KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL...

NOTA DINAS

Nomor :155/UM.00.07/VI/2020

Yth. : Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Dari : Sekretaris Tim Reformasi Birorkasi Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Hal : Penyampaian Laporan Rapat terkait Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tanggal : 12 Juni 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan

Direktorat Jenderal PKP, bersama ini dengan hormat kami sampaikan:

1. Laporan rapat Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan

Direktorat Jenderal PKP pada tanggal 2 Juni 2020 yang diikuti seluruh

pegawai Direktorat Jenderal PKP;

2. Laporan rapat Koordinasi Rencana Kerja Pokja RB di Lingkungan Direktorat

Jenderal PKP pada tanggal 3 – 9 Juni 2020 yang diikuti seluruh tim POKJA

RB; dan

3. Draf rencana aksi RB Direktorat Jenderal PKP hasil rapat pada setiap POKJA

RB yang telah direvisi sesuai masukan, untuk selanjutnnya dapat dilihat dan

pelajari kembali sebelum nantinya akan disampaikan kepada pimpinan untuk

dilegalkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal PKP.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi

Kasubbag

Ortala

Sekretaris Tim POKJA Reformasi

Birokrasi,

Fince D Hasibuan, S.STP, M.Si

NIP. 19771202 199612 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; 2. Para Ketua Pokja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 – 7989912 – 19

www.kemendesa.go.id

http://www.kemendesa.go.id/

NOTULEN RAPAT PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

A. Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari, tanggal : Selasa, 2 Juni 2020

Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Lokasi Work From Home (WFH) masing-masing peserta

Metode : Zoom Meeting ID Meeting 254-710-4304

Tema : Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan

B. Pimpinan dan Peserta Kegiatan

Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Narasumber : Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peserta : Jumlah Peserta yang mengikuti sebanyak 254 orang yang

terdiri dari:

a. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

b. Para Pejabat Administrator;

c. Para Pejabat Pengawas;

d. Para Pejabat Pelaksana dan Fungsional;

e. Para Pegawai Non ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal


C. Maksud dan Tujuan Rapat

Maksud rapat:

1. Mensosialisasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020 kepada seluruh pegawai;

dan

2. Mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan ditindaklanjuti oleh

seluruh pokja reformasi birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal


Tujuan Rapat:

1. Tersosialisasikannya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) kepada seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan



www.kemendesa.go.id


2. Terjaringnya masukan dan saran strategis terkait penyiapan rencana kerja dan

data dukung PMPRB dari seluruh pokja RB Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan.

D. Pembahasan Rapat

Arahan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-

2024, guna mewujudkan pemerintahan kelas dunia yang ditunjukan dengan

pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif

dan efisien menjadi tantangan baru untuk meningkatkan kapasitas setiap

individu dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang

dijalankannya;

2. Diharapkan implementasi 8 area perubahan yang diterjemahkan dalam rencana

aksi reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan baru yang telah

dikeluarkan instansi pemerintah agar lebih sinkronisasi dengan new normal

pemerintahan masa sekarang;

3. Sehubungan dengan ditunjuknya Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan

Perdesaan dan Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

sebagai pilot project pembangunan zona integritas, dapat menjadi kesempatan

untuk memperbaiki kinerja lebih baik sehingga dapat diikuti oleh Direktorat

lainnya.

Arahan Inspektur I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Pembahasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB),

diantanya:

a. Implementasi kebijakan program reformasi birokrasi K/L dan Pemda

berdasarkan indikator road map dilevel nasional (indikator kegiatan

terlampir);

b. Kompilasi Nilai PMPRB berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor

26 Tahun 2020, terdapat perbedaan bobot nilai dengan tahun sebelumnya

yaitu tahun ini lebih menekankan kepada perubahan yang akan dilakukan

(reform) pada 8 area perubahan, sebagai berikut:

1) 20% bersifat mandatory (wajib diisi oleh k/l);

2) 30% bersifat reform;

3) 10% inovasi dari k/l; dan

4) 40% hasil (yang akan dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik).

c. Batas akhir pengisian PMPRB per UKE I pada tanggal 19 Juni 2020,

sehingga diharapkan sebelum tanggal 19 Juni 2020 telah dilakukan

assement dengan Tim Penilai Internal (Tim Inspektorat Jenderal);

d. Tantangan baru dalam pelaksanaan reformasi birorkasi tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Peraturan PAN dan RB Nomor 26 Tahun

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat

dalam nilai reform pada LKE RB.

2. Pembahasan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI),

diantanya:

a. Strategi pembangunan zona integritas unit kerja menuju predikat

WBK/WBBM, diantaranya;

1) Komitmen pimpinan, adanya komitmen dan semangat pimpinan agar

seluruh pegawai tergerak melakukan perbaikan yang terarah

sebagaimana visi organisasi;

2) Kemudahan dan transparansi pelayanan, harus nyaman dengan standar

yang jelas, mudah, cepat dan transparansi;

3) Program yang menyentuh masyarakat, membuat inovasi yang membuat

unit kerja lebih dekat ke masyarakat;

4) Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi

berkelanjutan untuk memastikan program tetap konsisten;

5) Media sosial, menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat

agar inovasi perubahan yang dilakukan diketahui masyarakat.

b. Penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diatur

dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di

Lingkungan Instansi Pemerintah.

c. Perbedaaan bobot penilaian PMPZI dengan PMPRB, yaitu:

1) Perubahan yang akan dilakukan pada 6 area perubahan;

2) 30 % Mandatory;

3) 30% Reform;

4) 40 % Hasil.

d. Kelemahan pembangunan zona integritas yang menyebabkan masih

banyaknya yang belum berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM,

diantaranya nilai indeks persepsi anti korupsi yang kecil maka sebagai

tindaklanjutnya untuk menginformasikan perbaikan-perbaikan pelayanan

publik yang telah dilakukan unit kerja kepada internal dan stakeholder

eksternal/ masyarakat melalui pemanfaatan media sosial.

3. Penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal PKP Nomor 77 Tahun 2020

tentang Penetapan Tim RB di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan telah disahkan, maka hal ini dapat dipedomani sebagai

dasar mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Perlu mempersiapkan strategi dalam pelaksanaan PMPRB yang akan dilakukan

secara online pada tanggal 30 Juni 2020 dengan batas input dokumen

evidence pada tanggal 19 Juni 2020. Dan pelaksanaan evaluasi PMPZI akan

dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020.

2. Perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah

dilakukan pada tahun 2019 hal ini menjadi point penting dalam PMPRB dengan

tujuan setiap UKE I telah melakukan review untuk perbaikan setiap kegiatan.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen

Perubahan dapat dipedomani oleh para agen perubahan dalam rangka

mendukung transformasi perubahan yang begitu cepat, efektif dan efisien yang

akan dilakukan di unit kerja organisasi.

