Pedoman Pelaksanaan SPAM IKK
description
Transcript of Pedoman Pelaksanaan SPAM IKK
1
D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal dikota kecil dan
diperdesaan (termasuk Ibu Kota Kecamatan atau disingkat IKK), yaitu
mencapai 125 juta jiwa atau 60,2% dari seluruh penduduk Indonesia.
Sementara itu tingkat kemiskinan di perdesaan (ditinjau dari indikator jumlah
dan persentase penduduk miskin maupun tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan) memiliki persentase yang cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin
total adalah sekitar 39,6 juta jiwa (BPS 2006).
Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah
kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama dikota kecil dan
daerah perdesaan. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan perdesaan
masih sangat rendah, selebihnya masih mengambil langsung dari sumber air
yang belum terlindungi. Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi
penanganan penyediaan SPAM IKK yang dapat mendukung terjaminnya
peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di kota kecil dan
perdesaan.
Berkenaan dengan usaha mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan serta
upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan Millennium Development
Goals (MDGs), maka diperlukan adanya peningkatan jangkauan penerima
manfaat program. Berdasarkan hal ini pemerintah melalui Departemen
Pekerjaan Umum meluncurkan program pembangunan Sistem Penyediaan
Air Minum IKK (SPAM IKK). Program ini diharapkan dapat memberi dukungan
untuk mencapai tujuan pembangunan IKK sesuai RPJM 2004-2009 yaitu
peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan peningkatan kapasitas
pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan
sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara kuantitatif,
program pengembangan SPAM IKK dapat meningkatkan kapasitas produksi
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
kumulatif dari tahun 2005 s/d 2009 sebesar 9.607 L/dt. Kapasitas produksi
diharapkan mampu melayani hampir sebesar 7 juta jiwa.
Program dititikberatkan pada IKK rawan air yang masih memiliki tingkat
pelayanan SPAM yang masih rendah. Fokus utama program adalah
pembangunan SPAM IKK. Kaidah pelaksanaan program secara umum akan
mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam
peraturan dan NSPM SPAM dengan lebih menekankan partisipasi aktif dari
masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholder) dan pemerintah daerah
serta pembelajaran dari pelaksanaan.
Pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pemangku
kepentingan termasuk pemerintah daerah dilaksanakan untuk mendorong
kemandirian dan sinergi berbagai pihak dalam menanggulangi permasalahan
di kecamatan dan sebagai upaya keberlanjutan program. Hal ini juga akan
mendorong penyelarasan dengan program lain, meningkatkan rasa
kepemilikan masyarakat dan meningkatkan prospek pencapaian tujuan
bersama dalam meningkatkan pelayanan, khususnya akses SPAM kepada
masyarakat untuk pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs).
1.2 Maksud
Pedoman ini dimaksudkan untuk memberi pedoman pelaksanaan
pengembangan SPAM IKK termasuk menyelaraskan peran dan tugas
masing-masing pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai dengan
tingkat kabupaten/kota.
2D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
1.3 Tujuan
Pedoman pelaksanaan Pembangunan SPAM IKK memiliki tujuan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur SPAM IKK.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar SPAM di
wilayah IKK.
3. Menjamin peran serta aktif para pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pembangunan SPAM IKK.
1.4 Sasaran
Sasaran Pedoman Pelaksanan SPAM IKK adalah:
1. Tersedianya SPAM IKK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta memenuhi
ketentuan teknis yang berlaku.
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dikota kecil dan diperdesaan
dalam penyelenggaraan SPAM.
3. Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah daerah sebagai fasilitator
dari pelaksanaan pembangunan dikota kecil dan perdesaan.
4. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan SPAM IKK partisipatif,
transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
1.5 Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan SPAM IKK adalah:
1. Tugas dan peran masing-masing para pemangku kepentingan.
2. Mekanisme penyelenggaraan dan pelaksanaan.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
4. Pedoman operasi dan pemeliharaan
3D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
1.6 Prinsip dan Pendekatan 1.6.1 Prinsip
Prinsip-prinsip penyelenggaraan SPAM IKK adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
(accountable), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan
pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.
2. Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada
masyarakat secara berkelanjutan (sustainable) yang ditandai dengan
adanya pemanfaatan oleh masyarakat dan pemeliharaan dan pengelolaan
oleh lembaga SPAM IKK / Kelompok Masyarakat.
1.6.2 Pendekatan
SPAM IKK merupakan program pembangunan dengan pendekatan:
1. Otonomi dan desentralisasi, artinya Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab pada
penyelenggaraan program dan keberlanjutan SPAM IKK yang terbangun.
2. Partisipatif, artinya pemerintah daerah terlibat secara aktif dalam kegiatan
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan
dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas kepada
masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
3. Keterpaduan program pembangunan, artinya program yang
dilaksanakan memiliki sinergi antar komponen yang dibangun melalui
program pembangunan SPAM IKK dengan sumber pendanaan yang
berbeda.
4. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, dalam rangka mendorong sinergi
antara pemda, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan
permasalahan SPAM.
4D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
1.7 Indikator Kinerja Program
Kinerja pelaksanaan SPAM IKK diukur dengan indikator-indikator:
1. Masyarakat di lokasi sasaran mempunyai akses yang lebih mudah dan
atau lebih murah untuk mendapatkan air minum.
2. Terbentuknya lembaga pengelola SPAM IKK yang bertanggung jawab
terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun.
3. Pembangunan unit air baku dan unit produksi sesuai dengan NSPM
SPAM IKK.
4. Dana APBD Kabupaten/kota untuk pembangunan unit distribusi dan
retikulasi tersedia pada tahun berjalan.
5D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
BAB 2 STRUKTUR ORGANISASI 2.1 Umum
Pelaksanaan SPAM IKK melibatkan instansi terkait baik di pusat maupun
didaerah termasuk komponen pelaksana kabupaten, dengan struktur
organisasi sebagaimana tergambar pada Gambar 2.1
2.2 Organisasi Kepemerintahan/Struktural
2.2.1 Tingkat Pusat
2.2.1.1 Departemen Pekerjaan Umum
1. Departemen Pekerjaan Umum adalah lembaga penyelenggara SPAM IKK
yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan program;
2. Menteri Pekerjaan Umum bertugas menetapkan dan mendelegasikannnya
kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya bertugas membentuk Project Management
Unit (PMU) SPAM IKK di tingkat Pusat
2.2.1.2 Tim Koordinasi Pusat / Project Management Unit (PMU) Tim koordinasi Pusat/ PMU terdiri dari unsur-unsur Direktorat Pengembangan
Air Minum (Dit PAM) Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang
dibentuk melalui SK Dirjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum. (S.K.
Dir Jen Cipta Karya no 09/KPTS/DC/2008)
PMU di tingkat pusat, susunan Organisasi (Gambar 2.2) dan Tugasnya
adalah:
6D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
• Ketua PMU:
Tugas:
1. Menyusun, mengembangkan dan mengelola program
pengembangan IKK secara keseluruhan.
2. Membantu Atasan Langsung Satuan Kerja dalam
mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan
SPAM IKK di Propinsi maupun di Kabupaten/ Kota terkait
mengenai pelaksanaan program pembangunan IKK, sesuai
dengan Pedoman Pelaksanaan Program.
3. Melaksanakan Koordinasi dengan Kepala Satuan
Pengembangan SPAM IKK dan Kepala Satuan Kerja
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air minum Propinsi maupun di
Kabupaten/ Kota terkait dalam rangka tercapainya hasil atau
keluaran yang diharapkan seperti kualitas, sinkronisasi program
dan pendanaan dengan APBD/ PDAM.
4. Melakukan evaluasi dan rekomendasi progres dan hasil
pekerjaan di lapangan.
5. Menyiapkan rencana kelembagaan dan pengelolaan masing-
masing SPAM IKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mengkoordinir Kepala Satuan Kerja Pengembangan SPAM IKK
didalam mengendalikan kegiatan penunjang (software).
7. Melaksanakan operasional PMU.
• Sekretariat :
Tugas :
1. Melaksanakan kegiatan Urusan Administrasi Umum dan Rumah
Tangga PMU.
2. Menyiapkan bahan, peralatan, perbaikan dan pemeliharaan
yang berkaitan dengan kegiatan operasional kantor.
3. Melaksanakan tugas administrasi pertanggungjawaban
keuangan.
4. Menyusun pelaporan kegiatan PMU.
7D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
• Bidang Perencanaan :
Tugas :
1. Memfasitasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyusun
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM).
2. Menyusun rencana kerja tahunan PMU.
3. Memilih lokasi dan kesiapan lahan pembangunan
Pengembangan SPAM IKK 2008 sesuai dengan pedoman
pelaksanaan program.
4. Menyusun rencana dan program terhadap pelaksanaan
Pengembangan SPAM IKK.
5. Melakukan evaluasi program terhadap pelaksanaan
Pengembangan SPAM IKK.
6. Menyiapkan format usulan dan proses pengajuan anggaran.
7. Melakukan pengawasan mutu terhadap pekerjaan penyusunan
Detail Engineering Design (DED) sesuai dengan Term Of
Reference (TOR) dan kriteria teknis yang ada.
• Bidang Kelembagaan :
Tugas :
1 Menyiapkan rencana kelembagaan serta pengelolaan (termasuk
penentuan tarif) masing masing SPAM IKK yang sudah atau
akan dibangun.
2 Mendampingi pembentukan kelembagaan serta pengelolaan
SPM IKK atau UPTD yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten/
Kota.
3 Memantau kelembagaan serta pengelolaan SPAM IKK yang
sudah dibentuk dan memberikan pembinaan.
4 Melaksanakan Training Need Assesment (TNA) untuk SDM
yang terlibat penyelenggaraan SPAM IKK.
5 Menyusun rencana pelatihan untuk SDM penyelenggara SPAM
IKK di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/ Kota.
6 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan terkait
bidang pengaturan.
8D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
7 Melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis terkait pengembangan
SPAM IKK.
• Bidang Pelaksanaan :
Tugas :
1. Merumuskan sistem monitoring dan evaluasi kualitas hasil
pelaksanaan pekerjaan fisik.
2. Memeriksa rencana kajian dan dokumen pelaksanaan kegiatan
pembangunan SPAM IKK.
3. Mengumpulkan laporan laporan dari Satuan Pengembangan
SPAM IKK dan Satuan Kerja (Sat Ker) Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Air Minum Propinsi mengenai laporan kemajuan
pelaksanaan program dan keuangan.
4. Mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang ada, atas
dasar hasil monitoring dan evaluasi dan pengawasan pekerjaan
fisik dilapangan maupun dari laporan yang diterima.
5. Melakukan analisa terhadap semua data hasil pelaksanaan
kegiatan dilapangan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.
6. Memberikan masukan kepada Ketua PMU mengenai hasil dari
monitoring dan evaluasi baik terhadap kemajuan progres fisik/
keuangan dan kualitas pekerjaan untuk ditindaklanjuti dalam
rencana kerja.
7. Memberikan masukan kepada Ketua PMU dalam pembinaan
konsultan sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
8. Membantu Ketua PMU untuk memonitor pelaksanaan Pedoman
Pelaksanaan Program.
9. Berkoordinasi dengan Ka Sat Ker Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Air Minum Propinsi guna menjamin penerapan
NSPM dalam pembangunan IKK yang berasal dari berbagai
sumber pendanaan.
9D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
2.2.1.3 Satuan Kerja Tingkat Pusat (Satker Pusat) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Air Minum IKK di Tingkat Pusat ( Satker
Pusat ) adalah pejabat pengelola anggaran SPAM IKK, sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PU.
Satker SPAM IKK Tingkat Pusat bertugas mengelola Anggaran Pemerintah
dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat yang telah ditetapkan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tugas dan fungsi Satuan Kerja
Tingkat Pusat mengacu pada SK Menteri dan Pedoman Operasional.
Satuan Kerja Tingkat Pusat juga antara lain bertugas untuk:
1. Menyiapkan daftar urutan prioritas lokasi IKK, berdasar usulan daerah dan
pagu anggaran yang ada.
2. Merekrut Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dan Konsultan
Perencanaan.
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka keterpaduan dan
pelaksanaan program di tingkat propinsi dan kabupaten.
4. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Tingkat Propinsi dan Satuan Kerja
Tingkat Kabupaten
5. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program di
pusat.
