PENGANTAR ILMU HUKUM

Berdasarkan Satuan Acara Perkuliahan

Oleh :

Radian Adi Nugraha

0806342983

Universitas Indonesia

Kampus UI Depok 16424

Kodya Depok

2008

SEMESTER I

Kuliah 1

a. Menjelaskan perbedaan ruang lingkup Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar

Hukum Indonesia

b. Menjelaskan berbagai pengertian hukum (ada sekitar 9 artian hukum yang

dikenal)

c. Menjelaskan pengertian disiplin hukum dan ruang lingkupnya

Perbedaan ruang lingkup PIH dan PHI

PHI mempelajari hukum yang saat ini

sedang berlaku, dengan kata lain obyek

dari PHI adalah hukum positif / ius

constitutum.

Fungsi PHI mengantarkan setiap orang

yang akan mempelajari hukum positif

Indonesia.

PIH sebagai mata kuliah dasar bagi setiap

orang yang akan mempelajari ilmu hukum

dan memberikan pengetahuan-pengetahuan

dasar.

Fungsi PIH mendasari dan menumbuhkan

motivasi bagi setiap orang yang akan

mempelajari ilmu hukum, di dalamnya

terdapat norma-norma dasar

9 pengertian hukum :

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan

Yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran

2. Hukum sebagai disiplin

Yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi

3. Hukum sebagai kaedah

Yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau

diharapkan

4. Hukum sebagai tata hukum

Yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada

suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis

5. Hukum sebagai petugas

Yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan

penegakan hukum (“law-enforcement officer”)

6. Hukum sebagai keputusan penguasa

Yakni hasil proses diskresi yang menyangkut

7. Hukum sebagai proses pemerintahan

Yakni proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok dari sistem

kenegaraan

8. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur

Yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan

untuk mencapai kedamaian

9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan

buruk

Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang

dihadapi.

Disiplin secara umum dapat dibedakan menjadi 2 :

1. Disiplin analitis

Merupakan sistem ajaran yang menganalisis, memahami, serta menjelaskan

gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya adalah sosiologi, psikologi, ekonomi, dst.

2. Disiplin preskriptif

Merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogianya atau yang

seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu.

Contohnya adalah hukum, filsafat, dst.

Disiplin hukum adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala hukum

yang dihadapi

Ruang lingkup disiplin hukum :

1. Ilmu-ilmu hukum

Sebagai kumpulan dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain meliputi :

a. Ilmu tentang kaedah atau normwissenschaft atau sollenwissenschaft

Yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaedah, atau sistem kaedah-kaedah,

dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum

b. Ilmu pengertian

Yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, seperti

misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan

hukum, dan obyek hukum.

c. Ilmu tentang kenyataan atau tatsachenwissenschaft atau seinwissenschaft

Yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak yang antara

lain mencakup :

- Sosiologi hukum

Yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan anallitis

mempelajari hubungan timbal balik

- Antropologi hukum

Yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola

sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana,

maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses

modernisasi

- Psikologi hukum

Yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai

suatu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia

- Perbandingan hukum

Yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan

siste-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat

- Sejarah hukum

Yang mempelajari perkembangan dan asal usul daripada sistem hukum

dalam suatu masyarakat tertentu

2. Politik hukum

Mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menterapkan nilai-nilai

3. Filsafat hukum

Adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga

mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan

ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan /

konservatisme dengan pembaharuan

Tambahan :

Proses terjadinya kaedah

- Sejak lahir manusia sudah berada dalam pola tertentu dan mematuhinya

dengan jalan mencontoh orang lain (=imitasi) atau berdasarkan petunjuk-petunjuk

yang diberikan kepadanya (=edukasi)

- Di dalam suatu pola hidup tertentu, manusia mengharapkan bahwa

kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan dapat terpenuhi.

Kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut mencakup (A.H. Maslow, 1954) :

1. Food, shelter, clothing (Makanan, tempat berlindung, pakaian)

2. Safety of self and property (keamanan diri dan harta pribadi)

3. Self-esteem (penghargaan terhadap diri sendiri)

4. Self-actualization (pengaktualisasian diri)

5. Love (kebutuhan akan cinta kasih)

- Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka

manusia akan merasa khawatir, yang mungkin sifatnya ekstern (reality anxiety)

atau yang sifatnya intern (neurotic anxiety and moral anxiety)

- Rasa khawatir yang sangat memuncak akan mengakibatkan bahwa

manusia merasa tidak puas pada pola yang telah ada yang ternyata tidak dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dia menghendaki suasana yang baru.

- Pola hidup yang dibicarakan tersebut di atas, tidak lain merupakan suatu

struktur atau susunan daripada kaedah-kaedah untuk dapat hidup.

- Jadi dapat dikatakan bahwa apa yang diartikan dengan kaedah adalah

patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilakuan atau bersikap tindak

dalam hidup.

Pengertian kaedah

- Kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilakuan

atau bersikap tindak dalam hidup.

- Apabila ditinjau bentuk hakekatnya, maka kaedah merupakan perumusan

suatu pandangan (“ordeel”) mengenai perikelakuan atau sikap tindak, misalnya

siapa meminjam harus mengembalikan.

- Sebagai patokan untuk berperikelakuan atau bersikap tindak, maka kaedah

berbeda dengan dalil alam yang merupakan perumusan pandangan mengenai

kejadian alamiah, misalnya panas menyebabkan benda mengembang. Inti

perbedaannya adalah, bahwa terhadap kaedah ada kemungkinan penyimpangan,

sedangkan dalam hal dalil alam penyimpangan dianggap mustahil.

Apakah keadah itu datang dari luar atau juga dari dalam diri manusia?

- Ada yang menganggap bahwa kaedah itu datangnya dari dalam diri

manusia, misalnya dari Tuhan Yang Maha Esa

- Ada pula yang beranggapan bahwa kaedah datangnya dari manusia

manusia sendiri yaitu melalui pikiran dan perasaannya sendiri.

- Ditinjau dari kenyataan kehidupan maka sumbernya adalah hasrat untuk

hidup pantas (sayogya; “behoorlijk”)

Mengapakah didalam kehidupan manusia diperlukan patokan atau pedoman?

- Mengenai bagaimanakah hidup yang pantas atau sayogya dan cara untuk

memenuhi hasrat untuk hidup pantas atau sayogya adalah berbeda, tidak sama

dari manusia ke manusia, dari bangsa ke bangsa, bahkan dalam diri satu orangpun

sering timbul pandangan-pandangan yang berlawanan (“tweestrijd”; ”inner

conflict”)

- Diberi patokan atau pedoman agar supaya banyaknya pandangan-

pandangan dan cara-cara tersebut tidak menyebabkan hidup ini menjadi tidak

pantas atau tidak sayogya.

- Patokan-patokan atau pedoman-pedoman itulah yang tadi disebut sebagai

kaedah atau norma (“norm”) atau standard

Unsur-unsur hukum :

- Unsur idiil

Mencakup hasrat susila dan rasio manusia, hasrat susila menghasilkan azas-azas

hukum (“rechtsbeginzelen”; misalnya tidak ada hukuman tanpa kesalahan),

sedang rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum

(“rechtsbegrippen”; misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, dst). Unsur ini

kemudian menghasilkan kaedah-kaedah hukum melalui filsafat hukum dan

“normwissenschaft atau sollenwissenschaft”.

- Unsur riil

Terdiri dari manusia, kebudayaan materiil, dan lingkungan alam. Kemudian

menghasilkan tata hukum. Di sini tidak boleh dilupakan bahwa

“tatsachenwissenschaft atau seinwissenschaft” banyak berperan dalam

pembentukan tata hukum.

Kuliah 2

a. Menjelaskan pengertian sistem hukum dan bagian-bagiannya

b. Menerangkan klasifikasi dan perbedaan sistem hukum yang dikenal

Pengertian sistem hukum

- Sistem adalah suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-

bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau

penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat di dalam sistem itu sendiri.

- Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang

mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan

kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur

yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

- Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing

terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Antara

unsur-unsur di dalam suatu sistem dengan unsur-unsur dari lingkungan di luar

sistem terdapat hubungan khusus atau tatanan. Tatanan ini disebut struktur.

- Struktur menentukan identitas atau ciri sistem, sehingga unsur-unsur itu

masing-masing pada asasnya dapat berubah dan dapat diganti tanpa mengganggu

kontinuitas sistem. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan-

perubahan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistemnya telah berubah.

- Dikenal macam sistem:

1. Sistem konkrit

Sistem yang dapat dilihat atau diraba seperti misalnya molekul atau organisme

yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil.

2. Sistem abstrak atau konseptual

Sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, yang tidak

menunjukkan kesatuan yang dapat dilihat. Sistem hukum termasuk sistem

konseptual.

3. Sistem terbuka

Mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Unsur-unsur yang

tidak merupakan bagian sistem mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur di

dalam sistem. Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum

merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu perturan, penetapan) yang dipengaruhi

oleh faktor-faktor kebudayaan, social, ekonomi, sejarah, dan sebagainya.

Sebaliknya sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum

tersebut. Contoh : hukum perserikatan, dimana setiap orang bebas untuk

membuat jenis perjanjian apapun di luar yang ditentukan dalam undang-

undang.

4. Sistem tertutup

Meskipun dikatakan bahwa sistem hukum itu terbuka, namun di dalam sistem

hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup. Ini berarti bahwa

pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan

hukum. Contoh : hukum keluarga dan hukum benda merupakan sistem

tertutup, yang berarti bahwa lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga

dan benda jumlah dan jenisnya tetap. Tidak dimungkinkan orang menciptakan

hak-hak kebendaan baru kecuali oleh pembentuk undang-undang.

Bagian-bagian sistem hukum

1. Working system

a. Struktur

b. Substansi

c. Culture

2. Tata hukum

a. Eropa Kontinental

b. Anglo Saxon

c. Hukum Adat

d. Hukum Islam

3. Pengertian dasar tentang hukum

a. Subyek hukum

b. Masyarakat Hukum

c. Peristiwa Hukum

d. Hubungan Hukum

e. Objek Hukum

Klasifikasi sistem hukum

1. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi:

a. Hukum Tertulis

Yang dibedakan atas :

(i) Hukum Tertulis yg dikodifikasikan, dan

(ii) Hukum Tertulis yg tidak dikodifikasikan.

b. Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

c. Hukum Peradilan atau judge made law.

2. Berdasarkan isi atau kepentingan yg diaturnya dibedakan atas :

a. Hukum Privat

Adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban

perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di

dalam pergaulan masyarakat. Hukum privat meliputi hukum tentang orang,

hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris.

Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

b. Hukum Publik

Lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan

mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini

adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar Negara dan mengatur

pula bagaimana caranya Negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan

perlindungan kepentingan Negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan

umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa.

Pembidangan Hukum Publik dan Hukum Privat itu menimbulkan tiga pendapat

dengan aliran yg berbeda, yaitu:

a. Pembidangan Hukum Publik dan Hukum Privat bersifat mutlak dan harus ada

(dianut oleh Van Apeldoorn, A.Thon dan Bierling)

b. Pembidangan hukum publik dan privat itu bersifat relatif atau tidak mutlak

(dianut oleh EM.Meijers & JHP Bellefroid)

c. Pembidangan hukum publik dan privat itu tidak ada dan tidak perlu dibedakan

(dianut oleh Hans Kelsen dan Kranenburg)

3. Pembidangan berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, maka

hukum dibedakan atas dua jenis, yaitu sbb :

a. Hukum mengatur atau hukum volunter

yaitu hukum yg mengatur hubungan antar individu yg berlaku apabila yg

bersangkutan tdk menggunakan alternatif lain yg dimungkinkan oleh hukum

(UU)

b. Hukum memaksa atau kompulser

yaitu hukum yg tdk dpt dikesampingkan, baik berdasarkan kepentingan publik

maupun berdasarkan perjanjian, dan bersifat mutlak yg harus ditaati.

4. Pembidangan

berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan atas sebagai berikut :

a. Hukum Materiil

yaitu hukum yg mengatur hubungan antar anggota masyarakat yg berlaku

umum ttg apa yg dilarang dan apa yg boleh dilakukan.

b. Hukum Formil

hukum yg mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan

hukum materiil.

5. Pembidangan

Hukum berdasarkan hubungan yg diaturnya dibedakan atas dua jenis, sbb:

a. Hukum Objektif

yaitu hukum yg mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yg berlaku

umum.

b. Hukum Subjektif

yaitu kewenangan atau hak yg diperoleh seseorang berdasarkan apa yg diatur

oleh hukum objektif, disatu pihak menimbulkan hak, di pihak lain

menimbulkan kewajiban.

6. Pembidangan

berdasarkan sumbernya, dibedakan atas dua jenis hukum berikut :

a. Sumber hukum materiil,

yaitu sumber yg menentukan isi suatu peraturan hukum

b. Sumber hukum formil,

yaitu sumber hukum yg menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum.

7. Pembidangan

Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibedakan atas dua jenis yaitu :

a. Ius Constitutum (hukum positif)

yaitu hukum yg berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu.

b. Ius Constituendum

yaitu hukum yg dicita-citakan untuk diberlakukan atau hukum yg akan

ditetapkan kemudian.

8. Pembidangan

Hukum berdasarkan tempat berlakunya.

a. Hukum Nasional

yaitu Hukum yg berlaku dalam batas wilayah suatu negara

b. Hukum Internasional

yaitu hukum yg mengatur bagaimana hubungan antar negara dan berlakunya

tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara. Hukum Internasional berlaku secara

universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yg

mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional.

9. Pembidangan

Hukum berdasarkan luas berlakunya, hukum dibedakan menjadi :

a. Hukum Umum

yaitu hukum yg berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa

membedakan jenis kelamin, warga negara, agama, suku, dan jabatan

seseorang.

b. Hukum Khusus

Hukum yg berlakunya hanya bagi segolongan orang-orang tertentu.

Hukum adat

- Hukum adat tidak dapat disejajarkan dengan klasifikasi hukum yang lain

seperti hukum tata Negara, hukum administrasi dan sebagainya. Hukum adat tidak

merupakan lapangan hukum tersendiri karena meliputi lapangan-lapangan hukum

yang telah disebutkan.

- Hukum adat terdiri dari 3 unsur :

1. Hukum yang tidak tertulis

Hidup dalam masyarakat dan tampak pada perilaku masyarakat sehari-hari

serta direalisir dalam tindakan-tindakan para fungsionaris hukum.

2. Unsur keagamaan

Unsur-unsur keagamaan itu baik Islam, Katolik, Kristen maupun Hindu

3. Ketentuan legislatif atau statutair

Misalnya awig-awig, pranatan desa, dan sebagainya.

- Sistematik hukum adat adalah seperti berikut :

1. Hukum tentang orang

2. Perkawinan

3. Kekerabatan

4. Waris

5. Perhutangan

6. Hukum atas tanah

7. Transaksi atas tanah

8. Hukum yang berhbungan dengan tanah

9. Yayasan daluwarsa dan delik

Tambahan :

Pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum

A. Subyek Hukum

Adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat

memiliki) hak dan kewajiban.

Yang dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum adalah :

3. Manusia

(Natuurlijk persoon)

o Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku

pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek

hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada

pengecualian menurut Pasal 2 KUHPerdata, bahwa bayi yang masih ada di

dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum

jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Namun,

apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum

ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk subjek Hukum

o Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum,

karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Personae

miserabile) yaitu :

a. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan

belum menikah.

b. Orang yang berada dalam pengampuan (curatele)

yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan Isteri yang

tunduk pada pasal 110 KUHPer, yg sudah dicabut oleh SEMA

No.3/1963

2. Badan Hukum (Rechts persoon)

o Adalah suatu perkumpulan atau

lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai

subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah

ditentukan oleh hukum yaitu : (Teori Kekayaan bertujuan)

a. Memiliki kekayaan yg terpisah dari kekayaan anggotanya.

b. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan

kewajiban para anggotanya.

o Badan Hukum terbagi atas dua macam :

a. Badan Hukum Privat, seperti PT, Koperasi, Yayasan dsb.

b. Badan Hukum Publik, seperti Negara, dan instansi pemerintah.

o Ada empat teori yg digunakan

sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subyek hukum. Yaitu :

1. Teori Fictie

2. Teori Kekayaan Bertujuan

3. Teori Pemilikan

4. Teori Organ

B. Obyek Hukum

o Adalah segala sesuatu yang

bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu

hubungan hukum.

o Objek Hukum berupa benda atau

barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.

o Dapat dibedakan antara lain :

- Benda berwujud dan tidak berwujud

- Benda bergerak dan tidak bergerak

C. Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Serta Kewenangan

dalam Hukum

o Tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak, tetapi

konsekwensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama

dengannya. Jadi hak pada pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban

pada pihak yang lain.

o Untuk terjadinya “hak dan kewajiban”, diperlukan suatu “peristiwa” yang

oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Artinya, hak seseorang

terhadap sesuatu benda mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang

lain, yaitu menghormati dan tidak boleh mengganggu hak tersebut.

