KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

Oleh:H. MARWAN JAFAR

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Pulman Hotel-Jakarta, 8 Desember 2014

A. PENDAHULUAN1. Isu Pertumbuhan Ekonomi Nasional2. Urbanisasai Desa – Kota3. Keberadaan Desa dan Tantangannya di Indonesia

B. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUANAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM RPJMN 2015-20191. Arah Kebijakan: Trisakti dan Nawacita2. Prioritas dan Langkah Mewujudkan Nawacita3. Program Unggulan dan Nawakerja Prioritas4. Tugas dan Fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

C. HASIL KEMITRAAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN RENCANA TINDAKANTARA KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DENGAN KADIN

1. Kerjasama yang telah dilakukan dengan KADIN2. Rencana Kerja yang akan dilakukan dengan KADIN

D. PENUTUP

2

12/9/201412/9/2014

A

3

Pendapatanper Capita (US$) 772 922 1098 1186 1318 1663 1938 2270 2350 3005 3543

3.6 4.5 4.8 5 5.7 5.5 6.3 64.6

6.2 6.5

8.1 9.1 9.6 9.9 10.26 10.45 9.758.46 8.14 7.41 6.8

18.4 18.2 17.4 16.7 16.017.8 16.6 15.4

14.2 13.3 12.5

33 32 32 33 33

36 3537 38

41

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GiniIndeks (%)

TingkatKemiskinan (%)

PertumbuhanEkonomi (% p.a)

TingkatPengangguran (%)

Sumber: Suahasil Nazara, FEUI & TNP2K, 2012, Managing Opportunity, Bahan Pertemuan Terbatas tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Wantimpres, Jakarta

• Kesenjangan makin meningkat, ditandai Indeks Gini yang meningkat• Terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.• Indeks Pertumbuhan ekonomi belum cukup cepat: (a) Dibandingkan periode 1985-1995; (b)

dibandingkan negara lain seperti India dan Cina

(1/2)

Fakta 1 :• Ketimpangan Pendapatan Meningkat (Indeks gini=0,41)• Dapat diartikan 1 persen penduduk menguasai hingga 41 persen total kekayaan di

Indonesia. • Ketimpangan semakin melebar antara si kaya dengan si miskin• Rasio gini menggunakan perhitungan belanja. Jika menggunakan perhitungan pendapatan,

diperkirakan kesenjangan bisa makin melebar.• Majalah Forbes (2011) , total kekayaan 40 orang di negeri ini mencapai US$88,6 miliar

atau sekitar Rp841,7 triliun jika menggunakan kurs sebesar Rp9.500 atau 11,3 % PDB Indonesia Tahun 2011.

Fakta 2 :• Tingkat kemiskinan turun (6,8%) , namun lambat• Petumbuhan Ekonomi Meningkat (6,5%) , namun belum berkualitas• Pertumbuhan ekonomi hanya didorong oleh sektor jasa, bukan sektor riil• Sektor jasa melekat di kota, di perdesaan perekonomiannya didominasi sektor riil

utamanya di pertanianIndeks gini adalah alat untuk mengukur tingkat penyebaran kekayaan di suatu negara dengan menggunakan angka 0 sampai 1. Angka 1 menunjuk pada ketidasetaraan ekstrim sementara 0 menunjukkan sebaliknya.

(2/2)

5

• Terjadi pergeseran penduduk dari Desa ke Kota (Urbanisasi)• Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan 2,18% pertahun, lebih tinggi dari

rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun.

• Mengakibatkan deformasi struktural dan “premature urbanization”• Perlu dicegah / dieliminer dengan membangun perdesaan• Mengubah paradigma “Infrastructure follow People” menjadi “People follow

Infrastructure”

50.2 46.7 43.3 40.0 36.6 33.4

49.8 53.3 56.7 60.0 63.4 66.6

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2010 2015 2020 2025 2030 2035Perdesaan Perkotaan

