Nama: Deshinta Puspasari, S.H.NIM: 140720201020Mata Ujian: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Kelas: B

I. Wardoyo, seorang ahli farmasi, bekerja di PT Kalmex Pharmaceutical dalam divisi Research and Development. Ia mengadakan penelitian selama kira-kira 3 tahun, hingga berhasil membuat invensi formula obat untuk meningkatkan antibodi. Atas invensi ini diberikan Paten di Indonesia dengan nomor P.4.560.746 pada tanggal 2 Juni 2005. Kemudian PT Kalmex Pharmaceutical mengadakan perjanjian lisensi dengan PT Sampoerna Farma, yang berisi bahwa PT Sampoerna Farma diberikan hak untuk memproduksi obat tersebut untuk wilayah Indonesia Timur dengan suatu kemasan (packaging) PT Kalmex Pharmaceutical dan pembayaran royalti ditetapkan sebesar 10% dari setiap kemasan yang terjual di pasaran.

Jawaban:1. a. Pemegang hak paten atas invensi tersebut adalah PT Kalmex Pharmaceutical, dikarenakan Wardoyo yang membuat invensi formula obat untuk meningkatkan antibodi, merupakan ahli farmasi yang bekerja di PT Kalmex Pharmaceutical divisi Research and Development. Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu:Pasal 12(1) Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi.

b. Paten yang diberikan berupa paten proses (process patent). Dalam hal ini Wardoyo yang merupakan ahli farmasi di PT Kalmex Pharmaceutical berhasil membuat formula obat untuk meningkatkan antibodi. Bentuk perlindungan paten dalam hal paten proses adalah pemberian hak eksklusif bagi pemegang paten untuk menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang.

2. a. Pemegang paten dalam hal ini PT Kalmex Pharmaceutical berhak memberikan lisensi kepada PT Sampoerna Farma berdasarkan perjanjian lisensi tersebut selama jangka waktu lisensi diberikan, dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu:(1) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.(2) Kecuali diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Atas invensi formula obat tersebut diberikan paten di Indonesia dengan Nomor P.4.560.746 pada tanggal 2 Juni 2005. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Ditjen HAKI mengumumkan permohonan paten segera setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan. Dengan demikian perjanjian lisensi tersebut dapat berakhir pada tahun 2023, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi tersebut. Mengenai jangka waktu paten diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu:(1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.(2) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan.

3. a. Bulan November 2005, di Indonesia beredar obat antibodi (yang komposisinya sama dengan obat antibodi yang diproduksi PT Kalmex Pharmaceutical) diproduksi oleh Jerkinson Pharmaceutical, Co. dari USA yang diimpor oleh PT Sehat Farma. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap paten Nomor P.4.560.746. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa: Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten yang berdasarkan undang-undang ini, pemegang paten-proses yang bersangkutan berhak atas dasar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten.

b. Dalam peristiwa tersebut yang berhak menggugat adalah pemegang paten ( PT Kalmex Pharmaceutial), dan mengenai beban pembuktiannya dibebankan kepada Tergugat. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:Pasal 16 ayat (2)Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya.Pasal 119(1) Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap paten proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan paten proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibebankan kepada Tergugat apabila:a. Produk yang dihasilkan melalui paten proses tersebut merupakan produk baru;b. Produk tersebut diduga merupakan hasil dari paten proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu, pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.(2) Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan berwenang:a. Memerintahkan kepada pemegang paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya;b. Memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan paten proses tersebut.(3) Dalam pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

4. a.

b. Forum arbitrase dapat diambil oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menyatakan bahwa: Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Penetapan sementara ialah surat penetapan yang segera diterbitkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan paten, yang efektif berfungsi untuk: mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan hak yang berkaitan dengan paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi; menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti; meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas paten dan hak yang berkaitan dengan paten, serta hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.Ketentuan mengenai penetapan sementara pengadilan terdapat dalam Pasal 125, 126, 127, dan 128 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

II. Pada tahun 1997, ketika Andre berusia 16 tahun dan belum menjadi penyanyi dan pencipta lagu ternama, Andre mengikat kontrak dengan perusahaan rekaman PT Sonya Music Indonesia. Kontrak tersebut berisi kesepakatan bahwa Andre terikat untuk menjadi penyanyi selama 25 tahun dan sekaligus seluruh karya Andre, baik yang ada pada saat itu maupun yang akan ada di kemudian hari, selama jangka waktu yang sama menjadi hak PT Sonya Music Indonesia. Saat ini Andre telah menjadi penyanyi dan pencipta lagu ternama. Namun, Andre tidak merasa berbahagia dan seolah-olah kehilangan bakatnya untuk mencipta lagu karena ia merasa tidak memiliki kebebasan untuk mencipta lagu yang sesuai dengan keinginannya untuk berimprovisasi. Andre merasa menyesal dengan kontrak yang telah dibuatnya dengan PT Sonya Music Indonesia.

Jawaban:1. Kontrak yang dibuat oleh Andre dengan PT Sonya Music Indonesia merupakan perjanjian pengalihan hak. Pengalihan hak merupakan tindakan pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan, kepentingan atau hak seseorang. Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa: Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena perjanjian tertulis. Mengingat kontrak tersebut berisi kesepakatan bahwa Andre terikat untuk menjadi penyanyi selama 25 tahun dan sekaligus seluruh karya Andre, baik yang ada pada saat itu maupun yang akan ada di kemudian hari, selama jangka waktu yang sama menjadi hak PT Sonya Music Indonesia.

2. Andre dapat membatalkan kontrak tersebut, dikarenakan kontrak tersebut dibuat ketika Andre berusia 16 tahun (belum dewasa). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan; Mengenai suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal.Dalam hal kecakapan, bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan undang-undang menentukan sebagai berikut: Menurut Pasal 330 KUHPerdata, kecakapan diukur apabila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.Dalam hal kecakapan merupakan syarat subyektif dari suatu perjanjian, apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap.

3.

4. Lukisan tubuh (body painting) bukan merupakan ciptaan yang dapat diberikan perlindungan hak cipta. Lukisan bukanlah suatu ide, melainkan objek dan melukis tanpa suatu permukaan (media) permanen bukanlah lukisan. Body painting permukaannya (medianya) tidak permanen, karena dilukis pada tubuh seseorang sehingga bukanlah sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hak cipta.

5. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tindakan home taping dan bootlegging merupakan suatu tindakan yang bukan untuk tujuan komersil, akan tetapi tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta.