MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN … · Transmigrasi berada di bawah dan...

- 1 -

MENTERIDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERIDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJAKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 47 Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, danpelaksanaan Pasal 98 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, perludilakukan penataan organisasi dan tata kerja KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan Surat Persetujuan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor B/897/M.PANRB/03/2015 tanggal 17 Maret 2015,perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian, Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentangKetransmigrasian sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentangKetransmigrasian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentangKetransmigrasian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5497);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentangPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5598);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrganisasiKementerian Negara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 8);

10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentangKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG STRUKTURORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB IKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Presiden.

(2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi dipimpin oleh Menteri.

- 3 -

Pasal 2

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasanperdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatanpembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untukmembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannegara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan,pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerahtertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan,pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasantransmigrasi;

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberiandukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjaditanggung jawabnya;

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan danpelatihan, serta pengelolaan informasi di bidangpembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaanmasyarakat desa, pengembangan daerah tertentu,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepadaseluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB IISUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi terdiri atas:a. Sekretariat Jenderal;b. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa;c. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;d. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;

- 4 -

e. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;f. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi;g. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;h. Inspektorat Jenderal;i. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi;j. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal;l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah;m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dann. Staf Ahli Bidang Hukum.

BAB IIISEKRETARIAT JENDERAL

Bagian PertamaKedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakankoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberiandukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:a. koordinasi kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yangmeliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,arsip, dan dokumentasi Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan

negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dang. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

- 5 -

Bagian KeduaSusunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:a. Biro Perencanaan;b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;c. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;d. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; dane. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.

Bagian KetigaBiro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasidan penyusunan perencanaaan umum, program, anggaran,serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanprogram dan anggaran Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:a. koordinasi dan penyusunan perencanaan umum

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi;

b. penyusunan program, dan anggaran Sekretariat Jenderal;c. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran


d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporanprogram dan anggaran Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:a. Bagian Perencanaan Umum;b. Bagian Penyusunan Program;c. Bagian Penyusunan Anggaran; dand. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan,perencanaan strategis, koordinasi pelaksanaan, evaluasi danpelaporan dana alokasi khusus, penyusunan rencana,program dan anggaran Sekretariat Jenderal, penyiapan bahan

- 6 -

pimpinan serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 12, Bagian Perencanaan Umum menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan dan analisis data perencanaan;b. penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dana

alokasi khusus;c. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan

kebijakan strategis;d. penyiapan dan penyusunan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;e. penyiapan bahan pimpinan; danf. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Umum terdiri atas:a. Subbagian Analisa Data Perencanaan;b. Subbagian Perencanaan Sekretariat Jenderal; danc. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 15

(1) Subbagian Analisa Data Perencanaan mempunyai tugasmelakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data,penyiapan bahan perencanaan kebijakan strategis,koordinasi dan penyusunan perencanaan umum sertapenyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan danaalokasi dana khusus.

(2) Subbagian Perencanaan Sekretariat Jenderal mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan penyusunanperencanaan, evaluasi dan pelaporan, program dananggaran Sekretariat Jenderal serta penyiapan bahanpimpinan.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukanurusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 16

Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan penyusunan program kerja, programdekonsentrasi, dan tugas pembantuan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 16, Bagian Penyusunan Program menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan koordinasi dan penyusunan program kerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- 7 -

Transmigrasi;b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program

dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

c. penyiapan koordinasi dan penyusunan program jangkapanjang, jangka menengah dan tahunan di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi.

Pasal 18

Bagian Penyusunan Program terdiri atas:a. Subbagian Penyusunan Program I;b. Subbagian Penyusunan Program II; danc. Subbagian Penyusunan Program III.

Pasal 19

(1) Subbagian Penyusunan Program I mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunanprogram kerja, koordinasi dan penyusunan programdekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta penyiapanbahan koordinasi dan penyusunan program jangkapanjang, jangka menengah dan tahunan bidangpembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,pembangunan kawasan perdesaan, penelitian danpengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi.

(2) Subbagian Penyusunan Program II mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunanprogram kerja, koordinasi dan penyusunan programdekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta penyiapanbahan koordinasi dan penyusunan program jangkapanjang, jangka menengah dan tahunan bidangpengembangan daerah tertentu dan pembangunan daerahtertinggal.

(3) Subbagian Penyusunan Program III mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunanprogram kerja, koordinasi dan penyusunan programdekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta penyiapanbahan koordinasi dan penyusunan program jangkapanjang, jangka menengah dan tahunan bidang penyiapankawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi,pengembangan kawasan transmigrasi, dan pengawasaninternal.

Pasal 20

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran sertapenyiapan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuanKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi.

- 8 -

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20,Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran


b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggarandekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

c. analisis usulan dan revisi anggaran Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 22

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri atas:a. Subbagian Penyusunan Anggaran I;b. Subbagian Penyusunan Anggaran II; danc. Subbagian Penyusunan Anggaran III.

Pasal 23

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran I mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunananggaran, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan,analisis usulan dan revisi anggaran bidang pembangunandan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunankawasan perdesaan, dan penelitian dan pengembangan,pendidikan dan pelatihan, dan informasi.

(2) Subbagian Penyusunan Anggaran II mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunananggaran, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan,analisis usulan dan revisi anggaran bidang pengembangandaerah tertentu, dan pembangunan daerah tertinggal.

(3) Subbagian Penyusunan Anggaran III mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunananggaran, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan,analisis usulan dan revisi anggaran bidang penyiapankawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi,pengembangan kawasan transmigrasi, dan pengawasaninternal.

Pasal 24

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, danevaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dananggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 24, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan koordinasi pemantauan dan evaluasi

- 9 -

pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanprogram dan anggaran Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dananggaran Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 26

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I;b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II; danc. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III.

Pasal 27

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan danevaluasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan hasilpelaksanaan program dan anggaran bidang pembangunandan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunankawasan perdesaan, dan penelitian dan pengembangan,pendidikan dan pelatihan, dan informasi.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan danevaluasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan hasilpelaksanaan program dan anggaran bidang pengembangandaerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal dankesekretariatan jenderal.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan danevaluasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan hasilpelaksanaan program dan anggaran bidang penyiapankawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi,pengembangan kawasan transmigrasi, dan pengawasaninternal.

Bagian KeempatBiro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 28

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugasmelaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan danpenatausahaan barang milik negara Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 28, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

- 10 -

menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;b. koordinasi pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan

anggaran Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usahakeuangan serta bimbingan teknis pengelolaan keuanganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi;

e. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran sertapenyusunan laporan keuangan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 30

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan;c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dand. Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 31

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaananggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 31, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakanfungsi:a. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknis

pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasilpemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkunganSekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan DirektoratJenderal Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatDesa;

b. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknispelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasilpemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkunganDirektorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan,Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu danDirektorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; dan

c. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknispelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil

- 11 -

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkunganDirektorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan PembangunanPermukiman Transmigrasi, Direktorat JenderalPengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Penelitiandan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, danInformasi.

Pasal 33

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I;b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II; danc. Subbagian Pelaksanaan Anggaran III.

Pasal 34

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugasmelakukan pelaksanaan pengelolaan anggaran danbimbingan teknis pelaksanaan anggaran serta tindak lanjutlaporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal danDirektorat Jenderal Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa.

(2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugasmelakukan pelaksanaan pengelolaan anggaran danbimbingan teknis pelaksanaan anggaran serta tindak lanjutlaporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan KawasanPerdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan DaerahTertentu dan Direktorat Jenderal Pembangunan DaerahTertinggal.

(3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran III mempunyai tugasmelakukan pelaksanaan pengelolaan anggaran danbimbingan teknis pelaksanaan anggaran serta tindak lanjutlaporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan danPembangunan Permukiman Transmigrasi, DirektoratJenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan BadanPenelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,dan Informasi.

Pasal 35

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyaitugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan tata usahakeuangan, dan fasilitasi pengelolaan keuangan KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sertamelaksanakan urusan gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 35, Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan

- 12 -

menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan


b. penyiapan pengelola keuangan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

c. penyiapan penyusunan bahan pengelolaan perbendaharaanKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, penatausahaanpertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan kasKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi;

e. fasilitasi pengelolaan keuangan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

f. pelaksanaan urusan gaji dan tunjangan di lingkunganSekretariat Jenderal.

Pasal 37

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri atas:a. Subbagian Perbendaharaan;b. Subbagian Penatausahaan Anggaran; danc. Subbagian Pengelolaan Gaji.

Pasal 38

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukanpenyiapan penyusunan bahan pengelolaan perbendaharaandan penyiapan pengelola keuangan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Subbagian Penatausahaan Anggaran mempunyai tugasmelakukan penyusunan pedoman dan petunjuk tata usahakeuangan, dan pelaksanaan fasilitasi penatausahaanpertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan kas, sertafasilitasi pengelolaan keuangan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(3) Subbagian Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukanpelaksanaan urusan gaji dan tunjangan di lingkunganSekretariat Jenderal.

Pasal 39

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraanakuntansi serta penyusunan laporan keuangan dan barangmilik negara Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

- 13 -

Pasal 39, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakanfungsi:a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan

akuntansi serta penyusunan laporan keuangan KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraanakuntansi serta laporan Barang Milik Negara KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;dan

c. pelaksanaan verifikasi data dan dokumenpertanggungjawaban keuangan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 41

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara;

danc. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

Pasal 42

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyaitugas melakukan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, danpenyelenggaraan akuntansi serta penyusunan laporankeuangan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negaramempunyai tugas melakukan pelaksanaan koordinasi,pembinaan, dan penyelenggaraan akuntansi serta laporanBarang Milik Negara Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(3) Subbagian Verifikasi Anggaran dan Pembukuan mempunyaitugas melakukan pelaksanaan verifikasi data dan dokumenpertanggungjawaban keuangan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 43

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi penatausahaan, penilaian danpenghapusan barang milik negara Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sertapelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 43, Bagian Penatausahaan Barang Milik Negaramenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan koordinasi penatausahaan barang milik negara

di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

b. pelaksanaan koordinasi penilaian dan penghapusan barangmilik negara serta tuntutan perbendaharaan dan tuntutan

- 14 -

ganti rugi di lingkungan Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

c. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 45

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:a. Subbagian Administrasi Penatausahaan Barang Milik

Negara;b. Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara dan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; danc. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 46

(1) Subbagian Administrasi Penatausahaan Barang MilikNegara mempunyai tugas melakukan pelaksanaankoordinasi penatausahaan barang milik negara dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara dan TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyaitugas melakukan pelaksanaan koordinasi penilaian danpenghapusan barang milik negara serta tuntutanperbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi.


Bagian KelimaBiro Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 47

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tatausaha pimpinan dan persuratan, keprotokolan sertaperlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 47, Biro Sumber Daya Manusia dan Umummenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, dan persuratan;c. pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan;d. pelaksanaan urusan keprotokolan; dane. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

- 15 -

Pasal 49

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:a. Bagian Kepegawaian;b. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan;c. Bagian Protokol; dand. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 50

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakanpenyusunan urusan rencana dan pengembangan pegawai,mutasi, dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 50, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan

pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangankarir, pengembangan sistem nilai kompetensi, kinerjapegawai;

b. penyiapan urusan administrasi kepangkatan, kenaikan gajiberkala, administrasi jabatan fungsional, serta pengelolaansistem informasi manajemen kepegawaian KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;dan

c. penyiapan urusan mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai,penghargaan, tanda jasa, disiplin pegawai, pemberhentiandan pemensiunan pegawai Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 52

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;b. Subbagian Administrasi Kepegawaian; danc. Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan Kepegawaian.

Pasal 53

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan pegawaimempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunanrencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, rencanapendidikan dan pelatihan, pengembangan karir,pengembangan sistem nilai kompetensi, kinerja pegawai.

(2) Subbagian Administrasi kepegawaian mempunyai tugasmelakukan penyiapan urusan administrasi kepangkatan,kenaikan gaji berkala, administrasi jabatan fungsional, sertapengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaianKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi.

(3) Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan pegawai mempunyaitugas melakukan penyiapan urusan mutasi pegawai,

- 16 -

kesejahteraan pegawai, penghargaan, tanda jasa, disiplinpegawai, pemberhentian dan pemensiunan pegawaiKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi.

Pasal 54

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan mempunyai tugasmelaksanakan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal,dan Staf Ahli Menteri, Biro, dan pengelolaan persuratan sertakearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 54, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratanmenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;c. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli Menteri;d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro; dane. pelaksanaan urusan persuratan dan pengelolaan arsip.

Pasal 56

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan terdiri atas:a. Subbagian Tata Usaha Menteri;b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri;d. Subbagian Tata Usaha Biro; dane. Subbagian Persuratan dan Kearsipan.

Pasal 57

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugasmelakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri.

(2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyaitugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tanggaSekretaris Jenderal.

(3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugasmelakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf AhliMenteri.


(5) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugasmelakukan pengelolaan persuratan, pengoperasian danpengembangan sistem kearsipan, penyimpanan, pelayanandan pembinaan arsip.

Pasal 58

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusankeprotokolan.

- 17 -

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 58, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan urusan layanan acara keprotokolan;b. pelaksanaan layanan perjalanan dinas dan kunjungan kerja;

danc. pelaksanaan layanan tamu Menteri.

Pasal 60

Bagian Protokol terdiri atas:a. Subbagian Layanan Acara;b. Subbagian Layanan Perjalanan; danc. Subbagian Layanan Tamu.

Pasal 61

(1) Subbagian Layanan Acara mempunyai tugas melakukanpelaksanaan layanan acara resmi dan non resmi.

(2) Subbagian Layanan Perjalanan mempunyai tugasmelakukan pelaksanaan layanan perjalanan dinas dankunjungan kerja.

(3) Subbagian Layanan Tamu mempunyai tugas melakukanpelaksanaan layanan tamu Menteri.

Pasal 62

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugaspelaksanaan koordinasi urusan perlengkapan dan rumahtangga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 62, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tanggamenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana kantor, pengelolaan urusan rumah tangga;b. pelaksanaan, pemeliharaan sarana dan prasarana;c. penyiapan dan pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan

konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasalainnya serta penyusunan laporan pengadaan; dan

d. pelaksanaan urusan penyimpanan, pendistribusian, pinjampakai, dan inventarisasi perlengkapan kantor.

Pasal 64

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas:a. Subbagian Perlengkapan;b. Subbagian Pengadaan dan Pelaporan; danc. Subbagian Pemeliharaan dan Penyimpanan.

- 18 -

Pasal 65

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukanpelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana danprasarana kantor, pengelolaan urusan rumah tangga,pemeliharaan sarana dan prasarana.

(2) Subbagian Pengadaan dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan dan pelaksanaan pengadaan barang,pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, danpengadaan jasa lainnya serta penyusunan laporanpengadaan.

(3) Subbagian Pemeliharaan dan Penyimpanan mempunyaitugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan, penyimpanan,pendistribusian, pinjam pakai, dan inventarisasiperlengkapan kantor.

Bagian KeenamBiro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Pasal 66

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai tugaspelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, pemberitaandan publikasi, informasi pelayanan pengaduan serta kerjasama luar negeri.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 66, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja samamenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanan koordinasi hubungan antar lembaga negara,

lembaga pemerintah, dan non pemerintah;b. pelaksanaan hubungan media massa dan media elektronik,

publikasi, dan pameran;c. pelaksanaan urusan layanan informasi publik dan

dokumentasi;d. pengelolaan urusan perpustakaan;e. pelaksanaan penanganan layanan pengaduan masyarakat;f. penyiapan koordinasi hubungan kerja sama luar negeri; dang. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 68

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama terdiri atas:a. Bagian Hubungan Antar Lembaga;b. Bagian Pemberitaan dan Publikasi;c. Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan; dand. Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

- 19 -

Pasal 69

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi kerja sama hubungan antar lembaganegara dan lembaga pemerintah, serta lembaga nonpemerintah.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 69, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakanfungsi:a. pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama hubungan

antar lembaga negara dan lembaga pemerintah;b. pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama hubungan

antar lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan, danlembaga profesi; dan

c. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 71

Bagian Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:a. Subbagian Lembaga Negara dan Pemerintah;b. Subbagian Lembaga Swasta dan Organisasi

Kemasyarakatan; danc. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 72

(1) Subbagian Lembaga Negara dan Pemerintah mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja samahubungan antar lembaga negara dan lembaga pemerintah.

(2) Subbagian Lembaga Swasta dan OrganisasiKemasyarakatan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapankoordinasi kerja sama hubungan antar lembaga swasta,organisasi kemasyarakatan, dan lembaga profesi.


Pasal 73

Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugasmelaksanakan hubungan media massa dan media elektronik,publikasi, pameran, analisis dan evaluasi media.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 73, Bagian Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakanfungsi:a. pelaksanaan urusan hubungan dengan media massa dan

pemberitaan;b. pelaksanaan penyiapan bahan publikasi dan pameran serta

komunikasi publik; dan

- 20 -

c. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan evaluasi media.

Pasal 75

Bagian Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas:a. Subbagian Hubungan Media Massa;b. Subbagian Promosi dan Publikasi; danc. Subbagian Analisis dan Evaluasi Media.

Pasal 76

(1) Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugasmelakukan pelaksanaan urusan hubungan dengan mediamassa dan pemberitaan.

(2) Subbagian Promosi dan Publikasi mempunyai tugasmelakukan pelaksanaan penyiapan bahan publikasi danpameran serta komunikasi publik.

(3) Subbagian Analisis dan Evaluasi Media mempunyai tugasmelakukan pelaksanaan penyiapan bahan analisis danevaluasi media.

Pasal 77

Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugasmelaksanakan urusan layanan informasi publik dandokumentasi, pengelolaan urusan perpustakaan, danpenanganan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 77, Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduanmenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan urusan layanan informasi publik dan

dokumentasi;b. pengelolaan perpustakaan; danc. pelaksanaan penanganan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 79

Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan terdiri atas:a. Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;b. Subbagian Perpustakaan; danc. Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 80

(1) Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasimempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan layananinformasi publik dan dokumentasi.

(2) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukanpengelolaan perpustakaan.

(3) Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat mempunyaitugas melakukan pelaksanaan penanganan layanan

- 21 -

pengaduan masyarakat.

Pasal 81

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas penyiapanbahan koordinasi kerja sama bilateral, multilateral, danlembaga asing non pemerintah.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 81, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan koordinasi kerja sama bilateral;b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama multilateral; danc. penyiapan bahan koordinasi lembaga asing non pemerintah.

Pasal 83

Bagian Kerja sama Luar Negeri terdiri atas:a. Subbagian Kerja Sama Bilateral;b. Subbagian Kerja Sama Multilateral; danc. Subbagian Kerja Sama Lembaga Asing Non Pemerintah.

Pasal 84

(1) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi kerja samabilateral.

(2) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi kerja samamultilateral.

(3) Subbagian Kerja Sama Lembaga Asing Non Pemerintahmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasikerja sama lembaga asing non pemerintah.

Bagian KedelapanBiro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 85

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturanperundang-undangan, pelayanan dan advokasi hukum,penelaahan dan evaluasi produk hukum dan perjanjian sertapembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 85, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksanamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan

- 22 -

peraturan perundang-undangan;b. pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan

di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dantransmigrasi;

c. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasanperaturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan pemberian pertimbanganhukum;

e. pelaksanaan koordinasi dan pemberian advokasi hukum;f. pelaksanaan jaringan dokumentasi informasi hukum;g. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi produk hukum serta

perjanjian;h. pembinaan dan penataan organisasi;i. pembinaan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi

birokrasi; danj. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 87

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:a. Bagian Penyusunan Perundang-Undangan;b. Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum;c. Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian;

dand. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 88

Bagian Penyusunan Perundang-Undangan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunanrancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaanharmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 88, Bagian Penyusunan Perundang-Undanganmenyelenggarakan fungsi:a.penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dan pelaksanaanharmonisasi peraturan perundang-undangan bidang desa;

b.penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancanganperaturan perundang-undangan dan pelaksanaanharmonisasi peraturan perundang-undangan bidangpembangunan daerah tertinggal; dan

c. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancanganperaturan perundang-undangan dan pelaksanaanharmonisasi peraturan perundang-undangan bidangtransmigrasi.

Pasal 90

Bagian Penyusunan Perundang-Undangan terdiri atas:a. Subbagian Perundang-Undangan I;

- 23 -

b. Subbagian Perundang-Undangan II; danc. Subbagian Perundang-Undangan III.

Pasal 91

(1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I bidang Desamempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi danfasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturanperundang-undangan di bidang desa.

(2) Subbagian Perundang-Undangan II bidang PembangunanDaerah Tertinggal mempunyai tugas melakukan penyiapankoordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturanperundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasiperaturan perundang-undangan bidang pembangunandaerah tertinggal.

(3) Subbagian Perundang-Undangan III bidang Transmigrasimempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi danfasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturanperundang-undangan bidang transmigrasi.

Pasal 92

Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan koordinasi penyuluhan danpenyebarluasan peraturan perundang-undangan,melaksanakan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukumdan advokasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasiinformasi hukum.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 92, Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukummenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasan

peraturan perundang-undangan;b. penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum;c. penyiapan koordinasi dan pelayanan advokasi hukum; dand. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan

perundang-undangan.

Pasal 94

Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum terdiri atas:a. Subbagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum;b. Subbagian Advokasi Hukum; danc. Subbagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 95

(1) Subbagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum mempunyai

- 24 -

tugas melakukan penyiapan koordinasi penyuluhan danpenyebarluasan peraturan perundang-undangan sertapemberian pertimbangan hukum .

(2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukanpenyiapan koordinasi dan pelayanan advokasi hukum.

(3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugasmelakukan penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi dandokumentasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum, dan Perjanjianmempunyai tugas melaksanakan analisa dan evaluasi produkhukum dan perjanjian.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 96, Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum danPerjanjian menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan analisa produk hukum bidang desa,

daerah tertinggal, dan transmigrasi;b. penyiapan bahan evaluasi produk hukum bidang desa,

daerah tertinggal, dan transmigrasi; danc. penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengkajian dan

penyusunan naskah perjanjian nasional dan internasionalbidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 98

Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjianterdiri atas:a. Subbagian Analisa Produk Hukum;b. Subbagian Evaluasi Produk Hukum; danc. Subbagian Perjanjian.

Pasal 99

(1) Subbagian Analisa Produk Hukum mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan analisa produk hukum bidangdesa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(2) Subbagian Evaluasi Produk Hukum mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan evaluasi produk hukumbidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(3) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengkajian danpenyusunan naskah perjanjian nasional dan internasionalbidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 100

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi,penyusunan analisis jabatan dan evaluasi jabatan serta tata

- 25 -

laksana di lingkungan Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 100, Bagian Organisasi dan Tata Laksanamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan penataan organisasi Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;b. penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis

beban kerja serta uraian jabatan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

c. penyusunan tata laksana, sistem dan prosedur kerja, tatahubungan serta reformasi birokrasi kerja Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 102

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:a. Subbagian Organisasi;b. Subbagian Tata Laksana; danc. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 103

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan,evaluasi jabatan dan analisis beban kerja serta uraianjabatan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan tata laksana, sistem danprosedur kerja, serta tata hubungan kerja sertapelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.


BAB VDIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian KesatuKedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

(1) Direktorat Jenderal Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal.

- 26 -

Pasal 105

Direktorat Jenderal Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaanpengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usahaekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologitepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, danpemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 105, Direktorat Jenderal Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan

pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa,pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna,dan pembangunan sarana prasarana desa, sertapemberdayaan masyarakat desa;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaanpelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa,pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna,dan pembangunan sarana prasarana desa, sertapemberdayaan masyarakat desa;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidangpembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaansumber daya alam dan teknologi tepat guna, danpembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaanmasyarakat desa;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaansumber daya alam dan teknologi tepat guna, danpembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaanmasyarakat desa;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaanpengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usahaekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam danteknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasaranadesa, serta pemberdayaan masyarakat desa;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

- 27 -


Pasal 107

Direktorat Jenderal Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa terdiri atas:a. Sekretariat Direktorat Jenderal;b. Direktorat Pelayanan Sosial Dasar;c. Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;d. Direktorat Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi

Tepat Guna;e. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; danf. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian KetigaSekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 108

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugasmelaksanakan pemberian pelayanan administratif kepadasemua unsur satuan organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 108, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakanfungsi:a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

b. pengelolaan data dan informasi;c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara

Direktorat Jenderal;d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan advokasi hukum; danf. penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 110

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:a. Bagian Perencanaan;b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;c. Bagian Kepegawaian dan Umum; dand. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.

