PIDATO PENGARAHAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN …...Meski menggunakan diksi daerah, pembangunan daerah...

Click here to load reader

  • date post

    01-May-2021
  • Category

    Documents

  • view

    1
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PIDATO PENGARAHAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN …...Meski menggunakan diksi daerah, pembangunan daerah...

  • 1

    PIDATO PENGARAHAN

    MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

    TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

    PADA ACARA

    RAPAT PIMPINAN PARIPURNA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

    TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

    Jakarta, 13 Januari 2021

  • 2

    Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu,

    Shalom, Namo Budaya,

    Salam Kebajikan,

    Yang Terhormat, Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

    Yang saya hormati:

    1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

    2. Para Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Staf Ahli, dan Staf Khusus;

    3. Para Sekretaris, Direktur dan Kepala Pusat di Lingkungan Kemendesa PDTT

    4. Para Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kemendesa PDTT

    5. Pejabat fungsional Ahli Utama, Madya, Muda, dan pelaksana di Lingkungan Kemendesa PDTT

  • 3

    Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan

    nikmat sehat, waktu dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada Rapat Pimpinan Paripurna kali

    ini.

    Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,

    Alhamdulillah, untuk pertama kalinya, kita dapat melaksanakan Rapat Pimpinan Paripurna (Rapim Purna),

    setelah merampungkan kebijakan Presiden terkait

    Reformasi Birokrasi, yang kongkritnya kita lakukan dengan merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja

    (SOTK), dilanjutkan dengan menempatkan personil pejabat tinggi pada masing-masing unit kerja.

    Kebijakan penyederhanaan birokrasi sudah seharusnya saya lakukan dalam waktu yang cepat dan

    cara yang tepat. Sebagai orang baru, tentu kami tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan

    pendalaman, apalagi penilaian secara personal, sebagai pertimbangan melakukan reposisi dalam SOTK baru. Oleh

    karenanya, terkait dengan penempatan personil,

  • 4

    sepenuhnya berdasarkan pada penilaian Panitia Seleksi

    serta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Begitu seterusnya ke depan, karena itulah yang

    seharusnya dijalankan. Oleh karenanya, Saya berharap, dan mari

    berkomitmen bersama-sama, menjadikan Reformasi Birokrasi di institusi kita, tidak sekedar perubahan struktur

    dan pergeseran personil yang tidak memiliki makna apapun bagi perubahan paradigma, budaya organisasi,

    serta etos kerja individu dan organisasi. Karena sejatinya,

    Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk menjadikan birokasi lebih akuntabel, meningkat kinerjanya,

    berkualitas layanan publiknya, serta terbebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

    Untuk itulah, harus dibangun sebuah sistem yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi kerja-kerja

    birokrasi, dengan membangun sikap kompetisi dalam hal kinerja, meningkatkan kompetensi SDM agar mampu

    memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas, membangun transparansi dan partisipasi sebagai kontrol

    dalam menjalankan tugas-tugas kepublikan.

  • 5

    Dalam kesempatan yang istimewa ini, dengan

    lugas, tegas, perlu saya sampaikan bahwa, perubahan SOTK ini tidak boleh dan bukan hanya untuk otak atik

    struktur dan personil belaka. Harus ada perubahan mendasar dan bermakna dalam institusi Kementerian

    Desa PDTT, yang pada akhirnya, tujuan akhir kita adalah, apa yang kita lakukan di Kementerian ini, dapat dirasakan

    langsung oleh masyarakat desa, apa yang kita kerjakan mendatangkan kebaikan bagi warga desa, apa yang kita

    tunaikan dapat menjadikan desa keluar dari status

    tertinggal, bebas dari kemiskinan maupun kelaparan, lepas dari jeratan penyakit menahun, bebas dari

    keterbelakangan maupun kutukan alam, serta bangkit menjadi desa yang lahir dari warga, pengelolaannya

    dilakukan oleh warga, dan tujuan pengelolaan dan kemanfaatannya untuk warga. Dari, Oleh, Untuk Warga.

    Semua untuk Warga.

