KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH … · serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat...
Transcript of KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH … · serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat...
1
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
NOMOR: 14/DPKP/SK/07/2016..
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,
Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka diperlukan
Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan
yang meliputi pengusulan kawasan perdesaan,
penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan,
pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan
perdesaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Kawasan Perdesaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
2
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 463);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembangunan Kawasawan Perdesaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
3
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.
KESATU : Melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan
Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Penyelenggaran Pembangunan Kawasan Perdesaan
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
dilaksanakan untuk mengembangkan potensi dan/atau
menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu wilayah.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,
ttd.
JOHOZUA M. YOLTUWU
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di samping pendekatan desa membangun, Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah
perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan
kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah
tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu kawasan
memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan
dorongan ekstra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 83 UU No 6
Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kawasan Perdesaan
merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan
pembangunan partisipatif.
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam batas
wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat
dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain rural-urban linkage;
pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar
sektor, „pasar‟, dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN
berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-
masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang
kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah
Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali
yang berskala lokal Desa. Arahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan
Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja
perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan
Lampiran KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN NOMOR: 14/DPKP/SK/07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
5
mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan
Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib
mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3)
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib
diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-
Desa.
Untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pasal 4 ayat (2) mengamanahkan
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan
kawasan perdesaan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Keputusan Dirjen ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai tindak lanjut dari amanah
Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri No
5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagai
pedoman operasional bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa dan
masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan.
B. Tujuan
Tujuan Keputusan Dirjen ini adalah memberikan pedoman
operasional bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, dan masyarakat,
dalam menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan.
C. Sasaran
Sasaran Keputusan Dirjen ini adalah terciptanya kesamaan
pemahaman bagi aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, dan
masyarakat, dalam menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan.
D. Ruang Lingkup
Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan ini
menjelaskan lebih lanjut tentang kelembagaan, pengusulan dan
penetapan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan, yang terbagi dalam enam Bab sebagai berikut:
6
Bab I Pendahuluan
Bab II Kelembagaan
Bab III Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan
Bab IV Perencanaan Kawasan Perdesaan
Bab V Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Bab VI Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kawasan
Perdesaan.
E. Prinsip Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pembangunan kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip :
a. partisipatif;
b. holistik dan komprehensif;
c. berkesinambungan;
d. keterpaduan;
e. keadilan;
f. keseimbangan;
g. transparansi; dan
h. akuntabilitas.
Penjelasan prinsip Pembangunan kawasan Perdesaan:
a. Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan
kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
b. Yang dimaksud dengan “holistik dan komprehensif” adalah
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan
memperhatikan berbagai apsek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial,
dan lingkungan; dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk
mencapai tujuan pembangunan kawasan.
c. Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah Pembangunan
Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat
memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
d. Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Pembangunan Kawasan
Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung
maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan.
Keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
e. Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Pembangunan Kawasan
Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur
pembangungan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas
hidupnya.
7
f. Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah Pembangunan
Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian
antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; antara
kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan antara kebijakan
pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.
g. Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah Pembangunan Kawasan
Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan
Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
h. Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah Pembangunan Kawasan
Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung
jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal
maupun eksternal.
8
BAB II
KELEMBAGAAN
A. Pengantar
Untuk menjamin terlaksanaanya pembangunan Kawasan
Perdesaan yang efektif, dibutuhkan tim yang mengawal keseluruhan
proses pembangunan Kawasan Perdesaan, mulai dari pengusulan
hingga pelaporan dan evaluasi. Bab ini menjelaskan jenis tim, serta
tugas dan fungsi Tim.
B. Jenis dan Pembentukan Tim
Kelembagaan pembangunan Kawasan Perdesaan diwujudkan
dalam bentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
(TKPKP). TKPKP terdiri atas TKPKP kawasan, TKPKP
Kabupaten/Kota, TKPKP Provinsi, dan TKPKP Pusat. Dalam hal
telah ada tim sebelumnya yang sejenis dengan TKPKP, masih
dapat diteruskan melalui penyesuaian dengan Keputusan Dirjen
ini.
1. TKPKP Pusat
TKPKP Pusat terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, diketuai
oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (DPDTT) dengan anggotanya meliputi Unsur
Kementerian/Pimpinan Lembaga yang terkait pengembangan
Kawasan Perdesaan di Indonesia. TKPKP Pusat dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT).
Pembentukan TKPKP Kabupaten/Kota, TKPKP Provinsi, dan
TKPKP Pusat tidak bergantung satu dengan yang lainnya. TKPKP
Kabupaten/Kota bisa dibentuk terlebih dahulu sebelum TKPKP
Provinsi maupun TKPKP Pusat dibentuk, begitu juga sebaliknya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan
tata kerja TKPKP diatur dalam Peraturan Menteri. Keanggotaan
Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) dapat
dilihat pada Gambar 1.
9
2. TKPKP Provinsi
TKPKP Provinsi terdiri dari unsur Pemerintah Daerah
Provinsi, diketuai oleh Kepala Bappeda dengan anggotanya
meliputi Kepala SKPD terkait tema kawasan. Keanggotaan TKPKP
Provinsi disusun berdasarkan kawasan yang telah ditetapkan oleh
Bupati/Walikota dalam lingkup provinsi yang bersangkutan.
Pembentukan TKPKP Provinsi kemudian ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.
3. TKPKP Kabupaten/Kota
TKPKP Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan
anggotanya meliputi Kepala Bappeda dan Kepala SKPD yang
terkait. Keanggotaan TKPKP kabupaten/kota bersifat tetap, yaitu
keanggotaannya tidak berubah meskipun Kawasan Perdesaan
yang ditetapkan mengalami perubahan tema maupun delineasi
seiring perkembangannya atau ada penambahan Kawasan
Perdesaan. TKPKP Kabupaten/kota dibentuk oleh
Bupati/Walikota ditetapkan dengan Surat Keputusan
Bupati/Walikota tentang TKPKP Kabupaten/Kota. Pembentukan
TKPKP kabupaten/kota ini sebelum dilakukan tahap pengusulan
kawasan.
