Makalah Pembaharuan Hki Di Brunei; Mukhlisin

8/19/2019 Makalah Pembaharuan Hki Di Brunei; Mukhlisin

1/20

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

DI BRUNEI DARUSSALAM

Makalah dipresentasikan dalam Seminar Kelas Mata Kuliah

Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam Semester I

Program Studi Ahwa>l al-Syakhs}iyyah Pascasarjana

STAIN WatamponeTahun Akademik 2015/2016

Oleh :

Mukhlisin

NIM 150101032

Dosen / Pemandu :

Prof. Dr. H. Haddise M.Ag.

Dr. H. Lukman Arake M.A.

PROGRAM PASCASARJANA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )

WATAMPONE

2015


2/20

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah swt. atas segala rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga penyusunan makalah ini dapat diselesaikan sebagaimana

mestinya tepat pada waktunya.

Selanjutnya s}alawat dan tasli>m tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan

Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi figur teladan dalam segala aspek

kehidupan dan aktifitas keseharian kita.

Makalah ini berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei

arussalam” merupakan tugas perorangan mata kuliah Pembaharuan Hukum

Keluarga di Dunia Islam Semester I Program Studi HKI Pascasarjana STAIN

Watampone Tahun Akademik 2015/2016.

Harapan kami semoga makalah ini bermanfaat adanya. Kami juga

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala saran, masukan dan

kritikan yang sifatnya penyempurnaan dalam penyajiannya nanti.

Demikian, makalah ini kami susun, atas segala kekurangannya mohon

dimaklumi.

Watampone, 15 Oktober 2015

Penyusun,

Mukhlisin


3/20

1

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga pada mulanya diatur oleh hukum agama ataupun juga

hukum adat. Namun seiring dengan perkembangannya, hukum keluarga ini pun mulai

diintervensi oleh negara. Dengan kata lain, hukum keluarga ini mulai dilegalisasikan

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keseragaman di dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

Intervensi dari negara terhadap hukum keluarga ini menjadikannya sebagai

hukum positif di negara tersebut. Agama yang mengatur perihal hukum keluarga di

antaranya adalah agama Islam, sehingga dengan demikian negara-negara Islam

menerapkan hukum Islam sebagai hukum positifnya. Penerapan hukum Islam dalam

konteks kenegaraan secara serius dan sistematis dimulai pada masa Umar bin Abdul

Aziz.1

Negara pada saat itu merupakan lembaga eksekutif yang menerapkan hukum

Islam sebagaimana dirumuskan oleh otoritas hukum setempat di masing-masing

daerah. Kumpulan hukum (fiqh ) yang mengatur hal-hal pokok dilaksanakan secara

seragam. Namun berkaitan dengan hal-hal yang detail banyak terjadi perbedaan

karena praktek-praktek setempat dan variasi-variasi yang berbeda sebagai hasil ijtihad

para ulama.

Pembaruan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga

dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya the Ottoman law of family rights

(undang-undang tentang hak-hak keluarga) oleh pemerintah Turki.2 Pembaharuan

hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah pembaharuan hukum keluarga di

dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum

1Fazlur Rahman, Islam , Terj. Ahsin Mohammad, Islam dan Modernitas tentang

Transformasi Intentelektual (Cet.IV, Bandung: Pustaka, 2000), h. 86.

2Ghufran A.Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang MetodologiPembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 22.

1


4/20

2

keluarga di negara-negara lain. Bahkan negara-negara seperti di Asia Tenggara juga

melakukan hal tersebut, termasuk Brunei Darussalam.

Seperti halnya Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama

Islam dengan maz}hab Syafi’i, di Brunei juga demikian. Konsep akidah yang dipegang

adalah ahli sunnah wa al-jamaah . Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai

negara merdeka tanggal 1 Januari 1984, Brunei telah memastikan konsep ”Melayu

Islam Beraja” sebagai falsafah negara dengan seorang su ltan sebagai kepala

negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasanal Bolkiah. Dan,

Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar

belakang sejarah Islam yang gemilang.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalammenerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Di antara langkah-langkah

yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan

tuntutan Islam. Untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat,

didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Tak hanya dalam

negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaan dengan masyarakat Islam dan

global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi, baik di dunia Islam

maupun internasional.

Terkait pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei, terdapat Undang-

Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam yang diatur pada UU Majlis Ugama Islam

dan Mahkamah Kadi No. 20 Tahun 1956. Secara khusus, UU Keluarga Islam diatur

dalam 29 bab (pasal) saja, yaitu di bawah judul Marriage and Divorce pada bagian VI,

yakni pasal 134-154. Sedang judul Maitenance of Dependants pada bagian VII, mulai

dari bab 157-163. Kemudian, tahun 1984 diperbaharui kembali yang dikenal dengan

“Hukum Brunei Edisi Revisi Tahun 1984 (Laws of Brunei Revisied Edition 1984).

