I. MATERI AJAR :BAB 1BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

A. Pengertian Budaya Politik :Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos.

Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.

3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.

4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Pengertian budaya politik menurut para ahli :1. Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan

seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.2. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap

sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.3. Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yang

dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.4. Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan

pemerintahan negara dan politiknya.5. Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang

sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.Menurut Almond dan Powell ada 2 orientasi Politik yaitu tingkat Masyarakat dan tingkat Individu :1. Orientasi individu dalam system politik dapat dilihat dari 3 komponen :

a. Orientasi kognitif berbagai keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang : system politik. tokoh pemerintahan kebijakan pemerintahan Simbol-simbol yang dimiliki oleh system politik seperti : ibukota negara,lambang negara, kepala negara, batas

negara, mata uang, dll.b. Orientasi Afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional individu pada system politik. Seperti

perasaan khusus terhadap aspek system politik tertentu yang membuatnya menerima dan menolak system politik. Orientasi afektif ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan.

c. Orientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, kinerja sistem politik, komitmen terhadap nilai dan pertimbangan politik.

2. Orientasi Tingkat masyarakat adalah pandangan dan sikap sesama warga negara yang meliputi rasa percaya dan permusuhan antar individu, kelompok maupau golongan. Sikap saling percaya menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap permusuhan menimbuklkan konflik

Ciri-Ciri Budaya Politik :a. Budaya politik menyangkut masalah legitimasi,kekuasaan,proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai politik

dan perilaku afarat Negarab. Terdapat gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintahc. Kegiatan politik memasuki dunia keagamaan,kegiatan ekonoi dna sosial,serta kehidupan pribadi serta sosial dalam arti luasBudaya politk menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakatWujud Budaya Politik1. Sistem politik, peraturan-peraturan hokum, idea atau gagasan, norma-norma atau nilai-nilai yang bersifat abstrak.(disebut

budaya ideal,adat istiadat atau cultural sistem)contoh :- Sistem pemerintahan Negara RI, - peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, - tata cara pengangkatan atau pelantikan presiden dan wakil presiden, - tata tertib sidang MPR/DPR, - tata tertib kampanye

2. Aktivitas atau tindakan berpola dari masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik, contohnya : - pelaksanaan tata kerja lembaga pemerintah, - kegiatan pemungutan suara untuk pemilihan presiden,DPR/DPRD dan kepala daerah,- kegiatan kampanye partai politik dapat berupa pawai,debat public,kongres,- pelaksanaan sidang cabinet- Demontrasi menentang atau mendukung kebijakan pemerintah

3. Benda-benda atau alat-alat yang diciptakan dan mendukung sistemdan aktivitas politik (budaya fisik) contoh :

- Tanda gambar partai politik - pamphlet- Gambar-gambar kontestan pemilu - selebaran- Kartu pemilih - atribut partai politik ,- Bilik pemungutan suara

Komponen-Komponen Budaya PolitikAlmond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut :Orientasi kogniti : yaitu berupa pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya

serta input dan outputnya.Orientasi afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Komponen Obyek Politik

Komponen Kognitif Komponen Afektif Komponen EvaluatifKita dapat menilai tingkat pengetahuan seseorang me-ngenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau menge-nai simbol-simbol yang di-miliki oleh sistem politiknya.

Akan berbicara tentang aspek perasaan seorang warga negara terha-dap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan. Keluarga dan lingkungan hidup seseorang, pada umumnya berpe-ngaruh terhadap pembentukan perasaan individu yang bersang-kutan terhadap aspek-aspek sistem politik.

Orientasi politik diten-tukan oleh evaluasi moral yang memang telah dipunyai seseorang

TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkana. Budaya Politik Militan

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang.

b. Budaya Politik ToleransiBudaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

2. Berdasarkan Orientasi Politiknya Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :a. Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor

kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).b. Budaya politik kaula (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun

ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.c. Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat

tinggi.

No Budaya Politik Uraian / Keterangan

1. Parokial a. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.

b. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.c. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif

yang diinisiasikan oleh sistem politik.d. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.e. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana

spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.f. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari

pada kognitif2. Subyek/Kaula a. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan

aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.

b. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintahc. Hubungannya terhadap sistem plitik secara umum, dan terhadap output, administratif secara

esensial merupakan hubungan yang pasif.d. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang

terdiferensiansikan.Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

3. Partisipan a. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.

b. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik)

c. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik d. Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Menurut Muhtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model budaya politik :1. Model masyarakat demokratis industrial Yang terdiri dari aktivis politik, kritikus politik.( Identik dengan budaya politik

partisipan).2. Model Sistem politik otoriter rakyat sebagai subyek yang pasif, tunduk pada hukumnya tapi tidak melibatkan diri dalam

urusan politik dan pemerintahan (Identik dengan budaya politik subjek).Model masyarakat system demokratis pra –industrial masyarakat pedesaan, petani, buta hurup, kontak politik sangat kecil, (budaya politik Parokial).

Budaya Politik Di Indonesia1. Herbert Feith, Indonesia memiliki 2 budaya politik yang dominan :

a. Aristokrasi Jawab. Wiraswasta Islam

2. Clifford Geertz, Indonesia memiliki 3 subbudaya yaitu :a. Santri : pemeluk agama islam yang taat yang terdiri dari pedagang di kota dan petani yang berkecukupan.b. Abangan : yang terdiri dari petani kecil.c. Priyayi : golongan yang masih memiliki pandangan hindu budha, yang kebanyakan dari golongan terpelajar, golongan

atas penduduk kota terutama golongan pegawai.3. Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan :

a. Hirarki yang tegar/ketat : adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan Rakyat kebanyakan ( wong cilik).

b. Kecendrungan Patronage ( hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti majikan majikan dengan buruh.

c. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

4. Menurut Max Weber,dalam negara yang patrimonialistik penyelenggaraan pemerinbtahan berada dibawah kontrol langsung pimpinan negara. Menurutnya karakteristik negara patrimonialistik adalah :a. Cenderung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada teman-temannya.b. Kebijakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik.c. Rule of Law lebihbersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (rule of man)d. Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.Di masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telajh menyebabkan kekuasaan tak terkontrol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya civil society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah :a. proyek di pegang pejabat.b. Promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku ( surat sakti).c. Anak pejabat menjadi pengusaha besar, memamfaatkan kekuasaan orang tuanya dan mendapatkan perlakuan

istimewa.d. anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik

Nazarudin Samsudin, menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Jadi simbol yang selama initelah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhineka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhineka Tunggal Ika.

SOSIALISASI POLITIKPengertian Umum sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.Pengertian Menurut Para ahli Berikut ini akan dikemukana beberapa pengertian sosialisasi politik menurut para ahli.1. David F. Aberle, dalam “Culture and Socialization”

Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk

menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.

2. Gabriel A. Almond Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

3. Irvin L. Child Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

4. Richard E. Dawson dkk. Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

5. S.N. Eisentadt, dalam From Generation to Ganeration Sosialisasi politik adalah komunikasi dengan dan dipelajari oleh manusia lain, dengan siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum.Oleh Mochtar Mas’oed disebut dengan transmisi kebudayaan.

6. Denis KavanaghSosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.

7. AlfianMengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

8. Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakatnya.9. Alfian, sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka

mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:1. Dalam Lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara tingkah laku politik tertentu.

Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya.2. Di Lingkungan Sekolah,dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa dan guru bertukar informasdi dan

berinteraksi dalam membahas topik tentang politik.3. Di lIngkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi-ideologi resminya.4. Di Lingkungan Partai politik, Salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan perannya sebagai sosioalisasi politik.

Artinya parpol itu telah merekrut anggota atau kader danpartisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan kesan atau image memperjuangkan kepentingan umum.

Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode penyampaian pesan :1. Pendidikan Politik Yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Dari sini anggota masyarakat mempelajari

simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik.2. Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk

menerima nilai , norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik. Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangant penting karena dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian dari generasi tua ke generasi muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan politik.Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda. Terdapat 6 sarana atau agen sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, adalah :1. Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam keluarga anak ditanamkan sikap patuh

dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam sistem politik setelah dewasa.2. Sekolah yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum muda tentang dunia politik dan

peranan mereka di dalamnya. Disekolah memberi kesadaran pada anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air.

3. Kelompk bermain yaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat membentuk sikap politik seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain. Seseorang dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan hal itu.

4. Tempat kerja yaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan seperti serikat kerja, sderikat buruh. Organisasi seperti ini dapat berfungsi sebagai penyuluh di bidang politik.

5. Media massa yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan cepat diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang politik.Kontak-kontak politik langsung yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. Seperti diabaikan partainya, ditipu, rasa tidak aman,dll.

Fungsi Sosialisasi Politik.Karena sosilisasi politik merupakan suatu cara dalam mengembangkan dan menginformasikan politik maka fungsi yang paling mendasar dari sosialisasi politik ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pebelajaran bagi masyarakat agar mereka paham dan mengetahui secara benar tentang apa yang ada dalam politik, dengan adanya inforasi yang benar maka kelak akan

Early Childhood(Masa kanak-kanak)Afective

Allegiance(Sikap kesetiaan)

Adolescence(Masa remaja)

Adulthood(Masa dewasa)

Cognitive and critical orientations(Pemahaman dan tujuan untuk mengkritisi)Cognitive

partisanship(Pemahaman yang berpihak)Afective partisanship(Sikap yang berpihak)

Cognitive partisanship(Pemahaman yang berpihak)Awareness of policy outputs

(Kesadaran terhadap kebijakan output)

Awareness of ability to influence policy(Kesadaran untuk mempengaruhi kebijakan)

tercipta suatu masyarakat yang anggota anggotanya mempunyai pegetahuan politik yang baik dan diharapkan dengan mempunyai pengetahuan tersebut mereka dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan kegaiatan politik sehingga mereka tidak pasif terhadap kondisi politik negaranya.Proses Sosialisasi PolitikSosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Adapun sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain : a) K eluarga (family)

Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah di dalam keluarga. Di mulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi “obrolan” politik ringan tentang segala hal, sehingga tanpa disadari terjadi tranfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.

b) SekolahDi sekolah melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

c) Partai Politik Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpati-sannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu men-ciptakan “image” memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.

Sosialisasi Politik dan Komunikasi PolitikSosialisasi politik, menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional (emotional learning) maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediai (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Rumusan ini menunjukkan betapa besar peranan komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat. Tidak salah jika dikemukakan bahwa segala aktivitas komunikasi politik berfungsi pula sebagai suatu proses sosialisasi bagi anggota masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas komunikasi politik tersebut.Berikut adalah bagan terbentuknya sikap politik (political attitude) melalui proses sosialisasi politik.

Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri. Pada sistem politik masyarakat modern, institusi seperti kelompok sebaya, komuniti, sekolah, kelompok kerja, perkumpulan-perkumpulan sukarela, media komunikasi, partai-partai politik dan institusi pemerintah semuanya dapat berperan dalam sosialisasi politik. Kemudian perkumpulan-perkumpulan, relasi-relasi dan partisipasi dalam kehidupan kaum dewasa melanjutkan proses tersebut untuk seterusnya.

Almond, mengatakan bahwa sosialisasi politik bisa bersifat nyata (manifes) dan bisa pula tidak nyata (laten).Sosialisasi Politik Manifes Sosialisasi Politik Laten

Berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output sistem politik.

Dalam bentuk transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga yang mempengaruhi sikap terhadap peran, input dan output

sistem politik yang analog (adanya persamaan).

Partai Politik1. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan

menggunakan kekuasaan.2. Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan

pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

3. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material.

Fungsi Partai Politik1. Sarana komunikasi politik, yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan dan

merumuskan kepentingan yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah : Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah Perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide Bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

2. Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang dilakukan untuk mencapai fungsi ini adalah : Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain

3. Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi politik. Upaya yang dilakukan parpol adalah : Melalui kontak pribadi maupun persuasi Menarik golongan muda untuk didddik menjadi kader di masa depan

4. Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untukkepentingan ppularitasnya. Upaya yang dilakukan partai politik adalah :

5. Bila anggota partai plitikyang memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan masyarakat,pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan dengan baik.

6. Adanya kemungkinsn anggota partai plitik lebih mengejar kepentingan pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik yangbharus segera diselesaikan dengan tuntas.

Wahana Politik Praktis1. Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan penyelenggaraannya) :

Sistem Pemilihan Langsung : pemilihan yang para pemilihnya langsung memilih anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan mewakilinya.

Sistem Pemilihan Bertingkat : Pemilihan yang dalampemilihan tahap pertama memilih wali pemilih, kemudian walim pemilih itu memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan pandangan rakyat) : Sistem Pemilihan Mekanis : pemilihan yang melihat rakyat sebagai masa/kelompok individu yang mempunyai

hubungan yang sama, masing-masing individu dianggap sebagai satu-satunya pengendalian hak pilih aktif, sama-sama mempunyai satu suara dalam pemilihan.

Sistem Pemilihan Organis : pemilihan yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu, seperti halnya kelompok keluarga, kelompok daerah/wilayah, kelompok cendekiawan, buruh, tani, (lapisan sosial), lembaga-lembaga lainnya. Persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.

Sistem pemilihan mekanis di tinjau dari rakyat pemilih pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu distrik dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil, proporsional berimbang yaitu satu daerah pemilihan beberapa wakil.

3. Sistem Distrik :Dimana negara terbagi dalam dalam daerah-daerah bagian (distrik). Dalam sistem distrik hanya diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas.

4. Sistem Proporsional :Setiap organisasi peserta pemilu akan memperoleh sejumlah kursi parlemen sesuai dengan jumlah suara pemilu yang di peroleh di seluruh wilayah negara. Terbuka kemungkinan terjadi penggabungan partai kecil (koalisi) untuk memperoleh kursi di parlemen.

5. Sistem gabungan :Mengabungkan antara sistem distrik dengan sistem proporsional. Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilu tidak hilang melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang dibagi.

BUDAYA POLITIK PARTISIPANPengertian Partisipasi PolitikPartisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam

kekuasaan politik.b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik

menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.c. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa

baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi

perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Konsep Partisipasi PolitikBeberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik, yang disampaikan dalam tabel berikut :

Sarjana Konsep Indikator

Kevin R. Hardwick

Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah

Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.

Miriam Budiardjo

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Berupa kegiatan individu atau kelompok

Bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempenga-ruhi kebijakan publik.

Ramlan Surbakti

Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

Dilakukan oleh warga negara biasa

Michael Rush dan Philip Althoft

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.

Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik

Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi

Huntington dan Nelson

Partisipasi politik ... kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan

Memiliki tujuan mempengaruh kebijakan publik

Dilakukan oleh warga negara preman (biasa)

Herbert McClosky

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Berupa kegiatan-kegiatan sukarela Dilakukan oleh warga negara Warga negara terlibat dalam

proses-proses politik

Praktik Partisipasi PolitikBerdasarkan riset-riset tentang partisipasi politik yang dilakukan di beberapa negara, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikan dalam partisipasi politik. Bentuk-bentuk ini masing-masing memiliki tindakan dan pelaku yang berbeda, namun tetap memliki tujuan yang sama, yaitu berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk mempengatuhi proses-proses politik. Bentuk-bentuk itu diantaranya :a. Kegiatan Pemilihan, mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu

pemilihan, mencari dukunagn bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

b. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

c. Kegiatan Organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi, yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

d. Mencari Koneksi (contacting), merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah, dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

e. Tindakan Kekerasan (violence), ... sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. ... kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (huru-hara, pemberontakan), atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi).

Tingkatan Partisipasi PolitikPerhatikanlah bentuk piramida partisipasi politik berikut ini.Gambar Piramida Partisipasi Politik :Yang termasuk golongan aktivis sebagai berikut :

- Pejabat partai sepenuh waktu- Pemimpin partai/kelompok kepentingan

yang termasuk golongan partisipan sebagai berikut :- partai/kelompok kepentingan- orang yang aktif dalam proyak-proyek sosial

bentuk kegiatan golongan pengamat sebagai berikut :- menghadiri rapat umum- anggota partai/kelompok kepentingan- membicarakan masalah politik- mengikuti perkembangan politik- memberikan suara dalam pemilu- anggota partai/kelompok kepentingan

yang termasuk golongan apolitis sebagai berikut :- orang yang mengetahui politik tetapi tidak mau ikut - berpartisipasi- orang yang betukl-betul tidak mengetahui politik

Berdasarkan piramida partisipasi politik bisa ditemukan kriteria tingkatan partisipasi politik seperti yang dikemukakan Huntington dan Nelson, memiliki kesesuaian. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya, semakin menuju ke bawah, maka semakin besar lingkup partisipasi politik, dan semakin kecil intensitasnya. Untuk lebih bisa memahami, perhatikan penjelasan berikut :

No Tingkatan Partisipasi Keterangan

1. Kategori Pengamat

Praktik PartisipasiSeperti menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik, dan usaha meyakinkan orang lain, merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara, artinya proporsi atau lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya tinggi.

Intensitas PartisipasiTerutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, praktik-praktik tersebut tingkat hubungannya rendah, atau tingkat efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak

2. Kategori Aktivis

Praktik PartisipasiJumlahnya terbatas, hanya diperuntukkan bagi sejumlah kecil orang (terutama elite politik), yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dengan mekanisme dan kekuatan pengaruh seperti ini. Kegiatan yang dilakukan, bukan saja ditempuh dengan cara-cara formal-prosedural atau mengikuti aturan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terdapat juga warga negara yang berupaya mempengaruhi proses politik, dengan cara-cara non-formal, tidak mengikuti jalur yang ditetapkan secara hukum, bahkan sampai pada tindakan kekerasan. Tindakan yang dilakukan bisa berupa pembunuhan, tindakan-tindakan terorisme nasional dan internasional, dan pembajakan

Intensitas PartisipasiMereka yang memiliki intensitas tinggi dalam partisipasi politik, adalah para pejabat umum, pejabat partai penuh waktu, dan pimpinan kelompok kepentingan. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan hubungan “pribadi” dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi efektif. Terutama bagi pejabat umum, secara politis mereka memiliki peluang yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung.

aktivis

partisipan

pengamat

orang yang apolitis

Kalau dilihat secara objektif, praktik-praktik ini meskipun ilegal namun memiliki intensitas atau daya pengaruh yang cukup kuat agar bisa diperhatikan pemerintah dengan serius, sekaligus sebagai tekanan agar kebijakan-kebijakan pemerintah (tertentu) menguntungkan kelompok-kelompok yang menggunakan cara-cara tersebut. Ruang lingkup partisipasinya rendah, karena jumlah orang yang terlibat praktik-praktik ini terbatas.