Pasal 111

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

- 28 -

penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasidan penyusunan laporan di bidang pembangunan danpemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 111, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,

program dan anggaran;b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta

penyajian informasi; danc. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan

tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaanpembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 113

Bagian Perencanaan terdiri atas:a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;b. Subbagian Data dan Informasi; danc. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 114

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan koordinasi danpenyusunan rencana, program, dan anggaran.

(2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan pengolahan data, sertapenyajian informasi.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunanlaporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidangperencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatdesa.

Pasal 115

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugasmelakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi,pembukuan dan penatausahaan barang milik negara dilingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 115, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negaramenyelenggaran fungsi:a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan

anggaran;b. pengelolaan urusan penatausahaan keuangan dan

perbendaharaan; dan

- 29 -

c. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan,barang milik negara dan penyusunan laporan.

Pasal 117

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;b. Subbagian Perbendaharaan; danc. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.

Pasal 118

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugasmelakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran danpemantauan anggaran.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukanurusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaanserta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.

(3) Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyaitugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi danverifikasi keuangan serta barang milik negara.

Pasal 119

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugasmelaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha,persuratan dan arsip, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 119, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakanfungsi:a. pelaksanakan urusan kepegawaian;b. pelaksanaan urusan tata usaha, tata persuratan, dan

kearsipan; danc. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah

tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 121

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:a. Subbagian Kepegawaian;b. Subbagian Persuratan; danc. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 122

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukanurusan kepegawaian.

(2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusantata usaha, tata persuratan, dan kearsipan.

(3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyaitugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

- 30 -

Pasal 123

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyaitugas melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunanperaturan perundang-undangan, penataan organisasi, dan tatalaksana.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 123, Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksanamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-

undangan, dan pengelolaan dokumentasi hukum;b. pelaksanaan advokasi hukum; danc. pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan

ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 125

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;b. Subbagian Advokasi Hukum; danc. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 126

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undanganmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasipenyusunan peraturan perundang-undangan danpengelolaan dokumentasi Direktorat Jenderal.

(2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan advokasi hukum, dan informasi hukumDirektorat Jenderal.

(3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penataan organisasi danpenyusunan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal.

Bagian KeempatDirektorat Pelayanan Sosial Dasar

Pasal 127

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar,kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat danbudaya, perlindungan sosial, serta pengembangan aksesinformasi masyarakat.

- 31 -

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 127, Direktorat Pelayanan Sosial Dasarmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan

pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial,kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungansosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaanpengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial,kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungansosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar,kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat danbudaya, perlindungan sosial, serta pengembangan aksesinformasi masyarakat;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraansosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya,perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasimasyarakat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaanpengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial,kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungansosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pelayanan Sosial Dasar; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh DirekturJenderal.

Pasal 129

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar terdiri atas:a. Subdirektorat Pelayanan Dasar;b. Subdirektorat Kesejahteraan Masyarakat;c. Subdirektorat Adat dan Budaya;d. Subdirektorat Perlindungan Sosial;e. Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakat;

danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 130

Subdirektorat Pelayanan Dasar mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanpelayanan dasar.

Pasal 131


- 32 -

Pasal 130, Subdirektorat Pelayanan Dasar menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanankesehatan desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayananpendidikan desa.

Pasal 132

Subdirektorat Pelayanan Dasar terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Desa; danb. Seksi Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Desa.

Pasal 133

(1) Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Desa mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanpelayanan kesehatan desa.

(2) Seksi Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Desa mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanpelayanan pendidikan desa.

Pasal 134

Subdirektorat Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaankesejahteraan masyarakat.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 134, Subdirektorat Kesejahteraan Masyarakatmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi bina pengelolaankesejahteraan perempuan dan anak; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi bina pengelolaankesejahteraan sosial.

Pasal 136

Subdirektorat Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Perempuan dan Anak; dan

- 33 -

b. Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 137

(1) Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Perempuan dan Anakmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan kesejahteraan perempuan dan anak.

(2) Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaankesejahteraan sosial.

Pasal 138

Subdirektorat Adat dan Budaya mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanpengembangan adat dan budaya.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 138, Subdirektorat Adat dan Budaya menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi adatdan kearifan lokal; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi senidan budaya.

Pasal 140

Subdirektorat Adat dan Budaya Desa terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Adat dan Kearifan Lokal; danb. Seksi Fasilitasi Seni dan Budaya.

Pasal 141

(1) Seksi Fasilitasi Adat dan Kearifan Lokal mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi adat dan kearifan lokal.

(2) Seksi Fasilitasi Seni dan Budaya mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan

- 34 -

fasilitasi seni dan budaya.

Pasal 142

Subdirektorat Perlindungan Sosial mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanperlindungan sosial bagi masyarakat desa.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 142, Subdirektorat Perlindungan Sosialmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kerukunandan ketentraman desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pencegahandan penanganan konflik sosial desa.

Pasal 144

Subdirektorat Perlindungan Sosial terdiri atas:a. Seksi Kerukunan dan Ketentraman Desa; danb. Seksi Penanganan Konflik Sosial Desa.

Pasal 145

(1) Seksi Kerukunan dan Ketentraman Desa mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaankerukunan dan ketentraman desa.

(2) Seksi Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanpenanganan konflik sosial desa.

Pasal 146

Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakatmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan pengembangan akses informasi masyarakat.

- 35 -

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 146, Subdirektorat Pengembangan Akses InformasiMasyarakat menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipengembangan media informasi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan aksesinformasi.

Pasal 148

Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakatterdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Pengembangan Media Informasi; danb. Seksi Pengelolaan Akses Informasi.

Pasal 149

(1) Seksi Fasilitasi Pengembangan Media Informasi mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi pengembangan media informasi.

(2) Seksi Pengelolaan Akses Informasi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanakses informasi.

Pasal 150

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian KelimaDirektorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Pasal 151

Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaanBadan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usahaBUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, sertausaha ekonomi masyarakat desa.

Pasal 152


- 36 -

Pasal 151, Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan

pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa,permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakatdesa;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaanpengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa,permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakatdesa;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaanBadan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usahaBUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa,serta usaha ekonomi masyarakat desa;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha MilikDesa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa,perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usahaekonomi masyarakat desa;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaanpengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa,permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakatdesa;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan


Pasal 153

Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa terdiri atas:a. Subdirektorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa;b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik

Desa;c. Subdirektorat Perdagangan Desa;d. Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa;e. Subdirektorat Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 154

Subdirektorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan pelaksanaan kelembagaan BUM Desa.

Pasal 155


- 37 -

Pasal 154, Subdirektorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaanfasilitasi pembentukan BUM Desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaanfasilitasi pelembagaan BUM Desa.

Pasal 156

Subdirektorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa terdiriatas:a. Seksi Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; danb. Seksi Fasilitasi Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 157

(1) Seksi Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan pelaksanaan fasilitasi pembentukan BUM Desa.

(2) Seksi Fasilitasi Pelembagaan Badan Usaha Milik Desamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan pelaksanaan fasilitasi pelembagaan BUM Desa.

Pasal 158

Subdirektorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan pelaksanaan pengembangan usaha BUM Desa.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 158, Subdirektorat Pengembangan Usaha Badan UsahaMilik Desa menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaanfasilitasi pengembangan usaha BUM Desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaanfasilitasi pemasaran hasil usaha BUM Desa.

- 38 -

Pasal 160

Subdirektorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desaterdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik

Desa; danb. Seksi Fasilitasi Pemasaran Hasil Usaha Badan Usaha Milik

Desa.

Pasal 161

(1) Seksi Fasilitasi Pengembangan Usaha Badan Usaha MilikDesa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaanpelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha BUM Desa.

(2) Seksi Fasilitasi Pemasaran Hasil Usaha Badan Usaha MilikDesa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaanfasilitasi pemasaran hasil usaha BUM Desa.

Pasal 162

Subdirektorat Perdagangan Desa mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanperdagangan desa.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 162, Subdirektorat Perdagangan Desa menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipengembangan pasar desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 164

Subdirektorat Perdagangan Desa terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa; danb. Seksi Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran.

Pasal 165

(1) Seksi Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa mempunyai tugas

- 39 -

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi pengembangan pasar desa.

(2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaranmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 166

Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanpermodalan ekonomi desa.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 166, Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipermodalan usaha ekonomi masyarakat dan desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasiusaha kredit mikro.

Pasal 168

Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Desa; danb. Seksi Fasilitasi Usaha Kredit Mikro.

Pasal 169

(1) Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi Masyarakat danDesa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipermodalan usaha ekonomi masyarakat dan desa.

(2) Seksi Fasilitasi Usaha Kredit Mikro mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi usaha kredit mikro.

- 40 -

Pasal 170

Subdirektorat Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanusaha ekonomi masyarakat desa.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 170, Subdirektorat Usaha Ekonomi Masyarakat Desamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi tatakelola ekonomi desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipengembangan kewirausahaan desa.

Pasal 172

Subdirektorat Usaha Ekonomi Desa terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Tata Kelola Ekonomi Desa, danb. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Desa.

Pasal 173

(1) Seksi Fasilitasi Tata Kelola Ekonomi Desa mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi tata kelola ekonomi desa.

(2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Desamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan desa.

Pasal 174


Bagian KeenamDirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna

Pasal 175

Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan TeknologiTepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan

- 41 -

pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan,sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup,serta teknologi tepat guna.

Pasal 176

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal175, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Gunamenyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan

pengelolaan sumber daya hutan, pertanian danpertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim,lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaanpengelolaan sumber daya hutan, pertanian danpertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim,lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang pembinaan pengelolaan sumber dayahutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air,pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologitepat guna;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian danpertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim,lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaanpengelolaan sumber daya hutan, pertanian danpertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim,lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam danTeknologi Tepat Guna; dan


Pasal 177

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiriatas:a. Subdirektorat Sumber Daya Hutan, Pertanian dan

Pertambangan;b. Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim;c. Subdirektorat Lingkungan Hidup;d. Subdirektorat Teknologi Tepat Guna; dane. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 178

Subdirektorat Sumber Daya Hutan, Pertanian danPertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan sumber daya hutan,

- 42 -

pertanian dan pertambangan.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 178, Subdirektorat Sumber Daya Hutan, Pertanian danPertambangan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipendayagunaan sumber daya hutan dan pertanian; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipendayagunaan sumber daya pertambangan.

Pasal 180

Subdirektorat Hutan dan Pertambangan terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Hutan dan

Pertanian; danb. Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya

Pertambangan.

Pasal 181

(1) Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Hutan danPertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipendayagunaan sumber daya hutan dan pertanian.

(2) Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pertambanganmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan fasilitasi pendayagunaan sumber dayapertambangan.

Pasal 182

Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritimmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan sumber daya air, pertanahan dan maritim.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 182, Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan danMaritim menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

- 43 -

serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipendayagunaan sumber daya air dan pertanahan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Pasal 184

Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim terdiriatas:a. Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Air dan

Pertanahan; danb. Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir dan

Kelautan.Pasal 185

(1) Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Air danPertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipendayagunaan sumber daya air dan pertanahan.

(2) Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir danKelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Pasal 186

Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanlingkungan hidup.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 186, Subdirektorat Lingkungan Hidup menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasirehabilitasi lingkungan hidup desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasikonservasi lingkungan hidup desa.

- 44 -

Pasal 188

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa; danb. Seksi Fasilitasi Konservasi Lingkungan Hidup Desa.

Pasal 189

(1) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan fasilitasi rehabilitasi lingkungan hidup desa.

(2) Seksi Fasilitasi Konservasi Lingkungan Hidup Desamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan fasilitasi konservasi lingkungan hidup desa.

Pasal 190

Subdirektorat Teknologi Tepat Guna mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanteknologi tepat guna.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 190, Subdirektorat Teknologi Tepat Gunamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasiinovasi dan promosi teknologi tepat guna; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pemetaandan pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 192

Subdirektorat Teknologi Tepat Guna terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna;

danb. Seksi Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 193

(1) Seksi Fasilitasi Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Gunamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina

- 45 -

pengelolaan fasilitasi inovasi dan promosi teknologi tepatguna.

(2) Seksi Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Gunamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan pemetaan dan pendayagunaan teknologi tepatguna.

Pasal 194


Bagian KetujuhDirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Pasal 195

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang pembinaan pengelolaan di bidang saranadan prasarana permukiman desa, transportasi desa,pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dantelekomunikasi desa.

Pasal 196

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal195, Direktorat Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan

pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa,transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, dan telekomunikasi desa;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaanpengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa,transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, dan telekomunikasi desa;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang pembinaan pengelolaan sarana danprasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukungekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang saranadan prasarana permukiman desa, transportasi desa,pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dantelekomunikasi desa;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaanpengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa,transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, dan telekomunikasi desa;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan


- 46 -

Pasal 197

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa terdiriatas:a. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pemukiman Desa;b. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi Desa;c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi

Desa;d. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa;e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa;


Pasal 198

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pemukiman Desamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 198, Subdirektorat Sarana dan Prasarana PemukimanDesa menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipembangunan permukiman desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipembangunan lingkungan permukiman desa.

Pasal 200

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pemukiman Desa terdiriatas:a. Seksi Fasilitasi Pembangunan Permukiman Desa; danb. Seksi Fasilitasi Pembangunan Lingkungan Permukiman

Desa.

Pasal 201

(1) Seksi Fasilitasi Pembangunan Permukiman Desamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan fasilitasi pembangunan permukiman desa.

- 47 -

(2) Seksi Fasilitasi Pembangunan Lingkungan PermukimanDesa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipembangunan lingkungan permukiman desa.

Pasal 202

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi Desamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 202, Subdirektorat Sarana dan Prasarana TransportasiDesa menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasisarana transportasi desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasiprasarana transportasi desa.

Pasal 204

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi Desa terdiriatas:a. Seksi Fasilitasi Sarana Transportasi Desa; danb. Seksi Fasilitasi Prasarana Transportasi Desa.

Pasal 205

(1) Seksi Fasilitasi Sarana Transportasi Desa mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi sarana transportasi desa.

(2) Seksi Fasilitasi Prasarana Transportasi Desa mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi prasarana transportasi desa.

Pasal 206

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pendukung EkonomiDesa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,

- 48 -

bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasibina pengelolaan sarana dan prasarana pendukung ekonomidesa.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 206, Subdirektorat Sarana dan Prasarana PendukungEkonomi Desa menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasisarana dan prasarana produksi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasisarana dan prasarana pemasaran.

Pasal 208

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desaterdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi; danb. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran.

Pasal 209

(1) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi sarana dan prasarana produksi.

(2) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaranmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran.

Pasal 210

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan sarana dan prasarana elektrifikasi desa.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 210, Subdirektorat Sarana dan Prasarana ElektrifikasiDesa menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi

- 49 -

pembangunan sarana elektrifikasi desa; danb. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipembangunan prasarana elektrifikasi desa.

Pasal 212

Subdirektorat Pengembangan Desa terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Pembangunan Sarana Elektrifikasi Desa; danb. Seksi Fasilitasi Pembangunan Prasarana Elektrifikasi Desa.

Pasal 213

(1) Seksi Fasilitasi Pembangunan Sarana Elektrifikasi Desamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan fasilitasi pembangunan sarana elektrifikasidesa.

(2) Seksi Fasilitasi Pembangunan Prasarana Elektrifikasi Desamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan fasilitasi pembangunan prasarana elektrifikasidesa.

Pasal 214

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan sarana dan prasarana telekomunikasi desa.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 214, Subdirektorat Sarana dan PrasaranaTelekomunikasi Desa menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasisarana telekomunikasi desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasiprasarana telekomunikasi desa.

Pasal 216

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desaterdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Sarana Telekomunikasi Desa; dan

- 50 -

b. Seksi Fasilitasi Prasarana Telekomunikasi Desa.

Pasal 217

(1) Seksi Fasilitasi Sarana Telekomunikasi Desa mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi sarana telekomunikasi desa.

(2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasiprasarana telekomunikasi desa.

Pasal 218

Subbagian Tata Usaha Direktorat mempunyai tugas melakukanurusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Bagian KedelapanDirektorat Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 219

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangankapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunanpartisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakatdesa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa.

Pasal 220

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal219, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan

pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa,perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasiperaturan desa, ketahanan masyarakat desa sertakerjasama dan kemitraan masyarakat desa;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaanpengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa,perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasiperaturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerjasama dan kemitraan masyarakat desa;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang pembinaan pengelolaan pengembangankapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunanpartisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakatdesa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpembinaan pengelolaan pengembangan kapasitasmasyarakat desa, perencanaan dan pembangunan

- 51 -

partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakatdesa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaanpengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa,perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasiperaturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerjasama dan kemitraan masyarakat desa;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan


Pasal 221

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas:a. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa;b. Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif;c. Subdirektorat Advokasi Peraturan Desa;d. Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa;e. Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat desa;


Pasal 222

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 222, Subdirektorat Pengembangan Kapasitas MasyarakatDesa menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipembelajaran masyarakat desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanpendampingan dan kaderisasi masyarakat desa.

Pasal 224

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa; danb. Seksi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat desa.

- 52 -

Pasal 225

(1) Seksi Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipembelajaran masyarakat desa.

(2) Seksi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan pendampingan dan kaderisasi masyarakat desa.

Pasal 226

Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatifmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan perencanaan dan pembangunan partisipatif.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 226, Subdirektorat Perencanaan dan PembangunanPartisipatif menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasiperencanaan partisipatif; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipembangunan partisipatif.

Pasal 228

Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatifterdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif; danb. Seksi Fasilitasi Pembangunan Partisipatif.

Pasal 229

(1) Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi perencanaan partisipatif.

(2) Seksi Fasilitasi Pembangunan Partisipatif penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasipembangunan partisipatif.

- 53 -

Pasal 230

Subdirektorat Advokasi Peraturan Desa mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanadvokasi peraturan desa.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 230, Subdirektorat Advokasi Peraturan Desamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan analisis danpenyusunan peraturan desa; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan advokasikewenangan dan peraturan desa.

Pasal 232

Subdirektorat Advokasi Peraturan Desa terdiri atas:a. Seksi Analisis dan Penyusunan Peraturan Desa; danb. Seksi Advokasi Kewenangan dan Peraturan Desa.

Pasal 233

(1) Seksi Analisis dan Penyusunan Peraturan Kebijakanmempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaananalisis dan penyusunan peraturan desa.

(2) Seksi Advokasi Kewenangan dan Peraturan Desamempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaananalisis dan penyusunan peraturan desa.

Pasal 234

Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanketahanan masyarakat desa.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 234, Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa

- 54 -

menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasiadvokasi hukum; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasilembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 236

Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Advokasi Hukum; danb. Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 237

(1) Seksi Fasilitasi Advokasi Hukum mempunyai tugaspenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasiadvokasi hukum.

(2) Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyaitugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasilembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 238

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi binapengelolaan kerja sama dan kemitraan masyarakat desa.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 238, Subdirektorat Kerja Sama dan KemitraanMasyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi kerjasama desa; dan

b. penyiapan bahan melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring danevaluasi bina pengelolaan fasilitasi kemitraan.

- 55 -

Pasal 240

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desaterdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa; danb. Seksi Fasilitasi Kemitraan.

Pasal 241

(1) Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaanfasilitasi kerja sama desa.

(2) Seksi Fasilitasi Kemitraan mempunyai tugas melakukanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi fasilitasikemitraan.

Pasal 242


BAB VIDIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN


Pasal 243

(1) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaanberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaandipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 244

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaanmempunyai tugas menyelenggarakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunankawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasanperdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 244, Direktorat Jenderal Pembangunan KawasanPerdesaan menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasaranakawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan

- 56 -

perdesaan;b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasaranakawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasanperdesaan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidangperencanaan pembangunan kawasan perdesaan,pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, danpembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangperencanaan pembangunan kawasan perdesaan,pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, danpembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaanpembangunan kawasan perdesaan, pembangunansarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunanekonomi kawasan perdesaan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PembangunanKawasan perdesaan; dan



Pasal 246

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiriatas:a. Sekretariat Direktorat Jenderal;b. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;c. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;d. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan

Perdesaan;e. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan

Perdesaan; danf. Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas.


Pasal 247

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugasmelaksanakan pemberian pelayanan administratif kepadasemua unsur satuan organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 248


anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

- 57 -

pembangunan kawasan perdesaan;b. pengelolaan data dan informasi;c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara



Pasal 249


Pasal 250

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasidan penyusunan laporan di bidang pembangunan kawasanperdesaan.

Pasal 251




tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaanpembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 252


Pasal 253



(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

- 58 -

melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunanlaporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidangperencanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 254


Pasal 255



perbendaharaan; danc. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan,

barang milik negara dan penyusunan laporan.

Pasal 256


Pasal 257


(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukanurusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan sertapenyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.


Pasal 258


Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 258, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakanfungsi:a. pelaksanakan urusan kepegawaian;

- 59 -

b. pelaksanaan urusan tata usaha, tata persuratan, dankearsipan; dan

c. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumahtangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 260


Pasal 261




Pasal 262


Pasal 263




Pasal 264


Pasal 265



- 60 -

(3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penataan organisasi danpenyusunan ketatalaksanaan di lingkungan DirektoratJenderal.

Bagian KeempatDirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 266

Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunankawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 266, Direktorat Perencanaan Pembangunan KawasanPerdesaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan

pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa,Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku danPapua;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaanpembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa,Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku danPapua;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasanperdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangperencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayahSumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,Maluku dan Papua;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaanpembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa,Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku danPapua;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;dan


Pasal 268

Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaanterdiri atas:a. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan

Perdesaan Wilayah I;b. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan

- 61 -

Perdesaan Wilayah II;c. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan

Perdesaan Wilayah III;d. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan

PerdesaanWilayah IV;e. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan

Perdesaan Wilayah V; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 269

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan PerdesaanWilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasiperencanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahSumatera.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 269, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan KawasanPerdesaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan program;dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisibidang evaluasi dan pelaporan.

Pasal 271

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan PerdesaanWilayah I terdiri atas:a. Seksi Perencanaan Program; danb. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 272

(1) Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisibidang evaluasi dan pelaporan.

Pasal 273

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan PerdesaanWilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,

- 62 -

bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasiperencanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahJawa dan Bali.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 273, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan KawasanPerdesaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaanprogram; dan


Pasal 275

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan PerdesaanWilayah II terdiri atas:a. Seksi Perencanaan Program; danb. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 276

(1) Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaanprogram.


Pasal 277

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan PerdesaanWilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasiperencanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahKalimantan.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 277, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan WilayahIII menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan


- 63 -


Pasal 279

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III terdiriatas:a. Seksi Perencanaan Program; danb. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 280


(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisebidang evaluasi dan pelaporan.

Pasal 281

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan PerdesaanWilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasiperencanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahSulawesi.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 281, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan WilayahIV menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 283

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV terdiriatas:a. Seksi Perencanaan Program; danb. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- 64 -

Pasal 284



Pasal 285

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan PerdesaanWilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasiperencanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahNusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 285, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah Vmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 287

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V terdiriatas:a. Seksi Perencanaan Program; danb. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 288

(1) Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas SeksiEvaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisibidang evaluasi dan pelaporan.

- 65 -

Pasal 289


Bagian KelimaDirektorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Pasal 290

Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomikawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhanekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, sertapengembangan fasilitas usaha dan pemasaran.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 290, Direktorat Pembangunan Ekonomi KawasanPerdesaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa

kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembanganpusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalandan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha danpemasaran;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisakebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembanganpusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalandan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha danpemasaran;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasanperdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi,pengembangan permodalan dan investasi, sertapengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisakebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembanganpusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalandan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha danpemasaran;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisakebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembanganpusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalandan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha danpemasaran;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan; dan


- 66 -

Pasal 292

Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan terdiriatas:a. Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan

Perdesaan;b. Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi;c. Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi;d. Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan

Pemasaran; dane. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 293

Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa dibidang kebijakan ekonomi kawasan perdesaan.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal293, Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi KawasanPerdesaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakanpemanfaatan hutan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakanpertambangan.