% ju

mla

hpe

ndud

uk

Sumber Data: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

6

No. Desa Jumlah Desa*

Jumlah Desa Tertinggal

% Desa Tertinggal

%Klasifikasi Desa

% Sangat Tertinggal %Tertinggal %Maju %Sangat

Maju

1 Seluruh Kabupaten/Kota (419 Kab/Kota) 70526 17268 24,48% 1,82% 22,66% 55,43% 20,09%

2 Kawasan Urban (419 Kab/Kota) 7052 50 0,71% 0,00% 0,71% 32,03% 67,26%

3 Kawasan Rural (419 Kab/Kota) 63474 17218 27,13% 2,03% 25,10% 58,03% 14,85%

4 Wilayah Barat (215 Kab/Kota) 44514 9047 20,32% 0,50% 19,82% 61,93% 17,74%

5 Wilayah Timur (204 Kab/Kota) 26012 8221 31,60% 4,08% 27,52% 44,29% 24,10%

6 Daerah Tertinggal (183 Kab) 28008 10772 38,46% 3,90% 34,57% 48,31% 13,23%

7 Daerah Maju (236 Kab/Kota) 42518 6496 15,28% 0,46% 14,82% 60,12% 24,60%

8 Daerah Tertinggal Terentaskan (70 Kab) 11893 3738 31,43% 0,89% 30,54% 56,69% 11,88%

9 Daerah Tertinggal Belum Terentaskan (113 Kab) 16115 7034 43,65% 6,11% 37,54% 42,12% 14,23%

10 Pulau Sumatera 22056 8241 37,36% 1,01% 36,35% 56,59% 6,04%11 Pulau Jawa 22458 806 3,59% 0,00% 3,58% 67,18% 29,23%12 Pulau Bali-Nusa Tenggara 4235 424 10,01% 0,05% 9,96% 53,77% 36,22%13 Pulau Kalimantan 6382 1702 26,67% 1,22% 25,45% 47,99% 25,34%14 Pulau Sulawesi 8233 1213 14,73% 0,22% 14,51% 53,42% 31,85%15 Pulau Maluku-Papua 7162 4882 68,17% 13,46% 54,71% 24,91% 6,93%

*Sumber Data: BPS Podes 2011, data diolah

7

Tingginya kebutuhan sarana dan prasara pelayanan sosial, dasar dan ekonomidi desa-desa tertinggal

KRTERIA JENIS KE BUTUHAN DASAR DI DESA-DESA TERTINGGAL JUMLAH DESAEKONOMI Desa tertinggal yang membutuhkan pasar dengan bangunan permanen 16.322

KESEHATAN

Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana konversi air hujan menjadi air minum 15.329

Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana sanitasi 7.326Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana MCK 9.607Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana RS Bersalin/Rumah Bersalin dan pondok bersalin 2.523

Desa tertinggal yang membutuhkan keberadaan polindes (pondok bersalin desa) 3.396

Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana air minum 12.271Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan Bidan 9.889Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan Dokter 16.649

PENDIDIKANJumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan SD/Sederajat (Negeri) 10.080Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan SMP/Sederajat (Negeri) 29.938Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan SMU/Sederajat (Negeri) 33.604

PERUMAHANDesa tertinggal yang membutuhkan bahan bakar untuk memasak (Gas) 15.241Keluarga di desa tertinggal yang membutuhkan listrik PLN 979.740

INFRASTRUKTUR Jumlah Desa yang Membutuhkan Peningkatan Jalan 12.132

8

12/9/201412/9/2014

B

9

NAWACITA (Sembilan Agenda Prioritas)

TUJUH MISI PRESIDEN

VISI PRESIDEN

TRISAKTIBerdaulat di Bidang

Politik; Berdikari di Bidang

Ekonomi; Berkepribadian dalam

Kebudayaan

1. Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa;2. Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan dasar minimum terutama sarana prasarana permukiman, pendidikan, kesehatan;3. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan;4. Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan SDA dan LH, serta perubahan tata guna lahan perdesaan;5. Ketersediaan infrastruktur yang terbatas dalam membuka keterisolasian perdesaan dan mendorong keterkaitan desa-kota.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal;7. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;8. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar publik di daerah tertinggal;9. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;10. Masih rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat pusat pertumbuhan wilayah;11. Kurangnya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.12.Belum terpenuhinya SPM prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB);13. Belum optimalnya pembangunan sosial ekonomi kawasan transmigrasi ,daerah tertinggal, dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB);14. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi,daerah tertinggal, dan KPB.

ISU-ISU STRATEGIS

INDONESIA YANG DITUJU:

• Kedaulatan pangan, energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan;

• Peningkatan kesejahteraan berkelanjutan;

• Masyarakat yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, harmonis antar kelompok, sektor ekonomi, dan wilayah;

• Menjadi poros maritim dunia.

Kesejahteraan Pemerataan Pertumbuhan

10

MISI

VISITERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

TUJUH MISI PRESIDEN1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;

3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;

4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskankepentingan nasional;

7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

11

VISI MISI AGENDA PRIORITAS

No SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWA CITA)

1 MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA.

2 Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.

3 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.

4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebaskorupsi, bermartabat dan terpercaya.

5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.

