M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

76
1 M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I N D O N E S I A PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 14/PRT/M/2009 T E N T A N G PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN BAKUAN KOMPETENSI SEKTOR JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pembinaan Teknis terhadap Pelaksanaan Sislatkernas di masing- masing sektor dilakukan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor yang bersangkutan; b. bahwa sebagai salah satu penunjang terlaksananya Sislatkernas diperlukan pedoman pembinaan teknis sistem pelatihan berbasis kompetensi kerja jasa konstruksi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Transcript of M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

Page 1: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

11

7

M E N T E R IP E K E R J A A N U M U M

R E P U B L I K I N D O N E S I A

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNO : 14/PRT/M/2009

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN BAKUAN KOMPETENSISEKTOR JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem

Pelatihan Kerja Nasional, Pembinaan Teknis

terhadap Pelaksanaan Sislatkernas di masing-

masing sektor dilakukan oleh instansi pemerintah

yang membidangi sektor yang bersangkutan;

b. bahwa sebagai salah satu penunjang terlaksananya

Sislatkernas diperlukan pedoman pembinaan teknis

sistem pelatihan berbasis kompetensi kerja jasa

konstruksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Page 2: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

21

7

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3957);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006, Nomor 67 Tambahan Lembaran

Negara 4637);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007, Nomor 82 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik

Indonesia;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

187/M Tahun 2004;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tata Cara

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

01/PRT/M/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Pekerjaan Umum.

Page 3: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

31

7

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMTENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNANBAKUAN KOMPETENSI SEKTOR JASAKONSTRUKSI

Pasal 1Dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini yang dimaksud dengan :

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang

mencakup aspek spesifik pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja

yang diterapkan untuk mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan

ditempat kerja;

2. Bakuan Kompetensi adalah perangkat Standar Kompetensi, Kurikulum

Berbasis Kompetensi, Materi Pelatihan, dan Materi Uji Kompetensi

yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi;

3. Kurikulum Pelatihan adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pelatihan tertentu;

4. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang

menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar

yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja;

5. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah uraian materi pelatihan

yang disusun dengan format tertentu, konsisten mengacu kepada Unit

Kompetensi, Elemen Kompetensi dan KUK (Kriteria Unjuk Kerja) serta

hasil analisis IUK (Indikator Unjuk Kerja/Keberhasilan) dari masing-

masing KUK yang telah dirumuskan dalam satuan Unit Kompetensi;

6. Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya

disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja

Page 4: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

41

7

yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

7. Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat

KPBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan secara

sistematis dalam pencapaian kompetensi kerja pada pelatihan, yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta

sikap kerja, dalam kurun waktu dan metode yang ditentukan;

8. Materi Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat MUK adalah alat ukur

kompetensi yang dikembangkan untuk mengetahui tingkat

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dinyatakan dalam

setiap Kriteria Unjuk Kerja (KUK), dalam bentuk pertanyaan, instruksi

atau pelatihan untuk melakukan kegiatan tertentu kepada peserta uji

sesuai tingkat kompetensi yang disyaratkan dalam SKKNI;

9. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 21. Pengaturan Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi

dimaksudkan sebagai pedoman bagi institusi pelatihan dan asosiasi

profesi yang bergerak di sektor jasa konstruksi dalam kegiatan

penyusunan bakuan kompetensi sektor jasa konstruksi.

2. Pengaturan Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi

bertujuan untuk :

a. Terwujudnya sistem pelatihan kerja jasa konstruksi yang efektif dan

efisien, tepat sasaran serta tepat pemanfaatan.

b. Memberi arah dalam pembinaan teknis dan pemberdayaan seluruh

sumber daya pelatihan kerja jasa konstruksi berbasis kompetensi.

Pasal 31. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang Tata

Cara Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi, Teknis Penyusunan Kurikulum

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, Teknis

Page 5: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

51

7

Penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja Jasa

Konstruksi dan Teknis Penyusunan Materi Uji Kompetensi Berbasis

Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi;

2. Materi muatan tentang Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor

Jasa Konstruksi dirinci dan dimuat secara lengkap dalam :

a. Lampiran I : Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa

Konstruksi;

b. Lampiran II : Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan

Berbasisi Kompetensi Kerja (KPBK) Sektor Jasa

Konstruksi;

c. Lampiran III : Pedoman Penyusunan Materi Pelatihan Berbasis

Kompetensi Kerja Sektor Jasa Konstruksi;

d. Lampiran IV : Pedoman Penyusunan Modul Uji Kompetensi Kerja

Sektor Jasa Konstruksi.

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini disebarluaskan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Juli 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

Page 6: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

11

7

Lampiran I : Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 14/PRT/M/2009Tanggal : 14 Juli 2009

TATA CARA PENYUSUNANSTANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

(SKKNI) SEKTOR JASA KONSTRUKSI

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangUndang-Undang No. 18 Tahun 1999, Tentang Jasa

Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, mengamanatkan

bahwa tenaga kerja yang menangani perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahliandan/atau keterampilan. Keharusan memiliki Sertifikat Keahliandan/atau Keterampilan Kerja mencerminkan adanya tuntutan

kualitas tenaga kerja jasa konstruksi yang profesional. Syarat untuk

memenuhi kompetensi tersebut memerlukan perangkat bakuan

untuk meningkatkan dan mengukur kompetensi tenaga kerja jasa

konstruksi, agar dapat memenuhi tuntutan kualitas yang

ditetapkan.

Begitu juga dengan Undang-Undang nomor 13 tahun

2003, Tentang Ketenagakerjaan, yang mensyaratkan bahwa

Pelatihan Kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan

yang mengacu pada standar kompetensi kerja.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas

mengamanatkan perlunya dibuat Bakuan Kompetensi atau Standar

Kompetensi Kerja.

Page 7: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

2

1.2. TujuanTata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi bertujuan

untuk memandu pembuatan SKKNI Jasa Konstruksi yang akan

digunakan sebagai acuan penyusunan Program Pelatihan dan

Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi.

1.3. Ruang Lingkupa. Analisis kompetensi kerja

b. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (RSKKNI)

c. Pembakuan RSKKNI

d. Penetapan SKKNI

1.4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)1. SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha jasa

konstruksi yang sekurang–kurangnya memuat kompetensi

teknik dan/atau manajerial, pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja serta aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3).

2. SKKNI dikelompokkan ke dalam klasifikasi dan jenjang

kualifikasi dengan mengacu pada KKNI.

3. Jenjang kualifikasi jasa konstruksi berdasarkan keterampilan

dan keahlian digunakan untuk penjenjangan paket pelatihan

dan penyusunan SKKNI.

4. Pada suatu jenjang kualifikasi jasa konstruksi masih

dimungkinkan dibuat kelas atau tingkatan tertentu sesuai

Kerangka Kualifikasi Jasa Konstruksi (KKJK).

5. Pengelompokan SKKNI dalam jenjang kualifikasi sebagaimana

dimaksud pada butir (2), (3) dan (4) dilakukan berdasarkan

tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan, dan

tanggung jawab pekerjaan.

Page 8: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

31

7

BAB IIANALISIS KOMPETENSI KERJA

2.1. Pengertian Analisis Kompetensi KerjaAnalisis Kompetensi Kerja merupakan upaya untuk menganalisis

dan mengungkapkan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan

suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh pelaku

langsung/pemangku jabatan kerja.

2.2. Prinsip Dasar Analisis Kompetensi Kerja1. Proses analisis kompetensi kerja harus diawali dengan

kepastian dan kejelasan klasifikasi serta kualifikasi posisi

jabatan kerjanya.

2. Proses analisis kompetensi jabatan kerja dilakukan oleh Tim

Penyusun draft RSKKNI.

3. Produk analisis kompetensi kerja harus dapat mencerminkan

kompetensi kerja dalam mewujudkan standar kinerja yang

disyaratkan di tempat kerja.

4. Hasil akhir analisis kompetensi kerja ditransformasi menjadi

draft Rancangan Standar Kompetensi Kerja (RSKKNI).

5. Urutan kegiatan analisis pengembangan bakuan kompetensi,

meliputi:

a. Analisis kompetensi kerja yang terdiri atas butir-butir

pekerjaan (duty), tugas (task), dan langkah kerja (step)

harus mempertimbangkan ketentuan dan batasan

pembentukan Unit Kompetensi, Elemen Kompetensi, dan

Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang akan diuraikan dalam bab

Penyusunan Rancangan SKKNI.

b. Butir-butir pekerjaan (duty) hasil akhir analisis kompetensi

kerja akan ditransformasi menjadi Unit-unit Kompetensi.

c. Butir-butir tugas (task) dari hasil analisis setiap pekerjaan

akan ditransformasi menjadi Elemen Kompetensi.

Page 9: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

4

d. Butir-butir langkah kerja (step) dari hasil analisis setiap

tugas akan ditransformasi menjadi Kriteria Unjuk Kerja

(KUK.

e. Selain itu perlu dikaji dan dipertimbangkan tentang urutan

(sequence) pekerjaan, tugas dan langkah kerjanya yang

nantinya dicerminkan dalam Unit Kompetensi, Elemen

Kompetensi serta Kriteria Unjuk Kerja (KUK).

2.3. Pelaksanaan Analisis Kompetensi Kerja1. Analisis Kompetensi Kerja menggunakan metodologi

Developing A Curriculum (DACUM) yang telah diaplikasi oleh

beberapa negara maupun lembaga internasional di bidang

pembinaan/pengembangan tenaga kerja.

2. Rangkaian kegiatan awal analisis kompetensi kerja terdiri atas:

a. Studi literatur/desk studies terkait jabatan kerja baik dari

dalam negeri maupun luar negeri

b. Observasi lapangan/tempat kerja pemangku maupun

atasan/supervisor/penyelia jabatan kerja

c. Membuat draf awal hasil desk studies dan observasi

lapangan/tempat kerja yang dituangkan dalam format

standar analisis kompetensi kerja

d. Produk draf awal analisis kompetensi digunakan oleh

fasilitator/koordinator sebagai pegangan pelaksanaan

lokakarya dengan metodologi yang ditetapkan

e. Draf awal hasil analisis kompetensi kerja melalui desk

studies dan observasi lapangan/tempat kerja tidak boleh

dibagikan/disodorkan untuk dikoreksi dan/atau disetujui

oleh peserta lokakarya.

3. Pelaksanaan lokakarya (workshop) minimal 2 (dua) kali, yang

dihadiri oleh ahli/pelaku langsung atau pemangku jabatan

kerja dan difasilitasi atau dikoordinasi oleh fasilitator yang

kompeten.

Page 10: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

51

7

Lokakarya minimal 2 kali terdiri atas :

a. Lokakarya pertama minimal 2 hari, untuk menganalisis

pekerjaan, tugas dan langkah kerja.

b. Lokakarya kedua, minimal 2 hari, merupakan kegiatan

untuk merangkum hasil analisis kegiatan awal pada butir

(2) dan rumusan hasil lokakarya pertama.

