Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ......penanganan TB Paru sesuai ISTC Persen 85%...

i LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2019

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT(BBKPM)

SURAKARTA

Tahun 2019

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan

ii LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2019

NILAI-NILAI BBKPM SURAKARTA

AMAN MUTU

ADIL NURANI

ATURAN HARMONIS

iv LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

menuntut pelaksanaan kegiatan di setiap lingkungan instansi pemerintahan yang transparan,

akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pelaksanaan kegiatan di satuan kerja

pemerintah, utamanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan RI harus dilaporkan secara berkala, termasuk pelaksanaan kegiatan di BBKPM

Surakarta.

Pengukuran terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan BBKPM Surakarta

selama tahun 2019 memberikan hasil yang beragam, sebagaian besar indikator telah mencapai

bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Meskipun, masih tetap ada beberapa indikator

yang tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan diawal tahun 2019. Secara

keseluruhan, pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan selama tahun 2019

adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis/program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Keterangan

1. Terwujudnya cost effectiveness bidang pelayanan kesehatan paru;

% Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO)

Persen 40%

2. Terwujudnya kepuasan stakeholders;

% Kepuasan Pasien Persen 82%

% Kecepatan respon terhadap komplain

Persen 80%

RS Akreditasi Nasional Persen 75%

3. Terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan penunjang;

Jumlah jenis pelayanan spesialistik

Jenis 7

4. Terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi;

Waktu tunggu pelayanan Menit 60 Menit

Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana

Laporan 9

Kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan

Persen 95%

Kepatuhan penggunaan formularium nasional

Persen 90%

Nett Death Rate per

seribu ≤2 ‰

Emergency Response Time 1

Menit < 5 Menit

5. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta unggulan sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Paru;

% Kasus TB HIV diobati Persen 75%

% Implementasi penanganan TB Paru sesuai ISTC

Persen 85%

v LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2019


6. Terwujudnya Rumah Sakit Jejaring;

Jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru

Institusi 7

Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru

Kegiatan 6

7. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru;

Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru

Institusi 26

8. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;

% Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Paru Kelas B

Persen 80%

9. Terwujudnya sistem informasi dan Komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi;

% Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi

Persen 85%

10. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja;

% Implementasi Sistem Manajemen SDM

Persen 80%

11. Terwujudnya SDM yang excellent.

% Dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu

tahun

Persen 50%

Alokasi anggaran BBKPM Surakarta di awal tahun anggaran 2019 adalah sebesar

Rp35,729,478,000,- dengan rincian Bersumber dari BLU Rp13.500.000.000,-dan bersumber

dari Rupiah Murni : Rp22.229.478.000,-. Pada bulan November BBKPM Surakarta mendapatkan

tambahan alokasi anggaran sebesar Rp1.569.075.000,-. Tambahan tersebut merupakan

penambahan anggaran yang diperuntukkan bagi mencukupi kekurangan belanja pegawai

berupa gaji serta penambahan anggaran guna pembelian obat dan bahan medis habis pakai.

Total anggaran BBKPM Surakarta setelah dilakukan penambahan adalah sebesar

Rp37,298,553,000,-. Dengan rincian sebagai berikut Bersumber dari BLU Rp13.500.000.000,

Bersumber dari Rupiah Murni Rp23,798,553,000,-

Penerimaan PNBP BBKPM Surakarta tahun 2019 berjumlah Rp11,491,743,309,- atau

sebesar 85,12% dari target penerimaan yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar Rp13.500.000,-.

vi LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................. v

DAFTAR TABEL ............................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar belakang ....................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan .................................................................................. 2

C. Tugas pokok dan fungsi ............................................................................. 3

D. Sistematika penulisan .............................................................................. 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ...................... 7

A. Perencanaan Kinerja ................................................................................ 7

B. Perjanjian Kinerja ................................................................................... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 11

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 11

B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................ 13

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................................... 57

1. Sumber Daya Manusia ......................................................................... 57

2. Sumber Daya Anggaran ........................................................................ 57

D. Sumber Daya Manusia ............................................................................... 57

1. Sumber Daya Manusia ......................................................................... 58

2. Sumber Daya Anggaran ........................................................................ 59

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ......................................................... 59

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 62

LAMPIRAN

vii LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2019 ........................................... 9

Tabel 2. Target dan Realisasi atas Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .......... 11

Tabel 3. Pegawai BBKPM Surakarta berdasar status kepegawaian 2015- 2019 ..................... 53

Tabel 4. Pegawai PNS BBKPM Surakarta berdasarkan Jabatan ...................................... 53

Tabel 5. PNS BBKPM Surakarta berdasarkan golongan ............................................... 54

Tabel 6. PNS BBKPM Surakarta berdasarkan Pendidikan ............................................. 54

Tabel 7. Anggaran BBKPM Surakarta berdasar Kegiatan ............................................. 54

Tabel 8. Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2019 ........................................... 54

Tabel 9. Anggaran BBKPM Surakarta berdasar Kegiatan ............................................. 56

Tabel 10. Realisasi Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019 ........................................ 57

Tabel 11. Rincian Penerimaan BBKPM Surakarta Tahun 2019 ...................................... 59

1 LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Tujuan

tersebut dapat dicapai melalui upaya kesehatan yang merata, bermutu dan dilaksanakan

secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Penanganan masalah kesehatan paru tersebut harus dilaksanakan terintegrasi dan

komprehensif meliputi upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan, rehabilitasi.Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta adalah sarana pelayanan kesehatan

masyarakat yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan kesehatan paru masyarakat

dan mendekatkan pelayanan spesialistik paru kepada masyarakat.

Pada awal berdirinya, BP4 Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Departemen

Kesehatan yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Dalam

perkembangannya, BP4 Surakarta kemudian berubah nama menjadi Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. Tahun 2011, BBKPM Surakarta

mengalami perpindahan menjadi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan melalui Surat Penyerahan dari Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

Nomor OT.01.01/BI.4/274/2011 tanggal 26 Januari 2011. Terbitnya Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 meneguhkan keberadaan BBKPM Surakarta

berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional

dibina oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan. Seiring dengan perubahan

struktur organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, pada tahun 2017 terbit

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dengan

adanya perubahan tersebut terhitung tanggal 1 Januari 2018 BBKPM Surakarta berada

dibawah koordinasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan.

Sebagai instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI, BBKPM Surakarta berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewajiban tersebut

dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja.

Pelaporan kinerja atau LAKIP dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan


capaian kinerja BBKPM Surakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan

proses pencapaian tujuan dan sasaran. LAKIP juga menjelaskan keberhasilan dan

kegagalan tingkat kinerja yang dicapai sehingga kinerja ke depan dapat dilaksanakan

secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Penyusunan LAKIP BBKPM Surakarta juga dimaksudkan untuk mengaplikasikan prinsip

transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan pemerintahan

yang baik (good governance).

Tahun 2019, adalah tahun terakhir dari rangkaian 5 tahun pelaksanaan Rencana

Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Pada tahun terakhir ini, visi BBKPM

Surakarta menjadi Rumah Sakit telah terwujud, meskipun agak bergeser dari visi

awalnya menjadi Rumah Sakit Khusus Paru menjadi Rumah Sakit Umum Pusat. Terbitnya

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit

Umum Pusat Surakarta menjadi landasan bagi perubahan status organisasi BBKPM

Surakarta menjadi Rumah Sakit Umum Pusat.

LAKIP BBKPM Surakarta disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya

Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP BBKPM Surakarta adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan

dalam rangka mencapai visi dan misi BBKPM Surakarta.

Tujuan penyusunan LAKIP BBKPM Surakarta menilai dan mengevaluasi pencapaian

kinerja kegiatan dan sasaran BBKPM Surakarta. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan

kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan ini

dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk

meningkatkan kinerja BBKPM Surakarta.

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Berdasar ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

532/MENKES/PER/VII/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan


RI Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011, BBKPM Surakarta mempunyai tugas pokok

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pelayanan kesehatan, penunjang

kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang

kesehatan paru masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan pasal 2 tersebut, BBKPM

Surakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik

dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat;

2. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang

kesehatan paru masyarakat;

3. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan sumberdaya di

bidang kesehatan paru masyarakat;

4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang

kesehatan paru masyarakat;

5. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan kesehatan paru

masyarakat;

6. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

Susunan Organisasi BBKPM Surakarta terdiri atas :

1. Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan mempunyai tugas pokok :

melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan, pengobatan dan

pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan subspesialistik yang

berorientasi masyarakat serta rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pelayanan dan Penunjang

Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan

paru masyarakat;

b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

masyarakat;

c. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;

d. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan;

e. Penyusunan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan

pengembangan sarana kesehatan;


Bidang Pelayanan dan penunjang Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan

paru masyarakat, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat, serta

pelayanan rujukan.

b. Seksi Penunjang Kesehatan

Seksi Penunjang Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan, serta

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.

2. Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya.

Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas

pokok : melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan kesehatan dan

konseling pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan sumber daya

di bidang kesehatan paru masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Promosi Kesehatan dan

Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan

konseling;

b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kerjasama;

d. Penyusunanperencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan sumber daya.

Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya terdiri atas :

a. Seksi Promosi Kesehatan

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan

konseling, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama.

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya

Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengembangan sumber daya meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan

pengembangan di bidang kesehatan paru masyarakat.

3. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program,

pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan.


Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, penyajian informasi,

evaluasi dan laporan;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga

serta hubungan masyarakat;

c. Pelaksanaan urusan keuangan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program

dan anggaran, penyajian informasi, evaluasi dan laporan, urusan kepegawaian,

tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi,

perbendaharaan dan akuntansi.

4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

532/MENKES/PER/VII/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 struktur organisasi BBKPM Surakarta

terdiri dari:

a. Kepala

b. Kepala Bagian Tata Usaha

1) Kepala Sub Bagian Umum

2) Kepala Sub Bagian Keuangan

c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

2) Kepala Seksi Penunjang Kesehatan

d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan:

1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan

2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

e. Kepala Instalasi

f. Kelompok Jabatan Fungsional berangka kredit dan non angka kredit


Gambar 1. Struktur Organisasi BBKPM Surakarta berdasar Permenkes Nomor :

532/MENKES/PER/VII/2007

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2018

adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I.PENDAHULUAN

Bab I disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab II dijelaskan mengenai rencana strategi dan rencana kinerja. Pada bab ini juga

disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang

akan dilaksanakan tahun 2018 dalam rangka pencapaian visi dan misi BBKPM Surakarta

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab III diuraikan pengukuran kinerja, sumber daya manusia dan sumber daya

anggaran yang menggambarkan kekuatan yang dimiliki, evaluasi dan analisis akuntabilitas

kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif dan

perbaikan yang akan diambil.


BAB IV.PENUTUP

Dalam Bab IV diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya..

LAMPIRAN-LAMPIRAN


BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait dengan kinerja dan peranan

BBKPM Surakarta serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin

dicapai oleh BBKPM Surakarta maka diperlukan visi yang mencerminkan keadaan yang ingin

dicapai pada akhir periode perencanaan.

BBKPM Surakarta telah menetapkan visinya sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis

periode 2015-2019 yaitu :

Sejalan dengan visi BBKPM Surakarta maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanan untuk mewujudkan visi yang akan dicapai BBKPM Surakarta. Adapun

misi BBKPM Surakarta adalah :

Berdasar perumusan visi dan misi BBKPM Surakarta diatas, maka dirumuskan lebih

lanjut mengenai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yaitu:

1. Terwujudnya cost efectiveness bidang pelayanan kesehatan paru;

2. Terwujudnya kepuasan stakeholder;

3. Terwujudnya RS Paru Unggulan sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Paru;

4. Terwujudnya RS Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta

penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat;

5. Terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan Penunjang;

6. Terwujudnya Rumah Sakit jejaring;


VISI

“MENJADI RUMAH SAKIT PARU KELAS B UNGGULAN PADA TAHUN 2019 “

MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan medik kesehatan paru dan pernapasan yang

terakreditasi;

2. Meningkatkan pelayanan Unggulan TB-HIV secara komprehensif

3. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru ;

4. Mendorong kemandirian hidup sehat dan menjalin kemitraan dibidang

kesehatan paru masyarakat.


8. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana sebagai RS Paru kelas B;

9. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi rumah sakit yang terintegrasi.


11. Terwujudnya SDM yang excellent;

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan

akuntabel, BBKPM Surakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019;

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen

yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam hal ini, perjanjian kinerja BBKPM Surakarta tahun 2019 merupakan pernyataan

komitmen antara Kepala BBKPM Surakarta dengan Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kementerian Kesehatan.

