Materi KUP - · PDF filePPh Orang Pribadi (1770/1770S/1770SS) PPh pasal 21/26 PPh pasal 22...
-
Upload
truongkhuong -
Category
Documents
-
view
242 -
download
9
Transcript of Materi KUP - · PDF filePPh Orang Pribadi (1770/1770S/1770SS) PPh pasal 21/26 PPh pasal 22...
Materi Kuliah
Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (KUP)
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
NPWP dan PengukuhanPKP
NPWP dan NPPKP
Wajib PajakPengusaha BukanPengusaha
NPWP danNPPKP NPWP
Siapakan yang Wajib Mendaftarkandiri untuk Memperoleh NPWP?
Orang Pribadi
• Menjalankan Usaha dan Pekerjaan Bebas
• Tidak Menjalankan Usaha, Penghasilan > PTKP
• Wanita Kawin Pisah Harta
Badan
OP dan Badan sebagaipemungut/pemotong pajak
Pengusaha
Orang Pribadi Badan
Dalam Kegiatan Usaha atauPekerjaannya
Menghasilkan barangMengimpor barangMengekspor barangMelakukan Usaha PerdaganganMelakukan Usaha JasaMemanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah PabeanMemanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean
Siapa yang Wajib Dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak????????
Orang Pribadi
Badan
Sebagai pengusaha yangmenyerahkan BKP/JKP yangdikenakan PPN
K e c u a l i
Pengusaha Kecil Omsetnya < Rp600jt per tahun Tidak ingin dikukuhkan sebagai
PKP
T E M PAT P E N DA F TA R A N WA J I B PA JA K
Wajib PajakOrang Pribadi Badan
K A N T O R P E L A Y A N A N P A J A K
PengusahaTertentu
Tempat Tinggal Tempat Kedudukan
Dan Tempat Kegiatan Usaha
Struktur NPWP
Contoh Kepemilikan NPWP WajibPajak Badan
PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhansehari-hari, didirikan dan berkedudukan di Jl. Petai 12,Menteng. Perusahaan tersebut memiliki cabang di Jl.Gejayan 100, Sleman; Jl. Kaliurang Km 5, Sleman, dan Jl.Malioboro 10, Yogyakarta.
NPWP Pusat: 01.234.567.0.025.000
NPWP Sleman 1: 01.234.567.0.542.001
NPWP Sleman 2: 01.234.567.0.542.002
NPWP Yogyakarta: 01.234.567.0.541.001
Contoh Kepemilikan NPWP WajibPajak Orang Pribadi
Bp. Gigih memiliki usaha pembuatan tas, yang tinggal diSerangan, Yogyakarta. Selain di rumahnya, produksi tas jugadilakukan di Godean, Sleman. Untuk pemasaran, dia memilikioutlet di Mal Menteng, Jakarta.
NPWP Pusat: 08.123.456.7.541.000
NPWP Sleman: 01.234.567.0.542.001
NPWP Menteng: 01.234.567.0.025.001
Penerbitan NPWP & PengukuhanPKP Secara Jabatan
KPP dapat menerbitkan NPWP danPengukuhan PKP secara jabatan,apabila WP tidak mendaftarkan diriuntuk diberikan NPWP atau tidakmelaporkan usahanya untukdikukuhkan sebagi PKP.
Sanksi Yang Berhubungan DenganNPWP & Pengukuhan PKP
Setiap orang yang dengan sengaja tidakmendaftarkan diri atau menyalahgunakan ataumenggunakan tanpa hak NPWP atauPengukuhan PKP, sehingga dapat merugikanpada pendapatan negara dipidana
pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan denda paling tinggi 4(empat) kali jumlah pajak terutangyang tidak atau kurang bayar.
Alasan Penghapusan NPWP
Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidakmeninggalkan warisan pemberitahuan tertulis dari ahli waris,dilampiri fotokopi akte kematian;
Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta danpenghasilan, fotokopi surat nikah atau akte perkawinan;
Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajaksesudah selesai terbagi surat pernyataan dari ahli waris;
Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku aktepembubaran dan neraca likuidasi;
Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnyasebagai bentuk usaha tetap, surat atau dokumen lain yangmendukung hal tersebut;
Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syaratsebagai Wajib Pajak laporan Pemeriksaan Lapangan
Alasan Pencabutan NPPKP
Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalamhal:
Pengusaha Kena Pajak pindah ke KPP lain. Pengusaha Kena Pajak bubar. Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak
tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN, dengan ketentuan: Mengajukan permohonan pencabutan PKP. Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahunpajak
Catatan :DJP harus memberi keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak
permohonan diterima (dengan pemeriksaan). Jika lewat jangka waktutersebut keputusan tidak diberikan maka permohonan dianggapdikabulkan dan surat pencabutan NPPKP harus diterbitkan dalamwaktu selambat-lambatnya satu bulan setelah jangka waktu tersebutberakhir.
PEMBAYARAN PAJAK
Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)
Surat atau dokumen untukmelakukan pembayaran ataupenyetoran pajak yang terutang.
Untuk beberapa jenis pajaktertentu, SSP dapat berfungsisebagai pengganti bukti potong,bukti pungut atau pengganti SPTMasa.
SSP Standar yang berfungsisebagai bukti potong/bukti pungut
1. Pembayaran PPN Impor
2. Pembayaran PPN Bendaharawan
3. Pembayaran PPh Pasal 22 Impor
4. Pembayaran PPh Pasal 22 Bendaharawan
5. Pembayaran PPh Final atas Transaksi PengalihanHak atas Tanah dan/atau Bangunan
6. Pembayaran sendiri PPh Final atas Persewaan Tanahdan/atau Bangunan
7. Khusus untuk PPh Pasal 25 (angsuran PPh), SSPjuga berfungsi sebagai SPT Masa.
TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK
Kantor pos
Bank-bank yang ditunjuk oleh DirjenAnggaran
Untuk pembayaran fiskal Luar Negeri selainditempat-tempat tersebut dapat dilakukanpada loket-loket pembayaran yang telahdisediakan di Pelabuhan keberangkatan.
Direktorat Jenderal Pajak tidak dibenarkanmenerima setoran pajak dari Wajib Pajak.
BATAS WAKTU PEMBAYARANPAJAK
SPT Masa ►paling lambat 15 hari setelah MasaPajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya).
SPT Tahunan (PPh ps 29) ►paling lambat sebelumSPT disampaikan
Sanksi keterlambatan ►sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% sebulan
STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SKKeberatan, SK Banding ►1 bulan sejak tanggalditerbitkan.
PELAPORAN PAJAK
FUNGSI SPT
Melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak yang terutang
Melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yangtelah dilaksanakan sendiri
Dari SPT tersebut akan dapat diketahui jumlah Pajak terutang,jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan berapa
kekurangan/kelebihan pembayaran pajak pada tahun tersebut
Melaporkan pembayaran dari pemotong pajak ataupemungut pajak tentang pemotongan/ pemungutan danpembayaran yang telah dilakukan kepada orang ataubadan lain
Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untukmelaporkan penghitungan dan atau pembayaranpajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan
kewajiban,
MasaMasa TahunanTahunan
Untuk suatumasa pajak
Untuk suatu tahunpajak atau bagian
tahun pajak
Karakteristik SPT PPh OP
SPT 1770 SPT 1770 S SPT 1770 SSbagi Wajib Pajak yang mempunyai
penghasilan:
1. dari usaha/pekerjaan bebas
yang menyelenggarakan
pembukuan atau
NormaPenghitungan
Penghasilan Neto;
2. dari satu atau lebih pemberi
kerja;
3. yang dikenakan PPh Final
dan/atau Bersifat Final;
dan/atau
4. penghasilan lain.
bagi Wajib Pajak yang mempunyai
penghasilan:
1. dari satu atau lebih pemberi
kerja;
2. dari dalam negeri lainnya;
dan/atau
3. yang dikenakan PPh Final
dan/atau Bersifat Final.
bagi Wajib Pajak yang mempunyai
penghasilan:
1. hanya dari satu pemberi kerja
dengan jumlah penghasilan
bruto dari pekerjaan tidak lebih
dari Rp60.000.000 (enam puluh
juta rupiah) setahun dan
2. tidak mempunyai penghasilan
lain kecuali penghasilan bunga
bank dan/atau bunga koperasi
Ket:
Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir
1721-A2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi Sangat Sederhana (Formulir
1770 SS).
Jenis SPTMasa Tahunan
PPh Badan (1771)
PPh Orang Pribadi
(1770/1770S/1770SS)
PPh pasal 21/26
PPh pasal 22
PPh pasal 23/26
PPh pasal 25
PPh pasal 4(2)
PPh pasal 15
PPN dan PPnBM (1995)
PPN Pemungut (1101 PUT)
PIHAK YANG WAJIB MENGISIDAN MENYAMPAIKAN SPT
Orang pribadi yang menerima penghasilandari usaha atau pekerjaan bebas;
Orang pribadi yang menerima penghasilanlebih dari satu pemberi kerja;
Setiap badan
Apabila WP memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberikerja dan atau tidak menerima penghasilan dari usaha ataupekerjaan bebas, maka WP tidak wajib mengisi dan
menyampaikan SPT kecuali ber-NPWP
CARA MEMPEROLEH SPT
Kantor Pelayanan Pajak; Kantor Penyuluhan Pajak; Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; atau Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet
atau Homepage Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:http://www.pajak.go.id atau mencetak/menggandakan/fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang samadengan aslinya. Surat pemberitahuan yang didapatkanmelalui sistem komputer dan penggandaan memilikikekuatan hukum yang sama dengan SuratPemberitahuan yang diambil dari tempat-tempat yangditetapkan.
Ketentuan Pengisian SPT(ps 3 (1) UU KUP)
Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT ke KantorPelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan olehDirektur Jenderal Pajak seperti diatas.
SPT harus diisi dalam bahasa Indonesia denganmenggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uangRupiah secara benar, jelas, dan lengkap sesuai denganpetunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan yang berlaku, kemudianmenandatangani dan menyampaikan ke KantorPelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan olehDirektur Jenderal Pajak.
Untuk Wajib Pajak badan, Surat Pemberitahuan harusditandatangani oleh pengurus atau direksi.
Apabila Surat Pemberitahuan yang mengisi danmenandatangani orang lain bukan Wajib Pajak, harusmelampirkan surat kuasa khusus.
Surat Pemberitahuan Wajib dilengkapi dengan lampiranyang ditentukan menurut perundang-undanganperpajakan yang berlaku, termasuk neraca danperhitungan rugi laba (bagi wajib pajak yang wajibmelakukan pembukuan).
Setelah Surat Pemberitahuan tersebut diatas telah diisilengkap beserta lampiran-lampirannya, diserahkankembali ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktuyang telah ditentukan dengan tanda bukti penerimaan.
Ketentuan Pengisian SPT(ps 3 (1) UU KUP)
Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabilatidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiridengan keterangan atau dokumen yang harus dilampirkansesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Kalau dikirim melalui pos, harus tercatat dan bukti tercatattersebut adalah bukti penerimaan.
Tidak / terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakandenda
Angsuran PPh Pasal 25 nihil, tetap wajib menyampaikanSPT Masa PPh.
Kewajiban penyampaian SPT Tahunan tidak dipengaruhioleh kondisi ada atau tidaknya pajak yang harus dibayar.
Ketentuan Pengisian SPT(ps 3 (1) UU KUP)
Batas Waktu Penyampaian SPT
SPT Masa > paling lama 20 hari setelahakhir masa pajak
SPT Tahunan WP Pribadi > paling lama3 bulan setelah akhir tahun pajak
SPT Tahunan WP Badan > paling lama 4bulan setelah akhir tahun pajak
Dokumen yang dilampirkan dalamSurat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Neraca dan Laporan laba rugi Tahun Pajak yang bersangkutan
beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal. Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa
kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapatdikompensasikan.
SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapatkekurangan pajak yang terutang -Surat Kuasa Khusus, apabilaSPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untukmenjelaskan penghitungan besarnya PKP atau besarnya PPhPasal 25.
Khusus untuk WP Bank, wajib melampirkan daftar debitur yangkreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. (SE-08/PJ.42/2002)
Dokumen yang dilampirkan dalamSurat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)
SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakanpembukuan
Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun yang bersangkutan beserta rekonsiliasi fiskal Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal. Penghitungan kompensasi kerugian, dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun
sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang
terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur/menunda pembayaran PPh 29. Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau
Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal ditandatanganioleh Ahli Waris.
Fotocopy formulir 1721- A1 dan atau 1721- A2, dalam hal wajib pajak menerimapenghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya olehpemberi kerja.
Penghitungan PPh terutang oleh masing-masing Wajib Pajak yang kawin denganperjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar WP orang pribadi pemeluk agama
Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkanoleh Pemerintah.
Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitunganbesarnya PKP atau besarnya PPh Pasal 25.
Dokumen yang dilampirkan dalamSurat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)
SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakanpencatatan
Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun. SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak
yang terutang. Fotocopy formulir 1721- A1 dan atau 1721 - A2, dalam hal wajib pajak
menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudahdipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
SPT Tahunan PPh pasal 21 SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak
yang terutang. Laporan Keuangan atas kegiatan kerjasama operasi bagi Wajib Pajak
Kerjasama Operasi. Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT Tahunnan ditandatangani oleh bukan
WP, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenangdalam hal WP orang pribadi telah meninggal dunia dan SPT Tahunanditandatangani oleh Ahli Waris.
SANKSI TIDAKMENYAMPAIKAN SPT
Rp500.000 untuk SPT Masa PPN;
Rp100.000 untuk SPT MasaLainnya;
Rp1.000.000 untuk SPT TahunanWP Badan
Rp100.000 untuk SPT TahunanWP Pribadi
PEMBETULAN SENDIRI SPTTAHUNAN PPh
Apabila SPT yang telah dilaporkan ternyata adakesalahan, WP dapat membetulkan sendiriSPT-nya dengan syarat:
Belum dilakukan tindakan pemeriksaan
Bila terjadi rugi atau lebih bayar, WPmenyampaikan pernyataan secaratertulis dalam jangka waktu dua tahunsebelum daluarsa penetapan
Pembetulan Sendiri...lanjutan
Atas kurang bayar akibat pembetulan, maka kekuranganpajak dilunasi dengan denda bunga 2% per bulan.
Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum adaSKP, WP diberikan kesempatan untuk mengungkapkanketidakbenaran, tetapi terbatas pada:
Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar Rugi menjadi lebih kecil Jumlah harta menjadi lebih besar Jumlah modal menjadi lebih besar
Untuk hal demikian WP tetap dikenakan sanksi 50% dari pajakyang kurang bayar