Download - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan ......pembangunan daerah tertinggal (daerah tertentu) khususnya daerah perbatasan dan pulau kecil terluar berdasarkan Peraturan

Jakarta, Januari 2017

Laporan Kinerja Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2016

Halaman ii of 23

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, dimana setiap tahun setiap unit organisasi setingkat Eselon I wajib menyusun

laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang

dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi,

misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini didasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja

yang dilakukan terkait dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Penetapan Kinerja

(PK) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016.

Hasil kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran

kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran

pejabat, staf dan pelaksana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan

Daerah Tertentu pada tahun selanjutnya, sehingga selanjutnya dapat mendukung kinerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara keseluruhan

dalam usaha mewujudkan good governance dan clean government.

Selanjutnya, semoga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasinya dan

terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu atas penyelesaian penyusunan

laporan ini.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal

Pengembangan Daerah Tertentu

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP


Halaman iii of 23

Halaman COVER….......................................................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR…................................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI..................................................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................................... 1

A. Latar Belakang.............................................................................................................................. 1

B. Uraian Tugas dan Fungsi......................................................................................................... 1

C. Struktur Organisasi..................................................................................................................... 3

D. Maksud dan Tujuan..................................................................................................................... 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA...................................................................................................... 5

A. RPJMN Tahun 2015-2016........................................................................................................ 5

B. Renstra Ditjen PDTu 2015-2019........................................................................................... 6

1 Tujuan Strategis................................................................................................................. 6

2 Indeks Kinerja Utama...................................................................................................... 6

C Perjanijan Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016................................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................................................... 9

A. Capaian Kinerja Organisasi........................................................................................ 9

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran

2016…................................................................................................................................... 9

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran

2016 dengan Tahun Anggaran Yang Lalu.............................................................. 12

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka

Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Organisasi............................................................................................................................ 14

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan, Peningkatan dan

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan............... 15

5. Fungsi Lainnya.................................................................................................................. 17

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.............................................. 18

B. Realisasi Anggaran....................................................................................................... 19

BAB IV PENUTUP................................................................................................................................... 21

A. Kesimpulan.................................................................................................................................... 21

B. Saran................................................................................................................................................. 21

DAFTAR ISI


Halaman iv of 23

LAMPIRAN : Lampiran 1 : Indeks Kinerja Utama Ditjen PDTu Tahun 2016 (Asli)........................................... Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016 (Asli)...................................................


Halaman 1 of 23

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, diperlukan keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel. Pada tahap

perencanaan, seluruh instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) setiap

5 tahun sekali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) agar dicapai pencapaian tujuan yang tepat sasaran. RPJMN tersebut kemudian

dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap satu tahun sekali guna

menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan yang menjadi tuntutan dan harapan

masyarakat. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan dievaluasi secara

obyektif melalui penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin).

Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan

bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja. Oleh karena itu, setiap

penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada sasaran kinerja yang

jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan

kinerja (Lapkin). Dengan demikian, Lapkin merupakan bentuk kewajiban dari setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan

yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan hasil perubahan dari Deputi

Pengembangan Daerah Khusus sebagai hasil reorganisasi pada bulan Mei 2015 di lingkungan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Reorganisasi dimana hal ini merupakan

hasil perubahan nomenklatur kementerian baru menjadi Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai hasil penggabungan 3 (tiga) Kementerian, yaitu

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian

Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai

perwujudan implementasi dari reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2014.


Halaman 2 of 23

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan salah satu unsur pelaksana

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki

tanggung jawab untuk melaksanakan salah satu program kementerian di bidang

pembangunan daerah tertinggal (daerah tertentu) khususnya daerah perbatasan dan pulau

kecil terluar berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat Jenderal PDTu memiliki Tugas dan

Fungsi sebagai berikut.

1. TUGAS

Sebagai unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sebagaimana

Pasal 379 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana

dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 380, Direktorat Jenderal

Pengembangan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah

perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan

terluar;

2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah

perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan

terluar;

3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan

pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah

pulau kecil dan terluar;

4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan,

daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil

dan terluar;

5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; dan

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Halaman 3 of 23

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah

Tertentu secara struktural didukung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan 5 (lima)

Direktur, yaitu:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan

administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Pengembangan Daerah Tertentu.

2. Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan

pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan

Papua.

3. Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan

wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

4. Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana


5. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik


6. Direktorat Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa

Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Adapun sturktur organisasi Ditjen PDTu berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Desa, PDT

dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat

Jenderal PDTu memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut ini.


Halaman 4 of 23

Bagan 1.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH

TERTENTU

SEKRETARIAT DIREKTORAT

JENDERAL

DIREKTORAT PENGEMBANGAN

DAERAH PERBATASAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH PULAU

KECIL DAN TERLUAR

DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASCA

KONFLIK

DIREKTORAT PENANGANAN

DAERAH RAWAN BENCANA

DIREKTORAT PENANGANAN

DAERAH RAWAN PANGAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana struktur organisasi Ditjen PDTu di

atas, Ditjen PDTu didukung dengan sejumlah pegawai ASN sebanyak 117 orang, yang terdiri

dari pejabat struktural sebanyak 99 orang, dan pegawai staf sebanyak 18 orang.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Ditjen PDTu ini mencakup

aspek- aspek sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, di mana Laporan Kinerja

sebagai sarana pertanggungjawaban Ditjen PDTu atas capaian kinerjanya Tahun 2016.

2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana evalusi

pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja dalam upaya perbaikan

kinerjanya di masa mendatang.


Halaman 5 of 23

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu berpedoman pada dokumen

perencanaan yang terdapat pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019;

2. Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi Tahun 2015-2019;

2. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019;

3. Penetapan Kinerja Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016.

A. RPJMN TAHUN 2015-2019

Sebagai bagian integral dari Kemendesa, maka penetapan tujuan strategis Ditjen PDTu

mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan lembaga diatasnya. Berdasarkan alasan

tersebut, rumusan tujuan strategis Ditjen PDTu 2015–2019 mengacu dengan tujuan nasional

yang terdapat dalam RPJMN 2015–2019 berdasarkan dengan perencanaan implementasi

Nawacita yang difokuskan pada 7 (tujuh) isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi

dan sinergi antar kementerian/lembaga, dimana dua point langsung berhubungan dengan

Ditjen PDTu, yaitu poin: 1) Kedaulatan pangan dan 7) Kawasan Perbatasan dan daerah

tertinggal.

Salah satu sasaran strategisnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita ke-3).

Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai

affirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan

pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perbatasan/ pulau kecil terluar/daerah

tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas

ekonomi (tradisional).

Demikian juga dalam Renstra PDTu 2015-2019 terkait bidang Pembangunan Daerah Tertentu

yang arah kebijakannya difokuskan pada: 1) Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar

publik; dan 2) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh SDM yang

berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertentu dan pusat


Halaman 6 of 23

pertumbuhan.

Dengan memprioritaskan di 57 kabupaten rawan pangan, 187 lokasi prioritas di 41 kabupaten

perbatasan, 29 kabupaten yang memiliki pulau terpencil dan terluar, 58 kabupaten rawan

bencana, dan pasca konflik, dengan perhatian di daerah tertinggal dan di kawasan timur

Indonesia (KTI).

B. RENCANA STRATEGIS PDTu 2015-2019

Sebagai unit organisasi hasil restrukturisasi pada bulan Mei 2015, maka Ditjen PDTu tidak

memiliki pedoman Renstra dari Kedeputian Pengembangan Daerah Khusus sebelumnya.

Namun dalam rangka memudahkan penyusunan program kerja dan kegiatan serta mengikuti

dinamika yang berkembang, maka dianggap perlu dan dibutuhkan sehingga telah disusun

rancangan Renstra Ditjen 2015-2019 dengan masih mencari format yang baik dalam

perencanaan pembangunan. Meskipun belum disahkan secara formal, namun pokok-pokok

Renstra Ditjen 2015-2019 dapat dijadikan rujukan untuk pihak-pihak yang memerlukan

terutama di lingkungan Ditjen PDTu.

1) TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, maka

visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional

berupa perumusan tujuan strategis organisasi Ditjen PDTu. Tujuan strategis merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1–5 tahun. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai

tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

yang terukur. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka

tujuan strategis Ditjen PDTu dirumuskan sebagai berikut :

Implementasi dari rumusan tujuan tersebut tergambar pada pelaksanaan kebijakan PDTu

dengan memberikan fasilitasi bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah sehingga dapat

melaksanakan target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan

pemerintah tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengikuti prioritas sasaran

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan

kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil dan terluar (PKT),

2. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik social di daerah tertentu.


