AMDAL DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1972

1983

1987

1992

2002PBB membentuk

World Commission On

Environment And

Development (WCED)

GERAKAN DUNIA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP

World conference on

human and environment

WCED membuat laporan yang

berjudul‘OUR COMMON

FUTURE’ tentang

sustainable development KTT bumi/earth

summit yang diselenggarakan

PBB di rio de janeiro

(Un conference on environment and

development - unced)

KTT yang

diselenggarakan PBB di

johannesburg

1980

PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pengelolaan lingkungan dipandang sebagai biaya yang harus dihindari dan mengurangi competitve advantage

Attitude : Defensif Menghindari

berbagai klaim lingkungan

Bersengketa dengan ajar rumput

Pengelolaan lingkungan dipandang sebagai investasi masa depan dan meningkatkancompetitve advantage

Attitude : Proaktif Kreatif Tumbuh Ecologically concius

management Bekerjasama dengan

ajar rumput

Command and control Market based mechanism

Motivasi wajib Motivasi sukarela

Pengelolaan parsial Pengelolaan bersifat sistemik

Cara pengelolaan yang bersifat individual

Pengelolaan jaring kerjasama (net works)

Bersifat instrumental Fundamental (values, ethics)

PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1980 1990 2000 2009

Fase pemahaman

dan penyadaran

permasalahan lingkungan

dengan mengadopsi

tata penyelenggara

an modern Fase penguatan institusi

pengelolaan lingkungan

Fase desentralisasi

dan revitalisasi

PERKEMBANGAN PENYELENGGARAANPENGELOLAAN LINGKUNGAN

DI INDONESIA

Tradisionil :Penyelenggaraan Oleh Komunitas

Konvensional :Pengelolaan Oleh Pemerintah

Modern :Penyelenggaraan Oleh Pemerintah Dan Konstituennya

SISTEM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

RAGAM INSTRUMENPENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Regulasi dalam format standar atau baku mutu kualitas lingkungan :

a. Pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.

b. Pelarangan pembangunan fisik dan non-fisik.

c. Baku mutu efluen.

d. Baku mutu emisi.

e. dll.

2. Rencana alokasi penggunaan sumberdaya alam dan lahan:

a. Rencana tata guna lahan

b. Rencana tata guna air

c. dll

3. Kajian lingkungan terhadap krp dan kegiatan pembangunan :

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

b. Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL)

c. DPPL

d. Audit Lingkungan

e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

4. Mekanisme insentif dan disinsentif :

a. Penghargaan Adipura

b. Kalpataru

c. Proper

d. dll

RAGAM INSTRUMENPENGELOLAAN LINGKUNGAN

5. Investigasi langsung terhadap kerusakan sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan

6. Mekanisme pasar melalui iso 14000, trade barrier, dsb

7. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan :

a. Perencanaan

b. Pemantauan

c. Pengawasan

d. Pengaduan

e. dll

RAGAM INSTRUMENPENGELOLAAN LINGKUNGAN

PENGERTIAN AMDAL

Kajian mengenai dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan

Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan

Ijin Lingkungan

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI AMDAL

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenaai Dampak Lingkungan Hidup

Keputusan Kepala BAPEDAL No 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-124/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 105 Tahun 1997 Tentang Panduan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI AMDAL

1. Mengurangi atau meniadakan akibat (yang tidak direncanakan) atas perubahan lingkungan, khususnya akibat yang mendasar, meluas, berjangka panjang

2. Mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal

3. Mencegah atau mengatasi konflik kepentingan

4. Melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan

5. Tujuan pengendalian dapat dicapai jika kedudukan amdal dalam proses pembangunan tepat

TUJUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MELALUI AMDAL

AMDAL merupakan salah satu upaya preventif pengendalian dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan (selain tata ruang, tata guna lahan, audit lingkungan, plca, dsb)

Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan

Perizinan Bagian studi kelayakan

Perencanaan pengembangan

wilayah

IJIN LINGKUNGANIJIN LINGKUNGAN

Perencanaan teknologi dan perancangan proses

FUNGSI AMDAL

AMDAL merupakan keputusan dan arahan eksternal yang mempengaruhi keputusan internal

Untuk memaksakan agar keputusan eksternal dipatuhi, maka di indonesia amdal dikaitkan dengan perijinan

Di banyak negara, keputusan eksternal dikaitkan dengan kontrol sosial, sehingga keberdayaan masyarakat dan keterbukaan informasi menjadi syarat penting

Amdal merupakan instrumen pengendalian pembangunan yang bersifat komprehensif dan situasional

KARAKTERISTIK AMDAL

Amdal bersifat reaktif terhadap suatu rencana kegiatan

Amdal hanya mengenai proyek

Amdal tidak ditujukan untuk pengendalian masalah lingkungan secara parsial

Amdal tidak dapat dipergunakan untuk pengendalian kegiatan yang berkembang atau tumbuh secara terus menerus

Amdal hanya untuk kegiatan yang berada dalam suatu kesatuan ruang

KETERBATASAN AMDAL

Tidak efisien Tidak cost effective Proses panjang dan birokratis Metodologi amdal bersifat kaku Amdal tidak terintegrasi dalam studi kelayakan teknis

dan ekonomis Mitigasi cenderung berorientasi kepada end of pipe

approach Bersifat statis dan tidak dapat mengakomodasikan

kompleksitas dan dinamika (ketidakpastian) Tidak terkait dengan sistem pengelolaan lingkungan

lainnya Pengawasan penyelenggaraan amdal lemah Peranserta masyarakat rendah

EVALUASI PENYELENGGARAAN AMDAL

FASE AKTIVITAS KEPUTUSAN

INTERNAL EKSTERNAL PRAKARSA Proposal PERSIAPAN

AMDAL

Studi/ Pra Studi Kelayakan, Survey, Investigasi, Eksplorasi, Basic Design, Rencana Tapak

J enis Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Skala Kegiatan, Pilihan Teknologi, Sumber Dana, Pembiayaan

Manfaat lebih luas (outcome), Risiko, Dampak (Spasial Dan Temporal)

PELAKSANAAN Rancang Bangun,

Rencana Teknik, Dokumen Konstruksi, Konstruksi

PENGOPERASIAN Operasi dan pemeliharaan

TAHAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN MENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI AMDAL

Pemerintah

PemrakarsaMasyarakat

KonsultanLembaga Swadaya

MasyarakatPakar

Komisi Penilai AMDAL

Pemrakarsa

KEPUTUSAN :Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota

IMPELEMENTASI KEGIATAN/PROYEK : Organisasi

Struktural

Dokumen K.A. Andal; Andal; Rkl;

Dan Rpl

PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN AMDAL

PROSEDUR PENYELENGGARAAN AMDAL

PROSEDUR PENYELENGGARAAN AMDAL (LANJUTAN)

KEPUTUSAN TERHADAP PROYEK Menteri Negara LH

Gubernur

Bupati/Walikota

PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI) Di luar kewenangan Komisi Penilai

RENCANA PENGENDALIAN DAN AMDAL

PENANGANAN DAMPAK Bagian dari kewenangan birokrasi

struktural

RENCANA KEGIATAN

PENAPISAN

TIDAK WAJIB AMDALWAJIB AMDAL

KERANGKA ACUAN(KA) ANDAL

UKL & UPL

ANDALIDENTIFIKASIHAL PENTING

IDENTIFIKASIDAMPAK PENTING

PELINGKUPAN

PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

ANALISIS DAN EVALUASIDAMPAK PENTING

RENCANA PENGELOLAAN DAMPAKRENCANA PEMANTAUAN DAMPAK

ProsesKemasyarakatanIterasi/Reiterasi

PROSEDUR AMDAL SEBAGAI SUATU SISTEM

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

(SEA)

RENCANA DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN

(SEA)

PROYEK

(EIA)

NASIONAL

REGIONAL

LOKAL

Makro

Mikro

EIS : Enviromental Impact Assessment (AMDAL)

SEA : Strategic Enviromental Assessment (KLHS)

KECENDERUNGAN MEMPERLUAS LINGKUP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

Kawasan hutan lindung Kawasan bergambut Kawasan resapan air Sempadan pantai dan sempadan sungai Kawasan sekitar danau/waduk dan mata air Kawasan suaka alam dan suaka alam laut Kawasan pantai berhutan bakau Taman nasional, taman hutan raya, taman

wisata alam Kawasan cagar budaya Kawasan rawan bencana alam

USAHA/KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN BERLOKASI DI DALAM ATAU BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN LINDUNG

POSISI INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN