BUPATI BADUNG - jdih.badungkab.go.idjdih.badungkab.go.id/uploads/produk-hukum/...tentang Pemilihan...

1

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran

pemilihan, dan pemberhentian Perbekel di Kabupaten Badung, perlu menetapkan pengaturan lebih teknis

sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2014

tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3

4. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis. 7. Pemilihan Perbekel adalah pelaksanaan kedaulatan

rakyat di desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Pemberhentian Perbekel adalah pemberhentian Perbekel karena masa jabatannya telah berakhir, meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.

9. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

10. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia

yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel;

11. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten yang

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Perbekel.

12. Calon Perbekel adalah bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang

berhak dipilih menjadi Perbekel; 13. Calon Perbekel Terpilih adalah calon Perbekel yang

memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan

pemilihan Perbekel. 14. Penjabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu;

15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel;

16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih

Sementara;

4

18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Perbekel;

19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh

Calon Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan

pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya

disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh

Instansi Pelaksana. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 2

(1) Pemilihan Perbekel dilaksanakan secara serentak di

seluruh wilayah Daerah. (2) Pemilihan Perbekel secara serentak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) gelombang

dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Pembagian gelombang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berdasarkan pada : a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan

Perbekel;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai

Penjabat Perbekel.

(4) Pemilihan Perbekel secara bergelombang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(5) Pembagian gelombang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

5

Pasal 3

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah dengan

Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap panitia pemilihan Perbekel tingkat

desa; c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan

kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara

dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan

Perbekel; g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemilihan;

h. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan;

i. mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan; dan

j. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat terdiri dari unsur : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Kepolisian Resort Badung; c. Komando Distrik Militer;

d. Kejaksaan Negeri Denpasar; e. Inspektorat Daerah; f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Litbang; g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa; h. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

Masyarakat;

i. Satuan Polisi Pamong Praja; j. Bagian Hukum dan HAM; k. Bagian Keuangan;

l. Bagian Humas dan Protokol; dan m. Camat

6

(2) Jumlah keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan

pelaksanaan pemilihan dan ketersediaan personil pada unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Susunan kepanitiaan Panitia Pemilihan Daerah terdiri atas :

a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; dan

d. Anggota.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dapat dibagi dalam kelompok kerja.

(3) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa terdiri atas kegiatan:

a. pemberitahuan BPD kepada Perbekel tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. laporan akhir masa jabatan Perbekel kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia

Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan

e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 8

(1) BPD mengadakan rapat pembentukan dan pemilihan

anggota Panitia Pemilihan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Perbekel.

7

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang

bersifat mandiri dan tidak memihak.

(3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 21

(dua puluh satu) orang, terdiri dari: a. ketua;

b. wakil ketua; c. sekretaris; d. bendahara; dan

e. anggota.

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan

secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

(1) Masa jabatan Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan dan sampai dengan dilantiknya Perbekel

terpilih.

(2) Panitia Pemilihan yang diberhentikan, meninggal dunia atau mengundurkan diri kedudukannya diganti dari

unsur yang sama berdasarkan hasil rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 3 Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 10

Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a. merencanakan, mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, dalam hal : 1. penetapan wilayah pemilihan;

2. penetapan tata tertib pemilihan; 3. tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal

Calon Perbekel; 4. tata cara pendaftaran pemilih; 5. mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan

pemilihan; 6. pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan

pemilihan; dan 7. fasilitasi penyelesaian permasalahan

penyelenggaraan pemilihan.

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan Perbekel;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang meliputi :

1. mengumumkan pendaftaran bakal calon Perbekel; 2. menerima berkas pendaftaran bakal calon; 3. meneliti persyaratan bakal calon;

4. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon; dan

8

5. menyelenggarakan seleksi bakal calon. e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah

memenuhi persyaratan; f. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara

pelaksanaan pemilihan; g. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara

pelaksanaan kampanye;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;

i. melaksanakan pemungutan suara; j. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara; k. melaksanakan penghitungan suara;

l. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara; m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara dan mengumumkan hasil

pemilihan; n. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

dan mengumumkan calon Perbekel terpilih; dan o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemilihan.

Pasal 11

(1) Penetapan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 dapat dibagi

berdasarkan jumlah Banjar Dinas.

(2) Panitia Pemilihan menetapkan wilayah pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 12

(1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

huruf a angka 2 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD.

(3) Bakal Calon Perbekel dan Calon Perbekel wajib mentaati tata tertib pemilihan.

Pasal 13

(1) Dalam hal memudahkan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

anggota Panitia Pemilihan dapat dikelompokkan dalam seksi-seksi.

9

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit terdiri dari : a. Seksi penjaringan dan penyaringan bakal calon

Perbekel; b. Seksi pendaftaran dan pendataan pemilih; c. Seksi konsumsi;

d. Seksi perlengkapan; dan e. Seksi Keamanan.

Paragraf 4

Pemberhentian Panitia

Pasal 14

(1) Apabila anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka kedudukannya diganti dari unsur yang sama dan

ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. meninggal dunia; b. atas pemintaan sendiri; dan c. diberhentikan.

(3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena ;

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;

b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan

c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perbekel.

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Perbekel

Pasal 15

(1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perbekel

paling lama 9 (sembilan) hari.

(2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perbekel dilakukan Panitia Pemilihan melalui Kelian Banjar

Dinas dan/atau ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

(3) Pendaftaran bakal calon Perbekel diajukan dalam

bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas :

a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di

atas kertas segel atau bermeterai cukup;

10

b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

c. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh

pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

d. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal

lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi

Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan di

atas kertas segel atau bermeterai cukup; f. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi

oleh pejabat yang berwenang; g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan

bertempat tinggal di desa setempat dari Kelian

Banjar Dinas dan Perbekel setempat; h. surat Pernyataan Bersedia tinggal di Desa selama

menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang

bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

i. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri

bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai

dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit; m. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit

yang berwenang;

n. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; o. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang

ditunjuk bahwa Calon Perbekel tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

p. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Panitia Pemilihan.

(4) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua).

(5) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan

administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan

serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 20 (dua puluh) hari.

11

Pasal 16

Penghitungan bertempat tinggal di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g

berdasarkan pada tanggal terbit KTP-el.

Pasal 17

(1) Dalam hal Bakal Calon Perbekel yang mendaftar dan

memenuhi persyaratan tidak mencapai 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran

dan penelitian kelengkapan persyaratan paling lama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran dan

penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon Perbekel tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka

pemilihan perbekel ditunda dan ikut pada gelombang pemilihan perbekel berikutnya.

(3) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

(4) Bupati menetapkan penundaan Pemilihan Perbekel bagi

Desa bersangkutan dan mengikutkannya pada Pemilihan Perbekel gelombang berikutnya.

Pasal 18

(1) Dalam hal Bakal Calon Perbekel yang memenuhi

persyaratan lebih dari 5 (lima), Panitia Pemilihan mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

dan/atau swasta, tingkat pendidikan, dan usia paling lama 20 (dua puluh) hari.

(2) Selain menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat menetapkan persyaratan lain meliputi :

a. seleksi tes tertulis; atau b. dukungan KTP– el.

(3) Panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan Perguruan

Tinggi untuk melaksanakan seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti oleh semua Bakal Calon Perbekel.

(5) Penetapan Calon Perbekel melalui seleksi tes tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan nilai tertinggi.

(6) Penetapan Calon Perbekel melalui dukungan KTP-el

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan dukungan KTP-el terbanyak.

(7) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

12

(8) Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Pasal 19

(1) Perbekel yang akan mencalonkan diri wajib mengajukan cuti kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak

ditetapkan sebagai Calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Perbekel

terpilih.

(2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Perbekel wajib mengajukan cuti kepada Perbekel

atau Penjabat Perbekel sejak terdaftar sebagai bakal calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan

penetapan Calon Perbekel terpilih.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Perbekel harus mendapatkan izin tertulis

dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Paragraf 2

Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon

Pasal 20

(1) Penetapan calon Perbekel paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(2) Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 21

(1) Bakal Calon Perbekel yang telah ditetapkan menjadi

Calon Perbekel tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

(2) Dalam hal Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) meninggal sebelum

atau setelah pengundian nomor urut calon yang mengakibatkan Calon Perbekel yang tersisa untuk

mengikuti pengundian nomor urut calon serta tahapan pemilihan berikutnya kurang dari 2 (dua) orang, maka penyelenggaraan pemilihan ditunda dan mengikuti

gelombang berikutnya.

(3) Dalam hal Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) meninggal dunia

sebelum atau setelah pengundian nomor urut calon dengan jumlah calon yang tersisa 2 (dua) orang atau

lebih, maka pelaksanaan pengundian dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Perbekel berikutnya tetap dilanjutkan.

13

(4) Calon Perbekel yang meninggal dunia sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tanda atau foto yang bersangkutan tetap dicantumkan dalam surat suara

untuk pelaksanaan pemilihan.

(5) Dalam hal Calon Perbekel yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata

memperoleh suara terbanyak atau sama dengan satu atau lebih calon lainnya, maka suara bagi Calon

Perbekel yang meninggal dunia dinyatakan nol dan Calon Perbekel yang ditetapkan sebagai Calon Perbekel terpilih adalah Calon Perbekel peringkat kedua

terbanyak.

Pasal 22

(1) Sebelum pengundian nomor urut calon Perbekel,

Panitia Pemilihan menetapkan penggunaan foto calon Perbekel yang akan digunakan pada surat suara.

(2) Penetapan penggunaan foto calon Perbekel

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan bersama Calon Perbekel.

Pasal 23

(1) Pengundian nomor urut Calon Perbekel dilaksanakan

setelah penetapan Calon Perbekel.

(2) Pengundian nomor urut Calon Perbekel sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Perbekel.

(3) Nomor urut dan nama Calon Perbekel yang telah

ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Perbekel.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang penetapan

nama Calon Perbekel, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 24

(1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat :

a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

14

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum di sahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat

keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih

ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 25

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai

data penduduk Desa.

(2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana pada ayat (1) dilakukan karena :

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

c. telah meninggal dunia; d. pindah domisili ke desa lain; atau e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan

menetapkan DPS.

(4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat

yang mudah dijangkau.

(5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 26

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan

kepada Panitia Pemilihan melalui Kelian Banjar Dinas. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar

sebagai pemilih tambahan. (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3

(tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

(4) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia

Pemilihan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 27

(1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT dengan Keputusan

Panitia Pemilihan.

15

(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditambahkan dalam DPS.

(3) Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tidak dapat

pindah antar wilayah pemilihan. (4) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT selama 3 (tiga)

hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 28

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan

Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan untuk selanjutnya direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Daerah.

