KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH …pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/files/Juknis-Kepdirjen PPMD...

- 1 -

-1 -

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN

BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertiggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, perlu ditetapkan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa (PID) yang efektif dan efisien, perlu disusun Petunjuk Teknis sebagai panduan bagi para pihak dalam merencanakan, melaksanakan dan pengendalian kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

- 3 -

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 dengan sumber pembiayaan dari International Bank For Reconstruction And Development Loan Number 8217-ID, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:

1. Bantuan Pemerintah dimaksudkan untuk mendukung desa agar lebih efektif dalam menyusun rencana pengggunaan dana desa sebagai investasi yang mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia;

2. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa melalui kegiatan Bursa Inovasi Desa serta kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi (PPID) di Desa dan Kecamatan;

3. Pengelolaan Bantuan Pemerintah diantaranya pengelolaan kegiatan, pencairan dan penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban, sanksi serta ketentuan perpajakan termasuk sumber pendanaan bantuan.

KEEMPAT : Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kebijakan bagi seluruh pengelola mencakup pelaku sebagai berikut:

1. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Unit Pelaksana Program Inovasi Desa;

2. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut

Satker Ditjen PPMD bertanggungjawab merumuskan kebijakan, menyusun RKA-K/L DIPA Dekonsentrasi Provinsi Bantuan Pemerintah dan mengalokasikan Bantuan Pemerintah di lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;

3. Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, yang selanjutnya disebut Satker P3MD Provinsi selaku pengelola Dekonsentrasi menampung dan menyalurkan Bantuan Pemerintah ke Tim Pelaksana Inovasi Desa;

4. Tim Inovasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TIK dibentuk serta ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan berkedudukan di kabupaten/kota untuk memfasilitasi dan memverifikasi kegiatan inovasi di tingkat kabupaten/kota;

5. Tim Pelaksana Inovasi Desa, yang selanjutnya disebut TPID berkedudukan di kecamatan terdiri dari perwakilan warga desa yang memiliki minat besar dalam pengembangan kegiatan/fasilitasi/sumberdaya manusia dan praktik cerdas

1

LAMPIRAN I.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2019


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, maka Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan melaui 3 (tiga) komponen program, yaitu:

1.1.1. Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) sebagai dukungan kepada desa-desa agar lebih efektif dalam menyusun rencana penggunaan dana desa sebagai investasi yang mendorong peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat desa;

1.1.2. Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) yang ditujukan agar desa-desa mendapatkan jasa layanan teknis yang berkualitas dari lembaga profesional dalam mewujudkan komitmen replikasi atau adopsi inovasi, serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara regular;

1.1.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), dimaksudkan agar masyarakat desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan ketiga komponen program dimaksud, PID menyediakan alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID dalam bentuk Dana Opersional Kegiatan, yang selanjutnya disebut DOK Inovasi Desa.

Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Teknis Operasioanl (PTO) PID, serta mengatur tentang pengelolaan, pencairan, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah PID oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Tahun Anggaran 2019.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penerbitan Juknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID adalah:

1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2

1.2.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

1.2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

1.2.6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1.2.7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

1.2.8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

1.2.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

1.2.10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi; dan

1.2.11. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

1.3. Tujuan

PID dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1.3.1. Pengarusutamaan kegiatan-kegiatan inovasi yang dapat mendorong efektivitas penggunaan atau investasi dana desa menuju peningkatan produktivitas desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif. Proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis meliputi proses identifikasi inovasi, validasi, dokumentasi, proses pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan replikasi. Proses ini diharapkan adanya bursa pengetahuan dan praktek cerdas pembangunan perdesaan.

3

1.3.2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dan pengelolaan program oleh pelaku-pelaku program serta pelaku-pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

1.3.3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dalam upaya memperoleh akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

1.4. Prinsip

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan program dan pengelolaan Bantuan Pemerintah PID meliputi:

1.4.1. Partisipatif.- Pelaksanaan program harus melibatkan masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin atau terpinggirkan dan kelompok disabilitas. Masyarakat didorong berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau materil;

1.4.2. Transparandan Akuntabel.- Masyarakat wajib dibuka aksesnya untuk mengetahui segala informasi dan proses pengambilan keputusan pengelolaan program dan DOK Inovasi Desa sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;

1.4.3. Kolaboratif.- Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan di desa didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menjalankan kegiatan yang disepakati;

1.4.4. Keberlanjutan.- Kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk dikembangkan dan dilanjutkan secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang berkelanjutan;

1.4.5. Keadilan dan Kesetaraan Gender.- Seluruh masyarakat memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang setara dalam pengelolaan program dan DOK Inovasi Desa, serta memperoleh manfaat dari program tanpa membedakan jenis kelamin.

4

BAB II KOMPONEN DAN KETENTUAN

PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI DESA

2.1. Sumber Pendanaan

Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bersumber dari pinjaman luar negeri IBRD 8217-ID, sebagaimana dituangkan melalui DIPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) pada Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Satker P3MD) Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan/atau dengan sebutan lain.

2.2. Kegiatan-Kegiatan PID

2.2.1. Rapat Koordinasi (Rakor) TIK adalah kegiatan dalam bentuk kick off meeting sebelum pelaksanaan Bursa Inovasi Desa di kecamatan.

2.2.2. Bursa Inovasi Desa (BID) adalah kegiatan pertukaran dan pengelolaan pengetahuan hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif yang dilaksanakan di kecamatan berdasarkan rekomendasi TIK. Proses pelaksanaan difasilitasi oleh TPID dan didukung oleh Tenaga Pendamping Profesional, yaitu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD);

2.2.3. Musyawarah Antar Desa (MAD), merupakan forum permusyawaratan antar desa di tingkat kecamatan untuk merencanakan kegiatan inovasi dan pengelolaan pengetahuan;

2.2.4. Rapat TPID adalah rapat di tingkat kecamatan yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana kegiatan PID;

2.2.5. Musyawarah Desa merupakan media untuk pengarusutamaan replikasi program-program inovasi dalam RKPDes dan APBDesa;

2.2.6. Peningkatan kapasitas dan operasional TPID, merupakan kegiatan TPID dalam melakukan persiapan dan kunjungan lapangan untuk melakukan penilaian (assessment) kegiatan-kegiatan inovasi;

2.2.7. Dukungan kepada Desa yang akan melakukan replikasi kegiatan inovatif seperti pelatihan teknis, lokakarya pembelajaran inovasi, pembiayaan penyedia peningkatan kapasitas teknis desa;

2.2.8. Dokumentasi, merupakan kegiatan pendokumentasian hasil identifikasi yang masuk kriteria kegiatan inovatif ke dalam bentuk media visual, album photo, artikel/tulisan dan media cetak lainnya;

2.2.9. Diseminasi atau penyebarluasan kegiatan inovasi dalam bentuk sosialisasi, festival inovasi, media elektronik, media massa, dan bentuk-bentuk lainnya yang direkomendasikan oleh TIK.