Halaman 7 of 23

yang telah ditetapkan dari awal. Pada akhir Tahun 2016 ini pemberian fasilitasi bantuan

pemerintah belum optimal pelaksanaannya.

Disamping itu, untuk menghindari tumpang-tindih pelaksanaan kebijakan secara internal

Kemendesa dan di lingkungan Ditjen PDTu agar pelaksanaannya dapat efektif maka telah

disusun bisnis proses Ditjen PDTu.

2) INDEKS KINERJA UTAMA

Ditjen PDTu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai

ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU

mengacu pada Renstra Kemendesa 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2016

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatkan

penyediaan

sarana dan

prasarana dasar,

konektivitas dan

kesejahteraan

masyarakat

daerah tertentu

1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana

dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan

terluar

76 Kab

2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana

konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil

dan terluar.

76 Kab

3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan

ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan

masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil

dan terluar

50 Kab

2. Meningkatkan

ketahanan

masyarakat &

Pemda dalam

menghadapi

bencana, rawan

pangan dan

konflik sosial di

daerah tertentu

4. Persentase penurunan indeks kerawanan di daerah

rawan pangan dengan kategori tinggi

20 kab

5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana di

daerah rawan bencana yang berkategori tinggi.

48 kab

6. Persentase penurunan konflik di daerah pasca

konflik satu tahun terakhir

38 kab


Halaman 8 of 23

C. PENETAPAN KINERJA

Dokumen perencanaan yang merupakan perjanjian tertulis antara Menteri Desa dengan Dirjen

PDTu adalah Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan

target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 ini.

Dokumen penetapan kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya peningkatan

ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau

kecil terluat, serta peningkatan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam

menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial dengan 6 (enam) indikator kinerja.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Ditjen PDTu Tahun Anggaran 2016

No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya

penyediaan sarana dan

prasarana dasar,

konektivitas dan

kesejahteraan

masyarakat daerah

tertentu

1. Persentase peningkatan sarana dan

prasarana dasar di daerah perbatasan dan

pulau kecil dan terluar

73 Kab

(100%)

2. Persentase peningkatan sarana dan

prasarana konektivitas di daerah perbatasan

dan pulau kecil dan terluar.

3. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan

ekonomi daerah dan peningkatan

pendapatan masyarakat di daerah

perbatasan dan pulau kecil dan terluar

2. Meningkatnya

ketahanan masyarakat

dan pemerintah

daerahdalam

menghadapi bencana,

rawan pangan dan

konflik sosial di daerah

tertentu

4. Persentase penurunan indeks kerawanan di

daerah rawan pangan dengan kategori tinggi

50 kab

(100%)

5. Prosentase penurunan indeks resiko bencana

di daerah rawan bencana yang berkategori

tinggi.

40 kab

(100%)

6. Persentase penurunan konflik di daerah

pasca konflik satu tahun terakhir

16 kab

(100%)

Penetapan target kinerja menjadi satu dari 3 (tiga) sebagai awal implementasi nomenklatur

baru UKE-1, dikuatirkan adanya kesulitan apabila IKU-1 dipisahkan antara daerah perbatasan

dan daerah pulau kecil – terluar serta ketiga IKU-1 ini saling terkait sehingga memudahkan

untuk mengukur pencapaian IKU Ditjen PDTu.


Halaman 9 of 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja

Mengenai realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian

indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan Ditjen PDTu.

Kriteria ukuran keberhasilan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dan target yang

ditetapkan PDTu berdasarkan metode scoring sebagai berikut :

Sangat Berhasil (SB) : ≥ 100%

Berhasil (B) : 80-100%

Cukup Berhasil (CB) : 60-79%

Kurang Berhasil(KB) : < 60%.

1. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 (Membandingkan Target dengan

Realisasi)

Progres Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Tingkat realisasi dari target kinerja sasaran strategis Ditjen PDTu berdasarkan Indeks

Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016. Secara rinci tergambar

pada table sebagai berikut :


Halaman 10 of 23

1) Berdasarkan IKU Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu

Tabel 3. Realisasi Kinerja (IKU) Tahun Anggaran 2016

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Meningkatkan

penyediaan sarana dan

prasarana dasar,

konektivitas dan

kesejahteraan

masyarakat daerah

tertentu

1. Persentase peningkatan

sarana dan prasarana

dasar di daerah

perbatasan dan pulau

kecil dan terluar

76 Kab

(73) 76 Kab 100%

2. Persentase peningkatan

sarana dan prasarana

konektivitas di daerah

perbatasan dan pulau

kecil dan terluar.

76 Kab

(73) 22 Kab 28,95%

3. Persentase kegiatan

penunjang pertumbuhan

ekonomi daerah dan

peningkatan

pendapatan masyarakat

di daerah perbatasan

dan pulau kecil dan

terluar

50 kab

(73

Kabupa

ten)

73 Kab 146%

2. Meningkatkan

ketahanan masyarakat

& Pemda dalam

menghadapi bencana,

rawan pangan dan

konflik sosial di daerah

tertentu

4. Persentase penurunan

indeks kerawanan di

daerah rawan pangan

dengan kategori tinggi

20 kab

(50

Kab)

19 Kab 95%

5. Prosentase penurunan

indeks resiko bencana di

daerah rawan bencana

yang berkategori tinggi.

48 kab

(40

Kab)

18 Kab 37,5%

6. Persentase penurunan

konflik di daerah pasca

konflik satu tahun

terakhir

38 kab

(16

Kabuap

ten )

11 Kab 28,95%

TOTAL 73,13%


Halaman 11 of 23

Tabel 4. Realisasi Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2016

N

o

Sasaran

Program Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

(%)

1. Meningkatnya

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Dasar

Konektifitas

dan

Kesejahteraan

Masyarakat di

Daerah

Tertentu

1 % Peningkatan Sarana

dan Prasarana Dasar di

Daerah Perbatasan dan

Pulau Kecil dan Terluar.

73

(Kab)

80

(Kab) 110%


dan Prasarana

Konektifitas di Daerah

Perbatasan dan Pulau

Kecil dan Terluar.

3 % Kegiatan penunjang

pertumbuhan ekonomi

daerah dan peningkatan


di Daerah perbatasan

dan Pulau Kecil dan

Terluar.

2. Meningkatkan

Ketahanan

Masyarakat

dan

Pemerintah

Daerah Dalam

menghadapi

bencana,

rawan pangan

dan konflik

sosial.

1 % Penurunan Indeks

Kerawanan di Daerah

Rawan Pangan.

50

(Kab)

19

(Kab) 38%


Resiko Bencana di

Rawan Bencana.

40

(Kab)

18

(Kab) 45%

3 % Penurunan % Konflik

di Daerah Pasca Konflik. 16

(Kab)

11

(Kab) 68,75%

TOTAL 65,43%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 dengan Tahun Anggaran

Yang Lalu (Tahun 2015 dan 2014)


Halaman 12 of 23

Tabel 5. Realisasi IKU Tahun Anggaran 2016

N

o

Sasaran

Program Indikator Kinerja

Realisasi

2015 2016

1. Meningkatnya

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Dasar

Konektifitas

dan

Kesejahteraan

Masyarakat di

Daerah

Tertentu

1 % Peningkatan Sarana dan Prasarana dan

di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan

Terluar.

120%

100%

2 % Peningkatan Sarana dan Prasarana

Konektifitas di Daerah Perbatasan dan


28,95%

3 % Kegiatan penunjang pertumbuhan


pendapatan masyarakat di Daerah

perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

146%

2. Meningkatkan

Ketahanan

Masyarakat

dan

Pemerintah

Daerah Dalam

menghadapi

bencana,

rawan pangan

dan konflik

sosial.

1 % Penurunan Indeks Kerawanan di

Daerah Rawan Pangan. 0% 95%

2 % Penurunan Indeks Resiko Bencana di

Rawan Bencana. 0% 37,5%

3 % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca

Konflik. 0% 28,95%

TOTAL 20% 73,13%


Halaman 13 of 23

Tabel 6. Realisasi Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2016

N

o

Sasaran

Program Indikator Kinerja

Realisasi

2015 2016

1. Meningkatnya

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Dasar

Konektifitas

dan

Kesejahteraan

Masyarakat di

Daerah

Tertentu

1 % Peningkatan Sarana dan Prasarana dan

di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan

Terluar.