Pasal 295

Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaanterdiri atas:a. Seksi Analisa Kebijakan Pemanfaatan Hutan; danb. Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan.

Pasal 296

(1) Seksi Analisa Kebijakan Pemanfaatan Hutan mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisakebijakan pemanfaatan hutan.

(2) Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisakebijakan pertambangan.

- 67 -

Pasal 297

Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomimempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal297, Subdirektorat Pengembangan Pusat PertumbuhanEkonomi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi sinkronisasi programpemerintah; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi penyiapan potensimasyarakat.

Pasal 299

Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomiterdiri atas:a. Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah; danb. Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat.

Pasal 300

(1) Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sinkronisasiprogram pemerintah.

(2) Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapanpotensi masyarakat.

Pasal 301

Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasimempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpengembangan permodalan dan investasi.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 301, Subdirektorat Pengembangan Permodalan danInvestasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

- 68 -

serta monitoring dan evaluasi pengembangan permodalan;dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan investasi.

Pasal 303

Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi terdiriatas:a. Seksi Pengembangan Permodalan; danb. Seksi Pengembangan Investasi.

Pasal 304

(1) Seksi Pengembangan Permodalan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembanganpermodalan.

(2) Seksi Pengembangan Investasi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembanganinvestasi.

Pasal 305

Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaranmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan fasilitas usaha dan pemasaran.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 305, Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha danPemasaran menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitasusaha ekonomi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitaspemasaran.

Pasal 307

Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaranterdiri atas:a. Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi; danb. Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran.

- 69 -

Pasal 308

(1) Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasipengembangan fasilitas usaha ekonomi.

(2) Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasipengembangan fasilitas pemasaran.

Pasal 309


Bagian KeenamDirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan

Perdesaan

Pasal 310

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana KawasanPerdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangpembangunan sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa,Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal310, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana KawasanPerdesaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan

prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana danprasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera,Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Malukudan Papua;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang saranadan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana danprasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan

- 70 -

Perdesaan;g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur

Jenderal.

Pasal 312

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana KawasanPerdesaan terdiri atas:a. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah I;b. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah II;c. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah III;d. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IV;e. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah V;


Pasal 313

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Imempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpembangunan sarana dan prasarana di wilayah Sumatera.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 313, Subdirektorat Pembangunan Sarana PrasaranaWilayah I menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasaranaekonomi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasaranapelayanan dasar .

Pasal 315

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah I terdiriatas:a. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi; danb. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal 316

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana danprasarana ekonomi.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

- 71 -

pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana danprasarana pelayanan dasar.

Pasal 317

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IImempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi di bidangpembangunan sarana dan prasarana di wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 317, Subdirektorat Pembangunan Sarana PrasaranaWilayah II menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasaranapelayanan dasar.

Pasal 319

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IIterdiri atas:a. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi; danb. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal 320


(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana danprasarana pelayanan dasar.

Pasal 321

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IIImempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpembangunan sarana prasarana di wilayah Kalimantan.

- 72 -

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 321, Subdirektorat Pembangunan Sarana PrasaranaWilayah III menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pembangunan sarana danprasarana ekonomi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pembangunan sarana danprasarana pelayanan dasar.

Pasal 323

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IIIterdiri atas:a. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi; danb. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal 324



Pasal 325

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IVmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpembangunan sarana prasarana di wilayah Sulawesi.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 325, Subdirektorat Pembangunan Sarana PrasaranaWilayah IV menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

- 73 -



Pasal 327

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IVterdiri atas:a. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi; danb. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal 328

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana danprasarana ekonomi.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana danprasarana pelayanan dasar.

Pasal 329

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Vmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpembangunan sarana prasarana di wilayah Nusa Tenggara,Maluku dan Papua.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 329, Subdirektorat Pembangunan Sarana PrasaranaWilayah V menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 331

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah V

- 74 -

terdiri atas:a. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi; danb. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal 332

(1) Seksi Sarana Dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi pembinaanpengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.


Pasal 333


Bagian KetujuhDirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan

Perdesaan

Pasal 334

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam KawasanPerdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangpengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayahSumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,Maluku dan Papua.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 334, Direktorat Pengembangan Sumber Daya AlamKawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan

sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera,Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Malukudan Papua;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangansumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera,Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Malukudan Papua;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang pengembangan sumber daya alamkawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali,Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan

- 75 -

wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NusaTenggara, Maluku dan Papua;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaanpengelolaan pengembangan sumber daya alam kawasanperdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;dan


Pasal 336

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam KawasanPerdesaan terdiri atas:a. Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Wilayah I;b. Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Wilayah II;c. Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Wilayah III;d. Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Wilayah IV;e. Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Wilayah V; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 337

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan WilayahI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasidi bidang sumber daya alam kawasan perdesaan di wilayahSumatera.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 337, Subdirektorat Sumber Daya Alam KawasanPerdesaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta evaluasi dan pelaporan identifikasi dan pemetaanpotensi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan danpemanfaatan potensi.

- 76 -

Pasal 339

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan WilayahI terdiri atas:a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi; danb. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi.

Pasal 340

(1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi danpemetaan potensi.

(2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan danpemanfaatan potensi.

Pasal 341

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan WilayahII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasidi bidang sumber daya alam kawasan perdesaan di wilayahJawa dan Bali.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 341, Subdirektorat Sumber Daya Alam KawasanPerdesaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penataan serta

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaanpotensi; dan


Pasal 343

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan WilayahII terdiri atas:a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi; danb. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi.

Pasal 344

(1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan

- 77 -

supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi danpemetaan potensi.

(2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan danpemanfaatan potensi.

Pasal 345

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan WilayahIII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasidi bidang sumber daya alam kawasan perdesaan di wilayahKalimantan.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 345, Subdirektorat Sumber Daya Alam KawasanPerdesaan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penataan serta



Pasal 347

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan WilayahIII terdiri atas:a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi; danb. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi.

Pasal 348



- 78 -

Pasal 349

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan WilayahIV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasisumber daya alam kawasan perdesaan di wilayah Sulawesi.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 349, Subdirektorat Sumber Daya Alam KawasanPerdesaan Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penataan serta



Pasal 351

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan WilayahIV terdiri atas:a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi; danb. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi.

Pasal 352



Pasal 353

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan WilayahV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasidi bidang sumber daya alam kawasan perdesaan di wilayahNusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 353, Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan

- 79 -

Perdesaan Wilayah V menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penataan serta



Pasal 355

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan WilayahV terdiri atas:a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi; danb. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi.

Pasal 356



Pasal 357


Bagian KedelapanDirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas

Pasal 358

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitasmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan manajemendan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerjasama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 358, Direktorat Kerja Sama dan PengembanganKapasitas menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendampingan

manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan

- 80 -

pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, sertakeserasian kawasan perdesaan.

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampinganmanajemen dan teknis, dan penyiapan media danpembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, sertakeserasian kawasan perdesaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria di bidang pendampingan manajemen dan teknis,dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja samadan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapanmedia dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan,serta keserasian kawasan perdesaan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangpendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapanmedia dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan,serta keserasian kawasan perdesaan.

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas; dan


Pasal 360

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas terdiriatas:a. Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis;b. Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran;c. Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan;d. Subdirektorat Keserasian Kawaasan Perdesaan; dane. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 361

Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknismempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapanpendampingan manajemen dan pendampingan teknis.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 361, Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknismenyelenggarakan fungsi:a.penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi penyiapan pendampinganmanajemen; dan

b.penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pendampingan teknis.

- 81 -

Pasal 363

Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis terdiriatas:a. Seksi Penyiapan Pendampingan Manajemen; danb. Seksi Pendampingan Teknis.

Pasal 364

(1) Seksi Penyiapan Pendampingan Manajemen mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapanpendampingan manajemen.

(2) Seksi Pendampingan Teknis mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pendampingan teknis.

Pasal 365

Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapan media danpembelajaran.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 365, Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaranmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta evaluasi dan pelaporan penyiapan media; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pembelajaran.

Pasal 367

Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran terdiri atas:a. Seksi Penyiapan Media; danb. Seksi Pembelajaran.

Pasal 368

(1) Seksi Penyiapan Media mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi penyiapan media.

(2) Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan

- 82 -

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi pembelajaran.

Pasal 369

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi kerja sama antarlembaga dan kemitraan usaha.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 369, Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi kerja sama antar lembaga;dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha.

Pasal 371

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan terdiri atas:a. Seksi Kerja Sama antar Lembaga; danb. Seksi Kemitraan Usaha.

Pasal 372

(1) Seksi Kerja Sama antar Lembaga mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi kerja sama antarlembaga.

(2) Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha.

Pasal 373

Subdirektorat Keserasian Kawasan Perdesaan mempunyaitugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasiidentifikasi dan fasilitasi.

Pasal 374


- 83 -

Pasal 373, Subdirektorat Keserasian Kawasan Perdesaanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi identifikasi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi fasilitasi.

Pasal 375

Subdirektorat Keserasian Kawasan Perdesaan terdiri atas:a. Seksi Identifikasi; danb. Seksi Fasilitasi.

Pasal 376

(1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi identifikasi.

(2) Seksi Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi fasilitasi.

Pasal 377


BAB VIIDIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH

TERTENTU


Pasal 378

(1) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentudipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 379

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentumempunyai tugas menyelenggarakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawanpangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pascakonflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

- 84 -

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 379, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentumenyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah

rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencanadan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerahrawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencanadan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan,daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulaukecil dan terluar;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan,daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulaukecil dan terluar;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat JenderalPengembangan Daerah Tertentu; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Pasal 381

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu terdiri atas:a. Sekretariat Direktorat Jenderal;b. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan;c. Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan;d. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana;e. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik; danf. Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar.


Pasal 382

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugasmelaksanakan pemberian pelayanan administratif kepadasemua unsur satuan organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

Pasal 383


anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

- 85 -

pengembangan daerah tertentu;b. pengelolaan data dan informasi;c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara



Pasal 384


Pasal 385

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasidan penyusunan laporan di bidang pengembangan daerahtertentu.

Pasal 386




tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaanpengembangan daerah tertentu.

Pasal 387


Pasal 388



(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan

- 86 -

laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidangperencanaan pengembangan daerah tertentu.

Pasal 389


Pasal 390





Pasal 391


Pasal 392




Pasal 393


Pasal 394


- 87 -



Pasal 395


Pasal 396



(3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyaitugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 397


Pasal 398




Pasal 399


Pasal 400



- 88 -


Bagian KeempatDirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan

Pasal 401

Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang penanganan daerah rawan pangan wilayahSumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,Maluku, dan Papua.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 401, Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Panganmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan

daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangandaerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera,Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,dan Papua;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera,Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,dan Papua;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh DirekturJenderal.

Pasal 403

Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan terdiri atas:a. Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan

Wilayah I;b. Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan

Wilayah II;c. Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan

Wilayah III;d. Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan

Wilayah IV;e. Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan

Wilayah V; danf. Subbagian Tata Usaha.

- 89 -

Pasal 404

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah Imelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah rawanpangan di wilayah Sumatera.

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 404, Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan PanganWilayah I menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi pengembangan sumber daya; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Pasal 406

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah Iterdiri atas:a. Seksi Pengembangan Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Infrastruktur.

Pasal 407

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya.

(2) Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Pasal 408

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah IImelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah rawanpangan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 408, Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan PanganWilayah II menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring

- 90 -

dan evaluasi pengembangan sumber daya; danb. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Pasal 410

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah IIterdiri atas:a. Seksi Pengembangan Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Infrastruktur.

Pasal 411

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensisumber daya.


Pasal 412

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan WilayahIII melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah rawanpangan di wilayah Kalimantan.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 412, Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan PanganWilayah III menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 414

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan WilayahIII terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Infrastruktur.

Pasal 415

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas

- 91 -

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensisumber daya.


Pasal 416

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan WilayahIV melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah rawanpangan di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 416, Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan PanganWilayah IV menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Pasal 418

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan WilayahIV terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Infrastruktur.

Pasal 419



Pasal 420

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah Vmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah rawanpangan di wilayah Papua.

- 92 -

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 420, Subdirektorat Daerah Pengembangan Rawan PanganWilayah V menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 422

Subdirektorat Daerah Pengembangan Rawan Pangan Wilayah Vterdiri atas:a. Seksi Pengembangan Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Infrastruktur.

Pasal 423



Bagian KelimaDirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan

Pasal 424

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayahSumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,Maluku, dan Papua.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 424, Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan

daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangandaerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

- 93 -

pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa,Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, danPapua;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa,Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, danPapua;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan; dan


Pasal 426

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan terdiri atas:a. Subdirektorat Daerah Rawan Pangan Wilayah I;b. Subdirektorat Daerah Rawan Pangan Wilayah II;c. Subdirektorat Daerah Rawan Pangan Wilayah III;d. Subdirektorat Daerah Rawan Pangan Wilayah IV;e. Subdirektorat Daerah Rawan Pangan Wilayah V; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 427

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Imelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerahperbatasan di wilayah Sumatera.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 427, Subdirektorat Pengembangan Daerah PerbatasanWilayah I menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Pasal 429

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Iterdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar.

Pasal 430

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,

- 94 -

serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensisumber daya.

(2) Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastrukturdasar.

Pasal 431

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah IImelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerahperbatasan di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 431, Subdirektorat Pengembangan Daerah PerbatasanWilayah II menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 433

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah IIterdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar.

Pasal 434

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensisumber daya.

(2) Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembanganinfrastruktur dasar.

Pasal 435

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah IIImelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah

- 95 -

perbatasan di wilayah Kalimantan.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 435, Subdirektorat Pengembangan Daerah PerbatasanWilayah III menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 437

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah IIIterdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar.

Pasal 438


(2) Seksi Infrastruktur Dasar mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Pasal 439

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah IVmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerahperbatasan di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 439, Subdirektorat Pengembangan Daerah PerbatasanWilayah IV menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



- 96 -

Pasal 441

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah IVterdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar.

Pasal 442



Pasal 443

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Vmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerahperbatasan di wilayah Papua.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 443, Subdirektorat Pengembangan Daerah PerbatasanWilayah V menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 445

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Vterdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar.

Pasal 446


- 97 -


Pasal 447


Bagian KeenamDirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

Pasal 448

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencanawilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan,Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 448, Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencanamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan

daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganandaerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpenanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa,Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, danPapua;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganandaerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana; dan


Pasal 450

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana terdiri atas:a. Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah

I;b. Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah

II;c. Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah

III;

- 98 -

d. Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana WilayahIV;

e. Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana V; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 451

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah Imelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah rawanbencana di wilayah Sumatera.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 451, Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan BencanaWilayah I menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi pengurangan risiko bencana; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi penanganan pasca bencana.

Pasal 453

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah Iterdiri atas:a. Seksi Pengurangan Risiko Bencana; danb. Seksi Penanganan Pasca Bencana.

Pasal 454

(1) Seksi Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana.

(2) Seksi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Pasal 455

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IImelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerahperbatasan di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 456


- 99 -

Pasal 455, Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan BencanaWilayah II menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 457

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IIterdiri atas:a. Seksi Pengurangan Risiko Bencana; danb. Seksi Penanganan Pasca Bencana.

Pasal 458



Pasal 459

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IIImelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerahperbatasan di wilayah Kalimantan.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 459, Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan BencanaWilayah III menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 461

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IIIterdiri atas:a. Seksi Pengurangan Risiko Bencana; danb. Seksi Penanganan Pasca Bencana.

- 100 -

Pasal 462



Pasal 463

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IVmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerahperbatasan di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 463, Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan BencanaWilayah IV menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi pengembangan pengurangan risiko bencana;dan


Pasal 465

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IVterdiri atas:a. Seksi Pengurangan Risiko Bencana; danb. Seksi Penanganan Pasca Bencana.

Pasal 466



Pasal 467

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah Vmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

- 101 -

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerahperbatasan di wilayah Papua.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 467, Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan BencanaWilayah V menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi pengembangan pengurangan risiko bencana;dan


Pasal 469

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah Vterdiri atas:a. Seksi Pengurangan Risiko Bencana; danb. Seksi Penanganan Pasca Bencana.

Pasal 470



Pasal 471


Bagian KetujuhDirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik

Pasal 472

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayahSumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,Maluku, dan Papua.

Pasal 473


- 102 -

Pasal 472, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflikmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan

daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganandaerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpenanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa,Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, danPapua;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganandaerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NusaTenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik; dan


Pasal 474

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik terdiri atas:a. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah I;b. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah II;c. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah III;d. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IV;e. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah V;


Pasal 475

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah Imelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah pascakonflik di wilayah Sumatera.

Pasal 476

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 475, Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca KonflikWilayah I menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi bidang pencegahan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi bidang pemulihan.

- 103 -

Pasal 477

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah Iterdiri atas:a. Seksi Pencegahan; danb. Seksi Pemulihan.

Pasal 478

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi bidang pencegahan.

(2) Seksi Pemulihan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi bidang pemulihan.

Pasal 479

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IImelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanganandaerah pasca konflik di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 479, Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca KonflikWilayah II menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 481

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IIterdiri atas:c. Seksi Pencegahan; dand. Seksi Pemulihan.

Pasal 482

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring danevaluasi bidang pencegahan.

(2) Seksi Pemulihan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan

- 104 -

evaluasi bidang pemulihan.

Pasal 483

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IIImelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah pascakonflik di wilayah Kalimantan.

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 483, Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca KonflikWilayah III menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 485

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IIIterdiri atas:a. Seksi Pencegahan; danb. Seksi Pemulihan.

Pasal 486


(2) Seksi Pemulihan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring danevaluasi bidang pemulihan.

Pasal 487

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IVmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah pascakonflik di wilayah Sulawesi dan Maluku

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 487, Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca KonflikWilayah IV menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

- 105 -



Pasal 489

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IVterdiri atas:a. Seksi Pencegahan; danb. Seksi Pemulihan.

Pasal 490



Pasal 491

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah Vmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah pascakonflik di wilayah Papua.

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 491, Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca KonflikWilayah V menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 493

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah Vterdiri atas:a. Seksi Pencegahan; danb. Seksi Pemulihan.

Pasal 494

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan

- 106 -

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring danevaluasi bidang pencegahan.


Pasal 495


Bagian KedelapanDirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

Pasal 496

Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluarmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulaukecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara,Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 497

Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluardalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 496, menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan

daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali,Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangandaerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali,Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayahSumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,Maluku, dan Papua;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayahSumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,Maluku, dan Papua;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar;dan


Pasal 498

Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluarterdiri atas:a. Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan

- 107 -

Terluar Wilayah I;b. Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan

Terluar Wilayah II;c. Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan

Terluar Wilayah III;d. Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan

Terluar Wilayah IV;e. Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan

Terluar Wilayah V; danf. Subbagian Tata Usaha Direktorat.

Pasal 499

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan TerluarWilayah I melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpengembangan daerah pulau kecil dan terluar di wilayahSumatera.

Pasal 500

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 499, Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecildan Terluar Wilayah I menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 501

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan TerluarWilayah I terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pasal 502


(2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana danprasarana.

- 108 -

Pasal 503

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan TerluarWilayah II melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpengembangan daerah pulau kecil dan terluar di wilayah Jawa,Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 503, Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecildan Terluar Wilayah II menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 505

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan TerluarWilayah II terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pasal 506



Pasal 507

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan TerluarWilayah III melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpengembangan daerah pulau kecil dan terluar di wilayahKalimantan.

Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 507, Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil

- 109 -

dan Terluar Wilayah III menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 509

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan TerluarWilayah III terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pasal 510



Pasal 511

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan TerluarWilayah IV melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpengembangan daerah pulau kecil dan terluar di wilayahSulawesi dan Maluku.

Pasal 512

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 511, Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecildan Terluar Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 513

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan TerluarWilayah IV terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan

- 110 -

b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pasal 514



Pasal 515

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan TerluarWilayah V melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpengembangan daerah pulau kecil dan terluar di wilayahPapua.

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 515, Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecildan Terluar Wilayah V menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan



Pasal 517

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan TerluarWilayah V terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; danb. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pasal 518


(2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,

- 111 -

serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana danprasarana.

Pasal 519


BAB VIIIDIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL


Pasal 520

(1) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggaldipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 521

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggalmempunyai tugas menyelenggarakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunandaerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 522

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521,menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator dan

subindikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggaldan skema pendanaan percepatan pembangunan daerahtertinggal;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasipenatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaranpercepatan pembangunan daerah tertinggal;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpercepatan pembangunan daerah tertinggal;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatanpembangunan daerah tertinggal;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PembangunanDaerah Tertinggal; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

- 112 -


Pasal 523

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, terdiriatas:a. Sekretariat Direktorat Jenderal;b. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;c. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia;d. Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan

Hidup;e. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana; danf. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal.


Pasal 524

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugasmelaksanakan pemberian pelayanan administratif kepadasemua unsur satuan organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 525


anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpembangunan daerah tertinggal;




Pasal 526


Pasal 527

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi

- 113 -

dan penyusunan laporan di bidang pembangunan daerahtertinggal.

Pasal 528



penyajian informasi; danc. penyiapan bahan valuasi dan penyusunan laporan tahunan,

berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaanpembangunan daerah tertinggal.

Pasal 529


Pasal 530



(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunanlaporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidangperencanaan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 531


Pasal 532





- 114 -

Pasal 533


Pasal 534




Pasal 535


Pasal 536




Pasal 537


Pasal 538


(2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukanurusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan.


- 115 -

Pasal 539


Pasal 540




Pasal 541


Pasal 542




Bagian KeempatDirektorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertingal

Pasal 543

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertingalmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan danpelaksanaan kebijakan serta koordinasi penatalaksanaan dibidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasidaerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan,serta evaluasi dan pelaporan.

- 116 -

Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 543, Direktorat Perencanaan dan Identifikasi DaerahTertingal menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan

indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal,penyusunan rencana dan skema pendanaankementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunanindikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal,penyusunan rencana dan skema pendanaankementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah;

c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulanalokasi anggaran percepatan pembangunan daerahtertinggal;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpenyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerahtertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaankementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunanindikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal,penyusunan rencana dan skema pendanaankementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;dan


Pasal 545

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertingal terdiriatas:a. Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal;b. Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal;c. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan

Kementerian/Lembaga;d. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan

Daerah;e. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 546

Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggalmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal.

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 546, Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah

- 117 -

Tertinggal menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan dan analisis penyusunan

indikator daerah tertinggal; danb. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data indikator

daerah tertinggal.

Pasal 548

Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal terdiriatas:a. Seksi Pengumpulan dan Analisis; danb. Seksi Pengolahan dan Penyajian.

Pasal 549

(1) Seksi Pengumpulan dan Analisis mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan analisis penyusunan indikatordaerah tertinggal.

(2) Seksi Pengolahan dan Penyajian mempunyai tugasmelakukan pengolahan dan penyajian data indikator daerahtertinggal.

Pasal 550

Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi dibidang identifikasi daerah tertinggal.

Pasal 551

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 550, Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggalmenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan dan analisis penyusunan

identifikasi daerah tertinggal; danb. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data identifikasi

daerah tertinggal.

Pasal 552

Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal terdiri atas:a. Seksi Pengumpulan dan Analisis; danb. Seksi Pengolahan dan Penyajian.

Pasal 553

(1) Seksi Pengumpulan dan Analisis mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan analisis penyusunanidentifikasi daerah tertinggal.

(2) Seksi Pengolahan dan Penyajian mempunyai tugasmelakukan pengolahan dan penyajian data identifikasidaerah tertinggal.

- 118 -

Pasal 554

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema PendanaanKementerian/Lembaga mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasipenyusunan rencana dan skema pendanaan percepatanpembangunan daerah tertinggal pada lingkupkementerian/lembaga.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 554, Subdirektorat Penyusunan Rencana dan SkemaPendanaan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunandaerah tertinggal pada lingkup kementerian/lembaga; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi skema pendanaan percepatan pembangunandaerah tertinggal pada lingkup kementerian/lembaga.

Pasal 556

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema PendanaanKementerian/Lembaga terdiri atas:a. Seksi Penyusunan Rencana; danb. Seksi Skema Pendanaan.

Pasal 557

(1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunandaerah tertinggal pada lingkup kementerian/lembaga.