2. Hak

o Ada dua teori dalam ilmu hukum untuk menjelaskan keberadaan Hak,

yaitu ;

- Teori Kepentingan (Belangen Theorie),

dianut Rudolf von Jhering, yang berpendapat “hak itu sesuatu yang

penting bagi seseorang yg dilindungi oleh hukum, atau suatu

kepentingan yg terlindungi”. Teori ini dibantah oleh Utrecht,

menurutnya “hukum itu memang mempunyai tugas melindungi

kepentingan dari yang berhak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan

antara hak dan kepentingan. Karena hukum sering melindungi

kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang

bersangkutan”.

- Teori Kehendak (Wilsmacht Theorie),

hak adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi

oleh tata tertib hukum kepada seseorang. Dianut oleh Bernhard

Winscheid. Berdasarkan kehendak sesorang dapat memiliki rumah,

mobil, tanah, dll. Sedangkan anak dibawah umur atau orang gila

tidak dapat beri hak, karena belum menyatakan kehendaknya.Teori

ini dibantah oleh Utrecht, menurutnya walaupun dibawah

pengampuan mereka tetap dapat memiliki mobil, rumah, dsb.

Namun, yg menjalankan adalah wali atau kuratornya.

o Hak dapat timbul pada subjek hukum disebabkan oleh beberapa hal

berikut :

- Adanya subjek hukum baru, baik orang maupun badan hukum.

- Terjadi perjanjian yg disepakati oleh para pihak yg melakukan

perjanjian.

- Terjadi kerugian yg diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau

kelalaian orang lain.

- Karena seseorang telah melakukan kewajiban yg merupakan syarat

memperoleh hak.

- Terjadinya daluarsa (verjaring)

o Hapusnya suatu hak menurut hukum dapat disebabkan oleh empat hal

yaitu :

- Apabila pemegang hak meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau

ahli waris yang ditunjuk, baik oleh pemegang hak maupun ditunjuk

oleh hukum.

- Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

- Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak.

- Karena daluarsa (verjaring)

3. Kewajiban

o Kewajiban sesungguhnya merupakan beban, yg diberikan oleh hukum

kepada subjek hukum. Kewajiban dalam ilmu hukum menurut Curzon

dibedakan beberapa golongan, yaitu

1. Kewajiban Mutlak dan Kewajiban Nisbi

2. Kewajiban Publik dan Kewajiban Perdata

3. Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif

o Lahir dan timbulnya suatu Kewajiban, disebabkan oleh hal-hal berikut :

- Karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi

kewajiban.

- Berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati.

- Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yg menimbulkan kerugian

bagi orang lain, sehingga ia wajib membayar ganti rugi.

- Karena telah menikmati hak tertentu yg harus diimbangi dengan

kewajiban tertentu.

- Karena daluarsa (verjaring) contoh denda

o Hapusnya suatu Kewajiban karena hal-hal sebagai berikut :

- Karena meninggalnya orang yg mempunyai kewajiban, tanpa ada

penggantinya, baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum

yang ditunjuk oleh hukum.

- Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.

- Kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.

- Hak yg melahirkan kewajiban telah dihapus

- Daluarsa (verjaring) extinctief.

- Ketentuan undang-undang.

- Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.

- Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia, sehingga tidak dapat

dipenuhi kewajiban itu.

D. Peristiwa Hukum

o Adalah “semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Contoh ; Perkawinan, Jual beli,

dsb.

o Peristiwa hukum dibedakan menjadi :

1. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu suatu

peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan hukum, contohnya

pembuatan wasiat, hibah.

2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau

peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam

masyarakat yg bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum.

Misalnya, kelahiran, kematian.

E. Perbuatan Hukum

o Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yg

mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh

subyek hukum. Misalnya Sewa menyewa, jual-beli, hibah, nikah, dsb.

o Perbuatan Hukum terdiri atas dua jenis, yaitu :

1. Perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukum yg

dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemberian wasiat, pengakuan

anak, dsb.

2. Perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yg

dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian.

F. Akibat Hukum

o Adalah akibat yg diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau

perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu :

o Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan

hukum tertentu. Misalnya: Usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum

baru dari tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak. Atau Orang dewasa

yg dibawah pengampuan, melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum.

o Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu

hubungan hukum tertentu. Misalnya : sejak Kreditur dan debitur melakukan

akad kredit, maka melahirkan hubungan hukum baru, yaitu utang-piutang.

Atau Sejak pembeli melunasi harga suatu barang, dan penjual menyerahkan

barang tersebut, maka berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli

diantara mereka.

o Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum.

Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan

menjadi :

1. Sanksi Hukum di bidang hukum publik, diatur dalam pasal 10

KUHP, yg berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan.

2. Sanksi Hukum di bidang hukum privat, terdiri atas :

a. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatigedaad), diatur dalam pasal 1365 KUHPer, adalah suatu

perbuatan seseorang yg mengakibatkan kerugian terhadap yg

sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan mengganti

kerugian.

b. Melakukan Wanprestasi, diatur dalam pasal 1366 KUHPer,

yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya

tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara layak sesuai

perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya

bersama keuntungan yg dpt diperoleh atas lewatnya batas waktu.

Sanksi dari aspek sosiologis

- Sanksi dari aspek sosiologis merupakan persetujuan atau penolakan terhadap

perilaku tertentu yg terdiri dari Sanksi Positif dan Sanksi Negatif. Sanksi Positif

misalnya pemberian tanda jasa karena prestasi. Sanksi Negatif yaitu penjatuhan

hukuman penjara kepada seseorang karena perbuatan pidana atau melawan

Hukum.

- Sanksi Negatif dalam arti luas terdiri :

1. Pemulihan Keadaan

2. Pemenuhan Keadaan

3. Penjatuhan Hukuman

- Hukuman dalam arti luas dibedakan :

1. Hukuman Perdata, misalnya Ganti kerugian

2. Hukuman Administratif, misalnya Pencabutan Izin Usaha

3. Hukuman Pidana, misalnya siksaan materiil atau riil yaitu

hukuman mati, penjara, dan kurungan. Dan siksaan moril atau idiil yaitu

pengumuman putusan hakim, dan pencabutan hak-hak tertentu.

Perbuatan melawan hukum

Rumusan Pengertian dan Pelaksanaan Perbuatan Melawan Hukum sebelum 1919 dan

sesudah 1919 (Arrest Hogeraad) 19 Desember 1919, adalah sebagai berikut :

- Sebelum 1919, perbuatan melawan hukum terjadi, apabila perbuatan itu

bertentangan dengan hukum tertulis (UU) hanya dalam hal :

1. melanggar hak orang lain yg diakui UU, atau melanggar ketentuan

hukum tertulis saja.

2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, misalnya tidak

memberi pertolongan terhadap seseorang korban kecelakaan, padahal

mengetahui kejadian kecelakaan.

- Sesudah tahun 1919, yaitu setelah keluarnya Arrest (putusan) Hogeraad (MA)

Belanda, pada tanggal 31 Desember 1919, memutuskan bahwa suatu perbuatan

digolongkan melawan hukum apabila :

1. Setiap perbuatan atau kealpaan yg menimbulkan pelanggaran terhadap

orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

2. Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap kesaksamaaan yg

layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain, atau benda milik

orang lain.

Kuliah 3

a. Menjelaskan tugas hukum

b. Menjelaskan tujuan hukum menurut beberapa teori

c. Menjelaskan hubungan hukum dengan kekuasaan

Tugas hukum

- Tujuan kaedah hukum, yakni kedamaian antar pribadi.

Kedamaian tersebut meliputi 2 hal, yaitu :

1. Ketertiban ektern antar pribadi

2. Ketenangan intern pribadi

- Kedua hal tersebut ada hubungannya dengan tugas kaedah-kaedah hukum

yang bersifat dwi-tunggal yang merupakan sepasang nilai yang tidak jarang

bersitegang, yaitu :

1. Memberikan kepastian dalam hukum (“certainty”; “zekerheid”)

2. Memberikan kesebandingan dalam hukum (“equity”;

“billijkheid”; “evenredigheid”)

- Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, kecuali yang telah disinggung

di atas, masih ada dua pasang lagi, yakni :

1. Nilai kepentingan rohaniah / keakhlakan (spiritualisem) dan nilai

kepentingan jasmaniah / kebendaan (materialisem)

2. Nilai kebaruan (inovatisem) dan nilai kelanggengan (konservatisem)

- Hubungan antara tujuan kaedah dengan tugasnya adalah, pemberian

kepastian hukum tertuju kepada ketertiban, dan pemberian kesebandingan hukum

tertuju pada ketenangan atau ketenteraman.

- Artinya, kehidupan bersama dapat tertib hanya jika ada kepastian dalam

hubungan sesama manusia. Dan pribadi akan tenang jikalau dapat menerima apa

yang sebanding dengan segala perikelakuan atau sikap tindaknya.

Mengapa tugas kaedah hukum disebut dwi-tunggal?

Tugas kedah hukum yang dua macam tersebut dikatakan sebagai dwitunggal, oleh

karena setiap kaedah hukum yang termasuk kaedah hukum yang umum / abstrak,

hendaknya dapat melaksanakan kedua tugas tersebut sekaligus. Contohnya, di dalam

ketentuan Undang-Undang Pidana, dan pada pasal 1338 B.W.

Apabila kaedah-kaedah hukum yang umum dan yang individuil dihubungkan

dengan tugas hukum yang dwi-tunggal, maka kaedah hukum yang umum lebih

mengutamakan kepastian, sedangkan kaedah hukum individual lebih mementingkan

kesebandingan.

Hubungan antara dwi-tunggal tugas hukum dengan kepentingan umum dan

kepentingan pribadi.

Undang-Undang Pidana pada hakekatnya perumusannya adalah “barangsiapa yang

berperikelakuan atau bersikap tindak tertentu, akan dihukum setinggi-tingginya

sekian tahun”.

Dari kata “dihukum” pada ketentuan Undang-Undang Pidana sudah diketahui, bahwa

hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada khalayak ramai. Artinya,

siapa saja yang didalam kehidupan bersama berperikelakuan atau bersikap tindak

tertentu, dapat dijatuhi hukuman tertentu. Oleh karena itu, tidak ada kesangsian lagi,

bahwa adanya kepastian hukum mempertinggi jaminan terhadap kepentingan umum.

Mengenai arti atau maksud perumusan setinggi-tingginya sekian tahun (=hukuman

yang boleh dijatuhkan) sebagaimana telah dijelaskan, adalah untuk memberikan

keebandingan terhadap diri pribadi yang berperikelakuan atau bersikap tindak.

Artinya, agar supaya dapat memberikan pertimbangan didalam mengukur serta

membandingkan perikelakuan atau sikap tindak si terdakwa dengan berat-ringannya

hukuman yang setimpal.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum

mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan

masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan

tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan

terlindungi.

Beberapa teori tentang tujuan hukum :

1. Teori etis

- Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum

ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan

perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisir atau mewujudkan

keadilan.

- Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan

dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif

(subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya)

melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu

pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Keadilan

kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus diilihat dari

dua pihak.

- Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan:

a. Justitia distributiva (distributive justice, verdelende

atau begevende gerechtigheid)

Menuntut bahwa setiap orang mendapat yang menjadi hak atau jatahnya :

suum cuique tribuere (to each his own). Jatah ini tidak sama untuk setiap

orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan

dan sebagainya. Justitia distributive merupakan urusan pembentuk

undang-undang. Sifatnya proporsional

b. Justitia commutativa (remedial justice, vergeldende

atau ruilgerechtigheid)

Memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam

masyarakat justitia commutativa merupakan kewajiban setiap orang

terhadap sesamanya. Di sini dituntut kesamaan Yang adil ialah apabila

setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan

sebagainya. Justitia commutativa merupakan urusan hakim. Karena

memperhatikan kesamaan maka sifatnya mutlak.

- Teori etis itu berat sebelah

Apabila hukum bertujuan mewujudkan keadilan, maka hukum itu identik

dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum

tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Contohnya, peraturan lalu-lintas.

Mengendarai motor disebelah kiri tidak berarti adil, melainkan hanya untuk

keteraturan dan kelancaran. Hukum menghendaki penyamarataan, tidak

demikian dengan keadilan. Untuk memenuhi keadilan peristiwanya harus

dilihat secara kasuistis. Penganutnya adalah Geny.

2. Teori utilistis (Eudaemonistis)

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia

dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest

number). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam

menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang

terbanyak. Teori ini pun berat sebelah. Penganutnya adalah Jeremy Bentham.

3. Teori campuran

- Mochtar Kusumaatmadja

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan

ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat

manusia yang teratur. Di samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah

tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut

masyarakat dan zamannya.

- Purnadi dan Soerjono Soekanto

Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban

ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

- Van Apeldoorn

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

- Soebekti

Hukum itu mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan

kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdi kepada

tujuan Negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alinea 4

Pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi tujuan hukum positif kita adalah untuk

membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hubungan hukum dan kekuasaan

Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum

adalah penguasa, karena penegakkan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah

monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi

terhadap pelanggaran kaedah hukum. Hakekat kekuasaan tidak lain adalah

kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hukum

ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan sahlah yang menciptakan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya

bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.

Rule of Law

- Dari bunyi kata-katanya rule of law berarti pengaturan oleh hukum. Jadi

yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintahkan atau berkuasa. Ini

berarti supremasi hukum. Memang rule of law biasanya secara singkat diartikan

sebagai “governance not by man but by law”. Perlu diingat bahwa hukum adalah

perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga

“governance not by man but by law” tidak boleh diartikan bahwa manusianya

pasif sama sekali dan menjadi budak hukum.

- Selznick mengatakan bahwa hukumlah yang berkuasa. Pengekangan

kekuasaan oleh hukum merupakan unsur esensial dan tiada kekuasaan yang kebal

terhadap kecaman.

- Pengertian rule of law ini timbul pada tahun 1955 yaitu pada waktu

diadakan Kongres Internasional pertama yang disponsori oleh International

Comission of Jurists yang diadakan di Atena dan dihadiri oleh sarjana hukum dari

48 negara.

- Konsep rule of law ini pertama kali dikembangkan dalam Kongres di

Delhi pada tahun 1959 yang diselenggarakan oleh International Commission of

Jurists yang diikuti oleh 185 orang hakim, sarjana hukum dan dosen hukum dari

53 negara.

- Rule of law menurut Dicey mengandung 3 unsur :

1. Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang.

2. Persamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law)

3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-

wenangan tanpa aturan yang jelas.

- Pengertian Anglo Saks rule of law di Eropa Kontinental disebut dengan

Negara hukum (rechtstaat : Emanual Kant dan Julius Stahl).

Negara Hukum menurut Emanual Kant dan Julius Stahl mengandung 4 unsur :

1. Adanya pengakuan hak asasi manusia.

2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid

van bestuur)

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Kuliah 4

a. Menjelaskan pengertian das sollen dan das sein dalam hukum

b. Menjelaskan hubungan antara hukum dengan nilai-nilai

c. Menjelaskan asas hukum

Das sollen : kaedah hukum berisi kenyataan normatif (apa yg seyogyanya

dilakukan)

Contoh :

“Barangsiapa mencuri harus dihukum”; “Barangsiapa membeli sesuatu

harus membayar”

Das sein : kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit

Contoh :

Kalau secara nyata-nyata telah terjadi seseorang mencuri, kalau nyata-

nyata telah terjadi seseorang membeli sesuatu tidak membayar.

Ketentuan yang berbunyi “barangsiapa yang mencuri harus dihukum” tidak

berarti bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dan pencurinya dihukum, tetapi

barangsiapa mencuri harus dihukum. Persyaratannya (mencuri) menyangkut peristiwa

(sein), sedangkan kesimpulannya (dihukum) menyangkut keharusan (sollen).

Dihukumnya pencuri bukanlah merupakan akibat pencurian. Orang tidak dihukum

karena (sebagai akibat) mencuri, tetapi pencuri harus dihukum berdasarkan undang-

undang yang melarangnya. Di sini tidak berlaku hukum sebab akibat. Kaedah hukum

itu bersifat memerintah, mengharuskan, atau preskriptif.

Das sollen memerlukan Das sein

Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyoyganya

atau seharusnya dilakukan. Sebagai pedoman kaedah hukum bersifat umum dan pasif.

Agar kedah hukum itu tidak berfungsi pasif, agar kaedah hukum itu aktif atau hidup,

diperlukan “rangsangan”. Rangsangan untuk mengaktifkan kaedah hukum adalah

peristiwa konkrit (das sein). Dengan terjadinya peristiwa konkrit tertentu kaedah

hukum baru dapat aktif, karena lalu dapat diterapkan pada pertistiwa konkrit tersebut.

Selama tidak terjadi peristiwa konkrit tertentu maka kaedah hukum itu hanya

merupakan pedoman pasif belaka. Peristiwa konkrit merupakan aktivator yang

diperlukan untuk dapat membuat aktif kaedah hukum.

Das sein memerlukan Das sollen

Karena kaedah hukumlah peristiwa konkrit itu menjadi peristiwa hukum. Peristiwa

hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum

dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan

dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban. Suatu peristiwa konkrit tidak

mungkin dengan sendirinya menjadi peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum tidak

mungkin terjadi tanpa adanya kaedah hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dikonstatir

tanpa menggunakan kaedah hukum. Peristiwa hukum itu diciptakan oleh kaedah

hukum. Sebaliknya kaedah hukum itu dalam proses terjadinya dipengaruhi oleh

peristiwa-peristiwa konkrit. Apakah suatu peristiwa itu peristiwa hukum itu

tergantung pada adanya kaedah hukum. Kaedah hukum itu mengkualifisir suatu aspek

dari suatu peristiwa menjadi peristiwa hukum. Apakah suatu aspek dari kenyataan itu

dapat berlaku sebagai peristiwa hukum tergantung pada kaedah hukum yang

bersangkutan, yaitu dapat diterapkan dalam situasi yang konkrit.

Contoh :

- Peristiwa tidur sebagai peristiwa fisik bukanlah merupakan peristiwa

hukum. Tetapi tidur merupakan peristiwa hukum apabila terjadi pada seseorang

penjaga malam pada saat ia seharusnya keliling mengadakan ronda dan terjadi

pencurian. Peristiwa tidur dalam hal ini dapat mengakibatkan dipecatnya penjaga

malam tersebut.

- Merokok merupakan peristiwa konkrit, tetapi kalau ada orang merokok di

dekat pompa bensin yang ada papan larangan merokok dan kemudian terjadi

kebakaran yang disebabkan oleh rokok orang tersebut, maka merokok menjad

peristiswa hukum yang dapat menyebabkan si perokok dihukum.

Hubungan antara hukum dengan nilai.

Telah dikemukakan bahwa kaedah hukum merupakan pedoman tentang bagaimana

seyogyanya manusia bertingkah laku di dalam masyarakat : kaedah hukum

merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakekatnya apa yang dinamakan kaedah

adalah nilai, karena berisi apa yang “seyogyanya” harus dilakukan, sehingga harus

dibedakan dari peraturan konkrit yang dapat dilihat dalam bentuk kalimat-kalimat.

Kaedah hukum dapat berubah sementara undang-undangnya (peraturan konkritnya)

tetap.

Pengertian asas hukum

- Bellefroid

Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan

yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih

umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam

suatu masyarakat.

- Van Eikema Hommes

Asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit,

akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk

bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada

asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau

petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

- The Liang Gie

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa

menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada

serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

- P.Scholten

Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh

pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan

segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh

tidak harus ada.

- Kesimpulan

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan

pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan

yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang

terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang

merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat

umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas

hukum ini dalam hukum positif.

Asas hukum mempunyai 2 fungsi :

1. Fungsi dalam hukum

Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk

undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan)

serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.

2. Fungsi dalam ilmu hukum

Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan).

Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk

hukum positif.

Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya

kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-

penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes.

Asas hukum dibagi juga menjadi 2 :

1. Asas hukum umum

Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang

hukum, seperti asas restitutio in integrum, asas lex posteriori derogate legi priori,

asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap

demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.

2. Asas hukum khusus

Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam

bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan

penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas pancta sunt servanda, asas

konsensualisme, asas yang tercantum dalam pasal 1977 BW, asas praduga tak

bersalah.

P.Scholten menyatakan bahwa ada 5 asas hukum umum, 4 asas pertama ada di

setiap sistem hukum, yaitu :

1. Asas kepribadian

Dalam asas kepribadian manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Asas

kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia

adalah subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban.

2. Asas persekutuan

Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan dan cinta

kasih, keutuhan masyarakat.

3. Asas kesamaan

Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang harus

diperlakukan sama. Yang adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang

sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula : similia

similibus. Keadilan merupakan realisasi asas kesamaan ini.

4. Asas kewibawaan

Sedangkan asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidaksamaan.

5. Asas pemisahan antara baik dan buruk

Tambahan :

Sanksi

- Lazimnya yang dianggap merupakan beda yang menonjol antara kaedah

hukum dengan kaedah sosial lainnya ialah sanksinya. Sanksi terhadap

pelanggaran kaedah hukum dapat dipaksaan, dapat dilaksanakan di luar kemauan

yang bersangkutan, bersifat memaksa. Kalau dikatakan bahwa sanksi pada kaedah

hukum itu bersifat memaksa atau menekan ini tidak berarti bahwa sanksi terhadap

pelanggaran kaedah sosial lainnya sama sekali tidak bersifat memaksa atau

menekan. Dalam lingkungan tertentu dalam kehidupan bersama sanksi

pelanggaran kaedah sopan santun, walaupun dikatakan hanya berupa peringatan

atau teguran saja, akan dirasakan sebagai tekanan atau paksaan juga. Orang akan

merasa tidak tenang kalau melanggarnya.

- Sanksi itu baru dikenakan apabila terjadi pelanggaran kaedah hukum.

Kalau tidak terjadi pelanggaran kaedah hukum maka sanksi tidak diterapkan. Jadi

sanksi hanyalah merupakan akibat dan tidak merupakan ciri hakiki hukum.

- Tidak setiap kaedah hukum disertai dengan sanksi. Kaedah hukum ini

disebut lex imperfecta.

Contoh :

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 298, yaitu bahwa seorang

anak berapapun umurnya wajib menghormati dan menyegani orang

tuanya. Ketentuan ini tidak ada sanksinya.

- Tidak semua pelanggaran kaedah dapat dipaksakan sanksinya. Beberapa

kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa. Ini

terjadi misalnya dengan kewajiban yang berhubungan dengan apa yang

dinamakan perikatan alamiah (obligation naturalis, natuurlijke verbintenis).

o Perikatan pada umumnya :

hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak bagi

pihak yang satu atas suatu prestasi dari pihak yang lain sedang, pihak yang

lain wajib melakukan prestasi untuk pihak lainnya.

o Perikatan perdata :

Perikatan yang mempunyai akibat hukum, yang apabila tidak dipenuhi dapat

diajukan ke pengadilan.

o Perikatan alamiah :

Perikatan yang tidak mempunyai akibat hukum. Perikatan yang boleh

dikatakan tidak sempurna, yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya

menurut hukum.

Contoh :

Kewajiban yang timbul dari perjanjian mengenai permainan dan pertaruhan, yang

lebih dikenal dengan perjudian. Tidaklah mungkin untuk menagih hutang yang

timbul dari permainan dan pertaruhan. Siapa yang secara sukarela melunasi

hutang semacam itu tidak dapat menuntut kembali apa yang telah dibayarkan itu.

Membayar hutang yang timbul dalam permainan dan pertaruhan itu dianggap

sebagai memenuhi perikatan alamiah.

Kuliah 5

a. Menjelaskan pengertian dan tujuan kaedah-kaedah kepercayaan, kesusilaan,

sopan santun, dan hukum

b. Menjelaskan perbedaan dan hubungan antara kaedah hukum dengan kaedah-

kaedah lainnya

Tabel kaedah-kaedah

Kaedah Kaedah Kaedah Sopan Kaedah

kepercayaan Kesusilaan Santun Hukum

Tujuan

Umat manusia,

penyempurnaan manusia,

jangan sampai manusia jahat.

Pembuatnya yang konkrit,

ketertiban masyarakat,

jangan sampai ada korban

Isi Ditujukan kepada sikap batin Ditujukan kepada sikap lahir

Asal Usul Dari Tuhan Dari diri sendiri Kekuasaan luar yang memaksa

Sanksi Dari Tuhan Dari diri sendiri

Dari

masyarakat

secara tidak

resmi

Dari

masyarakat

secara resmi

Daya Kerja Membebani kewajiban

Membebani

kewajiban dan

memberi hak

(bersifat

normatif dan

atributif)

Kaedah kepercayaan atau keagamaan

Ditujukan kepada kehidupan beriman. Kaedah ini ditujukan terhadap kewajiban

manusia kepada Tuhan dan dirinya sendiri. Sumber atau asal kaedah ini adalah

ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap

sebagai perintah Tuhan. Tuhanlah yang mengancam pelanggaran-pelanggaran kaedah

kepercayaan atau agama itu dengan sanksi.

Kaedah kesusilaan

Berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan

pribadi manusia. Sebagai pendukung kaedah kesusilaan adalah hati nurani individu

dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang

terorganisir. Kaedah ini dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi

mencegah kegelisahan diri sendiri.

Kaedah sopan santun

Kaedah sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang

berlaku dalam masyarakat.

Sebagai perlindungan kepentingan manusia, kaedah kepercayaan atau keagamaan,

kaedah kesusilaan, dan kaedah sopan santun atau adat dirasakan belum cukup

memuaskan, sebab :

a. Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia

lainnya yang memerlukan perlindungan, tetapi belum mendapat perindungan dari

ketiga kaedah sosial tersebut.

b. Kepentingan-kepentingan manusia yang telah

mendapat perlindungan dari ketiga kaedah sosial tersebut belum cukup

terlindungi, karena dalam hal terjadi pelanggaran kaedah-kaedah tersebut reaksi

atau sanksinya dirasakan belum cukup memuaskan :

- Kaedah kepercayaan atau keagamaan tidaklah memberi sanksi yang dapat

dirasakan secara langsung di dunia ini.

- Kalau kaedah susila dilanggar hanyalah akan menimbulkan rasa malu, rasa

takut, rasa bersalah atau penyesalan saja pada si pelaku. Kalau ada seorang

pembunuh tidak ditangkap dan diadili, tetapi masih berkeliaran,

masyarakat akan merasa tidak aman, meskipun si pembunuh itu dicekam

oleh rasa penyesalan yang sangat mendalam dan dirasakan sebagai suatu

penderitaan sebagai akibat pelanggaran yang dibuatnya.

- Kalau kaedah sopan santun dilanggar atau diabaikan hanyalah

menimbulkan celaan, umpatan, atau cemoohan saja. Sanksi inipun

dirasakan masih kurang cukup memuaskan, karena dikhawatirkan pelaku

pelanggaran akan mengulangi perbuatannya lagi karena sanksinya

dirasakan terlalu ringan.

Kaedah hukum

Melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat

perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan

manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah tadi.

Terdapat 2 macam aspek hidup yaitu :

- Hidup pribadi

- Hidup antar pribadi (“transpersonal” atau “Interpersonal”)

Pembedaan antara 2 macam tata kaedah :

- Yang termasuk golongan aspek hidup pribadi yang mencakup :

1. Kaedah-kaedah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup

pribadi atau kehidupan beriman (“devout life”)

2. Kaedah-kaedah kesusilaan (“sittlichkeit” atau moral / etika dalam

arti sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati

nurani dan akhlak (kehidupan dengan “geweten”)

- Yang termasuk golongan aspek hidup antar pribadi yang meliputi :

1. Kaedah-kaedah sopan santun (“sitte”) yang maksudnya adalah

untuk kesedapan hidup bersama (“pleasant living together)

2. Kaedah-kaedah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup

bersama (“peaceful living together”)

Hubungan antara kaedah hukum dengan kaedah-kaedah lainnya :

1. Kaedah hukum – Kaedah kepercayaan atau keagamaan

Antara kaedah kepercayaan atau keagamaan dan hukum banyak titik temunya.

Pasal 29 UUD misalnya menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduk.

Pembunuhan, pencurian, perzinahan, tidak dibenarkan oleh kedua kaedah itu.

2. Kaedah hukum – Kaedah kesusilaan

- Batas yang tajam tidak dapat ditarik antara kaedah kesusilaan dan kaedah

hukum. Hukum positf kita memperhatikan pengertian-pengertian tentang

kesusilaan seperti iktikhad baik (ps.1338, 1363 BW), bersikap seperti kepala

somah yang baik (ps.1560 BW), kelayakan, dan kepatutan.

- Kesusilaan sering melarang beberapa perbuatan tertentu yang oleh hukum

sama sekali tidak dihiraukan, seperti misalnya berbohong, kumpul kebo, atau

hidup bersama tanpa nikah.

- Sebaliknya kadang-kadang hukum membolehkan apa yang dilarang oleh

kesusilaan. Contohnya :

a. Suto menggugat Noyo yang hutang uang kepadanya, tetapi tidak

melunasinya. Hakim dalam putusannya menolak gugatan Suto, karena

dianggap tidak terbukti. Menurut hukum karena gugatan Suto ditolak oleh

pengadilan, maka Noyo tidak perlu memenuhi kewajibannya melunasi

hutangnya kepada Suto. Apabila gugatan ditolak oleh pengadilan, maka

menurut hukum tergugat tidak ada kewajiban apa-apa terhadap penggugat.

Tetapi kesusilaan tidak membebaskan orang yang hutang dari

kewajibannya melunasi hutangnya.

b. Dadap mengadakan perjanjian dengan Waru, sehingga dari perjanjian

itu timbullah kewajiban pada Waru terhadap Dadap. Akan tetapi

perjanjian itu tidak memenuhi syarat-syarat formal yang telah ditentukan

oleh hukum. Kesusilaan mewajibkan Waru untuk memenuhi perjanjian,

menurut hukum tidak.

c. Memungut bunga tinggi itu tidak susila, menurut hukum dimungkinkan,

kecuali kalau menjadi mata pencaharian.

d. Lembaga kadaluwarsa sering bertentangan dengan kesusilaan. Bagi

hukum kadaluwarsa ini tujuannya adalah untuk menjamin kepastian.

- Hukum itu sebagian besar merupakan peraturan kesusilaan yang oleh

penguasa diberi sanksi hukum : perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam

KUHP hamper seluruhnya merupakan perbuatan-perbuatan yang berasal dari

kaedah-kaedah kesusilaan atau kepercayaan

- Hukum menuntut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah

pelaksanaan atau pentataan kaedah semata-mata, sedangkan kesusilaan

menuntut moralitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang

didorong oleh rasa wajib.

3. Kaedah hukum – Kaedah sopan santun

Batas antara sopan santun dan hukum itu selalu berubah, bergeser, sebagai contoh

misalnya dapat disebutkan pertunangan yang dulu merupakan lembaga hukum,

sekarang hanya merupakan sopan santun atau adat kebiasaan saja. Ada kalanya

kaedah sopan santun dibrantas oleh kaedah hukum, tetapi ada kalanya diakui.

Kaedah sopan santun dapat menjadi kaedah hukum karena masyarakat

menganggapnya atau mengakuinya sebagai peraturan tentang perilaku manusia

yang seyogyanya dilakukan.

Kuliah 6

a. Menjelaskan isi dan sifat kaedah hukum

b. Menjelaskan perumusan kaedah hukum

c. Menjelaskan esensialia kaedah hukum

Apabila ditinjau dari sudut isinya, maka dapatlah dikenal adanya tiga macam

kaedah hukum, yaitu :

1. Kaedah-kaedah hukum yang berisikan suruhan (“gebod”)

Contoh :

a. Bidang hukum tantra, misalnya pasal 22 ayat 1, 2,

dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya adalah sebagai berikut :

1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.

2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus

dicabut.

b. Bidang hukum perdata, misalnya

Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

yaitu bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak

sebaik-baiknya.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal

berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

2. Kaedah-kaedah hukum yang berisikan larangan (“verbod”)

Contoh :

Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 secara tegas berisikan larangan, oleh

karena di dalam pasal tersebut dinyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua

orang yang :

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke

bawah ataupun ke atas.

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan

menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua

dan antara seorang dengan saudara neneknya.

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri,

menantu dan ibu / bapak tiri.

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak

susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan.

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai

bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari

satu.

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

3. Kaedah-kaedah hukum yang berisikan kebolehan (“mogen”)

Contoh :

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa fihak-

fihak yang menikah dapat mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau

sebelum perkawinan dilangsungkan, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum,

agama dan kesusilaan.

Ditinjau dari sifatnya ada dua macam kaedah hukum, yaitu :

1. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat imperatif

Apabila kaedah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat

atau memaksa. Apabila seseorang hendak melakukan perbuatan tertentu (x

misalnya), maka ia harus mentaati kaedah-kaedah hukum yang mengatur

perbuatan x pada perbuatan x.

Contoh :

Pasal 1334 ayat 2 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan

bahwa, seorang ahli waris tidak dapat menolak bagian dari harta waris yang

akan diterimanya sebelum pembagian harta waris berlangsung, maka

penolakan tersebut tidak dapat diakui sebagai perbuatan yang sah, walaupun

dengan izin pewaris.

2. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat fakultatif

Apabila kaedah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaedah hukum

fakultatif ini sifatnya melengkapi, subsidiair, atau dispositif. Kalu seseorang

hendak melakukan perbuatan tertentu (x) ia bebas untuk menggunakan atau

tidak menggunakan kaedah hukum yang mengatur perbuatan x itu. Akan

tetapi kalau ia menggunakannya ia terikat.

Hubungan antara isi dan sifat kaedah hukum, yaitu :

1. Kaedah-kaedah hukum yang berisikan suruhan dan larangan adalah kaedah-

kaedah hukum yang bersifat imperatif

2. Kaedah-kaedah hukum yang berisikan kebolehan adalah kaedah-kaedah hukum

yang bersifat fakultatif.

Bentuk-bentuk kaedah hukum, yaitu :

1. Kaedah hukum yang berbentuk tidak tertulis.

Kaedah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat

secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Karena tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah

untuk diketahui.

2. Kaedah hukum yang berbentuk tertulis.

Kaedah hukum yang tertulis, yaitu yang dituangkan dalam bentuk tulisan pada

daun lontar, dalam bentuk Undang-Undang da sebagainya, mudah diketahui dan

lebih menjamin kepastian hukum. Konon kaedah hukum dalam bentuk tulisan

pertama yang dikenal manusia dalam sejarah adalah Undang-Undang Raja

Hamurabi dari Babilon yang hidup antara tahun 1955 sampai 1913 SM.

Perumusan Kaedah Hukum

Dari ajaran Kelsen dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain, sebagai berikut :

a. Kaedah hukum yang dirumuskan oleh ilmu hukum (“rule of

law”) merupakan pandangan hipotesis atau bersyarat (“hypothetical judgement”;

“hypothetisch oordeel”), sebagaimana halnya dengan dalil alam.

b. Perbedaan terletak pada hakekatnya, yaitu :

1. Pada dalil alam, apabila terjadi sesuatu (sebagai sebab), maka

kejadian tersebut akan diikuti kejadian lain yang merupakan akibat (prinsip

sebab-akibat)

2. Pada kaedah hukum, apabila terjadi perikelakuan atau sikap

tindak orang tertentu, maka orang lain harus berperikelakuan atau bersikap

tindak menurut cara tertentu (prinsip imputansi).

c. Pada dalil alam, tidak ada campur tangan manusia di dalam

hubungan sebab-akibat, sedangkan pada kaedah hukum, hubungan normatif

diciptakan oleh manusia.

d. Hubungan sebab-akibat pada dalil alam merupakan mata rantai

tanpa batas, pada kaedah hukum, prinsip imputasi ada batasnya, Ilmu hukum

menjelaskan obyeknya (yaitu hukum) dalam bentuk preposisi-preposisi yang

merumuskan keharusan-keharusan (“ought prepositions”)

Bertitik tolak pada pendapat Hans Kelsen. Perihal

perumusan kaedah hukum dapat diketahui akan adanya dua macam pandangan,

yaitu :

1. Pandangan hipotetis atau bersyarat

2. Pandangan kategoris

Kedua macam pandangan tersebut dapat diketemukan dalam perumusan pasal

undang-undang. Akan tetapi didalam pemikiran yuridisnya, Kelsen hanya mau

mengetahui adanya pendangan hipotetis sebagai hakekat kaedah hukum yang umum

(“general norm”); hanya kaedah-kaedah imdividuil yang mempunyai pandangan

kategoris.

Esensialia Kaedah Hukum.

- Jikalau dikatakan bahwa sesuatu mempunyai sifat yang memaksa, maka

mungkin hal ini maksudnya adalah :

1. Tidak dapat dielakkan atau dilanggar.

Apakah kaedah-kaedah hukum memang tidak dapat dilanggar? Kenyataannya

adalah, bahwa kaedah-kaedah hukum imperatifpun mungkin atau dapat

dilanggar.

2. Melakukan paksaan

Apakah mungkin bahwa kaedah-kaedah sebagai pandangan (“oordeel”) dapat

melakukan paksaan? Ini jelas tidak mungkin. Orang yang dikuasai oleh

kaedah tersebut mungkin mempunyai rasa takut, akan tetapi bukanlah pada

kaedahnya.

- Arti lain dari sifat memaksa tidak dikenal lagi. Oleh karena itu, maka

mengapa dikatakan bahwa kaedah hukum bersifat memaksa? Tidak lain

maksudnya adalah, bahwa kaedah hukum tersebut dapat menyebabkan terjadinya

atau adanya paksaan.

- Kalau demikian halnya, maka timbul pertanyaan, siapakah yang

mengadakan paksaan? Paling sedikit kemungkinannya ada dua, yaitu :

1. Diri sendiri, hal ini kebanyakan tidak disadari oleh pribadi yang

bersangkutan. Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Kita semuanya ingat

akan hasrat manusia untuk hidup pantas atau sayogya, mungkinkah hal itu

tercapai atau terpenuhi tanpa patokan atau pedoman? Kecuali daripada itu,

manusia merupakan makhluk yang mempunyai hasrat untuk hidup bersama

dengan manusia lainnya (“gregariousness”), sehingga ada semacam paksaan

diri (kalau perlu) dalam hidup bersama tersebut. Oleh karena pada umumnya

seseorang tidak begitu suka untuk menyelami diri sendiri (anggapannya

adalah, lebih baik kalau dapat memberikan pandangan mengenai hal-hal di

luar dirinya), maka juga lebih mudah untuk menyatakan bahwa kaedah-

kaedah hukum adalah memaksa.

2. Pihak lain yang oleh karena kaedah hukum diberi peranan untuk

melakukan paksaan, misalnya, polisi, jaksa, hakim, dan seterusnya.

- Sifat memaksa dari kaedah-kaedah hukum adalah tidak essensiil,

sebaliknya dapat ditegaskan disini, bahwa sifat membatasi atau mematoki dari

kaedah-kaedah hukum, adalah essensiil.

Kuliah 7

a. Menjelaskan penyimpangan kaedah hukum

b. Menjelaskan keberlakuan kaedah hukum

Penyimpangan terhadap kaedah-kaedah hukum dapat berupa pengecualian

atau penyelewengan.

Perikelakuan atau sikap tindak di luar batas-batas patokan atau pedoman

tersebut perlu dibedakan antara pengecualian (“uitzonderingsgevallen”) dengan

penyelewengan (“delicten”), yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

A. Pengecualian atau dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan

atau pedoman dengan dasar yang sah itu mengenal dua dasar yang berbeda,

yakni :

1. Pembenaran (“rechtvaardigingsgrond”), misalnya dalam hukum

pidana :

a. “Noodtoestand”, umpamanya, dua orang terapung

di laut dengan sebilah papan.

b. “Wettelijkvoorschrift”, umpamanya, sebagaimana

tercantum dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Tiada

boleh dihukum adalah ia yang melakukan perbuatan untuk menjalankan

peraturan Undang-Undang”. Contohnya dari kenyataan, adalah pelaksana

hukuman mati oleh seorang algojo.

2. Bebas kesalahan (“schuldopheffingsgrond”), yang contohnya

adalah berat lawan (“overmacht”) dalam hukum pidana. Dalam pasal 48 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana hal tersebut diatur, sebagai berikut “Tiada

boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan karena terdorong berat

lawan”. Contohnya dari kenyataan adalah apabila seorang kasir menyerahkan

uang kas, oleh karena ditodong dengan senjata api.

Kedua dasar pengecualian tersebut di dalam ilmu hukum pidana dinamakan

“strafuitsluitingsgrond”, adalah :

1. Dalam “schuldopheffingsgrond” adalah

orang atau pribadi lain yang dapat dipersalahkan, yaitu dalam contoh di atas

adalah orang yang menodong.

2. Dalam “rechtvaardigingsgrond” tidak ada

orang atau pribadi yang dapat dipersalahkan. Didalam contoh di atas adalah

dua orang yang terapung dan algojo, siapakah yang harus dipersalahkan.

B. Delict adalah penyimpangan dari patokan atau pedoman yang

tidak mempunyai dasar yang sah, yang dimaksudkan dengan delict tidaklah sama

dengan apa yang disebut peristiwa pidana (delict dalam arti sempit), akan tetapi

juga peritiwa perdata seperti perbuatan melanggar hukum (“onrechtmatige daad”),

sebagaimana antara lain disimpulkan dari pasal 1365 BW. Kecuali itu juga

peristiwa tata usaha Negara, seperti “excess de pouvoir”, jadi istilah delict di sini

dipergunakan dalam arti yang luas.

Dikehendaki adanya sanctum terhadap mereka yang telah melakukan delict.

Sanctum disini di pergunakan dalam arti luas pula dan bersifat negatif, artinya

suatu tindakan yang diambil terhadap pribadi yang melakukan delict. Sanctum

dalam arti sempit, ialah hukuman (dalam arti luas). Sanctum dalam arti luas ada

tiga macam, yaitu :

1. Sebagai pemulihan keadaan

Yang antara lain dapat dijumpai dalam bidang hukum perdata, misalnya : si A

meminjam uang si B, akan tetapi setelah ditagih tidak mau

mengembalikannya. Maka, terhadap si A dapat dipaksa (melalui hakim) untuk

mengembalikan hutangnya itu kepada si B, sehingga sebahagian dari harta

kekayaan semula dari si B kembali pulih keadaannya sebagai sedia kala.

2. Sebagai pemenuhan keadaan

Yang contohnya juga diambil dari bidang hukum perdata, yaitu dimana X

berjual beli dengan Y. Setelah Y menyerahkan uangnya, ternyata X tidak

menyerahkan barang yang dibeli oleh Y tersebut. Dalam hal ini, maka X dapat

pula dipaksa untuk menyerahkan barang, sehingga dipenuhilah keadaan si Y

sebagai pemilik barang tersebut (Apabila si Y menuntut kembali uangnya,

maka terjadilah pemulihan keadaan), penagihan pajak yang berlebihan.

3. Sebagai hukuman dalam arti luas

Yaitu tindakan yang tidak digolongkan kedalam salah satu macam sanctum

tersebut di atas, dan istilah hukuman tersebut juga perlu diperlukan dalam arti

luas, karena tidak hanya meliputi bidang hukum pidana, akan tetapi juga

mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha, misalnya :

a. Dalam bidang hukum perdata conothnya adalah hal ganti rugi

tambahan (“aanvullende schadevergoeding”), yang seringkali

digandengkan dengan sanctum pemulihan keadaan atau pemenuhan

keadaan. Umpamanya didalam contoh di muka, si X yang sudah

menyerahkan uang kepada Y untuk pembelian barangnya yang tidak juga

mau diserahkan, maka Y dapat menuntut pemenuhan keadaan

(=penyerahan barang) yang ditambah dengan ganti rugi tambahan.

b. Dalam bidang hukum tata usaha Negara, yakni berupa pemecatan

dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin

usaha, pencabutan Surat Izin Mengemudi, dan seterusnya. Sanctum ini

disebut “administratieve maatregel”

c. Dalam bidang hukum pidana, seperti yang tidak asing lagi disebut

hukuman, tetapi didalam uraian ini lebih baik dinamakan hukuman pidana

(“punishment”). Hukuman didalam arti yang sempit ini dimaksudkan

sebagai siksaan (“leed”) yang dibedakan antara :

- Siksaan riil atau materiil, misalnya hukuman mati, hukuman denda,

penyitaan barang, dan seterusnya.

- Siksaan idiil atau moril, misalnya, pengumuman keputusan hakim,

pencabutan hak, wajib mengadakan selamatan dalam hukum adat, dan

lain sebagainya.

Yang dimaksudkan dengan hal berlakunya kaedah hukum atau kelakuan kaedah

hukum adalah apa yang disebut “geltung” dalam bahasa Jerman, atau “gelding”

didalam bahasa Belanda.

Didalam teori-teori hukum pada umumnya dibedakan antara tiga macam kelakuan

atau hal berlakunya kaedah hukum (meninjau pada sasaran kaedah hukum), yaitu :

1. Kelakuan atau hal berlakunya secara yuridis, yang mengenai hal

ini dapat dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut :

a. Hans Kelsen yang menyatakan bahwa kaedah

hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan

kaedah yang lebih tinggi tingkatnya, ini berhubungan dengan teori

“Stufenbau” dari Kelsen. Dalam hal ini perlu diperhatikan, apa yang

dimaksudkan dengan efektivitas kaedah hukum yang dibedakannya dengan

hal berlakunya kaedah hukum, oleh karena efektivitas merupakan fakta.

b. W. Zevenbergen menyatakan bahwa suatu kaedah

hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalaku kaedah tersebut terbentuk

menurut cara yang telah ditetapkan. Misalnya, Undang-Undang di Indonesia

dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

(Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5 ayat 1)

c. Logemann menyatakan bahwa secara yurudis

kaedah hukum mengingat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara

suatu kondisi dan akibatnya.

d. Gustav Radbruch mengemukakan pendapat bahwa

“in searching for the ground of validity, the juridical doctrine of validity at

some point necessarily encounters the factuality of an authoritative will that

cannot be further derived anywhere. It will derive the validity of a legal rule

from other legal rules, that of a statute from the constitution. But the

constitution itself can and must be taken by such a purely juridical doctrine of

validity for a causa sui (=cause of itself). It may well explain the validity of a

legal rule in relation to other legal rules, but never the validity of the highest

legal rules, the fundamental laws, and hence never the validity of the legal

order as a whole.”

2. Kelakuan sosiologis atau hal berlakunya secara sosiologis, yang

intinya adalah efektivitas kaedah hukum didalam kehidupan bersama. Mengenai

hal ini dikenal dua teori :

a. Teori kekuasaan

b. Teori pengakuan

3. Kelakuan filisofis atau hal berlakunya secara filosofis. Artinya

adalah, bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum

(“Rechtsidee”) sebagai nilai positif yang tertinggi (“Uberpositieven Wert”),

misalnya, Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan seterusnya.

Ajaran (dari Logemann) yang juga membedakan kelakuan (dalam arti lingkup

laku) kaedah hukum, yaitu ajaran yang disebut “gebiedsleer”. Inti teori atau ajaran ini

menyatakan, bahwa lingkup laku kaedah hukum adalah : “keadaan / bidang dalam

mana kaedah berlaku” dan dibedakan antara empat bidang (mengungkapkan landasan

daripada kaedah hukum), yaitu :

1. “Ruimtegebied” atau lingkup laku wilayah

yang mengenai ruang terjadinya peristiwa yang diberi batas-batas atau dibatasi

oleh kaedah hukum

2. “Personengebied” atau lingkup laku

pribadi yang menunjukkan siapa (=pribadi kodrati) atau apa (=peran, pribadi

hukum) yang oleh kaedah hukum dipatoki peranannya.

3. “Tijdsgebied” atau lingkup laku masa

yang berhubungan dengan jangka waktu bilamana suatu peristiwa tertentu (akan,

masih atau tidak lagi) diatur oleh kaedah hukum.

4. “Zaaksgebied” (G.J. Resink) atau lingkup

laku ihwal, ialah yang bersangkutan dengan hal apa saja yang menjadi obyek

kaedah hukum.

Kuliah 8

UTS