120% 110%

2 % Peningkatan Sarana dan Prasarana

Konektifitas di Daerah Perbatasan dan


3 % Kegiatan penunjang pertumbuhan


pendapatan masyarakat di Daerah

perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

2. Meningkatkan

Ketahanan

Masyarakat

dan

Pemerintah

Daerah Dalam

menghadapi

bencana,

rawan pangan

dan konflik

sosial.

1 % Penurunan Indeks Kerawanan di

Daerah Rawan Pangan. 0% 38%

2 % Penurunan Indeks Resiko Bencana di

Rawan Bencana. 0% 45%

3 % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca

Konflik. 0% 68,75%

TOTAL 20% 65,43%

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa realisasi pelaksanaan

program/kegiatan berdasarkan IKU Tahun 2016 sebesar 73,13% yang masih lebih baik

apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yang masih 20%. Sedangkan

berdasarkan PK Tahun 2016 sebesar 65,43% ini masih lebih baik apabila dibandingkan

dengan realisasi Tahun 2015 yang masih 20%. Sedangkan untuk tahun 2014 baik

berdasarkan IKU maupun PK Tahun 2016 belum ada penyusunan kinerja.


Halaman 14 of 23

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2016 dengan Target

Jangka Menengah

No Indikator Kinerja Program Target 5 Tahun Realisasi 2016 Prosen

1. Meningkatkan produksi,

distribusi dan diversifikasi

pangan utama/pokok

57 Kab 17 Kab 29,82%

2. Berkembangkan daerah

perbatasan melalui

pembangunan dan

pengembangan konektifitas

dan penyediaan sarana

parsarana dasar

41 Kab 29 Kab 70,73%

3. Berkembangkan mitigasi

dan pembangunan serta

rehabilitasi daerah rawan

bencana

30 Kab 21 Kab 70%

4. Meningkatkan konektifitas

dan sarana prasarana dasar

di kabupaten yang memiliki

pulau kecil dan pulau terluar

29 Kab 19 Kab 65,52%

5. Berkembangkan

pembangunan dan

rehabilitasi fisik dan sosial

pada daerah rawan konflik

28 Kab 11 Kab 61,11%

Belum tercapainya target indikator kinerja program jangka menengah Ditjen PDTu

sampai tahun 2016 ini, disebabkan intervensi beberapa kegiatan (paket) masih fokus

pada kabupaten daerah tertentu saja, belum menyebar keseluruh daerah tertinggal.


Halaman 15 of 23

4. Analisis atas Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan dan

Penurunan Kinerja

Tabel 8. Realisasi Kinerja dan Kegiatan Pendukung TA 2016

N

o

Sasaran

Program

Indikator Kinerja Realisasi Program/

Kegiatan

1. Meningkatnya

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana Dasar

Konektifitas dan

Kesejahteraan

Masyarakat di

Daerah Tertentu


dan Prasarana dan di

Daerah Perbatasan dan


55

(Kab)

SAB, TIK, PLTS,

PLN, Jalan


dan Prasarana

Konektifitas di Daerah

Perbatasan dan Pulau

Kecil dan Terluar.

22

(Kab)

Jalan, Kapal

Penumpang

3 % Kegiatan penunjang

pertumbuhan ekonomi

daerah dan peningkatan


di Daerah perbatasan dan


64

(Kab)

Pasar, Embung,

Kapal, Jalan,

PLTS/PLN,

Bibit, Pasca

Panen, Sumbr

Bor (Tenaga

Surya)

2. Meningkatkan

Ketahanan

Masyarakat dan

Pemerintah

Daerah Dalam

menghadapi

bencana, rawan

pangan dan

konflik sosial.


Kerawanan di Daerah

Rawan Pangan.

19

(Kab)

Embung, Sumur

Bor, Bibit, Pasca

Panen


Resiko Bencana di Rawan

Bencana.

18

(Kab)

Bronjong/Talud

, Early Warning

System

3 % Penurunan % Konflik

di Daerah Pasca Konflik.