(2) Seksi Skema Pendanaan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi skema pendanaan percepatan pembangunandaerah tertinggal pada lingkup kementerian/lembaga.

Pasal 558

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema PendanaanDaerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberianbimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasipenyusunan rencana dan skema pendanaan percepatanpembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah.

- 119 -

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal558, Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema PendanaanDaerah menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunandaerah tertinggal pada lingkup daerah; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi skema pendanaan percepatan pembangunandaerah tertinggal pada lingkup daerah.

Pasal 560

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema PendanaanDaerah terdiri atas:a. Seksi Penyusunan Rencana; danb. Seksi Skema Pendanaan.

Pasal 561

(1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunandaerah tertinggal pada lingkup daerah.

(2) Seksi Skema Pendanaan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi skema pendanaan percepatan pembangunandaerah tertinggal pada lingkup daerah.

Pasal 562

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi,dan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerahtertinggal.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 562, Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang

perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal; danb. penyiapan penyusunan pelaporan di bidang perencanaan

dan identifikasi daerah tertinggal.

- 120 -

Pasal 564

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:a. Seksi Evaluasi; danb. Seksi Pelaporan.

Pasal 565

(1) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidangperencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.

(2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan pelaporan di bidang perencanaan danidentifikasi daerah tertinggal.

Pasal 566


Bagian KelimaDirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 567

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasipelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan,keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapanteknologi.

Pasal 568

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567,menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi

pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan,keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapanteknologi;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidangpendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, sertainovasi dan penerapan teknologi;

c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulanalokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggaldi bidang pengembangan sumber daya manusia;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan,keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapanteknologi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasipelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan,keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapanteknologi;

- 121 -

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan


Pasal 569

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:a. Subdirektorat Pendidikan;b. Subdirektorat Kesehatan;c. Subdirektorat Keterampilan;d. Subdirektorat Tenaga kerja;e. Subdirektorat Inovasi dan Teknologi; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 570

Subdirektorat Pendidikan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pendidikan.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 570, Subdirektorat Pendidikan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumberdaya manusia; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan saranadan prasarana.

Pasal 572

Subdirektorat Pendidikan terdiri atas:a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia; danb. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Pasal 573

(1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatansumber daya manusia.

(2) Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatansarana dan prasarana.

- 122 -

Pasal 574

Subdirektorat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang kesehatan.

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 574, Subdirektorat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumberdaya manusia; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan saranadan prasarana.

Pasal 576

Subdirektorat Kesehatan terdiri atas:a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia; danb. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Pasal 577

(1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatansumber daya manusia.


Pasal 578

Subdirektorat Keterampilan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang ketrampilan.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 578, Subdirektorat Keterampilan menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas;

- 123 -

danb. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan saranadan prasarana.

Pasal 580

Subdirektorat Keterampilan terdiri atas:a. Seksi Peningkatan Kualitas; danb. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Pasal 581

(1) Seksi Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas.


Pasal 582

Subdirektorat Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang tenaga kerja.

Pasal 583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 582, Subdirektorat Tenaga Kerja menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kapasitastenaga kerja; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatankesempatan kerja.

Pasal 584

Subdirektorat Tenaga Kerja terdiri atas:a. Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja; danb. Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja.

- 124 -

Pasal 585

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatankapasitas tenaga kerja.

(2) Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatankesempatan kerja.

Pasal 586

Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang inovasi danpenerapan teknologi.

Pasal 587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 586, Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang inovasi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang penerapan teknologi.

Pasal 588

Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi terdiri atas:a. Seksi Inovasi; danb. Seksi Penerapan Teknologi.

Pasal 589

(1) Seksi Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring danevaluasi bidang inovasi.

(2) Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang penerapan teknologi.

Pasal 590


- 125 -

Bagian KeenamDirektorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

Pasal 591

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidupmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dankoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber dayahayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, sertalingkungan hidup.

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 591, Direktorat Pengembangan Sumber Daya danLingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi

pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan,pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidangsumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumberdaya energi, serta lingkungan hidup;

c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulanalokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggaldi bidang sumber daya dan lingkungan hidup;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tataguna lahan, pariwisata, sumber daya energi, sertalingkungan hidup;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasipelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan,pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pengembangan Sumber Daya dan LingkunganHidup; dan


Pasal 593

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup terdiri atas:a. Subdirektorat Sumber Daya Hayati;b. Subdirektorat Tata Guna Lahan;c. Subdirektorat Pariwisata;d. Subdirektorat Sumber Daya Energi;e. Subdirektorat Lingkungan Hidup; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 594

Subdirektorat Sumber Daya Hayati mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan

- 126 -

supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber dayahayati.

Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 594, Subdirektorat Sumber Daya Hayatimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayatiberbasis daratan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayatiberbasis maritim.

Pasal 596

Subdirektorat Sumber Daya Hayati terdiri atas:a. Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Daratan; danb. Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Maritim.

Pasal 597

(1) Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Daratan mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber dayahayati berbasis daratan.

(2) Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Maritim mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber dayahayati berbasis maritim.

Pasal 598

Subdirektorat Tata Guna Lahan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang tata gunalahan.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 598, Subdirektorat Tata Guna Lahan menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan tata gunalahan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

- 127 -

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang pendayagunaan tataguna lahan.

Pasal 600

Subdirektorat Tata Guna Lahan terdiri atas:a. Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan; danb. Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan.

Pasal 601

(1) Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaantata guna lahan.

(2) Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidangpendayagunaan tata guna lahan.

Pasal 602

Subdirektorat Pariwisata mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pariwisata.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 602, Subdirektorat Pariwisata menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang pengembangan potensipariwisata; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang promosi pariwisata.

Pasal 604

Subdirektorat Pariwisata terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata; danb. Seksi Promosi Pariwisata.

Pasal 605

(1) Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang

- 128 -

pengembangan potensi pariwisata.(2) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang promosi pariwisata.

Pasal 606

Subdirektorat Sumber Daya Energi dan Mineral mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber dayaenergi dan mineral.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 606, Subdirektorat Sumber Daya Energi dan Mineralmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energiterbarukan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energinon terbarukan.

Pasal 608

Subdirektorat Sumber Daya Energi terdiri atas:a. Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan; danb. Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan.

Pasal 609

(1) Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatanenergi terbarukan.

(2) Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatanenergi non terbarukan.

Pasal 610

Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang lingkunganhidup.

- 129 -

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 610, Subdirektorat Lingkungan Hidup menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang pelestarian lingkunganhidup; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitaslingkungan hidup.

Pasal 612

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas:a. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup; danb. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 613

(1) Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pelestarianlingkungan hidup.

(2) Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatankualitas lingkungan hidup.

Pasal 614


Bagian KetujuhDirektorat Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pasal 615

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasipelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasaranatransportasi, sarana dan prasarana air bersih danpermukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana danprasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dantelekomunikasi.

- 130 -

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 615, Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasaranamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi

pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi,sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, saranadan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dansarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidangsarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasaranaair bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi,sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasaranainformasi dan telekomunikasi;

c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulanalokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggaldi bidang peningkatan sarana dan prasarana;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasaranatransportasi, sarana dan prasarana air bersih danpermukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana danprasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dantelekomunikasi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasipelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi,sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, saranadan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dansarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan


Pasal 617

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri atas:a. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi;b. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan

Permukiman;c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi;d. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi;e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan

Telekomunikasi; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 618

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana danprasarana transportasi.

- 131 -

Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 618, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang darat; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang laut dan udara.

Pasal 620

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi terdiri atas:a. Seksi Transportasi Darat; danb. Seksi Transportasi Laut dan Udara.

Pasal 621

(1) Seksi Transportasi Darat mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang darat.

(2) Seksi Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang laut danudara.

Pasal 622

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih danPermukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi di bidang sarana dan prasarana air bersih danpermukiman.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 622, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih danPermukiman menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang air bersih; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang permukiman.

- 132 -

Pasal 624

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih danPermukiman terdiri atas:a. Seksi Air Bersih; danb. Seksi Permukiman.

Pasal 625

(1) Seksi Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi bidang air bersih.

(2) Seksi Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi bidang permukiman.

Pasal 626

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana danprasarana ekonomi.

Pasal 627

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 626, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang industri danperdagangan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang pertanian, kelautandan perikanan.

Pasal 628

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi terdiri atas:a. Seksi Industri dan Perdagangan; danb. Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 629

(1) Seksi Industri dan Perdagangan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri danperdagangan.

(2) Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas

- 133 -

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pertanian,kelautan dan perikanan.

Pasal 630

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana danprasarana energi.

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 630, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukannabati; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukannon nabati.

Pasal 632

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi terdiri atas:a. Seksi Energi Baru Terbarukan Nabati; danb. Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati.

Pasal 633

(1) Seksi Energi Baru Terbarukan Nabati mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baruterbarukan nabati.

(2) Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baruterbarukan non nabati.

Pasal 634

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi danTelekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi di bidang sarana dan prasarana informasi dantelekomunikasi.

- 134 -

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 634, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi danTelekomunikasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan informasi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang jaringantelekomunikasi.

Pasal 636

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi danTelekomunikasi terdiri atas:a. Seksi Jaringan Informasi; danb. Seksi Jaringan Telekomunikasi.

Pasal 637

(1) Seksi Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan informasi.

(2) Seksi Jaringan Telekomunikasi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringantelekomunikasi.

Pasal 638


Bagian KedelapanDirektorat Pengembangan Ekonomi Lokal

Pasal 639

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasipelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan,koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), potensiproduk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusidan pemasaran.

Pasal 640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 639, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal

- 135 -

menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi

pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM,potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri,distribusi dan pemasaran;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidanginvestasi dan permodalan, KUMKM, potensi produkunggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi danpemasaran;

c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulanalokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggaldi bidang pengembangan ekonomi lokal;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangkoordinasi pelaksanaan kebijakan investasi danpermodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraanusaha, serta industri, distribusi dan pemasaran;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasipelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM,potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri,distribusi dan pemasaran;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pengembangan Ekonomi Lokal; dan


Pasal 641

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal terdiri atas:a. Subdirektorat Investasi dan Permodalan;b. Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;c. Subdirektorat Potensi Produk Unggulan;d. Subdirektorat Kemitraan Usaha;e. Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 642

Subdirektorat Investasi dan Permodalan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang investasi danpermodalan.

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 642, Subdirektorat Investasi dan Permodalanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang investasi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang permodalan.

- 136 -

Pasal 644

Subdirektorat Investasi dan Permodalan terdiri atas:a. Seksi Investasi; danb. Seksi Permodalan.

Pasal 645

(1) Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi bidang investasi.

(2) Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi bidang permodalan.

Pasal 646

Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengahmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknisdan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang koperasi,usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 646, Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang koperasi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang usaha mikro, kecil,menengah.

Pasal 648

Subdirektorat Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengahterdiri atas:a. Seksi Koperasi; danb. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 649

(1) Seksi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi bidang koperasi.

(2) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan

- 137 -

supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang usaha mikro,kecil, menengah.

Pasal 650

Subdirektorat Potensi Produk Unggulan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang potensiproduk unggulan.

Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 650, Subdirektorat Potensi Produk Unggulan Lokalmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang identifikasi dananalisis potensi produk unggulan lokal; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang produk unggulan.

Pasal 652

Subdirektorat Potensi Produk Unggulan Lokal terdiri atas:a. Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulan;

danb. Seksi Pengembangan Produk Unggulan.

Pasal 653

(1) Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidangidentifikasi dan analisis potensi produk unggulan lokal.

(2) Seksi Pengembangan Produk Unggulan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang produkunggulan.

Pasal 654

Subdirektorat Kemitraan Usaha mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraanusaha.

- 138 -

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 654, Subdirektorat Kemitraan Usaha menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisibidang identifikasi usaha; dan

b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, danpenyusunan pelaporan bidang kemitraan usaha.

Pasal 656

Subdirektorat Kemitraan Usaha terdiri atas:a. Seksi Identifikasi Usaha; danb. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 657

(1) Seksi Identifikasi Usaha mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisibidang identifikasi usaha.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, danpenyusunan pelaporan bidang kemitraan usaha.

Pasal 658

Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang industri, distribusi danpemasaran.

Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 658, Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaranmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi bidang industri; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasipelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi,serta monitoring dan evaluasi bidang distribusi danpemasaran.

Pasal 660

Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran terdiri atas:a. Seksi Industri; danb. Seksi Distribusi dan Pemasaran.

- 139 -

Pasal 661

(1) Seksi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaankebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoringdan evaluasi bidang industri.

(2) Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang distribusidan pemasaran.

Pasal 662


BAB IXDIREKTORAT JENDERAL

PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PEMUKIMANTRANSMIGRASI


Pasal 663

(1) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan PembangunanPemukiman Transmigrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan PembangunanPemukiman Transmigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 664

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan PembangunanPermukiman Transmigrasi mempunyai tugasmenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukimantransmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 664, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan danPembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakanfungsi:a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan

transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunanpermukiman transmigrasi, dan penataan persebaranpenduduk;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensikawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi,pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan

- 140 -

persebaran penduduk;c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanahtransmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, danpenataan persebaran penduduk;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangpembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanahtransmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, danpenataan persebaran penduduk;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaanpotensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanahtransmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, danpenataan persebaran penduduk;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PenyiapanKawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan



Pasal 666

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan PembangunanPermukiman Transmigrasi terdiri atas:a. Sekretariat Direktorat Jenderal;b. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi;c. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Transmigrasi;d. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi;e. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi; danf. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk.


Pasal 667

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayananadministratif teknis dan kepada semua unsur satuan organisasidi lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan danPembangunan Permukiman Transmigrasi.

Pasal 668

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, menyelenggarakanfungsi:a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapankawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;


Direktorat Jenderal;d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;

- 141 -

e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan

f. penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 669


Pasal 670

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasidan penyusunan laporan di bidang penyiapan kawasan danpembangunan permukiman transmigrasi.

Pasal 671

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 670, menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,



tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang penyiapankawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi.

Pasal 672


Pasal 673



(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunanlaporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidangpenyiapan kawasan dan pembangunan permukimantransmigrasi.

- 142 -

Pasal 674


Pasal 675

Bagian Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 674,menyelenggarakan fungsi:a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan




Pasal 676


Pasal 677




Pasal 678


Pasal 679




- 143 -

Pasal 680


Pasal 681


(2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukanurusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan.


Pasal 682


Pasal 683




Pasal 684


Pasal 685



(3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penataan organisasi danpenyusunan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal.

- 144 -

Bagian KeempatDirektorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi

Pasal 686

Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan,advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapankawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah.

Pasal 687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalamPasal 686, Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan

informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaankawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dankerja sama antar daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi daninformasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaankawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dankerja sama antar daerah;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang identifikasi dan informasi potensikawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan,fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja samaantar daerah;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangidentifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasikawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapankawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasidan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan,perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, sertamediasi dan kerja sama antar daerah;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi; dan


Pasal 688

Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi terdiri atas:a. Subdirektorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan;b. Subdirektorat Advokasi Kawasan;c. Subdirektorat Perencanaan Kawasan;d. Subdirektorat Fasilitasi Penetapan Kawasan;e. Subdirektorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah; danf. Subbagian Tata Usaha.

- 145 -

Pasal 689

Subdirektorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangidentifikasi dan informasi potensi kawasan.

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 689, Subdirektorat Identifikasi dan Informasi PotensiKawasan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi identifikasi kawasan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi informasi potensi kawasan.

Pasal 691

Subdirektorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasanterdiri atas:a. Seksi Identifikasi Kawasan; danb. Seksi Informasi Potensi Kawasan.

Pasal 692

(1) Seksi Identifikasi Kawasan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi identifikasi kawasan.

(2) Seksi Informasi Potensi Kawasan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi informasi potensikawasan.

Pasal 693

Subdirektorat Advokasi Kawasan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang advokasikawasan.

Pasal 694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 693, Subdirektorat Advokasi Kawasan menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

- 146 -

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisibidang advokasi kawasan; dan

b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, danpenyusunan pelaporan bidang advokasi kawasan.

Pasal 695

Subdirektorat Advokasi Kawasan terdiri atas:a. Seksi Penyiapan Bahan Advokasi; danb. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 696

(1) Seksi Penyiapan Bahan Advokasi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi advokasi kawasan.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, danpenyusunan pelaporan advokasi kawasan.

Pasal 697

Subdirektorat Perencanaan Kawasan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaankawasan.

Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 697, Subdirektorat Perencanaan Kawasanmenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data

perencanaan kawasan; danb. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penyusunan rencanakawasan.

Pasal 699

Subdirektorat Perencanaan Kawasan terdiri atas:a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; danb. Seksi Penyusunan Rencana Kawasan.

Pasal 700

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaankawasan.

(2) Seksi Penyusunan Rencana Kawasan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

- 147 -

pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencanakawasan.

Pasal 701

Subdirektorat Fasilitasi Penetapan Kawasan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasipenetapan kawasan.

Pasal 702

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 701, Fasilitasi Penetapan Kawasan menyelenggarakanfungsi:a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data fasilitasi

penetapan kawasan; danb. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penilaian kawasan.

Pasal 703

Subdirektorat Fasilitasi Penetapan Kawasan terdiri atas:a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; danb. Seksi Penilaian Kawasan.

Pasal 704

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan pengolahan data fasilitasipenetapan kawasan.

(2) Seksi Penilaian Kawasanmempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penilaian kawasan.

Pasal 705

Subdirektorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerahmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangmediasi antar dan kerja sama antar daerah.

Pasal 706

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 705, Subdirektorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerahmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi

- 148 -

serta monitoring dan evaluasi mediasi antar daerah; danb. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi kerja sama antar daerah.

Pasal 707

Subdirektorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah terdiriatas:a. Seksi Mediasi Antar Daerah; danb. Seksi Kerja Sama Antar Daerah.

Pasal 708

(1) Seksi Mediasi Antar Daerah mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi mediasi antar daerah.

(2) Seksi Kerja Sama Antar Daerah mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi kerja sama antardaerah.

Pasal 709


Bagian KelimaDirektorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

Pasal 710

Direktorat Perencanaan Pembangunan dan PengembanganKawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangperencanaan teknis satuan kawasan pengembangan,perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan saranadan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembanganmasyarakat.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 710, Direktorat Perencanaan Pembangunan danPengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan

teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknissatuan permukiman, perencanaan sarana dan prasaranakawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan

- 149 -

teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknissatuan permukiman, perencanaan sarana dan prasaranakawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang perencanaan teknis satuan kawasanpengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman,perencanaan sarana dan prasarana kawasan, sertaperencanaan pengembangan masyarakat;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangperencanaan teknis satuan kawasan pengembangan,perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaansarana dan prasarana kawasan, serta perencanaanpengembangan masyarakat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaanteknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknissatuan permukiman, perencanaan sarana dan prasaranakawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Perencanaan Pembangunan dan PengembanganKawasan Transmigrasi; dan


Pasal 712

Direktorat Perencanaan Pembangunan dan PengembanganKawasan Transmigrasi terdiri atas:a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Kawasan

Pengembangan;b. Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Permukiman;c. Subdirektorat Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan;d. Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Masyarakat; dane. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 713

Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan KawasanPengembangan (SKP) mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis satuankawasan pengembangan.

Pasal 714

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 713, Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan KawasanPengembangan menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data

perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan; danb. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana satuankawasan pengembangan.

- 150 -

Pasal 715

Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan KawasanPengembangan terdiri atas:a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; danb. Seksi Penyusunan Rencana Satuan Kawasan

Pengembangan.

Pasal 716

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan pengolahan dataperencanaan teknis satuan kawasan pengembangan.

(2) Seksi Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembanganmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasipenyusunan rencana satuan kawasan pengembangan.

Pasal 717

Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Permukimanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangperencanaan teknis satuan permukiman.

Pasal 718

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 717, Subdirektorat Perencanaan Teknis SatuanPermukiman menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data

perencanaan teknis satuan permukiman; danb. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana satuanpermukiman.

Pasal 719

Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Permukiman terdiriatas:a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; danb. Seksi Penyusunan Rencana Satuan Permukiman.

Pasal 720

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaanteknis satuan permukiman.

(2) Seksi Penyusunan Rencana Satuan Permukimanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan

- 151 -

teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasipenyusunan rencana satuan permukiman.

Pasal 721

Subdirektorat Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangperencanaan sarana dan prasarana kawasan.

Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 721, Subdirektorat Perencanaan Sarana dan PrasaranaKawasan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana saranakawasan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penyusunan rencanaprasarana kawasan.

Pasal 723

Subdirektorat Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasanterdiri atas:a. Seksi Perencanaan Sarana; danb. Seksi Perencanaan Prasarana.

Pasal 724

(1) Seksi Perencanaan Sarana mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi perencanaan sarana kawasan.

(2) Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi perencanaan prasaranakawasan.

Pasal 725

Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Masyarakatmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangperencanaan pengembangan ekonomi dan perencanaanpengembangan sosial budaya.

- 152 -

Pasal 726

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 725, Subdirektorat Perencanaan PengembanganMasyarakat menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi perencanaan pengembanganekonomi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi perencanaan pengembangansocial budaya.

Pasal 727

Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Masyarakat terdiriatas:a. Seksi Perencanaan Pengembangan Ekonomi; danb. Seksi Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya.

Pasal 728

(1) Seksi Perencanaan Pengembangan Ekonomi mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi perencanaanpengembangan ekonomi.

(2) Seksi Perencanaan Pengembangan Sosial Budayamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasiperencanaan pengembangan sosial budaya.

Pasal 729

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian KeenamDirektorat Penyediaan Tanah Transmigrasi

Pasal 730

Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasidan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasipenyediaan tanah.

Pasal 731

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 730, Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi

- 153 -

menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi

pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah,pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasipencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah,pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasidan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasipenyediaan tanah;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangfasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataantanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaantanah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasipencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah,pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Penyediaan Tanah Transmigrasi; dan


Pasal 732

Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi terdiri atas:a. Subdirektorat Fasilitasi Pencadangan Tanah;b. Subdirektorat Identifikasi dan Penataan Tanah;c. Subdirektorat Pengelolaan Tanah;d. Subdirektorat Dokumentasi Penyediaan Tanah; dane. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 733

Subdirektorat Fasilitasi Pencadangan Tanah mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasipencadangan tanah.

Pasal 734

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 733, Subdirektorat Fasilitasi Pencadangan Tanahmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi identifikasi status danpenggunaan tanah; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pengurusan status tanah.

- 154 -

Pasal 735

Subdirektorat Fasilitasi Pencadangan Tanah terdiri atas:a. Seksi Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah; danb. Seksi Pengurusan Status Tanah.

Pasal 736

(1) Seksi Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi identifikasi statusdan penggunaan tanah.

(2) Seksi Pengurusan Status Tanah mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi pengurusan statustanah.

Pasal 737

Subdirektorat Identifikasi dan Penataan Tanah mempunyaimempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangidentifikasi dan penataan tanah.

Pasal 738

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 737, Subdirektorat Identifikasi dan Penataan Tanahmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi identifikasi penggunaan danpemilikan tanah; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penataan penggunaan danpemilikan tanah.

Pasal 739

Subdirektorat Identifikasi dan Penataan Tanah terdiri atas:a. Seksi Identifikasi Penggunaan dan Pemilikan Tanah; danb. Seksi Penataan Penggunaan dan Pemilikan Tanah.

Pasal 740

(1) Seksi Identifikasi Penggunaan dan Pemilikan Tanahmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasiidentifikasi penggunaan dan pemilikan tanah.

- 155 -

(2) Seksi Penataan Penggunaan dan Pemilikan Tanahmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penataanpenggunaan dan pemilikan tanah.

Pasal 741

Subdirektorat Pengelolaan Tanah mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaantanah.

Pasal 742

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 741, Subdirektorat Pengelolaan Tanah menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pengurusan hak pengelolaanlahan (HPL); dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pemeliharaan hakpengelolaan lahan (HPL).

Pasal 743

Subdirektorat Pengelolaan Tanah terdiri atas:a. Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan; danb. Seksi Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan.

Pasal 744

(1) Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi pengurusan hakpengelolaan lahan (HPL).

(2) Seksi Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi pemeliharaan hakpengelolaan lahan (HPL).