8 Melakukan revolusi karakter bangsa.9 MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA.

12

Sumber: Paparan Deputi Pendanaan Kementerian PPN/ Bappenas, pada Rakorbangpus RPJMN 2015-2019 tanggal 24 November 2014 di Bappenas

FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Energi Ketenagalistrikan

Kemaritiman

Pariwisata

FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN

Antar Kelas Pendapatan

Antar Wilayah

13

TRISAKTI NAWACITA8 STRATEGI

PEMBANGUNANNASIONAL

25 PROGRAM UNGGULAN

2Program Prioritas

Quick Wins Pembangunan

Desa

11Program

Membangun dariPinggiran,

MemperkuatDaerah dan Desa

5Program Prioritas

KemandirianEkonomi

7Program PrioritasKawasan

QUICK WINS PRESIDEN:

NAWAKERJAMENTERI

DESA, PDTTBIDANG-BIDANG:1) Pangan dan Pertanian; 2) Maritimdan Kelautan; 3) Energi; 4)Infrastruktur; 5) Reformasi Birokrasi;6) Perdagangan; 7) Hankam dan LuarNegeri; 8) PenanggulanganKemiskinan; 9) Revolusi Mental; 10)Transportasi Publik; 11) PerumahanRakyat; Nelayan dan Desa; 12) KartuIndonesia Sehat dan Kartu IndonesiaPintar; 13) Perindustrian; 14)Ekonomi Kreatif & Pariwisata; 15)Pengembangan Wilayah-WilayahStrategis; 16) PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak;17) Ligkungan Hidup; 18)Ketenagakerjaan; 19) Kepemudaandan Olahraga; 20) Agraria danPertanahan; 21) Papua; 23) APBN.

14

No NAWAKERJA PRIORITAS1 Perluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015

2 Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desadengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;

3 Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;

4 Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;

5 Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;

6 Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secarabertahap;

7 Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;

8 Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;

9 “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar danterpencil.

15

1. BUMDes• Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa

dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yangdapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ataupelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

• Ditargetkan pada 2019 dapat terbentuk dan berkembangnya5.000 BUMDes (Nawakerja).

• Pada tahun 2014 baru terbentuk 1.136 BUMDes di 38Kabupaten.

• Kementerian mengundang KADIN untuk dapat bekerjasamadengan BUMDes dalam hal: pembinaan manajemen, dankerjasama pemasaran produksi

(1/3)

16

NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESAJUMLAH BUM Desa

PERDA PERBUB PERGUBPERDESKAB. KEC. Desa

1 ACEH 18 289 6,464 1 4 58 1 442 SUMATERA UTARA 25 436 5,281 13 42 533 SUMATERA BARAT 12 179 886 10 39 554 RIAU 10 163 1,594 10 99 204 3 295 JAMBI 9 138 1,391 2 4 4 1

6SUMATERA SELATAN

11 228 2,768 3 5 5 2 1

7 BENGKULU 9 126 1,356 1 2 48 LAMPUNG 12 225 2,375 13 50 1069 BANGKA BELITUNG 6 47 313 4 17 42

10 KEPRI 5 65 274 4 8 9 1 211 DKI JAKARTA 1 44 -12 JAWA BARAT 17 626 5,295 18 310 786 6 7213 JAWA TENGAH 29 573 7,809 31 258 547 214 DIY 4 78 392 4 38 55 1 515 JAWA TIMUR 30 664 7,722 38 392 1136 18 64

REKAP DATA BUMDES SELURUH INDONESIA (PER 17 NOVEMBER 2014)

(2/3)

17

No PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN UNGGULAN

1 PRIORITAS KEMANDIRIAN EKONOMI

1. Menyalurkan modal bagi UMKM 5.000 Desa/Kawasan pedesaan 2. Revitalisasi pasar tradisional di 5.000 Desa/Kawasan Pedesaan 3. Membangun infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk

unggulan di 5.000 Desa Mandiri 4. Pembukaan 1 juta Ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.5. Pembangunan terminal baru untuk bongkar muat di kabupaten Pulau

Terdepan, Terluar dan Terpencil.2 PRIORITAS

PROGRAM KAWASAN

1. Mengembangkan 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) eks transmigrasimenjadi kota kecil/ kota kecamatan dengan berkembangnya industripengolahan sekunder dan perdagangan

2. Meningkatkan pelayaran perintis antar pulau di seluruh kabupaten di pulau Terdepan, Terluar dan Terpencil dan Lokasi Prioritas Perbatasan

3. Mewujudkan 39 pusat pertumbuhan pertumbuhan baru, meliputi 27 di kawasan timur Indonesia dan 12 di kawasan barat Indonesia

(3/3)

2. Program dalam Nawakerja Kementerian Desa, PDT dan Trans

3. Program Quick wins Presiden (Infrastruktur, Energi, Transportasi dll)

18

12/9/201412/9/2014

C

19

No WILAYAH KEGIATAN LOKASI

1 NUSA TENGGARA BARAT

• Culster Komoditi Pertanian (Jagung) • Akan dibangun pabrik pakan ternak dengan Pola

Kemitraan (Pemda menyiapkan lahan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menyiapkan Sarana Produksi [Silo, Dryer], Pihak Swasta membangun Pabrik Pakan Ternak)

• Sumbawa• Dompu• Bima

• Cluster perikanan (Keramba Jaring Apung, Jukung, Katamaran, pasar terapung (foating market)

• Inisiasi pabrik garam

Bima

• Peternakan sapi (Kerjasama dengan PT. Berdikari ) Lombok Barat

• Akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru: di Kawasan Mandalika

Lombok Tengah

2 NUSA TENGGARA TIMUR

• Sedang dilakukan studi untuk industri Garam• Pengembangan ternak dan Energi Terbarukan• Telah dilakukan pengembangan pabrik garam

Saburaijua

1/2

20

No WILAYAH KEGIATAN LOKASI

3 SULAWESI

Pengembangan potensi perikanan Sulteng, Sultra, & Sulsel

Pengembangan Potensi Pertanian (jagung & singkong) -> pihak swasta akan membangun industri pengolahan

Sulbar, Sultra, dan Sulsel

Pengembangan Potensi Perkebunan (Kelapa sawit, Coklat) Rencana pembangunan industri CPO (swasta) dan pengolahan coklat

Sulbar dan Sulteng

Pengembangan Potensi Peternakan kerjasama denganPT. Berdikari dan swasta

Sultra

Pengembangan Potensi Pertambangan Nikel dan Aspal,Smelter sudah beroperasi: PT. Modern Land di Konawe

Sultra

Energi Terbarukan : Pemanfaatan lahan sebagai bahanbaku teknologi biomassa Sudah dilakukan MoU.

Morowali dan Luwu Timur

Rencana penanaman Pohon Gamal (glyrcida sephium) sebagai bahan baku Pengembangan Listrik TenagaBiomassa (PLTB)

Bombana, Konawe, dan Kab. Konawe Selatan

Akan diinisiasi pusat-pusat pertumbuhan baru Sulteng, Sultra & Sulbar4 MALUKU &

MALUKU UTARA

Pengembangan Industri perikanan Maluku & Maluku Utara

2/2

21

No Kegiatan Peserta Tempat Waktu1 Afternoon Coffee

Meeting dalam rangkapenyampaian peluanginvestasi

Kementerian Desa, PDT danTransmigras , 7 Duta Besardan 4 Gubernur (Sultra, Sulteng, NTB & Maluku)

Jakarta Desember 2014

2 Temu Bisnis Internasional

Kementerian Desa, PDT dan Trans., Pemda dan KADIN

Jepang Maret 2015

3 Temu Bisnis Internasional

Kementerian Desa, PDT dan Trans., Pemda dan KADIN

Dubai Juli 2015

4 Toward Eastern Indonesia Investment Forum : Investmen summit kawasan timur Indonesia

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, KADIN Daerah dan BKPMD

NTB Oktober 2015

22

12/9/201412/9/2014

D

23

1. Terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk desa yang melakukan urbanisasi sehinggaharus dieliminer dengan membangun desa;

2. Wilayah perdesaan dan daerah tertinggal relatif tidak menarik untuk investasi, sehingga perlu adaperlakuan khusus untuk daerah tertinggal misalnya insentif fiskal;

3. Pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan dengan mekanisme biasa, dimana infrastrukturdibangun berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk pemanfaat (Infrastructure follows people),namun harus didorong agar infrastruktur dibangun lebih dahulu sehingga masyarakat/investor datanguntuk memanfaatkannya;

4. Mendorong penambahan alokasi anggaran APBN ke daerah tertinggal, khususnya melalui DanaTransfer ke daerah tertinggal;

5. Mendorong kebijakan penggalian sumber-sumber pendanaan selain APBN untuk mengembangkaninfrastruktur di daerah dengan mekanisme Public-Private Partnerships lebih efektif denganmenerapkan beberapa kebijakan pendukung seperti pengurangan /pembebasan pajak, bea maupuntarif;

6. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga maupun pihak-pihak swasta dalam ProgramKemitraan Bina Lingkungan (PKBL) atau CSR (Corporate Social Responsibility) dalam penanganan desadan daerah tertinggal untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.;

7. Memberikan apresiasi dan pengharagaan yang setinggi-tingginya terhadap peran KADIN maupunKementerian/Lembaga lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan perdesaan, daerahtertinggal dan kawasan transmigrasi.

12/9/201412/9/2014

25