3 of 23

    C. STRUKTUR ORGANISASI

    Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah

    Tertentu secara struktural didukung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan 5 (lima)

    Direktur, yaitu:

    1. Sekretaris Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan

    administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

    Pengembangan Daerah Tertentu.

    2. Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan mempunyai tugas melaksanakan

    penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan

    pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan

    Papua.

    3. Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

    perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan

    wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    4. Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

    perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana

    wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    5. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

    perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik

    wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    6. Direktorat Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas

    melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

    pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa

    Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Adapun sturktur organisasi Ditjen PDTu berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Desa, PDT

    dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat

    Jenderal PDTu memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut ini.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 4 of 23

    Bagan 1.

    Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

    DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH

    TERTENTU

    SEKRETARIAT DIREKTORAT

    JENDERAL

    DIREKTORAT PENGEMBANGAN

    DAERAH PERBATASAN

    DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PULAU

    KECIL DAN TERLUAR

    DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASCA

    KONFLIK

    DIREKTORAT PENANGANAN

    DAERAH RAWAN BENCANA

    DIREKTORAT PENANGANAN

    DAERAH RAWAN PANGAN

    Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana struktur organisasi Ditjen PDTu di

    atas, Ditjen PDTu didukung dengan sejumlah pegawai ASN sebanyak 117 orang, yang terdiri

    dari pejabat struktural sebanyak 99 orang, dan pegawai staf sebanyak 18 orang.

    D. MAKSUD DAN TUJUAN

    Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Ditjen PDTu ini mencakup

    aspek- aspek sebagai berikut :

    1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, di mana Laporan Kinerja

    sebagai sarana pertanggungjawaban Ditjen PDTu atas capaian kinerjanya Tahun 2016.

    2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana evalusi

    pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja dalam upaya perbaikan

    kinerjanya di masa mendatang.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 5 of 23

    BAB II PERENCANAAN KINERJA

    Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,

    Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu berpedoman pada dokumen

    perencanaan yang terdapat pada :

    1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    Nasional Tahun 2015-2019;

    2. Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

    Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi Tahun 2015-2019;

    2. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019;

    3. Penetapan Kinerja Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016.

    A. RPJMN TAHUN 2015-2019

    Sebagai bagian integral dari Kemendesa, maka penetapan tujuan strategis Ditjen PDTu

    mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan lembaga diatasnya. Berdasarkan alasan

    tersebut, rumusan tujuan strategis Ditjen PDTu 2015–2019 mengacu dengan tujuan nasional

    yang terdapat dalam RPJMN 2015–2019 berdasarkan dengan perencanaan implementasi

    Nawacita yang difokuskan pada 7 (tujuh) isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi

    dan sinergi antar kementerian/lembaga, dimana dua point langsung berhubungan dengan

    Ditjen PDTu, yaitu poin: 1) Kedaulatan pangan dan 7) Kawasan Perbatasan dan daerah

    tertinggal.

    Salah satu sasaran strategisnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan

    memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita ke-3).

    Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai

    affirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan

    pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perbatasan/ pulau kecil terluar/daerah

    tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas

    ekonomi (tradisional).

    Demikian juga dalam Renstra PDTu 2015-2019 terkait bidang Pembangunan Daerah Tertentu

    yang arah kebijakannya difokuskan pada: 1) Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar

    publik; dan 2) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh SDM yang

    berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertentu dan pusat

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 6 of 23

    pertumbuhan.

    Dengan memprioritaskan di 57 kabupaten rawan pangan, 187 lokasi prioritas di 41 kabupaten

    perbatasan, 29 kabupaten yang memiliki pulau terpencil dan terluar, 58 kabupaten rawan

    bencana, dan pasca konflik, dengan perhatian di daerah tertinggal dan di kawasan timur

    Indonesia (KTI).

    B. RENCANA STRATEGIS PDTu 2015-2019

    Sebagai unit organisasi hasil restrukturisasi pada bulan Mei 2015, maka Ditjen PDTu tidak

    memiliki pedoman Renstra dari Kedeputian Pengembangan Daerah Khusus sebelumnya.