Pasal 745

Subdirektorat Dokumentasi Penyediaan Tanah mempunyaitugas melaksanakan melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi

- 156 -

di bidang dokumentasi penyediaan tanah.

Pasal 746

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 745, Subdirektorat Dokumentasi Penyediaan Tanahmenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengolahan data dokumentasi penyedian

tanah; danb. pelaksanaan penyajian informasi dan pelaporan

dokumentasi penyedian tanah.

Pasal 747

Subdirektorat Dokumentasi Penyediaan Tanah terdiri atas:a. Seksi Pengolahan Data; danb. Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan.

Pasal 748

(1) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukanpengolahan data dokumentasi penyedian tanah.

(2) Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyajian informasi dan penyusunan pelaporandokumentasi penyedian tanah.

Pasal 749


Bagian KetujuhDirektorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pasal 750

Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasimempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahanpermukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman,penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, sertakelayakan permukiman.

Pasal 751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 750, Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan dan

evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi saranapermukiman, penyiapan dan evaluasi prasaranapermukiman, serta kelayakan permukiman;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan danevaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana

- 157 -

permukiman, penyiapan dan evaluasi prasaranapermukiman, serta kelayakan permukiman;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang penyiapan dan evaluasi lahanpermukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman,penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, sertakelayakan permukiman;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangpenyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan danevaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasiprasarana permukiman, serta kelayakan permukiman;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapandan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasisarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasaranapermukiman, serta kelayakan permukiman; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pembangunan Permukiman; dan


Pasal 752

Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiriatas:a. Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman;b. Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman;c. Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Prasarana

Permukiman;d. Subdirektorat Kelayakan Permukiman; dane. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 753

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukimanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpenyiapan dan evaluasi lahan permukiman.

Pasal 754

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 753, Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi LahanPermukiman menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisipenyiapan lahan permukiman; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi lahan permukiman.

Pasal 755

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman

- 158 -

terdiri atas:a. Seksi Penyiapan Lahan; danb. Seksi Evaluasi Penyiapan Lahan

Pasal 756

(1) Seksi Penyiapan Lahan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisipenyiapan lahan permukiman.

(2) Seksi Evaluasi Penyiapan Lahan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi lahan permukiman.

Pasal 757

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukimanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpenyiapan dan evaluasi sarana permukiman.

Pasal 758

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 757, Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi SaranaPermukiman menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisipenyiapan sarana permukiman; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi sarana permukiman.

Pasal 759

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukimanterdiri atas:a. Seksi Penyiapan Sarana; danb. Seksi Evaluasi Penyiapan Sarana.

Pasal 760

(1) Seksi Penyiapan Sarana mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisipenyiapan sarana permukiman.

(2) Seksi Evaluasi Penyiapan Sarana mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi sarana permukiman.

- 159 -

Pasal 761

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukimanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidangpenyiapan dan evaluasi prasarana permukiman.

Pasal 762

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 761, Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi PrasaranaPermukiman menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisipenyiapan prasarana permukiman; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi prasarana permukiman.

Pasal 763

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukimanterdiri atas:a. Seksi Penyiapan Prasarana; danb. Seksi Evaluasi Penyiapan Prasarana.

Pasal 764

(1) Seksi Penyiapan Prasarana mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisipenyiapan prasarana permukiman.

(2) Seksi Evaluasi Penyiapan Prasarana mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi prasaranapermukiman.

Pasal 765

Subdirektorat Kelayakan Permukiman mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kelayakanpermukiman.

Pasal 766

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 765, Subdirektorat Kelayakan Permukimanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan


- 160 -

serta monitoring dan evaluasi kelayakan permukiman; danb. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiperwujudan ruang.

Pasal 767

Subdirektorat Kelayakan Permukiman terdiri atas:a. Seksi Evaluasi Kelayakan; danb. Seksi Perwujudan Ruang.

Pasal 768

(1) Seksi Evaluasi Kelayakan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi kelayakan permukiman.

(2) Seksi Perwujudan Ruang mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiperwujudan ruang.

Pasal 769


Bagian KedelapanDirektorat Penataan Persebaran Penduduk

Pasal 770

Direktorat Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calontransmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan,serta penataan dan adaptasi.

Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 770, Direktorat Penataan Persebaran Pendudukmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan

perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduksetempat, pelayanan perpindahan, serta penataan danadaptasi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapanperpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduksetempat, pelayanan perpindahan, serta penataan danadaptasi;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calontransmigran dan penduduk setempat, pelayanan

- 161 -

perpindahan, serta penataan dan adaptasi;d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran danpenduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataandan adaptasi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapanperpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduksetempat, pelayanan perpindahan, serta penataan danadaptasi;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Penataan Persebaran Penduduk; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh DirekturJenderal.

Pasal 772

Direktorat Penataan Persebaran Penduduk terdiri atas:a. Subdirektorat Penyiapan Perpindahan;b. Subdirektorat Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk

Setempat;c. Subdirektorat Pelayanan Perpindahan;d. Subdirektorat Penataan dan Adaptasi; dane. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 773

Subdirektorat Penyiapan Perpindahan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapanperpindahan.

Pasal 774

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 773, Subdirektorat Penyiapan Perpindahanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penyerasian perpindahan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi administrasi perpindahan.

Pasal 775

Subdirektorat Penyiapan Perpindahan terdiri atas:a. Seksi Penyerasian Perpindahan; danb. Seksi Administrasi Perpindahan.

Pasal 776

(1) Seksi Penyerasian Perpindahan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

- 162 -

pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi penyerasianperpindahan.

(2) Seksi Administrasi Perpindahan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi administrasiperpindahan.

Pasal 777

Subdirektorat Penyiapan Calon Transmigran dan PendudukSetempat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasidi bidang penyiapan calon transmigran dan penduduksetempat.

Pasal 778

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 777, Subdirektorat Penyiapan Calon Transmigran danPenduduk Setempat menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pendaftaran dan seleksi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi keterampilan calontransmigran dan penduduk setempat.

Pasal 779

Subdirektorat Penyiapan Calon Transmigran dan PendudukSetempat terdiri atas:a. Seksi Pendaftaran dan Seleksi; danb. Seksi Keterampilan Calon Transmigran dan Penduduk

Setempat.

Pasal 780

(1) Seksi Pendaftaran dan Seleksi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pendaftaran dan seleksi.

(2) Seksi Keterampilan Calon Transmigran dan PendudukSetempat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi sertamonitoring dan evaluasi keterampilan calon transmigran danpenduduk setempat.

- 163 -

Pasal 781

Subdirektorat Pelayanan Perpindahan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang peayananperpindahan.

Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 781, Subdirektorat Pelayanan Perpindahanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penampungan dan perbekalan;dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pengangkutan.

Pasal 783

Subdirektorat Pelayanan Perpindahan terdiri atas:a. Seksi Penampungan dan Perbekalan; danb. Seksi Pengangkutan.

Pasal 784

(1) Seksi Penampungan dan Perbekalan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi penampungan danperbekalan.

(2) Seksi Pengangkutan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pengangkutan.

Pasal 785

Subdirektorat Penataan dan Adaptasi mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penataandan adaptasi.

Pasal 786

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 785, Subdirektorat Penataan dan Adaptasimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi penataan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

- 164 -

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi adaptasi.

Pasal 787

Subdirektorat Penataan dan Adaptasi terdiri atas:a. Seksi Penataan; danb. Seksi Adaptasi.

Pasal 788

(1) Seksi Penataan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi sertamonitoring dan evaluasi penataan.

(2) Seksi Adaptasi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi sertamonitoring dan evaluasi adaptasi.

Pasal 789


BAB XDIREKTORAT JENDERAL

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI


Pasal 790

(1) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasiberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasidipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 791

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasimempunyai tugas menyelenggarakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasantransmigrasi.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 791, Direktorat Jenderal Pengembangan KawasanTransmigrasi menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama

kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan,pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan

- 165 -

pelayanan pertanahan transmigrasi;b. pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama

kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan,pengembangan usaha, pengembangan sosial;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidangpromosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan danpengembangan kawasan, pengembangan usaha,pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahantransmigrasi;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpromosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan danpengembangan kawasan, pengembangan usaha,pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahantransmigrasi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dankerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangankawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosialbudaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat JenderalPengembangan Kawasan Transmigrasi; dan



Pasal 793

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasiterdiri atas:a. Sekretariat Direktorat Jenderal;b. Direktorat Promosi dan Kemitraan;c. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Kawasan Transmigrasi;d. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi;e. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; danf. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.


Pasal 794

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugasmelaksanakan pemberian pelayanan administratif kepadasemua unsur satuan organisasi di lingkungan direktoratjenderal Pengembangan Kawasan Trasnmigrasi.

Pasal 795

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 794, menyelenggarakan fungsi:a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidangPengembangan Kawasan Transmigrasi;

- 166 -




Pasal 796


Pasal 797

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasidan penyusunan laporan di bidang pengambangan kawasantransmigrasi.

Pasal 798

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797,Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,



tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidangpengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 799


Pasal 800



(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunanlaporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang

- 167 -

perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatdesa.

Pasal 801


Pasal 802





Pasal 803


Pasal 804




Pasal 805


Pasal 806


- 168 -



Pasal 807


Pasal 808




Pasal 809


Pasal 810




Pasal 811


Pasal 812



- 169 -


Bagian KeempatDirektorat Promosi dan Kemitraan

Pasal 813

Direktorat Promosi dan Kemitraan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badanusaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaanpemerintah.

Pasal 814

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalamPasal 813, Direktorat Promosi dan Kemitraanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang promosi dan

publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat,dan kemitraan kelembagaan pemerintah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi danpublikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat,dan kemitraan kelembagaan pemerintah;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang kemitraan badan usaha, kemitraanmasyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangpromosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraanmasyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi danpublikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat,dan kemitraan kelembagaan pemerintah; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Promosi dan Kemitraan;


Pasal 815

Direktorat Promosi dan Kemitraan terdiri atas:a. Subdirektorat Promosi dan Publikasi;b. Subdirektorat Kemitraan Badan Usaha;c. Subdirektorat Kemitraan Masyarakat;d. Subdirektorat Kemitraan Kelembagaan Pemerintah; dane. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 816

Subdirektorat Promosi dan Publikasi mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

- 170 -

pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi promosi dan publikasi.

Pasal 817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 816, Subdirektorat Promosi dan Publikasimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi promosi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi publikasi.

Pasal 818

Subdirektorat Promosi dan Publikasi terdiri atas:a. Seksi Promosi; danb. Seksi Publikasi.

Pasal 819

(1) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi sertamonitoring dan evaluasi promosi.

(2) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi sertamonitoring dan evaluasi publikasi.

Pasal 820

Subdirektorat Kemitraan Badan Usaha mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi kemitraan badanusaha.

Pasal 821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 820, Subdirektorat Kemitraan Badan Usahamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisifasilitasi kemitraan badan usaha; dan

b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kemitraan badanusaha.

- 171 -

Pasal 822

Subdirektorat Kemitraan Badan Usaha terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha; danb. Seksi Evaluasi Kemitraan Badan Usaha.

Pasal 823

(1) Seksi Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi fasilitasi kemitraan badan usaha.

(2) Seksi Evaluasi Kemitraan Badan Usaha mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasikemitraan badan usaha.

Pasal 824

Subdirektorat Kemitraan Masyarakat mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraanmasyarakat.

Pasal 825

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 824, Subdirektorat Kemitraan Masyarakatmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisifasilitasi kemitraan masyarakat; dan

b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kemitraanmasyarakat.

Pasal 826

Subdirektorat Kemitraan Masyarakat terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Kemitraan Masyarakat; danb. Seksi Evaluasi Kemitraan Masyarakat.

Pasal 827

(1) Seksi Fasilitasi Kemitraan Masyarakat mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi fasilitasi kemitraan masyarakat.

(2) Seksi Evaluasi Kemitraan Masyarakat mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasikemitraan masyarakat.

- 172 -

Pasal 828

Subdirektorat Kemitraan Kelembagaan Pemerintah mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraankelembagaan pemerintah.

Pasal 829

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal828, Subdirektorat Kemitraan Kelembagaan Pemerintahmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisifasilitasi kemitraan kelembagaan pemerintah; dan

b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kemitraankelembagaan pemerintah.

Pasal 830

Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah; danb. Seksi Evaluasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah.

Pasal 831

(1) Seksi Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintahmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi fasilitasi kemitraan kelembagaanpemerintah.

(2) Seksi Evaluasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintahmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoringdan evaluasi kemitraan kelembagaan pemerintah.

Pasal 832


Bagian KelimaDirektorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Kawasan Transmigrasi

Pasal 833

Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana danPrasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan saranapermukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembanganprasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan,evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta

- 173 -

standardisasi sarana dan prasarana.

Pasal 834

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 833, Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Saranadan Prasarana Kawasan Transmigrasi, menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan

dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan,pembangunan dan pengembangan prasarana permukimandan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasiperkembangan permukiman dan kawasan sertastandardisasi sarana dan prasarana;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunandan pengembangan sarana permukiman dan kawasan,pembangunan dan pengembangan prasarana permukimandan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasiperkembangan permukiman dan kawasan sertastandardisasi sarana dan prasarana;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang pembangunan dan pengembangan saranapermukiman dan kawasan, pembangunan danpengembangan prasarana permukiman dan kawasan,penyerasian lingkungan, evaluasi perkembanganpermukiman dan kawasan serta standardisasi sarana danprasarana;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangpembangunan dan pengembangan sarana permukiman dankawasan, pembangunan danpengembangan prasaranapermukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan,evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan, danstandardisasi sarana dan prasarana;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangpembangunan dan pengembangan sarana permukiman dankawasan, pembangunan dan pengembangan prasaranapermukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan,evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan sertastandardisasi sarana dan prasarana;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana danPrasarana Kawasan Transmigrasi; dan


Pasal 835

Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana danPrasarana Kawasan Transmigrasi terdiri atas:a. Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana

Permukiman dan Kawasan;b. Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Prasarana

Permukiman dan Kawasan;c. Subdirektorat Penyerasian Lingkungan;

- 174 -

d. Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Permukiman danKawasan;

e. Subdirektorat Standardisasi Sarana dan Prasarana; danf. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 836

Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan SaranaPermukiman dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang pembangunan danpengembangan sarana permukiman dan kawasan.

Pasal 837

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 836, Subdirektorat Pembangunan dan PengembanganSarana Permukiman dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi pengembangan sarana permukiman;dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pembangunan danpengembangan sarana kawasan.

Pasal 838

Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan SaranaPermukiman dan Kawasan terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Sarana Permukiman; danb. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kawasan.

Pasal 839

(1) Seksi Pengembangan Sarana Permukiman mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi monitoring dan evaluasi pengembangan saranapermukiman.

(2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kawasanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasipembangunan dan pengembangan sarana kawasan.

Pasal 840

Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan PrasaranaPermukiman dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta

- 175 -

monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan danpengembangan prasarana permukiman dan kawasan.

Pasal 841

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 840, Subdirektorat Pembangunan dan PengembanganPrasarana Permukiman dan Kawasan menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi pengembangan prasaranapermukiman; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pembangunan danpengembangan prasarana kawasan.

Pasal 842

Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan PrasaranaPermukiman dan Kawasan terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman; danb. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Prasarana

Kawasan.

Pasal 843

(1) Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi monitoring dan evaluasi pengembangan prasaranapermukiman.

(2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Kawasanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasipembangunan dan pengembangan prasarana kawasan.

Pasal 844

Subdirektorat Penyerasian Lingkungan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi serta monitoring dan evaluasi di bidang penyerasianlingkungan.

Pasal 845

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 844, Subdirektorat Penyerasian Lingkunganmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan


- 176 -

serta monitoring dan evaluasi rencana penyerasianlingkungan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi mitigasi lingkungan.

Pasal 846

Subdirektorat Penyerasian Lingkungan terdiri atas:a. Seksi Rencana Penyerasian Lingkungan; danb. Seksi Mitigasi Lingkungan.

Pasal 847

(1) Seksi Rencana Penyerasian Lingkungan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi rencanapenyerasian lingkungan.

(2) Seksi Mitigasi Lingkungan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi mitigasi lingkungan.

Pasal 848

Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Permukiman danKawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,bimbingan teknis dan supervisi di bidang evaluasiperkembangan permukiman dan kawasan.

Pasal 849

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal848, Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Permukiman danKawasan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi perkembangan permukiman;dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi perkembangan kawasan.

Pasal 850

Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Permukiman danKawasan terdiri atas:a. Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman; danb. Seksi Evaluasi Perkembangan Kawasan.

- 177 -

Pasal 851

(1) Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi perkembanganpermukiman.

(2) Seksi Evaluasi Perkembangan Kawasan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi perkembangankawasan.

Pasal 852

Subdirektorat Standardisasi Sarana dan Prasarana mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan standardisasi,pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi sarana danprasarana.

Pasal 853

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal852, Subdirektorat Standardisasi Sarana dan Prasaranamenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi standardisasi prasarana.

Pasal 854

Subdirektorat Standardisasi Sarana dan Prasarana terdiri atas:a. Seksi Standardisasi Sarana; danb. Seksi Standardisasi Prasarana.

Pasal 855

(1) Seksi Standardisasi Sarana mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana.

(2) Seksi Standardisasi Prasarana mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi standardisasi prasarana.

Pasal 856


- 178 -

Bagian KeenamDirektorat Pengembangan Usaha Transmigrasi

Pasal 857

Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran,lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan.

Pasal 858

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 857, Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi,

pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi danpermodalan, serta kewirausahaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi,pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi danpermodalan, serta kewirausahaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran,lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangproduksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi danpermodalan, serta kewirausahaan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi,pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi danpermodalan, serta kewirausahaan; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pengembangan Usaha Transmigrasi;


Pasal 859

Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi terdiri atas:a. Subdirektorat Produksi;b. Subdirektorat Pengolahan dan Pemasaran;c. Subdirektorat Lembaga Ekonomi dan Permodalan;d. Subdirektorat Kewirausahaan; dane. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 860

Subdirektorat Produksi mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang produksi.

- 179 -

Pasal 861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 860, Subdirektorat Produksi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi prpduksi tanaman pangan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi produksi non tanaman pangan.

Pasal 862

Subdirektorat Produksi terdiri atas:a. Seksi Produksi Tanaman Pangan; danb. Seksi Produksi Non Tanaman Pangan.

Pasal 863

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi monitoring dan evaluasi prpduksi tanamanpangan.

(2) Seksi Produksi Non Tanaman Pangan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi monitoring dan evaluasi produksi non tanamanpangan.

Pasal 864

Subdirektorat Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengolahandan pemasaran.

Pasal 865

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 864, Subdirektorat Pengolahan dan Pemasaranmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi pengolahan hasil; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pemasaran hasil.

Pasal 866

Subdirektorat Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas:a. Seksi Pengolahan Hasil; dan

- 180 -

b. Seksi Pemasaran Hasil.

Pasal 867

(1) Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi pengolahan hasil.

(2) Seksi Pemasaran Hasil mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pemasaran hasil.

Pasal 868

Subdirektorat Lembaga Ekonomi dan Permodalan mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang lembagaekonomi dan permodalan.

Pasal 869

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 868, Subdirektorat Lembaga Ekonomi dan Permodalanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi lembaga ekonomi; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi permodalan.

Pasal 870

Subdirektorat Lembaga Ekonomi dan Permodalan terdiri atas:a. Seksi Lembaga Ekonomi; danb. Seksi Permodalan.

Pasal 871

(1) Seksi Lembaga Ekonomi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi lembaga ekonomi.

(2) Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi sertamonitoring dan evaluasi permodalan.

Pasal 872

Subdirektorat Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

- 181 -

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, sertamonitoring dan evaluasi di bidang kewirausahaan.

Pasal 873

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 872, Subdirektorat Kewirausahaan menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi pengembangan wirausaha; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha.

Pasal 874

Subdirektorat Kewirausahaan terdiri atas:a. Seksi Pengembangan Wirausaha; danb. Seksi Kemitraan Usaha.

Pasal 875

(1) Seksi Pengembangan Wirausaha mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi monitoring dan evaluasi pengembanganwirausaha.

(2) Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha.

Pasal 876


Bagian KetujuhDirektorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi

Pasal 877

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasimempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan,fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya,serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

Pasal 878

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 877, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya

- 182 -

Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pangan dan

kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritualdan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah danmasyarakat;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dankesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritualdan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah danmasyarakat;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasipendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, sertakelembagaan pemerintah dan masyarakat;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangpangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasimental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaanpemerintah dan masyarakat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dankesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritualdan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah danmasyarakat; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; dan


Pasal 879

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi terdiriatas:a. Subdirektorat Pangan dan Kesehatan;b. Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan;c. Subdirektorat Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budaya;d. Subdirektorat Bina Kelembagaan Pemerintah dan

Masyarakat;e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 880

Subdirektorat Pangan dan Kesehatan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pangan dankesehatan.

Pasal 881

Subdirektorat melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 880, Subdirektorat Pangan dan Kesehatan Dalammenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi pangan; dan

- 183 -

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi kesehatan.

Pasal 882

Subdirektorat Pangan dan Kesehatan terdiri atas:a. Seksi Pangan; danb. Seksi Kesehatan.

Pasal 883

(1) Seksi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoringdan evaluasi pangan.

(2) Seksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi sertamonitoring dan evaluasi kesehatan.

Pasal 884

Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasipendidikan.

Pasal 885

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 884, Subdirektorat Fasilitasi Pendidikanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisimonitoring dan evaluasi fasilitasi pendidikan anak usia dinidan pendidikan dasar; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi fasilitasi pendidikan menengahdan perguruan tinggi.

Pasal 886

Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan terdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Dasar; danb. Seksi Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi.

Pasal 887

(1) Seksi Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan PendidikanDasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

- 184 -

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoringdan evaluasi fasilitasi pendidikan anak usia dini danpendidikan dasar.

(2) Seksi Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggimempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi fasilitasipendidikan menengah dan perguruan tinggi.

Pasal 888

Subdirektorat Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budayamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi di bidangfasilitasi mental spiritual seni budaya.

Pasal 889

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 888, Subdirektorat Fasilitasi Mental Spiritual dan SeniBudaya menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi fasilitasi mental spiritual; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi fasilitasi seni budaya.

Pasal 890

Subdirektorat Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budayaterdiri atas:a. Seksi Fasilitasi Mental Spiritual; danb. Seksi Fasilitasi Seni Budaya.

Pasal 891

(1) Seksi Fasilitasi Mental Spiritual mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi fasilitasi mentalspiritual.

(2) Seksi Fasilitasi Seni Budaya mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi fasilitasi seni budaya.

Pasal 892

Subdirektorat Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakatmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan

- 185 -

teknis dan supervisi di bidang kelembagaan pemerintah danmasyarakat.

Pasal 893

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal892, Subdirektorat Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakatmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi kelembagaan pemerintah; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat.

Pasal 894

Subdirektorat Bina Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakatterdiri atas:a. Seksi Kelembagaan Pemerintah; danb. Seksi Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 895

(1) Seksi Kelembagaan Pemerintah mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi kelembagaanpemerintah.

(2) Seksi Kelembagaan masyarakat mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi kelembagaanmasyarakat.

Pasal 896


Bagian KedelapanDirektorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

Pasal 897

Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi mempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hakatas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayananpertanahan.

- 186 -

Pasal 898

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 897, Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuran

bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasipertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuranbidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasipertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusanhak atas tanah, dan advokasi pertanahan;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangpengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah,advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayananpertanahan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuranbidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasipertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaDirektorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi; dan


Pasal 899

Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi terdiri atas:a. Subdirektorat Pengukuran Bidang Tanah;b. Subdirektorat Pengurusan Hak Atas Tanah;c. Subdirektorat Advokasi Pertanahan;d. Subdirektorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahan;e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 900

Subdirektorat Pengukuran Bidang Tanah mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengukuranbidang tanah.

Pasal 901

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 900, Subdirektorat Pengukuran Bidang Tanahmenyelenggarakan fungsi:a.penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi pengukuran dan pembagiantanah; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi

- 187 -

serta monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat.

Pasal 902

Subdirektorat Pengukuran Bidang Tanah terdiri atas:a. Seksi Pengukuran dan Pembagian Tanah; danb. Seksi Pengukuran Tata Batas.