2.3. Sasaran

Sasaran pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah PID adalah kelompok masyarakat desa dalam suatu kecamatan yang disebut Tim Pelaksana

5

Inovasi Desa (TPID) selaku pelaksana kegiatan. Secara keseluruhan kegiatan yang difasilitasi oleh TPID, sasarannya adalah membantu perencanaan desa, agar dalam proses perencanaan desa memiliki banyak referensi atau contoh-contoh desa yang inovatif dari daerah lain. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan Dana Desa lebih berkualitas, efektif dan efesien.

2.4. Pemberi Dana

Pemberi Dana Bantuan Pemerintah PID adalah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) yang disalurkan melalui Satker P3MD Provinsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau yang disebut dengan nama lainnya, melalui mekanisme Dekonsentrasi.

2.5. Komponen Pendanaan

2.5.1. Jenis Bantuan

Jenis Dana Bantuan Pemerintah PID adalah bantuan operasional kegiatan yaitu Dana Operasional Kegiatan, dan selanjutnya disebut DOK Inovasi Desa.

2.5.2. Bentuk Bantuan

Bantuan Pemerintah PID diberikan dalam bentuk uang, yang besaran alokasinya per TPID telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

2.5.3. Lokasi dan Alokasi

Lokasi dan alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 untuk komponen program Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID), Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan komponen program prioritas Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (PSDM) bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, tercantum dalam Lampiran II Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019, yang diterbitkan oleh Ditjen PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Lokasi dan alokasi dana bantuan tersebut, sebagai berikut:

a. Lokasi

1) Lokasi PID khususnya untuk komponen PPID dan P2KTD dilaksanakan di 33 provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), 434 kabupaten/kota dan di 6.484 kecamatan;

2) Lokasi PID khususnya untuk prioritas PSDM bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, dilaksanakan di 33 provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), 159 kabupaten/kota dan 2.916 kecamatan.

b. Alokasi

Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 dilakukan di tiap kecamatan secara proporsional, berdasarkan nilai kecukupan alokasi secara keseluruhan.

Alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID khusus untuk komponen program PSDM berbeda antara lokasi prioritas dan non prioritas. Penetapan alokasi dana tersebut didasarkan pada:

6

1) Jumlah Desa di tiap kecamatan;

2) Tingkat kesulitan dengan dilandasi dari rata-rata jarak jauhnya desa dengan pusat kecamatan.

Perhitungan alokasi bantuan, yaitu jumlah nilai dari alokasi dasar dan alokasi inovasi dikali dengan tingkat kesulitan dan koefisien. Tingkat kesulitan kecamatan dan nilai koefisien seperti pada tabel berikut:

Tabel : Tingkat Kesulitan dan Nilai Koefisien

No Tingkat Kesulitan Jarak (KM) Nilai Koefisien

1 Normal 0 - 10 1,00

2 Sulit 11 - 20 1,20

3 Sangat Sulit 21 - 30 1,40

4 Ekstrim 30 1,6

2.5.4. Nilai Bantuan

Nilai Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019, tercantum dalam lampiran II Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019.

2.6. Persyaratan Penerima Dana

Penerima Dana Bantuan Pemerintah PID harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

2.6.1. Telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Inovvasi Kabupaten/Kota (TIK);

2.6.2. Anggota TPID memiliki nama dan tempat kedudukan yang tetap, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari desa setempat;

2.6.3. Tidak ada konflik internal;

2.6.4. Tidak terkait dengan partai politik;

2.6.5. Keanggotaan TPID berasal dari tokoh masyarakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan;

2.6.6. Memiliki struktur organisasi minimal terdiri dari: Ketua, Bendahara, Bidang Pengelolaan Praktek Cerdas dan Bidang Verifikasi Inovasi, sesuai PTO PID;

2.6.7. Telah ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan.

2.6.8. Membuka rekening bank atas nama TPID (Nama Kecamatan), bukan atas nama pribadi.

2.7. Tugas dan Tanggung Jawab

2.7.1. Satker Ditjen PPMD

a. Menyusun dan menetapkan PTO PID Tahun Anggaran 2019;

b. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

c. Menyusun RKAKL-DIPA Bantuan Pemerintah PID untuk ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

7

d. Menyusun dan menetapkan pedoman-pedoman teknis pelaksanaan PID sesuai kebutuhan.

2.7.2. Satker P3MD Provinsi

Satker P3MD Provinsi selaku pengelola dekonsentrasi bertugas sebagai penampung dan penyalur Dana Bantuan Pemerintah PID ke TPID. Transfer dan pencairan dana dari Satker P3MD Provinsi ke rekening TPID di kecamatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. TIK sebagi tim yang bertugas membantu Dinas PMD Kabupaten/Kota dalam memverifikasi Dana Bantuan Pemerintah PID telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

b. Dinas PMD Kabupaten/Kota atas nama TIK telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Satker P3MD Provinsi, tentang pelaksanaan Bantuan Pemerintah PPID (format lampiran I.1);

c. Rekening atas nama TPID sebagai penerima Bantuan Pemerintah PID dengan spesimen penarikan oleh Ketua dan Bendahara TPID telah ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan;

d. Persyaratan dokumen dalam rangka pencairan Bantuan Pemerintah PID telah diverifikasi oleh TIK;

e. Telah memenuhi kriteria sebagai Penerima Bantuan Pemerintah PID sebagaimana diatur dalam PMK Nomor:173/PMK.05/2016.

2.7.3. Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK)

Komposisi dan keanggotan TIK berpedoman pada PTO PID, dan memiliki tugas serta tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di kabupaten/Kota;

b. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten/kota;

c. Memberikan dukungan pengelolaan pertukaran pengetahuan

dan pengembangan SDM sesuai peraturan yang berlaku;

d. Melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis agar dapat lebih professional dan mandiri serta memperhatikan aspek safeguard;

e. Membantu Satker P3MD Provinsi dalam memfasilitasi dan meverifikasi pembentukan TPID dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah PID;

f. Membantu Satker P3MD Provinsi dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah PID;

g. Apabila di daerah telah terbentuk lembaga/Tim Koordinasi yang efektif berkenaan dengan pembangunan desa dan inovasi maka PID dapat melibatkan tim yang telah ada dengan beberapa penyesuaian;

h. Uraian tugas TIK lebih detail berpedoman pada PTO PID.