11

(Kab)

Pasar Rakyat,

Balai Rakyat

TOTAL 65,43%


Halaman 16 of 23

Gambar 1. Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Ditjen PDTu, antara lain:

1) Adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan program dikarenakan:

a) Belum optimalnya Satker dalam menjalankan tugasnya sehingga

mengharuskan perlu ada pergantian Satker pada saat proses berjalan;

b) Adanya perubahan kebijakan penganggaran, program dan kegiatan

ditengah-tengah proses berjalan sehingga mengharuskan revisi DIPA dan

RKAKL beberapa kali.

2) Adanya keterlambatan capaian penyerapan anggaran disebabkan Pihak III

baru menyampaikan usulan penyerapan dana pada akhir kontrak pekerjaan.

Adapun beberapa faktor pendukung dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Ditjen PDTu, antara lain:

1) Dibentuknya Tim Pemantau Capaian Kinerja di internal Ditjen PDTu sebagai

media pengendalian untuk memantau perkembangan capaian kinerja dari

implementasi RKAKL;

2) Dilaksanakannya rapat pimpinan (Direktur, KPA, PPK) di lingkungan Ditjen


Halaman 17 of 23

PDTu secara rutin dalam rangka penyampaian kemajuan capaian implementasi

RKAKL;

3) Aktifnya Dirjen PDTu sebagai penanggungjawab program dengan

memanfaatkan media yang dimiliki (Email, Whatshapp) sehingga diikuti oleh

Eselon II dan Satker.

5. Pelaksanaan Fungsi Lain

1) Sebagai Direktorat Jenderal yang secara khusus menangani wilayah, maka

sebagai amanah RPJMN 2015-2019 agar pemerintah memberikan afirmatif

kebijakan secara khusus untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua

Barat, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi sebagai berikut:

a. Koordinator Desk Papua. Diharapkan dengan keberadaan Desk Papua ini,

semua hal yang terkait dengan pembangunan Papua mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi menjadi tugas dari

Desk Papua untuk mengkoordinasikannya dengan kementerian/ lembaga

dan pihak lain termasuk pihak swasta dan pemerintah daerah Papua serta

Papua Barat sendiri.

b. Koordinator penyelesaian penyusunan Strategi Nasional Pembangunan

Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 sebagai tindaklanjut dari Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal. Rencana Stranas ini akan diterbitkan melalui Peraturan

Presiden. Dengan penyelesaian Stranas ini, diharapkan semua

kementerian/lembaga dan berbagai pihak terkait dapat menjadikan

dokumen Stranas ini sebagai acuannya untuk mengkoordinasikan dan

mensinergikan dalam melakukan berbagai kegiatannya.

2) Menginisiasi lanjutan pelaksanaan Investment Border Summit 2016 di Hotel

Bidakara pada 5 Desember, dengan harapan dengan adanya investment

Border Summit ini berbagai pihak terkait yang peduli terhadap pembangunan

terutama dunia usaha dapat melakukan investasi di daerah tertentu terutama

di daerah perbatasan.


Halaman 18 of 23

3) Menginisiasi penyusunan Indeks Ketahanan Konflik 122 Daerah Tertinggal

Indonesia Tahun 2016. Hasi penyusunan Indeks ini sudah dipaparkan pada

tanggal 29 November 2016 di Hotel the Media and Towers. Diharapkan

dengan disusunnya indeks ini, akan memudahkan intervensi program dan

kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan konflik di daerah

tertinggal nantinya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 9. Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

Tahun 2016

Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja

95,55% 65,43%

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan capaian anggaran di atas, pada dasarnya

masih dalam tingkat yang masih wajar dengan adanya hambatan dan kendala yang

terjadi sampai akhir Tahun 2016. Hal ini termasuk juga yang terkait faktor

pendukung (masukan, input) untuk mendukung realisasi anggaran dan realisasi

kinerja tersebut, antara lain:

1) Adanya kekosongan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik sampai akhir

cukup menghambat dalam proses pengelolaan kegiatan.

2) Sumber daya manusia (SDM) pegawai ASN sebanyak 117 orang, terdiri dari 99

orang pejabat struktural dan pegawai fungsional umum sebanyak 18 orang.

3) Pegawai yang ada di Ditjen PDTU, belum didukung dengan strata pendidikan

yang langsung terkait dengan menu kegiatan di setiap direktorat.

4) Daya dukung sarana prasarana khususnya tempat kerja yang sudah kondusif

sebagai ruang kerja.


Halaman 19 of 23

B. Realisasi Anggaran

Tabel 10. Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pertanggal 31 Desember 2016 Revisi 10, Tanggal 3 Nopember 2016

Kode Kegiatan Pagu

Anggaran

Realisasi Anggaran

(%) Realisasi + Pagu Efektif

Penghematan Pagu Efektif (%)

5493 Sekretariat Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu

56,098,545,000 49,455,313,940 87.50 781,000,000 55,317,545,000 87.71

5494 Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan

46,878,998,000 46,634,604,762 99.48 - 46,878,998,000 99.48

5495 Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan

601,588,536,000 288,226,766,146 47.91 303,508,565,125 298,079,970,875 96.69

5496 Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

37,538,685,000 36,728,188,945 97.84 - 37,538,685,000 97.84

5497 Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

508,663,758,000 166,775,236,967 32.79 335,361,025,000 173,302,733,000 96.23

5498 Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik

39,099,918,000 33,451,661,219 85.42 - 39,099,918,000 84.78

Jumlah 1,289,868,440,000 621,271,771,979 48.17 639,650,590,125 650,217,849,875 95.55


Halaman 20 of 23

Untuk melaksanakan program/ kegiatan PDTu Tahun 2016 ini, Ditjen PDTu mendapat pagu

anggaran sebesar Rp 1.289.868.440.000 (15,95%) dari total pagu Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi sebesar Rp 8.085.187.497.000.

Adapun realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal PDTu Tahun 2016 sampai akhir

Desember 2016 sebesar Rp. 621,271,771,979 (48,17%) dari pagu anggaran sebesar Rp.

1,289,868,440,000 dan pada pagu efektif sebesar Rp. 650,217,849,875, realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 621,271,771,979 (95.55%). adapun rincian realisasi

anggaran Tahun 2016.


Halaman 21 of 23

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan capaian indikator kinerja Tahun 2016 maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen PDTu telah berlandaskan

pada Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target sebagaimana ditetapkan dalam

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2016 ini menyajikan capaian

strategis yang ditunjukkan berbagai capaian strategis tercermin dalam capaian

indikator kinerja yang terdapat dalam Penetapan Kinerja sebagai penjabaran dari

Renstra Ditjen PDTu 2015-2019, maupun analisis kinerjanya.

3) Laporan Kinerja Ditjen PDTu Tahun berjalan telah menyajikan berbagai keberhasilan

dan kegagalan serta pemasalahan dalam rangka pencapaian kinerjanya,

4) Kinerja Ditjen PDTu pada Tahun 2016, untuk capaian kinerja mencapai 65,43%

(berkategori CB atau CUKUP BERHASIL) dan capaian anggaran sebesar 95%

(berkategori B atau BERHASIL) dari total pagu anggaran Ditjen PDTu sebesar Rp

1.289.864.440.000. Dengan capaian kinerja dan capaian anggaran ini, maka Ditjen

PDTu pada tahun 2016 ini secara umum sudah dapat memenuhi target dan sesuai

rencana yang telah ditetapkan Ditjen PDTu.

5) Namun berdasarkan pencapaian target indikator kinerja Ditjen PDTu tersebut

memberikan gambaran belum optimalnya mekanisme kerja dan kelembagaan

program/kegiatan di lingkungan Ditjen PDTu, internal Kementerian Desa maupun

pemerintah daerah sebagai penerima bantuan program PDTu.

4.2. SARAN

1) Perubahan kebijakan penganggaran (seperti pemotongan/penghematan) sebaiknya

dibuat pada awal penyusunan RKAKL,

2) Perubahan kebijakan program dan kegiatan (seperti refocusing, program unggulan)

sebaiknya tidak dilaksanakan pada saat program dan kegiatan sedang berjalan.

3) Perlu upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di lingkungan Ditjen PDTu dapat


Halaman 22 of 23

dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif

didukung lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kerja matang dan koordinasi

mantap dalam pelaksanaan program/kegiatan,

4) Langkah penyebarluasan informasi program dan implementasi secara nyata berbagai

kegiatan di daerah harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode

mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan Ditjen PDTu, dan

5) Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Ditjen PDTu mulai dari

Eselon I - IV, Staf sampai tenaga pendukung serta pemerintah daerah untuk

melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.


Halaman 23 of 23