Makalah ini akan memfokuskan pembahasan pada masalah pembaharuan

hukum Islam di negara Brunei Darussalam. Tentu saja, makalah ini secara singkat

akan menyinggung sejarah negara Brunei Darussalam, termasuk sejarah singkat

masuknya Islam di negera tersebut. Di samping itu, makalah ini sedikit banyak juga


5/20

3

akan membicarakan perkembangan dan penerapan hukum Islam di negara Brunei

Darussalam, terutama pembaharuan hukum keluarga Islam yang terkait pada

persoalan perkawinan dan perceraian.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis akan

membahas hal-hal berkaitan dengan topik tersebut, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sejarah singkat Brunei Darussalam dan perkembangan Islam

di Brunei Darussalam?

2. Bagaimanakah penerapan hukum Islam di negera Brunei Darussalam?

3. Bagaimanakah pembaharuan hukum keluarga Islam di negara Brunei

Darussalam?


6/20

4

BAB II

PEMBAHASAN

A Sekilas Sejarah Brunei Darussalam dan Perkembangan Islam

Negara Brunei zaman dahulu disebut Kerajaan Borneo kemudian berubah

nama menjadi Brunei. Ada juga yang berpendapat Brunei berasal dari kata “baru

nah ” yang dalam sejarah dikatakan bahwa pada awalnya ada rombongan klan atau

suku Sakai yang dipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat

untuk mendirikan negeri baru.1 Klan atau suku Sakai yang dimaksudkan tadi,

adalah serombongan pedagang dari Cina yang gemar berniaga dari suatu tempat ke

tempat lain.

Kerajaan Brunei telah ada setidaknya sejak abad ke-7 atau ke-8 masehi.

Kerajaan ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad ke-9 dan

kemudian dijajah lagi oleh Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, Brunei berdiri

sendiri, bahkan Kerajaan Brunei mencapai masa kejayaannya dari abad ke-15

sampai ke-17. Kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan

Filipina. Kejayaan ini dicapaianya terutama pada masa pemerintahaan sultan

kelima Bolkiah yang berkuasa tahun 1473 sampai 1521.2

Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya

beragama Islam. Negara tersebut terletak di bagian Utara Pulau Kalimantan (Borneo)

dengan ibu kota negaranya Bandar Sri Begawan, bentuk pemerintahan adalah

kesultanan, kepala negara dan pemerintahan adalah sultan dijalankan oleh majelis

umum, dewan menteri, dan badan legislatif. Sultan mempunyai kekuasaan yang

1Kata “baru nah” artinya berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hatiuntuk mendirikan negeri seperti yang diinginkan klan tersebut, karena sangat strategis diapit oleh

bukit, air, mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber

pangan yang banyak di sungai. Lihat jug a, “Wikepedia Ensik lopedia Bebas”, dalamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam, 5 Oktober 2015.

2Departemen dan Pendidikan Kebudayaan RI, Ensikopedia Nasional Indonesia, Jilid III(Cet. II; Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 484.

https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam


7/20

5

sangat besar kuasa eksekutif tertinggi berada di tangan sultan sebagai menteri besar

(ketua menteri).3

Sekalipun Brunei telah menerima Islam sebagai agama resmi sejak

pemerintahan Sultan Mahmud Syah, yang diperkirakan sejak 1368, kemudian

dilanjutkan oleh Sultan Ahmad, dan diteruskan oleh Sultan Sharif Ali, Islam

diperkirakan telah tersebar di Brunei jauh sebelum itu, karena Brunei merupakan

daerah transit dan persinggahan pedagang-pedagang Islam yang mengembangkan

Islam ke wilayah ini. 4

Perkembangan Islam semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan

Islam, Malaka jatuh ketangan Portugis (1511) sehingga banyak ahli agama Islam

pindah ke Brunei. Kemajuan dan perkembangan Islam semakian nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah (sultan ke-5), yang wilayahnya meliputi Suluk,

Selandung, seluruh Pulau Kalimantan (Borneo), Kepulauan Sulu, Kepulauan Balakac,

Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan Utara Pulau Pallawan sampai ke

Manila.5

Pemerintahan Negara Brunei, sebagaimana tercatat dalam Qanun Brunei dan

pernah dijalankan sebelum menyebarluasnya sistem pemerintahan gaya Barat

(Inggris), adalah suatu pemerintahan yang terdiri dari sultan, jema’ah perunding, dan

penasihat. Dimulai pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Hasan (1582-1598),