Pasal 903

(1) Seksi Pengukuran dan Pembagian Tanah mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi pengukuran danpembagian tanah.

(2) Seksi Pengukuran Tata Batas mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat.

Pasal 904

Subdirektorat Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi di bidang pengurusan hak atas tanah.

Pasal 905

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal904, Subdirektorat Pengurusan Hak Atas Tanahmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi inventarisasi kepemilikantanah; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi legalitas hak atas tanah.

Pasal 906

Subdirektorat Pengurusan Hak Atas Tanah terdiri atas:a. Seksi Inventarisasi Kepemilikan Tanah; danb. Seksi Legalitas Hak Atas Tanah.

Pasal 907

(1) Seksi Inventarisasi Kepemilikan Tanah mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi inventarisasikepemilikan tanah.

(2) Seksi Legalitas Hak Atas Tanah mempunyai tugas

- 188 -

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi legalitas hakatas tanah.

Pasal 908

Subdirektorat Advokasi Pertanahan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi di bidang advokasi pertanahan.

Pasal 909

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal908, Subdirektorat Advokasi Pertanahan menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi identifikasi masalahpertanahan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisiserta monitoring dan evaluasi rekognisi dan kompensasi.

Pasal 910

Subdirektorat Advokasi Pertanahan terdiri atas:a. Seksi Identifikasi Masalah Pertanahan; danb. Seksi Rekognisi dan Kompensasi.

Pasal 911

(1) Seksi Identifikasi Masalah Pertanahan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi identifikasimasalah pertanahan.

(2) Seksi Rekognisi dan Kompensasi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknisdan supervisi serta monitoring dan evaluasi rekognisi dankompensasi.

Pasal 912

Subdirektorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahan mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dansupervisi di bidang dokumentasi pelayanan pertanahan.

Pasal 913

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 189 -

912, Subdirektorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahanmenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan pengolahan data dokumentasi pelayanan

pertanahan; danb. pelaksanaan penyajian informasi dan pelaporan

dokumentasi pelayanan pertanahan.

Pasal 914

Subdirektorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahan terdiri atas:a. Seksi Pengolahan Data; danb. Seksi Penyajian informasi dan pelaporan

Pasal 915

(1) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukanpelaksanaan pengolahan data dokumentasi pelayananpertanahan.

(2) Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan pelaksanaan penyajian informasi dan pelaporandokumentasi pelayanan pertanahan.

Pasal 916

Subbagian Tata Usaha Direktorat mempunyai tugas melakukanurusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB XIINSPEKTORAT JENDERAL


Pasal 917

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 918

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakanpengawasan intern di Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 919

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 918, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian

- 190 -

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasiterhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu ataspenugasan Menteri;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; danf. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Pasal 920

Inspektorat Jenderal terdiri atas :a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;b. Inspektorat I;c. Inspektorat II;d. Inspektorat III;e. Inspektorat IV; danf. Inspektorat V.

Bagian KetigaSekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 921

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugasmelaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada seluruhsatuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 922

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 921, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakanfungsi:a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, perumusan

program kerja, pengawasan, anggaran dan laporanInspektorat Jenderal;

b. pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasanfungsional dan pemantauan penyelesaian tindak lanjuthasil pengawasan;

c. pelayanan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dand. pengadministrasian perlengkapan dan rumah tangga serta

pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.

Pasal 923

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:a. Bagian Perencanaan;b. Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan;c. Bagian Tata Usaha dan Keuangan; dan

- 191 -

d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 924

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasidan penyusunan laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 925

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 924, Bagian Perencanaan dan Anggaranmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,

program dan anggaran pengawasan; danb. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan

program kerja pengawasan tahunan, jangka menengah danjangka panjang, serta melakukan evaluasi dan laporan hasilevaluasi pelaksanaan rencana dan program pengawasan.

Pasal 926

Bagian Perencanaan terdiri atas:a. Subbagian Program dan Anggaran; danb. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 927

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunanrencana, program, dan anggaran pengawasan.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencanadan program kerja pengawasan tahunan, jangka menengahdan jangka panjang, serta melakukan evaluasi dan laporanhasil evaluasi pelaksanaan rencana dan programpengawasan.

Pasal 928

Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan mempunyaitugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasanserta pemantauan, penyelesaian tindak lanjut hasilpengawasan.

Pasal 929

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 928, Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasanmenyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan analisis dan evaluasi data hasil pengawasan;

danb. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

- 192 -

dan pemeriksaan, serta penyelesaian tindak lanjut hasilpengawasan.

Pasal 930

Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas:a. Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan; danb. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 931

(1) Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasidata hasil pengawasan.

(2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpemantauan tindak lanjut hasil pengawasan danpemeriksaan, serta penyelesaian tindak lanjut hasilpengawasan

Pasal 932

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugasmelaksanakan administrasi dan pelayanan ketatausahaanserta pengelolaan keuangan di lingkungan InspektoratJenderal.

Pasal 933

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 932, Bagian Tata Usaha dan Keuanganmenyelenggarakan fungsi:a. melakukan pengelolaan administrasi dan pelayanan

ketatausahaan; danb. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 934

Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas:a. Subbagian Tata Usaha; danb. Subbagian Keuangan.

Pasal 935

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusanpersuratan kearsipan dan dokumentasi; dan

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakanurusan perbendaharaan, pengelolaan administrasi danpertanggungjawaban keuangan.

Pasal 936

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugasmelaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha,

- 193 -

perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan InspektoratJenderal.

Pasal 937

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 936, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanakan urusan kepegawaian; danb. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan.

Pasal 938

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:a. Subbagian Kepegawaian; danb. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 939



Bagian KeempatInspektorat I

Pasal 940

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasanintern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteriserta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkunganSekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal PembangunanDaerah Tertinggal.

Pasal 941

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 940, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta

program kerja pemeriksaan;b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasanlainnya;

c. penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;f. kegiatan pengawasan lainnya;g. penyusunan laporan hasil pengawasan; danh. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

- 194 -

Pasal 942

Inspektorat I terdiri atas:a. Subbagian Tata Usaha; danb. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 943

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

Bagian KelimaInspektorat II

Pasal 944

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasanintern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteriserta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkunganDirektorat Jenderal Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa.

Pasal 945

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 944, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta



c. penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;f. kegiatan pengawasan lainnya;g. penyusunan laporan hasil pengawasan; danh. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 946

Inspektorat II terdiri atas:a. Subbagian Tata Usaha; danb. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 947

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

- 195 -

Bagian KeenamInspektorat III

Pasal 948

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasanintern terhadap kinerja dan keuangan melalui auidt, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteriserta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkunganDirektorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan PembangunanPemukiman Transmigrasi dan Direktorat Jenderal JenderalPengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 949

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 948, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta



c. penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;f. kegiatan pengawasan lainnya;g. penyusunan laporan hasil pengawasan; danh. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 950

Inspektorat III terdiri atas:a. Subbagian Tata Usaha; danb. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 951

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

Bagian KetujuhInspektorat IV

Pasal 952

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasanintern terhadap kinerja dan keuangan melalui auidt, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteriserta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkunganBadan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan danPelatihan, dan Informasi, serta Direktorat JenderalPengembangan Daerah Tertentu.

- 196 -

Pasal 953

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 952, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta



c. penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;f. kegiatan pengawasan lainnya;g. penyusunan laporan hasil pengawasan; danh. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 954

Inspektorat IV terdiri atas:a. Subbagian Tata Usaha; danb. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 955

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

Bagian KedelapanInspektorat V

Pasal 956

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasanintern terhadap kinerja dan keuangan melalui auidt, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteriserta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkunganInspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal PembangunanKawasan Perdesaan.

Pasal 957

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 956, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta



c. penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan;d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;f. kegiatan pengawasan lainnya;g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

- 197 -

h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V.

Pasal 958

Inspektorat V terdiri atas:a. Subbagian Tata Usaha; danb. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 959

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata usaha dan rumah tangga Inspektorat V.

BAB XIIBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN, DAN INFORMASI

Bagian KesatuSusunan Organisasi

Pasal 960

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan danPelatihan, dan Informasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan danPelatihan, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 961

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan danPelatihan, dan Informasi mempunyai tugas tugasmelaksanakan penelitian dan pengembangan, pendidikan danpelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 962

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 961, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikandan Pelatihan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan,serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan danpelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidangdesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitiandan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, sertapengelolaan data dan informasi di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian danPengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;

- 198 -

dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 963

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan danPelatihan, dan Informasi terdiri atas:a. Sekretariat Badan;b. Pusat Penelitian dan Pengembangan;c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil

Negara;d. Pusat Pelatihan Masyarakat; dane. Pusat Data dan Informasi.

Bagian KeduaSekretariat Badan

Pasal 964

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberianpelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasidi lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikandan Pelatihan, dan Informasi.

Pasal 965

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampasal 964, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara;c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;d. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-

undangan; dane. penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 966

Sekretariat Badan terdiri atas:a. Bagian Perencanaan;b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; danc. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 967

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggarandan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 968

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 967,Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,

- 199 -

program dan anggaran di lingkungan Badan; danb. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan,

berkala, dan akuntabilitas di lingkungan Badan.

Pasal 969

Bagian Perencanaan terdiri atas:a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; danb. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 970

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan koordinasi danpenyusunan rencana, program dan anggaran di lingkunganBadan.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunanlaporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di lingkunganBadan.

Pasal 971

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugasmelakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi,pembukuan dan penatausahaan barang milik negara dilingkungan Badan.

Pasal 972





Pasal 973


Pasal 974

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugasmelakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran danpemantauan anggaran di lingkungan Badan.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukanurusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan serta

- 200 -

penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dilingkungan Badan.

(3) Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyaitugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi danverifikasi keuangan serta barang milik negara di lingkunganBadan.

Pasal 975

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugasmelaksanakan urusan kepegawaian, koordinasi penyusunanperaturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tatalaksana, urusan tata usaha, persuratan dan arsip, sertaperlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 976

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 975, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakanfungsi:a. pengelolaan pengembangan pegawai;b. pengelolaan perencanaan dan mutasi pegawai;c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;d. pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan

ketatalaksanaan;e. pengelolaan urusan tata usaha, persuratan dan arsip; danf. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 977

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:a. Subbagian Kepegawaian;b. Subbagian Hukum dan Organisasi; danc. Subbagian Umum.

Pasal 978

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukanpengelolaan pengembangan pegawai, perencanaan danmutasi pegawai di lingkungan Badan.

(2) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan peraturanperundang-undangan, pelaksanaan penataan organisasi danketatalaksanaan di lingkungan Badan.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas pengelolaan urusantata usaha, persuratan, arsip, perlengkapan dan rumahtangga di lingkungan Badan.

- 201 -

Bagian KetigaPusat Penelitian dan Pengembangan

Pasal 979

Pusat Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugasmelaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 980

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 979, Pusat Penelitian dan Pengembanganmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran penelitian dan pengembangan di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitiandan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerahtertinggal, dan transmigrasi;

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga PusatPenelitian dan Pengembangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 981

Pusat Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:a. Bidang Desa;b. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;c. Bidang Transmigrasi; dand. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 982

Bidang Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapanpenyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran,pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pemantauan,evaluasi, dan pelaporan di bidang desa.

Pasal 983

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 982, Bidang Desa menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan penyusunan rencana kebijakan teknis, program,

anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitiandan pengembangan di bidang perencanaan dan pelaporandesa; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaanpenelitian dan pengembangan di bidang diseminasi desa.

- 202 -

Pasal 984

Bidang Desa terdiri atas:a. Subbidang Perencanaan dan Pelaporan; danb. Subbidang Diseminasi.

Pasal 985

(1) Subbidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakanteknis, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, danpelaporan penelitian dan pengembangan di bidangperencanaan dan pelaporan desa.

(2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaanpenelitian dan pengembangan di bidang diseminasi desa.

Pasal 986

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal melaksanakanpenyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dananggaran, pelaksanaan penelitian dan pengembangan,pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunandaerah tertinggal.

Pasal 987

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 986, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggalmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan penyusunan rencana kebijakan teknis, program,

anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitiandan pengembangan di bidang perencanaan dan pelaporanpembangunan daerah tertinggal; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaanpenelitian dan pengembangan di bidang diseminasipembangunan daerah tertinggal.

Pasal 988

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri atas:a. Subbidang Perencanaan dan Pelaporan; danb. Subbidang Diseminasi.

Pasal 989

(1) Subbidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakanteknis, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, danpelaporan penelitian dan pengembangan di bidangperencanaan dan pelaporan pembangunan daerah tertinggal.

(2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan

- 203 -

penelitian dan pengembangan di bidang diseminasipembangunan daerah tertinggal.

Pasal 990

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dananggaran, pelaksanaan penelitian dan pengembangan,pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang transmigrasi.

Pasal 991

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 990, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan penyusunan rencana kebijakan teknis, program,

anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitiandan pengembangan di bidang perencanaan dan pelaporantransmigrasi; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaanpenelitian dan pengembangan di bidang diseminasitransmigrasi.

Pasal 992

Bidang Transmigrasi terdiri atas:a. Subbidang Perencanaan dan Pelaporan; danb. Subbidang Diseminasi.

Pasal 993

(1) Subbidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakanteknis, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, danpelaporan penelitian dan pengembangan di bidangperencanaan dan pelaporan transmigrasi.

(2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaanpenelitian dan pengembangan di bidang diseminasitransmigrasi.

Pasal 994

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian KeempatPusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 995

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negaramempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagipegawai di lingkungan Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- 204 -

Pasal 996

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 995, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai AparaturSipil Negara menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaanpendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi;

d. pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan,keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang miliknegara, arsip dan dokumentasi, kepegawaian, organisasi dantata laksana serta komunikasi dan informasi publik dilingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan PegawaiAparatur Sipil Negara; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 997

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negaraterdiri atas:a. Bagian Tata Usaha;b. Bidang Program, Kerja Sama, dan Evaluasi; danc. Bidang Penyelenggaraan.

Pasal 998

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusanketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaanbarang milik negara, arsip dan dokumentasi, kepegawaian,organisasi dan tata laksana serta komunikasi dan informasipublik di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan PegawaiAparatur Sipil Negara.

Pasal 999

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 998, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata

laksana dan keuangan; danb. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,

pengelolaan barang milik negara, arsip dan dokumentasiserta komunikasi dan informasi publik.

- 205 -

Pasal 1000

Bagian Tata Usaha terdiri atas:a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; danb. Subbagian Umum.

Pasal 1001

(1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugasmelakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksanadan keuangan.

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusanketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang miliknegara, arsip dan dokumentasi serta komunikasi daninformasi publik.

Pasal 1002

Bidang Program, Kerja Sama, dan Evaluasi mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis,program, dan anggaran, dan pelaksanaan pemantauan,evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan bagi pegawaidi lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 1003

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1002, Bidang Program, Kerja Sama, dan Evaluasimenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program

dan anggaran pendidikan dan pelatihan pegawai dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

b. penyiapan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihandi lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;

c. penyiapan penyusunan pedoman, metode, kurikulum,silabus, dan materi pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi; dan

d. penyiapan pemantauan, pengendalian, evaluasi danpelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 1004

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:a. Subbidang Program dan Kerja Sama; danb. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

- 206 -

Pasal 1005

(1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,rencana, program, anggaran dan pelaksanaan kerja samapendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi.

(2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, metode,kurikulum, silabus, dan materi pendidikan dan pelatihan,serta pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 1006

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakankoordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagipegawai di lingkungan Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 1007

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1006, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:a. koordinasi persiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan manajemen, struktural, teknis, dan fungsional;b. penyiapan rencana penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan manajemen, struktural, teknis, dan fungsional;c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen,

struktural, teknis, dan fungsional; dand. pembinaan alumni pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1008

Bidang Struktural dan Teknis terdiri atas:a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan

Struktural; danb. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

Pasal 1009

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen danStruktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanrencana penyelenggaraan, koordinasi persiapan danpenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen danstruktural serta pembinaan alumni.

(2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsionalmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencanapenyelenggaraan, koordinasi persiapan dan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sertapembinaan alumni.

- 207 -

Bagian KelimaPusat Pelatihan Masyarakat

Pasal 1010

Pusat Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakanpendidikan dan pelatihan masyarakat serta kerja sama dibidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerahtertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 1011

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1010, Pusat Pelatihan Masyarakat menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaanmasyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dantransmigrasi;

b. pelaksanaan penyusunan pedoman dan standar pendidikandan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidangpemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerahtertinggal, dan transmigrasi;

d. koordinasi pelaksanaan kerja sama kelembagaan pemerintahdan non pemerintah;

e. penyiapan pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional dibidang pelatihan masyarakat;

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan danpelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga PusatPelatihan Masyarakat; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 1012

Pusat Pelatihan Masyarakat terdiri atas:a. Bidang Program dan Materi;b. Bidang Standardisasi;c. Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan; dand. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1013

Bidang Program dan Materi mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggarandan penyusunan materi pendidikan dan pelatihan di bidangpemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerahtertinggal, dan transmigrasi.

- 208 -

Pasal 1014

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1013, Bidang Program dan Materi menyelenggarakanfungsi:a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran

pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaanmasyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dantransmigrasi;

b. penyusunan materi pendidikan dan pelatihan di bidangpemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerahtertinggal, dan transmigrasi; dan

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan danpelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 1015

Bidang Program dan Materi terdiri atas:a. Subbidang Program dan Evaluasi; danb. Subbidang Penyusunan Materi.

Pasal 1016

(1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,program, anggaran dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidangpemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerahtertinggal, dan transmigrasi.

(2) Subbidang Penyusunan Materi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan pedoman, metode, kurikulum,silabus, dan materi pendidikan dan pelatihan di bidangpemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerahtertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 1017

Bidang Standardisasi mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan penyusunan dan evaluasi pedoman dan standarpendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakatdesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 1018

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1017, Bidang Standarisasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan standar,

pedoman dan manual teknis;b. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi, penerapan

standar, pedoman dan manual teknis; danc. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan penerapan

standar pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaanmasyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan

- 209 -

transmigrasi.

Pasal 1019

Bidang Standarisasi terdiri atas:a. Subbidang Penyusunan Standar; danb. Subbidang Penerapan Standar.

Pasal 1020

(1) Subbidang Penyusunan Standar mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunanstandar, pedoman dan manual teknis pendidikan danpelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(2) Subbidang Penerapan Standar mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan koordinasi dan evaluasi serta penyusunanlaporan penerapan standar pendidikan dan pelatihan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunandaerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 1021

Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja samakelembagaan pemerintah dan non pemerintah dan penyiapanpelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di bidangpelatihan masyarakat.

Pasal 1022

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1021, Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaanmenyelenggarakan fungsi:a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama

pendidikan dan pelatihan kelembagaan pemerintah dan nonpemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengembanganjabatan fungsional di bidang pelatihan masyarakat; dan

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerjasama dan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunandaerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 1023

Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan terdiri atas:a. Subbidang Kerja Sama; danb. Subbidang Pemberdayaan.

Pasal 1024

(1) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama

- 210 -

pendidikan dan pelatihan kelembagaan pemerintah dan nonpemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

(2) Subbidang Pemberdayaan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaanpengembangan jabatan fungsional di bidang pelatihanmasyarakat serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di bidangpelatihan masyarakat.

Pasal 1025

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian KeenamPusat Data Dan Informasi

Pasal 1026

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakanpembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data,pelayanan data dan informasi serta pengembangan sistem dansumber daya informatika di bidang desa, pembangunan daerahtertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 1027

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampasal 1026, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakanfungsi:a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program

pengelolaan data dan informasi di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis dataserta pengelolaan basis data;

c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data daninformasi serta penyajian informasi di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

e. pengembangan sistem informasi dan sumber dayainformatika di bidang desa, pembangunan daerah tertinggaldan transmigrasi;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga PusatData dan Informasi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 1028

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:a. Bidang Desa;b. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya

- 211 -

Informatika: dand. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1029

Bidang Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapankebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaankebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaandata dan penyajian informasi di bidang desa dan kawasanperdesaan.

Pasal 1030

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampasal 1029, Bidang Desa menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan kebijakan teknis, rencana, program, dan

anggaran pengolahan data dan informasi serta penyajianinformasi di bidang desa dan kawasan perdesaan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, rencanadan program pengolahan data dan informasi serta penyajianinformasi di bidang desa dan kawasan perdesaan; dan

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengolahan data daninformasi serta penyajian informasi di bidang desa dankawasan perdesaan.

Pasal 1031

Bidang Desa terdiri atas:a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; danb. Subbidang Penyajian Informasi.

Pasal 1032

(1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,rencana, program dan anggaran, pengelolaan data daninformasi di bidang desa dan kawasan perdesaan.

(2) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugasmelakukan penyajian informasi, pemantauan, evaluasi danpelaporan di bidang desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 1033

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasimempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis,rencana dan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan,evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan penyajianinformasi di bidang pembangunan daerah tertinggal dantransmigrasi.

Pasal 1034

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1033, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- 212 -

Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan kebijakan teknis, rencana, program, dan

anggaran pengolahan data dan informasi serta penyajianinformasi di bidang pembangunan daerah tertinggal dantransmigrasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, rencanadan program pengolahan data dan informasi sertapenyajian informasi di bidang pembangunan daerahtertinggal dan transmigrasi; dan

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengolahan data daninformasi serta penyajian informasi di bidang pembangunandaerah tertinggal dan transmigrasi.

Pasal 1035

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasiterdiri atas:a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; danb. Subbidang Penyajian Informasi.

Pasal 1036

(1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,rencana, program dan anggaran, pengelolaan data daninformasi di bidang pembangunan daerah tertinggal dantransmigrasi.

(2) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugasmelakukan penyajian informasi, pemantauan, evaluasi danpelaporan di bidang pembangunan daerah tertinggal dantransmigrasi.

Pasal 1037

Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber DayaInformatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapanpengembangan sistem informasi dan sumber daya informatikadi bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dantransmigrasi.

Pasal 1038

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1037, Bidang Pengembangan Sistem Informasi danSumber Daya Informatika menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan pengembangan sistem informasi di bidang desa,

pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; danb. penyiapan pengembangan sumber daya informatika di

bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dantransmigrasi.

Pasal 1039

Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya

- 213 -

Informatika terdiri atas:a. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; danb. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Informatika.

Pasal 1040

(1) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sisteminformasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggaldan transmigrasi.

(2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Informatikamempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpengembangan sumber daya informatika di bidang desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

BAB XIIISTAF AHLI

Pasal 1041

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi, dan secara administratif dikoordinasikan olehSekretaris Jenderal.

Pasal 1042

(1) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatanmempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidangpembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokalmempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidangpengembangan ekonomi lokal.

(3) Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugasmemberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepadaMenteri terkait dengan bidang pengembangan wilayah.

(4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyaitugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategiskepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antarlembaga.

(5) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikanrekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteriterkait dengan bidang hukum.

BAB XIVKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1043

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukankegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masingberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 214 -

Pasal 1044

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1043, terdiri atas Jabatan yang terbagi dalamkelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidangkeahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsionalsenior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/DirekturJenderal/Kepala Badan/Kepala Biro/Direktur/KepalaPusat.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebankerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawabkepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/KepalaBadan/Kepala Biro/Direktur/Kepala Pusat.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam hal melaksanakantugas-tugas Biro/Sekretariat Direktorat Jenderal/Direktorat/Sekretariat Badan/Pusat secara administratifbertanggung jawab kepada masing-masing KepalaBiro/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktur/SekretarisBadan/Kepala Pusat.

BAB XVTATA KERJA

Pasal 1045

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuanorganisasi di lingkungan Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkunganmasing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi serta dengan instansi lain di luar lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 1046

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajibmenerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme dan ujisilang.

Pasal 1047

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

- 215 -

masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agarmengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 1048

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi bertanggungjawab memimpin danmengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikanbimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 1049

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuanorganisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnyadan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannyamasing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 1050

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk danbertanggung jawab kepada atasannya masing-masing danmenyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporanakuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 1051

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuanorganisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untukmenyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjukkepada bawahan.

Pasal 1052

Para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, danStaf Ahli menyampaikan laporan kepada Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selanjutnyaSekretaris Jenderal menghimpun laporan-laporan tersebut danmenyusun laporan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 1053

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuanorganisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungankerja.

Pasal 1054

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, dilingkungan Direktur Jenderal dapat menerapkan pola kerja yang

- 216 -

bersifat tim.

BAB XVIESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 1055

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal,dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a atauJabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau JabatanPimpinan Tinggi Madya.

(3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, SekretarisDirektorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, danSekretaris Badan adalah jabatan struktural eselon II.a atauJabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektoratadalah jabatan struktural eselon III.a atau JabatanAdministrator.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksiadalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 1056

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal,Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan olehPresiden atas usul Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dandiberhentikan oleh Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi.

(3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dandiberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenangoleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi.

BAB XVIIKETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 1057

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidangpengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifattugas dan fungsinya melaksanakan tugas danfungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah di lingkungan Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Kepala Biro yang menangani fungsi di bidangpengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas danfungsinya menjadi Kepala Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit LayananPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan

- 217 -

perundang-undangan.

Pasal 1058

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidangpengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, danpenyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinyamelaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnyadisebut LPSE di lingkungan Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Kepala Biro yang menangani fungsi pengembangan sisteminformasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, danpenyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinyamenjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah secara Elektronik (LPSE) di lingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawabLPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturberdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1059

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengembangan sisteminformasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnyadisebut PPID di lingkungan Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawabPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturberdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1060

Bagan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi dan satuan organisasi di bawahKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiranmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

BAB XVIIIUNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1061

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atautugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapatdibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

- 218 -

Pasal 1062

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimanadimaksud pada Pasal 1061 ayat (1) ditetapkan oleh Menterisetelah mendapat persetujuan dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparaturnegara.

BAB XIXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1063

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan MenteriPembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan/atau belum diubah atau diganti denganperaturan pelaksanaan yang baru berdasarkan PeraturanMenteri ini.

Pasal 1064

Pada saat berlakunya peraturan menteri ini, seluruh jabatanyang ada beserta pejabat yang memangku jabatan diKementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KementerianDalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan PembangunanKawasan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal PembinaanPengembangan Masyarakat dan Kawasan TransmigrasiKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetapmelaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengandibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baruberdasarkan peraturan menteri ini.

BAB XXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 1065

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalamperaturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatpersetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 1066

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:a. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor

15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana

- 219 -

telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentangtentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi yang mengatur penyelenggaraan tugas danfungsi di bidang ketransmigrasian; dan

c. Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri Nomor 41Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianDalam Negeri yang mengatur penyelenggaraan tugas danfungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan danpelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosialbudaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa,dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1067

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFARDiundangkan di Jakartapada tanggal 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

- 220 -

- 220 -

Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiRepublik IndonesiaNomor : 6 Tahun 2015

Tanggal : 26 Maret 2015


REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

DIREKTORAT JENDERALPENYIAPAN KAWASANDAN PEMBANGUNAN

PERMUKIMANTRANSMIGRASI

1. SAM. BID. PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN2. SAM. BID. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL3. SAM. BID. PENGEMBANGAN WILAYAH4. SAM. BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA5. SAM. BID. HUKUM

BADANPENELITIAN DANPENGEMBANGAN,PENDIDIKAN DANPELATIHAN, DAN

INFORMASI

DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERALPEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL

DIREKTORAT JENDERALPEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

DIREKTORAT JENDERALPEMBANGUNAN KAWASAN

PERDESAAN

DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN DAERAH

TERTENTU

SEKRETARIATJENDERAL

INSPEKTORATJENDERAL


REPUBLIK INDONESIASTAF AHLI

- 221 -

- 221 -

Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia

Nomor : 6 Tahun 2015



REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

SEKRETARIAT JENDERAL

BIROHUKUM, ORGANISASI, DAN

TATA LAKSANA

BIROPERENCANAAN

BIROKEUANGAN DAN BARANG

MILIK NEGARA

BIROSUMBER DAYA MANUSIA

DAN UMUM

BIROHUBUNGAN MASYARAKAT

DAN KERJA SAMA

- 222 -

- 222 -

BAGIANPENYUSUNANANGGARAN

BAGIANEVALUASI DAN

PELAPORAN

BAGIANPENYUSUNAN

PROGRAM

SUBBAGIANPENYUSUNANPROGRAM II

SUBBAGIANPENYUSUNANPROGRAM III

SUBBAGIANPENYUSUNANPROGRAM I

SUBBAGIANEVALUASI DANPELAPORAN I

SUBBAGIANEVALUASI DANPELAPORAN II

SUBBAGIANEVALUASI DANPELAPORAN III

SUBBAGIANPENYUSUNANANGGARAN I

SUBBAGIANPENYUSUNANANGGARAN II

SUBBAGIANPENYUSUNANANGGARAN III

BIROPERENCANAAN

BAGIANPERENCANAAN

UMUM

SUBBAGIAN ANALISADATA PERENCANAAN

SUBBAGIANPERENCANAAN

SEKRETARIAT JENDERAL

SUBBAGIAN TATAUSAHA BIRO

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 223 -

- 223 -

BAGIAN AKUNTANSIDAN PELAPORAN

BAGIANPENATAUSAHAAN

BARANG MILIKNEGARA

BAGIANPERBENDAHARAAN

DAN PENATAUSAHAANKEUANGAN

BAGIAN PELAKSANAANANGGARAN

SUBBAGIANPELAKSANAANANGGARAN I

SUBBAGIANPELAKSANAANANGGARAN III

SUBBAGIANPELAKSANAANANGGARAN II

SUBBAGIANPENATAUSAHAAN

KEUANGAN

SUBBAGIANPENGELOLAAN GAJI

SUBBAGIANPERBENDAHARAAN

SUBBAGIANADMINISTRASI

PENATAUSAHAAN BMN

SUBBAGIANPENGHAPUSAN BMN

DAN TPTGR

SUBBAGIANTATA USAHA BIRO

SUBBAGIANAKUNTANSI DAN

PELAPORANKEUANGAN

SUBBAGIANAKUNTANSI DANPELAPORAN BMN

SUBBAGIANVERIFIKASI DAN

PEMBUKUAN

BIROKEUANGAN DAN BARANG

MILIK NEGARA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 224 -

- 224 -

BAGIAN PROTOKOL BAGIANPERLENGKAPAN DAN

RUMAH TANGGA

BAGIANTATA USAHA PIMPINAN

DAN PERSURATAN

BAGIANKEPEGAWAIAN

SUBBAGIANPERENCANAAN DAN

PENGEMBANGANPEGAWAI

SUBBAGIANMUTASI DAN

KESEJAHTERAANPEGAWAI

SUBBAGIANADMINISTRASI

PEGAWAI

SUBBAGIANPERSURATAN DAN

KEARSIPAN

SUBBAGIANPEMELIHARAAN DAN

PENYIMPANAN

SUBBAGIAN TATAUSAHA BIRO

SUBBAGIANPERLENGKAPAN

SUBBAGIANPENGADAAN DAN

PELAPORAN

SUBBAGIAN LAYANANTAMU

SUBBAGIAN LAYANANPERJALANAN

SUBBAGIANLAYANAN ACARA

BIROSUMBER DAYA MANUSIA

DAN UMUM

SUBBAGIANTATA USAHAPIMPINAN *)

*) KeteranganSubbagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:1. Subbagian Tata Usaha Menteri2. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal3. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 225 -

- 225 -

BAGIANINFORMASI DAN

PELAYANAN PENGADUAN

BAGIANKERJA SAMALUAR NEGERI

BAGIANPEMBERITAAN DAN

PUBLIKASI

BAGIANHUBUNGAN

ANTAR LEMBAGA

SUBBAGIAN LEMBAGANEGARA DANPEMERINTAH


SUBBAGIAN LEMBAGASWASTA DANORGANISASI

KEMASYARAKATAN

SUBBAGIANPUBLIKASI

SUBBAGIANANALISIS DAN

EVALUASI MEDIA

SUBBAGIANHUBUNGAN MEDIA

MASSA

SUBBAGIANKERJA SAMA BILATERAL

SUBBAGIANKERJA SAMA

MULTILATERAL

SUBBAGIAN KERJA SAMALEMBAGA ASING

NON PEMERINTAH

SUBBAGIANPENGELOLAAN

INFORMASI DANDOKUMENTASI

SUBBAGIANPERPUSTAKAAN

SUBBAGIANLAYANAN PENGADUAN

MASYARAKAT

BIROHUBUNGAN MASYARAKAT

DAN KERJA SAMA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 226 -

- 226 -

BAGIANPENELAAHAN, EVALUASI

PRODUK HUKUM DANPERJANJIAN

BAGIANORGANISASI

DAN TATA LAKSANA

BAGIANPELAYANAN DAN

ADVOKASI HUKUM

BAGIANPENYUSUNAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

I


III


II

SUBBAGIANADVOKASI

HUKUM

SUBBAGIANDOKUMENTASI

HUKUM

SUBBAGIANPELAYANAN DAN

PERTIMBANGAN HUKUM

SUBBAGIANORGANISASI

SUBBAGIANTATA LAKSANA


SUBBAGIANPENELAAHAN PRODUK

HUKUM

SUBBAGIANEVALUASI PRODUK

HUKUM

SUBBAGIANPERJANJIAN

BIROHUKUM, ORGANISASI, DAN

TATA LAKSANA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 227 -

- 227 -


Republik Indonesia




REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

DIREKTORATPENDAYAGUNAAN

SUMBER DAYA ALAM DANTEKNOLOGI TEPAT GUNA

DIREKTORATPEMBANGUNAN SARANA

PRASARANA DESA

DIREKTORATPENGEMBANGAN USAHA

EKONOMI DESA

DIREKTORATPELAYANAN SOSIAL

DASAR

DIREKTORAT JENDERALPEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORATPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

- 228 -

- 228 -

BAGIANKEPEGAWAIAN DAN

UMUM

BAGIANHUKUM, ORGANISASI,DAN TATA LAKSANA

BAGIANKEUANGAN DAN BARANG

MILIK NEGARA

BAGIANPERENCANAAN

SUBBAGIAN PENYUSUNANPROGRAM DAN ANGGARAN

SUBBAGIANEVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIANDATA DAN INFORMASI



BARANG MILIK NEGARA

SUBBAGIANPELAKSANAAN

ANGGARAN

SUBBAGIANPENYUSUNANPERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIANADVOKASI HUKUM

SUBBAGIANORGANISASI DAN

TATA LAKSANA

SUBBAGIANKEPEGAWAIAN

SUBBAGIANPERSURATAN

SUBBAGIANPERLENGKAPAN DAN

RUMAH TANGGA


KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 229 -

- 229 -

SUBDIREKTORATADAT DAN BUDAYA

SUBDIREKTORATPERLINDUNGAN

SOSIAL

SUBDIREKTORATKESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

SUBDIREKTORATPELAYANAN DASAR

SEKSIFASILITASI

PELAYANANKESEHATAN DESA

SEKSIFASILITASIPELAYANAN

PENDIDIKAN DESA

SEKSIFASILITASI

KESEJAHTERAANSOSIAL

SEKSIFASILITASI

KESEJAHTERAANPEREMPUAN DAN

ANAK

SEKSIKERUKUNAN DAN

KETENTRAMAN DESA

SEKSIPENANGANAN

KONFLIK SOSIALDESA

SEKSIFASILITASI ADATDAN KEARIFAN

LOKAL

SEKSIFASILITASI SENI DAN

BUDAYA

DIREKTORATPELAYANAN SOSIAL

DASAR

SUBDIREKTORATPENGEMBANGAN

AKSES INFORMASIMASYARAKAT

SEKSIPENGELOLAAN AKSES

INFORMASI

SEKSIFASILITASI

PENGEMBANGANMEDIA INFORMASI

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 230 -

- 230 -

SUBDIREKTORATPERDAGANGAN DESA

SUBDIREKTORATPERMODALAN

EKONOMI DESA


USAHA BADANUSAHA MILIK DESA

SUBDIREKTORATKELEMBAGAAN

BADAN USAHA MILIKDESA

SEKSIFASILITASI

PEMBENTUKANBUM DESA

SEKSIFASILITASI

PELEMBAGAANBUM DESA

SEKSIFASILITASI

PEMASARAN HASILUSAHA BUM DESA

SEKSIFASILITASI

PENGEMBANGANUSAHA BUM DESA

SEKSI FASILITASIPERMODALAN USAHA

EKONOMIMASYARAKAT DAN

DESA

SEKSIFASILITASI USAHA

KREDIT MIKRO

SEKSIFASILITASI

PENGEMBANGANPASAR DESA

SEKSIFASILITASI

PENGEMBANGANJARINGAN

PEMASARAN


EKONOMI DESA

SUBDIREKTORATUSAHA EKONOMI

MASYARAKAT DESA

SEKSIFASILITASI

PENGEMBANGANKEWIRAUSAHAAN

DESA

SEKSIFASILITASI TATA

KELOLA EKONOMIDESA

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 231 -

- 231 -

SUBDIREKTORATSUMBER DAYA AIR,PERTANAHAN DAN

MARITIM

SUBDIREKTORATLINGKUNGAN HIDUP

SUBDIREKTORATSUMBER DAYA HUTAN,

PERTANIAN DANPERTAMBANGAN

SUBDIREKTORATTEKNOLOGI TEPAT GUNA

SEKSIFASILITASI INOVASI DANPROMOSI TEKNOLOGI

TEPAT GUNA

SEKSIPEMETAAN DAN

PENDAYAGUNAANTEKNOLOGI TEPAT

GUNA

SEKSIFASILITASI

PENDAYAGUNAANSUMBER DAYA

PERTAMBANGAN

SEKSIFASILITASI

PENDAYAGUNAANSUMBER DAYA HUTAN

DAN PERTANIAN

SEKSIFASILITASI REHABILITASI

LINGKUNGAN HIDUPDESA

SEKSIFASILITASI KONSERVASI

LINGKUNGAN HIDUPDESA

SEKSIFASILITASI

PENDAYAGUNAANSUMBER DAYA AIR DAN

PERTANAHAN

SEKSIFASILITASI

PENDAYAGUNAANSUMBER DAYA PESISIR

DAN KELAUTAN

DIREKTORATPENDAYAGUNAAN

SUMBER DAYA ALAM DANTEKNOLOGI TEPAT GUNA

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 232 -

- 232 -

SUBDIREKTORATSARANA DANPRASARANAPENDUKUNG

EKONOMI DESA

SUBDIREKTORATSARANA DANPRASARANA

ELEKTRIFIKASI DESA


TRANSPORTASI DESA


PERMUKIMAN DESA

SEKSIFASILITASI

PEMBANGUNANPERMUKIMAN DESA

SEKSIFASILITASI

PEMBANGUNANLINGKUNGAN

PERMUKIMAN DESA

SEKSIFASILITASIPRASARANA

TRANSPORTASI DESA

SEKSIFASILITASI SARANA

TRANSPORTASI DESA

SEKSIFASILITASI

PEMBANGUNANSARANA

ELEKTRIFIKASI DESA

SEKSIFASILITASI

PEMBANGUNANPRASARANA

ELEKTRIFIKASI DESA


DAN PRASARANAPRODUKSI


DAN PRASARANAPEMASARAN


TELEKOMUNIKASIDESA

SEKSIFASILITASIPRASARANA

TELEKOMUNIKASIDESA

SEKSIFASILITASI SARANATELEKOMUNIKASI

DESA

SUBBAGIANTATA USAHA

DIREKTORATPEMBANGUNAN SARANADAN PRASARANA DESA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 233 -

- 233 -

SUBDIREKTORATADVOKASI PERATURAN

DESA

SUBDIREKTORATKETAHANAN

MASYARAKAT DESA


KAPASITAS MASYARAKATDESA

SEKSIFASILITASI

PEMBELAJARANMASYARAKAT DESA

SEKSIPENDAMPINGAN DAN

KADERISASIMASYARAKAT DESA

SEKSIFASILITASI

PEMBANGUNANPARTISIPATIF

SEKSIFASILITASI

PERENCANAANPARTISIPATIF

SEKSIFASILITASI

ADVOKASI HUKUM

SEKSIFASILITASI LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA

SEKSIANALISIS DANPENYUSUNAN

PERATURAN DESA

SEKSIADVOKASI KEWENANGANDAN PERATURAN DESA

DIREKTORATPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN KEMITRAAN

MASYARAKAT DESA

SEKSIFASILITASIKEMITRAAN

SEKSIFASILITASI

KERJA SAMA DESA

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATPERENCANAAN DAN

PEMBANGUNANPARTISIPATIF

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 234 -

- 234 -


Republik Indonesia




REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

DIREKTORAT JENDERALPEMBANGUNAN KAWASAN

PERDESAAN


DIREKTORATKERJA SAMA DANPENGEMBANGAN

KAPASITAS

KESERASIAN KAWASANPERDESAAN

PENGEMBANGANKAPASITAS

KELEMBAGAAN;

KEMITRAANPENGEMBANGAN

KAPASITAS;

PENINGKATAN KAPASITASKELEMBAGAAN DAN

KERJASAMA;


DAN PRASARANAKAWASAN PERDESAAN

DIREKTORATPENGEMBANGAN SUMBER

DAYA ALAM KAWASANPERDESAAN

DIREKTORATPEMBANGUNAN EKONOMI

KAWASAN PERDESAAN

DIREKTORATPERENCANAAN

PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN

- 235 -

- 235 -


UMUM



MILIK NEGARA

BAGIANPERENCANAAN

SUBBAGIANPENYUSUNAN PROGRAM

DAN ANGGARAN

SUBBAGIANEVALUASI DAN

PELAPORAN




BARANG MILIK NEGARA


ANGGARAN


PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIANADVOKASIHUKUM

SUBBAGIANORGANISASI DAN TATA

LAKSANA


SUBBAGIANPERSURATAN


RUMAH TANGGA


KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 236 -

- 236 -

SUBDIREKTORATPERENCANAAN

PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN WILAYAH III


PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN WILAYAH IV


PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN WILAYAH II


PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN WILAYAH I

SEKSIPERENCANAAN

PROGRAM

SEKSIEVALUASI DAN

PELAPORAN

SEKSIEVALUASI DAN

PELAPORAN

SEKSIPERENCANAAN

PROGRAM

SEKSIPERENCANAAN

PROGRAM

SEKSIEVALUASI DAN

PELAPORAN

SEKSIPERENCANAAN

PROGRAM

SEKSIEVALUASI DAN

PELAPORAN


PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN

SEKSIEVALUASI DAN

PELAPORAN

SEKSIPERENCANAAN

PROGRAM

SUBBAGIANTATA USAHA


PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN WILAYAH V

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 237 -

- 237 -


PERMODALAN DANINVESTASI


FASILITAS USAHA DANPEMASARAN

SEKSIANALISA KEBIJAKAN

PEMANFAATAN HUTAN

SUBDIREKTORATPENGEMBANGAN PUSAT

PERTUMBUHAN EKONOMI

SUBDIREKTORAT ANALISAKEBIJAKAN EKONOMIKAWASAN PERDESAAN

DIREKTORATPEMBANGUNAN EKONOMI

KAWASAN PERDESAAN

SUBBAGIANTATA USAHA

SEKSIANALISA KEBIJAKAN

PERTAMBANGAN

SEKSIPENGEMBANGAN

FASILITAS PEMASARAN

SEKSIPENGEMBANGAN

INVESTASI

SEKSIPENGEMBANGAN

PERMODALAN

SEKSIPENYIAPAN POTENSI

MASYARAKAT

SEKSISINKRONISASI

PROGRAM PEMERINTAH

SEKSIPENGEMBANGANFASILITAS USAHA

EKONOMI

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 238 -

- 238 -

SUBDIREKTORATPEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANAWILAYAH III


DAN PRASARANAWILAYAH IV


DAN PRASARANAWILAYAH II


DAN PRASARANAWILAYAH I

SEKSISARANA DAN PRASARANA

PELAYANAN DASAR


PELAYANAN DASAR


EKONOMI


EKONOMI


PELAYANAN DASAR


EKONOMI


PELAYANAN DASAR


DAN PRASARANAWILAYAH V


PELAYANAN DASAR


EKONOMI


DAN PRASARANAKAWASAN PERDESAAN

SUBBAGIANTATA USAHA

SEKSISARANA DAN

PRASARANA EKONOMI

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 239 -

- 239 -


SUMBER DAYA ALAMKAWASAN PERDESAAN

WILAYAH III



WILAYAH IV

SEKSIIDENTIFIKASI DAN

PEMETAAN POTENSI

SEKSIPENGEMBANGAN DAN

PEMANFAATAN POTENSI


PEMETAAN POTENSI


PEMETAAN POTENSI


PEMETAAN POTENSI



WILAYAH II


PEMANFAATAN POTENSI



WILAYAH V


PEMANFAATAN POTENSI


PEMETAAN POTENSI


DAYA ALAM KAWASANPERDESAAN

SUBBAGIANTATA USAHA



WILAYAH I


PEMANFAATAN POTENSI


PEMANFAATAN POTENSI

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 240 -

- 240 -

SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN KEMITRAAN

SUBDIREKTORATKESERASIAN KAWASAN

PERDESAAN

SUBDIREKTORATPENYIAPAN MEDIA DAN

PEMBELAJARAN

SUBDIREKTORATPENDAMPINGAN

MANAJEMEN DAN TEKNIS

SEKSIPENDAMPINGAN

TEKNIS

SEKSIPEMBELAJARAN

SEKSIPENYIAPAN MEDIA

SEKSIIDENTIFIKASI

SEKSIFASILITASI

SEKSIKERJA SAMA ANTAR

LEMBAGA

SEKSIKEMITRAAN

USAHA

SUBBAGIANTATA USAHA

SEKSIPENYIAPAN

PENDAMPINGANMANAJEMEN

DIREKTORATKERJA SAMA DANPENGEMBANGAN

KAPASITAS

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 241 -

- 241 -


Republik Indonesia




REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN DAERAH

TERTENTU


DIREKTORATPENGEMBANGAN DAERAH

PULAU KECIL DANTERLUAR



KELEMBAGAAN;


KAPASITAS;


KERJASAMA;

DIREKTORATPENANGANAN DAERAH

RAWAN BENCANA


PASCA KONFLIK


PERBATASAN


RAWAN PANGAN

- 242 -

- 242 -


UMUM



MILIK NEGARABAGIAN

PERENCANAAN


DAN ANGGARAN


PELAPORAN




BARANG MILIK NEGARA


ANGGARAN


PERUNDANG-UNDANGAN



LAKSANA


SUBBAGIANPERSURATAN


RUMAH TANGGA

SEKRETARIATDEREKTORAT JENDERAL

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 243 -

- 243 -


DAERAH RAWAN PANGANWILAYAH III


DAERAH RAWAN PANGANWILAYAH IV

SEKSIPENGEMBANGANSUMBER DAYA

SEKSIPENGEMBANGANINFRASTRUKTUR




SUBDIREKTORATPENGEMBANGAN DAERAH

RAWAN PANGANWILAYAH II



DAERAH RAWAN PANGANWILAYAH V



SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATPENGEMBANGAN DAERAHRAWAN PANGAN WILAYAH

I




RAWAN PANGAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 244 -

- 244 -

SUBDIREKTORATDAERAH PERBATASAN

WILAYAH III


WILAYAH IV

SEKSIPENGEMBANGAN

POTENSI SUMBER DAYA

SEKSIPENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR DASAR

SEKSIPENGEMBANGAN

POTENSI SUMBER DAYA

SEKSIPENGEMBANGAN

POTENSI SUMBER DAYA

SEKSIPENGEMBANGAN

POTENSI SUMBER DAYA


WILAYAH II

SEKSIPENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR DASAR


WILAYAH V

SEKSIPENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR DASAR

SEKSIPENGEMBANGAN

POTENSI SUMBER DAYA

SUBBAGIANTATA USAHA


WILAYAH I

SEKSIPENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR DASAR

SEKSIPENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR DASAR


PERBATASAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 245 -

- 245 -

SUBDIREKTORATPENANGANAN DAERAH

RAWAN BENCANAWILAYAH III


RAWAN BENCANAWILAYAH IV

SEKSIPENGURANGAN RISIKO

BENCANA

SEKSIPENANGANAN PASCA

BENCANA


BENCANA


BENCANA


BENCANA


RAWAN BENCANAWILAYAH II


BENCANA


RAWAN BENCANAWILAYAH V


BENCANA


BENCANA

SUBBAGIANTATA USAHA


RAWAN BENCANAWILAYAH I


BENCANA


BENCANA


RAWAN BENCANA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 246 -

- 246 -


PASCA KONFLIKWILAYAH III


PASCA KONFLIKWILAYAH IV

SEKSIPENCEGAHAN

SEKSIPEMULIHAN

SEKSIPENCEGAHAN

SEKSIPENCEGAHANSEKSI

PENCEGAHAN


PASCA KONFLIKWILAYAH II

SEKSIPEMULIHAN


PASCA KONFLIKWILAYAH V

SEKSIPEMULIHAN

SEKSIPENCEGAHAN

SUBBAGIANTATA USAHA


PASCA KONFLIKWILAYAH I

SEKSIPEMULIHAN

SEKSIPEMULIHAN


PASCA KONFLIK

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 247 -

- 247 -


DAERAH PULAU KECILDAN TERLUAR

WILAYAH III



WILAYAH IV

SEKSIPENGEMBANGAN

POTENSI SUMBER DAYA

SEKSIPENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA

SEKSIPENGEMBANGAN

POTENSI SUMBER DAYA

SEKSIPENGEMBANGAN

POTENSI SUMBER DAYA

SEKSIPENGEMBANGAN

POTENSI SUMBER DAYA



WILAYAH II

SEKSIPENGEMBANGAN

SARANA DAN PRASARANA



WILAYAH V

SEKSIPENGEMBANGAN


SEKSIPENGEMBANGAN POTENSI

SUMBER DAYA

SUBBAGIANTATA USAHA


PULAU KECIL DANTERLUARWILAYAH I

SEKSIPENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA

SEKSIPENGEMBANGAN




KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 248 -

- 248 -


Republik Indonesia




REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

DIREKTORAT JENDERALPEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL


DIREKTORATPENGEMBANGANEKONOMI LOKAL



KELEMBAGAAN;


KAPASITAS;


KERJASAMA;

DIREKTORATPENGEMBANGAN SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN

HIDUP

DIREKTORATPENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA


DAYA MANUSIA

DIREKTORATPERENCANAAN DAN

IDENTIFIKASI DAERAHTERTINGGAL

- 249 -

- 249 -


UMUM



MILIK NEGARABAGIAN

PERENCANAAN


DAN ANGGARAN


PELAPORAN




BARANG MILIK NEGARA


ANGGARAN


PERUNDANG-UNDANGAN



LAKSANA


SUBBAGIANPERSURATAN


RUMAH TANGGA


KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 250 -

- 250 -

SUBDIREKTORATPENYUSUNAN RENCANADAN SKEMA PENDANAAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SUBDIREKTORATPENYUSUNAN RENCANADAN SKEMA PENDANAAN

DAERAH

SEKSIPENGUMPULAN DAN

ANALISIS

SEKSIPENGOLAHAN DAN

PENYAJIAN

SEKSIPENGUMPULAN DAN

ANALISIS

SEKSIPENYUSUNAN RENCANASEKSI

PENYUSUNAN RENCANA

SUBDIREKTORATIDENTIFIKASI DAERAH

TERTINGGAL

SEKSISKEMA PENDANAAN

SUBDIREKTORATEVALUASI DAN

PELAPORAN

SEKSIPELAPORAN

SEKSIEVALUASI

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATPENYUSUNAN INDIKATOR

DAERAH TERTINGGAL

SEKSI PENGOLAHAN DANPENYAJIAN

SEKSI SKEMAPENDANAAN

DIREKTORATPERENCANAAN DAN

IDENTIFIKASI DAERAHTERTINGGAL

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 251 -

- 251 -

SUBDIREKTORATKETERAMPILAN

SUBDIREKTORATTENAGA KERJA

SEKSIPENINGKATAN SUMBER

DAYA MANUSIA

SEKSIPENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

SEKSIPENINGKATAN SUMBER

DAYA MANUSIA

SEKSIPENINGKATAN

KAPASITAS TENAGAKERJA

SEKSIPENINGKATAN KUALITAS

SUBDIREKTORATKESEHATAN

SEKSIPENINGKATAN

KESEMPATAN KERJA

SUBDIREKTORATINOVASI DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI

SEKSIPENERAPAN TEKNOLOGI

SEKSIINOVASI

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATPENDIDIKAN

SEKSIPENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

SEKSIPENIGKATAN SARANA

DAN PRASARANA


DAYA MANUSIA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 252 -

- 252 -

SUBDIREKTORATPARIWISATA

SUBDIREKTORATSUMBER DAYA ENERGI

SEKSISUMBER DAYA HAYATIBERBASIS DARATAN

SEKSISUMBER DAYA HAYATI

BERBASIS MARITIM

SEKSIPERENCANAAN TATA

GUNA LAHAN

SEKSIPEMANFAATAN ENERGI

TERBARUKAN

SEKSIPENGEMBANGAN

POTENSI PARIWISATA

SUBDIREKTORATTATA GUNA LAHAN

SEKSIPEMANFAATAN ENERGI

NON TERBARUKAN

SUBDIREKTORATLINGKUNGAN HIDUP

SEKSIPENINGKATAN KUALITAS

LINGKUNGAN HIDUP

SEKSIPELESTARIAN

LINGKUNGAN HIDUP

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATSUMBER DAYA HAYATI

SEKSIPENDAYAGUNAAN TATA

GUNA LAHAN

SEKSIPROMOSI PARIWISATA

DIREKTORATPENGEMBANGAN SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN

HIDUP

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 253 -

- 253 -

SUBDIREKTORATSARANA DAN PRASARANA

EKONOMI


ENERGI

SEKSITRANSPORTASI DARAT

SEKSITRANSPORTASI LAUT DAN

UDARA

SEKSIAIR BERSIH

SEKSIENERGI BARU

TERBARUKAN NABATI

SEKSIINDUSTRI DANPERDAGANGAN


AIR BERSIH DANPERMUKIMAN

SEKSIENERGI BARU

TERBARUKAN NONNABATI


INFORMASI DANTELEKOMUNIKASI

SEKSIJARINGAN

TELEKOMUNIKASI

SEKSIJARINGAN INFORMASI

SUBBAGIANTATA USAHA


TRANSPORTASI

SEKSIPERMUKIMAN

SEKSIPERTANIAN, KELAUTAN

DAN PERIKANAN

DIREKTORATPENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 254 -

- 254 -

SUBDIREKTORATPOTENSI PRODUK

UNGGULAN

SUBDIREKTORATKEMITRAAN USAHA

SEKSIINVESTASI

SEKSIPERMODALAN

SEKSIKOPERASI

SEKSIIDENTIFIKASI USAHA

SEKSIIDENTIFIKASI DANANALISIS POTENSI

PRODUK UNGGULAN

SUBDIREKTORATKOPERASI, USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

SEKSIEVALUASI DAN

PELAPORAN

SUBDIREKTORATINDUSTRI, DISTRIBUSI

DAN PEMASARAN

SEKSIDISTRIBUSI DAN

PEMASARAN

SEKSIINDUSTRI

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATINVESTASI DANPERMODALAN

SEKSIUSAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH

SEKSIPENGEMBANGAN

PRODUK UNGGULAN

DIREKTORATPENGEMBANGANEKONOMI LOKAL

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 255 -

- 255 -


Republik Indonesia




REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR


DIREKTORATPENATAAN PERSEBARAN

PENDUDUK



KELEMBAGAAN;


KAPASITAS;


KERJASAMA;

DIREKTORATPENYEDIAAN TANAH

TRANSMIGRASI

DIREKTORATPEMBANGUNANPERMUKIMAN

TRANSMIGRASI


PEMBANGUNAN DANPENGEMBANGAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

DIREKTORATBINA POTENSI KAWASAN

TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERALPENYIAPAN KAWASAN DAN

PEMBANGUNAN PEMUKIMANTRANSMIGRASI

- 256 -

- 256 -


UMUM



MILIK NEGARABAGIAN

PERENCANAAN


DAN ANGGARAN


PELAPORAN




BARANG MILIK NEGARA


ANGGARAN


PERUNDANG-UNDANGAN



LAKSANA


SUBBAGIANPERSURATAN


RUMAH TANGGA


KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 257 -

- 257 -


KAWASAN

SUBDIREKTORATFASILITASI PENETAPAN

KAWASAN

SEKSIIDENTIFIKASI KAWASAN

SEKSIINFORMASI POTENSI

KAWASAN

SEKSIPENYIAPAN BAHAN

ADVOKASI

SEKSIPENGUMPULAN DANPENGOLAHAN DATA


SUBDIREKTORATADVOKASI KAWASAN

SEKSIPENILAIAN KAWASAN

SUBDIREKTORATMEDIASI DAN KERJA

SAMA ANTAR DAERAH

SEKSIKERJA SAMA ANTAR

DAERAH

SEKSIMEDIASI ANTAR DAERAH

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATIDENTIFIKASI DAN

INFORMASI POTENSIKAWASAN

SEKSIEVALUASI DAN

PELAPORAN

SEKSIPENYUSUNAN RENCANA

KAWASAN

DIREKTORATBINA POTENSI KAWASAN

TRANSMIGRASI

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 258 -

- 258 -

SUBDIREKTORATPERENCANAAN SARANA

DAN PRASARANAKAWASAN


PENGEMBANGANMASYARAKAT

SUBDIREKTORATPERENCANAANTEKNIS SATUANPERMUKIMAN

SUBDIREKTORATPERENCANAAN TEKNIS

SATUAN KAWASANPENGEMBANGAN


SEKSIPENYUSUNAN RENCANA

SATUAN KAWASANPENGEMBANGAN

SEKSIPENYUSUNAN RENCANASATUAN PERMUKIMAN


SEKSIPERENCANAAN

PENGEMBANGANEKONOMI

SEKSIPERENCANAAN

PENGEMBANGAN SOSIALBUDAYA

SEKSIPERENCANAAN SARANA

SEKSIPERENCANAAN

PRASARANA

DIREKTORATPERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAN PENGEMBANGAN KAWASANTRANSMIGRASI

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 259 -

- 259 -

SUBDIREKTORATPENGELOLAAN

TANAH

SUBDIREKTORATDOKUMENTASIPENYEDIAAN

TANAH

SUBDIREKTORATIDENTIFIKASI DANPENATAAN TANAH

SUBDIREKTORATFASILITASI

PENCADANGAN TANAH

SEKSIIDENTIFIKASI STATUS

DAN PENGGUNAANTANAH

SEKSIPENGURUSAN STATUS

TANAH

SEKSIPENATAAN PENGGUNAANDAN PEMILIKAN TANAH

SEKSIIDENTIFIKASI

PENGGUNAAN DANPEMILIKAN TANAH

SEKSIPENGOLAHAN DATA

SEKSIPENYAJIAN INFORMASI

DAN PELAPORAN

SEKSIPENGURUSAN HAK

PENGELOLAAN LAHAN

SEKSIPEMELIHARAAN HAK

PENGELOLAAN LAHAN

DIREKTORATPENYEDIAAAN TANAH

TRANSMIGRASI

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 260 -

- 260 -

SUBDIREKTORATPENYIAPAN DAN

EVALUASI PRASARANAPERMUKIMAN

SUBDIREKTORATKELAYAKAN PERMUKIMAN


EVALUASI SARANAPERMUKIMAN


EVALUASI LAHANPERMUKIMAN

SEKSIPENYIAPAN LAHAN

SEKSIEVALUASI

PENYIAPAN LAHAN

SEKSIEVALUASI

PENYIAPAN SARANA

SEKSIPENYIAPAN SARANA

SEKSIEVALUASI KELAYAKAN

SEKSIPERWUJUDAN RUANG

SEKSIPENYIAPAN PRASARANA

SEKSIEVALUASI

PENYIAPAN PRASARANA

DIREKTORATPEMBANGUNANPERMUKIMAN

TRANSMIGRASI

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 261 -

- 261 -

SUBDIREKTORATPELAYANAN

PERPINDAHAN

SUBDIREKTORATPENATAAN DAN ADAPTASI

SUBDIREKTORATPENYIAPAN CALONTRANSMIGRAN DAN

PENDUDUK SETEMPAT

SUBDIREKTORATPENYIAPAN

PERPINDAHAN

SEKSIPENYERASIANPERPINDAHAN

SEKSIADMINISTRASIPERPINDAHAN

SEKSIKETERAMPILAN CALON

TRANSMIGRAN DANPENDUDUK SETEMPAT

SEKSIPENDAFTARAN DAN

SELEKSI

SEKSIPENATAAN

SEKSIADAPTASI

SEKSIPENAMPUNGAN DAN

PERBEKALAN

SEKSIPENGANGKUTAN

DIREKTORATPENATAAN PERSEBARAN

PENDUDUK

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 262 -

- 262 -


Republik Indonesia




REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR


DIREKTORATPELAYANAN PERTANAHAN

TRANSMIGRASI



KELEMBAGAAN;


KAPASITAS;


KERJASAMA;


TRANSMIGRASI

DIREKTORATPENGEMBANGAN SOSIALBUDAYA TRANSMIGRASI

DIREKTORATPEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGANSARANAN DAN

PRASARANA KAWASANTRASMIGRASI

DIREKTORATPROMOSI DAN KEMITRAAN

DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

- 263 -

- 263 -


UMUM



MILIK NEGARA

BAGIANPERENCANAAN


DAN ANGGARAN


PELAPORAN




BARANG MILIK NEGARA


ANGGARAN


PERUNDANG-UNDANGAN



LAKSANA


SUBBAGIANPERSURATAN


RUMAH TANGGA


KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 264 -

- 264 -

SUBDIREKTORATKEMITRAAN MASYARAKAT

SUBDIREKTORATKEMITRAAN

KELEMBAGAANPEMERINTAH

SUBDIREKTORATKEMITRAAN BADAN

USAHA

SUBDIREKTORATPROMOSI DAN PUBLIKASI

SEKSIPROMOSI

SEKSIPUBLIKASI

SEKSIEVALUASI KEMITRAAN

BADAN USAHA

SEKSIFASILITASI KEMITRAAN

BADAN USAHA






MASYARAKAT


MASYARAKAT

DIREKTORATPROMOSI DAN KEMITRAAN

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 265 -

- 265 -

SUBDIREKTORATPENYERASIANLINGKUNGAN

SUBDIREKTORATEVALUASI

PERKEMBANGANPERMUKIMAN DAN

KAWASAN

SEKSIPEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN SARANAPERMUKIMAN

SEKSIPEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN SARANAKAWASAN

SEKSIPENGEMBANGAN

PRASARANA PERMUKIMAN

SEKSIEVALUASI

PERKEMBANGANPERMUKIMAN

SEKSIRENCANA PENYERASIAN

LINGKUNGAN


PRASARANA PERMUKIMANDAN KAWASAN

SEKSIEVALUASI

PERKEMBANGANKAWASAN

SUBDIREKTORATSTANDARDISASI SARANA

DAN PRASARANA

SEKSISTANDARDISASI

PRASARANA

SEKSISTANDARDISASI SARANA

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBDIREKTORATPEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN SARANAPERMUKIMAN DAN

KAWASAN

SEKSIPENGEMBANGAN

PRASARANA KAWASAN

SEKSIMITIGASI LINGKUNGAN

DIREKTORATPEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN SARANA DANPRASARANA KAWASAN

TRANSMIGRASI

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 266 -

- 266 -

SUBDIREKTORATLEMBAGA EKONOMI DAN

PERMODALAN

SUBDIREKTORATKEWIRAUSAHAAN

SUBDIREKTORATPENGOLAHAN DAN

PEMASARAN

SUBDIREKTORATPRODUKSI

SEKSIPRODUKSI TANAMAN

PANGAN

SEKSIPRODUKSI NON TANAMAN

PANGAN

SEKSIPEMASARAN HASIL

SEKSIPENGOLAHAN HASIL

SEKSIPENGEMBANGAN

WIRAUSAHA

SEKSIKEMITRAAN USAHA

SEKSILEMBAGA EKONOMI

SEKSIPERMODALAN


TRANSMIGRASI

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 267 -

- 267 -

SUBDIREKTORATFASILITASI MENTALSPIRITUAL DAN SENI

BUDAYA

SUBDIREKTORATBINA KELEMBAGAAN

PEMERINTAHDAN MASYARAKAT

SUBDIREKTORATFASILITASI PENDIDIKAN

SUBDIREKTORATPANGAN DAN KESEHATAN

SEKSIPANGAN

SEKSIKESEHATAN

SEKSIFASILITASI PENDIDIKAN

MENENGAH DANPERGURUAN TINGGI

SEKSIFASILITASI PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI DANPENDIDIKAN DASAR

SEKSIKELEMBAGAANPEMERINTAH

SEKSIKELEMBAGAANMASYARAKAT

SEKSIFASILITASI MENTAL

SPIRITUAL

SEKSIFASILITASI SENI BUDAYA

DIREKTORATPENGEMBANGAN SOSIALBUDAYA TRANSMIGRASI

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 268 -

- 268 -

SUBDIREKTORATADVOKASI PERTANAHAN

SUBDIREKTORATDOKUMENTASI

PELAYANAN PERTANAHAN

SUBDIREKTORATPENGURUSAN HAK ATAS

TANAH

SUBDIREKTORATPENGUKURAN BIDANG

TANAH

SEKSIPENGUKURAN DANPEMBAGIAN TANAH

SEKSIPENGUKURAN TATA

BATAS

SEKSILEGALITAS HAK ATAS

TANAH

SEKSIINVENTARISASI

KEPEMILIKAN TANAH

SEKSIPENGOLAHAN DATA

SEKSIPENYAJIAN INFORMASI

DAN PELAPORAN

SEKSIIDENTIFIKASI MASALAH

PERTANAHAN

SEKSIREKOGNISI DAN

KOMPENSASI

DIREKTORATPELAYANAN PERTANAHAN

TRANSMIGRASI

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 269 -

- 269 -


Republik Indonesia




REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

SEKRETARIATINSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT V


PENGEMBANGAN KAPASITASKELEMBAGAAN;

KEMITRAAN PENGEMBANGANKAPASITAS;


KERJASAMA;

INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IVINSPEKTORAT IIINSPEKTORAT I

INSPEKTORAT JENDERAL

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL AUDITOR






- 270 -

- 270 -

BAGIANTATA USAHA DAN

KEUANGAN


UMUM

BAGIANANALISA DAN

PEMANTAUAN HASILPENGAWASAN

BAGIANPROGRAM, ANGGARAN,

DAN PELAPORAN

SUBBAGIANPROGRAM DAN

ANGGARAN


PELAPORAN

SUBBAGIANPEMANTAUAN TINDAK

LANJUT HASILPENGAWASAN

SUBBAGIAN ANALISAHASIL PENGAWASAN


SUBBAGIANUMUM

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBBAGIANKEUANGAN

SEKRETARIATINSPEKTORAT JENDERAL

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 271 -

- 271 -

SUBBAGIANTATA USAHA

INSPEKTORAT I

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL AUDITOR

- 272 -

- 272 -

SUBBAGIANTATA USAHA

INSPEKTORAT II

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL AUDITOR

- 273 -

- 273 -

SUBBAGIANTATA USAHA

INSPEKTORAT III

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL AUDITOR

- 274 -

- 274 -

INSPEKTORAT IV

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL AUDITOR

- 275 -

- 275 -

INSPEKTORAT V

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL AUDITOR

- 276 -

- 276 -


Republik Indonesia




REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

SEKRETARIAT BADAN

PUSATDATA DAN INFORMASI


PENGEMBANGAN KAPASITASKELEMBAGAAN;

KEMITRAAN PENGEMBANGANKAPASITAS;


KERJASAMA;

PUSATPELATIHAN MASYARAKAT

PUSATPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEGAWAI APARATUR SIPILNEGARA

PUSATPENELITIAN DANPENGEMBANGAN

BADAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,DAN INFORMASI

- 277 -

- 277 -

BAGIANPROGRAM, EVALUASI

DAN PELAPORAN


DAN ANGGARAN

SUBBAGIANEVALUASI

DAN PELAPORAN

SEKRETARIAT BADAN

BAGIANKEUANGAN DAN BMN



ANGGARAN

SUBBAGIANAKUNTANSI

DAN LAPORAN KEUANGANDAN BMN


UMUM



LAKSANA

SUBBAGIANUMUM

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 278 -

- 278 -

BIDANGTRANSMIGRASI

BIDANGPEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL

BIDANGDESA

SUBBIDANGPERENCANAAN DAN

PELAPORAN

SUBBIDANGDISEMINASI

SUBBIDANGDISEMINASI


PELAPORAN


PELAPORAN

SUBBIDANGDISEMINASI

PUSATPENELITIAN DANPENGEMBANGAN

SUBBAGIANTATA USAHA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 279 -

- 279 -

PUSATPENDIDIKAN DAN

PELATIHAN PEGAWAIAPARATUR SIPIL NEGARA

BAGIANTATA USAHA

SUBBAGIANKEPEGAWAIAN DAN

KEUANGAN

SUBBAGIANUMUM

SUB BIDANGDIKLAT MANAJEMEN DAN

STRUKTURAL

SUB BIDANGDIKLAT TEKNIS DAN

FUNGSIONAL

BIDANGPENYELENGGARAAN

BIDANGPROGRAM, KERJA SAMA,

DAN EVALUASI

SUB BIDANGPROGRAM DANKERJA SAMA

SUB BIDANGEVALUASI DANPELAPORAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 280 -

- 280 -

PUSATPELATIHAN MASYARAKAT

BIDANGSTANDARDISASI

SUBBAGIANTATA USAHA

SUBBIDANGKERJA SAMA

SUBBIDANGPENERAPAN

STANDAR

SUBBIDANGPENYUSUNAN

STANDAR

BIDANG PROGRAMDAN MATERI

SUBBIDANGPROGRAM DAN

EVALUASI

SUBBIDANGPENYUSUNAN

MATERI

SUBBIDANGPEMBERDAYAAN

BIDANGKERJA SAMA DANPEMBERDAYAAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- 281 -

- 281 -

BIDANGPENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI DAN SUMBER

DAYA INFORMATIKA

BIDANGPEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL DANTRANSMIGRASI

BIDANGDESA

SUBBIDANGPENGUMPULAN DANPENGOLAHAN DATA

SUBBIDANGPENYAJIAN INFORMASI

SUBBIDANGPENYAJIAN INFORMASI

SUBBIDANGPENGUMPULAN DANPENGOLAHAN DATA

SUBBIDANGPENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI

SUBBIDANGSUMBER DAYAINFORMATIKA

SUBBAGIANTATA USAHA

PUSATDATA DAN INFORMASI

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN … · Transmigrasi berada di bawah dan...

Documents

Transcript of MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN … · Transmigrasi berada di bawah dan...

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ......- 1 SALINAN- PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal … AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vii Daftar Istilah dan Singkatan 1.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan … · 2020. 1. 22. · Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan harus dilaksanakan secara komprehensif dan ... Pembangunan kawasan

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN ...jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1516006267...menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN ...jdih.kemendesa.go.id/assets/...pembangunan_daerah_tertinggal_dan... · - 1 - salinan peraturan menteri desa, pembangunan daerah

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · - 1 - peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2017 tentang pedoman

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan … · 2020. 1. 22. · KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ... kapasitas

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · - 1 - keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 106 tahun 2018 tentang penetapan

1 - peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan ...

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN … · Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah menyelenggarakan

jarno.web.id€¦ · Web viewKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI. REPUBLIK INDONESIA. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, …jdih.kemendesa.go.id/...desa_pembangunan_daerah_tertinggal...2016.pdf · DESA, PEMBANGUNAN DAERAH ... TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH · PDF file- 1 - menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … filePEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ... 2015 tentang Perubahan Kedua

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH … · Kementerian Desa, Perencanaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pendahuluan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Peraturan

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL …epandawalat.kemendesa.go.id/uploads/1/113/155__NODIN_DAN... · 2020. 7. 5. · KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL · Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN ...jdih.kemendesa.go.id/assets/...pembangunan_daerah_tertinggal_dan... · - 1 - peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal,

BUKU PELENGKAP SISTEM PEMBANGUNAN DESA - DPMPD DUKCAPIL NTBbpmpd.ntbprov.go.id/.../2016/06/BUKU-4_SISTEM-PEMBANGUNAN-… · Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi