PPh Orang Pribadi*Subyek PajakSubyek Pajak adalah orang atau badan yang menurut Undang-undang dikenakan pajak (Pasal 1 UU PPh)Subyek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib PajakDikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak, atau bagian tahun pajak.Subyek Pajak orang pribadi dibedakan Subyek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

PPh Orang Pribadi*Subyek Pajak Orang Pribadi DNOrang PribadiOrang pribadi dianggap subyek pajak dalam negeri bila bertempat tinggal di Ind atau berada di Ind lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Ind dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di IndContoh:Tn. Azizan lahir dan tinggal selama hidupnya di IndMr. Ballack selama 1 tahun berada di Indonesia lebih dari 183 hari berada di Indonesia walaupun sering pulang pergi ke negaranya.Mr. Sheva mulai bekerja di Ind bulan Okt 05 tapi berniat untuk menetap di Ind, maka untuk tahun pajak 2005 dianggap SPOPDN dan dikenakan tarif PPh DN

PPh Orang Pribadi*Subyek Pajak Orang Pribadi DNWarisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhakWarisan dianggap sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban perpajakannya digantikan oleh warisan tersebut sampai dengan terbagi kepada yang berhak (ahli waris)Contoh :Tn. X meninggal dunia dan mewariskan UD Maju kepada para ahli warisnya, selama UD Maju belum dibagikan kepada ahli warisnya, kewajiban pajak dilaksanakan oleh UD Maju

PPh Orang Pribadi*Subyek Pajak Orang Pribadi LNSubyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tapi memperoleh penghasilan dari Indonesia Contoh Mr. Tan Po Sugwan tinggal di Korea membeli saham PT. Y di BEJ. Bila PT. Y membagi deviden kepadanya, deviden tersebut akan tetap dipotong pajak (PPh psl 26)Mr. Drogba bekerja di Ind sebagai expatriate selama 2 bulan. Karena Mr. Drogba tinggal di Ind kurang dari 183 hari maka atas gajinya tidak dipotong PPh Pasal 21 tetapi pph pasal 26

PPh Orang Pribadi*Kewajiban pajak SPOPDN SPOPLN

Negara sumber penghasilan yang dikenakan pajakPenghasilan dari Ind dan dari Luar Ind (World Wide Income)Penghasilan yang berasal dari Ind saja (asas sumber)Dasar Pengenaan PajakPenghasilan NettoPenghasilan BrutoTarif PajakTarif Umum PPh pasal 17Tarif PPh pasal 26 atau sesuai dengan Tax Treaty jika sudah terdapat Tax TreatyKewajiban Lapor SPTWajib menyampaikan SPT TahunanTidak Wajib menyampaikan SPT

PPh Orang Pribadi*Bukan Subyek PPh Orang PribadiOrang Pribadi walaupun tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun tetapi tidak dianggap sebagai subyek pajak Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pjabat lain dari ngr asing, dan org diperbantukan kpd mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama dg syarat bukan WNI dan di Ind tidak menerima atau memperoleh pghasilan dan ada azas timbal balik contoh: duta besar, konsulat, atase beserta keluargaPejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan Menkeu dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh penghasilan di Ind. Contoh : Unesco

PPh Orang Pribadi*Saat timbul dan berakhirnya kewajiban Pajak SubyektifSubyek Pajak Dalam NegeriOrang Pribadi, dimulai saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Ind. Berakhir pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Ind untuk selama-lamanyacontoh : Mr. Z menandatangani kontrak bekerja di Indonesia selama 1 tahun, maka pada saat penandatanganan kontrak tersebut Mr. Z dianggap sudah berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan sudah merupakan subyek Pajak Dalam NegeriWarisan, dimulai saat warisan yang belum terbagi itu timbul, berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagikan.Contoh : Tn. X meninggal dunia dan mewariskan UD Maju kepada para ahli warisnya. Pada saat meninggal itulah UD Maju menjadi subyek pajak. Setelah warisan habis dibagi kepada ahli waris, saat itu kewajiban pajak subyektif berakhir