  • 6

    Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi

    Madya dan Pratama yang saya hormati, Sejak awal dilantik sebagai Menteri Desa, PDTT

    oleh Presiden Joko Widodo, saya menyadari betul, bahwa ini amanah yang tidak ringan. Dibekali kurang lebih

    38.375 personil, terdiri dari 1.986 orang PNS, kurang lebih 1.039 orang PPNPN dan kurang lebih 35.350 orang

    Tenaga Pendamping Profesional. Untuk menuntaskan amanah yang diberikan pada

    kita, pada tahun 2021 ini, kita mendapatkan anggaran

    sebesar Rp 3,68 triliun, ditambah dengan aset tanah dan bangunan, serta kendaraan dan aset bergerak lainnya.

    Juga, dana desa sebesar Rp 72 triliun, yang arah kebijakan dan prioritas penggunaannya menjadi bagian

    integral dari tugas kita. Dengan sumber daya tersebut, melalui saya, kita

    semua, diminta untuk menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan

    perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan

    kawasan transmigrasi, sebagaimana visi dan misi Presiden

  • 7

    dan Wakil Presiden yang tercantum dalam RPJMN 2020-

    2024, serta arahan Presiden. Mewujudkan semua hal di atas bukanlah hal

    mudah, meski tidak juga sulit. Oleh karena itu, perubahan struktur organisasi, reformasi birokrasi ini, harus

    dibarengi dengan perubahan paradigma dalam budaya kerja organisasi, dalam pembangunan desa dan

    perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, maupun kawasan transmigrasi.

    Strategi untuk fokus dan mempercepat tercapainya

    sasaran pembangunan di bidang desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, ialah mengimplementasikan

    tujuan-tujuan dalam SDGs Desa. Yaitu, terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat

    dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi,

    Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa

    sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan

    Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap

  • 8

    Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Peduli

    Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis

    dan Budaya Desa Adaptif.

    Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,

    Sebagai sebuah upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

    Pertama-tama, SDGs Desa harus tercermin dalam semua

    program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Semua IKU eselon 1 dan 2,

    program dan kegiatan Kementerian Desa PDTT harus merupakan rangkaian kegiatan percepatan pencapaian

    tujuan SDGs Desa. Anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pencapaian SDGs Desa.

    Hanya itulah, jalan mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa, mempercepat pencapaian Peraturan Presiden No.

    59 Tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB.

  • 9

    Dalam pembangunan desa dan perdesaan, SDGs

    Desa dapat dioperasionalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti peningkatan infrastruktur

    desa, pengembangan desa wisata, utamanya yang berada pada destinasi wisata prioritas nasional; desa adat; desa

    inklusi; desa ramah perempuan dan peduli anak; desa sehat dan sejahtera; dan lain sebagiannya.

    Hal penting lainnya, kita harus hadir memberikan pendampingan pembangunan desa dan perdesaan,

    membuka jalan kerjasama dan kemitraan masyarakat

    desa, serta dapat memastikan penggunaan dana desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.

    Penting untuk dipahami, bahwa paradigma SDGs Desa turut mengubah sudut pandang kawasan yang

    selama ini diputuskan secara top down, menjadi kerja antar desa yang bersifat bottom up. Wujud kerja sama

    antar desa terutama untuk meningkatkan skala ekonomi, skala wilayah pembangunan, skala keamanan, dan

    sebagainya. Karena itu, perdesaan tidak lagi dibatasi zona administrastif yang berimpitan atau berdekatan,

    melainkan basis kerja sama sesuai potensi masing-masing

  • 10

    desa, yang bisa jadi berjauhan dalam satu kabupaten,

    atau lintas kabupaten dalam provinsi, bahkan desa-desa lintas provinsi.

    Meski menggunakan diksi daerah, pembangunan daerah tertinggal tetap difokuskan pada pembangunan

    desa; karena lebih dari 60 persen desa-desa di daerah tertinggal berada pada status desa tertinggal dan desa

    sangat tertinggal. Alhasil, upaya pengentasan desa tertinggal akan langsung memberikan pengaruh hingga

    60 persen untuk mengentaskan daerah tertinggal.

    Secara khusus Kementerian Desa PDTT harus mendukung desa-desa berkembang, maju dan mandiri

    yang berada pada lingkungan tertinggal tersebut. Salah satu strategi yang bisa dikembangkan ialah memperbaiki

    infrastruktur kelistrikan dan telematika, memotori dan membantu desa-desa dapat terhubung langsung melalui

    pasar di dunia maya, maupun jalur tol laut, serta yang utama lagi, Kementerian Desa PDTT harus mampu

    mengonsolidasi pembangunan infrastruktur dan transportasi di daerah tertinggal, dengan kementerian

    dan lembaga lain yang relevan.