8

2.7.4. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)

TPID berkedudukan di kecamatan dan terdiri dari perwakilan warga desa yang memiliki minat besar dalam pengembangan kegiatan/fasilitasi/ sumber daya manusia dan praktik cerdas yang ada di wilayahnya, mendokumentasikan, membagikan, serta mempromosikannya. TPID merupakan kelompok masyarakat sebagai penerima dan pelaksana Bantuan Pemerintah PID.

a. Tugas dan Tanggung Jawab TPID:

1) Menerima dan mengelola Bantuan Pemerintah PID;

2) Memfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan PID;

3) Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan praktik cerdas (identifikasi, dokumentasi, eksposisidan replikasi);

4) Berkoordinasi dengan Pendamping Desa dalam pelaksanaan PID;

5) Mengelola Dana Bantuan Pemerintah PID sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;

6) Mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah PID sebagaimana pada PMK Nomor 173/PMK.05/2016

b. Pengurus TPID:

Pengurus TPID terdiri dari:

1) Ketua;

2) Bendahara;

3) Bidang Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID);

4) Bidang Verifikasi Inovasi;

5) Bidang P2KTD;

6) Bidang PSDM khusus bagi kecamatan-kecamatan lokasi Bantuan Pemerintah PID untuk PSDM;

c. Kriteria, tugas dan tanggung jawab serta susunan pengurus TPID secara detail, berpedoman pada PTO PID.

2.7.5. Tenaga Pendamping Profesional

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan bagian tidak terpisahkan dari PID, dan oleh karena itu pada pelaksanaan PID khususnya dalam pengelolaan kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Pemerintah PID membutuhkan peran aktif Tenaga Pendamping Profesional yang terdiri:

a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/ Kota;

b. Pendamping Desa/Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD/PDTI) di kecamatan; dan

c. Pendamping Lokal Desa (PLD) di desa.

Tenaga Pendamping Profesional wajib memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan PID, dan merupakan bagian dari evaluasi kinerja.

9

Uraian tugas tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamping Profesional serta pelaku-pelaku program dari tingkat desa hingga tingkat pusat, berpedoman pada PTO PID.

2.8. Pengelolaan Kegiatan

2.8.1. Pengelola dan penanggungjawab Dana Bantuan Pemerintah PID adalah Satker P3MD Provinsi yang sekaligus sebagai pengelola kegiatan dekonsentrasi P3MD;

2.8.2. Dana Bantuan Pemerintah PID disalurkan kepada TPID berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Satker P3MD Provinsi dengan TPID, sesuai format perjanjian pada lampiran I.2;

2.8.3. Sebelum pencairan dan penyaluran dana, tahapan yang dilakukan adalah:

a. Pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk TIK dan telah ditetapkan oleh Bupati /Walikota;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Camat dengan dibantu oleh TAPM Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan dan menetapkan TPID dengan berpedoman pada PTO PID;

c. TPID membuka rekening Bank atas nama TPID, yang memuat nama Kecamatan dan Kabupaten, dengan spesimen tanda tangan adalah Ketua dan Bendahara TPID;

d. TPID membuat Nomor Pokok Wajib Pajak

e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker P3MD Provinsi melakukan seleksi penerima Dana Bantuan Pemerintah PID berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Umum dan PTO PID, dengan dibantu oleh TIK;

f. KPA Satker P3MD Provinsi mengesahkan TPID penerima Dana Bantuan Pemerintah PID dengan surat keputusan KPA, berdasarkan hasil seleksi sebagimana dimaksud poin 3.2. Format Surat Keputusan, sebagaimana format lampiran I.3;

g. PPK Satker P3MD Provinsi membuat perjanjian kerjasama dengan TPID selaku penerima Bantuan Pemerintah PID setelah disahkan oleh KPA.

10

BAB III PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

DANA BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA

3.1. Pencairan dan Penyaluran Dana

Alur tahapan pencairan dan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PID, adalah sebagai berikut:

3.1.1. TPID melakukan rapat/musyawarah menyusun rencana pengeluaran atau penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PID, yang dituangkan dalam bentuk Proposal dan Rencana Pengeluaran Dana (RPD), sesuai format lampiran I.4;

3.1.2. TPID mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK Satker P3MD Provinsi melalui TIK, dengan dilampiri:

a. Proposal dan RPD;

b. Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), sesuai format lampiran I.5;

d. Foto copy Surat Keputusan KPA tentang penetapan sebagai penerima Bantuan Pemerintah PID;

e. Foto copy Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan penerima Bantuan Pemerintah PID;

f. Foto copy Rekening Bank;

g. Foto copy NPWP.

3.1.3. TIK melakukan verifikasi dokumen permohonan pencairan dana dari TPID. Apabila hasil verifikasi telah sesuai dengan PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga, maka pengajuan permohonan pencairan dana tersebut, diteruskan ke PPK Satker P3MD Provinsi. Namun demikian, apabila tidak/belum sesuai dikembalikan kepada TPID untuk diperbaiki

dan/atau dilengkapi;

3.1.4. PPK Satker P3MD Provinsi melakukan pengujian ulang dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan oleh TPID melalui TIK. Apabila hasil pengujian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPK Satker P3MD Provinsi menyampaikan informasi kepada penerima bantuan melalui TIK untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen;

3.1.5. PPK Satker P3MD Provinsi mengesahkan kwitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan Dana Bantuan Pemerintah PID sekaligus atau 100%, dari total alokasi di TPID pada kecamatan bersangkutan (100% dari total alokasi untuk PPID, P2KTD dan PSDM);

3.1.6. SPP disampaikan kepada PP-SPM mengikuti mekanisme regulasi tentang pencairan dana APBN yang berlaku;

3.1.7. PP-SPM selanjutnya melakukan proses pencairan dana ke KPPN sesuai mekanisme pencairan dana dekonsentrasi;

11

3.1.8. Berdasarkan SPM yang diterima dari PP-SPM, KPPN menerbitkan SP2D LS ke Bank Operasional KPPN;

3.1.9. Bank operasional KPPN melakukan transfer dana ke rekening TPID;

3.1.10. Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah dana diterima, TPID harus segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada proposal dan RPD.

3.2. Penggunaan Dana

Pengaturan penggunaan dana yang dimaksud adalah Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 untuk komponen program PPID, P2KTD dan PSDM.

3.2.1. Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PID untuk komponen program PPID dan P2KTD

Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 pada komponen program PPID dan P2KTD, digunakan untuk:

a. Biaya penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) di kecamatan dengan alokasi maksimal 15% dari total alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID untuk komponen program PPID dan P2KTD pada TPID bersangkutan, yang digunakan untuk:

1) Biaya transportasi perwakilan desa dari desa ke kecamatan PP. Perwakilan desa dimaksud terdiri dari Kepala Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat. Jumlah perwakilan desa dimaksud dapat ditambahkan sesuai kecukupan pembiayaan yang tersedia. Namun demikian, biaya transportasi ini dapat dibantu oleh subsidi Pemerintah Desa masing-masing bagi utusan perwakilan desa.

Besaran harga satuan biaya transportasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dan jika belum diatur dalam regulasi maka besaran biaya transportasi mengkuti kepantasan sesuai dengan biaya transpotasi umum, dan menyertakan surat pernyataan biaya transport yang disetujui oleh ketua TPID;

2) Biaya Penyelenggaraan event BID yang meliputi yang meliputi sewa tempat, sewa sound system, konsumsi, peralatan/perlengkapan dan kebutuhan teknis lain yang mendukung penyelenggaraan event BI. Penyelenggaraan event BID agar dilakukan sebelum desa-desa melaksanakan kegiatan Musrenbangdes.

