PPh ORANG PRIBADI SEBAGAI KARYAWAN

DEFINISI ISTILAH PPh 21 Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau

memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

DEFINISI ISTILAH PPh 21 Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang

terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalansehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

"bukan pegawai" adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

DEFINISI ISTILAH PPh 21 Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih

dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00setahun.

Biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 sebulan atau Rp2.400.000,00 setahun.

Yang dimaksud dengan "pembayaran lain" adalah pembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem

PPh Pemotongan dan Pemungutan

Sesuai dengan Prinsip Pemungutan Pajak Witholding Tax

Untuk kemudahan dan penyederhanaan

Bersifat Tidak Final Bersifat Final

Merupakan Pembayaran Pajak Dimuka / dapat

dikreditkan

Merupakan Pelunasan Pajak / tidak dapat

dikreditkan

6

GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN YANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN

GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN YANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN

UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM RANGKA PENSIUN

HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN JASA

PEMBAYARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGANDENGAN ADANYA KEGIATAN

DIPOTONG,DISETOR DANDILAPORKAN

PPh -NYA

PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI

DALAM NEGERI

BERUPA

WAJIB

OLEH

PEMBERI KERJA

BENDAHARAWAN PEMERINTAH

DANA PENSIUN

BADAN LAIN

PENYELENGGARA KEGIATAN

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21

Pasal 21 ayat (1)

- BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING

- ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3

TIDAK TERMASUK SEBAGAI PEMBERI KERJA

Pasal 21 ayat (2)

DIPOTONG PAJAKUNTUK SETIAP BULAN

Biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan Menteri Keuangan

Iuran pensiun

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO SETELAHDIKURANGI DENGAN :

PENGHASILAN PEGAWAITETAP ATAU PENSIUNAN

Pasal 21 ayat (3)

9

DIPOTONG PPh 21

DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTOSETELAH DIKURANGI DENGAN :

Bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang

besarnya ditetapkan Menteri Keuangan

PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, MINGGUAN, SERTA

PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYAPasal 21 ayat (4)

PELUNASAN PPh BAGI PEGAWAI YANG PEMBERI KERJANYA BUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21

Orang Pribadi DN yg menerima atau memperoleh penghasilan di atas PTKP sehub dgn pekerjaan dari badan-badan yg tidak wajib melakukan pemotongan pajak sdd Ps. 21 ayat (2) UU PPh, wajib:a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;b. melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran PPh yg terutang dalam tahun berjalan; danc. melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh yg terutang dalam tahun berjalan dalam SPT.

Ps. 14 PP 94/2010

Kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional ttt sbg bukan Subjek Pajak tidak berkewajiban melakukan pemotongan PPh sdd Ps. 21 ayat

(2) UU PPh. Oleh karena itu, orang pribadi DN yg menerima atau memperoleh Ph, berupa gaji dan imbalan lain sehub. dgn pekerjaan pada

badan-badan tsb, yg jumlahnya melebihi batas PTKP berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri PPh yg terutang.

SAAT PEMOTONGAN PPh PASAL 21

(1) Pemotongan PPh oleh pihak sdd Ps. 21 ayat (1) UU PPh dilakukan pada akhir bulan:

a. terjadinya pembayaran; ataub. terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yg terjadi terlebih dahulu.

Ps. 15 PP 94/2010

Dasar Hukum PPh pasal 21

Pasal 21 UU PPh Kep 545 / PJ. / 2000 Per 15 / PJ. / 2006 Per 31 / PJ. / 2009 Per 57/PJ./2009 Per-31/PJ/2012

Pengertian PPh Pasal 21/26Pajak Penghasilan Sehubungan dengan

•Pekerjaan atau Jabatan,•Jasa dan kegiatan,Yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan berupa :•Gaji•Upah•Honorarium•Tunjangan dan•Pembayaran lain dengan nama apapun

WP DN WP LNPPh 21 PPh 26

Pemotong PPh Pasal 21

PEMOTONG

Pemberi KerjaOrang Pribadi,

Badan & BUT,

Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah(termasuk Kedubes RI di LN)

