USAHA KECIL DAN MENENGAHPRESENTED BY :YUSINADIA SEKAR SARI11140023

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kriteria-kriteria UKM di negara-negara dan lembaga asing 1. World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

Medium Enterprise, dengan kriteria :- Jumlah karyawan maksimal 300 orang.- Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta.- Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta.

Small Enterprise, dengan kriteria :- Jumlah karyawan kurang dari 30 orang.- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta.- Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta.

Micro Enterprise, dengan kriteria :- Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu.- Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu.

2. Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30%pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (fixed productive asset) dibawah SG $ 15 juta.

3. Malaysia mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yangbekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegangsahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :- Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu.- Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta.

4. Jepang membagi UKM sebagai berikut :-Mining and manufacturing dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$2,5 juta.-Wholesale dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu.-Retail dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu.-Service dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 420 ribu.

5. Korea Selatan mendefinisikan UKM sebagai usaha yang jumlahnya dibawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US$ 60 juta.

6. European Commision, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :- Jumlah karyawan kurang dari 250 orang.- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta.- Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta.

·Small-sized Enterprise, dengan kriteria :- Jumlah karyawan kurang dari 50 orang.- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 juta.- Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta.

·Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :- Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta.- Jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta.

Klasifikasi Usaha Kecil dan MenengahDalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1.Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohya adalah pedagang kaki lima2.Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan3.Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor4.Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKMBerikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM :1.UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil2.PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan3.PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil4.Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah5.Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan6.Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah7.Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan8.Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara9.Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UKM di IndonesiaUKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan

dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama,Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha,Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, danTerbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

Peranan Usaha Kecil dan MenengahPeranan UKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen1. Departeman Perindustrian dan Perdagangan2. Deparetemen Koperasi dan UKM

Namun demikian usaha pengembangan yang dilaksanakan belum, terlihat hasil yang memuaskan, kenyataanya kemajuan UKM masih sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar. Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. UKM juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karna itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga juga berperan dalam pendistribusian hasil hasil pembangunan. Kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti: Perizinan, Tekhnologi, Struktur, Manajeman, Pelatihan, Pembiayaan.

Permasalahan yang Dihadapi UKM

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1.   Penciptaan Iklim Usaha yang KondusifPemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2.   Bantuan PermodalanPemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

3.      Perlindungan UsahaJenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).

4.      Pengembangan KemitraanPerlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

CONTOH FASILITAS KREDIT UNTUK MODAL UMKM

Referensi https://ahmadnegara.wordpress.com/2012/07/09/modul-

kelompok-3/ http://ach-zaini.blogspot.co.id/2015/03/makalah-usaha-kecil-

dan-menengah.html https://bebqu.files.wordpress.com/2011/05/p-bisnis-

kwrushn.ppt

TERIMAKASIH