6. Melaksanakan pembangunan SPAM IKK, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan.
7. Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab secara fisik dan keuangan
terhadap pelaksanaan kegiatan SPAM IKK.
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam DIPA.
9. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
10. Melaporkan kemajuan penyelenggaraan kepada Tim Pelaksana di tingkat
pusat.
11. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program di
pusat.
12. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
10D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
2.2.2 Tingkat Propinsi 2.2.2.1 Pemerintah Propinsi 1. Gubernur bertugas menetapkan dan mendelegasikannnya
kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja. 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (P.U)/ Cipta Karya Propinsi dan jajarannya
sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya ikut aktif dalam penyelenggaraan
proyek SPAM IKK di masing masing Propinsi.
Ka Dinas PU/ Cipta Karya Propinsi ikut aktif bertugas antara lain untuk:
1. Menyiapkan penyelenggaraan SPAM IKK termasuk melakukan koordinasi
antar instansi ditingkat Propinsi dan Kabupaten. 2. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi SPAM IKK di tingkat Propinsi. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi SPAM IKK di
tingkat kabupaten. 4. Mengumpulkan data baseline monitoring dan melaporkan kepada Tim
Koordinasi Pusat di tingkat pusat, yaitu: (a) jumlah KK miskin sebelum
pelaksanaan program, (b) rata-rata tingkat pendapatan KK miskin sebelum
pelaksanaan program. 5. Melakukan tugas-tugas sekretariat bagi Tim Koordinasi Propinsi. 6. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan tugas konsultan
perencanaan didaerah dengan instansi instansi terkait. 7. Memeriksa hasil tugas konsultan perencana dan mengusulkan
persetujuan/ pengesahan hasil perencanaan SPAM IKK, kepada Dit. PAM. 8. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan tugas konsultan
pengawasan didaerah dengan instansi-instansi terkait. 9. Melaksanakan tugas operasional di tingkat propinsi dalam pembinaan,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program di tingkat
propinsi. 11. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat dan mengusulkan tindak
turun tangan penyelesaian ditingkat Kabupaten dan di tingkat propinsi.
11D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
12. Memberi masukan atas usulan kelembagaan pengelola, hasil
pembangunan SPAM IKK, kepada Dit. PAM. 13. Memberi masukan atas usulan personel pengelola SPAM IKK dan training/
kursus yang perlu didapat bagi personel tersebut, kepada Dit. PAM. 14. Monitoring serta evaluasi proyek SPAM IKK Propinsi, Kabupaten dan
PDAM dengan dana daerah. 15. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur di tingkat propinsi dan Dit.
PAM di Tingkat Pusat dan monitoring serta evaluasi proyek SPAM IKK
Propinsi, Kabupaten dan PDAM.
2.2.2.2 Satuan Kerja Tingkat Propinsi Satuan Kerja Tingkat Propinsi dengan dana APBN Satuan Kerja Tingkat Propinsi dengan dana APBN adalah pejabat pengelola
anggaran yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PU atas usulan Gubernur,
dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Tugas dan
fungsi Satuan Kerja Tingkat Propinsi mengacu pada SK Menteri PU, NSPM
dan Pedoman Operasional. Disamping itu Ka Satuan Kerja Propinsi sebagai
aparat pada Satuan Kerja SNVT PAM Propinsi yang diangkat menjadi Kuasa
Pelaksana Kegiatan Pembangunan SPAM IKK.
Satuan Kerja Tingkat Propinsi dengan dana APBN dan/ atau Kuasa
Pengguna Anggaran SatKer IKK Pusat, antara lain bertugas untuk:
1. Melaksanakan pembangunan SPAM IKK, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan.
2. Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab secara fisik dan keuangan
terhadap pelaksanaan kegiatan SPAM IKK.
3. Melakukan Pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program di Propinsi.
5. Melakukan pelatihan bagi stakeholder tingkat kabupaten.
12D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
6. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi pelaksanaan, dan
mengevaluasi program.
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan dilapangan.
8. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program di
tingkat propinsi.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan kepada atasan
langsung satuan kerja, yang disampaikan juga kepada Dit. PAM,Direktorat
Jenderal Cipta Karya.
10. Melaporkan hasil kegiatannya kepada T.K.Propi. secara berkala.
11. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan kepada T.K.Prop. dan di
tingkat pusat.
12. Melaksanakan serah terima pengelolaan hasil pembangunan kepada
Bupati.
13. Mengumpulkan dan menyampaikan SP2D dari tingkat propinsi dan
kabupaten kepada Tim Koordinasi Propinsi dan Tim Koordinasi Pusat.
14. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Kuasa Pelaksana Kegiatan Pembangunan SPAM IKK di Daerah, antara lain
bertugas dan bertanggungjawab untuk:
1. Melaksanakan pembangunan SPAM IKK Pusat dengan dana APBN di
masing-masing daerah sesuai dengan limpahan kewenangan yang
diberikan oleh Direktorat PAM.
2. Bertanggungjawab penuh pada pelaksanaan fisik di daerah, termasuk
didalamnya mengadakan perubahan yang diperlukan untuk disesuaikan
dengan kondisi lapangan selama tidak ada penambahan biaya.
3. Mengadakan koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan dengan
konsultan supervisi di daerah maupun konsultan Propinsi dalam menjaga
kualitas konstruksi berikut dalam memberikan laporan supervisi yang
diperlukan.
4. Memberikan laporan kepada atasan dan atasan langsung tentang hasil
pengawasan pembangunan fisik di lapangan berikut juga tambahan-
tambahan yang ada secara rutin/ berkala (laporan harian, mingguan dan
bulanan).
13D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
5. Mengadakan koordinasi tentang pelaksanaan pembangunan SPAM IKK
kepada instansi baik yang ada di Propinsi maupun di Kabupaten/ Kota.
6. Mengadakan koordinasi dengan instansi Propinsi/ Kabupaten dalam
rangka rencana maupun pelaksanaan pengelolaan SPAM IKK tersebut
kepada Pemerintah Daerah, dengan Berita Acara serah terima
pengelolaan.
7. Mengadakan rencana persiapan dan pelaksanaan dalam rangka serah
terima pengelolaan pembangunan SPAM IKK dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah.
8. Mengadakan persiapan teknik dan administrasi berikut pelaksanaan
pelatihan dalam rangka pengelolaan dengan aparat Pemerintah Daerah.
9. Memerintahkan kepada konsultan pengawas untuk membuat laporan rinci
yang menyangkut progres fisik dan keuangan periode harian, mingguan
dan bulanan, berikut permasalahan dan tindak lanjutnya disertai dengan
pembuatan Berita Acara kemajuan fisik di lapangan.
10. Melaksanakan commisioning test atas hasil pembangunan SPAM IKK dan
membuat Berita Acara pelaksanaan komisioning yang sesuai dengan
kondisi pelaksanaan yang ada.
11. Memerintahkan kepada konsultan dan kontraktor pelaksanaan untuk
mempersiapkan bahan/ materi untuk pelatihan yang diperlukan, berikut
SOP dan As built drawing.
Satuan Kerja SPAM IKK Tingkat Propinsi dengan dana APBD Satuan Kerja SPAM IKK Tingkat Propinsi dengan dana APBD adalah pejabat
pengelola anggaran, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk
dan diangkat oleh Gubernur, dan diberi kewenangan menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah
ditetapkan dalam APBD. Tugas dan fungsi Satuan Kerja Tingkat Propinsi
mengacu pada SK Gubernur, NSPM dan Pedoman Operasional yang ada.
14D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Satuan Kerja Tingkat Propinsi (APBD) antara lain bertugas untuk:
1. Melaksanakan pembangunan SPAM IKK, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan.
2. Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab secara fisik dan keuangan
terhadap pelaksanaan kegiatan SPAM IKK.
3. Melakukan Pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program di Propinsi.
5. Melakukan pelatihan bagi stakeholder tingkat kabupaten.
6. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi pelaksanaan, dan
mengevaluasi program.
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan dilapangan.
8. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program di
tingkat propinsi.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan kepada atasan
langsung satuan kerja, yang disampaikan juga kepada Dit. PAM,
Direktorat Jenderal Cipta Karya.
10. Melaporkan hasil kegiatannya kepada T.K.Propi. secara berkala.
11. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan kepada T.K.Prop. dan di
tingkat pusat.
12. Melaksanakan serah terima pengelolaan hasil pembangunan kepada
Bupati.
13. Mengumpulkan dan menyampaikan SP2D dari tingkat propinsi dan
kabupaten kepada Tim Koordinasi Propinsi dan Tim Koordinasi Pusat.
14. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
2.2.3 Tingkat Kabupaten 2.2.3.1 Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati, sebagai penanggung jawab
pelaksanaan program di kabupaten.
15D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Bupati antara lain bertugas untuk:
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPAM IKK, dibantu Ka Dinas PU di
wilayah kerjanya.
2. Mengusulkan lokasi SPAM IKK sesuai kriteria yang telah ditetapkan Dit.
PAM.
3. Mengajukan usulan dan pembentukan lembaga pengelola hasil
pelaksanaan SPAM IKK, serta mengalokasikan pendanaan untuk biaya
operasi dan pemeliharaan hasil pembangunan SPAM IKK.
4. Menyusun RPIJM dan Justifikasi Teknis/Biaya.
5. Menyusun perencanaan pengembangan SPAM.
6. Menyusun rencana induk pengembangan SPAM di kabupaten.
2.2.3.2 Satuan Kerja Tingkat Kabupaten Satuan Kerja SPAM IKK Kabupaten adalah pejabat pengelola anggaran,
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk dan diangkat oleh
Bupati, dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
Tugas dan fungsi Satuan Kerja Tingkat Kabupaten mengacu pada SK Bupati,
NSPM dan Pedoman Operasional.
Satuan Kerja Tingkat Kabupaten antara lain bertugas untuk:
1. Melaksanakan pembangunan SPAM IKK, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan.
2. Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab secara fisik dan keuangan
terhadap pelaksanaan kegiatan SPAM IKK.
3. Melakukan Pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program di Kabupaten.
5. Melakukan pelatihan bagi stakeholder tingkat Kabupaten.
6. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi pelaksanaan, dan
mengevaluasi program.
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan dilapangan.
16D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
8. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program di
tingkat Kabupaten.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan kepada atasan
langsung satuan kerja, dan satu copy disampaikan kepada T.K.Prop.
10. Melaporkan hasil kegiatannya kepada T.K.Prop. secara berkala.
11. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan kepada T.K.Prop. dan di
tingkat pusat.
12. Melaksanakan serah terima pengelolaan hasil pembangunan kepada
Bupati.
13. Mengumpulkan dan menyampaikan SP2D dari tingkat propinsi dan
kabupaten kepada T.K.Prop. dan Tim Koordinasi Pusat.
14. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
2.3 Konsultan Pendamping Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan SPAM IKK didukung oleh
konsultan yang memberi bantuan teknis dan fasilitator yang ditempatkan di
tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten dan IKK. Masing-masing konsultan
pendamping di tingkat Pusat hingga daerah di atas dapat dijabarkan sebagai
berikut:
2.3.1 Konsultan Perencana 1. Melaksanakan survey dan pengumpulan data pada daerah perencanaan
dan lokasi SPAM IKK.
2. Melaksanakan penyelidikan tanah dan pengukuran jalur pipa distribusi dan
pipa transmisi serta pengukuran tapak untuk bangunan SPAM IKK.
3. Melaksanakan perhitungan sesuai kaidah perencanaan SPAM dan
membuat laporan perencanaan.
4. Membuat gambar konstruksi bangunan SPAM, termasuk pemasangan
listrik dan utilitas lainnya.
5. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis
pelaksanaan serta tender dokumen.
17D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Pekerjaan tersebut diatas mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum no. 18 th. 2007 tentang: Penyelenggaraan SPAM dan NSPM yang
ada.
2.3.2 Konsultan Manajemen Pusat (KMP) KMP akan membantu pelaksanaan SPAM IKK mulai dari tahap persiapan,
pelaksanaan dan pelestarian sesuai dengan prinsip-prinsip, pendekatan,
kriteria dan indikator keberhasilan pelaksanaan. Selain itu, KMP bertugas
mengkoordinasi dan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan dalam pengendalian
pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan SPAM IKK APBD
Propinsi & Kabupaten. KMP bertanggung jawab dan melaporkan seluruh
kegiatannya kepada Kepala Satker SPAM IKK Pusat.
KMP antara lain bertugas untuk:
1. Mendukung perencanaan dan persiapan SPAM IKK.
2. Membantu dalam penyelenggaraan SPAM IKK.
3. Membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi program.
4. Membantu dalam penyiapan dan sosialisasi dan diseminasi materi SPAM
IKK, materi NSPM.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan SPAM IKK dan dukungan
manajemen kepada Konsultan Pengawas.
6. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut
penanganannya kepada Tim Koordinasi Pusat.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi program yang mencakup pencapaian
tujuan dan sasaran program, termasuk sasaran fisik di lapangan; SPAM
IKK baik dengan dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
8. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Koordinasi Propinsi
dalam penyelenggaraan SPAM IKK.
9. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan
keuangan, laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan penyelesaian
kegiatan.
18D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
2.3.3 Konsultan Pengawasan Propinsi (KPProp)
KPP Propinsi bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan
IKK dan memberikan dukungan teknis dan pendampingan di tingkat
kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya.
KPP Propinsi antara lain bertugas untuk:
1. Membantu Tim Koordinasi Propinsi dalam mensosialisasikan dan
mendiseminasikan materi program kepada masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas PU Kabupaten dan
PDAM dalam penyelenggaraan program SPAM IKK.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program melalui pengawasan/
pemantauan, pelaporan dan evaluasi serta tindak turun tangan yang
diperlukan pada setiap SPAM IKK pada propinsi yang menjadi wilayah
kerjanya.
4. Menjamin spesifikasi teknis dari SPAM IKK sesuai yang direncanakan dan
NSPM yang ada serta kondisi setempat.
5. Memfasilitasi penyusunan rencana Operasi dan Pemeliharaan.
6. Melaksanakan verifikasi dan revisi perencanaan dan pengendalian
pelaksanaan sesuai kondisi yang direncanakan.
7. Membantu penyiapan laporan E-Monitoring.
8. Mengumpulkan data baseline monitoring dan melaporkan kepada Kepala
Dinas PU di tingkat kabupaten, Tim Koordinasi di tingkat propinsi yaitu: (a)
jumlah KK miskin sebelum pelaksanaan program, (b) rata-rata tingkat
pendapatan KK miskin sebelum pelaksanaan program.
9. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan pekerjaan harian
dan mingguan serta fisik, laporan bulanan fisik dan keuangan, laporan
triwulan, dan laporan penyelesaian kegiatan dan melaporkan kepada Tim
Koordinasi Propinsi, dan Kasatker IKK Pusat.
10. Memastikan keberlanjutan/ kesinambungan infrastruktur hasil kegiatan.
11. Melakukan monitoring keberhasilan pencapaian program di tingkat
kabupaten.
19D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
20D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Lampiran :Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta KaryaDirektorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan UmumNomor : 09/KPTS/DC/2008Tanggal : 10 Februari 2008
STRUKTUR ORGANISASIPROJECT MANAGEMENT UNIT
(PMU)PENGEMBANGAN SPAM IKK
( Gambar 2.2 )DIREKTUR JENDERAL
CIPTA KARYA
Ir. Budi Yuwono P, Dipl. SE
DIREKTUR PAM
Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc
KETUAPMU
Ir. Cece Sutapa, MEng
SATKER SPAMIKK
Ir. Irman Djaya, MEng
SEKRETARIATPMU
BIDANGPERENCANAAN
Ir. S. Bellafolijani, MEngIr. Harry Buchari, Dipl. SE
Ir. M. Sundoro, MEngSuryanto, ST, MT
BIDANGPELAKSANAAN
Ir. Fatwan Tanjung, MTIr. N. Sardjiono, MM
Ir. Meike K. Wulan, MDMBenny Gausfhar, ST, MT
Ir. Essy Asiah, MTIr. M. Oscar Kadang
BIDANGKELEMBAGAAN
Bambang Purwanto, MScIr. Sri S. Ratna Dewi, MM
Ir. Togap H, Dipl. SELucky Retno A, ST
Garis Koordinasi
Garis Komando
Keterangan :
Lampiran :Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta KaryaDirektorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan UmumNomor : 09/KPTS/DC/2008Tanggal : 10 Februari 2008
STRUKTUR ORGANISASIPROJECT MANAGEMENT UNIT
(PMU)PENGEMBANGAN SPAM IKK
( Gambar 2.2 )DIREKTUR JENDERAL
CIPTA KARYA
Ir. Budi Yuwono P, Dipl. SE
DIREKTUR JENDERALCIPTA KARYA
Ir. Budi Yuwono P, Dipl. SE
DIREKTUR PAM
Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc
DIREKTUR PAM
Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc
KETUAPMU
Ir. Cece Sutapa, MEng
KETUAPMU
Ir. Cece Sutapa, MEng
SATKER SPAMIKK
Ir. Irman Djaya, MEng
SATKER SPAMIKK
Ir. Irman Djaya, MEng
SEKRETARIATPMU
BIDANGPERENCANAAN
Ir. S. Bellafolijani, MEngIr. Harry Buchari, Dipl. SE
Ir. M. Sundoro, MEngSuryanto, ST, MT
BIDANGPELAKSANAAN
Ir. Fatwan Tanjung, MTIr. N. Sardjiono, MM
Ir. Meike K. Wulan, MDMBenny Gausfhar, ST, MT
Ir. Essy Asiah, MTIr. M. Oscar Kadang
BIDANGKELEMBAGAAN
Bambang Purwanto, MScIr. Sri S. Ratna Dewi, MM
Ir. Togap H, Dipl. SELucky Retno A, ST
Garis Koordinasi
Garis Komando
Keterangan :
Garis Koordinasi
Garis Komando
Keterangan :
21D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
BAB 3 MEKANISME PENYELENGGARAAN
3.1 Penetapan Kabupaten dan Lokasi IKK
Kabupaten dan IKK Sasaran dalam SPAM IKK adalah Kabupaten dan IKK
Rawan Air. Kriteria dan mekanisme pemilihan dan penetapan IKK sasaran
adalah sebagai berikut:
1. Seleksi calon lokasi IKK yang memenuhi persyaratan untuk dibangun
SPAM adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 PERSYARATAN UMUM
NO URAIAN
PERSYARATAN
1 Kategori Ibukota Kecamatan
1. Kecamatan Rawan Air Minum 2. Belum memiliki SPAM sebelumnya 3. Usulan Lokasi IKK yang sebelumnya
sudah memiliki SPAM namun saat ini TIDAK BERFUNGSI perlu penelitian lebih lanjut. SPAM Tidak Berfungsi bukan prioritas utama).
2 Status usulan lokasi IKK Calon Lokasi SPAM IKK tidak sedang diusulakn dalam program lain dengan Dana APBD, APBN, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri)
3 Keberadaan Dokumen Perencanaan
1. Usulan Lokasi dilengkapi Dokumen RPIJM (sementara usulan dapat menggunakan Dokumen Justifikasi Teknis dan Biaya. Sebelum pelaksanaan dilengkapi RPIJM)
2. Dokumen DED atau perencanaan teknis setara DED
4 Komitmen Pemerintah Daerah Kab/Kota
Usulan lokasi IKK disertai surat konfirmasi Pemerintah Daerah dgn dibubuhi tanda tangan Bupati/Walikota dan DPRD. Muatan Surat Konfirmasi : 1. Bersedia menyediakan Dana
Pembangunan Unit Distribusi dan Unit Pelayanan secara bersamaan dengan APBN
2. Bersedia membentuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) dengan sistem keuangan BLU. PDAM Sehat dapat mengelola SPAM IKK Baru di wilayahnya dengan tidak memberatkan keuangan PDAM.
3. Bersedia menyediakan Dana Operasional dan Pemeliharaan SPAM IKK Baru dan dianggarkan setiap tahun.
22D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Tabel 3.2 PERSYARATAN KHUSUS NO URAIAN PERSYARATAN 1 KRITERIA TEKNIS
1.1 Tingkat Konsumsi Air 1.2 Kualitas produksi 1.3 Jam Operasi 1.4 Prosentase Pelayanan 1.5 Prosentase Penduduk
IKK dilayani 1.6 Alat Ukur (Meter
Induk)
: Minimal 60 L/org/Hr : Kualitas Air Minum : Operasi 24 Jam : Pelayanan SR : HU = 80 : 20 % : Prosentase pddk dilayani : 80 % : SPAM dilengkapi Meter Induk Produksi
dan Meter Induk Zona Distribusi
2
PELAKSANAAN PENGADAAN /PEMASANGAN 2.1 Unit Distribusi 2.2 Unit Pelayanan
: Pelaksanaan Pengadaan dan
Pemasangan Unit Distribusi (sumber Dana APBD) harus berada dalam Tahun Anggaran Unit Air Baku dan Unit Produksi (APBN)
: Pengadaan dan Pemasangan Unit Pelayanan SR dan HU pada Tahun Pertama setelah pembangunan minimal mencapai 50 %. Selanjutnya SR dan HU sudah selesai pada Tahun Kedua setelah pembangunan.
3 Kelembagaan
Pengelola Unit SPAM IKK PDAM bila PDAM Kategori Sehat dan
mampu membiayai pengelolaan Unit SPAM IKK baru
UPTD-BLU bila PDAM Kategori PDAM Kurang Sehat dan Sakit
UPTD BLU ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
Kriteria personil, rekrutmen, dan bentuk pelatihan mengikuti Pedoman Pembentukan BLU (terlampir)
Pemda diwajibkan memberi bantuan/subsidi operasional kepada unit pengelola SPAM IKK sampai SPAM IKK tersebut mencapai Full Cost Recovery.
4 USULAN LOKASI IKK 4.1 Dilengkapi dengan
Informasi 4.2 LAMPIRAN
a. Usulan Lokasi IKK dan lahan sudah
tersedia b. Usulan Modul SPAM c. Usulan Program Pembangunan
Tahunan dan Rencana Pembiayaan d. Usulan Rencana Pembiayaan Operasi
dan Pemeliharaan Tahunan e. Usulan Lembaga Pengelola - RPIJM - Justifikasi Teknis dan Biaya - Surat Pernyataan Bupati/Walikota dan
pimpinan DPRD
23D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
2. Kabupaten dengan kesanggupan membentuk institusi pengelola hasil
pelaksanaan, dana pelaksanaan dan operasi pemeliharaan SPAM IKK
serta dana pembebasan tanah yang tertuang dalam surat kesanggupan
dan dokumen pendanaan pada Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) th 2008, 2009 dan Justifikasi Teknis dan Biaya yang
ditandatangani oleh Bupati dan DPRD.
Mengacu kepada surat Dir Jen Cipta Karya kepada Bupati/ Walikota dan
Kepala Dinas PU - Cipta Karya/ Kimpraswil/ Tarukim Propinsi, no AM 01.01-
DC/617, tgl 16 November 2007, perihal : Pembangunan Sistem Penyediaan
Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM-IKK) 2008-2009.
3.2 Kriteria SPAM IKK
Pembangunan SPAM IKK dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria
sebagai berikut:
1. Diperuntukan bagi masyarakat miskin yang rawan air minum, yaitu desa
yang air tanah dangkalnya tidak laik minum karena payau/asin atau langka
dan selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau.
2. Daerah tersebut memiliki potensi air tanah dalam, sungai atau mata air.
3. Untuk daerah yang tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana tertuang
pada poin 2 diatas dan atau merupakan daerah yang berada pada
kepulauan, daerah tersebut dapat memanfaatkan potensi sumber air baku
air laut melalui proses destilasi.
4. SPAM yang telah dibangun, tapi belum mempunyai Instalasi Pengolahan
Air Minum (IPA).
Komponen Modul yang dipergunakan:
1. Komponen Perlindungan Mata Air (PMA)/ Bangunan Penangkap Mata Air:
a. Bangunan Penangkap Mata Air.
b. Reservoir.
c. Pompa (untuk PMA sistem pemompaan).
Pompa benam (submersible) atau pompa sentrifugal.
d. Sumber Daya Listrik (untuk PMA sistem pemompaan) PLN atau
generator set.
e. Bangunan pelengkap rumah pompa, generator set dan laboratorium.
24D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
2. Komponen Sumur Dalam (SD)
a. Bangunan Sumur Dalam.