  • 11

    Untuk kegiatan transmigrasi, lebih baik fokus pada

    daerah eksisting, baik berupa UPT maupun desa. Layak dipertimbangkan untuk memusatkan pada program

    pengembangan KTM (Kota Terpadu Mandiri), dengan memenuhi dan meningkatkan layanan dasar sosial dan

    ekonomi. Ke depan, transmigrasi harus sudah bergeser dari

    paradigma lama yang dipandang secara demografis, karena transmigrasi harus mampu menjadi kekuatan

    pengungkit ekonomi kawasan sekitarnya, transmigrasi

    harus mampu membangun keterkaitan dengan daerah sekitar kawasan transmigrasi, transmigrasi harus menjadi

    bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan desa di Indonesia.

    Oleh karena itu, kita harus memastikan serah terima kawasan transmigrasi kepada Pemda, dapat

    dilakukan setelah terpenuhinya seluruh kebutuhan sertifikasi lahan, fasilitas ekonomi, sosial, dan budaya,

    serta pengembangan kapasitas transmigran. Pun begitu dengan lokasi transmigrasi baru, harus benar-benar telah

    memenuhi syarat untuk kehidupan keluarga, sebelum

  • 12

    calon transmigran dikirim di lokasi tersebut. Tidak boleh

    lagi transmigran dikirim ke lokasi yang tanpa fasilitas kehidupan yang memadai.

    Setelah semua itu kita lakukan, selanjutnya kita harus hadir, memberikan pendampingan, dukungan,

    fasilitasi bagi masuknya investasi ke desa. Baik atas inisiatif dan upaya desa sendiri dalam menarik investasi,

    maupun atas upaya dan fasilitasi yang kita lakukan. Tidak hanya itu, kelembagaan ekonomi desa harus

    kita bangun dan kuatkan; BUMDes dan BUMDes Bersama,

    serta UMKM perdesaan dan kawasan transmigrasi; jiwa kewirausahaan warga desa harus kita tumbuhkan;

    produk-produk unggulan desa harus distimulasi; dan yang terpenting lagi adalah, yang dihasilkan warga desa

    terhubung dengan pasar yang menguntungkan warga desa.

    SOTK yang berbasiskan tenaga fungsional memudahkan Kementerian Desa PDTT untuk membentuk

    kelompok-kelompok tugas yang memusatkan pengembangan produk unggulan desa, seperti berwujud

  • 13

    perhutanan sosial; memfasilitasi sertifikasi hutan desa,

    promosi dari hasil hutan desa, dan sebagainya.

    Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,

    Untuk mendapatkan buah dari perubahan paradigma tersebut, mau tidak mau, harus segera diikuti

    upaya normalisasi sudut pandang, cara pikir, dan cara bertindak yang baru seluruh pegawai Kementerian Desa

    PDTT.

    Dibutuhkan cara berpikir baru yaitu memenuhi sasaran-sasaran SDGs Desa, bertindak dengan cara baru

    yang memastikan pemanfaat riil by name by address, dan menghasilkan hasil, manfaat, maupun dampak yang lebih

    langsung dirasakan bagi warga desa. Singkatnya, diperlukan SDM yang siap atas arah

    baru kebijakan pembangunan desa yang disebut SDGs Desa. Untuk itulah, peningkatan kapasitas, perubahan

    cara pandang, etos dan mental bekerja pegawai maupun pendamping sangatlah menentukan.

  • 14

    Namun demikian, penting dicatat, bahwa

    tanggungjawab utama penyelesaian tugas dan fungsi kementerian ini, ada di pundak menteri, selanjutnya

    didelegasikan kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, berikut seluruh PNS di lingkungan kementerian. Artinya,

    seluruh teknis penyelenggaraan Kementerian Desa PDTT harus diutamakan dikerjakan oleh PNS sendiri; sedang

    pendamping dan PPNPN harus ditempatkan sebagai pendukung, bukan penyelenggara kegiatan teknis.

    Secara khusus, saat ini manajemen 35.350 orang

    pendamping langsung di bawah Kemendesa PDTT, bertanggung jawab mendampingi desa dan perdesaan,

    daerah tertinggal, dan transmigrasi, dari UPT hingga KTM, dengan pengukuran kinerja melalui sistem informasi

    laporan kegiatan harian, dan terhubung dengan Sapa Desa serta seluruh unit kerja Kementerian Desa PDTT.

    Upaya terpadu ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari dukungan data dan informasi yang memadai.

    Keseluruhan gerak Kementerian Desa PDTT harus ditopang data yang akurat, lengkap, mikro dan

    berkelanjutan. Pada saat ini Kementerian Desa PDTT

  • 15

    telah menyediakan server terbaik di dunia. Mulai 2021

    seluruh aplikasi ke luar Kementerian Desa PDTT disatukan menjadi hanya satu super aplikasi Sistem Informasi Desa

    (SID). Adapun seluruh aplikasi di dalam Kementerian Desa PDTT disatukan menjadi hanya satu super aplikasi

    yang disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Seluruh penyusunan dan perawatan aplikasi

    hanya boleh dijalankan oleh Pusdatin, sehingga unit kerja lain bisa fokus sebagai user, pengguna 2 super aplikasi tersebut.

    Data dan informasi harus digunakan untuk meningkatkan inovasi desa, daerah tertinggal, dan

    transmigrasi. Kerja sama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga lain harus dirumuskan secara operasional,

    kongkrit, dan terukur, serta diimplementasikan secara sungguh-sungguh, sehingga tidak sekedar bangunan

    formalitas untuk pemenuhan kebutuhan normatif. Oleh karena, agar kita dapat berlari cepat dengan

    semangat baru, etos baru, data akurat, teknologi canggih, harus didukung oleh manajemen Kementerian Desa PDTT

    yang berkualitas.

  • 16

    Perencanaan program antar unit kerja tidak boleh

    saling tumpah tindih, aspek pemerataan harus dipertimbangkan, output kegiatan dan outcome program

    harus jelas dan terukur, efisiensi dan efektivitas program terhadap pencapaian SDGs Desa harus menjadi

    pertimbangan utama. Oleh karena itu, harus ada sinergi antar satuan perencana masing-masing unit kerja dengan

    biro perencanaan. Agar terkoordinasi dengan baik, memiliki output

    yang terukur, serta ada barang yang bisa diterima warga

    desa, dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis pinjaman maupun hibah luar negeri, harus terkoordinasikan dengan

    Biro Perencanaan dan Kerjasama sebagai penghubung Kementerian Desa PDTT dengan para lembaga donor.

    Pun demikian halnya, kerja sama Kementerian Desa PDTT dengan Pertides harus lebih produktif, baik

    untuk mengintegrasikan perkuliahan dengan kerja lembaga-lembaga desa; penyusunan model perkuliahan

    kepala desa, perangkat desa, dan pengurus Bumdes berbasis portofolio pengalaman; kerja sama

    pengembangan perdesaan, desa wisata, perhutanan

  • 17

    sosial, desa digital, dan tematik lainnya; penelitian,

    monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan; KKN tematik; serta kegiatan-kegiatan lain yang langsung

    bermanfaat untuk desa. Tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan

    keuangan yang cepat dan efisien, serta bermanfaat atau efektif. Karena itu, sistem payroll harus segera dijalankan

    sebelum Maret 2021 di seluruh unit kerja, yang langsung dipimpin oleh Sekretariat Jenderal. Tidak perlu lagi ada

    kelambatan dalam pencairan dana; monitoring harus

    dilakukan secara berkala; mingguan dan bulanan. Sebagai pendukung manajemen yang vital, jangan mempersulit

    hal yang sebenarnya mudah; permudahlah proses namun tetap dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan

    ketelitian. Keberhasilan meraih status laporan keuangan WTP selama ini, harus dipertahankan.

    Bulan Januari 2021 ini, harus sudah dituntaskan laporan keuangan dan barang milik negara dari KPA dan

    satker lama, menutup satker lama dan membuka satker baru; mempercepat pemindahan aset dan penyelesaian

    barang milik negara pada masing-masing unit kerja; serta

  • 18

    implementasi penggunaan ruangan kerja sesuai yang

    sudah diputuskan oleh Tim Transisi. Perubahan SOTK ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda waktu

    bekerja; untuk saat ini, perubahan desain ruangan belum mendesak dilakukan; seluruh aparat Kemendesa PDTT

    harus sudah langsung bekerja saat ini juga. Efisiensi harus terus diupayakan, dengan

    melakukan inventarisasi manfaat seluruh aset Kementerian Desa PDTT; aset yang ada jangan sampai

    membebani anggaran Kementerian; dan, yang sudah

    tidak memberikan manfaat agar segera dilakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Penempatan personil untuk masing-masing unit kerja harus sudah dapat diselesaikan dalam minggu ini.

    Selanjutnya, manajemen SDM internal Kementerian Desa PDTT harus sepenuhnya digital sejak Maret 2021. Tidak

    boleh ada lagi masalah absensi dan perjalanan dinas. Karena itulah, kinerja personil harus dapat diukur dengan

    memanfaatkan tekhnologi, e-absensi digunakan untuk mencatat kedatangan WFH dan WFO, tugas harian

    dikumpulkan dalam e-kinerja, perjalanan dinas dilaporkan

  • 19

    dalam e-perdin, dan secara keseluruhan tercakup dalam

    Simpeg. Dengan pengawasan Itjen, berikut

    pengawalannya, maka Kemendesa PDTT akan sampai ke tujuan dengan cepat, dan tetap selamat. Apalagi dalam

    waktu yang bersamaan, dapat dibentuk Satuan Pengendalian Internal (SPI) pada masing-masing unit

    kerja eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Desa PDTT.

    Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,

    Ringkasnya, ada Sepuluh Tugas yang menjadi tanggung

    jawab kita: 1. Mulai hari ini seluruh pegawai Kementerian Desa

    PDTT harus langsung bekerja melayani desa; hal-hal yang tidak penting sebagai konsekuensi

    perubahan SOTK, baik perpindahan pegawai dan ruangan kerja, pengalihan barang milik negara,

    dan hal-hal lain yang tidak bersentuhan langsung

  • 20

    dengan program dan kegiatan, tidak boleh menjadi

    alasan menunda kerja. 2. Semua kegiatan Kementerian Desa PDTT harus

    sudah bisa dimulai pada Januari 2021; satker pada tiap unit kerja harus cepat bekerja begitu DIPA tiap

    unit kerja telah disampaikan. 3. Semua kebijakan, program dan kegiatan

    Kementerian Desa PDTT harus berdampak langsung kepada warga desa.

    4. Indikator kinerja harus berkontribusi langsung

    pada upaya pencapaian tujuan SDGs Desa 5. Semua kerja sama program dan kegiatan yang

    dikonsolidasikan dengan K/L lain harus disesuaikan dengan target-target Kementerian Desa PDTT,

    kongkrit, terukur, dan berdampak langsung kepada warga desa.

    6. Tata kelola personalia harus sepenuhnya berbasiskan aplikasi, terukur kinerjanya dan

    obyektif menilainya 7. Seluruh pegawai harus memahami betul posisi

    Kementerian Desa PDTT sebagai kementerian

  • 21

    teknis dengan kebijakan dan program yang

    langsung, kongkrit, tertuju ke lapangan, menggunakan data mikro yang bisa menunjuk

    orang perorang pemanfaat kegiatan pembangunan.

    8. Semua pegawai Kementerian Desa PDTT harus memahami, mendalami, menghayati, dan

    menginternalisasi arah kebijakan pembangunan desa dengan memahami SDGs Desa, serta

    kebijakan Kementerian Desa PDTT dengan

    senantiasa melakukan komunikasi dan interaksi dengan para pemangku kebijakan

    9. Semua pegawai Kementerian Desa PDTT adalah juru bicara Kementerian Desa PDTT

    10. Pendamping desa harus ditingkatkan kapasitas dan kesejahteraannya

    Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi

    Madya dan Pratama yang saya hormati, Dalam kesempatan ini, saya berharap kepada

    semua pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan

  • 22

    Kemendesa, PDTT untuk bergerak cepat dan tepat, untuk

    menginternalisasikan paradigma baru dalam tata kerja organisasi dan SDM.

    Dalam waktu dekat, harus sudah tersedia rencana kerja percepatan pencapaian SDGs Desa sesuai dengan

    tupoksi masing-masing unit kerja. Mari terus berbenah, mulai dari diri kita masing-

    masing, tidak ragu merubah diri dan budaya organisasi, yang dulu lambat menjadi cepat, yang sebelumnya

    tertutup menjadi transparan dan akuntabel, yang

    sebelumnya dilayani menjadi melayani. Tidak ada yang tidak mungkin kita selesaikan, tidak

    ada yang mustahil kita capai. Asal kita yakin, dan mau memulai.

    Terima Kasih dan Mohon Maaf, Salam Sehat,

    Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan.

  • 23

    Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Dr. (H.C.). Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.