4. Peserta lokakarya terdiri atas pakar/ahli dan praktisi/pelaku

langsung/pemangku jabatan kerja sebanyak 8 (delapan)

sampai 12 (dua belas) orang yang dipandu oleh Tim Penyusun

draft RSKKNI.

a. Yang dimaksud dengan pakar/ahli adalah tenaga ahli

substansi (subject specialist) atau pelaku langsung,

supervisor/penyelia pelaku langsung/pemangku jabatan

kerja yang akan dianalisis kompetensi kerjanya.

b. Calon peserta lokakarya dipilih berdasarkan penilaian

terhadap pendidikan formal, pendidikan tambahan atau

pelatihan dan pengalaman kerja pada bidangnya.

c. Apabila menurut penilaian, ternyata lebih dari 1/2

(setengah) calon peserta yang hadir tidak memenuhi

persyaratan, maka proses seleksi peserta harus diulang.

d. Peserta lokakarya terbaik diikutsertakan sebagai peserta

pra konvensi dan konvensi, mewakili pakar atau praktisi

dan tenaga ahli sesuai dengan bidang profesinya.

2.4. Tahapan Lokakarya1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Menetapkan fasilitator dan pembantu fasilitator.

b. Menetapkan jadwal pelaksanaan lokakarya.

c. Menyiapkan format DACUM.

d. Menyeleksi dan menetapkan calon peserta lokakarya.

e. Menyiapkan sarana dan prasarana lokakarya.

Page 11: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

6

2. Tahap PelaksanaanTahap pelaksanaan dilakukan dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Memeriksa kesiapan sarana dan prasarana lokakarya.

b. Memeriksa format DACUM.

c. Memeriksa daftar hadir peserta lokakarya.

d. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan lokakarya,

mengatur dan mengarahkan diskusi, serta mampu

menjaga aturan main diskusi secara demokratis, objektif,

seimbang, dan tidak memihak.

e. Semua pendapat peserta lokakarya ditampung dan ditulis

dalam 4 macam kertas warna dan ditempel di dinding atau

papan lunak yang telah disiapkan

f. Fasilitator memfasilitasi pembuatan kesimpulan dan

menyeleksi pendapat peserta lokakarya yang

dikelompokkan ke dalam format sebagai berikut:

Uraian singkat kemampuan jabatan kerja ditulis di

atas kertas berwarna no 1.

Pengelompokkan yang menjadi pekerjaan (duty)

ditulis di kertas berwarna no 2.

Masing–masing pekerjaan dianalisis tugas–tugasnya

(tasks) dan ditulis di kertas berwarna no 3.

Masing–masing tugas dianalisis langkah–langkah

kerjanya (steps) yang dicerminkan dengan

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja serta alat

bantu yang digunakan. Setiap langkah kerja ditulis di

kertas berwarna no 4.

g. Kesimpulan akhir dituangkan ke dalam format DACUM

untuk dikoreksi.

Page 12: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

71

7

3. Tahap Perumusan Hasil Lokakarya PertamaRumusan kinerja setiap tugas dituangkan dalam format

khusus, yang terdiri atas :

a. Judul pekerjaan (duty)

b. Judul tugas (task)

c. Rumusan kinerja setiap tugas (task) merupakan unsur

dari satu pekerjaan (duty).

d. Setiap langkah kerja (steps) merupakan unsur dari setiap

tugas (task), dianalisis kriteria kinerjanya.

e. Masing–masing kriteria kinerja setiap langkah kerja

(steps) dianalisis persyaratan kompetensinya, yang terdiri

atas:

Pengetahuan

Keterampilan

Sikap Kerja

Rumusan yang telah dibahas kembali dan dikoreksi

ditandatangani oleh setiap peserta lokakarya.

4. Tahap Penyusunan Hasil Rumusan DACUMHasil Analisis Kompetensi Kerja dilakukan dengan

membandingkan hasil lokakarya dengan hasil studi literatur

maupun observasi lapangan/ pengamatan di tempat kerja.

5. Tahap Pendokumentasian.Semua hasil lokakarya dikumpulkan dan didokumentasikan

dengan baik termasuk daftar isian peserta sebagai dokumen yang

mampu telusur.

6. Format DACUMFormat standar analisis kompetensi kerja dengan metodologi

DACUM adalah sebagai berikut:

Page 13: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

8

FORMULIR RUMUSAN JABATAN KERJA

NAMA JABATAN KERJA

Nama Jabatan Kerja : …………………………………………………………….

URAIAN JABATAN

Uraian mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakansesuai Jabatan Kerja : ..........................................................................

PERSYARATAN JABATAN

1. Pendidikan Minimal : 1. .……………………………….

2. .……………………………….

3. .……………………………….

2. Pengalaman Kerja : 1. .……………………………….

2. .……………………………….

3. .……………………………….

3. Persyaratan Lain : 1. .……………………………….

2. .……………………………….

3. .……………………………….

Page 14: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

91

7

FORMULIR ANALISIS PEKERJAAN SETIAP JABATAN KERJA

PEKERJAAN

1. Pekerjaan A

2. Pekerjaan B

3. Pekerjaan C

4.

dst.

FORMULIR ANALISIS TUGAS SETIAP PEKERJAAN

NAMA JABATAN :

PEKERJAAN DAN TUGAS

PEKERJAAN TUGAS

1. Pekerjaan A

2. Pekerjaan B

3. Pekerjaan C

dst.

1.1. ……… 1.2. ……… 1.3. ……… dst.

2.1. ……… 2.2. ……… 2.3. ……… dst.

3.1. ……… 3.2. ……… 3.3. ……… dst.

dst. dst. dst. dst.

Page 15: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

10

FORMULIR ANALISIS LANGKAH KERJA SETIAP TUGAS

NAMA JABATAN :

PEKERJAAN :

TUGAS DAN LANGKAH KERJA

TUGAS(TASK)

LANGKAH KERJA

Tugas 1.1

Tugas 1.2

Tugas 1.3

Tugas dst.

1.1.1. ……. 1.1.2. ……. 1.1.3. ……. dst.

1.2.1. ……. 1.2.2. ……. 1.2.3.………

dst.

1.3.1. ……. 1.3.2. ……. 1.3.3. ……. dst.

dst. dst. dst. dst.

Page 16: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

111

7

FORMULIR STANDAR KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

Nama Bidang Pekerjaan/Jabatan Kerja :NomorPekerjaanNomorTugasTingkatKinerja

Standar Kinerja Pelaksanaan Tugas :……………………………………………………………………

LangkahKerja

Persyaratan Yang DibutuhkanKriteriaKinerja Pengetahuan Keterampilan Sikap

Kerja Peralatan Material ProsedurKerja

Page 17: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

12

BAB IIIPENYUSUNAN RANCANGAN

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (RSKKNI)

3.1. Transformasi Hasil Analisis Kompetensi Kerja1. Unit Kompetensi kerja dirumuskan dengan cara

mentransformasi hasil akhir analisis kompetensi kerja ke

dalam format Regional Model Competency Standard (RMCS).

2. Cara mentransformasi hasil akhir analisis kompetensi kerja ke

dalam format Unit Kompetensi dilakukan sebagai berikut:

a. Pekerjaan (duty) menjadi Unit Kompetensi.

b. Tugas (task) menjadi Elemen Kompetensi.

c. Langkah kerja (step) menjadi Kriteria Unjuk Kerja (KUK).

3. Judul Unit Kompetensi

a. Unit Kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan

unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi

kerja.

b. Judul Unit Kompetensi merupakan bentuk pernyataan

terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan dan

diawali dengan menggunakan kata kerja operasional

dalam kalimat aktif.

c. Batasan Unit Kompetensi antara lain:

Unit kompetensi merupakan komponen terkecil dari

suatu kegiatan/pekerjaan yang tidak bisa dibagi lagi.

Unit Kompetensi dapat digunakan untuk suatu

jabatan kerja lainnya.

4. Format Unit Kompetensi pola RMCS sebagai berikut:

Page 18: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

131

7

1. Kode Unit Kompetensi :

2. Judul Unit Kompetensi :

3. Diskripsi UnitKompetensi

:

4. Elemen Kompetensi : 5. Kriteria Unjuk Kerja(KUK) :

6. Batasan Variabel :

7. Panduan Penilaian :

8. Kompetensi Kunci : Tingkat Kinerja

5. Penjelasan unsur–unsur Unit Kompetensi diuraikan sebagai

berikut:

1. Kode Unit KompetensiKode Unit Kompetensi mengacu kepada pengkodean

yang memuat sektor jasa konstruksi, kelompok Unit

Kompetensi, nomor urut Unit Kompetensi, versi tahun

pembuatan yang akan diatur lebih lanjut.

2. Judul Unit KompetensiJudul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan

terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit

Kompetensi adalah bagian dari keseluruhan Unit

Kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja.

Judul Unit Kompetensi harus menggunakan kalimat aktif

yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul

Unit Kompetensi, misalnya, memperbaiki,

mengoperasikan, melakukan, melaksanakan,

menjelaskan, mengomunikasikan, menggunakan,

Page 19: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

14

melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-

lain.

Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul

Unit Kompetensi sedapat mungkin menghindari

penggunaan kata kerja seperti, memahami, mengetahui,

menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti dan

atau yang sejenis.

3. Deskripsi Unit KompetensiDeskripsi Unit Kompetensi menjelaskan secara singkat isi

dari judul Unit Kompetensi yang mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam

menyelesaikan satu tugas yang disyaratkan dalam judul

Unit Kompetensi.

4. Elemen KompetensiElemen Kompetensi adalah bagian kecil dari Unit

Kompetensi, yang mengidentifikasi kegiatan yang harus

dikerjakan untuk mencapai Unit Kompetensi tersebut.

Elemen Kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif.

Dalam setiap Unit Kompetensi terdapat 3 sampai 5

Elemen Kompetensi. Keseluruhan Elemen Kompetensi

pada setiap Unit Kompetensi harus mencerminkan

kegiatan merencanakan, menyiapkan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan.

5. Kriteria Unjuk Kerja (KUK)Kriteria Unjuk Kerja merupakan bentuk pernyataan yang

menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk

memeragakan hasil kerja/karya pada setiap Elemen

Kompetensi. Kriteria Unjuk Kerja harus mencerminkan

kegiatan yang dapat menggambarkan 3 aspek, yaitu

Page 20: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

151

7

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Setiap

Elemen Kompetensi minimal terdiri atas 3 Kriteria Unjuk

Kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan

bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus

memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan

memperhatikan tingkat taksonomi kognitif dan

pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek

psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat

kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan Unit

Kompetensi.

6. Batasan VariabelBatasan variabel untuk Unit Kompetensi minimal dapat

menjelaskan:

a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau

menambah kejelasan tentang isi sejumlah Elemen

Kompetensi pada satu Unit Kompetensi tertentu, dan

kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan

tugas.

b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan,

bahan atau fasilitas yang digunakan harus sesuai

persyaratan yang ditentukan untuk melaksanakan

Unit Kompetensi.

c. Tugas yang dilakukan harus mendukung

terpenuhinya persyaratan Unit Kompetensi.

d. Peraturan-peraturan yang ada, diperlukan sebagai

dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk

memenuhi persyaratan kompetensi.

Page 21: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

16

7. Panduan PenilaianPanduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai

dalam melakukan penilaian/pengujian pada Unit

Kompetensi, antara lain meliputi:

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam

penilaian adalah: prosedur, alat, bahan dan tempat

kerja serta penguasaan Unit Kompetensi tertentu.

Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

digunakan sebagai persyaratan awal. Panduan ini

diperlukan untuk melanjutkan penguasaan Unit

Kompetensi yang dinilai serta keterkaitannya dengan

Unit Kompetensi lain.

b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang

berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, yang

mencakup tempat, objek penilaian, cara dan lingkup

penilaian yang harus dilakukan. Sebagai contoh,

pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis,

wawancara, demonstrasi, menggunakan alat peraga

dan praktek di tempat kerja.

c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi

yang diperlukan untuk mendukung tercapainya

Kriteria Unjuk Kerja pada Unit Kompetensi tertentu.

d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi

yang diperlukan sebagai bukti kemampuan untuk

mendukung tercapainya Kriteria Unjuk Kerja pada

Unit Kompetensi tertentu.

e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang

harus dimiliki seseorang untuk menemu-kenali sikap

kerja untuk mendukung tercapainya Kriteria Unjuk

Kerja pada Unit Kompetensi tertentu.

Page 22: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

171

7

8. Kompetensi KunciKompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan

yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja

yang disyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada Unit

Kompetensi tertentu, yang terdiri atas 7 (tujuh) kriteria

kompetensi kunci, yaitu:

a. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasi

informasi.

b. Mengomunikasikan informasi dan ide-ide.

c. Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan.

d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.

e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.

f. Memecahkan masalah.

g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut,

memiliki tingkatan dalam tiga kategori. Katagori

sebagaimana dimaksud tertuang dalam tabel gradasi

kompetensi kunci. Tabel gradasi kompetensi kunci

merupakan daftar yang menggambarkan :

a. Kompetensi kunci (berisi 7 kompetensi kunci)

b. Tingkat/gradasi (1,2 dan 3)

Dari Tabel Gradasi kompetensi kunci, setelah dilakukan

analisa terhadap masing-masing nilai kompetensi kunci,

selanjutnya dapat dilakukan perhitungan penjumlahan

nilai dari setiap kompetensi kunci yang digunakan sebagai

pedoman penetapan tingkat/derajat kemudahan atau

kesulitan dari unit kompetensi tertentu.

Page 23: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

18

Tabel Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

KOMPETENSIKUNCI

TINGKAT 1“MelakukanKegiatan“

TINGKAT 2“MengelolaKegiatan“

TINGKAT 3“Mengevaluasi

dan MemodifikasiProses“

1. Mengumpulkan,menganalisadanmengorganisasikan informasi

Mengikuti pedomanyang ada danmerekam dari satusumber informasi

Mengakses danmerekam lebih darisatu sumberinformasi

Meneliti danmenyaring lebihdari satu sumberdan mengevaluasikualitas informasi

2. Mengkomunikasikan informasidan ide-ide

Menerapkan bentukkomunikasi untukmengantisipasi

Kontek komunikasisesuai jenis dangaya berkomunikasi

Menerapkan gagsaninformasi denganmemilih gaya yangpaling sesuai

Memilih model danbentuk yangsesuai danmemperbaiki danmengevaluasijenis komunikasidari berbagaimacam jenis dangaya caraberkomunikasi

3. Merencanakandanmengorganisasikan kegiatan

Bekerja dibawahpengawasan atausupervisi

Mengkoordinir danmengatur prosespekerjaan danmenetapkanprioritas kerja

Menggabungkanstrategi, rencana,pengaturan, tujuandan prioritaskerja

4. Bekerjasamadengan oranglain

Melaksanakankegiatan-kegiatanyang sudahdipahami/aktivitasrutin

Melaksanakankegiatan danmembantumerumuskan tujuan

Bekerjasamauntukmenyelesaikankegiatan-kegiatanyang bersifatkomplek

5. Menggunakangagasan secaramatematis danteknis

Melaksanakantugas-tugas yangsederhana dan telahditetapkan

Memilih gagasandan teknik bekerjayang tepat untukmenyelesaikantugas-tugas yangkomplek

Bekerja dalammenyelesaikantugas yang lebihkomplek denganmenggunakanteknik danmatematis

Page 24: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

191

7

KOMPETENSIKUNCI

TINGKAT 1“MelakukanKegiatan“

TINGKAT 2“MengelolaKegiatan“

TINGKAT 3“Mengevaluasi

dan MemodifikasiProses“

6. Memecahkanmasalah

Memecahkanmasalah untuk tugasrutin di bawahpengawasan/supervisi

Memecahkanmasalah untuk tugasrutin secara mandiriberdasarkanpedoman/panduan

Memecahkanmasalah yangkomplek denganmenggunakanpendekatanmetoda yangsistematis

7. Menggunakanteknologi

Menggunakanteknologi untukmembuat barangdan jasa yangsifatnya berulang-ulang pada tingkatdasar di bawahpengawasan/supervisi

Menggunakanteknologi untukmengkonstruksi,mengorganisasikanatau membuatproduk barang ataujasa berdasarkandesain

Menggunakanteknologi untukmembuatdesain/merancan,menggabungkan,memodifikasi danmengembangkanproduk barangatau jasa

3.2. Format RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi KerjaNasional Indonesia)1. a. Unit–unit Kompetensi yang terbentuk dari transformasi

hasil analisis kompetensi, dituangkan ke dalam format

Unit Kompetensi berdasarkan klasifikasi dan jenjang

kualifikasi/jabatan kerja menjadi konsep RSKKNI.

b. Unit-unit Kompetensi pada setiap jabatan kerja

mengandung 3 kelompok Unit Kompetensi, yaitu:

(1) Kelompok Kompetensi Umum.

(2) Kelompok Kompetensi Inti.

(3) Kelompok Kompetensi Khusus.

c. Setiap Unit Kompetensi mengandung dimensi

kompetensi, yang terdiri atas:

(1) Kemampuan dalam tugas (task skill),

(2) Kemampuan mengelola tugas (task management

skill),

Page 25: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

20

(3) Kemampuan mengelola hal-hal tak terduga dengan

cermat (contingency management skill),

(4) Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan

kerja termasuk mentaati ketentuan keselamatan dan

kesehatan kerja (job/role environment/safety/health

skill),

(5) Kemampuan mentransfer atau adaptasi dalam situasi

kerja yang berbeda/tempat kerja baru (transfer

management skill).

d. Pemaketan Unit Kompetensi dapat dilakukan berdasarkan

klasifikasi dan jenjang kualifikasi/jabatan kerja dan

berdasarkan kluster/area kerja. Jenis pekerjaan/jabatan

berdasarkan kluster tidak memerlukan persyaratan

sebagaimana ditetapkan dalam jenjang kualifikasi

pekerjaan/jabatan berdasarkan KKNI, tetapi masih dalam

koridor SKKNI.

e. Pemaketan Unit Kompetensi jasa konstruksi berdasarkan

jenjang kualifikasi yang mengacu kepada KKNI dan KKJK

disusun sebagai berikut:

Page 26: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

211

7

FORMAT PAKET UNIT KOMPETENSI DENGAN JENJANG KUALIFIKASIPADA SKKNI/KKJK/JABATAN KERJA

Sektor : Jasa Konstruksi

Sub Sektor/Bidang Pekerjaan : Arsitektur/Sipil/Mekanikal/Elektrikal/

Tata Lingkungan (ASMET) *)

Sub Bidang Pekerjaan : ………………………………………………..

Bagian Sub Bidang : ………………………………………………..

Klasifikasi : Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan*)

Nama Jabatan Kerja/ : ....................................................................

Profesi *)

Jenjang KKNI/KKJK : Level ...... (.......................) /........................

Diskripsi Jabatan Kerja/ : ....................................................................

Profesi *)

Kode :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM

No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi

KELOMPOK KOMPETENSI INTI

No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi

Page 27: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

22

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS

No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi

* Coret yang tidak diperlukan

2. a. Hasil penyusunan draf RSKKNI divalidasi oleh unsur-

unsur pakar, praktisi dan institusi terkait.

b. Hasil penyusunan draf RSKKNI dibahas oleh Komite

RSKKNI yang dilakukan melalui forum pra-konvensi.

c. Komite RSKKNI dibentuk berdasarkan keputusan pejabat

eselon I yang membidangi Pembinaan Konstruksi dan

Sumber Daya Manusia (SDM)

d. Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud di atas

terdiri atas unsur instansi teknis pembina sektor jasa

konstruksi, LPJKN, Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),

assosiasi profesi, assosiasi industri terkait, pakar, praktisi

dan tenaga ahli sesuai bidang profesinya.

e. Ketentuan pembahasan draf RSKKNI melalui forum pra-

konvensi sampai pada tahap pembahasan dalam forum

konvensi selalu mengikuti ketentuan peraturan

perundang–undangan yang berlaku tentang Tata Cara

Penetapan SKKNI.

f. Draf RSKKNI yang sudah dibahas dalam pra-konvensi

diajukan kepada LPJKN dan BNSP untuk diverifikasi

dalam rangka kesesuaian dengan sertifikasi kompetensi

keahlian dan keterampilan jasa konstruksi serta

kesesuaian penyusunan standar kompetensi yang

Page 28: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

231

7

dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak

diterimanya draf RSKKNI dari instansi, pembina jasa

konstruksi.

g. Hasil pembahasan pada forum pra-konvensi digunakan

sebagai bahan pembahasan di forum konvensi.

3.3. Pembakuan RSKKNI1. Pembakuan RSKKNI dilakukan melalui penyelenggaraan

forum konvensi yang dikoordinasi oleh pembina sektor jasa

konstruksi dengan melibatkan komite RSKKNI pada instansi

teknis pembina sektor.

2. Forum konvensi sebagaimana dimaksud di atas menghasilkan

bakuan RSKKNI yang telah disetujui oleh seluruh pemangku

kepentingan untuk ditetapkan menjadi SKKNI.

3. Ketentuan penetapan SKKNI mulai dari pembahasan pada

forum konvensi sampai dengan pemberlakuan SKKNI, selalu

memperhatikan ketentuan peraturan perundang–undangan

yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Tentang Tata Cara Penetapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

3.4. Penyusunan SKK dengan Adopsi/AdaptasiPenyusunan SKK dimungkinkan dengan cara adopsi/adaptasi,

yang dilakukan apabila ada referensi yang baik dan sangat

diperlukan.

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dengan pendekatan

adopsi atau adaptasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap PertamaIdentifikasi dan titik rujukan (benchmark) berbagai Standar

Kompetensi yang telah ada dari berbagai negara atau lembaga

Page 29: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

24

internasional lainnya yang diperoleh dari standar-standar luar

negeri.

Tahap KeduaUnit-unit Kompetensi yang dipilih, diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia dengan memperhatikan taksonominya.

Tahap KetigaPenyesuaian kontekstual aspek parameter yang tertuang dalam

rentang variabel, ditelaah ulang dan disesuaikan dengan kondisi

di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peraturan,

standar-standar, dan hal lain yang terkait.

Tahap KeempatPembahasan draf hasil terjemahan yang telah disesuaikan

dengan konteks sosial budaya, cita-cita, dan pembangunan

kapasitas (capacity building) maupun sikap kerja tenaga kerja

Indonesia, dibahas dalam forum lokakarya/workshop,

prakonvensi dan konvensi.

Tentang hal yang berkaitan dengan hak cipta, diselesaikan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia maupun negara asal yang SKK-nya diadopsi.

3.5. Peninjauan Ulang (review) SKK yang sudah adaPeninjauan ulang (review) SKK yang sudah ada dilakukan apabila

kandungan substansi dan atau formatnya sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Peninjauan ulang SKK yang telah ada dilakukan sebagai berikut :

1. Memperhatikan masukan dan saran dari pihak penggunan

SKK yang didasarkan pada cakupan substansi dan format

yang digunakan.

Page 30: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

251

7

2. Melakukan kaji ulang terhadap kelayakan SKK yang

sudah ada berdasarkan pengakuan kompetensi terkini

(Recognition of Current Competency).

3. Proses peninjauan ulang (review) dilakukan melalui

workshop terbatas dan analisis DACUM lainnya, yang

dihadiri oleh ahli/praktisi atau pelaku lansung/pemangku

jabatan kerja yang bersangkutan.

4. Format Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (RSKKNI) dan pembakuan SKKNI sektor jasa

konstruksi mengikuti peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

Page 31: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

1

Lampiran II : Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 14/PRT/M/2009Tanggal : 14 Juli 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHANBERBASIS KOMPETENSI KERJA JASA KONSTRUKSI

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPeraturan Pemerintah No. 31 tahun 2006 Tentang Sistem

Pelatihan Kerja Nasional, pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa

pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Sistem Pelatihan Kerja

Nasional di masing-masing sektor dilakukan oleh instansi

pemerintah sektor yang bersangkutan.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah tersebut,

sektor jasa konstruksi dengan perangkat aturan dalam pembinaan

dan pengembangan tenaga kerjanya, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000, Bab III tentang Tenaga

Kerj a Konstruksi pasal 19 ayat (2) dan (3), bahwa sertifikasi

keterampilan dan keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja

terampil dan atau ahli yang telah memenuhi persyaratan

berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keahlian/keterampilan

tertentu.

Untuk memenuhi persyaratan berdasarkan displin

keilmuan dan atau keahlian/keterampilan tertentu, sebagaimana

dinyatakan dalam PP No. 28 tahun 2000 di atas, diperlukan

program pelatihan kerja yang didasarkan kepada Standar

Kompetensi Kerja. Program pelatihan kerja tersebut perlu disusun

dan dikembangkan oleh institusi pendidikan atau pelatihan yang

ada di sektor jasa konstruksi. Dalam penyusunan program

pelatihan kerja diperlukan pemahaman tentang tata cara dan

Page 32: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

2

langkah-langkah baku, sehingga kegiatan pelatihan kerja yang

diselenggarakan oleh institusi pelatihan dapat berjalan efektif

mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan. Peraturan ini

dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyusun

kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, yang merupakan bagian

dari program pelatihan kerja.

1.2. Tujuan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan BerbasisKompetensi

Tujuan pedoman penyusunan kurikulum pelatihan

berbasis kompetensi kerja jasa konstruksi adalah untuk memandu

penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan yang akan

digunakan sebagai salah satu masukan dalam menyusun Program

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

Page 33: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

3

BAB IIPENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN

2.1. Perumusan Tujuan Pelatihan1. Pelatihan merupakan kumpulan dari unsur–unsur dinamis,

yang saling berhubungan/berkaitan dalam proses pencapaiantujuan pelatihan. Perumusan tujuan pelatihan didasarkan padaStandar Kompetensi Kerja (SKK) sebagai acuan dalampenyusunan kurikulum pelatihan, materi pelatihan, materi ujipelatihan, serta unsur-unsur kegiatan pelatihan lainnya.

2. Perumusan tujuan pelatihan merupakan penjabaran darirangkaian kegiatan yang disyaratkan dalam standarkompetensi untuk menjawab tuntutan dari setiap kriteria unjukkerja dalam pencapaian kompetensi kerja.

3. Tujuan pelatihanPelatihan kerja diarahkan untuk membekali, meningkatkan danmengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkankemampuan produktivitas dan kesejahteraan.

2.2. Kerangka Dasar Penyusunan Kurikulum Pelatihan1. Penyusunan kurikulum pelatihan merupakan salah satu

tahapan kegiatan penyelenggaraan pelatihan yang sangatmenentukan tercapainya tujuan pelatihan.

2. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengidentifikasiUnit–unit Kompetensi melalui analisis terhadap Kriteria UnjukKerja (KUK) pada setiap Elemen Kompetensi, sehinggamenghasilkan indikator-indikator keberhasilan pencapaiankompetensi.

3. Rangkuman indikator keberhasilan yang mencakup aspekpengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dari hasil analisisterhadap KUK, merupakan dasar rumusan penyusunankurikulum dan silabus suatu paket pelatihan.

Page 34: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

4

2.3. Pengembangan Paket PelatihanPengembangan paket pelatihan mengacu pada:1. Standar Kompetensi Kerja

Standar Kompetensi Kerja harus mengacu kepada 3 (tiga)aspek, yaitu:Aspek Kompetensi, Aspek Dimensi Kompetensi dan AspekTingkat/gradasi Kompetensi Kunci.a. Aspek Kompetensi terdiri dari Pengetahuan (Knowledge),

Keterampilan (Skills) dan Sikap Kerja (Attitude).b. Dimensi Kompetensi ada 5 (lima) terdiri atas:

(1) Kemampuan dalam tugas (task skill)(2) Kemampuan mengelola tugas (task management

skill)(3) Kemampuan mengatasi suatu masalah tak terduga

(contingency management skill)(4) Kemampuan menyesuaikan dengan ketentuan

lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja(job/role environment safety/health skill)

(5) Kemampuan mentransfer/beradaptasi dengansituasi yang berbeda/tempat kerja baru(transferable management skill).

c. Tingkat/gradasi Kompetensi Kunci sebagai tingkat kinerjaterdiri atas:(1) Tingkat Kinerja 1: melaksanakan proses sesuai

teori atau prosedur yang telah ditentukan danmenilai mutu berdasarkan kriteria yang telahditentukan.

(2) Tingkat Kinerja 2: Mengelola proses termasukmenganalisis dan menentukan kriteria untuksintesa dan mengevaluasi proses.

(3) Tingkat Kinerja 3: Menentukan prinsip-prinsipproses, mengevaluasi dan mengubah bentukproses secara kreatif dan inovatif berwawasanmasa depan dan menentukan kriteria untukpengembangan proses.

Page 35: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

5

2. Pedoman asesmen (assesment guide) yaitu pedoman yangmemberikan suatu kerangka untuk menilai pencapaiankompetensi yang disyaratkan untuk suatu jabatan kerjatertentu.

3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalahkerangka, perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapatmenyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antarabidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja sertapengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuankompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagaisektor.

Kualifikasi yang berlaku secara nasional dan mengacu padaKKNI, terdiri atas sembilan jenjang profesional sebagai berikut:a. Kualifikasi tenaga kerja berdasarkan kemampuan teknis,

terdiri atas enam jenjang yaitu I, II, III, IV, V dan VI(semakin besar angkanya semakin tinggi jenjangnya).Termasuk di dalamnya adalah kemampuan manajerial(management skill). Semakin tinggi kualifikasi akansemakin besar peran manajerial, sementara peran teknis(technical skill) semakin kecil tetapi lebih mendalam.

b. Kualifikasi untuk tenaga kerja profesional yang berbasiskemampuan intelektual melalui kegiatan riset danpengembangan terdiri atas tiga jenjang kualifikasi, yaituVII, VIII dan IX.

Penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensidisandingkan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI) dan Kerangka Kualifikasi Jasa Konstruksi (KKJK),digambarkan sebagai berikut :

Page 36: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

6

PENDAYAGUNAAN KUALIFIKASI DAN PELATIHAN

2.4. Penyusunan Kurikulum Mengacu SKKPenyusunan kurikulum dan silabus pelatihan berbasis kompetensi

kerja dilakukan dengan mentransformasi unsur-unsur Standar

Kompetensi Kerja (SKK) menjadi unsur-unsur materi pelatihan,

dengan uraian sebagai berikut :

a. Judul Unit Kompetensi merepresentasi judul mata latih.

b. Judul Elemen Kompetensi, merepresentasi judul silabus

pelatihan.

c. Judul KUK merepresentasi judul sub silabus materi pelatihan.

d. IUK menguraikan dan menjelaskan kompetensi yang dituntut

pada setiap KUK yang meliputi aspek pengetahuan

(knowledge), keterampilan (skill) dan sikap kerja (attitude).

Page 37: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

7

2.5. Tahapan Penyusunan Kurikulum1. Tahapan utama proses penyusunan kurikulum adalah :

a. Strategi Pencapaian Tujuan Kompetensi.

Strategi pencapaian tujuan kompetensi dalam pembuatan

kerangka silabus dikembangkan berdasarkan identifikasi

dan analisis Indikator Unjuk Kerja/Keberhasilan (IUK)

terhadap Tingkat Kompetensi dan Dimensi Kompetensi

dari masing-masing Kriteria Unjuk Kerja (KUK).

Apabila salah satu kolom hasil identifikasi pada Dimensi

Kompetensi tidak terpenuhi (kosong), maka standar

kompetensi pada unit tersebut perlu ditinjau kembali.

b. Identifikasi dan Analisis Standar Kompetensi.

Identifikasi dan analisis standar kompetensi mengacu

pada judul Unit Kompetensi, Elemen Kompetensi, Kriteria

Unjuk Kerja (KUK). Setiap KUK dianalisis persyaratan

kompetensinya untuk mengungkapkan kebutuhan

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, kemudian

dirangkum dan dirumuskan silabusnya.

Secara matriks dapat digambarkan sebagai berikut :

Judul Pelatihan: …………………………………………………………………

Kode/ Judul Unit Kompetensi: ……………………………………………………….

ElemenKompetensi

KriteriaUnjukKerja

Indikator Unjuk Kerja (IUK) / PersyaratanKompetensi Silabus

Pengetahuan Keterampilan Sikap Kerja

NO. KODE / JUDUL UNIT KOMPETENSI : …………………………………......……………

No. ElemenKompetensi /Kriteria UnjukKerja (KUK)

IndikatorUnjuk Kerja/Keberhasilan

LevelKompeten

si

DimensiKompetensi Kerangk

aSilabus

Peralatan kerja &Material

1 2 3 1 2 3 4 5 Peralatan Kerja

Material

9

Page 38: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

8

c. Strategi pencapaian tujuan pembelajaran dikembangkan

berdasarkan rumusan silabus, kemudian dikaji dan

ditetapkan :

Kegiatan pembelajaran Teori (T) dan/atau Praktek (P)

Metodologi dan media pembelajaran

Waktu Pembelajaran

Waktu pembelajaran dihitung dari setiap KUK lengkap

dengan IUK-nya, melalui cara mengukur perkiraan waktu

pembelajaran yang dibutuhkan berdasarkan kajian data

dan fakta peserta pelatihan, dengan mempertimbangkan

beberapa variabel seperti pengalaman kerja, latar

belakang, tingkat dan mutu pendidikan formal, yang

disesuaikan dengan sosial budaya tenaga kerja.

Secara matrik dapat digambarkan sebagai berikut:

NO. KODE/ JUDUL UNIT KOMPETENSI :…………………………………………………………

No. Elemen Kompetensi/ Kriteria Unjuk Kerja

(KUK)Silabus Pembelajaran Metoda/ Media

Pembelajaran

WaktuPembelajaran

T P T P JML

Dari hasil identifikasi silabus, strategi pencapaian tujuan

pelatihan dan pembelajaran dapat dituangkan dalam

format Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK)

untuk jabatan kerja/profesi dapat dibuat seperti contoh

berikut ini:

Page 39: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

9

LOGO

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI(Judul Jabatan Kerja)

KODE PROGRAM PELATIHAN :...................................

LEMBAGA PELATIHAN............................................................

................................................................

Gambar menyesuaikan denganjabatan kerja

Page 40: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

10

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…......................................................................................................................

A. Pendahuluan…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

B. Tujuan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sektor Jasa KonstruksiTujuan pelatihan adalah sejumlah kompetensi yang harus dicapai

peserta pelatihan sampai akhir proses pelatihan kerja. Uraian yang

terdapat pada tujuan pelatihan pada dasarnya mengarah kepada

pemenuhan persyaratan jabatan/pekerjaan yang ditetapkan oleh pasar

kerja sektor jasa konstruksi, sehingga setelah selesai mengikuti

program pelatihan, peserta pelatihan mampu mengisi jabatan/profil

pekerjaan yang dibutuhkan.

C. Persyaratan Peserta Pelatihana. Pendidikan minimal.

b. Pengalaman kerja.

c. Kesehatan.

D. Lama PelatihanLama pelatihan adalah jumlah jam pelatihan yang harus ditempuh dari

seluruh mata latihan (unit-unit kompetensi) yang ditempuh dan

tercantum dalam kurikulum pelatihan. Jumlah jam pelatihan sangat

terkait dengan jumlah yang ditetapkan pada tujuan pelatihan dan uraian

silabus dari masing-masing mata latihan (unit-unit kompetensi). Untuk 1

jam pelatihan teori dan praktik setara dengan 45 menit.

Di dalam konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi yang berorientasi

pada output dan outcome (hasil pelatihan), kegiatan pelatihan tidak

Page 41: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

11

terikat pada lamanya waktu latihan, maka pelaksanaannya tergantung

pada kecepatan dan keaktifan masing-masing peserta pelatihan dalam

menyelesaikan unit-unit kompetensi yang dipilih serta tingkat

penerapan kompetensi minimum yang dituntut dalam standar

kompetensi, dan juga latar belakang peserta pelatihan dan tersedianya

perangkat pelatihan.

Adapun format lama pelatihan sebagai berikut :

Selama ……………….. jam pelajaran (@ = 45 menit) terdiri atas materi

pelatihan :

1. Mata Pelatihan Umum = …………. jam pelajaran.

2. Mata Pelatihan Inti = ………… jam pelajaran.

3. Mata Pelatihan Pilihan/ Khusus = ………… jam pelajaran.

4. Praktek/Studi Kasus =………………. jam pelajaran.

5. Magang = ………… jam pelajaran. (Bila diperlukan)

6. Evaluasi/ Ujian = ………… jam pelajaran.

Page 42: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

12

E. MATA PELATIHAN : Sesuai Judul Pelatihan

NO. UNIT/ ELEMENKOMPETENSI MATA PELATIHAN

JAM PELAJARANTeori Praktek Jumlah

I Kompetensi Umum1. Judul Mata Latih

Judul Silabus……….. dst

Mata Pelatihan Umum1. Judul Mata Latih

Judul Silabus……….. dst

- - -

Jumlah Jam Pelajaran Mata Pelatihan Umum - - -

II Kompetensi Inti1. Judul Unit

Kompetensi1.1 Judul Elemen1.2 ……………….1.3 dst

2. Judul UnitKompetensi

3. dst

Mata Pelatihan Inti1. Judul Mata Latih

1.1 Judul Silabus1.2 ………............1.3 dst

2. Judul Mata Latih3. dst

- - -

Jumlah Jam Pelajaran Mata Pelatihan Inti - - -

III Kompetensi Khusus1. Judul Unit

KompetensiJudul Elemen………………dst

2. Judul UnitKompetensi

………………..………………..

3. dst

1. Judul Materi1.1 Judul Bab1.2 ………………1.3 dst

2. Judul Materi2.1 ………………2.2 ………………

3. dst

- - -

Jumlah Jam Pelajaran Mata Pelatihan Khusus - - -

IV Studi Kasus/ Praktek Praktek/Studi Kasus - - -

V Magang Praktek Kerja - - -

VI Evaluasi/ Ujian Evaluasi/ Ujian - - -

Total Jam Pelajaran - - -

Page 43: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

13

F. HASIL BELAJAR1. Mata Pelatihan Umum (= Kompetensi Umum)

1.1. Judul Materi: ………................................., merepresentasiUnit Kompetensi: .…………………………...............................

Tujuan Pembelajaran: (menjelaskan tuntutan

kemampuan yang disyaratkan Unit Kompetensi).

Kriteria Penilaian: (merepresentasi tuntutan

kemampuan Elemen Kompetensi dari Unit Kompetensi).

a. ………………………………..

b. ………………………………..

c. dst

1.2 dan seterusnya

2. Mata Pelatihan Inti (= Kompetensi Inti)2.1. Judul Materi: …………...…………………, merepresentasi

Unit Kompetensi: .……………………………………………..

Tujuan Pembelajaran : (menjelaskan tuntutan

kemampuan yang disyaratkan Unit Kompetensi).

Kriteria Penilaian (merepresentasi tuntutan

kemampuan Elemen Kompetensi dari Unit Kompetensi).

a. ………………………………..

b. ………………………………..

c. dst

2.2. dan seterusnya.

3. Mata Pelatihan Khusus (= Kompetensi Pilihan atau Khusus)

3.1. Judul Materi: .................................................,merepresentasi Unit Kompetensi: ……………………...........

Tujuan Pembelajaran: (menjelaskan tuntutan

kemampuan yang disyaratkan Unit Kompetensi).

Page 44: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

14

Kriteria Penilaian: (merepresentasi tuntutan

kemampuan Elemen Kompetensi dari Unit Kompetensi).

a. ………………………………..

b. ………………………………..

c. dan seterusnya.

3.2. dan seterusnya.

G. STRATEGI PEMBELAJARANStrategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan harus sesuai

dengan teori maupun praktek.

1. Strategi Pembelajaran teori:

Proses pembelajaran teori disesuaikan dengan urutan materi

pelatihan:

a. Metodologi

(1) Ceramah

(2) Diskusi

(3) Simulasi

(4) Peragaan/Demonstrasi

(5) Widya karya

(6) Studi kasus, dan lain-lain

b. Media/bahan

(1) OHT+OHP atau LCD+Laptop.

(2) Papan tulis lengkap flipchart dan alat tulis.

(3) Materi pembelajaran.

(4) Ruang kelas (pembelajaran teori)

(5) Alat peraga

2. Strategi Pelaksanaan Praktek

Strategi pelaksanaan praktek dilakukan dengan praktek langsung

di lapangan atau tempat kerja (OJT/OJE: on-the-job training/on-

the-job experience), baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan maupun pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

Page 45: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

15

Pelaksanaan praktek ini didukung prasarana dan sarana yang

disediakan oleh Lembaga Diklat antara lain :

a. Peralatan dan perlengkapan : (sesuai dengan kebutuhan)

b. Bahan/material praktek : (sesuai dengan kebutuhan)

c. Areal praktek : pada lokasi proyek atau Lembaga Diklat

d. Waktu : sesuai silabus (dalam jam/hari/minggu/bulan)

3. Instruktur/Fasilitator

Harus mengacu pada SKKNI dan KPBK

Harus menguasai teknis subtansi yang diajarkan.

Harus mempunyai sertifikat Training of Trainer (TOT) atau

sejenisnya.

Mampu berinovasi dan berimprovisasi dengan metodologi

yang tepat.

4. Penyelenggara

Penyelenggara harus memfasilitasi tujuan kompetensi yang

telah ditentukan melalui pelatihan.

5. Referensi

Buku-buku substansi terkait dengan kompetensi yang

disyaratkan

Standard Operating Procedure (SOP) terkait dan sesuai

H. PENILAIAN HASIL1. Peserta pelatihan mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis

kompetensi, apabila hasil penilaian tingkat kompetensi telah

mencapai tingkat minimal yang disyaratkan.

2. Evaluasi dilakukan sebagai uji kompetensi dengan menggunakan

Materi Uji Kompetensi (MUK) terdiri dari:

a. Uji Kompetensi teori

b. Uji Kompetensi praktek

Page 46: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

16

I. LEMBAGA PELATIHANPelatihan Berbasis Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh Lembaga

Pelatihan yang terakreditasi.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

Page 47: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

1

Lampiran III : Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 14/PRT/M/2009Tanggal : 14 Juli 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PELATIHANBERBASIS KOMPETENSI KERJA JASA KONSTRUKSI

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangMateri pelatihan merupakan bagian dari suatu program

pelatihan kerja berbasis kompetensi yang menguraikan dan

menjelaskan secara rinci rangkaian pencapaian kompetensi kerja.

Dalam materi pelatihan, setiap Indikator Unjuk Kerja diuraikan aspek-

aspek kompetensinya untuk dipahami, dimengerti dan dikuasai oleh

peserta pelatihan, yang selanjutnya dipraktekan dalam

menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas tertentu melalui tahapan-

tahapan latihan yang sistematis.

Dalam menyusun materi pelatihan, langkah pertama yang

perlu dilakukan adalah melakukan analisa terhadap Standar

Kompetensi dengan terlebih dahulu menyusun Indikator Unjuk Kerja

yang harus dipenuhi pada setiap kriteria unjuk kerjanya. Dalam

proses analisis Standar Kompetensi tersebut, diperlukan adanya

pedoman tata cara melakukan analisis Kriteria Unjuk Kerja menjadi

Indikator Keberhasilan, dan selanjutnya Indikator Keberhasilan

diuraikan ke dalam materi pelatihan. Sesuai amanat Peraturan

Pemerintah No. 31 tahun 2006 tentang Sitem Pelatihan Kerja

Nasional (Sislatkernas), pengembangan sistem pelatihan kerja di

masing-masing sektor dilakukan oleh instansi pemerintah pada sektor

yang bersangkutan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam

Page 48: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

2

penyusunan materi pelatihan berbasis kompetensi oleh institusi

pelatihan di sektor jasa konstruksi

1.2 Tujuan Penyusunan PedomanTujuan pedoman penyusunan materi pelatihan berbasis

kompetensi adalah sebagai acuan bagi institusi pelatihan sehingga

dapat menyusun materi pelatihan yang mengacu kepada standar

kompetensi.

Sasaran pedoman penyusunan materi pelatihan adalah agar

tercapai penyusunan materi latih di berbagai institusi pelatihan kerja

dalam upaya mendukung kelancaran pelatihan berbasis kompetensi.

Page 49: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

3

BAB IIPENYUSUNAN MATERI PELATIHAN

2.1 UmumDalam materi Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) diharapkan

memuat informasi dan tata cara untuk meningkatkan pengetahuan

dan membangun keterampilan (skill), serta sikap kerja peserta latih

dengan uraian, penjelasan dan contoh-contoh kasus, serta panduan

yang diperlukan dalam melakukan suatu kegiatan tertentu.

