- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf

a Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5497); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Menetapkan 11 (sebelas) Kawasan Transmigrasi dengan

rincian dan profil Kawasan Transmigrasi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pelaksanaannya berdasarkan Rencana Perwujudan Kawasan

Transmigrasi yang disusun berdasarkan Rencana Kawasan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut RKT.

KETIGA : Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan

Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat melibatkan instansi lintas sektor terkait.

KEEMPAT : Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2018

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 5. Gubernur yang bersangkutan; 6. Bupati/Wali Kota yang bersangkutan; 7. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketransmigrasian yang bersangkutan; 8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketransmigrasian yang

bersangkutan; dan 9. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Undang Mugopal

- 4 -

DAFTAR PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

No Nama Kawasan

Transmigrasi Kabupaten Provinsi

1 2 3 4

1. Seulimeum Aceh Besar Aceh

2. Padang Ulak Tanding Rejang Lebong Bengkulu

3. Terentang Kubu Raya Kalimantan Barat

4. Tumbang Jutuh

Bereng Belawan Gunung Mas Kalimantan Tengah

5. Lambale Buton Utara Sulawesi Tenggara

6. Mengkendek Tana Toraja Sulawesi Selatan

7. Rante Karua Toraja Utara Sulawesi Selatan

8. Gilireng Wajo Sulawesi Selatan

9. Payahe Tidore Kepulauan Maluku Utara

10. Weriangi Werabur Teluk Wondama Papua Barat

11. Klamono - Segun Sorong Papua Barat

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 106 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Undang Mugopal

- 5 -

PROFIL KAWASAN TRANSMIGRASI

1. NAMA KAWASAN : SEULIMEUM KABUPATEN : ACEH BESAR PROVINSI : ACEH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Aceh Besar kepada Gubernur Provinsi Aceh dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/799.a Tanggal 25 Januari 2018 b. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Aceh Besar bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah

disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar Nomor 050/02/BKPRD/2018 Tanggal 4 Januari 2018 c. Rekomendasi Sekretaris Daerah Provinsi Aceh untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 050/16749

Tanggal 11 Mei 2018

- 6 -

- 7 -

2. NAMA KAWASAN : PADANG ULAK TANDING

KABUPATEN : REJANG LEBONG PROVINSI : BENGKULU

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Rejang Lebong kepada Gubernur Bengkulu tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 600.203.A/Nakertrans Tanggal 4 Juni 2018

b. Surat Usulan Bupati Rejang Lebong kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 600.203.B/Nakertrans Tanggal 4 Juni 2018

c. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Rejang Lebong bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Rejang Lebong Nomor 050/8236/VII/BI-DPU-TR/2018 Tanggal 20 Juli

2018 d. Rekomendasi Gubernur Bengkulu untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 600/523/DKKTRANS/2018

Tanggal 25 Juli 2018

- 8 -

- 9 - 3. NAMA KAWASAN : TERENTANG

KABUPATEN : KUBU RAYA PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Kubu Raya kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/0574/setda Tanggal 18

April 2018 b. Surat Keputusan Bupati Kubu Rapaya Nomor 233/DISNAKERTRANS/2018 Tanggal 13 April 2018 Tentang

Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Terentang dan Sungai Raya c. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Kubu Raya bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah

disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya Nomor 050/0552/BKPRD-SET Tanggal 11 April 2018 d. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor

595/1845.1/NT.PKPT-2/2018 Tanggal 22 Juni 2018

- 10 - 4. NAMA KAWASAN : TUMBANG JUTUH BERENG BELAWAN

KABUPATEN : GUNUNG MAS

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Gunung Mas kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/178.a/DTTKK.UKM/Trans/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018

b. Rekomendasi Teknis dari TKPRD Kabupaten Gunung Mas bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah

disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas Nomor 600/72/TKPRD/IV/2018 Tanggal 23 April 2018 c. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor

595/317/Disnakertrans Tanggal 23 Juli 2018

- 11 - 5. NAMA KAWASAN : LAMBALE

KABUPATEN : BUTON UTARA

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Buton Utara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/468 Tanggal 7 Mei 2018

b. Surat Usulan Bupati Buton Utara kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/469 Tanggal 7 Mei 2018

c. Surat Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 192 Tahun 2018 Tanggal 7 Mei 2018 tentang Pencadangan Tanah Kawasan Lambale sebagai Lokasi Penempatan Permukiman Transmigrasi Kabupaten Buton Utara

d. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Buton Utara bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara Nomor 600/187/2018 Tanggal 7 Mei 2018

e. Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/2671 Tanggal 28 Mei 2018

- 12 -

- 13 - 6. NAMA KAWASAN : MENGKENDEK

KABUPATEN : TANA TORAJA PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Tana Toraja kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/0254/IV/Setda/2018 Tanggal 17 April 2018

b. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Tana Toraja bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja Nomor 050/45/IV/BAP/2018 Tanggal 16 April 2018

c. Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 050/4163/BAPPEDA Tanggal 5 Juli 2018

- 14 -

- 15 - 7. NAMA KAWASAN : RANTE KARUA

KABUPATEN : TORAJA UTARA

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Toraja Utara Utara kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 475/0474/Nakertrans Tanggal 20 April 2018

b. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Toraja Utara bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara Nomor 050/05.67/Bapedda Tanggal 19 April 2018

c. Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 050/4163/BAPPEDA Tanggal 5 Juli 2018

- 16 - 8. NAMA KAWASAN : GILIRENG

KABUPATEN : WAJO

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Wajo kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 600/1963/III/2018/set Tanggal 5 Maret 2018

b. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Wajo bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan

dengan Tata Ruang Kabupaten Wajo Nomor 050/121.d/BAPPEDA Tanggal 2 Maret 2018 c. Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 050/4163/BAPPEDA

Tanggal 5 Juli 2018

- 17 - 9. NAMA KAWASAN : PAYAHE

KABUPATEN : TIDORE KEPULAUAN PROVINSI : MALUKU UTARA

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Tidore Kepulauan kepada Gubernur Maluku Utara dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 471.2/1360/10/2017 Tgl 13 November 2017

b. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Tidore Kepulauan bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Tidore Kepulauan Nomor 050/214.a/17/2017 Tanggal 19 Oktober 2017

c. Rekomendasi Gubernur Maluku Utara untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595.5/1203/G Tanggal 14 September 2018

- 18 - 10. NAMA KAWASAN : WERIANGI WERABUR

KABUPATEN : TELUK WONDAMA PROVINSI : PAPUA BARAT

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Teluk Wondama kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 470/362/BUP-TW/IX/2017 Tanggal 04 September 2017

b. Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 595/92/SK/BUP-TW/VIII/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 Tentang Pencadangan Tanah untuk calon Kawasan Transmigasi pada Distrik Nikiwar, Windesi, dan Kuwi Wamesa

c. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Teluk Wondama bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Teluk Wondama Nomor 050/20/bp4d-tw/i/2018 Tanggal 20 Januari

2018 d. Rekomendasi Gubernur Papua Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 475.1/1026/GPB/2018

Tanggal 6 Agustus 2018

- 19 -

11. NAMA KAWASAN : KLAMONO - SEGUN

KABUPATEN : SORONG PROVINSI : PAPUA BARAT

Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Sorong kepada Gubernur Papua Barat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/1005 Tanggal 15 Agustus 2018

b. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Sorong bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Sorong Nomor 650/248/2018

c. Rekomendasi Gubernur Papua Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 475.1/1026/GPB/2018 Tanggal 6 Agustus 2018

- 20 -

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Undang Mugopal