4. TKPKP Kawasan
TKPKP Kawasan dibentuk sesuai tema dan delineasi
Kawasan Perdesaan. Anggota TKPKP Kawasan meliputi ketua tim
(Bappeda), sekretaris (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa),
koordinator klaster (sesuai klaster), anggota : SKPD terkait, camat,
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.
Keanggotaan TKPKP Kawasan bersifat fleksibel, yaitu dapat
berubah keanggotaannya tergantung pada tema dan delineasi
Kawasan Perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat
berubah dalam kurun waktu 5 tahun. Tim ini dibentuk setelah
ada penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten.
Keanggotaan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan
Perdesaan (TKPKP) sebagaimana pada Gambar 1 dibawah ini:
10
Gambar 1
C. Tugas dan Fungsi TKPKP
TKPKP merupakan tim yang memiliki fungsi koordinasi dalam
hal pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan, serta
pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan. Berikut
ini merupakan tugas dan fungsi TKPKP, mulai dari TKPKP pusat,
Provinsi, hingga kabupaten/kota, dan kawasan.
1. TKPKP Pusat
TKPKP Pusat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangungan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 dan
Keputusan Dirjen PKP Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
b. Melakukan pembinaan kepada TKPKP Provinsi,
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan
pembangunan Kawasan Perdesaan.
c. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan
di kabupaten/kota. TKPKP Pusat berkoordinasi dengan
TKPKP Provinsi dan TKPKP Kabupaten/Kota untuk
11
mendorong terjadinya sinergisme mulai dari penyusunan
rencana hingga monitoring, evaluasi dan pelaporan.
d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Pembangunan Kawasan Perdesaan secara nasional
berdasarkan laporan TKPKP Provisni dan kabupaten.
Pelaporan TKPKP Kabupaten disampaikan kepada Menteri
Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
dengan tembusan TKPKP Provinsi.
2. TKPKP Provinsi
TKPKP Provinsi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 5 Tahun
2016 dan Keputusan Dirjen PKP Nomor
14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
b. Membina TKPKP Kabupaten/Kota.
c. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di
kabupaten/kota dalam lingkup provinsi.
d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam skala provinsi
berdasarkan laporan TKPKP kabupaten. Pelaporan TKPKP
Kabupaten disampaikan kepada TKPKP Provinsi dengan
tembusan TKPKP Kabupaten/Kota.
3. TKPKP Kabupaten/Kota
TKPKP Kabupaten/Kota sangat berperan pada awal proses
pengusulan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi,
dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Melakukan supervisi, sosialiasi Keputusan Dirjen, dan
memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada BKAD,
Camat, dan Desa.
b. Dapat melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
c. Memfasilitasi pengusulan pembangunan kawasan perdesaan.
d. Melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan
perdesaan.
12
e. Mengkoordinasikan dan melaksakan proses penetapan
kawasan perdesaan.
f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan
kawasan perdesaan.
g. Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan
dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan
yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota.
h. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan TKPKP
Kawasan yang telah dilakukan verifikasi. Pelaporan ditujukan
kepada TKPKP Provinsi, dengan tembusan TKPKP Pusat.
4. TKPKP Kawasan
TKPKP Kawasan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
b. Menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan
bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten/kota.
c. Melaksanakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan
dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten/Kota.
d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pembangunan kawasan perdesaan. Pelaporan dilakukan
kepada TKPKP Kabupaten/Kota.
Tugas dan fungsi TKPKP sebagaimana pada Gambar 2 di
bawah:
Gambar 2. Tugas dan fungsi TKPKP
13
BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN
Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa mengatur bahwa Pembangunan kawasan perdesaan
dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.
Selanjutnya, pasal 124 ayat (2) menentukan bahwa penetapan lokasi
pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan urutan: 1)
inventarisasi dan identifikasi, 2) usulan, 3) penilaian usulan, 4) penetapan
kawasan.
Gambar 3
Diagram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan
14
A. Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan
TKPKP Kabupaten/Kota atau BKAD selaku pengusul
melakukan inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam
aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi,
mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi,
dan delineasi kawasan, sebagai bahan usulan penetapan kawasan
perdesaan.
Nama kawasan terdiri atas tema kawasan diikuti dengan nama
lokasi. Nama lokasi mewakili desa-desa yang membentuk kawasan,
biasanya dipilih nama kecamatan, atau desa yang akan menjadi
pusat kawasan, atau ciri spesifik kawasan. Sedangkan tema kawasan
perdesaan merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan
dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk
mewujudkan fungsi kawasan. Tema Kawasan Perdesaan melingkupi
2 hal, yaitu menonjolkan potensi dan/atau menonjolkan penanganan
masalah.
Contoh tema Kawasan Perdesaan yang menonjolkan potensi,
misalnya:
1. Kawasan Perdesaan Perkebunan Karet;
2. Kawasan Perdesaan Pertanian Pangan;
3. Kawasan Perdesaan Pariwisata.
Contoh tema Kawasan Perdesaan yang menonjolkan
penanganan masalah, misalnya:
a. Kawasan Perdesaan Tangguh Bencana Letusan Gunung Berapi;
b. Kawasan Perdesaan Daerah Aliran Sungai.
Deskripsi Kawasan Perdesaan sebagaimana pada Tabel 1 dibawah :
Tabel 1
N0 Aspek Lingkup Uraian
1 Nama kawasan a. Tema kawasan
b. Nama lokasi
2 Letak kawasan a. Kecamatan
b. Kabupaten
3 Wilayah a. Jumlah kecamatan
b. Jumlah dan nama Desa a. Desa ……… Kecamatan …………………….
b. Desa ……… Kecamatan …………………….
c. Desa ……… Kecamatan …………………….
d. Desa ……… Kecamatan
…………………….
15
N0 Aspek Lingkup Uraian
c. Luas wilayah
d. Desa yang berpotensi
sebagai pusat kawasan
e. Perkembangan Desa (IDM) Desa tertinggal:… unit (nama desa:………………)
Desa berkembang: … unit (nama desa : …………)
Desa Mandiri : .... unit (nama desa:.................)
4 Potensi ekonomi a. Komoditas unggulan kawasan
a. …… dengan luas riil .. Ha, potensial … Ha
b. …… dengan luas riil .. Ha, potensial … Ha
b. Komoditas unggulan desa a. …… dengan luas riil .. Ha, potensial … Ha
b. …… dengan luas riil .. Ha, potensial … Ha
1) Desa ……… a. …… dengan luas riil .. Ha, potensial … Ha
b. …… dengan luas riil .. Ha, potensial … Ha
2) Desa ……… a. …… dengan luas riil .. Ha, potensial
… Ha b. …… dengan luas riil .. Ha, potensial
… Ha
3) Desa ……… a. …… dengan luas riil .. Ha, potensial
… Ha b. …… dengan luas riil .. Ha, potensial
… Ha
4) Desa ……… a. …… dengan luas riil .. Ha, potensial
… Ha b. …… dengan luas riil .. Ha, potensial
… Ha
5 Penduduk dan
Mobilitas penduduk
a. Jumlah penduduk
b. Penduduk menetap
c. Jumlah penduduk miskin
d. Mata pencaharian
penduduk
6 Sarana dan
Prasarana kawasan yang
sudah ada
a. Sarana pendidikan
b. Sarana kesehatan
c. Sarana ekonomi
d. Infrastruktur
7 Permasalahan yang dihadapi
a. Bidang Infrastruktur
b. Ekonomi
c. Pendidikan
d. Kesehatan
8 Potensi Rawan
Bencana*)
Bencana ………….
a. Desa …………… Luas potensi bencana ………………. Ha
b. Desa …………… Luas potensi bencana ………………. Ha
c. Desa …………… Luas potensi bencana ………………. Ha
*) Diisi bila ada potensi
Desa-desa dalam satu kawasan harus memiliki keterkaitan
komoditas unggulan atau permasalahan, sehingga layak untuk
dikembangkan dalam satu kesatuan kawasan. Delineasi Kawasan
Perdesaan merupakan batas yang ditetapkan, bisa batas administrasi
dan/atau batas fungsional, berdasarkan kriteria tertentu yang
digunakan sebagai batas wilayah Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan (RPKP).
16
B. Pengusulan
Pada prinsipnya, pihak yang paling memahami potensi dan
permasalahan suatu Kawasan Perdesaan adalah masyarakat atau
pihak-pihak yang berada atau terkait dengan kawasan tersebut.
Namun demikian, ketika masyarakat belum bisa mengartikulasikan
potensi dan/atau permasalahan yang ada, maka Pemerintah Daerah
setempat memiliki peran strategis untuk mengusulkan Kawasan
Perdesaan. Dengan demikian Kawasan Perdesaan dapat diusulkan
melalui dua pihak, yaitu:
1. Diusulkan oleh beberapa desa yang tergabung dalam Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan atau tanpa didampingi
oleh pihak ketiga. Inisiatif usulan dikoordinasikan dengan
TKPKP Kabupaten/Provinsi, sehingga menghasilkan
kesepakatan.
2. Diusulkan oleh SKPD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan
aspirasi masyarakat desa. Inisiatif usulan disosialisasikan ke
tingkat kecamatan dan desa-desa terkait, oleh TKPKP dengan
atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga, sehingga menghasilkan
kesepakatan.
Pengusulan Kawasan Perdesaan disampaikan dalam bentuk
surat usulan dilampiri dengan deskripsi kawasan (Tabel 1) dan peta
delineasi kawasan. Delineasi kawasan merupakan batas imajiner
kawasan yang terdiri atas sejumlah desa yang membentuk kawasan.
Delineasi kawasan ditentukan berdasarkan keterkaitan komoditas
unggulan, tema kawasan, dan masalah yang akan ditangani; pada
desa-desa yang membentuk kawasan.
Contoh Peta Deliniasi Kawasan Perdesaan sebagaimana pada
Gambar 4 di bawah :
17
Gambar 4. Peta Deliniasi Kawasan Perdesaan
18
Surat usulan ditujukan kepada Bupati dengan tembusan TKPKP
dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan sebagai berikut:
Hal : Usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan……………… Lampiran : satu berkas
Yth. Bapak Bupati ……….
Di …………………
Sesuai hasil musyawarah pengusulan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : ………………..
Tempat : ……………….
Telah disepakati usulan Kawasan Perdesaan .............. yang meliputi ..... desa di Kecamatan ........................... Deskripsi Kawasan Persedaan tersebut sebagaimana dalam lampiran.
Untuk itu, mohon dilakukan proses penetapan Kawasan Perdesaan. Demikian atas
perkenannya, disampaikan terima kasih ……………., ……………….20… Pihak-pihak yang mengusulkan dan menyepakati
1. Pihak Pengusul
No. Nama Instansi/Desa Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
2. Pihak yang Menyepakati
No. Nama Instansi/Desa Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
Tembusan :
TKPKP Kabupaten/Kota
C. Penilaian Usulan
Penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/Kota
dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi
Pembangunan Kawasan Perdesaan. Prioritas penetapan dilakukan
19
pada kawasan yang memiliki potensi/masalah paling besar diantara
kawasan lainnya.
Syarat Kawasan Perdesaan yang lolos adalah :
1. Memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan
layak untuk dikembangan/diselesaikan dalam skala kawasan.
2. Pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota,
serta tidak memiliki dampak merusak lingkungan di luar batas
toleransi yang tidak dapat ditanggulangi.
3. Disepakati oleh Desa-Desa, BKAD, dan pihak-pihak terkait.
4. Memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari
sektor-sektor dan atau SKPD terkait sesuai kebutuhan,
untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang akan dilakukan tidak
berpeluang untuk menimbulkan konflik kepentingan,
memperhatikan kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat
hukum adat.
Penilaian akan menghasilkan tiga kemungkinan yaitu lolos
tanpa syarat, lolos dengan syarat, dan tidak lolos. Apabila lolos tanpa
syarat, TKPKP Kabupaten/Kota harus segera memproses usulan
pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati/Walikota. Apabila
lolos dengan syarat berkas dikembalikan kepada pengusul.
Selanjutnya pengusul melengkapi persyaratan yang kurang untuk
diusulkan kembali. Apabila tidak lolos, berkas dikembalikan kepada
pengusul.
