A1 Selamat Datang dan Selamat Mengikuti...

Selamat Datangdan Selamat Mengikuti Pelatihan

TAXATION

Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP.

1

A1

A1 Axioo; 17/11/2011

PenghasilanPenghasilanPenghasilanPenghasilan TidakTidakTidakTidak KenaKenaKenaKena PajakPajakPajakPajak (PTKP)(PTKP)(PTKP)(PTKP) (Psl 7 UU PPh)

1. Penghasilan Kena Pajak WP OP = penghasilan neto – PTKP

2. Besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak /

awal bagian tahun pajak.

3. Besarnya PTKP adalah :

Nilai Keterangan

Rp. 24.300.000,- Untuk diri WP OP

Rp. 2.025.000,- Tambahan untuk WP OP yang kawin

Rp. 24.300.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung

dengan penghasilan suami

Rp. 2.025.000,- setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam

garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk

setiap keluarga

2


Mulai 1-1-2013

PenghasilanPenghasilanPenghasilanPenghasilan TidakTidakTidakTidak KenaKenaKenaKena PajakPajakPajakPajak ((((PTKP) PTKP) PTKP) PTKP) (Psl 7 UU PPh)

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak.

Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha

suami atau anggota keluarga lainnya.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah

sebesar Rp 32.400.000,00 {Rp24.300.000,00 + Rp2.025.000,00 + (3 x Rp2.025.000,00)},

sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh

pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp15.840.000,00.

Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar

Rp56.700.000,00 (Rp32.400.000,00 + Rp24.300.000,00).

3


PenghasilanPenghasilanPenghasilanPenghasilan TidakTidakTidakTidak KenaKenaKenaKena PajakPajakPajakPajak ((((PTKP) PTKP) PTKP) PTKP) (Psl 7 UU PPh)

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan

menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal

bagian tahun pajak.

Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2013 Wajib Pajak B berstatus kawin

dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir

setelah tanggal 1 Januari 2013, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2013 tetap dihitung

berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak

4


Dilakukan terhadap hal-hal sbb :

a. Seluruh penghasilan yg diterima / diperoleh WP OP (suami);

b. Penghasilan / kerugian bagi wanita yg telah kawin pd awal tahun pajak / awal bagian

tahun pajak dianggap sebagai penghasilan / kerugian suaminya dan dikenai pajak

sebagai satu kesatuan (Psl 8 ay (1)).

Penggabungan tsb TIDAK dilakukan dlm hal penghasilan isteri diperoleh dari

pekerjaan sebagai pegawai yg telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dgn

ketentuan bhw :

� penghasilan isteri tsb semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan

� penghasilan isteri tsb berasal dari pekerjaan yg tidak ada hubungannya dgn

usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

C. Seluruh penghasilan anak yg belum dewasa (Psl 8 ay (4)).

PenggabunganPenggabunganPenggabunganPenggabungan PenghasilanPenghasilanPenghasilanPenghasilan WP OP WP OP WP OP WP OP (Psl 8 UU PPh)5


Contoh :

Wajib Pajak A, yg memperoleh penghasilan dari usaha sebesar Rp100.000.000,-mempunyai seorang isteri yg menjadi pegawai dgn penghasilan sebesar Rp50.000.000,-.

� Apabila penghasilan isteri tsb diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotongpajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tsb tidak ada hubungannya dgn usaha suami / anggota keluarga lainnya, penghasilan Rp 50.000.000,- tidak digabung dgnpenghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

� Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dgn penghasilan sebesar Rp75.000.000,-, seluruh penghasilan isterisebesar Rp125.000.000,- (Rp50.000.000,- + Rp75.000.000,-) digabungkan dgnpenghasilan A.

Dengan penggabungan tsb, A dikenai pajak atas penghasilan Rp225.000.000,-(Rp100.000.000,- + Rp50.000.000,- + Rp75.000.000,-)

Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dpt dikreditkanterhadap pajak yg terutang atas penghasilan sebesar Rp225.000.000,- tsb ygdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh

PenggabunganPenggabunganPenggabunganPenggabungan PenghasilanPenghasilanPenghasilanPenghasilan WP OPWP OPWP OPWP OP (Psl 8 UU PPh)

6


a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;

b. dikehendaki scr tertulis o/ suami-isteri berdsrkan perjanjian pisah harta & penghasilan;

c. dikehendaki o/ isteri yg memilih unt m’jalankan hak & kewajiban perpajakannya sendiri.

Penghasilan neto suami-isteri pd huruf b dan c di atas, dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yg hrs dilunasi o/masing2 suami-isteri dihitung sesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka.

Contoh :

Dari contoh sblmnya, apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp225.000.000,-.

Misalnya pajak yg terutang atas jml penghasilan tsb adl sebesar Rp 56.250.000,-,

Maka unt masing2 suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sbb :

� Suami : 100.000.000,- / 225.000.000,- x Rp 56.250.000,- = Rp 25.000.000,

� Isteri : 125.000.000,- / 225.000.000,- x Rp 56.250.000,- = Rp 31.250.000,-

PengenaanPengenaanPengenaanPengenaan PajakPajakPajakPajak SuamiSuamiSuamiSuami----IstriIstriIstriIstri scrscrscrscr TERPISAHTERPISAHTERPISAHTERPISAH (Psl 8 UU PPh)

7


PPh Terhutang

PPh Terhutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh

Penghasilan Neto = Penghasilan bruto – pengurang2 yg diperbolehkan

(Pembukuan)

Penghasilan Neto = Penghasilan bruto x Tarif Norma Penghitungan

(Norma Penghitungan)

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto - PTKP

8


Pembahasan terkait pengurang2 penghasilan bruto bagi WP OP yg melakukan pembukuan dijelaskan dalam sesi berikutnya

Contoh penghitungan dgn Norma Penghitungan – dijelaskan dalam sesi berikutnya

No Jumlah Penghasilan Tarif

1. s.d. Rp. 50.000.000,00 5 %

2. Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15 %

3. Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25 %

4. Di atas Rp. 500.000.000,00 30 %

Tarif PPh WP Orang PribadiTarif PPh WP Orang PribadiTarif PPh WP Orang PribadiTarif PPh WP Orang Pribadi (Psl 17 UU PPh)

Contoh : Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,-.

Pajak Penghasilan terutang =

5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-

15% x Rp 200.000.000,- = Rp 30.000.000,-

25% x Rp 250.000.000,- = Rp 62.500.000,-

30% x Rp 100.000.000,- = Rp 30.000.000,-

Jumlah Rp 125.000.000,-

9


PPh Akhir Tahun (Psl 29)PPh Akhir Tahun (Psl 29)PPh Akhir Tahun (Psl 29)PPh Akhir Tahun (Psl 29)

PPh Kurang Bayar = PPh terhutang – Kredit Pajak � PPh terhutang > Kredit Pajak

PPh Lebih Bayar = PPh terhutang – Kredit Pajak � PPh terhutang < Kredit Pajak

PPh Nihil = PPh terhutang – Kredit Pajak � PPh terhutang = Kredit Pajak

Kredit Pajak :

• PPh Pasal 21

• PPh Pasal 22

• PPh Pasal 23

• PPh Pasal 24

• PPh Pasal 25 (termasuk Pokok STP)

• PPh Pasal 26 (5)

• Fiskal Luar Negeri

10


PPh Akhir Tahun (Psl 29) PPh Akhir Tahun (Psl 29) PPh Akhir Tahun (Psl 29) PPh Akhir Tahun (Psl 29)

Pajak Penghasilan yang terutang Rp 80.000.000,-

Kredit pajak:

- Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21) Rp 5.000.000,-

- Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000,-

- Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23) Rp 5.000.000,-

- Kredit pajak luar negeri (Pasal 24) Rp 15.000.000,-

- Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25) Rp 10.000.000,-

Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan Rp 45.000.000,-

Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar (PPh Psl 29) Rp 35.000.000,-

Contoh

11


Angsuranngsuranngsuranngsuran PajakPajakPajakPajak dlmdlmdlmdlm TahunTahunTahunTahun BerjalanBerjalanBerjalanBerjalan

PPhPPhPPhPPh PslPslPslPsl 25 25 25 25

PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak yg dibayar sendiri (angsuran pajak) oleh WP dlm tahun berjalan yg akan dikreditkan pd akhir tahun pajak yg bersangkutan

Penghitungan PPh Pasal 25

1. PPh yg terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yg lalu, dikurangi dgn :

a. PPh yg dipotong /dipungut sbgmn dimaksud dlm Psl 21, Psl 23, Psl 22; dan

b. PPh yg dibayar / terutang di LN yg boleh dikreditkan sbgmn dimaksud dlm Psl 24

2. dibagi 12 atau banyaknya bulan dlm bagian tahun pajak.

PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh 2013 : Rp 50.000.000,-

dikurangi dengan :

a. PPh Pasal 21 (unt WP OP) Rp 15.000.000,-

b. PPh Pasal 22 Rp 10.000.000,-

c. PPh Pasal 23 Rp 2.500.000,-

d. PPh Pasal 24 Rp 7.500.000,- (+)

Jumlah kredit pajak Rp 35.000.000,- (-)

Selisih Rp 15.000.000,-

Besarnya PPh Psl 25 setiap bln selama 2014 adalah sebesar : Rp15.000.000,00 / 12 = Rp 1.250.000,00

12


PenghitunganPenghitunganPenghitunganPenghitungan PPhPPhPPhPPh PslPslPslPsl 25 25 25 25

DalamDalamDalamDalam Hal2 Hal2 Hal2 Hal2 TertentuTertentuTertentuTertentu

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran

pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sbb :

1. WP berhak atas kompensasi kerugian;

2. WP memperoleh penghasilan tidak teratur;

3. SPT Tahunan tahun yg lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yg ditentukan;

4. WP diberikan perpanjangan jk waktu penyampaian SPT Tahunan;

5. WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yg mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan

6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP.

13


Angsuran Pajak dlm Tahun Berjalan PPh Psl 25

WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Kewajiban PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

(WP-OPPT) sesuai Psl 25 ayat (7) huruf (c) diatur lebih lanjut dengan PER-

32/2010 �� akan dibahas tersendiri.

14


Fiskal Luar Negeri

Mulai 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2010, tarif FLN adalah sebesar :

� Rp 2.500.000,- unt setiap orang setiap kali bertolak ke LN - pesawat udara

� Rp. 1.000.000,- unt setiap orang setiap kali bertolak ke LN - angkutan laut.

Dikecualikan dari kewajiban membayar FLN adalah :

1. Bebas scr langsung (langsung menuju ke konter fiskal sblm imigrasi dgn menunjukkan paspor dan boarding pass);

2. WP OP DN yang memiliki NPWP;

3. Bebas dengan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN).

15


SPT Tahunan PPh WP OP

1. Formulir 1770 (SPT Tahunan PPh WP OP), bagi Wajib Pajak ber penghasilan :

• dari usaha/pekerjaan bebas yg m’selenggarakan Pembukuan / Norma Penghitungan;

• dari satu atau lebih pemberi kerja;

• yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; dan/atau

• penghasilan lain.

2. Formulir 1770 S (SPT Tahunan PPh WP OP 1770 Sederhana), bagi WP ber penghasilan :

• dari satu atau lebih dari satu pemberi kerja;

• dari dalam negeri lainnya; dan/atau

• yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final.

3. Formulir 1770 SS (SPT Tahunan PPh WP OP Sangat Sederhana), bagi WP ber penghasilan :

- hanya dari 1 pemberi kerja dgn jml penghsl bruto dari pekerjaan tdk lebih dari Rp 60 jt-sethn; &

- tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/ atau bunga koperasi.

16


Penghitungan PPh dalam SPT Tahunan

1. Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri :

a. Peredaran Usaha

b. Harga Pokok Penjualan

c. Biaya Usaha Lainnya

d. Penghasilan Neto dari Usaha

e. Penghasilan dari Luar Usaha

f. Biaya dari Luar Negeri

g. Penghasilan Neto dari Luar Usaha

h. Penghasilan Neto Komersial DM

2. Penghasilan Neto Luar Negeri

3. Jumlah Penghasilan Neto Komersial

4. Penghasilan Dikenakan PPh Final & Bukan Obyek PPh

12/21/2013

17


Penghitungan PPh dalam SPT Tahunan

5. Penyesuaian Fiskal Positip (+)

6. Penyesuaian Fiskal Negatip (-)

7. Fasilitas Penanaman Modal – Pengurang Penghasilan

8. Penghasilan Neto Fiskal

9. Kompensasi Kerugian Fiskal

10. Penghasilan Kena Pajak

11. PPh Terhutang

12. PPh Ditanggung Pemerintah

13. Kredit Pajak Dipotong / dipungut pihak lain

14. PPh yg Harus dibayar sendiri / Lebih Bayar

15. PPh telah dibayar sendiri (PPh Psl 25)

16. PPh Kurang / (Lebih) Bayar

17. Penghitungan Angsuran Masa - PPh Psl.25

18. PPh Final

19. Penghasilan Bukan Obyek Pajak12/21/2013

18


12/21/2013

KOREKSI FISKAL

Latar Belakang

Adanya perbedaan perlakuan terhadap penghasilan dan pengurang

penghasilan menurut Laporan Keuangan Komersial (SAK) dan Peraturan

Perpajakan

Solusi

• Tidak boleh membuat pembukuan ganda

• Apabila Laporan Keuangan berdasarkan Komersial (SAK)

• Lakukan Koreksi Fiskal sesuai Peraturan Perpajakan

Jenis Koreksi Fiskal

- Koreksi Positip (+) : menambah penghasilan / pajak atau mengurangi biaya

- Koreksi Negatip (-) : mengurangi penghasilan / pajak atau menambah biaya

19


JENIS KOREKSI FISKAL

1. Beda Tetap

Perbedaan perlakuan di Lap Keu Komersial (SAK) dan Peraturan Perpajakan bersifat tetap

a. Dividen yg diterima PT, Koperasi, BUMN/ BUMD atas penyertaan modal pd

badan usaha di Indonesia , dgn syarat dividen yg diterima PT, BUMN, BUMD

berasal dari cad laba yg ditahan dankepemilikan saham paling rendah 25%

• Komersial : obyek kena pajak

• Fiskal : bukan obyek kena pajak

b. Bunga Tabungan / Deposito

• Komersial : penghasilan yg digabung dgn penghasilan lain

• Fiskal : bersifat final – tdk digabung dgn penghasilan lain

a. Sumbangan, Fringe Benefit, PPh dll

• Komersial : boleh dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan

• Fiskal : tidak boleh dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan

12/21/2013

20


KOREKSI FISKAL

U R A I A NCfm.

KomersialKoreksi Fiskal

Cfm.

FiskalKeterangan

Penerimaan Deviden dari

PT. ABCD (penyertaan

40%)150.000.000 (150.000.000) -

Bukan Obyek Pajak

Bunga Deposito 160.000.000 (160.000.000)-

Dikenakan PPh

Final

Sumbangan HUT RI & ABRI 20.000.000 20.000.000 -

Psl.9

Bantuan ke Panti Asuhan 10.000.000 10.000.000 -

Psl.9

Contoh : Beda Tetap

12/21/2013

21


JENIS KOREKSI FISKAL

2. Beda Waktu

Perbedaan perlakuan antara Akuntansi Komersial (SAK) dan Peraturan

Perpajakan menyangkut saat (waktu) pengakuannya yang berbeda.

� Pengakuan biaya penyusutan – perbedaan tarif

� Penilaian persediaan – perbedaan metode

� Pengahukuan penghapusan piutang – perbedaan persyaratan

� dll

12/21/2013

22


KOREKSI FISKAL

U R A I A NCfm.

Komersial

Koreksi

FiskalCfm. Fiskal Keterangan

Penyusutan - Aktiva

Pabrik250.000.000 (50.000.000) 300.000.000 Beda tarif

Pemakaian Bahan

(HPP) 800.000.000 40.000.000 760.000.000

Beda

metode

Penghapusan

Piutang 90.000.000 20.000.000 70.000.000

persyaratan

blm

terpenuhi

Contoh : Beda Waktu

12/21/2013

23


12/21/2013 24

Ada Pertanyaan???

Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP. 24

1. ……

2. ……

3. ……

4. ……

5. ……

Pertanyaan:


25

Terima kasih

atas perhatiannya

Iji Samaji, S.E, M.Si., Ak.. CA., BKP.

Lecturer, Tax Adviser & Tax Trainer / Instructor

Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP. 26

Semoga Sukses


27

28Iji Samaji, SE. M.Si. Ak. CA. BKP.

28

Terima Kasih

atas perhatiannya

29


A1 Selamat Datang dan Selamat Mengikuti...

Documents

Transcript of A1 Selamat Datang dan Selamat Mengikuti...