BBKPM Surakarta telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 sesuai dengan

kedudukan, tugas dan fungsinya. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Rencana

Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2019

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET


1. % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO)

40%


2. % Kepuasan Pasien 82%

3. % Kecepatan respon terhadap

komplain 80%

4. RS Akreditasi Nasional 75%

3. Terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan penunjang;

5. Jumlah jenis pelayanan spesialistik

7


SASARAN STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET


6. Waktu tunggu pelayanan 60 Menit

7. Jumlah laporan pengawasan

internal yang terlaksana 9

8. Kelengkapan rekam medik

kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan

95%

9. Kepatuhan penggunaan

formularium nasional 90%

10. Nett Death Rate ≤2 ‰

11. Emergency Response Time 1 < 5 Menit


12. % Kasus TB HIV diobati 75%

13. % Implementasi penanganan TB Paru sesuai ISTC

85%

6. Terwujudnya Rumah Sakit Jejaring; 14. Jumlah institusi yang

bekerjasama dalam bidang pelayanan paru

7

15. Jumlah kegiatan UKM

kesehatan paru 6


16. Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru

26

8. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;

17. % Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Paru Kelas B

80%


18. % Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi

85%


19. % Implementasi Sistem Manajemen SDM

80%

11. Terwujudnya SDM yang excellent. 20. % Dokter dan perawat yang

mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun

50%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja BBKPM Surakarta, merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2019. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja BBKPM

Surakarta selama tahun 2019, keberhasilan yang dicapai maupun permasalahan terkait,

beserta rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BBKPM Surakarta tahun 2019 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat

capaian kinerja BBKPM Surakarta tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat

diilustrasikan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja bertujuan untuk mendapat informasi

mengenai masing-masing sasaran dan indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan

untuk mengetahui kinerja BBKPM Surakarta apabila dibandingkan dengan target yang

ingin dicapai dan ditetapkan di awal tahun. Pencapaian atas target dan realisasi seluruh

indikator yang ingin dicapai pada tahun 2018 ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 2 Target dan Realisasi atas Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Sasaran Strategis/program Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

1. Terwujudnya cost

effectiveness bidang

pelayanan kesehatan paru;

1. % Rasio pendapatan

operasional dibanding biaya

operasional (POBO)

40% 42.3%

2. Terwujudnya kepuasan

stakeholders; 2. % Kepuasan Pasien 82% 92.58%

3. % Kecepatan respon

terhadap komplain 80% 91.67

4. RS Akreditasi Nasional 75% 75%

3. Terwujudnya pengembangan

jenis pelayanan spesialistik

dan pelayanan penunjang;

5. Jumlah jenis pelayanan

spesialistik 7 7

4. Terwujudnya transformasi

mutu pelayanan yang

terakreditasi;

6. Waktu tunggu pelayanan 60 Menit 52.3

7. Jumlah laporan pengawasan

internal yang terlaksana 9 16

8. Kelengkapan rekam medik

kembali kurang dari 24 Jam

setelah selesai pelayanan

95% 93.93%

9. Kepatuhan penggunaan 90% 88.9


Sasaran Strategis/program Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

formularium nasional

10. Nett Death Rate ≤2 ‰ 0

11. Emergency Response Time 1 < 5 Menit 1 Menit 3

Detik

5. Terwujudnya Rumah Sakit

Paru Surakarta unggulan

sebagai Pusat Rujukan

Kesehatan Paru;

12. % Kasus TB HIV diobati 75% 100

13. % Implementasi penanganan

TB Paru sesuai ISTC 85% 100%


Jejaring;

14. Jumlah institusi yang

bekerjasama dalam bidang

pelayanan paru

7 8

15. Jumlah kegiatan UKM

kesehatan paru 6


Paru Surakarta sebagai

wahana pendidikan dan

pelatihan serta penelitian di

bidang kesehatan paru;

16. Jumlah institusi pendidikan

yang bekerjasama dalam

bidang pendidikan

kesehatan paru

26 26

8. Terwujudnya kehandalan

sarana dan prasarana;

17. % Terpenuhinya kehandalan

sarana dan prasarana

sebagai Rumah Sakit Paru

Kelas B

80% 87%

9. Terwujudnya sistem informasi

dan Komunikasi Rumah Sakit

yang terintegrasi;

18. % Sistem Informasi

Kesehatan terintegrasi 85% 91.67%

10. Terwujudnya budaya

menolong dan berkinerja;

19. % Implementasi Sistem

Manajemen SDM 80%

11. Terwujudnya SDM yang

excellent.

20. % Dokter dan perawat yang

mendapat pelatihan ≥ 20

Jam dalam satu tahun

50% 72.58%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran pertama dalam rangka mencapai visi yang hendak dicapai BBKPM Surakarta

adalah Terwujudnya cost effectiveness Bidang Pelayanan Kesehatan Paru. Dalam rangka

mengetahui pencapaian keberhasilan sasaran tersebut, BBKPM Surakarta telah

menetapkan indikator kinerja utama yaitu :

Sasaran Terwujudnya cost effectiveness Bidang Pelayanan Kesehatan Paru


1. % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO).

Rasio POBO merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dibagi dengan biaya

operasional. Sedangkan pengertian dari pendapatan PNBP merupakan pendapatan

yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat

termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain,

sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan

secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari

APBN.

Kondisi yang dicapai

Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO) BBKPM

Surakarta tahun 2019 sebesar 42,3%. Dibanding target yang telah ditetapkan pada

tahun 2019 sebesar 40%, maka pencapaian indikator POBO telah melebihi target

yang ditetapkan.

Perbandingan tahun sebelumnya

Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional tahun 2019 mengalami

kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018, POBO sebesar

35,22%. sedangkan tahun 2019 pencapaian indikator POBO adalah sebesar 42,3%.

Permasalahan yang dihadapi

Dalam rangka mencapai indikator kinerja % Rasio pendapatan operasional

dibanding biaya operasional (POBO) terdapat beberapa kendala dan permasalahan

diantaranya :

1. Belum adanya ijin operasional rawat inap khusus untuk Balai membuat

tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga spesialis BBKPM Surakarta rentan

terhadap gugatan dari pihak ketiga dan tuntutan hukum. Ketiadaan izin

operasional tersebut mengakibatkan kunjungan rawat inap BBKPM Surakarta

terbatas untuk kasus-kasus tertentu yang berimplikasi kepada pendapatan

BBKPM Surakarta tahun 2018 yang tidak mencapai target;

2. POBO tahun 2018 tidak mencapai target, salah satunya dikarenakan tingginya

biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan UKM di

wilayah binaan. Pada tahun 2018, BBKPM Surakarta kembali menargetkan

pelaksanaan pembinaan di wilayah binaan di 10 (sepuluh) provinsi sesuai

dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532 Tahun 2007 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 2354 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan


Nomor 532 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat.

Usul pemecahan masalah

Terhadap kendala dan permasalahan yang muncul tersebut diusulkan beberapa

usulan pemecahan masalah, diantaranya :

1. Pengajuan ijin operasional dan pendirian rumah sakit, agar dapat segera

memberikan kejelasan status pelayanan BBKPM Surakarta dan memberikan

dasar bagi pemberian pelayanan pasien yang diberikan oleh tenaga medis

BBKPM Surakarta;

2. Optimalisasi utilisasi aset dan sarana yang dimiliki untuk peningkatan

pelayanan kepada pasien dan masyrakat serta pendapatan;

3. Pengendalian biaya operasional layanan kepada pasien secara efisien dan

efektif melalui pengadaan obat dan bahan medis habis pakai e- catalog.

Pencapaian periode 5 tahun

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis

BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas

indikator % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO).

Indikator Kinerja Utama 2015 2016 2017 2018 2019

% Rasio pendapatan operasional dibanding biaya

operasional (POBO)40,24% 37,75% 38,28% 35,22% 42,30%

Sasaran terwujudnya cost effectiveness Bidang Pelayanan Kesehatan Paru diukur

dengan % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO). POBO

tahun 2019. POBO tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan 40%. Cost

effectiveness adalah analisis biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat

yang diinginkan. POBO dikatakan sehat seharusnya diatas 50% yaitu beban yang

dikeluarkan harus lebih kecil dari pedapatan yang diperoleh. Tapi untuk Balai

ditetapkan 30% karena masih ada tugas kegiatan UKM, dalam hal ini biaya yang

dikeluarkan tidak menghasilkan pendapatan tetapi memberikan manfaat.

Pembinaan wilayah kerja (UKM) tidak memberikan manfaat langsung tetapi jangka

panjang. Untuk kegiatan UKP berbagai upaya dilakukan untuk memanfaatkan

operasional yang dibelanjakan untuk peningkatan layanan tanpa mengurangi mutu.

Sasaran strategis ini memberikan dampak :

1. Kepuasan pelanggan dengan pemenuhan sarana prasarana dan mutu layanan

2. Peningkatan program bersama dalam pelaksanaan pemberantasan TB dan

kesehatan paru;


3. Pencegahan dini penyakit TB di Masyarakat dengan Upaya Kesehatan

Masyarakat yang dilaksanakan.

Upaya efisiensi untuk operasional diantaranya yaitu :

Uraian Pagu Realisasi Efisiensi

Penggunaan listrik 516,000,000 512,015,220 3,984,780

Penggunaan telepon 48,000,000 5,891,510 42,108,490

Penggunaan air 18,000,000 2,925,761 15,074,239

Penggunaan Internet 216,000,000 64,117,694 151,882,306

Sasaran strategis terwujudnya kepuasan stakeholders bertujuan untuk mengetahui tingkat

kepuasan stakeholders BBKPM Surakarta, dalam rangka mewujudkan perubahan BBKPM

Surakarta menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B. Guna mengetahui pencapaian

keberhasilan atas sasaran tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama,

yaitu :

1. % Kepuasan Pasien


Sebagai instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,

kepuasan pasien dan seluruh stakeholders merupakan hal yang sangat penting.

Kepuasan pasien dan seluruh stakeholders merupakan cerminan dari tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh BBKPM

Surakarta.

Berdasar alasan tersebut untuk mengukur sasaran strategis terwujudnya kepuasan

stakeholders ditetapkanlah indikator kinerja utama % kepuasan pasien dengan

target sebesar 82% pada tahun 2019.

Tahun 2019 dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pasien BBKPM

Surakarta. Hasil penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BBKPM

Surakarta pada tahun 2019 adalah sebesar 92,58%


Persentase kepuasan pasien (nilai IKM) tahun 2018 sebesar 82,27% dengan target

sebesar 81%. Capaian % kepuasan pasien 2019 jika dibandingkan dengan tahun

2018 mengalami kenaikan, kenaikan tersebut dapat tercapai melalui peningkatan

berbagai sektor, termasuk pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran Terwujudnya Kepuasan Stakeholders



Dalam rangka pencapaian indikator % kepuasan pasien, terdapat beberapa kendala

dan permasalahan yang dihadapi, diantaranya : Hasil Rekomendasi dari IKM belum

seluruhnya ditindakanjuti;


Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya monev tindak lanjut survei

kepuasan masyarakat dilaksanakan sesuai target agar dapat memperbaiki

kekurangan terkait pelayanan kepada pasien;


Tahun 2019 merupakan tahun terakhihr dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis


indikator % Kepuasan Pasien.


% Kepuasan Pasien 81,77% 85,41% 76,83% 82,27% 92,58%

2. % Kecepatan respon terhadap komplain


Setiap komplain dan keluhan pada dasarnya merupakan masukan bagi perbaikan

pelayanan yang diberikan kepada pasien dan masyarakat, setiap komplain atau

keluhan dari masyarakat wajib untuk selalu ditindaklanjuti. Seluruh pasien atau

masyarakat yang menyampaikan komplain atau keluhan pada dasarnya

menginginkan tindaklanjut atas komplain yang mereka ajukan secara cepat dan

tepat, guna mengetahui tingkat responsive atas penanganan komplain tersebut

maka ditetapkanlah indikator kinerja utama berupa % kecepatan respon terhadap

komplain.

Kecepatan respon terhadap komplain adalah kecepatan Rumah sakit dalam

menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui mass media yang sudah

diidentifikasi tingkat risiko dan dampak risiko dengan penetapan grading/ dampak

risiko berupa ekstrim (merah), Tinggi (kuning), Rendah (hijau), dan dibuktikan

dengan data, dan tindak lanjut atas respon time komplain tersebut sesuai dengan

kategorisasi/grading/dampak risiko.

Warna Merah : cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian,

mengancam sistem/kelangsungan organisasi, potensi kerugian material dll.

Warna Kuning : cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi

kerugian in material, dll.


Warna Hijau : tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun

immaterial.

Komplain-komplain tersebut dapat disampaikan melalui form keluhan pelanggan,

email maupun langsung disampaikan kepada petugas.

Target atas indikator tersebut pada tahun 2019 adalah sebesar 80%. Sedangkan

dalam realisasinya pencapaian atas indikator tersebut mencapai 91,67%.


Apabila dibandingkan tahun 2018, pencapaian indikator kecepatan respon

terhadap komplain mencapai 100%, hal tersebut berkat koordinasi dari seluruh lini

dalam rangka menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pelanggan BBKPM

Surakarta.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator % Kecepatan

respon terhadap komplain adalah komplain dari pelanggan atau pasien BBKPM

Surakarta tidak mencantumkan identitas yang jelas sehingga mengakibatkan

keluhan atau komplain dari pelanggan yang bersangkutan tidak dapat

ditindaklanjuti.


Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah

usulan pemecahan masalah sebagai berikut memberikan informasi dan edukasi

kepada seluruh pelanggan atau pasien yang hendak mengajukan keluhan atau

komplain agar menuliskan identitas diri dengan lengkap sehingga memudahkan

BBKPM Surakarta untuk memberikan umpan balik tindaklanjut keluhan tersebut.




indikator % Kecepatan respon terhadap komplain adalah sebagai berikut :


% Kecepatan respon terhadap complain 98% 91% 100% 100% 91,67%

3. RS Akreditasi Nasional


BBKPM Surakarta telah menetapkan visinya untuk berubah menjadi Rumah

Sakit Khusus Paru. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap rumah sakit yang


telah memiliki izin operasional maka mempunyai kewajiban untuk diakreditasi

oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Dalam rangka perubahan menjadi Rumah Sakit Khusus Paru, BBKPM Surakarta

menetapkan indikator kinerja utama RS Akreditasi nasional. Sesuai dengan

Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019, tahapan menuju

RS akreditasi nasional telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Persiapan;

b. Pendampingan;

c. Penilaian;

d. Akreditasi.

Dalam Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019 proses

akreditasi rumah sakit akreditasi nasional baru dapat terlaksana apabila

BBKPM Surakarta telah berubah menjadi Rumah Sakit Khusus Paru. Perubahan

tersebut diharapkan dapat terlaksana secara bertahap mulai tahun 2017.

Tahun 2017, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi tahapan persiapan

berupa sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai akreditasi tahun 2012

beserta komponen penilaiannya dan workshop akreditasi KARS tahun

2012/SNARS.

Pada tahun 2019, pencapaian atas indikator kinerja utama RS Akreditasi

nasional adalah sebesar 75%. Pencapaian pada tahun 2019 berupa proses

assessment penilaian oleh internal BBKPM Surakarta. Proses assessment oleh

KARS blm dapat dilaksanakan dikarenakan


Pencapaian atas indikator kinerja utama RS Akreditasi Nasional tahun 2018

adalah sebesar 50%. Tahun 2018, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi

tahapan pendampingan dalam penyusunan beberapa kebijakan sebagai salah

syarat dalam akreditasi. Kebiajakan-kebijakan yang telah terbit tahun 2018,

diantaranya :

a. Kebijakan pelayanan laboratorium;

b. Kebijakan pelayanan farmasi;

c. Kebijakan pelayanan Unit Gawat Darurat;

d. Kebijakan pelayanan rawat inap;

e. Kebijakan trolley emergency.



Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator RS akreditasi

nasional adalah masih minimnya pengetahuan dari pegawai mengenai

akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit merupakan hal baru bagi

pegawai, sehingga diperlukan komitmen yang sangat kuat dari pegawai untuk

dapat memahami mengenai akreditasi beserta seluruh komponen

penilaiannya, khususnya akreditasi versi tahun 2012.



usulan pemecahan masalah dengan penguatan untuk persiapan menuju Rumah

Sakit terakreditasi dengan mengirimkan pegawai BBKPM Surakarta guna

mengikuti berbagai pelatihan dan workshop mengenai akreditasi versi SNARS.


Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis

Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun

atas indikator kinerja utama RS Akreditasi nasional adalah sebagai berikut :


RS Akreditasi Nasional - - 30% 50% 75%

Pencapaian kepuasan stakeholder ini memberikan dampak peningkatan

kepercayaan masyarakat kepada BBKPM masyarakat :

1. Kepuasan pelanggan dengan peningkatan mutu layanan

2. Peningkatan kunjungan di BBKPM pada tahun 2019.

3. Kepercayaan Pemilik untuk menjadikan BBKPM Surakarta menjadi Rumah

Sakit.

Sasaran strategis terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan

penunjang bertujuan untuk mengukur perkembangan pelayanan spesialistik yang harus

dimiliki dalam rangka perubahan BBKPM Surakarta menjadi Rumah Sakit Khusus Paru

Kelas B.

Pengukuran pencapaian keberhasilan sasaran tersebut, melalui indikator kinerja utama

yaitu :

Sasaran Terwujudnya Pengembangan Jenis Pelayanan Spesialistik dan Pelayanan Penunjang


1. Jumlah jenis pelayanan spesialistik


Target atas pencapaian indikator jumlah jenis pelayanan spesialistik pada tahun

2019 adalah 7 (tujuh) pelayanan spesialistik, yaitu :

a. Pelayanan spesialistik Paru;

b. Pelayanan spesialistik Radiologi;

c. Pelayanan spesialistik Penyakit Dalam;

d. Pelayanan spesialistik Anestesi;

e. Pelayanan spesialistik Patologi Klinik;

f. Pelayanan spesialistik Mikrobiologi Klinik;

g. Pelayanan spesialistik Kejiwaan.

Selama tahun 2019 telah terlaksana sebanyak 7 (tujuh) pelayanan spesialistik

tersebut. Sebagian besar pelayanan spesialistik yang terlaksana selama tahun

2019 dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi/fasilitas pelayanan

kesehatan lain :

a. Pelayanan spesialistik kejiwaan dilaksanakan bekerjasama dengan dokter

mitra;

b. Pelayanan spesialistik kedokteran dan rehabilitasi medik dilaksanakan

bekerjasama dengan Rumah Sakit Orthopedi Prof. dr. R. Soeharso

Surakarta;

c. Pelayanan spesialistik Mikrobiologi Klinik dilaksanakan bekerjasama dengan

Universitas Sebelas Maret Surakarta;

d. Pada tahun 2019, pelaksanaan pelayanan dokter spesialis penyakit dalam

dan spesialis patologi klinik telah dilaksanakan oleh tenaga PNS dari BBKPM

Surakarta yang telah selesai menempuh pendidikan dokter spesialis.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator jumlah jenis

pelayanan spesialistik adalah :

1. Kehadiran tenaga pelayanan spesialis saat ini terbatas hanya 1 kali

dalam 1 minggu. Kehadiran tenaga spesialistik yang hanya 1 kali dalam 1

minggu tersebut dirasa kurang optimal dalam rangka mendukung

pelayanan kepada masyarakat secara komprehensif. Kebutuhan

konsultansi terhadap kasus-kasus TB dengan penyakit penyerta diluar

jadwal kehadiran tenaga spesialis rehabilitasi medis menjadi tidak dapat


dilakukan oleh karena keterbatasan jadwal pelayanan dokter tersebut

yang hanya 1 kali dalam 1 minggu. Hal ini belum dapat memberikan

daya ungkit yang optimal;

2. Pemenuhan SDM terhambat oleh kewenangan BBKPM Surakarta dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Pencapaian atas indikator jumlah jenis pelayanan spesialistik pada tahun 2019

memberikan hasil yang sama apabila dibandingkan tahun 2018. Pada tahun

2018, jumlah jenis pelayanan spesialistik yang ada di BBKPM Surakarta

berjumlah 7 (tujuh) pelayanan spesialistik, yaitu :

- Pelayanan spesialistik Paru;

- Pelayanan spesialistik Radiologi;

- Pelayanan spesialistik Penyakit Dalam;

- Pelayanan spesialistik Kedokteran dan Rehabilitasi Medik;

- Pelayanan spesialistik Patologi Klinik;

- Pelayanan spesialistik Mikrobiologi Klinik;

- Pelayanan spesialistik Anak.



usulan pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan advokasi kepada fasilitas pelayanan

kesehatan/instansi lain agar apabila dapat memberikan izin untuk

melakukan pelayanan di BBKPM Surakarta bagi tenaga spesialis;

2. Mempersiapkan pemenuhan SDM, melalui peningkatan kompetensi dokter

umum melalui pendidikan tenaga dokter spesialis.




atas indikator jumlah jenis pelayanan spesialistik.


Jumlah jenis pelayanan spesialistik 7 7 7 7 7

Apabila dibanding target rencana jangka menengah sebagaimana tertuang

dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta, indikator kinerja


utama jumlah jenis pelayanan spesialistik mencapai 100% dari target rencana

jangka menengah yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Target s.d. 2019 Realisasi% Realisasi 2019 terhadap

target jangka menengah 2019

jumlah jenis pelayanan

spesialistik 7 7 100%

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis sasaran terwujudnya

pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan penunjang

dilakukan melalui berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka

mencapai sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

No Uraian Pagu Realisasi

1 Pelayanan spesialistik Penyakit Dalam

294,000,000

52,761,200

2 Pelayanan spesialistik Anestesi

3 Pelayanan spesialistik Patologi Klinik

4 Pelayanan spesialistik Mikrobiologi Klinik

5 Pelayanan spesialistik Kejiwaan

Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Realisasi atas penggunaan sumber daya, utamanya anggaran dalam pencapaian

indikator kinerja utama Jumlah jenis pelayanan spesialistik tahun 2019 adalah

sebesar Rp52,761,200,- sedangkan total pagu anggaran yang disediakan sebesar

Rp294.000.000,- Terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran

sebesar Rp241,238,800,- Efisiensi anggaran tersebut didapat dari :

1. Selisih honorarium dokter mitra spesialis dari luar BBKPM Surakarta yang

dimintai bantuan untuk membantu pelayanan di BBKPM Surakarta;

2. PNS dokter BBKPM Surakarta yang menempuh pendidikan dokter spesialis

penyakit dalam telah kembali aktif, sehingga alokasi untuk pembayaran

honorarium dokter spesialis penyakit dalam tidak terealisasi.

Terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan

penunjang bertujuan untuk mengukur perkembangan pelayanan spesialistik yang

harus dimiliki dalam rangka perubahan BBKPM Surakarta menjadi RS Khusus Paru

kelas B. Terwujudnya sasaran strategis ini diwujudkan dengan indicator jumah

jenis pelayanan spesialistik. Indicator ini tercapai sesuai target. Pengembangan

jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan penunjang ini memberikan dampak


untuk pemenuhan kebutuhan pasien/pelanggan akan kebutuhan layanan kesehatan

sehingga kepuasan pelanggan juga meningkat. Pemenuhan jenis layanan ini juga

memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia, sehingga meningkatkan

pendapatan BBKPM Surakarta.

Sasaran strategis terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi terdiri dari

6 (enam) indikator kinerja utama, yaitu :

1. Waktu tunggu pelayanan


Waktu tunggu pelayanan adalah waktu diperlukan pasien mulai dari pasien

mendaftar di poliklinik sampai dengan pasien dilayani oleh dokter di Poliklinik.

Target waktu tunggu pelayanan pada tahun 2019 adalah 60 Menit. Realisasi atas

waktu tunggu pelayanan di tahun 2019 adalah sebesar 52 Menit 3 Detik. Jumlah

tersebut merupakan rata-rata dari penghitungan waktu tunggu layanan dari

bulan Januari-Desember.


Pencapaian atas indikator waktu tunggu pelayanan pada tahun 2018 adalah 43

Menit 51 detik. Apabila dibandingkan dengan pencapaian atas indikator waktu

tunggu pelayanan tahun 2018 maka hasil pencapaian atas indikator waktu

tunggu pelayanan pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019,

pencapaian 52 Menit 3 Detik.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator waktu tunggu

pelayanan adalah :

a) Adanya pemanfaatan gedung baru sehingga jarak tempuh layanan lebih

lama;

b) Adanya beberapa kegiatan yang melibatkan SDM yang ada di pelayanan;

c) Waktu mulai periksa dokter yang belum tepat waktu.



usulan pemecahan masalah melalui pemberlakuan sistem pendaftaran online

melalui WA/sms sehingga waktu tunggu pasien lebih cepat serta menghindari

Sasaran Terwujudnya Transformasi Mutu Pelayanan yang Terakreditasi


kedatangan pasien dalam satu waktu sehingga tidak menumpuk dalam suatu

waktu secara bersamaan.




atas indikator waktu tunggu pelayanan adalah sebagai berikut :


waktu tunggu pelayanan 52 Menit 51 Detik 56 Menit 59 Menit 23 detik 43 Menit 51 Detik 52 Menit 3 detik

Apabila dibanding target rencana jangka menengah sebagaimana tertuang

dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta, indikator kinerja

utama waktu tunggu pelayanan mencapai 115% dari target rencana jangka

menengah yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Target s.d.

2019 Realisasi

% Realisasi 2019 dibanding target 2019

Waktu Tunggu Pelayanan 60 menit 52 Menit 3 Detik 115%

Target waktu tunggu pelayanan sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 60

menit.

Perbandingan dengan target Nasional

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa standar waktu

tunggu pelayanan adalah kurang dari 60 Menit. Pada tahun 2019, pencapaian

rata-rata atas waktu tunggu pelayanan adalah sebesar 52 menit 3 detik.

Pencapaian tersebut masih sesuai dengan standar nasional sesuai dengan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

2. Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana


BBKPM Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

lingkungan Kementerian Kesehatan berdasar Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor 8/KMK.05/2011 tentang Penetapan BBKPM Surakarta pada Kementerian

Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai instansi yang telah menerapkan

pengelolaan keuangan badan layanan umum, BBKPM Surakarta harus


mengedepankan prinsip pengelolaan instansi yang baik melalui akuntabilitas

dan transparansi. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka dibentuklah

Satuan Pemeriksaan Internal (SPI). SPI BBKPM Surakarta mempunyai tugas

untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelayanan dan kinerja yang

ada di BBKPM Surakarta.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, ditetapkanlah

indikator kinerja kinerja utama berupa jumlah laporan pengawasan internal

yang terlaksana. Laporan pengawasan tersebut, berupa audit dan reviu

maupun pendampingan. Pada tahun 2019, target indikator tersebut telah

ditetapkan sebesar 9 laporan.

Pencapaian atas indikator jumlah laporan pengawasan internal yang

dilaksanakan selama tahun 2019 sebanyak 16 laporan, yang terdiri :

1. Audit Reviu LK BBKPM Surakarta Tahun 2018;

2. Reviu LAKIP BBKPM Surakarta Tahun 2018;

3. Pendampingan Audit BPK;

4. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK;

5. Penyiapan WBK Menpan;

6. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Itjen;

7. Pendampingan Audit KAP;

8. Pendampingan Pengisian LHKPN;

9. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ TW I 2019;

10. Reviu LK Semester I Tahun 2019;

11. Reviu RKAKL indikatif;

12. Pendampingan Pengisian LHKASN;

13. Reviu RKBMN;

14. Reviu LK TW III Tahun 2019;

15. Evaluasi Penyerapan Anggaran TW III Tahun 2019;

16. Penilaian PIPK.


Pencapaian atas indikator jumlah laporan pengawasan internal yang

terlaksana pada tahun 2018 berjumlah 14 (empat belas) laporan pengawasan

berkala. 14 (empat belas) laporan pengawasan yang terlaksana pada tahun

2018 adalah :

1. Audit Farmasi;

2. Audit Pemanfaatan Aset;

3. Reviu LK Tahunan Tahun 2017;


4. Reviu LK TW I 2018;

5. Reviu LK Semester I 2018;

6. Reviu LK TW III 2018;

7. Reviu LAKIP;

8. Reviu RKA PAGU Indikatif 2019;

9. Reviu RKA PAGU Definitif 2019;

10. Evaluasi Penyerapan Anggaran;

11. Pemantaun TL Hasil Audit farmasi;

12. Pemantauan TL Hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP);

13. Pendampingan Audit KAP;

14. Penampingan Audit Operasional Inspektorat Jenderal.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator jumlah

laporan pengawasan internal yang terlaksana adalah :

1. Masih adanya rangkap jabatan dari anggota SPI;

2. Kompetensi SDM SPI yang masih harus terus ditingkatkan terkait

dengan tugas mandatori kementerian kesehatan yang semakin besar ke

SPI.



usulan pemecahan masalah melalui :

1. Peningkatan Kapasitas SDM SPI terkait LAKIP, RKA dan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

2. Penataan Kembali SDM SPI sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 200/PMK.05/Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern

pada BLU.






Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana 7 8 8 14 16


Target jangka menengah indikator kinerja utama jumlah laporan pengawasan

internal yang terlaksana adalah sebanyak 9 laporan. Apabila membandingkan

antara realisasi pencapaian tahun 2019 dengan target jangka menengah tahun

2019 maka pencapaian indikator kinerja utama tersebut mencapai 178%.

Indikator Kinerja UtamaTarget s.d.

2019Realisasi

% Realisasi 2019 terhadap target

jangka menengah 2019

jumlah laporan pengawasan internal

yang terlaksana9 16 178%

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis sasaran indikator kinerja utama

jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana dilakukan melalui

berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai indikator

kinerja utama tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :


1 Audit internal SPI 33.740.000 28.992.000


Realisasi atas penggunaan sumber daya, utamanya anggaran dalam

pencapaian indikator kinerja utama jumlah laporan pengawasan internal yang

terlaksana tahun 2019 adalah sebesar Rp28.992.000,- sedangkan total pagu

anggaran yang disediakan sebesar 33.740.000,-. Berdasar data tersebut

terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran sebesar

Rp4.748.000,-

Efisiensi atas realisasi anggaran diatas, merupakan efisiensi dari belanja

bahan berupa penggandaan/fotokopi bahan pemeriksaan serta uang saku

pemeriksaan dalam kantor yang sama oleh SPI.

3. Kelengkapan Rekam Medik Kembali Kurang dari 24 Jam Setelah Selesai

Pelayanan


Guna mewujudkan sasaran strategis terwujudnya transformasi mutu

pelayanan yang terakreditasi, BBKPM Surakarta telah menetapkan beberapa

indikator salah satunya adalah kelengkapan rekam medik kembali kurang dari

24 Jam setelah selesai pelayanan. Indikator tersebut digunakan untuk

mengukur tingkat kepatuhan dokter dalam pengisian rekam medis maksimal

24 Jam setelah selesai pelayanan.

Pada tahun 2019, target indikator tersebut telah ditetapkan sebesar 95%.

Rata-rata capaian kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24 jam


setelah selesai pelayanan selama tahun 2019 sebesar 93.93%, hal ini masih

dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 95%.


Pencapaian atas indikator kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24

Jam setelah selesai pelayanan pada tahun 2018 adalah sebesar 95,33%.

Apabila dibandingkan rata-rata capaian tahun 2019 sebesar 93,93% maka

capaian tahun 2019 terjadi penurunan.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kelengkapan

rekam medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan adalah

belum terisinya resume medis pasien rawat inap secara lengkap akibat

kurangnya komitmen tenaga medis untuk mengisi rekam medis sesuai dengan

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269

Tahun 2008 tentang Rekam Medis.



usulan pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait seperti Rawat Jalan, Rawat

Inap, dan UGD untuk segera mengembalikan dokumen rekam medis

setelah selesai pelayanan;

2. Berkoordinasi dengan komite medik untuk pengisian resume pasien

rawat inap.






% kelengkapan berkas rekam medik kembali ≤24

jam setelah selesai pelayanan 96.84% 95.94% 95.41% 95.33% 93.93%

Target jangka menengah indikator kinerja utama % kelengkapan berkas rekam

medik kembali ≤24 jam setelah selesai pelayanan adalah sebanyak 95%.

Apabila membandingkan antara realisasi pencapaian tahun 2019 dengan target

jangka menengah tahun 2019 maka pencapaian indikator kinerja utama

tersebut mencapai 98,87%.


Indikator Kinerja Utama Target s.d. 2019 Realisasi% Realisasi 2019 terhadap target


% kelengkapan berkas rekam medik

kembali ≤24 jam setelah selesai

pelayanan

95% 93.93% 98.87%

4. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional


Terhitung tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah mulai memberlakukan pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam penyelenggaraan JKN, pemerintah telah

menetapkan penggunaan obat-obatan yang harus diberikan kepada pasien JKN

melalui daftar formularium nasional. Penggunaan formularium nasional

tersebut wajib digunakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan bagi pasien JKN melalui BPJS Kesehatan.

Target indikator kepatuhan penggunaan formularium nasional dalam

penyelenggaraan pelayanan bagi pasien JKN pada tahun 2019 adalah sebesar

90%. Kepatuhan penggunaan formularium nasional di tahun 2019 rata-rata

sebesar 88,9%, hal ini masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar

90%.


Hasil penghitungan atas indikator Kepatuhan penggunaan formularium

nasional pada tahun 2018 memberikan hasil sebesar 92,14%. Apabila

dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019, maka pencapaian indikator

kepatuhan penggunaan formularium nasional pada tahun 2019 mengalami

penurunan.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator Kepatuhan

penggunaan formularium nasional adalah :

1. Banyak obat-obat yang diperlukan untuk penyakit berkaitan dengan kasus

paru tapi tidak masuk formularium nasional, seperti GG, ambroxol, OBH,

pulmicort respule, dan lain-lain, padahal obat-obat tersebut digunakan

sehari-hari dan bahkan sangat sering digunakan di BBKPM Surakarta;

2. Sering kosongnya obat-obat yang masuk dalam formularium nasional

dalam e-catalog, sehinggga menghambat dalam pengadaannya;

3. Perubahan pola peresepan yang tidak bisa dihindari.




usulan pemecahan masalah yaitu

1. Perbaikan proses perencanaan obat;

2. Perbaikan proses pengadaan obat;

3. Optimalisasi peran Tim/Panitia Farmasi dan Terapi BBKPM Surakarta.




atas indikator kepatuhan penggunaan formularium nasional adalah sebagai

berikut:


Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional 88.88% 82.80% 83.85% 92,14% 88,9%

Pencapaian atas indikator kinerja utama Kepatuhan penggunaan formularium

nasional pada tahun 2019, dibandingkan dengan target jangka menengah yang

ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 99%. Pencapaian atas indikator

kepatuhan penggunaan formularium nasional harus terus ditingkatkan.

Mengingat, program penggunaan formularium nasional dalam program

jaminan kesehatan nasional merupakan program wajib pemerintah yang harus

ditaati oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.



Kepatuhan penggunaan formularium

nasional90% 88.90% 99%


Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor

HK.02.03/I/0173/2018 tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja

Individu (IKI) Tahun 2018 Direktur Utama Rumah Sakit Umum/Khusus dan

Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa target untuk indikator kinerja

Kepatuhan Penggunaan formularium Nasional adalah diatas 80%. Pencapaian

BBKPM Surakarta atas indikator tersebut pada tahun 2019 masih berada diatas

target yang telah ditetapkan secara nasional di lingkungan Rumah Sakit/Balai

di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan.


Dalam rangka tercapainya mencapai indikator %Kepatuhan Penggunaan

Formularium Nasional. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran

strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :


1 Pengadaan Obat 4,159,438,000 4,067,890,081


Realisasi atas penggunaan sumber daya, utamanya anggaran dalam

pencapaian indikator kinerja utama % Kepatuhan penggunaan formularium

nasional adalah sebagai berikut :

No Uraian Pagu Realisasi Efisiensi

1 Pengadaan Obat 4,159,438,000 4,067,890,081 91,547,919

Berdasar data tersebut terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya

anggaran sebesar Rp91,547,919,-. Efisiensi atas pengadaan obat obatan

didapat dari selisih antara pagu anggaran dan kontrak hasil tender obat,

selisih tersebut merupakan hasil negosiasi yang dilakasankan oleh Kelompok

Kerja Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan BBKPM Surakarta.

Selain itu, hampir seluruh pengadaan obat dilaksanakan melalui mekanisme e

catalog LKPP sehingga harga satuan lebih murah dibandingkan non e catalog.

5. Nett Death Rate


Nett Death Rate adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-

tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan salah satu rumusan

untuk mengetahui gambaran mutu pelayanan di suatu rumah sakit. Target

atas pencapaian tersebut pada tahun 2019 adalah apabila ada kejadian

kematian 48 jam setelah dirawat adalah sebesar maksimal 2 orang per seribu.

Realisasi atas pencapaian indikator tersebut selama tahun 2019 adalah 0‰.


Pada dasarnya pencapaian atas indikator Nett Death Rate di BBKPM Surakarta

pada tahun 2019 memberikan hasil yang baik dimana angka Nett Death Rate

selama tahun 2019 adalah 0. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari

adanya kendala dan permaasalahan, kendala dan permasalahan yang muncul

berkaitan dengan pencapian indikator tersebut adalah :

1. Kewenangan sebagai Balai dimana penanganan pasien disesuaikan dengan

kompetensi yang ada;


2. Sarana dan prasarana yang belum memadahi untuk penanganan kasus

berat sehingga pasien dengan kasus berat akan dirujuk ke faskes yang

lebih kompeten;

3. Kesulitan dalam merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut

setelah penanganan di BBKPM Surakarta karena stigma penyakit paru yang

telah ditangani di BBKPM Surakarta dalam kondisi parah dan infeksius.

Usulan Pemecahan Masalah

Dalam rangka mengatasi kendala dan permasalahan yang muncul tersebut

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengurusan izin operasional sebagai Rumah Sakit;

2. Koordinasi dan menjalin kerjasama dengan faskes dalam penanganan

pasien paru.


Penghitungan atas indikator Nett Death Rate pada tahun 2018 adalah sebesar

0.00‰.




atas indikator Nett Death Rate adalah sebagai berikut :


Nett Death Rate 0‰ 0‰ 0‰ 0‰ 0‰

6. Emergency Response Time 1


Emergency Response Time 1 merupakan indikator untuk mengukur kecepatan

pasien mendapatkan pelayanan petugas di Unit Gawat Darurat. Indikator

tersebut bertujuan untuk mengukur respon petugas terhadap pasien yang

memerlukan pelayanan kegawatdaruratan. Tahun 2019, BBKPM Surakarta

telah menetapkan indikator Emergency Response Time 1. Target indikator

Emergency Response Time 1 adalah kurang dari 5 Menit. Realisasi atas

pencapaian indikator Emergency Response Time 1 adalah 1 menit 3 detik.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari ketersediaan dokter dan perawat

selama 24 jam di UGD BBKPM Surakarta serta pasien di UGD BBKPM Surakarta

yang relatif masih sedikit.



Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator

kinerja utama Emergency Response Time 1 adalah :

1. Pelayanan UGD 24 jam belum didukung oleh pelayanan penunjang seperti

radiologi, laboratorium, farmasi, kasir, dan pendaftaran. Dalam

memberikan pelayanan, pasien tidak dapat langsung mendapatkan

layanan penunjnag dalam waktu kedatangan malam;

2. Apabila pasien sudah tertangani di UGD BBKPM Surakarta, kesulitan

merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lain stigma pasien

infeksius dari BBKPM Surakarta.


Dalam rangka mengatasi kendala dan permasalahan yang muncul tersebut

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan pelayanan yang

ada selama 24 jam terutama kasus paru;

2. Advokasi untuk pelayanan penunjang 24 jam. Penambahan kinerja

perawat;

3. Masuk dalam jejaring dengan tim SPGDT di RS se-Solo raya. Selain itu

meminta bantuan DPJP untuk melakukan koordinasi dengan RS yang

ditunjuk.