3) Biaya percetakan, dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan BID;

4) Biaya untuk honor panitia sesuai dengan Standart Biaya Umum (SBU) dan/atau ketentuan yang berlaku.

b. Biaya penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa di desa dan kecamatan, sebesar maksimal 45% dari total alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID untuk komponen program PPID dan P2KTD pada TPID bersangkutan, yang digunakan untuk:

1) Biaya dukungan kepada desa-desa yang berkomitmen akan melakukan replikasi kegiatan inovatif untuk mendorong komitmen desa masuk dalam RKPdesa, seperti: memfasilitasi komunikasi secara langsung dengan

12

menggunakan media online dengan desa yang direplikasi, lokakarya pembelajaran inovasi, pembiayaan konsoltasi kepada ahli atau pakar kegiatan yang inovatif atau yang dikomitmenkan dalam proses menuju RKPdesa, studi banding, belajar lapang dengan desa lain, dan lain-lain. Alokasi dana untuk kegiatan ini maksimal sebesar 12,5%.

2) Biaya dukungan capturing atau pendokumentasian dan penyebarluasan kegiatan inovatif dalam bentuk cetak tulisan, foto, video, penyempurnaan video, sewa peralatan, dan lain-lain, dengan alokasi dana sebesar 15%;

3) Biaya peningkatan kapasitas pengembangan sumber daya manusia (PSDM). Peserta pelatihan ini terdiri dari Pemerintahan Desa dan Kader Desa (yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan dibiayai oleh APBDesa) sebanyak minimal 2 orang peserta per desa, dengan alokasi pembiayaann maksimal 17,5%. Waktu pelaksanaan pelatihan adalah selama 1 hari efektif.

c. Biaya administrasi dan operasional TPID sebesar 20% dari total alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID untuk komponen program PPID dan P2KTD pada TPID bersangkutan, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa (MAD), yaitu untuk akomodasi, honor narasumber, ATK, transportasi tim pelaksana, dokumentasi dan pelaporan;.

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

3) Pengelolaan administrasi pelaporan yang meliputi ATK, penggandaan, jilid laporan, dokumentasi, surat-menyurat (komunikasi), dan lain-lain.

d. Biaya layanan P2KTD dengan alokasi maksimal 20% dari total alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID untuk komponen program PPID dan P2KTD pada TPID bersangkutan. Pengeluaran biaya ini atas rekomendasi dari TIK, serta penggunaan dana P2KTD didasari atas komposisi jumlah desa dalam kecamatan yaitu:

1) Jumlah 1 15 Desa dalam 1 kecamatan, TPID dapat memprioritaskan 1 (satu) desa untuk mendapatkan pelayanan P2KTD;

2) Jumlah 16 30 Desa dalam 1 kecamatan, TPID dapat memprioritaskan 1 2 desa untuk mendapatkan pelayanan P2KTD;

3) Jumlah 30 Desa dalam 1 kecamatan, TPID dapat memprioritaskan 1 - 3 desa atau lebih untuk mendapatkan pelayanan P2KTD (bilamana alokasi dana 20% untuk penggunaaan P2KTD masih ada sisa dananya).

Bilamana ada desa-desa yang tidak masuk dalam prioritas sesuai hasil rekomendasi TPID namun ingin didampingi oleh lembaga P2KTD, maka desa-desa tersebut dapat mengunakan layanan lembaga P2KTD atas biaya mandiri dari desa yang bersumber dari APBDes sesuai ketententuan daerah tersebut. Pada konteks ini, posisi TPID hanya memfasilitasi pertemuan antara lembaga P2KTD dengan desa.

13

Berdasarkan komitmen BID yang telah dilakukan, jika tidak ada desa dalam satu kecamatan yang membutuhkan layanan jasa lembaga P2KTD, maka alokasi dana untuk layanan P2KTD dapat digunakan menambah alokasi pembiayaan untuk: 1) proses pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa (poin 3.2.1.b), dan 2) biaya operasional dan administrasi TPID (poin 3.2.1.c), dengan besaran dibagi rata.

3.2.2. Dana Bantuan Pemerintah PID untuk Lokasi Prioritas PSDM

Pengaturan penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 di lokasi prioritas PSDM, hanya diperuntukan bagi lokasi-lokasi yang ditetapkan mendapatkan tambahan alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID untuk PSDM.

Peruntukan alokasi dana ini difokuskan pada kegiatan bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya pada peningkatan pelayanan PAUD dan POSYANDU. Dengan demikian, antara lokasi-lokasi yang mendapatkan Dana Bantuan Pemerintah PID untuk komponen program PPID dan P2KTD dengan komponen PSDM terdapat perbedaan total nilai alokasi per kecamatan.

Dana Bantuan Pemerintah PID untuk lokasi prioritas PSDM digunakan untuk:

a. Biaya kegiatan peningkatan kapasitas inovasi pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, dengan total alokasi sebesar Rp.1.500.000,-per desa selama 2 hari.

Rincian pelaksanaan pelatihan sebagai berikut:

1) Peserta pelatihan terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan Kader Desa (yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan dibiayai oleh APBDes), minimal 2 orang per desa;

2) Untuk alasan efektifitas, pelatihan dapat dilaksanakan di kecamatan dan/atau antar kecamatan yang mendapatkan rekomendasi dari TPID;

3) Alokasi dana digunakan untuk pembiayaan sewa tempat, ATK, snack dan konsumsi, narasumber dan transportasi, dengan tetap memperhatikan kecukupan dana yang tersedia. Narasumber yang dimaksud pada pelatihan ini dapat menggunakan lembaga P2KTD yang berkompeten pada bidang pendidikan dan kesehatan;

4) Materi pelatihan disiapkan oleh Ditjen PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

b. Biaya operasional monitoring dan evaluasi kegiatan di lokasi prioritas PSDM di desa dan koordinasi ke kecamatan dengan total Rp.600.000,- per desa selama 1 (satu) tahun pada kecamatan-kecamatan lokasi prioritas PSDM. Kegiatan ini diwakili oleh Kader Desa;

c. Biaya pertemuan Pra Musrenbang pada lokasi prioritas PSDM sebesar Rp.1.000.000,- per desa. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur peserta Musrenbang, dan pembiayaan dialokasikan untuk konsumsi, foto copy materi pertemuan, dan kebutuhan lain sesuai kecukupan alokasi dana yang tersedia;

14

d. Pembiayaan tambahan administrasi dan operasional TPID di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas PSDM, sebesar Rp. 1.700.000,- per TPID per tahun.

3.2.3. Untuk daerah-daerah rawan bencana, bila terjadi bencana maka penggunaan dana di atas dapat direvisi untuk penanganan bencana atas persetujuan dari TIK dan diajukan perubahan kepada Satker P3MD Provinsi. Berkenaan kegiatan daerah bencana dibuat petunjuk teknis atau panduan secara terpisah.