Pasal 29

(1) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak

dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.

(2) Dalam hal pemilih meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom

keterangan “meninggal dunia”.

Paragraf 4 Penyediaan dan Pendistribusian Surat Suara

Pasal 30

(1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara yang paling sedikit mencantumkan nomor urut, foto Calon Perbekel,

dan nama Calon Perbekel. (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 5 % (lima persen).

Pasal 31

(1) Panitia Pemilihan mengadakan dan mendistribusikan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan

pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan

akuntabel.

(2) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memperhatikan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

16

Pasal 32

(1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

(2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap

surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

(3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak

dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia

Pemilihan.

Pasal 33

(1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang

akan didistribusikan.

(2) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima panitia pemilihan

paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 34

(1) Calon Perbekel dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 35

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

17

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga

Kampanye Calon; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah,

dan tempat pendidikan; i. mencetak, membawa, memasang, atau

menggunakan gambar dan/atau atribut selain dari

gambar dan/atau atribut yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi

lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Perbekel;

b. perangkat desa;

c. anggota BPD

Pasal 36

(1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan

berupa: a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye

melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat

terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan sanksi Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

dalam tata tertib Pemilihan Perbekel.

Paragraf 6 Masa Tenang dan Penyampaian Kartu Undangan

Pasal 37

Masa tenang dalam pemilihan Perbekel paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 38

(1) Penyampaian surat undangan pemilihan kepada pemilih paling lambat diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemilihan.

18

(3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada

Panitia Pemilihan sebelum ditutupnya pelaksanaan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti diri.

(4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga berfungsi sebagai kartu pemilih.

Bagian Ketiga Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 39

(1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penetapan hari Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pembagian

gelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Waktu pelaksanaan penyerahan surat undangan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wita dan

berakhir pada pukul 12.00 wita.

(4) Batas akhir pemberian suara bagi pemilih yang sudah menyerahkan surat undangan paling lambat pada

pukul 13.00 wita.

(5) Pada saat akan dimulainya pemungutan suara para

saksi dari masing-masing calon Perbekel harus hadir dan berada pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 40

Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nomor urut, foto Calon Perbekel dan/atau nama Calon Perbekel salah

satu Calon Perbekel dalam surat suara.

Pasal 41

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 42

(1) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 di setiap TPS paling sedikit 1 (satu) buah.

(2) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan meminjam ke Komisi Pemilihan Umum Daerah atau melalui pengadaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19

Pasal 43

(1) Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara membentuk KPPS.

(2) Jumlah dan anggota KPPS paling banyak 7 (tujuh)

orang.

(3) Panitia Pemilihan menyampaikan penetapan

keanggotaan KPPS kepada Panitia Pemilihan Daerah, Perbekel dan BPD.

Pasal 44

(1) Panitia Pemilihan memfasilitasi penyediaan TPS pada

setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dengan memperhatikan jumlah

pemilih.

(2) Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum

hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk

oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(5) Dalam penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan dapat bekerja sama dengan

KPPS dan masyarakat Desa.

Pasal 45

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dibuat dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter dan

lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain yang sejenis.

(3) Pintu masuk dan pintu keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin akses gerak

bagi pemilih penyandang disabilitas.

(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup,

dengan ketentuan : a. apabila diruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS

dan Anggota KPPS, Pemilih, Saksi dapat diberi

pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang dibelakang

pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;

20

b. apabila diruang tertutup, luas TPS harus mampu

menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat

memberikan suara di bilik suara.

(5) Dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.

(6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi

dengan sarana dan prasarana : a. papan pengumuman; b. tempat duduk dan meja KPPS; dan

c. tempat duduk pemilih dan saksi.

Pasal 46

(1) Pemilih penyandang disabilitas pada saat memberikan

suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan yang sedang menjalani hukuman penjara,

memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 48

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia

Pemilihan melalui KPPS melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan

peralatan.

(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Perbekel, BPD, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat

ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 49

(1) Saksi dari Calon Perbekel sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (2) harus menunjukkan surat mandat atau surat tugas dari Calon Perbekel.

21

(2) Nama-nama saksi dari Calon Perbekel disampaikan oleh Calon Perbekel kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 50

(1) KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara

pemberian suara berdasarkan Tata Tertib Pemilihan

Perbekel.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS

berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Dalam hal Pemilih menerima surat suara rusak, pemilih

dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.

(4) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti

kepada KPPS. (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) hanya dilaksanakan untuk satu kali pergantian.

Pasal 51

Suara untuk pemilihan Perbekel dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS atas nama Ketua Panitia Pemilihan dan diberi stempel Panitia

Pemilihan Perbekel; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi

empat yang memuat satu calon Perbekel; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Perbekel yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto,

dan nama calon Perbekel; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi

empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon

Perbekel.

Pasal 52

(1) Dalam hal seluruh Pemilih telah melaksanakan hak pilihnya maka KPPS atas persetujuan Panitia

Pemilihan dapat mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Setelah pemungutan suara berakhir KPPS selanjutnya membuat Berita Acara jalannya Pemilihan Perbekel di TPS yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi di

masing – masing TPS. (3) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS

setelah pemungutan suara berakhir.

22

(4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan melalui

KPPS menghitung: a. jumlah pemilih yang memberikan suara

berdasarkan salinan DPT untuk TPS; b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih

karena rusak atau keliru dicoblos.