Diameter pipa jambang (casing) minimal 4”.
b. Reservoir.
c. Pompa dengan mesin diesel/mesin listrik.
d. Sumber Daya Listrik PLN atau generator set.
e. Bangunan pelengkap rumah pompa, generator set dan laboratorium.
3. Komponen Instalasi Pengolah Air baik Paket atau Beton.
a. Bangunan Pengambilan Air Baku.
Tipe Sumuran atau Tipe Jembatan atau Tipe Sadap Sungai atau Tipe
Terapung.
b. Bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA):
- Saringan pasir lambat.
- IPA Konvensional atau IPA Paket Baja/Fibreglass/Beton.
c. Reservoir beton.
d. Pompa dengan mesin diesel/mesin listrik.
e. Sumber Daya Listrik PLN atau generator set.
f. Bangunan pelengkap rumah pompa, generator set dan laboratorium.
4. Bentuk dan gambar teknis unit-unit SPAM berpedoman pada gambar
teknis typikal yang diterbitkan Dit. PAM.
Spesifikasi Teknis yang dipergunakan antara lain mengacu kepada NSPM
yang ada:
1. Perpipaan dan Perlengkapannya:
a. Untuk pipa PVC sesuai standar SNI 06-0084-1987-A/SII-0344-1982.
b. Untuk pipa Poly Ethylene (PE) sesuai standar SNI 06-4829-1998/ISO
4427.96.
c. Untuk pipa galvanis (GIP) menggunakan klas medium sesuai British
standar 1387.
2. Pompa dengan mesin diesel atau mesin listrik dengan rpm rendah (1450
rpm) dan 1 pompa cadangan.
3. Sumber Daya Listrik.
Besar daya listrik disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
4. Bangunan Pelengkap.
25D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
3.3 Pelaksanaan 3.3.1 Pola Pelaksanaan
Pola pelaksanaan SPAM IKK di setiap lokasi sasaran dengan cara pelelangan
antar Penyedia Barang/ Jasa, mengacu kepada Keputusan Presiden no 80 th
2003, tentang: Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan
perubahannya, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum terkait (antara lain
Peraturan Menteri no 18/PRT/M/2007, tentang Penyelenggaraan
Pengembangan SPAM).
3.3.2 Pelaksanaan Kegiatan Fisik Proses pelaksanaan kegiatan fisik meliputi beberapa kegiatan yang terkait di
dalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan
material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian
pengeluaran dana. Pelaksanaan pembangunan fisik SPAM IKK perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada tahun 2008.
2. SPAM IKK yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu
sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku (sesuai dengan NSPM yang
ada).
3. Masyarakat desa setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam
pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin (jumlah tenaga
tukang dan buruh lokal tertera dalam kontrak).
4. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan
berasal dari daerah/desa setempat, kecuali bila tidak tersedia, dapat
diadakan dari tempat lain.
5. Tokoh pemuda setempat dengan klasifikasi lulusan SLTA, yang diusulkan
oleh Kepala Desa untuk ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan, dapat
diangkat menjadi operator SPAM.
26D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
3.3.3 Pengelolaan SPAM IKK Terbangun Setelah tahap konstruksi fisik dan pengadaan selesai selanjutnya dilakukan
serah terima pekerjaan dari Satker. Selanjutnya pengelolaan infrastruktur
terbangun diserahkan oleh Satker kepada Pemerintah Kabupaten, untuk
kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola (Unit/Cabang PDAM, Badan
Layanan Umum/ BLU, Koperasi, Kelompok Masyarakat) untuk dimanfaatkan,
dikelola, dan dilestarikan oleh masyarakat. Pada tahap pasca konstruksi
Pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana, pembina dan fasilitator SPAM IKK
diharapkan meneruskan dukungannya pada tahap pelestarian. Bentuk
pembinaan dan dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan teknis
dan/atau bantuan pendanaan.
3.4 Penyaluran Pendanaan 3.4.1 Sumber Dana Sumber dana Program SPAM IKK berasal dari dana APBN dan/atau APBD
Propinsi dan/atau APBD Kabupaten dan/atau dana PDAM kabupaten
khususnya untuk jaringan didistribusi layanan dan sambungan rumah. Untuk
biaya operasional di tingkat propinsi dan kabupaten dalam menjalankan
pendampingan, pengendalian dan pemantauan dibiayai dari dana APBN,
APBD Propinsi, APBD Kabupaten. Untuk Operasi dan Pemeliharaan dibiayai
oleh masyarakat dan dukungan APBD.
3.4.2 Mekanisme dan Proses Pencairan Dana 3.4.2.1 Mekanisme Pencairan Dana Penyaluran dan pencairan dana Program Pembangunan SPAM IKK dilakukan
melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Dana Program SPAM IKK untuk masing-masing Propinsi/Kabupaten
disalurkan melalui dokumen DIPA/APBD Propinsi/APBD Kabupaten
kepada Satker Program Pembangunan SPAM IKK Pusat, dan/atau
Propinsi dan/atau Kabupaten.
27D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
2. Penerima dana untuk pembangunan SPAM IKK disalurkan ke rekening
masing-masing penyedia jasa.
3. Secara khusus penyedia jasa diwajibkan membuka rekening bantuan di
Bank Umum atas nama Rekening Penyedia Jasa.
4. Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing satker menyampaikan
nama dan spesimen tanda tangan dari Kuasa Pengguna Anggaran,
Pembuat Komitmen, Penguji Pembebanan dan Penandatangan SPM,
Bendahara, serta cap dinas instansi penerbit SPM kepada KPPN
setempat untuk dipergunakan sebagai penguji.
5. Kontrak kerja ditandatangani oleh PPK Pusat/ Propinsi/ Kabupaten
dengan Penyedia Jasa.
6. Satker Propinsi/ Kabupaten dapat melakukan penangguhan pencairan
dana (untuk Pencairan Tahap II dan seterusnya) jika terjadi penyimpangan
pelaksanaan di lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan
oleh lembaga pengawasan fungsional (Inspektorat Jenderal dan/atau
BPKP dan/ atau Bawasda).
7. Satker Pusat/ Propinsi/ Kabupaten mengajukan SPP untuk Penyedia Jasa
dengan dilampiri oleh Kontrak Kerja, kuitansi tagihan/ tanda terima
bermaterai, rencana penggunaan dana serta laporan kemajuan kepada
Penguji Pembebanan/ Penerbit SPM untuk diproses penerbitan SPM-nya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Program Pembangunan SPAM IKK
Pusat/ Propinsi/ Kabupaten menyampaikan Surat Perintah Membayar
(SPM) dengan dilampiri dokumen pendukung berupa kontrak kerja dan
kuitansi tagihan kepada KPPN.
9. Apabila dana masih mencukupi, KPPN menerbitkan SP2D kepada
lembaga keuangan setempat sesuai dengan nomor rekening Penyedia
Jasa.
3.4.2.2 Proses Pencairan Dana 1. Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) oleh KPPN/ Kas Daerah atas dasar Surat Perintah
Membayar (SPM) yang diterbitkan Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
28D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan.
2. Pencairan dana untuk pembayaran Kegiatan SPAM IKK dilakukan dengan
tata cara Anggaran APBN/APBD, dimana KPPN/Kas Daerah menerima
Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kuasa Pengguna Anggaran SPAM
IKK dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Uang muka (tersebut dalam kontrak) dengan melampirkan:
Kontrak Kerja.
Fotocopy buku rekening bank milik Penyedia Jasa.
Surat Jaminan Uang Muka sebesar uang muka yang diterima.
Surat Jaminan Pelaksanaan.
Rencana penggunaan dana.
Kuitansi tagihan uang muka dilengkapi dengan bukti-bukti
pengeluaran.
b. Tahap pertama dan seterusnya apabila kemajuan fisik pelaksanaan
kegiatan telah mencapai minimal sesuai dokumen kontrak, dengan
melampirkan:
Laporan kemajuan fisik.
Fotocopy buku rekening bank milik Penyedia Jasa.
Kuitansi tagihan tahap I dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran.
c. Jika terjadi adanya penyimpangan pelaksanaan dilapangan, maka
pencairan dana (untuk Pencairan Tahap II dan seterusnya) bagi IKK
tersebut dapat ditangguhkan sampai dengan penyelesaian
permasalahan dilapangan.
29D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
BAB 4 PELAKSANAAN
Pelaksanaan Program Pembangunan SPAM IKK adalah serangkaian
kegiatan yang mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik,
pengawasan, sampai dengan serah terima. Dalam tahapan pelaksanaan
program tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: (a)
Masyarakat merupakan pemanfaat dan pengawas kegiatan, sedangkan
konsultan pendamping dan aparat pemerintah berperan sebagai fasilitator,
dan (b) masyarakat miskin dan kelompok perempuan diharapkan berperan-
serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan SPAM IKK dapat dikelompokkan menjadi:
1. Persiapan.
2. Perencanaan.
3. Pelaksanaan Fisik.
Tahapan pelaksanaan program tersebut disusun dalam jadwal pelaksanaan.
Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program yang sesuai dengan
tujuan dan sasarannya dibutuhkan kegiatan persiapan yang matang dan
dapat diketahui serta dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik di jajaran
pemerintahan maupun masyarakat yang akan berperan sebagai perencana,
pelaksana dan pemanfaat. Terkait dengan hal itu, perlu ditumbuh-
kembangkan pemahaman dan kesadaran seluruh pelaku tentang apa,
mengapa, dan bagaimana setiap tahapan kegiatan dilakukan antara lain
dengan melalui sosialisasi secara berjenjang serta kampanye penyadaran
publik.
Dengan demikian hakekat pemberdayaan masyarakat tidak berarti hanya
menyerahkan keputusan kepada masyarakat, namun juga mendorong
masyarakat paham terhadap resiko, tanggung jawab dan hak serta kewajiban
yang timbul sebagai konsekuensi atas keputusan yang akan diambil.
30D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Hasil perencanaan kemudian diverifikasi dan dikonsolidasi secara berjenjang
dari tingkat kabupaten, tingkat propinsi, sampai ke tingkat pusat, dengan
demikian seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dipantau dan pendanaan
yang tumpang tindih dapat diminimalkan.
Rencana yang telah disusun, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan fisik.
Masyarakat secara luas diharapkan turut berperan serta aktif dalam
pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian dapat diwujudkan
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan.
4.1 Persiapan
Kegiatan persiapan program merupakan bagian dalam tahap pelaksanaan
Program Pembangunan SPAM IKK, meliputi:
1. Pembentukan PMU.
2. Penyusunan pedoman.
3. Pengadaan konsultan perencana, manajemen pusat dan pengawasan
propinsi.
4. Penetapan lokasi dan pagu anggaran.
4.1.1 Pembentukan PMU Untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelaksana, fasilitator dan
pelaksanaan monitoring, maka dalam pelaksanaan SPAM IKK ini dibentuk
Project Management Unit (PMU).
4.1.2 Penyusunan Pedoman Penyusunan Buku Pedoman Pembangunan SPAM IKK dilaksanakan dengan
cara sebagai berikut:
1. Persiapan Kebijakan Program Pembangunan SPAM IKK termasuk
penentuan pendekatan, prinsip, mekanisme, dan indikator keberhasilan.
Persiapan ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Pedoman Pelaksanaan,
31D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
kemudian materi tersebut disosialisasikan secara berjenjang di setiap
tingkatan.
2. Penetapan kriteria-kriteria sebagai acuan dalam pelaksanaan program,
yang terdiri dari kriteria lokasi IKK, kriteria dalam pelaksanaan fisik, kriteria
pelaksanaan, dan kriteria keberhasilan program.
4.1.3 Pengadaan Konsultan Konsultan di Pusat : Konsultan Perencana dan Konsultan Manajemen
Konsultan di Propinsi : Konsultan Pengawasan
Tugas konsultan disesuaikan dengan kerangka acuan kerja (TOR) yang telah
ada dan Proses pelelangan dilakukan sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun
2003 mengenai Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dan
perubahannya.
4.1.4 Penetapan Lokasi dan Pendanaan
Kabupaten dan IKK Sasaran dalam SPAM IKK adalah Kabupaten dan IKK
rawan air sesuai kriteria SPAM IKK (lihat butir 3.2) di propinsi dengan pagu
dana untuk tiap IKK ditetapkan sebesar minimal untuk fungsional dan
perencanaan serta pengawasan.
