LAPORAN KINERJA - kemendesa.go.id · laporan kinerja direktorat jenderal pembangunan daerah...

of 43 /43
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Jakarta, Desember 2016

Embed Size (px)

Transcript of LAPORAN KINERJA - kemendesa.go.id · laporan kinerja direktorat jenderal pembangunan daerah...

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

TAHUN 2016

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Jakarta, Desember 2016

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 i

Dalam rangka melaksanakan amanah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 khususnya agenda pembangunan

nasional ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal, telah menyusun empat sasaran utama yang menjadi target

capaian sampai tahun 2019, yaitu: a) rata-rata pertumbuhan ekonomi di

daerah tertinggal sebesar 7,24 persen pada tahun 2019; b) persentase

penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14 persen pada akhir tahun

2019; c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah 69,59 pada tahun

2019; dan d) minimal terdapat 80 kabupaten dapat ditingkatkan menjadi

kategori daerah maju.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah: a) memperoleh gambaran

perkembangan dan capaian program dan kegiatan percepatan

pembangunan daerah tertinggal pada Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal dan lima direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal, yang meliputi Direktorat Perencanaan

dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Direktorat Pengembangan Sumber Daya

Manusia di Daerah Tertinggal, Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan

Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal, Direktorat Peningkatan Sarana

dan Prasarana di Daerah Tertinggal, dan Direktorat Pengembangan

Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal serta sebagai pendukung layanan b)

mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam proses pelaksanaan

pembangunan daerah tertinggal, c) mendapatkan saran dan masukan serta

rekomendasi untuk pemantapan program Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2017 serta sebagai referensi

untuk penyusunan program dan kegiatan untuk tahun 2017.

Ringkasan Eksekutif

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 ii

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

tahun anggaran 2016 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden no 131 tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, bahwa suatu daerah

(kabupaten) ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria (a) Perekonomian masyarakat (b) Sumber daya manusia (c) Sarana dan

prasarana (d) Kemampuan keuangan daerah (e) Aksesibilitas (f) Karakteristik daerah. Namun di sisi lain, kabupaten daerah tertinggal menyimpan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, sehingga

bisa dijadikan basis usaha masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah/kabupatennya.

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional untuk daerah

tertinggal, maka ditetapkan beberapa sasaran pembangunan daerah tertinggal hingga tahun 2019 sebagai berikut : pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24% (persen) pada

tahun 2019; kedua persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% (persen) pada akhir tahun 2019; ketiga, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di daerah tertinggal 69,59 pada tahun 2019; keempat minimal terdapat 80 kabupaten dapat ditingkatkan menjadi kategori daerah

maju. Akhirnya kami berharap bahwa Laporan Kinerja Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2016 ini dapat memberikan manfaat dan masukan, serta rencana kerja tahun 2017. Tidak

lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunya laporan ini.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Singgih Wiranto, SH M.Hum

Agung Prahadian KStamp

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................ i

KATA PENGANTAR.................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI................................................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN .... 1

1.1. Latar Belakang ...................................................... 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ...... 2

1.3 Struktur Organisasi .... 7

1.4 Sistematika Penyajian.. 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................... 12

2.1 Renstra 2015 2019 .......................... 12

2.2 Indikator Kinerja Utama 2016 2019...... 15

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .. 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................. 20

3.1 Capaian Kinerja ................................................................................................. 20 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun Anggaran/Triwulan Berjalan.....................................

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran/Triwulan Berjalan ............

3.1.3 Analisis Atas Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Atau Peningkatan dan

Penurunan Kinerja .........................................................................................

3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .........................................

20 30 31

32 3.2 Realisasi Anggaran ............................................................................ 32

BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 37

4.1 Kesimpulan ............................................................... 37

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 iv

Daftar Gambar

Kerangka Evaluasi Pengukuran Kinerja Ditjen PDT tahun 2016 Hal. 20

Pola pelaksanaan dan Penanganan Daerah Tertinggal Hal. 27

Bagan Realisasi Anggaran Hal. 35

Daftar Tabel

Struktur Organisasi Hal. 7

Matrik IKU Direktorat Jenderal PDT Hal. 17

Perjanjian Kinerja tahun 2016 Hal. 18

Pengukuran Kinerja Hal. 21

Realisasi tahun 2016 Hal. 35

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden no 131 tahun 2015 Tentang

Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, bahwa suatu daerah

(Kabupaten) ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan Kriteria

(a). Perekonomian masyarakat; (b). Sumber Daya Manusia; (c). sarana

dan Prasarana (d). kemampuan keuangan daerah (e). aksesibilitas; (f)

karakteristik daerah namum di sisi lain, kabupaten tertinggal

menyimpan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan,

sehingga bisa dijadikan basis usaha masyarakat dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah/kabupatennya.

Pada hakekatnya kedua fakta tersebut di atas dapat saling

mengisi, karena merupakan gambaran tentang kendala dan potensi

sekaligus mengenai cara penanggulangannya. Permasalahannya

sekarang adalah bagaimana cara untuk mengidentifikasi dan

mengembangkan kedua fakta dimaksud secara sistematis dan

terstruktur sehingga dapat mengembangkan daerah/kebupaten dari

ketertingggalannya sejajar dengan kabupaten yang sudah maju

lainnya.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana

untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh masyarakat dengan

berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi

daerah yang maju dengan masyarakat yang kualitas hidupnya sama

atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia

yang lebih maju. Dengan demikian, pembangunan daerah tertinggal

tidak hanya meliputi pembangunan aspek ekonomi masyarakat dan

daerah semata, akan tetapi juga meliputi pembangunan aspek sosial,

budaya, teknologi, dan pertahanan dan keamanan.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 2

Pelaksanaan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan

selama ini telah menimbulkan kesenjangan baik pertumbuhan

ekonomi maupun perkembangan wilayah seperti terjadinya

kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia, wilayah

perkotaan dan pedesaan, dan wilayah yang kaya sumber daya dan

miskin sumber daya. Terjadinya kesenjangan antara daerah ini

menunjukan bahwa kinerja pembangunan nasional belum

memberikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia

padahal kita sama mengetahui bahwa hakekat dilaksanakannya

pembangunan adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat

baik secara sosial maupun ekonomi baik yang hidup di perkotaan dan

pedesaan, maupun yang hidup di wilayah pesisir dan pedalaman.

Oleh karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal sebagai lembaga pemerintah yang diberikan tugas

menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai upaya untuk

mempersempit kesenjangan antar daerah yang terjadi agar tidak

semakin melebar dan menimbulkan permasalahan yang semakin

kompleks.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

1.2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 ,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, merupakan

unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 3

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan

daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang indikator dan subindikator

daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal dan skema

pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi

penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran

percepatan pembangunan daerah tertinggal;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

percepatan pembangunan daerah tertinggal;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan

pembangunan daerah tertinggal;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, terdiri atas

:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;

c. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup;

e. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana;

f. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal;

Sekretariat Direktorat Jenderal, mempunyai tugas

memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 4

unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya yaitu;

a. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program,

dan anggaran, data dan informasi, serta evaluasi dan

penyusunan laporan;

b. pelaksanaan urusan keuangan dan aset;

c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga,

dan perlengkapan dilingkungan direktorat jenderal

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah

Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan,

merumuskan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi

penatalaksanaan di bidang penyusunan indikator daerah

tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana

dan skema pendanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan

indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah

tertinggal,penyusunan rencana dan skema pendanaan

kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan

indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal,

penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian /

lembaga dan skema pendanaan daerah;

c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan

alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah

tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan;

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 5

e. kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan

indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal,

penyusunan rencana dan skema pendanaan

kementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah;

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal

PDT

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat

Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia;

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

c. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di

Pengembangan Sumber Daya Alama dan Lingkungan Hidup

Daerah Tertinggal.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alama dan Lingkungan

Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan

kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Alama dan

Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal;

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 6

b. penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria

(NSPK) dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Alama dan

Lingkungan HidupDaerah Tertinggal; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat Pengembangan

Sumber Daya Alama dan Lingkungan Hidup Daerah

Tertinggal.

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat

Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang peningkatan

sarana dan prasarana daerah tertinggal.

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya:

a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan

kebijakan dibidang peningkatan sarana dan prasarana

daerah tertinggal;

b. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat peningkatan sarana

dan prasarana daerah tertinggal.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang pengembangan

ekonomi daerah tertinggal

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya:

a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan

kebijakan di bidang pengembangan ekonomi daerah tertinggal;

dan

b. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat pengembangan

ekonomi daerah tertinggal;

Adapun Bagan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 7

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal sebagai berikut :

Tabel 1 : Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

SEKRETARIAT

DIREKTORAT

JENDERAL

DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

DIREKTORAT PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

DIREKTORAT PERENCANAAN

DAN IDENTIFIKASI DAERAH

TERTINGGAL

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

SUBBAGIAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN

SUBBAGIAN

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN

AKUNTANSI DAN

BARANG MILIK

NEGARA

BAGIAN KEUANGAN

DAN BARANG MILIK

NEGARA

SUBBAGIAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

PERSURATAN

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

DAN RUMAH

TANGGA

BAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

BAGIAN

PERENCANAAN

SUBBAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM DAN

ANGGARAN

SUBBAGIAN

DATA DAN

INFORMASI

SUBBAGIAN

EVALUASI DAN

PELAPORAN

BAGIAN HUKUM,

ORGANISASI DAN

TATA LAKSANA

SUBBAGIAN

PENYUSUNAN

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

SUBBAGIAN

ADVOKASI HUKUM

SUBBAGIAN

ORGANISASI DAN

TATA LAKSANA

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 8

Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

Struktur Organisasi

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia

DIREKTORAT

PERENCANAAN &

IDENTIFIKASI DAERAH

TERTINGGAL

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

PENYUSUNAN

INDIKATOR

DAERAH

TERTINGGAL

SUBDIREKTORAT

PENYUSUNAN

RENCANA DAN

SKEMA

PENDANAAN

DAERAH

SUBDIREKTORA

T IDENTIFIKASI

DAERAH

TERTINGGAL

SUBDIREKTORAT

PENYUSUNAN

RENCANA DAN SKEMA

PENDANAAN

KEMENTERIAN/LEMBA

GA

SUBDIREKTOR

AT EVALUASI

DAN

PELAPORAN

SEKSI

PENGUMPULAN

DAN ANALIS

SEKSI

PENGOLAHAN

DAN PENYAJIAN

SEKSI

PENGUMPULAN

DAN ANALIS

SEKSI

PENGOLAHAN

DAN

PENYAJIAN

SEKSI

PENYUSUNAN

RENCANA

SEKSI

SKEMA

PENDANAAN

SEKSI

EVALUASI

SEKSI

PELAPORAN

SEKSI

PENYUSUNAN

RENCANA

SEKSI

SKEMA

PENDANAAN

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

PENDIDIKAN

SUBDIREKTORAT

TENAGA KERJA

SUBDIREKTORAT

KESEHATAN

SUBDIREKTORAT

KETERAMPILAN

SUBDIREKTORA

T

INOVASI DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI

SEKSI PENINGKATAN

SUMBER DAYA

MANUSIA

SEKSI

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

SEKSI

PENINGKATAN

SUMBER DAYA

MANUSIA

SEKSI

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

SEKSI

PENINGKATAN

KAPASITAS

TENAGA KERJA

SEKSI

PENINGKATAN

KESEMPATAN

KERJA

SEKSI

INOVASI

SEKSI

PENERAPAN

TEKNOLOGI

SEKSI

PENINGKATAN

KUALITAS

SEKSI

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 9

Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

Struktur Organisasi Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA &

LINGKUNGAN HIDUP

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

SUMBER DAYA

HAYATI

SUBDIREKTORAT

SUMBER DAYA

ENERGI

SUBDIREKTORAT

TATA GUNA

LAHAN

SUBDIREKTORAT

PARIWISATA

SUBDIREKTORA

T

LINGKUNGAN

HIDUP

SEKSI SUMBER

DAYA HAYATI

BERBASIS

DARATAN

SEKSI SUMBER

DAYA HAYATI

BERBASIS MARITIM

SEKSI

PERENCANAAN

TATA GUNA

LAHAN

SEKSI

PENDAYAGUNAA

N TATA GUNA

LAHAN

SEKSI

PEMANFAATAN

ENERGI

TERBARUKAN

SEKSI

PEMANFAATAN

ENERGI NON

TERBARUKAN

SEKSI

PELESTARIAN

LINGKUNGAN

HIDUP

SEKSI

PENINGKATAN

KUALITAS

LINGKUNGAN

HIDUP

SEKSI

PENGEMBANGAN

POTENSI

PARIWISATA

SEKSI

PROMOSI

PARIWISATA

SEKSI

TRANSPORTASI

DARAT

SEKSI

TRANSPORTASI

LAUT DAN

UDARA

SEKSI

AIR BERSIH

SEKSI

PERMUKIMAN

SEKSI

ENERGI BARU

TERBARUKAN

NABATI

SEKSI

ENERGI BARU

TERBARUKAN NON

NABATI

SEKSI JARINGAN

INFORMASI

SEKSI

JARINGAN

KOMUNIKASI

SEKSI

INDUSTRI DAN

ERDAGANGAN

SEKSI

PERTANIAN,

KELAUTAN DAN

PERIKANAN

DIREKTORAT

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

SARANA DAN

PRASARANA

TRANSPORTASI

SUBDIREKTORAT

SARANA DAN

PRASARANA

ENERGI

SUBDIREKTORA

T SARANA DAN

PRASARANA AIR

BERSIH DAN

PERMUKIMAN

SUBDIREKTORAT

SARANA DAN

PRASARANA

EKONMOMI

SUBDIREKTORAT

SARANA DAN

PRASARANA

INFORMASI DAN

TELEKOMUNIKAS

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 10

Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal

1.4 Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

: Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar

lainnya. Pada bagian ini menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum tentang Latar belakang,

Tugas dan Fungsi Instansi, Struktur Organisasi, dan

Sistematik Penyajian.

BAB II PERENCANAAN

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

:

:

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal (a) Rencana strategis) (b) Indikator Kinerja Utama (sasaran utama

dalam pencapaian target kinerja) (c) Perjanjian Kinerja (target kinerja yang dicapai dalm 1 tahun)

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran

organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab ini menguraikan

SUBDIREKTORAT

INVESTASI DAN

PERMODALAN

SUBDIREKTORAT

KEMITRAAN

USAHA

SUBDIREKTORA

T

KOPERASI,

USAHA MIKRO,

KECIL DAN

MENENGAH

SUBDIREKTORAT

POTENSI PRODUK

UNGGULAN

SUBDIREKTORA

T

INDUSTRI,

DISTRIBUSI DAN

PEMASARAN

SEKSI

INVESTASI

SEKSI

PERMODALAN

SEKSI

KOPERASI

SEKSI

USAHA MIKRO,

KECIL DAN

MENENGAH

SEKSI

IDENTIFIKASI

USAHA

SEKSI

EVALUASI DAN

PELAPORAN

SEKSI

INDUSTRI

SEKSI

DISTRIBUSI DAN

PEMASARAN

SEKSI

IDENTIFIKASI DAN

ANALISIS POTENSI

PRODUK

UNGGULAN

SEKSI

PENGEMBANGAN

PRODUK

UNGGULAN

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN

EKONOMI

LOKAL

SUBBAGIAN

TATA USAHA

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 11

BAB IV PENUTUP

:

mengenai hasil capaian kinerja yang strategis dari

berbagai output atau outcome yang dihasilkan dari masing-masing satuan kerja. Dalam hal ini realisasi

kinerja tahun anggaran, dimana hasil tersebut dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian

sasaran. Dalam uraian lain disajikan pula akuntabilitas keuangan

yang menggambarkan realisasi anggaran serta kendala yang terjadi serta diuraikan dan dijelaskan hasil

pengukuran kinerja.

Dibagian penutup dikemukakan tentang kesimpulan dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal secara umum.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2015-2019

2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal difokuskan

pada: (1) upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; (2)

pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung dengan

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur

penunjang konektivitas antar daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Pada perkembangannya, arah kebijakan ini akan ditempuh melalui

strategi pembangunan yang dapat dilakukan sebagai berikut;

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan

nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan

konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur,

manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.

2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal

dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan meningkatkan

pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti

peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, dan pelayanan

penerbangan serta pelayaran perintis.

3. Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan

daerah tertinggal meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah.

4. Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk

meningkatkan pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama

di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi /

listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 13

5. Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan,

pendidikan, dan penyuluh pertanian.

6. Penguatan terhadap regulasi daerah tertinggal dan pemberian

insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di

daerah tertinggal.

7. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah

terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan

pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.

8. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi

sebagai salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan antar

wilayah. Dalam proses pembangunan ke depan, kawasan

transmigrasi sebagai kawasan baru diharapkan dapat mendorong

percepatan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan

perdesaan.

9. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya

mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pembangunan

kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program

pembangunan lintas sektor.

10. Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang

difokuskan pada (a) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (b)

peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di

wilayah terisolir, (c) pembangunan infrastruktur transportasi untuk

membuka keterisolasian, (d) pemihakan terhadap orang asli Papua,

(e) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, (f)

pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (g)

pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah

terisolir, (h) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan

Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan sasaran dan strategi pembangunan daerah

tertinggal tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah

tertinggal adalah :

1. menyelenggarakan koordinasi antar kementerian / lembaga dalam

penyusunan dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 14

Daerah Tertinggal (STRANAS), dan Rencana Aksi Nasional

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN);

2. memberikan asistensi serta supervisi kepada pemerintah daerah

dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi percepatan

pembangunan daerah tertinggal yang sinergi, harmoni, sinkron,

dan terpadu;

3. melakukan asistensi bersama kementerian / lembaga terkait

kepada pemerintah daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM

untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama pada

pemenuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih,

informasi, dan telekomunikasi;

4. mengembangkan rumusan dan implementasi kebijakan percepatan

pembangunan daerah tertinggal yang sesuai dengan potensi dan

karakteristik daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas

pencapaian sasaran pembangunan; dan

5. mendorong kementerian / lembaga terkait dan pemerintah daerah

merumuskan dan melaksanakan kebijakan afirmasi daerah

tertinggal termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

2.1.2 Kerangka Regulasi

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah

tertinggal, diperlukan adanya harmonisasi antara setiap regulasi

karena masih adanya beberapa peraturan yang perlu dilakukan

evaluasi. Hal tersebut penting agar setiap regulasi yang berlaku akan

lebih nyata dan konkrit. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya pedoman

bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan

tersebut yang dapat berupa dokumen strategi nasional dan strategi

daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dokumen strategi

nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah

tertinggal ini diharapkan bisa menjadi pedoman, baik oleh kementrian

/ lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 15

Sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan

Provinsi Papua dan Papua Barat, perlu adanya revisi terhadap Undang-

Undang No.21 Tahun 2010 yang diamandemen menjadi Undang-

Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua, serta terkait dengan peningkatan efektifitas pemanfaatan dana

otonomi khusus yang meliputi :

1. Sistem pemantauan dan evaluasi;

2. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan yang sering terjadi karena sengketa

lahan;

3. Kebijakan afirmasi yang diharapkan dapat mendorong percepatan

program pembangunan daerah tertinggal.

2.1.3 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal berdasarkan RPJMN 2015-2019 adalah 80 kabupaten

tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome:

1. meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

sebesar 7,24%;

2. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

menjadi 14%; dan

3.meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah

tertinggal sebesar 69,59.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019

Direktorat jenderal pembangunan daerah tertinggal mempunyai

tugas pokok Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 16

Dan menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator dan

subindikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal dan

skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi

penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan

pembangunan daerah tertinggal;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan

pembangunan daerah tertinggal;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan

pembangunan daerah tertinggal;

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berikut matrik indikator kinerja utama Direktorat jenderal

pembanguan daerah tertinggal.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 17

Tabel 2 MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

TUJUAN/ SASARAN

INDIKATOR FORMULASI SUMBER

DATA PENANGGUNGJAWAB

Terentaskannya

80 daerah tertinggal

% Daerah tertinggal

dengan laju pertumbuhan

ekonomi meningkat

Podes

Susenas BPS

- Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

% Daerah tertinggal dengan IPM

meningkat

Podes Susenas

BPS

- Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)

- Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah

Tertinggal

% Daerah tertinggal dengan Angka

Kemiskinan

menurun

Podes Susenas

BPS

- Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

- Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal

- Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 18

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Perpres

nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi

pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang di sepakati tidak

dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam perjanjian kinerja perlu penetapan sasaran dan

indikator. Perjanjian kinerja meyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil serta mewujudkan target kinerja yang

seharusnya berikut tabel Perjajian Kinerja tahun 2016 :

Tabel 3 PERJANJIAN KINERJA 2016

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No.

Sasaran Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja

Target

Angka (%)

1.

Meningkatnya 80

kabupaten menjadi kategori

daerah maju

% Daerah

tertinggal dengan laju pertumbuhan

ekonomi meningkat

Jumlah peningkatan

sarana dan prasarana bidang

transportasi, permukiman,

ekonomi, energi, dan

75 Kabup

aten

61,5

%

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 19

telekomunikasi di daerah tertinggal

2.

% Daerah tertinggal dengan

angka kemiskinan menurun

Jumlah pengembangan

ekonomi lokal di daerah tertinggal

75

Kabupaten

61,5

%

Jumlah peningkatan

sumber daya alam

dan lingkungan hidup

10 Kabup

aten

8,2

%

3.

% Daerah

tertinggal dengan

IPM meningkat

Jumlah peningkatan

sarana dan

prasarana dasar sumber daya

manusia bidang pendidikan dan

kesehatan di daerah tertinggal

50 Kabup

aten

41%

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Program

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2016 pagu

anggaran sebesar Rp. 887.855.245.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh

Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat

Puluh Lima Ribu Rupiah).

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun Anggaran/Triwulan Berjalan

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun

2016

Hasil Pengukuran Kinerja dari seluruh kegiatan yang telah

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal Tahun 2016, secara lengkap disajikan dalam tabel

sebagai berikut :

Penting dalam hal perencanaan, merupakan gambaran

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin

timbul

Gambar 1. Posisi Pengukuran Kinerja

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 21

Tabel 4.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi/Persentase

Per Triwulan Realisasi

Keterangan Triwulan

I

Triwulan

II

Triwulan

III

Triwulan

IV

Dukungan

Manajemen

dan

Dukungan

Teknis

Lainnya

Ditjen PDT

1. Terselenggaranya

dukungan manajemen

dan tugas teknis di

Ditjen PDT

2. Tersusunnya data

dan indikator DT

serta rencana

strategis dan skema

pendanaan

percepatan

pembangunan

daeerah tertinggal

Meningkatnya indeks

pembangunan

manusia di daerah

tertinggal

1. Jumlah laporan

ketersediaan data

dan informasi

2. Jumlah laporan

pemantauan dan

evaluasi

3. Jumlah laporan

pelaksanaan

anggaran

4. Jumlah laporan

pengelolaan barang

milik negara

5. Jumlah laporan

keuangan dan

perbendaharaan

6. Jumlah laporan

pelaksanaan

ketatausahaan dan

layanan

perkantoran

7. Jumlah laporan

pengelolaan sumber

daya manusia

8. Jumlah laporan

pengelolaan

perlengkapan dan

kerumahtanggaan

4 laporan

2 laporan

5 laporan

4 laporan

5 Laporan

2 Laporan

4 Laporan

2 Laporan

2,14%

18%

43,78%

95,71%

4 laporan

2 laporan

5 laporan

4 laporan

5 Laporan

2 Laporan

4 Laporan

2 Laporan

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 22

9. Jumlah laporan

penyusunan

perundang

undangan

10. Jumlah laporan

advokasi hukum

11. Jumlah laporan

penyusunan dan

pelaksanaan SOP

12. Jumlah laporan

penyusunan

rencana kerja

program, kegiatan

dan anggaran

Pembangunan

Daerah tertinggal

13. Layanan

Perkantoran

14. Kendaraan

Bermotor

4 Laporan

1 Laporan

2 Laporan

4 Laporan

12 Bulan

Layanan

6 unit

3 Laporan

1 Laporan

2 Laporan

4 Laporan

12 Bulan

Layanan

6 unit

Perencanaa

n dan

Identifikasi

Daerah

Tertinggal

Tersusunnya data

dan indikator daerah

tertinggal serta

rencana strategis dan

skema pendanaan

percepatan

pembangunan

daerah tertinggal

1. Jumlah rumusan

kebijakan

perencanaan dan

identifikasi

2. Jumlah koordinasi

dan sosialisasi

perencanaan dan

identifikasi daerah

tertinggal

3. Jumlah pelaksanaan

kebijakan

perencanaan dan

identifikasi daerah

tertinggal

4. Jumlah laporan

evaluasi

5 laporan

6 kali

122 kab

1,2%

36,6%

34,4%

100%

5 Laporan

6 Kali

122 Kab

1 Laporan

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 23

perencanaan dan

identifikasi daerah

tertinggal

5. Layanan

Perkantoran

1 laporan

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

Pengemban

gan sumber

daya

manusia di

daerah

tertinggal

Meningkatnya indeks

pembangunan

manusia di daerah

tertinggal

1. Jumlah rumusan

kebijakan

pembangunan

sumberdaya

manusia daerah

tertinggal

2. Jumlah pelaksanan

koordinasi

kebijakan

pembangunan

sumberdaya

manusia daerah

tertinggal

3. Jumlah

pelaksanaan

kebijakan kebijakan

pembangunan

sumberdaya

manusia daerah

tertinggal

4. Jumlah bimbingan

teknis dan supervisi

kebijakan

pembangunan

sumberdaya

manusia daerah

tertinggal

5. Jumlah laporan

evaluasi kebijakan

pembangunan

sumberdaya

1 laporan

5 kali

95 kab

95 kab

5 laporan

2,33%

22,17%

12,5%

100%

1 Laporan

5 Laporan

93

Kabupaten

93

Kabupaten

5 Laporan

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 24

manusia daerah

tertinggal

6. Layanan

perkantoran

12 Bulan

layanan

12 Bulan

layanan

Pengemban

gan sumber

daya alam

dan

lingkungan

hidup di

daerah

tertinggal

Meningkatnya

pengelolaan sumber

daya alam dan

lingkungan hidup di

daerah tertinggal

1. Jumlah rumusan

kebijakan

Pengembangan

sumber daya alam

dan lingkungan

hidup di daerah

tertinggal

2. Jumlah

pelaksanaan

koordinasi

Pengembangan

sumber daya alam

dan lingkungan

hidup di daerah

tertinggal

3. Jumlah

pelaksanaan

kebijakan

Pengembangan

sumber daya alam

dan lingkungan

hidup di daerah

tertinggal

4. Jumlah bimbingan

teknis

Pengembangan

sumber daya alam

dan lingkungan

hidup di daerah

tertinggal

5. Jumlah laporan

evaluasi

5 laporan

5 kali

60 kab

10 kab

5 laporan

0,20%

13,67%

33,46%

88,40%

5 Laporan

5 Kali

42

Kabupaten

5 Laporan

Sehubungan

dengan

Pemotongan

anggaran,

kegiatan

Bimtek

dihilangkan

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 25

Pengembangan

sumber daya alam

dan lingkungan

hidup di daerah

tertinggal

6. Layanan

perkantoran

12 Bulan

layanan

12 Bulan

Layanan

Peningkata

n sarana

dan

prasarana

di daerah

tertinggal

Meningkatnya sarana

dan prasarana di

daerah tertinggal

1. Jumlah rumusan

kebijakan

peningkatan sarana

dan prasarana di

daerah tertinggal

2. Jumlah koordinasi

peningkatan sarana

dan prasarana di

daerah tertinggal

3. Jumlah

pelaksanaan

kebijakan

peningkatan sarana

dan prasarana di

daerah tertinggal

4. Jumlah bimbingan

teknis peningkatan

sarana dan

prasarana di daerah

tertinggal

5. Jumlah laporan

evaluasi

peningkatan sarana

dan prasarana di

daerah tertinggal

6. Layanan

Perkantoran

5 laporan

3 kali

75 Kab

75 Kab

5 laporan

12 Bulan

Layanan

0,02%

21,17%

41,83%

90,22%

5 Laporan

3 Kali

53 Kab

53 Kab

5 Laporan

12 Bulan

Layanan

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 26

Pengemban

gan

ekonomi

lokal di

daerah

tertinggal

Berkembangannya

ekonomi lokal di

daerah tertinggal

1. Jumlah rumusan

kebijakan

pengembangan

ekonomi lokal di

daerah tertinggal

2. Jumlah koordinasi

pengembangan

ekonomi lokal di

daerah tertinggal

3. Jumlah

pelaksanaan

kebijakan

pengembangan

ekonomi lokal di

daerah tertinggal

4. Jumlah bimbingan

teknis dan supervisi

pengembangan

ekonomi lokal di

daerah tertinggal

5. Jumlah laporan

evaluasi

pengembangan

ekonomi lokal di

daerah tertinggal

6. Layanan

Perkantoran

5 laporan

3 kali

75 kab

75 kab

5 laporan

12 Bulan

layanan

0,40%

25%

53,41%

98,33%

5 Laporan

3 Kali

44 Kab

44 Kab

5 Laporan

12 Bulan

layanan

Sumber: Formulir Pengukuran Kinerja yang disesuaikan berdasarkan IKU dan emonev Ditjen PDT 2016.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 27

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 serta sasaran program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

bahwa target 80 kabupaten akan terentaskan sampai tahun 2019, namun capaian sampai tahun 2016 yaitu 35

kabupaten berpotensi terentaskan. Penetapan 80 kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan tidak bisa

ditetapkan setiap tahunnya (2016,2017,2018,2019) akan tetapi ditetapkan pada akhir RPJMN yaitu tahun 2019

sesuai dengan amanat PP 78 pasal 31 ayat 2 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Progres yang bisa dilaporkan setiap tahunnya adalah hanya berupa potensi entas kabupaten daerah tertinggal

dan penetapan kabupaten yang terentaskan akan ditetapkan melalui peraturan presiden diakhir RPJMN tahun 2019.

Adapaun pola pelaksanaan dan penanganan daerah tertinggal dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.

Pola Pelaksanaan dan Penanganan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 terdapat 122 Daerah Tertinggal;

Berdasarkan perhitungan kriteria dan indikator daerah tertinggal sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sampai akhir Tahun 2016 terdapat 35 Daerah Tertinggal Berpotensi Terentaskan;

Dari 122 daerah tertinggal, ditargetkan akan terentaskan 80 kabupaten di akhir tahun 2019 sesuai target Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

1. Pasaman Barat 2. Solok Selatan 3. Konawe 4. Sumbawa Barat 5. Bengkayang 6 Kayong Utara 7. Konawe Kepulauan 8. Sambas 9. Mamuju Tengah 10. Merauke 11. Musi Rawas Utara 12. Bombana 13. Morowali Utara 14. Musi Rawas 15. Lombok Barat 16. Biak Numfor 17. Kepulauan Yapen 18. Banggai Laut

19. Mahakam Ulu 20. Lampung Barat 21. Situbondo 22. Bondowoso 23. Hulu Sungai Utara 24. Buol 25. Aceh Singkil 26. Banggai Kepulauan 27. Nagekeo 28. Keerom 29. Landak 30. Bangkalan 31. Pulau Morotai 32. Sumbawa 33. Melawi 34. Lebak 35. Halmahera Timur

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 28

Tabel 5

Sesuai dengan data dan penghitungan berdasarkan proyeksi, dapat ditampilkan capaian Perjanjian

Kinerja tahun 2016 sebagai berikut :

No

.

Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Target

Capaian Tahun 2016

Angka (%) Angka (%)

1.

Meningkatnya 80

kabupaten menjadi

kategori daerah maju

Persentase Daerah

tertinggal dengan laju

pertumbuhan ekonomi meningkat

Jumlah peningkatan

sarana dan prasarana

bidang transportasi, permukiman,

ekonomi, energi, dan

telekomunikasi di daerah tertinggal

75 Kabup

aten

61,5%

53 Kabupaten

70%

2.

Persentase Daerah tertinggal dengan

angka kemiskinan

menurun

Jumlah pengembangan

ekonomi lokal di

daerah tertinggal

75

Kabupaten

61,5%

44

Kabupaten

58%

Jumlah peningkatan

sumber daya dan lingkungan hidup

10

Kabup

aten

8,2%

42 Kabupaten

420%

3.

Persentase Daerah

tertinggal dengan IPM meningkat

Jumlah peningkatan

sarana dan prasarana dasar sumber daya

manusia bidang

pendidikan dan

kesehatan di daerah tertinggal

50

Kabup

aten

41%

93

Kabupaten

186%

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 29

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun posisi realisasi keuangan sampai bulan

Desember 2016 dari pagu anggaran sebesar

Rp.887.855.245.000,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh milyar

delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu

rupiah) self blocking Rp. 326.001.932.000 (Tiga ratus dua puluh

enam milyar satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

jumlah pagu setelah self blocking Rp.561.853.313.000,- (Lima

ratus enam puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta

tiga ratus tiga belas ribu rupiah) realisasi serapan mencapai

sebesar Rp. 524.998.898.741,- (Lima ratus dua puluh empat

milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus

sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)

atau sebesar 93,44%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terserap sebesar Rp. 36.854.414.259,- (Tiga puluh enam milyar

delapan lima puluh empat juta empat ratus empat ribu dua ratus

lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 6,56%.

Hasil evaluasi kinerja kegiatan yang tertuang dalam table tersebut

di atas menunjukkan bahwa keberhasilan yang dicapai

memuaskan walaupun belum sesuai dengan yang target yang

ingin dicapai. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa kendala

yang di antaranya:

Kegiatan tahun 2016 baru dimulai pada Triwulan I, disebabkan

karena adanya pengangkatan pejabat Satuan Kerja Direktorat

Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal yang baru

Lamanya buka blokir kegiatan tunggakan tahun anggaran 2015

yang harus diverifikasi, menghabiskan waktu sampai beberapa

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 30

bulan, mengakibatkan blokir bisa dibuka pada bulan oktober

2016 sehingga berdampak terhambatnya penyerapan.

Satker tidak memanfaatkan dana TUP secara maksimal

sehingga dana untuk menjalankan kegiatan masih terhambat

Penataan ruang dilakukan pada saat beban kerja sedang tinggi

sehingga mempengaruhi capaian kinerja (pindah ruang).

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana kerja adalah

merupakan hambatan yang tidak dapat dielakkan.

Dengan kendala-kendala yang ada baik yang berhubungan

dengan kebijakan maupun keterbatasan sarana dan prasarana

Direktorat Jenderal Pembanguan Daerah Tertinggal tetap

berusaha secara masksimal untuk meningkatkan target kinerja.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran Berjalan dengan Tahun Lalu

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

merupakan sebagai unit kerja eselon I telah melaksanakan

kegiatan pada tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsinya

sehingga pada tahun berjalan telah mencapai target kinerja yang

telah terealisasi sebagai pengukur dalam pencapaian target

kinerja.

Perbandingan realisasi kinerja Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2015 dengan

tahun anggaran 2016.

Capaian kinerja Direktorat Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal pada tahun anggaran 2015 kegiatan dapat

dinilai cukup dengan serapan penggunaan anggaran mencapai

sebesar Rp. 635.207.017.076,- atau (75,29%) dari pagu

anggaran yang direncanakan sebasar Rp. 843.642.000.000,-.

Ada pun capaian kinerja Direktorat Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2016 dari sisi

fisik berdarkan target realisasi output sebesar 84,53%

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 31

dengan serapan anggaran mencapai Rp. 524.998.898.741,-

atau sebesar 93,44% dari pagu anggaran tersedia (setelah self

blocking) sebesar Rp. 561.853.313.000,- Capaian kinerja apa

bila hanya dilihat dari serapan anggaran

Realisasi kinerja fisik berdasar realisasi kinerja output pada

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini

ditunjukkan dengan meningkatnya capaian realisasi kinerja

output.

3.1.3 Analisis atas Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Analisa Keberhasilan

Menjaga Keselarasan Rencana Penyerapan Dan Capaian

Target Ouput Kinerja.

Mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada untuk

mencapai tujuan sesuai rencana

Mengoptimalkan koordinasi dengan semua pihak

(stakeholder terkait untuk pencapaian output)

Analisa Kegagalan

Kondisi angka penyerapan anggaran saat ini dipengaruhi

berbagai faktor : (i) pengangkatan pejabat satuan kerja

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

sehingga waktu efektif penyerapan baru dimulai di akhir

triwulan pertama (ii) pemotongan/penghematan anggaran

(self blocking) sesuai dengan Inpres (iii) buka blokir

anggaran untuk kegiatan tahun 2015 yang masih

menunggak baru efektif di triwulan IV

Proses Evaluasi pada masing-masing Direktorat teknis

mengalami hambatan yang diakibatkan adanya refocusing

yang dilakukan pada saat anggaran sedang berjalan,

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 32

sehingga mengakibatkan jadwal kegiatan menjadi mundur

yang berakibat kegiatan mengalami perubahan dari jadwal

yang telah direncakanan.

Sarana dan prasarana yang masih kurang seperti PC atau

pun Laptop yang jumlahnya masih sangat terbatas tidak

sesuai dengan jumlah personil yang ada sehingga

mengakibatkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan yang

akan diselesaikan.

3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prinsip efisien adalah menggunakan sumberdaya (terbatas)

yang ada untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya

atau pencapaian hasil yang telah ditetapkan dengan

penggunaan sumberdaya yang sekecil-kecilnya. Efisiensi

dapat dilakukan dengan asumsi bahwa semua sumberdaya

terbatas yang ada dapat dipergunakan dan dimanfaatkan

secara optimal, baik dari sisi sumberdaya manusia,

sumberdaya keuangan maupun sarana dan prasarana

pendukung yang ada dalam menjalankan misi untuk

mencapai tujuan organisasi.

Kinerja personil Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal sudah optimal karena dalam penyelesaian kegiatan

selama tahun 2016 dengan didukung oleh Aparatur Sipil

Negara dan Tenaga Non PNS seperti Tenaga ahli, asisten

tenaga ahli, dan tenaga pendukung

3.2. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal Tahun 2016

Untuk dapat menghasilkan keluaran (output) guna mendukung

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta operasionalisasi

kebijakan diperlukan anggaran.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 33

Pagu anggaran 2016 untuk Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal adalah Rp.887.855.245.000,- (Delapan ratus

delapan puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus

empat puluh lima ribu rupiah) self blocking Rp. 326.001.932.000 (Tiga

ratus dua puluh enam milyar satu juta sembilan ratus tiga puluh dua

ribu rupiah) jumlah pagu setelah self blocking Rp.561.853.313.000,-

(Lima ratus enam puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta

tiga ratus tiga belas ribu rupiah). Adapun posisi realisasi keuangan

sampai bulan Desember 2016 realisasi serapan mencapai sebesar Rp.

524.998.898.741,- (Lima ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus

sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu

tujuh ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 93,44%. Adapun

rincian untuk masing-masing Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal adalah:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PDT

memiliki anggaran sebesar Rp. 66.783.825.000,- (enam puluh enam

milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua pulu

lima ribu rupiah), pagu self blocking Rp. 65.826.443.000,- (enam

puluh lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus

empat puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 44.239.298.477,-

(empat puluh empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua

ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), atau

67,21%

2. Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal memiliki anggaran

sebesar Rp. 23.545.100.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus

empat puluh lima juta seratus ribu rupiah), dengan realisasi Rp. 23.

423.040.225,- (dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tiga

juta empat puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah, atau

99,48%.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal memiliki

anggaran sebesar Rp. 117.510.000.000,- (seratus tujuh belas milyar

lima ratus sepuluh juta rupiah) pagu self blocking Rp.

82.615.536.000,- (delapan puluh dua milyar enam ratus lima belas

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 34

juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi

sebesar Rp. 79.415.153.819,- (tujuh puluh sembilan milyar empat

ratus lima belas juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus

rupiah), atau 96,13%.

4. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di

Daerah Tertinggal memiliki anggaran sebesar Rp. (lima puluh

sembilan milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus

enam puluh lima ribu rupiah), pagu setelah self blocking Rp.

34.856.734.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh

enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan relisasi

sebesar Rp. 34.235.617.648,- (tiga puluh empat milyar dua ratus

tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)

atau 98,22%.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal memiliki

anggaran sebesar Rp. 492.400.424.000,- (empat ratus sembilan

puluh dua milya empat ratus juta empat ratus dua puluh empat

ribu rupiah), pagu setelah self blocking Rp. 259.461.624.000,- ( dua

ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta

enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar

Rp. 248.823.396.092,- (dua ratus empat puluh delapan milyar

delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam

ribu rupiah), atau 95,90%.

6. Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal memiliki

anggaran sebesar 127.967. 631. 000,- (seratus dua puluh tujuh

milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh

satu ribu rupiah) pagu setelah self blocking Rp. 95.547.876.000,-

(sembilan puluh lima milyar lima ratus empat puluh tujuh juta

delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan relisasi

sebesar Rp. 94.862.392.480,- (sembilan puluh empat milyar delapan

ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu

empat ratus lima puluh rupiah), atau 99,28%

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 35

Tabel 6.

Realisasi Tahun 2016

PaguPersentase

Realisasi

15499| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Pembangunan Daerah Tertinggal66.783.825.000 44.239.298.477 957.382.000 65.826.443.000 67,21%

2 5500| Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal 23.545.100.000 23.423.040.225 0 23.545.100.000 99,48%

3 5501| Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal 117.510.000.000 79.453.553.819 34.894.464.000 82.615.536.000 96,17%

45502| Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di

Daerah Tertinggal59.648.265.000 34.197.217.648 24.791.531.000 34.856.734.000 98,11%

5 5503| Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal 492.400.424.000 248.823.396.092 232.938.800.000 259.461.624.000 95,90%

6 5504| Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal 127.967.631.000 94.862.392.480 32.419.755.000 95.547.876.000 99,28%

GRAND TOTAL 887.855.245.000 524.998.898.741 326.001.932.000 561.853.313.000 93,44%

Self Blocking

No Kode | Nama Kegiatan Pagu Realisasi Block Amount

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 36

Gambar 3

Persentase Realisasi Tahun 2016

Penetapan anggaran diatas dibuat dan ditetapkan dengan mengacu

kepada Rencana Kerja Pemerintah 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal Tahun 2016 ini dilakukan mengacu terhadap sasaran,

indikator dan target yang fokus sesuai dengan sasaran, indikator dan target

yang termuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 37

BAB IV KESIMPULAN

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia ini merupakan laporan

pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan program dan

kegiatan Tahun Anggaran 2016, sekaligus menyampaikan berbagai hal

yang menyangkut kinerja dan pengukurannya.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal, memuat evaluasi kinerja program yang dilaksanakan

berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2016 serta

beberapa kegiatan dengan pendekatan yang bersifat rutin, koordinatif,

dan mediasi dan fasilitasi.

Secara keseluruhan hasil capaian Kinerja Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal pada Tahun 2016 sudah maksimal

dalam mencapai Sasaran Strategis dari target yang direncanakan dan

masih ada kegiatan yang belum di cairkan sehingga capaian kinerjanya

belum optimal.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal, dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan dan

pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun mendatang sehingga

semua kelemahan dan kekurangan yang ada paling tidak dapat

diminimalkan.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memupuk budaya

transparansi pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan dan

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2016

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2016 38

dapat memacu seluruh personel Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal untuk bekerja lebih optimal dalam upaya

memperbaiki serta meningkatkan kinerja baik pribadi maupun

kelembagaan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dari Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal memerlukan kesiapan organisasi

dan kemampuan manajemen oleh aparat satuan kerja untuk :

(i) menjaga konsistensi antara tujuan dan sasaran pelaksanaan

kebijakan, lingkup kegiatan dan sasaran lokasi kegiatan,

penyediaan masukan (in-put), proses kegiatan, keluaran (out-put)

kegiatan, dan dampak hasil (out-comes) kegiatan;

(ii) mengendalikan tahapan pelaksanaan kegiatan, melalui penyiapan

paket kegiatan (kontraktual dan swekelola), perencanaan

penggunaaan anggaran, proses pengadaan, pencairan anggaran,

dan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan mekanisme kerja dan

prosedur pelaksanaan kegiatan;

(iii) menjamin ketepatan dan kecepatan realisasi pelaksanaan fisik dan

penyerapan keuangan, sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan.

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Singgih Wiranto, SH, M.Hum