(5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon

Perbekel, BPD, dan warga masyarakat.

(6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara

yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota KPPS serta saksi Calon Perbekel.

(7) Dalam hal saksi Calon Perbekel tidak mau menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka berita acara hasil penghitungan suara

yang ditandatangani oleh Ketua KPPS tetap sah.

(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau

segel.

(9) KPPS menyerahkan berita acara jalannya pemungutan

suara, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS

kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 53

Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan

suara dan menuangkannya dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan berita acara

jalannya pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9).

Pasal 54

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Perbekel Terpilih untuk Calon Perbekel yang memperoleh suara

terbanyak dari jumlah suara sah.

23

(2) Dalam hal jumlah calon Perbekel terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Perbekel pada desa dengan TPS lebih dari 1

(satu), calon Perbekel terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih

terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon Perbekel terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1

(satu) calon Perbekel pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon Perbekel terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.

Pasal 55

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang

terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 56

(1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil

Pemilihan Perbekel yang dilampiri berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan

suara Perbekel kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

(2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon Perbekel terpilih dengan Keputusan BPD.

(3) BPD menyampaikan laporan Calon Perbekel terpilih

kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Perbekel Terpilih.

Bagian Keenam

Pengangkatan

Pasal 57

(1) Calon Perbekel terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Perbekel dari

BPD.

24

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERBEKEL

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengaduan

Pasal 58

(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Perbekel

dilaporkan kepada Panitia Pemilihan oleh masyarakat, Calon Perbekel dan / atau saksi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis yang berisi : a. nama dan alamat pelapor;

b. waktu dan tempat kejadian perkara; c. nama dan alamat pelanggar; d. nama dan alamat saksi – saksi; dan

e. uraian kejadian. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3

(tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan

diatur oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib pemilihan perbekel.

Pasal 59

(1) Panitia Pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

(2) Panitia Pemilihan memutuskan untuk menindak lanjuti

atau tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

(3) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh

Panitia Pemilihan. (4) Dalam hal laporan mengandung unsur tindak pidana,

penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik

yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyelesaian Masalah

Pasal 60

(1) Panitia Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), dilakukan melalui tahapan:

a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat;

b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan berwenang memutuskan hasil sengketa tersebut.

25

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang

bersengketa dipertemukan sudah diputuskan. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

disampaikan kepada pihak – pihak yang bersengketa.

Pasal 61

(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Perbekel,

Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

(2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan Panitia Pemilihan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB V

PELANTIKAN PERBEKEL

Bagian Kesatu

Pelantikan Perbekel

Pasal 62

(1) Pelantikan Calon Perbekel terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan

Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Perbekel terpilih.

(2) Pelantikan Calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Susunan acara pelantikan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan

Pengangkatan Perbekel. b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati

atau pejabat yang ditunjuk. c. Penandatanganan berita acara pengambilan

sumpah/janji.

d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

f. Pembacaan Amanat Bupati.

g. Pembacaan doa.

(4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan secara bersamaan pada tempat dan tanggal yang telah ditentukan.

26

(5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut : “Demi Tuhan, saya

bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan

selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-

undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan pisah dan kenal Perbekel sesuai dengan sosial budaya setempat.

(5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sebagaimana maksud pada ayat (4), dibebankan pada APBDesa.

Bagian Kedua

Serah Terima Jabatan

Pasal 63

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan

Calon Perbekel terpilih.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara

serah terima jabatan.

(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Perbekel terpilih setelah penyematan tanda

jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) terdiri atas: a. Pendahuluan

b. Monografi Desa c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu d. Rencana program yang akan datang

e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun

terakhir. f. Hambatan yang dihadapi. g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

27

Pasal 64

(1) Dalam hal Calon Perbekel terpilih belum mengucapkan sumpah/janji dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meninggal dunia maka

dilakukan musyawarah desa untuk menetapkan Calon Perbekel terpilih sebagai pengganti Calon Perbekel

terpilih yang meninggal dunia.

(2) BPD menyampaikan laporan Calon Perbekel terpilih hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Bupati untuk disahkan.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan

Calon Perbekel terpilih dan pelantikan Calon Perbekel terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1).

BAB VI

PENGANGKATAN PENJABAT PERBEKEL

Pasal 65

(1) Pengangkatan Penjabat Perbekel dilakukan dalam hal :

a. Perbekel berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Perbekel antarwaktu melalui musyawarah desa;

b. Perbekel berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan

Perbekel serentak; c. Perbekel berhenti pada saat kebijakan penundaan

pelaksanaan pemilihan Perbekel.

(2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Daerah.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

(4) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Perbekel sampai dengan ditetapkannya Perbekel.

Pasal 66

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat

Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat

(2) diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di desa setempat.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat

Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme atas usulan Camat

berdasarkan musyawarah BPD.

28

(3) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan kemampuan pemahaman dalam bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan, asal

atau alamat tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Perbekel wajib mendapatkan persetujuan atau ijin atasan langsung tempat Pegawai Negeri Sipil

bersangkutan bertugas.

Pasal 67

(1) Penjabat Perbekel melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa tugasnya

sebagai Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dikembalikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah tempatnya bertugas.

Pasal 68

(1) Penjabat Perbekel yang mencalonkan diri sebagai calon

Perbekel diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon

terpilih.

(2) Dalam hal Penjabat Perbekel mencalonkan diri sebagai Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel sampai dengan berakhirnya cuti Penjabat Perbekel atau sampai dengan dilantiknya Perbekel.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, Bupati dapat mengangkat Perangkat Desa Lainnya

sebagai Pelaksana Tugas Perbekel.

(4) Masa jabatan Pelaksana Tugas Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERBEKEL

Pasal 69

(1) Perbekel berhenti karena :

a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

29

(2) Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :

a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel;

d. melanggar larangan Perbekel; e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan,

penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1

(satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel;

atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

(3) Apabila Perbekel berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui

Camat.

(4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang

terjadi terhadap Perbekel yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

(6) Pengesahan pemberhentian Perbekel sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a

dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai

Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Perbekel sampai terpilihnya Perbekel yang baru.

(2) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti

lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a

dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat

Perbekel sampai terpilihnya Perbekel antar waktu melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 71

Perbekel dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel;

b. melanggar larangan sebagai Perbekel;

30

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana

terhadap keamanan negara.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 72

(1) Biaya pemilihan Perbekel secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Biaya Pemilihan yang berasal dari APBD meliputi : a. honorarium Panitia Pemilihan; dan b. kelengkapan lainnya selama proses pemilihan.

(3) Selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pemilihan Perbekel juga dapat dibantu dari

APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

(4) Biaya dari APBDesa antara lain untuk:

a. pengadaan surat suara; b. pengadaan surat undangan;

c. honorarium tenaga pengamanan;dan d. kelengkapan lainnya yang dipergunakan pada

pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Ketentuan mengenai bentuk surat pernyataan, surat

keterangan, surat undangan, formulir surat suara, Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

31

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 22 April 2016

BUPATI BADUNG,

ttd.

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundanglan di Mangupura pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 30 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 APRIL 2016

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

I. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA

ESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ............................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ...............................................................

Jenis Kelamin : ............................................................... Agama : ................................................................. Pekerjaan : ...............................................................

Alamat : ............................................................... menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan

apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

……………. , ......................

Yang Membuat Pernyataan Materai

(....................................)

2

II. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN


N a m a : ........................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ................................/......................................... Jenis Kelamin : ...........................................................................

Pekerjaan : ........................................................................... Alamat : ............................................................................

.........................................................................,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut

sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

………………., .......................

Yang Membuat Pernyataan Materai

(....................................)

3

III. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PERBEKEL

SURAT PERNYATAAN


N a m a : ................................................................ Jenis Kelamin : ................................................................

Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................. Agama : ................................................................ Pekerjaan : ................................................................

Alamat : ................................................................. ..................................................................,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan

menjadi Perbekel..................., Kecamatan ....................dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Perbekel.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

………………. , ...................... Yang Membuat Pernyataan

Materai (....................................)

4

IV. SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

SURAT PERNYATAAN


N a m a : ................................................................

Jenis Kelamin : ................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : .................................................................

Agama : ................................................................ Pekerjaan : ................................................................ Alamat : .................................................................

.................................................................., menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah bertempat tinggal di Banjar Dinas…….... Desa ............ Kecamatan .............

Kabupaten Badung sebelum pendaftaran Bakal Calon Perbekel.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

……………….., ...................

Yang membuat Pernyataan,

(....................................)

Mengetahui,

Kelian Banjar Dinas............... ,

Stempel & TTD

(................................)

Perbekel............,

Stempel & TTD

(………………………………….)

5

V. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TINGGAL DI DESA

SURAT PERNYATAAN


N a m a : ...................................................................

Jenis Kelamin : ..................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : .....................................................................

Agama : ................................................................…. Pekerjaan : .................................................................... Alamat : .............................................................……..

..................................................……, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tinggal di Desa selama menjadi Perbekel.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

……………, .......................... Yang Membuat Pernyataan

Materai

(....................................)

6

VI. SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI PERBEKEL SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN BAIK

BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK BERTURUT-TURUT

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN

NOMOR : ……………………

Yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : ............................................................ NIP : ............................................................

Pangkat/Gol. Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : N a m a : ....................................................................

Alamat : .................................................................... yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Perbekel selama tiga kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

………………, .......................... Kepala SKPD

(....................................)

7

VII. BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI BAKAL

CALON PERBEKEL

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

DESA………………., KECAMATAN…………………… KABUPATEN BADUNG

Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos..........

BERITA ACARA

Nomor : …………...

Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan…………

tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel…………………, Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung telah mengadakan

penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perbekel ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten Badung dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar : ………… orang. 2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :

a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel

atau bermeterai cukup; c. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai

dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat

berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

d. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir

yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

f. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh

pejabat yang berwenang; g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat

tinggal di desa setempat dari Kelian Banjar Dinas dan

Perbekel setempat; h. surat Pernyataan Bersedia tinggal di Desa selama menjadi

Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

i. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak

sedang menjalani hukuman pidana penjara; j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak

pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

8

k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit; m. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit yang

berwenang; n. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; o. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk

bahwa Calon Perbekel tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

p. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarnadengan jumlah sesuai ketentuan Panitia Pemilihan.

Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

3. Setelah diadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan

dokumen persyaratan Bakal Calon, maka jumlah Bakal Calon

Perbekel yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan Perbekel sebanyak……..orang.

Daftar nama terlampir.

4. Jumlah Bakal calon yang mengundurkan diri

sebanyak…….orang.

5. Jumlah bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak……..orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

………………..,……………………

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……………., KECAMATAN…………., KABUPATEN BADUNG

KETUA PANITIA

(………………………..)

SEKRETARIS,

(…………………)

9

VIII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON PERBEKEL.


DESA………………., KECAMATAN……………………

KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp..........Kode Pos..........

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………KECAMATAN…………….

KABUPATEN BADUNG

NOMOR……………

TENTANG

PENETAPAN CALON PERBEKEL DESA…… KECAMATAN…………………KABUPATEN BADUNG

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan

Pemberhentian Perbekel, Bakal Calon Perbekel yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai

calon oleh Panitia Pemilihan; b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam

Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel Desa…….Kecamatan……Kabupaten Badung,

Nomor……tanggal………………, tentang Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perbekel yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan

sebagai Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan Perbekel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Calon Perbekel Desa……Kecamatan…..Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

10

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;

8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun

2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Menetapkan Calon Perbekel yang berhak mengikuti

Pemilihan Perbekel Desa……, Kecamatan……., Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Panitia ini.

11

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di……………. pada tanggal……………..

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……KECAMATAN……..

KABUPATEN BADUNG, KETUA,

(…………………………….)

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Badung 2. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten di Mangupura. 3. Camat……

4. Perbekel…….. 5. Ketua BPD Desa……

6. Arsip.

12

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

NOMOR : …. TANGGAL : TENTANG : PENETAPAN CALON PERBEKEL DESA …….

KECAMATAN ….. KABUPATEN BADUNG

DAFTAR NAMA CALON PERBEKEL..........

KECAMATAN……………..KABUPATEN BADUNG

NO NAMA TEMPAT/TGL

LAHIR

PENDIDIKAN AGAMA ALAMAT

1.

2.

3.

4.

5.

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ....

KECAMATAN……KABUPATEN BADUNG

KETUA,

(…………………………………….)

13

IX. BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON PERBEKEL


DESA………………., KECAMATAN…………………… KABUPATEN BADUNG

Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp..........Kode Pos..........

BERITA ACARA

Nomor : ………………..


tahun………….. ,kami, Panitia Pemilihan Perbekel ……, Kecamatan ……………….., Kabupaten telah mengadakan pengundian Nomor Urut Calon Perbekel Desa…….., dengan hasil sebagai berikut :

1. Nomor Urut 1 : ……………..

2. Nomor Urut 2 : ……………..

3. Nomor Urut 3 : ……………..

4. Nomor Urut 4 : ……………..

5. Nomor Urut 5 : ……………..

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan

dapat dipergunakan seperlunya.

…………….., …………………………. PANITIA PEMILIHAN

PERBEKEL………, KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG

Ketua,

(.......................)

Mengetahui :

KETUA BPD ......

KECAMATAN..... KABUPATEN BADUNG

Ketua,

...................................

Para Calon :

1. (nama)………………..ttd

2. (nama)……………….ttd

3. (nama)……………….ttd

4. (nama)…………………ttd

5. (nama)……………….ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten di Mangupura 2. Camat…… 3. Arsip.

14

X. FORMULIR SURAT SUARA

1 2 3 4 5

FOTO

CALON

FOTO

CALON

FOTO

CALON

FOTO

CALON

FOTO

CALON

NAMA

CALON

NAMA

CALON

NAMA

CALON

NAMA

CALON

NAMA

CALON

LAMBANG DESA

TPS NO : Banjar :

a.n. Ketua Panitia Pemilihan

Ketua KPPS,

(..............................)

SURAT SUARA

PEMILIHAN PERBEKEL

DESA..........

15

XI. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp..........Kode Pos..........

BERITA ACARA

Nomor : …………...


tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel Desa…………………,

Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung telah mengadakan

penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan

Perbekel Desa ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten

Badung dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah laki-laki : ….

2. Jumlah Perempuan : ….

3. Jumlah Daftar Pemilih Sementara : …..

Adapun nama Daftar Pemilih Sementara adalah sebagaimana terlampir.


…………………, tgl-bln-tahun

Mengetahui, BPD ...... KECAMATAN.....

KABUPATEN BADUNG Ketua,

...................................

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN ..........


...................................

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat .........

3. Arsip.

16

XII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA



Telp..........Kode Pos..........

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG NOMOR : ................

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN PERBEKEL DESA …………….. KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL …………….,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3)

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Badung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, bahwa daftar pemilih

sementara perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel

………........ Kecamatan ............... Kabupaten Badung, Nomor ……………. tanggal ......................

tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan Perbekel;


menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Daftar Pemilih

Sementara Pemilihan Perbekel Desa…… Kecamatan……………. Kabupaten Badung.


Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

17

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;

8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Perbekel Desa, …………….. Kecamatan

………….Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ................... pada tanggal ................... PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG KETUA,

...................................

Tembusan disampaikan kepada : 1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ………..............; 3. Ketua BPD….. Kecamatan …… 4. Arsip.

18

XIII. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG


BERITA ACARA Nomor : …………...


tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel Desa…………………, Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung telah mengadakan

penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Perbekel Desa ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten

Badung dengan hasil sebagai berikut : a. Jumlah laki-laki :

b. Jumlah Perempuan :

c. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan :

Adapun nama Daftar Pemilih Tambahan adalah sebagimana terlampir.


………………, tgl-bln-tahun


KABUPATEN BADUNG

Ketua,

...................................


KABUPATEN BADUNG

Ketua,

...................................

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura.

2. Camat ......... 3. Arsip.

19

XIV. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN



Telp..........Kode Pos..........

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG NOMOR : ................

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN PERBEKEL DESA …………….. KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG


Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan

Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Badung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, bahwa daftar pemilih

tambahan perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;



tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan Perbekel;


menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Daftar Pemilih

Tambahan Pemilihan Perbekel Desa…………, Kecamatan………., Kabupaten Badung.





20

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);




8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan dalam

Pemilihan Perbekel Desa, …………….. Kecamatan ………….Kabupaten Badung sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ................... pada tanggal ...................


DESA………… KECAMATAN ..........

KABUPATEN BADUNG KETUA,

...................................

Tembusan disampaikan kepada:

1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ………..............;

3. Ketua BPD….. Kecamatan …… 4. Arsip.

21

XV. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP



Telp..........Kode Pos..........

BERITA ACARA

Nomor : …………...


tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel Desa…………………,

Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung telah mengadakan

penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan

Perbekel Desa ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten

Badung dengan hasil sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Sementara : ……….

a. Jumlah laki-laki : …..

b. Jumlah Perempuan : …..

2. Daftar Pemilih Tambahan : ……….



3. Daftar Pemilih Tetap : ……….



Adapun nama Daftar Pemilih Tetap adalah sebagimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan

dapat dipergunakan seperlunya.

…………………, tgl-bln-tahun



...................................



...................................

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura.

2. Camat ......... 3. Arsip.

22

XVI. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP



KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG

NOMOR : ................

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PERBEKEL ……………..

KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG


Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan

Pemberhentian Perbekel, bahwa daftar pemilih tetap perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;



tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan Perbekel;


menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pemilihan Perbekel Desa…………, Kecamatan………., Kabupaten Badung.





23





8. Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang Berhak Mengikuti Pemilihan Perbekel Desa, …………….. Kecamatan ………….Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ................... pada tanggal ................... PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG KETUA, ...................................

Tembusan disampaikan kepada : 1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura.

2. Camat ………..............; 3. Ketua BPD….. Kecamatan …… 4. Arsip.

24

XVII. SURAT UNDANGAN


DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG


UNDANGAN

Daftar Pemilih Nomor : ...............................

Kepada :

Nama pemilih : ...................................................................... Laki-laki/perempuan : ......................................................................

Umur : ...................................................................... Alamat : ......................................................................

Untuk memberikan suara pada : Hari : ........................tgl. ..................di ...................

Jam : .................... sampai dengan .........................

……………., tgl – bulan – tahun

PANITIA PEMILIHAN

PERBEKEL

DESA………… KECAMATAN

..........


…………………………………..

--------------------------------------------------Potong disini------------------------------

TANDA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN PERBEKEL .......................

DAFTAR PEMILIH NOMOR .............................................. WILAYAH ..............

………………., tgl-bln-Thn

Penerima,

…………………………

PERHATIAN : Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan

ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang

namanya tercantum diatas dan diserahkan

kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak

boleh diwakilkan.

25

XVIII. BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS



BERITA ACARA

Nomor : …………...


tahun………….. , kami KPPS Pemilihan Perbekel ..................... ,

Kecamatan ..................., Kabupaten Badung telah mengadakan pemungutan suara Pemilihan Perbekel .................. yang dihadiri oleh

seluruh KPPS, Saksi dan disaksikan oleh masyarakat bertempat di TPS ....... Banjar, Desa............................ Kecamatan

…………………………Kabupaten Badung.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam ............ s/d ............ WITA 2. Jumlah Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan : ................

3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih : ............................ 4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih : ............................

5. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih : ............................


Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl, ……………..

TPS...................Banjar ………………

Ketua

...........................................

MENGETAHUI :

SAKSI-SAKSI 1. Saksi Calon Perbekel 1………………… 2. Saksi Calon Perbekel 2…………………

3. Saksi Calon Perbekel 3………………… 4. Saksi Calon Perbekel 4…………………

5. Saksi Calon Perbekel 5…………………

26

XIX. BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA



Telp..........Kode Pos..........

BERITA ACARA

Nomor : …………...

Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami Panitia Pemilihan Perbekel …………………,

Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung, atas dasar laporan dan Berita Acara dari masing-masing KPPS, telah mengadakan pemungutan

suara pada Pemilihan Perbekel, Desa............................ Kecamatan …………………………Kabupaten Badung.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam ............ s/d ............ WITA 2. Jumlah Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan : ................

3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih : ............................ 4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih : ............................

5. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih : ............................


……………….., tgl – bln – thn


DESA……………., KECAMATAN…………., KABUPATEN BADUNG

KETUA PANITIA

(………………………..)

SEKRETARIS,

(…………………)

MENGETAHUI :

SAKSI-SAKSI 1. Saksi /Calon Perbekel 1…………………

2. Saksi /Calon Perbekel 2………………… 3. Saksi /Calon Perbekel 3………………… 4. Saksi /Calon Perbekel 4…………………

5. Saksi /Calon Perbekel 5…………………

27

XX. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



BERITA ACARA Nomor : …………...


tahun………….. , kami KPPS Pemilihan Perbekel ..................... , Kecamatan ..................., Kabupaten Badung telah melaksanakan

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Perbekel .................. yang dihadiri oleh seluruh KPPS, Saksi dan disaksikan oleh masyarakat

bertempat di TPS ....... Banjar ...........: Dari hasil Penghitungan Pemilihan yang telah dilaksanakan diperoleh

hasil sebagai berikut : I.. Pemilih

a. Jumlah Pemilih : ……………..Orang b. Hadir : ……………..Orang

c Tidak Hadir : ……………..Orang

II.. Surat Suara a. Jumlah surat suara : …. lembar

b. Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos : …. lembar c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : ….. lembar

d. Jumlah surat suara yang terpakai : …...lembar

III.. Perolehan Suara a. Suara sah masing-masing calon 1. ………………… :……………..Suara

2. ………………… : ……………..Suara 3. ………………… : ……………..Suara

4. ………………… : ……………..Suara 5. ………………… : ……………..Suara

b. Tidak sah : ……………..Suara

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan dasar

dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan Perbekel ……………………………….

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl, …………….. TPS...................Banjar ………………

KETUA KPPS

(………………………..)

SEKRETARIS,

(…………………)

MENGETAHUI :

SAKSI-SAKSI 1. Saksi Calon Perbekel 1………………… 2. Saksi Calon Perbekel 2………………… 3. Saksi Calon Perbekel 3………………… 4. Saksi Calon Perbekel 4………………… 5. Saksi Calon Perbekel 5…………………

28

XXI. BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA



BERITA ACARA

Nomor : …………...

Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami Panitia Pemilihan Perbekel …………………, Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung, berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada masing-masing KPPS, telah mengadakan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Perbekel, ...............Desa ………...... Kecamatan …………….., Kabupaten Badung.

Dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut :

I.. Pemilih a. Jumlah Pemilih : ……………..Orang

b. Hadir : ……………..Orang c Tidak Hadir : ……………..Orang

II.. Surat Suara

a. Jumlah surat suara : …. Lembar b. Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos : …. lembar

c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : ….. lembar d. Jumlah surat suara yang terpakai : …...lembar

III.. Perolehan Suara

a. Suara sah masing-masing calon 1. ………………… :……………..Suara

2. ………………… : ……………..Suara 3. ………………… : ……………..Suara

4. ………………… : ……………..Suara 5. ………………… : ……………..Suara

b. Tidak sah : ……………..Suara

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas, maka Sdr. ..................……. dengan nomor urut ………………. telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa………............., Kecamatan ………................ Kabupaten Badung untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih.


……………….., tgl – bln – thn


DESA……………., KECAMATAN…………., KABUPATEN BADUNG

KETUA PANITIA

(………………………..)

SEKRETARIS,

(…………………)

29

MENGETAHUI :

SAKSI-SAKSI

1. Saksi/ Calon Perbekel 1………………… 2. Saksi /Calon Perbekel 2………………… 3. Saksi /Calon Perbekel 3………………… 4. Saksi /Calon Perbekel 4………………… 5. Saksi /Calon Perbekel 5…………………

30

XXII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

PERBEKEL

PANITIA PEMILIHAN DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG


KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG

NOMOR : ................

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ……………..

KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG


Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan

dari Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Perbekel menetapkan Calon Perbekel yang mendapat suara

sah terbanyak sebagai Perbekel terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel Desa………… Kecamatan

……….. Kabupaten Badung tanggal ……………. Nomor …………….. tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Perbekel, Sdr.

……………… telah memperoleh suara sah terbanyak dalam Pemilihan Perbekel sehingga

memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih;


menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Perbekel Desa…………, Kecamatan………., Kabupaten Badung.


Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur



31






8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

pada Pemilihan Perbekel...... Kecamatan.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

maka Saudara : a. Nama :

b. Tempat / Tanggal Lahir :

c. Jenis Kelamin :

d. Pendidikan :

e. Agama :

f. Alamat : telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa………............., Kecamatan ………................ Kabupaten Badung untuk ditetapkan

32

sebagai Calon Perbekel Terpilih Desa…..…..., Kecamatan…………., Kabupaten Badung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ................... pada tanggal ...................

PANITIA PEMILIHAN

PERBEKEL DESA…… KECAMATAN..........

KABUPATEN BADUNG KETUA,

...................................

Tembusan disampaikan kepada : 1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura.

2. Camat ………..............; 3. Ketua BPD….. Kecamatan ……

4. Arsip.

33

XXIII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERBEKEL

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL NOMOR : ….

TANGGAL : ….. TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA CALON PERBEKEL

..... KECAMATAN….. KABUPATEN BADUNG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERBEKEL..... KECAMATAN….. KABUPATEN BADUNG

TPS BANJAR JUMLAH PEMILIH

HADIR TIDAK HADIR

SUARA SAH CALON

PERBEKEL

JUMLAH

SUARA

1 2 3 4 5 SAH TIDAK SAH

1

2

3

Dst

JUMLAH

PANITIA PEMILIHAN

PERBEKEL DESA… KECAMATAN ..........

KABUPATEN BADUNG

KETUA,

...................................

BUPATI BADUNG,

ttd.

I NYOMAN GIRI PRASTA

BUPATI BADUNG - jdih.badungkab.go.idjdih.badungkab.go.id/uploads/produk-hukum/...tentang Pemilihan...

Documents

Transcript of BUPATI BADUNG - jdih.badungkab.go.idjdih.badungkab.go.id/uploads/produk-hukum/...tentang Pemilihan...