    Namun dalam rangka memudahkan penyusunan program kerja dan kegiatan serta mengikuti

    dinamika yang berkembang, maka dianggap perlu dan dibutuhkan sehingga telah disusun

    rancangan Renstra Ditjen 2015-2019 dengan masih mencari format yang baik dalam

    perencanaan pembangunan. Meskipun belum disahkan secara formal, namun pokok-pokok

    Renstra Ditjen 2015-2019 dapat dijadikan rujukan untuk pihak-pihak yang memerlukan

    terutama di lingkungan Ditjen PDTu.

    1) TUJUAN STRATEGIS

    Dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, maka

    visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional

    berupa perumusan tujuan strategis organisasi Ditjen PDTu. Tujuan strategis merupakan

    penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

    jangka waktu 1–5 tahun. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai

    tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

    yang terukur. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka

    tujuan strategis Ditjen PDTu dirumuskan sebagai berikut :

    Implementasi dari rumusan tujuan tersebut tergambar pada pelaksanaan kebijakan PDTu

    dengan memberikan fasilitasi bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah sehingga dapat

    melaksanakan target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan

    pemerintah tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengikuti prioritas sasaran

    1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan

    kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil dan terluar (PKT),

    2. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik social di daerah tertentu.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 7 of 23

    yang telah ditetapkan dari awal. Pada akhir Tahun 2016 ini pemberian fasilitasi bantuan

    pemerintah belum optimal pelaksanaannya.

    Disamping itu, untuk menghindari tumpang-tindih pelaksanaan kebijakan secara internal

    Kemendesa dan di lingkungan Ditjen PDTu agar pelaksanaannya dapat efektif maka telah

    disusun bisnis proses Ditjen PDTu.

    2) INDEKS KINERJA UTAMA

    Ditjen PDTu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai

    ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU

    mengacu pada Renstra Kemendesa 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019.

    Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2016

    No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

    (1) (2) (3) (4)

    1. Meningkatkan

    penyediaan

    sarana dan

    prasarana dasar,

    konektivitas dan

    kesejahteraan

    masyarakat

    daerah tertentu

    1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana

    dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan

    terluar

    76 Kab

    2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana

    konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil

    dan terluar.

    76 Kab

    3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan

    ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan

    masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil

    dan terluar

    50 Kab

    2. Meningkatkan

    ketahanan

    masyarakat &

    Pemda dalam

    menghadapi

    bencana, rawan

    pangan dan

    konflik sosial di

    daerah tertentu

    4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah

    rawan pangan dengan kategori tinggi

    20 kab

    5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di

    daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.

    48 kab

    6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca

    konflik satu tahun terakhir

    38 kab

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 8 of 23

    C. PENETAPAN KINERJA

    Dokumen perencanaan yang merupakan perjanjian tertulis antara Menteri Desa dengan Dirjen

    PDTu adalah Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan

    target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 ini.

    Dokumen penetapan kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya peningkatan

    ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau

    kecil terluat, serta peningkatan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam

    menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial dengan 6 (enam) indikator kinerja.

    Tabel 2. Penetapan Kinerja Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2016

    No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target

    (1) (2) (3) (4)

    1. Meningkatnya

    penyediaan sarana dan

    prasarana dasar,

    konektivitas dan

    kesejahteraan

    masyarakat daerah

    tertentu

    1. Persentase peningkatan sarana dan

    prasarana dasar di daerah perbatasan dan

    pulau kecil dan terluar

    73 Kab

    (100%)

    2. Persentase peningkatan sarana dan

    prasarana konektivitas di daerah perbatasan

    dan pulau kecil dan terluar.

    3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan

    ekonomi daerah dan peningkatan

    pendapatan masyarakat di daerah

    perbatasan dan pulau kecil dan terluar

    2. Meningkatnya

    ketahanan masyarakat

    dan pemerintah

    daerahdalam

    menghadapi bencana,

    rawan pangan dan

    konflik sosial di daerah

    tertentu

    4. Persentase penurunan indeks kerawanan di

    daerah rawan pangan dengan kategori tinggi

    50 kab

    (100%)

    5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana

    di daerah rawan bencana yang berkategori

    tinggi.

    40 kab

    (100%)

    6. Persentase penurunan konflik di daerah

    pasca konflik satu tahun terakhir

    16 kab

    (100%)

    Penetapan target kinerja menjadi satu dari 3 (tiga) sebagai awal implementasi nomenklatur

    baru UKE-1, dikuatirkan adanya kesulitan apabila IKU-1 dipisahkan antara daerah perbatasan

    dan daerah pulau kecil – terluar serta ketiga IKU-1 ini saling terkait sehingga memudahkan

    untuk mengukur pencapaian IKU Ditjen PDTu.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 9 of 23

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

    3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2016

    A. Capaian Kinerja

    Mengenai realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian

    indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan Ditjen PDTu.

    Kriteria ukuran keberhasilan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dan target yang

    ditetapkan PDTu berdasarkan metode scoring sebagai berikut :

    Sangat Berhasil (SB) : ≥ 100%

    Berhasil (B) : 80-100%

    Cukup Berhasil (CB) : 60-79%

    Kurang Berhasil(KB) : < 60%.

    1. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 (Membandingkan Target dengan

    Realisasi)

    Progres Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

    Tingkat realisasi dari target kinerja sasaran strategis Ditjen PDTu berdasarkan Indeks

    Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016. Secara rinci tergambar

    pada table sebagai berikut :

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 10 of 23

    1) Berdasarkan IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu

    Tabel 3. Realisasi Kinerja (IKU) Tahun Anggaran 2016

    No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

    (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    1. Meningkatkan

    penyediaan sarana dan

    prasarana dasar,

    konektivitas dan

    kesejahteraan

    masyarakat daerah

    tertentu

    1. Persentase peningkatan

    sarana dan prasarana

    dasar di daerah

    perbatasan dan pulau

    kecil dan terluar

    76 Kab

    (73) 76 Kab 100%

    2. Persentase peningkatan

    sarana dan prasarana

    konektivitas di daerah

    perbatasan dan pulau

    kecil dan terluar.

    76 Kab

    (73) 22 Kab 28,95%

    3. Persentase kegiatan

    penunjang pertumbuhan

    ekonomi daerah dan

    peningkatan

    pendapatan masyarakat

    di daerah perbatasan

    dan pulau kecil dan

    terluar

    50 kab

    (73

    Kabupa

    ten)

    73 Kab 146%

    2. Meningkatkan

    ketahanan masyarakat

    & Pemda dalam

    menghadapi bencana,

    rawan pangan dan

    konflik sosial di daerah

    tertentu

    4. Persentase penurunan

    indeks kerawanan di

    daerah rawan pangan

    dengan kategori tinggi

    20 kab

    (50

    Kab)

    19 Kab 95%

    5. Prosentase penurunan

    indeks resiko bencana di

    daerah rawan bencana

    yang berkategori tinggi.

    48 kab

    (40

    Kab)

    18 Kab 37,5%

    6. Persentase penurunan

    konflik di daerah pasca

    konflik satu tahun

    terakhir

    38 kab

    (16

    Kabuap

    ten )

    11 Kab 28,95%

    TOTAL 73,13%

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 11 of 23

    Tabel 4. Realisasi Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2016

    N

    o

    Sasaran

    Program Indikator Kinerja Target Realisasi

    Capaian

    (%)

    1. Meningkatnya

    Penyediaan

    Sarana dan

    Prasarana

    Dasar

    Konektifitas

    dan

    Kesejahteraan

    Masyarakat di

    Daerah

    Tertentu

    1 % Peningkatan Sarana

    dan Prasarana Dasar di

    Daerah Perbatasan dan

    Pulau Kecil dan Terluar.

    73

    (Kab)

    80

    (Kab) 110%

    2 % Peningkatan Sarana

    dan Prasarana

    Konektifitas di Daerah

    Perbatasan dan Pulau

    Kecil dan Terluar.

    3 % Kegiatan penunjang

    pertumbuhan ekonomi

    daerah dan peningkatan

    pendapatan masyarakat

    di Daerah perbatasan

    dan Pulau Kecil dan

    Terluar.

    2. Meningkatkan

    Ketahanan

    Masyarakat

    dan

    Pemerintah

    Daerah Dalam

    menghadapi

    bencana,

    rawan pangan

    dan konflik

    sosial.

    1 % Penurunan Indeks

    Kerawanan di Daerah

    Rawan Pangan.

    50

    (Kab)

    19

    (Kab) 38%

    2 % Penurunan Indeks

    Resiko Bencana di

    Rawan Bencana.

    40

    (Kab)

    18

    (Kab) 45%

    3 % Penurunan % Konflik

    di Daerah Pasca Konflik. 16

    (Kab)

    11

    (Kab) 68,75%

    TOTAL 65,43%

    2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 dengan Tahun Anggaran

    Yang Lalu (Tahun 2015 dan 2014)

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 12 of 23

    Tabel 5. Realisasi IKU Tahun Anggaran 2016

    N

    o

    Sasaran

    Program Indikator Kinerja

    Realisasi

    2015 2016

    1. Meningkatnya

    Penyediaan

    Sarana dan

    Prasarana

    Dasar

    Konektifitas

    dan

    Kesejahteraan

    Masyarakat di

    Daerah

    Tertentu

    1 % Peningkatan Sarana dan Prasarana dan

    di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan

    Terluar.

    120%

    100%

    2 % Peningkatan Sarana dan Prasarana

    Konektifitas di Daerah Perbatasan dan

    Pulau Kecil dan Terluar.

    28,95%

    3 % Kegiatan penunjang pertumbuhan

    ekonomi daerah dan peningkatan

    pendapatan masyarakat di Daerah

    perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

    146%

    2. Meningkatkan

    Ketahanan

    Masyarakat

    dan

    Pemerintah

    Daerah Dalam

    menghadapi

    bencana,

    rawan pangan

    dan konflik

    sosial.

    1 % Penurunan Indeks Kerawanan di

    Daerah Rawan Pangan. 0% 95%

    2 % Penurunan Indeks Resiko Bencana di

    Rawan Bencana. 0% 37,5%

    3 % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca

    Konflik. 0% 28,95%

    TOTAL 20% 73,13%

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 13 of 23

    Tabel 6. Realisasi Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2016

    N

    o

    Sasaran

    Program Indikator Kinerja

    Realisasi

    2015 2016

    1. Meningkatnya

    Penyediaan

    Sarana dan

    Prasarana

    Dasar

    Konektifitas

    dan

    Kesejahteraan

    Masyarakat di

    Daerah

    Tertentu

    1 % Peningkatan Sarana dan Prasarana dan

    di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan

    Terluar.

    120% 110%

    2 % Peningkatan Sarana dan Prasarana

    Konektifitas di Daerah Perbatasan dan

    Pulau Kecil dan Terluar.

    3 % Kegiatan penunjang pertumbuhan

    ekonomi daerah dan peningkatan

    pendapatan masyarakat di Daerah

    perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

    2. Meningkatkan

    Ketahanan

    Masyarakat

    dan

    Pemerintah

    Daerah Dalam

    menghadapi

    bencana,

    rawan pangan

    dan konflik

    sosial.

    1 % Penurunan Indeks Kerawanan di

    Daerah Rawan Pangan. 0% 38%

    2 % Penurunan Indeks Resiko Bencana di

    Rawan Bencana. 0% 45%

    3 % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca

    Konflik. 0% 68,75%

    TOTAL 20% 65,43%

    Dengan melihat tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa realisasi pelaksanaan

    program/kegiatan berdasarkan IKU Tahun 2016 sebesar 73,13% yang masih lebih baik

    apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yang masih 20%. Sedangkan

    berdasarkan PK Tahun 2016 sebesar 65,43% ini masih lebih baik apabila dibandingkan

    dengan realisasi Tahun 2015 yang masih 20%. Sedangkan untuk tahun 2014 baik

    berdasarkan IKU maupun PK Tahun 2016 belum ada penyusunan kinerja.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 14 of 23

    3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

    Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

    Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 dengan Target

    Jangka Menengah

    No Indikator Kinerja Program Target 5 Tahun Realisasi 2016 Prosen

    1. Meningkatkan produksi,

    distribusi dan diversifikasi

    pangan utama/pokok

    57 Kab 17 Kab 29,82%

    2. Berkembangkan daerah

    perbatasan melalui

    pembangunan dan

    pengembangan konektifitas

    dan penyediaan sarana

    parsarana dasar

    41 Kab 29 Kab 70,73%

    3. Berkembangkan mitigasi

    dan pembangunan serta

    rehabilitasi daerah rawan

    bencana

    30 Kab 21 Kab 70%

    4. Meningkatkan konektifitas

    dan sarana prasarana dasar

    di kabupaten yang memiliki

    pulau kecil dan pulau terluar

    29 Kab 19 Kab 65,52%

    5. Berkembangkan

    pembangunan dan

    rehabilitasi fisik dan sosial

    pada daerah rawan konflik

    28 Kab 11 Kab 61,11%

    Belum tercapainya target indikator kinerja program jangka menengah Ditjen PDTu

    sampai tahun 2016 ini, disebabkan intervensi beberapa kegiatan (paket) masih fokus

    pada kabupaten daerah tertentu saja, belum menyebar keseluruh daerah tertinggal.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 15 of 23

    4. Analisis atas Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan dan

    Penurunan Kinerja

    Tabel 8. Realisasi Kinerja dan Kegiatan Pendukung TA 2016

    N

    o

    Sasaran

    Program

    Indikator Kinerja Realisasi Program/

    Kegiatan

    1. Meningkatnya

    Penyediaan

    Sarana dan

    Prasarana Dasar

    Konektifitas dan

    Kesejahteraan

    Masyarakat di

    Daerah Tertentu

    1 % Peningkatan Sarana

    dan Prasarana dan di

    Daerah Perbatasan dan

    Pulau Kecil dan Terluar.

    55

    (Kab)

    SAB, TIK, PLTS,

    PLN, Jalan

    2 % Peningkatan Sarana

    dan Prasarana

    Konektifitas di Daerah

    Perbatasan dan Pulau

    Kecil dan Terluar.

    22

    (Kab)

    Jalan, Kapal

    Penumpang

    3 % Kegiatan penunjang

    pertumbuhan ekonomi

    daerah dan peningkatan

    pendapatan masyarakat

    di Daerah perbatasan dan

    Pulau Kecil dan Terluar.

    64

    (Kab)

    Pasar, Embung,

    Kapal, Jalan,

    PLTS/PLN,

    Bibit, Pasca

    Panen, Sumbr

    Bor (Tenaga

    Surya)

    2. Meningkatkan

    Ketahanan

    Masyarakat dan

    Pemerintah

    Daerah Dalam

    menghadapi

    bencana, rawan

    pangan dan

    konflik sosial.

    1 % Penurunan Indeks

    Kerawanan di Daerah

    Rawan Pangan.

    19

    (Kab)

    Embung, Sumur

    Bor, Bibit, Pasca

    Panen

    2 % Penurunan Indeks

    Resiko Bencana di Rawan

    Bencana.

    18

    (Kab)

    Bronjong/Talud

    , Early Warning

    System

    3 % Penurunan % Konflik

    di Daerah Pasca Konflik.

    11

    (Kab)

    Pasar Rakyat,

    Balai Rakyat

    TOTAL 65,43%

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 16 of 23

    Gambar 1. Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2016

    Ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan

    program dan kegiatan Ditjen PDTu, antara lain:

    1) Adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan program dikarenakan:

    a) Belum optimalnya Satker dalam menjalankan tugasnya sehingga

    mengharuskan perlu ada pergantian Satker pada saat proses berjalan;

    b) Adanya perubahan kebijakan penganggaran, program dan kegiatan

    ditengah-tengah proses berjalan sehingga mengharuskan revisi DIPA dan

    RKAKL beberapa kali.

    2) Adanya keterlambatan capaian penyerapan anggaran disebabkan Pihak III

    baru menyampaikan usulan penyerapan dana pada akhir kontrak pekerjaan.

    Adapun beberapa faktor pendukung dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan

    program dan kegiatan Ditjen PDTu, antara lain:

    1) Dibentuknya Tim Pemantau Capaian Kinerja di internal Ditjen PDTu sebagai

    media pengendalian untuk memantau perkembangan capaian kinerja dari

    implementasi RKAKL;

    2) Dilaksanakannya rapat pimpinan (Direktur, KPA, PPK) di lingkungan Ditjen

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 17 of 23

    PDTu secara rutin dalam rangka penyampaian kemajuan capaian implementasi

    RKAKL;

    3) Aktifnya Dirjen PDTu sebagai penanggungjawab program dengan

    memanfaatkan media yang dimiliki (Email, Whatshapp) sehingga diikuti oleh

    Eselon II dan Satker.

    5. Pelaksanaan Fungsi Lain

    1) Sebagai Direktorat Jenderal yang secara khusus menangani wilayah, maka

    sebagai amanah RPJMN 2015-2019 agar pemerintah memberikan afirmatif

    kebijakan secara khusus untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua

    Barat, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

    mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Desa, PDT dan

    Transmigrasi sebagai berikut:

    a. Koordinator Desk Papua. Diharapkan dengan keberadaan Desk Papua ini,

    semua hal yang terkait dengan pembangunan Papua mulai dari

    perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi menjadi tugas dari

    Desk Papua untuk mengkoordinasikannya dengan kementerian/ lembaga

    dan pihak lain termasuk pihak swasta dan pemerintah daerah Papua serta

    Papua Barat sendiri.

    b. Koordinator penyelesaian penyusunan Strategi Nasional Pembangunan

    Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 sebagai tindaklanjut dari Peraturan

    Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan

    Daerah Tertinggal. Rencana Stranas ini akan diterbitkan melalui Peraturan

    Presiden. Dengan penyelesaian Stranas ini, diharapkan semua

    kementerian/lembaga dan berbagai pihak terkait dapat menjadikan

    dokumen Stranas ini sebagai acuannya untuk mengkoordinasikan dan

    mensinergikan dalam melakukan berbagai kegiatannya.

    2) Menginisiasi lanjutan pelaksanaan Investment Border Summit 2016 di Hotel

    Bidakara pada 5 Desember, dengan harapan dengan adanya investment

    Border Summit ini berbagai pihak terkait yang peduli terhadap pembangunan

    terutama dunia usaha dapat melakukan investasi di daerah tertentu terutama

    di daerah perbatasan.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 18 of 23

    3) Menginisiasi penyusunan Indeks Ketahanan Konflik 122 Daerah Tertinggal

    Indonesia Tahun 2016. Hasi penyusunan Indeks ini sudah dipaparkan pada

    tanggal 29 November 2016 di Hotel the Media and Towers. Diharapkan

    dengan disusunnya indeks ini, akan memudahkan intervensi program dan

    kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan konflik di daerah

    tertinggal nantinya.

    6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

    Tabel 9. Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

    Tahun 2016

    Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja

    95,55% 65,43%

    Berdasarkan hasil capaian kinerja dan capaian anggaran di atas, pada dasarnya

    masih dalam tingkat yang masih wajar dengan adanya hambatan dan kendala yang

    terjadi sampai akhir Tahun 2016. Hal ini termasuk juga yang terkait faktor

    pendukung (masukan, input) untuk mendukung realisasi anggaran dan realisasi

    kinerja tersebut, antara lain:

    1) Adanya kekosongan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik sampai akhir

    cukup menghambat dalam proses pengelolaan kegiatan.

    2) Sumber daya manusia (SDM) pegawai ASN sebanyak 117 orang, terdiri dari 99

    orang pejabat struktural dan pegawai fungsional umum sebanyak 18 orang.

    3) Pegawai yang ada di Ditjen PDTU, belum didukung dengan strata pendidikan

    yang langsung terkait dengan menu kegiatan di setiap direktorat.

    4) Daya dukung sarana prasarana khususnya tempat kerja yang sudah kondusif

    sebagai ruang kerja.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 19 of 23

    B. Realisasi Anggaran

    Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2016

    Pertanggal 31 Desember 2016 Revisi 10, Tanggal 3 Nopember 2016

    Kode Kegiatan Pagu

    Anggaran

    Realisasi Anggaran

    (%) Realisasi + Pagu Efektif

    Penghematan Pagu Efektif (%)