D. Penetapan Kawasan Perdesaan
Penetapan kawasan perdesan, dilakukan apabila usulan sudah
memenuhi persyaratan. Usulan penetapan dilakukan oleh TKPKP
Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. Surat usulan penetapan
Kawasan Perdesaan dilampiri dengan deskripsi kawasan dan
delineasi kawasan yang sudah diverifikasi oleh TKPKP
Kabupaten/Kota, surat berita acara penilaian kawasan yang
ditandatangani oleh anggota TPKPK Kabupaten/Kota.
Surat penetapan Kawasan Perdesaan ditandatangani oleh
Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri dan Gubernur
dengan tembusan kepada TKPKP Kawasan.
20
Contoh Format SK Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan
BUPATI…………….
KEPUTUSAN BUPATI …………..
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN ......
KABUPATEN ………………
BUPATI…,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun RE 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
b. bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian
dan pembahasan potensi dan peluang
pengembangan kawasan perdesaan, Kabupaten
................. layak menjadi lokasi pengembangan
Kawasan Perdesaan .................;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati
………………tentang Penetapan Pembangunan
Kawasan Perdesaan ………………….;
21
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencaaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Thaun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
22
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Paraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Tentang Pembangunan Kawasan
Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten ……………..;
Memperhatikan : RPJMD Kabupaten ............... dan RPJMDes di
Kecamatan ......... Kabupaten ...........;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ………….. TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN
PERDESAAN …………….KABUPATEN ……………….
KESATU : Menetapkan lokasi Kawasan Perdesaan
…………………….. sebagai lokasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan.
KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, terdiri atas: Desa …………………(sebagai
pusat kawasan), Desa …………………, Desa
……………….., dan Desa………………………..,
Kecamatan ……………….;
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja dan
23
Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten .......... dan
Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes).
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di
..................
pada
tanggal………
…
BUPATI
………….,
AAAAAAAAAA
AAA
Lampiran:
1. Deskripsi kawasan
2. Delineasi kawasan
3. Surat berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh
anggotan TPKPK Kabupaten/Kota.
24
BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) merupakan
tindak lanjut dari penetapan Kawasan Perdesaan. Setelah tercapai
persetujuan/kesepakatan pembentukan Kawasan Perdesaan maka
Bupati/Walikota membentuk TKPKP Kawasan dengan Surat Keputusan
Bupati/Walikota. Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
ayat (1), mengatur bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan
di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Pasal 83 Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (4)
mengatur bahwa Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas
bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; ayat (5) mengarahkan agar
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh
Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana
pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan
memuat program pembangunan (Permen Desa No 5 Tahun 2016 Pasal 7).
A. Tahap Penyusunan Rencana (RPKP)
Penyusunan RPKP dilaksanakan oleh TKPKP Kabupaten/Kota
secara partisipatif dan dapat dibantu oleh pihak ke tiga. Tahapan
penyusunan RPKP sebagai berikut:
1. Identifikasi Kondisi Lokasi;
2. Pembuatan Peta Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan;
3. Penyusunan Model Sinergisme;
4. Penyusunan Matrik Kegiatan/Program;
5. Penetapan dokumen RPKP.
B. Identifikasi Kondisi Lokasi
Kondisi lokasi yang diidentifikasi meliputi aspek kondisi fisik
lahan, kependudukan, sosial budaya, serta sarana dan prasarana
kawasan (Tabel 2). Data diperoleh melalui data sekunder dan data
primer. Data sekunder bersumber dari Kabupaten dalam Angka,
Kecamatan dalam Angka, Monografi Desa, dan Data Potensi Desa
(Podes) pada tahun terakhir. Diupayakan agar data yang digunakan
yang paling mutakhir dari yang tersedia (maksimal 3 tahun terakhir).
25
Kebutuhan Data dan Informasi sebagaimana Tabel 2 di bawah :
Tabel 2
Aspek Rincian data*) Wujud
Tampilan Data**) Fisik Dasar lahan
Luas dan Batas Wilayah Administrasi Peta, tabel
Kondisi iklim (terutama data mengenai curah hujan) Peta, tabel
Topografi
a. Kemiringan Lereng b. Ketinggian Lahan
c. Kecenderungan Bentuk Permukaan Lahan
Peta, tabel
Jenis Tanah Peta, tabel
Penggunaan Lahan Peta, tabel, grafik
Kebencanaan Peta
Kawasan dengan satwa dan ekosistem yang dilindungi Peta, tabel
Data keagrariaan: a. Status tanah
b. Rerata kepemilikan tanah c. Rerata penguasaan lahan
Peta, tabel
Kependudukan dan sosial
budaya
Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin
Tabel, grafik
Sebaran penduduk Peta, tabel
Komposisi Penduduk a. Jenis kelamin b. Struktur umur
c. Mata pencaharian d. Tingkat pendidikan
Grafik, tabel
Kondisi sosial budaya
a. Aktivitas sosial/budaya yang rutin dilakukan b. Organisasi masyarakat c. Kearifan lokal
d. Seni budaya pertunjukan e. Seni kerajinan local
Tabel, narasi deskriptif,
foto
Ekonomi Kondisi ekonomi yang diidentifikasi disesuaikan dengan
komoditas unggulan yang akan dikembangkan.
Peta, tabel, grafik, foto
Sarana dan Prasarana
serta Pelayanan
Pendidikan Peta sebaran, tabel, foto
Kesehatan
Pemerintahan
Sosial budaya
Ekonomi
Sarana produksi
Transportasi Tabel, foto
Energi Peta jaringan, tabel,
grafik, foto Air Bersih
Sanitasi
Irigasi
Informasi dan telekomunikasi
Kondisi infrastruktur
f. Perkembangan Desa (IPD)
Desa tertinggal:… unit (nama desa:………………) Tabel
Desa berkembang: … unit (nama desa : …………)
Desa Mandiri : .... unit (nama desa:.................)
Keterangan :
*) Penekanan rincian data disesuaikan dengan masing-masing tema
kawasan;
**) Peta diupayakan menggunakan skala 1:5000, atau sekurang-kurangnya 1:25000.
C. Pembuatan Peta ‘Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan’
Pembuatan peta „delineasi dan susunan fungsi kawasan‟
dimaksudkan untuk melakukan verifikasi delineasi kawasan dan
26
sekaligus menetapkan lokasi dan akses pusat kawasan dan
hinterland (pendukung/penyokong) kawasan, serta dari pusat
kawasan ke kota terdekatnya (Gambar 5). Susunan fungsi kawasan
mencakup penetapan lokasi dan fungsi pusat kawasan dan desa-
desa pendukung kawasan.
Pusat kawasan diarahkan untuk pengembangan fasilitas
layanan skala kawasan seperti pasar kawasan, industri pengolahan,
bank, dan lain sebagainya. Desa-desa pendukung diarahkan untuk
produksi komoditas primer atau bahan baku, dan sebagainya.
Peta „delineasi dan susunan fungsi kawasan‟ perdesaan
didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
(RTRW), Rencana Tata Ruang Desa, serta aspirasi masyarakat.
Contoh Tata Ruang Kawasan sebagaimana pada Gambar 5
di bawah :
Gambar 5.
D. Perumusan Model Sinergisme
Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan
prinsip antara lain partisipatif, holistik dan komprehensif,
keterpaduan, dan berkesinambungan. Artinya, pembangunan
kawasan perdesaan harus dilaksanakan melalui sinergisme antar
berbagai komponen. Sinergisme merupakan proses kolaborasi atau
kerjasama dua entitas atau lebih yang berkomitmen, membentuk
suatu sistem yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan
bersama, dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda
dari efek masing-masing. Untuk menjamin terjadinya sinergisme,
harus disusun suatu sistem yang direpresentasikan dalam model
sinergisme.
27
Model sinergisme pembangunan kawasan merupakan kerangka
atau formulasi yang merepresentasikan suatu sistem berupa
rangkaian komponen/entitas pembangunan kawasan yang
terstruktur dalam klaster dan antar klaster yang saling bekerja sama
secara teratur dari hulu ke hilir untuk mencapai tujuan
pembangunan kawasan. Penyusunan model sinergisme dilakukan
melalui analisis Sistem Sinergisme Komprehensif dengan tahapan
perumusan tujuan pembangunan kawasan sesuai dengan
kesepakatan, penetapan komoditas unggulan /klaster, analisis
klaster, penyusunan kerangka model, kesepakatan model.
1. Perumusan Tujuan ‘Bersama’ Pembangunan Kawasan
Tujuan „bersama‟ pembangunan kawasan dirumuskan dan
disepakati oleh seluruh komponen pembangunan kawasan perdesaan
serta memperhatikan peraturan dan tema kawasan.
Pasal 83 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan
bahwa Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan
antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam
upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan
Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan
Perdesaan memperjelas tujuan pembangunan kawasan perdesaan
yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa.
Tujuan tersebut di atas diperjelas atau ditambah dengan
penambahan sasaran terkait dengan tema masing-masing kawasan.
Sebagai contoh: Tujuan pembangunan kawasan perdesaan AA
yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat
desa sehingga terwujud kawasan pariwisata yang
menyejahterakan seluruh masyarakat di kawasan perdesaan AA.
2. Perumusan Komoditas Unggulan /Klaster dan Sasaran Klaster
Komoditas unggulan ditentukan berdasarkan tema kawasan,
RTRW, peluang pasar, dan aspirasi masyarakat. Jika pengembangan
ekonomi akan melibatkan badan usaha, maka badan usaha harus
dilibatkan dalam penentuan komoditas unggulan. Perumusan
komoditas unggulan sekaligus merupakan upaya verifikasi komoditas
unggulan yang telah ditetapkan pada tahap penetapan kawasan.
28
Klaster terdiri atas klaster komoditas yaitu komoditas unggulan
yang akan dikembangkan (misal: karet, lada, padi, sapi, budaya,
keindahan alam) dan klaster pendukung. Dalam satu kawasan,
dimungkinkan untuk terdiri atas beberapa klaster komoditas
unggulan. Klaster pendukung berupa layanan di tingkat kawasan
yang sebagian besar akan dikembangkan di pusat kawasan atau
berupa infrastruktur jalan yang menghubungkan antardesa dan
antara pusat kawasan dengan desa-desa pendukungnya (lihat
Gambar 5).
Sasaran klaster merupakan sasaran kinerja klaster yang
terukur dan akan dicapai dalam tempo lima tahun. Klaster dan
contoh sasaran sebagaimana dalam Tabel 3.
Kalster dan contoh sasaran sebagaimana pada Tabel 3 di
bawah :
Tabel 3
No Klaster Sasaran Klaster
(Dicapai dalam Waktu Lima Tahun)
1 Padi Luas sawah 1000 Ha dengan Indeks Tanaman (IP)
300
2 Lada Luas lada 1000 Ha dengan produksi rata-rata ….
Diekspor ke Eropa
3 Destinasi wisata
alam
Kunjungan wisatawan ... orang/tahun
4 Pendukung Tersedianya layanan pendukung dalam bentuk:
a. Jalan penghubung antar desa
b. Bank/LKM
c. Puskemas rawat inap
d. SMK
e. Pabrik pengolahan lada
f. Sumber air bersih
g. PLN
h. ……………
3. Analisis Klaster
Analisis klaster dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu
strategis, kebutuhan, dan komponen Pembangunan Kawasan
yang akan berperan dalam jaringan mata rantai sub sistem. Sub
sistem klaster komoditas dari sarana produksi, produksi,
pengolahan, hingga pemasaran. klaster pendukung terdiri atas sub
sistem pendidikan, kesehatan, energi, infrastruktur, transportasi,
29
permodalan, dan lain-lain sesuai tema. Contoh fomat analisis
sebagaimana dalam Tabel 4 dan 5.
Analisis klaster dilakukan melalui FGD di tingkat kawasan
dengan tahap sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-
masing komponen pada masing-masing subsistem klaster;
b. Mengidentifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi
dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem;
c. Mengidentifikasi komponen yang akan melaksanakan kegiatan
yang dibutuhkan.
Contoh Format Analisis Klaster Komoditas A sebagaimana pada
Tabel 4 di bawah:
Tabel 4.