Dimana komponen modul fungsional, disyaratkan untuk ditangani dalam 1
(satu) tahun anggaran dan didanai dengan APBN/APBD Propinsi/APBD
Kabupaten, terdiri dari:
1. Unit Air Baku:
a. Bangunan penangkap mata air/ Bangunan pengambil air baku dari air
tanah/Bangunan penangkap air dari air tanah.
b. Pompa dan mesin penggerak/daya listrik (generator set atau
sambungan PLN).
c. Pipa transmisi air baku.
d. Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap.
32D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
2. Unit Produksi:
a. Bangunan instalasi pengolahan air (IPA).
- Saringan pasir lambat.
- IPA Paket (Baja, Fibreglass atau Beton).
- Reservoir.
- Bangunan Pelengkap.
- Pompa, generator set, sambungan PLN.
Bila pendanaan modul fungsional dari APBN, maka dana APBD Propinsi,
APBD Kabupaten dan PDAM Kabupaten digunakan untuk jaringan distribusi
utama (JDU), jaringan distribusi pembagi (JDB), jaringan layanan dan
sambungan rumah serta tambahan HU.
4.2 Perencanaan Perencanaan dilaksanakan sepenuhnya oleh konsultan perencana dibantu
pemerintah daerah dan masyarakat. Secara garis besar tahapan
perencanaan kegiatan pelaksanaan fisik SPAM IKK adalah Pembuatan
Dokumen Rencana Teknis, gambar kontruksi SPAM dan rencana anggaran
biaya (RAB) serta dokumen tender, sesuai Peraturan Menteri PU No.
18/PRT/M/2007, tentang: Penyelenggaraan Pengembangan SPAM dan
NSPM yang ada serta harus sesuai kondisi dan kebutuhan setempat.
Pada tahap ini dilaksanakan:
1. Penyusunan Perencanaan.
Hasil penyusunan Perencanaan Teknis diwujudkan dalam dokumen
rencana teknis, konstruksi dan gambar desain teknis, konstruksi dan
dokumen tender. Penyusunan rencana teknis harus mengacu kepada
Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan
SPAM dan NSPM yang ada. Gambar teknis menggunakan pedoman
typikal gambar teknis pengembangan SPAM.
2. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
Hasil penyusunan RAB berupa perhitungan volume pekerjaan,
(berdasarkan Rencana Teknis yang telah disusun), harga dari berbagai
33D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
macam bahan/material, alat dan tenaga yang dibutuhkan pada suatu
konstruksi, sesuai kondisi setempat.
Tujuan kegiatan penghitungan rencana anggaran biaya adalah untuk
memprediksi biaya pelaksanaan. Melalui penghitungan RAB dapat
diketahui taksiran biaya setiap item/ sub kegiatan. Perlu dicatat bahwa
taksiran biaya yang dibuat bukanlah final cost (biaya sebenarnya). Final
cost akan diperoleh pada saat pelaksanaan.
3. Hasil perencanaan teknis dan anggaran disetujui Kasatker Propinsi
(sebagai pelaksana harian Ketua Tim Koordinasi Propinsi ) dan disahkan
oleh Kasatker IKK Pusat.
4.3 Pelaksanaan Fisik
Tahapan pelaksanaan fisik dimulai dengan persiapan, pelelangan, Kontrak
Kerja, dan pelaksanaan Fisik SPAM IKK. Dalam pelaksanaan fisik dilakukan
pengawasan dan supervisi serta pelaporan. Setelah pelaksanaan fisik
infrastruktur selesai dilakukan penyelesaian kegiatan (finalisasi) commisioning
dan serah terima hasil SPAM IKK. Tender/Pelelangan mengacu pada
Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Barang/
jasa Pemerintah dan perubahannya. Tender dokumen mengacu pada
dokumen pengadaan jasa pemborongan yang diterbitkan oleh Dit. PAM,
DJCK.
1. Persiapan.
Pembentukan tim pelelangan oleh Kasatker.
2. Review perencanaan dan pembuatan estimasi biaya sendiri yang disetujui
Kasatker.
3. Tender.
a. Pra Kualifikasi (PQ) untuk pengadaan dan pemasangan IPA dan pipa.
b. Pembuatan daftar pendek penyedia jasa konstruksi yang disetujui
Kasatker.
c. Undangan kepada Penyedia Jasa Konstruksi yang telah masuk pada
daftar pendek.
d. Aanwijzing/ penjelasan kegiatan.
e. Pemasukan penawaran oleh penyedia jasa kontruksi.
34D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
f. Evaluasi penawaran dan klarifikasi.
g. Usulan 3 (tiga) pemenang kepada Kasatker.
h. Persetujuan Kasatker.
i. Pengumuman pemenang.
j. Sanggahan I.
k. Jawaban atas sanggahan I oleh Kasatker.
l. Sanggahan II kepada Menteri PU / Gubernur / Bupati.
m. Jawaban atas sanggahan II.
n. Penentuan pemenang.
4. Pembuatan kontrak pelaksanaan.
5. Pelaksanaan kontrak di lapangan.
a. Serah terima lapangan.
b. Pembuatan rencana kerja oleh penyedia jasa dan disetujui Kasatker.
c. Penunjukan pengawasan lapangan oleh Kuasa Pelaksana.
4.3.1 Pelaksanaan Fisik SPAM IKK
Proses pelaksanaan konstruksi mengacu kepada Peraturan Menteri no.
18/PRT/M/2007, tentang: Penyelenggaraan Pengembangan SPAM meliputi
beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti penyiapan lokasi,
pengadaan material, pelaksanaan konstruksi, pengadaan alat dan
pengendalian tenaga kerja, pengendalian waktu pelaksanaan serta
pengendalian pengeluaran dana oleh pelaksana.
Penyelenggaraan Konstruksi SPAM IKK dimaksudkan untuk mewujudkan
konstruksi sebagaimana perencanaan yang telah disusun dan dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Tujuan pelaksanaan konstruksi SPAM IKK adalah untuk mewujudkan suatu
sistem pelaksanaan air minum yang berkualitas, harga terjangkau dan efisien.
Pelaksanaan konstruksi SPAM IKK mulai dilakukan segera setelah
penandatanganan kontrak. Untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam pengawasan
pelaksanaan.
35D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Pada tahap ini, tenaga pengawas dari konsultan pengawas propinsi dan/atau
Dinas PU kabupaten dan/atau PDAM Kabupaten bertanggung jawab
memberikan pengawasan teknis dan monitoring pelaksanaan kegiatan di
lapangan. Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan SPAM IKK harus
mengacu kepada Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2007 tentang:
penyelenggaraan pengembangan SPAM dan NSPM yang ada.
4.3.2 Penempelan Informasi Pelaksanaan
Penempelan informasi pelaksanaan dilakukan untuk menjaga transparansi
pengelolaan dan penggunaan dana bantuan. Penempelan informasi melalui
papan pengumuman di tempat strategis, misalnya di kantor desa/ dusun,
masjid, gereja, balai pertemuan dan lain-lain, dengan bentuk dan ukuran yang
mudah dibaca oleh masyarakat.
4.3.3 Pengawasan Pelaksanaan
Pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan oleh tenaga konsultan
pengawas propinsi dan/atau Dinas PU kabupaten dan/atau PDAM
Kabupaten. Dalam tahap ini merupakan tahapan yang penting, untuk itu
diharapkan masyarakat secara luas mampu melaksanakan fungsi kontrol
untuk mengendalikan: (a) Kualitas Bahan dan Material; (b) Mutu dan Volume
pekerjaan; (c) Keuangan.
4.3.4 Pelaporan
Bagian lain dari pengawasan pelaksanaan adalah pencatatan dan
pendokumentasian hasil dan proses di lapangan. Catatan dan dokumentasi
ini disusun dalam bentuk laporan, yang harus dibuat secara sederhana dan
seringkas mungkin dan dilakukan secara berkala.
Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan adalah:
1. Laporan Harian (progress, pemasukan dan penggunaan material, cuaca).
2. Laporan mingguan dan bulanan.
36D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
3. Pengisian Buku Bimbingan (Instruksi).
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan.
5. Jumlah dan asal pekerja, dan penggunaan material.
6. Kesesuian waktu pelaksanaan.
7. Foto yang menggambarkan kondisi lapangan (0%; 25%; 50%; 100%) atau
yang dipandang perlu.
4.3.5 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan I
Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) adalah laporan yang
ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan disetujui untuk menyatakan bahwa
seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap
diperiksa oleh Satker. Kondisi 100% dapat dicapai setelah dilakukan Testing
and Commisioning. Testing and Commisioning dilakukan bersama-sama Tim
Komisioning.
Pada saat LP2K ditandatangani seluruh administrasi baik pertanggung-
jawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi dan
dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). Lembar LP2K yang
sudah ditandatangani diserahkan pada pengawas dengan tembusan kepada
Satker untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan oleh tim
penerima pekerjaan dan komisioning di lapangan.
4.3.6 Masa Pemeliharaan
Terhitung dari tanggal penyerahan pertama dengan jangka waktu yang
ditentukan dalam kontrak, penyedia jasa diwajibkan memperbaiki pekerjaan
yang kurang baik atau hal-hal lain yang sesuai dengan catatan dari direksi.
Setelah masa kekurangan dan perbaikan yang telah dilakukan dapat diterima
baik oleh direksi, maka setelah jangka waktu pemeliharaan dilampaui,
pekerjaan sekali lagi diserahkan penyedia jasa. Hal ini akan dinyatakan
secara tertulis dalam bentuk suatu Berita Acara Penyerahan Kedua.
37D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Bila penyedia barang/jasa dalam masatersebut, atas teguran/pemberitahuan
Direksi tidak melaksanakan perbaikan/pemeliharaan, maka Direksi berhak
untuk memutuskan/memotong jaminan pemeliharaan atau mengusulkan
pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan itu atas tanggungan Penyedia
Barang/Jasa (pihak kedua).
4.3.7 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan II
Setelah selesai masa pemeliharaan dan perbaikan terhadap hasil
pelaksanaan dibuat laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K)
adalah laporan yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan disetujui untuk
menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi
100%) serta siap diperiksa oleh Satker. Kondisi 100% dapat dicapai setelah
dilakukan Testing and Commisioning.
Pada saat LP2K ditandatangani seluruh administrasi baik pertanggung-
jawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi dan
dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). Lembar LP2K yang
sudah ditandatangani diserahkan pada pengawas dengan tembusan kepada
Satker untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan oleh tim
penerima pekerjaan dan komisioning di lapangan.
4.3.8 Pembuatan Dokumen Penyelesaian
Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi
tentang laporan pertanggung-jawaban penyedia jasa selaku pelaksana
termasuk rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung
lainnya. Dokumen dalam lampiran pendukung adalah gambar-gambar SPAM
terbangun (asbuilt drawing), laporan harian, laporan mingguan dan laporan
bulanan serta laporan kemajuan fisik laporan penyelesaian pekerjaan, dan
foto-foto pelaksanaan serta berita acara penyelesaian pekerjaan I & II.
38D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan bersama oleh penyedia
jasa dan tim penerima pekerjaan untuk disampaikan kepada Satker selambat-
Iambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal serah terima pekerjaan 1 dan II.
4.3.9 Serah Terima SPAM
Serah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah fisik infrastruktur di lapangan
selesai dilaksanakan, dan operasionalisasi SPAM IKK yang dibangun sudah
sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat. Setelah tahap konstruksi fisik
selesai selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan dari Kontraktor kepada
Kuasa Pengguna Anggaran (Satker SPAM IKK Pusat/Propinsi/
Kabupaten/PDAM) sesuai sumber pendanaan.
4.3.10 Serah Terima Pengelolaan
Setelah pekerjaan selesai dan dapat dioperasikan dengan baik, maka hasil
pekerjaan diserahkan kepada Bupati untuk dikelola oleh lembaga
pengelola/penyelenggara yang dibentuk oleh Bupati.
39D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
BAB 5 PENGENDALIAN
Pengendalian merupakan serangkaian tindakan untuk menjamin kesesuaian
antara pelaksanaan kegiatan dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku agar
dapat dicapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pengendalian
diperlukan agar proses pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan SPAM IKK sesuai dengan prinsip, pendekatan dan mekanisme
yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pengendalian program dilakukan mulai
dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Pengendalian SPAM IKK bertujuan untuk:
1. Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan
kebijakan.
2. Menjamin bahwa perencanaan dirumuskan melalui proses dan
mekanisme yang benar.
3. Menjamin jenis dan lokasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan.
4. Mengendalikan pemanfaatan dana agar sesuai dengan perencanaan dan
dikelola secara transparan.
5. Menjamin agar kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat
memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
6. Menjamin agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.
7. Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan.
8. Pengendalian Program Pembangunan SPAM IKK dilakukan melalui
pemantauan, pelaporan serta evaluasi dan tindak turun tangan.
Strategi dasar dalam pengendalian SPAM IKK adalah:
1. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan
pada setiap tahapan yang dilaksanakan.
40D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
2. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu
memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang
dilaksanakan.
3. Pelaku di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan secara
disiplin, akurat dan efektif.
4. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme
yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang
dilaksanakan.
5. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk pencapaian tingkat kinerja yang
diharapkan serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.
6. Melakukan tindak turun tangan dan memantau pengendalian dari instansi
yang lebih rendah.
5.1 Pemantauan
Sesuai dengan prinsip transparansi dalam program ini, ditinjau dari
pelakunya, pemantauan terdiri dari:
1. Pemantauan Internal, dilakukan oleh seluruh unit pelaksana program
pelaku didalam sistem (Aparat Pemerintah/ Struktural, Konsultan/
Fungsional, serta masyarakat IKK sasaran) SPAM IKK.
2. Pemantauan Eksternal, dilakukan oleh pelaku di luar unit pelaksana
kegiatan (Inspektorat, Bawasda).
Dalam pengendalian program, pengawasan dilakukan melalui pemantauan
(monitoring) secara berjenjang oleh pelaku-pelaku SPAM IKK.
Pemantauan pelaksanaan SPAM IKK adalah proses yang dilakukan terus
menerus sepanjang tahapan program mulai dari persiapan, perencanaan,
sosialisasi, pelaksanaan sampai dengan tahap operasi dan pemeliharaan.
Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk perbaikan kualitas
pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan, serta menjadi input evaluasi
pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku-pelaku
SPAM IKK dan masyarakat.
41D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
5.1.1 Pemantauan Oleh Pemerintah/ Struktural
Pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah/ Struktural, dapat
diklasifikasikan menjadi:
5.1.1.1 Pemantauan di Tingkat Pusat
Di Tingkat Pusat, pemantauan dilakukan oleh, Inspektorat Jenderal PU dan
Tim Koordinasi Pusat. Dalam tingkat ini pemantauan ditekankan pada:
1. Perencanaan kegiatan.
2. Realisasi penyaluran dana.
3. Inventarisasi kendala dan hambatan.
Inspektorat Jenderal PU, selaku pelaksana pengawasan fungsional di
lingkungan Departemen PU memantau:
1. Penyelenggaraan.
2. Perkembangan penanganan pengaduan masyarakat.
Project Management Unit (PMU) memantau:
1. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi di tingkat propinsi.
2. Pelaksanaan penetapan lokasi IKK dan jenis kegiatan.
3. Proses dan hasil perencanaan.
4. Pelaksanaan penyaluran dana anggaran.
5. Penerbitan DIPA, APBD dan penerimaan oleh Satker Tingkat Pusat,
Propinsi, dan Kabupaten.
6. Kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana.
7. Perkembangan penanganan pengaduan masyarakat.
5.1.1.2 Pemantauan di Tingkat Propinsi
Pemantauan di tingkat Propinsi dilakukan oleh Ka Dinas PU/ Cipta Karya
Propinsi Pemantauan pelaksanaan dilaksanakan melalui kunjungan ke lokasi
IKK Kabupaten Terseleksi.
42D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Ka Dinas PU/ Cipta Karya Propinsi ikut aktif memantau:
1. Penetapan Satker Tingkat Kabupaten di wilayahnya.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi di kabupaten.
3. Pelaksanaan penetapan lokasi IKK dan jenis kegiatan.
4. Proses dan hasil perencanaan.
5. Kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana untuk dilaporkan
kepada Diektur PAM, dengan tembusan ke PMU.
6. Penyebarluasan informasi di tingkat propinsi dan kabupaten.
7. Perkembangan penanganan pengaduan masyarakat.
5.1.2 Pemantauan oleh Konsultan/Struktural
Pemantauan terhadap penyelenggaraan SPAM IKK merupakan
tanggungjawab seluruh konsultan. Pemantauan wajib dilakukan secara
berkala untuk mengetahui apakah kegiatan program sudah berjalan sesuai
dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur sudah diterapkan
dengan benar.
Konsultan dan fasilitator harus melakukan pemantauan terhadap
penyelenggaraan program di wilayah kerja masing-masing. Hal-hal yang
dipantau termasuk di bawah ini:
1. Penerapan prinsip dan prosedur SPAM.
2. Partisipasi masyarakat IKK dalam semua tahapan penyelenggaraan
program.
3. Transparansi informasi tentang pelaksanaan program.
4. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan.
5. Ketertiban dan kesesuaian administrasi dalam pendokumentasian
pengadaan barang/jasa dan keuangan.
6. Efektifitas bantuan teknis yang diberikan kepada masyarakat desa dalam
membantu pelaksanaan program.
7. Kualitas infrastruktur terbangun.
8. Penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat.
43D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
5.1.3 Pemantauan Eksternal
Pemantauan Eksternal ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi pihak
luar untuk terlibat memberikan masukan bagi perbaikan kualitas perencanaan
dan pelaksanaan serta input saat pelaksaaan evaluasi program serta
memperkuat pelaksanaan konsep transparansi.
Pemantauan ini bersifat sukarela sehingga keterlibatan para pemantau
eksternal dilakukan berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang mereka
miliki dan tidak akan memberi konsekwensi biaya apapun bagi unit pelaksana
program.
Pemantauan eksternal ini dilaksanakan melalui penyebaran informasi hasil
pemantauan yang dilakukan di tingkat Propinsi dan Kabupaten dan pelibatan
pemantau eksternal dalam rapat koordinasi pemantauan di tingkat propinsi
dan rapat penanganan pengaduan masyarakat di tingkat propinsi.
Pemantauan eksternal akan ditekankan pada:
1. Pelaksanaan prinsip dan pendekatan SPAM IKK.
2. Ketepatan sasaran, kesesuaian biaya, kualitas dan waktu pelaksanaan
program.
Kualitas proses pelaksanaan program yang meliputi keterlibatan masyarakat
dalam musyawarah desa, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan,
serta dalam proses serah terima hasil kegiatan.
5.2 Pelaporan
Pelaporan adalah konsolidasi dari rencana kegiatan dan tindak lanjut
pemantauan. Sedangkan tindak lanjut pemantauan adalah pelaporan tentang
proses dan hasil di lapangan. Laporan harus ditulis secara sederhana,
ringkas, dan dilakukan secara berkala. Selain memuat data hasil dan proses
pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto/dokumentasi kegiatan,
permasalahan, hambatan, dan rekomendasi tindakan.
44D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Ditinjau dari pelakunya, pelaporan dapat diklasifikasikan menjadi:
1. Jalur Pelaporan Struktural.
2. Jalur Pelaporan Fungsional.
5.2.1 Jalur Pelaporan Struktural
Pelaporan jalur struktural adalah pelaporan yang dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari pelaporan, KaSat Ker Propinsi, Ka Dinas PU/Cipta
Karya Propinsi, PMU untuk disampaikan kepada Dirjen Cipta Karya melalui
Direktur PAM sebagai atasan langsung PMU dan Ka Sat Ker SPAM IKK untuk
tindak lanjut.
5.2.1.1 Tim Koordinasi Pusat / PMU
PMU membuat Laporan Kemajuan Penyelenggaraan dan Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan Program berdasarkan temuan hasil kunjungan lapangan,
input laporan dari Ka Dinas PU/Cipta Karya di tingkat propinsi, input laporan
dari Satker Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten.
Laporan Kemajuan Penyelenggaraan Nasional dan Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan Program selanjutnya disampaikan oleh PMU kepada Dit
PAM untuk selanjutnya kepada Dirjen Cipta Karya untuk kemudian
ditindaklanjuti.
5.2.1.2 Tim Koordinasi Propinsi / Ka Dinas PU/ Cipta Karya Propinsi
Ka Dinas PU/ Cipta Karya di tingkat propinsi membuat Laporan Kemajuan
Penyelenggaraan Propinsi dan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Tingkat
Propinsi berdasarkan temuan hasil kunjungan lapangan, input laporan.
45D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
5.2.2 Jalur Pelaporan Fungsional
Pelaporan jalur fungsional adalah pelaporan yang dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari Konsultan Pengawasan Propinsi, Konsultan Manajemen
Propinsi. Mekanisme pelaporan jalur fungsional dijabarkan sebagai berikut:
5.2.2.1 Konsultan Manajemen Pusat
Pelaporan KMP terdiri dari:
1. Laporan Rencana Kegiatan
Laporan Rencana Kegiatan berisi usulan kegiatan final di tingkat
masyarakat desa. Isinya mencakup lokasi, jenis kegiatan, volume
kegiatan, besaran dana, waktu pelaksanaan, jumlah penerima manfaat
dari setiap IKK sasaran SPAM IKK secara Nasional. Laporan ditujukan
kepada PMU dan Satker Tingkat Pusat.
2. Laporan Bulanan
Laporan bulanan dibuat oleh KMP dengan mengkonsolidasikan semua
informasi dari laporan Konsultan Pengawas Propinsi, keluhan masyarakat
serta temuan-temuan dari hasil kunjungan KMP dan dilengkapi dengan
foto-foto pelaksanaan.
Laporan bulanan mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan,
permasalahan dan hambatan, pengaduan masyarakat, serta
perkembangan penanganan pengaduan yang telah dilakukan dan usulan
tindak turun tangan.
Laporan ditujukan kepada PMU dan Satker Tingkat Pusat.
3. Laporan Triwulan
Setiap tiga bulan KMP menyampaikan laporan triwulan yang memuat
informasi pelaksanaan, perkembangan dan kemajuan kegiatan,
penggunaan dana, hambatan dan permasalahan, rekomendasi
penanganan masalah, serta perkembangan penanganan pengaduan yang
telah dilakukan.
Laporan ditujukan kepada PMU dan Satker Tingkat Pusat.
46D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
4. Laporan Pelaksanaan Program
Laporan pelaksanaan program adalah laporan perihal tingkat pencapaian
akhir pelaksanaan program dan evaluasi selama pelaksanaan SPAM IKK.
Laporan ini disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari seluruh laporan,
baik laporan bulanan dan laporan triwulan.
Laporan ini merupakan hasil observasi lapangan dan analisis KMP,
keluhan masyarakat serta temuan-temuan dari hasil kunjungan KMP,
perkembangan penanganan pengaduan yang telah dilakukan, status
kegiatan pelestarian di lapangan, kendala-kendala dan rekomendasi
terutama terkait dengan pelestarian hasil kegiatan SPAM IKK. Laporan ini
juga memuat hasil evaluasi dan rekomendasi untuk pelaksanaan program
sejenis selanjutnya.
5.2.2.2 Konsultan Pengawasan Propinsi (KP Prop)
Pelaporan terdiri dari:
1. Laporan Rencana Kegiatan.
Laporan Rencana Kegiatan berisi usulan kegiatan final di tingkat lokasi
IKK, setelah review kondisi lapangan, bersama Penyedia Jasa. Isi
mencakup lokasi, jenis kegiatan, volume kegiatan, besaran dana, waktu
pelaksanaan, jumlah penerima manfaat SPAM IKK di wilayah kerjanya.
Laporan diselesaikan 1 minggu setelah review lapangan ditujukan kepada
KMP, Ka Dinas PU/ Cipta Karya Propinsi dan Ka Satker Tingkat Propinsi.
2. Laporan Bulanan.
Laporan bulanan dibuat oleh KP Prop dengan mengkonsolidasikan semua
informasi dari laporan harian dan mingguan, observasi lapangan dan
analisis, keluhan masyarakat serta temuan-temuan dari hasil kunjungan
KP Prop dan dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan.
Laporan bulanan mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan,
pelestarian, masalah dan hambatan, rekomendasi penanganan masalah,
serta perkembangan masalah pengaduan yang telah dilakukan.
Laporan ditujukan kepada KMP, PMU dan Ka Satker Tingkat Propinsi.
47D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
3. Laporan Triwulan
Setiap tiga bulan KP Prop menyampaikan laporan triwulan yang memuat
informasi pelaksanaan, perkembangan dan kemajuan kegiatan, status
pencairan dana, hambatan dan permasalahan, serta rekomendasi.
Laporan ditujukan kepada KMP, PMU dan Ka Satker Tingkat Propinsi.
4. Laporan Akhir
Laporan Akhir dibuat setelah seluruh pekerjaan SPAM IKK selesai
dilaksanakan. Laporan ini merupakan konsolidasi dari seluruh laporan,
baik laporan bulanan dan laporan triwulan, serta laporan dari KMK.
Laporan ini merupakan hasil observasi lapangan dan analisis KP Prop,
keluhan masyarakat serta temuan-temuan dari hasil kunjungan KP Prop,
perkembangan penanganan pengaduan yang telah dilakukan, status
kegiatan pelestarian di lapangan, kendala-kendala dan rekomendasi
terutama terkait dengan pelestarian hasil kegiatan SPAM IKK.
Laporan ini juga memuat hasil evaluasi dan rekomendasi untuk
pelaksanaan program sejenis selanjutnya.
5.3 Evaluasi Program
Evaluasi Program adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur
tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan identifikasi kendala-kendala,
solusi dan alternatif tindak turun tangan selama pelaksanaan. Secara umum
evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja program secara keseluruhan,
berdasarkan penilaian indikator-indikatornya.
Indikator-indikator tersebut adalah:
1. Peningkatan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin di IKK
terhadap SPAM IKK Indikator yang dievaluasi adalah jumlah masyarakat
desa sasaran khususnya masyarakat miskin sebagai penerima manfaat
langsung pembangunan infrastruktur.
2. Terbentuknya lembaga pelaksana program (OMS) yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan PPIP 2007. Indikator yang dievaluasi adalah
jumlah desa sasaran yang memiliki lembaga pelaksana program (OMS)
serta dinilai mampu dan berhasil melaksanakan kegiatan SPAM IKK
sesuai dengan tugasnya.
48D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
3. Terbentuknya lembaga pengelola bertanggung jawab terhadap
keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun. Indikator yang
dievaluasi adalah jumlah IKK sasaran yang memiliki lembaga Pengelola,
memiliki rencana Operasi dan Pemeliharaan, dan memiliki rencana
pendanaan pemeliharaan infrastruktur terbangun. Selain itu, terbentuknya
rencana pembinaan yang akan dilakukan pihak kabupaten baik berupa
rencana bantuan teknis dan/atau rencana bantuan pendanaan.
Ditinjau dari cakupan wilayahnya, evaluasi program dapat dibedakan menjadi:
1. Evaluasi di tingkat Pusat.
2. Evaluasi di tingkat Propinsi.
3. Evaluasi di tingkat Kabupaten.
5.3.1 Evaluasi di Tingkat Pusat
Evaluasi program di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Koordinator di tingkat
pusat dan KMP. Tim Koordinator di tingkat pusat melakukan evaluasi
pelaksanaan program di tingkat pusat dengan mempertimbangkan masukan
dari hasil monitoring/ pemantauan yang dilakukan di lapangan ditambah
dengan hasil konsolidasi laporan yang diberikan oleh Tim Pelaksana di tingkat
propinsi dan laporan KMP.
Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh Tim Pelaksana di
tingkat pusat adalah:
1. Jumlah masyarakat IKK sasaran khususnya masyarakat miskin sebagai
penerima manfaat langsung pembangunan infrastruktur.
2. Jumlah desa sasaran yang memiliki lembaga Pengelola, memiliki rencana
Operasi dan Pemeliharaan, dan memiliki rencana pendanaan
pemeliharaan infrastruktur terbangun.
Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh KMP adalah:
1. Jumlah KK miskin sebelum dilakukan pembangunan SPAM IKK.
2. Peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan.
3. Ketepatan pemilihan SPAM yang dipilih pada masing-masing IKK sasaran.
49D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
4. Jenis SPAM terbangun pada masing-masing IKK sasaran.
5. Kualitas dan kuantitas hasil SPAM terbangun.
6. Jumlah KK miskin sebagai penerima manfaat langsung.
7. Keberadaan lembaga pengelola pada masing-masing desa sasaran,
rencana Operasi dan Pemeliharaan serta pendanaannya.
8. Rencana pembinaan yang akan dilakukan pihak kabupaten baik berupa
rencana bantuan teknis dan/atau rencana bantuan pendanaan.
5.3.2 Evaluasi di Tingkat Propinsi
Evaluasi program di tingkat Propinsi dilakukan oleh Ka Dinas PU/ Cipta Karya
di tingkat propinsi dan KP Prop.
Tim Koordinasi di tingkat propinsi melakukan evaluasi pelaksanaan program
dengan mempertimbangkan masukan dari hasil monitoring/ pemantauan yang
dilakukan di lapangan ditambah dengan hasil konsolidasi laporan.
Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh Ka Dinas PU/ Cipta
Karya di tingkat propinsi adalah:
1. Jumlah masyarakat desa sasaran khususnya masyarakat miskin sebagai
penerima manfaat langsung pembangunan infrastruktur.
2. Jumlah IKK sasaran yang memiliki lembaga pengelola, memiliki rencana
Operasi dan Pemeliharaan, dan memiliki rencana pendanaan
pemeliharaan infrastruktur terbangun.
Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh KP Prop adalah:
1. Jumlah KK miskin sebelum dilakukan pembangunan SPAM IKK.
2. Peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan.
3. Ketepatan pemilihan infrastruktur yang dipilih pada masing-masing IKK.
4. Jenis SPAM terbangun pada masing-masing IKK sasaran.
5. Kualitas dan kuantitas hasil SPAM terbangun.
6. Jumlah KK miskin sebagai penerima manfaat langsung.
7. Keberadaan Lembaga Pengelola pada masing-masing desa sasaran,
rencana Operasi dan Pemeliharaan serta pendanaannya.
50D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
8. Rencana pembinaan yang akan dilakukan pihak kabupaten baik berupa
rencana bantuan teknis dan/atau rencana bantuan pendanaan.
5.4 Pengaduan Masyarakat dan Tindak Turun Tangan 5.4.1 Pengaduan Masyarakat
Pengaduan masyarakat merupakan bentuk dari pengawasan masyarakat
yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi
Masyarakat (Ormas), Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi, Warga
Masyarakat, dan atau Media Massa.
Pengaduan terhadap pelaksanaan dapat dilakukan melalui:
1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).
2. Kotak pos yang disediakan Dinas PU/CK Propinsi, Kabupaten/ Kota.
3. Surat langsung kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti:
Pemerintah Kecamatan.
Segala macam jenis pengaduan harus dicatat dan segera mendapatkan
penanganan. Untuk memudahkan pencatatan dan penanganannya maka
jenis-jenis pengaduan tersebut dikelompokkan berdasarkan permasalahan
yang terjadi, yaitu:
1. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan
prosedur.
2. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan,
penyalahgunaan atau penyelewengan dana.
3. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang
mengarah pada hal negatif dan merugikan masyarakat maupun
kepentingan program.
4. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya kejadian yang mengarah ke
kondisi Force Majeur (suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan
manusia, seperti; akibat bencana alam, kerusuhan masal).
5. Hal-hal yang diadukan seringkali tidak hanya terdiri dari satu kategori
permasalahan saja, tetapi juga mencakup beberapa kategori
51D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
permasalahan lainnya. Untuk itu dalam mengkategorikan suatu
pengaduan perlu dilihat aspek apa yang paling menonjol yang menjadi inti
permasalahannya.
5.4.1.1 Prinsip-Prinsip Penanganan Pengaduan
Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip:
1. Rahasia.
Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
2. Berjenjang.
Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku SPAM IKK di
jenjang keberadaan subyek yang diadukan. Jadi bila permasalahan
muncul tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk
menangani masalah adalah masyarakat setempat dan Pemerintah
Kecamatan. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan
penanganan, bila pelaku di jenjang keberadaan subyek tidak berhasil
menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi
rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses
penyelesaiannya.
3. Transparansi dan Partisipatif.
Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses
penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya
dengan konsultan. Masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengontrol
jalannya kegiatan secara bertanggung jawab.
4. Proporsional.
Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya
berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau
kasus yang ditangani hanya masalah prosedur saja atau penyalahgunaan
dana saja.
5. Objektif.
Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara
objektif yang artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu
diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang
52D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan
bukan berdasarkan pemihakan kepada salah satu pihak, melainkan
pemihakan pada prosedur yang semestinya dan sesuai dengan kekhasan
wilayah masing-masing.
5.4.1.2 Tahapan
Tahapan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:
1. Registrasi dan Dokumentasi.
Registrasi atau pencatatan dan dokumentasi di dalam buku arsip
(logbook) dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol.
2. Pengelompokkan dan Distribusi.
Pengaduan yang telah dicatat atau diregistrasi dan didokumentasikan,
kemudian didistribusikan sesuai dengan jenjang kewenangan masing-
masing subyek, isu dan status pengaduan. Jika ditemui kasus-kasus yang
dipandang akan berdampak lebih luas dari keberadaan kasus tersebut,
maka pendistribusiannya disesuaikan dengan luasan dampak yang
diperkirakan muncul.
Secara umum inti masalah yang diadukan oleh masyarakat dapat
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
a. Kategori ringan, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan
permasalahan pelanggaran/ penyimpangan adminisitrasi dan prosedur.
b. Kategori sedang, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan
dengan permasalahan pelanggaran/ penyimpangan yang salah
sasaran (penerima manfaat) dalam pelaksanaan program.
c. Kategori berat, berupa pengaduan masyarakat berkaitan dengan
permasalahan pelanggaran/ penyimpangan/penyelewengan dana.
3. Uji Silang dan Analisis
Kasus dari hasil pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan uji silang untuk
mendapatkan:
a. Kepastian pokok permasalahan yang muncul.
b. Kepastian status kasus. Kasus tersebut apakah sudah ditangani,
diselesaikan, dalam proses penanganan, dalam proses uji silang,
proses analisa dsb.
53D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
c. Mendapatkan informasi tambahan.
Hasil uji silang merupakan masukan untuk menganalisis permasalahan
yang muncul sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif
penanganan. Hasil dari proses ini adalah rekomendasi tentang
penanganan kasus.
4. Tindak Turun Tangan.
Tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan
analisis, yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wilayah
kewenangan masing-masing.
5. Pemantauan dan Investigasi Lanjutan.
Pemantauan dimaksudkan sebagai alat kendali penanganan pengaduan,
sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya.
6. Penyelesaian Masalah.
Penyelesaian masalah ini mengedepankan prinsip transparansi dan
partisipasi. Artinya proses penyelesaian harus dilakukan secara terbuka
dan melibatkan masyarakat. Aparat dan konsultan atau fasilitator
pendamping hanya memfasilitasi proses penyelesaian masalah tersebut.
7. Umpan Balik.
Umpan balik (feedback) merupakan tanggapan balik masyarakat terhadap
penyelesaian kasus yang muncul. Hal ini dapat berupa:
a. Menerima dan menganggap kasus telah selesai.
b. Menerima dengan beberapa catatan persyaratan dan memberikan
informasi tambahan.
c. Menolak tanpa alasan.
d. Menolak dengan alasan.
e. Tidak ada tanggapan sama sekali.
Hasil umpan balik ini dituangkan melalui Berita Acara dan dilampirkan
dalam laporan bulanan. Umpan balik tersebut juga merupakan masukan
bagi kasus yang mungkin muncul sebagai dampak dari tindakan (tindak
turun tangan). Dengan demikian menjadi masukan bagi pelaku SPAM IKK
sebagai pengaduan lanjutan.
Secara menyeluruh penanganan pengaduan dilaksanakan dengan dukungan
database penanganan pengaduan, yang secara rinci untuk tahapan dan
54D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
penyelesaian sampai dengan penyampaian informasi penanganan
pengaduan.
5.4.2 Tindak Turun Tangan
Tindak Turun Tangan adalah tindakan berdasar rekomendasi dari evaluasi
dan analisis hasil yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang
muncul dari ketidaksesuaian pelaksanaan program berdasarkan temuan
maupun pengaduan masyarakat.
Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera
ditindak lanjuti. Penanganan pengaduan dan permasalahan dilakukan secara
berjenjang sesuai dengan porsi kewenangan pihak struktural terkait pada
tingkatan munculnya masalah. Secara umum penanganan pengaduan dan
permasalahan dilaksanakan dengan mekanisme Unit Pengaduan Masyarakat
dalam SPAM IKK. Bila pada tingkatan munculnya masalah, pengaduan belum
terselesaikan, maka penanganan diserahkan pada tingkatan diatasnya.
55D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
BAB 6 OPERASI DAN PEMELIHARAAN / PENGELOLAAN
6.1 Umum Setiap SPAM IKK yang telah dibangun dan memenuhi syarat teknis, harus
segera dioperasikan, sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan
pelayanan air minum. Memenuhi syarat disini adalah SPAM IKK telah lengkap
dan telah di uji coba serta melalui proses komisioning dengan hasil memenuhi
syarat.
6.2 Tujuan
Tujuan Operasi dan Pemeliharaan dalam SPAM IKK adalah SPAM IKK
dioperasikan sesuai dengan kaidah teknik (NSPM) yang berlaku, sehingga
pemanfaatan SPAM IKK mencapai sasaran yang diinginkan serta
berkesinambungan.
Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola
dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Namun demikian dalam
melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berpegangan pada prinsip-
prinsip SPAM IKK.
Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah:
1. Penerapan prinsip-prinsip SPAM IKK dalam pelaksanaan pembangunan
secara partisipatif di masyarakat.
2. Jaminan berfungsinya infrastruktur yang telah dibangun secara
berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup, produktifitas dan tingkat
perekonomian masyarakat.
3. Tumbuhnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber
pembiayaan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan.
4. Meningkatnya fungsi kelembagaan masyarakat di desa, kecamatan dalam
pengelolaan hasil kegiatan.
5. Tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan.
56D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
6.3 Aspek dan Sendi-Sendi Pelestarian
Pelestarian kegiatan SPAM IKK sangat bergantung pada kemauan dan
kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan
memelihara infrastruktur yang ada. Secara umum aspek yang perlu
diperhatikan dalam pelestarian adalah pengelolaan infrastruktur,
penyampaian pelayanan, dan tata cara.
6.4 Pengelolaan SPAM IKK
Pengelolaan SPAM IKK pada dasarnya merupakan aspek dan sendi utama
pelestarian hasil kegiatan/ infrastruktur terbangun. Pengelolaan perlu
memperhatikan beberapa hal:
1. Kinerja SPAM IKK yang dikelola.
2. Target/ sasaran perencanaan.
3. Standar kriteria teknis SPAM IKK.
Dari beberapa hal tersebut di atas, lembaga pengelola SPAM IKK diharapkan
mampu menindak lanjuti pengoperasian dan pemeliharaan secara memadai.
Melalui kegiatan Operasi dan Pemeliharaan tersebut diharapkan dapat
dicapai umur teknis infrastruktur sesuai dengan target yang direncanakan
serta standar perencanaan yang dipergunakan sebelumnya.
Dalam pelaksanaan pelestarian, diharapkan pemerintah kabupaten dapat
berperan aktif memberikan dukungan teknis dan dana kepada masyarakat
agar mereka mampu mengoperasikan dan memanfaatkan infrastruktur yang
ada. Karena pengoperasian dan pemeliharaan, maka tugas pengelolaan
lembaga harus disesuaikan dengan jenis SPAM IKK terbangun yang
disediakan.
Untuk mengoperasikan SPAM IKK perlu ada lembaga yang
bertanggungjawab dengan alternatif:
1. PDAM yang wilayah kerjanya meliputi lokasi SPAM IKK yang
dioperasikan.
57D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
2. Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK BLU) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/
Kota atau Propinsi.
3. Koperasi yang dibentuk atas kesepakatan dan oleh kelompok pemakai air
minum dengan pembinaan instansi terkait.
4. Kelompok masyarakat lain (Karang Taruna, LSM dll), atas dasar
kesepakatan dibawah pembinaan instansi terkait.
6.4.1 Pengelolaan oleh PDAM 1. Pengelolaan PDAM dimaksudkan SPAM IKK, ditetapkan sebagai unit/
cabang dari PDAM yang terintegrasi dengan pengelolaan PDAM.
2. PDAM yang diserahi pengelolaan IKK, disyaratkan mempunyai
kemampuan teknik, manajemen serta keuangan, sehingga pengelolaan
dapat terselenggara dengan baik.
3. Dalam hal kemampuan teknik, manajemen, keuangan PDAM masih
kurang, maka Pemerintah Daerah disyaratkan dapat memberikan
pembinaan serta bantuan seperlunya, sehingga PDAM mampu
menyelenggarakan pengelolaan dengan baik.
4. Untuk mempercepat pemanfaatan, SPAM IKK yang telah memenuhi
syarat dapat diserahkan sementara kepada Pemerintah Daerah cq Dinas
PU dan selanjutnya diserah terimakan kepada PDAM untuk segera
dioperasikan/ dikelola.
5. Sejalan dengan hal tersebut serah terima pengelolaan serta penyerahan
aset SPAM IKK kepada Pemerintah Daerah harus diproses sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
6.4.2 Pengelolaan oleh UPT BLU SPAM
1. Pengelolaan oleh UPT BLU SPAM dilakukan untuk Kabupaten Pemekaran
yang belum mempunyai PDAM.
2. Lokasi SPAM IKK relatif sangat jauh dari pusat Kabupaten, sehingga
apabila dikelola terpusat akan kurang efisien dan efektif.
58D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
3. PDAM yang dinilai sangat kurang mampu baik dari segi teknik,
manajemen maupun keuangan, sehingga akan timbul kekhawatiran
dengan tambahan beban SPAM IKK akan menyebabkan kemampuan
pengelolaan PDAM semakin menurun.
4. Untuk mengelola SPAM IKK, Pemerintah daerah harus membentuk SKPD
atau Unit Pelaksana Teknis dibawah SKPD dengan pola penyelenggaraan
keuangan BLU (PPK BLU), yang secara khusus diberi tugas
menyelenggarakan pengelolaan SPAM IKK serta mempersiapkan tenaga
pengelolanya.
5. Tata cara pembentukan BLU dan pengelolaan adalah mengikuti ketentuan
yang diatur dalam Permendagri No 61 Tahun 2007 dan Petunjuk
Pelaksanaan BLU SPAM, Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.
01/SE/DJCK/2008.
6. SPPK BLU yang telah dibentuk dapat segera menyelenggaraakn
pengelolaan setelah proses serah terima pengelolaan sementara seperti
pengelolaan oleh PDAM.
6.4.3 Pengelolaan oleh Koperasi
1. Pengelolaan oleh Koperasi adalah untuk SPAM IKK sederhana dengan
sistem pengaliran gravitasi.
2. Pembentukan koperasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penyerahan pengelolaan kepada koperasi dilakukan setelah badan hukum
koperasi resmi dibentuk.
6.4.4 Pengelolaan oleh Kelompok Masyarakat
1. Pengelolaan oleh Kelompok masyarakat adalah untuk SPAM IKK
sederhana dengan sistem pengaliran gravitasi.
2. Kelompok masyarakat yang akan mengelola SPAM IKK, adalah kelompok
masyarakat yang terorganisir, dan diakui eksistensinya oleh masyarakat
umum dan pemerintah Kelurahan, Kecamatan setempat.
59D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
3. Penyerahan pengelolaan SPAM IKK, kepada kelompok masyarakat harus
dilakukan oleh pemerintah daerah, setelah pemerintah daerah menerima
penyerahan pengelolaan sementara SPAM IKK Satker IKK.
6.5 Pelaksanaan Pengelolaan
1. Pelaksanaan pengelolaan yang menyangkut teknik operasi harus
mengikuti Standar dan Prosedur Operasi (SOP) yang ada.
2. Pelaksanaan pengelolaan yang menyangkut ketata laksanaan dan
administrasi keuangan mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan
jenis lembaga pengelola.
6.6 Penyampaian Pelayanan Lembaga pengelola bertanggung jawab menjaga penyampaian pelayanan
infrastruktur terbangun. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
1. SPAM terbangun harus mampu melayani seluruh sasaran pelayanan atau
pemanfaat, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Lembaga pengelola harus menjaga agar kualitas dan kuantitas pelayanan
infrastruktur terbangun sesuai dengan rencana.
6.7 Tata Cara
Lembaga pengelola perlu menyusun tata cara, yang akan menjadi acuan
dalam melakukan kegiatannya. Selain tata cara untuk operasional kegiatan,
juga diperlukan peraturan untuk organisasi lembaga pengelola itu sendiri,
dimana didalamnya diatur hak dan kewajiban anggota serta pengurusnya,
lama periode kepengurusan serta mekanisme pemilihannya, musyawarah
berkala untuk pertanggung-jawaban pengurus, dan sebagainya.
Tata cara ini disusun oleh pengurus lembaga pengelola bersama warga
pemanfaat, dimusyawarahkan bersama dalam forum musyawarah desa/
rembug warga, dan setelah dicapai mufakat disahkan oleh Kepala Desa dan
60D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
disetujui Bupati. Setiap IKK dapat mengembangkan tata cara kerjanya sendiri,
sesuai dengan kondisi dan budaya yang dianut di daerahnya masing-masing.
Sedangkan secara khusus, untuk SPAM IKK, akan dioperasikan dan dikelola
oleh masyarakat pemanfaat yang tergabung dalam lembaga pengelola yang
mempunyai kemampuan dan kesiapan teknis dan finansial.
Dalam upaya mencapai keberhasilan pengelolaan perlu didukung organisasi
yang handal, dimana organisasi tersebut harus:
1. Mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung program kerja
yang telah dibuat.
2. Dapat menjamin kepentingan pengguna dan mencarikan alternatif
pemecahan permasalahan yang dihadapi.
3. Mampu melakukan hubungan kerja dengan lembaga lain.
4. Mampu menerapkan sanksi organisasi bagi anggotanya yang melanggar
peraturan.
Selain itu dalam upaya melestarikan SPAM IKK terbangun perlu adanya
dukungan kemampuan teknis, seperti:
1. Kemampuan menyusun rencana operasional dan pemeliharaan.
2. Kemampuan untuk mempelajari prinsip dasar cara kerja SPAM IKK
terbangun, dan melakukan inventarisasi kerusakan serta usulan
perbaikannya.
Kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan
(O&P) serta pelaksanaannya.
6.8 Dukungan Pemerintah Kabupaten
Sesuai dengan kriteria penetapan kabupaten dan IKK sasaran, yaitu dari
pihak kabupaten terpilih harus bersedia memberikan pembinaan pasca
konstruksi, serta sesuai dengan definisi pelestarian yang telah disebut
sebelumnya, dimana fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten adalah sebagai
pembina atau fasilitator kegiatan SPAM IKK, maka Pihak Pemerintah
61D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
62D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
P E D O M A N P E L A K S A N A A N
Kabupaten harus dapat meneruskan bantuannya pada tahap pasca
konstruksi/ tahap pelestarian.
Bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan teknis
dan/ atau bantuan pendanaan.
6.9 Pendanaan
Terkait dengan pendanaan SPAM IKK terbangun, lembaga pengelola perlu
mengenal SPAM IKK. Sesuai dengan tipe dan jenis SPAM IKK, dapat disusun
mekanisme pendanaan pengelolaannya. Pendanaan dapat dilakukan dengan
mekanisme penarikan pembayaran atas penggunaan/ pemanfaatan SPAM
IKK. Penarikan pembayaran pemanfaatan SPAM IKK tersebut dimungkinkan
melalui pengenaan tarif kepada pengguna.
Pada dasarnya sumber pendanaan operasi dan pemeliharaan adalah warga
pemanfaat infrastruktur dengan berlandaskan gotong royong dan kesadaran
bahwa pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan infrastruktur adalah
tugas bersama seluruh warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat.
Dana untuk operasi pemeliharaan dapat berasal dari:
1. Hasil penjualan air dan penerimaan jasa lain yang lazim.
2. Bantuan hibah dari pemerintah pusat, daerah atau lembaga lain.
3. Subsidi dari pemerintah daerah
Jumlah dana yang dibutuhkan harus diperhitungkan dengan cermat untuk
pembiayaan operasi pemeliharaan yang meliputi:
1. Biaya bahan bakar dan tenaga listrik.
2. Biaya bahan kimia.
3. Biaya pemeliharaan.
4. Biaya tenaga kerja.
5. Biaya operasi lainnya.