4. Unit kerja yang telah diusulkan menjadi pilot project area zona integritas

menuju WBK/WBBM yaitu Direktorat Jenderal Pembangunan Ekonomi Kawasan

Perdesaan dan Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

perlu melaksanakan pencanangan zona integritas yang dilakukan dengan

penandatanganan pakta integritas dan pernyataan komitmen yang diikuti oleh

seluruh pegawai.

5. Sehubungan Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan diusulkan

kembali untuk membangun zona integritas maka perlu menindaklanjuti

beberapa rekomendasi yang disampaikan Kementerian PAN dan RB, yaitu:

1) Melakukan komunikasi dan kedekatan yang intensif dengan pengguna

layanan dan stakeholder sehingga mengurangi terjadi GAP antara harapan

pengguna layanan dengan kinerja layanan yang diberikan; dan

2) Melakukan manajemen media sebagai upaya menyebarluaskan perubahan

kepada masyarakat sehingga tercipta persepsi positif dari pengguna layanan

(hasil evaluasi terlampir).

6. Selanjutnya akan ada tindaklanjut dari rapat ini yaitu Rapat Koordinasi Rencana

Kerja setiap POKJA RB Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu-

Selasa tanggal 3-9 Juni 2020 dengan tujuan mempertajam draft rencana aksi

RB Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020 agar

lebih menekankan kepada implementasi.


Notulis,

Fince D Hasibuan, S.STP, M.Si NIP. 19771202 199612 2 001

Lampiran

Dokumentasi Rapat tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan Tanggal 2 Juni 2020

NOTULEN RAPAT

KOORDINASI RENCANA KERJA POKJA REFORMASI BIRORKASI

TAHUN 2020

A. Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari, tanggal : Rabu, 3 Juni 2020 Area Manajemen Perubahan dan Pelayanan

Publik;

Kamis, 4 Juni 2020 Area Manajemen SDM dan Perundang-

undangan;

Jumát, 5 Juni 2020 Area Kelembagaan dan Tata Laksana;

Selasa, 9 Juni 2020 Area Akuntabilitas dan Pengawasan.

Waktu : Pukul 10.00 – Selesai

Tempat : Lokasi Work From Home (WFH) masing-masing peserta

Metode : Zoom Meeting ID Meeting 254-710-4304

Tema : Rapat Koordinasi Rencana Kerja POKJA Reformasi Birorkasi

Tahun 2020

B. Pimpinan dan Peserta Kegiatan

Pimpinan Rapat : Ketua Pokja masing-masing Tim Pokja Reformasi Birorkasi

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Moderator : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana,

Sekretariat Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan

Peserta : 1. Para Anggota Tim Pokja 8 Area Manajemen Perubahan

Reformasi Birorkasi; dan

2. Staf Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana,

Sekretariat Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan.

C. Maksud dan Tujuan Rapat

Maksud rapat adalah menjaring masukan dan saran strategis terhadap rencana

aksi Reformasi Birokrasi 8 Area Perubahn di Lingkungan Direktorat Jenderal


Tujuan rapat ini terjaringnya masukan dan saran strategis guna

penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perubahn di Lingkungan

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

D. Pembahasan Rapat

1. Isu-isu yang disampaikan oleh Kepala bagian Hukum, Organisasi dan Tata

Laksana, diantaranya:

a) Mensosialisasikan aspek penilaian dan pemenuhan data dukung LKE PMPRB

Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



www.kemendesa.go.id



www.kemendesa.go.id



dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

PMPRB kepada seluruh tim pokja RB di Lingkup Direktorat Jenderal PKP;

b) Membahas per poin kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi di Lingkup

Direktorat Jenderal PKP agar selaras dengan Rencana Aksi RB di level

Kementerian;

c) Menyepakati time line rencana aksi RB agar sesuai dengan target

capaiannya, adapun rencana aksi yang dilampirkan telah disesuaikan sampai

dengan target akhir tahun.

2. Tanggapan dari Ketua Tim POKJA Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, diantaranya:

a) Rapat Koordinasi Rencana Kerja POKJA Reformasi Birorkasi Tahun 2020

diharapkan menjadi sarana komitmen Tim Pokja dalam mendukung

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b) Tim pokja dapat saling memberikan masukan yang strategis terhadap

rencana aksi RB Direktorat Jenderal PKP tahun 2020 sebelum nantinya

dilegalkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PKP.

3. Tim POKJA Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan dan Pelayanan

Publik:

a) Terdapat masukan di output kegiatan pelaksanaan Apel pagi setiap hari

senin yang semula 4 laporan menjadi 1 laporan pelaksanaan apel secara

keseluruhan;

b) Hasil kesepakatan tim pokja RB area manajemen perubahan dan pelayanan

publik, diharapkan tim dapat memberikan masukan terhadap rencana aksi

area manajemen perubahan dan pelayanan publik yang akan disampaikan

kepada ketua tim pokja area manajemen perubahan dan pelayanan publik

paling lambat tanggal 10 Juni 2020.

4. Tim POKJA Reformasi Birokrasi Area Manajemen SDM Aparatur dan Peraturan

Perundang-undangan, sepakat dengan kegiatan dan time line sebagaimana draf

rencana aksi RB yang telah disusun, namun terdapat beberapa data dukung

yang masih perlu disiapkan, yaitu:

a) Dokumen Standar Kompetensi Jabatan:

b) Laporan pengembangan Kompetensi Jabatan Pegawai;

c) Pemetaan Jabatan peralihan struktural ke fungsional;

d) Pengintegrasian e-kinerja ke aplikasi e-pandawa;

e) Rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan;

f) Standar kebijakan pemberian reward dan punishment.

Area Perundangan-undangan, semula terdapat 1 draf rancangan yang targetnya

di bulan mei, berdasarkan hasil rapat diubah menjadi 5 draf rancangan PUU

pada akhir Juni dengan output draf pembahasan rancangan.

5. Tim POKJA Reformasi Birokrasi Area kelembagaan dan Tata Laksana,

diantaranya:

a) Adanya masukan terhadap catatan menpan mengenai evaluasi SOTK yang

efektif dan efisien apakah output yang digunakan mengacu pada SOTK lama,

namun mengingat rencana aksi yang disusun harus mendukung rencana aksi

dilevel kementerian yang mana level kementerian sudah berfokus pada SOTK

yang baru sehingga keterlibatan tim pokja dalam mendukung SOTK baru

tetap dijadikan kegiatan dalam rencana aksi;

b) Adanya masukan terhadap evaluasi bisnis proses L1 dan L2 untuk

mendukung rencana aksi level kementerian, namun mengingat akan ada

bisnis proses yang baru sesuai dengan SOTK baru maka rencana aksi masih

sesuai;

c) Kesepakatan area kelembagaan dan tata laksana terhadap rencana aksinya

sudah sesuai dan tidak terdapat perubahan.

6. Tanggapan dari Anggota Tim POKJA Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas dan

Pengawasan, yaitu mengubah kegiatan dan output nomer 5 pada area

akuntabilitas semula evaluasi penerapan SAKIP sampai dengan Tingkat UKE II

yang tepat waktu dengan memanfaatkan aplikasi E-sakip dan output LHE SAKIP

UKE II dimana LHE SAKIP merupakan output dari Inspektorat jenderal sehingga

diubah menjadi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi

APIP berdasarkan LHE SAKIP dan output kegiatannya matriks update Rencana

Tindak Pengendalian.

II. Tindak Lanjut

1. Draf Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan dimaksud perlu dilegalkan di tandatangani Ketua Pokja RB

Direktorat Jenderal PKP dan selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan

Reformasi Birokrasi.

2. Dipandang perlu pembahasan kesesuaian jawaban (dokumen evidence) dengan

pertanyan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB tahun 2020 yang akan di

input dalam aplikasi pmprb.menpan.go.id paling lambat 19 Juni 2020 untuk

disampaikan kepada Tim Penilai Internal (Tim Inspektorat Jenderal).

3. Setiap Tim Pokja RB diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

draf rencana aksi RB yang telah disusun dan dilegalkan dengan melaporkan

hasil monitoring dan evaluasi kedalam laporan triwulan yang disampaikan

kepada Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan.


Notulis,

Fince D Hasibuan, S.STP, M.Si NIP. 19771202 199612 2 001

Lampiran Dokumentasi Rapat Rencana Kerja POKJA Reformasi Birorkasi

Tahun 2020 Tanggal 3 – 9 Juni 2020

ampiran

TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET1 Internalisasi RB belum dilakukan

secara efektif merata ke seluruh unit kerja Eselon I

Manajemen Perubahan Terinternalisasinya Reformasi Birokrasi yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh ASN

Persentase pegawai yang memahami dan melaksanakan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya

100% Manajemen Perubahan 1.Sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi Kementerian di seluruh lingkungan UKE-12.Evaluasi secara berkala Pelaksanaan RB

1.Meningkatnya pemahaman dan keterlibatan seluruh ASN Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi2. Laporan evaluasi

100%

2 Belum seluruh unit memiliki rencana aksi RB yang terukur sebagai jabaran dari rencana aksi level instansi

Manajemen Perubahan Menyusun Rencana Aksi RB UKE-1 dengan indikator yang terukur dan inline dengan Rencana Aksi RB Kementerian

Persentase rencana aksi RB UKE-1 yang inline dengan rencana aksi RB Kementerian

100% Manajemen Perubahan Internalisasi dan pendampingan penyusunan rencana aksi RB UKE-1

Rencana aksi RB UKE-1 inline dengan rencana aksi RB Kementerian

100%

9 UKE-I 1. Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan UKE-1 secara berkala terhadap pelaksanaan road map dan rencana aksi

RB di unit kerjanya

1. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB yang dilaksanakan pimpinan UKE-I sebagai sikap pro-aktif dan komitmen teguh pimpinan atas implementasi RB

9 UKE-I 9 UKE-I 9 UKE-I

1 Dokumen 2. Melakukan reviu roadmap 2014-2019 sebagai tindaklanjut penyusunan roadmap 2020-2024 yang terintegrasi dengan renstra

2. Hasil reviu roadmap dan penyusunan roadmap

1 Dokumen

1. Penguatan kapasitas agen perubahan 1. Meningkatnya kapasitas agen perubahan

100%

2. Pendampingan penyusunan Rencana Kerja Agen Perubahan

2. Rencana kerja agen perubahan yang di implementasikan

100% 100% 100%

Jumlah rancangan peraturan-perundang-undangan dibidang Desa, PDT dan Transmigrasi yang telah selesai diharmonisasi untuk mendukung prioritas nasional

15 Rancangan Pembahasan peraturan perundang-undangan di Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi dengan melibatkan Tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga terkait, pemerintahan daerah, akademisi, dan praktisi untuk mendukung prioritas nasional

Hasirancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi yang telah selesai diharmonisasikan untuk mendukung prioritas nasional

5 rancangan 10 rancangan

2. Tersusunnya pemetaan identifikasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang desa PDT dan Transmigrasi berdasarkan UU, PP, Perpres dan Permen

1 Dokumen Identifikasi peraturan perundang-undangan Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi melalui inventarisasi,

iden fikasi dan klasifikasi

hasil Pemetaan Identifikasi rancangan peraturan perundang-undangan Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi

1 Dokumen

Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, ukuran, dan proses berdasarkan bisnis proses

Persentase unit kerja yang berpedoman pada bisnis proses yang berbasis kinerja

100% Mereviu SOTK yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses (penyederhanaan birokrasi) berdasarkan arahan Presiden Tahun 2019

SOTK yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses

100%

Tersedianya usulan penyederhanaan Organisasi yang disetujui oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KEMENPANRB

Tersusunnya SOTK yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses

100% Penyusunan tugas fungsi dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang SOTK Baru

Rancangan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang uraian tugas dan fungsi

100%

Tersedianya usulan pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Fungsional yang disetujui oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KEMENPANRB

Tersusunnya usulan pengalihan jabatan struktural Eselon III dan IV ke Fungsional

100% Penyusunan Peta Jabatan sesuai alih fungsi jabatan Eselon III dan IV ke Fungsional

Peta Jabatan Alih Fungsi 100%

7 Telah dilakukan penyempurnaan proses bisnis, namun penerapannya belum sepenuhnya menggambarkan kolaborasi dan sinergi antar unit, khususnya untuk mencapai kinerja instansi

Penataan Tata Laksana Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan proses bisnis L0

Persentase UKE-1 yang menjabarkan bisnis proses kedalam SOP

100% Penataan Tata Laksana pelaksanaan reviu dan evaluasi proses bisnis L0

Hasil reviu dan evaluasi proses bisnis L0 100%

6 Evaluasi organisasi sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya dikaitkan dengan proses mewujudkan kinerja organisasi, agar terbentuk organisasi yang lebih efektif

1. Penataan dan Penguatan Organisasi2. Penataan Tata Laksana 3. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Penataan dan Penguatan Organisasi2. Penataan Tata Laksana3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Manajemen Perubahan

5 Peraturan perundangan-undangan yang ada di lingkungan Internal Instansi telah dilakukan harmonisasi tetapi untuk peraturan yang berkaitan dengan instansi lain secara nasional belum seluruhnya harmonis

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya harmonisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi dengan melibatkan Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga terkait, pemerintahan daerah, akademisi, dan praktisi


4 Cara kerja Agen Perubahan yang belum tersistem sehingga dinilai berpotensi tidak akan membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan budaya kerja organisasi

Manajemen Perubahan Meningkatnya peran Agen Perubahan dalam memberikan dampak perubahan pada lingkungan kerja melalui Rencana Aksi Agen Perubahan yang inovatif

Persentase target Rencana Aksi Agen Perubahan yang tercapai

100%

3 Perencanaan Pelaksanaan Road Map RB lebih terkesan hanya sebagai pemenuhan syarat dokumen dan belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaannya

Manajemen Perubahan Meningkatnya peran pimpinan UKE-I secara berjenjang dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian hasil perubahan Roadmap RB dan Rencana Aksi RB

Peran pimpinan masing-masing UKE-I yang melaksanakan RB berdasarkan Road Map RB

Manajemen Perubahan

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATANCAPAIAN

APRIL MEI JUNI

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASIKEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2020Nomor: 838/OT.05/III/2020 Tanggal: 16 Maret 2020

NOCATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

AREA PERUBAHAN YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN

SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

INDIKATOR KEBERHASILAN TARGET AKHIR

TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KETPROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN

CAPAIANAPRIL MEI JUNINO

CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI




1. Tersusunnya perjanjian kinerja yang berorientasi pada output

1. Persentase PK pegawai berorientasi pada output

100% 1. Sosialisasi penyusunan PK berorientasi output

1. PK pegawai yang berorientasi output 100%

2.Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang mendukung pengukuran capaian kinerja pegawai dan dapat memberikan umpan balik dari pimpinan terhadap kinerja bawahannya

2. Unit kerja yang menerapkan sistem pengukuran kinerja individu

9 UKE-I 2. Penambahan fungsi pengukuran kinerja pada sistem SIMPEG

2. Unit kerja menggunakan SIMPEG dalam pengukuran kinerja

9 UKE-I

1. Persentase penerapan HCDP 100% 1.Identifikasi kesesuaian perencanaan kebutuhan pegawai, perencanaan pengembangan pegawai dengan HCDP

1. Kesesuaian perencanaan kebutuhan, pengembangan pegawai dengan HCDP

100%

2. Laporan hasil monitoring penerapan HCDP

1 Dokumen 2. Monitoring penerapan HCDP 2. Hasil Monitoring HCDP 100%

10 Mekanisme pemberian reward and punishment sudah diterapkan, namun belum memiliki standard baku dalam pemberian reward.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Meningkatnya kinerja pegawai di lingkungan unit kerja

Persentase pemberian reward dan punishment kepada pegawai terkait capaian kinerja

100% Penataan Sistem Manajemen SDM

Penyusunanan standard/aturan pemberian reward & punishment yang berorientasi pada hasil kinerja pegawai

Penerapan reward & punishment pegawai di masing-masing UKE-1

9 UKE-1

11 Belum dilakukannya pembentukan kelompok pegawai potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi kader pimpinan kedepan berdasarkan hasil kinerja, kompetensi dan integritas


Terbentuknya talent pool pejabat di lingkungan KDPDTT

Persentase pegawai yang telah di kelompokan sesuai kemampuannya


Pelaksanaan talen pool pegawai kementerian

Seluruh (kompetensi) pegawai ASN terpetakan melalui talent pool

100%

Meningkatnya unit yang mendapatkan predikat WBK

Jumlah unit yang mendapat predikat WBK

3 Unit Kerja Pendampingan dan evaluasi dalam pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang dijadikan Zona Integritas berpredikat WBK / WBBM

6 Unit Kerja

Meningkatnya unit yang diusulkan mendapatkan predikat WBK

Jumlah unit yang diusulkan mendapatkan predikat WBK

9 Unit Kerja Sosialisasi dan pendampingan terhadap unit kerja yang untuk diusulkan menjadi Zona Integritas

Persentase unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas

6 Unit Kerja

Meningkatnya pelayanan satker melalui pemanfaatan media informasi & komunikasi

Persentase peningkatan pelayanan satker melalui pemanfaatan media informasi & komunikasi

100% Sosialisasi Pelaksanaaan media komunikasi kepada stakeholder

Integritas dan pelayanan unit/organisasi yang tersampaikan kepada stakeholder

100% 100% 100%

Menurunnya pengaduan atas pelayanan satker

Persentase penurunan pengaduan atas pelayanan satker

100% Sosialisasi secara langsung kepada stakeholder melalui media elektonik maupun sosial

Tersampaikannya informasi dari satker kepada stakeholder

100%

Indeks maturitas SPIP tahun 2020 level 3 keatas

Level 3 Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja Kementerian

Tersusunnya peta resiko dan terlaksanya Rencana Tindak Pengendalian SPIP pada UKE-I

100%

level indeks IACM level 3 keatas Level 3 Peningkatan Kapasitas APIP di lingkungan Kementerian

Peningkatan indeks IACM 100%

Menyusun RENSTRA 2020-2024 dengan berpedoman pada Bisnis Proses mulai dari Kementerian (L0), Unit Kerja Eselon (UKE)-I (L1) dan UKE-II ( L2).

RENSTRA 2020-2024 Finalisasi

Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024.

IKU 2020-2024 Finalisasi

Penguatan Akuntabilitas

15 Melakukan penyempurnaan definisi kinerja pada RENSTRA 2020-2024 dengan proses bisnis yang telah dibangun. Penyempurnaan ini juga mencakup penyelarasan perencanaan kinerja antara Kementerian Desa, PDT, Dan Transmigrasi, Unit Kerja Eselon (UKE)-I dan Satuan Kerja.

Penguatan Akuntabilitas Tersusunnya RENSTRA 2020-2024 yang sesuai dengan Proses Bisnis

RENSTRA 2020-2024 1 Dokumen

14 Pengendalian internal belum berjalan dengan baik karena belum semua unit kerja menerapkan SPIP ( maturitas masih level 2 ). Disamping itu kapabilitas APIP juga belum mendukung penerapan SPIP secara efektif mengingat Kapabilitas APIP masih level 2.

Penguatan Pengawasan Meningkatnya indeks maturitas SPIP dan Internal Audit Capability Model (IACM)

Penguatan Pengawasan


13 Strategi unit/instansi dalam meningkatkan integritas dan pelayanan unit/organisasi belumtersampaikan dengan baik kepada stakeholder;

Pelayanan Publik Pelayanan Publik

12 Pembinaan pembangunan unit kerja menuju WBK/WBBM belum sepenuhnya efektif diterapkan diseluruh unit kerja, sehingga belum banyak unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM

Penguatan Pengawasan Penguatan Pengawasan

9 Manajemen kinerja individu belum dilakukan secara efektif sehingga kekurangan dan kelebihan pegawai belum terindentifikasi secara baik untuk kebutuhan peningkatan kompetensi dan pengelolaan karier pegawai


Peningkatan profesionalisme pegawai melalui Human Capital Development

8 Manajemen Kinerja individu belum dapat memberikan informasi yang akurat mengenai profil kinerja pegawai yang riil karena : 1). Perjanjian kinerja individu sebagian masih berupa uraian tugas; 2). Pimpinan unit kerja pada umumnya belum memberikan umpan balik atas kinerja pegawai baik berupa kelebihan maupun kekurangan yang berpengaruh kepada kinerja.



TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KETPROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN

CAPAIANAPRIL MEI JUNINO

CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI




Tersusunnya Kinerja Individu yang cascading

Tersusunnya Indikator Kinerja Individu yang cascading

1 Dokumen Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) sesuai dengan Bisnis Proses dan tugas serta fungsinya

Indikator Kinerja Individu pegawai sesuai dengan bsinis proses dan tugas fungsinya

Finalisasi

Peningkatan kinerja Individu Persentase peningkatan nilai prestasi kerja pegawai

100% 1.Penghitungan besaran tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran dengan berbasis elektronik 2. Memberikan teguran lisan/tertulis secara hierarki atas capaian kinerja

1.e-Performance dan e-kinerja

2. Laporan

Finalisasi

Pemantauan dan evaluasi kinerja secara optimal dan berjenjang

Persentase Eselon I dan II yang melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi e-SAKIP

100% Peningkatan pemanfaatan aplikasi E-SAKIP di tingkat Pimpinan UKE-I dan UKE-II, sehingga tingkat pimpinan tersebut dapat memanfaatkan aplikasi E-SAKIP dalam melakukan supervisi/ pemantauan/ evaluasi capaian kinerjanya secara periodik per Triwulan, Semester dan Tahunan

Tahapan kegiatan:a. sosialisasib. pelaporan secara periodikc. pengembangan aplikasi (pemantauan capaian kinerja secara lebih detil mengikuti cascading kinerja)

Eselon I dan II melakukan pelaporan tepat waktu

Finalisasi

Peningkatan Capaian Kinerja individu

Persentase pegawai yang menyampaikan laporan kinerja individu tepat waktu

100% Membangun aplikasi e-performance (e-kinerja individu) dan mengimplementasikan Indikator Kinerja Individu sebagai dasar Pimpinan Unit Kerja dalam melakukan supervisi/pemantauan/evaluasi capaian kinerja serta pemberian besaran Tunjangan Kinerja

Aplikasi e-performance (e-kinerja individu)

Finalisasi 100%

Evaluasi penerapan SAKIP sampai dengan Tingkat UKE-II yang tepat waktu dengan memanfaatkan aplikasi E-SAKIP

LHE SAKIP UKE II 100%

Membentuk Tim Pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi APIP

SK Tim Legalisasi

19 Sistem pelayanan belum sepenuhnya menerapkan teknologi informasi dan terintegrasi, guna mempercepat proses layanan

Pelayanan Publik Meningkatnya sistem pelayanan berbasis online yang terintegrasi dalam mempercepat proses pelayanan

Persentase layanan yang berbasis online dan terpadu

100% Pelayanan Publik Mengintegrasikan pelayanan publik berbasis IT / e-government pada sistem yang berkaitan

Terintegrasinya media layanan publik berbasis IT

100%

20 Survei kepuasan masyarakat telah dilakukan secara berkala namun hasil survei belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan sesuai harapan stakeholder dan untuk perbaikan layanan yang telah dilakukan belum diinformasikan secara masif keseluruh stakeholder, sehingga sebagian stakeholder belum sepenuhnya meyakini perubahan pelayanan yang diberikan KDPDTT.

Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui sistem pelayanan publik

Persentase peningkatan Indeks Pelayanan Publik

100% Pelayanan Publik Melakukan koordinasi tindak lanjut hasil rekomendasi survei oleh UKE I sesuai harapan stakeholder

Meningkatnya kualitas pemahaman Indeks Pelayanan Publik di UKE I

100%


Jakarta, Maret 2020Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi

Sekretaris Jenderal

Anwar Sanusi

18 Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, Dan Transmigrasi melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward and punishment kinerja dan sebagainya.

1. Penguatan Akuntabilitas 2. Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terintegrasi dengan KemenPANRB mengenai pola evaluasi

Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berkualitas dan tepat waktu

100%

16 Penghitungan capaian kinerja individu belum dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment di lingkungan Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



17Belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja tiap unit kerja secara berkala;

1. Penguatan Akuntabilitas Penguatan Akuntabilitas

TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET

Pembentukan Tim RB SK Dirjen PKP tentang Pembentukan Tim RB Ditjen PKP Tahun Anggaran 2020

1 SK Tim

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Internal Tim POKJA RB

Laporan Rapat Koordinasi Internal Tim POKJA RB

1 Laporan

Sosialisasi kebijakan RB melalui media sosial dan media komunikasi lainnya

Laporan Sosialisasi 1 Laporan

Pelaksanaan Apel pagi setiap hari Senin

Laporan pelaksanaan 1 Laporan

Pelaksanaan Coffee Morning Bulanan

Laporan pelaksanaan Coffee Morning

1 Laporan

Monitoring dan Evaluasi melalui Pelaksanaan Survey Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal PKP

Dokumen hasil survey 1 Dokumen

2 Belum seluruh unit memiliki rencana aksi RB yang terukur sebagai jabaran dari rencana aksi level instansi

Manajemen Perubahan Menyusun Rencana Aksi RB Ditjen PKP dengan indikator yang terukur dan selaras dengan Rencana Aksi RB Kementerian

Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Ditjen PKP yang terukur dan selaras dengan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

1 Dokumen Manajemen Perubahan

Penyusunan rencana aksi RB bersama Tim RB Ditjen PKP

Dokumen Rencana Aksi RB Ditjen PKP, yang terukur dan selaras dengan dokumen Rencana Aksi RB Kementerian

1 Dokumen

3 Perencanaan Pelaksanaan Road Map RB lebih terkesan hanya sebagai pemenuhan syarat dokumen dan belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaannya

Manajemen Perubahan Renstra Ditjen PKP yang memuat Kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi

Tersusunnya Dokumen Renstra Ditjen PKP yang memuat Kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi

1 dokumen Manajemen Perubahan

Penyusunan Renstra Ditjen PKP yang memuat kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi

Dokumen Renstra Ditjen PKP yang memuat Kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi

1 Dokumen Rancangan

Renstra

Penetapan Agen Perubahan Ditjen PKP 2020

SK Dirjen PKP tentang Penetapan Agen Perubahan Ditjen PKP 2020

1 Dokumen 1 Dokumen Renstra (sudah

finalisasi)Penyusunan Rencana Kerja Agen Perubahan bersama Tim RB Kementerian

Dokumen Rencana kerja Agen Perubahan yang di implementasikan

Laporan Triwulan I

Laporan Triwulan II

Laporan Triwulan III

Laporan Triwulan IV

monev rencana kerja agen perubahan secara berkala

Dokumen hasil monev rencana kerja agen perubahan secara berkala

1 matrik

Tersusunnya pemetaan identifikasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan UU, PP, Perpres dan

1 Dokumen Melakukan Identifikasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Tersusunnya Dokumen hasil identifikasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

1 Dokumen

Pembahasan rancangan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terkait:1. Menyusun rancangan Intruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan2. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Desa, PDTT tentang Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan

Telah dilakukan pembahasan tgl 19 Oktober 2019 dan 14 Februari 2020

3. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Desa, PDTT tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan

Telah dilakukan pembahasan tgl 19 Februari 2020

4. Menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Desa, PDTT tentang Pengelolaan Dana Bergulir Eks-PNPM Mandiri

Telah dilakukan pembahasan tgl 26 Februari 2020

5. Menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Desa, PDTT tentang Panduan Kerja Sama Kemitraan BUMDesa/BUMDesa Bersama

Telah dilakukan pembahasan rapat tanggal 27-28 November 2019

1 Internalisasi RB belum dilakukan secara efektif merata ke seluruh unit kerja Eselon I

Manajemen Perubahan Terinternalisasinya RB melalui upaya-upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diawali pimpinan sebagai role model diikuti oleh seluruh pegawai

Persentase Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal PKP yang memahami dan melaksanakan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya

NOCATATAN PERMASALAHAN

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

AREA PERUBAHAN YANG TERKAIT

DENGAN PERMASALAHAN


INDIKATOR KEBERHASILAN

TARGET AKHIR

PROGRAM KEGIATAN

Manajemen Perubahan

100% Manajemen Perubahan

5 Peraturan perundangan-undangan yang ada di lingkungan Internal Instansi telah dilakukan harmonisasi tetapi untuk peraturan yang berkaitan dengan instansi lain secara nasional belum seluruhnya harmonis


Terlaksananya harmonisasi peraturan perundang-undangan di Pembangunan Kawasan Perdesaan


4 Cara kerja Agen Perubahan yang belum tersistem sehingga dinilai berpotensi tidak akan membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan budaya kerja organisasi

Manajemen Perubahan Meningkatnya peran Agen Perubahan melalui implementasi rencana kerja agen perubahan sehingga memberikan dampak perubahan pada lingkungan kerja

Persentase target Rencana Aksi Agen Perubahan yang terimplementasi

100%

Target final Juni-Desember

Jumlah rancangan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

5 Draf rancangan

JULI

Hasil Rancangan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

5 Draf rancangan

OUTPUT KEGIATAN APRIL MEI JUNI NOVEMBER DESEMBER

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASIDIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

TAHUN 2020Nomor: /OT.05/ /2020 Tanggal: 2020

CAPAIANAGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

DRAF

TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KET TARGET REALISASI KETNO

CATATAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI REFORMASI

BIROKRASI


DENGAN PERMASALAHAN



TARGET AKHIR

PROGRAM KEGIATAN JULIOUTPUT KEGIATAN APRIL MEI JUNI NOVEMBER DESEMBER




DRAF

Terbentuknya organisasi yang lebih efektif dalam proses mewujudkan kinerja organisasi

Tersusunnya Draf Rancangan SOTK Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terbaru yang telah dikirim ke

100% Penataan Organisasi

Berperan aktif dalam Penyusunan SOTK

Dokumen Notulensi Rapat dan Nota Dinas Terkait

1 Dokumen

Menyusun matriks pemetaan Jabatan Peralihan struktural ke Fungsional di lingkungan Ditjen PKP

Tersusunnya Usulan matriks pemetaan jabatan peralihan struktural ke fungsional di lingkungan Ditjen PKP sesuai Peraturan PAN dan RB

1 Dokumen

Menyusun matriks kebutuhan pegawai di lingkungan Ditjen PKP

Tersusunnya matriks kebutuhan pegawai di lingkungan Ditjen PKP

1 Dokumen

Meningkatkan kompetensi pegawai sesuai jabatan dengan mengikuti pelatihan diklat

Dokumen hasil diklat Tahun 2018,2019 dan 2020 disertai penyampaian kendala yang dialami dalam pelaksanaan diklat tahun 2020

1 Dokumen

Menyusun matriks perbandingan kompetensi pegawai eksisting dengan standar kompetensi yang ditetapkan di masing-masing

- Tersusunnya Matriks perbandingan kompetensi - Tersusunnya SKP dan laporan kinerja bulanan pegawai

1 Dokumen

Menyusun daftar pegawai yang telah mengikuti diklat sepanjang TA 2018-2019

- Tersusunnya TOR pengembangan pegawai- Tersusunnya Dokumen analisa jabatan

1 Dokumen

Menyusun laporan monev terhadap hasil pengembangan kompetensi dengan kaitannya perbaikan kinerja

Laporan monev pengembangan kompetensi

1 Dokumen

7 Telah dilakukan penyempurnaan proses bisnis, namun penerapannya belum sepenuhnya menggambarkan kolaborasi dan sinergi antar unit, khususnya untuk mencapai kinerja instansi

Penataan Tata Laksana Penjabaran Peta Bisnis Proses kedalam SOP

Seluruh Proses bisnis pada Peta Bisnis Proses telah di SOP kan

100% Penataan Tata Laksana

Penyusunan SOP sesuai Bisnis Proses dan kebutuhan Organisasi

Dokumen SOP 1 Dokumen

Tersusunnya IKI yang berorientasi pada output

Persentase peningkatan kinerja pegawai berorientasi pada output

100% Menyusun IKI sampai ke level pelaksana berorientasi output

Tersusunnya Dokumen IKI pegawai yang berorientasi output danNota dinas penyampaian IKI 2019 kepada level Kementerian

1 Dokumen

Melakukan updating daftar nominatif pegawai

Tersusunnya daftar nominatif pegawai terbaru

1 Dokumen

Mengintegrasikan e-Performance atau e-kinerja terintegrasi dalam E- Pandawa

Tersusunnya laporan e-kinerja menggunakan e-pandawa

1 Laporan

Melakukan Identifikasi kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Jabatannya

Tersusunnya Draf Standar Kompetensi Jabatan Pegawai dan Nota dinas penyampaian Kamus Standar Kompetensi Jabatan beserta draft SKJ kepada pimpinan

1 Dokumen

Menyusun Standar Kompetensi Pegawai dan Laporan kinerja bulanan

Tersusunnya Dokumen Standar Kompetensi Pegawai dan laporan kinerja bulanan

1 Dokumen SKJ dan Laporan

Bulanan

1 Dokumen Laporan Bulanan








Menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai berdasarkan Standar Kompetensi Pegawai

- Tersusunnya Dokumen Rencana pengembangan kompetensi yang disetujui pimpinan- Nota dinas usulan pelatihan dan diklat

1 Dokumen

Mengimplementasikan aturan disiplin pegawai terkait pemberian reward dan punishment berdasarkan PP 53 tahun 2010 dengan diturunkannya permendesa nomor 18 tahun 2016 tentang

- Pemberian Sertifikat Penghargaan satya lencana- Pemberian surat teguran kepada pegawai yang melangggar aturan disiplin pegawai

1 Dokumen

Menyusun standar kebijakan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi

Tersusunnya standar penentuan pemberianreward kepada pegawai

1 Dokumen

MelaksanakanTalent Pool kepada pegawai Ditjen PKP

- Tersusunnya dokumen alur pelaksanaan talent pool- Tersusunnya Dokumen hasil pelaksanaan talent pool

1 Laporan

Menyusun rekapitulasi mutasi pegawai antar jabatan

- Tersusunnya Dokumen rekap mutasi pegawai - Tersusunnya SK mutasi

1 Laporan

Melakukan monitoring dan evaluasi atas mutasi yang terjadi dan dibandingkan dengan penigkatan kinerja unit kerja

Laporan monev hasil mutasi pegawai

1 Laporan

11 Belum dilakukannya pembentukan kelompok pegawai potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi kader pimpinan kedepan berdasarkan hasil kinerja, kompetensi dan integritas


Tersedianya pola mutasi dan pola karier yang baku dalam rangka pengembangan SDM melalui Talent Pool

Persentase pegawai yang telah di kelompokan sesuai kemampuannya

1 Dokumen Penataan Sistem Manajemen SDM



9 Manajemen kinerja individu belum dilakukan secara efektif sehingga kekurangan dan kelebihan pegawai belum terindentifikasi secara baik untuk kebutuhan peningkatan kompetensi dan pengelolaan karier pegawai


Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur melalui pengembangan SDM

Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai yang dengan sesuai Jabatan

100%

10 Mekanisme pemberian reward and punishment sudah diterapkan, namun belum memiliki standard baku dalam pemberian reward.


Meningkatnya kinerja pegawai

Terdapat standard/aturan/kebijakan pemberian reward dan punishment kepada pegawai terkait capaian kinerja


Penataan pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi

Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi


Terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mendukung pengukuran capaian kinerja pegawai dan dapat memberikan umpan balik dari pimpinan terhadap kinerja bawahannya

Direktorat Jenderal PKP menerapkan sistem pengukuran kinerja individu yang terintegrasi pada E Pandawa Ditjen PKP Menjadi

100%

6 Evaluasi organisasi sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya dikaitkan dengan proses mewujudkan kinerja organisasi, agar terbentuk organisasi yang lebih efektif

1. Penataan dan Penguatan Organisasi2. Penataan Sistem Manajemen SDM

8 Manajemen Kinerja individu belum dapat memberikan informasi yang akurat mengenai profil kinerja pegawai yang riil karena :1). Perjanjian kinerja individu sebagian masih berupa uraian tugas; 2). Pimpinan unit kerja pada umumnya belum memberikan umpan balik atas kinerja pegawai baik berupa kelebihan maupun kekurangan yang


100%



BIROKRASI


DENGAN PERMASALAHAN



TARGET AKHIR





DRAF

12 Pembinaan pembangunan unit kerja menuju WBK/WBBM belum sepenuhnya efektif diterapkan diseluruh unit kerja, sehingga belum banyak unit kerja yang memperoleh predikat

Penguatan Pengawasan Terdapat unit kerja pada Direktorat Jenderal PKP yang mendapat predikat WBK/WBBM

Jumlah unit kerja yang dicanangkan sebagai Percontohan Pembangunan Zona Integritas yang lolos tahap administrasi

2 Unit Kerja Penguatan Pengawasan

Pencanganan Unit Kerja Percontohan Pembangunan Zona Integritas

Terbangunnya Unit Kerja Percontohan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Rencana Aksi

2 Unit Kerja

Pelaksanaaan Sosialisasi Pelayanan menggunakan media sosial yang memuat :- Konten pelayanan Ditjen PKP- Membuat artikel pelayanan Ditjen PKP

Laporan Sosialisasi 1 Laporan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan informasi publik

Laporan monev pelaksanaan kebijakan informasi publik

1 laporan

Pembentukan Satgas SPIP SK Satgas SPIP Ditjen PKP 1 SK

Penyusunan Peta Resiko dan Rencana Tindak Pengandalian

Dokumen Peta Resiko dan RTP 1 Dokumen

Monitoring dan evaluasi RTP secara berkala

Matrik updating RTP Matrik Triwulan I

MatrikTriwulan II

MatrikTriwulan III

MatrikTriwulan IV

Tersusunnya dokumen renstra 2020-2024

1 Dokumen Penguatan Akuntabilitas

Penyusunan dokumen renstra 2020-2024

Dokumen Idokumen renstra 2020-2024

1 Dokumen

Tersusunnya dokumen IKU 2020-2024

1 Dokumen Penguatan Akuntabilitas

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024.

Dokumen IKU Tahun 2020-2024

1 Dokumen

16 Penghitungan capaian kinerja individu belum dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment di lingkungan Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


Tersusunnya Kinerja Individu yang cascading

Tersusunnya Indikator Kinerja Individu yang cascading

1 Dokumen Penataan Sistem Manajemen SDM

Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) sesuai dengan Bisnis Proses dan tugas serta fungsinya

Tersusunnya Indikator Kinerja Individu pegawai sesuai dengan bisinis proses dan tugas fungsinya

1 Dokumen

17 Belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja tiap unit kerja secara berkala;


Pemantauan dan evaluasi kinerja secara optimal dan berjenjang

Persentase Eselon II yang melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi e-SAKIP

100% Penguatan Akuntabilitas

Pemanfaatan aplikasi E-SAKIP dalam melakukan supervisi/ pemantauan/ evaluasi capaian kinerjanya secara periodik per Triwulan, Semester dan Tahunan

Laporan e-SAKIP Eselon II LaporanTriwulan I

LaporanTriwulan II

LaporanTriwulan III

LaporanTriwulan IV

18 Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, Dan Transmigrasi melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward and punishment kinerja

1. Penguatan Akuntabilitas

Peningkatan Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Ditjen PKP

Persentase Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan

100% Penguatan Akuntabilitas

Pelaksanaan monev tindaklanjut rekomendasi APIP berdasarkan LHE SAKIP, untuk melihat apakah rekomedasi APIP sudah ditindaklanjuti

Laporan triwulan progres rencana aksi SAKIP

LaporanTriwulan I

LaporanTriwulan II

LaporanTriwulan III

LaporanTriwulan IV

Tersedianya media layanan berbasis IT dalam Web ditjenpkp.kemendesa.go.id- e-SAKIP- SIMPEG- e-Absensi- SIPEMANDU- e-Pandawa

100% tersedia

Laporan Penggunaan Aplikasi/Media Layanan pertriwulan yang disusun oleh unit kerja yang menangani data dan informasi, berisikan hasil updating data pertriwulan dan kendala dalam penggunaan aplikasi (untuk perbaikan/pengembangan aplikasi, laporan ini mengakomodir e-SAKIP, SIMPEG, e-Absensi,

Laporan Triwulan I

LaporanTriwulan II

LaporanTriwulan III

LaporanTriwulan IV

15 Melakukan penyempurnaan definisi kinerja pada RENSTRA 2020-2024 dengan proses bisnis yang telah dibangun. Penyempurnaan ini juga mencakup penyelarasan perencanaan kinerja antara Kementerian Desa, PDT, Dan Transmigrasi, Unit Kerja Eselon (UKE)-I dan Satuan


Tersusunnya IKU 2020-2024 yang sesuai dengan

Proses Bisnis

100% Pelayanan Publik Mengintegrasikan pelayanan berbasis IT/e-government

19 Sistem pelayanan belum sepenuhnya menerapkan teknologi informasi dan terintegrasi, guna mempercepat proses layanan

Pelayanan Publik Meningkatnya sistem pelayanan berbasis online yang terintegrasi dalam mempercepat proses pelayanan

Meningkatnya pelayanan melalui pemanfaatan media informasi & komunikasi

Persentase peningkatan pelayanan melalui pemanfaatan media informasi & komunikasi

100%

14 Pengendalian internal belum berjalan dengan baik karena belum semua unit kerja menerapkan SPIP ( maturitas masih level 2 ). Disamping itu kapabilitas APIP juga belum mendukung penerapan SPIP secara efektif mengingat Kapabilitas APIP masih level 2.

Penguatan Pengawasan Meningkatnya indeks maturitas SPIP Ditjen PKP

Indeks maturitas SPIP tahun 2020 ≥ level 3

Level 3 Penguatan Pengawasan

13 Strategi unit/instansi dalam meningkatkan integritas dan pelayanan unit/organisasi belum tersampaikan dengan baik kepada stakeholder;

Pelayanan Publik Pelayanan Publik

Persentase layanan yang berbasis online dan terpadu



BIROKRASI


DENGAN PERMASALAHAN



TARGET AKHIR





DRAF

Mensosialisasikan kepada pendamping kawasan terkait pelaksanaan survey pelayanan publik

Notulensi rapat sosialisasi 1 Dokumen

- Melakukan Survei Pelayanan Publik (terhadap stakeholder) - Menyediakan media kotak saran untuk survei kepuasan pelayanan (terhadap tamu yang

Dokumen hasil survei, berisikan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik eksternal

1 Dokumen Kuesioner

1 Dokumen hasil survey

Melakukan Rapat Koordinasi untuk menindaklanjuti hasil Survei Pelayanan Publik

Dokumen Rencana tindaklanjut laporan monitoring hasil Survei Pelayanan Publik

1 Dokumen RTL

Drs. Syahrul, M.SiNIP. 19690711 199101 1 001

Jakarta, Maret 2020

Ketua Tim Reformasi Birokrasi,Plt. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan,

IPP: 4 Pelayanan Publik20 Survei kepuasan masyarakat telah dilakukan secara berkala namun hasil survei belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan sesuai harapan stakeholder dan untuk perbaikan layanan yang telah dilakukan belum diinformasikan secara masif keseluruh stakeholder, sehingga sebagian stakeholder belum sepenuhnya meyakini

Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui sistem pelayanan publik

Peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL...

Documents

Transcript of KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL...

Merumus Formula Jitu Pengentas Daerah Tertinggal · Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Terintegrasi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL… · 1 kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia direktorat jenderal pengembangan daerah

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, …

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, … · di lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri desa,

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL · Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Laporan Praktik Kerja Lapangan Kementerian Desa, … · 2018-07-11 · Laporan Praktik Kerja Lapangan Kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Jakarta Selatan

REFORMASI BIROKRASI 2018 Kementerian Desa …pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2018/07/1531972736.pdf · REFORMASI BIROKRASI 2018 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN … · Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH ......KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN

KETAHANAN MASYARAKAT DESA - dpr.go.id · 4 BUK 8 ARAKA KATA PENGANTAR Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Kehadiran Kementerian Desa,

· KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2019 Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DAERAH … · Kementerian Desa, Perencanaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pendahuluan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Peraturan

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN .... Kementerian Desa dan... · Belum optimalnya pembangunan sosial ekonomi kawasan transmigrasi ,daerah tertinggal, dan Kawasan

SAMBUTAN PENGANTAR RAPAT KERJA KEMENTERIAN DESA…pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2018/08/1534995952.pdf · Pembangunan Desa dan Perdesaan 1 Mengurangi jumlah desa tertinggal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan … · 2020. 1. 22. · KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, …jdih.kemendesa.go.id/...desa...dan_transmigrasi_nomor_5_tahun_2018.pdf · Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, ...

Penyaluran Dana Desa - kemenkopmk.go.id Desa... · PASAR PAUD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Republik

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH …...KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan ......pembangunan daerah tertinggal (daerah tertentu) khususnya daerah perbatasan dan pulau kecil terluar berdasarkan Peraturan