Dana Pensiun, PT TASPEN, PT ASTEK,Penyelenggara JAMSOSTEK

Penyelenggara Kegiatan, Yayasan, Lembaga, Kepanitiaan,asosiasi

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26

PenerimaPenghasilan

Pegawai tetap, termasuk komisaris/dewan pengawasyang merangkap sebagai pegawai tetap

Pegawai lepas

Pegawai Wajib Pajak Luar Negeri

Penerima Pensiun, termasuk THT

Penerima Honorarium

Penerima Upah

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21

DPP PPhPasal 21

Berlaku Bagi Skema Penghitungan PPh 21

PenghasilanKena Pajak

Pegawai Tetap Penghasilan Bruto xxxPengurangan:1. Biaya Jabatan xxx2. Iuran yg terkaitdengan gaji xxx (+) xxx (-)Penghasilan Netto xxxPTKP xxx (-)Penghasilan Kena Pajak xxx

Penerima PensiunBerkala

Penghasilan Bruto xxxPengurangan:Biaya Pensiun xxx (-)Penghasilan Netto xxxPTKP xxx (-)Penghasilan Kena Pajak xxx

Pegawai TidakTetap yangpenghasilannyadibayar secarabulanan atauJumlah kumulatifpenghasilan yangditerima dalam 1 bulankalender telah melebihiRp2.025.000,00

Penghasilan Bruto xxxPTKP xxx (-)Penghasilan Kena Pajak xxx

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21

DPP PPhPasal 21

Berlaku Bagi Skema Penghitungan PPh 21

PenghasilanKena Pajak

Bukan Pegawai yangmenerima imbalanyangbersifatberkesinambungan

JumlahPenghasilanyang melebihiRp200.000,00

sehari

Pegawai Tidak Tetapyang menerima upahharian, upahmingguan, upahsatuan atau upahborongan, sepanjangpenghasilan kumulatifyang diterima dalam 1bulan kalender belummelebihiRp2.025.000,00

50% darijumlahpenghasilanbruto

Bukan Pegawai yangmenerima imbalanyang tidak bersifatberkesinambungan

Jumlahpenghasilanbruto

Lainnya

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26

Penghasilan

Diterima/Diperoleh secara teratur

Diterima/Diperoleh secara tidak teratur

Upah/Uang saku harian, mingguan, satuan, borongan,

Berupa uang tebusan pensiun, THT, pesangondan pembayaran lain sejenis sehub dg PHK

Berupa honorarium, uang saku, hadiah, komisi,Beasiswa & imbalan lain sehubungan dgn pekerjaanJasa dan kegiatan

Termasuk pemberian dalam bentuk natura/kenikmatan oleh bukan Wajib Pajak (selain pemerintah) atau WP yang dikenakan PPh Final dan WP

yang dikenakan PPh berdasarkan Deemed Profit

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan

Pembayaran asuransi dr. perusahaan asuransi kesehatan,kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa

Iuran pensiun pada DP dan Iuran THT/JHT yang dibayaroleh pemberi kerja

Penerimaan natura & kenikmatan kecuali diatur Ps. 5 (2)

Kenikmatan berupa pajak yg ditanggung pemberi kerja

Zakat yg diterima oleh Orang Pribadi yg berhak dariBadan amil zakat yg dibentuk/disahkan Pemerintah

Penerimaan natura & kenikmatan dari pemerintah

Penghitungan PPh Pasal 21 (Tarif 1)Penghasilan Bruto

Pegawai Tetap

Gaji, TunjanganTerkait dgn gaji

Dikurangi:•Biaya jabatan, 5% dr. pengh. bruto maks. Rp. 500.000/bln•Iuran yg terkait dgn pengh. tetap

Pensiunan

Uang PensiunBln, Tunjangan

Dikurangi:•Biaya pensiun, 5% dr. pengh. bruto maks. Rp. 200.000/bln

Pengh. Netto Dikurangi PTKP

Pegawai tidaktetap, pemagang,capeg bulanan

Honorarium

Distributor MLM& Direct Selling,Kegiatan sejenis

Honorarium

PTKP Bulanan

Penghasilan Kena Pajak(dibulatkan ke bawah ribuan penuh)

Tarif Ps. 17 UU PPh

DEFINISI ISTILAH PPh 21 Yang dimaksud dengan "pembayaran lain" adalah

pembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem

"bukan pegawai" adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalansehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2009

Diri Sendiri WP : Rp.15.840.000,- setahun Status Kawin : Rp.1.320.000,- setahun Tanggungan : @ Rp.1.320.000,- setahun(Tambahan setiap anggota keluarga sedarah &

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang)

Keadaan yg menentukan PTKP adalah keadaan : Awal tahun utk WP OP DN Awal bulan kedatangan bagi WP yg baru datang &

menetap di Indonesia

Penghasilan tidak kena pajak Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai 2013(PTKP) mulai 2013

a. Rp 24.300.000 Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.

b. Rp 2.025.000 Tambahan untuk wajib pajak yang kawin

c. Rp 24.300.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

d. Rp 2.025.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

PTKP Karyawati Karyawati Tdk Kawin :

– Diri sendiri WP– Tanggungan

Karyawati Kawin :– Diri sendiri WP

Karyawati Kawin (suami tdk ada penghasilan) :– Diri Sendiri WP– Status Kawin– TanggunganSyarat : Keterangan Pemda, serendahnya Camat

Tarif pasal 17 UU PPh

pengh. s.d. Rp.50 jt : 5% pengh. diatas 50 jt s.d. 250 jt :15% pengh. diatas 250 jt s.d. 500 jt : 25% pengh. diatas 500 jt : 30%

Penghitungan PPh Pasal 21

Atas penghasilan yang diterima/diperoleh Pegawai Tidak TetapPemagang & Calon Pegawai yg dibayar bulanan

Dikurangi PTKP Sebenarnya

PhKP Sebulan

PhKP Disetahunkan x Tarif Ps. 17

PPh Setahun

PPh Sebulan

Dalam hal penghasilan dibayar harian/mingguan perhitungan seperti Tarif upah

Penghitungan PPh Pasal 21

Atas penghasilan yang diterima/diperoleh Distributor MLM & Direct Selling

Dikurangi PTKP Sebenarnya

PhKP Sebulan

PhKP x Tarif Ps. 17

PPh Sebulan

Penghitungan PPh 21 atas Upah Harian / Satuan / Borongan / Uang saku harian /mingguan dll (Tarif 2a)

Upah Sehari

Tidak lebih dari Rp.150.000,- Lebih dari Rp.150.000,-

Dikurangi Rp.150.000,-

Dipotong PPh 5%Tidak dipotong PPh

Pada saat telah melebihi Rp.1.320.000,- dalam 1 bulan

Dikurangi PTKP harian sebenarnya PhKP Tarif 5%

Penghitungan PPh Pasal 21(tarif 2b)

Atas penghasilan berupa upah harian, mingguan, satuan,borongan dan uang saku harian yg dibayar bulanan

Dikurangi PTKP Sebenarnya

PhKP Sebulan

PhKP Disetahunkan x Tarif Ps. 17

PPh Setahun

PPh Sebulan

Tarif dan Penerapannya (3)

Tarif Ps. 17 dari penghasilan bruto

Honorarium, uang saku, hadiah & penghargaan,komisi,bea siswa dll dgn nama & bentuk apapun yg diterima/diperoleh dlm 1 bulan takwim

Honorarium yg diterima dewan komisaris yg tidakmerangkap sebagai pegawai tetap selama 1 tahun takwim

Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus yangDiterima oleh mantan pegawai selama 1 tahun takwim

Penarikan pada Dana Pensiun oleh peserta programPensiun selama 2 tahun takwim

Penerima honorarium, uang saku, hadiah & penghargaan dgn nama dan bentuk apapun, termasuk :

Pemain musik, penyanyi, pemain film & seniman lain Olahragawan Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator dll Pengarang, peneliti, penerjemah Pemberi jasa dlm segala bidang (teknik, ekonomi dll) Agen iklan Pengawas, pengelola proyek, pemberi jasa di kepanitiaan, peserta

sidang/rapat Pembawa pesanan / yg menemukan langganan Peserta perlombaan Petugas penjaja barang dagangan Petugas Dinas Luar Asuransi

Tarif dan penerapannya (4)

Tenaga Ahli yang melakukanPekerjaan bebas

Terdiri dariPengacara Konsultan

Akuntan NotarisArsitek Penilai

Dokter Aktuaris

Tarif Pasal 17 dariPerkiraan

PenghasilanNetto (Akumulasi)

Perkiraan PenghasilanNetto, 50% dr.

Penghasilan bruto

Tarif dan Penerapannya (5)Penghasilan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon

yg dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender

>0 s/d 50.000.000,- tidak kena pajak>50 juta s/d 100 juta 5%>100 juta s/d 500 juta 15%>500 juta 25%

BersifatFINAL

Tarif dan Penerapannya (5)Penghasilan atas jumlah kumulatif Uang Manfaat

Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yg dibayarkan dalam jangka waktu

paling lama 2 tahun kalender

>0 s/d 50.000.000,- tidak kena pajak>50 juta 5%

BersifatFINAL

Orang Pribadi status Wajib Pajak Luar Negeri

Penghasilan yang diterima/diperoleh dariPekerjaan, jasa dan kegiatan

Dipotong PPh Ps. 26Tarif : 20% (sesuai Tax Treaty – SKD)

Dari Penghasilan Bruto

Jika berubah status menjadi WPDN

Bersifat FINAL

Tidak Final /Dpt dikreditkan

Dasar penghitungan PPh Ps. 21 Tahunan

Penghitungan PPh Pasal 21DISETAHUNKAN

Kewajiban pajak subjektifSbg. WPDN DIMULAI

Atau BERAKHIRDalam bagian tahun pajak

(WPLN niat menetapAtau tinggal lebih 183 hari)(WPDN meninggal dunia /

Meninggalkan Ind. selamanya

Pegawai dipindahkan keKantor Cabang dari KantorPusat atau sebaliknya atauAntar cabang pada pemberi

Kerja yang sama(disetahunkan oleh kantor

Asal)

PENGKREDITAN PPh PASAL 21, PASAL 22 DAN PASAL 23

Pajak Penghasilan yg dipotong atau dipungut berdasarkan tarif pemotongan atau pemungutan sdd Ps. 21 ayat (5a), Ps. 22 ayat (3), dan Ps. 23 ayat (1a) UU PPh,

dapat dikreditkan terhadap PPh yg terutang untuk tahun pajak ybs

setelah Wajib Pajak tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ps. 20 PP 94/2010

Contoh: Tuan A, subjek pajak yg telah memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif namun belum NPWP, memperoleh Ph sebesar Rp20.000.000,00 sehub. dgn jasa konsultasi yg dilakukannya pada tahun 2009.

Oleh karena Tuan A belum memiliki NPWP, atas Ph tsb dilakukan pemotongan PPh Ps. 21 UU PPh oleh pemberi penghasilan dgn tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yg diterapkan terhadap Wajib Pajak yg dapat menunjukkan NPWP, sehingga PPh Ps. 21 UU PPh yg dipotong adalah Rp 1.200.000,00 (5% x 120% x Rp20.000.000,00).

Pada tahun 2011, Tuan A mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2009 dan 2010.

Atas kredit pajak sebesar Rp1.200.000,00 yg dipotong pada tahun 2009 tsb, Tuan A hanya dapat mengkreditkannya dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2009.

Ps. 20 PP 94/2010

CONTOH SOAL Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana,

menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. 

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 BULAN JULI 2013 CONTOH SOAL

             

Gaji 3.000.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 15.000,00

Premi Jaminan Kematian 9.000,00

Penghasilan bruto 3.024.000,00

Pengurangan

1. Biaya jabatan : 5%x3.024.000,00 = 151.200,00 

2. Iuran Pensiun 50.000,00

 3. Iuran Jaminan Hari Tua 60.000,00

261.200,00

Penghasilan neto sebulan 2.762.800,00

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 BULAN JULI 2013 CONTOH SOAL (LANJ.)

            

Penghasilan neto setahun 12x2.762.800,00 33.153.600,00

PTKP

- untuk WP sendiri 24.300.000,00

- tambahan WP kawin 2.025.000,00 26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun 6.828.600,00

Pembulatan 6.828.000,00

PPh terutang 5%x6.828.000,00 341.400,00

PPh Pasal 21 bulan Juli 341.400,00 : 12 28.452,00

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120% x Rp28.452,00=Rp 34.140,00