    5493 Sekretariat Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu

    56,098,545,000 49,455,313,940 87.50 781,000,000 55,317,545,000 87.71

    5494 Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan

    46,878,998,000 46,634,604,762 99.48 - 46,878,998,000 99.48

    5495 Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan

    601,588,536,000 288,226,766,146 47.91 303,508,565,125 298,079,970,875 96.69

    5496 Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

    37,538,685,000 36,728,188,945 97.84 - 37,538,685,000 97.84

    5497 Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

    508,663,758,000 166,775,236,967 32.79 335,361,025,000 173,302,733,000 96.23

    5498 Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik

    39,099,918,000 33,451,661,219 85.42 - 39,099,918,000 84.78

    Jumlah 1,289,868,440,000 621,271,771,979 48.17 639,650,590,125 650,217,849,875 95.55

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 20 of 23

    Untuk melaksanakan program/ kegiatan PDTu Tahun 2016 ini, Ditjen PDTu mendapat pagu

    anggaran sebesar Rp 1.289.868.440.000 (15,95%) dari total pagu Kementerian Desa, PDT

    dan Transmigrasi sebesar Rp 8.085.187.497.000.

    Adapun realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal PDTu Tahun 2016 sampai akhir

    Desember 2016 sebesar Rp. 621,271,771,979 (48,17%) dari pagu anggaran sebesar Rp.

    1,289,868,440,000 dan pada pagu efektif sebesar Rp. 650,217,849,875, realisasi

    penyerapan anggaran sebesar Rp. 621,271,771,979 (95.55%). adapun rincian realisasi

    anggaran Tahun 2016.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 21 of 23

    BAB IV PENUTUP

    4.1. KESIMPULAN

    Berdasarkan penjelasan capaian indikator kinerja Tahun 2016 maka dapat diambil

    kesimpulan sebagai berikut:

    1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen PDTu telah berlandaskan

    pada Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target sebagaimana ditetapkan dalam

    Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

    2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016 ini menyajikan capaian

    strategis yang ditunjukkan berbagai capaian strategis tercermin dalam capaian

    indikator kinerja yang terdapat dalam Penetapan Kinerja sebagai penjabaran dari

    Renstra Ditjen PDTu 2015-2019, maupun analisis kinerjanya.

    3) Laporan Kinerja Ditjen PDTu Tahun berjalan telah menyajikan berbagai keberhasilan

    dan kegagalan serta pemasalahan dalam rangka pencapaian kinerjanya,

    4) Kinerja Ditjen PDTu pada Tahun 2016, untuk capaian kinerja mencapai 65,43%

    (berkategori CB atau CUKUP BERHASIL) dan capaian anggaran sebesar 95%

    (berkategori B atau BERHASIL) dari total pagu anggaran Ditjen PDTu sebesar Rp

    1.289.864.440.000. Dengan capaian kinerja dan capaian anggaran ini, maka Ditjen

    PDTu pada tahun 2016 ini secara umum sudah dapat memenuhi target dan sesuai

    rencana yang telah ditetapkan Ditjen PDTu.

    5) Namun berdasarkan pencapaian target indikator kinerja Ditjen PDTu tersebut

    memberikan gambaran belum optimalnya mekanisme kerja dan kelembagaan

    program/kegiatan di lingkungan Ditjen PDTu, internal Kementerian Desa maupun

    pemerintah daerah sebagai penerima bantuan program PDTu.

    4.2. SARAN

    1) Perubahan kebijakan penganggaran (seperti pemotongan/penghematan) sebaiknya

    dibuat pada awal penyusunan RKAKL,

    2) Perubahan kebijakan program dan kegiatan (seperti refocusing, program unggulan)

    sebaiknya tidak dilaksanakan pada saat program dan kegiatan sedang berjalan.

    3) Perlu upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di lingkungan Ditjen PDTu dapat

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 22 of 23

    dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif

    didukung lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kerja matang dan koordinasi

    mantap dalam pelaksanaan program/kegiatan,

    4) Langkah penyebarluasan informasi program dan implementasi secara nyata berbagai

    kegiatan di daerah harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar

    pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode

    mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan Ditjen PDTu, dan

    5) Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Ditjen PDTu mulai dari

    Eselon I - IV, Staf sampai tenaga pendukung serta pemerintah daerah untuk

    melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.

  • Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

    Halaman 23 of 23