PENEGAKAN DAN PENEMUAN HUKUMDisampaikan oleh: Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn.

Penegakan

Hukum menjadi kenyataan bila terjadi penegakan hukum. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

Kepastian hukum Kemanfaatan, dan Keadilan

Pada dasarnya undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, tetapi harus tetap dilaksanakan.2

Dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang hakim tidak boleh menagguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan

Karena UU tidak lengkap, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya (rechtsvinding). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan

karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas tidak sempurnanya undang-undang, atau tidak adanya hukum

penemuan hukum dan lebih dari penerapan hukum

3

Penemuan hukum

diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit, penciptaan dan pembentukan hukum

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh: Hakim, hasilnya adalah Hukum Ilmuan, hasilnya adalah ilmu atau doktrin.4

Penemuan hukum yang otonom Terjadi pada negara-negara Anglo Saxon Pembentukan peraturan dan penerapan peraturan dilakukan oleh hakim. Bersifat heteronom, karena hakim harus tunduk pada putusan-putusan terdahulu (Yurisprudensi)

Penemuan hukum yang heteronom Terjadi pada negara-negara Eropa Kontinental, termasuk hukum di Indonesia Hakim tetap terikat pada undang-undang Terdapat juga unsur otonom, karena hakim dalam memutus harus melengkapi dan menjelaskan undang-undang.5

Hakim

perdata lebih memiliki kebebasan dalam penemuan hukum di banding dengan hakim pidana. Awalnya, hukum adalah kebiasaan, karena terlalu banyak dan tidak menjamin kepastian, maka timbulah gerakan kodifikasi

6

Kodifikasi

Merupakan penyatuan hukum Dituangkan dalam sebuah kitab undang-undang (codex) Aliran

Legisme

Aliran pada ilmu pengetahuan dan peradilan Tidak mengakui hukum diluar undang-undang. Hukum dan undang-undang adalah identik Ilmu pengetahuan dan kebiasaan diakui kalau undang-undang menunjuknya Hakim tidak menciptakan hukum Hukum harus menerapkan dalam peristiwa yang konkrit. 7

Montesquieu (berpengaruh pada tahun 1830 1880) hakim harus tunduk pada undang-undang semua hukum terdapat dalam undang-undang hakim menerapkan terhadap peristiwa yang konkrit hakim tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dicela

Portalis berpendapat bahwa

kitab undang-undang tidak pernah lengkap berbagai macam permasalahan yang tidak ada di undangundang diajukan pada hakim undang-undang sulit untuk berubah secara cepat manusia dan persoalannya berkembang begitu cepat berbagai permasalahan dapat diselesaikan juga melalui

kebiasaan, pendapat para sarjana dan pendapat hakim

8

Mazhab Histories

undang-undang tidaklah lengkap masih terdapat sumber hukum yang lain, yaitu kebiasaan hukum berdasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar setiap peristiwa diterapkan kaedah yang cocok Hakim bebas menerapkan undang-undang Hakim harus tetap bergerak dalam sisten hukum yang tertutup Putusan berasal dari undang-undang sistem asas hukum pengertian hukum unsur penilaian pemegang peranan9

Von Savgny berpendapat bahwa

Freirechtbewegung (Jerman)

Metode Penemuan Hukum dan Macamnya

Interpretasi adalah metode penemuan hukum yang sudah jelas peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa apa. Kadang kala hakim harus memeriksa perkara tanpa memiliki peraturan yang khusus. Dipergunakan metode:

Berfikir Analogi Penyempitan hukum, dan A Contrario10

Interpretasi menurut Bahasa

Disebutkan juga interprestasi gramatikal merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya Apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan Setiap undang-undang merupakan bagian dari suatu sistem perundang-undangan secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, maka menafsirkan undangundang harus dihubungkan dengan undang-undang lain11

Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi Sistematis

InterpretasiMakna

Historis

undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan dengan jalan meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut.

InterpretasiMerupakan

Komparatif

penafsiran perbandingan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum

InterpretasiMetode

Futuristik

penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum12

Interpretasi

Restriktif dan Ekstensif

Interpretasi Restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Interprestasi Ekstensif adalah penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan secara gramatikal

Argumentum

per Analogian

Peristiwa serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Deduksi: dari yang umum kepada yang khusus Induksi: dari yang khusus kepada yang umum Analogi: dari yang khusus kepada yang khusus X maka Y; Z mirip X; kalau Z maka Y13

Penyempitan Hukum Di dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpanganpenyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

Argumentum a Contrario Cara penafsiran yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

14

Penemuan Hukum bebas

Bukan berarti peradilan tidak terikat oleh undang-undang Undang-undang hanya merupakan alat bantu untuk memecahkan permasalahan yang menurut hukum tepat Tidak perlu harus selalu sama dengan yang ditetapkan oleh undang-undang15