1112___K_Pdt_2010

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1112 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut

dalam perkara :

1. HASMI Dt. SIMARAJO, bertempat tinggal di Durian Tibarau VI

Koto, Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat ;

. SARI Dt. SINGGOMARAJO, bertempat tinggal di Kampung Bunut,

VI Koto, Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat ;

. JUMAN Dr.KANDO MARAJO, bertempat tinggal di Koto Padang, VI

Koto, Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat ;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada : JUNIVER

GIRSANG, SH. dkk, berkantor di Golden Centrum, Jln. Majapahit

Blok O, No.26 Jakarta Pusat ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

PT.LARAS INTERNUSA dahulu PT. TRI SANGGA GUNA,

berkedudukan di Desa Jorong Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan

Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para

Pemohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon

Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman

Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa berdasarkan Beslit Adat tertanggal 26 Juli 1926, Pewaris Soelaiman

selaku Penghulu Kampung Koto Batagak Durian Tibarau VI Koto mewariskan

Penggugat I menjadi Penghulu di Kampung Koto Batagak Durian Tibarau VI Koto di

Kinali, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Chalifah Adat tertanggal 12

Januari 1968 (Bukti P-5) ;

Bahwa Pewaris Ahmad Dani (Almarhum) selaku Dt.Sango Marajo/Ninik

mamak Kampung Bunut, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2007. Maka

berdasarkan Surat Pernyataan Dan Kesepakatan Petikan Adat Dan Cucu Kemenakan

Dt.Sanggo Marajo, Penggugat II dikukuhkan sebagai Dt.Sanggo Marajo/Ninik mamak

Kampung Bunut pada tanggal 12 Mei 2007 (Bukti P-6) ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa Penggugat III dikukuhkan menurut Adat Batungkek Bundi dari mamak

kandungnya bernama Hasan Bari Dt.Kando Marajo Nan Tuo pada tanggal 5 Januari

1970, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan Petikan Adat Cucu Kemenakan

Dt.Kando Marajo, Kampung Koto Padang, tertanggal 2 Juni 2007 (Bukti P-7) ;

Bahwa menurut aturan hukum adat di Kinali, Para Penggugat ialah sebagai

Pemegang atau Penguasa tanah Ulayat VI Koto Kinali, Nagari Kinali, Kecamatan

Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat seluas kurang lebih 45.000

Ha. (Bukti P-8) ;

Bahwa tanah Ulayat Para Penggugat terletak di VI Koto Kinali, Nagari Kinali,

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, seluas kurang lebih 45.00 Ha.

Berbatasan dengan Desa Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten

Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan :

- Surat Pernyataan Batas Tanah Ulayat antara Luak VI Koto dengan Langgam

menurut Adat Kinali yang dibuat oleh Para Ninik Mamak VI Koto dengan Para

Ninik Mamak Langgam, tertanggal 18 Juli 1977.(Bukti P-9) ;

- Surat Pemyataan Batas Tanah Antara Luak dengan Langgam Menurut Adat Kinali

yang dibuat oleh Pemegang I Penguasa Tanah Ulayat VI Koto dengan Pemegang I

Penguasa Tanah Ulayat Langgam, pada tanggal 1 Mei 1985. (Bukti P-10) ;

- Bahwa terhadap Pernyataan Batas Tanah Ulayat VI Koto dengan Desa Langgam

tersebut dibuat berdasarkan Kesepakatan antara Ninik Mamak VI Koto dengan

Ninik Mamak Langgam;

Bahwa pada tanggal 24 Mei 1989, Para Pucuk Adat Nagari, Urek

Tunggang, Dt. Sanggo Marajo, Dt. Majoindo dan Sutan Kajolelo serta Hakim Nan

Barampek, Bandun Nan Barampek, penguasa tanah ulayat kaum yang terletak dalam

Nagari Kinali dan Nagari Katiagan, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Tingkat II

Pasaman, Provinsi Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama seluruh ninik mamak/

penguasa tanah ulayat melepaskan hak atas tanah ulayat kaum Majosadeo, Dt. Sanggo

Marajo, dan Sutan Majolelo, Nagari Kinali dan Nagari Katingan kepada Tergugat in

casu PT.Laras Internusa I dahulu PT. Ttri Sangga Guna melalui Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Pasaman seluas 7.000 (tujuh ribu) Ha yang terletak di Desa Langgam dan

Desa Katigan, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman, Propinsi

Sumatera Barat, untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit. (Bukti P-11) ;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 1990 Majosadeo selaku Urek Tunggang Adat dan

para ninik mamak Pucuk Adat/Pemilik tanah Ulayat Kinali dan Mandiangin juga

melepaskan hak atas tanah Ulayat Desa Langgam, Desa IV Koto dan Desa Mandiangin

Nagari Kinali, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman, Propinsi

Sumatera Barat kepada Tergugat in casu PT. LARAS INTERNUSA/dahulu PT. TRI

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


SANGGA GUNA melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pesaman seluas 7.000

(tujuh ribu ) Ha. Untuk keperluan perkebunan kelapa sawit (Bukti P-12) ;

Bahwa

pelepasan hak atas tanah ulayat Langgam adalah rekayasa semata karena pada saat penyerahan pihak-pihak yang menyerahkan tidak menunjuk letak lokasi serta batas-batas tanah Ulayat Langgam yang dilepaskan ;

Bahwa kemudian Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pasaman

menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 tertanggal 21 Maret 1995 terletak di

Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pasaman, Desa Langgam/

Katiagan, Luas 7.000. Ha atas nama Pemegang Hak yaitu PT. Tri Sangga Guna /

sekarang PT. Laras Internusa in casu Tergugat di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten

Pasaman, Kecamatan Pasaman Desa Langgam dan dengan Surat Ukur No. 5 tahun 1991

sebagaimana terlampir dalam Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut ;

Bahwa Badan Pertanahan Nasional hanya menyebutkan luas tanah serta hanya

menjelaskan bahwa letak tanah di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman,

Kecamatan Pasaman, Kelurahan Langgam / Katiagan tanpa menyebutkan serta

melampirkan Peta Lokasi, tanda-tanda batas, Penunjukan dan Penetapan Batas (Bukti

