Slide 1

UAS SEMESTER IBISMILLAAAHHHHHukum PositifHukum positif merupakan kumpulan asa dan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang pada saat ini berlaku di masyarakat suatu negaraHukum yang sedang dipelajari dan ditaati, sebagai objek pengetahuanCth : Perda, dll

Kekuasaan KehakimanPengertianUU 14/1985Adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasil demu terselenggaranya negara hukum RI

UU 48/2009Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 45B. Yang menjalankanMA Mahkamah AgungLembaga peradilan tertinggi negaraAda 4, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara

MK Mahkamah KonstitusiLembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan MAPeradilan Umum Pengadilan Negeri dan Tinggia. Negeri Bagi rakyat pencari keadilanDi ibukota kabupaten atau kotaTerdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekre, Jurusitab. TinggiDi ibukota provPengadilan tk pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan lingkup P. Negeri di daerahnyaSama seperti di atas, tanpa JurusitaPeradilan Agama bagi yang beragama IslamLingkup Pengadilan Agama dan Tinggi Agamaa. Pengadilan AgamaDi ibukota kabkotaPerkara perkawinan, waris, eko syar, wakafDibentuk UU daerahSama seperti PN, yaitu Ketua PA, Wakil, hingga jurusitab. Tinggi AgamaIbukota provTingkat bandingTanpa jurusitaPeradilan Militer kejahatan militer, ABRILingkp Militer, Tinggi, UtamaMiliterTingkat pertama, pejabat kapten kebawahb. TinggiMemutus tingkat pertama, pagkat mayor ke atasc. UtamaMemutus tingkat banding, tk pertama dan terakhir, di ibukota TUN bagi pencari keadilan thd sengketa TUNMelindunii rakyat dari keselewengan aparatur pemerintahWewenangMA UUD 24aMengadili pada tingkat kasasiMenguji perundang-undangan dibawah undang undangWewenang lain dibawah UU

Ketua, ketua muda, wakilMK UUD 24cMenguji undang-undang terhadap UUDMemutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 45Memutus pembubaran parpolMemutus perselisihan hasil pemilu

3 oleh DPR, 3 Prs, 3 MASubjek HukumPerdata dan pidana sama sama Orang, inget yang cakap hukumBadan hukum, kayak koperasi, PT, dll, tergantung pelanggarannyaObjek hukumBenda berwujud

Non benda hak paten, goodwillAsas LegalitasNullum delictum

Bahwa seseorang tidak dapat dihukum atau dikenai hukum apabila yang dilakukannya tidak terdapat dalam kitab undang undang hukum tertentuHukum PerdataPasal 1320Syarat Sah PerjanjianIjin kedua belah pihak berdasarkan persetujuan kehendak masing masing tanpa paksaanKeduanya cakap bertindakAda obyek tertentuAda sebab tertentu yang memperbolehkan keduanya melakukan perhjanjian sesuai hukumObjek Perjanjian PrestasiMemberikan sesuatu : membayar harga atau menyerahkan sesuatuBerbuat sesuatu seperti meperbaiki barang, membangunTidak berbuat sesuatuAsas hukum perjanjian Konsensualisme perjanjian berlaku sejak detik ditetapkannyaKebebasan berkontrak bebas dengan siapa saja yang dikehendakiPacta sunt servanda (kepastian hukum/mengikat) mengikat kedua belah pihakItikad baik (goodwill)Keseimbangan

Putusnya perjanjianTelah lampau waktunyaTercapai tujuannyaDinyatakan berhentiDicabut kembaliDiputuskan hakimSubjek Hukum PerdataCakap hukumCakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun dan berakal sehat).

Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun).Orang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) yang terjadi karena gangguan jiwa pemabuk atau pemboros.Orang wanita dalm perkawinan yang berstatus sebagai istri.WAN PRESTASIsuatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksaMenurut Subekti1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Hubungan KUHD dengan KUHPer (Pasal 1 KUHD)Asas lex specialisMenurut Subekti, keberadaan KUHD disamping KUHPer tidak tepat, karena KUHD merupakan lingkup hukum yang ada dalam KUHPer. Pemisahan ini dilakukan atas dasar sejarah saja, karena Hukum Romawi, dimana perdagangan akhirnya baru terkenal di abad pertengahan. KUHD dulu memang dikaitkan dengan pedagang saja, mereka yang berdagang dan punya hak membuat surat, wesel, dll. Sehingga untuk mempermudahnya, maka, KUHD ini merupakan hukum khusus perdagangan. Seperti asas iniPasal 7 KUHDHakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberi kekuatan bukti sedemikian rupa kepada pemegangan buku setiap pengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya. BAHWA PEMBUKUAN PERUSAHAAN MENJADI SALAH SATU ALAT BUKTI YANG SAHAlat bukti hukum acara perdataBukti tulisanBukti saksiPersangkaan (yang sudah diketahui secara umum)Pengakuan / keterangan penggugat atau tergugat Sumpah Pluralisme hukum perdataIngat Bhineka Tunggal Ika? Ini berlaku bagi hukum perdataPluralisme adalah dimana masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri, kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi. Keanekaragaman hukum perdata di Indonesia ini sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan sejak kedatangan orang Belanda di Indonesia pada tahun 1596Secara yuridis keaneka ragaman hukum ini berawal pada ketentuan dalam pasal 163 IS (Indische Staatsregeling), di mana Pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu membagi penduduk di Hindia Belanda berdasarkan atas tiga golongan yaitu :Golongan Eropah, ialah (a) semua orang Belanda, (b) semua orang Eropah lainnya, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain yang dinegaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan atas yang sama seperti hukum Belanda, dan (e) anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang dimaksud sub b dan c yang lahir di Hindia Belanda;Golongan Bumiputera, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia Asli, yang tidak beralih masuk golongan lain dan mereka yang semua termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia; Golongan Timur Asing, ialah semua orang yang bukan golongan Eropah dan golongan BumiputerSelanjutnya dalam pasal 131 IS dinyatakan bahwa "bagi golongan Eropah berlaku hukum di negeri Belanda (yaitu hukum Eropah atau hukum Barat) dan bagi golongan-golongan lainnya (Bumiputera dan Timur Asing) berlaku hukum adat masing-masing". Hukum PidanaTujuan disusunnya hukum pidanaPrefentif dan represifSistem hukuman Pasal 10 KUHPPidana Pokok dan TambahanPokokMatiPenjara (seumur hidup, sementera 1 th, pidana penjara kurun waktu tertentu)Kurungan, minimal satu hari, max satu tahunDendaTutupan TambahanPencabutan hak hak tertentuPerampasan barang tertentuPengumuman keputusan hakimAsas hukum pidanaPasal 1 KUHPAsas legalitas (nullum delictum)(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

Alat BuktiKeterangan saksiKeterangan ahliBukti/suratPetunjukKeterangan terdakwaCORBYSchapelle Leigh Corby(lahir10 Juli1977; umur 36 tahun) adalah seorang mantan pelajar sekolah kecantikan dariBrisbane,Australiayang ditangkap membawaobat terlarangdi dalam tasnya diBandara Ngurah Rai,Denpasar,Indonesiapada8 Oktober2004.Dalam tas Corby ditemukan 4,2 kgganja, yang menurut Corby, bukan miliknya. Dia mengaku tidak mengetahui adanya ganja dalam tasnya sebelum tas tersebut dibuka oleh petugasbea cukaidiBali, namun pernyataan ini ditentang oleh petugas bea cukai yang mengatakan bahwa Corby mencoba menghalangi mereka saat akan memeriksa tasnya.Bapak kandung Schapelle Corby, Michael Corby, sebelumnya pernah tertangkap basah membawa ganja pada awal tahun 1970-an.Pada tanggal 8 Oktober 2004, Corby, adiknya, dan dua temannya terbang dariBrisbaneke Bali dan transit diSydney. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Bali dalam kurun empat tahun, karena perjalanan sebelumnya hanya transit antara Australia dan Jepang untuk menjenguk kakaknya, Mercedes.[9]Saat melewati bea cukai diBandar Udara Internasional Ngurah RaidiDenpasar, Corby ditangkap oleh petugas bea cukai. Ditemukan cannabis seberat 42kg (93lb) dalam tas vakum plastik ganda di dalam tasbodyboard-nya yang tidak terkunci. Petugas bea cukai Gusti Nyoman Winata mengatakan bahwa Corby mencoba mencegah Winata untuk membuka kompartemen tas yang berisi cannabis tersebut. Corby membantahnya di pengadilan; ia mengatakan bahwa ia membukanya setelah Winata menanyai kepemilikan tas tersebut. Corby mengaku bahwa ia dan petugas bea cukai kesulitan memahami satu sama lain.[9]Tidak ada rekamanCCTVyang didapat atau disimpan.[10]Empat tas milik Corby dan teman-temannya tidak ditimbang secara terpisah diBandar Udara Brisbane, sehingga diambil angka berat total sebesar 65kg. Kepolisian Bali dan bea cukai tidak mencatat bobot tas-tas tersebut,[9]meski sudah diminta oleh Corby.[3]Corby menyatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan obat-obatan tersebut sampai tasbodyboard-nya dibuka oleh petugas bea cukai.

Pembelaan[sunting|sunting sumber]Corby memohon untuk dibebaskan. Dalam pembelaan terakhirnya di pengadilan pada tanggal 29 April 2005, Corby mengatakan:Saya tidak bisa mengakui kejahatan yang tidak saya lakukan. Kepada dewan hakim, kehidupan saya saat ini ada di tangan Anda, tetapi saya lebih suka jika kehidupan saya ada di hati Anda. ... Yang Mulia, saya meminta Anda menunjukkan kepedulian, membuktikan saya tidak bersalah, mengizinkan saya pulang. Saya tidak bersalah.[14]Corby juga menulis surat permohonan kepada jaksa penuntut umum,Ida Bagus Wiswantanu, dan para hakim agar memberi kelonggaran kepadanya.[15]Putusan dan hukuman[sunting|sunting sumber]

Putusan dan hukuman[sunting|sunting sumber]Penjatuhan vonis di sidang Corby disiarkan secara langsung di berbagai stasiun televisi Australia. Liputan televisiNine Networkjuga disiarkan secara langsung diSelandia Baru. Liputan tersebut mencakup pembacaan putusan dan penjatuhan vonis setebal 80 halaman.Pada tanggal 27 Mei 2005, Corby dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 20 tahun. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 100.000.000IDR(sekitar A$12.663), atau menjalani enam bulan tambahan jika tidak membayar. Pengacara dan jaksa penuntut mengajukan banding secara terpisah ke Pengadilan Tinggi; pengacara meminta sidang ulang dan jaksa penuntut meminta hukuman seumur hidup.[16]Bebas bersyarat[sunting|sunting sumber]Kepala lapas, I Gusti Ngurah Wiratna, mengatakan bahwa remisi Corby disetujui oleh Jakarta dan tanggal pembebasannya yang baru adalah 25 September 2016.[17]Corby mendapatkan pembebasan bersyarat pada 7 Februari 2014 dan dibebaskan tanggal 10 Februari 2014 setelah menjalani masa hukuman sembilan tahun diLembaga Pemasyarakatan Kerobokan.[18]Putusan ini mewajibkan Corby tinggal di Bali dan mengikuti peraturan lain yang ditetapkan pihak lembaga pemasyarakatan serta wajib lapor kepada pihak berwenang setiap bulannya sampai benar-benar dibebaskan bulan Juli 2017.[19]

Kronologi peristiwa[sunting|sunting sumber]8 Oktober2004: Corby ditahan karena petugasbea cukaiBandara Ngurah Rai menemukan ganja seberat 4,2 kg dalam tas milik Corby.27 Mei2005: Corby diputuskan harus menjalani hukuman penjara 20 tahun serta ditambah denda sebesar Rp 100.000.000, karena melanggarpasal 82, ayat 1a, UU nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Sidang putusannya disiarkan langsung di dua stasiun televisi di Australia.12 Oktober2005: Hasil banding di pengadilan mengurangi jumlah hukuman menjadi 15 tahun.12 Januari2006: Hasil kasasi diMAmengembalikan hukuman menjadi 20 tahun

Remisi[sunting|sunting sumber]Secara keseluruhan, Corby mendapatkan remisi selama 27,5 bulan untuk masa kurungan awal selama 20 tahun.[27]Agustus 2006: Dua bulan padaHari Kemerdekaan Indonesia.[28]Desember 2006: Satu bulan pada hari Natal.[29]2007: Corby tidak mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan dan Natal setelah ketahuan memiliki telepon genggam.[30]Agustus 2008: Tiga bulan pada Hari Kemerdekaan.[32]Agustus 2009: Empat bulan pada Hari Kemerdekaan.[33]Agustus 2010: Lima bulan pada Hari Kemerdekaan.[27]Desember 2010: 45 hari.[34]Agustus 2011: Lima bulan pada Hari Kemerdekaan.[35]Agustus 2012: Enam bulan pada Hari Kemerdekaan.Februari 2014: Bebas bersyarat.

Dasar hukum BNN adalahUndang-UndangNomor 35 tahun 2009 tentangNarkotikaPp 32 tahun 1999 kebebeasan bersyarat itu 2/3 masa pidanya awalnyaHukum Tata NegaraHukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan negara tersebut

Pasal 14(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Grasi ATAS PERTIMBANGAN MKwewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, berupa menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu.Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.Grasi bukan berupa upaya hukum, karena upaya hukum hanya terdapat sampai pada tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung. Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden. Grasi dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana pidana mati yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya. Grasi berada di luar lingkup peradilan pidana.Amnestiadalah suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.

Secara umum amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.Pertimbanagn DPRAbolisiberarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, Abolisi bukan suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.Rehabilitasiadalah suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali.Kamus Besar Bahasa Indonesia secara singkat menterjemahkan rehabilitasi sebagai pemulihan kpd kedudukan (keadaan, nama baik) yg dahulu (semula). Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

Istilah HTN di suatu negaraInggris Cons LawPerancis Droit ConsJerman VerfassungretchBeanda straatsrech in ruimere zinKewenangan DPR dan DPDDPRMembentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersamaMembahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-UndangMenerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat IMengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat IMemperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat IMenetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPDMembahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agamaMemilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPDMembahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa KeuanganMengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapatMenyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakatMelaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang

DPDFungsi LegislasiTugas dan wewenang:Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPRIkut membahas RUUBidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah.Fungsi PertimbanganMemberikan pertimbangan kepada DPRFungsi PengawasanTugas dan wewenang:Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPKBidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak, pendidikan, dan agama.

AsasDesentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah.Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Desentralisasi bukan sekedar memindahkan sistem politik dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindahan tersebut harus pula disertai oleh perubahan kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab. Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi.Pelaksanaan desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai dari APBD.Dalam urusan pemerintahannya diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Jadi,penyelenggaraan pemerintah secara dekonsentrasi pada urusan pemerintahannya dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya konstribusi Pusat atau Propinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya konstribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistikMenurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai dari APBN.Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, sedangkan Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Pemeriksaan atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh BPK dan dan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hukum Administrasi NegaraHukum pajak adalah hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dengan wajib pajak yang antara lain siapa siapa yang dikenakan pajak, timbulnya kewajiban pajak, pemungutan, dan sebagainyaTimbulnya kewajiban pajakSubjektifObjektifUU 14/2002Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 6. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku. 7. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.