Materi pelatihan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Buku Informasi

2. Buku Kerja

3. Buku Penilaian

2.2 Format Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi1. Format penyusunan materi pelatihan berbasis kompetensi kerja

minimal sebagai berikut :A. Format Buku Informasi

a. Cover modul

Cover modul dapat dicantumkan kalimat-kalimat sebagai

berikut :

Materi PBK (Judul Pelatihan/Jabatan Kerja)

Judul Modul dan Kode Modul (Unit Kompetensi dan

Kode unit)

Nama dan Alamat Institusi Pelatihan (Penyusun

modul)

b. Kata Pengantar, berisi :

Kata pengantar memuat informasi tentang modul

untuk dipakai sebagai acuan peserta pelatihan

selama mengikuti paket pelatihan berbasis

kompetensi

Kata pengantar dari pimpinan intitusi pelatihan

Page 50: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

4

c. Daftar Isi

BAB I KATA PENGANTAR

1.1 Konsep Dasar PBK

Apakah pelatihan ini berdasarkan

kompetensi ?

Apakah artinya menjadi kompeten di tempat

kerja ?

Sub bab ini menjelaskan konsep PBK agar dapat

melakukan pekerjaan sesuai standar

kompetensi.

1.2 Penjelasan Materi Pelatihan

Sub bab ini memuat penjelasan tentang :

Desain materi pelatihan

Isi modul (buku informasi, buku kerja dan

buku penilaian)

Pelaksanaan materi pelatihan

1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini / Recognition

Current of Competency (RCC)

Sub bab ini menjelaskan tentang kompetensi

yang telah dimiliki untuk dapat mengajukan

kompetensi terkini (RCC)

1.4 Pengertian-pengertian istilah

Sub bab ini terdiri dari :

Pengertian profesi

Standarisasi

Penilaian/Uji Kompetensi

Pelatihan

Kompetensi

Standar kompetensi

Sertifikat kompetensi

Page 51: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

5

BAB II STANDAR KOMPETENSI

2.1 Peta Paket Pelatihan

Sub bab ini memberikan gambaran berapa unit

kompetensi yang harus dipelajari untuk jenjang

tertentu.

2.2 Pengertian Unit Standar

Sub bab ini berisi :

Pengertian tentang unit standar kompetensi

Unit kompetensi yang akan dipelajari

Durasi/waktu pelatihan

Kesempatan untuk mencapai kompetensi

2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari

Sub bab ini memuat standar kompetensi yang

diharapkan bagi peserta pelatihan.

2.3.1 Judul Unit

Berisi judul unit kompetensi sesuai

dengan SKKNI.

2.3.2 Kode Unit

Berisi kode unit kompetensi sesuai

SKKNI.

2.3.3 Deskripsi Unit

Sub bab ini menjelaskan identifikasi

kompetensi yang dibutuhkan untuk

pekerjaan tertentu.

2.3.4 Elemen Kompetensi

Berisi elemen-elemen kompetensi yang

harus dikuasai dalam unit kompetensi

sesuai SKKNI.

2.3.5 Kriteria Unjuk Kerja

Masing-masing elemen kompetensi

memiliki KUK sesuai SKKNI

2.3.6 Batasan Variabel

Page 52: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

6

Sub bab ini menjelaskan batasan-

batasan variabel yang termuat dalam

elemen kompetensi dan KUK.

2.3.7 Panduan Penilaian

Sub bab ini menjelaskan bagaimana

cara melakukan penilaian unit

kompetensi yang meliputi tugas tertulis

dan tugas praktek.

2.3.8 Kompetensi Kunci

BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

3.1 Strategi Pelatihan

Berisi :

Persiapan/perencanaan

Permulaan dari proses pembelajaran

Pengamatan dari tugas praktek

Implementasi dan Penilaian

3.2 Metode pelatihan

Sub bab ini memberikan penjelasan tentang :

Belajar secara mandiri

Belajar berkelompok

Belajar terstruktur

BAB IV MATERI UNIT KOMPETENSI

Berisi materi yang harus dipelajari untuk mencapai

kompetensi pada unit yang bersangkutan.

BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN

UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

5.1 Sumber Daya Manusia

Pelatih, penilai, teman kerja/sesama teman

pelatihan

Page 53: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

7

5.2 Sumber-sumber Perpustakaan

Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan

5.3 Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan

Daftar peralatan/mesin yang digunakan

Daftar bahan yang digunakan

DAFTAR PUSTAKA

B. Format Buku KerjaBuku kerja ini digunakan oleh peserta pelatihan untuk

mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek baik

dalam pelatihan klasikal maupun pelatihan mandiri/individual

peserta pelatihan yang belum memenuhi modul unit

kompetensi dapat mengulang.

Buku kerja ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi:

1. Kegiatan-kegiatan yang membantu peserta pelatihan

untuk mempelajari dan memahami informasi

2. Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk

memonitor pencapaian kemampuan/keterampilan

peserta pelatihan

3. Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta

pelatihan dalam melaksanakan praktek kerja

Buku kerja terdiri atas :

1. Cover Materi Pelatihan

Bahan pelatihan nasional (Judul Pelatihan/Jabatan

Kerja)

Judul materi dan kode materi pelatihan (unit

kompetensi dan kode unit)

Nama instansi/lembaga

Page 54: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

8

2. Daftar Isi

BAB I STANDAR KOMPETENSI

1.1 Judul Unit Kompetensi

1.2 Kode Unit

1.3 Deskripsi Unit

1.4 Kemampuan Awal

1.5 Elemen Kompetensi dan KUK

1.6 Batasan Variabel

1.7 Panduan Penilaian

1.8 Kompetensi Kunci

BAB II TAHAPAN BELAJAR

2.1 Langkah-langkah/tahapan Belajar

BAB III TUGAS TEORI DAN UNJUK KERJA

3.1 Tugas Tertulis

3.2 Lembar Pemeriksaan Tugas Tertulis

3.3 Lembar Pemeriksaan Tugas Unjuk

Kerja

3.4 Daftar Cek Unjuk Kerja

Buku-buku referensi untuk bahan pelatihan yang telah

direkomendasikan :

Data buku manual

Data buku pendukung teori

C. Format Buku PenilaianBuku penilaian ini digunakan oleh pelatih untuk menilai

jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada buku kerja,

berisi :

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta

pelatihan sebagai persyaratan kemampuan

2. Metode-metode yang disarankan dalam proses

penilaian kemampuan/keterampilan peserta pelatihan

Page 55: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

9

3. Sumber/sumber yang dapat digunakan oleh peserta

pelatihan untuk mencapai kemampuan/keterampilan

4. Semua jawaban/tanggapan pada setiap pertanyaan

yang diisikan pada buku kerja

5. Petunjuk bagi pelatih untuk menilai setiap kegiatan

praktek

6. Catatan pencapaian kemampuan/keterampilan peserta

pelatihan

Buku penilaian terdiri atas :

1. Cover Materi

Bahan pelatihan nasional (Judul Pelatihan/Jabatan

Kerja)

Judul materi dan kode materi (unit kompetensi dan

kode unit)

Nama instanasi/lembaga

2. Daftar Isi

BAB I KONSEP PENILAIAN

1.1 Bagaimana instruktur akan menilai

Sub bab ini mengemukakan pendekatan

penilaian yang akan digunakan dan

tempat pengumpulan bukti.

1.2 Tipe penilaian

Sub bab ini menjelaskan metode

penilaian yang akan dilakukan baik

untuk menguji aspek pengetahuan

maupun aspek unjuk kerjanya.

BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN

2.1 Kunci Jawaban Tugas-tugas (Teori)

Page 56: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

10

Sub bab terdiri atas jawaban-jawaban

yang benar dari setiap tugas teori yang

ada pada buku kerja.

2.2 Daftar Cek Unjuk Kerja (Praktek)

Sub bab ini memuat daftar cek untuk

setiap tugas-tugas praktek sebagai

sarana “self check”/penilaian sendiri

bagi peserta pelatihan.

LEMBAR PENILAIAN :

Memuat keputusan apakah peserta pelatihan dinyatakan

kompeten/belum kompeten, yang harus ditandatangani oleh

kedua pihak, instruktur maupun peserta pelatihan.

Buku-buku referensi untuk bahan pelatihan yang telah

direkomendasikan :

Data buku manual

Data buku pendukung teori

2.3 Isi Materi PelatihanMateri pelatihan yang dibahas dalam setiap sub-bab dan

bagian sub-bab merupakan penjabaran dan penjelasan yang

mengacu pada Elemen Kompetensi, KUK dan IUK yang wajib

diberikan kepada peserta pelatihan melalui kegiatan pembelajaran

teori maupun praktek dengan metodologi yang tepat.

Untuk mendukung pencapaian kompetensi, maka pelatihan

disusun dalam 3 (tiga) buku yaitu :

1. Buku Informasi

Buku informasi merupakan buku yang menguraikan suatu

substansi yang merepresentasikan unit kompetensi SKKNI.

Cakupan sajian buku informasi adalah berupa uraian, penjelasan

contoh-contoh kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu

Page 57: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

11

pelatihan secara sistematis untuk mencapai langkah kompetensi

yang ditentukan.

2. Buku Kerja

Buku kerja adalah buku catatan tentang proses kegiatan

pelatihan baik teori maupun praktek yang harus dilakukan oleh

setiap peserta pelatihan. Buku ini digunakanoleh siswa sebagai

buku evaluasi tingkat pencapaian kompetensi dalam pelatihan.

3. Buku Penilaian

Buku penialain adalah buku yang memuat informasi tentang

penilaian pencapaian kompetensi oleh setiap peserta pelatihan

pada prosespelatihan.

2.4 Transformasi Unit Kompetensi pada SKK ke dalam ModulBerikut ini merupakan langkah-langkah untuk mentransformasikan

unit kompetensi yang terdapat pada SKK ke dalam modul pelatihan :

a. Judul Unit Kompetensi direpresentasikan menjadi Judul Modul

dan Judul Bab IV

b. Judul Elemen Kompetensi direpresentasikan menjadi Judul

Subbab pada Bab IV

c. Kriteria Unjuk Kerja (KUK) direpresentasikan dalam uraian atau

bahasan pada setiap subbab pada Bab IV.

d. Indikator Unjuk Kerja (IUK) merupakan isi bahasan dalam materi

pelatihan, yang menjelaskan aspek pengetahuab (knowledge),

keterampilan (skill) dan sikap kerja (attitude) yang harus dicapai

dalam setiap KUK. Uraian bahasan atau penjelasan dalam setiap

KUK hendaknya merupakan penjelasan atas pertanyaan yang

dikembangkan dalam analisis pada Standar Kompetensi.

2.5 Format Media PelatihanFormat media pelatihan dapat berupa buku (hardcopy), CD-ROM,

VCD, program komputer yang dibuat dengan ketentuan :

Page 58: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

12

a. Transkrip atau analisis instruksionalnya konsisten mengacu

pada Elemen Kompetensi lengkap dengan IUK

b. Dibuat oleh ahli media didampingi ahli substansi dan ahli

pelatihan

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

Page 59: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

1

Lampiran IV : Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 14/PRT/M/2009Tanggal : 14 Juli 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI UJI KOMPETENSI KERJA JASAKONSTRUKSI

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangUntuk mengetahui tingkat kompetensi yang telah dicapai

dalam suatu pelatihan, diperlukan adanya suatu perangkat untuk

mengukurnya, yaitu berupa Materi Uji Kompetensi (MUK). Materi

Uji Kompetensi dikembangkan dari Indikator Unjuk Kerja (IUK)pada setiap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada SKKNI. MUK yang

disusun hendaknya mencerminkan ukuran kedalaman kompetensi

yang dipersyaratkan pada IUK. MUK hendaknya juga

dikembangkan untuk merepresentasikan pengetahuan

(knowledge), keterampilan (skill), dan sikap kerja (attitude) yang

dituntut oleh setiap KUK dengan mempertimbangkan kemampuan

yang dituntut dalam 5 (lima) aspek dimensi kompetensi dan gradasi

kompetensi dalam 7 (tujuh) aspek kompetensi kunci. Bentuk materi

uji dapat berupa pertanyaan, instruksi, atau perintah untuk

melakukan suatu kegiatan seperti instruksi untuk melakukan

peragaan, demonstrasi, simulasi dan sebagainya.

Untuk mendapatkan gambaran minimal dalam membuat

MUK, setiap matei uji merefleksikan pernyataan-pernyataan IUK

yang merepresntasikan 3 (tiga) aspek kompetensi, yaitu berupa

pertanyaan untuk menggali tingkat pengetahuan (knowledge),

mengukur keterampilan (skill) dan sikap kerja (attitude) yang

Page 60: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

2

dikehendaki oleh setiap IUK. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa

untuk dapat memperoleh informasi tentang pencapaian

kemampuan sesuai dengan yang disyaratkan oleh setiap indikator,perlu dikembangkan soal/pertanyaan/instruksi/perintah untuk

melakukan suatu kegiatan dalam konteks mengukur 3 (tiga) aspek

kompetensi tersebut.

1.2. Tujuan Penyusunan PedomanPedoman penyusunan Materi Uji Kompetensi Kerja jasa

konstruksi ini bertujuan untuk memandu institusi pelatihan dalam

menyusun materi uji kompetensi (MUK) yang akan digunakan

untuk mengukur kompetensi kerja.

Page 61: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

3

BAB IIPENYUSUNAN MATERI UJI KOMPETENSI

2.1. Acuan PenyusunanMateri Uji Kompetensi (MUK) disusun mengacu pada

Standar Kompetensi Kerja (SKK) yang telah dianalisis indikator-indikator unjuk kerjanya, sehingga diperoleh informasi kebutuhanuntuk memenuhi aspek-aspek kompetensi yang meliputipengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Penyusunan materi ujikompetensi harus memperhatikan posisi Indikator Unjuk Kerja(IUK) terhadap:

a. Aspek Kompetensib. Dimensi Kompetensic. Gradasi pada Kompetensi Kunci

2.2. Langkah-langkah Penyusunan Materi Uji KompetensiSecara substansi, langkah-langkah yang diperlukan dalam

menyusun Materi Uji Kompetensi adalah sebagai berikut :a. Melakukan analisis kompetensi pada setiap KUK untuk

mendapatkan indikator unjuk kerjab. Mentransformasikan hasil analisis kompetensi dalam bentuk

matriks.c. Menyusun pertanyaan/soal/instruksi/perintah dari setiap

indikator unjuk kerja untuk menggali pengetahuan,keterampilan dan sikap kerja pada setiap KUK

d. Menyusun jawaban/uraian kegiatan/panduan langkah kerjadari setiap pertanyaan/ soal/instruksi/perintah dan melakukanceking serta sinkronisasi dengan materi yang ditulis, apakahjawaban pertanyaan telah diuraikan dalam materi pelatihan.Aktivitas ini berfungsi sebagai instrumen untuk melakukanpengecekan apakah tuntutan kompetensi yang dinyatakandalam MUK telah diuraikan dengan cukup jelas oleh materipelatihan atau masih perlu revisi atau penambahan uraian,contoh, dan lain-lain.

Page 62: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

4

2.3. Matriks Kisi–kisi Penyusunan Materi Uji KompetensiUntuk mendalami dan menganalisis posisi aspek

kompetensi, dimensi kompetensi dan gradasi pada kompetensikunci terhadap Indikator Unjuk Kerja/Keberhasilan (IUK) dibuatmatriks kisi–kisi sebagai berikut :a. Kajian Posisi Indikator Unjuk Kerja/Keberhasilan (IUK)

Unit Kompetensi =

NoElemen

Kompetensi/Kriteria

Unjuk Kerja

IndikatorUnjuk Kerja/Keberhasilan

UnsurKompetensi

Gradasi PadaAspek

KompetensiKunci

DimensiKompetensi

K P A 1 2 3 1 2 3 4 51

2

ElemenKompetensi1.1 KUK 11.2 KUK 21.3 KUK nElemenKompetensi2.1 KUK 12.2 KUK 22.3 KUK n

b. Matriks Kisi-kisi Pembuatan Soal/PertanyaanPembuatan Soal/Pertanyaan mengacu pada materi pelatihansebagai berikut :

Unit Kompetensi =..............................................................Elemen Kompetensi = ..............................................

No Kriteria Unjuk Kerja Indikator UnjukKerja

Pertanyaan/Instruksi/Perintah

Page 63: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

5

2.4. Pembuatan Pertanyaana. Syarat-syarat MUK

MUK dimaksudkan untuk mengukur kompetensi yang didalamnya terdiri aspek pengetahuan, keterampilan dan sikapkerja.

Persyaratan alat ukur kompetensi adalah sebagai berikut :1. Syarat Pertama

Setiap alat ukur hanya untuk mengukur satu aspekdimensi kompetensi, misalnya :- Alat ukur pengujian pengetahuan, atau ujian teori.- Alat ukur pengujian keterampilan, atau ujian praktek,

peragaan, demonstrasi dan lain-lain.- Alat ukur pengujian sikap kerja, dengan teknik atau

metodologi yang relevan, dalam bentuk ketelitian,disiplin, tekun, tidak mudah menyerah dan lain-lain.

2. Syarat KeduaKehandalan (reliability), yang meliputi ketepatan dankecermatan hasil pengukuran yang didasarkan kepada 5dimensi kompetensi.

3. Syarat KetigaKestabilan (consistency), yang meliputi kestabilan internaldan kestabilan eksternal. Kestabilan internal adalah ketika tingkat soal-soal

setiap penilaian homogen, baik dari segi tingkatkesukaran maupun dari segi bentuk soal/prosedurmenjawabnya.

Kestabilan eksternal adalah tingkat sejauh mana skoryang dihasilkan sebuah penilaian terhadapsekelompok orang, akan tetap sama denganpenilaian terhadap kelompok orang lainnya,sepanjang penilaian kemampuan orang-orang danacuan Standar Kompetensi Kerja (SKK) tetap sama.

Page 64: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

6

b. Kriteria PenilaianKriteria penilaian kompetensi kerja, terdiri dari 2 jenis, yaitu :

1. KompetenPenilaian kompeten didasarkan pada pemenuhan ataspersyaratan kompetensi yang ditentukan melaluikegiatan pengujian terhadap aspek pengetahuan,keterampilan dan sikap kerja.

2. Belum kompetenPenilaian belum kompeten didasarkan pada belumterpenuhinya persyaratan kompetensi yang ditentukanmelalui kegiatan pengujian terhadap aspekpengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

2.5. Membuat Materi Uji KompetensiUntuk menjamin keakuratan membuat soal, perlu diperhatikan

kepastian posisi Indikator Unjuk Kerja/ Keberhasilan (IUK)

terhadap:

a. Aspek Kompetensib. Dimensi Kompetensic. Gradasi pada Kompetensi Kunci

Jenis soal secara umum disusun menjadi tiga kelompok yaitu:

- Materi Uji Teori.

- Materi Uji Praktek.

- Materi Uji Sikap Kerja

Ada kalanya Uji Sikap Kerja dapat dilaksanakan bersamaan

dengan Uji Teori dan Uji Praktek.

2.5.1. Materi Uji Kompetensi TeoriMateri Uji Kompetensi Teori (MUK Teori) disusun sesuai tata cara

dan ketentuan yang sudah diuraikan di depan.

Langkah dan Bentuk Soal Materi Kompetensi Uji Teori

1. Penetapan scope (cakupan)

Merupakan pokok-pokok bahasan/topik-topik yang akan

dievaluasi.

Page 65: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

7

2. Penentuan aspek-aspek pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja yang akan diukur dalam setiap pokok

bahasan, tingkat kinerja/kompetensi dan dimensi

komponen kompetensi.

3. Penentuan jenis soal/ tes.

Berupa ujian uraian (essay test), ujian objektif (objective

test) atau kombinasi kedua jenis tes tersebut, atau

menggunakan jenis lainnya.

4. Penentuan Lama Ujian

Lama Ujian adalah waktu yang diperlukan untuk

keseluruhan ujian yang mencakup seluruh unit

kompetensi yang diujikan.

2.5.2. Materi Uji Kompetensi Prakteka. Penyusunan Materi Uji Kompetensi Praktek Kerja

Penyusunan Materi Uji Kompetensi Praktek (MUK Praktek)

perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. MUK Praktek harus mengacu pada unsur-unsur Unit

Kompetensi yang tertuang dalam SKKNI

2. Penyusunan MUK Praktek harus meninjau kembali

kebutuhan keterampilan (skill) hasil kajian posisi Indikator

Unjuk Kerja (IUK) pada unsur kompetensi.

3. Instruksi yang seharusnya dilakukan oleh peserta

pelatihan sesuai Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada setiap

Elemen Kompetensi.

4. Membuat kunci standar pelaksanaan instruksi dari

masing-masing IUK (Catatan: Kunci standar pelaksanaan

dibuat dalam jumlah terbatas dan hanya dipegang oleh

Tim Penguji).

5. Bentuk dan jumlah soal MUK Praktek merepresentasi

hasil analisis kebutuhan/persyaratan keterampilan dari

hasil kajian posisi IUK terhadap aspek Kompetensi.

Page 66: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

8

6. Menentukan kebutuhan bahan, peralatan/perlengkapan,

lokasi praktek untuk setiap Unit Kompetensi dan dapat

digabung dengan unit-unit lain yang tertuang dalam

SKKNI.

b. Bentuk Soal Materi Uji Kompetensi Praktek KerjaBentuk Materi Uji Kompetensi Praktek (MUK Praktek) dapat

dikelompokkan menjadi:

1. Memperagakan dan merakit, yaitu membentuk satu

kesatuan benda dengan menggabungkan beberapa

komponen menjadi barang jadi menggunakan proses

sesuai instruksi kerja dan selesai dalam waktu yang

ditentukan.

2. Membuat benda/barang jadi yang sesungguhnya dengan

proses sesuai instruksi kerja, dan produknya dapat

berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Melakukan kegiatan sesuai instruksi kerja yang dikaitkan

dengan manual pelaksanaan pekerjaan atau SOP.

4. Peserta uji praktek diharuskan memecahkan masalah

atau mencari penyelesaian suatu masalah yang dihadapi

sesuai instruksi atau prosedur kerja.

5. Kegiatan-kegiatan lain yang disyaratkan dalam Unit-unit

Kompetensi.

c. Penilaian Uji Kompetensi Praktek KerjaPenilaian Uji Kompetensi Praktek kerja dilakukan dengan

melalui pengamatan/demonstrasi/ pemagangan dalam

pelaksanaan pekerjaan. Adapun format penilaian uji

kompetensi praktek adalah sebagai berikut:

9

Page 67: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

9

No Aspek Yang Diamati Kriteria Yang DiamatiKeterangan

Benar Salah

1 Persiapan Kerja 1. Memilihperalatan/perlengkapan

2. Memilih bahan3. Merencanakan langkah

kerja

2 Pelaksanaan Kerja 1. Menggunakanperalatan/perlengkapansesuai dengan prosedur

2. Menggunakan bahansesuai spesifikasi

3. Melakukan pekerjaansesuai prosedur

4. Mengunakan AlatPelindung Diri (APD)

5. Menerapkan ketentuanKeselamatan danKesehatan Kerja (K3)

6. Memperhatikan aspekkeselamatan LingkunganKerja

3 Produk Kerja 1. Memenuhi ketentuan mutu,dimensi dan volume

2. Memenuhi spesifikasi3. Memenuhi ketentuan K34. Memenuhi ketentuan

lingkungan kerja

4 Waktu PenyelesaianKerja

1. Menyelesaikan pekerjaandengan tepat waktu

5 Hasil Akhir Kerja 1. Melakukan sesuai SOP2. Menggunakan peralatan

dan perlengkapan sesuaiprosedur dan jadwal

3. Menggunakan bahansesuai perencanaan

4. Menyelesaikan pekerjaansesuai mutu, volume dandimensi

Page 68: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

10

No Aspek Yang Diamati Kriteria Yang DiamatiKeterangan

Benar Salah

5. Menghasilkan produksesuai desain

6. Menghasilkan produksesuai estetika yangdisyaratkan

2.5.3. Penyusunan Materi Uji Kompetensi Sikap KerjaPenilaian (assessment) sikap kerja dilakukan saat melakukan

tugas pekerjaan. Pembuatan materi uji sikap kerja harus konsisten

untuk membuktikan bahwa tuntutan sikap kerja untuk mewujudkan

IUK dari setiap KUK terpenuhi sesuai norma, standar operasional,

manual dan/atau pedoman maupun waktu yang telah ditentukan.

Pembuatan materi uji sikap kerja perlu memperhatikan:

a. Kebutuhan aspek sikap kerja (setiap IUK hasil analisis setiap

KUK pada setiap Elemen Kompetensi.

b. Bahan peralatan, perlengkapan dan material untuk

pelaksanaan pekerjaan disediakan sesuai spesifikasi.

c. Norma dan standar prosedur pelayanan minimal sesuai etika

profesi dan budaya kerja.

d. Waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dilaksanakan sesuai

dengan waktu yang telah dijadwalkan. Akan lebih baik jika

waktu yang digunakan lebih cepat dari waktu yang telah

dijadwalkan.

e. Instruksi sikap kerja yang harus dijalankan ditaati dengan

penuh tanggung jawab, teliti dan cermat.

f. Kesiapan dan kemampuan melaksanakan tugas walaupun

menghadapi situasi kerja baru yang berbeda serta dapat

menghadapi perbedaan atau kesulitan yang tidak terduga.

Page 69: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

11

g. Instruksi kerja, prosedur pelaksanaan, ketentuan etika profesi

dan budaya kerja harus dapat digunakan untuk mengukur

secara kualitatif maupun kuantitatif.

h. Kunci jawaban materi uji sikap kerja dibuat untuk setiap

Elemen Kompetensi, kemudian disatukan dalam satu kesatuan

per Unit Kompetensi dan digunakan sebagai pegangan

penguji.

Bentuk soal atau alat uji sikap kerja antara lain:

a. Wawancara, tes tertulis, demonstrasi, dan lain-lain

Pengujian ini untuk membuktikan sejauh mana penguasaan

ketentuan sikap kerja untuk:

Penjaminan keselamatan dan kesehatan kerja (Health

and Safety Assurance) dapat dipenuhi.

Penjaminan mutu (Quality Assurance) dapat diterapkan

sesuai standar/spesifikasi mutu dengan waktu yang

ditentukan.

Penjaminan ketentuan lingkungan kerja (Job Role

Assurance) dilaksanakan dengan konsisten.

b. Sikap kerja saat melakukan aktivitas kerja, antara lain:

Memberi tugas/instruksi kerja kepada peserta dengan

materi uji sikap kerja menggunakan ketentuan norma,

standar, manual dan prosedur kerja.

Ketaatan terhadap budaya kerja dan etika profesi yang

dianut oleh instansi/perusahaan tempat kerja.

c. Penyikapan terhadap kondisi dan situasi pekerjaan, antara

lain:

Bentuk uji sikap kerja untuk mengungkapkan kepekaan

terhadap keadaan kritis yang menyangkut kekurang-

telitian dan kecermatan dalam penerapan ketentuan K3,

lingkungan kerja dan mutu/volume/dimensi dan estetika

tugas pekerjaan.

Page 70: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

12

Kepekaan dalam menghadapi situasi kerja yang baru

dan berbeda atau munculnya persoalan secara tiba-tiba

dan tidak terduga.

2.6. Bentuk Materi Uji KompetensiBentuk Materi Uji Kompetensi (MUK) dapat digambarkan sebagai

berikut :

MATERI UJI KOMPETENSI(MUK)

JABATAN KERJA :

(…………………………………………………………..)

UNIT KOMPETENSI :(Sesuai dengan yang tercantum pada SKKNI)

LEMBAGA PELATIHAN…………………………………………..

……………………………………………….

Page 71: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

13

A. Materi Uji Pelatihan Teori

Nama Jabatan Kerja : ……………………………..................Unit Kompetensi : ……………………………..................Waktu : ……………………………..................

Penjelasan Umum :1. Tulis nomor ujian anda di sebelah kanan atas lembar jawaban.2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti.3. Jangan menulis atau memberi tanda apapun pada lembar

pertanyaan.4. Tuliskan jawaban anda pada kertas lembar jawaban.5. Periksalah kembali jawaban dengan teliti sebelum diserahkan kepada

petugas.

I. MATERI UJI KOMPETENSI1.1 Elemen Kompetensi .................................................................... ...

a. KUK (Kriteria Unjuk Kerja) (1) : ……................……………………

Pertanyaan Induk :1. Merepresentasi Indikator Unjuk Kerja/Keberhasilan (IUK)2. ………………………………………………………………………………3. ………………………………………………………………………………4. ………………………………………………………………………………5. ………………………………………………………………………………6. ………………………………………………………………………………n. ………………………………………………………………………………

Page 72: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

14

Jenis Soal :a. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu yang menurut anda paling benar : a, b, c atau ddengan memberi tanda lingkaran (O) pada lembar jawaban yangtersedia.1. ……………………………………………………………………………

a. ………………..b. ………………..c. ………………..d. ………………..

2. ……………………………………………………………………………a. ………………..b. ………………..c. ………………..d. ………………..

3. ……………………………………………………………………………a. ………………..b. ………………..c. ………………..d. ………………..

dan seterusnya.

b. MenjodohkanJodohkanlah uraian di sebelah kiri dengan istilah yang sesuaidisebelah kanan.

Soal-soal :1. ……………………………2. ……………………………3. ……………………………4. ……………………………5. ……………………………dan seterusnya

Pilihan Menjodohkan :A. …………………………....B. …………………………....C. …………………………....D. …………………………....E. …………………………....dan seterusnya

Page 73: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

15

c. Esei (Isian/jawaban singkat) tertulis/lisan.Isilah titik-titik dari lembar pertanyaan atau jawab pertanyaansecara benar, singkat dan jelas.1. Pertanyaan

……………………………………………………………………2. Pertanyaan

……………………………………………………………………3. Pertanyaan

……………………………………………………………………4. Pertanyaan

……………………………………………………………………dan seterusnya.

B. Materi Uji Kompetensi PraktekMateri Uji Kompetensi Praktek, terutama untuk penilaian penerapan

Unit-unit Kompetensi pada aspek keterampilan dan sikap kerja.

Materi uji kompetensi praktek terdiri dari :

B.1. Materi Uji Kompetensi untuk Peserta

B.2. Materi Uji Kompetensi untuk Penguji

B.1. Materi Uji Kompetensi Praktek untuk Peserta :

Bentuk format materi uji praktek untuk peserta sebagai berikut :

Page 74: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

16

Nama Jabatan : ..................................................................................................Kualifikasi : ..................................................................................................Kelas / Tingkat : ..................................................................................................No. Kode : ..................................................................................................

A. PENJELASAN UMUM :1. Tulis nomor ujian anda pada lembar-lembar kertas ujian yang diberikan oleh

penguji.2. Baca dan perhatikan dengan baik semua soal dan instruksi yang diberikan

oleh penguji.3. Laksanakan instruksi kerja yang diberikan oleh penguji.4. Apabila ada yang kurang jelas tanyakan kepada penguji.

B. MATERI UJI

Instruksi Standar Pelaksanaan

1.2.3.

1.2.3.

B.2. Materi Uji Kompetensi (Praktek) Untuk Penguji

Nama Jabatan : ...................................................................Kualifikasi : ...................................................................Kelas / Tingkat : ...................................................................Waktu : ...................................................................

A. PENJELASAN UMUM1. Penguji menyiapkan sarana uji bersama panitia uji setempat.2. Penguji menyiapkan soal/instruksi kerja yang akan diujikan kepada peserta.3. Penguji menyiapkan nomor ujian yang harus dipakai oleh peserta uji

kompetensi.4. Penguji menyiapkan lembar-lembar yang akan diberikan kepada peserta.5. Penguji menyiapkan format laporan operasi dan K3.6. Penguji menyiapkan format penilaian.

Page 75: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

17

B. SARANA YANG HARUS DISEDIAKAN/DISIAPKAN:.................................................................................... ..................................................................................................................................................

C. PENGUJIAN1. Penguji : ........................................................2. Peserta : ........................................................3. Pelaksanaan Pengujian : ........................................................

D. MATERI UJIInstruksi Standar Pelaksanaan

Instruksi mengacu Kriteria UnjukKerja (KUK) Setiap elemen

Berisi masing-masing IndikatorUnjuk Kerja (IUK) pada aspekketerampilan dan sikap kerja

E. LEMBAR PENILAIANMateri Uji : .............................................................................No. Kode : .............................................................................Nama Peserta : .............................................................................No. Ujian : .............................................................................Tanggal : .............................................................................Tempat : .............................................................................

No

Elemen Kompetensidan Kriteria Unjuk

Kerja(KUK)

Pernyataan Kompetensi

KeteranganKompeten Belum

Kompeten

12n

Jumlah

19

Page 76: M E N T E R I P E K E R J A A N U M U M R E P U B L I K I ...

18

Catatan :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tim Penguji :1.2.3.

Ketentuan LainnyaPelaksanaan lebih lanjut Keputusan atau Peraturan Menteri ini diatur dan

ditetapkan oleh lembaga yang berkepentingan yang membidangi

Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Departemen

Pekerjaan Umum.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO