PENGERTIAN,

RUANG LINGKUP

DAN PRINSIP DASAR HKI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

4/13/2015 1 DJUL/HKI (1-2)

4/13/2015 DJUL/HKI (1-2) 2

Pokok Bahasan

Pengantar (Sejarah perkembangan HKI di Indonesia, WTO dan perkembangannya, Konvensi-konvensi internasional tentang HKI)

Ruang Lingkup HKI (Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Sifat-sifat dan prinsip HKI)

Prinsip-prinsip Umum Hak Cipta dan Hak Terkait (Pengertian, dan Ciri-ciri hak cipta , Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi,

Subyek hak cipta, Hak Ekonomi dan Hak Moral, Jangka waktu perlindungan hak cipta)

Hak Pencipta dan Hak Terkait (Pengalihan hak cipta, Hak Terkait dan Pengaturannya dalam UU HC )

Pelanggaran Hak Cipta (Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta, Gugatan perdata dan tuntutan pidana, Penyelesaian secara litigasi dan non litigasi)

Prinsip Umum Merek (Pengertian merek Syarat merek, jenis merek, Fungsi, Jangka waktu perlindungan, Sistem Pendaftaran Merek dan Hak Prioritas)

Prinsip Umum Perlindungan Indikasi Geografis (Pengertian, lingkup dan jangka waktu perlindungan, serta perbedaan dengan Merek)

UJIAN TENGAH SEMESTER

Pelanggaran Merek dan Indikasi Geografis (bentuk pelanggaran Merek dan indikasi geografis, penghapusan dan pembatalan merek)

Prinsip umum Perlindungan paten

(lingkup perlindungan, Subyek paten

Jenis-jenis paten, Jangka waktu perlindungan paten, dan Paten asing)

Pelanggaran Hak Paten ( Lingkup Pelanggaran terhadap hak paten, Penyelesaian sengketa paten secara litigasi dan non litigasi)

Prinsip Umum Pelindungan Desain Industri (Pengertian dan cirri-ciri perlindungan Desain Industri, Subyek / Pemegang hak desain industry, Bentuk Pelanggaran DI).

Prinsip umum Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (lingkup perlindungan, Sistem pendaftaran, jangka waktu perlindungan dan pelanggaran pemegang hak DTLST)

Prinsip umum Perlindungan Rahasia Dagang (

Lingkup perlindungan, Sistem pendaftaran, pelanggaran pemegang hak rahasia dagang)

Prinsip umum Perlindungan Varietas Tanaman

(lingkup perlindungan, Perlindungan pemegang hak varietas Tanaman dan pelanggaran terhadap hak varietas tanaman)

UJIAN AKHIR SEMESTER

4/13/2015 3 DJUL/HKI (1-2)

4/13/2015 4 DJUL/HKI (1-2)

4/13/2015 5 DJUL/HKI (1-2)

INDONESIA MENJADI ANGGOTA WTO

BERKAITAN DENGAN TRIPs

(AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS of

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) SALAH SATUNYA PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HKI

4/13/2015 6 DJUL/HKI (1-2)

INDONESIA MENJADI ANGGOTA WTO

HARUS MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

MENGAPLIKASIKAN KETENTUAN WTO DALAM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NASIONALNYA

4/13/2015 7 DJUL/HKI (1-2)

WTO TRIPS Agreement

It is the GATT Uruguay Round Agreement on Trade Related

Intellectual Property.

It deals with the protection & enforcement of Trade-Related

intellectual property rights.

It establishes minimum levels of protection that each

government has to give to the intellectual property of fellow

WTO members

4/13/2015 8 DJUL/HKI (1-2)

The agreement covers five broad issues

How basic principles of the trading system and other

international intellectual property agreements

should be applied

How to give adequate protection to intellectual

property rights

How countries should enforce those rights

adequately in their own territories

How to settle disputes on intellectual property

between members of the WTO

Special transitional arrangements during the period

when the new system is being introduced. 4/13/2015 9 DJUL/HKI (1-2)

Mengapa HKI? Hak-hak dasar = Pasal 27 (2) Human Right

Declaration: setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (moral dan materil) yg diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusasteraan atau artistik dalam hal ia sebagai pencipta.

Melindungi reputasi

Mendorong dan menghargai setiap inovasi dan penciptaan: sistem insentif

Mencegah adanya duplikasi sumber informasi invensi/terkini

4/13/2015 10 DJUL/HKI (1-2)

Mendukung kegiatan litbang sumber rujukan teknologi terkini, menilai trend teknologi, monitoring kompetitor dll.

HKI merupakan elemen kunci didalam menciptakan daya kompetisi individu dan/atau nasional/internasional;

Perubahan fungsi HKI dari fungsi perlindungan menjadi elemen kunci strategi pembangunan bangsa atau pengembangan usaha

4/13/2015 11 DJUL/HKI (1-2)

HKI Merupakan

Aset Usaha, melalui

Inovasi produk dan proses melalui Paten

Cultural Artistic & Literary Works and Computer Software and Compilation melalui Hak Cipta

Creative Design termasuk desain tekstil melalui perlindungan Desain Industri

Tanda distinctive sign melalui perlindungan Merek Dagang

Microchips melalui perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Informasi rahasia yang bernilai komersil dilindungi Rahasia Dagang

4/13/2015 12 DJUL/HKI (1-2)

Pengertian Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) HKI merupakan padanan dari Intellectual Property

Rights.

HKI adalah suatu hak yang timbul sebagai hasil

dari olah pikir otak manusia yang dapat

menghasilkan suatu produk atau suatu proses, yang berguna bagi manusia.

HKI merupakan hak untuk menikmati secara

ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

4/13/2015 13 DJUL/HKI (1-2)

Ruang Lingkup HKI

Hak Cipta (Copyrights) dan Hak-hak terkait

Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)

Secara umum HKI dibagi menjadi dua kelompok besar yakni:

4/13/2015 14 DJUL/HKI (1-2)

Obyek Pengaturan HKI

1. Hak Cipta Ilmu pengetahuan, seni dan sastera; 2. Paten Penemuan di bidang TEKNOLOGI; 3. Merek Karya-karya berupa tanda (tulisan huruf atau kata,

atau gambar, atau warna, atau kombinasi di antaranya) untuk membedakan dengan produk (barang atau jasa) yang sejenis;

4. Rahasia Dagang Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang Teknologi dan/atau bisnis;

5. Desain Industri Karya-karya berupa produk yang dapat berulang kali digunakan untuk memproduksi barang;

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semi konduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik

4/13/2015 15 DJUL/HKI (1-2)

Hak Cipta (Copyrights)

Lebih lanjut yang tercakup dalam hak cipta adalah semua expresi

dari olah pikir manusia, tidak termasuk ide atau gagasan.

Biasanya yang termasuk dalam lingkup hak cipta adalah literary dan

karya artistik, yang didalamnya termasuk tulisan (buku), musik, karya

seni, dan karya-karya yang berbasis teknologi (program komputer

dan basis data elektronik)

Undang-undang No 19 Tahun 2002 mengatur mengenai Hak cipta di

Indonesia.

Prinsipnya bahwa Hak Cipta baik didaftar maupun tidak, tetap

dilindungi, sehingga pendaftarannya hanya merupakan pencatatan saja.

Jangka waktu pelindungannya adalah 50 tahun setelah pemilik haknya meninggal dunia. 4/13/2015 16 DJUL/HKI (1-2)

Hak Kekayaan Industri

(Industrial Properti Rights)

1. Merek

2. Indikasi Geografis

3. Desain Industri

4. Desain Tata Letak Sirkit Terpadu

5. Paten

6. Rahasia Dagang

4/13/2015 17 DJUL/HKI (1-2)

Ringkasan Kriteria HKI

4/13/2015 18 DJUL/HKI (1-2)

Sumber Hukum HKI di Indonesia

1. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta

2. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

3. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

4. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia

Dagang

5. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Desain Industri

6. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu

4/13/2015 19 DJUL/HKI (1-2)

Pengaturan HKI di tingkat Internasional

Konvensi di bidang Hak Cipta 1. Konvensi Bern 1886 (International Convention for the

Protection of Literary and Artistic Work) Konvensi Induk

2. Konvensi Roma 1961 (International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations)

3. Konvensi Roma 1961 (Convention for the Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms)

4. Konvensi Multilateral bagi Penghindaran Pajak Berganda atas Royalti Hak Cipta tahun 1979

5. Traktat Jenewa mengenai International Recording of Scientific Discoveries, tahun 1978

4/13/2015 20 DJUL/HKI (1-2)

Konvensi di Bidang Hak atas Kekayaan

Industri

Konvensi Induk (Konvensi Paris 1883)

The Paris Convention for the

Protection of

Industrial Property

4/13/2015 21 DJUL/HKI (1-2)

Konvensi di bidang Hak Paten 1. European Convention Relating to the Formalities

Required to Patent Application (1953);

2. European Convention for International Classification of Patent (1954);

3. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification;

4. Perjanjian Kerjasama Paten di Washington 1970 (Patent Cooperation Treaty);

5. European Patent Convention (EPC) tahun 1973;

6. The Community Patent Convention (CPC) tahun 1975;

4/13/2015 22 DJUL/HKI (1-2)

Konvensi di bidang Merek 1. Perjanjian Madrid 1891 (Madrid Agreement

Concerning the Repression of False Indications of Origin);

2. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Trademarks;

3. The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design 1925;

4. Lisbon Agreement for the Protection of Appelations of Origin and their International Registration 1958;

5. Nice Agreement Concerning the International Classification of Good and Services for the Purpose of the Registration of Marks 1957.

4/13/2015 23 DJUL/HKI (1-2)

Sejarah Hak Cipta

Peraturan perundang2-an yang pernah berlaku :

1. Auteurswet (Hak Pengarang) Stb. 1912 No. 600;

2. Undang-undang No. 6 Tahun 1982;

3. Undang-undang No. 7 Tahun 1987;

4. Undang-undang No. 12 Tahun 1997.

4/13/2015 24 DJUL/HKI (1-2)

Pengertian-pengertian

1. Hak Cipta Periksa Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002;

2. Pencipta Periksa Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2002;

3. Ciptaan Periksa Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2002;

4. Pemegang Hak Cipta Periksa Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

(SESUAIKAN KEMBALI DENGAN UU HAK

CIPTA 2014 )

4/13/2015 25 DJUL/HKI (1-2)

Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi

wujud hasil karya yang lahir karena kemampuan

intelektual manusia yang merupakan endapan

perasaannya

Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastera

4/13/2015 26 DJUL/HKI (1-2)

Ciri-ciri Hak Cipta

Hak Cipta bersifat ABSOLUT/MUTLAK, dilindungi

haknya selama Pencipta hidup bahkan sampai

beberapa tahun

setelah Pencipta meninggal dunia

(Periksa No. 28 Tahun 2014)

4/13/2015 27 DJUL/HKI (1-2)

Moral Rights dan Economics Rights

Termasuk pelanggaran Hak Moral, antara lain :

1. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan;

2. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut;

3. Mengganti atau merubah judul lagu, dan/atau

4. Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi).

4/13/2015 28 DJUL/HKI (1-2)

Termasuk Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta

lagu, antara lain :

1. Perbuatan tanpa izin mengumumkan Ciptaan

lagu :

a. menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di

depan umum;

b. memperdengarkan lagu kepada umum;

c. menyiarkan lagu kepada umum;

d. mengedarkan lagu kepada umum;

4/13/2015 29 DJUL/HKI (1-2)

2. Perbuatan tanpa izin memperbanyak Ciptaan lagu

a. merekam lagu (dengan maksud diproduksi);

b. menggandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak;

c. mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu;

d. mengaransemen lagu, dan

e. menerjemahkan lagu;

4/13/2015 30 DJUL/HKI (1-2)

4/13/2015 31 DJUL/HKI (1-2)

4/13/2015 32 DJUL/HKI (1-2)