*) Subsistem disesuaikan dengan klaster
**) Skala kewenangan Desa dilaksanakan oleh Desa
***) Program reguler/lanjutan/baru
****) Contoh pengisian table
No
Sub
Sistem*)
Kegiatan/Program Yang sudah dilaksanakan
Isu strategis (permasalahan), kebutuhan, komponen terkait
Keteranga
n***) Permasalahan yang
masih ditemukan
Kebutuhan
Kegiatan**)
Komponen
Pelaksana**) Kompone
n
Program/
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
Sarana dan
Prasarana
****)
Dinas PU Peningkatan saluran
irigasi/
drainase
Belum ada jembatan saluran
sekunder menuju
lahan yang dapat dilalui traktor
Pembangunan jembatan pada
saluran tersier
Dinas Pengairan
(Kab/Prov)
Program baru
2 Budidaya ****)
Dishutbu
n
Bantuan bibit
padi unggul
Kegiatan penyuluhan
terbatas
Penyuluhan
budidaya padi
unggulan
Dishutbun Program
Lanjutan
3 Pengolahan
4 Pemasaran
30
Contoh Format Analisis Klaster Pendukung sebagaimana pada
Tabel 5 di bawah:
Tabel 5
*) 1. Komponen pelaksana: instansi lintas sektor di tingkat pusat/daerah,
Pemerintah Desa, organisasi mayarakat, atau Badan Usaha.
*) 2. Skala kewenangan Desa dilaksanakan oleh Desa
**) Program reguler/lanjutan/bar
***) Contoh pengisian table
No
Sub Sistem
Kegiatan/Program Yang sudah
dilaksanakan
Isu strategis (permasalahan), kebutuhan, komponen terkait
Keterangan
**) Permasalahan yang masih ditemukan
Kebutuh
an Kegiatan*)
Kompone
n Pelaksana*)
Komponen
Program/ Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Pendidikan
2 Kesehatan**
*)
Diskes
Pembangunan Puskesmas
rawat inap
Rawat inap belum optimal
karena listrik terbatas
Layanan Puskesm
as rawat inap
Diskes Program
reguler
3 Energi
4 Infrastruktur/ Jalan
5 Transportasi
6 Permodalan/ Perbankan
7 Dst...
31
4. Penyusunan Kerangka Model
Model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)
merupakan kerangka atau formulasi yang merepresentasikan sistem
sinergisme berupa rangkaian komponen PKP yang terstruktur dalam
klaster dan antar klaster komoditas yang saling bekerjasama secara
teratur dari hulu ke hilir; untuk mencapai tujuan pembangunan
kawasan.
Model memuat 1) pelaksana kegiatan yang tersistem dari hulu
ke hilir, 2) tujuan pembangunan kawasan dan sasaran masing-
masing klaster, 3) pimpinan kolaborasi, dan koordinator kolaborasi.
Tiap klaster dikoordinasikan oleh SKPD yang berkompeten. Contoh
format model sinergisme PKP disajikan dalam Gambar 6.
Contoh Format Model Sinergisme Pembangunan Kawasan
Perdesaan sebagaimana pada Gambar 6 di bawah :
Gambar 6
32
5. Kesepakatan Model
Model sinergisme harus disepakati oleh semua komponen
pelaksana yaitu Pemerintah (lintas sektor), BKAD, Desa dan
masyarakat, dan badan usaha. Kesepakatan dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing. Contoh
format berita acara kesepakatan disajikan dalam Gambar 7Contoh
Format Berita Acara Kesepakatan Model Sinergisme Pembangunan
Kawasan Perdesaan sebagaimana pada Gambar 7 di bawah :
Gambar 7
BERITA ACARA
KESEPAKATAN MODEL SINERGISME
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
……………
KABUPATEN ………….
Pada hari ini,
Hari dan Tanggal : .........................................................
Jam : .........................................................
Tempat : .........................................................
telah diselenggarakan forum konsultasi (kolaborasi) Rancangan Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan (RPKP) …………. yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana
daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.
Forum Konsultasi (Kolaborasi) Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan Penghasil Karet:
MENYEPAKATI
Model sinergisme, tujuan, sasaran, kegiatan, dan pelaksana kegiatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan ......... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
……………., ………. 20….
Pimpinan Sidang*,
…………………..
Mewakili peserta Forum Kolaborasi Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
……
No. Nama Lembaga/instansi Jabatan/Alamat Tanda
Tangan
1.
2.
3.
Dst..
Catatan :
*) Pimpinan sidang adalah Ketua TKPKP Kabupaten/Kota
33
E. Penyusunan Program
Setelah model yang memuat sistem, tujuan bersama, sasaran
klaster dan peran masing-masing komponen disepakati, maka
disusun matrik kegiatan. Matrik kegitan memuat komponen
pelaksana, kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi (desa), jumlah
dan sumber dana, waktu, dan indikator capaian (Tabel 6).
Komponen dan kegiatan diturunkan dari hasil analisis klaster
(kolom 6 dan 7 Tabel 4 dan Tabel 5). Indikator capaian masing-
masing kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran
klaster. Besaran volume kegiatan, dana, sumber dana, dan capaian
kegiatan diisi oleh masing-masing komponen yang telah bersepakat
untuk mendukung Pembangunan Kawasan.
Sesuai dengan pasal 124 ayat (3) sampai dengan ayat (9) PP 47
Tahun 2015 maka :
a. Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan
kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada
gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
b. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan
pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah
kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program
pembangunan kawasan perdesaan.
c. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari
Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.
d. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari
pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi
dan RKPD provinsi.
e. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari
pemerintah daerah kabupaten/kota dicantumkan dalam RPJMD
kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.
f. Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan
kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
g. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa di
tugaskan pelaksanaannya kepada Desa.
34
Contoh Matrik Kegiatan (Program) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana Tabel 6 dibawah:
Tabel 6
35
F. Penyajian Rancangan RPKP
Hasil identifikasi data kondisi lokasi, delineasi dan susunan
fungsi kawasan, analisis klaster, dan lain-lain selanjutnya disajikan
dalam Rancangan RPKP. Sistematika penyajian rancangan RPKP
adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
C. Landasan Hukum
BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN
PERDESAAN
A. Fisik Dasar
B. Sosial Budaya dan Kependudukan
C. Ekonomi
D. Sarana dan Prasarana
BAB III DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN
PERDESAAN
A. Delineasi kawasan Perdesaan
B. Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan
BAB IV KLASTER DAN SASARAN KLASTER
A. Klaster Komoditas
B. Klaster Pendukung
BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN
A. Analisis klater
B. Kerangka Sistem
BAB VI MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN
LAMPIRAN
1. Peta Delineasi Kawasan Perdesaan
2. Peta Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan
3. Peta Orientasi Lokasi
4. Surat Usulan Kawasan Perdesaan
5. Surat Penetapan TKPKP Kawasan Perdesaan
6. Surat Penetapan Kawasan Perdesaan
7. Berita Acara Kesepakatan Model dan Tujuan Bersama
Pembangunan Kawasan Perdesaan
36
G. Penetapan RPKP
Dokumen RPKP disusun menurut sistematika Rrancangan
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang telah
dijelaskan pada subbab 4.6. Masukan yang muncul pada forum
konsultasi rancangan RPKP menjadi dasar perbaikan substansi
RPKP, sedangkan berita acara forum konsultasi rancangan RPKP
turut dilampirkan dalam perbaikan RPKP. Setelah dilakukan
penyempurnaan rancangan RPKP, maka selanjutnya RPKP diajukan
kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota. Sementara RPKP belum dapat ditetapkan dalam
Perda, RPKP dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
37
BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 85 ayat (1)
mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa,
dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa; (2)
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan
masyarakat Desa; (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala
lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja
sama antar-Desa.
A. Pembangunan Berskala Lokal Desa
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa
wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama
antar-Desa. Hal ini berlaku bagi kegiatan yang didanai oleh
pendapatan Desa maupun yang didanai oleh sektoral dan
Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan pembangunan mengacu pada dokumen RPKP
yang telah ditetapkan oleh Bupati. Oleh satu dan lain hal,
dimungkinkan untuk mengadakan penyesuaian terhadap dokumen
RPKP. Dalam hal ini, harus dilakukan koordinasi dan kesepakatan
dengan TKPKP Kawasan dan pemberi dana.
B. Pembangunan Berskala Kawasan
Pembangunan berskala kawasan dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
sesuai dengan kompetensinya. Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan kawasan
perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pembangunan kawasan dilaksanakan oleh masing-masing
SKPD terkait atau SKPD yang ditunjuk oleh Bupati. Penunjukan
tersebut didasarkan pada masukan dari TKPKP kabupaten/kota dan
38
TKPKP Kawasan. Penunjukan oleh Bupati/Walikota dapat
didelegasikan kepada TKPKP kabupaten/kota.
Dalam melaksanakan kegiatan, SKPD pelaksana wajib
mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pelibatan
Pemerintah dan masyarakat Desa tersebut setidak-tidaknya dalam
hal: a) memberikan informasi mengenai rencana program dan
kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; b) memfasilitasi
musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati
pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan c)
mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
Pelaksanaan pembangunan mengacu pada dokumen RPKP
yang telah ditetapkan oleh Bupati. Penyesuaian terhadap dokumen
RPKP harus dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat
TKPKP Kawasan, RPKP Kabupaten, serta penyandang dana.
C. Pendanaan
Sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan Kawasan
Perdesaan dapat bersumber dari dana pemerintah maupun dana
non-pemerintah.
1. Dana Pemerintah
Dana pemerintah meliputi:
a. Dana dari Pemerintah Desa, yaitu bagian dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
b. Dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu bagian dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
SKPD Kabupaten/Kota.
c. Dana dari Pemerintah Provinsi, yaitu bagian dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi atau
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Provinsi.
d. Dana dari Pemerintah Pusat, yaitu bagian dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga.
2. Dana Non-Pemerintah
Dana non-pemerintah dapat berupa dana swadaya masyarakat,
swasta, maupun pihak lainnya. Dana dapat dari dalam negeri
maupun luar negeri yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan
yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan
dengan dana non-pemerintah dilakukan melalui koordinasi antara
39
pihak pemberi dana dan TKPKP, baik TKPKP Kabupaten/Kota,
TKPKP Provinsi, atau TKPKP Pusat tergantung kesepakatan
dengan pihak pemberi dana.
D. Masa Transisi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Dalam pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Desa,
PDT, dan Transmigrasi melaksanakan fasilitasi pembangunan
kawasan perdesaan di beberapa kabupaten/kota pada tahun
anggaran 2016. Fasilitasi kegiatan berupa pemberian bantuan
(stimulus) pada kawasan yang telah terbentuk, antara lain kawasan
agropolitan, minapolitan, pariwisata maupun pada lokasi yang belum
memiliki kawasan perdesaan berdasarkan Undang-Undang Desa dan
peraturan pelaksanaannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai
bentuk fasilitasi awal terbentuknya kawasan perdesaan di
kabupaten/kota tersebut.
Sebagai tindak lanjut, maka Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun
harus sudah menetapkan kawasan perdesaan dengan SK
Bupati/Wali Kota.
40
BAB VI
PELAKSANAAN MONITORING,
EVALUASI, DAN PELAPORAN
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Monevlap) pembangunan
Kawasan Perdesaan dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian
hasil dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Kegiatan Tahunannya.
Hasil monitoring dan evaluasi disajikan dalam sebuah laporan dan
digunakan sebagai referensi penyusunan rencana dan pelaksanaan pada
periode berikutnya. Pasal 13 Permen No 5 Tahun 2016 tentang Pembangun
Kawasan Perdesaan mengatur bahwa laporan disusun setiap tiga bulan
dan dievaluasi setiap satu tahun sekali.
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara berjenjang
dari masing-masing komponen, TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten,
TKPKP Provinsi, dan TKPKP Pusat.
A. Monevlap Oleh Masing-Masing Komponen
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh masing-masing
komponen mencakup aspek serapan anggaran, capaian kinerja
masing-masing kegiatan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk
mengatasi masalah. Laporan ditujukan kepada Instansi induk
masing-masing komponen dan koordinator klaster dengan sumber
data dari lapang dan dokumen terkait.
B. Monevlap Oleh Koordinator Klaster
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh koordinator klaster
mencakup aspek capaian kinerja masing-masing kegiatan, capaian
sasaran klaster, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi
masalah. Laporan ditujukan kepada Tim TKPKP Kawasan dengan
sumber data dari laporan masing-masing komponen yang
diverifikasi.
C. Monevlap Oleh TKPKP Kawasan
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh TKPKP Kawasan
mencakup aspek capaian kinerja masing-masing kegiatan, capaian
sasaran klaster, capaian indikator pengembangan kawasan, masalah
yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah. Laporan
ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Ketua Bappeda dan Tim
TKPKP Kabupaten. Menevlap menggunakan sumber data dari
41
laporan masing-masing koordinator klater yang diverifikasi,
Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Monografi Desa.
D. Monevlap Oleh TKPKP Kabupaten
Montoring, evaluasi, dan pelaporan oleh TKPKP Kabupaten
mencakup aspek capaian sasaran klaster, capaian indikator
pengembangan kawasan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk
mengatasi masalah. Laporan ditujukan kepada TKPKP Provinsi
dengan tembusan TKPKP Pusat. Monevlap menggnakan data yang
bersumber dari laporan masing-masing TKPKP Kawasan yang
diverifikasi.
E. Monevlap Oleh TKPKP Provinsi
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh TKPKP Provinsi
mencakup aspek capaian sasaran klaster, capaian indikator
pengembangan kawasan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk
mengatasi masalah. Laporan ditujukan kepada TKPKP Provinsi Pusat
dengan tembusan TKPKP Kabupaten. Monevlap menggunakan data
yang bersumber dari laporan masing-masing TKPKP Kabupaten yang
diverifikasi. Skala laporan meliputi sejumlah kawasan dalam satu
provinsi.
F. Monevlap Oleh TKPKP Pusat
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh TKPKP Pusat
mencakup aspek capaian sasaran klaster, capaian indikator
pengembangan kawasan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk
mengatasi masalah. Laporan ditujukan kepada Menteri dengan
tembusan TKPKP Provinsi dan Kabupaten. Monevlap menggnakan
data yang bersumber dari laporan masing-masing TKPKP Provinsi.
Skala laporan meliputi sejumlah kawasan di seluruh Indonesia.
Arahan Monitoring dan Evaluasi pada Tabel 7 di bawah ini:
Tabel 7
N
o
Pelaksana Monitoring
dan Evaluasi
Aspek yang dimonitor,
evaluasi, dan dilaporkan
Sumber
data
Tujuan
laporan Tembusan
Skala
Laporan
1 Masing-
masing komponen pelaksana*)
Serapan
anggaran
Capaian kinerja
masing-masing kegiatan
Masalah
yang
Data
lapang dan dokumen
Instansi
induk masing-masing
Penyandang Dana/Pemilik Program
Koordinator
- Masing-
masing kegiatan
42
N
o
Pelaksana Monitoring
dan Evaluasi
Aspek yang dimonitor,
evaluasi, dan dilaporkan
Sumber
data
Tujuan
laporan Tembusan
Skala
Laporan
dihadapi
Solusi untuk atasi masalah
klaster
2 Koordinator klaster*)
Capaian kinerja masing-
masing kegiatan
Capaian
sasaran klaster
Masalah
yang dihadapi
Solusi untuk atasi
masalah
Laporan masing-masing komponen
yang sudah diverifikasi
• Tim TPKPK Kawasan
• Penyandang Dana/Pemil
ik Program
- Klaster
3 TKPKP kawasan
Capaian
kinerja masing-masing kegiatan
Capaian sasaran klaster
Capaian
indikator pengembangan kawasan
Masalah yang dihadapi
Solusi untuk atasi masalah
Laporan koordinator
klaster, Data primer, kabupaten
dalam angka, kecamatan dalam
angka, monografi desa
Bupati
• Bappeda • TKPKP
Kabupaten
Satu Kawasan
4 TKPKP Kabupaten
Capaian sasaran klaster
Capaian indikator pengembang
an kawasan
Masalah yang
dihadapi
Solusi untuk atasi masalah
Laporan TPKPK Kawasan Data
primer
TPKPK Provisni
TKPKP Pusat Sejumlah kawasan dalam satu kabuaten
5 TPKPK Provinsi
Capaian
sasaran klaster
TPKPK Kabupaten
TKPKP Pusat TKPKP Kabupaten
Sejumlah kawasan
dalam satu
43
N
o
Pelaksana Monitoring
dan Evaluasi
Aspek yang dimonitor,
evaluasi, dan dilaporkan
Sumber
data
Tujuan
laporan Tembusan
Skala
Laporan
Capaian
indikator pengembangan kawasan
Masalah yang dihadapi
Solusi
untuk atasi masalah
provinsi
6 TKPKP Pusat
Capaian sasaran klaster
Capaian indikator pengembangan kawasan
Masalah yang dihadapi
Solusi untuk atasi masalah
TKPKP Kabupaten
TKPKP Provinsi
Menteri TKPKP Kabupaten
TKPKP
Provinsi
Dirjen PKP
Sejumlah kawasan di seluruh Indonesia
*) Bersifat suplai data
Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kawasan Perdesaan ........ Kabupaten…………….. sebagaimana pada Tabel 8 di bawah :
Periode Laporan : Bulan ……. Tahun…………….
No
Kegiatan
Serapan Anggaran Capaian Kegiatan
Masalah Solusi
Anggaran
Serapan Anggaran Sasaran Capaian
Rp (5)
1
2
3
4
5
Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Sasaran Klater Kawasan Perdesaan ........
Kabupaten…………….. sebagaimana pada Tabel 9 di bawah : Periode Laporan : Bulan ……. Tahun…………….
No
Klaster
Capaian Klaster Masalah Solusi
Sasaran Capaian
1
2
3
44
Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kawasan Kawasan Perdesaan
........ Kabupaten…………….. sebagaimana pada Tabel 10 di bawah :
Periode Laporan : Bulan ……. Tahun…………….
DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,
ttd.
JOHOZUA M. YOLTUWU
No
Dimensi Indikator Sasaran Capaian Masalah Sulusi
1 Layanan
2 Pengembangan Ekonomi
3 Pemberdayaan