3.3. Pertanggungjawaban

3.3.1. TPID melalui TIK menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah PID kepada Satker P3MD Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan selesai, yang meliputi:

a. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa;

b. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah;

c. Berita Acara Serah Terima (BAST) final, sesuai format lampiran I.6;

3.3.2. TIK melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban TPID, dan apabila hasil verifikasi telah sesuai dengan PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, maka laporan tersebut diteruskan kepada PPK Satker P3MD Provinsi. Namun demikian, apabila tidak/belum sesuai, dikembalikan kepada TPID untuk diperbaiki atau dilengkapi;

3.3.3. Apabila terdapat sisa dana, penerima Dana Bantuan Pemerintah PID wajib menyetor ke rekening Kas Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan pertanggungjawaban selesai dan bukti setor wajib disampaikan kepada PPK Satker P3MD Provinsi melalui TIK;

3.3.4. Format laporan pertanggungjawaban yang dimaksud pada nomor 3, sebaimana lampiran I.7;

3.3.5. Dokumen pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah PID

dikelola dan diarsipkan di TPID, TIK dan Satker P3MD Provinsi sebagai bahan audit internal oleh APIP maupun pihak eksternal. Dokumen asli disimpan di Satker P3MD Provinsi, sedangkan copy disimpan di TPID dan TIK.

3.4. Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi yang dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan, tata cara dan prinsip program yang telah ditetapkan, khususnya pada pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah PID. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan program.

Sanksi dapat berupa:

3.4.1. Pemberhentian program termasuk Dana Bantuan Pemerintah PID, apabila kecamatan atau desa menyalahi prinsip-prinsip dan menyalahgunakan dana atau wewenang, serta tidak ada tanggung jawab penyelesaian dari pelaku;

15

3.4.2. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi yang melakukan penyalahgunaan dana dan wewenang.

3.5. Ketentuan Perpajakan

3.5.1. Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PID dari Satker P3MD Provinsi ke rekening TPID, tidak dipungut pajak dan/atau pajaknya ditanggung oleh pemerintah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, yang menyatakan Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, tidak dipungut dan/atau ditanggung oleh Pemerintah.

3.5.2. Pajak dibebankan pada belanja barang/jasa yang dikeluarkan oleh TPID, dengan ketentuan bahwa jenis dan besaran nilai pajak tersebut mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

16

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1. Monitoring

Pemantauan atau monitoring dilakukan secara periodik dan/atau berkala dengan pengawasan secara melekat, fungsional dan eksternal. Pendekatan pemantauan dapat dilakukan dengan pendekatan antara lain: monitoring partisipatif dan longitudinal studi selama 2 tahun program. Pemantauan dapat dilakukan juga melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan atau LSM lokal khususnya dalam proses monitoring partisipatif.

4.2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya dalam mendukung proses pengembangan dan keberhasilan pelaksanaan PID. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh baik terkait kinerja pelaku program, operasional kegiatan maupun subtansi PID dengan berpedoman pada Indikator Keberhasilan Program.

4.3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara periodik dan berjenjang. Laporan terdiri dari laporan bulanan, laporan semester (6 bulanan), dan laporan akhir tahun. Pelaksanaan laporan dilakukan secara digital dan manual yang akan dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pusat Program Bidang Monitoring dan Evaluasi dan TAPM Kabupaten/Kota bagian pendataan.

18

LAMPIRAN I.1 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI



KOP DINAS PROVINSI

PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR :.

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA (PID) TAHUN ANGGARAN 2019

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI..

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN/KOTA.

Pada hari ini . tanggal bulan .. tahun .. bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : ..: NIP : . Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi.. Alamat :..............

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi . , untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ..: NIP : . Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten.. Alamat : ..............

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Inovasi Kabupaten/Kota. , untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK menerangkan bahwa telah terjalin kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota atas nama Tim Inovasi Kabupaten/Kota..tentang Penyelengaraan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini mencakup Penyelenggaraan Bantuan Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten/Kota..

19

Pasal 2 Jangka Waktu

(1) Perjanjian ini ditandatangani tanggal bulan .. tahun ..; (2) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan atau berakhir

pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (31-12-2019).

Pasal 3 Kewajiban Para Pihak

(1) Kewajiban Pihak Pertama:

a. Menyiapkan Anggaran;

b. Menyiapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Inovasi Desa;

c. Menyiapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun 2019;

d. Menyiapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Inovasi di Kabupaten (TIK).

(2) Kewajiban Pihak Kedua:

a. Meyiapkan rencana kerja dan dukungan teknis pengelolaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan PID Tahun Anggaran 2019;

b. Melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

c. Melakukan verifikasi dokumen pembentukan TPID sebelum diserahkan ke PPK Satker P3MD Provinsi..

d. Melakukan verifikasi dokumen permintaan pencairan dan laporan pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 dari TPID sebelum diserahkan ke PPK Satker P3MD Provinsi..;

e. Memfasilitasi kegiatan dan anggaran yang diperlukan oleh TIK terkait pelaksanaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

f. Menyiapkan Rencana Anggaran Belanja TIK;

g. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

h. Mempedomani Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional PID Tahun Anggaran 2019;

i. Mempedomani Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

j. Menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 dari TPID dan kegiatan TIK termasuk didalamnya kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) sebagai bahan audit.

Pasal 4 Hak Para Pihak

(1) Hak Pihak Pertama :

a. Mendapatkan laporan kegiatan berikut dokumen pendukung terkait pelaksanaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

b. Mendapatkan laporan kegiatan berikut dokumen pendukung terkait pelaksanaan kegiatan TIK termasuk kegiatan P2KTD;

c. Memutuskan hubungan kerjasama apabila ditemukan pelanggaran selama proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 dan/atau peaksanaan kegiatan TIK termasuk kegiatan P2KTD.

(2) Hak Pihak Kedua:

a. Mendapatkan pembiayaan terkait penyelenggaraan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 termasuk kegiatan Tim Inovasi Kabupaten (TIK);

b. Membentuk TIK yang terdiri dari Pokja PPID serta Pokja P2KTD Tahun Anggaran 2019 dalam proses pelaksanaan PID.

20

Pasal 5 Biaya

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019, TIK mendapat pembiayaan berupa:

(1) Bantuan Operasional Kantor TIK maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan;

(2) Rapat Koordinasi TIK sebesar maksimal Rp.; (3) Monitoring dan evaluasi maksimal sebesar Rp;

Pasal 6 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Prosedur pelaksanaan kegiatan TIK Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 termasuk kegiatan P2KTD, berpedoman pada:

(1) Pedoman Umum PID;

(2) Petunjuk Teknis Operasional PID;

(3) Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

(4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Desa di Kabupaten (TIK) Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7 Sosialisasi

PARA PIHAK wajib mensosialisasikan isi Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak-pihak yang berada dibawah kendali masing-masing.

Pasal 8 Force Majeure

(1) Tidak ada satu PIHAK pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya force majeure;

(2) Halhal termasuk force majeure dalam Perjanjian adalah peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada diberlakukannya peraturan dan kebijakan Pemerintah, bencana alam (seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor) sabotase, huruhara, peperangan , epidemik, tidak dapat digunakannya perangkat;

(3) Dalam hal terjadi force majeure, maka pada kesempatan pertama namun tidak melebihi 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya force majeure tersebut pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis/melalui telephone/faksimili atau sarana komunikasi tercepat lainnya terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa force majeure tersebut;

(4) Keterlambatan/kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan adanya force majeure tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai force majeure oleh pihak lainnya. Namun keterlambatan / kelalaian tidak sama sekali menyebabkan gugurnya kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK sebelum terjadinya force majeure tersebut, dan seluruh kewajiban dapat dibicarakan dan disepakati kembali;

(5) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya force majeure diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9 Pengakhiran Perjanjian

(1) Perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

(2) Apabila PARA PIHAK melanggar ketentuan Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka Perjanijian ini dapat dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir oleh salah satu pihak dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pengakhiran berlaku efektif;

21

(3) Untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata;

(4) Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum dipenuhi pada saat pengakhiran atau pembatalan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuanketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 3 (tiga) hari kalender.

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, kedua pihak sepakat agar semua sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) oleh Arbitrator yang ditunjuk menurut peraturan yang berlaku.

(3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 11 Korespondensi

(1) Seluruh surat-menyurat atau pemberitahuan yang perlu dikirim kepada pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian kerjasama ini harus dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi kepada alamat-alamat di bawah ini dan telah dianggap telah diterima dengan baik oleh pihak lainnya yang dibuktikan dengan tanda terima;

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Alamat :......... Telepon : .. Faksimili : Email : ..

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota.. Alamat :.. Telepon : . Faksimili : . Email : .

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas berlaku jika pemberitahuan perubahan tersebut secara tertulis telah diterima pihak lainnya sebagaimana diatur dalam ayat (3) tersebut di bawah ini, sebagai akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan;

(3) Semua pemberitahuan, permintaan atau pernyataan dianggap berlaku efektif apabila:

a. Dikirim melalui surat tercatat atau kurir pada tanggal diterimanya terbukti dengan tanda terima atau konfirmasi penerimaan; atau

b. Dikirim melalui faksimili atau surat elektronik yaitu pada tanggal diterimanya dokumen itu tersebut.

Pasal 12 Addendum

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila terdapat hal-hal yang tidak/belum cukup diatur sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK oleh suatu Perjanjian Tamba han/Addendum atau instrumen tertulis lainnya atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
mailto:[email protected]

22

(2) Apabila tidak ditentukan lain dalam Addendum, maka setiap dan seluruh istilah yang dipakai dalam Addendum mempunyai arti yang sama dengan istilah sebagaimana didefinisikan dan/atau dimaksud dalam Perjanjian ini.

Pasal 13 Penutup

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan ini.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

..

23

LAMPIRAN I.2 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI



KOP DINAS PROVINSI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : ..

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2019

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI.. DENGAN

TIM PELAKSANA INOVASI DESA KECAMATAN.. KABUPATEN.. PROPINSI..

Pada hari ini, tanggal . bulan . tahun .., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : NIP : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen . Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .. Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan. Kabupaten.. Provinsi.. berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor: ........... tanggal ................ Alamat : ..

Yang bertindak untuk dan atas nama TPID Kecamatan. Kabupaten. Provinsi dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undanf-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

24

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

9. Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi;

11. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

12. Keputusan Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019

13. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tanggal ..Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah PID.

PARA PIHAK menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA memberikan Dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa kepada PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;

2. PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud butir 1 di atas ;

3. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 yang dananya berasal dari DIPA Satker P3MD Provinsi .. Tahun Anggaran 2019.

(2) Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

Nilai Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019

Nilai bantuan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor. Tahun Anggaran 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019.

25

Pasal 3 Pembebanan Dana Bantuan Pemerintah

Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019

Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 dibebankan pada DIPA Satker P3MD Provinsi . Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Tata Cara Penyaluran

(1) Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar kepada KPPN setempat oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah PencairanDana yang ditujukan langsung kepada Rekening PIHAK KEDUA.

(2) Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 (100%) dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:

a. Rencana pengeluaran dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

b. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;

c. Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).

(3) PIHAK PERTAMA memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap.

Pasal 5 Tata Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada:

a. Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

b. Petunjuk Teknis Operasional Program Inovasi Desa;

c. Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019

Pasal 6 Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :

a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;

b. PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat penyaluran dana bantuan.

(2) Hak dan berkewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

a. PIHAK KEDUA berhak menerima Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dalam hal telah menyampaikan syarat-syarat penyaluran dana PIHAK PERTAMA;

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 kepada PIHAK PERTAMA;

d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 yang tidak digunakan 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai atau paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2019;

26

e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 Pernyataan Kesanggupan

(1) PIHAK KEDUA sanggup menggunakan Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Pedoman Umum PID, Petunjuk Teknis Operasional PID dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

(2) PIHAK KEDUA terlebih dahulu menyerahkan dokumen Pembentukan TPID kepada Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK) untuk dilakukan verifikasi sebelum diserahkan ke PPK Satker P3MD Provinsi.. untuk dilakukan verifikasi ulang;

(3) PIHAK KEDUA terlebih dahulu menyerahkan dokumen permintaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 kepada TIK untuk dilakukan verifikasi sebelum diserahkan ke PPK Satker P3MD Provinsi .. untuk dilakukan verifikasi ulang;

(4) PIHAK KEDUA sanggup membuat rekapitulasi yang memuat:

a. dana yang diterima,

b. dana yang direalisasikan, dan

c. sisa dana

(5) Rekapitulasi sebagaimana disebut pada ayat (4) harus sudah diterima oleh TIK untuk diverifikasi paling lambat pada batas waktu pelaksanaan sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (2.d);

(6) Dana yang direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah realisasi yang telah dibuktikan dengan dokumen pendukung dan dijilid sebagai Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019;

(7) Jika terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan namun Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 belum dijilid, maka dana dianggap belum digunakan, dan akan dihitung sebagai sisa dana pada batas waktu pelaksanaan;

(8) PIHAK KEDUA sanggup menyetorkan ke Kas Negara sisa Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019, sebagaimana disebut pada ayat (4) huruf c, dengan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

Pasal 7 Sanksi

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan mengenakan sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi penghentian penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 berikutnya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Pasal 8

Laporan Pertanggungjawaban

(1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang selanjutnya disebut Laporan Kegiatan disusun dan dijilid berdasarkan item kegiatan;

(2) Laporan sebagaimana disebut pada ayat (1) harus sudah diterima oleh TIK dengan batas waktu sesuai yang tertulis pada pasal 6 ayat (2.d).

Pasal 9

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

(1) Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

(2) Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:

27

a. Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan

b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban.

(3) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini;

c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

(1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk mediasi;

(2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri .. sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 11 Penutup

(1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Perjanjian ini terdiri dari 6 (enam) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;

(3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di : Tanggal : .. 2019

Untuk dan atas nama Dinas PMD Provinsi PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, .. NIP. .

Untuk dan atas nama TPID Kecamatan., Kabupaten.. Provinsi. KETUA, Nama..

Rangkap #1: materai ditempel di tanda tangan Ketua TPID untuk disimpan PPK Rangkap #2: materai ditempel di tanda tangan PPK untuk disimpan Ketua TPID

28

LAMPIRAN I.3 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI



KOP DINAS PROVINSI

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA P3MD PROVINSI .

Nomor : ................

T E N T A N G

PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA (PID) TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Inovasi Desa, maka perlu diberikan bantuan operasional kegiatan kepada Tim Pelaksana Inovasi Desa di Kecamatan;

b. bahwa untuk merealisasikan program dimaksud pada diktum (a), dipandang perlu menetapkan nama penerima Bantuan Pemerintah PID.

Mengingat : 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undanf-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

29

8

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

9

10

11

Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi;

Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor... Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

KESATU : Menetapkan TPID Kecamatan.... Kabupaten..... Propinsi... sebagai Penerima Bantuan Pemerintah PPID Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Bahwa besar dana Bantuan Pemerintah PPID Tahun Anggaran sebesar Rp.........

KETIGA Pencairan dana Bantuan Pemerintah PPID dicairkan sekaligus.

KEEMPAT : Pembayaran Bantuan Pemerintah PPID dilakukan melalui mekanisme LS Bank Pemerintah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Disahkan di : .. Pada tanggal : . KPA SATUAN KERJA P3MD PROVINSI () NIP ...

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten.. 3. Yth. Tim Inovasi Kabupaten 4. Yth. Camat.

30

LAMPIRAN I.4. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI



RENCANA PENGELUARAN DANA (RPD) BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA

TAHUN ANGGARAN 2019 Provinsi : Kabupaten/Kota : Kecamatan :

No Rencana Kegiatan

Volume/ Frekwensi

Harga Satuan

Perkiraan Biaya

Ket APBN APBD

Swadaya/ Lainnya

I Dana Bantuan Pemerintah PID untuk PPID dan P2KTD

1

2

3

4

5

dst

II Dana Bantuan Pemerintah PID Prioritas PSDM

1

2

3

4

5

dst

Total

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan kebenaran dan bertanggungjawab penuh atas keberanan informasi yang tertuang di dalam Rencana Pengeluaran Dana (RPD) Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019.

..,.

Mengetahui Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Tim Inovasi Kabupaten/Kota Kecamatan Ketua /Koordinator Ketua ( .. ) ( .. )

31

LAMPIRAN I.5. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA (SPTB) BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Provinsi : Kabupaten/Kota : Kecamatan : Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Alamat : Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa

Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan perjanjian kerja sama Nomor mendapatkan Dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulantelah menerima pencairan dengan nilai nominal sebesar Rp., dengan rincian penggunaan sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp c. Jumlah total sisa dana : RP .

2. Persentase jumlah dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah dipergunakan adalah sebesar ..%

3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;

4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;

5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksanaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat funsional pemerintah maupun oleh auditor external;

6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

., . 2019

Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Ketua Materai Rp. 6000

(.)

32




BERITA ACARA SERAH TERIMA Nomor ..

Pada hari initanggalbulan tahun., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .. Jabatan : .. Alamat : .. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : .. NIP : .. Jabatan : Satker P3MD Provinsi. Alamat : .. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa.sesuai dengan Surat Keputusan Nomor..dan Perjanjian Kerja Sama Nomor .;

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima : ..() b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ..() c. Jumlah total sisa dana : ..()

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 sebesar ..() telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Rp........................;

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp........................ sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. * )

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA ............................. PPK Satker P3MD Provinsi............

.. NIP

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.

33




LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Provinsi : .. Kabupaten/Kota : .. Kecamatan : .. Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : . 2. Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan 3. Alamat : . 4. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa

Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Nomordan perjanjian kerja sama Nomor. telah menerima Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp.. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan penggunaan dana: a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan : Rp. c. Jumlah total sisa dana : Rp

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp, telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional maupun auditor external;

2. Telah menyetorkan sisa dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 ke kas Negara sebesar Rp. (..) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir *;

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab. .,. 2019

Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Ketua

Materai Rp. 6000

(.)