3Berdasarkan data statistik 2004, penduduk Brunei Darusalam hanya berjumlah 370 ribu

orang. Sekitar 67 persen dari total populasinya beragama Islam (dengan bermazhab Syafi’i), Buddha 13 persen, Kristen 10 persen, dan kepercayaan lainnya sekitar 10 persen. Negara Brunei Darussalam

merupakan salah satu negara kerajaan Islam di Utara Kalimantan berbatasan dengan Lautan Cina

Selatan di Utara, dan Serawak di Barat, dan Timur. Luas : 5765 km. Lihat, David Leake, JR., dalam

John L. Eposito (Ed), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (Cet. 1; New York:

Oxford University Press, 1995), h. 232. Bandingkan dengan, Kafrawi Ridwan, eds., Ensiklopedi Islam, juz 1 (Cet. III; Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 257.

4H. Saifullah, Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010), h. 163.

5Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam (Cet. I;Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 262.


8/20

6

Brunei mempunyai pemerintahan yang berbentuk piramida, dengan sultan berada pada

puncaknya, sedang di bawahnya adalah empat orang wazir.6

Pada 1847, Brunei menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan

dengan Inggris, yang berisi pemberian hak-hak istimewa di bidang perniagaan dan

extra territorial kepada warga Inggris yang berniaga di Brunei. Bahkan, kemudian

Brunei meletakkan dirinya di bawah perlindungan Inggris, melalui perjanjian yang

ditandatangani pada 17 september 1888. Implikasinya, karena perjanjian tersebut

Brunei memberi hak kuasa kepada kerajaan Inggris untuk menempatkan seorang

residen di Brunei hingga berakhir pada tahun 1906, saat terbitnya petisi tentang

hukum adat dan syara’. 7

Residen ini akan bertugas memberi nasihat dalam segala urusan dalam dan luarnegara, kecuali masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Sejak itu,

berlakulah suatu era baru, satu sistem pemerintahan keresidenan sama halnya dengan

negeri-negeri Melayu di Semenanjung Malaka. Akhirnya setelah 96 tahun di bawah

pemerintahan Inggris, Brunei resmi menjadi negara merdeka di bawah Sultan

Hassanal Bolkiah pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam telah berhasil mencapai

kemerdekaan sepenuhnya. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan

sultan ke-29, yaitu Sultan Hasanal Bolkiah Muizaddin Waddaulah.8

B Penerapan Hukum Islam di Brunei Darussalam

Setelah Brunei merdeka, kerajaan berusaha menjadikan Islam sebagai landasan

undang-undangnya dalam falsafah negara yang disebut Melayu Islam Beraja (MIB).

6Hukum Qanun Brunei tersebut sudah ditulis pada masa pemerintahan Sultan Hassan

dan disempurnakan oleh Jalilul Jabbar (1619-1652 M). Isi Hukum Kanun Brunei meliputi:

Undang-Undang Jenayah Islam yang terdiri dari hudu>d, qisas, dan takzi>r. Undang-Undang Muamalah yang terdiri dari jual-beli, gadai, muz\arabah, dan amanah. Undang-Undang

Tanah seperti pertanian; Undang-Undang Keluarga seperti pernikahan dan perceraian; dan

undang-undang pentadbiran mahkamah, keterangan, dan acara. Lihat juga, Saifullah, Sejarah, h. 167.

7Inamulah Khan (Ed)., The World Muslim Gazeteer (Delhi: International Islamic

Publisher, 1992), h. 175.

8Saifullah, Sejarah, h. 177.


9/20

7

Jika ditelusuri lebih lanjut, asas MIB telah digagas sejak sebelum lahirnya

Perlembagaan Brunei 1959, yang digagas oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan

Jawatan Kuasa Penasihat Kerajaan tahun 1954. Perjuangan kemerdekaan dilakukan

beriringan dengan usaha penataan kelembagaan Brunei, antara lain dengan

menempatkan sultan sebagai kepala negara yang berdaulat dan berkuasa penuh,

menjadikan Islam sebagai agama resmi, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, dan

kedudukan khusus bangsa Melayu.9

Konsep falsafah negara MIB adalah ekspresi bahwa Brunei tidak bergeser dari

tradisi lama yang bersifat kesultanan. Kalau institusi kesultanan di kawasan nusantara

lainnya, kecuali Malaysia untuk wilayah tertentu berakhir sejak datangnya

kolonialisme Barat. Brunei, sebelum kemerdekaannya telah bertekad untukmempertahankan sistem kesultanan. Falsafah negara MIB bagi Brunei merupakan

konsep yang final, yang terus disosialisasikan melalui lembaga pendidikan dan

masyarakat umum.10

Menyangkut tata pemerintahan, sultan melakukan beberapa hal, seperti

menyusun institusi-institusi pemerintahan agama, karena agama memainkan peranan

penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Menyusun adat istiadat

yang dipakai daam semua upacara, baik acara suka maupun duka, di samping itu

menciptakan atribut kebesaran dan pembinaan raja. Menguatkan Undang-Undang

Islam, yaitu hukum qanun yang terdiri dari 6 bab 47 pasal.11

Untuk melanggengkan hal itu, sultan berkuasa atas seluruh soal dalam negara,

bahkan kedudukan raja secara langsung menjadi ketua Melayu, ketua agama, ketua

adat istiadat, dan ketua pemerintahan. Di negara ini, sultan merupakan wakil rakyat

