MODUL 3 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAOLEH : TIM UNIVERSITAS LAMPUNG

Masalah Desaku

ININFORMALFORMAL INDUSTRI/ INDUSTRI/ JASAJASA

SUBSISTENSUBSISTEN INDUSTRI INDUSTRI PERTANIANPERTANIAN

KOTA

DESA

• Skills dan Pengetahuan Rendah

• Miskin

urba

nisa

si

TRANSFORMASI MATA PENCAHARIANTRANSFORMASI MATA PENCAHARIANDESA - KOTADESA - KOTA

1. Wilayah1. Wilayah 2. Lembaga2. Lembaga 3. Sistem3. Sistem 4. Masyarakat4. Masyarakat

Kesejahteraan sbg Isu Utama, meliputi: Ekonomi Politik Sosial Budaya Ideologi Pertahanan dan Keamanan Agama

Mengapa Harus T erpadu?

Penguatan Pemerintahan Desa (Administrasi, Regulasi dan Pemberdayaan)

Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Reformasi Lembaga Desa)

Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (Metodologi dan Delegasi)

Penataan Lingkungan Desa Berkelanjutan Pengembangan Kapasitas Pelaku Pengembanngan Kader Pemberdayaan Masyarakat (Hakekat dan

Teknis) Pengembangan Instrument Tingkat Perkembangan Desa Pengembangan Instrument Tingkat Keberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (IPOLEKSOS-BUDHANKAN) Melalui:

Legal

Teori

Praktis

PDT

Penataan Pemerintahan Desa

Penataan Lembaga Kemasyarakatan

PengembanganSistem Pembangunan

Penataan Lingkungan Desa

Pengembangan Kapasitas KPM

Pengemba-nganDesa

Pemberda-yaanMasy

PeningkatanKemandirian

danKesra MasyDesa

Feed Back

Kerangka Pikir PDT?

DESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG YG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG

BERWENANG UTK MENGATUR DAN MENGURUS BERWENANG UTK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG

DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRIPEMERINTAHAN NKRI

DESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG YG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG

BERWENANG UTK MENGATUR DAN MENGURUS BERWENANG UTK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG

DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRIPEMERINTAHAN NKRI

PP No. 72 Th 2005 TTG DESAPP No. 72 Th 2005 TTG DESAPP No. 72 Th 2005 TTG DESAPP No. 72 Th 2005 TTG DESA PP No. 73 Th 2005 TTG KELURAHANPP No. 73 Th 2005 TTG KELURAHANPP No. 73 Th 2005 TTG KELURAHANPP No. 73 Th 2005 TTG KELURAHAN

KELURAHAN ADALAH WILAYAH KERJA LURAH KELURAHAN ADALAH WILAYAH KERJA LURAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH KERJA KECAMATANKECAMATAN

KELURAHAN ADALAH WILAYAH KERJA LURAH KELURAHAN ADALAH WILAYAH KERJA LURAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH KERJA KECAMATANKECAMATAN

DESA MERUPAKAN KESATUAN MASYARAKAT DESA MERUPAKAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM SESUAI HAK ASAL-USUL DAN ADAT HUKUM SESUAI HAK ASAL-USUL DAN ADAT

ISTIADAT MASYARAKAT SETEMPATISTIADAT MASYARAKAT SETEMPAT

DESA MERUPAKAN KESATUAN MASYARAKAT DESA MERUPAKAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM SESUAI HAK ASAL-USUL DAN ADAT HUKUM SESUAI HAK ASAL-USUL DAN ADAT

ISTIADAT MASYARAKAT SETEMPATISTIADAT MASYARAKAT SETEMPAT

DESA MEMILIKI “OTONOMI DESA” MELIPUTI :DESA MEMILIKI “OTONOMI DESA” MELIPUTI :1.1.KEWENANGAN “MENGATUR” KEWENANGAN “MENGATUR” (REGULING)(REGULING)--DLM DLM BENTUK PERATURAN DESABENTUK PERATURAN DESA2.2.KEWENANGAN “MENGURUS” KEWENANGAN “MENGURUS” (BEZIKING)(BEZIKING)--DLM DLM BENTUK PERATURAN KADESBENTUK PERATURAN KADES3.3.KEWENANGAN “ADMINISTRASIF” KEWENANGAN “ADMINISTRASIF” (BESTUUR)-(BESTUUR)-DLM BENTUK KEPUTUSAN KADESDLM BENTUK KEPUTUSAN KADES

DESA MEMILIKI “OTONOMI DESA” MELIPUTI :DESA MEMILIKI “OTONOMI DESA” MELIPUTI :1.1.KEWENANGAN “MENGATUR” KEWENANGAN “MENGATUR” (REGULING)(REGULING)--DLM DLM BENTUK PERATURAN DESABENTUK PERATURAN DESA2.2.KEWENANGAN “MENGURUS” KEWENANGAN “MENGURUS” (BEZIKING)(BEZIKING)--DLM DLM BENTUK PERATURAN KADESBENTUK PERATURAN KADES3.3.KEWENANGAN “ADMINISTRASIF” KEWENANGAN “ADMINISTRASIF” (BESTUUR)-(BESTUUR)-DLM BENTUK KEPUTUSAN KADESDLM BENTUK KEPUTUSAN KADES

KELURAHAN MEMILIKI MASYARAKAT LEBIH KELURAHAN MEMILIKI MASYARAKAT LEBIH HETEROGEN DAN SANGAT LONGGAR DLM HETEROGEN DAN SANGAT LONGGAR DLM

NORMA ADAT ISTIADATNORMA ADAT ISTIADAT

KELURAHAN MEMILIKI MASYARAKAT LEBIH KELURAHAN MEMILIKI MASYARAKAT LEBIH HETEROGEN DAN SANGAT LONGGAR DLM HETEROGEN DAN SANGAT LONGGAR DLM

NORMA ADAT ISTIADATNORMA ADAT ISTIADAT

KELURAHAN TDK MEMILIKI OTONOMI KRN KELURAHAN TDK MEMILIKI OTONOMI KRN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTAHANYA MEMILIKI KEWENANGAN HANYA MEMILIKI KEWENANGAN

“ADMINISTRATIF” DLM BENTUK PENETAPAN “ADMINISTRATIF” DLM BENTUK PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHANKEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN

KELURAHAN TDK MEMILIKI OTONOMI KRN KELURAHAN TDK MEMILIKI OTONOMI KRN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTAHANYA MEMILIKI KEWENANGAN HANYA MEMILIKI KEWENANGAN

“ADMINISTRATIF” DLM BENTUK PENETAPAN “ADMINISTRATIF” DLM BENTUK PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHANKEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN

D E S AD E S AD E S AD E S A KELURAHANKELURAHANKELURAHANKELURAHAN

UU NO. 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHPASAL 127 DAN BAB XI

MENGENAI KELURAHAN DAN DESA

PP. NO. 72 THN 2005Ttg. Desa

PP. NO. 73THN 2005

Ttg. Kelurahan

PP. NO. 45 THN 2007Ttg. Persyaratan dan Tata Cara

Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS

17 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI P3D/K, Batas Desa, Perubahan Desa jadi

Kelurahan,Peraturan Desa, Penyerahan Urusan kpd Desa/Lurah, Administrasi Desa/Kel,

Pengelolaan Kekayaan Desa, Administrasi Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pengelolaan Keuangan Desa, Kerjasama Desa, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa,

Pengangkatan SEKDES menjadi PNS

LEMBAGA KEMASYARAKATAN ATAU YG DISEBUT DGN NAMA LAIN ADALAH LEMBAGA YG DIBENTUK OLEH MASY SESUAI DGN KEBUTUHAN DAN MERUPAKAN MITRA PEMDES DAN LURAH DLM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

PEMBENTUKAN LK DESA DGN PERDES PEMBENTUKAN LK KELURAHAN DGN PERDA KAB/KOTA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN

ANGGOTA LK DENGAN SK KADES/LURAH

PERMENDAGRI NO. 5/2007

Tentang

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Top Down/Teknokrasi(Kebijakan)

Bottom Up/Partisipatif

(Kebutuhan)

Politis(Asmara) TERPADU

Program/Proyek

(Terdanai)

OK

?

?

Keterpaduan Perencanaan?

TEKNOKRASI

PARTISIPATIF

Musrenbang Ds

Musrenbang Kc

Musrenbang Kb

Forum SKPD

Pokok2PikiranDPRD

RKP

Renja

RPJMD

Perda APBD

SP Camat

Perdes APBDes

APBD, APBN, Lain-2

PNPM, Lain-2

Swadaya, ADD, BLM, Lain-2

Siklus 3-7-10

Siklus PNPM

Siklus APBD

Jaring Asmara

Jaring Asmara

Ket erpaduan Sist em Perencanaan?

FORUMFORUMKOMUNIKASIKOMUNIKASI

KPMKPMKECAMATANKECAMATAN

KOOR-KOOR-DINATORDINATOR

KPMKPM

KOOR-KOOR-DINATORDINATOR

KPMKPM

KOOR-KOOR-DINATORDINATOR

KPMKPM

KOOR-KOOR-DINATORDINATOR

KPMKPM

KONSULTAN/KONSULTAN/FASILITATOR DESAFASILITATOR DESA

KONSULTAN/KONSULTAN/FASILITATOR KEC.FASILITATOR KEC.

Pengorganisasian KPM Desa& Kecamatan

Legal

Teori

Praktis

PDT

Tingkat KapasitasPemerintahan Desa

Tingkat Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Efektivitas Sistem Pembangunan

Tingkat KeberlanjutanLingkungan Desa

TingkatKapasitas KPM

Tk. Perkembangan

Desa

Tk. KeberdayaanMasy

IPMIK

Feed Back

Pengukuran PDT?

11

22

33

44

55

BaratBaratUtaraUtara(BU)(BU)

TimurTimurUtaraUtara(TU)(TU)

BaratBaratSelatanSelatan

(BS)(BS)

TimurTimurSelatanSelatan

(TS)(TS)

PapuaPapuaDanDan

Papua Papua BaratBarat

PapuaPapuaBaratBarat (TS)(TS) (TU)(TU) (BU)(BU) (BS)(BS)

(TS) : Maluku dan Nusa Tenggara(TS) : Maluku dan Nusa Tenggara(TU) : Sulawesi(TU) : Sulawesi((BU) : Kalimantan dan SumateraBU) : Kalimantan dan Sumatera

((BS) : Jawa dan BaliBS) : Jawa dan Bali

Community DevelopmentCommunity DevelopmentPerbandingan :Perbandingan :Agen = masyarakatAgen = masyarakat (Berkembang)(Berkembang)

Community ManagementCommunity ManagementPerbandingan :Perbandingan :Agen < Agen < MasyarakatMasyarakat (Mandiri)(Mandiri)

Community MobilitationCommunity MobilitationPerbandingan :Perbandingan :Agen > Agen > MasyarakatMasyarakat (Tergantung)(Tergantung)

Prose

s Pem

berday

aan

Prose

s Pem

berday

aan

BAGAN PEMBERDAYAANBAGAN PEMBERDAYAAN

T erima Kasih Atas Partisipasinya