Pencapaian atas indikator Emergency Response Time 1 pada tahun 2018

selama 1 menit 3 detik. Sedangkan pada tahun 2019, pencapaian atas

indikator emergency response time 1 selama 1 menit 20 detik. Pencapaian

tahun 2018 dan 2019 tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

Kementerian Kesehatan, yaitu kurang dari 5 menit pasien harus sudah dilayani

sesuai dengan ketentuan dan standar prosedur pelayanan.




atas indikator Emergency Response Time 1 adalah sebagai berikut :


Emergency Response Time 1 1 Menit 7 Detik 1 Menit 4 Detik 1 Menit 3 Detik 1 Menit 20 Detik 1 Menit 3 Detik


Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar Emergency Response Time di


Unit Gawat Darurat adalah kurang dari 5 menit. Pencapaian Emergency

Response Time di Unit Gawat Darurat BBKPM Surakarta tahun 2019 adalah

sebesar 1 Menit 3 Detik.

Hasil tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan

ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.


Dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya transformasi mutu

pelayanan yang terakreditasi pada tahun 2019 dilakukan melalu berbagai

kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis

tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :


Audit kinerja dan keuangan oleh KAP

55,000,000 54,312,500 687,500

Surveilans ISO 50,450,000 47,589,700 2,860,300

Efektifitas atas realisasi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis

terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi adalah :

1. Efisiensi atas anggaran audit kinerja dan keuangan oleh KAP didapat dari

selisih antara pagu anggaran dan kontrak hasil tender jasa konsultan

kantor akuntan publik, selisih tersebut merupakan hasil negosiasi yang

dilakasankan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BBKPM Surakarta;

2. Efisiensi atas anggaran surveilans ISO didapat dari efisiensi anggaran

belanja bahan dan konsumsi rapat kegiatan surveilans ISO;

Terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi bertujuan untuk

peningkatan mutu pelayanan untuk menuju BBKPM Surakarta menjadi RS

Khusus Paru kelas B. Terwujudnya trasnformasi mutu pelayanan ini mencapai

target, sehingga memberikan dampak:

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan di BBKPM Surakarta

2. Peningkatan mutu layanan (Sertifikasi ISO)

3. Akuntabilitas kinerja BBKPM Surakarta

Sasaran Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta Unggulan sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Paru


Sasaran strategis terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta unggulan sebagai pusat

rujukan kesehatan paru mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. % Kasus TB HIV diobati


Dalam rencana strategis bisnis periode 2015-2019, BBKPM Surakarta telah menetapakn

visinya untuk berubah menjadi rumah sakit khusus paru. Dalam rencana perubahan

tersebut, BBKPM Surakarta telah menetapkan layanan unggulannya sebagai pusat

rujukan TB-HIV. Dalam rangka mewujudkan layanan unggulan sebagai pusat rujukan

TB-HIV tersebut, pada tahun 2019 BBKPM Surakarta telah menetapkan indikator kinerja

utama yaitu % kasus TB-HIV diobati. Target atas pencapaian indikator tersebut pada

tahun 2019 adalah 75%. Realisasi indikator % kasus TB-HIV diobati pada tahun 2019

adalah 100%.


1. Pengobatan Pasien TB-HIV diupayakan didekatkan dengan tempat tinggal pasien

(desantralisasi), sehingga beberapa pasien dirujuk di faskes tempat tinggal pasien;

2. Pemeriksaan penunjang CD 4 belum dapat dilakukan di BBKPM Surakarta.


1. Melakukan refresing ilmu mengenai TB- HIV untuk medis maupun paramedis

yang terlibat di dalam penanganan pasien TB- HIV;

2. Melakukan koordinasi dengan jejaring eksternal di wilayah Surakarta dan

DKK terkait untuk menangani pasien TB-HIV;

3. Melakukan koordinasi denhan seksi penunjang untuk pemeriksaan

laboratorium yang belum bisa dilakukan di BBKPM Surakarta.


Pencapaian atas indikator % kasus TB HIV diobati pada tahun 2019 adalah

sebesar 100%. Apabila dibandingkan pencapaian tahun 2018 sebesar 67%,

maka pencapaian indikator % kasus TB HIV diobati pada tahun 2019

mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Walaupun indikator ini tercapai, namun masih diperlukan upaya untuk

pengembangan pelayanan TB-HIV yang merupakan unggulan BBKPM Surakarta,

antara lain melalui pemenuhan dokter spesialis penyakit dalam tetap.





atas indikator % Kasus TB HIV diobati adalah sebagai berikut :


% Kasus TB HIV diobati 12% 42% 47.62% 67% 100%

Pencapaian atas indikator kinerja utama % kasus TB HIV diobati pada tahun

2019, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ingin dicapai pada

tahun 2019 mencapai 133,33%. Hasil tersebut telah melebihi apabila

dibandingkan dengan target yang hendak dicapai di akhir tahun 2019.



% Kasus TB HIV diobati 75% 100% 133.33%

2. % Implementasi penanganan paru sesuai ISTC


Dalam rencana strategis bisnis periode 2015-2019, BBKPM Surakarta telah

menetapkan visinya untuk berubah menjadi rumah sakit khusus paru. Dalam

penyelenggaraan pelayanan paru kepada masyarakat/pasien, penanganan

penyakit paru harus sesuai dengan indikator/prosedur penanganan yang diakui

secara global/internasional. Guna mewujudkan pelayanan yang terstandar

internasional tersebut , telah ditetapkan indikator guna mengukur kepatuhan

pelayanan terhadap pasien paru/TB. Realisasi atas indikator % Implementasi

penanganan paru sesuai ISTC adalah sebesar 100%.


Pencapaian atas indikator % Implementasi penanganan paru sesuai ISTC pada

tahun 2018 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada

tahun 2019, maka pencapaian tahun 2019 mendapat hasil yang sama.

Pada tahun 2019, pencapaian atas indicator ini telah melebihi target yang

telah ditetapkan namun masih memerlukan komitmen internal dan penguatan

jejaring eksternal untuk penanganan penyakit paru.




atas indikator % Implementasi penanganan paru sesuai ISTC adalah sebagai

berikut:



mplementasi penanganan kasus paru sesuai

ISTC72% 92% 93% 100% 100%

Pencapaian atas indikator kinerja utama % Implementasi penanganan paru

sesuai ISTC pada tahun 2019 sebesar 100%, dibandingkan dengan target jangka

menengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 ditampilkan sebagai berikut.



% Implementasi penanganan paru sesuai

ISTC90% 100% 111.11%


Dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya rumah sakit paru

Surakarta unggulan sebagai pusat rujukan kesehatan paru dilakukan melalu

berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis

tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :


1. Koordinasi rujukan pasien TB HIV 27,150,000 23,821,000 3,329,000

2. PMT pasien TB murni 23,040,000 10,488,717 12,551,283

3. PMT pasien TB dengan penyakit penyerta

12,960,000 7,596,448 5,363,552

Sisa anggaran sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas merupakan efisiensi

dari penggunaan sumber daya keuangan tanpa mengurangi atau kualitas maupun

kuantitas dari output maupun outcome yang ingin dicapai. Efisiensi atas anggaran

PMT didapat dari efisiensi harga pengadaan bahan makanan untuk PMT.

Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta unggulan sebagai Pusat Rujukan

Kesehatan paru mencapai target dengan indicator yang ditetapkan sebagai

unggulan. Indikator ini memberikan dampak : Kepuasan pelanggan dengan

pemenuhan layanan TB HIV

Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis terwujudnya rumah sakit jejaring

ditetapkanlah 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu :

1. Jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru


Sasaran Terwujudnya Rumah Sakit Jejaring


Selama tahun 2019, jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan

paru dengan BBKPM Surakarta sebanyak 8 (delapan) institusi. 8 (delapan) institusi

yang telah mengadakan kerjasama dengan BBKPM Surakarta adalah :

a. Rumah Sakit Panti Waluyo;

b. Klinik Pratama Nurifa,

c. Rumah Sakit Islam Surakarta;

d. RSUD Karanganyar;

e. Palang Merah Indonesia Surakarta;

f. Puskesmas Kartasura;

g. Klinik Ananda;

h. Puskesmas Masaran.


Pencapaian atas indikator jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang

pelayanan paru pada tahun 2018 adalah 8 institusi. Apabila dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2017, pencapaian atas indikator institusi yang bekerjasama

dalam bidang pelayanan paru pada tahun 2018 memberikan hasil yang sama.




indikator jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru adalah

sebagai berikut:


jumlah institusi yang bekerjasama dalam

bidang pelayanan paru5 6 7 8 -

Apabila dibanding target rencana jangka menengah sebagaimana tertuang dalam

dokumen Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta, indikator kinerja utama

jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru mencapai 114%

dari target rencana jangka menengah yang telah ditetapkan yang ditetapkan.

Koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain perlu ditingkatkan guna

mencapai target jangka menengah sebesar 7 fasilitas pelayanan kesehatan.



jumlah institusi yang bekerjasama

dalam bidang pelayanan paru7 8 114%

2. Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru



BBKPM Surakarta telah menetapkan perubahan untuk menjadi Rumah Sakit Khusus

Paru, perubahan menjadi Rumah Sakit Khusus Paru tersebut diharapkan tidak

menghilangkan tugas pokok dan fungsi pembinaan UKM di wilayah binaan. Sesuai

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532 Tahun 2007 Organisasi dan Tata

Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2354 Tahun 2011 tentang Peruabahan atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, BBKPM Surakarta memiliki wilayah binaan

di 10 (sepuluh) provinsi yang meliputi :

Jawa Tengah;

Jawa Timur;

Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bali;

Nusa Tenggara Timur;

Nusa Tenggara Barat;

Kalimantan Selatan;

Kalimantan Tengah;

Kalimantan Barat;

Kalimantan Timur.

Untuk mengakomodir pembinaan UKM di wilayah binaan tersebut, BBKPM

Surakarta telah menetapkan indikator Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru.

Jumlah kegiatan UKM yang ditargetkan pada tahun 2019 berjumlah 6 kegiatan,

sedangkan realisasi atas pencapaian indikator tersebut selama tahun 2019

berjumlah 6 kegiatan. 6 Kegiatan yang telah terlaksana pada tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

a. Talkshow

Kegiatan talkshow kesehatan paru dilaksanakan dengan sasaran masyarakat

luas, kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan bekerjasama dengan Radio

Solopos FM dan TA TV, dengan menghadirkan narasumber tenaga spesialis dan

dokter umum mahir paru dari BBKPM Surakarta.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah promosi kesehatan

tentang kesehatan/penyakit paru dan pelayanan yang ada di BBKPM

Surakarta.

b. Visitasi Kesehatan Paru


BBKPM sebagai sarana kesehatan yang menyelenggarakan Upaya kesehatan

perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat

melaksanakan promosi kesehatan paru melalui berbagai strategi dan metode

yang yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan

perilaku masyarakat maupun stake holder di bidang kesehatan paru. Promosi

kesehatan di BBKPM perlu dilakukan harus dilakukan sebagai bentuk

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pelaksanaan fungsi tersebut

dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya visitasi kesehatan paru.

Kegiatan visitasi kesehatan paru dilakukan sebagai upaya proaktif untuk

mensosialisasikan kesehatan paru kepada masyarakat. Pengetahuan dan

kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan seiring dengan masih tingginya

masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit paru dan pernapasan.

Tahun 2019, kegiatan visitasi dilaksanakan pada 12 Desember 2019 bertempat

di PT. Tyfountex. Rangkaian kegiatan pada visitasi tersebut diantaranya

Pemeriksaan kesehatan paru (peakflow dan spirometri) bagi pihak manajemen

dan karyawan di PT. Tyfountex serta konsultansi kesehatan dengan dokter.

c. Kampanye Kesehatan Paru

Status atau derajat kesehatan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor.

Salah satunya adalah faktor perilaku. Upaya untuk merubah perilaku tidak

bisa dilaksanakan secara instan. Perlu proses panjang yang dapat menjadikan

seseorang yakin bahwa apa yang ditawarkan itu baik dan pada akhirnya orang

tersebut bersedia melakukan sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satu

cara yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan kampanye.

Kegiatan kampanye kesehatan merupakan salah satu proses edukasi kepada

masyarakat dan bertujuan untuk mendorong kemandirian individu, keluarga

dan masyarakat agar hidup sehat. Kegiatan ini merupakan upaya promotif dan

preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sehat, produktif yang pada

akhirnya dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional.

1) Kampanye Stop TB

Penyakit Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat.

Bahkan negara kita memberikan sumbangan terbesar ke-2 dalam jumlah

penderita TB di dunia. Penyakit TB juga merupakan penyebab kematian

nomer 2 untuk golongan penyakit

infeksi.


Diperlukan upaya terencana dan terpadu yang melibatkan semua unsur baik

pemerintah, swasta maupun masyarakat agar penyakit TB dapat

ditanggulangi. Ancaman penyakit TB semakin berbahaya seiring dengan

berkembangnya HIV/AIDS maupun semakin banyaknya kasus MDR

(kekebalan terhadap obat TB).

Hari TB Sedunia tanggal 24 Maret 2018 memberikan inspirasi bagi BBKPM

Surakarta untuk menyelenggarakan kegiatan KAMPANYE STOP TBC dengan

tema PEDULI TBC, INDONESIA SEHAT dalam bentuk “TOOS TBC” yang

melibatkan berbagai institusi pendidikan, pelayanan kesehatan di Kota

Surakarta dan masyarakat sekitarnya.

2) Kampanye Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional

Sebagai salah satu bentuk upaya penyebarluasan informasi kesehatan

kepada masyarakat, BBKPM Surakarta pada tahun 2019 melaksanakan

kegiatan kampanye

kesehatan dalam bentuk

fun bike pada tanggal 24

Nopember 2019

bertempat di BBKPM

Surakarta. Kegiatan

kampanye kesehatan

paru tersebut diisi

dengan fun bike yang dilakukan di Kawasan BBKPM Surakarta dengan

mengambil rute BBKPM Surakarta--Fajar Indah--Patung Wisnu Manahan--

Pertigaan Gondang--Fly Over--Patung Wisnu Manahan--Pertigaan RS Panti

Waluyo--Pertigaan Varoka--BBKPM Surakarta. Para peserta yang terdiri dari

karyawan, masyarakat serta mahasiswa membawa poster tentang

pentingnya PHBS. Acara kemudian dilanjutkan senam HKN, pembagian

doorprize dan cek kesehatan gratis bagi peserta. Kegiatan ini diikuti

peserta kurang lebih 500 orang;

d. Pemberdayaan Masyarakat

BBKPM sebagai sarana kesehatan

yang menyelenggarakan Upaya

kesehatan perorangan dan

Upaya kesehatan masyarakat


dituntut untuk dapat melaksanakan promosi kesehatan paru melalui berbagai

strategi dan metode yang yang efektif dan efisien untuk meningkatkan

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat maupun stake holder di bidang

kesehatan paru. Promosi kesehatan di BBKPM perlu dilakukan harus dilakukan

sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pelaksanaan

fungsi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya visitasi

kesehatan paru.

Kegiatan pemberdayaan kesehatan paru dilakukan sebagai upaya proaktif

untuk mensosialisasikan kesehatan paru kepada masyarakat. Pengetahuan dan

kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan seiring dengan masih tingginya

masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit paru dan pernapasan.

Tahun 2018, kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satunya dilaksanakan

dengan mengunjungi SMK Warga Surakarta. Kegiatan tersebut, dilaksanakan

pada tanggal 27 Juli 2018 dengan bertempat di SMK Warga Surakarta meliputi

Pemeriksaan kesehatan paru (peakflow, spirometri dan Micro CO) bagi pihak

manajemen dan guru di SMK Warga Surakarta serta dilanjutkan dengan diskusi

dan Tanya jawab seputar kesehatan.

e. Pembinaan di Wilayah Kerja BBKPM Surakarta

1) Kalimantan Barat

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta sebagai Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan

fungsi memberikan pelayanan kesehatan paru secara komprehensif

melalui upaya

preventif, kuratif ,

promotif dan

rehabilitatif kepada

masyarakat.

Kerjasama, koordinasi

dan membangun

system komunikasi

dengan semua

fasyankes ada serta dengan steakholders atau para pengambil kebijakan

sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu program. Saat ini salah satu

program bidang kesehatan yang masih menjadi permasalahan adalah

masih tingginya kasus tuberkulosis.


Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kasus penyakit

tuberkulosis adalah dengan berkoordinasi dengan semua sektor

pengambil kebijakan. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan program

ini menjadi issue bersama dan menjadi bagian dari salah satu

permalahan yang perlu diatasi bersama.

Dalam rangka penguatan eliminasi TB, BBKPM Surakarta telah

melaksanakan kegiatan penguatan program eliminasi TB di wiayah kerja

BBKPM Surakarta, termasuk Kalimantan Barat. Koordinasi tersebut

melibatkan berbagai stakeholders.

2)

f. Kegiatan Peran Serta di Masyarakat

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)

adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan bekerjasama dengan tenaga kerja dan organisasi

representasinya, dengan masyarakat lokal dan dengan masyarakat dalam

lingkup yang lebih luas, untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara yang

menguntungkan kedua belah

pihak baik untuk dunia usaha

maupun untuk pembangunan.

Upaya penanggulangan masalah

kesehatan paru bukan hanya

tanggung jawab pemerintah s

emata. Peran serta swasta

sangat diharapkan untuk

memperkuat program dan upaya

tersebut. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah sebagai

pemegang program kesehatan dengan pihak swasta yang juga mempunyai

tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan komunitasnya.

Tahun 2019, BBKPM Surakarta melaksanakan kegiatan CSR bagi masyarakat

sekitar BBKPM Surakarta yang dilaksanakan tanggal 22 September 2019.

Kegiatan tersebut berisi rangkaian kegiatan berupa senam kesehatan,

dilanjutkan cek kesehatan gratis (pemeriksaan Spirometri, Mikro Co, Gula

darah, Asam urat dan kolesterol). Peserta pada kegiatan tersebut adalah

karyawan BBKPM Surakarta dan masyarakat umum dari Kelurahan Jajar, yang

berjumlah kurang lebih 250 peserta



Pencapaian atas indikator jumlah kegiatan UKM pada tahun 2018 adalah 6

kegiatan.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator jumlah kegiatan

UKM kesehatan paru adalah :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk menjangkau 10

(sepuluh) provinsi;

2. Kurangnya dukungan dari unit utama untuk pelaksanaan kegiatan UKM, dimana

saat ini Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan fokus pada Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP).



usulan pemecahan masalah diantaranya melaksanakan kegiatan pembinaan

wilayah binaan melalui webinar dan kursus online untuk menjangkau 10 (sepuluh)

provinsi.




indikator jumlah kegiatan UKM kesehatan paru adalah sebagai berikut:


Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru 5 6 6 6 -


Dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya rumah sakit jejaring

dilakukan melalu berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai

sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :


1. Talkshow di media elektronik (Radio dan TV)/promosi melalui media massa

2. Pemberdayaan Masyarakat

3. Kampanye Kesehatan Paru

4. Visitasi Kesehatan Paru

5. Peran Serta di Masyarakat


Efisiensi anggaran diatas didapat dari penghematan atas komponen-komponen biaya

berupa :

1. Honorarium narasumber;

2. Komponen konsumsi, baik snack maupun makan.

Terwujudnya Rumah Sakit jejaring bertujuan untuk meningkatkan rumah sakit jejaring

untuk menuju Rumah Sakit Paru Surakarta. Sasaran strategis ini tercapai dengan

pencapaian target indicator 1) jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan

paru, indicator ini tercapai 8 jumlah institusi yang bekerjasama dan 2) jumlah kegiatan

UKM kesehatan paru, indicator ini tercapai 6 kegiatan UKM. Sasaran strategis ini

memberikan dampak :

1. Peningkatan program upaya promotif dan preventif dalam upaya kesehatan paru;

2. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya Rumah Sakit Paru

Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan

paru ditetapkanlah indikator kinerja utama, yaitu :

1. Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan

paru.


BBKPM Surakarta merupakan tempat bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan

praktek kerja lapangan. Penelitian dan dan praktek kerja lapangan tersebut dilakukan

oleh mahasiswa dari berbagai insitusi pendidikan baik dari sekitar Kota Surakarta

maupun dari luar Kota Surakarta. Melihat tingginya minat dari berbagai institusi

pendidikan untuk mengirimkan mahasiswanya untuk melakukan penelitian dan praktek

kerja lapangan serta untuk mengukur pencapaian atas sasaran strategis terwujudnya

Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian

di bidang kesehatan paru maka pada tahun 2019 ditetapkanlah indikator berupa

jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru

dengan jumlah target 26 institusi pendidikan.

Realisasi atas pencapaian indikator jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama

dalam bidang pendidikan kesehatan paru pada tahun 2019 adalah sebanyak 26

institusi. Institusi yang telah bekerjasama tersebut adalah :

Sasaran Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru


1) Akademi Farmasi Nasional;

2) Apikes Citra Medika;

3) Akademi Analis Kesehatan Nasional;

4) Apikes Mitra Husada;

5) Biologi MIPA UNS;

6) Fakultas Ilmu Kesehatan UMS;

7) Fakultas Kedokteran UMS;

8) Prodi DIII Farmasi Poltekkes Bhakti Mulia;

9) Prodi D III RMIK Poltekkes Bhakti Mulia;

10) Universitas Sahid Surakarta;

11) Universitas Setia Budi Surakarta;

12) SMK Farmasi Nasional;

13) SMK Santo Paulus;

14) Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES;

15) Fakultas Kedokteran UNS;

16) Universitas Abdurrab Pekanbaru;

17) Stiker Aisyiyah Surakarta;

18) Stikes Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap;

19) Stikes Baiturrahim Jambi;

20) SMK Negeri Gondang Sragen;

21) Stikes Ngudi Waluyo Ungaran;

22) Universitas/STIKES Pekalongan;

23) Stikes Cirebon;

24) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta;

25) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bantara Surakarta;

26) SMK Negeri 1 Gondang, Sragen.


Pencapaian atas indikator jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang

pendidikan kesehatan paru pada tahun 2018 adalah 26 institusi. Jumlah tersebut sama

dengan jumlah institusi yang bekerjasama pada tahun 2019.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator Jumlah institusi

pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru adalah :

1. Waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan;


2. Ada jadwal praktek lapangan yang tidak sesuai dengan kalender akademik yang

dikirim ke BBKPM sehingga mempengaruhi kapasitas lahan praktek;

3. Jumlah yang melaksanakan kegiatan melebihi kapasitas tempat kegiatan.


Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan

pemecahan masalah sebagai berikut meningkatkan koordinasi dengan mitra kerjasama

untuk pengaturan jadwal kegiatan penelitian dan magang mahasiswa, sehingga

pelaksanaan kegiatan penelitian dan magang tidak terkumpul pada satu waktu

pelaksanaan.



BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator

Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan

paru adalah sebagai berikut:


Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama

dalam bidang pendidikan kesehatan paru22 23 24 26 26%

Apabila dibanding target rencana jangka menengah sebagaimana tertuang dalam

dokumen Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta, indikator kinerja utama jumlah

institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru telah

tercapai 100% dari target rencana jangka menengah yang telah ditetapkan yang

ditetapkan.



Jumlah institusi pendidikan yang

bekerjasama dalam bidang pendidikan

kesehatan paru

26 26 100%

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta

sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru

dilakuk;an melalu berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai

sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian Pagu Realisasi

Penelitian 215,094,000 191,516,200



Berdasar realisasi anggaran diatas, terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran

ditampilkan sebagai berikut :


Penelitian 215,094,000 191,516,200 23,577,800

Realisasi atas penggunaan sumber daya, utamanya anggaran dalam pencapaian sasaran

strategis Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan

pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru adalah sebesar Rp23.577.800,-

sedangkan total pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp215.094.000,-. Berdasar data

tersebut terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran sebesar

Rp23.577.800,-

Efisiensi atas realisasi anggaran diatas, merupakan efisiensi dari belanja bahan berupa

penggandaan/fotokopi bahan serta biaya pertemuan dari total pagu yang telah

dianggarakan tanpa mengurangi output yang dihasilkan.

Terwujudnya Rumah Sakit Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta

penelitian di Bidang Kesehatan Paru bertujuan untuk meningkatkan fungsi BBKPM

Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di Bidang

Kesehatan Paru menuju Rumah Sakit Paru Surakarta. Sasaran strategis ini tercapai

dengan pencapaian target pada indicator jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama

dalam bidang pendidikan kesehatan paru, indicator ini tercapai 26 jumlah institusi.

Sasaran strategis ini memberikan dampak :

1. Dikenalnya BBKPM Surakarta sebagai institusi tempat pendidikan, pelatihan serta

penelitian

2. Pengembangan keilmuan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan

3. Meningkatkan pendapatan selain pelayanan kesehatan yang dilaksanakan

Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis terwujudnya kehandalan sarana dan

prasarana ditetapkanlah indikator kinerja utama, yaitu :

% Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru

Kelas B.


BBKPM Surakarta telah menetapkan visinya untuk berubah menjadi Rumah Sakit Khusus

Paru sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode

2015-2019. Dalam rangka mempersiapkan perubahan dari BBKPM menjadi Rumah Sakit

Sasaran Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana


Khusus Paru tersebut diperlukan pemenuhan dari seluruh aspek untuk dapat menjadi

Rumah Sakit Khusus Paru. Termasuk pemenuhan dari segi sarana dan prasarana sebagai

Rumah Sakit Khusus Paru sesuai lampiran dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Sejalan dengan hal tersebut, BBKPM Surakarta telah menetapkan indikator %

terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas

B. Pada tahun 2019, BBKPM Surakarta telah menargetkan pencapaian atas indikator

tersebut sebesar 80%.

Realisasi atas indikator % terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai

Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B adalah sebesar 87%. Sarana dan prasarana yang telah

dipenuhi pada tahun 2019 diantaranya adalah Hematology Analyzer, Mikroskop, Printer

Film Rontgen.


Pencapaian atas indikator % Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai

Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B pada tahun 2018 adalah 85%. Adapun sarana dan

prasarana yang dibangun pada tahun 2018 adalah instalasi generating set BBKPM

Surakarta, untuk ruang OK dan ICU, alat kesehatan berupa diagnostic set THT, laju

endap darah, analisa gas darah, Micro CO, electrolit analyzer, Diagnostic Audiometri,

Blood refrigerator, Centrifuge mikro, Vortex.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator % Terpenuhinya

kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B adalah

Keterbatasan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

guna pemenuhan persyaratan menjadi Rumah Sakit.



pemecahan masalah adalah dengan melakukan advokasi kepada Kementerian

Kesehatan guna pemenuhan sarana dan prasarana perubahan BBKPM Surakarta menjadi

Rumah Sakit Khusus Paru;



BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator %

Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas

B adalah sebagai berikut:



% Terpenuhinya kehandalan sarana dan

prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru

Kelas B

40% 70% 82% 85% 87%

Pencapaian atas indikator kinerja utama % Terpenuhinya kehandalan sarana dan

prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B pada tahun 2019, dibandingkan

dengan target jangka menengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar

108.75%.



% Terpenuhinya kehandalan sarana dan

prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus

Paru Kelas B

80% 87% 108.75%

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya kehandalan sarana dan

prasarana dilakukan melalui berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka

mencapai sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian Pagu Realisasi

Hematology Analyzer 233,701,000 233,700,603

Mikroskop 175,260,000 175,260,000

Printer film rontgen 97,073,000 97,073,000

Diagnostic Audiometri 179,449,000 158,000,000

Blood refrigerator 96,067,000 96,066,500

Centrifuge mikro 103,000,000 103,000,000

Vortex 4,698,000 4,697,880


Berdasar realisasi anggaran diatas, terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran



Hematology Analyzer 233,701,000 233,700,603 397

Mikroskop 175,260,000 175,260,000 -

Printer film rontgen 97,073,000 97,073,000 -

Diagnostic Audiometri 179,449,000 158,000,000 21,449,000

Blood refrigerator 96,067,000 96,066,500 500

Centrifuge mikro 103,000,000 103,000,000 -


Vortex 4,698,000 4,697,880 12

Efisiensi atas anggaran pengadaan sarana dan prasarana diatas didapat melalui

efisiensi atas :

1. Pengadaan alat kesehatan, dimana harga atas alat kesehatan tersebut

merupakan harga dari pabrikan yang telah dilakukan negosiasi olehh LKPP;

2. Efisiensi atas pengadaan yang berasal dari non e katalog, didapat dari efisiensi

Efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran tersebut didapat dari hasil

negosiasi antara pejabat pengadaan BBKPM Surakarta dengan penyedia,

mengingat pelaksanaan kegiatan diatas dilaksanakan melalui mekanisme

pengadaan langsung.

Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana sebagai upaya untuk mengukur sarana

prasarana menuju Rumah Sakit Khusus Paru. Sasaran strategis ini tercapai dengan

pencapaian indicator % terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah

Sakit Khusus Paru Kelas B, tercapai 87%. Sasaran strategis ini memberikan dampak :

1. Kepuasan pelanggan dengan penyediaan sarana prasarana layanan

2. Peningkatan pendapatan dengan kelengkapan sarpras untuk pelaksanaan

layanan

Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis terwujudnya sistem informasi dan

komunikasi rumah sakit yang terintegrasi ditetapkanlah indikator kinerja utama %

terpenuhinya sistem informasi kesehatan terintegrasi


Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap Rumah

Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan

penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah

Sakit”. Guna melaksanakan pencatatan dan pelaporan tersebut dibutuhkan sistem

informasi kesehatan yang handal guna mendukung pelayanan di Rumah Sakit.

Atas dasar itulah, BBKPM Surakarta dalam rangka perubahan menjadi Rumah Sakit

Khusus Paru menetapkan indikator terwujudnya sistem informasi dan komunikasi

Rumah Sakit yang terintegrasi. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk target

tersebut adalah sebesar 85%,.

Sasaran Terwujudnya sistem informasi dan Komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi


Selama tahun 2019, pencapaian atas indikator terwujudnya sistem informasi dan

komunikasi rumah sakit yang terintegrasi mencapai 91,67%. Unit yang telah

terintegrasi sistem informasinya adalah :

1. Pendaftaran;

2. Kasir;

3. Poliklinik;

4. Radiologi;

5. UGD;

6. Apotek;

7. Laboratorium Mikro;

8. Laboratorium Darah;

9. Rawat inap;

10. Logistik;

11. Konseling.

Perbandingan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2018, pencapaian atas indikator terwujudnya sistem informasi dan

komunikasi rumah sakit yang terintegrasi mencapai 83,33%. Unit yang telah

terintegrasi sistem informasinya adalah :

1. Pendaftaran;

2. Kasir;

3. Poliklinik;

4. Radiologi;

5. UGD;

6. Apotek;

7. Laboratorium Mikro;

8. Laboratorium Darah;

9. Rawat inap;

10. Logistik.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator indikator terwujudnya

sistem informasi dan komunikasi rumah sakit yang terintegrasi adalah komitmen SDM

untuk implementasi simkes yang ada masih kurang, sehingga banyak data yang masih

belum valid sehingga menghambat penyempurnaan sistem yang ada.



Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan

pemecahan masalah dengan melakukan koordinasi internal untuk meningkatkan

komitmen sebagai upaya penyempurnaan SIMKES.




terpenuhinya sistem informasi kesehatan terintegrasi adalah sebagai berikut:


% terpenuhinya sistem informasi kesehatan

terintegrasi25% 40% 75% 83,33% 91,67%

Pencapaian atas indikator kinerja utama % terpenuhinya sistem informasi kesehatan

terintegrasi pada tahun 2019, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ingin

dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 108%.



% terpenuhinya sistem informasi

kesehatan terintegrasi85% 92% 108%

Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi bertujuan

untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi

untuk meningkatkan layanan menuju Rumah Sakit Khusus Paru. Sasaran strategis ini

diwujudkan dengan % terpenuhinya sistem informasi kesehatan terintegrasi. Sasaran

strategis ini tercapai dengan pencapaian indicator % terpenuhinya sistem informasi

kesehatan terintegrasi 83,33%. Sasaran strategis ini memberikan dampak :

1. Kepuasan pelanggan dengan peningkatan kecepatan dan kemudahan layanan

2. Kepuasan pelanggan dengan adanya Informasi pelanggan

Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis terwujudnya budaya menolong dan

berkinerja ditetapkanlah indikator kinerja utama, yaitu % Implementasi Sistem

Manajemen SDM.


Dalam rangka menilai keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis terwujudnya

budaya menolong dan berkinerja, disusunlah indikator % implementasi sistem

manajemen SDM. Indikator % implementasi sistem manajemen SDM bertujuan untuk

Sasaran Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja


mengukur pencapaian atas seluruh indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

Pencapaian atas indikator % implementasi sistem manajemen SDM selama tahun 2018

mencapai 90%, dengan rincian dari 20 (dua puluh) indikator kinerja utama yang telah

ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) indikator telah melebihi target yang

ditetapkan dan 2 (dua) indikator belum mencapai target yang ditetapkan.


Tahun 2019 merupakan tahun terakhirdari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM

Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator %

Implementasi Sistem Manajemen SDM adalah sebagai berikut:


% Implementasi Sistem Manajemen SDM 75% 95% 90% 95% 90,00%

Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja diwujudkan dengan indicator %

implementasi sistem manajemen SDM. Sasaran strategis ini tercapai dengan

tercapainya indicator % implementasi sistem manajemen SDM 90%. Manajemen SDM ini

diukur dari pencapaian semua indicator. Manajemen SDM diwujudkan dengan program

strategis 1) penerapan budaya kinerja, 2) menyusun ABK Rumah Sakit dan 3)

mengusulkan kebutuhan SDM Rumah Sakit. Sasaran strategis ini meningkatkan budaya

meolong dan berkinerja pegawai BBKPM Surakarta dengan pencapaian beberapa

indicator utama. Dengan tercapainya budaya menolong dan berkinerja memberikan

kepuasan kepada pelanggan BBKPM Surakarta.

Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya SDM yang excellent

ditetapkanlah indikator kinerja utama, yaitu % Dokter dan perawat yang mendapat

pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun.


Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat,

BBKPM Surakarta menyelenggarakan pelatihan/pengembangan kompetensi dan

mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan berbagai pihak.

Tahun 2019 dokter dan perawat yang mengikuti pelatihan ≥20 JP sebesar 72,58%

Perbandingan Tahun Sebelumnya

Jumlah dokter dan perawat yang mengikuti pelatihan ≥ 20 jam pada tahun 2018

sebesar 47,37%. Persentase realisasi tahun 2019 sebesar 72,58%, jika dibandingkan

Sasaran Terwujudnya SDM yang Excellent


dengan realisasi tahun 2018, maka hasil pencapaian tahun 2019 mengalami kenaikan

yang cukup signifikan.


Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator % dokter dan perawat

yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun adalah pemenuhan pelatihan

dipenuhi melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, sehingga jadwal

pelaksanaan sangat bergantung dengan jadwal dari pihak eksternal.


Dalam menentukan pegawai yang akan dikirim untuk pelatihan, perlu

mempertimbangkan jumlah dan jenis pelatihan yang pernah diikuti oleh masing-masing

dokter dan perawat, sehingga lebih merata dalam kesempatan mengikuti pelatihan.

Perlu disusun dokumen TNA (Training Need Assesment) sebagai pedoman dalam

memberikan pelatihan kepada pegawai agar sesuai kebutuhan organisasi dan individu.




Dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun adalah

sebagai berikut:


% Dokter dan perawat yang mendapat

pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun34.45% 66.03% 44.83% 47.37% 72.58%

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis % dokter dan perawat yang mendapat

pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun dilakukan melalui berbagai kegiatan. Realisasi

anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel

sebagai berikut:


Pengiriman Pelatihan Medis dan Paramedis serta Pengiriman Pelatihan Manajerial

300,600,000 214,520,560 86,079,440


Pada tahun 2019, BBKPM Surakarta mengalokasikan anggaran guna pencapaian

indikator kinerja utama % dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam

dalam satu tahun sebesar Rp300,600,000,- Realisasi anggaran atas pencapaian

indikator tersebut Rp214,520,560,-. Terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp86,079,440,- pada tahun 2019, namun target atas pencapaian target indicator telah

melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019. Efisiensi tersebut dapat terwujud


salah satunya melalui pengiriman pelatihan dengan menggunakan biaya/anggaran dari

instansi yang menyelenggarakan pelatihan sehingga target pencapaian indicator

indikator kinerja utama % dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam

dalam satu tahun dapat melebihi target dengan anggaran yang seefisien mungkin.

Terwujudnya SDM yang excellent bertujuan untuk mewujudkan SDM yang kompeten

menuju Rumah sakit khusus paru. Sasaran strategis ini diwujudkan dengan indicator %

dokter dan perawat yang mendapat pelatihan > 20 jam dalam satu tahun. Sasaran

strategis ini tercapai dengan pencapaian indicator dokter dan perawat yang mendapat

pelatihan > 20 jam dalam satu tahun tercapai 72,58%. Dengan pencapaian SDM yang

excellent dapat meningkatkan mutu layanan sehingga diharapkan memberikan dampak

kepuasan terhadap layanan

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

BBKPM Surakarta sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum dituntut untuk terus

meningkatkan kinerja terutama kinerja BLU dalam meningkatkan pelayanan dengan tetap

megutamakan keselamatan pasien serta pendapatan setiap tahunnya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan sumber

dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja BBKPM Surakarta

senantiasa berupaya melakukan efisiensi dalam rangka pencapaian atas target kinerja

yang telah ditargetkan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan BBKPM Surakarta tahun 2018 apabila

dibandingkan tahun 2017 ditampilkan sebagai berikut :

Dari diagram diatas jumlah SDM BBKPM Surakarta tahun 2018 dibandingkan tahun

2017 menunjukkan tren minus growth khususnya untuk pegawai non PNS BBKPM

BBKPM Surakarta

Jumlah PNS 2017 134

Jumlah PNS 2018 139

Jumlah non PNS 2017 22

Jumlah non PNS 2018 21

134 139

0

20

40

60

80

100

120

140

160


Surakarta. Penurunan jumlah tersebut dikarenakan adanya efisiensi pegawai non

PNS. Selain itu, penurunan jumlah pegawai tersebut dilaksanakan dalam rangka

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kinerja dan tugas fungsi BBKPM Surakarta.

Analisis efisiensi dari segi sumber daya manusia terlihat dari menurunnya jumlah

pegawai di lingkungan BBKPM Surakarta dari 22 tahun 2017 menjadi 21 pada tahun

2018, namun pencapaian tahun 2018 rata-rata telah melebihi 100%.

2. Sumber Daya Anggaran

Analisis efisiensi dari segi sumber daya anggaran terlihat dari realisasi anggaran

tahun 2017 dan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan pencapaian atas

indikator kinerja utama. Realisasi anggaran tahun 2017 dan tahun 2018


Tahun Realisasi Anggaran

2017 Rp41.499.880.405,-

2018 Rp27.047.767.427,-

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran tahun menunjukkan tren

minus growth dari sebesar Rp41.499.880.405,- pada tahun 2017 menjadi Rp.

Pada tahun 2018 Rp27.047.767.427,-. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan

melalui efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengadaan yang telah dilakukan

tanpa mengurangi volume kegiatan maupun output yang diharapkan serta tidak

adanya alokasi untuk belanja modal pembangunan gedung. Dari sisi pengadaan,

efisiensi anggaran didapat dari selisih nilai HPS yang dilelangkan dengan nilai

kontrak berdasarkan penawaran yang diajukan oleh penyedia.

Efisiensi anggaran yang telah dilakukan tersebut tidak berpengaruh terhadap

pencapaian indikator kinerja utama tahun 2018, hal ini terbukti tercapainya rata-

rata kinerja tahun 2018 rata rata melebihi target sehingga terjadi efisiensi dari

sisi anggaran.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor 532/MENKES/PER/VII/2007 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011, BBKPM

Surakarta perlu didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, sumber

daya manusia selama kurun waktu sampai dengan 31 Desember tahun 2018 adalah

sebagai berikut :


Tabel 3 Pegawai BBKPM Surakarta berdasar status kepegawaian 2017-2018

No Jenis Ketenagaan 2018 2019

1. PNS

2. Non PNS

Jumlah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa total pegawai BBKPM Surakarta kondisi

sampai bulan Desember tahun 2018 berjumlah 160 Orang, dengan rincian 139 Orang

berstatus PNS (90%) dan 21 Orang berstatus Non PNS (10%).

Tabel 4 Pegawai PNS BBKPM Surakarta berdasarkan Jabatan

No Jabatan 2018 Tambah Kurang 2019

1.

Pejabat Struktural

a. Pejabat Eselon II B

b. Pejabat Eselon III B

c. Pejabat Eselon IV A

2. Jabatan Fungsional Tertentu

3. Jabatan Fungsional Umum

Jumlah

Berdasar tabel diatas, per bulan Desember 2018 jumlah pejabat struktural eselon

IIb sejumlah 1 Orang (0,7%), pejabat eselon IIIb sejumlah 3 Orang (2,2%), pejabat eselon

IV a sejumlah 6 orang (4,3%), jabatan fungsional tertentu sejumlah 80 orang (57,6%),

jabatan fungsional umum sejumlah 49 orang (35,3%).

Tabel 5 PNS BBKPM Surakarta berdasarkan golongan

No Golongan 2019

1. Golongan IV

2. Golongan III

3. Golongan II

TOTAL

Berdasar data pada tabel diatas, terlihat bahwa jumlah PNS BBKPM Surakarta

Golongan IV berjumlah 10 Orang (8.63%), Golongan III berjumlah 93 Orang (66,91%) dan

Golongan II berjumlah 32 (24.46%).

Sedangkan dari segi usia, pegawai BBKPM Surakarta ditampilkan dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel 6 PNS BBKPM Surakarta berdasarkan Usia

No Golongan 2019

1. Usia 20 tahun – 30 tahun

2. Usia >30 tahun – 40 tahun


3. Usia >40 tahun – 50 tahun

Usia >50 tahun

TOTAL 139

Berdasar data pada tabel diatas, terlihat bahwa jumlah PNS BBKPM Surakarta

Golongan IV berjumlah 10 Orang (8,6%), Golongan III berjumlah 93 Orang (67%) dan

Golongan II berjumlah 32 (24%).

Tabel 6 PNS BBKPM Surakarta berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan 2019

1. SLTP

2. SLTA

3. Diploma 1

4 Diploma III/Akademi

5. Diploma IV

6. Sarjana

7 Pasca Sarjana dan Dokter

8 Spesialis

TOTAL

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar

belakang pendidikan diploma, sarjana serta pasca sarjana. Potensi ini merupakan

kekuatan BBKPM Surakarta untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai

dengan disiplin dan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.

2. Sumber Daya Anggaran


Rp35,729,478,000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bersumber dari BLU : Rp13.500.000.000,-

- Bersumber dari Rupiah Murni : Rp22.229.478.000,-

Pada bulan November BBKPM Surakarta mendapatkan tambahan alokasi anggaran

sebesar Rp1.569.075.000,-. Tambahan tersebut merupakan penambahan anggaran yang

diperuntukkan bagi mencukupi kekurangan belanja pegawai berupa gaji serta

penambahan anggaran guna pembelian obat dan bahan medis habis pakai. Total anggaran

BBKPM Surakarta setelah dilakukan penambahan adalah sebesar Rp37.298.553.000,-

dengan rincian sebagai berikut :




Dari total alokasi anggaran yang diterima BBKPM Surakarta tersebut, rincian

alokasi anggaran berdasar kegiatan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Anggaran BBKPM Surakarta berdasar Kegiatan

No Kegiatan Alokasi DIPA

SEBELUM REALOKASI APBN

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

35.729.478.000

SETELAH REALOKASI APBN

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

37.298.553.000,-

3. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Laporan perkembangan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2019

No Akun Neraca Nilai BMN Periode Tahun 2019

Saldo awal Mutasi Saldo akhir

-1 -2 -3 -4 -5

I POSISI BMN DI NERACA

A ASET LANCAR 3.865.238.912 411.832.252 4.277.071.164

1 Persediaan 3.865.238.912 411.832.252 4.277.071.164

B ASET TETAP 242.980.203.133 47.536.447 243.027.739.580

1 Tanah 149.676.973.000 - 149.676.973.000

2 Peralatan dan Mesin 39.715.058.383 47.536.447 39.762.594.830

3 Gedung dan Bangunan 52.995.365.150 - 52.995.365.150

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 592.806.600 - 592.806.600

5 Aset Tetap Lainnya -

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan -

7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -

C ASET LAINNYA 2.073.354.503 4.029.432.576 6.102.787.079

1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga -

2 Aset Tidak Berwujud 257.940.000 1.300.000 259.240.000

3 Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan -

4 Aset lain lain 836.355.064 1.980.221.700 2.816.576.764

5 Aset Tidak Berwujud yang tidak digunakan 1.300.000 - 1.300.000


No Akun Neraca Nilai BMN Periode Tahun 2019

Saldo awal Mutasi Saldo akhir

6 Akum. Penyusutan Aset Lainnya 836.355.064 1.969.440.279 2.805.795.343

7 Akum Amortisasi Software 140.429.375 78.340.597 218.769.972

8

Akum Amortisasi Aset Tak Bewujud yang

tidak digunakan 975.000 130.000 1.105.000

II BMN NON NERACA 208.973.098 1.650.310 210.623.408

A EKSTRAKOMPTABEL 208.973.098 1.650.310 210.623.408

1 BMN Ekstrakomptabel 105.820.734 627.000 106.447.734

2 Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel 103.152.364 1.023.310 104.175.674

B BPYBDS -

C BARANG HILANG -

D BARANG RUSAK BERAT -

TOTAL I + II 249.127.769.646 4.490.451.585 253.618.221.231

B. Realisasi Anggaran


Rp35,729,478,000,- dengan rincian sebagai berikut :



Pada bulan November BBKPM Surakarta mendapatkan tambahan alokasi anggaran

sebesar Rp1.569.075.000,-. Tambahan tersebut merupakan penambahan anggaran yang

diperuntukkan bagi mencukupi kekurangan belanja pegawai berupa gaji serta

penambahan anggaran guna pembelian obat dan bahan medis habis pakai. Total anggaran

BBKPM Surakarta setelah dilakukan penambahan adalah sebesar Rp37,298,553,000,-

dengan rincian sebagai berikut :


- Bersumber dari Rupiah Murni : Rp23,798,553,000,-

Dari total anggaran BBKPM Surakarta tersebut, realisasi anggaran BBKPM Surakarta

tahun 2019 ditampilkan sebagai berikut :

Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2019

Anggaran BBKPM Surakarta terdiri dari anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dan

bersumber dari PNBP. Realisasi pelaksanaan anggaran selama tahun 2019 ditampilkan

sebagai berikut :


Tabel 9. Realisasi Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2019

No Keterangan Pagu Realisasi Sisa Anggaran %

A. APBN

1 Belanja Pegawai 9,363,944,000 9,169,700,017 194,243,983 97.93

2 Belanja Barang 12,532,593,000 10,542,429,417 1,990,163,583 84.12

3 Belanja Modal 1,902,016,000 1,842,144,340 59,871,660 96.85

TOTAL APBN 23,798,553,000 21,554,273,774 2,244,279,226 90.57

B. PNBP/BLU

1 Belanja Pegawai 8,649,469,000 7,931,303,298 718,165,702 91.70

2 Belanja Barang 4,314,372,000 3,035,681,704 1,278,690,296 70.36

3 Belanja Modal 536,159,000 185,613,807 350,545,193 34.62

TOTAL PNBP/BLU 13,500,000,000 11,152,598,809 2,347,401,191 82.61

TOTAL ANGGARAN 37,298,553,000 32,706,872,583 4,591,680,417 87.69

Penerimaan Tahun 2019

Penerimaan PNBP BBKPM Surakarta tahun 2019 berdasarkan data akrual basis

berjumlah Rp11,491,743,309,- atau sebesar 85,12% dari target penerimaan yang

ditetapkan di tahun 2019 sebesar Rp13.500.000.000,-. Rincian atas penerimaan BBKPM

Surakarta tahun 2019 ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Rincian Penerimaan BBKPM Surakarta Tahun 2019

No Penerimaan Jumlah

1 Pasien umum rawat jalan 1.318.961.750

2 Pasien umum rawat inap 505.971.950

3 Diklit 263.848.750

4 Jaminan Kesehatan 6.150.657.914

-BPJS Kesehatan 6.150.510.067

-In Health 147.847

5 Farmasi 2.849.614.682

6 Bunga Bank 277.904.213

7 Dari kerjasama (PKS/MoU) 124.784.050

Jumlah 11.491.743.309


PENUTUP BAB IV

LAKIP BBKPM Surakarta ini menunjukkan pencapaian kinerja BBKPM Surakarta sebagai

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah pembinaan

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan selama kurun waktu dari Bulan Januari–Desember

2018 sesuai dengan tugas pokok yaitu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi, pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan

serta pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat.

Tahun 2018 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh masing-masing

bagian dan bidang, kegiatan-kegiatan tersebut mencakup bagian ketatausahaan, bidang

pelayanan dan penunjang kesehatan serta bidang promosi kesehatan dan pengembangan

sumber daya kesehatan. Salah satu unsur penting dalam penilaian organisasi adalah kinerja


aparatur yang diaktualisasikan dengan perencanaan program yang tepat sasaran,

pelaksanaan kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan.

Pengukuran terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan BBKPM Surakarta

selama tahun 2018 sebagian besar telah mencapai bahkan melebihi dari target yang

ditetapkan. Realisasi atas pencapaian indikator kinerja utama BBKPM Surakarta 2018 secara

lengkap ditampilkan sebagai berikut :



% Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO)

Persen 40%


% Kepuasan Pasien Persen 82%

% Kecepatan respon terhadap komplain

Persen 80%

RS Akreditasi Nasional Persen 75%

3. Terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik

dan pelayanan penunjang;

Jumlah jenis pelayanan spesialistik

Jenis 7


Waktu tunggu pelayanan Menit 60 Menit

Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana

Laporan 9

Kelengkapan rekam medik kembali kurang

dari 24 Jam setelah selesai pelayanan

Persen 95%

Kepatuhan penggunaan formularium nasional

Persen 90%

Nett Death Rate per

seribu ≤2 ‰

Emergency Response Time 1

Menit < 5 Menit


% Kasus TB HIV diobati Persen 75%

% Implementasi penanganan TB Paru sesuai ISTC

Persen 85%

6. Terwujudnya Rumah Sakit Jejaring;

Jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru

Institusi 7

Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru

Kegiatan 6


Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru

Institusi 26

8. Terwujudnya kehandalan

sarana dan prasarana;

% Terpenuhinya

kehandalan sarana dan Persen 80%



prasarana sebagai Rumah Sakit Paru Kelas B


% Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi

Persen 85%


% Implementasi Sistem Manajemen SDM

Persen 80%

11. Terwujudnya SDM yang excellent.

% Dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun

Persen 50%


Rp35,729,478,000,- dengan rincian Bersumber dari BLU Rp13.500.000.000,-dan bersumber

dari Rupiah Murni : Rp22.229.478.000,-. Pada bulan November BBKPM Surakarta

mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp1.569.075.000,-. Tambahan tersebut

merupakan penambahan anggaran yang diperuntukkan bagi mencukupi kekurangan

belanja pegawai berupa gaji serta penambahan anggaran guna pembelian obat dan bahan

medis habis pakai. Total anggaran BBKPM Surakarta setelah dilakukan penambahan

adalah sebesar Rp37,298,553,000,-. Dengan rincian sebagai berikut Bersumber dari BLU

Rp13.500.000.000, Bersumber dari Rupiah Murni Rp23,798,553,000,-

Penerimaan PNBP BBKPM Surakarta tahun 2019 berjumlah Rp11,491,743,309,- atau

sebesar 85,12% dari target penerimaan yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar

Rp13.500.000,-.

Seluruh output kegiatan telah dilaksanakan sehingga dana yang tidak terserap

merupakan efisiensi kegiatan.

Seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat

berkontribusi terhadap program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan. Hambatan-hambatan yang ada dan keberhasilan-keberhasilan yang telah

dicapai diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

program dan kegiatan dimasa depan.

Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ......penanganan TB Paru sesuai ISTC Persen 85%...

Documents

Transcript of Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ......penanganan TB Paru sesuai ISTC Persen 85%...