PPh Orang Pribadi*Saat timbul dan berakhirnya kewajiban Pajak SubyektifSubyek Pajak Luar NegeriYang memperoleh pghasilan dgn bekerja pada perusahaan atau berinvestasi di Ind, dimulai pada saat memperoleh atau menerima pghasilan di Ind, berakhir pada saat tidak lagi memperoleh atau menerima pghasilan di Ind.Yang memperoleh penghasilan di Ind dengan membuka usaha (menjalankan BUT) dimulai pada saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.Apabila kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia hanya meliputi sebagian tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak

PPh Orang Pribadi*Obyek PajakObyek PPh Orang Pribadi adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

PPh Orang Pribadi*Kelompok PenghasilanPenghasilan dari pekerjaanPenggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperolehHadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.Penghasilan dari usaha atau kegiatanLaba usahaPenghasilan dari modal (investasi)Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan hartaBunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utangDeviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasiRoyaltiSewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

PPh Orang Pribadi*Kelompok PenghasilanPenghasilan lain-lainHadiah dari undianPenerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biayaPenerimaan atau perolehan pembayaran berkalaKeuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahKeuntungan karena selisih kurs mata uang asingSelisih lebih karena penilaian kembali aktivaTambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

PPh Orang Pribadi*Jenis PenghasilanPenghasilan yang merupakan obyek pajak PPh tidak bersifat final (pasal 4 ayat (1))Penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dipotong PPh Final (pasal 4 ayat (2))Penghasilan yang bukan obyek pajak (Pasal 4 ayat (3))

PPh Orang Pribadi*Hubungan IstmewaHubungan istimewa timbul jika Subyek Pajak Orang Pribadi memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat (pasal 18 ayat 4 UU PPh). Hubungan Istimewa berakibat pada :Penggabungan penghasilan anak yang belum dewasa dengan penghasilan orang tuanya (Pasal 8 ayat 4)Keuntungan atas jual beli aktiva tetap diantara orang pribadi yang memiliki hubungan istimewa yaitu dengan menghitung harga pasar wajar dibandingkan dengan nilai buku aktiva tersebut

PPh Orang Pribadi*Obyek Pajak yang dikenakan PPh finalYang dimaksud PPh final adalan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan yang pada akhir tahun penghasilan tersebut tidak diperhitungkan sebagai pembayaran pajak yang dibayar dimuka atau kredit pajak.Contoh : Tn. Sabar adalah WPOP pemilik gudang yang disewa oleh PT. Adil. Pada saat pembayaran uang sewa PT. Adil memotong PPh Final atas sewa bangunan sebesar 10%. Penghasilan sewa ruangan tersebut tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan. Pototngan pajak final atas sewa ruangan juga tidak lagi diperhitungkan sebagai kredit pajak

PPh Orang Pribadi*Obyek Pajak yang dikenakan PPh finalWPOP harus memisahkan pencatatan penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh Final dari Penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh non final. Selain itu atas biaya yang telah dikeluarkan atas Penghasilan yang berupa final, tidak boleh dimasukan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh terutang pada SPT Tahunan.Contoh : Atas penyewaan gudang tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 1.000.000. Karena biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang dipotong PPh Final maka biaya tersebut tidak boleh diperhitungkan lagi dalam SPT Tahunan.

PPh Orang Pribadi*

Obyek PajakTarifDasar HukumPenghasillan yang diterima/diperoleh WP OP dari transaksi penjualan saham dibursa efek: Untuk semua transaksi semua saham; Untuk transaksi penjual saham pendiri;0,1% x Ph Bruto (0,1% x PPh Bruto + 0,5% x nilai saham pada saat IPO)PP No.41/1994 jo.PP No.14/1997 jo.282/KMK.04/1997 jo.SE-06/Pj.04/1997Penghasilan WPOP berupa hadiah undian25% x Ph BrutoPP No.132/2000Penghasilan bunga deposito yang diterima WPOP, termasuk simpanan pada bank DN yang memiliki cabang di LN20% x Ph BrutoPP No.131 /2000 KMK 51 /KMK.04/2001Penghasilan bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI20% x Ph BrutoPP No.131 /2000 KMK 51 /KMK.04/2001Penghasilan WPOP dari sewa tanah dan/atau bangunan10% x Ph BrutoPP.5/2002.KMK.N0.120/KMK.03/2001Penghasilan yang diterima olleh WPOP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT5% x Nilai tertinggi dari nilai pasar dan NJOP248/KMK.04/1995

PPh Orang Pribadi*

Penghasilan WPOP yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan5% x Nilai tertinggi dari nilai pasar dan NJOPPP No.48/1994 jo. PP No 27/1996 jo. PP79/1999 392/ KMK.04/1996 jo.SE-04/PJ.33 /1996Penghasilan yang diterima/diperoleh WPOP atau Badan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek Diterima WP DN Diterima WP LN

20% x Ph Bruto20% x Ph BrutoPP No.139/2000 558/KMK.04/2000 Jo PP No.6/2002Penghasilan WPOP berupa dividen yang diterima dari WP Badan DN10% x Ph brutoPasal 17 2(c) UU PPh; PP 19/2009Penghasilan yang diterima/diperoleh WPOP DN sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan tertentu berupa Uang tebusan pensiun & THT yang dibayar sekaligus - Uang pesangon 5% x (diatas 25 juta - 50 juta); 10% x (diatas 50 juta -100 juta); 15% x (diatas 100 juta 200 juta) 25% x (diatas 200 jutaPP149/2000Pesangon0 -50 juta = TKP>50 jt 100 jt = 5%>100jt 500jt=15%>500jt = 25%Pensiun0-50 juta = TKP>50 juta = 5%PP 68/2009

PPh Orang Pribadi*

Penghasilan yang diterima oleh OP dengan statujs WP LN berupa imbalan atas pe kerjaan, jasa atau pekerjaan

20% x Ph BrutoPsal 26 UU PPh jo KEP 545/PJ./2000Penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, TNI/ Polri dan pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada ke uangan negara atau keuang an daerah, kecuali pega wai golongan II/d ke bawah15% x Ph BrutoPP No.45/1994 jo.636/KMK.04/1994 KEP-545/PJ/2000Penghasilan WPOP berupa bunga simpanan anggota koperasi10% x Ph BrutoBunga diatas 240.000Pasal 23 ayat (1) UU PPh; PP 15/2009Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia yang diterima WP LN selain BUT di Indonesia dan premi asuransi ya;ng dibayarkan kepada perusahaan asuransi di LN20% x Perkiraan Ph BrutoPasal 26 UU PPh

PPh Orang Pribadi*Penghasilan bukan obyek pajakPenghasilan yang tidak dikenakan PPh pada saat WPOP menerima penghasilan. Penerima penghasilan tidak dipotong PPh dan pemberi penghasilan tidak memotong PPh namun penerima penghasilan tetap melaporkan pada SPT Tahunannya.Karakteristik ini sama dengan Penghasilan yang dikenakan PPh final. Pelaporannya harus dipisahkan dengan Penghasilannya yang dikenakan PPh. Demikian juga dengan biaya-biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan obyek PPh tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang pengahsilan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun di SPT Tahunan.

PPh Orang Pribadi*Jenis-jenis Penghasilan yang bukan obyek pajakKriteria karena adanya pengalihan obyek pajakBantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan para penerima zakat yang berhakHarta hibaan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri KeuanganPenggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah; penghasilan-penghasilan di atas bukan merupakan obyek pajak karena titik pemajakan atas penghasilan tersebut bukan pada pihak yang menerima tetapi pada pihak yang memberikan penghasilan. Pihak yang menyerahkan penghasilan dikenakan pajak atas sumbangan, bantuan dan penggantian dalam bentuk natura dikenakan bukan pada pihak yang menerima sumbangan bantuan atau natura tetapi pada pihak yang memberikan penghasilan tersebut.

PPh Orang Pribadi*Jenis-jenis Penghasilan yang bukan obyek pajakKriteria karena adanya pengalihan saat dikenakan pajakPembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;Iuaran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan;

PPh Orang Pribadi*Jenis-jenis Penghasilan yang bukan obyek pajakKriteria karena adanya pelaksanaan investasiDividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat;Dividen berasal dari cadangan laba ditahan perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selam 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi ijin usaha;Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan psangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha dan kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut:a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

PPh Orang Pribadi*Jenis-jenis Penghasilan yang bukan obyek pajakKriteria karena adanya standar akuntansi yang berlakuHarta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak dibagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

Alasan PerdataPenghasilan yang tidak termasuk obyek pajak karena alasan perdata adalah warisan.

PPh Orang Pribadi*Menghitung PPh Orang PribadiPenghasilan netoWP menyelenggarakan pembukuanWP tidak menyelenggarakan pembukuanWP berstatus sebagai karyawanPenghasilan Tidak Kena PajakPenghasilan Kena PajakTarifKredit Pajak

PPh Orang Pribadi*Penghasilan neto WP menggunakan pembukuanUntuk menghitung Penghasilan neto, atas penghasilan bruto yang diterima dapat dikurangkan dari biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat (1). Biaya-biaya yang bersifat bukan pengurang (UU PPh pasal 9 ayat (1)), biaya-biaya yang terkait dgn penghasilan bukan obyek pajak (UU PPh pasal 4 ayat (3)) dan biaya-biaya yang terkait dgn obyek pajak yang dikenakan PPh final. Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Penghasilan Bruto Biaya-biaya deductible = Penghasilan neto

PPh Orang Pribadi*Deductible expenseBiaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).

PPh Orang Pribadi*Deductible ..Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Kerugian dari selisih kurs mata uang asing Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

PPh Orang Pribadi*Deductible ..Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagihKompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

PPh Orang Pribadi*Contoh Kompensasi Rugi:Dalam tahun 2000 PT. X menderita Rugi Fiskal sebesar Rp 1,2 Milyar. Dalam 5 tahun berikutnya laba (rugi) fiskal PT. X sbb :2001 : Rp 200.000.0002004 : Rp 100.000.0002002 : (Rp 300.000.000) 2005 : Rp 800.000.0002003 : N I H I L2006 : Rp 500.000.000

Kompensasi kerugian dilakukan sbb :Rugi fiskal Thn 2000 (Rp 1.200.000.000,00)Laba fiskal Thn 2001 Rp 200.000.000,00(+)Sisa rugi fiskal Thn 2000 (Rp 1.000.000.000,00)Rugi fiskal Thn 2002 (Rp 300.000.000,00)Sisa rugi fiskal Thn 2000 (Rp 1.000.000.000,00)Laba fiskal Thn 2003 N I H I L (+)Sisa rugi fiskal Thn 2000 (Rp 1.000.000.000,00)Laba fiskal Thn 2004 Rp 100.000.000,00(+)Sisa rugi fiskal Thn 2000 (Rp 900.000.000,00)Laba fiskal Thn 2005 Rp 800.000.000,00Sisa rugi fiskal Thn 2000 (Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal Thn 2002 (Rp 300.000.000,00)Laba fiskal Thn 2006 Rp 500.000.000,00 (+)Laba Kena Pajak Thn 2006 Rp 200.000.000,00

PPh Orang Pribadi*Undeductible expensePembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

PPh Orang Pribadi*Undeductible ..Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21). Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan

PPh Orang Pribadi*Undeductible ..Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

PPh Orang Pribadi*Undeductible ..Pajak Penghasilan Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya Gaji yang dibayarkan kepada anggota perseutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

PPh Orang Pribadi*Undeductible ..Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan ketentuanBiaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Norma Penghitungan Khusus

PPh Orang Pribadi*Undeductible ..PPh yang ditanggung pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh PPh Pasal 26 tersebut Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak

PPh Orang Pribadi*Berikut ini laporan laba rugi komersial usaha Tn Abadi selama tahun 2005

Sheet1

Penghasilan dari usaha

PenjualanRp130,000,000

Harga pokok penjualanRp60,000,000

Laba KotorRp70,000,000

Biaya operasi

Gaji pegawaiRp9,000,000

Alat tulis kantorRp8,000,000

Biaya pemeliharaan bangunan yang disewakanRp7,000,000

PPh Pasal 25Rp6,000,000

Sanksi keterlambatan penyampaian SPTRp5,000,000

PBBRp4,000,000

Biaya listrik, air, telpon kantorRp3,000,000

Biaya listrik, air, telpon rumahRp2,000,000

Sumbangan HUT RIRp1,000,000

Jumlah biaya usahaRp45,000,000

Penghasilan luar usaha

Penghasilan dari persewaan bangunanRp50,000,000

Bunga pinjamanRp10,000,000

Bagian Laba Firma Abadi & RekanRp2,000,000

Jumlah penghasilan luar usahaRp62,000,000

Laba BersihRp87,000,000

Sheet2

Sheet3

PPh Orang Pribadi*Penghasilan neto WP tidak menggunakan pembukuanBagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka mempunyai kewajiban menyelenggarakan pencatatan. Untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sesuai dengan pasal 14 UU PPh. Besarnya persentase NPPN ditetapkan dengan KMK. Penetapannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-536/PJ./2000Penghasilan bruto x Prosentase NPPN = Penghasilan neto

PPh Orang Pribadi*WP OP Omset 1 th < 4,8 MiliarOmset 1 th 4,8 MiliarBoleh melakukan pencatatanWajib melakukan pembukuanPengh netto =Pengh brutto x Norma pengh netto %Pengh netto = Pengh brutto pengurang pengh brutto`Pengh Kena Pajak =(Pengh brutto x Norma pengh netto %)- PTKPPengh Kena Pajak =(Pengh brutto Biaya deductible Kompensasi Kerugian PTKP)PPh terutang = Tarif psl 17 x Pengh Kena Pajak

PPh Orang Pribadi*Norma Penghasilan NettoKep 536/PJ./2000Pengelompokan menurut jenis usaha & wilayah10 ibu kota propinsiMedan - SurabayaPalembang - DenpasarJakarta - ManadoBandung - MakasarSemarang - PontianakIbu kota propinsi lainnyaDaerah lainnya

PPh Orang Pribadi*Ex. Lampiran Kep 536/PJ./2000

KodeJenis Usaha10 ibu kota propinsikota propinsi lainnyaDaerah lainnya32200Industri pakaian jadi kecuali untuk kaki13,51312,532300Industri kulit & barang dari kulit kec utk kaki17,516,51632400Industri barang keperluan kaki17161562200Perdgn eceran brg kelontong, supermarket30252062420Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, hasil pengolahan kulit termasuk brg keperluan kaki30252062422Perdagangan eceran brg elektronik30252062100Rumah makan dan minum25202062920Jasa akuntansi dan pembukuan36353593213Dokter 4542,54097110Reparasi kendaraan bermotor2018,517,597400Pangkas rambut dan salon kecantikan302827

PPh Orang Pribadi*Wajib Pajak yang berstatus sebagai karyawan atau pegawai Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan, berhak atas penghasilannya yaitu gaji berupa biaya jabatan atau biaya pensiun yang diberikan kepada pegawai tetap atau pensiunan, untuk dijadikan sebagai pengurang dari penghasilan bruto berupa gaji, tunjangan, uang lembur, premi asuransi JPK, JKK, JKM, Bonus dan lain-lain yang diterima pegawai tetap. Jika karyawan membayar premi Jaminan Hari Tua (JHT) juga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto baik untuk penghitungan PPh Pasal 21 maupun perhitungan PPh orang pribadi.Penghasilan bruto biaya jabatan/biaya pensiun = penghasilan neto

PPh Orang Pribadi*Penghasilan istriBekerja pada satu pemberi kerjaBekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan/atauMelakukan usaha, dan/atauMelakukan pekerjaan bebasPenghasilan istri tidak digabungStatus K/...PPh 21 atas penghasilan istri bersifat final (tidak dapat dikreditkan)Penghasilan istri digabungStatus K/I/...PPh 21/22/23 atas penghasilan istri dapat dikreditkan

* HIDUP BERPISAH

MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARATERTULISPENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR- Penghasilan Neto suami isteri digabung- Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan NetoPENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRISUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAHPasal 8 ayat (2) dan (3)

PPh Orang Pribadi*Penghasilan Tidak Kena PajakKepada OP sebagai WPDN diberikan pengurangan berupa PTKPBesarnya PTKP ditentukan keadaan pada awal tahun takwim.Untuk penghasilan istri digabung, tambahan seorang istri(hanya seorang istri) dilakukan dalam hal istri :bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasabekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai pemotong pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebasbekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerjaWarisan yang belum terbagi sbg WP menggantikan yg berhak tidak memperoleh pengurangan PTKPPTKP bagi WP masing-masing suami istri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing WP diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin, sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.PTKP untuk Wajib Pajak yang melakukan pisah harta adalah sebesar PTKP masing-masing. Namun status kawin dan tanggungan disertakan pada suami sebagai kepala keluarga.

PPh Orang Pribadi*Penghasilan Tidak Kena PajakPENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAKATAUAWAL BAGIAN TAHUN PAJAK

PPh Orang Pribadi*Penghasilan Tidak Kena Pajak berlaku mulai 1 jan 2013PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAKATAUAWAL BAGIAN TAHUN PAJAK

PPh Orang Pribadi*Status PTKPTK/... tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;K/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;K/I/...Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;PH Wajib Pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;HB/...Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga.

PPh Orang Pribadi*PTKP: K/I/. Diberikan kpd:SUAMI ISTERI YANG PENGHASILANNYA DIGABUNG DLM MENGHITUNG PENGH. NETOMENURUT UU PPh PENGHASILAN /KERUGIAN ISTERI DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA

KECUALI1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21, DAN 2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA

PPh Orang Pribadi*HUBUNGAN KELUARGA 10 KE SAM PING IPAR WP10KE SAM PING

10 KE ATAS 10 KE ATASAYAH+IBUMERTUAWPSAUDARAKANDUNG10 KE BAWAH10 KE BAWAHANAKKANDUNGANAKTIRI WPSEDARAHSEMENDAWP + ISTRISEMENDASEDARAH

PPh Orang Pribadi*PKP (Penghasilan Kena Pajak) =Penghasilan Neto (Fiskal)-/- Zakat Atas Penghasilan -/- Kompensasi Rugi (bagi WP yang menyelenggarakan Pembukuan)-/- PTKP (Pengh. Tidak Kena Pajak)

PPh Orang Pribadi*Zakat atas PenghasilanDibayarkan WP OP MuslimKepada BAZ atau LAZ yang disahkan PemerintahBukti yang sahAtas Penghasilan yang merupakan obyek PPh tidak final (maks. 2,5%)

PPh Orang Pribadi*Menghitung PPhPPh terutang = Tarif Pasal 17 x PKP

TARIF PPh BAGI WP ORANG PRIBADI DN

PPh Orang Pribadi*TextTextTextTextJUMLAH PKPRp 590.000.950Untuk penghitungan tarif PKP menjadi Rp 590.000.000 (pembulatan kebawah ribuan)PPh TERUTANG : 5% X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.00015% X Rp 200.000.000 = Rp 30.000.00025% X Rp 250.000.000 = Rp 62.500.00030% X Rp 90.000.000 = Rp 27.000.000Rp 122.000.000CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DN

PPh Orang Pribadi*Kredit PPh dan Perhitungan PPh akhir tahun

PPh Orang Pribadi*PASAL 22PASAL 23PASAL 24PEMUNGUTAN PPh DARI KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAINPEMOTONGAN PPh DARI DIVIDEN,BUNGA,ROYALTI,SEWA, HADIAH DAN PENGHARGAAN, DAN IMBALAN LAINPAJAK YG DIBAYAR ATAU TERUTANG ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG BOLEH DIKREDITKANPASAL 25 PASAL 21TIDAK BOLEH DIKREDITKANPEMBAYARAN YG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRIPEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN/JASA/KEGIATANSANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKANSERTA SANKSI PIDANA BERUPA DENDAKREDIT PAJAK BAGI WP OP DALAM NEGERI

PPh Orang Pribadi*CONTOH PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK:

PPh TERUTANG Rp 80.000.000,00

KREDIT PAJAK :

PPh Pasal 21 Rp 5.000.000,00PPh Pasal 22 Rp 5.000.000,00PPh Pasal 23Rp 10.000.000,00KPLN (Pasal 24) Rp 15.000.000,00DIBAYAR SENDIRI OLEH WP (Pasal 25)Rp 10.000.000,00

JUMLAH PPh YGDPT DIKURANGKAN(Rp 45.000.000,00)

PPh YG MASIH HARUS DIBAYARRp 35.000.000,00

PPh Orang Pribadi*Kredit PPh Pasal 24PPh YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI LUAR NEGERI OLEH WP DALAM NEGERI BOLEH DIKREDITKANDENGAN PPh YANG TERUTANG DLM THN PAJAK YANG SAMA SEBESAR YANG TERKECIL ANTARA:PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERITotal PPh TerutangPenghasilan Kena Pajak

Total PPh terutang

XJumlah Penghasilan Dari LN

PPh Orang Pribadi*PPh Pasal 25Penghitungan PPh Pasal 25 Secara UmumBesarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, 22 dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

PPh Orang Pribadi*PPh Pasal 25Besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sama dengan besarnya angsuran PPh untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak ybs, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Apabila terdapat kompensasi rugi, maka penghasilan neto sebagai dasar Perhit. PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar pengh. neto dengan memperhitungkan sisa rugi yang belum dikompensasiApabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, &berlaku mulai bulan berikutnya setelah diterbitkannya SKPApabila terjadiperubahan keadaan usaha/kegiatan wajib pajak (penurunan atau peningkatan usaha).

PPh Orang Pribadi*Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu WP OPPT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha grosir/eceran barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai/outlet yg tersebar di beberapa lokasi (tdk termasuk perdagangan kend bermotor & restoran).WP yang memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di KPP yang bersangkutan.WP yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di KPP masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berada.

PPh Orang Pribadi*WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTUKEP-171/PJ/2002 MENDAFTARKAN NPWP DI : KPP DOMISILI (MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WP) DAN, KPP LOKASI (MELIPUTI TEMPAT USAHA/GERAI; TIAP GERAI WAJIB MENDAFTARKAN NPWP)WP OP USAHA PERDAGANGAN GROSIR DAN ATAU ECERAN DENGAN BEBERAPA TEMPAT USAHA (GERAI);KECUALI PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR & RESTORANWAJIBANGSURANPPh PASAL 25SEBESARMax 0.75% DARI JML PEREDARAN BRUTO TIAP BULAN;DIBAYAR ATAS NAMA DAN NPWP MASING MASING TEMPAT USAHA dilunasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dilaporkan ke KPP Lokasi paling lambat tanggal 20

PPh Orang Pribadi*Angsuran PPh Pasal 25 WP OP Pengusaha TertentuJIKA WP TIDAK MENERIMA PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK DIKENAKAN PPh FINALMERUPAKANPELUNASANJIKA WP MENERIMA PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK DIKENAKAN PPh FINALMERUPAKANKREDITPAJAKKERUGIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYATIDAK DAPATDIKOMPENSASIKANKERUGIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYADAPATDIKOMPENSASIKAN

PPh Orang Pribadi*SPT Tahunan PPh Orang PribadiBentuk Formulir baru dan perbedaan peruntukan :Form 1770 Form 1770 S (Sederhana) Form 1770 SS (Sangat Sederhana)

PPh Orang Pribadi*Form 1770 diperuntukkan bagi :

WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas baik memakai Norma atau Pembukuanmenerima atau memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dan/ataumenerima atau memperoleh penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final; dan/ataumenerima penghasilan lainnya (dari harta atau luar negeri) ; dan/ataumenerima penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak

PPh Orang Pribadi*Form 1770 S (Sedehana) diperuntukkan bagi :

menerima atau memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dan/ataumenerima atau memperoleh penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final; dan/ataumenerima penghasilan lainnya (dari harta atau luar negeri)menerima penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak

PPh Orang Pribadi*Form 1770 SS (Sangat Sederhana) diperuntukkan bagi :

mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak melebihi dari Rp 60.000.000 (Empat puluh Delapan juta rupiah) setahun dan

tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi

Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana

***