9Saifullah, Sejarah, h. 179-180. Lihat juga, Tahir Mahmud, Personal Law in IslamicCountries: History, Text and Comparative Analysis (New Delhi: Academy of Law andReligion, 1978), h. 198-199.

10Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam (Cet.I;Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 110.

11

Lihat Komfirasi Ridwan, et. all., Ensikopedia Islam (Cet.III; Jakarta : Ikhtiar Baru

Van Hocue, 1994), h. 257


10/20

8

yang mutlak dan menjadi pilar negara untuk mengawasi dan menjalankan roda

pemerintahan negara yang terdiri dari empat bahagian: qanun, syarak, resam dan adat

istiadat. 12

Sehingga, tentu saja perkembangan Islam di negara ini untuk saat sekarang

dan masa-masa mendatang senantiasa eksis dan mengalami kemajuan yang sangat

signifikan.

Karena itu, posisi Brunei jelas mencerminkan bahwa hukum Islam ditegakkan

di wilayah kesultanan, bahkan menjadi azas dan dasar pemerintahan. Hukum Islam

yang dipadukan dengan unsur hukum adat Melayu ini senantiasa diwariskan kepada

setiap sultan yang memerintah Brunei Darussalam sejak masa pemerintahan Sultan

Muhammad Hasan. Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintah, antara

lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama danMahkamah Kadi Tahun 1955.

Majelis ini bertugas menasehati sultan dalam masalah agama Islam. Langkah

ini ditempuh sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai

pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara. Untuk itu, dibentuk

jabatan hal ikhwal agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam, baik kepada

pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Untuk kepentingan

penelitian agama Islam, pada tanggal 16 september 1985 didirikan pusat dakwah,

yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan pada pegawai-

pegawai agama.13

C Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam

Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam diatur pada UU Majlis

Ugama Islam dan Mahkamah Kadi No. 20 Tahun 1956, di mana UU Keluarga Islam

secara khusus diatur dalam 29 bab (pasal) saja, yaitu di bawah judul Marriage and

Divorce pada bagian VI, yakni pasal 134-154. Sedang judul Maitenance of

Dependants pada bagaian VII, mulai dari bab 157-163.

12Haji Mahmud Saedon Awang Othman, “Mahkamah Syari’ah di Negara BruneiDarussalam dan Permasalahannya”, dalam Mimbar hukum , No. 23 Tahun VI, 1995, h. 41-42.

13Samsul Munir, Sejarah Peradaban Islam , (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 327.


11/20

9

Pada tahun 1984 Brunei Darussalam memperbaharui hukum keluarganya yang

dikenal dengan Hukum Brunei edisi revisi tahun 1984 (laws of Brunei Revisied

Edition 1984). Dalam hukum Brunei ini ada beberapa bagian yang mengatur

perkawinan dan perceraian, yakni: pertama , bagian 76 (chapter 76) tentang

perkawinan. Kedua , bagian 77 (chapter 77) tentang Majlis Agama dan Hakim

Pengadilan. Ketiga , bagian 124 (chapter 124) tentang Pendaftaran Perkawinan.14

Pemerintah Brunei Darussalam melakukan revisi terhadap UU Brunei

(Revision Laws of Brunei) dengan mengganti nama UU Majlis Ugama Islam dan

Mahkamah kadi No. 20 Tahun 1956 menjadi Akta Majlis Ugama dan Mahkamah Kadi

Penggal 77 (AKUMKP 77) dan beberapa perubahan kecil. Perlu dicatat, bahwa

pembaharuan pada tahun 1984, selain dalam bidang perkawinan dan perceraian jugamenyangkut tentang warisan dan perwalian (succession and regency ), yang terdiri dari

8 bab dan 32 pasal, serta bagian 120 (chapter 120) UU Brunei revisi 1984 tentang

Perlindungan terhadap anak perempuan kecil dan anak perempuan dewasa (women

and girls protection ), yang terdiri dari 26 pasal.15

Adapun beberapa bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei

Darusaalam dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pembatalan Pertunangan

Perbuatan membatalkan perjanjian pertunangan oleh pihak laki-laki yang

dibuat baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan mengikuti hukum

muslim, akan berakibat pada pihak laki-laki, yaitu harus membayar sejumlah sama

dengan banyaknya mas kawin, ditambah dengan perbelanjaan yang diberikan secara

suka rela untuk persiapan perkawinan. Apabila yang membatalkan perjanjian tersebut

dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan harus dikembalikan bersama dengan

uang yang diberikan dengan suka rela. Semua pembayaran baik yang digariskan tadi

14Abdu Karim Barakatullah, dkk, Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang

Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 133

15Haji Salim bin Haji Besal, “Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam di Brunei

Darussalam dan Permaslahannya”, dalam Mimbar Hukum , Nomor. 22 Tahun VI, September-Oktober 1995, h. 9.


12/20

10

bisa didapatkan kembali melalui perkawinan. Hal ini tidak dijelaskan dalam fikih

Syafi’i secara eksplisit.16

b. Pendaftaran Nikah

Dalam undang-undang Brunei, orang yang bisa menjadi pendaftar nikah cerai

selain kadi besar dan kadi-kadi adalah imam-imam masjid, di samping imam-imam itu

merupakan juru nikah yang diberi tauliah untuk menjalankan setiap akad nikah. Orang

biasa melangsungkan sebuah pernikahan adalah orang yang diberi kuasa (tauliah ) oleh

sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum untuk orang Islam. Tetapi dalam hal

kehadiran dan kebenaran pendaftaran juga diperlukan. Walaupun demikian pernikahan

yang tidak mengikuti aturan ini tetap dilangsungkan (sah), tetapi menurut aturan

hukum muslim dianggap sah dan hendaknya didaftarkan.17

Sedangkan yang dinamakan perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan

yang tidak mengikuti hukum maz{hab yang dianut oleh kedua belah pihak. Aturan-

aturan yang berlaku di atas merupakan reformasi hukum keluarga Islam yang sifatnya

regulatori, karena dengan tidak adanya pencatatan dan pendaftaran tidak

menyebabkan batalnya suatu perkawinan bahkan dalam hal ini ternyata di Brunei

terasa lebih longgar dibanding dengan negara tetangganya, karena dengan tidak

mendaftarkan perkawinan tersebut tidak merupakan suatu pelanggaran.18

16UU Negara Brunei Darussalam Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi,

Pasal 136 dijelaskan bahwa “Barang siapa baik secara lisan atau tulisan, baik secara langsungatau melalui perantaraan orang lain telah mengikatkan diri dengan orang lain dalam ikatan

pertunangan, namun dengan tanpa alasan yang dibenarkan dia memutuskan hubungan

pertunangan tersebut, maka jika dia adalah seorang lak i-laki maka diwajibkan atasnya

membayar ganti rugi sejumlah mas kawin dan biaya-biaya lain yang telah dipersiapkan untuk

persediaan pernikahan tersebut”. Lihat juga, Haji Salim, Mimbar Hukum , h. 10.

17Mengenai Pendaftaran Nikah Undang-Undang Brunei mengaturnya dalam pasal 135

sampai pasal 138. Dalam pasal 135 ayat 1 dan 2 misalnya, dikatakan bahwa yang bisa menjadi pendaftar nikah cerai selain kadi besar dan kadi-kadi adalah imam-imam masjid, di samping

imam-imam itu merupakan juru nikah yang diberi kuasa (tauliah) untuk menjalankan akad

nikah.

18Dalam Pasal 138 disebutkan bahwa jika pernikahan tidak didaftarkan, perkawinan

tetap sah dan tindakan untuk tidak mendaftarkan pernikahan bukan merupakan suatu

pelanggaran. Namun leb ih berdasarkan hukum maz}hab yang dianut oleh kedua belah pihak .


13/20

11

c. Wali Nikah

Persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan selain itu

wali pengantin perempuan harus memberikan persetujuan atau kadi yang mempunyai

kewenangan bertindak sebagai wali raja yaitu apabila tidak ada wali nasab atau wali

nasab tidak menyetujui dengan alasan yang kurang tepat. Artinya, keharusan adanya

izin wali dalam nikah harus ada sebagai syarat sebuah perkawinan. Jika tidak ada wali

nasab atau wali tidak memberikan izin dengan alasan yang tidak masuk akal,

pengadilan dapat memberikan izin kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali.19

d. Perceraian yang dilakukan suami

Jika perempuan cerai sebelum disetubuhi, maka tidak boleh dikawinkan

dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa iddah. Kecualitelah dibenarkan oleh kadi yang berkuasa di mana perempuan tersebut tinggal. Dalam

undang-undang Brunei selanjutnya disebutkan bahwa bagi perempuan yang dicerai

dengan talak tiga, tidak boleh nikah lagi dengan suaminya yang terdahulu. Kecuali ia

kawin dengan laki-laki lain dengan cara yang sah dan bersetubuh dengannya kemudian

diceraikan dengan cara yang sah sesuai dengan undang-undang.20

e. Perceraian dengan talak tebus

Di Brunei juga diberlakukan aturan yang menyatakan bahwa jika pihak tidak

menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah pihak boleh

menyetujui perceraian dengan tebusan atau cerai tebus talak, kemudian kadi akan

menilai jumlah yang dibayar sesuai dengan taraf kemampuan kedua belah pihak

tersebut. Kemudian perceraian tersebut didaftarkan oleh kadi untuk mengeluarkan

akta perceraian kepada kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan perceraian.21

19Haji Mahmud, Mahkamah Syari’ah di Negara Brunei , h. 46.

20Haji Mahmud, Mahkamah Syari’ah di Negara Brunei , h. 47.

21Haji Salim, Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam, h. 11. Lihat juga, Siti

Zaliha Haji Abu Salim. “Perkembangan Undang-Undang di Brunei Sebelum Bermulanya

Sistem Pemerintahan Beresiden”, Jurnal Beriga, April-Jun 1995, h. 65.


14/20

12

f. Talak tafwid , fasakh dan perceraian oleh pengadilan

Perempuan di Brunei bisa memohon kepada Mahkamah Kadi untuk

mendapatkan perceraian lewat fasakh, yakni suatu pernyataan pembubaran

perkawinan menurut hukum muslim. Pernyataan fasakh ini tidak akan dikeluarkan,

kecuali mengikuti hukum Islam dan pihak perempuan dapat memberikan keterangan

di hadapan sekurang-kurangnya dua saksi dengan mengangkat sumpah atau membuat

pengakuan.22

g. Hakam (arbitrator)

Apabila selalu terjadi pertikaian antara suami dan istri, maka kadi bisa

mengangkat seorang, dua orang pendamai atau hakam dari keluarga yang dekat dari

masing-masing pihak yang mengetahui keadaannya. Kadi memberikan petunjukkepada hakam untuk melaksanakan arbiterase dan harus melaksanakannya sesuai

dengan hukum muslim, apabila kadi tidak sanggup atau tidak menyetujui apa yang

dilakukan oleh hakam kadi akan mengganti dan mengangkat hakam yang lain dan

akan memberikan otoritas untuk mempengaruhi perceraian.23

Seharusnya diangkat seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam

dari keluarga perempuan, kedua hakam yang diangkat itu adalah orang yang

terpercaya dengan persetujuan suami istri dan kedua suami istri itu mewakilkan

kepada kedua hakam untuk kumpul lagi atau bercerai apabila kedua hakam itu

berpendapat demikian.

h. Rujuk

Dalam regulasi ini disebutkan adanya rujuk setelah dijatuhkannya talak, yaitu

apabila cerainya dengan talak satu atau dua. Tinggal bersama setelah bercerai

semestinya didasari kerelaan kedua belah pihak dengan syarat tidak melanggar hukum

muslim dan kadi harus mendaftarkan untuk tinggal bersama. Apabila perceraian yang

22Haji Mahmud Saedon Awang Othman, Perlaksanaan dan Pentadbiran Undang-Undang Islam

di Negara Brunei Darussalam : Satu Tinjauan (Bandar Sri Begawan, Dewan Bahasa dan Pustaka,

1986), h. 71

23Mahmud Saedon, Perlaksanaan dan Pentadbiran Undang-Undang Islam, h. 72


15/20

13

bisa dirujuk kembali dilakukan dengan tanpa sepengetahuan istri, maka ia tidak dapat

diminta untuk tinggal bersama sampai diberitahukan tentang perkara itu. Kemudian

jika setelah menjatuhkan talak yang masih bisa dirujuk kembali pihak suami

mengucapkan rujuk dan pihak istri menerimanya, maka istri dapat diperintahkan kadi

untuk tinggal bersama tetapi pihak tersebut tidak bisa dibuat sekiranya pihak istri

tidak memberi kerelaan.24

i. Nafkah dan tanggungan anak

Pembicaraan nafkah hanya dipakai dalam tuntutan yang dibuat oleh orang

Islam terhadap orang Islam yang lainnya. Yang termasuk kedalam ini adalah para istri,

anak sah yang masih belum dewasa, orang yang tidak mampu membiayai, orang yang

berpenyakit dan anak di luar nikah. Tiga syarat ini bisa dijadikan tuntutan berdasarkan hukum Islam dalam hal menentukan hak untuk nafkah. Dalam kasus anak

di luar nikah, Mahkamah Kadi akan membuat ketentuan yang dianggap sesuai.

Perintah bisa dikuatkan melalui Mahkamah Majistret atau Mahkamah Kadi Besar.25

j. Bidang Zakat

Di Negara Brunei Darussalam telah ditetapkan bahwa hanya 6 golongan saja

yang berhak menerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, al-gha> rimi> n dan ibnu

sabil . Asnaf firriqab dan fi sabilillah dianggap tidak ada di Brunei, berdasarkan fatwa

Mufti Kerajaan Brunei. Sistem distribusi zakat di Brunei menganut konsep syariah

Islam tentang pembagian harta lebih menglobal yang menganggap semua umat Islam

adalah bersaudara. Karenanya, sebagian harta zakat diperuntukkan pada bantuan

sosial dan kemanusiaan, seperti bantuan sosial ke Palestina, Pakistan, Afganistan,

Suriah dan beberapa negera yang membutuhkan ukuran tangan. Bahkan untuk dalam

negeri, masyarakat yang bermobil pun boleh menerima zakat, karena dikategorikan

sebagai gha> rimi> n .26

24Mahmud Saedon, Perlaksanaan dan Pentadbiran Undang-Undang Islam, h. 74.

25Mahmud Saedon, Perlaksanaan dan Pentadbiran Undang-Undang Islam, h. 76.

26Didin Hafidhuddin, dkk., The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan

Zakat Asia Tenggara (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 67


16/20

14

Kerajaan juga berfungsi sebagai welfarestate , artinya kesejahteraan rakyat

ditanggung oleh negara. Dalam hal urusan kesehatan dan pendidikan pun semua

ditanggung oleh negara yang diperoleh dari baitul mall . Untuk bersekolah pun tetap

jadi tangunggan negara , bahkan sampai ke tingkat doktor atau Ph.D sekali pun.

Bukan hanya itu, pelajar pun diberi uang saku 350 dolar setiap bulannya atau sebesar

Rp2.327.500 (dengan nilai kurs Rp 6.650).27

k. Bidang Wakaf

Negara Brunei Darussalam menyerahkan segala urusan mengenai wakaf

kepada Majlis Ugama Islam yaitu berdasarkan peruntukan undang-undang yang

tercantum dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Akta Majelis

Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan 100.Secara umum sistem perwakafan di Negara Brunei Darussalam terbagi kepada dua

bentuk: tidak terdaftar dan terdaftar. Harta wakaf yang diurus dan dikendalikan oleh

Majlis Agama Islam dapat dibagikan kepada duajenis, yakni Wakaf Khas dan Wakaf

Am. Institusi yang dipertanggungjawabkan di Negara Brunei Darussalam dalam

mengurus persoalan harta wakaf secara terdaftar adalah Majlis Ugama Islam.

Terhadap wakaf yang tidak terdaftar, pengurusannya diserahkan kepada pihak

yang diberikan atau menerima harta wakaf tersebut. Misalnya sebuah masjid

menerima wakaf 100 kitab suci Al-Quran, maka masjid itu sendiri yang akan

mengurus segala hal yang berkaitan dengannya.28

27Didin, The Power of Zakat, h. 70.

28Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi (Penggal 77), bab 98

berbunyi, “Semua harta benda, pelaburan dan kumpulan wang termasuk kumpulan wang

sebelum ini yang menjadikan kumpulan wang Ugama Islam yang diberikan dari masa kesemasa

dalam Majlis bagi maksud Akta ini, selain daripada harta benda yang dipegang, menurut

syarat-syarat Akta ini atau mana-mana amanah, wakaf atau nazar, yang menyentuh syarat-

syarat. Akta ini atau mana-mana amanah bagi maksud yang tertentu atau tertakluk kepada

amanah yang dinyatakan dengan tertentu, bersama dengan pendapatan daripadanya, hendaklah

menjadi kumpulan Wang Wakaf Am Majlis dan hendaklah dipegang oleh Majlis yang

diamanahkan bagi maksud-maksud khairat demikian bagi menyokong dan mengembangkan

ugama Islam, atau untuk faedah orang-orang Islam di Negara Brunei Darussalam menurut

hukum Syarak, sebagaimana yang difikirkan patut oleh Majlis dari masa ke semasa ”


17/20

BAB III

PENUTUP

A Kesimpulan

Kerajaan Brunei telah ada setidaknya sejak abad ke-7 atau ke-8 masehi.

Kerajaan ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad ke-9 dan

kemudian dijajah lagi oleh Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, Brunei berdiri

sendiri, bahkan Kerajaan Brunei mencapai masa kejayaannya dari abad ke-15

sampai ke-17. Kejayaan ini dicapaianya terutama pada masa pemerintahaan sultan

kelima Bolkiah yang berkuasa tahun 1473 sampai 1521. Pemerintahan Brunei,

sebagaimana tercatat dalam Qanun Brunei , pernah dijalankan sebelum

menyebarluasnya sistem pemerintahan gaya Barat (Inggris), pada zaman

pemerintahan Sultan Muhammad Hasan (1582-1598).

