Tujuan dan fungsi laporan keuangan secara umum adalah :

1.    Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa agar pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan yang ditetapkan.

2.    Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting)Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. 3.    Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information)Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa dating, juga memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4.    Kealangsungan organisasi (viability)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam mementukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.

5.    Hubungan Masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas presentasi yang dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, juga sebagai alat komunikasi antara public dan pihak yang berkepentingan.

6.    Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan Laporan keuangan adalah :

i.    Memberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

ii.    Memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik meliputi informasi yang digunakan untuk :

a.    Membandingkan kinerja keuangan actual denga yang dianggarkan.

b.    Menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi.

c.    Membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.

d.    Membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan

keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja. Informasi financial disini adalah informasi yang dapat diukur dengan satuan monometer. Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :

a.    Menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.

b.    Menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan – perubahan yang terjadi di dalamnya.

c.    Memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang – undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.

d.    Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.

e.    Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional :

Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan criteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode – periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain

Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah

Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target

Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equality) dan keadilan (equity)

http://tugas-akuntansi.blogspot.co.id/2011/11/tujuan-dan-fungsi-laporan-keuangan.html

PERBEDAAN ANTARA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTANSI SEKTOR   KOMERSIAL by bhaskoroperwiro

PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan organisasi komplek dan heterogen yang menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian menejemen lebih variasi. Tidak terkecuali bagi stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggungjawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal dari organisasi. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan juga harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Akuntansi perusahaan (disebut juga dengan akuntansi komersial) digunakan oleh entitas yang berorientasi laba.

Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi digunakan oleh entitas komersial (perusahaan) untuk mengetahui berbagai indikator kinerja keuangan (kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba) serta posisi keuangan pada periode tertentu. Akuntansi perusahaan dibagi menjadi dua yaitu akuntansi keuangan (financial accounting) dan akuntansi manajemen (management accounting). Terdapat beberapa perbandingan antara akuntansi perusahaan dan akuntansi sektor publik. Ditinjau dari orientasinya, entitas perusahaan berorientasi pada laba/keuntungan sedangkan organisasi sektor publik berorientasi pada pelayanan publik. Organisasi sektor publik seperti halnya perusahaan komersial (sektor bisnis) juga umumnya melakukan transaksi ekonomi untuk mencapai tujuannya. Namun, berbeda dengan sektor bisnis, laba bukan tujuan utama dari organisasi sektor publik.

PEMBAHASAN

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.  Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis,oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut oleh pemakai.  Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah

ditetapkan, sistem akuntasi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian yang telah ditetapkan. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitasndan objektifitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara akuntansi untuk sektor publik dan akuntansi untuk sektor komersial. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pertanggung jawaban, struktur organisasi, karateristik anggaran, dan akuntansi keuangan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

No Perbedaan Sektor Publik/Pemerintahan Sektor Swasta/Komersial1 Tujuan Organisasi Nonprofit motif Profit motif

2 Sumber Pendanaan

Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/ BUMD, Penjualan aset Negara, dsb; Sumbangan, Hibah.

Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan Eksternal: Utang Bank, Obligasi, penerbitan saham

3 PertanggungjawabanPertanggungjawaban kepada publik/ masyarakat dan parlemen (DPR/ DPRD)

Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor

4 Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hirarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb

5 Karakteristik Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik6 Sistem akuntansi Basis Kas Basis Akrual

 

Tujuan Organisasi Tujuan sektor komersial adalah memaksimumkan laba, untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tujuan sektor publik terutama bukan mencari laba, tetapi memberi pelayanan kepada masyarakat (public service) dan mensejahterakan masyarakat. Pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Pemerintah juga mempunyai badan usaha (BUMN dan BUMD) yang bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara dan untuk mengusahakan barang-barang strategis kebutuhan masyarakat umum. Sumber Pembiayaan Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang syah (pemerintahan), sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya (nonpemerintahan). Sektor komersial sumber pendanaannya lebih fleksibel, dari segi internal berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru. Pertanggungjawaban Sektor publik, menguasai dana publik, bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR/DPRD (organisasi pemerintahan), dan langsung kepada masyarakat yang terkait (nonpemerintahan). Pertanggungjawaban vertikal ialah pertanggungjawaban kepada atasannya dalam struktur organisasi, sedang pertanggung-

jawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat umum, melalui mekanisme yang ada yaitu parlemen. Sektor komersial menguasai dana pemilik, bertanggung jawab kepada para pemilik yaitu pemegang saham, dan kreditor.

 

Struktur Organisasi Struktur organisasi sektor komersial lebih fleksibel, datar, piramid, fungsional, dan sebagainya. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang jadi kebutuhan dan permintaan konsumen. Pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, hirarkis. Sektor publik sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang sangat komplek.

Karakteristik Anggaran Bagi pemerintahan anggaran adalah sangat penting, sebagai otorisasi pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian pemerintahan dan pertanggungjawaban. APBN dan APBD memerlukan persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang setelah disetujui kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sementara untuk organisasi bisnis adalah sangat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan dan ekonomi yang terjadi.

Akuntansi Keuangan Sesuai dengan peraturan perundangan yang baru, sistem akuntansi untuk sektor publik masih boleh menggunakan basis kas, khusus untuk pembuatan laporan realisasi anggaran, sedangkan untuk pos-pos neraca (aset, utang dan ekuitas) menggunakan basis akrual, sampai saatnya keseluruhannya menggunakan basis akrual. Sedangkan perbedaan antara sektor publik dan sektor komersial dalam laporan keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No. Aspek Pembeda Sektor Publik Sektor Komersial

1. Perbedaan Tujuan

Tidak ada perhitungan laba rugi, yang ada surplus atau defisit

Tidak ada revaluasi aset Tidak ada penyusutan aset

tetap Perbandingan anggaran

terhadap realisasi dari pendapatan dan belanja

Terdapat perhitungan laba rugi

Dimungkinkan adanya revaluasi aset

Adanya penyusutan aset tetap

Perbandingan antara pendapatan dan beban

2. Masalah Pendapatan

Pendapatan tidak bersifat resolusing artinya tidak dapat diputar lagi untuk belanja tahun yang akan datang

Sebagian pendapatan diperoleh dari pemaksaan (contoh pajak)

Penerimaan pinjaman dijadikan pendapatan

Pendapatan tahun berjalan dpt disimpan untuk digunakan pada tahun yang akan datang

Pendapatan diperoleh dari pihak lain yg sukarela membeli barang/jasa

Penerimaan pinjaman dijadikan kewajiban

3. Masalah Beban Menggunakan istilah expenditure (belanja), dimana didalamnya termasuk :

Menggunakan istilah expense (beban/biaya) dimana cakupannya lebih sempit daripada expenditure

Expense (beban/biaya) Pembayaran angsuran Pelunasan utang Pembelian aset tetap

4. Masalah Penganggaran

Terdapat akuntansi anggaran (budgetory accounting)

Terdapat rekening-rekening anggaran

Perbandingan antara nggaran dan realisasinya dilakukan secara intrakompatable (dalam pembukuan)

Tidak terdapat akuntansi anggaran (budgetory accounting)

Tidak terdapat rekening- rekening anggaran

Perbandingan antara nggaran dan realisasinya dilakukan diluar pembukuan

5. Masalah Kepemilikan

Tidak terdapat tanda kepemilikan, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan adalah rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi

Terdapat tanda kepemilikan, yang diwujudkan dlam modal saham, pemegang saham mayoritas dapat bertindak selaku pemegang kebijakan perusahaan

6. Masalah Basis Akuntansi

Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan beban, basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas

Basis akrual baik untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas (modal)

7.Masalah Sistem Entry yang Digunakan

Paralel antara single entry dan double entry:

Single entry untuk pencatatan pembukuan pada bendahara

Double entry untuk pencatatan dengan komputerisasi pada Sistem Akuntansi Pemerintahan

Double entry

Antara sektor publik dan sektor komersial tidak hanya terdapat berbagai perbedaan seperti yang telah disebutkan di atas. Selain perbedaan yang terdapat dalam akuntansi untuk sektor publik dan sektor komersial, terdapat pula beberapa persamaan. Persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor komersial antara lain:

1. Keduanya merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga harus menggunakannya secara ekonomis, efisien dan efektif.

3. Pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggungjawaban.

4. Menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya.

5. Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan.

Sedangkan untuk laporan keuangannya juga terdapat beberapa persamaan, antara lain:

1. Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi

2. Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.

3. Keduanya merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumberdaya yang langka untuk mencapai tujuan.

4. Keduanya harus menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna

5. Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengelola organisasi.

6. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi.

7. Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara akuntansi untuk sektor publik dan akuntansi untuk sektor komersial. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pertanggung jawaban, struktur organisasi, karateristik anggaran, dan akuntansi keuangan. Sedangkan perbedaan antara sektor publik dan sektor komersial dalam laporan keuangannya terdapat pada masalah tujuan, pendapatan, beban, penganggaran, kepemilikan, basis akuntansi, dan entri yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam organisasi. Persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor komersial antara lain merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggungjawaban, menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya, dan terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan. Sedangkan persamaan yang terdapat dalam laporan keungan antara sektor publik dan sektor komersial adalah sama-sama untuk pengambilan keputusan, sebagai informasi kepada pengguna, dan menerapkan standar yang telah ditetapkan.

https://bhaskoroperwiro.wordpress.com/tag/perbedaan-akuntansi-sektor-publik-dan-swasta/

http://eprints.dinus.ac.id/14456/1/%5BMateri%5D_LAPORAN_KEUANGAN_SEKTOR_PUBLIK.pdf

https://www.academia.edu/12007113/perbedaan_laporan_keuangan_sektor_swasta_dan_sektor_publik

Perbedaan & Persamaan Sektor Publik dan Sektor Komersial

By Admin KeuLSM  /   Senin 7 Januari 2013  /   No Comments

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pertanggung jawaban, struktur organisasi, karateristik anggaran, dan akuntansi keuangan.

Perbedaan & Persamaan Sektor Publik dan Sektor Komersial

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: I: 01Perbedaan Sektor Publik-pemerintahan dengan Sektor Komersial

No Perbedaan Sektor Publik/Pemerintahan Sektor Swasta/Komersial1 Tujuan Organisasi Nonprofit motif Profit motif

2 Sumber Pendanaan Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/ BUMD, Penjualan aset Negara, dsb; Sumbangan, Hibah.

Pembiayaan internal:Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva.Pembiayaan Eksternal:Utang Bank, Obligasi, penerbitan saham

3 Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada publik/ masyarakat dan parlemen (DPR/ DPRD)

Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor

4 Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hirarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb

5 Karakteristik Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik

6 Sistem akuntansi Basis Kas Basis Akrual

Sumber : Mardiasmo, 2002

 

Tujuan Organisasi

Tujuan sektor komersial adalah memaksimumkan laba, untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Tujuan sektor publik terutama bukan mencari laba, tetapi memberi pelayanan kepada masyarakat (public service) dan mensejahterakan masyarakat. Pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya.

Pemerintah juga mempunyai badan usaha (BUMN dan BUMD) yang bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara dan untuk mengusahakan barang-barang strategis kebutuhan masyarakat umum.

 

Sumber Pembiayaan

Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang syah (pemerintahan), sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya (nonpemerintahan)

Sektor komersial sumber pendanaannya lebih fleksibel, dari segi internal berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru.

Pertanggungjawaban

Sektor publik, menguasai dana publik, bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR/DPRD (organisasi pemerintahan), dan langsung kepada masyarakat yang terkait (nonpemerintahan). Pertanggungjawaban vertikal ialah pertanggungjawaban kepada atasannya dalam struktur organisasi, sedang pertanggung-jawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat umum, melalui mekanisme yang ada yaitu parlemen.

Sektor komersial menguasai dana pemilik, bertanggung jawab kepada para pemilik yaitu pemegang saham, dan kreditor.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi sektor komersial lebih fleksibel, datar, piramid, fungsional, dan sebagainya. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang jadi kebutuhan dan permintaan konsumen.

Pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, hirarkis. Sektor publik sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang sangat komplek.

Organisasi Pemerintah mempunyai fungsi yang lebih luas, meliputi:

Pertahanan dan keamanan Hubungan luar negeri Kebijakan fiskal dan moneter Regulasi sektor swasta Stabilisasi politik dan ekonomi Perlindungan sumber daya alam dan sosial Penegakan hukum dan perlindungan HAM Pemberian barang dan pelayanan Distribusi pendapatan dan kekayaan

 

Karakteristik Anggaran

Bagi pemerintahan anggaran adalah sangat penting, sebagai otorisasi pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian pemerintahan dan pertanggungjawaban. APBN dan APBD memerlukan persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang setelah disetujui kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sementara untuk organisasi bisnis adalah sangat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan dan ekonomi yang terjadi.

Akuntansi Keuangan

Sesuai dengan peraturan perundangan yang baru, (misalnya UURI no. 1 tahun 2004) sistem akuntansinya masih boleh menggunakan basis kas, khusus untuk pembuatan laporan realisasi anggaran, sedangkan untuk pos-pos neraca (aset, utang dan ekuitas) menggunakan basis akrual, sampai saatnya keseluruhannya menggunakan basis akrual.

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Komersial

1. Keduanya merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi;

2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga harus menggunakannya secara ekonomis, efisien dan efektif;

3. Pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggungjawaban;4. Menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan

lainnya;5. Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan.

Disarikan dari buku: Akuntansi Sektor Publik, Penulis: Muindro Renyowijoyo, Halaman: 7-9.

- See more at: http://keuanganlsm.com/perbedaan-dan-persamaan-sektor-publik-dan-sektor-komersial/#sthash.8ZztwWXH.dpuf

LUAS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE) YANG DIPERLUKAN at 10:03 PM Labels: Akuntansi Sektor Publik

Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan2. Kebijakan menghapus/menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan aktivitas3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva - aktiva untuk menentukan

biaya depresiasinya4. Depresiasi mengenai jenis – jenis transakasi yang masuk dalam penerimaan program dan

kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas

5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail / lengkap dalam catatan (notes) laporan

keuangan mengenai asset modal dan utang jangka panjang

http://tugas-akuntansi.blogspot.co.id/2011/11/luas-pengungkapan-disclosure-yang.html

https://www.scribd.com/doc/143147875/ASP-BAB-10

Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAAP) adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.” (Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 1)

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAAP) berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 4) Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah :a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD)b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :c. Perusahaan Perseroan, dand. Perusahaan Umum.e. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah

Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk :a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umum;b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Ciri-ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 3) Ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintah pusat antara lain :a. Basis AkuntansiCash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas ata setara kas diterima atau dibayar.b. Sistem Pembukuan BerpasanganSistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi yaitu : Aset =

Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.c. Dana TunggalKegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.d. Desentralisasi Pelaksanaan AkuntansiKegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.e. Bagan Perkiraan StandarSAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.f. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 3) Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari:a. Laporan Realisasi AnggaranKonsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.b. Neraca PemerintahNeraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI dan Neraca SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara). Laporan in menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pusat berkaitan dengan aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal/tahun anggaran tertentu.c. Laporan Arus KasLaporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus Kas dari seluruh Kanwil Ditjen PBN. Laporan ini menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggarand. Catatan atas Laporan KeuanganMerupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal 5) Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari :a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP);Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ( Ditjen PBN) dan terdiri dari:.i. SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara) yang menghasilkan Laporan Arus Kas

dan Neraca Kas Umum Negara (KUN);.ii. SAU (Sistem Akuntansi Umum) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.Pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan keuangan SAU dan SAKUN, dilaksanakan oleh unit-unit Ditjen PBN yang terdiri dari:i. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);ii. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil Ditjen PBN);iii. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI).Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.Dalam pelaksanaan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi keuangan (SAK) dan unit akuntansi barang (SABMN).Unit akuntansi keuangan terdiri dari:i. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);ii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon1 (UAPPA-E1);iii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W);iv. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ;Unit akuntansi barang terdiri dari:i. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB);ii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-E1);iii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W);iv. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).c. Jenis-jenis Laporan KeuanganLaporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari proses komputerisasi SAPP adalah:(Modul Sistem Akuntansi Instansi )

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DI INDONESIA Berikut ini contoh dari makalah sistem akuntansi pemerintahan pusat di Indonesia, semoga

bermanfaat...

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada

peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri

terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya

A Manual for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:

1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel

(artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit).

3. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan

untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang mengolah semua

transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan

informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat

diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR,

maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.

A. PERKEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Modernisasi akuntansi keuangan di sektor pemerintah dimulai tahun 1982. Studi ini dilakukan

sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas keunagan negara oleh Badan Akuntansi Negara

(BAKUN), yang merupakan unit eselon 1 Departemen Keuangan, melalui Proyek Penyempurnaan

Sistem Akuntansi dan Pengembangan Akuntansi (PPSAPA) dengan bantuan pembiayaan dari Bank

Dunia. latar belakang proyek ini bermula dari kondisi sistem akuntansi dan pencatatan yang masih

menggunakan single entry, sehingga terdapat beberapa kelemahan yaitu:

1. Proses penyusunan lambat karena disusun dari sub sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu

2. Sistem single entry tidak lagi memadai menampung kompleksitas transaksi keuangan pemerintah

3. Sulit dilakukan rekonsiliasi

4. Tidak mendasarkan pada Standar akuntansi Keuangan Pemerintah

5. Tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.O1/1991 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah, sistem akuntansi pemerintah pusat telah dikembangkan dan

diimplementasikan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai tahun anggaran

1993/1994, dan diikuti dengan tahap-tahap berikutnya, dan yang pada tahun anggaran 1999/2000,

implementasi SAPP telah mencakup seluruh Departemen/Lembaga di seluruh propinsi.

Walaupun target jangka waktu bagi penerapan sistem ini adalah empat tahun, dimulai untuk

Anggaran 1993/1994, hingga tahun 2001 belum ada departemen/non-departemen yang

menerapkan SAPP secara penuh. Rendahnya penerapan sistem ini pada tingkat daerah disebabkan,

antara lain oleh kurangnya sosialisasi yang terencana, kurangnya sumber daya manussia, resistensi

dari pengguna sistem terhadap perubahan, kurang koordinasi antarlembaga terkait, hingga UU

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan keleluasaan daerah untuk

mengelola keuangannya. Belum adanya Standar Akuntansi Pemerintah untuk menyamakan persepai

para penyusun neraca juga menjadi kendala bagi penerapannya, sehingga penyusunan neraca pusat

dan proses konsolidasi dengan pemerintah pusat belum dapat dilakukan.

Berbagai perubahan dan penyempurnaan terus dilakukan oleh pernerintah dalam rangka

pengembangan sistem akuntansi pernerintah pusat. Pada tahun 2005, pemerintah dalam hal ini

Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan No 59/PMK.06/2005 tcntang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-

undang Nomor l Tahun 2004; tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akutansi dan pelaporan keuangan

negara sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penerapan Sistem Akuntansi Pernerintah Pusat (SAPP) adalah untuk unit-unit organisasi

pemerintah pusat yang keuangannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat, seperti lembaga

tertinggi Negara (MPR), lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA), departemen atau lembaga

nondepartemen, Sedangkan SAPP tidak diterapkan untuk pemerintah daerah, BUMN/BUMD bank

pemerintah, dan lembaga keuangan milik pemerintah .

Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu:

1. Sistem yang terpadu;

2. Akuntansi Anggaran;

3. Sistem tata buku berpasangan;

4. Basis kas untuk pendapatan dan belanja;

5. Standar dan prinsip akuntansi;

6. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi;

7. Perkiraan standar yang seragam.

1.     Sistem yang terpadu

Dalam penyusunan sistem digunakan pendekatan bahwa keseluruh Pernerintah Pusat merupakan

kesatuan akuntansi dan ekonomi tunggal. Presiden sebagai pengelola utama dan DPR sebagai

badan yang bertugas menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dengan dasar kesatuan

tunggal maka sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dikembangkan dengan terpadu, yang

terdiri dari berbagai subsistem. Subsistem-subsistem ini masing-masing merupakan bagian yang

integral dari sistem yang menyeluruh.

2.     Akuntansi anggaran

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan sebagai landasan

operasional keuangan tahunan Pemerintah dan dengan disahkannya UU-APBN maka pelaksanaan

anggaran dapat dilaksanakan. Untuk itu diperlukan akuntansi yang membukukan anggaran serta

realisasinya. dengan demikian pertanggung .jawaban dapat cepat serta mudah dalam hal

pengawasannya.

3.     Sistem tata buku berpasangan

4.     Basis kas untuk pendapatan dan belanja

Penggunaan basis kas ini sesuai dengan Undang-Undang Perbendarahaan Indonesia dan Keppres

Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5.     Standar dan prinsip akuntansi

Standar dan prinsip akuntansi adalah norma atau aturan dalam praktek yang dapat diterima oleh

profesi, dunia usaha, dan departemen/lembaga pemerintah yang berkcpentingan dengan laporan

keuangan.

6.     Desentralisasi pelaksanaan akuntansi

Sistem dirancang agar pelaksanaan akuntansi dilakukan secara berjenjang dan dimulai pada

sumber data di daerah atau propinsi dan digunakan sebagai pedoman penyusunan unit-unit

akuntansi baik di tingkat wilayah maupun tingkat pusat.

7.     Perkiraan standar yang seragam

Perkiraan yang digunakan unit akuntansi dan mata anggaran pada unit operasional anggaran dan

pelaksanaan anggaran sama, baik klasifikasi maupun istilahnya agar dapat memastikan bahwa

anggaran dan laporan realisasinya menggunakan istilah yang sama, serta meningkatkan

kemampuan sistem akuntansi untuk memberikan informasi/laporan yang relevan, berarti, dan

dapat diandalkan. Selain itu dapat digunakan untuk memudahkan pengawasan atas ketaatan

dengan pagu yang ditentukan dalam UU-APBN dan dalam dokumen allotment  (DIK/DIP/SKO),

serta memungkinkan perbandingan data laporan keuangan, baik dalam satu laporan maupun

antarlaporan.

Sistem Akuntansi Pernerintah Pusat, yang selanjutnya disebut SAPP, adalah serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pernerintah

Pusat. SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang

menghasilkan Laporan Keuangan Pernerintah Pusat. SiAP memproses data transaksi Kas Umum

Negara dan Akuntansi Umum, sedangkan SAI memproses data transaksi keuangan dan barang

yang dilaksanakan oleh kementerian negara/ Icmhaga.

B. KERANGKA UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas

pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat tersebut

diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang telah

direkonsiliasi. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.

b. Neraca Pemerintah

Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI dan Neraca SAKUN (Sistem Akuntansi

Kas Umum Negara). Laporan in menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pusat berkaitan

dengan aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal/tahun anggaran tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus Kas dari seluruh Kanwil

Ditjen PBN. Laporan ini menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu

yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan

non anggaran

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang

memadai.

DASAR HUKUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat berbasis double entry memiliki dasar hukum

sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000, khususnya Bab VI tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran.

2. Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.O1/1991 tanggal 24 Mei 1991 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah.

3. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1135/KMK.O1/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)

4. Surat Menteri Keuangan RI No. S-984/KMK.018/1992 perihal Pengesahan Daftar Perkiraan Sistem

Akuntansi Pemerintah

C. TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Tujuan SAPP adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan

kebijaksanaan, pengambil keputusan dan penilaian kinerja pernerintah dan sebagai upaya untuk

mempercepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN), serta memudahkan pemeriksaan

oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif clan efisien.

Di samping itu, SAPP juga dirancang untuk mendukung transparansi La poran Keuangan

Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang baik,

yang meliputi Akuntabilitas, Manajerial dan Transparansi. Akuntabilitas yang dimaksud adalah

meningkatkan kualitas akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah atas pelaksanaan

anggaran. Dalam hal manajerial adalah menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan

kebijaksanaan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Sedangkan menyangkut

transparansi adalah memberikan keterbukaan pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada rakyat

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

D. KLASIFIKASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari :

a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP);

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ( Ditjen PBN)

dan terdiri dari:

1) SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara) yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca

Kas Umum Negara (KUN). Pada tingkat wilayah, kedua subsistem di atas dilaksanakan oieh Kanwil

Dit perbendaharaan dan seluruh KPPN di wilayah kerjanya selaku Kuasa BUN.

2) SAU (Sistem Akuntansi Umum) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

Pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan keuangan SAU dan SAKUN, dilaksanakan oleh

unit-unit Ditjen PBN yang terdiri dari:

i. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

ii. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil Ditjen PBN);

iii. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Kementerian

negara/lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pelaksanaan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi keuangan (SAK)

dan unit akuntansi barang (SABMN).

Unit akuntansi keuangan terdiri dari:

i. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang

selanjutnya disebut UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/

Lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan

maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

ii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon1 (UAPPA-E1). Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1, adalah unit akuntansi instansi

yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-

W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.

iii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W). Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi

yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang

seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.

iv. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran,

yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi clan pelaporan tingkat satuan kerja.

Unit akuntansi barang terdiri dari:

i. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). Unit Akuntansi Pengguna Barang adalah unit akuntansi

BMN pada tingkat kementrian/lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN

dari UAPPB-E1 yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pirnpinan Lembaga.

ii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-E1). Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Barang Eselon I adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon1 yang melakukan

kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W dan UAKPB yang langsung berada di

bawahnya yang penanggung jawabnnya adalah pejabat Eselon I

iii. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W). Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Barang Wilayah adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah yang ditetapkan

sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan BMN dari UAKPB. penanggung

jawabnya adatah Kepala Kantor Kepala unit kerja. ditetapkan sebagai UAPPB-W.

iv. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang

selanjutnya disebut satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang menggunakan

BMN.

c. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari proses komputerisasi SAPP adalah

http://widihartawan.blogspot.co.id/2013/06/sistem-akuntansi-pemerintah-pusat-di.html

http://dokumen.tips/documents/sistem-akuntansi-pemerintah-pusat.html

Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintahan

Governmental Accounting Standard Board (GASB) di Amerika Serikat ketika

menerbitkan Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting

Standards mencatat bahwa akuntansi pemerintahan memiliki cukup banyakpersamaan konsep dasar, konvensi, dan karakteristik akuntansi komersial. Meskipundemikian, tujuan dasar dari akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan adalahberbeda. Sebagai akibatnya, prinsip-prinsip dasar akuntansi dan pelaporan yang berlaku di akuntansi pemerintahan dapat dibedakan dengan jelas dengan yangberlaku pada kauntansi komersial (Freeman & Shoulders, 2003).

Lebih lanjut Freeman dan Shoulders menyatakan bahwa tiga belas prinsip

dasar

GASB dapat dibagi menjadi tujuh golongan sebagai berikut: (1) prinsip akuntansiyang diterima secara umum (generally accepted accounting principles, GAAP) dankepatuhan hukum, (2) akuntansi dana (fund accounting), (3) aktiva modal dankewajiban jangka panjang, (4) fokus pengukuran dan basis akuntansi, (5)penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran, (6) klasifikasi danterminologi, (7) pelaporan keuangan. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut(Freeman & Shoulders, 2003; Baldric Siregar & Bonni Siregar, 2001)1:

1. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan kepatuhan hukum

Prinsip 1: Kemampuan Akuntansi dan PelaporanSistem akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk: (a)

menyajikan secara wajar dan dengan pengungkapan penuh (fulldisclosure) tentang dana dan aktivitas unit pemerintah yang sesuai

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, dan (b)

untuk menentukan dan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan

yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan keuangan, dan

syarat-syarat kontrak.

2. Akuntansi dana

Prinsip 2: Sistem Akuntansi Dana(1) Sistem akuntansi pemerintahan harus

diorganisasikan dan

dilaksanakan dengan basis dana.

(2) Dana didefinisikan sebagai suatu entitas fiskal dan entitas akuntansi

dengan seperangkat rekening-rekening (atau akun-akun) yang

bersifat swaimbang (self-balancing) untuk mencatat kas dan

sumber daya keuangan lain (dan termasuk juga sumberdaya

nonkeuangan dalam proprietory funds dan trust fund) bersama-

sama dengan semua kewajiban yang terkait dan saldo dana atau

ekuitas, dan perubahan-perubahannya; yang dipisahkan untuk

suatu aktivitas atau tujuan tertentu, dengan memperhatikan

peraturan atau pembatasan yang terkait.

(3) laporan keuangan dana seharusnya digunakan untuk melaporkan

rincian informasi tentang unit pemerintah utama, termasuk unit-

unit yang terkait.

(4) fokus dari laporan keuangan dana pemerintah dan proprietaryfunds adalah pada dana utama (major funds).

Prinsip 3: Jenis Dana

Dana pemerintah (government funds) : fokus pelaporan terutama pada

sumber, penggunaan, dan saldo dari sumberdaya. Dana pemerintahmencakup kategori:  a. Dana umum (general funds)

yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang

tidak dipertanggungjawabkan dalam dana lain,b. Dana penerimaan khusus (special revenue funds),

yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan penerimaan sumber-

sumber tertentu (selain yang dipertanggungjawabkan dalam trust

fund dan capital project fund), yang ditujukan untuk aktivitastertentu,

c. Dana proyek modal (capital projects funds),yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber yan

gdigunakan untuk tujuan perolehan atau pembangunan fasilitasmodal (selain yang dipertanggungjawabkan melalui

danakepemilikan dan dana trust)

d. Dana pelunasan pinjaman (debt service funds)yaitu dana untuk mengumpulkan atau mengakumulasikan sumber

-sumber yang digunakan untuk tujuan membayar pokok dan bungautang jangka panjang

e. Dana permanen (permanent funds)yaitu dana yang hanya hasilnya (earning) saja yang bolehdigunakan, sedangkan dana pokoknya tidak boleh digunakan

Dana kepemilikan (proprietary funds) : fokus pelaporan pada

penentuan pendapatan operasi, perubahan aset bersih, posisi

keuangan, dan arus kas. Dana proprietari mencakup kategori:f. Dana perusahaan (enterprise funds)

yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis ataukomersial yang dilakukan pemerintah

g. Dana layanan internal (internal service funds)

yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan barang dan jasa yang

disediakan oleh suatu unit pemerintah kepada unit pemerintah itusendiri atau unit pemerintah lainnya,

Dana fidusiari: fokus pelaporan pada aset bersih dan perubahan-perubahan pada aset bersih. Dana fidusiari terdiri dari dua jenis, yait

u(1) Dana trust (trust fund) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang dikelola oleh pemerintah sebag

aipihak yang dipercaya atau trustee, (2) Dana keagenan (agency fun

d)yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lainyang dikelola oleh pemerintah yang bertindak selaku agen.Dana fidusiari mencakup kategori:h. Dana trust pensiun (pension and other employee benefit trust

funds)

i. Dana trust untuk tujuan privat (private-purpose trust funds)

j. Dana trust investasi (investment trust funds)

k. Dana keagenan (agency funds)

Prinsip 4: Jumlah Dana

a. unit pemerintah harus menyediakan dan menjaga dana-dana yang

dipersyaratkan oleh (1) hukum dan (2) administrasi keuangan yang

baik

b. hanya jumlah minimal dana yang sesuaidengan peraturan hukum

dan persyaratan operasi yang seharusnya disediakan, karena dana

yang berlebihan (unnecessary) akan menyebabkan tidak fleksible,

kompleksitas, dan administrasi keuangan yang tidak efisien.

3. Aktiva modal dan kewajiban jangka panjangPrinsip 5: Pelaporan Aset Modal (Capital Asset)

Pembedaan yang jelas harus dilakukan antara aset modal dana

kepemilikan, aset modal dana fidusiari, dan aset modal umum.

Aset modal adalah aset jangka panjang yang digunakan dalam penyelenggaraan

tugas pemerintah. Aset modal meliputi antara lain tanah, peningkatan tanah(improvement to land), bangunan, perbaikan bangunan (improvement to

building), kendaraan, mesin, benda seni dan benda bersejarah, infrastruktur, dan

aset berwujud atau tak berwujud laiinya yang digunakan dalam penyelenggaraan

tugas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periodeakuntansi2.

Prinsip 6: Penilaian Aktiva tetapa. Aktiva tetap seharusnya dilaporkan berdasarkan nilai historis (at

au

jika tidak dapat ditentukan, yang dipakai adalah estimasi biaya).

b. Biaya aktiva tetap mencakup pengeluaran-pengeluaran tambahan

(ancillary charges) yang diperlukan untuk memindahkan ke lokasi

yang diinginkan dan menyiapkan sampai kondisi aset tersebut siap

digunakan.

c. Aktiva tetap donasi seharusnya dilaporkan pada nilai perkiraan

wajar pada saat perolehan dan biaya tambahan (jika ada).

Prinsip 7: Penyusutan/depresiasi Aktiva tetap

a. Aktiva tetap disusutkan selama estimasi masa manfaat aset yang

bersangkutan, kecuali aset yang (1) tidak dapat habis, atau (2)

merupakan aset infrastruktur yang menggunakan pendekatan yang

dimodifikasi.

b. Aset yang tidak dapat habis, seperti tanah atau pematangan tanah,

tidak disusutkan.

c. Beban penyusutan (depreciation expense) dilaporkan dalam (1)

laporan aktivitas pemerintah, (2) laporan kepemilikan pada

penghasilan, beban, dan perubahan-perubahan aset bersih, dan (3)

laporan perubahan pada aset bersih fidusiari.

Prinsip 8: Akuntansi kewajiban jangka panjangPembedaan yang jelas harus dilakukan antara (a) kewajiban jangka

panjang dari dana dan (b) kewajiban jangka panjang yang bersifat

umum.

a. Kewajiban jangka panjang yang terkait langsung dan diharapkan

untuk dibayar dari dana proprietari dicantumkan pada laporan dana proprietari dari aset bersih dan kolom aktivitas-mirip-bisnis pada

laporan pemerintah secara keseluruhan (government-wide) dari

aset bersih.

b. Kewajiban jangka panjang yang terkait langsung dan diharapkan

untuk dibayar dari dana fidusiari dilaporkan pada laporan aset

bersih fidusiari.

c. Semua kewajiban jangka panjang yang lain yang belum jatuh

tempo dilaporkan pada kolom aktivitas pemerintah pada laporan

aset bersih dari pemerintah secara keseluruhan. Kewajiban yang

jatuh tempo (selain dari kewajiban yang terkait dengan dana

proprietari dan dana fidusiari) dilaporkan sebagai kewajiban dana

pemerintah.

4. Fokus pengukuran dan basis akuntansiPrinsip 9: Fokus pengukuran dan basis akuntansiEsensi dari prinsip ini adalah bahwa dalam akuntansi pemerintahan:a. Fokus pengukuran sumber daya ekonomi dan basis akrual mengacu pada

pengakuan pendapatan dan beban dari dana proprietary dan dana

kepercayaan (trust fund), dan pada laporan keuangan pemerintah secarakeseluruhan, adalah mirip dengan akuntansi komersial.

b. Fokus pengukuran sumberdaya keuangan dan basis akrual yang dimodifikasimengacu pada pengakuan pendapatan dan beban dengan menggunakan al

ursumberdaya keuangan:1) pendapatan harus tersedia2) pengeluaran (bukan beban)3 untuk operasi, pengeluaran modal, dan

pemenuhan hutang, diakui ketika (1) terjadi pembayaran atas kewajiban

operasi atau kewajiban pengeluaran modal yang harus dibayar dari danapemerintah dan (2) terjadi jatuh tempo pembayaran hutang

pemerintah.c. Transfer antar dana (interfund transfers) seharusnya dicatat ketika muncul

hutang dan tagihan tersebut, meskipun kas (atau aset nonkas) belumdikirimkan dari suatu dana ke dana lain.

5. Penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaranPrinsip 10: Penganggaran, pengendalian anggaran, dan

pelaporananggaran

a. Setiap unit pemerintahan harus menggunakan anggaran tahunan.

b. Sistem akuntansi harus menyediakan dasar untuk pengendalian

melalui anggaran yang tepat.

c. Penandingan anggaran seharusnya disajikan sebagai informasi

tambahan atau sebagai laporan keuangan dasar …. Penandingan

anggaran seharusnya menyajikan: (1) anggaran awal, (2) anggaran

yang disetujui, (3) realisasi penerimaan, pengeluaran, dan saldo,

disajikan dalam basis anggaran pemerintah.

6. Klasifikasi dan terminologiPrinsip 11: Klasifikasi rekening Transfer, Pendapatan, Pengeluaran, dan BiayaPrinsip 12: Terminologi dan Klasifikasi Umum

Pada prinsip ke-11 dan ke-12 ini dijelaskan tentang perlunya (1)menggolongkan atau mengklasifikasikan data akuntansi dengan cara yangberbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang berbeda-beda, (2) antara perpindahan-sumberdaya-dalam-lingkup-internal dan hutang-jangka-panjang perlu dibedakan dengan pendapatan, pengeluaran, dan beban;dan (3) menggunakan klasifikasi dan terminologi yang konsisten.

7. Pelaporan keuanganPrinsip 13: Laporan Keuangan Tahunan

a. Laporan keuangan interim yang meliputi laporan posisi keuangan,

hasil usaha, serta informasi lainnya harus disusun untuk tujuan

pengendalian manajemen, pengawasan badan legislatif, dan bila

perlu untuk tujuan pelaporan eksternal.

b. Laporan Keuangan Tahunan Komprehensif (Comprehensive Annual

Financial Report, CAFR) harus disusun dan diterbitkan, mencakup

semua aktivitas pemerintah dan memberikan overview semua

entitas pelaporan.

Dalam prinsip ini, dijelaskan juga unsur-unsur dari laporan, mulai daripendahuluan sampai penjelasan naratif dan statistik. Diantara unsur-unsurtersebut dijelaskan juga mana yang merupakan syarat minimal. Selanjutnya,prinsip ini menerangkan tiga jenis entitas pelaporan.

http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/03/prinsip-dasar-akuntansi-pemerintahan.html

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

(a) Basis akuntansi;(b) Prinsip nilai historis;(c) Prinsip realisasi;(d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;(e) Prinsip periodisitas;(f) Prinsip konsistensi;(g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan(h) Prinsip penyajian wajar.

BASIS AKUNTANSIBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk

jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

REALISASI (REALIZATION)Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (SUBSTANCEOVER FORM)Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERIODISITAS (PERIODICITY)Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

KONSISTENSI (CONSISTENCY)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Tags yang terkait dengan akuntansi pemerintahan: perusahaan akuntansi, akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintah, akuntan sektor publik, standar akuntansi pemerintahan, akuntan pemerintahan, standar laporan keuangan, skripsi akuntansi pemerintahan.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

(a) Basis akuntansi;(b) Prinsip nilai historis;(c) Prinsip realisasi;

(d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;(e) Prinsip periodisitas;(f) Prinsip konsistensi;(g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan(h) Prinsip penyajian wajar.

BASIS AKUNTANSIBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

REALISASI (REALIZATION)Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi

pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (SUBSTANCEOVER FORM)Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERIODISITAS (PERIODICITY)Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

KONSISTENSI (CONSISTENCY)Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Tags yang terkait dengan akuntansi pemerintahan: perusahaan akuntansi, akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintah, akuntan sektor publik, standar akuntansi pemerintahan, akuntan pemerintahan, standar laporan keuangan, skripsi akuntansi pemerintahan.

Setetes Pengetahuan Umum Order home App Gabar

Minggu, 23 Januari 2011SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT

Penerapan system akintansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang beraku pada negara yang bersangkutan. Cirri-ciri terpenting atau persyaratan dari system akuntansi pemerintah ( menurut United Nations/ PBB dalam bukunya A Manual forgoverment accounting, dikutip dari buku akuntansi pemerintahan yang disusun oleh Sonny Loho dan Sugyanto ), antaralain disebutkan bahwa :

1. System akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan kanstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara.

2. System akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable ( artinya dapat dipertanggung jawabkan dan diaudit).

3. System akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana / program dan efaluasi plaksanaan secara fisik dan keuangan.

System akuntasi pemerintah pusat adalah system akuntansi yang mngolah semua transaksi keuangan, asset, kewjiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan imformasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapt diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkan menejemen oleh pemeritahan pusat.

A. AKUNTANSI PEMERINTAHAN BARU

Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sanngat lamban unuk merespon tututan perkembangan jaman. Akuntansi pemerintahan di Indonesia juga belum berperanan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelynan publik kepada masyarakat. Pada periode lama, output yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan da Indonesia sering tidak akurat, terlambat dan tidak informaif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Malah, segala kekurngan yang ada dalam akuntansi pemerintahan pada periode tersebut sering menjadi ldang yang subur untuk tumbuhny praktek-pratek KKN.

Namun demikian, pada dasawarsa terakhir yang berkulminasi dengan diundangkannya tiga paket keuangan Negara, terdapat dorongan yang sangat kuat untuk memperbaharui akuntansi pemerintahan di Indonesia. Beberapa fakor penting yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia akhir-akhir ini antara lain adalah:

1. Diterapknnya tiga paket UU yang mengatur keuangan Negara pasal 32 (1) UU no 17 tahun 2003 tentang kuangan Negara mengmatkan bahwa laporan pertanggungjwban pelaksnaan APBN/APBD berupa laporan keungan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akkuntansi pemerintahan.

2. Diterapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184 ayat (1) UU No,32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuain dengan setandar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

3. Profesi akuntansi.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah lama menginginkan adanya standar akuntansi di sector public sebagai hal yang parallel dengan telah adanya lebi dahulu standar akuntansi di sektor komersil. Keterlibatan IAI nampak dari dorongan oleh IAI untuk terbentuknya suatu komite standar di sektor publik, keikutsertaan ketua Umum DPN IAI dalam komite konsultatif komite sandar akuntansi pemerintahan, keikutsertaan anggota IAI dalam komite kerja komite standar akuntansi pemerintahan, dibentuknya IAI kompartemen Akuntan Sektor Publik, dan berbagai seminar, diskusi, dan worsof yang diselenggarakan oleh IAI kompartemen Akuntan Sektor Publik.

4. Birokrasi.

Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai yang sangat berkepentingan akan adanya suatu akuntansi yang handal. Dengan di undangkannya tiga paket keuangan Negara maupun undang – undang yang terkait dengan pemerintahan daerah mmendorong instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk secara serius menyiapkan sumber daya dalam pengembangan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, ketua asusiasi pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota, masing – masing secara ex officio ikut duduk sebagai anggota komite konsultatif komite standar akuntansi pemerintahan.

5. Masyarakat (LSM dan wakil rakyat).

Masyarakat melalui LSM dan wakil rakyat di DPR , DPD, dan DPRD juga menaruh perhatian terhadap praktik good governance pada pemerintaha Indonesia. Ditetapkannya undang – undang yang menyangkut tiga paket keuangan Negara dan pemerinntahan daerah merupakan cerminan dari kontribusi aktif para wakil rakyat di DPR. Disamping itu, pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN/APBD memerlukan persetujuan dari DPR/DPRD.

6. Sektor swasta.

Perhatian dari sector swasta mungkin tidak terlalu siknifikan karena akuntansi pemerintahan tidak terlalu dampak secara langsung atas kegiatan dari sector swasta. Namun, penggunaan teknologi dan pangembangan system informasi berbasis akuntansi akan mendorong sebagian pelaku bisnis si sector swasta untuk ikut menekuninya.

7. Akademisi.

Akademisi terutama di sector akuntansi menaruh perhatian yang cukup besat atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan. Perhatian ini sangat erat kaitannya dengan penyiapan SDM yang menguasai kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan. Beberapa anggota komite standar akuntansi pemerintahan saat ini berasal dari perguruan tinggi. Di samping itu, jurusan akuntansi pada perguruan tinggi sudah lama memberikan kepada Mahasiawa S1 mata kuliah

akuntansi pemerintahan. Beberapa pergurua tinggi sudah mulai menawarkan spesialisasi akuntansi sector public pada program magister akuntansinya.

8. Dunia Internasional (Lender dan Infestor).

World Bank, ADB, dan JBIC, merupakan lembaga internasional (leder), yang iku berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sector public yang baik di Indonesia. Perkembangan akuntansi tadi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari proyek pembangunan yang di danai oleh lembaga tersebut. Lembaga ini, baik langsung maupun secara tidak langsung, akut berperan ikut mendorong terwujudnya standar akuntansi pemerintahan yang menopang perubahan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 15 tahun 2004 menyebutkan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan APBM dan APBD diperiksa oleh BPK. Untuk dapat memberikan opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Perhatian BPK terhadap pengembangan akuntansi pemerintahan sangat besar antara lain di tandai dengan parisipasi dari lembaga ini dalam pembahasan tiga paket UU dengan DPR, keikutsertaan BPK dalam berbagai workshop dan seminar tentang akuntansi pemerintahan, dan dibentuknya tim teknis yang di bentuk pleh ketua BPK untuk mendiskusikan aspek peknis standar akuntansi pemerintahan dengan komite kerja komite standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, pasal 32 (2) UU No. 17 tahun 2003 mengamanatkan bahwa standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk penyusunan draf standar akuntansi pemerintahan yang saat ini sedang dalam proses penetapan peraturan pemerintahannya, BPK telah memberikan pertimbangan kepada pemerintah melalui surat ketua BPK yang ditujukan kepada Presiden pada tanggal 17 januari 2005 yang isinya meminta presiden agar segera mengesahkan standar akuntansi pemerintah.

10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

APIP yang meliputi bawasda, irjen, dan BPKP merupakan auditor intern pemerintahan yang berperan untuk membantu pinpinan untuk terwujudnya sietem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah skaligus mencegah praktek - praktek KKN. Akuntansi pemerintahan sangat erat kaitan dan dampaknya terhadap system pengendalian intern sehingga auditor intern mau tidak mau harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan sehingga dapat berperan untuk mendorong penerapan akuntansi pemerintahan yang sedang di kembangkan.

B. PENGEMBANGAN SYSTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

Pengembangan System Akuntansi Pemerintah sudah beberapa kali dilakukuan perubahan dan penyempurnaan dengan beberapa kali dikeluarkannya perauran-peraturan pemerintah khususnya keputusan Menteri Keuangan. Pengembangan dan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dapat kita telusuri sejak dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 476/KMK.01/1991 pada tanggal 21 Mei 1991 tentang System Akuntansi Pemerintah, sampai pada tahun 2005, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang System Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

System Akuntansi Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tahun 1991 tersebut, tahap pertama telah dilaksanakan mulai tahun anggaran 1991/1992 dan selanjutnya dilaksanakan secara bertahap, serta direncanakan pada akhir tahun anggaran 1999/2000 seluruh

Departemen/Lembaga di seluruh propinsi dapat di cakup. Sebelum System Akuntansi Pemerintah di laksanakan secara penuh, system yang saat ini sedang di gunakan dinyatakan masih tetap berlaku.

Sejarah teori dan praktek akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa sebelum pendidikan akuntanssi di perkenalkan di Indonesia pada tahun 1950-an, pada masa itu hanya di kenal tata buku warisan Belanda yang disebut system Kontinental. Akibat perubahan hubungan politik dengan belanda, banyak guru besar berkebangsaan Belanda kembali ke negerinya. Hal ini berakiba adanya perubahan kurikulum pendidikan akuntansi dan system continental ke sisten Anglo Saxis (system Amerika).

Perkembangan selanjutnya, ternyata akuntansi keuangan untuk sector awasta maju pesat, sedangkan akuntansi di sector pemerintah masih mengikuti konsep-konsep yang di terapkan sejak zaman belanda. Meskpun ada perbaikan dalam akuntansi pemerintah, penyempurnaan yang bersifat mendasar belum pernah di lakukan, sedangkan sistem tersebut mempunyai kelemahan yaitu:

1. Pada Pemerintah, sebagian aktivitasnya di biayai melalui anggaran yang setiap tahun di tetapkan dengan undang-undang. Pencatatan pelaksanaan anggaran tersebut terpisah-pisah dan tidak terpadu karena berdasarkan sistem tata buku tunggal (single entry bookeping). Akuntansi yang terpisah-pisah tersebut semakin mengakibatkan pelaporannya menjadi tidak bersesuaian satu dengan yang lain Karena tidak menggunakan bagan perkiraan yang standar.

2. Pengelompokan perkiraan yang digunakan pemerintah dirancang hanya untuk memantau dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran saja; idak dirancang untuk menganalisis efekifitas pembiayaan suatu program atau memberikan informasi yang cukup untuk pengendalian pengeluaran suatu program.

3. Pada akuntansi aset tetap, kelemahannya selain tidak terintegrasi dengan keuangannya juga dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tidak dibedakan secara tegas antara belanja modal dan belanja operasional.

4. Penyusunan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksnaan APBN yang dituangkan dalam bentuk perhitungan anggaran Negara (PAN) semula berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran / SPA dari seluruh departemen atau lembaga.

5. Tidak ada standard an prinsip akuntansi pemerintah untuk menjaga kewajaran dan keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

6. Khusus dalam pengolahan keuangan Negara, senakin tahun jumlah APBN yang harus dikelola semakin besar dan masalah yang harus ditangani pemerinah semakin kompleks dan beragam, sedangkan dalam system akuntansi pemerintah yang lama tersebut terdapat berbagai kelemahan. Hal ini berakibat pada praktek akuntansi pemerintah yang belum mampu memberikan informasi yang sesuai dengan peningkatan transaksi keuangan Negara yang semakin kompleks. Praktek akuntansi pemerintah hanya dapat memenuhi tujuan pertanggung jawaban, namun tidak menyediakan informasi yang cukup untuk kepentingan manajerial.

Berdasarkan pertimbangan atas keadaan tersebut, maka dilakukan pengembangan system akuntansi pemerintah pusat dengan tujuan utama untuk:

1. Merancang system akuntansi pemerintah yang baru,

2. Menyusun standard dan prinsip akuntansi pemerintah, dan

3. Membentuk pusat akuntansi di Departemen Keuangan

Dari tujuan utama di atas, penyusunan system akuntansi pemerintah pusat telah dilaksanakan dan dilakukan implementasi secara bertahap. Penyusunan standard an prinsip telah dilakukan seiring dengan penyusunan system akuntansi dan pementukan pusat akuntansi juga telah terselenggara dengan diresmikannya Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) pada Departemen Keuangan RI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/1992 tanggal 7 juli 1992. Untuk mengembangkan usaha yang telah ada, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295/KMK.012.2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga dan diimplementasikan tahun 2001.

Penjualan untuk mereformasi akuntansi keperintahan sebenarnya sudah dimualai oleh Departemen Keuangan di sekkitar tahun 1975-1980 dengan rencana sebuah studi modernisasi system akuntansi pemerintah. Pada saat itu, system administrasi pemerintahan masih dilakukan secara manual dan system komputerisasi masih utopia. Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang merupakan pertanggung jawaban keuangan pemerintah kepada DPR pad waktu itu disajikan berdasarkan sumbangan PAN dari Deparemen/Lembaga yang disusun secara manual dan single entry, sehingga penyampaian laporan PAN oleh pemerintah kepada DPR dilaksanakan dalam waktu 2-3 tahun. Studi modernisasi akuntansi pemerintah baru terlaksana pada tahun 1982, tetapi Term of Refence (TOR) yang disetujui dan dibiayai Bank Dunia baru terbatas pada pengembangan system pembukuan berpasangan secar manual.

Desain pengembangan Sistem Akuntansi Pusat dan Sistem Akuntansi Instansi selesai pada bulan Mei 1986 dengan mengusulkan disusunnya bagian perkiraan standard dan standar akuntansi pemerintahan serta pembentukan unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan. System yang di usulkan dan disetujui Departemen Keuangan pada saat adalah menyudun alokasi anggaran, proses penerimaan dan pengeluaran melaui kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN), pembuktian bukti jurnal dan daftar transaksi sebagai dasar pembukuan dalam buku besar secara manual.

Pada 1987/1988 mulai dilakukan simulasi system manual tersebut pada departemen pekerjaan umum, social, perdagangan dan pada wilayah Jakarta, medan, dan Surabaya. Pada saat bersamaan, timbul pemikiran pengguaan computer untuk proses akuntansi dan pada tahun 1989 usulan pengembangan system akuntansi pemerintah berbasis computer disetujui Departemen keuangan dan bank Dunia dalam bentuk Proyek pengembangan system akuntansi pemerintah tahap1, tetapi system fungsional masih berdasar pada disain manual sebelumnya, belum sampai proses yang menyeluruh yang dapat menghasilkan laporan keuangan.

Pada tahun 1992, pembentukan badan akuntansi keuangan Negara ( bakun ) yang mempunyai fungsi sebagai central accounting office, yang bukan sekedar “membuku” namun memerlukan adanya setandar akuntansi pemerintahan dan selanjutnya melaksanakan inpelmentasi system yang telah dirancang. Dalam tahun 1994 mulai digunakan format daftar isian proyek ( DIP) baru dan saat ini di sebut daftar isian pelaksanaan anggaran (DIFA) dan penggunaan bagan perkiraan standar khusus untuk pendapatan dan belanja pada APBN saja.

Meski sudah ada BAKUN, pelaksanaan implementasi system dimaksud bukannya tidak mengalami hambatan. Karena tak ada kewajiban dari perauran perundang – undangan, maka system akuntasi pemerintah pusat, departemen dan non departemen masih menggunakan system pembukuan yang dalam banyak hal sulit dipertanggung jwabkan kwalitasnya. Dalam dinia akuntansi, system yang lebih dapat dipertanggung jawabkan adalah system akuntansi berpasangan yang

mewajibkan semua catatan akuntansi dimulai dengan tehnologi penjualan debet kredit selalu seimbang berpasangan.

Patut dicatat, pada kebanyakan pandangan pakar akuntansi, system pembukuan tunggal belum pantas disebut sebagai suatu akuntansi. Yang disebut laporan keuangan berfokus hanya pada laporan realisasi anggaran semata. Catatan pemerintah pusat tentang infestasi jangka panjang dan utang dilakukan secara tak terstruktur atau informal. Di dalamnya termasuk catatan pengeluaran yang menggunakan dana luar Negeri, seperti bantuan, hibah dan utang. Karena standar akuntansi kepemerintahan RI saat itu belum ada, praktek akuntansi pemerintah juga belum sesuai prinsip akunansi kepemerintahan yang berlaku umum, kode rekening akuntansi baku dan berlaku bagi semua departemen atau lembaga belum ada, serta neraca tak mungkin disusun apalagi di tertipkan.

Pada tahun 1995, sebagai lanjutan dari pinjaman bank dunia dikembangkan lagi system akuntansi pemerintah berbasis computer yang open system melalui proyek pengembangan system akuntansi pemerintah tahap 2 dan implementasinya dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 1999 telah dilakuakan impementasi system akuntansi instansi untuk seluruh departemen atau lembaga yang dapat menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. Namun demikian masih menghadapi masalah inforcement-nya, karea pada saa itu belum ada ketentuan perundangan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang lengkap.

Paket bantuan IMF tahun 1997/1998 berisi persaratan good governance umumnya, reformasi manajemen keuangan kususnya, lebih kusus lagi tentang reformasi pemerintahan. Reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mewajibkan adanya suatu standar akuntansi pemerintahan sebagai basis penyusunan lapotan keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU pemeriksaan keuangan Negara. UU tersebut menyebabkan kebutuhan terdesak akan standar akuntansi sebagia basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh BPK. Tanpa standar, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit.

UU pembendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004 mempunyai implikasi jadwal kerja amat ketat dan bersangsi. Bentuk bertanggung jawaban APBN atau APBD adalah laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU Pemeriksaan Keuangan Negara. UU tersebut menyebabkan kebutuhan mendesak akan Standar Akuntansi sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintahan oleh BPK. Tanpa standar, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit.

UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004 mempunyai implikasi jadwal kerja amat ketat dan bersanksi. Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD adalah laporan keuangan yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Agar dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan objektif, maka dalam tahun 2002 (sebelum disahkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menteri keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil dari komite tersebut setelah dimintakan pertimbangan kepada BPK dan disarankan untuk disempurnakan penetapan keanggotaannya dengan keputusan Presiden dan hasilnya harus ditetapkan dengan PP. Melalui proses panjang, ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang tugasnya me-review dan

menyempurnakan draf publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ynag dihasilkan oleh komite lama yang dibentuk Menteri Keuangan dan setelah dimintakan pertimbangan dari BPK diusulkan kembali melalui Menkundang dan disetujui oleh Presiden dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005.

Menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyusun laporan keuangan dan disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam 3 bulan setelah tahun anggaran yang lalu berkhir. Presiden/Gubernur/Bupati/Wali kota harus menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran lalu berakhir. Jadwal audit BPK amat ketat, yakni hanya 2 bulan dan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK diajukan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPR/DPRD dalam 6 bulan setelah tahun anggaran yang lalu berakhir, setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan aruskas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan perusahaan Negara/daerah dan badan lain. Selanjutnya, BPK membuat laporan hasil pemeriksaan atas alporan keuangan dilengkapi dengan opinni seperti umumnya dilakukan audito eksternal.

C. DASAR HUKUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Penyelenggaraan system akuntansi pemerintah pusat yang berbasis double entry memiliki dasar hokum sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000, khususnya Bab VI tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.01/1991 tanggal 24 Mei 1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.

3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1135/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)

4. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-984/KMK.018/1992 perihal Pengesahan Daftar Perkiraan Sistem Akuntansi Pemerintah

D. TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Tujuan SAPP adalah untuk menyediakan informasi keuuangan yang diperlakukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambil keputusan dan penilaian kinerja pemerintah dan sebagai upaya untuk memperccepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN), serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Disamping itu, SAPP juga di rancang untuk mendukung transparansi laporan Keuangan Pemerintahan dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang baik, yang meliputi Akuntabilitas, Manajerial dan Transparansi.

Akuntabilitas yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah atas pelaksanaan anggaran. Dalam hal Manejerial adalah menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Sedangkan menyakut transparansi adalah memberikan keterbukaan pelaksanaan kegiaan pemerintah kepada rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

E. PERKEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Berdasrkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, system akuntansi pemerintah pusat telah dikembangkan dan di implementsikan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai tahun anggaran 1993/1994, dan di ikuti dengan tahap – tahap berikutnya, dan yang pada tahun anggaran 1999/2000, implementasi SAPP telah mencakup seluruh Departemen/Lembaga diseluruh propinsi.

Berbagai perubahan dan penyempurnaan terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan system akuntansi pemerintah pusat. Pada tahun 2005, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pertimbangan peraturan ini dikelurkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan system akuntansi dan pelaporan keuangan Negara sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penerapan Sistem Akuntanasi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah untuk unit-unit organisasi pemerintah pusat yang keuangan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, seperti lembaga tertinggi Negara (MPR), lembaga tinggi Negara (DPR, DPA, MA), departemen atau lembaga nondepartemen. Sedangkan SAPP tidak diterapkan untuk pemerintah daerah, BUMN/BUMD, bank pemerintah, dan lembaga keuangan milik pemeintah.

Terdapat tujuan cirri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu:

1. Sistem yang terpadu;

2. Akuntansi Anggaran dan Akuntansi Dana;

3. System tata buku berpasangan;

4. Basis kas untuk pendapatan dan belanja;

5. Standar dan prinsip akuntansi;

6. Dsentralisasi pelaksanaan akuntansi;

7. Perkiraan standar yang seragam

1.           System yang terpadu

Dalam penyusunan system digunakan pendekatan bahwa keseluruhan Pemerintah Pusat merupakan kesatuan akuntansi dan ekonomi unggal dengan Presiden sebagai pengelola utama dan DPR sebagai badan yang bertugas menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dengan dasasr kesatuan tunggal, maka system akuntansi dan pelaporan keuangan dikembangkan dengan yang

terpadu, yang terdiri dari berbagai subsistem. Subsistem-subsistem ini masing-masing merupakan bagian yang integral adri system yang menyeluruh.

2.           Akuntansi anggaran dan akuntansi dana

Undang-undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (UU-APBN) digunakan sebagai landasan operasional keuangan tahunan Pemerintah Pusat dan dengan disahkannya UU-APBN maka pelaksanaan telah dapat dilaksanakan. Untuk itu diperlukan akuntansi yang membukukan anggaran serta realisasinya, dengan demkian pertanggungjawaban dapat cepat dan tepat serta mudah dalam pengawasannya.

Akuntansi Dana yang dilaksanakan adalah Dana Umum sebagai Dana Tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan laporan dan menemukan selisih pembukuan yang terjadi.

3.           System tata buku berpasangan

System Akuntansi Pemerintah ini menggunakan system tata buku berpasngan (double entry bookeping) untuk mengatasi kelemahan system tata buku tunggal. Dengan tata buku berpasangan antara lain akan lebih mudah menyusun laporan dan menemukan selisih pembukuan yang terjadi.

4.           Basis kas untuk pendapatan dan belanja

Penggunaan basis kas ini sesuai dengan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Kepres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5.           Standar dan prinsip akuntansi

Standar dan prinsip akuntansi adlah norma atau aturan dalam praktek yang dapat diterima oleh profesi, dunia usaha, dan departemen/lembaga pemerintah yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

6.           Desentralisasi pelaksanaan akuntans

System dirancang agar pelaksanaan akuntansi dilakukan secara berjenjang dan dimulai pada sumber data di daerah atau propinsi dan digunakan sebagai pedoman penyusunan unit-unit akuntansi baik di tingkat wilayah maupun tingkat pusat.

7.           Perkiraan standar yang seragam

Perkiraan yang digunakan unit akuntansi dan mata anggaran pada unit operasional anggaran dan pelaksanaan anggaran sama, baik klasifikasi maupun istilahnya agar dapat memastikan bahwa anggaran dan laporan realisasinya menggunakan istilah yang sama, serta meningkatkan kemampuan system akuntansi untuk memberikan informasi/laporan yang relevan, berarti, dan dapat diandalkan. Selain itu dapat digunakan untuk memudahkan pengawasan atas ketaatan dengan pagu yang ditentukan dalam UU-APBN dan dalam dokumen allotment (DIK/DIP/SKO), serta memungkinkan perbandingan data laporan keuangan, baik dalam satu laporan maupun antarlaporan.

System Akuntansi Pemerinth Pusat, yang selanjutnya disebut SAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan; pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah pusat. SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. SiAP memproses data transaksi Kas Umum

Negara dan Akuntansi Umum, sedangkan SAI memproses data transaksi keuangan dan barang yang dilaksanakan ole kementrian Negara/lembaga.

F. RUANG LINGKUP SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

Sistem Akuntansi Pemerintah terbagi menjadi 2 sistem utama yang mempunyai hubungan data atau informasi akuntansi timbale balik yaitu:

1. System Akuntansi Pusat ( SiAP) yang dilaksanakan oleh Departemen keuangan cq Ditjen perbedaharaan

Subsistem Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari:

System Akuntansi Umum (SAU). Sistem menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU

System Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)

System ini menghasilkan menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN . pada tingkat wilayah, kedua subsistem di atas dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen perbendaharaan dan seluruh KPPN di wilayah kerjanya selaku Kuasa BUN.

2. System Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementrian/lembaga.

Subsistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari:

a. System Akuntansi Keuangan (SAK). System ini menghasilkan Laporan Keuangan Instsnsi

b. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). System ini menghasilkan Laporan Barang Milik Negara

1. System Akuntansi Pusat

System Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disebut SiAP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkompurerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

SiAP terdiri dari SAKUN dan SAU. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut SAKUN, adalah sub-SiAP yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Neraca KUN. Sistem Akuntansi Umum, yang selanjutnya disebu SAU, adalah sub-SiAP yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca.

Dalam rangka pelaksanaan SiAP sebagimana dimaksud pada ayat (1):

a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan SiAP Negara (KPPN) memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran;

b. KPPN Khusu memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan Luar Negeri (BLN);

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran Bedahara Umum Negara (BUN) melalui kantor pusat; dan

d. Direktorat informasi dan Akuntansi memperoleh data APBM, serta melakukan verifikasi dan akunansi untuk data tran saksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat.

2. System Akuntansi Instansi

System Akuntansi Instnsi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementrian Negara/Lembaga. Setiap Kementrian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Untuk melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud ayat(1) dibentuk Unit Akuntansi Keuangan terdiri dari:

a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

Unit Akuntansi Pembantu Anggaran, yang selanjutnya disebut UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementrian Negara/lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keaungan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabngan laporan, baik keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilyah

Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

3. System Akuntansi Barang Milik Negara

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, yag selanjutnya disebut SABMN, adalah subsistem dari SAI yang meripakan serngkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan ynag belaku.

SABMN merupakan subsistem dari SAI. Untuk melaksanakan SABMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementrian Negara/Lembaga membentuk Unit Akuntansi Barang sebagai berikut:

a. Unit kuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPBA, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kementrian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selannjutnya disebut UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnya adalah pejabat Eselon I

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan Penggabungan BMN dari UAKPB, penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang menggunakan BMN.

G. IKHTISAR

System Akuntansi Pemerintah Pusat dalah system akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.

Pengembangan dan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dapat kita telusuri sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 476/KMK.01/1991 pada tanggal 21 Mei 1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, sampai pada tahun 2005, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Tujuan SAPP sendiri adlah untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambil keputusan dan penilaian kinerja pemerintah dan sebagai upaya untuk mempercepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN), serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

System Akuntansi Pemerintah terbagi menjadi dua system utama yaitu:

1) System Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan, terdiri dari: Sistem Akuntansi Umum(SAU), system ini menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU; Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)

2) System Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementrian/lembaga, terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), yang menghasilkan Laporan Keuangan Instansi; dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang menghasilkan Lporan Barang Milik Negara.

AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

A. ORGANISASI NIRLABA

Organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas bersal dari para peyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuanmemupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah di bagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut .

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintah. Organisasi nirlaba dipandang amat berbeda dengan organisasi komersial oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerinta, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Para pengurus organisasi ini yang terseleksi secara ideal mempunyai tujuan tulus untuk mendukung organisasi, guna mencapai tujuannya, walau pada kenyataannya tidak selalu demikian.

Bagi stakeholder, akuntansi dan laporan keuangan bertugas meminta pertanggungjawaban pengurus. Para karyawan profesional organisasi nirlaba di asumsikan ingin diperlakukan setara dengan karyawan profesional organisasi komersial dalam hal imbalan, karir, jabatan, dan masa depan. Bagi mereka , akutansi bertugas menginformasikan kesinambungan hidup organisasi sebagai tempat berkarier.Para anggota diasumsikan secara serius ikut serta dalam suatu organisai nirlaba untuk mencapai suatu visi dan misi tertentu organisasi bersangkutan yang sejalan dengan aspirasinya. Maka laporan keuangan diharapkan memberikan informasi berkala, guna memberikan gambaran, apakah visi misi tersebut direalisasikan.

Para pelanggan atau pihak yang menjadi sasaran akan di untungkan serta berharap untuk memperoleh manfaat yang di janjikan organisasi, juga perlu mendapat informasi mengenai sasaran yang berhasil diraih organisasi tersebut. Maka laporan keuangan perlu menampilkan manfaat atau hasil yang diraih yang apabila mungkin didenominasikan dalam besaran uang.

Bagi pemerintah, organisasi nirlaba nonpemerintah harus mematuhi ketentuan undang-undang, serta diharapkan memberi sumbangan positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya nasional serta memberi citra baik bagi bangsa. Di sini, laporan keuangan berfungsi sebagai umpan balik kepada pemerintah. Apabila ada berbagai harapan dan kepentingan yang berbenturan, maka laporan keuangan secara seimbang memberi informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan itu,

Sasaran organisasi nirlaba, harapan anggotanya, dan keinginan pemerintah dan masyarakat akan kinerjanya tak selalu dapat didenominasikan dalam satuan mata uang, sehingga sumbangsih atau manfaat organisasi ini tidak selalu terakomudasi oleh laporan keuangan. Sebagai kesimpulan, sasran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyajikan informasi kepada penyedia sumber daya, yang ada pada masa berjalan dan pada saat yang akan datang, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengambil keputusan rasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba.

Di samping pemerintah dan entitas komersial, masa depan bangsa dan masyarakat dipengaruhi secara langsung oleh masyarakat sipil (civi society), termasuk Non-Government Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi sosial keagamaan. Tugas pemerintah adalah mendirikan dan/atau mendorong pembentukan organisasi lembaga publik nirlaba dan organisasi komersial

B. DASAR PEMIKIRAN AKUNTANSI NIRLABA

Di amerika serikat(AS),Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menyusun standar untuk laporan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan namun mempunyai kepentingan. FAFB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nerlaba nonpemerintah, sementara US Government Acounting Standard Board (GASB) menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan federal AS.

Di indonesia, Departemen Keuangan RI membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu di bangun terpisah dari FASB di AS atau Komite Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena karakteristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberi pelayanan masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pemeritah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai.

International Federation of Accountant (IFAC) membentuk IFAC Public Sector Committe (PSC) yang bertugas menyusun International Public Sector Acounting Standard (TIPSAS). Istilah public sector disini berarti pemerintah nasional, pemerintah ragional (misalnya negara bagian, daerah otonum, provinsi, derah istimewa), pemerintah lokal (misalnya kota mandiri) dan entitas pemerintah terkait (misalnya perusahaan negara, komisi khusus). Dengan demikian PSC tidak menyusun standar akuntansi sektor publik nonpemerintah.

Organisasi komersial dan nirlaba sering rancu, karena pembagiannya di dasarkan atas jenis kegiatan atau bentuk legalnya. sesungguhnya istilah nonkomersial lebih tepat dari istilah nirlaba. Istilah Not For Profit Organization (NFPO)teleh menggeeser istilah nonprofit organization karena menawarka resolusi bahwa itikat atau tujuan pendirian organisasi bersangkutan bukan untuk mencari laba. Seluruh kegiatannya tidak di tujukan untuk mengumpulkan laba,namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba ternyata secara legal bernasib keuangan yang baik yakni dapat mengalami surplus karna aliran kas masuk melebihi aliran kas luar. Dengan demikian, walaupun sama-sama memperoleh sisa laba, surplus yang setara laba netto setelah pajak, baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya.

Surplus diperlukan organisasi nerlaba untuk memper besar skala kegiatan pengabdiannya dan memperbaharui sarana yang uzur dan rusak.Sebaliknya,apabila surplus tersebut di nikmati oleh para pengurus dalam bentuk tantiem,gratifikasi gaji,bonus,tunjangan perjalanan dinas,pinjaman bagi

pendiri/pengurus(setara dividen dalam entitas komersial) atau kenikmatan (mobil mewah,rumah tinggal, keanggotaan golf dan sebagainya),maka organisasi nerlaba menjadi berhakikat entitas komersial.

Entitas nerlaba dapatb berbentuk aliensi negara (misalnya PBB,dengan suborganisasinya seperti WTO,INF,Bank Dunia ),suatu pemerintah negara yang terdiri atas kumpulan enditas enditas lembaga tinggi negara, kepresidena, departemen atau kementerian, negara federal atau provinsi, daerah otonom atau tidak otonom, dan sebagainya, dan organisasi nirlaba yang memberi pelayanan publik, beserta komunitas-komunitas dan enditas nirlaba lain.

Manajemen nirlaba bertugas melaksanakan misi organisasi, mencapai sasaran jangka panjang dan jangka pendek organisasi, memberi manfaat bagi kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh misi organisasi, memuaskan stakeholder daan para anggota organisasi yanng bertujuan mencapai cita-cita pribadinya melalui organisasi tersebut.Dalam akuntansi organisasi nirlaba,laporan laba rugi seringkali tidak lazim,mengingat maksud pendirian,sasaran,dan raihan berupa tercapainya sasaran organisasi sering sulit didenominasikan ke dalam satuan mata uang. Karena itulah,rumusan visi, misi, dan sasaran kongret (terutama bila bukan dalam satuan keuangan) diperlukan sebagai hal yang ingin diketahui oleh stakeholder.Bagi sebagian orang, eksistensi entitas nirlaba melalui munculnya organisasi yang bervisi dan bermisi mulia, meski tanpa melihat sumbangsihnya, sudah merupakan keuntungan bagi stakeholder.

Organisasi nirlaba seringkali memfokuskan sumber dayanya kepada pelayanan tertentu, dengan inti yang ber lapis dari dalamkeluar, berturut-turut melalui: (1) falsafah pelayanan, (2)budaya pelayanan,(3)citra pelayanan yang dirangkum menjadi(4)manajemen pelayanan; manajemen pelayanan meliputi(5) alasan pelayanan,(6)siapa yang dilayani,(7)apa bentuk pelayanan, di mana ,kapan, dan bagaimana cara melayani,

Organisasi nirlaba pada umumnya memilih pengurus,pemimpin,atau penanggung jawab yang menerima amar dari para anggotanya, sehingga terkait dengan konsep akuntabilitas dan agency theory.Dengan demikian, akutansi sebagai salah satu sarana akuntabilitas merupakan bagian integral dan organisasi,dan pemahaman terhadap akuntansi suatu entitas selalu menuju kepada pemahaman yang lebih dalam tentang entitas tersebut.

Pembangunan koordinasi dan pengendalian akan terkait pada tiga bagian taksonomi penggambaran karakteristik orgnisasi apa pun ,yaitu (1) pengukuran kinerja dan sistem evaluasi,(2) sistem imbalan dan hukuman,(3)sistem pembagian hak pengambilan keputusan di antara partisipan organisasi.Bagi organisasi nirlaba,akuntansi diminta untuk memberikan sumbangan pada butir yang pertama. Akuntansi sebagai media komunikasi dengan technologi isyarat non verbal berpengaruh pada efekifitas sumber. Makin tinggi pula dampak wibawa dan tingkat bandel informasi atau pesan.

Entitas komersial atau nirlaba sering diidentifikasi melalui bentuk legal dan bentuk kegiatan. Contoh entitas legal adalah :

1. Entitas komersial, terbagi atas entitas komersial yang dikelola pemerintah, seerti BUMN persero; Entitas komersial swasta, misalnya PT, CV, NV, firma, usaha peroangan, UD;

2. Entitas nirlaba, terbagi atas entitas nirlaba pemerintah, enitas nirlaba swsta, misalnya yayasan, prtai politik, lembaga swadaya masyarakat.

Pembagian entitas komersial dan nirlaba berdasarkan bidang usaha sangat tidk disarankan. Rumah sakit dan museum pemerintah pada umumnya nirlaba, namun rumah saki dan museum swasta mungkin nirlaba atau komersial. Selama 20 tahun terkhir pemerintah berupaya merubah klasifikasi

BUMN, dari perusahaan Negara, Perjan, dan Perum menjdi persero (komersial). Langkah selanjutnya adalah memprivaisasi persero melalui emisi perdana di pasar modal.

C. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA

Terdapa beberapa alasan mengapa perlu dibua laporan keuangan. Diliha dari sisi menejemen perusahaan, laporan kauangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kenirja menejerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah sau bentuk mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pada sector public, organisasi sector public diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation (mardi asmo, 2002:160-161).

Organisasi sector public dituntut untuk dapat membut laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/devisit, laporan realisasi anggaran, laporan rugi laba, laporan alirn kas, neraca, serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan nonfinansial. Bentuk laporan keuangan sector public pada dasarnya dapat diadaptasikan dari laporan kauangan pada sector swasta yang disesuaikan dengan sifa dan karakteristik sector public serta mengakomudasi kebutuhan pemakai laporan keuangan sector public. Namun demikian, laporan keuangan sector public tidak dapat begitu saja diersamakan dengan laporan keuangan disektor swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sector public memiliki batas-batas berupa pertimbngan non moneter, seperti pertimbngan social dan poitik (mardi asmo, 2002:160).

Sebagai bagian dari usaha untuk membua kerangka konseptual, finansil accounting standar board (FASB, 1980) mengeluarkan statemen of financial accounting konsep no. 4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan kuangan untuk organisasi nonbisnis tu nirlaba (abjectif of financial reporing by non buseness organisation). Tujuan laporan keuangan orgaisasi nirlaba dalam SRAC 4 tersebut adalah (mardi asmo, 2002:167) :

1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumbr daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dakam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi simbersaya organisasi.

2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia smber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang di berika oleh organisasi non bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut.

3. Membrikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja menejer organisasi non bisnis atau pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta asprk kinerja linnya.

4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kewajiban ekonomi yang mengubah sumber daya kepentingan sumber daya terebut.

5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informs mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yng berguna untuk menilai kinerja.

6. Memberikan informasi mengenai bgaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi liquiditas organisasi.

7. Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk mmbantu pemakaian dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

D. PERYATAAN SETANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ( PSAK ) NOMOR 45

PSAK No. 45 tentang pelaporan kauangan organisasi nirlaba diterbitkn oleh ikatan akuntansi Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba non pemerintah. Diluar itu, PSAK dapat menyuun standar khusus nirlaba, misalnya akuntansi untuk entitas koperasi. sumber daya utama (aset), penyumbangan bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial.

Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan memperoleh pendapatan daari jsa yang diberikan kepada public, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan demkian, enitas nirlaba tak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri pemilik entitas. Laporan keuangan entia nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas. Laporan kuangan entitas nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi saran pertanggungjawaban pengelola entatas dalam bentuk pertanggung jawaban harta hutang (neraca), pertanggung jawaban kas (laporan arus kas) dan laporan aktifitas.

Neraca diharapkan member sinyal kelanjutan hidup entitas dimasa depan. Laporn utama adalah laporan pposisi keuangan, laporan aktifitas, laporan arus kas, catatan atas laporan perubahan aktiva bersih serta ekuitas, bila merujuk PSAK 1 laporan keuangan revisi 1998. Sasaran utama laporan keuangan itu adalah para penyumbang (donatur), anggota organisasi, reditur, dan pemberi sumberdya yang lain (misalnya suka relawan). Bagi penyumbang, laporan keuangan misalkan asset terikat dan dibatasi syarat-syarat khusus oleh penyumbang bila ada, yang menyiratkan keterbukaan,pertanggung jawaban dan kepauhan kepada penyumbang. Hl ini penting karena organisasi nirlaba berdasarkan moral, yang sering bertujuan memperbaiki kualitas kehidupan di sau pihak, ketika kepuasan penyandang dana atas laporan keuangan berpengaruh langsung pada sumbangan dimasa depan, sehingga beroengaruh pila kepada kesinambungan entitas di lain pihak.

Laporan perubahan aktiva bersih mmbagi transaksi yang mengubah jumlah ktiva bersih, transaksi yang mengubah sifat atau golongan aktifa bersih, dan peristiwa yang mengubah jumlah aktiva bersih. Laporan aktifitas menjelaskan penggunaan sumber daya untuk memberi jasa sesuai misi di masa depan, dan menjadi pertanggung jawaban menejemen entitas.

Berbeda dengan organisasi komersial yang memberi manfaat bagi diri sendiri berupa laba, organisasi nirlaba member keunungan bagi pihak lain (antara lain anggotanya aatau bukan anggota) dari (a) kinerja menejemen, (b) dampak suatu program, (c) kluaran tertentu, bahkan (d) eksistensi organisasi itu sendiri. Pendapatan nirlaba ada yang terikat dan tidak terikat, terkait pada aktiva bersih terikat dan tidak terikat. Beban dan kerugian investasi adalah pengurang aktiva bersih tak terikat, sementara sumbangan adalah penambah aktiva bersih tidak terikat, terikt temporer atau permanen, dan hasil investasi atau hasil asset lain adalah penambah aktiva bersih tidak terikat.

Terikat dengan misi entits, maka pendapatan utama di sajikan gruto, sedang pendapatan investasi disajikan secara nitosetelah dikurangi beban investasi. Informasi tervapainya program amat penting dalam laporan keuangan, yang menggambarkan efektifitas beban dan mnfaa yang dirasakan

penikmat jasa utama entitas. Arus kas amat penting menggambarkan kualitas pertanggung jawaban menejemen keuangan dimata para donator.

Bagitu pentingnya donator sehingga sumbangan bukan ks perlu dipaparkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK), yang member harkat khusus CALK dlam laporan keuangan nirlaba serta dengan neraca dan laporan kegiatan.

E. ORGANISASI PARTAI POLITIK

Partai politik dan pemilu yang sehat, bersih, adil, jujur, dan transparan merupakan modal dasar untuk membangun berkredibilitas. Demokrasi berkredibilitas merupkan modal dasar bagi pemerintah yang solid dan berwibawa, yang pada gilirannya akan memberi peluang bagi upaya pembangunan bangsa selanjutnya.

Salah satu ukuran kesehatan parti politik yang disepkati oleh wakil-wakil partai politik (ParPol) di lembaga tinggi Negara (MPR/DPR) adalah adanya akuntansi partai politik, auditing, dan peraturannya, serta prosedur dan transparansi untuk dana sumbangan pemilu bagi parpol. Aspek keuangan dan akuntansi parpol dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan politik, kesadaran atas hak dan kewajiban berakuntansi (gagasan pasal 7a).

2. Keuangan partai politik, (pasal 12), iuran, sumbangan, usaha lain yang sah, bantuan tahunan dari APBN/APBD (penjelasan Pasal 12 Ayat 2), akuntanbilitas asal sumbangan diterima (asing dilarang, pasal 12 dan 16 b), dan dan sumbangan diberikan kepada asing (pasal 16c) yang dapat merugikan bangsa/Negara.

3. Tidak mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu badan usaha (komersial, pasal 13) dengan sanksi pencabutan hak ikut pemilu (pasal 18, 2, dan 3)

4. transparansi dan akuntanbilitas sumbangan (pasal 14 dan 16) terbuka untuk (spesial) audit sumbangan oleh akuntan public dan atau general audit saja dengan sanksi pencabutan hak ikut pemilu (pasal 18, 2, dan 3)

5. menyampaikan daftar sumbangan dan laporan keuangan. tiap akhir tahun takwim, 15 hari sebelum pemilu, 30 hari setelah pemilu kepada mahkamah agung ri (pasal 15) dengan sanksi penghentian dari appbn (pasal 18).

6. laporan keuangan sewaktu-waktu (berarti tidak harus atau tidak selalu) dapat diaudit akuntan publik yang ditunjuk ma.

aspek keuangan dan akuntansi parpol dalam uu no.3 tahun 1999 dalam pemilu menyebutkan, antara lain:

1. dana kampanye pemilu diaudit oleh akuntan publik, dilaporkan oleh partai ke kpu 15 hari sebelum pemilu dan 25 hari setelah pemilu (pasal 49). Daftar sumbangan dan laporan keuangan dilaporkan ke MA, mungkin harus dilengkapi laporan auditan dana kampanye pemilu ( yang dilaporkan kepada KPU, pasal 49 UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilu) agar dapat direnkosiliasi dan laporan bukan keuangan, misalnya sesuai dengan pasal 39 UU No. 3 tahun 1999 tentang syarat keikutsertaan dalam Pemilu.

2. Apabila belum ada standar khusus, partai menggunakan PSAK 45 entitas nirlaba.

Keuntungan bagi partai politik menyusun akuntansi dan laporan keuangan yang baik serta menerima opini WTP dari auditor eksternal, antara lain sebagai berikut:

a. Menunjukkan pada stakeholder bahwa cooperate governance telah berjalan baik dalam politi tersebut. Cooperate governance berinti keadilan, transparansi dan akuntanbilitas, akan member cirri luhur serupa bagi partai politik tersebut.

b. Stake holder yang ragu memilih diantara beberapa partaiyang disukainya menjadi mantap dan memilih partai yang telah berhasil mencapai butir pertama tersebut.

c. Paratai menjadi lahan latihan bagi para kader partai, untuk membiaskan diri ber-coorperate governance, sehingga bila suatu hari nantimenjadi birokrat (pejabat tinggi pemerintah), ia dapat diharapkan menjadi agen pembaharuan menuju Indonesia Baru.

d. Partai apapun yang memenangkan pemilu tertarik untuk berkolaborasi dalam kabinet baru dengan partaai-partai yang telah berhasil menjalankan partainya. Partai pemenang pemilu tentu saja akan menjaga dan membangun legitimasinya dengan cabinet yang professional dan solid. Bila partai pemenang suara terbanyak dan pemilu telah berhasil juga menjalankan coorperate governance dalam partainya, dapat diharapkan oleh para stakeholder, termasuk bukan pemilihnya, bahwa partai tersebut dapat mendirikan clean and strong governance. Hal ini amat penting, apabila suatu hari nanti Indonesia memilih presiden secara langsung. Manajemen keuangan dan akuntansi partai politik adalah sarana ujian bagi pemimpin bangsa yang menjadi pemenang pemilu. Masyarakat boleh berharap pertanggungjawabannya sebagai presiden RI nanti akan serapi pertanggungjawaban keuangan partai yang dipimpinnya.

e. Dukungan nasional dan internasional, sponsor dan donator tidak ragu mengalirkan dana ke partai tersebut, yang dinilai transparan dan bertanggung jawab dalam manajemen keuangan partai.

f. Tak ada kasus-kasuskeuangan timbul dalam partai yang dikelola dengan baik, sehingga dikemudian hari menimbulkan presiden buruk, kasus, skandal, isu, rumor yang mennggoyang legitimasi kader partaiyang menduduki jabatan lembaga tinggi atau pejabat tinggi birokrasi.

g. Perpecahan pengurus partai secara teoritis dapat pula disebabkan oleh kepengurusan financial sebagi pengurus parrtai yang hengkng dan mendirikanpartai baru, dilatarbelakangi aroma KKN dalam partai. Deikian akuntansi berfungsi sebagai sarana kerukunan dan pemersatu.

h. Tak ada bukti statistic, namun boleh diduga ada korelasi kuat kualitas para simpatisan partai dengan kualitas manajemen dan coorperate governance partai tersebut.

Dalam rangka pesta demokrasi perlu tidaknya suatu pertanggung jawaban keuangan dialamatkan ke partai politik maupun peserta pemilu. Idealnya mereka harus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar tanggung jawab keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Parpol harus mempertanggung jawabkan sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennyadan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Undang-Undang. Bentuk pertanggunngjawaban pengelolaan keuangan para peserta pemilu, adalah dengan menyampaikan laporan dana kampanye (semua peserta pemilu) serta laporan keuangan (khusus untuk parpol), yang diaudit oleh akuntan public dan disampaikan ke KPU serta terbuka untuk diakses public.

Pada kenyataannya, sebagian besar partai politik peserta politik di Indonesia belum menyusun laporan keuangan dengan baik. Berdasarkan UU No.31 tahun 2002, parpol memilki kewajiban untuk membuat pembukuan,memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan

yang diterima yang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemrintah, membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali, dan dilporkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku kepada komisi pemilihan umum setelah diaudit oleh akuntan public. Partai politik juga berkewajiban untuk memilki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan lporan dana kampanye setelah diaudit akuntan public kepada komisi pemilihan umum paling lambat 97 hari setelah hari pemungutan suara.

Sebagaimana kita tahu bersama bahwa parpol memerlukan dana yang besar untuk menyukseskan program-progrmnya, terutama untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. Sumber dana yang utama berasal dari sumbangan para simpatisan.Banyak kelompok tertentu baik secara individual maupun dalam bentuk entitas bisnis melakukan pendekatan kepada suatu partai politik dengan cara memberikan sumbangan dalam jumlah besar (signifikan). Hal itu dilakukan agar kepentingan merka dapat diakomodasi oleh partai politik tersebut. Bentuk akomodasi kepentingan tertentuyang di dalmnya ada unsure vested interst tercermin dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan public. Untuk menjaga agar partai politik tidak berpihak pada sekelompok kepentigan tertentu, maka diperlukan pembatasan-pembatasan dalam hal pemberian sumbangan, baik oleh maupun organisasi tertentu.

Parpol sebagai entitas nirlaba mempunyai batasan-batasan yangn secara ketat diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam menjalankan sisi operasiaonalnya baik rutin maupun kampanye harus selalu berada dalalam koridor undang-undang. Suatu aturan pembatasan merupakan salah satu upaya menjaga netralitas parpol dalam mempertahankan idealisme memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebagai contoh parpol dilarang menerima sumbangan dari pihak asing pihak yang tidak jelas identitasnya, BUMN, dan BUMD. Parpol juga di larang memilki kepentingan suatu usaha bisnis yaitu larangan untuk mendirikan badan usaha dan mempunyai kepemilikan terhadap suatu badan usaha (saham).Selain itu sumbangan individu maksimal sebesar 200 juta rupiah per tahun,sedangkan sumbangan Badan Usaha sebesar 800 juta rupiah per tahun.

Sementara itu sumbangan individu untuk kampanye parpol maksimal sebesar 100 juta rupiah, sedangkan sumbangan badan usaha untuk kegiatan kampanye parpol dibatasi sebesar maksimal 750 juta rupiah. Pelanggaran terhadap keteneuan-ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana berupa hukuman kurungan maupun denda uang.

1`. Penyusunan Tata Administrasi Keuangan Parpol

Indonesia telah memasuki babak baru dalam penciptaan tata kelola keuangan parpol yang semakin transparan ke publik. Penjabaran aspek pertanggungjawaban keuangan UU parpol/UU No. 31 tahun 2002, UU Pemilu legislatife/UU No. 12 Tahun 2003 dan UU Pilpres/UU No.23 Tahun 2003 ditandai dengan penerbitan SK KPU No.676 tahun 2003. Pengesaha KPU dilakukan pada tanggal 3 desember 2003.

Penyusunan SK KPU tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah hasil dari MOU antara KPU dengan IAI ditandatangani pada tanggal 7 agustus 2003.melalui SK KPU No.676 memberikan pedoman standart bagi para parpol untuk tata kelola administrasi yang baik meliputi 3 hal pokok, sebagai lampiran SK tersebut yaitu:

1. Tata Administrasi Keuangan Peserta Pemilu (Buku I)

2. Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik (Buku II)

3. Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu (Buku III)

2. Laporan Keuangan Parpol

Laporan keuangan parpol disajikan sebagai bentuk akkuntabilitas dari dana-dana public yang telah mereka gunakan dan sebagai bentuk compliance terhadap ketentuan UU (UU No.31 Tahun 2002). Hal khusus berkaitan dengan akuntansi keuangan parpol adalah form over substance, bukan substance over form.berdasarkan ketentuan form over substance, maka parpol harus mencatat transaksi keuangan berdasrkan ketentuan yang dibuat oleh KPU, tetapi jika ada hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan KPU maka akuntansi parpol dilandaskan pada standar akuntansi yang berlaku umum.

Dasar penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan parpol adalah PSAK 45 tentang Pelaporan KeuanganOrganisasi Nirlaba. PSAK 45 sementara ini adalah merupakan standar/acuan bagi akuntansi partai politik sebelum di tetapkannya standar akuntansi khusus yang berlaku untk partai politik.

Susunan lengkap dari lporan keuangan partai politik terdiri dari:

1. laporan posisi keuangan.

2. laporan aktivitas.

3. laporan arus kas.

4. catatan atas laporan keuangan.

Susunan lengkap dari laporan keuangan parpol harus mencakup keseluruhan informasi yang dipersyaratkan oleh PSAK 45 maupun PSAK selain 45 yang berlaku umum untuk semua jenis usaha. Dengan demikian PSAK-PSAK yang yang lain akan applicable sepanjang hal-hal tertentu belum diatur dalam PSAK 45.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana sistem akuntansi parpol dapat dilihat dalam lampiran SK KPU No. 676 tahun 2003 yaitu lampiran II mengenai pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik. Dalam pedoman tersebut telah dibuat ketentuan mengenai urutan secara kronologis tata cara parpol dalam membukukan dan menyusun laporan keuangan.

Seperti yang dipersyaratkan dalam buku pedoman tersebut bahwa pedoman tersebut sebagai suatu acuan sistem yang sifatnya minimal bagi parpol dalam rangka akuntabilitas keuangan mereka. Persyaratan minimal yaitu bahwa minimal sistem yang ada di parpol seperti apa yang tertera dalam buku pedoman tersebut, dengan demikian pengembangan sistem yang lebih komprehensif tetunya menjadi suatu harapan bagi parpol.

Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan partai politik harus mengacu pada buku pedoman sistem akuntansi keuangan parpl tersebut. Klausul dari ketentuan KPU No. 676 menyatakan bahwa parpol masih dapat menggunakan sistem yang telah merka susun sebelumnnya atau yang telah berjalan untuk menyusun laporan keuangan tahun sebelum ditetapkannya pedoman tersebut. Untuk tahun berikutnya maka parpol harus menggunakan sistem yang mereka desain sendiri tetapi dengan syarat bahwa sistem yang mereka miliki harus lebih komprehensif,penyimpangannya tidak terlalu jauh, dan telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam buku pedoman.

Berkaitan dengan sistem akuntansi parpol adalah bahwa berdasarkan ketentuan dari KPU tersebut yang di muat dilampiran (buku II), ditetapkan bahwa parpol harus seragam dalam

membukukan dan mencata transasinya. Keseragaman ini leibh lanjut adalah sebagai upaya agar setiap laporan keuangan parpol meiliki daya banding yang tinggi.bentuk keseragaman ada pada perlakuan akuntansi, sisdur serta format baku laporan keuangannya. Hal-hal khusus akuntansi parpol adalah sebagai berikut:

1. unit pelaporan adalah tunggal (bukan sebagai multiple intities).

2. laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktvitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. laporan keuangan parpol adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh struktur kepengurusan parpol.

4. akuntansi parpol tidak bertujuan untuk mengukur laba/profit, dengan demikian aspek kineja keuangan parpol yang dinilai adalah dari segi bagaimana parpol tersebut dapat menghasilkan uang untuk mendanai kegiatannya dan bagaimana transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol terhadap para resource/penyumbang sumber daya keuangan dan publik.

5. Asumsi dasar :basis akrual.

6. Sistem pencatatan double entry system.

7. sudah mulai di perkenalkan segregation of fungtion dimana unit uit pencatatan, pembukuan dan custody sudah dipisahkan dalam fungsi-fungsi parpol.

8. Tahun pelaporan (tahun kawin 1 januari sampai 31 desember) tetapi khusus untuk tahun 2003 tahun pelaporan adalah dari sejak di tetapkan sebagai badan hukum sampai 31 desember 2003. (pasal 6 ayat 2, SK KPU No. 676 tahun 2003)

9. Penanggung jawab utama laporan keuangan parpol adalah ketua umum parpol yang bersangkkutan, tanggung jawab ini di nyatakan dalam suatu management representation letter. Laporan keuangan harus ditandatangani minimal ooleh bendahara umum dan ketua umum parpol.

10. parpol harus menjalankan pengendalian intern seperti yang dipersyaratkan dalam lampiran I SK KPU No. 676 tahun 2003 yaitu mengenai petunjuk pelaksanaan tata administrasi keuangnan parpol dan peserta pemilu.

11. segala kekayaan parpol harus terpisah dari kekayaan pengurusnya.

12. diharapkan bahwa semua transaksi keuangan parpol baik transaksi dana kampanye dilakukan melalui mekanisme perbankan.

3. Pelaporan Dana Kampanye

Laporan dana kampanye dmaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban peserta pemilu dalam hal pengelolaan dana kampanye yang meliputi sumber-sumber perolehan dan penggunaannya. Laporan dana kampanye sebagaimana tersaji dalam buku III berisi informasi tentang semua penerimaan kas dan nonkas serta pengeluaran kas dan nonkas peserta pemilu.

Laporan dana kampenye menyajikan sisi sumber dan penggunaan dana kampanye parpol. Laporan ini disajikan oleh parpol yang mengikuti pemilihan umum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan tahunan,dan hanya disajikan pada periode tahun yang ada pemlihan umum di dalamnya.

4. Jenis Laporan Dana Kampanye

Laporan dana kampanye yang disusun oleh peserta pemilihan umum terdiri atas:

a. Laporan Dana Kampannnye Pesesrta Pemilu (berisi sumber dan penggunaan dana kampanye).

b. Catatan atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu, yang berisi keterangan mengenai item-item dalam Laporan Dana Kampanye.

c. Informasi Tambahan, yang meliputi :

Daftar Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu di Atas Rp. 5.000.000,00, yaitu daftar yang berisi informasi mengenai nama-nama penyumbangan yang memberikan sumbanagan baik kas maupun nonkas untuk Dana Kampanye dengan nilai sumbangan melebihi Rp. 5.000.000,00.

Ringkasan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu per Klasifikasi, yaitu daftar yang memuat rincian jumlah sumbangan berdasarkan klasifikasi penyumbang dan bentuk sumbangan dan bentuk sumbangan yang diperoleh Dana Kampanye.

Daftar Aktiva Eks-Kampanye Peserta Pemilu, yaitu daftar yang memuat rincian aktiva yang dimiliki oleh peserta Pemilu pada saat kampanye selesai. Aktiva ini merupakan aktiva yang digunakan oleh pserta Pemilu untuk kegiatan kampanye.

Daftar Sumbangan Tak Berindentitas, yaitu daftar yang memuat rincian sumbangan yang diperoleh Dana Kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas atau tidak dapat diketahui idrentitas lengkapnya.

Daftar Sumbangan Berupa Utang, yaitu daftar yang memuat rincian sumbangan berupa utang pihak ketiga kepada Dana Kampanye.

Hak krusial yang terdapat dalam Pelaporan Dana Kampanye Pemilu peserta Pemilu (buku III) adalah keberadaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). RKDK dibentuk sejak saat ditetapkannya partai politik menjadi peserta Pemilu oleh Komisi Pekilihan Umum (KPU) dan ditutup satu hari setelah masa kampanye beeerakhir. Masa kampanye berlangsung selama tiga minggu dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara. Sumbanga-sumbangan yang ditujukan untuk keperluan kampanye sebelum dibukanya rekening khusus Dana Kampanye dikelompokkan oleh partai politik sebagai sumbangan terikat temporer dan dialihkan menjadi saldo awal pada saat rekening khusus Dana Kampanye dibentuk. Demikian pula pengeluaran-pengeluaran untuk kepeerluan kampanye yang terjadi sebelum dibukanya rekening khusus, dicatat dalam pembukuan partai polotik.

Dengan adanya RKDK ini maka lalu lintas keuangan dana kampanye harus dilakukan melalui rekening ini. Sebagai bentuk transparansi maka rekening tersebut harus terbuka dan dapat diakses oleh publik yang membutuhkan informasi mengenai keuangan parpol.

F. ORGANISASI ZAKAT

Organnisasi zakat adalah salah satu jenis organisasi nirlaba. Cukup banyak organisasi zakat yang bermunculan di Indonesia. Persoalan yang cukup mendasar adalah bagaimana agar organisasi zakat dapat diaudit dengan benar, sehingga akuntabilitas dan transparasinya terjamin. Apalagi sampai saat ini belum ada standar akuntansi zakat yang sah dan diakui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), sebagai pihak yang mempunyai keabsahan untuk mengaudit.

Agar pencatatan dan pelaporan keuangan bisa dilakukan dengan baik dan memudahkan pengauditan, Forum Zakat (FOZ) merancang draf pedoman akuntansi bagi organisasi pengelolah

zakat. Penyusunan ini dilakukan karena semakin besarnya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas organisasi pengelolah zakat.

Akuntabilitas organisasi pengelolah zakat ditunjukkan dengan la[poran keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Namun banyak pemekai laporan keuangan dan auditor tidak mangetahui dasar acuan yang digunakan untuk membaca, mengnalisis atau melakukan pemeeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Pasalnya, setiap organisasi pengelolah zakat memiliki acuan yang beragam dalam membuat laporan keuangannya.

Adanya pedoman akuntansi diharapkan akan memudahkan para pengguna laporan keuangan bagi pemakai laporan keuangan tersebut. Tak hanya itu, pedoman akuntansi yang sama akan melahirkan tingginya tingkat komparasi antarorganisasi pengelola zakat yang satu dengan yang lainnnya dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana.

Draft pedoman akuntansi zakat masih dalam rangka sosialisasi untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Telah ada berbagai masukan seperti dewan syariah nasional (DSN) maupun ikatan akuntan indonesia (IAI), baik dari aspek – aspek syariah maaupun teknnis akuntansi baik berupa nama – nama akun maupun format penyajiannyyaa. Masukan tersebut akan diselaraskan dengan susunan draft yang telah ada. Selanjutnya, susunan draft ini menjadi pedoman akuntansi zakat yang berlaku umum maka akan ada dua review yang ditempuh pihaknya,baik melalui SDN maupun IAI.

Seyogianya pedoman akuantansi zakat mengacu pada standar yang ditetapkan oleh IAI yang tertuang dalam Standar Akuntansi Keuangan. Untuk menyiasati persoalan di atas, organisasi zakat dapat menggunakan standar akuntansi untuk nirlaba, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Berdasarka PSAK 45 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2000, maka organisasi zakat harus membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktifitas, Laporan Arus Kas, dan Pernyataan atas Laporan Keuangan. Teten Kustiawan dan Institut Manajemen Zakat (IMZ) menembahkan satu laporan yaitu Laporan Dana Termanfaat. Tambahan ini diperlukan, kerena dalam lampiran PSAK 45 disebutkan bahwa dana yang digunakan organisasi zakat untuk hal yang tidak habis, misalnya untuk komputer, maka tidak perlu dimasukkan sebagai pengeluaran. Ini sangat riskan untuk diterapkan organisasi zakat.

G. ORGAANISASI PENDIDIKAN TINGGI ( UNIVERSITAS )

Pada umumnya suatu universitas berdiri dalam naungan suatu yayasan. Dalam hal keuangan, seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Pengelolaan dana universitas tersebut dilakukan oleh Rektor, yang selanjutnya di audit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk yayasan. Pada akhirnya, pertanggungjawaban Rektor kepada yayasan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan harus di lakukan setiap tahun.

1. System Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas

Pada bahasan berikut ini, akan dipaparkan suatu sistemm pelaporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban suatu universitas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi system akuntansi suatu perguruan tinggi. System ini sudah dicoba di terapkan dalam pengelolaan keuangan suatu universitas di Indonesia. Dalam hal pembuatan laporan keuangan pihak universitas mencoba untuk melakukan standarisasi dengan mengacu pada PSAK Nomor 45.

2. Karakteristik Pengelolaan Keuangan Universitas

Seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Keuangan universitas bersumber pada:

a. Uang penyelenggaraan pendidikan dan uang sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa;

b. Usaha – usaha lain yang sah terkait dengan tridharma perguruan tinggi;

c. Subsidi pemerintah, sumbangan, dan bantuan lain baik dari dalam negeri maupun lur negeri, yang tidak mengikat;

d. Hasil usaha yayasan.

Pengelolaan dana universitas dilakukan oleh rector dan pada akhirnya pengelolaan dana diaudit oleh kantor akuntan public yang ditunjuk oleh yayasan. Yayasan melakuakan pengawasan secara bekala dan sewaktu – waktu terhadap pengelolaan keuangan universitas.

Tahun anggaran yang digunakan dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Agustus tahun berikutnya. Setiap tahun anggaran, rector dengan pertimbangan dan persetujuan senat universitas, mengejukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada yayasan guna mendapat persetujuan dan pengesahan.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang telah disetujui yayasan, menjadi panduan dan acuan seluruh subsistem universitas dalam menjalankan kegiantannya. Pada tiap pertengahan tahun anggaran, rector dengan pertimbangan senat universitas dan persetujuan yayasan dapat melakukan perubahan/revisi rencana Anggaran Pendapatan dan belanja universitas yang sedang berjalan. Selambat – lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya setiap tahun anggaran, rekor harus sudah menyampaikan laporan pelakasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas tahun yang lalu kepada yayasan untuk disahkan, setelah mendapat pertimbangan senat universitas.

3. Acuan Penyusunan Laporan Keuangan Universitas

Laporan keuangan Universitas mengacu kepada laporan keuangann organisasi nirlaba seperti yang telah distandarkan dalam PSAK 45. Laporan Keuangan terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan.

b. Laporan Aktivitas.

c. Laporan Arus Kas.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Sisi sebelah kiri meyajikan kekayaan (aktiva) universitas. Penyajian diurutkan berdasarkan tingkat likuiditas dari yang peling likuid yaitu Kas dan Setara Kas sampai dengan yang idak likuid yaitu Aktiva Tetap.

Sisi sebelah kanan menyajikan kewajiban (utang) dan Aktiva bersih universitas. Kewajiban disajikan sesuai dengan urutan jatuh temponya. Sedangkan aktiva bersih disajikan sesuai dengan urutan tidak terikat, terikat sementara dan terikat permanen.

UNIVERSITAS...........

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 AGUSTUS

(dalam rupiah)

AKTIVA KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

Catatan

catatan

1.1.

aktiva lancar2.1. kewajiban lancar:

kas dan setandar kas2b. 3

xxxxbiaya yang masih harus dibayar 13

xxxx

investasi jangka pendek 2c. 4

xxxxjaminan yang di terima 2k. 14

xxxx

piutang akademik2d. 5

xxxxpendapatan yang diterima dimuka 15

xxxx

piutang non-akademik2c. 6

xxxxhutang pajak 2l. 16

xxxx

perlengkapan2e. 7

xxxxhutang kepada lembaga keuangan 2m. 17

xxxx

jumlah aktifa lancar xxxxjumlah kewajiban lancar

xxxx

1.2.

aktiva terikat untuk investasi:2f. 8

2.2.

kewajiban jangka panjang:

bangunan xxxxtunjangan hari tua 2n. 18

xxxx

peralatan xxxxjumlah kewajiban

xxxx

prabot xxxx

koleksi kepustakan xxxx 3 aktiva bersih: 2o. 19

jumlah aktiva terikat untuk xxxx tidak terikat xxx

inves x

terikat sementaraxxxx

1.3.

aktiva tetap:2g. 9 terikat permanen

xxxx

tanah xxxxjumlah aktiva bersih

xxxx

bangunan xxxx

taman xxxx

instalasi xxxx

kendaraan xxxx

peralatan xxxx

prabot xxxx

koleksi kepustakaan xxxx

jumlah aktiva tetap xxxx

1.4.

aktiva lain-lain

aktiva dalam penyelesaian 2h. 10

xxxx

hak atas kekayaan intelektual (HaKI) 2i. 11

xxxx

jaminan pada pihak ktiga 2j. 12 xxxx

jumlah aktiva lain-lain xxxx

TOTAL AKTIVA xxxxTOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

xxxx

b. Laporan Aktivitas

Sisi pendapatan menyajikan seluruh penerimaan universitas dari sumber akdemik dan nonakademik. Sisi pengeluaran menyajikan seluruh pengeluaran universitas dalm satu periode akuntansiyang terdiri dari pengeluaran akademik dan akademik. Perbedaan pendapatan dan pengeluaran merupakan perubahan aktivitas bersih pada periode tersebut.

UNIVERSITAS........................

LAPORAN AKTIVITAS

untuk tahun yang berakhir tanggal 31 agustus 20x1

(dalam rupiah)

catatan

tidak terikat

terikat sementara

terikat permanen

total

PENDAPATAN 2p. 20

pendapatan akademik:

uang penyelenggaraan pendidikan (UPP) xxxx

uang sumbangan pendidikan (USP) xxxx

uang kuliah semester pendek xxxx

sumbangaan dan hibah xxxx xxxx

akademik lainnya xxxx

total pendapatan akademik xxxx xxxx

pendapatan non-akademik: 2p. 21

jasa pelatihan dan konsultasi xxxx xxxx

sumbangan dan hibah xxxx xxxx xxxx xxxx

non-akademik lainnya xxxx xxxx

total pandapatan non-akademik xxxx xxxx

xxxx

TOTAL PENDAPATAN xxxx xxxx xxxx xxxx

PENGELUARAN 2q. 22

pengeluaran akademik:

tenaga akademik xxxx xxxx

kemahasiswan xxxx xxxx

penelitian dan pengabdian masyarakat xxxx xxxx

pengembangan pembelajaran xxxx xxxx xxxx xxxx

adminitrasi akademik xxxx xxxx

akademik lainnya xxxx xxxx

total pengeluaran akademik xxxx xxxx xxxx xxxx

pengeluaran non-akademik: 2q. 23

pengeluaran tenaga non- akademik xxxx xxxx

pengembangan kelembagaan xxxx xxxx xxxx xxxx

adminitrasi dan umum xxxx xxxx

non-akademik lainnya xxxx xxxx

total pengeluaran non-akademik xxxx xxxx xxxx xxxx

TOTAL PENGELUARAN xxxx xxxx xxxx xxxx

SELISIH PENDAPATA ATAS PENGELUARAN xxxx xxxx xxxx xxxx

kenaikan atas aktiva bersih xxxx xxxx xxxx xxxx

aktiva bersih awal xxxx xxxx xxxx xxxx

aktiva bersih ahkir xxxx xxxx xxxx xxxx

c. Laporan Arus Kas

Arus Kas opersional universitas menyajikan Kas masuk dan Kas keluar untuk operasional universitas. Diklarifikasikan sebagai Arus Kas akademik dan nonakademik.

Arus kas investasi menyajikan Arus Kas Keluar untuk ivesatasi ( pembelian dan pembangunan aktiva tetap ).

Arus Kas pendanaan menyajikan Arus Kas aktivitas pendanaan ( sumabangan dsb.).

UNIVERSITAS........................

LAPORAN ARUS KAS

untuk tahun yang berakhir tanggal 31 agustus 20x1

(dalam rupiah)

arus kas dari peneriman ( yang dikeluarkan untuk )aktivitas akademik

uang penyelengaran pendidikan (UPP) xxxx

uang sumbangan pendidika (USP) xxxx

piutang akademik xxxx

kewajiban lancer (xxxx)

administrasi dan umum (xxxx)

kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas akademik xxxx

arus kas dari penerimaan (yang dikeluarkan untuk) aktivitas non-akademik

piutang non-akademik xxxx

sumbangan dan hibah xxxx

jasa pelatihandan konsultasi xxxx

bunga deposito xxxx

administrasi dan umum (xxxx)

utilitas (air, listrik, dan telephon) (xxxx)

pengembangan kelembagaan (xxxx)

pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap (xxxx)

kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas non-akademik xxxx

arus kas dari penerimaan (yang dikeluarkan untuk) aktivitas investasi

pelepaasan aktiva tetap xxxx

pembeliandan pembangunan aktiva tetap xxxx

kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi xxxx

arus kas dari penerimaan (yang dikeluarkan untuk) aktivitas pendanaan xxxx

kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas xxxx

kas dan setara kas awal tahun per 01 september 20x0 xxxx

kas dan setara kas akhir tahun per 31 agustus 20x1 xxxx

4. Kebijakan Akuntansi Universitas

Berikut ini kebijakan –kebijakan akuntansi penting yang dapat digunakan universitas dalam menyusun laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar Penyusunan Laopran Keuangan

Laporan Keungan disusun dengan dasar akrual dan dinilai dengan harga perolehan. Periode laporan dari tanggal 1 September 20x0 hingga 31 Agustus 20x1 yang juga merupakan tahun Anggaran Universitas. Laporan keungan terdiri dari Laporan Posisi Keungan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas bersama dengan Catatan Atas laporan Keuangan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. Laporan aktivitas disusun berdasarkan klasifikasi tidak terikat, terikat sementara dan terikat permanen. Laporan Arus kas disusun aktivitas akademik, nonakademik, investasi, dan pendanaan denhgan menggunakan metode langsung.

b. Transaksi dalam Mata Uang Asing

Kebijakan dalma transakasi mata uang asing ditetapkan menganut system kurs tengah Bank Indonesia. Pengakuan transaksi dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam nilai Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi terjadi.

Aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar dari kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan Posisi Keuangan.

Selisih lebih atau kurang yang timbul dari transaksi sepanjang tahun serta atas penjabaran aktiva dan kewajiban moneter pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan atau pengeluaran nonakademik lainnya pada laporan aktivitas.

c. Investasi Jangka Pendek

Merupakan bentuk Deposito pada Bank, dicatat berdasarkan nilai uang yang didepositokan. Bunga yang diperoleh dari deposito diakui sebagai pendapatan nonakademik lainnya pada laporan aktivitas.

d. Piutang Akademik dan Nonakademik

Piutang akademik dan nonakademik disajikan dalam jumlah yang dapat direalisasikan. Penghapusan piutang yang tak tertagih dilakukan setelah memperolaeh kepastian bahwa piutang tersebut tidak akan dapat ditagih lagi dan diakui sebagai pengeluaran akademik dan nonakademik lainnya dalam laporan aktivitas.

e. Perlengkapan

Perlengkapan merupakan barang habis dipakai yang dipergunakan dalam kegiatan akademik dan nonakademik. Perlengkapan yang dipergunakan sebagai bagian dari layanan akademik, terdiri atas alat tulis kantor dan bahan praktikum dinilai dengan harga perolehan. Perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan ninakademik diakui sebagai pengeluaran administrasi dan umum pada laporan aktivitas. Sedangkan pemakaian perlengkapan untuk kegiatan akademik dihitung dengan diakui sebagai pengeluaran administrasi akademik pada laporan aktivitas.

Penilaian perlengkapan menggunakan metode rata-rata yang merupakan penyesuaian pada akhir tahun. Penyisihan dan perlengkapan yang using dan rusak ditentukan berdasarkan estimasi per jenis perlengkapan dari pengalaman pada tahu-tahun sebelumnya dan diakui sebagai pengeluaran administrasi akademik pada laporan aktivitas.

f. Aktiva Terikat untuk Investasi

Akiva terikat untuk investasi adalah alokasi Kas dan setara Kas untuk akuisi aktiva ( cash restriced for assets acquisition ).

g. Aktiva tetap

Aktiva tetap diakui dan dicatat berdasarkan harga perolehan dan disajikan berdasarkan harga perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu layanan atau peningkatan standar kerja dikapitalisasi pada aktiva yan bersangkutan.

Aktiva tetap yang diperoleh dari hibah atau sumbangan dinilai dari sebesar harga pasar wajar pada saat tanggal transaksi.

Koleksi kepustakaan sesuai dengan pemanfaatannnya secara ekonomis disusutkan sepanjang masa manfaat ekonomis selama 2 tahun denagn metode saldo menurun berganda. Kecuali untuk tanah seluruh aktiva tetap disusutkan sepanjang masa manfaat ekonomis dengan metode garis lurus dengan tariff sebagai berikut :

Masa Manfaat Tarif Per Tahun

Bangunan 15 tahun 5%

Taman 10 tahun 10%

Intalasi 5 tahun 20%

Kendaraan 5 tahun 20%

Peralatan 4 tahun 25%

Perabot 4 tahun 25%

Alokasi penyusutan aktiva tetap sebagai pengeluaran administrasi akademik dan pengeluaran admistrasi dan umum ( nonakademik ) didasarkan pada analisis manfaat.

Aktiva tetap yang dilepas karena rusak, hilang, keusangan reknologi, atau sebab-sebab lainnya sebelum masa manfaat ekonomisnya berakhir dikeluarkan dari laporan keuangan sebesar buku. Selisih kurang yang timbul dari pelepasan ini dicatat dalam pengeluaran akademik lainnya pada laporan aktivitas.

h. Aktiva dalam Penyelesaian

Merupakan penambahan bangunan beserta taman instalansi yang masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan tersebut bisa didanai dari pihak internal atau pihak ketiga, melalui uang sumbangan pendidikan (USP) yang diperoleh dari mahasiswa baru.

Pembangunan aktiva tetap yang didanai dari pihak internal atau pihak ketiga yang sudah selesai dibangun dan di serah terimakan dari panitia pembangunan kepada universitas, dipindahkan sebagai aktifa tetap dan mulai diperhitungkan penyusutannya.

i. Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI)

HaKI merupakan perlindungan hukum yang diberikan secara ekslusif oleh pemerintah atas produk-produk yang dihasilkan dari aktifitas penelitian dan pengembangan kelembagaan universitas yang diatas namokan oleh universitas. HaKI diakui berdasarkan haga perolehannya dan di amortasikan secara perodik selama jangka waktu berlakunya HaKi atau selama-lamanya 20 tahun (5%) dengan metode garis lurus.

HaKi disajikan sebesar harga perolehannya di kurangi amortasi untuk aktiva tersebut. Ammortasi aktiva diakui sebagai pengeluaran administrasi akademik atau pengeluaran administrasi dan umum (non akademik) pada laporan aktivitas.

j. Jaminan Kepada Pihak Ketiga

Merupakan surat jaminan (bank garansi) yang diberikan kepada dirjen dikti untuk pendirian program studi baru dan akan di mitralisir apabila jaminan diterima kembali.

Aktiva dicatat sebesar nilai jaminan yang diberikan dan dihapuskan dari laporan keuangan saat berakhirnya masa jaminan tersebut.

k. Jaminan yang Diterima

Marupakan jaminan yang diterima dari mahasiswa yang mengikuti wisuda dan akan dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi kewajiban pengemblian toga. Kewajiban dicatat sebesar jaminan yang diterima pada tanggal transaksi.

l. Perpajakan

Kebijakan yang terkait dengan penghasilan mengacu pada keputusan dirjen pajak no. KEP-87/PJ/1995 tanggal 10 oktober 1995 tentang pengakuan penghasilan dan biaya atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendudukan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan.

Sedang kewajiban yang terkait dengan perpotogan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan honorariyum tetap dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan dilakukan penyetiran ke kas negara. Jumlah pajak ini yang belum dibayar di akui sebagai kewajiban dan di kompensasikan dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada periode ini dan sebelumnya.

m. Utang Kepada Lembaga Keuangan

Merupakan utang kepada bank yang dipergunakan unutk membiyayai kegiatan pembangunan universitas. Pembayaran bunga atas kewajiban tersebut diakui sebagai pengeluaran non akdemik lainnya pada laporan aktifitas.

n. Tunjangan Hari Tua

Merupakan kewajiban yang berasal dari pemotongan gaji pegawai untuk tunjangan ari tua yang belum di realisasikan selama karyawan yang bersangkutan masih aktif di universitas. Kewajiban di catat pada setiap akhir bulan saat pembayaran gaji karyawan. Realisasi dari pmbayaran tunjangan hari tua bagi karyawan yang telah pensiun diakui sebagai pengeluaran non akdemik lainnya pada laporan arus kas.

o. Aktiva Bersih

Merupakan klisi dari aktiva terhadap kewajiban yang mencerminkan seluruh sumber daya yang tersedia dan dimiliki secara independen pada suatu saat tertentu oleh organisasi tanpa terikat atau terikat sementara maupun permanen.

Aktiva bersih tifdak terikat adalah selisih dari aktiva terhadap kewaajiban yang pemanfaatan tidak dibatasi oleh syarat atau keweajiban tertentu dari pihak donor.

Aktiva bersih terikat sementara adalah selisih dari aktiva terhadap kewajiban pemanfaatannya dibatasi oleh syarat atau kewajiban dalam jangka waktu tertenti dari phak donor.

Aktiva bersih terikat permanen adalah selisih dari aktiva kepada kewajiban yang pemanfaatannya dibatasi secara permanen oleh ayarat atau kewajiban dari pihak donor.

p. Pendapatan

Merupakan kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pendapatan di klasifikasikan sbgai pendapatan akademik dan nn akademik. Pendapatan akadenik adalah pendapatan yang di terima dari aktifitas tridarma perguruan tinggi.

Pendapatan non akademik adalah pendapatan yang diterima di luar dari aktifitaas akademik.

Pendapatan akademik yang diperoleh dari mahasiswa di akui secara proporsional pada saat realisasi jasa. Sedangkan pendapatan yang berasal dari sumbangan dan hibah diaakui pada saat penerimaan sumbangan dan hibah.

Pendapatan non akademik yang berasal dari jasa pelatihan dan konsultasi diakui pada saat realisasi jasa telah terpenuhi sesui nilai kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga.

q. Pengeluaran

Merupakan penurunan ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat di ukur dengan andal. Pengeluaran diklasifikasikan sebagai pengeluaran akdemik dan non akademik. Pengeluaran akademik adalah pengeluaran yang timbul dari aktifitas di luar akifitas akademik. Pengeluaran non akademik adalah pengeluaran yang aktifitas diluar aktifitas akademik.

H. ORGANISASI GREJA (PAROKI)

Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliruti badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi masa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya (Mardiyasmo, 2002:2). Menurut PSAK No. 45, Organisais nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para menyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004:45.1).

Paroki-paroki do kota yogyakarta dapat di kategorikan sebagai organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas operasinya dari sumbangan para anggota (umat) dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari Paroki tersebut. Jika dilihat dari sudut badan hukumnya, paroki-paroki di kota yogyakarta merupakan yayasan gerejawi karena didirikan berdasarkan stichtingbrief kerk en armbestuur / surat yayasan gerejawi atau oprichtingsbrief kerk en armbestuur/ surat pendiri gereja, yaitu atas nama pengurus gereja dan papa miskin (PGPN). Karena Paroki merupakan organisasi nirlaba dan juga meruakan yayasan gerejawi, maka paroki termasuk organisasi sektor publik. Berikut ini akan diuraikan mengenai tujuan dan fungsi laporan kauangan sektor publik, serta tujuan lapotan keuangan menurut SFAC No. 4.

1. Keuangan paroki

Keuangan paroki adalah uang dan harta benda paroki, yang berasal dari kolekte, amplop persembahan, sumbangan , dan usaha-usaha lain yang halal sesuai dengan peraturan gereja yang berlaku, dimana tanggung jawab pengelolaannya berada langsung dan personal di tangan pastur kepala paroki, serta pengelolaannya dijalankan oleh pastur kepada paroki dengan dibantu oleh bendahara paroki.

Harta benda paroki diperoleh melalui pembelian, penghasilan, kolekte, amplop persembahan, derma, pemberian dan usaha-usaha lain yan halal sesuai dengan prinsip=prinsip kristiani dan peraturan gereja yang berlaku (kesukupan agung semarang, 1991: 8).tanggung jawab pengelolaan harta benda paroki berada ditangan pastur paroki. Hal ini dikarenakan reksa pastoral paroki digerakkan oleh unskup di osesan kepadanya (raharso, 2005:120). Tanggung jawab tersebut bersifat langsung dan personal, yaotu tidak bisa ditolak atau diserahkan kepada orang lain. Tanggung jawab

itu juga bersifat global, karena menyangkut semua kehidupan dan aktifitas paroki (raharso, 2005:124)

2. Fungsi harta sebagai benda dalam gereja

Magisterium konsili fatikan II menegaskan bahwa gereja membutuhkan material resoulrices untuk mengemban karya perutusannya didunia. Bahkan, kebutuhan akan dana itu sangat ensensial untuk menyelenggarakan peribadatan, membiyayai penghidupan yang layak bagi para klerekus, dan para petugas gerejawi lainnya, serta untuk karya karitatif bagi mereka yang berkekuranga.

Kanon 1954 ayat 1 menegaskan bahwa hak asli gereja untuk memperoleh, memiliki, mengelolah, dan mengalih milikikan harta benda dimasudkan semata-mata untuk mengejar tujuan-tujuan kahs gereja, terutama (i) untuk mengatur idadat ilahi (pembangunan dan pemeliharaan tempat-te,mpat peribadatan, menyelenggarakan perlengkapan peribadatan), (ii) memberi penghidupan yang layak bagi para klerikup serta pelayan lain lain yang mengapdikan hidupnya bagi pelayanan gereja, (iii) melaksanakan karya-karya kerosulan suci (kewartaan dan pendidikan) (iv) melaksanakan karya amal kasih, terutama bagi para miskin (keluarga miskin, rumah sakit, pantiasuhan, anak jalaan, para pengungsi). Tujuan-tujuan kahs ini jelas sekali menunjukkan bahwa pemilikan dan pengelolaan harta benda dalam greja semata-mata mempunyai fungsi instrumental dan sosial.

Fungsi instrumental berarti bahwa harta benda tidak pernah menjadi tujuan dalam diri nya sendiri, tetapi melulu sebagai sarana dan alat untuk mengejar tujuan-tujuan tertentu, yakni mengemban dengan setia dan murni perutusan kahs yang diberikan oleh prestus kepada greja. Fungsi sosial berarti bahwah pemilikan dan pengelolaan harta benda dalam greja ditujukan untuk menumbuh kembangkan kehidupan dan aktifitas paguyuban uman allah sendiri (proki, kusupkan, greja lokal, bahkan gereja universal), serta untuk melayani orang miskin.

Demi terwujudnya kedua fungsi itu, maka kalau ada dua sarana yang sama-sama efisien mengejar tjuan-tujuan khas gereja, hendaknya dipilih yang lebih ekonomis. Dengan demikian, disatu pihak gereja tidakmengabaikan tujuannya, dan di lain pihak ia dapat tetap memberikan kesaksian nyata akan semangat kemiskinannya. Selain itu, kiranya setiap paroki perlu membuat analisis atau peta kebutuhan umat serta rencana kegiatan partoral secara global, kemudian membuat anggaran pendapatan dan biaya untuk semua kebutuhan dan kegiatan tersebut. Kalau ada surplus anggaran, hendaknya sebagian disumbangkan sebagaidana splidaritas bagi paroki atau keuskupan yang miskin.dengan demikian, bisa dihindarkan penumpukan harta diparoki-paroki kaya. Keadilan distributif dan destinasi unuversal setiap material recaouses bis diwujudkan. Paroki atau keuskupan yang mimkin tidak terhalang kegiatan paskoral dan misinernya hanya karena kekurangan dana.

3. Memo keushupan agung semarang No. 177/A/VIII/5/99 tentang tata hubungan keuangan keushupan agung semarang standar pengelolaan dan pelaporan keuangan paroki di Yogyakarta

A. Pengertian

1. PKP KAS adalah pedoman keuangan paroki keuskupan agung semarang yang ditandatangani oleh Mgr. Julius darma atmaja pada tahun 1991

2. Ekonomat adalah bagian dalam sekretariat keuskupan agung semarang yang mengurusi harta benda gereja di KAS dan di kepalai oleh ekonom KAS.

3. Kavikepan adalah persekutuan umat beriman dalam batas-batas wilayah tertentu dalam lingkup keuskupan yang bersama-sama menggereja dan reksapastoralnya dipercayakan kepada vikaris

episkoparis (Vikep), yang bersama-sama dengan Vikaris jendral (vikjen) memegang kuasa eksekutif di bawah otoritas uskup.

4. Paroki adalah persekutuan umat beriman dalam batas-batas wilayah tertentu dalam lingkup keuskupan yang bersama-sama menggereja dan reksapastoralnya dipercayakan kepada pastur paroki dibawah otoritas uskup.

5. Stasi adalah bagian dari paroki yang berada di luar kota membawai beberapa lingkungan atau kring.

6. Pastoran adalah komunitas pastur baik pastur biosesan maupun pastur tarekat yang merupakan satu keluarga dalam suatu rumah, ddi pimpin oleh seorang pastur sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab kepada uskup atau pimpinan tarekat.

B. Hubungan ekonomat denga paroki

Hubungan keuangan ekonomat dengan paroki menggunaan prinsip berdikari, subsidiaritas, solidaritas dan priorotas pada yang terlupakan dan menderita (PKP KAS pasal 6). Menurut PKP KAS pasal 6, prinsip-prinsip dasar setiap kegiatan di keuskupan agung semarang adalah:

a) Berdikari : setiap paroki diharapkan sdapat mungkin berdikari dibidang keuangan. Tujuan yang ingin dicapai ialah terbentuknya umat allah yang melibatkan diri dalam tanggung jawab bersama atas hidup dan karya gereja atau paroki juga dibidang keuangan.

b) Subsidiyaritras: kalau paroki tidak dapat berdikari sepenuhnya maka instansi yang lebih tinggi membantunya. Prinsip ini berarti bahwa bantuan hanya akan dberikan bila sudah berusaha semaksimal mungkin namun belum bisa mencapai tujuannya. Bantuan diberikan bukan untuk mematikan usaha tetapi untuk memacu atau mendorong usaha yang telah ada.

c) solidaritas: paroki-paroki saling memperhatikan, saling membantu dan saling menolong dalam bidang keuangan. Prinsip solidaritas berarti rela membantu orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri atau parorkinya, melainkan mereka ikut bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama yang lebih luas.

d) Prioritas pada yang terlupakan dan menderita: mengusahakan terciptanya tatanan hidup demi kesejahteraan semua orang dengan mengutamakan saudara-saudara yang terlupakan dan menderita dalam bidang keuangan.

Agar prinsip berdikari bisa terlaksana , maka seluruh pembiayaan aroki, wajib diupayakan sendiri semaksimal mungkin oleh paroki maisng-masing, antara lain dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja paroki yang benar dan realities.

Untuk mewujudkan prinsip solidaritas dan subsidaritas antara lain dibentuk dana solidaritas paroki ( PKP KAS pasal 12 ) dan dana yang terkumpul digunakan untuk mensubsidi paroki/lembaga karya yang membutuhkan. Menurut PKP KAS pasal 12, untuk membantu paroki-paroki yang kurang mampu dan untuk membantu pembiyaan kegiatan komisi-komisi di keuskupan agung semarang, diadakan dana solidaritas antara paroki.

Agar tercapai prinsip prioritas kepada yang terlupakan dan menderita maka:

a. Ekonomat bersama paroki wajib mengusahakan terciptanya tatanan hidup demi kesejah teraan semua orang dengan mengutamakan yang terlupakan dan menderita.

b. Untuk mencapai maksud seperti dalam butir a tersebut, maka selruh proyeksi / kegiatan yang melibatkan pendanaan di tingkat keuskupan harus terkoordinasi melalui roma paroki dan roma

vikep; sedang proyek / kegiatan yang melibatkan pendanaan diluar keuskupan harus terkoordinasi melalui ekonom dan uskup.

c. Apa bila dipandang perlu ekonomat dapat menarik sebagian harta yang ada di paroki baik yang berupa uang/kas atupun barang, untuk itu perlu ada seramgkaian pembicaraan terlebih dahulu.

C. Dana solidaritas paroki keuskupan agung semarang.

Paroki-paroki di keuskupan agung semarang wajib saling memperhatikan, saling membantu dan saling menolong dibidang keuangan. Untuk melaksanakan maksud seperti tersebut dalam butir 1 tersebt, maka setiap paroki wajib mengirimkan dan mengakministrasikan dana solidaritas paroki KAS dan kolekte-kolekte kusus.

Dana solidaritas paroki KAS tiap bulan dikirimkan keekonomat melalui kevikepan atau langsung ke rekening bank keuskupan agung semarang pada awal bulan berikutnya. Kolekte-kolekte khusus dikirmkan ke ekonomat melalui kevikepan atua langsung ke rekening bank keuskupan agung semarng paling lambat dua minggu setelah jari pangumpulan.

D. Pemberian subsidi

1. Pemberian subsidi KAS oleh ekonomat di dasarkan pada laporan keuangan yang telah diterima di ekonomat, and subsidi yang diberikan berupa : estitusi servis kendaraan, restitusi pengurusan surat-surat kendaraan, restitusi BBM,pengobatan Imam, dana living Imam, pembelian/pengurusan tanah, pembelian kendaraan serta pembangunan Gereja/Pastoran.

2. Restitusi servis kendaraan

Restitusi servis kendaraan diterapkan oleh Ekonom,setelah mempelajari nota/bon/kuintansi servis yang dikirim ke Ekonomat. Biaya servis kendaraan yang besar seperti biaya turun mesin, body repair, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Ekonom.

Untuk menghindari pemborosan biaya servis kendaraan, dianjurkan untuk ditunjuk Bengkel Servis yang representative untuk dignakan oleh semua Paroki pada wilayah kevikepan masing-masing. Restitusi Biaya servis kendaraan bagi paroki miskin diberikan sesuai dengan tingkat kemandirian an kondisi keuangan Paroki.

3. Resitusi pengurusan surat-surat kendaraan

Untuk mendapatkan keringanan pajak kendaraan bermotor 50%, maka pengurusan pajak dan surat-surat kendaraan disentralkan di Ekonomt. Pengurusan pajak dan surat-surat kendaraan, setelah selesai biayanya akan dibebankan dan ditagihkan kepada Paroki pemakai. Bagi Paroki miskin akan diberikan subsidi atas beban biaya pajak dan pengurusan surat-surat kendaraan, yang besanya bertingkat sesuai tingkat kemandirian dan keadaan keuangan paroki.

Pajak dan biaya pengurusan surat-surat kendaraan yang terlambat atas kelalaian pemakai sehingga berakibat dikenai denda, maka seluruh biaya dan denda di bebankan kepada pemakai tanpa ada subsidi. Untuk menghindari peristiwa seperti tersebut dalam butir c, maka dokumen-dokumen yang di perlukan dalam pengurusan pajak dan surat-surat kendaraan harus telah dikirim pemakai dan diterima ekonomat 4 hari sebelum jatuh tempo.

4. Restitusi BBM

Restitusi BBM untuk peroki miskin di ajukan kepada ekonomat pertriwulan dengan menyertakan nota/bon/kwitansi asli. Restitusi BBM untuk paroki miski diberikan sesuai dengan tingkat kemandirian dan keadaan keuangan miskin.

5. Restitusi Pengobatan Imam

Biaya pengobatan imam menjadi beban paroki sesuai dengan kemampuan yang ada, sedangkan kalau ada kekurangan atau ketidak kemampuan paroki ditanggung oleh keuskupan (PKP KAS pasal 33). Menurut pkp kas pasal 33, biaya pengobatan ke dokter dan rawat tinggal di rumah sakit bagi seorang imam, menjadi beba paroki sesuai dengan kemampuan yang ada, sedangkan kalau ada kekurangan atau ketidak mampuan paroki ditanggung oleh keuskupan.

Restitusi pengobatan imam untuk paroki miskin meliputi biaya yang dibayarkan oleh paroki yang bersangkutan dan biaya yang dibayarkan oleh ekonomat (biasanya rawat inap). Besarnya restitusi untuk masud butir b ditetapkan oleh ekonom sesuai dengan tingkat kemandirian dan keadaan keuangan paroki.

Biaya pengobatan imam yang dibayar langsung oleh imam/paroki yang bersakutan, kwitansinya dikirim ke ekonomat untuk diperhitungkan restitusinya. Biaya pengobatan imam yang dibayar oleh ekonomat, setelah ditetapkan oleh ekonom berdasarkan tingkat kemandirian dan tingkat keadaan uang paroki, akan ditagihkan kepada paroki yang bersangkutan.

6. Dana Living

Dana living adalah sumbangan paroki untuk pastoran guna menjamin kehidupan yang layak bagi imam yang berkarya di paroki yang bersangkutan. Besarnya dana living ditetapkan bersama antara room paroki dan dewan paroki. Subsidi dana living bagi paroki miskin dna dari ekonomat ditetapkan oleh ekonom sesuai tingkat kemandirian dan keadaan keuangan paroki.

7. Bantuan Pembelian/Pengurusan Tanah

Besarnya bantuan biaya pembelian/pengurusan tanah ditetapkan oleh kas dengan memperhatikan saran dari penasehat keuangan. Bantuan pembelian/pengurusan tanah oleh ekonomat bisa berupa pinjaman.

8. Bantuan Pembelian Kendaraan

Pembelian kendaraan oleh paroki harus disetujui terlebih dahulu oleh kas. Bantuan pembelian kendaraan paroki miskin ditetapkan oleh ekonom dengan memperhatikan saran penasehat keuangan. Bantuan pembelian kendaraan oleh ekonomat bisa berupa pinjaman.

9. Bantuan Pembangunan Gereja, Panti Paroki dan Pastoran

Sebelum pembangunan dimulai, gambar dan spesifikasi teknis terlebih dahulu harus di setujui Uskup Agung Semarang. Bantuan pembangunan gedung gereja, panti paroki dan pastoran untuk paroki miskin ditetapkan oleh kas dengan memperhatikan saran penasehat keuangan. Bantuan pembangunan gereja panti paroki dan pastoran, bisa berupa pinjaman

E. prinsip penyelenggaraan penyimpanan keuangan

Penyelenggaraan penyimpanan keuangan berprinsipkan likuiditas artinya harus mengutamakan kelancaran pembayaran dan lalu-lintas keuangan. Penyimpanan keuangan berprinsipkn keamanan dan administrative, artinya tidak mudah hilang atau diselewengkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative yang kontinyu. Penyimpnan keuangan berprinsipkan produktif dan efisien,artinya tidak membiarkan uang mandeg dan memakai biaya besar dalam pengurusannya.

F. tata cara penyimpanan uang

Pada prinsip kas (uang tunai ditangan) Paroki KAS hanya dipernankan menyimpan samapai dengan jumlah Rp. 2.000.000,00 (du juta rupiah). Kelebihan jumlah seperti tersebut dalam butir 1 harus di setor ke rekening Giro/tabungan masing-masing. Saldo rekening bank masing-masing Paroki KAS maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kelebihan atas jumlah tersebut harus dititipkan di Ekonomat KAS atau didepositokan pada Bank.

Titipan Paroki KAS di Ekonomat KAS dalam jumlah tertentu akan diperhitungkan sebagai deposito dengan tingkat bunga yang sesuai dengan perkembangan keadaan ekonomi. Terhadap masing-masing titipan Keuangan di Ekonomat KAS, Ekonomat KAS akan menerbitkan rekening Koran triwulanan dan akan dikirim kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

G. Rekening giro dan deposito

Paroki KAS yang pendirinya sah dengan akta notarris sebagai Yayasan tersendiri maka rekening giro atau deposito harus dibuka atas nama yayasan tersebut dan kuasa pengambilan ada pada Romo Paroki atau Bendahara Yayasan tersebut.

Paroki KAS yang pendirinya tidak disertai Akta Notaris sebagai Yayasan tersendiri, maka rekening Bank harus dibuka atas nama Keuskupan Agung Semarang Cq. Paroki KAS di mana kuasa pengambilan akan ditunjuk oleh Ekonom sesuai usulan Romo Paroki.

Mengenai kuasa pengambilan rekening giro/tabungan atau drposito,denagn tanpa mengurangi kelancaran pengurusan keuangan sebaiknya ditunjuk penandatanganannya melalui dua orang atau lebih.

H. laporan keuangan

Paroki di Keuskupan Agung Semarang wajib menyelenggarakan administrasi keuangan secara tertib dan kontinyu serta mengirimkan laporan keuangan untuk tiap-tiap bulan dan telah Ekonomat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya . Laporan-laporan keuangan yang dikirim ke Ekonom KAS akan menjadi dasar penentuan pemberian subsidi/bantuan atau pencairan anggaran bulan berikutnya.

Laporan keuangan minimal terdiri dari laporan hasil-beban , laporan pemasukan-pengeluaran (perubahan kas/cash flo) serta neraca sederhana dalam format yang telah ditentukan. Laporan Keuangan ditandatangani oleh Bendahara dan Pastor Kepala Paroki.

Paroki yang dalam tiga bulan berturut-turut tidak mengirimkan laporan keuangannya, akan diprioritaskan untuk disupervisi dan dipreiksa pengelolaan harta dan keuangannya (statute 144, Kan. 1276)

4. Format Laporan Keuangan Paroki dan RAPB Paroki Keuskupan Agung Semarang

Seperti telah dijelaakan sebelumnya, laporan keuangan yang harus dibuat oleh Paroki-Paroki minimal terdiri dari laporan bulanan keuangan paroki yang berisi laporan pemasukan-pengeluaran (perubahan kas/cash flow), serta laporan tahunan yang berisi laporan hasil-beban dan neraca sederhana dalam format yang telah ditentukan oleh Keuskupan Agung Semarang. Selain itu, agar prinsip berdikari bisa terlaksana, maka seluruh pembiayaan Paroki, wajib diupayakan sendiri semaksimal mungkin oleh Paroki masing-masing, antara lain dengan menyusun Anggaran Pendpatan dan Belanja Paroki yang benar dan realistis. Berikut ini adalah contoh format laporan keuangan dan RAPB Paroki yang ditentukan oleh Keuskupan Agung Semarang.

Format Neraca Paroki

PAROKI........................................

NERACA

PER 31 DESEMBER 20XX

AKTIVA KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

catatan

rupiah

catatan rupiah

10 kas dan bank xxxx 30 Hutang bank xxxx

11 deposito dan surat berharga xxxx 31 hutang lembaga gereja xxxx

12 titipan dana xxxx 32 hutang pengadaan harta tetap xxxx

13 piutang xxxx 33 biaya/pajak ymh dibayar xxxx

14

uang muka dan biaya dibayar dimuka xxxx 34 hutang lain-lain xxxx

15 pajak dibayar dimuka xxxx

19 persediaan barang devosi xxxx

jumlah aktiva lancar xxxx jumlah kewajiban jangka pendek xxxx

INVESTASI/PENYERTAAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

20 investasi saham xxxx 35 hutang investasi bank xxxx

36 hutang pada lembaga gereja xxxx

37 hutang dana cinta kasih xxxx

jumlah kewajiban jangka panjang xxxx

HARTA TETAP AKTIVA BERSIH

21 tanah xxxx

39.01 Aktiva bersih tidak terikat xxxx

22 bangunan dan prasarana xxxx

39.02 aktiva bersih terikat sementara xxxx

23 kendaraan xxxx

29.03 aktiva bersih terikat permanen xxxx

24 inventaris xxxx

29.04 aktiva bersih pembangunan xxxx

nilai perolehan harta tetap xxxx

26 akuntansi penyusutan xxxx

nilai buku harta tetap xxxx jumlah aktiva bersih xxxx

AKTIVA LAIN-LAIN

29

harga tetap dalam proses pembangunan xxxx

JUMLAH AKTIVA xxxx JUMLAH KEWAJIBAN dan AKTIVA BERSIH xxxx

Format Laporan Aktivitas Paroki

LAPORAN AKTIVITAS PAROKI.........................

UNTUK PERIODE 1 JANUARI s.d. 31 DESEMBER 20XX

CATATANABTT (Rp)

ABTS (Rp)

ABTP (Rp)

PENERIMAAN/PENDAPATAN

40 Penerimaan aktiva bersih tidak terikat (ABTT)

40.01 Kolekte umum xxxx

40.02 Persembahan umat xxxx

40.03 Sumbangan bebas xxxx

40.04 Administrasi xxxx

40.05 Devotionalia xxxx

40.06 Sumbangan pemakaian gedung xxxx

40.07 Penerimaan bunga dana cinta kasih xxxx

40.08 Penerimaan subsidi KAS xxxx

40.99 Penerimaan lain-lain xxxx

41 Penerimaan aktiva bersih terikat sementara (ABTS)

41.01 Kolekte/penerimaan khusus lampiran A xxxx

41.02 Intentio khusus lampiran H xxxx

42 Penerimaan aktiva bersih terikat permanen (ABTP)

42.01 Sumbangan dana abadi Xxxx

JUMLAH PENERIMAAN/PENDAPATAN xxxx xxxx Xxxx

PENGELUARAN/BIAYA

Biaya aktiva bersih tidak terikat

50 Biaya program

50.01 Biaya bidang leitorgia lampiran B xxxx

50.02 Biaya bidang kerygma lampiran C xxxx

50.03 Biaya bidang koinonia lampiran D xxxx

50.04 Biaya bidang dikonia lampiran E xxxx

50.05 Biaya lit-bang lampiran F xxxx

50.06 Biaya kepanitiaan lampiran G xxxx

Biaya rutin

51 Biaya rumah tangga xxxx

52.01 Biaya pokok barang devosi xxxx

52.02 Biaya lilin devosi xxxx

52.03 Biaya buku misa xxxx

53.02 Biaya gedung serba guna xxxx

54 Biaya pengurus dewan paroki xxxx

55.01 Biaya penyusutan bangunan dan prasarana xxxx

55.02 Biaya penyusutan kendaraan xxxx

55.03 Biaya penyusutan inventaris xxxx

60 Beban aktiva bersih terikat sementara

60.01 Beban kewajiban khusus lampiran A xxxx

60.02 Sumbangan maksud tertentu lampiran H xxxx

70 Beban aktiva bersih terikat permanen

70.01 Beban sumbangan dana abadi xxxx

JUMLAH PENGELUARAN/BIAYA xxxx xxxx xxxx

Penambahan (pengurangan) aktiva bersih xxxx xxxx xxxx

39.01 Aktiva bersih tidak terikat s.d. Periode lalu xxxx

39.02 Aktiva bersih terikat sementara s.d. Periode lalu xxxx

39.03 Aktiva bersih terikat permanen s.d. Periode lalu xxxx

SALDO AKTIVA BERSIH xxxx xxxx xxxx

I. IKHTISAR

Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintah. Organisasi nirlaba dipandang amat berbeda dengan organisasi komersial oleh pelanggan, donatur dsn suka relawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba.Dalam rangka pertanggungjawaban, organisasi nirlaba sudah selayaknya membuat laporan pertanggungjawaban khususnya dalam hal penggunaan dana organisasi.

Pada umumnya organisasi nirlaba mengacukepada PSAK Nomor 45. PSAK No. 45 (untuk entitas nirlaba nonpemerintah) diterbitkan oleh ikatan akuntan indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba nonpemerintah. Di luar itu, PSAK dapat menyusun standart khusus nirlaba, misalnya akuntansi untuk entitas koperasi. Dalam PSAK 45, karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial.

Masing – masinng entitas nirlaba memiliki karakteristik yang unik dan perlu dilakukan penyempurnaan berkaitan dengan standarisasi pelaporan keuangannya. Oleh karena itu laporan keuangan yang disjikan juga akan disesuaikan dengan karakteristik organisasi namun tetap mengacu kepada prinsip akuntansi berterima umum yang berlaku di indonesia.

https://mochram.files.wordpress.com/2014/10/2-materi-sapp-150414.pdf

http://documents.tips/documents/sistem-akuntansi-pemerintah-pusat-56042a3c14802.html

Sekilas tentang PSAK nomor 45 (Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba)

09/02/2011

dian kurniasari Uncategorized 7 Komentar

Organisasi Nirlaba menyediakan jasa dan tidak beritikad untuk memperoleh laba, organisasi ini umumnya dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari endowment atau investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian bantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya suatu organisasi nirlaba dapat memperoleh suatu surplus yang merupakan selisih antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar.Organisasi nirlaba pada umumnya memilih pemimpin, pengurus atau penanggungjawab yang menerima amanat dari para stakeholdernya, terkait dengan konsep akuntabilitas, akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban akuntabilitas merupakan bagian yang integral dengan organisasi nirlaba, sehingga suatu laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba untuk menilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanannya dan keberlanjutan dalam pemberian pelayanan serta menilai pertanggungjawaban dari pengurus/manajemen atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan kepadanya.IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba , dalam PSAK tersebut antara lain menguraikan tentang:

Tujuan Laporan Keuangan:Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, dikarenakan adanya perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan adanya perbedaan pada kalangan pemakai laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan tersebut. PSAK Nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

Sifat Pembatasan DanaMenurut PSAK Nomor 45 Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut:• Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.• Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.• Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.• Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Komponen Laporan KeuanganMenurut PSAK Nomor 45 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi :• Laporan Posisi Keuangan,Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara Universitas-Universitas tersebut pada waktu tertentu.Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi , kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai:• Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan• Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Laporan keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih.• Laporan Aktivitas,

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:• Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.• Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain.• Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk:• Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode.• Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa• Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas juga menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi, dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Di samping itu, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.

• Laporan Arus KasTujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, dengan tambahan berikut ini:a) Aktivitas pendanaan:(1) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.(2) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).(3) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.b) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada ta

https://kurniasaridian.wordpress.com/2011/02/09/sekilas-tentang-psak-nomor-45-pelaporan-keuangan-organisasi-nirlaba/

TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting).Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information)Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4.      Kelangsungan Organisasi (viability)Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5.      Hubungan Masyarakat (public relation)Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6.      Suber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi,

sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accontability) dan pengelolaan (stewardship).

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk :

a. membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkanb. menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi

c. membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya

d. membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Finacial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuanganpemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut :…Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purpose for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a “right to know,” a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government’s duty to be publicly accountable in a democratic society (par.56).

Laporan keuangan sebagai sumber informasi financial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis,oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut oleh pemakai. Dalam konteks akuntansi sector public, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja, sedangkan informasi financial itu sendiri adalah informasi yang diukur dengan satuan moneter.

Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan.

4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional.

Sumber Daya Finansial Jangka Pendek Sumber daya financial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Kas merupakan contoh sumber financial jangka pendek yang siap digunakan. Bagian keuangan perlu mengetahui jumlah uang yang ada ditangan (cash on hand) dan yang berada di bank. Jika sumber financial tidak mencukupi untuk membiayai transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup kebutuhan financial jangka pendek tersebut, mungkin dengan menggunakan pinjaman.

Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya.. Unit pemerintah dapat dipandang sebagai lembaga politik dan juga sebagai lembaga usaha. Sebagai lembaga politik, pemerintah merupakan alat untuk menyejahterakan konstituennya. Di sisi lain, pemerintah juga dapat di pnadang sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hokum untuk memmiliki kekayaan,melakukan kontrak, dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan swasta.Konsep nilai bersih lebih relevan untuk memandang pemerintah sebagai entitas usaha yang memiliki kekayaan dan utang. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi ekonomi pemerintah. Informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah tersebut penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik baik oleh pemerintah maupun konstituen pemerintah.

Ketentuan Hukum, Kontraktual, dan Ketentuan lainnya

Unit pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hokum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan hokum yang mengikat, misalnya undang-undang,peraturan pemerintah, letter of intent (Lol), memorandum of understanding(MoU), dan sebagainya. Masyarakat pemilih,legislative,lembaga pengwasan,dan pemberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hokum dan perundang-undangan serta kontrak yang disepakati.

Perencanaan dan Penganggaran

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang di setujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sector public melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi financial sangat diperlukan agar public dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah.Membuat anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang matang. Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah.

Kinerja Manajerial dan Organisasional

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah memiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus yang diperoleh tidak berarrti menunjukakan kinerja unit pemerintah yang bagus sebab harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tariff

yang terlalu tinggi yang dibebankan kepada public,termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai.Laba bukan merupakan ukuran yang relevan bagi unit pemerintah. Akuntansi sector public berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sector public yang memadai. Ukuran kinerja sector public dapat berupa biaya program, efisiensi,dan efektivitas program. Akuntan sector public bertanggung jawab untuk menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas program. Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya, sehingga biaya pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain informasi biaya, pengukuran efisiensi memerlukan penghitungan output atau hasil. Akan tetapi, output pada sector public lebih banyak berupa intangible output, sehingga pengukuran efisiensi sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang kemudian dikembangkan adalah pengukuran efektivitas. Karena sulitanya mengukur secara tepat kinerja di sector public, maka analisis terakhir adalaha dengan mempertimabangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat relative terhadap biaya yang dikeluarkan.

C. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4

Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concepts No.4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:

1.      Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.

2.      Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut.

3.      Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

4.      Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.

5.      Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.

6.      Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.

7.      Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.D. PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KEPENTINGANNYA

Pemakai laopran keuangan sector public dapat diidentifikasikan dengan menelusur siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi sector public telah dibahas pada bab 2, pada bab ini akan dilakukan pengklasifikasian pengguna laporan keuangan dan kebutuhan masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan sector public tersebut.Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pamakai laporan keuangan tersebut adalah:

1.      Pembayar pajak (taxpayers)2.      Pemberi dana bantuan (grantors)3.      Investor4.      Pengguna jasa (fee-paying service recipients)5.      Karyawan/pegawai6.      Pemasok (vendor)7.      Dewan legislatif8.      Manajemen 9.      Pemilih (voters)10.  Badan pengawas (oversight bodies)

Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material; dewan legislative dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya; dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector public menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Lembaga pemerintah (governing bodies)2. Investor dan kreditor3. Pemberi sumber daya (resource providers)4. Badan pengawas (oversight bodies)5. konstituen

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al. mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sector pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen; ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya; investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

Sementara itu, Hanley et al. (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sector public menjadi dua belas kelompok, yaitu:

1. Anggota terpilih (elected members)2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak3. Pelanggan atau klien4. Karyawan/pegawai5. Pelanggan dan pemasok6. Pemerintah7. Pesaing (competitors)8. Regulator9. Pemberi pinjaman (lenders)10. Donor dan sponsor11. Investor atau patner bisnis12. Kelompok penekan lainnya

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sector public menurut Borgonovi dan Anessi-Pessina (1997):

1. Masyarakat pengguna jasa public2. Masyarakat pembayar pajak3. Perusahaan dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai

input atas aktivitas organisasi4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah5. Badan-badan international, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.6. Investor asing dan Country Analyst7. Generasi yang akan datang8. Lembaga Negara.

E. HAK DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu :· Mengetahui kebijakan pemerintah· Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah· Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentub. Hak untuk diberi informasi (right to be informed )yang meliputi hak untuk diberi

penjelasan secara terbuka atas permasalahan – permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

c. Hak untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to be listen to ).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yangbharus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship).

Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda – beda terrhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda – beda.

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.

2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan.

3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.

4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.

5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

F. PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTALaporan keuangan pemerintahan dalam beberapa hal berbeda dengan laporan

keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis – jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Selain memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu kedua – duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan

Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta

PERBEDAAN

Laporan Departemen Pemerintah Laporan Keuangan Sektor Swasta

Fokus Finansial dan PolitikKinerja diukur secara finansial dan non-finansialPertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas

Fokus FinansialSebagian besar diukur secara finansialPertanggungjawaban kepada pemegang saham dan krediturBerfokus pada organisasi secara

Berfokus pada bagian organiasasiMelihat ke masa depan secara detailAturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuanganLaporan diperiksa oleh Treasury

Cash Accounting

keseluruhanTidak dapat melihat masa depan secara detailAturan pelaporan ditentukan oleh undang – undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi.Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independenAccrual Accounting

PERSAMAAN

Dokumen – dokumen sumberBerperan sebagai hubungan masyarakat

Laporan keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain :

a.       Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik.b.      Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat

diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi.c.       Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.d.      Kualitas keputusan menjadi buruk.e.       Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Pemberi informasi

keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan baik bagi pemakai internal meupun pemakai eksternal.

G. LUAS DISCLOSURE YANG DIPERLUKAN

Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan dapat memberikan atmbahan informasi untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.

2. Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan Aktivitas.

3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.

4. deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam Laporan Aktivitas.

5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non – operasi.6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan (notes)

laporan keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang

didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang, meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan, dan sebagainya.

Akuntansi Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan pemerintahan dan laporan keuangan komersial memiliki perbedaan. Pernedaan tersebut meliputi jenis laporan yang dihasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan.

pengertian akuntabilitas publik Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban.

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada

peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri

terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A

Manual for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:

1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan

auditabel (artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit).

3. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi ke uangan yang diperlukan

untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang mengolah semua

transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan

informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat

diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR,

maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.

A. PERKEMBANGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sangat lamban dalam merespons

tuntutan perkembangan zaman. Akuntansi pemerintahan di Indonesia juga belum berperan

sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi. pemerintah dalam memberikan pelayanan

publik kepada masyarakat. Pada periode lama, output yang dihasilkan oleh akuntansi

pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak

diandalkan dalam pengambilan keputusan. Malah, segala kekurangan ada dalam akuntansi

pemerintahan pada periode tersebut sering menjadi ladang yang subur untuk tumbuhnya praktek-

praktek KKN.

Namun demikian, pada dasawarsa terakhir yang berkulminasi diundangkannya tiga paket

keuangan negara, terdapat dorongan yang kuat untuk memperbaharui akuntansi pemerintahan di

Indonesia. Beberapa faktor penting yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya perkembangan

akuntansi pemerintahan di Indonesia akhir-akhir ini antara lain, adalah:

1. Ditetapkannya tiga paket UU yang mengatur Keuangan Negara Pasal 32 (1) UU No. 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan hahwa laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan.

2. Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang penmbangan antara

keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184 ayat 1; UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

3. Profesi akuntansi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah lama menginginkan adanva standar

akuntansi di sektor publik sebagai hal yang paralel dengan telah adanya lebih dahulu standar

akuntansi di sektor komersiil.

4. Birokrasi. Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai yang berkepentingan akan

adanya suatu akuntansi pemerintahan yang handal. Dengan diundangkannya tiga paket keuangan

negara mendorong birokrat secara serius menyiapkan sumber daya, sarana, dan prasarananya.

5. Masyarakat (LSM dan wakil rakyat). Masyarakat melaiui LSM dan wakil rakyat di DPR, DPD,

dan DPRD juga menaruh perhatian terhadap praktik good  governance  pada pemerintahan di

Indonesia. Ditetapkannya undang-undang yang menyangkut tiga paket keuangan negara dan

pemerintahan daerah merupakan cerminan dari kontribusi aktif para wakil rakyat di DPR. Di

samping itu, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD memerlukan persetujuan dari

DPR/DPRD.

6. Sektor Swasta. Perhatian dari sektor swasta mungkin tidak terlalu signifikan karena akuntansi

pemerintahan tidak terlalu berdampak secara langsung atas kegiatan dari sektor swasta. Namun,

penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis akuntansi akan

mendorong sebagian pelaku bisnis di sektor swasta untuk ikut menekuninya.

7. Akademisi. Akademisi terutama di sektor akuntansi menaruh perhatian yang cukup besar atas

perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan. Perhatian ini sangat erat

kaitannya dengan penyiapan SDM yang menguasai kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan

untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan.

Beberapa anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan saat ini berasal dari perguruan tinggi.

Di samping itu, jurusan akuntansi pada perguruan tinggi sudah lama memberikan kepada

mahasiswa S1 mata kuliah akuntansi pemerintahan. Beberapa perguruan tinggi juga sudah mulai

menawarkan spesialisasi akuntansi sektor publik pada program magister akuntansinya.

8. Dunia Internasional (lender dan investor). World Bank, ADB, dan JBIC, merupakan lembaga

internasional (lender), yang ikut berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik

yang baik di Indonesia. Perkembangan akuntansi tadi diharapkan dapat meningkatkan

transparansi dan akuntanbilitas dari proyek pembangunan yang didanai oleh lembaga tersebut.

Lembaga ini, baik langsung maupun secara tidak langsung, ikut berperanan dalam mendorong

terwqjudnya standar akuntansi pemerintahan yang menopang perubahan akuntansi

pcnwrrntaiarn di Indonesia.

9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). UU 17/2003 dan UU 15/2004 menyebutkan bahwa

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD diperiksa oleh BPK. Untuk dapat memberikan

opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum.

Perhatian BPK terhadap pengembangan akuntansi pemerintahan sangat besar antara lam ditandai

dengan partisipasi dari lembaga ini dalam pembahasan tiga paket UU dengan DPR. Selain itu, pasal

32 (2) UU No. 17 Tahun 200' mengamanatkan bahwa standar akuntansi pemerintahan ditetapkm

dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahuiu mendapat pertimbangan dari BPK.

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. APIP yang meliputi Bawasda, Irjen, dan BPKP

merupakan auditor intern pemerintah yang berperan untuk membantu pimpinan untuk

terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja

instansi pemerintah sekaligus mencegah praktek-praktek KKN. Akuntansi pemerintahan sangat

erat kaitan dan dampaknya terhadap sistem pengendalian intern sehingga auditor intern mau

tidak mau harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan sehingga dapat berperan

untuk mendorong penerapan akutansi pemerintahan yang sedang dikembangkan.

B. PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah sudah beberapa kali dilakukan perubahan dan

penyempurnaan dengan heberapa kali dikeluarkannya peraturan-peraturan pemerintah

khususnya Keputusan Menteri Keuangan. Pengembangan dan implementasi Sistem Akuntansi

Pemerintah dapat kita telusuri sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomar 476/

KMK.01/1991 pada tanggal 21 Mei 1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, sampai pada

tahun 2005, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sejarah teori dan praktek akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa sebelum pendidikan

akuntansi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1950an, pada masa itu hanya dikenal tata buku

warisan Belanda yang disebut sistem continental. Akibat perubahan hubungan politik dengan

Belanda, banyak guru besar berkebangsaan Belanda kembali ke negerinya. Hal ini berakibat

adanya perubahan kurikulum pendidikan akuntansi dan sistem continental ke sistem Anglo Saxis

(sistem Amerika). Perkembangan selanjutnya, ternyata akuntansi keuangan untuk sektor swasta

maju pesat, sedangkan akuntansi di sektor pemerintah masih mengikuti konsep-konsep yang

diterapkan sejak zaman Belanda.

Meskipun ada perbaikan dalam akuntansi pemerintah di atas, penyempurnaan yang bersifat

mendasar belum pernah dilakukan, sedangkan sistem tersebut mempunyai kelemahan yaitu:

1. Pada Pemerintah, sebagian aktivitasnya dibiayai melalui anggaran yang setiap tahun ditetapkan

dengan undang-undang. Pencatatan pelaksanaan anggaran tersebut terpisah-pisah dan tidak

terpadu karena berdasarkan sistem tata buku tunggal (single entry bookeping). Akuntansi yang

terpisah-pisah tersebut semakin mengakibatkan pelaporannya menjadi tidak bersesuaian satu

dengan yang lain karena tidak menggunakan bagan perkiraan yang standar.

2. Pengelompokan perkiraan yang digunakan pemerintah dirancang hanya untuk memantau dan

melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran saja; tidak dirancang untuk

menganalisis efektivitas pembiayaan suatu program atau memberikan informasi yang cukup untuk

pengendalian pengeluaran suatu program.

3. Pada akuntansi aset tetap, kelemahannya selain tidak terintegrasi dengan keuangannya juga

dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tidak dibedakan secara tegas antara belanja

modal dan belanja operasional.

4. Penyusunan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN yang dituangkan dalam

bentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN) semula berdasarkan Sumbangan Perhitungan

Anggaran/SPA dari seluruh Departemen atau Lembaga.

5. Tidak ada standar dan prinsip akuntansi pemerintah untuk menjaga kewajaran dan keseragarnan

perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan pcrncrintah.

6. Khusus dalam pengelolaan keuangan Negara, semakin tahun jumlah APBN yang harus dikelola

semakin hesar dan masalah yang harus ditangani pemerintah scmakin kompleks dan beragam,

sedangkan dalam sistem akuntansi pemerintah yang lama tersebut terdapat banyak kelemahan.

Hal ini berakibat pada praktek akuntasi pemerintah yang belum mampu memberikan informasi

yang sesuai dengan peningkatan transaksi keuangan negara yang semakin kompleks. Praktek

akuntansi pemerintah hanya dapat memenuhi tujuan pertanggungjawaban, namun tidak

menyediakan informasi yang cukup untuk kepentingan manajerial.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dilakukan pengembangan sistem akuntansi pemerintah

pusat dengan tujuan utama untuk:

a. Merancang sistem akuntansi pemerintah yang baru,

b. Menyusun standar dan prinsip akuntansi pemerintah, dan

c. Membentuk pusat akuntansi di Departemen Keuangan

Dari tujuan utama di atas, penyusunan sistem akuntansi pemerintah pusat telah dilaksanakan dan

dilakukan implementasi secara bertahap. Penyusun standar dan prinsip telah dilakukan seiring

dengan penyusunan sistem akuntansi dan pembentukan pusat akuntansi juga telah terselenggara

dengan diresmikannya Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) pada Departemen Keuangan

RI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/1992 tanggal 7 Juli 1992. Untuk mengembangan

usaha yang telah ada, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

295/KMK.012/2001 tentang Tata Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada

Departemen/Lembaga dan diimplementasikan tahun 2001.

Meski sudah ada BAKUN, pelaksanaan implementasi sistem dimaksud bukannya tidak mengalami

hambatan. Karena tak ada kewajiban dari peraturan perundang-undangan, maka sistem akuntansi

pemerintah pusat, departemen dan nondepartemen masih menggunakan sistem pembukuan

tunggal yang dalam banyak hal sulit dipertanggungjawabkan kualitasnya. Dalam dunia akuntansi,

sistem yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah sistem akuntansi berpasangan yang

mewajibkan semua catatan akuntansi dimulai dengan teknologi penjurnalan debit-kredit selalu

seimbang berpasangan.

Patut dicatat, pada kebanyakan pandangan pakar akuntansi, sistem pembukuan tunggal belum

pantas disebut sebagai suatu akuntansi. Yang disebut laporan keuangan berfokus hanya pada

laporan realisasi anggaran semata.

Catatan pemerintah pusat tentang investasi jangka panjang dan utang dilakukan secara tak

terstruktur atau informal. Di dalamnya termasuk catatan pengeluaran yang menggunakan dana

luar negeri, seperti bantuan, hibah dan utang. Karena standar akuntansi kepemerintahan RI saat

itu belum ada, praktek akuntansi pemerintah juga belum sesuai prinsip akuntansi kepemerintahan

yang berlaku umum, kode rekening akuntansi baku dan berlaku bagi semua departemen/lembaga

belum ada, serta neraca tak mungkin disusun apalagi diterbitkan.

Pada tahun 1995, sebagai lanjutan dari pinjaman Bank Dunia dikembangkan lagi sistem akuntansi

pemerintah berbasis komputer yang open system melalui Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi

Pemerintah tahap II dan implementasinya dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 1999 telah

dilakukan implementasi sistem akuntansi instansi untuk seluruh Departemen/lembaga yang dapat

menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Namun demikian masih menghadapi

masalah enforcement-nya, karena pada saat itu masih belum ada ketentuan perundangan yang

mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang Iengkap.

Paket Bantuan IMF tahun 1997/1998 berisi persyaratan good governance umumnya, reformasi

manajemen keuangan, lebih khusus lagi tentang reformasi akuntansi pemerintahan. Reformasi

akuntansi pemerintah mendapat momentumnya dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003

tentang, Keuangan Negara yang mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan

sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, diperkuat dengan UU

Pemeriksaan Keuangan Negara. UU tersebut menyatakan kebutuhan mendesak akan Standar

Akuntansi sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh BPK.

Tanpa standar BPK tidak dapat menerbitkan opini audit.

UU Perbedaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004 mempunyai implikasi jadwal kerja amat ketat dan

bersanksi. Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD adalah laporan keuangan yang harus sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Agar dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan

objektif maka dalam tahun 2002 (sebelum disahkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara) menteri keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan

Pernerintah daerah.

Menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna

anggaran menyusun laporan keuangan dan disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan pmerintah pusat untuk

disampaikan kepada presiden dalam tiga bulan setelah tahun anggaran yang lalu berakhir setidak-

tidaknya meliputi Laporan realisasi APBN. neraca, laporan arus kas dan catatan atas lapuran

keuangan yang dilampiri laporan keuangan perusahaan negara. Selanjutnya, BPK membuat

laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dilengkapi dengan opini seperti umumnya

dilakukan auditor eksternal

C. DASAR HUKUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat berbasis double entry memiliki dasar hukum

sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000, khususnya Bab VI tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran.

2. Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.O1/1991 tanggal 24 Mei 1991 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah.

3. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1135/KMK.O1/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)

4. Surat Menteri Keuangan RI No. S-984/KMK.018/1992 perihal Pengesahan Daftar Perkiraan Sistem

Akuntansi Pemerintah

D. TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Tujuan SAPP adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan

kebijaksanaan, pengambil keputusan dan penilaian kinerja pernerintah dan sebagai upaya untuk

mempercepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN), serta memudahkan pemeriksaan

oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif clan efisien.

Di samping itu, SAPP juga dirancang untuk mendukung transparansi Laporan Keuangan

Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang baik,

yang meliputi Akuntabilitas, Manajerial dan Transparansi.

Akuntabilitas yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas

(pertanggungjawaban) pemerintah atas pelaksanaan anggaran. Dalam hal manajerial adalah

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan

keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Sedangkan menyangkut transparansi adalah

memberikan keterbukaan pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada rakyat untuk mewujudkan

pemerintahan yang baik.

E. PERKEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.O1/1991 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah, sistem akuntansi pemerintah pusat telah dikembangkan dan

diimplementasikan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai tahun anggaran

1993/1994, dan diikuti dengan tahap-tahap berikutnya, dan yang pada tahun anggaran 1999/2000,

implementasi SAPP telah mencakup seluruh Departemen/Lembaga di seluruh propinsi.

Berbagai perubahan dan penyempurnaan terus dilakukan oleh pernerintah dalam rangka

pengembangan sistem akuntansi pernerintah pusat. Pada tahun 2005, pemerintah dalam hal ini

Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan No 59/PMK.06/2005 tcntang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-

undang Nomor l Tahun 2004; tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akutansi dan pelaporan keuangan

negara sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penerapan Sistem Akuntansi Pernerintah Pusat (SAPP) adalah untuk unit-unit organisasi

pemerintah pusat yang keuangannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat, seperti lembaga

tertinggi Negara (MPR), lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA), departemen atau lembaga

nondepartemen, Sedangkan SAPP tidak diterapkan untuk pemerintah daerah, BUMN/BUMD bank

pemerintah, dan lembaga keuangan milik pemerintah .

Terdapat tujuh ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu:

1. Sistem yang terpadu;

2. Akuntansi Anggaran;

3. Sistem tata buku berpasangan;

4. Basis kas untuk pendapatan dan belanja;

5. Standar dan prinsip akuntansi;

6. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi;

7. Perkiraan standar yang seragam.

1.     Sistem yang terpadu

Dalam penyusunan sistem digunakan pendekatan bahwa keseluruh Pernerintah Pusat merupakan

kesatuan akuntansi dan ekonomi tunggal. Presiden sebagai pengelola utama dan DPR sebagai

badan yang bertugas menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dengan dasar kesatuan

tunggal maka sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dikembangkan dengan terpadu, yang

terdiri dari berbagai subsistem. Subsistem-subsistem ini masing-masing merupakan bagian yang

integral dari sistem yang menyeluruh.

2.     Akuntansi anggaran

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan sebagai landasan

operasional keuangan tahunan Pemerintah dan dengan disahkannya UU-APBN maka pelaksanaan

anggaran dapat dilaksanakan. Untuk itu diperlukan akuntansi yang membukukan anggaran serta

realisasinya. dengan demikian pertanggung .jawaban dapat cepat serta mudah dalam hal

pengawasannya.

3.     Sistem tata buku berpasangan

4.     Basis kas untuk pendapatan dan belanja

Penggunaan basis kas ini sesuai dengan Undang-Undang Perbendarahaan Indonesia dan Keppres

Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5.     Standar dan prinsip akuntansi

Standar dan prinsip akuntansi adalah norma atau aturan dalam praktek yang dapat diterima oleh

profesi, dunia usaha, dan departemen/lembaga pemerintah yang berkcpentingan dengan laporan

keuangan.

6.     Desentralisasi pelaksanaan akuntansi

Sistem dirancang agar pelaksanaan akuntansi dilakukan secara berjenjang dan dimulai pada

sumber data di daerah atau propinsi dan digunakan sebagai pedoman penyusunan unit-unit

akuntansi baik di tingkat wilayah maupun tingkat pusat.

7.     Perkiraan standar yang seragam

Perkiraan yang digunakan unit akuntansi dan mata anggaran pada unit operasional anggaran dan

pelaksanaan anggaran sama, baik klasifikasi maupun istilahnya agar dapat memastikan bahwa

anggaran dan laporan realisasinya menggunakan istilah yang sama, serta meningkatkan

kemampuan sistem akuntansi untuk memberikan informasi/laporan yang relevan, berarti, dan

dapat diandalkan. Selain itu dapat digunakan untuk memudahkan pengawasan atas ketaatan

dengan pagu yang ditentukan dalam UU-APBN dan dalam dokumen allotment  (DIK/DIP/SKO),

serta memungkinkan perbandingan data laporan keuangan, baik dalam satu laporan maupun

antarlaporan.

Sistem Akuntansi Pernerintah Pusat, yang selanjutnya disebut SAPP, adalah serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pernerintah Pusat. SAPP terdiri

dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menghasilkan Laporan

Keuangan Pernerintah Pusat. SiAP memproses data transaksi Kas Umum Negara dan Akuntansi

Umum, sedangkan SAI memproses data transaksi keuangan dan barang yang dilaksanakan oleh

kementerian negara/ Icmhaga.

F. RUANG LINGKUP SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

Sistem Akuntansi Pemerintah terbagi menjadi dua sistem utama yang mempunyai data dan

informasi akuntansi timbal halik yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan cq Ditjen

Perbendaharaan. Subsistem Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi Umum (SAU). Sistem ini menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca SAU.

b. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN).Sistem ini menghasilkan Laporan Arus Kas dan

Neraca KUN. Pada tingkat wilayah, kedua subsistem di atas dilaksanakan oieh Kanwil Dit

perbendaharaan dan seluruh KPPN di wilayah kerjanya selaku Kuasa BUN.

2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan menghasilkan

Laporan Barang Milik Negara. Subsistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Sistem ini menghasilkan Laparan Keuangan Instansi.

b. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

1. Sistem Akuntansi Pusat

Sistem Akuntasi Pusat, yang selanjutnya disebut SiAP, adalah serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara.

SiAP terdiri dart SAKUN dan SAU. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, yang selanjutnya

disebut SAKUN, adalah sub-SiAP yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum

Negara yang selanjutnya disebut Neraca KUN. Sistern Akuntansi Umum, yang selanjutnya disebut

SAU adalah sub-SiAP yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan

Neraca.

Dalam rangka pelaksanaan SiAP sebagaimana dimaksud:

a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memproses transaksi penerimaan dan

pengeltaaran:

b. KPPN Khusus memproses data transaksi pengcluaran yang, berasal dari Bantuan Luar Negeri

(BLN );

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) mernproses data transaksi penerimaan dan

pengeluaran Bandahara Umurn Negara kantor pusat; dan

d. Direktorat informasi dan Akuntansi memproses data APBM serta melakukan verifikasi dan

akuntuns,: untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat

2. Sistem Akuntansi Instansi

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan

keuangan termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Untuk melaksanakan SAI

sebagaimana dimaksud dibentuk Unit Akuntansi Keuangan terdiri dari:

a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut

UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/ Lembaga (pengguna

anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang

seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1, adalah unit akuntansi instansi yang me-

lakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang

berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang mela-

kukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang

berada dalam wilayah kerjanya.

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang

selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi clan pelaporan tingkat satuan kerja.

3. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SABMN, adalah subsistem

dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah

dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan BMN

serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

SABMN merupakan subsistem dari SAI. Untuk melaksanakan SABMN, Kementerian

Negara/Lembaga membentuk Unit Akuntansi Barang sehagai berikut:

a. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disebut UAPB adalah unit akuntansi BMN pada

tingkat kementrian/lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-

E1. yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pirnpinan Lembaga.

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I , yang selanjutnya disebut UAPPB-E1, adalah

unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN

dari UAPPB-W dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnnya adalah

pejabat Eselon I

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah , yang UAPPB-W adalah unit akuntansi BMN

pada tingkat wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan

BMN dari UAKPB. penanggung jawabnya adatah Kepala Kantor Kepala unit kerja. ditetapkan

sebagai UAPPB-W.

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut satuan kerja/kuasa pengguna

barang yang memiliki wewenang menggunakan BMN

http://wahyoenoegroho.blogspot.co.id/2013/05/sistem-akuntansi-pemerintahan-pusat-dan.html