LAMPIRAN II.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

PROGRAM INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2019

PPID DAN P2KTD PRIORITAS PSDM TOTAL DANA

1 289 6,497 17,607,171,000 4,871,500,000 22,478,671,000

1 18 260 890,864,000 - 890,864,000

1 Bakongan 1 7 Normal 33,781,000 - 33,781,000

2 Kluet Utara 1 21 Normal 63,331,000 - 63,331,000

3 Kluet Selatan 1 17 Normal 54,887,000 - 54,887,000

4 Labuhan Haji 1 16 Normal 52,776,000 - 52,776,000

5 Meukek 1 23 Normal 67,553,000 - 67,553,000

6 Samadua 1 28 Normal 78,108,000 - 78,108,000

7 Sawang 1 15 Normal 50,665,000 - 50,665,000

8 Tapaktuan 1 16 Normal 52,776,000 - 52,776,000

9 Trumon 1 12 Sulit 44,332,000 - 44,332,000

10 Pasi Raja 1 21 Normal 63,331,000 - 63,331,000

11 Labuhan Haji Timur 1 12 Normal 44,332,000 - 44,332,000

12 Labuhan Haji Barat 1 15 Normal 50,665,000 - 50,665,000

13 Kluet Tengah 1 13 Normal 46,443,000 - 46,443,000

14 Kluet Timur 1 9 Normal 37,999,000 - 37,999,000

15 Bakongan Timur 1 7 Normal 33,777,000 - 33,777,000

16 Trumon Timur 1 8 Normal 35,888,000 - 35,888,000

17 Kota Bahagia 1 10 Normal 40,110,000 - 40,110,000

18 Trumon Tengah 1 10 Normal 40,110,000 - 40,110,000

2 16 385 1,116,735,000 - 1,116,735,000

1 Lawe Alas 1 28 Normal 78,108,000 - 78,108,000

2 Lawe Sigala-Gala 1 35 Normal 92,885,000 - 92,885,000

3 Bambel 1 33 Normal 88,663,000 - 88,663,000

4 Babussalam 1 27 Normal 75,997,000 - 75,997,000

5 Badar 1 18 Normal 56,998,000 - 56,998,000

6 Babul Makmur 1 21 Normal 63,331,000 - 63,331,000

7 Darul Hasanah 1 28 Normal 78,108,000 - 78,108,000

8 Lawe Bulan 1 24 Normal 69,664,000 - 69,664,000

9 Bukit Tusam 1 23 Normal 67,553,000 - 67,553,000

10 Semadam 1 19 Normal 59,109,000 - 59,109,000

11 Babul Rahmah 1 27 Normal 75,997,000 - 75,997,000

12 Ketambe 1 25 Normal 71,775,000 - 71,775,000

13 Deleng Pokhkisen 1 22 Normal 65,442,000 - 65,442,000

14 Lawe Sumur 1 18 Normal 56,998,000 - 56,998,000

15 Tanoh Alas 1 14 Normal 48,554,000 - 48,554,000

16 Leuser 1 23 Normal 67,553,000 - 67,553,000

3 24 513 1,001,943,000 1,631,100,000 2,633,043,000

1 Darul Aman 1 45 Normal 67,995,000 141,200,000 209,195,000

2 Julok 1 37 Normal 59,107,000 116,400,000 175,507,000

3 Idi Rayeuk 1 35 Normal 56,885,000 110,200,000 167,085,000

4 Birem Bayeun 1 27 Sulit 47,997,000 85,400,000 133,397,000

5 Serbajadi 1 17 Normal 36,887,000 54,400,000 91,287,000

6 Nurussalam 1 31 Normal 52,441,000 97,800,000 150,241,000

7 Peureulak 1 38 Normal 60,218,000 119,500,000 179,718,000

8 Rantau Selamat 1 14 Normal 33,554,000 45,100,000 78,654,000

9 Simpang Ulim 1 23 Normal 43,553,000 73,000,000 116,553,000

10 Rantau Peureulak 1 23 Normal 43,553,000 73,000,000 116,553,000

11 Pante Bidari 1 25 Sulit 45,775,000 79,200,000 124,975,000

12 Madat 1 26 Normal 46,886,000 82,300,000 129,186,000

13 Indra Makmu 1 13 Normal 32,443,000 42,000,000 74,443,000

14 Idi Tunong 1 25 Normal 45,775,000 79,200,000 124,975,000

15 Banda Alam 1 16 Normal 35,776,000 51,300,000 87,076,000

16 Peudawa 1 17 Normal 36,887,000 54,400,000 91,287,000

17 Peureulak Timur 1 20 Normal 40,220,000 63,700,000 103,920,000

18 Peureulak Barat 1 15 Normal 34,665,000 48,200,000 82,865,000

19 Sungai Raya 1 13 Normal 32,443,000 42,000,000 74,443,000

20 Simpang Jernih 1 8 Sulit 26,888,000 26,500,000 53,388,000

21 Darul Ihsan 1 16 Normal 35,776,000 51,300,000 87,076,000

22 Darul Falah 1 11 Normal 30,221,000 35,800,000 66,021,000

23 Idi Timur 1 13 Normal 32,443,000 42,000,000 74,443,000

24 Peunaron 1 5 Normal 23,555,000 17,200,000 40,755,000

4 14 295 579,745,000 938,300,000 1,518,045,000

1 Linge 1 26 Ekstrim 46,886,000 82,300,000 129,186,000

2 Silih Nara 1 33 Normal 54,663,000 104,000,000 158,663,000

3 Bebesen 1 28 Normal 49,108,000 88,500,000 137,608,000

4 Pegasing 1 31 Normal 52,441,000 97,800,000 150,241,000

5 Bintang 1 24 Normal 44,664,000 76,100,000 120,764,000

6 Ketol 1 25 Sulit 45,775,000 79,200,000 124,975,000

7 Kebayakan 1 20 Normal 40,220,000 63,700,000 103,920,000

8 Kute Panang 1 24 Normal 44,664,000 76,100,000 120,764,000

9 Celala 1 17 Normal 36,887,000 54,400,000 91,287,000

10 Laut Tawar 1 18 Normal 37,998,000 57,500,000 95,498,000

11 Atu Lintang 1 11 Normal 30,221,000 35,800,000 66,021,000

12 Jagong Jeget 1 10 Normal 29,110,000 32,700,000 61,810,000

13 Bies 1 12 Normal 31,332,000 38,900,000 70,232,000

14 Rusip Antara 1 16 Sulit 35,776,000 51,300,000 87,076,000

LOKASI DAN ALOKASI DANA

BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NOPROVINSI / KAB/KOTA/

KECAMATAN

JUMLAH

KECAMATAN

JUMLAH

DESA

KRITERIA

LOKASI

ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH PID

ACEH

Aceh Selatan

Aceh Tenggara

Aceh Timur

Aceh Tengah

PPID DAN P2KTD PRIORITAS PSDM TOTAL DANA NO

PROVINSI / KAB/KOTA/

KECAMATAN

JUMLAH

KECAMATAN

JUMLAH

DESA

KRITERIA

LOKASI

ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH PID

ACEH5 12 322 907,742,000 - 907,742,000

1 Johan Pahwalan 1 21 Normal 63,331,000 - 63,331,000

2 Kaway XVI 1 44 Normal 111,884,000 - 111,884,000

3 Sungai Mas 1 18 Normal 56,998,000 - 56,998,000

4 Woyla 1 43 Normal 109,773,000 - 109,773,000

5 Samatiga 1 32 Normal 86,552,000 - 86,552,000

6 Bubon 1 17 Normal 54,887,000 - 54,887,000

7 Arongan Lambalek 1 27 Normal 75,997,000 - 75,997,000

8 Pante Ceureumen 1 25 Normal 71,775,000 - 71,775,000

9 Meureubo 1 26 Normal 73,886,000 -

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH …pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/files/Juknis-Kepdirjen PPMD...

Documents

Transcript of KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH …pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/files/Juknis-Kepdirjen PPMD...

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH … · serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan

Pembangunan Desa Sadar Hukum

Pembangunan Masyarakat Desa

XI. PRIORITAS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN · l. Pembangunan terminal barang Desa Baleharjo (Wonosari), Desa Jerukwudel (Girisubo), Desa Kemadang (Kecamatan Tanjungsari, Desa Giripurwo

DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA

Uu desa pembangunan desa

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA …

Kata Pengantar - pemberdayaan.kulonprogokab.go.id. Laporan Kinerja... · pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: DITINJAU …€¦ · Di Indonesia sendiri, percepatan pembangunan desa berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa pembangunan

pedoman pembangunan infrastruktur desa

ANALISIS POTENSI DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SESUAI …

KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

1. Hasil Pembangunan Desa - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/b9a5cb35c7d134586210246e53cb45fa.pdf · Hasil Pembangunan Desa . a. Pembangunan Taman Kanak-Kanak (Dokumen 2017, masih

Berbicara Tentang Pembangunan Desa

Makalah pembangunan masyarakat desa

Makalah pembangunan desa

Pembangunan desa terpadu

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, …pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/files/Kepmendesa PDTT No 4 tahun 2019...pengaturan terkait Pedoman Umum Program Inovasi Desa, menyangkut

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA MELALUI DANA DESA