P-13) ;

Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1995

tersebut Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pasaman tidak pemah

mlakukan pengukuran lahan, karena Badan Pertanahan Negara tidak pernah melibatkan/

mengikutsertakan Penguasa dan pemilik tanah Ulayat in casu Para Penggugat, baru

pada tanggal 22 September 2006 Tergugat mengajukan Permohonan Pengukuran

Tunjuk Batas atas tanah a quo kepada Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera

Barat (Bukti P-14) ;

Bahwa tanah ulayat Para Penggugat seluas 45.000 Ha tertetak di Desa VI Koto,

berbatasan dengan Desa Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten

Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat ;

bahwa Para Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada

Tergugat atau kepada siapapun ;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin Para Penggugat, pada tahun 1989 Tergugat

menguasai sebahagian tanah ulayat Para Penggugat seluas 7.000 Ha, dipakai untuk

perkebunan kelapa sawit, tertetak di antara 2 sungai yaitu sungai Batang Kinali sebelah

Utara, Sungai Batang Masang sebelah Selatan, Desa Sidodadi sebelah Timur, dan

Mandiangin sebelah Barat atau setempat dikenal sebagai perkebunan kelapa sawit di

Desa Sidodadi. Perbuatan Tergugat adalah merupakan penyerobotan

(Onwettigocupatie) atas tanah ulayat Para Penggugat ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1112 K/Pdt/2010


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa di atas Tanah Ulayat milik Para Penggugat seluas 7.000 Ha yang

dikuasai oleh Tergugat terdapat kayu, damar, rotan, persawahan dan perladangan.

Bahwa tanah ulayat tersebut sebelum dikuasai oleh Tergugat adalah tempat sumber

mencari nafkah masyarakat VI Koto untuk bertani, berladang serta memperoleh hasil

hutan berupa kayu, damar, dan rotan yang ditaksir sebesar Rp.29.400.000.000.- (dua

puluh sembilan milyar empat ratus juta rupiah) / tahun ;

Bahwa Para Penggugat, Para Ninik Mamak serta masyarakat VI Koto pemah

melakukan teguran yang menyatakan keberatan kepada Tergugat serta melaporkannya

kepada Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Pasaman Barat, atas tanah ulayat milik

Para Penggugat yang dikuasai tanpa hak (Onwettig Occupatie) oleh Tergugat untuk

dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut. (Bukti P-15) ;

Bahwa untuk menindaklanjuti laporan Para Penggugat tersebut, Bupati

Pasaman Barat menerbitkan Surat Keputusan No. 188.45/315/Bup-Pasbar/2005

tertanggal 14 Oktober 2005 perihal : Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan

Tanah Masyarakat VI Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali dengan PT. TSG/LIN.

(Bukti P-16) ;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tersebut,

Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah telah mengadakan penilaian mencari fakta

hukum dan mengajukan laporan kepada Bupati Pasaman Barat tertanggal 5 November

2005 dan Notulen Rapat tertanggal 21 November 2005 antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat tanggal 24 Mei 1989 tentang Pernyataan Kesepakatan Ninik

Mamak Pucuk Adat/ Pemegang dan Penguasa Tanah Ulayat Wilayah Majosadeo,

Dt. Sanggo Marajo, Dt. Majoindo dan Sutan Majolelo dalam Nagari Kinali dan

Sumatera Barat pada PT.TSG/LIN (incasu PT. Tri Sangga Guna / sekarang

Tergugat) untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 7000 Ha.

Dalam Surat Penyerahan tersebut Tanah Ulayat yang dimaksud terletak di Desa

Langgam dan Desa Ketiagan (Bukti P-17 ) ;

Catatan :

Bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat justru mengerjakan, mengelola serta

menguasai sebahagian tanah ulayat Para Penggugat untuk dijadikan Perkebunan Kelapa

Sawit ;

“ Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 30/252/Pem-2007, tertanggal 27 Maret

2007, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa PT. TSG/in casu PT. Laras

Internusa berada di Kecamatan Kinali memperoleh lahan berdasarkan

penyerahan dari Ninik Mamak/Penguasa tanah Ulayat Kinali tanggal 24 Mei

1989, terletak di Desa Langgam dan Desa Katiagan Kecamatan Pasaman dengan

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


luas lahan HGU 7.000 Ha, sementara fisik Kebun terletak di VI Koto." (Bukti

P-18) ;

Catatan:

Pelepasan hak atas Tanah Ulayat yang dipakai perkebunan kelapa sawit kepada

Tergugat terletak di Desa Langgam dan Desa Katiagan bukan di Tanah ulayat VI

Koto milik Para Penggugat ;

Bahwa justru kenyataannya Tergugat mengerjakan, mengelola dan menduduki

sebahagian tanah ulayat milik masyarakat VI Koto yang terletak di antara 2

sungai yaitu sungai Batang Kinali sebelah Utara, Sungai Batang Masang sebelah

Selatan, dan di Desa Sidodadi sebelah Timur, dan Desa Mandiangin sebelah

Barat ;

“ Pada tanggal 8 Agustus 1990, Ninik Mamak VI Koto mengirim surat

menuntut tanah Ulayatnya yang dialamatkan Ke Gubenur Sumatera Barat, BPN

Provinsi Sumatera Barat dan Bupati Pasaman. Dalam Surat Tuntutan tersebut

Ninik Mamak VI Koto mengklaim bahwa tanah ulayat yang diolah oleh PT.

TSG (in casu PT. Tri Sangga Guna/sekarang Tergugat) adalah Tanah Ulayat VI

Koto, dan bukan Tanah Ulayat Langgam."

“ Berdasarkan SK Gubemur Sumatera Barat Nomor 493.82-664-1991 tanggal

20 November 1991 tentang Pencadangan dan Izin Penambahan Tanah pada PT.

TSG atas tanah yang terletak di Desa Katiagan, Desa Mandiangin dan Desa IV

Koto Perwakilan Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera

Barat, hal ini menyatakan bahwa PT. TSG berada bukan di Ulayat V/ Koto. " ;

“ Berdasarkan Surat Pernyataan bersama antara GM.PT.TSG dengan Ninik

mamak VI Koto dan Langgam tanggal 1 Oktober 1999 bahwa PT. TSG akan

menyediakan plasma untuk masyarakat Adat IV Koto dan Langgam dalam

jangka waktu 1 (satu) Minggu dan dibangun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

sampai sekarang belum terlaksana. ";

“ Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat

No.SK.593.82-664-1991 Tentang Izin Pencadangan Dan Izin Pembebasan

kepada PT. Tri Sangga Guna Atas Tanah Yang terletak Di Desa Katiagan Desa

Mandiangin Dan Desa IV Koto Perwakilan Kecamatan Pasaman, Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat." (Bukti P-19) ;

“ Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat

No.593.82- 383-1992 Tentang Izin Pencadangan Tanah kepada PT. Tn Sangga

Guna Atas Tanah Yang Terletak di Desa Katiagan, Perwakilan Kecamatan

Pasaman, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.

" (Bukti P-20) ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


“ Surat Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 462 -2083 Tentang Pertindungan terhadap hak keperdataan dan kepentingan

pemilik tanah dalam areal izin lokasi. " (Bukti P-21) ;

“ Surat Pernyataan Direktur Utama PT. TSG yang ditandatangani oleh Sdra.

Hendro Tjokrowinoto tanggal 6 September 2004 menyatakan bahwa HGU No. 1

Tanggal 20 November 1991 berdiri di Desa Langgam. " ;

“ Jelas permasalahan ini bahwa antara HGU yang dilaksanakan oleh PT. TSG

tidak sesuai dengan lokasi yang dijadikan kebun (HGU PT. TSG di Desa

Langgam sedangkan kebun yang diolah berada di VI Koto." (Bukti P-22) :

Bahwa Bupati Pasaman Barat juga mengeluarkan Surat Nomor 130/572/

Pem-2006 tertanggal 23 Mei 2006, yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Adat Nagari

Kinali dan kepada dipertuan Kinali Untuk Penyelesaian Tanah Ulayat adat masyarakat

dengan PT. TSG/LIN :

• Bahwa mengacu pada surat Bupati Pasaman Barat tersebut :

Pada tanggal 24 Januari 2007 seluruh Para Ninik Mamak Kinali dan Katiagan,

Tokoh Masyarakat, Alm Ulama, Cerdik Pandai, Pemuda dan Bundo Kandung, serta

diketahui oleh Camat Kinali, Wali Nagari Kinali, serta Tk.A yang dipertuan Kinali

melaksanakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan untuk membuat

Keputusan secara Adat Kinali bahwa tanah Ulayat yang dijadikan Kebun Kelapa

Sawit oleh Tergugat terletak di Tanah Ulayat VI Koto Kinali tanah ulayat milik Para

Penggugat ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2007 sebagai bentuk laporan dari hasil

Musyawarah Acara Bakinali tersebut telah disampaikan pula oleh Camat

Kinali, Wali Nagari dan TK. yang Dipertuan kepada Bupati Pasaman Barat (Bukti

P-23) ;

Kesimpulan :

bahwa menurut fakta hukum tersebut telah ternyata tanah yang dijadikan kebun

kelapa sawit oleh PT. Laras Iinternusa dahulu PT. Tri Sangga Guna bukan terletak di

Desa Langgam akan tetapi tanah Ulayat Para Penggugat terletak di Ulayat VI Koto ;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Bahwa menurut fakta hukum tersebut Tergugat telah ternyata melakukan

Perbuatan Melawan Hukum :

•Melanggar norma-norma kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya

diperhatikan dalam pergaulan masyarakat baik mengenai anggota masyarakat

maupun barangnya ;

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Perbuatan tersebut telah melanggar hak subyekfif Para Penggugat karena kesalahan

Tergugal telah menimbulkan kerugian Para Penggugat yang ada hubungan causal

dengan perbualan Tergugat ;

Sehingga memenuhi kriteria perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365

KUHPerdata ;

• Bahwa perbuatan Tergugat tersebut melanggar kaidah hukum tidak tertulis sesuai

dengan Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam " LINDENBAUM COHEN

ARREST ", yang kini dijadikan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hukum Positif di Indonesia merupakan kategori perbuatan Melawan

Hukum dalam arti luas ;

Bahwa kerugian Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat terinci

sebagai berikut :

Para Penggugat / masyarakat VI Koto telah kehilangan mata pencaharian yang di

peroleh atas tanah Ulayat semenjak tahun 1989 dikuasai oleh Tergugat tanpa hak

berupa kayu, damar, rotan, persawahan dan perladangan dengan rincian sebagai

berikut :

- Hasil tanah yang dapat diperoleh 1 Ha/bulan adalah sebesar Rp. 350.000.-(tigaratus

lima puluh ribu rupiah) ;

- Luas tanah 7.000 Ha. ;

- Hasil yang diperoleh per/bulan adalah 7.000 x Rp.350.000.- sebesar

Rp.2.450.000.000.- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Hasil yang diperoleh per/tahun adalah Rp. 2.450.000.000 x 12 bulan =

Rp.29.400.000.0oo.-(dua puluh sembilan milyar empat ratus juta rupiah) ;

Jadi kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah tiap

tahun sebesar Rp. 29.400.000.000.- ( dua puluh sembilan milyar empat ratus juta

rupiah) terhitung semenjak Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada tahun

1989 sampai dengan tanah tersebut diserahkan kembali kepada Para Penggugat. (Bukti

P-24) ;

Bahwa telah ternyata Tergugat menguasai tanah Ulayat Para Penggugat dengan

melawan hukum (Onwettig ocupatie) ;

- Bahwa para Penggugat menguasai tanah ulayatnya dengan alas hak yang sah dan

etikad baik karena menurut aturan hukum adat di Kinali Para Penggugat ialah

sebagai Pemegang atau Penguasa tanah Ulayat VI Koto Kinali, Nagari Kinali,

Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat seluas

450.000 Ha., maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

1230K/Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1982 Para Penggugat harus mendapatkan

perlindungan hukum;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa dengan dasar dan alasan hukum tersebut Tergugat atau siapapun yang

menerima hak daripadanya menguasai tanah Ulayat Para Penggugat harus dihukum

untuk mengosongkan, meninggalkan serta menyerahkannya dalam keadaan semula

kepada Para Penggugat :

Atau

Mengganti dengan membayar uang pengganti dengan rincian sebagai berikut :

- Luas tanah adalah 7.000 Ha.

- Harga tanah per/hektar adalah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Seluruhnya adalah 7.000 x Rp.5.000.000.- = Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima

milyar rupiah) ;

- Hasil yang diperoleh atas tanah Ulayat tersebut per/tahun sebesar

Rp.29.400.000.000- (dua puluh sembilan milyar empat ratus juta rupiah) terhitung

sejak tanah ulayat tersebut dikuasai tanpa hak oleh Tergugat sampai dengan

diserahkan kembali kepada Para Penggugat. ( Bukti P-25) ;

SITA JAMINAN : Bahwa dikhawatirkan Tergugat hendak memindah tangankan harta bendanya

sebagai jaminan pelaksanaan putusan maka berdasarkan pasal 261 RbG (conservatoir

beslag) mohon berkenan agar Hakim Majelis meletakkan sita jaminan terhadap :

1. Perkebunan Kelapa Sawit seluas 7.000 Ha yang terletak di antara 2 (dua) sungai

yaitu Sungai Batang Kinali Sebelah Utara, sungai Batang Masang sebelah Selatan,

Desa Sidodadi sebelah Timur, dan Desa Mandiagin sebelah Barat atau lebih dikenal

sebagai Perkebunan Kelapa Sawit di desa Sidodadi ;

. Tanah Hak Guna Usaha atas nama Tergugat seluas 7.000 Ha. terletak di Desa

Langgam, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa gugatan ini disertai bukti-bukti otentik dan memenuhi syarat ketentuan

hukum mohon diperintahkan agar putusan ini segera dilaksanakan terlebih dahulu

walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. (Pasal 180

HIR/RbG) ;

GUGATAN PROVISI :

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 1978

No.1738 K/Sip/1976 menyatakan "putusan provisi perkara ini berupa larangan untuk

meneruskan kegiatan atau perbuatan hukum apapun atas tanah sengketa, dan

penghukuman membayar uang paksa" ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut mohon perkenan Majelis Hakim

memberi Putusan Provisi, melarang Tergugat melakukan kegiatan perbuatan hukum

apapun juga atas Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di diantara 2 sungai yaitu

sungai Batang Kinali sebelah Utara, Sungai Batang Masang sebelah Selatan, dan di

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Desa Sidodadi Sebelah Timur, dan Desa Mandiangin sebelah Barat, atau setempat

dikenal sebagai perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidodadi ;

• Bahwa apabila Tergugat melanggar larangan tersebut dihukum untuk

membayar uang paksa/hari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa apabila Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, berdasarkan Pasal 192

RbG mohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :

PROVISI: 1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat dilarang melakukan kegiatan dan perbuatan hukum apapun

atas Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak diantara 2 sungai yaitu sungai Satang

Kinali sebelah Utara, Sungai Batang Masang sebelah Selatan, dan di Desa Sidodadi

sebelah Timur, dan Desa Mandiangin sebelah Barat, yang dikenal sebagai

Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidodadi, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi

Sumatera Sarat ;

3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) tiap hari sebesar

Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) selama Tergugat melanggar larangan

dalam putusan provisi ini ;

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tanah Ulayat yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah Ulayat VI Koto ;

3. Menyatakan tanah Ulayat yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Para

Penggugat ;

4. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat tiap tahun

sebesar Rp. 29.400.000.000.- (dua puluh sembiIan milyar empat ratus juta rupiah)

terhitung semenjak tahun 1989 sampai dengan penyerahan tanah ulayat kembali

kepada Para Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan menguasai tanah

tersebut untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkannya dalam keadaan

semula kepada Para Penggugat ;

A T A U Mengganti dengan membayar uang pengganti sebesar harga tanah

Rp.35.000.000.000.- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan harga hasil atas tanah

sebesar Rp. 29.400.000.000.-(dua puluh sembilan milyar empat ratus juta rupiah)/



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tahun terhitung semenjak tanah dikuasai oleh Tergugat sampai dengan diserahkan

kembali kepada Para Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp

500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara ini

mempunyai kekuatan hukum sampai dengan diserahkannya tanah tersebut kepada

Para Penggugat ;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

- Perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 Ha yang terletak di antara 2 (dua) sungai

yaitu Sungai Batang Kinali Sebelah Utara, sungai Batang Masang sebelah

Selatan, Desa Sidodadi sebelah Timur, dan Desa Mandiangin sebelah Barat atau

setempat dikenal sebagai Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidodadi ;

- Tanah Hak Guna Usaha atas nama Tergugat seluas 7.000 Ha terletak di Desa

Langgam, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat ;

9. Memerintahkan putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan lebih dahulu

meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan

menurut kebijakan dengan seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi

yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa

dan mengadili perkara a quo ;

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Pada angka 6 dan 7 dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi

kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 11 Langgam ;

Pada angka 6 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman menerbitkan Hak Guna Usaha No.1 tanggal 21

Maret 1995 terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Desa

Langgam/Katiagan, luas 7.000 Ha. atas nama pemegang hak yaitu PT. Tri Sangga

Guna sekarang PT. LARAS INTERNUSA in casu Tergugat, di Provinsi Sumatera

Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pasaman, Desa Langgam dan dengan Surat

Ukur No.5 Tahun 1991 ……. dst;

Pada angka 7 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa dalam menerbitkan

Hak Guna Usaha No. 1 tanggal 21 Maret 1995 tersebut, Badan Pertanahan Nasional

(BPN) Kabupaten Pasaman tidak pernah melakukan pengukiran lahan, karena BPN

tidak pernah melibatkan/mengikutkan penguasa dan pemilik tanah ulayat in casu

Penggugat, baru pada tanggal 22 September 2006 Tergugat mengajukan

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pennohonan pengukuran tunjuk batas atas tanah a quo kepada BPN Provinsi

Sumatera Barat ;

Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh badan (in casu BPN Kabupaten Pasaman) atau pejabat Tata

Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang dapat

menimbulkan akibat hukum pada seseorang (in casu PT.Tri Sangga Guna) atau

badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 3 UU No.5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986t Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU

PTUN) ;

Bahwa obyek gugatan terbukti merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena

telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

a. Merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena penetapan BPN Pasaman

dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun karena sudah jelas :

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yaitu Kantor

Badan Pertanahan Pasaman ;

- Maksud serta mengenai hal apa isi Penetapan Kantor Pertanahan Pasaman

tersebut, yakni Pemberian Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Langgam atas

nama PT. Tri Sangga Guna;

- Kepada siapa Penetapan Kantor Pertanahan Pasaman tersebut ditujukan dan

apa yang ditetapkan yakni kepada PT. Tri Sangga Guna;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni perbuatan hukum Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum

Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang

lain, yakni PT. Tri Sangga Guna;

c. Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam Penetapan

Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni

pemberian Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Langgam atas nama PT. Tri Sangga

Guna atas sebidang tanah seluas 7000 Ha yang terletak di Propinsi Sumatera

Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pasaman, Desa Langgam ;

d. Bersifat individual, artinya Penetapan Kantor Pertanahan Pasaman tidak

ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju,

yakni PT.Tri Sangga Guna ;

e. Bersifat Final, artinya sudah definitif dari karenanya dapat menimbuylkan akibat

hukum, yakni pemberian Sertifikat HGU No. 1/Langgam atas sebidang tanah



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


seluas 7000 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman,

Kecamatan Pasaman, Desa Langgam ;

Bahwa pengertian sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul

dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang (in casu Penggugat) atau badan

hukum perdata dengan badan (in casu Kantor Pertanahan Pasaman) atau pejabat

Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1

butir 4 UU-PTUN ;

Dengan demikian, secara hukum, Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Sedangkan yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Kwalitas Penggugat kabur dan tidak jelas ;

Bahwa yang menjadi Pucuk Adat Nagari Kinali adalah Yang Dipertuan Kinali,

bukan Penggugat. Dalam Struktur Fungsioner Adat Yang Dipertuan Kinali, di

bawah Pucuk Adat banyak fungsioner yang lain, diantaranya Urek Tunggang,

Hakim Nan Barampek, Bandua Nan Sarampek, Basa "Nan Barampek, Jambak Nan

Ampek Induak, Andiko Nan Batujuah, Andiko Langgam, Andiko Luak dan Andiko

Niniak Mamak IV Koto. Struktur ini masih berlaku dan dijaga keberadaannya oleh

Masyarakat Adat Nagari Kinali :

Sedangkan dalam perkara a quo, Penggugat kesemuanya secara bersama- sama

mendalilkan dirinya berkedudukan sebagai Pemegang/Penguasa tanah ulayat VI

Koto Kinali, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat,

Provinsi Sumatera Barat;

Di antara Penggugat tidaklah se-suku. Penggugat I bersuku Melayu dan Penggugat

III bersuku Jambak dan di antara Penggugat tidaklah sekaum. Kwalitas Penggugat

yang mendalilkan dirinya secara bersama-sama mempunyai tanah Ulayat di Desa VI

Koto Kinali, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi

Sumatera Barat adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau

yang menyatakan syarat orang sekaum adalah seharta-sepusaka dan sepandam-

sepekuburan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.606 K/Sip/1975 tanggal

27 Agustus 1975 ) ;

Kualitas Penggugat kabur dan tidak jelas, kedudukan Penggugat tidak memenuhi

syarat untuk mengajukan gugatan tanah ulayat Desa VI Koto, Kenagarian Kinali,

gugatan cacat formil dan dikualifikasi sebagai diskualifikasi in person ;

3. Subyek Tergugat kabur dan tidak jelas (error in personal) ;

Pada alinea ke-3 halaman ke-2 gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa subyek

Tergugat adalah PT. Laras Internusa dahulu PT Tri Sangga Guna, beralamat di Desa/

12

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Jorong Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat,

Provinsi Sumatera Barat ;

Subyek gugatan kabur dan tidak jelas, karena tidak jelas siapa yang sebenamya

digugat oleh Penggugat, apakah PT. Laras Internusa dan PT. Tri Sangga Guna

kedua-duanya sekaligus ataukah satu per satu yaitu PT. Laras Internusa dan PT. Tri

Sangga Guna. Apabila yang digugat PT. Laras Internusa dan PT. Tri Sangga Guna

kedua-duanya sekaligus, maka gugatan semacam itu menyalahi ketentuan formil

suatu gugatan, karena antara PT. Laras Internusa dan PT. Tri Sangga Guna adalah

badan hukum (legal entity) yang berbeda dan tidak sama. Sedangkan apabila yang

digugat masing-masingnya, PT. Laras Internusa dan PT. Tri Sangga Guna, maka

subyek Tergugat harus jelas formulasinya, siapa sebagai Tergugat I dan siapa pula

sebagai Tergugat II. ;

4. Obyek gugatan kabur dan tidak jelas ;

Dalam gugatan Penggugat tidak terdapat letak dan batas-batas tanah Ulayat

kepunyaan Penggugat dan atau tanah Ulayat masing-masing Penggugat. Demikian

pula tidak terlihat dimana persisnya letak dan batas - batas tanah yang menjadi

obyek perkara, dimana batas sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timurnya. Kesemua

Penggugat hanya mendalilkan dirinya sebagai Pemegang/Penguasa tanah ulayat VI

Koto Kinali, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi

Sumatera Barat, padahal Desa VI Koto Kenagarian Kinali itu luas ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 436 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1974,

menegaskan "Pengadilan Negeri tidak membahas tentang status administrasi/status

kenagarian tanah sengketa, karena disamping tidak adanya suatu peta geografis

yang otentik dari Kenagarian yang berbatasan, juga status itu sendiri tidaklah

menentukan dalam penyelesaian perkara" ;

5. Subyek Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) ;

Bahwa judul gugatan Penggugat, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum,

dihubungkan dengan posita gugatan yang menyebut nama beberapa pihak, antara

lain sebagaimana pada angka 3 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada

tanggal 24 Mei 1989 Para Pucuk Adat Nagari, Urek Tunggang, Dt. Sanggo Marajo,

Dt. Majoindo dan Satuan Kajolelo serta Hakim Nan Barampek, Bandun Nan

Barampek, penguasa tanah Ulayat kaum yang terletak dalam Nagari Kinali dan

Nagari Katiagan, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Tingkat II Pasaman, Provinsi

Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama seluruh ninik mamaklpenguasa

tanah ulayat melepaskan hak atas tanah Ulayat kaum Majosadeo, DT. Sanggomarajo

dan Sutan Majolelo, Nagari Kinali dan Nagari Katiagan kepada Tergugat in casu PT.

Laras Internusa/dahulu PT.Tri Sangga Guna kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Pasaman, seluas 7.000, Ha terletak di Desa Langgam



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dan Desa Katiagan Kecamatan Pasaman, Kabupaten Daerah Tingkat Pasaman,

Propinsi Sumatera Sarat, untuk keperluan perkebunan kelapa sawit ;

Pada angka 4 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 2 Juli

1990 Majosadeo selaku Urek Tunggang Adat dan para ninik mamak Pucuk adat/

Pemilik tanah ulayat Kinali dan Mandiangin juga melepaskan hak atas tanah ulayat

Desa Langgam, Desa VI Koto dan Desa Mandiangin Nagari Kinali Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Daerah Tingkat Pasaman, Propinsi Sumatera Barat kepada

Tergugat I, in casu PT.Laras Internusa / dahulu PT.Tri Sangga Guna melalui Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Pasaman, seluas 7.000 Ha untuk keperluan perkebunan

kelapa sawit ;

Pada angka 5 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pelepasan hak atas

tanah ulayat Langgam adalah rekayasa semata karena pada saat penyerahan, pihak-

pihak yang menyerahkan tidak menunjuk letak lokasi serta batas-batas tanah ulayat

Langgam yang dilepaskan ;

Pada angka 6 posita gugata Penggugat mendalilkan bahwa Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kabupaten Pesaman menerbitkan Hak Guna Usaha No.1 tanggal 21

Maret 1995 terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Desa

Langgam/Katiagan, luas 7.000 Ha atas nama pemegang hak yaitu PT.Tri Sangga

Gunal sekarang PT. Laras Internusa in casu Tergugat di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pasaman, Desa Langgam dan dengan Surat Ukur

No.5 Tahun 1991 ..... dst;

Prinsip umum dalam sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai

Tergugat, apabila tanah yang disengketakan itu diperoleh dari pihak ketiga, dalam

hal ini adalah Ninik Mamak Kenagarian Kinali dan Bupati Kabupaten Pasaman.

(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 KlPDTI1984) ;

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, antara judul gugatan Penggugat yaitu

gugatan perbuatan melawan hukum dan dihubungkan dengan dalil gugatan

Penggugat menyebutkan nama beberapa pihak sebagai telah ikut andil dalam

melepaskan hak atas tanah ulayat tersebut, maka secara hukum para pihak tersebut,

antara lain Ninik Mamak Nagari Kinali, Bupati Kabupaten Pasaman dan Badan

Pertanahan Nasional (BPN) harus dijadikan subyek Tergugat dalam perkara a quo.

Dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut menjadi subyek Tergugat dalam

perkara a quo, maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai plurium litis

consortium, subyek Tergugat kurang atau tidak lengkap ;

6. Dalil Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;

Membaca dan meperhatikan posita gugatan Penggugat, maka tidak tergambar secara

jelas bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah seluas 45.000 Ha.

yang tertetak di Desa VI Koto Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten

14

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pasaman Barat , Provinsi Sumatera Barat tersebut. Apakah tanah-tanah tersebut

adalah milik dari Penggugat kesemuanya ataukah ada pihak ketiga lainnya yang

juga berhak atas tanah itu, dikuasai oleh siapa saja tanah itu sekarang, Juga tidak

tergambar bagaimana asal usul perolehan atas tanah dimaksud sejak dahulunya.

Secara hukum, gugatan harus diajukan secara rinci dan jelas batas-batasnya, tidak

cukup dengan hanya menyebutkan secara umum tertetak di Desa VI Koto,

Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi

Sumatera Barat ;

7. Pokok gugatan tidak jelas ;

Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan jenis gugatan atau tuntutannya, apakah

gugatannya mengenai hak atas tanah ataukah mengenai kepemilikan tanah ataukah

mengenai status tanah. Apakah mengenai wanprestasi dan ataukah mengenai on

rech matiggedaad. Sebab, pada angka 5 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan

bahwa pelepasan hak atas tanah ulayat Langgam adalah rekayasa semata karena

pada saat penyerahan pihak-pihak yang menyerahkan tidak menunjuk letak lokasi

serta batas-batas tanah ulayat Langgam yang dilepaskan, sedangkan pada angka 6

posita gugatannya, Penggugat mengatakan bahwa kemudian Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman menerbitkan sertifikat HGU No. 1 tanggal 21

Maret 1995 terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan

Pasaman, Desa Langgam / Katiagan, luas 7.000 Ha. atas nama pemegang hak PT.

Tri Sangga Guna sekarang PT. Laras Internusa, termasuk tidak dijelaskannya siapa

pihak yang telah melakukan pelanggaran dan dalam bentuk apa pelanggaran

terhadap hak-hak Penggugat ;

Pasal 8 Rv dalam exsploit van dagvaarding menyebutkan Upaya-upaya serta pokok

gugatan harus jelas dan disertai dengan suatu tuntutan tertentu yang jelas pula"

Majelis Hakim yang bijaksana:

Bahwa perkara dengan subyektif dan obyek yang sarna serta dalil yang mirip-mirip

sama dengan perkara a quo telah pemah diajukan oleh Penggugat dan orang yang

bemama Abu Bakar Glr. Mangkuto Alam terhadap Jubilee Great Finance Limited,

PT. Tri Sangga Guna, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Kantor Pelayanan

Piutang dan Lelang Negara dan Badan Pertanahan Nasional melalui Pengadilan

Negeri Lubuk Sikaping,

Terdaftar dalam perkara Perdata No. 03/PDT.BTH/2005/PN.LBS;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah

mengambil putusan, yaitu putusan No.17/Pdt.G/2007/PN.PSB. tanggal 29 Juli 2008

yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

• Menolak tuntutan provisi Penggugat ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dalam Eksepsi :

• Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.229.000,-

(tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan

Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan

putusan No. 42/Pdt/2009/PT.Pdg. tanggal 22 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para

Penggugat /Para Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2009 kemudian terhadapnya

oleh Para Penggugat /Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 4 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

tanggal 7 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

No. 17/PDT.G/2007/PN.PSB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman

Barat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September

2009 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 September

2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pasaman Barat pada tanggal 22 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu

dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu

permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 Bahwa adapun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah letak

batas tanah antara tanah Ulayat VI koto dengan desa Langgam yang mana

Termohon Kasasi telah salah lokasi dalam mengerjakan mengelola serta

menguasai sebagian tanah Ulayat milik masyarakat VI Koto atau Tanah Ulayat

VI Koto, Kinali tersebut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan

selanjutnya disebut " Tanah Sengketa"

2 Bahwa asal-mula tanah sengketa adalah Para Pemohon Kasasi merupakan

Basa atau sebagai Datuk/Penguasa tanah Ulayat VI Koto Kinali, Nagari Kinali,

Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, dimana

16

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


hal tersebut telah berlaku secara turun menurun di Kinali, sehingga sebagai

hukum tanah sengketa adalah sah milik Para pemohon Kasasi ;

3 Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut yaitu berdasarkan Beslit Adat

tertanggal 26 Juli 1926, Surat Chalifah Adat tertanggal 12 Januari 1968,

Surat Pernyataan dan kesepakatan Petikan Adat dan Cucu kemenakan Dt.

Sanggo Marajo dari Pewaris Ahmad Dami selaku Dt. Sanggo Marajo yang

meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2007, Surat Keterangan Batas Tanah

Ulayat VI Koto Kinali menurut Adat, tertanggal 10 Januari 2008, Surat

Pernyataan tentang letak batas anatar Tanah ulayat VI koto dengan letak

batas Langgam yang dibuat dan disepakati oleh Para Ninik Mamak kedua

desa yaitu VI koto dan Langgam, pada tanggal 18 Juli 1977, Sertifikat Asli

Hak Guna Usaha No.1 Tahun 1995, yang didalammya hanya menyebutkan

bahwa tanah seluas 7.000 Ha terletak di Desa Langgam ;

4 Bahwa tanah ulayat Para Pemohon Kasasi yang terletak di VI Koto Kinali,

Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi

Sumatera Barat yang seluas ± 45.000 Ha tersebut yaitu berbatasan dengan

Desa Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat,

Sumatera Barat, dimana letak Desa VI Koto dan letak Desa Langgam

yaitu terletak di 2 (dua) Sungai, Sungai Batang Kinali sebelah Utara dan

Sungai Batang Massang sebelah Selatan ;

5 Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi i.c PT. Tri Sangga Guna/sekarang

PT. Laras Internusa telah mengerjakan, mengelola perkebunan kelapa sawit di

desa Langgam, namun pada kenyataannya, Termohon Kasasi telah salah

lokasi untuk mengerjakan, mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut

karena dalam mengerjakan dan pengelolaan perkebunan tersebut

sebagian tanah Ulayat milik masyarakat VI Koto atau Tanah ulayat VI

Koto Kinali ;

6 Bahwa pada tanggal 22 September 2006, Terbanding mengajukan permohonan

Pengukuran Tunjuk Batas atas lahan a quo kepada Badan Pertanahan Nasional

pasaman Barat, padahal seeara nyata Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Pasaman Barat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 tahun 1995

tidak pernah melakukan pengukuran atas Lahan, tidak pernah ikut sertakan, dan

tidak pernah melibatkan penguasa-penguasa tanah Ulayat sekitar yang

berdampingan dengan lahan a quo ;

7 Bahwa karena ada penguasaan Termohon Kasasi atas tanah ulayat Para

Pemohon Kasasi, kemudian masyarakat VI Koto Kinali telah melakukan

berbagai protes-protes kepada Bupati Pasaman Barat ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8 Bahwa diketahui, Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat tidak dapat

menampilkan/menunjukkan Sertifikat Asli hak Guna Usaha No. 1 Tahun

1995 kepada peradilan tingkat Pertama ;

9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terhadap sengketa letak batas atas

tanah sengketa tersebut, sebagai hukum bahwa para pemohon

kasasi/dahulu para pembanding/dahulu para Penggugat ialah Pemegang Hak atas

tanah sengketa dan tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Termohon Kasasi/

terbanding/Tergugat yaitu seluas 7.000 ha merupakan tanah Ulayat milik

masyarakat VI Koto atau Tanah Ulayat VI Koto, Kinali ;

B. ISl POKOK MEMORI KASASI

1. PENGADILAN TINGGI PADANG TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM

PENERAPAN HUKUMNYA DALAM PERTIMBANGANNYA KARENA

MENGGANGAP PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH

TEPAT DAN BENAR DAN MEJELIS HAKIM TINGKAT BANDING

MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

TERSEBUT SEBAGAl PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI SENDIRI ;

1.1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena putusan Judex

Facti tersebut tidak disertai pemberian alasan yang cukup (Onvoldoende

gemotiveerd), tanpa terlebih dahulu memeriksa perkara itu kembali, baik

mengenai fakta-faktanya maupun dalam hal penerapan hukumnya, terus

mengabulkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

1.2. Bahwa adapun Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi No. 42/

Pdt.G/2009/PT. PDG, tanggal29 Juli 2008, adalah sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding setelah

mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan tingkat pertama, serta

alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

“ Menimbang, putusan Pengadilari Tinggi Padang Nomor

42.Pdt.G/2009/PT.PDG, tanggal 29 Juli 2008 , tanggal 29 Juli 2008 telah tepat

dan benar dan Mejelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan

putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan Pengadilari Tinggi

sendiri " ;

1.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding

terbukti hanya didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumiir karena

dalam putusan tersebut hanya menyatakan bahwa putusan Judex Facti a quo

telah tepat dan benar, tanpa menjelaskan lebih terperinci dasar pertimbangan

hukumnya, Akan tetapi Judex Facti dengan begitu saja mengambil alih alasan

dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dengan tidak

18

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mempertimbangkan dalil-dalil serta fakta hukum yang telah diajukan oleh

Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi dalam Memori Banding ;

1.4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang demikian, Putusan Judex Facti

sama sekali tidak memenuhi persyaratan hukum tentang keharusan adanya

pemberian alasan yang cukup dan jelas bagi suatu putusan. Pertimbangan

hukum tersebut diatas jelas hanya merupakan kesimpulan Majelis Hakim

Tingkat Banding Belaka dan bertentangan dengan keharusan hukum karena

sama sekali tidak diberikan uraian dan alasan hukum sedikitpun atas dasar apa

kesimpulan tersebut dibuat ;

1.5. Perlu diketahui, bahwa dalam rapat - rapat kerja Ketua Pengadilan Tinggi

seluruh Indonesia dengan Mahkamah Agung RI telah disetujui

serta ditetapkan bersama bahwa Hakim Tingkat Banding harus

memberikan uraian/pertimbangan serta alasan hukum dengan

terperinci, sempurna terhadap pertimbangannya, tidak cukup hanya

dengan mengatakan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

telah tepat dan selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tingkat banding

sebagai pertimbangan sendiri. Pertimbangan yang demikian tersebut

merupakan pertimbangan "On voldoende Gemotiveerd", dan oleh karena itu,

secara etis/moral, Hakim Tinggi wajib menjunjung tinggi setiap keputusan

yang diambil dalam raker dengan Mahkamah Agung RI, dan wajib mentaati

serta mengawasi pelaksanaan hasil raker yang telah disepakati dan disetujui

bersama ;

1.6. Bahwa selain itu, pertimbangan semacam itu pemohon kasasi ataupun siapa saja

yang membaca Putusan Judex Facti tidak dapat mengetahui uraian dan alasan

hukum Majelis Hakim sampai dengan adanya kesimpulan tersebut, karena

didasarkan penerapan hukum yang tidak benar dan menurut hukum harus

dibatalkan ;

1.7.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Padang seharusnya juga mempertimbangkan Memori banding yang

telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/kemudian Pembanding/semula Penggugat

pada tanggal 02 Februari 2009. Adapun dalam memori Banding tersebut telah

diuraikan keberatan-keberatan yang sangat kruisial dan prinsipil terhadap

Putusan Pengadilan Negeri dimaksud, namun demikian Majelis Hakim Tinggi

Padang sebagai Pengadilan tingkat Banding sama sekali

tidak menanggapi isi memori Banding dari Pemohon Kasasi/kemudian

Pembanding/ semula Penggugat ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1.8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Padang tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam

ketentuan antara lain :

a. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang

ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

"segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar

putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang

dijadikan dasar untuk mengadili ;

b.Putusan Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Febuari 1972

menyatakan sebagai berikut :

“ Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup

pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu suatu putusannya itu

hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang

diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali

baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai hal penerapan hukumnya

terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja ";

c. Putusan Mahkamah Agung No.638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970

sebagai berikut :

“ Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup

dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan".

1.9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana telah para

Pemohon sampaikan, maka berdasar hukum dan patut menurut hukum apabila

Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan menolak pertimbangan Hakim

Tinggi Padang a quo atau setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima,

Selanjutnya Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan

Membatalkan Putusan

Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 42/PDT/2009/PT.PDG, tanggal

Juni 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor.

/Pdt.G/2007 /PN.PSB, tanggal 29 Juli 2008 tersebut ;

2. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI PADANG TELAH SALAH

MENERAPKAN HUKUM/MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU SERTA

TIDAK MEMBERI PERTIMBANGAN/MEMBERI PERTIMBANGAN TIDAK

SEMPURNA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dahulu Para Penggugat

sangat keberatan atas pertimbangan Judex Facti tersebut karena telah salah dalam

menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta fakta hukum

yang terungkap dalam persidangan,

20

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 4 alinea 1, yang

berbunyi sebagai berikut : .

“ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat….. Sehingga Pengadilan

Tinggi mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan oleh karena itu putusan pengaduan

tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan. "

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan,

- Karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya telah tepat ;

- Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Zulkifli Glr.Dt.Rajo Magek, Sabaruddin,

Ilyas Majosodeo Urek, Tunggang dan Sudirman Glr.Dt.Kando Panjang semuanya

menerangkan bahwa penyerahan tanah Ulayat kepada PT.Tri Sangga Guna (TSG)

sekarang PT.Laras Internusa (LIN) dilakukan secara adat “ Bokinali “ dimana

penyerahan tanah ulayat dilakukan secara bersama-sama oleh para ninik mamak

dalam Kenagarian Kinali untuk perkebunan kelapa sawit kepada Investor (dahulu

PT.Tri Sangga Guna) ;

- Ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai

hak kepemilikan Penggugat terhadap tanah sengketa, sedangkan Tergugat dapat

membuktikan sangkalannya atas dasar sebagai pembeli lelang dimuka umum dari

pemegang HGU sebelumnya yaitu PT.Tri Sangga Guna sehingga Tergugat harus

mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa

putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1.

HASMI Dt. SIMARAJO, 2. SARI Dt. SINGGOMARAJO, 3. JUMAN Dt. KANDO

MARAJO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. HASMI Dt.

SIMARAJO, 2. SARI Dt. SINGGOMARAJO, 3. JUMAN Dt. KANDO MARAJO

tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Senin tanggal 15 November 2010 oleh Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

H.Achmad Yamanie, SH.MH. dan Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL. Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko

Budi Supriyanto, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :

Ttd./H.Achmad Yamanie, SH.MH. Ttd./

Ttd./Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL. Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya : Panitera Pengganti :

Redaksi………… ….Rp. 5.000,- Ttd./

Meterai …………… .Rp. 6.000,- Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

Administrasi Kasasi……Rp. 489.000,-

Jumlah ………………… Rp.500.000,-

Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata

(Pri Pambudi Teguh, SH.MH )NIP : 19610313 198803 1 003

22

22


1112___K_Pdt_2010

Documents

Transcript of 1112___K_Pdt_2010