Konsep falsafah negara MIB adalah ekspresi bahwa Brunei tidak bergeser

dari tradisi lama yang bersifat kesultanan. Brunei, sebelum kemerdekaannya telah

bertekad untuk mempertahankan sistem kesultanan. Karenanya, falsafah negara MIB

bagi Brunei merupakan konsep yang final, yang terus disosialisasikan melalui lembaga

pendidikan dan masyarakat umum. Karena itu, posisi Brunei jelas mencerminkan

bahwa hukum Islam ditegakkan di wilayah kesultanan, bahkan menjadi azas dan dasar

pemerintahan. Hukum Islam yang dipadukan dengan unsur hukum adat Melayu ini

senantiasa diwariskan kepada setiap sultan yang memerintah Brunei Darussalam sejak

masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasan.

Terkait pembaharuan hukum keluarga islam di Brunei, telah diatur pada UU

Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi No. 20 Tahun 1956, di mana UU Keluarga

Islam secara khusus diatur dalam 29 bab (pasal) saja, yaitu di bawah judul Marriage

and Divorce pada bagian VI, yakni pasal 134-154. Sedang judul Maitenance of

Dependants pada bagaian VII, mulai dari bab 157-163. Kemudian, pada tahun 1984


18/20

telah diperbaharui kembali yang dikenal sebagai Hukum Brunei edisi revisi tahun

1984 (laws of Brunei Revisied Edition 1984.

B Implikasi Penelitian

Berdasarkan uraian penulisan makalah di atas, maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai insan akademis, tokoh agama dan praktisi hukum keislaman maupun

pihak birokrasi, termasuk Kementerian Agama RI bahwa telaah pembaharuan

Hukum Keluarga Islam terus berkembang sesuai dinamika zaman, baik di

Indonesia maupun di negara-negara yang berpenduduk Muslim. Karenanya,

sangat perlu untuk mendalami pengkajiaan, mengingat problematika kehidupan

beragama di setiap negara berbeda-beda, sangat bergantung kepada respon di

tengah masyarakat karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu

memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

2. Sebagai mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, seperti halnya di

Brunei Darussalam, sejatinya produk-produk hukum mengenai keterlibatan

personal dan hukum keluarga dalam tatanan hukum di Indonesia lebih

mengadopsi pada konsep fikih dalam regulasi hukum keluarga Islam. Apalagi,

hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Karena, hukum

keluarga dianggap sebagai inti syari’ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat

Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih

jauh ke dalam agama Islam. Untuk itu, asas-asas hukum kekeluargaan Islam di

Indonesia senantiasa berlandaskan al-Qur'an dan hadis serta ijtihad ulama.


19/20


20/20

D FT R PUST K

Besal, Haji Salim. “Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam di BruneiDarussalam dan Permaslahannya”. Mimbar Hukum , Nomor. 22 Tahun VI,September-Oktober 1995.

Departemen dan Pendidikan Kebudayaan RI. Ensikopedia Nasional Indonesia. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989.

Hafidhuddin, Didin. dkk., The Power of Zakat: Studi Perbandingan PengelolaanZakat Asia Tenggara. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Karim, Abdu Barakatullah. dkk. Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yangTerus Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Khan, Inamulah. eds. The World Muslim Gazeteer. Delhi: International IslamicPublisher, 1992.

Leake, David JR. dalam John L. Eposito (Ed), The Oxford Encyclopedia of the ModernIslamic World. New York: Oxford University Press, 1995.

Mahmud, Tahir. Personal Law in Islamic Countries: History, Text andComparative Analysis. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1978.

Mas’adi, Ghufran A. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi PembaharuanHukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Munir, Samsul. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: AMZAH, 2010.

Rahman, Fazlur. Islam , Terj. Ahsin Mohammad, Islam dan Modernitas tentangTransformasi Intentelektual. Bandung: Pustaka, 2000.

Ridwan, Kafrawi eds. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1994.

Ridwan, Komfirasi. et. all. Ensikopedia Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hocue,1994.

Saedon, Haji Mahmud Awang Othman. “Mahkamah Syari’ah di Negara BruneiDarussalam dan Permasalahannya”. Mimbar hukum , No. 23 Tahun VI, 1995.

Saifullah. Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.

Thohir, Ajid. Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam. Jakarta,PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Makalah Pembaharuan Hki Di Brunei; Mukhlisin

Documents

Transcript of Makalah Pembaharuan Hki Di Brunei; Mukhlisin