Seperti halnya yang dikemukakan Huntington dan Nelson, Rush dan Althoff menyatakan bahwa hierarki yang terdapat partisipasi politik, yaitu tergantung dari akibat yang disebabkannya terhadap sistem politik. Tingkatan-tingkatan khusus menyebabkan akibat besar pada suatu sistem politik, dan akibat kecil atau tanpa mempunyai akibat apapun pada sistem lainnya. Tingkatan partisipasi politik ini disampaikan sebagai berikut :a. Menduduki jabatan politik atau administratifb. Mencari jabatan politik atau administratif c. Keanggotaan aktif suatu organisasi politikd. Keanggotaan pasif suatu organisasi politike. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi-political)f. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi-political)g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainyah. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politiki. Voting (pemberian suara)

Budaya partisipan menurut para ahli :1. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah suatu

kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.

2. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya adalah :a. Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).b. Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)c. Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.d. Kedgiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :

Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam mempengaruhi pemerintah.: Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.

e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional) tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti : ikut memeilih dalam pemilihan umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll,dan ada yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti : demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (golput),hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar,dll

Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalampartai plitik yang mencakup semua kegiatan sukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin politik dan turut langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum,termasuk mempengaruhi kebijakan dalam pengaturan lalu lintas. Keaktifan Sikap dan perilaku terhadap peraturan lalu lintas yang ditungkan pada UU no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah contoh budaya politik partisipan. Budaya partisipan dapat dilihat dari :Ditinjau dari asfek hukum pembuatan peraturan UU no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan harus didasarkan untuk kepentingan umum seperti menaati rambu-rambu lalu lintas,marka jalan, isyarat pengatur lalu lintas dan melengkapi pengaman diri.Dari asfek sosiologi yaitu dengan tidak menyalahgunakan fungsi jalan,/badan jalan, tidak ngebut, dan tidak membelok kiri/kanan tanpa memberi tanda ( sign) terlebih dahulu.Asfek ekonomi, apabila lalu lintas lancar dapat mengurangi pemborosan,baik waktu maupun BBM.Asfek politik, yaitu dengan keterbukaan/transparansi pada proses penilangan ataupun pembuatan SIM.

MATERI AJAR: BAB 2

PENGERTIAN DAN PRINSIP – PRINSIP BUDAYA DEMOKRATISPengertian DemokrasiSecara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya, kedaulatan dalam pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.Demokrasi ditinjau dari paham ideology yang dianut oleh suatu Negara, dapat dibedakan atas :1. Demokrasi liberal

Adalah demokrasi yang menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. Dalam demokrasi ini kebebasan hak-hak politik rakyat terjamin, tetapi pemerataan dibidang ekonomi kurang diperhatikan.

2. Demokrasi rakyat/proletariat (komunis)Adalah paham demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum (dalam hal ini Negara)sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan

3. Demokrasi pancasila Adalah demokrasi cirri khusus Indonesia, yaitu system demokrasi yang dijiwai dan dintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Prinsip-Prinsip DemokrasiMenurut Melvin I. Urofsky ada 11 (sebelas) prinsip demokrasi yang dikenali dan diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi bertumbuh kembang sebagai berikut :a. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi,b. Pemilihan umum yang demokratis,c. Federalisme pemerintahan negara bagian dan lokal,d. Pembuatan undang-undang,e. Sistem peradilan yang independen,f. Kekuasaan lembaga kepresidenan,g. Peran media yang bebas,h. Peran kelompok-kelompok kepentingan,i. Hak masyarakat untuk tahu,j. Melindungi hak-hak minoritas, dan k. Kontrol sipil atas militer.Dalam teori dan praktik politik demokrasi, masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah “tingkat persamaan”. Beberapa negara baik yang menerapkan sistem politik demokratis maupun bukan, selalu berupaya mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Berkenaan dengan masalah tingkat persamaan di dalam masyarakat, terdapat 5 (lima) ide yang terpisah atau merupakan kombinasi sebagai berikut : persamaan politik, persamaan di muka hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.1. Persamaan politik, yaitu mencakup dua hal yang terpisah :

a. Persamaan hak suara, merupakan persamaan yang antara lain menuntut hal-hal sebagai berikut

setiap individu harus mempunyai akses yang mudah dan pantas ke tempat pemilihan; setiap orang harus bebas untuk menentukan pilihannya sesuai dengan keinginannya; setiap suara harus diberi nilai yang sama pada saat perhitungan.

b. Kondisi ini jarang terpenuhi karena ada pembedaan terhadap para penjahat dan terhukum, tapi memberikan harapan dengan ukuran dan kriteria yang dapat memilih tanpa diskriminasi terutama terhadap hak pilih kaum wanita.

c. Persamaan untuk dipilih, sebagai pejabat pemerintah, berlaku persyaratan usia dan kualifikasi khusus dengan tidak ditentukan oleh kekayaan.

2. Persamaan di depan hukum, yaitu menunjukkan adanya perlakuan dengan cara yang sama oleh sistem resmi yang berlaku. Suatu fungsi utama hukum dan prosedur adalah untuk membentuk hukum-hukum umum yang diharapkan diterima dan dipatuhi semua orang atau bersedia menerima segala konsekuensinya. Hukum merupakan kekuatan yang menyamakan semua anggota masyarakat yang ditetapkan secara adil.

3. Persamaan kesempatan, biasanya mengacu pada sejauh mana setiap individu dalam masyarakat mengalami peningkatan dan penurunan dalam sistem kelas atau status sosialnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi setiap individu tidak ada halangan untuk bekerja keras guna mencapai prestasi tertinggi yang diraihnya.

4. Persamaan ekonomi, dapat diartikan bahwa setiap individu di dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola produksi barang/jasa, dan tingkat pendapatan serta kesejahteraan yang memadai. Ditinjau dari sudut keadilan distributif, hal ini dirasakan tidak adil karena setiap individu kenyataannya berbeda tingkat kebutuhannya dan kemampuan untuk meraihnya. Persoalan berikutnya adalah bagaimana negara mampu memberikan jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi sebagai bentuk nyata berjalanya sistem demokratis.

5. Persamaan sosial, dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa hal ini berarti tidak ada asosiasi publik atau asosiasi pribadi yang bisa menciptakan halangan buatan bagi kegiatan-kegiatan dalam asosiasi. Persamaan sosial mengacu pada alpanya perbedaan-perbedaan status dan kelas yang telah dan masih dikenal di seluruh masyarakat. Boleh jadi persamaan sosial mencakup aspek-aspek persamaan kesempatan.

DemokratisasiDemokratisasi, merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Atau turut serta dalam berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara) baik langsung atau tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.Kriteria untuk sebuah masyarakat dan negara yang melakukan demokratisasi, dapat dicermati sebagaimana pendapat Robert A. Dahl berikut ini :

No Kriteria Uraian / Keterangan1. Partisipasi

EfektifSebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi (negara), seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif, agar pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat.

2. Persamaan Suara

Bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.

3. Pemahaman Yang Jelas

Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.

4. Pengawasan Agenda

Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda.

5. Pencakupan Orang Dewasa

Semua, atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.

Model-Model DemokrasiModel-model demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:a. Sklar

Menurut Sklar, ada lima corak atau model demokrasi, yaitu sebagai berikut:1) Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang

diselenggarakan dalam waktu yang tetap.2) Demokrasi terpimpin.3) Demokrasi social adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan social dan egalitarianisme bagi

persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.4) Demokrasi partisipasi menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.5) Demokrasi konsosiasional, menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan

kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.b. Inu Kencana

Menurut Inu Kencana, dilihat dari segi pelaksanaannya, ada dua model demokrasi, yaitu sebagai berikut:1) Demokrasi langsung, terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dan dilakukan secara

langsung.2) Demokrasi tidak langsung, terjadi apabila untuk mewujudkan kedaulatannya, rakyat tidak secara langsung

berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan.

Pengertian Budaya Demokrasi. Budaya demokrasi adalah pola pola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari nilai nilai dasar demokrasi dan yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dari sistem politik demokrasi. Sedangkn inti dari budaya demokrasi ini adalah kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesederajatan, dan kompromi.Prinsip-Prinsip Budaya DemokrasiBeberapa pendapat ilmuwan tentang prinsip-prinsip budaya demokrasi seperti berikut.a. Masykuri Abdillah berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme.b. Robert A. Dahl berpendapat bahwa terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu kontrol atas

keputusan presiden, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih, hak dipilih, kebebasan menyatakan berpendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.

c. Miriam Budiardjo berpendapat prinsip-prinsip budaya demokrasi sebagai berikut. :1. Perlindungan kontitusional.2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.3. Pemilihan umum yang bebas.4. Kebebasan umum untuk menyatakan pendapat.5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.6. Pendidikan kewarganegaraan.

d. Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa prinsip-prinsip budaya demokrasi terdiri atas negara hukum, pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

MASYARAKAT MADANIKonsepsi Masyarakat Madani (Civil Society)Secara rinci substansi konsep masyarakat madani (civil society) dari beberapa ahli bisa kita lihat berikut ini :

Sumber Substansi Indikator M. Dawam Rahardjo

“..suatu ruang (realm) partisipasi masyarakat, dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela (voluntary association), media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan..” (civil society).

Mempunyai kekuasaan yang memancar dari dalam dirinya, berupa rasionalitas yang akan menuntun anggota masyarakat kearah kebaikan umum (Locke, Rosseau, Adam Smith).

Memiliki potensi untuk bisa mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung unsur kebebasan (Gramsci).

Terdiri dari organisasi-organisasi yang melayani kepentingan umum, atau memiliki rasionalitas dan mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas.

Civil Society diterjemahkan menjadi masyarakat madani, mengandung tiga hal, yaitu: agama, peradaban dan perkotaan.

Franz Magnis Suseno

“..wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesuka-relaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), dan keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (masyarakat madani).

Keberadaannya didekati secara Pendekatan faktual dan bukannya dengan pendekatan normatif.

Terorganisasi, Sukarela, Swasembada, Swadaya, dan Mandiri.

Terikat dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

Secara hakiki harus bebas secara internal. Masyarakat diatur oleh pihak-pihak yang dapat

menjamin kebebasan segenap warga masyarakat, individu, dan kolektif untuk mewujudkan kehidupan menurut cita-cita mereka sendiri.

Kehidupan bersama harus didukung oleh suatu konsensus dasar.

Nurcholis Madjid

“..perkataan madinah, dalam peristilahan modern, menunjuk kepada semangat dan pengertian civil society, suatu istilah Inggris yang berarti masyarakat sopan, beradab dan teratur dalam bentuk negara yang baik.”

Adanya kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah.

Berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama di bidang politik.

Memiliki sikap-sikap terbuka, lapang dada, penuh pengertian dan kesediaan untuk senantiasa mem-beri maaf secara wajar dan pada tempatnya.

Riswandha Imawan

“..masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan satu

Menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan negara atas dasar prinsip

masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi”.

saling menghormati. Berkeinginan membangun hubungan yang

bersifat konsultatif antara warga negara dan negara.

Bersikap dan berperilaku sebagai citizen yang memiliki hak dan kebebasan.

Memperlakukan semua warga negara sebagai pemegang hak dan kebebasan yang sama (Ramlan Subakti).

Adi Suryadi Culla

“..pemikiran civil society memang umumnya dikaitkan dengan pengelompokkan masyarakat, tepatnya menunjuk kepada kelompok-kelompok sosial yang salah satu ciri utamanya ialah sifat otonom terhadap negara”.

Berwujud kelompok-kelompok sosial. Memiliki sifat otonom terhadap negara.

Fahmi Huwaydi

“..masyarakat madani merupa-kan simbol bagi realita yang dipenuhi berbagai kontrol yang bersifat fakultatif, yang meng-ekspresikan kehadiran rakyat, yang mana hal itu mengaki-batkan didirikannya berbagai macam lembaga swasta dalam masyarakat, untuk mengimbangi (melawan) terhadap lembaga kekuasaan”.

Banyak partai, kelompok, himpunan, ikatan, dan lainnya dari berbagai corak di luar struktur negara.

Ernest Gellner

Civil society: “..masyarakat yang terdiri atas institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi negara”

Tidak mengenal hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak mentolerir adanya saingan.

Visi plural dalam mendefinisikan kebenaran dan menentukan ukuran kebenaran.

Terdapat desentralisasi dalam segenap aspek kehidupan.

Terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan.

Terciptanya tatanan sosial yang tidak memerlukan penguatan yang bersifat memaksa.

Fungsi pemerintah hanya sebagai penjaga perdamaian di antara berbagai kepentingan besar.

United States Agency for International Development (USAID)

Merupakan istilah pada masyarakat sipil yang dapat diterima baik dalam menjelaskan bidang non-pemerintahan, dan bukan untuk mencari profit (laba), serta bersifat mandiri bagi masyarakat yang bersang-kutan".

Pengertian Masyarakat MadaniKonsep Masyarakat madani; merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan

oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festifal Istiqlal, 26 November 1995 di Jakarta. Konsep yang dianjurkan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju.Paradigma dengan pemilihan terma masyarakat ini dilatarbelakangi oleh konsep kata ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota. Disisi lain, pemaknaan Masyarakat Madani ini juga dilandasi oleh konsep tentang Al’Mujtama’ Al Madani yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia dan salah satu pendiri dari Institute for Islamic Though and Civilization (ISTAC), yang secara defenitif masyarakat madani merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab. Pendapat umum dan para ahli dalam memberikan batasan-batasan tentang masyarakat madani adalah sebagai berikut :1. Dato Seri Anwar Ibrahim

Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau predict-ability serta ketulusan atau transparency sistem.

2. Nurcholish Madjid, M. Dawan Rahardjo, dan Azyumardi AzraPada prinsipnya masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukkan).

3. Zbigniew Rau (Dengan latar belakang kajian kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet).

Masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul diantara hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara dan bebas dari pengaruh keluarga serta kekuasaan negara yang diekspresikan dalam bentuk individualisme, pasar (market) dan pluralisme.

4. Han Sung-joo (Dengan latar belakang kasus Korea Selatan).Masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbatas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam civil society ini.

5. Konsep Han ini, mengandung 4 (empat) ciri dan prasyarat bagi terbentuknya masyarakat madani, yakni Pertama, diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara. Kedua , adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapapun dalam mengartikulasikan isu-isu politik. Ketiga, terdapatnya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu. Keempat, terdapat kelompok inti diantara kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi sosial ekonomi.

6. Kim Sunhyuk (Dalam konteks Korea Selatan). Masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari (re) produksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.

7. Menurut Kim, pada adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang relatif memposisikan secara otonom dari pengaruh dan kekuasaan negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini mensyaratkan adanya ruang publik (public sphere) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu.

8. Muhammad A.S. HikamMenurut Muhammad A.S Hikam, masyarakat madani adalah wilayah-wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, kemandirian yang tinggi terhadap negara, dan keterikatan dengan norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

9. Frans Magnis SusenoMenurut Frans Magnis Suseno, masyarakat madani adalah kehidupan masyarakat di luar lingkungan primordial.

Makna dan Hakikat Masyarakat Madania. H.A.R Tilaar

Menurut H.A.R Tilaar, ciri utama dari suatu masyarakat madani adalah kemampuan dan keinginan rakyat untuk mengontrol jalan hidupnya sendiri dan meningkatkan taraf hidupnya.

b. Kim SunhyukMenurut Kim Sunhyuk, masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam dalam masyarakat yang secara relatif otonom dan negara.

c. Salvador GinerMenurut Salvador Giner, masyarakat madani adalah kondisi yang secara historis dikembangkan dari hak-hak individu, kebebasan, dan perserikatan secara sukarela.

d. John HallMenurut John Hall, masyarakat madania dalah bentuk khusus masyarakat yang menghargai perbedaan social dan mampu membatasi pembinasaan kekuasaan politik.

e. Ernest GellnerMenurut Ernest Gellner, menunjuk konsep civil society sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi nonpemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara.

Karakteristik/Ciri-ciri Masyarakat MadaniPenyebutan karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana

masyarakat madani diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Prasyarat ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani. Karakteristik/ciri-ciri tersebut antara lain adalah adanya Free Public Sphere, Demokrasi, Toleansi, Pluralisme, Keadilan Sosial (social justice), dan berkeadaban.

No Kriteria Uraian / Keterangan

1. Free Public Sphere

Yaitu adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Menurut Arendt dan Habermas yang dimaksud dengan ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

2. Demokratis Merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan

tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penekanan demokrasi (demokratis) di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek khidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

3. Toleran Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan adan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

Toleransi menurut Nurcholish Madjid merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai “hikmah” atau “manfaat”dari pelaksanaan ajaran yang benar.

4. Pluralisme Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversities within the bonds of civility). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbanagn (check and balance).

5. Keadilan Sosial (Social Justice)

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada suatu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).

Ciri masyarakat madani menurut para ahli :1. Muhammad A.S Hikam

Muhammad A.S. hikam memberikan empat ciri utama dari masyarakat madani sebagai berikut:a. Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan.b. Keswasembadaan.c. Kemandirian yang cukup tinggi.d. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.

2. Nurcholis MadjidNurcholis Madjid mengemukakan ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut:a. Semangat egalitarianisme atau kesetaraan.b. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise.c. Keterbukaan.d. Partisipasi seluruh anggota masyarakat.e. Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan.

3. Hidayat SyarifMenurut Hidayat Syarif, masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:a. Masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasilais, dan memiliki cita-cita serta

harapan masa depan.b. Masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat.c. Masyarakat yang menghargai hak asasi manusia (HAM).d. Masyarakat yang tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu jika melanggar hukum.e. Masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dan kemandirian.f. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana kooperatif.

4. Menurut Han Sung-Joo, ada empat ciri dan prasyarat bagi terbentuknya masyarakat madani yaitu:a. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara.b. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa pun dalam mengartikulasikan isu-isu politik.c. Terdapat gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu.d. Terdapat kelompok inti diantara kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang menggerakkan

msyarakat dan melakukan modernisasi social ekonomi.Pilar Penegak Masyarakat MadaniPilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfingsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam

SISTEM POLITIK NEGARA

DEMOKRASI

DEMOKRATISASI

MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)

Secara umum telah memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh serta berwa-wasan global.Memilliki kemampuan meme-nuhi kebutuhan pokok sendiri (mampu mengatasi ketergan-tungan) agar tidak menimbul-kan kerawanan, terutama bidang ekonomi.

Kualitas sumber daya manusia yang tinggi yang mencerminkan antara lain dari kemampuan tenaga-tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan pembangu-nan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologiSemakin mantap mengendalikan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri (berbasis kerakyatan) yang berarti ketergantungan kepada sumber-sumber pembangunan dari luar negeri semakin kecil atau tidak ada sama sekali.

penegakan masyarakat madani, pilar-pilar menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. Pilar-pilar tersebut antara lain sebagai berikut:a. Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM).b. Pers.c. Supremasi Hukum.d. Perguruan Tinggi.

Proses Menuju Masyarakat MadaniBeberapa prasyarat guna menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembangkan demokratisasi, dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Demokratisasi Menuju Masyarakat MadaniDemokratisasi adalah sebuah proses menuju terbentuknya demokrasi. Demokratisasi bertujuan membentuk kehidupan yang demoktaris yang ditandai dengan adanya kebebasan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam bernegara. Pada dasarnya, demokratisasi yang merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:a. Berlangsung secara evolusioner.b. Proses perubahan secara persuasif dan koersif.Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan masyarakat madani :1. Adanya pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis (democratic governance)2. Adanya masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security,civil responsibility dan civil resilience (democratic

civilian)Dikembangkan lagi menjadi :1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu,keluarga dan kelompok dalam masyarakat2. Berkembangnya modal manusia (human capital)dan modal social (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya

kemampuan pelaksanaan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan serta relasi social antar kelompok3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan atau terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan

social4. Adanya hak,kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat serta lembaga swadaya terllibat dala berbagai forum dimana

isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan public dapat dikembangkan5. Adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap salaing menghargai perbedaan antarbudaya

atau kepercayaan6. Terselngaranya system pemerintahann yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, soaial dan hukum berjalan secara

produktif dan berkeadilan social7. Adanyanjaminan,kepastian dan kepercayaan antara jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan

dan komunikasi antarmereka secara teratur,terbuka dan terpercaya.Kendala yang ada dalam masyarakat madani bangsa Indonesia :1. Kualitas SDM yang belum memadai masih sangat tergantung dengan Negara-negara besar2. Belum mempunyai kemampuan secara ekonomi,system politik,social budaya dan hankam

Upaya-upaya yang dapat dilakukan :1. Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai apek kehidupan2. Memperluas kerjasama yang saling menguntungkan baik dalam maupun luar negeri3. Mengurangi ketergantungan dengan pihak luar dan memperdayaakan ekonomi kerakyatan4. Adanya bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat5. Terdapat kelompok inti dan menengah dalam masyarakat untuk menggerakkan dan melakukan modernisasi soial ekonomi

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILAPengertian Demokrasi Pancasila1. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H./ Drs. S. Pamudji, M.P.A.

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H.Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas, bahwa dapat dipahami demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan rakyat yang berdasarkan kedaulatan rakyat dengan asas musyawarah untuk mufakat sebagai sarana utama bagi pemecahan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial religi dan hankamnas demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual. Dalam rumusan-rumusan pengertian oleh para ahli, nampak terdapat penekanan-penekanan pada hal-hal sebagai berikut :1. Kedaulatan rakyat, bahwa demokrasi Pancasila menolak adanya niat untuk memanipulasi kekuasaan rakyat, seperti yang

lazim terjadi pada :a. demokrasi liberal oleh kelompok ekonomi kuat (pemilik modal);b. demokrasi rakyat oleh kelompok yang karena kelihaiannya berhasil merebut, menguasai dan mengendalikan

partai/negara.2. Asas musyawarah mufakat, karena dengan asas ini dapat dihindari penyelewengan terhadap prinsip-prinsip demokrasi

Pancasila.3. Jenis dan kategori masalah disebut eksplisit/lengkap karena kesemuanya menyangkut kepentingan dan kedaulatan rakyat.

Konsepsi Demokrasi PancasilaKonsepsi demokrasi Pancasila sebagaimana yang para ahli berikan rumusannya adalah kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan yang bersama-sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan sila keempat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan dasar politik negara terkandung tiga unsur, yaitu : a) kerakyatan, b) Permusyawaratan dan c) kedaulatan rakyat. Hubungan yang terkandung di antara ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut. Kedaulatan rakyat berarti penjelmaan dari sila keempat Pancasila (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan ini merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi Pancasila, di dalamnya ada dua arti, yaitu :a. Demokrasi politik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dalam bidang politik atau persamaan

dalam politik.b. Demokrasi sosial ekonomi, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara di bidang sosial ekonomi

atau persamaan dalam bidang kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Aspek-Aspek Demokrasi PancasilaDemokrasi Pancasila mengandung enam aspek berikut :

No Aspek Uraian / Keterangan

1. Aspek Formal Bahwa paham demokrasi menunjukkan cara partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan pemerintah, yakni dengan mempergunakan demokrasi perwakilan (indirect democracy). Rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan/penyelenggara negara melalui wakil-wakilnya yang duduk menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat.

2. Aspek Material Paham demokrasi yang memberikan penegasan dan pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk tuhan mempunyai moral dan martabat yang sama. Manusia bukan merupakan obyek melainkan subyek. Oleh sebab itu manusia Indonesia mempunyai kesamaan derajat, baik itu dimuka hukum (equality before the law) maupun dalam memperoleh kesempatan (equility for the opportunity). Adanya pengakuan terhadap rakyat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan membawa konsekuensi adanya pengakuan terhadap hak asasi dan kewajiban asasi.

3. Aspek Normatif, (Kaidah),

Bahwa paham demokrasi yang berdasarkan pada norma-norma persatuan dan solideritas serta keadilan. Persatuan dan solideritas berarti menghendaki adanya saling keterbukaan antara warga negara dengan penguasa, sedangkan keadilan berarti mementingkan keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban asasi manusia.

4. Aspek Optatif Yaitu bahwa paham demokrasi yang menitik beratkan pada tujuan atau keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum kesejahteraan.

5. Aspek Organisasi

Yaitu menggambarkan perwujudan demokrasi dalam organisasi pemerintahan atau lembaga-lembaga negara dan organisasi kekuatan sosial politik serta organisasi kemasyarakatan dalam

masyarakat negara.6. Aspek

Kejiwaan/Semangat

Pada aspek ini menekankan bahwa dalam demokrasi Pancasila dibutuhkan warga negara yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, bersikap rasional dan tekun dalam pengambdian.

Prinsip-Prinsip Demokrasi PancasilaBagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi, adalah demokrasi Pancasila yang

sesuai dengan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-menurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan “musyawarah mufakat” dan “gotong royong” dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama.Secara ideologi maupun konstitusional, demokrasi Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.4. Mewujudkan rasa keadilan sosial,5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat,6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.Dari pengertian dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam demokrasi Pancasila, dalam implementasinya dapat dibedakan atas aspek material dan aspek formal.1. Aspek Material (Segi substansi/isi)

Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tettapi juga demokrasi ekonomi dan sosial (lihat penjelasan pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945).

2. Aspek Formal3. Demokrasi Pancasila, merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila

keempat, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”.Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sebagaimana tertuang dalam sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan/ perwakilan “, adalah sebagai berikut :1. Prinsip Pemerintah Berdasarkan Konstitusi

Kata “Kerakyatan” dalam sila keempat ini sesungguhnya mencerminkan bahwa Pancasila sepakat kalau sumber utma dari semua kewenagan dalam demokrasi ada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar (amandemen ketiga).

2. Adanya Pemilu BerkesinambunganBerdasarkan sila keempat, Indonasia menerapkan demokrasi perwakilan, bukan demokrasi langsung. Sejak pemilu 1955 sampai dengan 1999, pemilihan presiden selalu dilakukan oleh DPR/MPR (tidak langsung) namun mulai pemilu 2004 Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dipilih secara langsung. Sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, maka sudah seharusnya Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

3. Adanya Peran Kelompok-kelompok kepentinganKelompok-kelompok kepentingan seperti organisasi masyarakat dan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) dapat menyalurkan aspirasi melalui komisi-komisi sebelum diadakannya sidang umum ataupun sidang tahunan. Oleh fraksi-fraksi kemudian aspirasi ini diperjuangkan di sidang komisi. Dalam sidang-sidang komisi di DPR dan rapat badan pekerja MPR selama ini, dalam mengambil keputusan selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, baru disepakati pengambilan suara berdasarkan pemungutan suara terbanyak (voting). Jika voting masih juga sulit, dicari titik temu maka biasanya diadakan lobbying (upaya mencapai kesepakatan di luar sidang resmi).

4. Demokrasi Pancasila menghargai HAM dan Melindungi Hak MinoritasDemokrasi Pancasila sedapat mungkin mencoba menghormati hak-hak individu dan minoritas, sedangkan kelompok mayoritas tidak boleh memakai kekuatannya untuk mencabut kemerdekaan mendasar setiap orang.

Menurut Prof.S.Pamudji demokrasi pancasila mengandung 6 aspek yaitu :1. Aspek formal, yaitu aspek yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan

perrwakilan rakyat dan pemerintahan,serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara terbuka, bebas dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama

2. Aspek material, yaitu aspek yang mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabat, manusia serta menjamin terwujudnya masyarakat Indonesiayang sesuai dengan gambaran,harkat dan martabat tersebut.

3. Aspek normative (kaidah),yaitu aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi criteria pencapaian tujuan

4. Aspek opratif (tujuan) yaitu aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai5. Aspek organisasi,yaitu aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Wadah

tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.

6. Aspek organisasi,yaitu aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi pancasila. Wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai

7. Aspek kejiwaan, yaitu aspek yang menjaddi semangat para penyelenggara Negara dan semangat para pemimpin pemerintahan.

Demokarasi pancasila bertujuan untuk menetapkan cara bangsa Indonesia dalam mengatur dan sikap berdemokrasi yang seharusnya. Dalam system politik demokrasi Pancasila tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip demokrasi yang bersumber pada 10 (sepuluh) pilar demokrasi Pancasila, yaitu :1. Berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa2. Menjunjung tinggi HAM3. Berkedaulatan rakyat4. Didukung oleh kecerdasan warga Negara5. Menganut system pemisahan atau pembagian kekuasaan6. Menerapkan prinsip rule of law7. Menjamin otonomi daerah8. Berkeadilan soaial9. Mengusahakan kesejahteraan rakyat10. System peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihakPada hakikatnya prinsip-prinsip dalam demorkrasi pancasila sbb :1. Berdasarkan asas musyawarah mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan dan gotong royong2. Menolak faham individualism3. Menolak marxisme (pertentangan kelas)4. Berdasarkan paham integralistik (persatuan dan kesatan) Negara yang menjamin kepentingan perorangan dan golongan

tetatpi tetap menjamin kepentingan bersama yang lebih utama5. Keseimbangan hak dan kewajiban6. Kebebasan yang bertanggung jawab7. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia8. Mewujudkan rasa keadilan 9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia.1. Demokrasi Masa Orde Lama.

Demokrasi Parlementer pada masa RIS dan berlakunya UUDS 195- Cara kerja sistem demokrasi parlementer ini adalah sebagai berikut - Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai- Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab

pada DPR.- Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.- Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.- DPR dapat memberi mosi tidak percaya jika kabinet dala kinerjnya kurang baik.- Jika kabinet bubar maka presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet yang baru.- Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi pada kabinet yang baru maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilu.Kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer antara lain yaitu :- Rata rata kabinet berusia pendek ( terjadi krisis kabinet ) sehingga program jangka panjang tidak terlaksana.- Terjadinya hubungan yang tidak harmonis dalam tubuh ABRI sebagan condong kepada kabinet Wilopo dan

sebagian lagi condong kepada presiden.- Terjadi perdebatan antara Soekarno dengan tokoh masyumi masalah penggantian Pancasila.- Masa kampanye yang terlalu panjang sehingga dalam masyarakat terjadi ketegangan.- Kebijakan perdana menteri cenderung menguntungkan kepentingan partainya sendiri.- Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah yang terwujud dalam beberapa pemberontakan.Kelebihan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer.- Badan pengadilan menikmati kebebasan dalam menjalankn fungsinya.- DPR dapat berfungsi dengan baik.- Pers bebas sehigga banyak variasi isi media massa.- Pemerintah berhasil melaksanakan program di bidang pendidikan, ekonomi dan mengendalikan inflasi- Jumlah sekolah bertambah banyak.- Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan.- Sedikit sekali terjadi ketegangan diantara umat beragama.- Minoritas cina mendapat perlindungan dari pemerintah.

2. Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966.Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang segala kebijakan pemerintah berada di tangan presiden. Secara teori demokrasi ini adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. pada masa pelaksanaan demokrsi ini Indonesia bentuk negaranya adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini ternyata banyak penyelewengan. Penyelewengan itu tampak pada hal hal berikut ini : - Pelanggaran prinsip k ebebasan kekuasaan kehakiman, presiden kadang kala mencampuri urusan kehakiman.- Pengekangan hak - hak asasi warga negara di bidang politik dala hal berserikat dan berkumpul, bahkan dalam

bidang pers juga dan pembatasan sehingga pers mengalami kemunduran.

- Pelampauan batas wewenang, presiden sering membuat suatu keputusan yang melebihi dari kewenangannya.- Pembentukan lembaga Negara ekstrakonstitusional,adalah lembaga diluar dari Lembaga peerintahan tetapi

kedudukannya sama dengan lembaga pemeritah.- Pengutamaan fungsi pimpinan, dalam hal ini presiden memegang peran tertinggi dalam pemerintahan yang kadang

kala melebihi dari batas kewenangannya. 3. Demokrasi Masa Orde Baru.

Kehidupan politik pada masa orde baru ini jika dibandingkan dengan orde lama ternyata lebih buruk lagi hal itu dapat dilihat dari beberapa hal seperti berikut ini :- Pebatasan hak hak politik rakyat, jumlah partai politik dibatasi menjadi 3 parpol- Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, walaupun secara formal kekusaan dibagi bagi tetapi dalam prekteknya

kekuasaan tetap terpusat pada diri presiden.- Pemilu yang tidak demokratis aparat pemerintahan dan keamanan berusaha melakukan kecurangan agar golkar

menang pemilu.- Pembentukan lembaga ekstrakonstitusional yang berfungsi mengamankan pihak pihak yang potensial menjadi oposisi

penguasa.4. Demokrasi Masa Reformasi.

Demokrasi pada masa reformasi ini telah mengalami suatu perubahan yang mengarah lebih baik lagi daripada masa orde baru hal itu bisa dilihat dari siste pemerintahannya, pemilunya,dan mekanisme dalam pemilu juga lebih baik lagi

PEMILU.Adalah sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyatTujuan Pemilu1. Melaksanakan kedaulatan rakyat.2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR.4. Melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasionalFungsi Pemilu.1. Sebagai sarana memilih pejabat publik ( Pembentukan pemerintahan ).2. Sebagai sarana pertanggungjawaban pejabat publik.3. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.Ciri ciri Pemilu Demokratis.1. Hak pilih umum, hak pilih aktif dan pasif diberikan kepada warga negara dewasa tanpa diskriminasi.2. Kesetaraan bobot suara antara jumlah pemilih dengan jumlah kursi di parlemen.3. Tersedianya pilihan yang signifikan misalnya tentang jumlah calon yang sudah pasti lebih dari satu.4. Kebebasan nominasi, rakyat bebas menominasikan wakil rakyat yng akan dipilih dalam pemilu.5. Persamaan hak kapanye, masing masing partai peserta pemilu memiliki hak yangsama dalam kampenye hal itu bisa dilihat

semua parpol memperoleh jatah yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.6. Kebebasan dalam memberikan suara, dalam hal ini rakyat memperoleh jaminan kebebasan untuk memilih wakilnya tanpa

ada paksaan dan ancaman. 7. Kejujuran dalam penghitungan suara. 8. Penyelenggaraan pemilu secara berkala atau periodik.Pemilu masa orde baruMasa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 Pelaksanaannya dimulai :1. Pemilihan Umum Kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 yang diikuti sebanyak 10 partai politik.(karena pemilu I

tahun 1955 masa orde lama )2. Pemilihan Umum Ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977 yang diikuti oleh dua Parpol dan satu Golkar. Hal ini

dikarenakan terjadi fusi parpol dari 10 parpol peserta pemilu 1971 disederhanakan menjadi 3 dengan ketentuan sebagai berikut :a. Partai yang berhaluan spiritual material fusi menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan)b. Partai yang berhaluan material-spriritual fusi menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia)c. Dan partai yang bukan keduanya menjadi Golkar (Golongan Karya).

3. Pemilihan Umum Keempat dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1982.4. Pemilihan Umum Kelima dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.5. Pemilihan Umum Keenam dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1992, peserta pemilu masih dua parpol (PPP dan PDI) serta

satu Golongan Karya.6. Pemilihan Umum Ketujuh dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Peserta pemilu adalah PPP, Golkar, dan PDI. Jumlah

anggota DPR 500 orang dan anggota MPR 1.000 orang dengan rincian sebagai berikut. :a. Unsur ABRI 75 orangb. Utusan Daerah 149 orangc. Imbangan susunan : anggota MPR 251 orang - utusan golongan 100 orang- Jumlah 1.000 orang

Pemilu Era Reformasi)1. Dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti sebanyak 48 partai politik. Pada pemilu ini telah terpilih jumlah anggota

DPR sebanyak 500 orang dan jumlah anggota MPR sebanyak 700 orang dengan rincian DPR dipilih 462 orang, DPR unsur TNI/Polri 38 orang, utusan daerah 135 orang, dan utusan golongan 65 orang.Pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955 diwarnai dengan kejutan dan keprihatinan. Pertama, kegagalan partai-partai Islam meraih suara siginifikan. Kedua, menurunnya perolehan suara Golkar. Ketiga, kenaikan perolehan suara PDI P. Keempat, kegagalan PAN, yang dianggap paling reformis, ternyata hanya menduduki urutan kelima. Kekalahan PAN, mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis, pada pemilu 1955, diprediksi akan memperoleh suara signifikan namun lain nyatanya.

2. Walaupun pengesahan hasil Pemilu 1999 sempat tertunda, secara umum proses pemilu multi partai pertama di era reformasi jauh lebih Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta adil dan jujur dibanding masa Orde Baru. Hampir tidak ada indikator siginifikan yang menunjukkan bahwa rakyat menolak hasil pemilu yang berlangsung dengan aman. Realitas ini menunjukkan, bahwa yang tidak mau menerima kekalahan, hanyalah mereka yang tidak siap berdemokrasi, dan ini hanya diungkapkan oleh sebagian elite politik, bukan rakyat.

3. Dilaksanakan tanggal 5 April 2004 yang diikuti 24 partai politik. Ini telah terjadi penyempurnaan pemilu, yakni pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004, merupakan pemilu kedua dengan dua agenda, pertama memilih anggota legislatif dan kedua memilih presiden. Untuk agenda pertama terjadi kejutan, yakni naiknya kembali suara Golkar, turunan perolehan suara PDI-P, tidak beranjaknya perolehan yang signifikan partai Islam dan munculnya Partai Demokrat yang melewati PAN. Dalam pemilihan presiden yang diikuti lima kandidat (Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Wiranto, Amin Rais dan Hamzah Haz), berlangsung dalam dua putaran, telah menempatkan pasangan SBY dan JK, dengan meraih 60,95 persen.

Landasan Hukum1. UUD 1945 pasal 22E; pemilu yang luber dan jurdil, 5 tahun sekali, memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil

presiden, dan DPRD, diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.2. UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik.3. UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.4. UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.5. UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden.6. UU No. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusiDasar Pemilihan Umum1. Pelaksanaan pemilu tahun 2004 didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, antara lain, menyatakan bahwa,

“kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan Rakyat”.

2. Perubahan UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut UUD.

3. Dalam negara Republik Indonesia yang majemuk, yang berwawasan kebangsaan, partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekruitmen kepemimpinan nasional dan penyelenggaraan negara.

4. Sesuai amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan lebih berkualitas agar menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas.

Tujuan Pemilihan Umum 2004Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional berdasarkan UUD 1945.Asas Pemilihan Umum 2004Berdasarkan UUD 1945 pasal 22E ayat 1, pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil.Peserta Pemilihan Umum 2004Pelaksanaan pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik (parpol). Sebagian parpol merupakan parpol yang telah mengikuti pemilu sebelumnya, sedangkan sebagiannya lagi merupak parpol gabungan dari berbagai partai.Penyelenggraan Pemilu 2004Adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU)

MENUNJUKKAN PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI1. Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Keluarga

a. Melalui prinsip penegakan rule of law yang disepakati bersama.b. Selain penegakan rule of law, nilai musyawarah juga dapat sejak dini diwujudkan dalam sebuah keluarga.c. Masing-masing anggota keluarga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

2. Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya DemokrasiDemokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab secara individual sehingga perlu dikembangkan karakter berikut ini.a. Karakter privat, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.b. Karakter publik, seperti kepedulian sebagai warga negara, menjaga kesopanan dalam pergaulan, menghormati aturan

main, berpikir kritis, serta lemauan untuk mendengar bernegosiasi, dan berkompromi.3. Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekolah

Cara paling strategis untuk mengembangkan nilai-nilai budaya demokratis adalah melalui pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan.di Indonesia pengembangan program pendidikan kewarganegaraan dicanangkan melalui pelajaran kewarganegaraan di sekolah. Dengan pelajaran ini diharapkan siswa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya demokrasi.

Pelaksanaan demokrasi dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga dengan cara pembiasaan bagi anggota keluarga untuk saling menhormati/menghargai pendapat yang lain dan saling memperhatikan/mengingatkan,contohnya saling mengingatkan untuk membawa surat-surat dan pengaman diri bagi anggota keluarga yang menggunakan kendaraan bermotor.. Ditinjau dari aspek politik dan hukum peraturan lalu lintas harus disusun berdasarkan pada kepentingan umum.seperti pengguna jalan yang khususnya menggunakan kendaraan bermotor harus memahami tentang syarat-syarat mengemudi dengan baik,agar tidak mengakibatkan kecelakaan dan mengganggu keselamatan dan kenyamanan pihak-pihak lain.selain itu sanksi yang adil dan jelas bagi yang melanggar. Dengan mehindari segala bentuk pelanggaran yang berindikasi kearah perbuatan pelanggaran lalu lintas, maka pelaksanaan demokrasi yang diterapkan dalam kehidupan berlalu lintas akan berjalan dengan baik. Artinya kita telah melaksanakan demokrasi berdasarkan ketentuan poeraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

I. MATERI AJAR : BAB 3KETERBUKAAN DAN KEADILAN

Pengertian :1. Keterbukaan Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, kritik dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas.Makna keterbukaan adalah :a. Keterbukaan dapat diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat dapat diberikan dan

didapatkan oleh masyarakat luasb. Sikap terbuka adalah sikap bersedia menerima pengetahuan atau informasi dan sikap untuk bersedia memberitahukan

kepada pihak lainManfaat keterbukaanDengan adanya keterbukaan dan keadilan dalam proses penyelenggaraan Negara akan member manfaat ganda sbb:a. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan atau dlampelaksanaan pembangunanb. Mendorong masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan pemerintah sehingga dapat menghindari

adanya KKN dalam pemerintahan2. Keadilan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata keadilan yang berasal dari kata dasar “adil”, mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.Sedangkan di dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa kata “adil” (bahasa Arab ; ‘adl) mengandung pengertian sebagai berikut : Tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut

peraturan atau syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenang-wenang dan maksiat atau berbuat dosa. Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq (orang yang tidak mengerjakan perintah).

Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut para ahli. :1. Aristoteles. Menurut terdapat 5 (lima) jenis keadilan, yaitu:

No

Keadilan Uraian / Keterangan Contoh

1. Keadilan Komutatif Yaitu, perlakuan terhadap seseorang dengan tidak me-lihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Seseorang yang telah melakukan kesalahan/pelanggaran tanpa me-mandang kedudukannya, dia tetap dihukum sesuai dengan kesalahan/ pelanggaran yang dibuatnya.

2. Keadilan Ditributif Yaitu, perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa –jasa yang telah diberikan-nya.

Beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda, berdasarkan masa kerja, golongan, kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkat kesulitan pekerjaannya.

3. Keadilan Kodrat Alam

Yaitu, memberi sesuatu sesuai dengan yang diberi-kan oleh orang lain kepada kita.

Seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang lain dikatakan adil karena telah menerima salam dari orang tersebut.

4. Keadilan Konvensional.

Yaitu, jika seorang warga negara telah menaati pera-turan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara mobil dan helm bagi pengendara motor.

5. Keadilan Perbaikan

Yaitu, jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar.

Tindakan klarifikasi terhadap kesala-han yang telah dilakukan seseorang.

2. Plato, Keadilan di proyeksikan pada diri manusia sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Dalam pandangan Plato, keadilan dapat dibedakan atas : Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan

perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.Contoh; seorang karyawan yang menuntut kenaikan upah dengan diimbangi peningkatan kuaitas kerjanya.

Keadilan prosedural.Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.Contoh; siswa yang berprestasi, dimana dalam pencapaian prestasi tersebut, diawali dengan belajar keras, dan tidak mencontek saat ujian.

3. Socrates, Bahwa keadilan terrcipta bilamana setiap warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Kong Fu Tju5. Keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan

kewajibannya.6. Thomas Hobbes, Keadilan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.7. Notonagoro, Keadilan hukum “legalitas” adalah suatu keadaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.8. Panitia Ad-hoc MPRS 1966, Keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu;

a. Keadilan idividual.Yaitu keadilan yang bergantung pada kehendak baik atau kehendak buruk masing-masing individu.

b. Keadilan sosialYaitu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan ideologi. Dalam pancasila setiap orang di Indonesia akan mendapat perilaku yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan.

9. Ulpia Nus.,Keadilan adalah memberikansesuatu yang tetap kepada orang lain sesuai dengan haknya.10. Pieper.,Keadilan adalah sikap yang didasarkan pada kehendak yang tetap untuk mengakui hak masing masing orang.

Pemerintah

Dalam Arti Luas

Dalam Arti Sempit

Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet).

11. Franz Magnis Suseno,Keadilan adalah keadaan antar manusia dimana semua diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing masing.

ciri-ciri keterbukaan sebagai berikut. :1. Terbuka (transparan) dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan publik.2. Menjadi dasar atau pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi.3. Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain.4. Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain.5. Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya.6. Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.7. Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya atas segala yang dilakukan.8. Sangat menyadari tentang keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan.9. Mau bekerja sama dan menghargai orang lain.10. Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi.Ciri ciri Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.1. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan - kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.2. Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.3. Terbukanya rapat- rapat pemerintah bagi publik dan pers.4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintahPentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi :a. Menggalang kekuatan besama antar warga Negara dengan penyelenggara. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya

keterbukaan dan keadilanb. Menumbuhkan solidaritas dan perasaan senasib sehingga persatuan dan kesatuan terwujud. Persatuan dan kesatuan

merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunanc. Dengan keterbukaan akan terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan antara seluruh komponen bangsa sehingga

memmperkokoh persatuan dan kekompakan antar komponen tersebut.

DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARANPengertiaan pemerintah dan pemerintahanPengertiaan pemerintah dan pemerintahan berbeda. Pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan Negara dengan rakyatnya. Adapun pemerintahan adalah hal, cara dan hasil kerja pemerintah mengatur Negara dengan rakyatnya. Pemerintah dalam arti organ merupakan alat perlengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi Negara

Berikut ini adalah pengertian pemerintah menurut ahli :a. Kooiman

Pemerintahan (governing), merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Oleh sebab itu, pola penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini pada intinya merupakan proses koordinasi (coordinating), pengendalian (steering), pemengaruhan (influencing) dan penyeimbangan (balancing) setiap hubungan interaksi tersebut.

b. OffeBahwa pemerintahan merupakan hasil dari tindakan administratif dalam berbagai bidang dan bukan merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelumnya; tetapi lebih merupakan hasil dari kegiatan produksi bersama (coproduction) antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing.

Karakteristik PemerintahanDalam masyarakat modern atau post-modern dewasa ini, pola pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteritiknya masing-masing adalah sebagai berikut :1. Kompleksitas, yaitu dalam menghadapi kondisi yang kompleks, maka pola penyelenggaraan pemerintahan perlu

ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi.2. Dinamika, yaitu dalam hal ini pola pemerintahan yang dapat dikembangkan adalah pengaturan atau pengendalian

(steering) dan kolaborasi (pola interaksi saling mengendalikan diantara berbagai aktor yang terlibat dan atau kepentingan dalam sesuatu bidang tertentu.

3. Keanekaragaman, yaitu masyarakat dengan berbagai kepentingan yang beragam dapat di atasi dengan pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pengaturan (regulation) dan integrasi atau keterpaduan (integration).

Pengertian Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)Arti “good” dalam istilah good governance, mengandung dua pengertian. Pertama : nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua : aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.Wujud pemerintahan yang baik, menurut berbagai pendapat : World Bank, pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggara manajemen pemerintahan yang solid dan

bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta

UNDP, pemerintahan yang bersih adalah sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat

Peraturan pemerintah No.101 tahun 2000, pemerintahan yang bai adalah pemerintahan yang mengembnagkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demkrasi, efisiensi, supremasi hukum dn dapat diterima oleh seluruh masyarakat

Aspek-aspek pemerintahan yang baik (good governance),meliputi : Hukum atau kebijakan, yaitu aspek-aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan Kompetensi dan transparansi pemerintahan, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi

secara efisien serta mampu melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, model administratif dan keterbukaan informasi

Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan pengusaha kecil dan segmen lain

dalam sektor swasta, deregulasi, serta kemampuan pemerintah melakukan kontrol terhadap makro ekonomi.Penyelenggaraan pemerintahann yang tidak transparan, adalah :1. Pada tingkat sistemik, sistem politiknya cenderung makin tertutup dan eksklusif2. Mereka menjauh dari kekuatan sosial kritis danmembatasi dialog dengan unsure sosial politik yang ada dalam masyarakat3. Sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi makin terakumulasi disekitar lapisan elite4. Kekuatan sosial politik yang bersedia bekerjasama hnaya mendapatkan symbol kerja sama, namun tidak diberi kesempatan

menentukan jalannya proses pengambilan keputusan5. Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter6. Sistem informasi politik yang ada sangat terbatas pada penyampaian pesan-pesan dari atasContoh pemerintahan yang secara formal bukan termasuk pemerintahan tertutup, namun dalam prakteknya merupakan pemerintahan tertutup, yaitu pemerintahan orde baru. Ketertutupan pemerintahan orde baru dapat dilihat dari :1. Bidang ekonomi, yang secara formal ditentukan dengan sistem demokrasi ekonomi dalam prakteknya dilakukan oleh

sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan dan bersifat monopoli. Akibatnya terjadilah berbagai penyimpangan sbb :a. Perekonomian dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan dan mendapatkan

perlakuan khusus sehingga melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan b. Munculnya konglomerat dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh jiwa nasionalisme dan

kewirausahaan sejatic. Sistem perbankan yang tidak mandiri karena intervensi pemmerintah terhadap bank sentral terlalu kuat sehingga

melemahkan perekonomian nasionald. Bidang agama dan sosial budaya, dapat dgambarkan sbb :e. Kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia serta moral dan etika masyarakat

Indonesia cenderung mengalami penurunan.f. Krisisi ekonomi membalikkan situasi, yang semula penduduk miskin sudah dapat dkurangi dan pendapatan per kapita

dapat ditingkatkan, akhirnya bertambah besar kembali.g. Kondisi sosial ekonomi rakyat makin memprihatinkan, harga sembako dan obat-obatan tidak terjangkau oleh daya beli

masyarakat. Tarap hidup masyarakat menurun dengan tajam, kualitas sumber daya manusia rendah.h. Jati diri bangsa yang disiplin, jujur,beretos kerja tinggi, serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan bahkan

cenderung menurun

i. Ketimpangan,kecemburuan,ketegangan dan penyakit sosial lainnya makin menggejala, disamping kurangnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat.

Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak TransparanTerjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan disebabkan banyak hal disamping faktor sistem politik yang bersifat tertutup, sehingga tidak memungkinkan partisipasi waga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah, juga disebabkan karena sumber daya manusianya yang bersifat feodal, opportunis dan penerapan “aji mumpung” serta pendekatan “ingin dilayani” sebagai aparatur pemerintah. Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut. :

No Faktor-Faktor Uraian / Keterangan1. Pengaruh

KekuasaanPenguasa yang ingin mempertahankan kekuasaanya sehingga melakukan perbuatan “menghalalkan segara cara” demi ambisi dan tujuan politiknya.Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok di masyarakat. Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi, sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya (saluran komunikasi tersumbat), maka timbul gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Pemerintahan yang sentralistis sehingga timbul kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sering memunculkan konflik vertikal, yaitu adanya tuntutan memisahkan diri dari negara.

Penyelahgunaan kekuasaan karena lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya akses masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.

2. Moralitas Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika sehingga dikemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Sosial-Ekonomi Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil.Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar.

4. Politik dan Hukum Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara dihadapan hukum.

Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak terbuka.Pemerintahan yang tidak terbuka kadang kala akan menjatuhkan pemerintahan itu sendiri, oleh sebab itu pemerintahan yang demok ratis haruslah diselenggarakan secara terbuka. Jika tidak maka akan menyebabkan apa yang dinamakan dengan korupsi politik yang dapat membawa akibat krisis di berbagai bidang kehidupan, misalnya :1. Bidang Politik.

Lembaga - lembaga politik seperti eksekutif, legisltif, dan yudikatif tidak berfugsi secara optimal bahkan kadang kala kebijakan - kebijakan yang mereka keluarkan tidak berpihak pada kepentingan umum dan bahkan lebih menguntungkan kepentingan mereka dan kelompoknya.

2. Bidang EkonomiBerbagai kegiatan ekonomi terutama yang bersinggungan dengan birokrasi selalu diwarnai dengan kolusi sehingga akibatnya ekonomi menjadi berbelit belit dan menjadikan para investor enggan berinvestasi.

3. Bidang Sosial Budaya dan Agama.Kehidupan sosial budaya diwarnai dengan pendewaan materi dan budaya konsumtif. Para pejabat pemerintah lebih banyak menumpuk kekayaan sebesar - besarnya tanpa peduli dengan moral dan etika.

4. Bidang Pertahanan dan Keamanan5. Dalam bidang ini terjadi ketertinggalan profesionalitas aparat yang artinya kemampuan aparat tidak sesuai dengan

tuntutan perubahan jaman, sehingga tidak mampu mendeteksi dini tentang gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi di dalam masyarakat.No Karakteristik Indikator Penyelenggaraan Keterangan / Akibat1. Partisipasi Warga masyarakat dibatasi/ tidak memiliki hak

suara dalam proses pengambilan keputusan. Informasi hanya sefihak (top down) dan lebih

bersifat instruktif. Lembaga perwakilan tidak dibangun berdasarkan

kebebasan berpolitik (partai tunggal). Kebebasan berserikat dan berpendapat serta

Warga masyarakat dan pers cenderung pasif, tidak ada kritik (unjuk rasa), tidak berdaya dan terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin.

pers sangat dibatasi.2. Aturan

Hukum Hukum dan peraturan perundangan lebih

berpihak kepada penguasa. Penegakkan hukum (law enforcement) lebih

banyak berlaku bagi masyarakat bawah baik secara politik maupun ekonomi.

Peraturan tentang Hak-hak Asasi Manusia terabaikan demi stabilitas dan pencapaian tujuan negara.

Penguasa menjadi oto-riter, posisi tawar ma-syarakat lemah dan lebih banyak hidup dalam ketakutan serta tertekan.

3. Transparan Informasi yang diperoleh satu arah, yaitu hanya dari pemerintah.

Masyarakat sangat dibatasi dalam memperoleh segala bentuk informasi.

Tidak ada atau sulit bagi masyarakat untuk memonitor / mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah sangat ter-tutup dengan segala kejelekannya, sehingga masyarakat tidak ba-nyak tahu apa yang terjadi pada negaranya.

4. Daya Tanggap

Proses pelayanan sentralistik dan kaku. Banyak pejabat memposisikan diri sebagai

penguasa. Layanan kepada masyarakat masih diskriminatif,

konvensional dan bertele – tele (tidak responsif).

Banyaknya pejabat yang memposisikan diri sebagai penguasa, segala layanan sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Berorientasi Konsensus

Pemerintah lebih banyak bertindak sebagai alat kekuasaan negara.

Lebih banyak bersifat komando dan instruksi Segala macam bentuk prosedur lebih bersifat

formalitas. Tidak diberikannya peluang untuk mengadakan

konsensus dan musya-warah.

Pemerintah cenderung otoriter karena menu-tup jalan bagi dilaksa-nakannya konsensus dan musyawarah.

6. Berkeadilan Adanya diskriminasi gender dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menutup peluang bagi dibentuknya organisasi non pemerintah/ LSM yang menuntut keadilan dalam berbagai segi kehidupan.

Banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu.

Arogansi kekuasaan sangat dominan dalam menentukan penye-lenggaraan pemerin-tahan.

SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Sikap terbuka, adalah suatu sikap berupa kesediaan seseorang untuk mau menerima terhadap hal-hal yang berbeda dengan kondisi dirinya. Untuk merwujudkan sikap terbuka atau transparan tersebut, diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut.Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa. Terwujudnya penyelenggara negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi : Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa, upaya untuk menumbuhkan sikap keterbukaan antarkomponen bangsa dilakukan dengan :1. Mengadakan kunjungan antardaerah dan budaya2. Mengadakan perjalanan ke wilayah-wilayah di seluruh nusantara3. Menikmati kesenian, hasil budaya dan pentas kebudayaan suku bangsa lain4. Membentuk kelompok atau organisasi lintas budaya5. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang di ikuti oleh seluruh anggota suku bangsa, mis: pecan seni dan olahraga6. Melakukan dialog, pertemuan atau pembicaraan dengan ornag-orang yang berbeda suku bangsaAdapun hal-hal yang harus dihindari dalam rangka keterbukaan, sbb :1. Budaya suku bangsa sendiri dianggap lebih unggul dari budaya suku lain2. Membeda-bedakan antarsuku bangsa dalam pergaulan3. Berpusat pada budaya suku bangsa sendiri serta mengukur kebaikan berdasarkan budaya sendiri

4. Berprasangka buruk pada suku bangsa lain5. Sikap fanatic berlebihan terhadp agama

Sikap terbuka dalam kehidupan bernegara, meliputi :1. Menghilangkan ketertutupan dan prasangka buruk dalampenyelenggaraan pemerintahan.2. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan3. Mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan4. Memperkuat dukungan rakyat terhadp penyelenggaraan Negara5. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan6. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan7. Mempermudah hubungan kerjasama dengan bangsa lain8. Sikap positif terhadap upaya peningkatan jaminna keadilanKeadiln merupakan keinginan bangsa Indonesia termuat pada sila ke-5, menurut Prof. Hazairin sila ke-5 adalah dasar Negara dan tujuan Negara. Cirri-ciri bangsa yang adil, sbb:1. Tegaknya hukum yang berkeadila tanpa diskriminasi2. Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan professional3. Terwujudnya penegakkan hak asasi manusia4. Terwujudnya keadilan gender5. Terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum6. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi, dan penguasaan asset ekonomi, serta

hilangnya praktek monopoli7. Tersediannya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggalPartisipasi dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan, diperlukan dalam bidang-bidang :1. Bidang hukum, dengan :

a. Memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannyab. Asas praduga tidak bersalahc. Memberi kesempatan kepada setiap orang mendapatkan perlindungan hukum

2. Bidang politik, dengan :a. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan memilih organisasib. Memperlakukan partai politik atau organisasi lain secara samac. Menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas

3. Bidang ekonomi, dengan :a. Memberi upah dan penghargaan sesuai dengan prestasi dan kemampuanb. Pemerataan hasil pembangunan kepada daerah sesuai dengan besarnya sumbangan daerah tersebutc. Memberi subsidi kepada penduduk dan daerah yang tidak mampu

4. Bidang sosial budaya, dengan :a. Memberi kesempatan sama pada kebudayaan daerah untuk berkembangb. Menyantuni fakir miskin dan anak terlantarc. Tidak member perlakuan diskriminatif terhadap orang yang berbeda status sosial dan budaya

5. Bidang pendidikan, dengan :a. Pembangunan gedung sekolah di daerah terpencil dan daerah rawanb. Beasiswa pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampuSeleksi penerimaan siswa baru semata-mata berdasarkan hasilSecara resmi istilah pers bebas dan bertanggung jawab diperkenalkan dalam sidang dewan pers ke-25 di solo tahun 1984, tanpa kontrol pers dapat merusak sendi-sendi sosial budaya apalagi yang menyangkut dengan kesaddaran berperilaku di jalan raya, maka ketidakpatuhan warga terhadap rambu-rambu dan isyarat lalu lintas dapat membahayakan warga di jalan yang akhirnya dapat mengurangi rasa aman dan nyaman.Berita aktual di media cetak dan elektronik dalam bidang lalu lintas dapat membangun kesadaran masyarakat untuk bertindak disiplin menjalankan/memahami aturan rambu,isyarat lalu lintas,menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap peran polisi lalu lintas .

I. MATERI AJAR : BAB 4

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Latar belakang perlunya hubungan InternasionalDiperlukan karena bangsa/Negara tidak mungkin sanggup memenuhi kebutuhan warganya, oleh karena itu kerjasama dengan bangsa lain dalam bentuk hubungan Internasional mutlak diperlukan baik yang menyangkut politik ,ekonomi, sosial dan budaya.Pengertian Hubungan Internasional. Hubungan internasional menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI ( RENSTRA ), adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Bagi bangsa Indonesia hubungan internasional ini di dasarkan pada politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan tujuan meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui bagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.Di dalam menjalin hubungan internasional ini sudah pasti masing -masing negara selalu mendasarkan pada politik luar negarinya karena politik luar negeri adalah suatu strategi, pola prilaku, dan kebijakan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain ataupun dunia internaional.Beberapa pendapat dari para ahli :1. CHARLES A. MC. CLELLAND, Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi

interaksi.2. WARSITO SUNARYO, Hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial

tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional), termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

3. TYGVE NATHIESSEN, Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional

4. HUGO DE GROOT, menyatakan Hubungan Internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua Negara

5. MUCHTAR KUSUMAADMADJA, mengemukakan bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan antar bangsa dan berkembang pula kebiasaan/peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama

6. Drs. SUWARDI WIRAATMADJA MA, mengemukakan lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat

Subjek Hukum Internasional dapat diartikan sebagai: 1. Pemegang segala hak dan kewajiban dalam hukum internasional.2. Pemegang hak istimewa procedural untuk mengadakan tuntutan di depan Mahkamah Internasional.3. Pemilik kepentingan yang diatur oleh Hukum Internasional. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dengan kata lain dapat disebut sebagai subjek hukum internasional secara penuh. Mengenai siapa yang menjadi subjek hukum internasional, dapat dilihat melalui dua pendekatan:1. Pendekatan dari Segi Teoritis,

a. Hanya negaralah yang menjadi subjek hukum internasional. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran, bahwa peraturan-peraturan hukum internasional adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan traktat-traktat meletakkan kewajiban yang hanya mengikat negara-negara yang menandatanganinya

b. Individulah yang menjadi subjek hukum internasional. Bahwa yang dinamakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara sebenarnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia-manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam negara itu. Negara tidak lain merupakan konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin ada jika tanpa manusia sebagai anggota masyarakat suatu negara.

2. Pendekatan dari Segi Praktis. Pendekatan ini berpangkal tolak dari kenyataan yang ada, baik kenyataan mengenai keadaan masyarakat internasional masa sekarang maupun hukum yang mengaturnya. Kenyataan yang ada tersebut timbul karena sejarah, desakan kebutuhan perkembangan masyarakat hukum internasional, maupun memang diadakan oleh hukum itu sendiri.

Subjek hukum internasional tersebut adalah:1. Negara

Dalam Konvensi Montevideo, disebutkan unsure-unsur apa saja yang harus ada pada sesuatu yang dapat disebut sebagai negara untuk dapat dijadikan sebagi subjek hukum internasional. Unsure-unsur tersebut adalah:- Penduduk yang tetap (a permanent population)- Wilayah yang pasti (a defined territory)- Pemerintah (goverment)- Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain (capacity to enter into relations with the other

state)- Negara juga bisa disebut sebagi organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, dan yang

kehidupannya didasarkan pada system hukum tertentu2. Tahta Suci Vatikan

Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. (Phartiana, 2003, 125)

3. Palang merah internasionalSebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negar-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)

4. Organisasi internasionalKedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan lagi,walaupun pada mulanya masih belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional seperti PBB,ILO,WHO dan FAO memiliki hak dan kewajiban seperti telah ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional sebagai anggaran dasarnya.

5. Orang perseorangan (Individu)Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukum internasional yang mandiri,misalnya ada penuntutan terhadap bekas para pemimpin perang jerman dan jepang yang ditunjuk orang perorangan (individu) dalam perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan perang

6. Kaum Pemberontak dan pihak yang dalam sengketa Beligerensi (belligerent)Kaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional.

Dampak suatu Negara yang mengucilkan diri dalam pergaulan antar bangsa :1. Kedaulatan ekstrim Negara akan rapuh2. Terjadi disintegrasi bangsa dan Negara3. Negara sulit berkembang dan maju

4. Pembangunan nasional tidak dapat berjalan lancar5. Kebutuhan hidup dalam berbnagsa dan bernegara kurang dapat dipenuhi6. Politik luar negeri tidak dpat berjalan optimal7. Hubungan diplomatik maupun konsuler terhambatPentingnya/ manfaat kerjasama antar bangsa :1. Dapat menciptakan keselarasan dan keseimbangan Internasional2. Memperlancar proses pembangunan nasional dan dalam mencapai tujuan nasional

Sarana-sarana hubungan Internasional:1. Organisasi Internasional2. Departemen Luar negeri3. Menteri Luar negeri4. Kebijakan Politik luar negeri5. Perwakilan diplomatic6. Perwakilan konsuler

Menurut J. Frankel ada aneka ragam sarana yang dapat digunakan oleh Negara-negara dalam hubungan internasional yaitu diplomasi,propaganda,bidang-bidang aktivitas ekonomi dan militer.Sarana-Sarana Hubungan Internasional bagi suatu Negara :1. Lobi

Suatu kegiatan politik yang dlakukan untuk mempengaruhi negara tertentu dan untuk memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan agar berjalan lancar.

2. DiplomasiSuatu proses komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

3. NegosiasiNegosiasi atau Perundingan adalah suatu upaya mengatasi masalah yang dihadapi antara dua negara anpa melibatkan pihak ketiga.

Faktor-faktor penentu dalam hubungan intrnasional1. Kekuatan nasional (national power)2. Jumlah penduduk3. Sumber daya4. Letak geografis

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Hubungan internasional yang merupakan hubungan antar negara, pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Ini berarti dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan. Dan lazimnya hal demikian itu akan diawali dengan perjanjian pembukaan hubungan de facto tetap (konsuler) sampai pada akhirnya berupa de jure penuh (perwakilan diplomatik) yang bersifat bilateral.Makna perjanjian internasional:a. Pasal 38 ayat 1 piagam mahkamah Internasional

Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh Negara-negara yang bersangkutan

b. Prof Dr. Muchtar Kusumaatmadja SH.LLMPerjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu

c. Konferensi wina tahun 1969Adalah perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya perjanjian internasional mengatur perjanjian antar Negara saja selaku subjek hukum internasional

d. Oppenheimer-lauterpachtAdalah suatu persetujuan antara Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakannya

e. G. schwarzembergerAdalah suatu persetujuan anatar subjek-subjek hhukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional.

f. Pendapat Accademy of Sciences of USSRSuatu Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahab atau pembatasan daripada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.

Penggolongan Perjanjian InternasionalKlasifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan atas:1. Menurut Subjeknya

a. Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional.b. Perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti antara organisasi internasional

Tahta Suci (Vatican) dengan organisasi Uni Eropa.c. Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara, seperti antara suatu organisasi internasional dan

organisasi internasional lainnya. Contoh: Kerjasama ASEAN dan Uni Eropa.2. Menurut Isinya

a. Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contoh: Nato, ANZUS, dan SEATO.b. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contoh: CGI, IMF, IBRD, dan sebagainya.c. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia – RRC), ekstradisi dan sebagainya.d. Segi batas wilayah, seperti laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya.e. Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS, dan sebagainya.

3. Menurut Proses/Tahapan Pembentukannyaa. Perjanian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasib. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan (biasanya

digunakan) kata persetujuan dan agreemaent).4. Menurut Fungsinya

a. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanian yang melakukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contoh: konfernsi Wina tahun 1958 tentang hubungan diplomatik. Konvensi Montego tentang Hukum laut internasional tahun1982, dan sebagainya.

b. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja (perjanjian bilateral). Contoh: Perjanjian antara RI dan RRC mengenai dwikewarganegaraan tahun 1955, perjanjian batas wilayah, pemberantasan penyeludupan-penyelundupan dan sebagainya.

Istilah-istilah dalam perjanjian internasional :

No Nama Uraian Keterangan1. Traktat (Treaty) Yaitu, perjanjian paling formal yang merupakan

persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang politik dan bidang ekonomi.

2. Konvensi (Convention)

Yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy).

Persetujuan ini harus dile-galisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh (plaenipotentiones).

3. Protokol (Protocol) Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara.

Mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu.

4. Persetujuan (Agreement)

Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau admistratif Agrement tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi.

5. Perikatan (Arrangement)

Yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sememtara.

Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi.

6. Proses Verbal Yaitu catatab-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik, atau catatan-catatan suatu permufakatan.

Proses verbal tidak diratifi-kasi.

7. Piagam (Statute) Yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan interna-sional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internaional.

Piagam itu dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi (seperti piagam kebebasan transit).

8. Deklarasi (Declaration)

Yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi.

Deklarasi sebagai persetu-juan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting.

9. Modus Vivendi Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan

internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi.

10. Pertukaran Nota Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral.

Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka.

11. Ketentuan Penutup (Final Act)

Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

12. Ketentuan Umum (General Act),

Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi.

Misalnya, LBB (Liga Bangsa-Bangsa) mengguna-kan ketentuan umum mengenai arbitrasi untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional tahun 1928.

13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.

Misalnya, Atlantic Charter.

14. Pakta (Pact) Yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa).

Pakta membutuhkan ratifi-kasi.

15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa).

Tahap-tahap perjanjian internasional :Menurut konvensi Wina tahun 1969, tahap-tahap dalam perjanjian internasional adalah sebagai berikut :1. Perundingan (Negotiation).

Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek tertentu. Sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakan penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara yang dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full powers). Selain mereka, hal ini juga dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar.

2. Penandatanganan (Signature).Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri (Menlu) atau kepala pemerintahan.Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namun demikian, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negaranya.

3. Pengesahan (Retification).Suatu negara mengikat diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya.

Penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Ini dinamakan ratifikasi. Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut:1. Ratifikasi oleh badan eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter.2. Ratifikasi oleh badan legislatif. Sistem ini jarang digunakan.3. Ratifikasi campuran (DPR dan Pemerintah). Sistem ini paling banyak digunakan karena peranan legislatif dan eksekutif

sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian.Untuk di Indonesia perjanjian internasional yang bersifat penting dalam pengesahan atau ratifikasi diperlukan pengesahan oleh lembaga legislatif.

Unsur-unsur yang penting dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional adalah:a. Harus dinyatakan secara formal/ resmi, danb. Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

perjanjian itu.Mengenai persyaratan dalam perjanjian internasional, terdapat dua teori yang cukup berkembang, yaitu sebagai berikut.1. Teori Kebulatan Suara (Unanimity Principle).

Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian. Contoh: Berdirinya Lembaga Bangsa-Bangsa (LBB) atau PBB yang pada setiap mengeluarkan resolusi atau menerima anggota baru, memerlukan kebulatan suara dari seluruh anggota.

2. Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara Amerika. Contoh: dengan adanya NATO atau AFTA, setiap negara peserta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam perjanjian yang dibentuk tersebut.

Secara lengkap urutan yang ditempuh dalam berbagai traktat sbb :

1. Penunjukan orang-orang yang akan mengadakan perundingan atas nama negaranya2. Perundingan dan penerimaan3. Pengesahan, penandatanganan dan tukar-menukar dokumen4. Ratifikasi5. Keikutsertaan menjadi anggota6. Pemberlakuan7. Pendaftaran dan publikasi8. Penerapan dan pelaksanaan

Berlakunya Perjanjian Internasional. pada saat peristiwa berikut ini. 1. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding.2. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh

semua negara perunding.3. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai

berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.4. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat

oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

Berakhirnya Perjanjian Intenasional, menurut Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dalam buku Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut ini.1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.Azas-azas perjanjian Internasional, meliputi :1. Pacta Sunt Servanda, artinya bahwa setip perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan 2. Kesamaan hak, artinya antar pihak yang mengadakan hubungan mempunyaikedudukan yang sama3. Reciprocitas, tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas secara setimpal baik tindakan bersifat positif

maupun negative4. Courtesy, artinya saling menhormati dan saling menjaga kehormatan Negara

Jenis – Jenis Perjanjian Internasional1. Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral bersifat khusus (treaty contract) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat “tertutup.” Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.Ada beberapa contoh yang dapat disampaikan sebagai gambaran konkrit dari perjanjian bilateral.a. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian

“dwikewarganegaraan”.b. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka

pada tahun 1971.c. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.d. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada

tanggal 16 Desember 1995.2. Perjanjian Multilateral

Perjanjian ini sering disebut sebagai law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” Perjanjian multilateral tidak saja mengatur kepentingan negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan negara lain yang turut (bukan peserta) dalam perjanjian multilateral tersebut. Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh tentang perjanjian multilateral seperti berikut.a. Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.b. Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.c. Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif,

dan Landas Benua”.

PERWAKILAN DIPLOMATIK

Landasan Hukum Politik luar negeri Republik Indonesia Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:1. Presiden mengangkat duta dan konsul.2. Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan menerima duta dari negara lain ada dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Sedangkan prosedur maupun teknis pelaksanaannya, diatur oleh pembantu Presiden sendiri, yaitu Menteri Luar Negeri.

5. Politik luar negeri Republik IndonesiaPemerintah Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, maksudnya :1) Bebas,artinya bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari

ikatan kekuatan Negara besar yang secara ideologis bertentangan2) Aktif,artinya kita dlam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif

memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, ketertiban dunia dan aktif ikut serta menciptakan keadilan dunia3) Bebas aktif, anti imperialism dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan soaial4) Mengabdi pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat, dan untuk kepentingan stabilitas dan kelancaran

pembangunan nasional disegala bidang.Landasan politik luar negeri Indonesia:1) Ideal adalah Pancasila2) Konstitusional adlah UUD 1945 pada pasal 11 dan pasal 33) Operasional adalah Ketetapan MPR, keputusan presiden dan menteri

Di dalam menjalin hubungan internasional masing masing negara pada umumnya melalui suatu lembaga, yaitu lembaga diplomatik. Di Indonesia sehubungan dengan usaha menjalin hubungan internasional ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 13 yang di dalamnya berisi tentang :

- Presiden mengangkat duta dan konsul.Dalam hal mengangkat duta dan konsul presiden memperhatikan pertimbangan DPR

- Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR..

PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULERKepala perwakilan diplomatik yang disebut sebagai duta besar, duta, menteri residen merupakan perwakilan tingkat tinggi yang dapat mengadakan hubungan langsung dengan kepala negara asing tempat mereka bertugas atau ditempatkan. Di dalam melaksanakan tugasnya diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional negaranya di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara penerima. Selain itu diplomat juga berfungsi sebagai perwakilan yuridis yang resmi dari pemerintah negaranyaPengertian Perwakilan dan konsulera. Perwakilan diplomatik yaitu perwakilan dalam arti politik yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara RI dan

wilayah kerjannya meliputi semua wilayah Negara penerima dan bidang kegiatannya melingkupi suatu organisasi Internasional

b. Perwakilan konsuler yaitu perwakilan dalam arti non politik dan biasanya meliputi dalam hal ekonomi perdagangan, mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah Negara penerima

Tugas perwakilan diplomatik :

No Diplomatik Uraian 1. Tugas Pokok

Perwakilan Diplomatik

Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing (membawa suara resmi negaranya).

Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara itu dan berusaha untuk menyelesaikannya.

Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain. Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian

paspor, dan sebagainya.2. Fungsi

Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Kongres Wina 1961

Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di

dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai

dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

3. Peranan Perwakilan Diplomatik

Dalam membina hubungan internasional, diperlukan adanya taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperkenalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang berperan sebagai berikut:

Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.

Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.

Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain. Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya

dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.

I II

IIIIV

Kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan (oleh Deparlu masing-masing Negara).Mendapat persetujuan (demende, agregation) dari negara yang menerima.

Diplomat yang akan ditempatkan, menerima surat kepercayaan ( lettre de creance) yang ditanda tangani oleh kepala negara pengirim.Surat kepecayaan diserahkan kepada kepala negara penerima (lettre de rapple) dalam suatu upacara dimana seorang diplomatik tersebut pidato.

4. Tujuan Diadakan Perwakilan Diplomatik

Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya.

Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima. Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima

Perangkat perwakilan diplomatik.Pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain, menurut ketetapan Konggres Wina Tahun 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818 (Konggres Achen), dilakukan oleh perangkat-perangkat berikut :

No Nama Uraian Keterangan1. Duta Besar

Berkuasa Penuh (Ambassador)

Adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.

Ambassador ditempatkan pada negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik.

2. Duta (Gerzant) Adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar.

Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintahnya.

3. Menteri Residen

Seorang Menteri Residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara.

Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara di mana mereka bertugas.

4. Kuasa Usaha (Charge de Affair)

Kuasa Usaha yang tidak diperban-tukan kepada kepala negara dapat dibedakan atas : Kuasa Usaha tetap menjabat kepala dari

suatu perwakilan, Kuasa Usaha sementara yang

melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan, ketika pejabat ini belum atau tidak ada di tempat.

5. Atase-Atase Adalah pejabat pembantu dari Duta Besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas 2 (dua) bagian Atase PertahananAtase ini dijabat oleh seorang perwira TNI yang diperban-tukan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta diberikan kedudukan sebagai seorang diplomat.

Tugasnya yaitu memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh.

Atase TeknisAtase ini, dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari lingkungan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu KBRI untuk membantu Duta Besar.

Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri.Misalnya, Atase Perdagangan, Atase Perindustrian, Atase Pendidikan dan Kebudayaan.

Kronologis Pengangkatan Perwakilan Diplomatik

Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan DiplomatikAsas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, sering dipergunakan istilah ”exteritoriallity” atau ”extra teritoriallity”. Istilah ini mencerminkan bahwa para diplomatik hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan, dengan maksud sebagai berikut : 1) Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.2) Menjamin pelaksana fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.Kekebalan Perwakilan Diplomatik atau Involability (tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Immunity), yaitu antara lain mencakup : Pribadi Pejabat Diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan Negara penerima, hak mendapat

perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas kebebasan dan kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.

Kantor Perwakilan (Rumah Kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan, halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera. Daerah tersebut, sering disebut daerah ekstrateritorial (dianggap negara dari yang mewakilinya). Bila ada penjahat atau pencari suaka politik yang masuk ke dalam kedutaan, maka ia dapat diserahkan atas permintaan pemerintah sebab para diplomat tidak memiliki hak asylum. Hak asylum adalah hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri.

Korespondensi Diplomatik, yaitu kekebalan yang mencakup surat menyurat arsip, dokumen termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (semua kebal dari pemeriksaan isinya).

Keistimewaan Perwakilan DiplomatikPada dasarnya pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Keistimewaan tersebut, mecakup : Pembebasan dari kewajiban membayar pajak, yaitu antara lain pajak penghasilan, kekayaan, kendaraan bermotor, radio,

televisi, bumi dan bangunan, rumah tangga dan sebagainya. Pembebasan dari kewajiban pabean, yaitu antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang

keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.

PERWAKILAN NONPOLITIS (KONSULER)Dalam arti nonpolitis hubungan diplomatik suatu negara diwakili oleh korps konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut :1. Konsul jenderal.2. Konsul jenderal ebawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibukota negara tempat ia bertugas.3. Konsul dan Wakil konsul.4. Konsul mengepalai satu kekonsulan yang kadang kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul

diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.5. Agen konsul.

Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ini ditugaskan di kota kota yang termasuk kekonsulan.

Tugas tugas yang berhubungan dengan kekonsulan antara lain mencakup bidang bidang sebagai berikut :1. Bidang ekonomi.

Yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan enggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan, dll.

2. Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan.Melakukan pertukaran kebudyaan dan pelajar.

3. Bidang bidang lain seperti :Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim.b) Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi adinistratifnya.c) Bertindak sebagai subjek hukum dala praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

Fungsi perwakilan konsuler :1) Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan Negara penerima di bidang

perekonomian,perdagangan,perhubungan,kebudyaan dan iptek2) Melindungi kepentingan nasional Negara dan warga Negara yang berada di wilayah kerjanya3) Melaksanakan pengamatan,penialain dan pelaporan

4) Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga Negara di wilayah kerjanya5) Menyelenggarakan urusan pengamatan, penerangan,konsuler,protocol,komunikasi dan persandian6) Melaksanakan urusan tata usaha,kepegawaian,keuangan,perlengkapan dan urusan rumah tangga konsuler.

Persamaan Dan Perbedaan Perwakilan Diplomatik Dan Konsuler :Persamaan : keduanya merupakan utusan dari suatu Negara tertentu.Perbedaannya :

Korps diplomatik Korps konsulerMemlihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat pusat

Memlihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat daerah (setempat)

Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik Berhak mengadakan hubungan yang bersifat nonpolitikSuatu Negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik saja dalam satu Negara penerima

Suatu Negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler

Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasaan peradilan)

Tidak Mempunyai hak ekstrateritorial ( tunduk pada pelaksanaan kekuasaan peradilan)

Mulai dan berakhirnya tugas :Korps diplomatik Korps konsulerMulai :Yaitu saat menyerahkan surat kepercayaan (letter de creancell)/ menurut pasal 13 konvensi wina 1961

(pasal dan konvensi wina 1963) memberitahukan dengan layak kepada Negara penerima

Berakhir :a. Sudah habis masa jabatanb. Ia ditarik (recalled)oleh pemerintah negaranyac. Karena tidak disenangi (di persona non grata)d. Kalau Negara penerima perang dengan Negara

pengirim (pasal 43 konvensi wina 1961)

(pasal 23,24 dan 25 konvensi wina)a. Fungsi seorang pejabat konsuler sudah berakhirb. Penarikan dari Negara pengirimc. Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota

staf konsuler

PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL ( ASEAN, PBB ) DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengertian Hubungan InternasionalOrganisasi Internasional merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat Internasional (bangsa dan Negara-negara di dunia) secara sukarela atau atas dasar kesamaan-kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan InternasionalMacam-macam organisasi InternasionalOrganisasi-organisasi Internasional tersebut antara lain PBB, ASEAN,OKI, AFTA,APEC,WHO,ILO, UNICEF, WTO, NATO,GNB,CGI,OPEC,MEE,LIGA ARAB,dllTujuan Organisasi Internasional.Organisasi internasional ini dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar negara dalam rangka memajukan bangsa dan menciptakan perdamaian dunia.Peranan Organisasi Internasional.Organisasi internasional mempunyai peran yang sangat besar bagi suatu bangsa dalam rangka menjembatani kerjasama dengan negara lain dan juga organisasi ini membantu dari negara negara anggota dalam memajukan negaranya serta membantu perjuangan memperoleh kemerdekaan bagi anggota yang masih terjajah.

1. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Sejarah Terbentuknya PBB

DEWAN EKONOMI DAN SOSIALDEWAN KEAMANAN SEKRETRARIS

Sebelumnya bernama LBB (League Of Nation) yang berdiri 10 Januari 1920 atas prakarsa Wodrow Wilson (Presiden AS) namun pada prakteknyanya badan ini tidak melaksanakan perannya sehingga diganti dengan PBB yang prosesnya sbb :1. Tgl 14 Agustus 1941 ditandatangani Piagam Atlantik (Atlantic Carter) oleh Winston Churchill (PM Inggris) dan FD Roosevelt

(Presiden AS)2. Tgl 1 Januari 1942 dikemukakan Maklumat Bangsa-bangsa (Declaration of The United Nation) yang prinsipnya menyetujui

program-program Atlantic Carter3. Tgl 30 Oktober 1943 dikemukakan maklumat Moskow yang menegaskan segera dibentuknya badan Perdamaian dan

keamanan Internasional4. Tgl 7 Oktober 1944 Dumberton Oaks Proposal memuat usulan tentang keranggka azas badan yang hendak didirikan, lima

badan kelengkapan dan pengakuan bahwa organisasi yang didirikan atas ide FD Roosevelt5. Bln Februari 1945 Konferensi Yalta yang membicarakan hak suara (veto)dalam Dewan Keamanan6. Tgl 25 april-26 Juni 1945 Konferensi San Fransisco dan penandatanganan Piagam PBB oleh 51 negara anggota pangkal

PBB (Original Members)7. Tgl 24 Oktober 1945 ratifikasi Piagam PBB oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan

Azas-azas PBB1. Keanggotaan PBB terbuka untuk semua Negara yang cinta damai dan bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan

dalam piagam PBB2. PBB tidak akan melakukan campur tangan urusan dalam negeri Negara anggota3. Negara-negara yang bukan anggota diupayakan bertindak selaras dengan azas-azas PBB4. Setiap anggotaharus bersedia membantu PBB sesuai dengan ketentuan Piagam PBB5. Dalam melaksanakan Hubungan Internasional semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan kekerasan atau

ancaman terhadap Negara lain6. Sengketa-sengketa Internasional akan diselesaikan dengan cara damai7. Semua anggota dengan itikad baik harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam piagam8. PBB didirikan atas dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota

Tujuan PBB 1. Mengadakan tindakan bersama terhadap Negara yang membahayakan perdamaian2. Menjadikan PBB sebgaai pusat dalam usaha mewujudkan tujuan3. Kerjasama internasional untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusian4. Mengembangkan hubungan persaudaraan antarbangsa5. Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional

Keanggotaan PBB1. Mendpat persetujuan dan diusulkan Dewan Keamanan dan disetujui oleh majelis umum dengan suara 2/3 setuju dari yang

hadir2. Bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB seperti yang tercantum dalam Piagam PBB3. Negara yang cinta damai4. Negara yang merdeka

Persidangan PBB1. Majelis Umum mengadakan sidang minimal setahun sekali2. Dalam hal-hal biasa keputusan sidang ditentukan dengan kelebihan suara biasa, yaitu separuh dari anggota yang hadir

ditambah satu (minimal)3. Dalam hal-hal yang bersifat luar biasa keputusan sidang ditentukan minimal 2/3 dari suara anggota yang hadir

Badan-badan pokok PBB1. Majelis Umum, merupakan badan tertinggi yang anggotanya terdiri dari semua anggot a PBB2. Dewan Keamanan, merupakan badan terpenting karena bertanggungjawab terhadap perdamaian dan keamanan

Internasional, anggotanya terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap(masa jabatan 2 tahun)3. Dewan ekonomi dan sosial, badan ini bertugas mengatasi permasalahan dibidang ekonomi, budaya, kesehatan,

pendidikan, penghormatan Hak Azasi manusia,dsb. Anggotanya 54 negara dan masa tugasnya 3 tahun4. Dewan Perwalian, badan ini membimbing dan membantu mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian sehingga

pada saaatnya dapat mandiri sebgai Negara merdeka. Anggotanya dipilih oleh sidang umum PBBdengan masa tugas 3 tahun

5. Mahkamah Internasional, berkedudukan di Den Haag (Belanda) terdiri dari 15 hakim Internasional dan masa tugasnya 9 tahun

6. Sekretariat, badan ini selain menyelesaikan administrasi PBB juga membuat laporan Tahunan kepada Majelis Umum PBB, dipimpin oleh seorang secretariat jenderal dengan masa tugas 5 tahun

Struktur organisasi PBB :

Sejak berdirinya PBB, sudah ada 7 (tujuh) orang Sekretaris Jenderal. Adapun yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal adalah sebagai berikut :1. Trygve Lie , Norwegia (1945-1953) 2. Dag Hammarskjöld , Swedia (1953-1961) 3. U Thant , Burma (1961-1971) 4. Kurt Waldheim , Austria (1972-1981) 5. Javier Pérez de Cuéllar , Peru (1982-1991) 6. Boutros Boutros-Ghali , Mesir (1992-1996) 7. Kofi Annan , Ghana (1997-2006)8. Ban Ki-Moon , Korea Selatan (2006 - ................. )9. Kofi Annan

Badan-badan khusus PBB1. Berada dibawah naungan Majelis Umum :

a. Main Committes (komite-komite Utama)b. Standing and Procedural Committes (komite-komite prosedur dan tetap)c. UNRWA (badan bantuan kerja untuk pengunsi palestina)d. IAEA (badan tenaga atom Internasional)e. GATT (persetujuan umum tentang tarif dan dagang)

2. Berada dibawah naungan Dewan Keamanan :a. UNSTO (organisasi pengawas gencatan senjata di Palestina)b. UNMOGIP (kelompok peninjau militer PBB di India dan Pakistan)c. UNDOF (pasukan peninjau pemisahan militer PBB)d. UNIFIL (pasukan sementara PBB di Lebanon)

3. Berada dibawah naungan Dewan ekonomi dan sosial :a. UNTAD (Konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan)b. UNICEF (dana anak-anak PBB)c. UNDP (program pembangunan PBB)d. ILO (organisasi buruh Internasional)e. FAO (organisasi pangan Internasional)f. WHO (organisasi kesehatan dunia)g. IBRD (Bank Internasional untuk pembangunan dan perkembangan)

Peranan PBB bagi perdamaian dunia, adalah :a. Mengusahakan terbentuknya perdamaian dunia di mana setiap bangsa berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup

bebas dari rasa takut dan kemiskinan.b. Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai

B . ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS) ATAU PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA: Sejarah ASEAN

ASEAN Mininsterial Meeting (Sidang Tahunan Para Menteri).Standing Committe (Badan yang bersidang di antara dua sidang Menlu negara ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri).Komite-komite tetap dan komite-komite khusus.Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara ASEAN.

Summit Meeting (Pertemua kepala pemerintahan) yang merupakan otoritas / kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN.ASEAN Ministering Meeting (Sidang tahunan para menteri luar negeri).Sidang para menteri lainnya (non-ekonomi).Standing Commite.Komite-komite.

Sebelum KTT Bali 1976 Setelah KTT Bali 1976

ASEAN di bentuk berdasarkan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang didirikan dan ditandatangani 5 tokoh ASEAN yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narciso R. Ramos (Filipina). Sekarang jumlah anggotanya 10 negara yaitu ditambah dengan Brunai Darussalam, Vietnam, laos, Mnyanmar, dan Kamboja.Sejarah pembentukan ASEAN, didasarkan pada kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, faktor internal dan eksternal.1. Faktor Internal yaitu adanya tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan bersama-samasebagai

bekas negara jajahan barat.2. Faktor Eksternal, yaitu adanya perang Vietnam (Indo Chino) dan sikap RRC ingin mendominasi Asia Tenggara.Brunei Darussalam adalah negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa yang bergabung pada tanggal 8 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, dua tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 30 April 1999. Kini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Timor Timur dan Papua Nugini. Disamping itu ada Forum Regional ASEAN (FRA) sejak rahun 1994, yaitu forum dialog tentang isu-isu keamanan di wilayah Asia Pasifik. Terdiri 23 negara yaitu 10 negara ASEAN, Papua Nugini sebagai Peninjau dan 12 negara patner yaitu Kanada, Asustralia, India, Jepang, Selandia Baru Korea Selatan, Korea Utara, Federasi Rusia, RRC, Amerika Serikat, Mngolia dan Uni Eropa.Dasar ASEANa. Saling menghormati terhadap kemerdekaan integritas teritorial dan identitas semua bangsa.b. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan dan intervensi serta urusan

subversi dari luar.c. Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing masing anggota.d. Menyelesaikan persengketaan secara damai.e. Tidak menggunakan amcaman dan kekuatan militerf. Menjalankan kerjasama secara aktif.

Tujuan ASEAN :a. Memepercepat peetumbuhan ekonomi, soaial dan budaya dfi kawasan asia tenggara.b. Meningkatkan perdamaian dan stabiloitas regional dan saling mengjhormati.c. Meningkatkan kerjasama dalam masalah yang menyangkut kepentingan bersama bidang ekonomi, soaial budaya, tekhnik,

pengetahuan dan administrasi.d. Salng memberi bantuan dalam bentuk saran latihan dan penelitian.e. Bekerjasama dalam dalam penggunaan pertanian dan industry, perbaikan tarap hidup rakyat.f. Membina kerjasama dengan organisasi dunia lainnya.

Struktur ASEAN :

Dalam KTT ini disetujui pula bahwa tempat sekretariat ASEAN di Jakarta yang dipimpin oleh Sekreatriat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri secara bergilir. Sekjen ASEAN mempunyai masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dibantu oleh staf regional dan staf lokal. Berikut adalah daftar diplomat yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN :

No Nama Negara Dari Sampai

1. H.R Dharsono Indonesia 7 Juni 1976 18 Februari 1978

2. Umarjadi Notowijono Indonesia 19 Februari 1978 30 Juni 1978

3. Datuk Ali Bin Abdullah Malaysia 10 Juli 1978 30 Juni 1980

4. Narciso G. Reyes Filipina 1 Juli 1980 1 Juli 1982

5. Chan Kai Yau Singapura 18 Juli 1982 15 Juli 1984

6. Phan Wannamethee Thailand 16 Juli 1984 15 Juli 1986

7. Roderick Yong Brunei Darussalam 16 Juli 1986 16 Juli 1989

8. Rusli Noor Indonesia 17 Juli 1989 1 Januari 1993

9. Dato Ajit Singh Malaysia 1 Januari 1993 31 Desember 1997

10. Rodolfo C. Severino Jr. Filipina 1 Januari 1998 31 Desember 2002

11. H.E. Ong Keng Yong Singapura 1 Januari 2003 sekarang

Pelaksanaan KTT ASEANKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang diselenggarakan setiap tahunnya sejak KTT ke-7 tahun 2001. Sejak dibentuknya ASEAN tahun 1967, telah berlangsung 11 kali KTT resmi dan 4 KTT tidak resmi:

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEANNo KTT Resmi KTT Tidak Resmi1. KTT ke-1 di Bali-Indonesia, tanggal 23-24 Februari

1976.KTT Tidak Resmi ke-1 di Jakarta-Indonesia, tanggal 30 November 1996.

2. KTT ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 4-5 Agustus 1977.

KTT Tidak Resmi ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 14-16 Desember 1997.

3. KTT ke-3 di Manila-Filipina, tanggal 14-15 Desember 1987.

KTT Tidak Resmi ke-3 di Manila-Filipina, tanggal 27-28 November 1999.

4. KTT ke-4 di Singapura, tanggal 27-29 Januari 1992. KTT Tidak Resmi ke-4 di Singapura, tanggal 22-25 November 2000.

5. KTT ke-5 di Bangkok-Thailand, tanggal 14-15 Desember 1995.

6. KTT ke-6 di Hanoi-Vietnam, tanggal 15-16 Desember 1998.

7. KTT ke-7 di Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam, tanggal 5-6 November 2001.

8. KTT ke-8 di Phnom Penh-Kamboja, tanggal 4-5 November 2002.

9. KTT ke-9 di Bali-Indonesia, tanggal 7-8 Oktober 2003.10. KTT ke-10 di Vientiane-Laos, tanggal 29-30 November

2004.

POLITIK LUAR NEGERI

BEBAS

AKTIF

Artinya kita bebas menentukan sikap dan pan-dangan kita terhadap masalah-masalah internasio-nal dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia secara ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengan liberalnya).

Artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.

IND

ON

ES

I

A

11. KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 12-14 Desember 2005.

12. KTT ke-12 di Cebu-Filipina, Desember 2006.

Peran serta Indonesia dalam ASEAN :1. Sebagai Negara pemrakarsa berdirinya ASEAN2. Sebagai penyelenggara KTT I dan IX yaitu di Bali3. Sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap yaitu di Jakarta4. Sebagai tempat salah satu proyek dari komite pangan,pertanian dan kehutanan yaitu untuk suplai dan keperluan makanan5. Sebagai tempat salah satu proyek pupuk urea ammonia dari komiter Industri,perdagangan dan energy6. Turut menyelesaikan pertikaian antarbangsa atau Negara7. Mendukung kesepatan bahwa asia sebagai kawasan yang bebas,damai,netral atau zone of peace,freedom and neutrality

(ZOPFAN)8. Turut serta menangani arus pengungsi9. Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM)

BEBERAPA CONTOH BENTUK KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Landasan Hukum Politik Luar Negeri RI1. Landasan idiil adalah Pancasila2. Landasan konstitusional adalah UUD 1945 yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.3. Landasan opersional adalah sebagai berikut.4. Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar negeri.5. Kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Dalam hal ini Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut poliyik luar negeri

Indonesia.Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri1. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian

“dwikewarganegaraan”.2. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka pada

tahun 1971.3. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.4. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada

tanggal 16 Desember 1995.5. Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.6. Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.7. Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan

Landas Benua”.Manfaat kerjasama Negara-negara anggotanya adalah memenuhi kebutuhan nasional Negara-negara yang bersangkutan,mempererat hubungan antarnegara dan masih banyak lagi yang lainnya. Dipengaruhi pula oleh :1. Faktor internal :

Yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.2. Faktor eksternal :

a. Yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut, terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

b. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerja sama yang produktif dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang menyangkut kepentingan nasional negara masing-masing.

c. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian yang abadi bagi warga masyarakat dunia.

Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama internasional antara lain bertujuan untuk :1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara.2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia.3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.Sikap positif terhadap kerjasama dan perjanjian internasional dapat ditunjukkan dengan cara :1. Ikut menyukseskan pelaksanaan kerjasama dan perjanjian internasional2. Tidak mudah mencurigai Negara yang hendak melaksankan kerjasama dan perjanjian internasional3. Menghormati keputusan Negara dalam melaksanakan kerjasama dan perjanjian internasionalKerja Sama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi IndonesiaPelaksanaan kerja sama dengan negara lain baik dalam benuk bilateral, regional, maupun internasional (perjanjanjian dan hukum internasional) bagi bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta menjadi salah satu negara yang ada di dunia. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis/bentuk kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia.

No Jenis/Bentuk Keterangan/Uraian Manfaat Yang Diperoleh1. Bilateral Persetujuan antara Republik Indonesia dan

Republik Rakyat Cina mengenai soal Dwi Kewarganegaraan, telah disahkan pada tanggal 11 Januari 1958 dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1958.

Ada kejelasan dalam penga-turan kewarganegaraan ketu-runan Cina yang sudah berumur 18 tahun, apakah mau menjadi warga negara Indonesia atau kembali menjadi warga negara Cina dengan sukarela.

Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis Landas Kontinen kedua nega-ra (di selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 November 1969.

Ada kejelasan (terhindar dari konflik) dalam pemanfaatan laut baik sebagai sarana transportasi air maupun untuk kepentingan penangkapan ikan, eksplorasi kekayaan laut, mineral dan tambang.

2. Regional Pembentukan ASEAN yang diprakarsai oleh pemimpin Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.

Mempercepat proses pertum-buhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Demikian juga, jika terjadi konflik hal ini dapat dengan mudah dilesaikan melalui jalan damai.

Persetujuan dibentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Area), yang ditandatangani pada tahun 1995 oleh negara-negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Dapat meningkatkan investasi langsung ke negara-negara ASEAN, dan khususnya nega-ra Indonesia.

Meningkatkan daya saing dan penghapusan bea ekspor – impor bagi negara-negara yang berada di kawasan ASEAN (termasuk negara Indonesia).

3. Multilateral Masuknya negara republik Indonesia menjadi anggota PBB (pertama kali pada tanggal 28 September 1950), kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.

Mempercepat proses penyele-saian konflik Indonesia – Belanda (penjajah), sehingga mau mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Mempercepat proses pengem-balian wilayah Irian Barat yang dikuasai Belanda melalui misi UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963.

Pembentukan Gerakan Negara-negara Non Blok me-lalui KTT yang pertama pada tahun 1961 di Beograd (Yugoslavia) dan dipelopori oleh negara Indonesia, Yugos-lavia, Mesir, India dan Ghana.

Sebagai wadah dalam upaya menumbuhkan sikap solideri-tas negara-negara di kawasan Asia – Afrika (termasuk Indonesia) dalam memperju-angkan kemerdekaannya seka-ligus melawan kolonialisme, rasialisme dan zionisme.

Mengurangi ketegangan antara blok barat (Amerika) dan blok timur (Uni Soviet) yang saat itu sedang terjadi ”Perang Dingin” yang tidak mustahil juga akan melanda negara Indonesia.

Persetujuan dibentuknya CGI (Colsultative Group On Indonesia) yang terdiri gabungan negara Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman Barat, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Swiss, Inggris dan Ame-rika Serikat, yang berupaya membantu Indonesia dalam pengembangan berbagai pro-yek melalui dana pinjaman lunak.

Terwujudnya berbagai proyek infrastruktur sarana transpor-tasi seperti jembatan dan jalan untuk membuka wilayah-wilayah Indonesia yang terisolir.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu men-jangkau seluruh wilayah Indonesia.

Meningkatkan gairah para investor, terutama dari negara-negara anggota CGI dalam menanamkan investasinya di Indonesia.

Pengesahan Konvensi Inter-nasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, dengan dikeluar-kannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1999.

Masyarakat Indonesia akan lebih memahami bahwa seba-gai bagian masyarakat interna-sional harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

I. MATERI AJAR :BAB 5

Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional

Persamaan

Kedua-duanya mengatur hubungan-hubungan antar persoalan-persoalan yang melintasi batas-batas negara.

Perbedaan

Dalam hukum perdata internasional, persoalan berkaitan dengan hukum perdata, sedangkan dalam hukum publik intgernasional persoalan berkaitan dengan hukum publik.

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum dan Peradilan Internasional.Pengertian hukum internasional banyak sekali tokoh yang mengungkapkan,bahkan istilah tentang hukum internasional telah ada sejak jaman Romawi.berikut ini pengertian hukum internasional menurut para ahli :1. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja SH. Menurut dia hukum internasional adalah keseluruhan kaidah kaidah dan asas asas

yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas batas negara, misalnya negara dengan negara atau negara dengan subjek hukum lainnya.

2. J.G. Starke beliau mendefinisikan hukum internasional adalah sekumpulan hukum ( body of law ) yang sebagian besar terdiri dari asas asas dan karena itu biasanya ditaati dala hubungan antar negara.

3. Wirjono ProdjodikoroHukum internasional, adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara.

Asal Mula Hukum Internasional Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 SM. Hukum tersebut lebih dikenal dengan Ius Civile (hukum sipil) dan Ius Gentium (hukum antar bangsa). Ius Civile merupakan hukum nasional yang berlaku bagi warga Romawi di manapun mereka berada. Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi Ius Inter Gentium ialah hukum yang merupakan bagian dari hukum Romawi dan diterapkan bagi kaula negara (orang asing) yang bukan orang Romawi, yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.Hukum ini kemudian berkembang menjadi Volkernrecht (bahasa Jerman), Droit des Gens (bahasa Prancis) dan Law of Nations atau International Law (Bahasa Inggis). Pengertian Volkernrecht dan Ius Gentium sebenarnya tidak sama karena dalam hukum Romawi, istilah Ius Gentum mempunyai pengertian berikut ini.a. Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang warga kota Roma dan orang asing (orang yang bukan warga kota

Roma).b. Hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu hukum alam (natuurecht).

Menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa pada abad ke-15 sampai abad ke-19.Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal, yaitu:a. Hukum perdata Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara

dan warga negara dari negara lain (antar bangsa).b. Hukum Publik Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam

hubungan internasional (hukum antar negara).

Tentang persamaan dan perbedaan antara hukum perdata internasional dan hukum publik internasional, dapat dilihat berikut ini.

Macam-macam hu kum internasional :1. Hukum Internasional umum,

Adalah peraturan-peraturan yang dilaksanakan secara universal dan berlaku umum pada Negara-negara yang mengikat diri pada hukum tersebut.

2. Hukum internasional regionalAdalah peraturan-peraturan yang tumbuh dengan adanya hubungan antar Negara dan terbatas pada lingkungan berlakunya. Kedudukan peraturan regional hanya bersifat mennambah (complementary)atau berhubungan (correlated),apabila terjadi perselisihan pengadilan intaernasional harus menggunakan peraturan-peraturan regional yang diakui sah bagi Negara-negara yang melakukan perjanjian

3. Hukum internasional khususAdalah hukum yang hanya berlaku pada Negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada wilayah tertentu

Perbedaannya dengan hukum internasional regional adalah bahwa dalan hukum internasional regional tumbuh melalui hukum kebiasaan,sedangkan hukum internasional khusus tumbuh melalui perjanjian (konvensi) internasional multilateral. Contoh hukum internasional khusus adalah konvensi eropa mengenai hak asasi manusia.Subyek Hukum InternasionalSubjek hukum internasional adalah orang, negara, badan/organisasi-organisasi tertentu yang dapat melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama sendiri atau pihak lain yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional.

Pihak-pihak yang dapat disebut sebagai subjek hukum internasional adalah Negara, Tahta Suci, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Orang Perorangan (Individu), Pemberontak dan pihak dalam sengketa.

No Subjek Uraian Keterangan1. Negara Merupakan subjek hukum internasional dalam arti

yang klasik, artinya bahwa negara semenjak lahirnya hukum internasional negara sudah diakui sebagai subjek hukum internasional.

Dalam istilah lain, hu-kum internasional adalah hukum antar negara.

2. Tahta Suci Tahta Suci (Vatikan) merupakan suatu contoh dari subjek hukum internasional selain negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi.

Tahta Suci mewakili perwakilan diplomatik di banyak ibukota negara.

3. Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional berkedu-dukan di Jenewa dan merupakan salah satu subjek hukum internasional. Hal ini diperkuat dengan adanya perjanjian, kemudian oleh beberapa konvensi Palang Merah (Konvensi Jenewa) tentang perlindungan korban perang.

Saat ini Palang Merah Internasional dikenal dengan organisasi inter-nasional.

4. Organisasi Internasional

Merupakan subjek hukum yang mempu-nyai hak-hak dan kewajiban yang dite-tapkan dalam konvensi-konvensi inter-nasional yang merupakan anggaran dasarnya atau merupakan subjek hukum internasional menurut hukum interna-sional, khususnya yang bersumber pada konvensi-konvensi internasional tadi.

Organisasi internasional seperti PBB, ILO,WHO dan FAO memiliki hak dan kewajiban seperti telah ditetapkan dalam konvensi-konvesi inter-nasional sebagai angga-ran dasarnya.

5. Orang Perseorangan

Dalam arti yang terbatas orang perseorangan dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Ingris dan Prancis, dengan masing-masing sekutunya, telah menetapkan pasal-pasal yang memung-kinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrasi Internasional. Misalnya ada penuntutan terhadap bekas para pemimpin perang Jerman dan Jepang, yang dituntut untuk orang perseorangan (individu) dalam perbuatan yang dikualifikasikan sebagai :

kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap manusia, penjahat perang oleh Mahkamah Internasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, selain individu para perwakilan suatu negara dapat juga para turis, para pelajar, para musisi yang sedang muhibah ke negara lain, para wakil olahraga, dan sebagainya.

6. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

Menurut hukum perang; pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa hal tertentu.

Para pemberontak di-anggap sebagai salah satu subjek hukum inter-nasional yang memiliki beberapa alasan, misal-nya merekapun memiliki hak yang sama untuk : Menentukan nasibnya sendiri ; Hak secara bebas memilih

sistem eko-nomi, politik, sosial sendiri; dan

Hak menguasai sum-ber kekayaan alam di wilayah dari wilayah yang didudukinya.

Asas-Asas Hukum Internasional1. Asas Teritorial

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

2. Asas KebangsaanAsas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap negara di manapun dia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan exteritorial. Artinya hukum di negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

DALAM ARTI MATERIAL :Adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara.

DALAM ARTI FORMAL :Adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

3. Asas Kepentingan UmumAsas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan antar bangsa. Oleh sebab itu, antara satu negara dan negara lain perlu ada hubungan yang teratur dan tertib dalam bentuk hukum internasional.

Asas lain dari hukum internasional Dalam rangka pelaksanaan hukum internasional sebagai bagian dari hubungan internasional, dikenal beberapa asas lain sebagai berikut :1. PACTA SUNT SERVANDA

Setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan.2. EGALITY RIGHTS

Pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama.3. RECIPROSITAS

Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.

4. CourtesyAsas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.

5. RIGHT SIG STANTIBUSAsas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

Sumber-sumber Hukum Internasional Sumber-sumber hukum internasional, adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum internasional, menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam buku ”Hukum Internasional Humaniter”, dapat dibedakan antara sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.

Dalam arti material bahwa, hukum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hukum nasional, karena masyarakat internasional bukanlah suatu negara dunia yang memiliki badan kekuasaan atau pemerintahan tertentu seperti halnya sebuah negara. Masyarakat internasional adalah masyarakat negara-negara atau bangsa-bangsa yang anggotanya didasarkan atas kesukarelaan dan kesadaran, sedangkan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tetap berada di negara masing-masing. Meskipun demikian, dalam kenyataannya kaidah-kaidah hukum internasional juga ditaati oleh sebagian besar negara-negara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang berarti juga mengikat. Mengenai hal ini, ada dua aliran yang memiliki pendapat yang berbeda. Kedua aliran itu adalah sebagai berikut :

1. Aliran NaturalisAliran ini bersandar pada hak asasi atau hak-hak alamiah. Aliran ini berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari hukum internasional didasarkan pada hukum alam yang berasal dari Tuhan. Menurut teori ini dasar mengikatnya hukum internasional, karena hukum internasional adalah hukum alam, sehingga kedudukannya dianggap lebih tinggi daripada hukum nasional. Pencetus teori ini adalah Grotius (Hugo de Groot) yang kemudian diikuti dan disempurnakan oleh Emmerich Vattel, ahli hukum dan diplomat Swiss.

2. Aliran PositivismeAliran ini mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama dari negara-negara ditambah dengan asas pacta sunt servanda yang dianut oleh madzhab Wina dengan pellopornya Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen pacta sunt servanda merupakan kaidah dasar pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Viena Convention of The Law of Treaties) tahun 1969.

Dalam arti formal, merupakan sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam

memutuskan suatu sengketa internasional adalah Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920Sumber hukum internasional formal terdapat dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sebagai berikut :1. Perjanjian Internasional (traktat), adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan

mengakibatkan hukum baru.2. Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hukum, jadi tidak semua kebiasaan internasional menjadi sumber hukum.

Syaratnya adalah kebiasann itu harus bersifat umum dan diterima sebagi hukum.3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, adalah asas hukum yang mendasari system hukum modern.

Sistem hukum modern, adalah system hukum positif yang didasarkan pada lembagaa hukum barat yang berdasarkan sebagaian besar pada asas hukum Romawi.

4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum Internasional,adalah sumber hukum tambahan (subsider), artinya dapat dipakai untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum primer atau utama yaitu Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas hukum umum.Yang disebut denga keputusan hakim, adalah keputusan pengadilan dalam arti luas yang meliputi segala macam peradilan internasional dan nasional, termasuk mahkamah arbitrase. Ajaran para ahli hukum internasional itu tidak bersifat mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum.

Peranan lembaga peradilan internasional :Peradilan internasional dilaksanakan oleh mahkamah internasional yang berkedudukan di Den Haag (belanda), dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional)sebagai sumber-sumber hukum. Keputusan mahkamah internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Disamping mahkamah internasional terdapat juga Pengadilan arbitrase internasional namun Pengadilan arbitrase internasional hanya untuk perselisihan hukum dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.Bedanya dengan adjudication/ajudikasi adalah suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengketaan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan, dan mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap sementara arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc. Lembaga peradilan Internasional I yang berkaitan dengan adjudikasi adalah Permanent Court of Internasional Justice (PCJI) yang berfungsi sebagai bagian dari system LBB mulai tahun 1920 hingga 1946. PCJI dilanjutkan dengan kehadiaran Internasional Court Of Justice (ICJ) bagian dari organ PBB.

SEBAB-SEBAB TERJADINYA SENGKETA INTERNASIONAL

Sengketa internasional (International despute), adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan lembaga internasional yang menjadi subyek hukum internasional.Sebab-sebab sengketa internasional :

1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam mperjanjiann internasional.2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional3. Perebutan sumber-sumber ekonomi4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional.5. Adanya intervensi terhadap kedayulatan Negara lain.6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa.No Faktor

PenyebabUraian Keterangan

1. Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta

Pasca perang dunia kedua (1945) muncul dua blok kekuatan besar, barat (liberal membentuk pakta pertahanan NATO) di bawah pimpinan Amerika dan timur (komunis

Krisis Kuba dan krisis semenanjung Indocina yang berakibat Korea terbagi menjadi Korea Utara (komunis) dan Korea Selatan (liberal), Kamboja, Vietnam, dan sebagainya.

Perdamaian) membentuk pakta pertahanan Warsawa) dipimpin Uni Soviet. Kedua blok tersebut, saling berebut pengaruh dibidang idielogi dan ekonomi serta saling berlomba memperkuat senjata. Akibatnya sering terjadi konflik (sengketa) diberbagai negara yang menjadi korban

2. Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial

Wilayah teritorial menjadi sangat kompleks, manakala wilayah tersebut menjadi sengketa ”saling mengklaim” antar negara yang berbeda

Masalah kepulauan Sipadan - Ligitan an-tara pemerintah Indo-nesia dengan Malaysia. Yang akhirnya berda-sarkan penetapan Mahkamah Interna-sional kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia.

Konflik Palestina – Israel yang merupakan konflik klasik antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi.

3. Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi

Negara-negara selain yang memiliki hak veto di PBB dan pemenang Perang Dunia II, sulit untuk mendapat kepercayaan dunia internasional dalam mengembangkan berbagai senjata yang berbasis teknologi nuklir dan biologi. Mereka akan selalu dicurigai dan dianggap sebagai ”destabilitas” untuk kawasan sekitarnya.

Korea Utara dan Iran yang sampai hari ini masih dicurigai Ame-rika dan sekutunya, karena kepemilikan teknologi ”senjata nuklir”.

Amerika dan sekutu-nya menuduh Irak mengembangkan sen-jata pemusnah masal.

4. Permasalahan Terorisme

Kasus Amerika – Afganistan, kasus ini diawali peristiwa 11 November 2001 atau peristiwa serangan teroris terhadap gedung World Trade Center dan gedung Pentagon di Amerika. Amerika menduga serangan tersebut dilakukan oleh kelompok Islam Al Qaeda (Afganistan) pimpinan Osama bin Laden.

Dampak peristiwa ini adalah serangan/invasi Amerika dan sekutunya terhadap negara Afganis-tan, Irak dan Somalia (negara-negara yang di-anggap sarang teroris).

5. Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa.

Pemerintah dalam melaksanakan kekua-saannya, dirasakan kurang adil oleh sebagian masyarakat atau daerah sehingga menuntut adanya otonomi lebih luas atau separatis (pemisahan untuk merdeka).

Kasus kelompok mi-noritas muslim Moro di Filipina yang me-nuntut pemerintahan otonomi.

Kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia yang me-nuntut kemerdekaan.

6. Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika.

Pasca perang dingin, kekuatan dunia telah menjadi monopolar (satu kekuatan) yaitu Amerika dan sekutunya. Hal ini berakibat dominasi Amerika di berbagai wilayah negara sering melakukan tindakan unilateral (sepihak) yang sering melanggar kaidah-kaidah hukum internasional.

Penyerarangan terhadap negara Afghanistan, Irak, dan Somalia yang tanpa minta restu Dewan Keamanan PBB.

Amerika hampir sela-lu menutup mata ter-hadap apa yang dila-kukan Israel di kawa-san Timur Tengah dalam konflik dengan Palestina.

CARA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONALAda dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara damai dan paksa, kekerasan atau perang. 1. Penyelesaian secara damai, meliputi :

a. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya kepada orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa, namun keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono).Prosedur penyelesaiannya, adalah :- Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator, satu boleh berasal dari warga negaranya

sendiri.- Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua dari pengadilan Arbitrase tersebut.- Putusan melalui suara terbanyak.

b. Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.

c. Negosiasi, tidak seformal arbitrase dan Yudisial. Terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan komunikasi agar negosiasi dapat berjalan semestinya.

d. Jasa-jasa baik atau mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dimana Negara mediator bersahabat dengan para pihak yang bersengketa, dan membantu penyelesaian sengketanya secara damai. Contoh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konplik Indonesia Belanda tahu 1947. Dalam penyelesaina dengan Jasa baik

pihak ketiga menawarkan penyelesaian, tapi dalam Penyelesaian secara Mediasi, pihak mediator berperan lebih aktif dan mengarahkan pihak yang bersengketa agar penyelesaian dapat tercapai.

e. Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan Negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Konsiliasi dalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui komisi atau komite dengan membuat laporan atau ussul penyelesaian kepada pihak sengketa dan tidak mengikat.

f. Penyelidikan, adalah biasanya dipakai dalam perselisioshan batas wilayah suatu Negara dengan menggunakan fakta-fakta untuk memperlancar perundingan.

g. Penyelesian PBB, Dididrikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti dari LBB (liga Bangsa-Bangsa), tujuan PBB adalah menyelesaikan sengketa internasional secara damai dan menghindari ancaman perang.

2. Penyelesaian secara paksa, kekerasan atau perang :a. Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan Negara lawan dan membebankan syarat

penyelesaian kepada Negara lawan.b. Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan tidak pantas yang dilakukan

Negara lain. Contoh menurunkan status hubungan diplomatic, atau penarika diri dari kesepakatan-kresepakatan fiscal dan bea masuk.

c. Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang digunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain. Adanya pemaksaan terhadap suatu Negara.

d. Blokade secara damai. Adalah tindakan yang dilakukan pada waktu damai, tapi merupakan suartu pembalasan. Misalnya permintaan ganti rugi atas pelabuhan yang di blockade oleh Negara lain.

e. Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan politik tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Contohnya :- Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB.- Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya.- Pertahanan diri.- Negara yang menjadi obyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat terhadap hukum

internasional.3. Penyelesaian melalui Mahkamah internasional, Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui

Mahkamah internasional, yaitu mekanisme normal dan khusus.a. Mekanisme Normal :

- Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa.- Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang disebutkan

dan berisi dokumen pendukung- Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa.- Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan. Kasus internasional dianggap selesai apa bila : Para pihak

mencapai kesepakatan Para pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional. Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telah dilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku.

b. Mekanisme Khusus :- Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional dianggap tidak memiliki

yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.- Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara tergugat atau respondent

karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.- Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya pihak sengketa tidak

melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamah internasional.- Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena materi sama terhadap

lawan yang sama.- Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa

untuk me;lakkan intervensi atas sengketa yangsedang disidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan Negara tersebut dirugikan.

Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal1. Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600

rakyat desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer namun banyak yang dibebaskan.2. Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre. Kompi Amerika menyapu warga desa denga

senjata otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang dan dihukum.3. Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom.4. Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan Adolf Hitler, Mahkamah Internasional telah mengadili dan

menhukum pelaku.5. Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat Indonesia hilang. Pengadilan

internasional telah dijalankan dan menghukum para penjahatnya.6. Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia dan Bosnia oleh Kroasia danmembunuh sekitar

700.000 warga Bosnia dan Kroasia. Para penjahat perangnya sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag,Belanda.

7. Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh ioleh pemerintah Rwanda. PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya menyeret 29 penjahat perangnya.

8. Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003. Malaysia adalah pemilik ke dua pulau tersebut. Indonesia menghormatikeputusan tersebut.

9. Kasus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum. Dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste

MAHKAMAH INTERNASIONAL :

Pengertian Mahkamah internasional Mahkamah internasional adalah sebuah lembaga pengadilan internasional yang terbatas pada Negara-negara anggota PBB yang bersengketa (lembaga kehakiman PBB) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Namun tempat sidang bisa dilakukan di tempat lain. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah Internasional Permanen dan sama sekali bebas dari kehendak Negara-negara yang bersengketa. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim, dua merangkap ketua dan wakil ketua, masa jabatan 9 tahun. Anggotanya direkrut dari warga Negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum internasional. Lima berasal dari Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Cina, Rusia, Amerika serikat, Inggris dan Prancis.Wewenang Mahkamah Internasional adalah :wewenang ini harus dibedakan antara wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat mengajukan perkara ke mahkamah dan wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan.

No Wewenang

Uraian Keterangan

1. Ratione Personae

Yaitu akses ke Mahkamah In-ternasional yang hanya terbuka untuk negara, individu dan organisasi-organisasi internasi-onal tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di depan mahkamah. Pada prinsipnya, mahkamah hanya terbuka bagi negara-negara anggota dari statuta. Negara-negara ini teru-tama semua anggota PBB (189 negara). Namun selain anggota PBB, negara yang bukan ang-gota PBB dapat menjadi pihak pada statuta mahkamah dengan syarat-syarat yang akan diten-tukan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Keputusan mahkamah adalah keputusan organ hukum tertinggi di dunia. Penolakan suatu negara terhadap keputusan lembaga tersebut, akan dapat merusak citranya dalam pergaulan antar bangsa apalagi jika sebelumnya jika negara-negara tersebut telah wewenang wajib mahkamah. Oleh karena itu, dengan menga-dakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, juga diberi-kan kemungkinan kepada negara-negara lain yang bukan pihak pada statuta untuk dapat mengajukan suatu perkara ke mahkamah (Pasal 35 ayat 2 statuta). Dalam hal ini, dewan keamanan dapat menentukan syarat-syaratnya.

2. Ratione Materiae

Menurut pasal 36 ayat 1 wewenang Mahkamah Inter-nasional meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, teruta-ma yang terdapat dalam piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvesi-konvensi yang berlaku. Walaupun Pasal 36 ayat 1 ini tidak tidak mengadakan pembedaan antara sengketa hukum dan politik yang boleh dibawa ke mahka-mah, dalam praktiknya mahka-mah selalu menolak memeriksa perkara-perkara yang tidak ber-sifat hukum.

Wewenang mahkamah pada prinsipnya bersifat fakultatif. Ini berari jika terjadi suatu sengketa antar dua negara, mahkamah baru dengan persetujuan bersama dapat membawa perkara mereka ke mahkamah. Akan tetapi adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersengketa, wewenang mahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut.

Wewenang mahkamah internasional :1. Hanya Negara lah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara dimuka Mahkamah Internasional2. Memeriksa semua perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang ditentukan oleh piagam PBB berdasarkan perjanjian atau

konvensi Internasional3. Dalam memutuskan perkara perkara hukum internasional harus baerdasarkan pada pasal 38 ayat (1) statute Mahkamah

Internasional.Kewenangan Mahkamah Internasional yang diatur dalam pasal 36 statuta adalah :1. Meliputi semua sengketa,yang oleh para pihak diserahkan pemutusannya kepada mahkamah,dan juga semua masalah

yang khusus ditentukan didalam piagam PBB atau di dalam traktat-traktat, atau didalam konvensi-konvensi.2. Negara-negara yang menjdi pihak dalm statuta,ddapat setiap waktu menyatakan bahwa mereka mengakui secara mengikat

ipso facto(oleh/berdasarkan faktanya sendiri) ada tanpa perjanjian khusus,dalam hubungan dengan Negara lain yang menerima kewajiban yang sama. Sedangkan mahkamah dalam sengketa hukum mengenai :a. Penafsiran suatu traktat

b. Soal hukum internasionalc. Adanya suatu perbuatan yang apabila dilakukan merupakan pelanggarn suatu kewajiban internasional d. Sifat dan jumlah penggantian suatu kerugian sebagai akibat pelanggaran kewajiban internasional

3. Pernyataan-pernyataan dapat diadakan tanpa syarat atau dengan syarat timbal balik dari beberapa Negara tertentu,dan untuk waktu tertentu.

4. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah mahkamah memiliki wewenang mengadili atau tidak, maka hal ini akan diputuskan oleh mahkamah.

Tugas Mahkamah Internasional adalah :1. Memeriksa perselisihan antara Negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya2. Memberikan pendapat kepada majelis umum PBB tentang penyelesaian sengketa antara Negara-negara anggota PBB3. Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak Negara yang berselisih apabila Negara

tersebut tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.4. Memberikan nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.Penyelesaian sengketa oleh mahkamah internasional hanya dapat diminta oleh Negara dalam persengketaannya dengan Negara lain, dan organisasi internasional,sedangkan individu tidak dapat berperkara dihadapan mahkamah internasional.Fungsi Mahkamah internasional menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subyeknya adalah Negara. Ada 3 kategori Negara, yaitu :1. Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional.2. Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah intyernasional. Dan yang bukan wilayah kerja

Mahkamah Internasional boleh mengajukan kasusnya ke Mahkamah internasional dengan syarat yang ditentukan dewan keamanan PBB.

3. Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional, harus membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan Mahjkamah internasional dan Piagam PBB.

1. Yuridikasi Mahkamah Internasional :Adalah kewenangan yang dimilki oleh Mahkamah Internasional yang bersumber pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Kewenangan atau Yuridiksi ini meliputi:1. Yuridiksi wajib adalah perjanjian Internasional tidak mengadili perselisihan internasional (Contentious Case) tanpa

persetujuan negara-negara yang bersangkutan atau Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentious Case).2. Nasihat (Advisory Opinion)Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat.berdasarkan piagam PBB pasal 96 ayat (2) badan-

badan lain dari PBB dan badan-badan khusus dapat meminta opini-opini, nasehat dari Mahkamah Internasional soal-soal hukum yang timbul dalam menjalankan kegiatannya.

Yuridikasi menjadi dasar Mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional. Beberapa kemungkinan Cara penerimaan Yuridikasi sbb :

1. Perjanjian khusus, dalam mhal ini para pihak yang bersengketa perjanjian khusus yang berisi subyek sengketa dan pihak yang bersengketa. Contoh kasus Indonesia degan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

2. Penundukan diri dalam perjanjian internasional, Para pihak yang sengketa menundukkan diri pada perjanjian internasional diantara mereka, bila terjadi sengketa diantara para peserta perjanjian.

3. Pernyataan penundukan diri Negara peserta statute Mahkamah internasional, mereka tunduk pada Mahkamah internasional, tanpa perlu membuat perjanjiankhusus.

4. Keputusan Mahkamah internasional Mengenai yuriduksinya, bila terjadi sengketa mengenai yuridikasi Mahkamah Internasional maka sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan Mahkamah Internasional sendiri.

5. Penafsiran Putusan, dilakukan jika dimainta oleh salah satu atau pihak yang bersengketa. Penapsiran dilakukan dalambentuk perjanjian pihak bersengketa.

6. Perbaikan putusan, adanya permintaan dari pihak yang bersengketa karena adanya fakta baru (novum) yang belum duiketahui oleh Mahkamah Internasional.

2. Mahkamah Pidana Internasional :Bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan pelaku kejahatan internasional. Terdiri dari 18 hakim dengan masa jabatan 9 tahun dan ahli dibidang hukum pidana internasional. Yuridiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional adalah memutus perkara terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga Negara dari Negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah.3. Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional :Adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau sementara (ad hoc) dalam arti setelah selesai mengadili maka peradilan ini dibubarkan. Yuridiksi atau kewenangan darai Panel khusus dan special pidana internasional ini, adalah menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida (pembersihan etnis) tanpa melihat apakah Negara dari si pelaku itu telah meratifikasi atau belum terhadap statute panel khusus dan special pidana internasional ini. Contoh Special Court for East Timor dan Indonesia membentuk Peradilan HAM dengan UU No. 26 tahun 2000.

Mekanisme Penyelesaian melalui Mahkamah internasional Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah internasional, yaitu mekanisme normal dan khusus.a. Mekanisme Normal :

1. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa.2. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang disebutkan dan

berisi dokumen pendukung.

Telah Terjadi Pelanggaran HAMAda Pengaduan Dari Negara Yang Dirugikan

Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga HAM Internasional

Pemeriksaan Dan Penyeledikan Proses Peradilan Sampai Dengan

Pemberian Sanksi

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Negara-Negara anggota/Bukan PBB

Terjadi Sengketa/ Konflik

3. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa.4. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan. Kasus internasional dianggap selesai apa bila :

- Para pihak mencapai kesepakatan- Para pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional.- Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telah dilakukan ssuai

proses hukum internasional yang berlaku.b. Mekanisme Khusus :

1. Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.

2. Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara tergugat atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.

3. Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya pihak sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamah internasional.

4. Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena materi sama terhadap lawan yang sama.

5. Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk me;lakkan intervensi atas sengketa yangsedang disidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan Negara tersebut dirugikan.

Tahapan-tahapan mekanisme beracara di Mahkamah Internasional :1. penyerahan perjanjian khusus (Notification Of Special Agreement) atau aplikasi (Aplication)2. pembelaan tertulis (Written Pleadings)3. presentasi pembelaan (Oral Pleadings)4. perihal khusus

KETERANGAN : Telah terjadi pelanggaran HAM/kejahatan humaniter (kemanusiaan) di suatu negara terhadap rakyat/negara lain. Ada pengaduan dari korban (rakyat) dan pemerintahan negara yang menjadi korban terhadap pemerintahan dari

negara yang bersangkutan karena didakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter lainnya. Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya. Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan jika ditemui bukti-bukti kuat akan

terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintahan dari negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan Internasional.

Dimulailah proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi.

Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional. :

Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif.

Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan.

Sistematika Keputusan Mahkamah Internasional dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian : Pertama berisikan komposisi mahkamah , informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis

mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa. Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian

yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.

Ketiga berisi dispositif , yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketaContoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600

rakyat desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer amun banyak yang dibebaskan. Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre. Kompi Amerika menyapu warga desa denga

senjata otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang dan dihukum. Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom. Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan Adolf Hitler, Mahkamah Internasional telah mengadili dan

menhukum pelaku. Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat Indonesia hilang. Pengadilan

internasional telah dijalankan dan menghukum para penjahatnya. Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia dan Bosnia oleh Kroasia danmembunuh sekitar

700.000 warga Bosnia dan Kroasia. Para penjahat perangnya sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag,Belanda.

Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh ioleh pemerintah Rwanda. PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya menyeret 29 penjahat perangnya.

Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003. Malaysia adalah pemilik ke dua pulau tersebut. Indonesia menghormatikeputusan tersebut.

Kasaus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum. Dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste.